Khidmat HUT ke-81 RI di SMP-SMA Santo Thomas 3, Danton Paskibraka Darel Tamba Bercita-cita Kibarkan Merah Putih di Istana Negara

admin — Mon, 17 Aug 2026 22:52:00 +0700+0700

MEDAN — Suasana khidmat menyelimuti perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di SMP-SMA Swasta Santo Thomas 3 (Pastoga), Jalan Banteng No. 7, Sei Sikambing C. II, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara, Senin (17/8/2026).

Upacara pengibaran Sang Saka Merah Putih berlangsung penuh semangat. Barisan siswa Paskibra tampil disiplin dan teratur, menghadirkan suasana nasionalisme yang terasa kuat di tengah lingkungan sekolah.

Di balik kekhidmatan tersebut, sosok Komandan Peleton (Danton) Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra) SMP-SMA Swasta Santo Thomas 3, Darel Tanos Tamba, menjadi salah satu perhatian dalam prosesi pengibaran bendera.

Dengan suara lantang dan penuh semangat, Darel memimpin pasukan yang berjumlah sekitar 30 siswa. Langkah tegap, aba-aba yang tegas, serta kekompakan barisan menjadi bagian dari perjuangan mereka untuk menjalankan tugas pengibaran bendera dengan sebaik-baiknya.

Ketika Sang Merah Putih mulai dikibarkan, suasana berubah menjadi lebih haru. Para siswa Paskibra menjalankan tugas dengan penuh konsentrasi, sementara orang tua, guru, dan keluarga siswa yang menyaksikan dari sekitar lokasi turut merasakan kebanggaan.

Bagi Darel, momentum tersebut bukan sekadar bagian dari rangkaian upacara peringatan kemerdekaan. Ada pengalaman dan mimpi yang ingin terus ia bawa ke jenjang berikutnya.

Ia mengaku bersyukur dapat dipercaya memimpin rekan-rekannya dalam pelaksanaan pengibaran bendera pada peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI.

"Saya bersyukur bisa bersama 30 teman-teman menjalankan proses pengibaran bendera dengan baik. Ini menjadi pengalaman yang sangat berarti bagi saya," ujar Darel.

Namun, bagi siswa tingkat SMP tersebut, tugas sebagai Danton Paskibra di sekolah bukanlah akhir dari perjalanan.

Darel menyimpan cita-cita yang lebih besar. Ia berharap suatu hari nanti dapat menjadi bagian dari Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) tingkat nasional dan mendapat kesempatan mengemban tugas sebagai Danton pada upacara kemerdekaan di Istana Negara.

"Saya berharap bisa menjadi lebih baik lagi dan terpilih menjadi petugas Paskibraka nasional. Saya ingin ikut berkompetisi menjadi Danton Paskibraka di Istana Negara dalam perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia kelak," tuturnya.

Cita-cita itu tentu masih panjang jalannya. Namun, semangat yang ditunjukkan Darel dan rekan-rekannya di lapangan menjadi gambaran bagaimana nilai disiplin, tanggung jawab, keberanian, dan kecintaan terhadap Tanah Air mulai ditanamkan sejak bangku sekolah.

Di Pastoga, pengibaran Merah Putih pada 17 Agustus 2026 bukan hanya menjadi seremoni tahunan. Bagi para siswa, terutama anggota Paskibra, upacara tersebut menjadi ruang untuk belajar tentang tanggung jawab sekaligus menumbuhkan mimpi untuk mengabdi lebih jauh bagi bangsa dan negara.

Dari barisan kecil di halaman sekolah, sebuah cita-cita besar pun mulai tumbuh: suatu hari nanti berdiri tegap di hadapan Merah Putih, bukan lagi sebagai siswa Paskibra sekolah, melainkan sebagai bagian dari putra-putri terbaik bangsa yang mengemban tugas di tingkat nasional.

Emak-Emak Gaul Kibarkan Merah Putih di Puncak Gunung Teletabis, Serukan Indonesia Berdaulat dan Makmur

admin — Mon, 17 Aug 2026 22:24:00 +0700+0700

PADANGSIDIMPUAN – Semangat memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia ditunjukkan sejumlah ibu-ibu yang menamakan diri "Emak-Emak Gaul" dengan menggelar aksi simpatik di Puncak Gunung Teletabis, Kecamatan Batunadua, Kota Padangsidimpuan, Senin (17/8/2026) pagi.

