MEDAN — Namanya memang terdengar besar: Badan Pengelola
Toba Caldera UNESCO Global Geopark. Karena membawa nama
Toba sekaligus identitas UNESCO Global Geopark, lembaga ini seolah menjadi tempat terakhir untuk mengadukan berbagai persoalan yang terjadi di kawasan Danau
Toba.
Danau keruh, cari
Toba Caldera. Ada kebakaran, panggil
Toba Caldera. Gempa bumi terjadi,
Toba Caldera kembali disebut. Sampah berserakan, lembaga ini ikut ditanya. Bahkan ketika ikan mati mengambang,
Toba Caldera kembali menjadi perhatian.
Kalau anjing tertabrak di jalan pun, jangan-jangan
Toba Caldera yang dicari. Yang terakhir ini tentu hanya candaan.
Fenomena tersebut menggambarkan besarnya harapan masyarakat terhadap keberadaan Badan Pengelola
Toba Caldera UNESCO Global Geopark.
Namun, di balik besarnya harapan itu, ada satu hal yang perlu dipahami:
Toba Caldera bukan lembaga yang berkuasa atas seluruh persoalan di kawasan Danau
Toba.
Baca Juga:
Bukan Pengganti Pemerintah
Tingginya ekspektasi masyarakat menjadi tantangan tersendiri. Dalam persepsi publik, Badan Pengelola
Toba Caldera terkadang ditempatkan seolah-olah sebagai lembaga yang harus hadir dalam setiap persoalan di kawasan.
Padahal, fungsi dan kapasitas lembaga ini memiliki batas.
Badan Pengelola
Toba Caldera tidak hadir untuk menggantikan pemerintah atau mengambil alih kewenangan perangkat kedinasan yang memiliki tugas masing-masing.
Baca Juga:
Lembaga ini lebih tepat dipahami sebagai mitra dalam memilih dan membangun protokol pengelolaan kawasan geopark.
Toba Caldera UNESCO Global Geopark bukan satu-satunya aktor dalam pengelolaan kawasan. Ia merupakan salah satu mata rantai dari jaringan besar yang terdiri atas pemerintah, masyarakat, komunitas, akademisi, pelaku usaha, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Posisinya berada di tengah.
Membangun Dialog, Menghimpun Gagasan
Peran tersebut dijalankan melalui dialog, pengumpulan gagasan, serta perumusan formulasi yang dapat dikerjakan secara bersama-sama.
Dengan kata lain, kekuatan
Toba Caldera bukan terletak pada kewenangan untuk memerintah semua pihak, tetapi pada kemampuannya membangun jembatan kolaborasi.
Berbagai gagasan kemudian dirumuskan untuk dikerjakan bersama dalam semangat kolaborasi, dengan tujuan yang selaras dengan prinsip pengelolaan taman bumi atau geopark.
Perlahan, masyarakat pun mulai memahami posisi tersebut.
Badan Pengelola
Toba Caldera bukan tempat untuk melempar seluruh persoalan Danau
Toba. Namun, lembaga ini dapat menjadi ruang untuk mempertemukan berbagai pihak ketika sebuah persoalan membutuhkan dialog dan kerja bersama.
Tantangan untuk Terus Berbenah
Besarnya harapan publik pada akhirnya menjadi tantangan sekaligus kesempatan.
Tantangan, karena ekspektasi masyarakat harus ditempatkan sesuai dengan fungsi dan kapasitas kelembagaan.
Kesempatan, karena tingginya perhatian masyarakat terhadap
Toba Caldera menunjukkan bahwa isu pengelolaan kawasan Danau
Toba memiliki ruang besar untuk terus dibicarakan secara terbuka.
Karena itu, Badan Pengelola
Toba Caldera harus terus meningkatkan kapasitas dan kompetensinya.
Kemampuan membangun komunikasi, mempertemukan kepentingan, menghimpun gagasan, dan merumuskan langkah kolaboratif menjadi bagian penting dari perjalanan lembaga ini.
Sebab, pengelolaan
Toba Caldera UNESCO Global Geopark bukan pekerjaan satu lembaga.
Danau
Toba terlalu besar untuk dikelola sendirian.
Ia membutuhkan banyak tangan, banyak gagasan, dan terutama kemauan untuk bekerja bersama.rel
Oleh: Tikwan Raya Siregar
Tim Badan Pengelola
Toba Caldera