Empat perempuan, yakni Bunda Nita, Bunda Abel, Bunda Igus, dan Lena Parkar, membentangkan sekaligus mengibarkan bendera Merah Putih di puncak gunung. Kegiatan tersebut mengusung tema "Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur."

Aksi itu dilakukan sebagai bentuk rasa syukur atas kemerdekaan sekaligus penghormatan kepada para pahlawan yang telah berjuang dan gugur demi kemerdekaan Indonesia.

"Pembentangan dan pengibaran bendera hari ini adalah sebagai bentuk ungkapan rasa syukur, sekaligus mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur mendahului kita," ujar Lena kepada awak media di lokasi kegiatan, didampingi tiga rekannya.

Tidak hanya mengibarkan bendera, keempatnya juga menyanyikan sejumlah lagu nasional di tengah suasana alam terbuka dari ketinggian Puncak Gunung Teletabis.

Menurut Lena, momentum kemerdekaan juga harus menjadi pengingat bagi seluruh elemen masyarakat untuk memberikan dukungan kepada generasi muda yang akan meneruskan estafet kepemimpinan bangsa menuju Indonesia Emas 2045.

"Juga untuk memberi dukungan kepada generasi muda yang masih berjuang melanjutkan kemajuan Indonesia ke depannya," tuturnya.

Ia berharap masyarakat tidak melupakan sejarah dan perjuangan panjang para pendahulu dalam merebut kemerdekaan.

"Tanpa kemerdekaan kita tidak bisa apa-apa. Tanpa jasa para pahlawan kita juga tidak bisa apa-apa. Mudah-mudahan kita semua masih ingat jasa mereka," harap Lena.

Sebagai bagian dari masyarakat, kelompok "Emak-Emak Gaul" menilai perjuangan mengisi kemerdekaan tidak selalu harus dilakukan dengan mengangkat senjata. Di era globalisasi, perjuangan dapat diwujudkan melalui kontribusi positif, ilmu pengetahuan, serta niat yang baik.

"Kita berjuang tidak harus memegang senjata. Kita berjuang di era global ini dengan niat yang baik, kekuatan, dan ilmu yang cukup," pungkas Lena.

Merdeka! (***)

Wali Kota Binjai Lantik Pengurus Solidaritas Pasar Hongkong Periode 2026–2031

admin — Mon, 17 Aug 2026 21:41:00 +0700+0700

BINJAI — Wali Kota Binjai Drs. H. Amir Hamzah, MAP melantik pengurus Solidaritas Pasar Hongkong Kota Binjai periode 2026–2031. Pelantikan berlangsung di Jalan Kapten P. Tandean, Kelurahan Pekan Binjai, Kecamatan Binjai Kota, Senin (17/8/2026).

Pengurus yang dilantik yakni AKBP (Purn) Daniel Jefri Naibaho, SH sebagai Ketua, Aprianus Bate'e sebagai Sekretaris, Ince sebagai Bendahara, serta Polmen Sihotang, SH sebagai Penasehat.

Dalam sambutannya, Wali Kota Binjai Amir Hamzah mengucapkan selamat kepada seluruh pengurus yang baru dilantik. Ia berharap kepengurusan baru tersebut mampu menjaga kekompakan dan kebersamaan di lingkungan Pasar Hongkong.

Wali Kota Binjai dua periode itu juga mengajak Solidaritas Pasar Hongkong untuk terus membangun koordinasi dan kolaborasi dengan Pemerintah Kota Binjai.

"Marilah bersama kita menjaga kebersihan dan keamanan serta kerukunan umat di Kota Binjai," ujar Amir Hamzah.

Sementara itu, Ketua panitia sekaligus Ketua Solidaritas Pasar Hongkong terpilih, AKBP (Purn) Daniel Jefri Naibaho, menyampaikan terima kasih kepada pengurus sebelumnya yang telah menjalankan tugas dan menjaga keberadaan organisasi.

Ia menegaskan, kepengurusan baru akan terus mendukung kebijakan dan program Pemerintah Kota Binjai.

Dalam kesempatan tersebut, Jefri juga menyampaikan harapan kepada Wali Kota Binjai agar ke depan dapat dibangun gapura sebagai identitas kawasan Pasar Hongkong.

"Kami juga memohon kepada Wali Kota Binjai agar nantinya dapat dibangunkan gapura di Pasar Hongkong ini," cetusnya.

Jefri menambahkan, Solidaritas Pasar Hongkong siap menjadi mitra kritis sekaligus konstruktif bagi Pemko Binjai. Menurutnya, dukungan terhadap pemerintah tidak berarti menghilangkan fungsi kontrol dari masyarakat.

"Manakala dianggap ada yang kurang, maka kami akan memberikan kritikan dan saran terbaik kepada Pemko Binjai," ungkap Jefri.

Ia menjelaskan, Solidaritas Pasar Hongkong telah terbentuk sejak 2017 dan menjadi wadah masyarakat yang terdiri dari berbagai suku, agama, etnis dan profesi. Di dalamnya terdapat pengacara, notaris, wartawan, pedagang serta berbagai profesi lainnya.

"Keberagaman ini menjadi kekuatan bagi Solidaritas Pasar Hongkong untuk terus menjaga persatuan, kerukunan dan kebersamaan di Kota Binjai," katanya.

Acara pelantikan tersebut turut dihadiri Kalaksa BPBD Binjai Rudi Iskandar Baros, ST, Staf Ahli Gloria Sinulingga, M.Pd, Kasatpol PP Arif Sitohang, Plt. Camat Binjai Kota Juanda, serta ratusan pedagang Pasar Binjai.

Bakopam Sumut Gelar Perayaan HUT Kemerdekaan RI ke-81 di Dua Lokasi

admin — Mon, 17 Aug 2026 21:31:00 +0700+0700

MEDAN — Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, Badan Koordinasi Pemuda Muslim (Bakopam) Sumatera Utara menggelar rangkaian kegiatan kemerdekaan di dua lokasi, yakni Mariendal, Kecamatan Medan Amplas, dan kawasan Amaliun, Kecamatan Medan Area.

Kegiatan tersebut menjadi momentum bagi jajaran Bakopam Sumut untuk memperkuat semangat persatuan, kebersamaan, serta kepedulian pemuda terhadap bangsa dan negara.

Ketua Bakopam Sumut, Ibnu Hajar, SE, mengatakan peringatan HUT Kemrdekaan RI tidak hanya dimaknai sebagai kegiatan seremonial, tetapi juga sebagai momentum untuk menumbuhkan kembali semangat nasionalisme dan mempererat silaturahmi antarpemuda.

Menurutnya, pemuda Muslim memiliki tanggung jawab moral untuk ikut menjaga persatuan dan mengisi kemerdekaan dengan kegiatan-kegiatan positif yang bermanfaat bagi masyarakat.

"Semangat kemerdekaan harus terus kita hidupkan. Pemuda jangan hanya menjadi penonton, tetapi harus ikut mengambil peran dalam membangun bangsa, menjaga persatuan dan memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat," ujar Ibnu Hajar.

Ia menambahkan, kegiatan yang dilaksanakan di dua lokasi tersebut juga menjadi sarana mempererat hubungan antara pengurus, anggota dan masyarakat.

Bakopam Sumut, lanjutnya, akan terus mendorong berbagai kegiatan kepemudaan yang mengedepankan nilai persaudaraan, kebangsaan dan kepedulian sosial.

"Semoga momentum HUT RI ke-81 ini semakin memperkuat semangat kita untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemerdekaan harus diisi dengan kerja nyata, persatuan dan pengabdian kepada masyarakat," pungkasnya.rel

Semangat Kemerdekaan,BRI BO Sibuhuan Gelar Upacara HUT ke-81 RI

admin — Mon, 17 Aug 2026 21:13:00 +0700+0700

PALAS - Bank Rakyat Indonesia Branch Office(BO) Sibuhuan menggelar upacara bendera memperingati HUT ke 81 Kemerdekaan Republik Indonesia,Senin(17/8/2026), dihalaman kantor cabang BRI setempat.

Upacara yang berlangsung khidmat dan penuh semangat kebangsaan tersebut diikuti seluruh Insan BRILiaN BRI BO Sibuhuan sebagai bentuk penghormatan terhadap jasa para pahlawan sekaligus momentum memperkuat semangat pengabdian kepada bangsa dan negara.

Pimpinan BRI BO Sibuhuan,Dedi Harpian,As, bertindak sebagai pembina upacara,dengan peserta upacara seluruh Insan BRILian dan Security Pengaman BRI.

Dalam amanatnya, Dedi Harpian,As mengatakan kemerdekaan merupakan amanah yang harus diisi dengan upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

"Delapan puluh satu tahun lalu, Proklamasi menitipkan amanah untuk mengisi kemerdekaan dengan kesejahteraan," katanya.

Lanjut Dedi Harpian, hari ini, tugas kita adalah bekerja dengan integritas dan memastikan BRI menghadirkan manfaat yang semakin luas bagi masyarakat.

"Selama masih ada yang belum memiliki kesempatan untuk tumbuh, pekerjaan kita belum selesai," ujarnya.

Ia juga mengajak, seluruh Insan BRILiaN untuk terus berkarya dan memberikan kontribusi terbaik sebagai wujud bakti kepada negeri.

"Saya mengajak seluruh Insan BRILian untuk terus berkarya bagi BRI. Jadikan setiap langkah dan kontribusi kita sebagai bagian dari perjuangan mengisi kemerdekaan," katanya.

Menurut Dedi Harpian, semangat tersebut perlu diwujudkan melalui penguatan peran BRI dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan.

"Bersama, kita perkuat BRI sebagai Satu Bank untuk Semua, melayani dari desa hingga kota, menggerakkan ekonomi rakyat menuju Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur," tegasnya.

Ia juga mengajak, seluruh pekerja BRI menjadikan momentum peringatan kemerdekaan sebagai penyemangat untuk meningkatkan kinerja, integritas, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Di akhir amanatnya, ia menyampaikan ucapan selamat HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia kepada seluruh Insan BRILiaN.

"Semoga semangat kemerdekaan terus menginspirasi kita untuk berkarya, mengabdi, dan memberikan yang terbaik bagi Indonesia,"tutupnya.

Semarak HUT RI ke-81, Guru dan Jajaran TPI Medan Gelar Makan Bersama dan Lomba Kemerdekaan di Pantai Sri Mersing

admin — Mon, 17 Aug 2026 21:05:00 +0700+0700

SERDANG BEDAGAI — Suasana penuh keakraban mewarnai peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang digelar keluarga besar Taman Pendidikan Islam (TPI) Medan di Pantai Sri Mersing, Kabupaten Serdang Bedagai, Senin (17/8/2026).

Kegiatan tersebut diikuti para guru bersama jajaran TPI Medan melalui rangkaian Silaturahmi Kemerdekaan Guru-Guru Taman Pendidikan Islam (TPI). Selain menjadi ajang mempererat silaturahmi, kegiatan diisi dengan makan bersama dan berbagai perlombaan khas peringatan 17 Agustus.

Kegiatan mengangkat tema "Kita Rajut dan Tingkatkan Kebersamaan Sesama Kita", dengan semangat "Sekolah/Madrasah Entrepreneur Berbasis Religius."

Berbagai lomba digelar untuk menambah semarak suasana kemerdekaan. Di antaranya tarik sarung dapat bola, makan kerupuk berpasangan, tangkap ekor, serta karaoke.

Meski berlangsung dalam suasana santai dan penuh canda, perlombaan tersebut sarat dengan nilai kebersamaan, kekompakan dan sportivitas. Para guru dan jajaran TPI Medan tampak antusias mengikuti maupun memberikan dukungan kepada peserta lomba.

Momentum tersebut sekaligus menjadi ruang bagi keluarga besar TPI untuk sejenak keluar dari rutinitas kegiatan pendidikan dan membangun kedekatan antarsesama guru serta jajaran organisasi.

Ketua I dan II TPI Medan, H. Ikrom Helmi Nasution, SH, menilai kegiatan silaturahmi seperti ini penting untuk menjaga kekompakan keluarga besar TPI.

Menurutnya, semangat kemerdekaan harus diwujudkan melalui kebersamaan dan kerja nyata, termasuk dalam membangun dunia pendidikan.

"Melalui kegiatan seperti ini, kita ingin terus merajut dan meningkatkan kebersamaan sesama keluarga besar TPI. Kebersamaan merupakan kekuatan kita dalam menjalankan amanah pendidikan," ujar Ikrom.

Ia juga berharap semangat kebersamaan yang terbangun tidak berhenti pada kegiatan peringatan HUT RI, tetapi terus terbawa dalam aktivitas pendidikan sehari-hari.

Sementara itu, konsep Sekolah/Madrasah Entrepreneur Berbasis Religius yang diusung TPI menjadi bagian dari komitmen untuk mendorong pendidikan yang tidak hanya membangun kecerdasan akademik, tetapi juga karakter, kemandirian dan jiwa kewirausahaan peserta didik dengan tetap berlandaskan nilai-nilai religius.

Peringatan HUT RI ke-81 di Pantai Sri Mersing akhirnya menjadi momentum kebersamaan yang sederhana namun bermakna bagi guru dan jajaran TPI Medan.

Dengan semangat "Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur", keluarga besar TPI berkomitmen terus menjaga persatuan, meningkatkan kualitas pendidikan dan berkontribusi dalam mempersiapkan generasi bangsa yang berilmu, berakhlak dan mandiri.rel

Upacara HUT ke-81 RI di PTPN I Regional 1 Berlangsung Khidmat dan Semaraknya

admin — Mon, 17 Aug 2026 20:46:00 +0700+0700

TANJUNG MORAWA — Halomedan.com
PT Perkebunan Nusantara I (Persero) Regional 1 menggelar upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Senin (17/8/2026), di halaman Kantor Regional 1. Peringatan tahun ini mengusung tema "Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur".

Tema tersebut menjadi semangat dalam memperingati momentum kemerdekaan sekaligus mengajak seluruh insan perusahaan untuk terus memperkuat kebersamaan, profesionalisme, dan kontribusi dalam mendukung kemajuan bangsa.

Region Head PTPN I (Persero) Regional 1, Wispramono Budiman, bertindak sebagai Inspektur Upacara, sedangkan Serda Muhammad Riski Ananda dipercaya sebagai Komandan Upacara.

Upacara dihadiri Operation Head Regional 1 Ganda Wiatmaja, seluruh Kepala Bagian, pengurus Serikat Pekerja, Pengurus P3RI Cabang Regional 1, Pengurus IKBI, Direktur PT Nusa Dua Bekala, serta jajaran karyawan Regional 1.

Selain jajaran manajemen dan karyawan PTPN I Regional 1, kegiatan tersebut turut diikuti Chief Region Officer Sumut–Aceh beserta pimpinan dan karyawan PT Agrinas Palma Nusantara (Persero). Kehadiran bersama tersebut menjadi bagian dari semangat memperingati kemerdekaan sekaligus memperkuat kebersamaan dan sinergi.

*Penghargaan Masa Dinas*
Usai pelaksanaan upacara, kegiatan dilanjutkan dengan pemberian penghargaan masa dinas kepada karyawan PTPN I Regional 1 sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi, loyalitas, dan pengabdian selama menjalankan tugas di perusahaan.
Penghargaan diberikan kepada karyawan yang telah mencapai masa dinas 20 tahun, 25 tahun, 30 tahun, dan 35 tahun.

Pemberian penghargaan tersebut menjadi bentuk penghormatan perusahaan terhadap karyawan yang telah mendedikasikan waktu, tenaga, dan pemikirannya selama puluhan tahun. Pengabdian tersebut diharapkan menjadi inspirasi bagi seluruh insan perusahaan untuk terus bekerja dengan penuh integritas dan memberikan kontribusi terbaik.

*Semarak HUT ke-81 RI*
Rangkaian peringatan HUT ke-81 RI di lingkungan PTPN I Regional 1 tidak berhenti pada pelaksanaan upacara. Dalam rangka memeriahkan momentum kemerdekaan, jajaran manajemen Regional 1 juga melaksanakan berbagai perlombaan yang melibatkan karyawan Regional 1, IKBI, serta pelaku UMKM Regional 1.

Berbagai kegiatan tersebut menjadi sarana untuk mempererat tali silaturahmi, membangun kekompakan, serta meningkatkan semangat kebersamaan di lingkungan perusahaan.

Melalui peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI dengan tema "Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur", PTPN I Regional 1 berkomitmen untuk terus menumbuhkan semangat kebangsaan, memperkuat kolaborasi, serta mendorong seluruh insan perusahaan agar memberikan kontribusi positif bagi perusahaan, masyarakat, dan bangsa Indonesia.rel.

KETUM PNPI SYAMSUL RIZAL : HUT PROKLAMASI DAN SPIRIT NILAI PERJUANGAN PRESIDEN PRABOWO DALAM MENGEMBALIKAN KEDAULATAN BANGSA DAN NEGARA DI SEMUA BIDAN

admin — Mon, 17 Aug 2026 19:21:00 +0700+0700

Jakarta - Peringatan HUT Proklamasi Kemerdekaan menjadi momentum untuk menghidupkan kembali spirit of independence: berdaulat, mandiri dan mampu menentukan arah pembangunan sendiri. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, gagasan tersebut diterjemahkan melalui agenda ketahanan pangan, energi, ekonomi, pertahanan serta penguatan industri nasional. Arah kebijakan itu tercermin dalam RAPBN 2026 yang mengusung tema "Kedaulatan Pangan, Energi, dan Ekonomi" menuju Indonesia yang tangguh, mandiri dan sejahtera.

Di sektor pangan, kedaulatan diarahkan agar Indonesia tidak mudah terguncang oleh krisis global. Pemerintah menyatakan capaian swasembada pangan 2025 diraih lebih cepat dari target, sementara RAPBN 2026 mengalokasikan Rp164,4 triliun untuk ketahanan pangan. Anggaran tersebut diarahkan pada peningkatan produktivitas, stabilitas harga, penguatan cadangan pangan dan kesejahteraan petani serta nelayan. Ini adalah pendekatan food sovereignty yang menempatkan kemampuan memproduksi pangan sendiri sebagai fondasi kemerdekaan.

Kedaulatan juga harus hadir dalam energi dan industri. Pemerintah mendorong peningkatan produksi energi, percepatan transisi energi serta pengembangan biodiesel B50 sebagai bagian dari upaya mengurangi ketergantungan terhadap energi impor. Pada saat yang sama, hilirisasi diarahkan agar sumber daya alam tidak berhenti sebagai komoditas mentah, tetapi menghasilkan added value, industri dan lapangan kerja di dalam negeri.

Secara ekonomi, fondasinya cukup kuat. Badan Pusat Statistik mencatat ekonomi Indonesia tahun 2025 tumbuh 5,11 persen dengan PDB atas dasar harga berlaku Rp23.821,1 triliun dan PDB per kapita Rp83,7 juta. Angka ini menjadi modal untuk memperkuat economic resilience, tetapi pertumbuhan harus terus diterjemahkan menjadi produktivitas, pemerataan dan kesejahteraan yang dirasakan masyarakat. Kedaulatan ekonomi berarti Indonesia bukan sekadar memiliki pasar besar, melainkan mampu menguasai rantai produksi dan menciptakan nilai di dalam negeri.

Pada akhirnya, spirit Proklamasi bukan sekadar mengenang sejarah, tetapi memastikan kemerdekaan memiliki makna nyata dalam kehidupan rakyat. Kedaulatan pangan, energi, ekonomi, pertahanan dan industri harus berjalan beriringan dengan pendidikan, kesehatan, pemerataan pembangunan dan kepastian hukum. Dengan prinsip Indonesia first yang tetap terbuka dalam kerja sama global, perjuangan hari ini adalah membangun bangsa yang mampu berdiri tegak, melindungi kepentingan nasional dan memberikan kesejahteraan sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat Indonesia.

HUT ke-81 RI, SPS-Pikiran Rakyat Gelar UKW di Aceh

admin — Mon, 17 Aug 2026 19:18:00 +0700+0700

Banda Aceh – Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Serikat Perusahaan Pers (SPS) Aceh bersama Pikiran Rakyat akan menggelar Uji Kompetensi Wartawan (UKW) di Kota Banda Aceh, 27–29 Agustus 2026.

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari komitmen SPS Aceh dalam meningkatkan kompetensi dan profesionalisme wartawan, sekaligus mendorong peningkatan kualitas pemberitaan di tengah perkembangan industri media yang semakin dinamis.

Hal tersebut disampaikan Ketua SPS Aceh, Muktarrudin Usman, melalui Ketua Panitia UKW, Sudirman Mansyur, Senin (17/8/2026).

Sudirman mengatakan, UKW akan diikuti 30 peserta yang terbagi dalam tiga jenjang kompetensi, yakni utama, madya dan muda. Khusus jenjang muda, peserta terbagi dalam tiga kelas.

"Momentum HUT RI ke-81 kita isi dengan kegiatan yang memberikan manfaat nyata bagi insan pers, khususnya melalui peningkatan kompetensi dan profesionalisme wartawan," ujar Wartawan Utama ini.

Menurutnya, UKW penting untuk memastikan wartawan memiliki kemampuan jurnalistik sesuai standar, memahami kode etik, serta mampu menghasilkan karya jurnalistik yang akurat, berimbang dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ia menambahkan, tantangan pers semakin kompleks seiring pesatnya perkembangan teknologi digital dan arus informasi. Karena itu, wartawan dituntut terus meningkatkan kapasitas agar mampu menjalankan fungsi pers secara profesional.

Pelaksanaan UKW selama tiga hari tersebut diharapkan menjadi momentum bagi para peserta untuk mengukur sekaligus meningkatkan kompetensi sesuai standar yang berlaku.

SPS Aceh bersama Pikiran Rakyat berharap kegiatan ini turut memperkuat kualitas sumber daya manusia pers di Aceh serta mendorong lahirnya wartawan yang profesional, berintegritas dan bertanggung jawab.

"Pers yang kuat membutuhkan wartawan yang kompeten. Karena itu, peningkatan kualitas wartawan harus menjadi perhatian bersama," kata Sudirman.(*)

HUT RI di Gerindra Sumut, Sugiat Ingatkan Kader Siapkan Diri Raih Indonesia Emas

admin — Mon, 17 Aug 2026 17:07:00 +0700+0700

MEDAN — Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Sumatera Utara menggelar upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Upacara tersebut dipimpin oleh Sekretaris DPD Gerindra Sumut, Sugiat Santoso.
Dalam amanatnya, Sugiat mengajak seluruh kader Gerindra untuk menjadikan momentum HUT ke-81 RI sebagai pengingat bahwa kemerdekaan harus diisi dengan kerja dan aksi nyata untuk membawa Indonesia menuju cita-cita Indonesia Emas 2045.
Menurut Sugiat, pembangunan Indonesia menuju 2045 membutuhkan keterlibatan seluruh elemen bangsa, termasuk kader Partai Gerindra. Karena itu, kader diminta tidak hanya memperingati kemerdekaan secara seremonial, tetapi juga mengambil bagian dalam mendukung berbagai program pemerintah.
"Momentum HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia ini harus kita isi dengan aksi nyata. Kita harus mempersiapkan diri dan mengambil bagian dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045," ujar Sugiat dalam pidatonya, Senin (17/8/2026).
Sugiat mengatakan, sejumlah program pemerintah yang saat ini dijalankan, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, merupakan bagian dari upaya memperkuat fondasi pembangunan nasional. Dia pun meminta kader Gerindra di Sumatera Utara untuk ikut mendukung dan menyukseskan program-program tersebut di tengah masyarakat.
"Program-program pemerintah seperti makan bergizi gratis dan Koperasi Merah Putih harus kita dukung. Ini merupakan bagian dari upaya memperkuat fondasi negara dan menyiapkan generasi serta ekonomi masyarakat menuju Indonesia Emas 2045," katanya.
Lebih lanjut, Sugiat mengingatkan seluruh kader agar tidak melupakan jasa para pahlawan yang telah memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia.
Menurutnya, perjuangan para pahlawan tidak hanya tercatat dalam sejarah, tetapi juga menjadi fondasi bagi generasi saat ini untuk melanjutkan pembangunan bangsa.
"Kita jangan pernah melupakan jasa para pahlawan kemerdekaan. Mereka yang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan maupun para pahlawan yang gugur dan berjuang di berbagai daerah, semuanya telah memberikan pengorbanan bagi bangsa ini," ujar Sugiat.
Dia menegaskan, penghormatan terbaik kepada para pahlawan bukan hanya dengan upacara dan ziarah, tetapi juga dengan melanjutkan cita-cita perjuangan mereka melalui kerja nyata untuk bangsa dan negara.
"Kalau para pahlawan dahulu berjuang merebut dan mempertahankan kemerdekaan, maka tugas kita hari ini adalah mengisi kemerdekaan dengan pembangunan, menjaga persatuan, dan memastikan Indonesia menjadi negara yang maju, kuat, dan sejahtera," pungkasnya.
Selain upacara bendera, peringatan HUT ke-81 RI di Partai Gerindra Sumut juga dimeriahkan sejumlah agenda mulai dari lomba hingga donor darah.(...)

Kemerdekaan yang Harus Dirasakan, Kemerdekaan yang Belum Selesai

admin — Mon, 17 Aug 2026 13:32:00 +0700+0700

Oleh Abdullah Rasyid
Staf Khusus Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan RI dan Kandidat Doktor Ilmu Pemerintahan IPDN

Sehabis mengikuti upacara bendera pagi di Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan, Tangerang, kami turut menyaksikan Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana melalui layar televisi. Seperti setiap 17 Agustus, ada rasa haru ketika Merah Putih perlahan naik diiringi Indonesia Raya.

Namun, pada usia republik yang sudah 81 tahun, kemerdekaan semestinya membawa kita melampaui rasa haru. Ada pertanyaan yang perlu dijawab lebih jujur: seberapa jauh kemerdekaan itu telah dirasakan rakyat dalam kehidupan sehari-hari?

Satu kalimat Presiden Prabowo Subianto dalam Pidato Kenegaraan 14 Agustus 2026 relevan untuk direnungkan: kemerdekaan bukan hanya apa yang kita proklamasikan, tetapi apa yang dirasakan rakyat.

Kalimat itu sederhana, tetapi ukurannya berat. Sebab rakyat tidak hidup di dalam teks pidato, grafik pertumbuhan ekonomi, ataupun laporan tahunan kementerian. Mereka merasakan negara dari harga kebutuhan pokok, kesempatan mendapatkan pekerjaan, sekolah anak-anaknya, pelayanan rumah sakit, kepastian hukum, keamanan, dan kemudahan berurusan dengan birokrasi.

Karena itu, setelah delapan dasawarsa lebih merdeka, persoalan kita bukan lagi apakah Indonesia berdaulat. Itu sudah dijawab pada 17 Agustus 1945. Pertanyaannya sekarang: bagaimana kedaulatan itu digunakan dan siapa yang paling merasakan manfaatnya?

Apa arti kemerdekaan jika rakyat masih sulit memperoleh keadilan? Apa maknanya apabila kekayaan negeri menumpuk pada sedikit orang, sementara sebagian lainnya bekerja dari pagi sampai malam sekadar untuk bertahan hidup? Dan apa gunanya kekuasaan yang bersumber dari rakyat apabila setelah diberikan justru menjauh dari rakyat?

Para pendiri bangsa tidak mempertaruhkan hidup hanya untuk mengganti penguasa asing dengan penguasa yang lahir dari tanah yang sama. Mereka membangun republik yang harus melindungi segenap bangsa, mencerdaskan kehidupan rakyat, menghadirkan keadilan sosial, dan menggunakan kekayaan negeri bagi kemakmuran bersama.

Angka Harus Sampai ke Rumah Rakyat

Pemerintahan Presiden Prabowo membawa agenda besar untuk memperkuat kemandirian bangsa. Dalam 21 bulan pemerintahan, Presiden menyebut telah ditempuh 121 kebijakan transformatif dengan empat pegangan: menjalankan UUD 1945, melindungi kepentingan nasional yang vital, mengatasi kesulitan rakyat, serta menjaga kepentingan generasi mendatang.

Ada satu penegasan yang seharusnya menjadi ukuran bagi seluruh penyelenggara negara: kekuasaan tidak diberikan untuk menjelaskan mengapa sebuah masalah tidak dapat diselesaikan. Kekuasaan diberikan untuk menyelesaikannya.

Berbagai indikator memang memberi alasan untuk optimistis. Pertumbuhan ekonomi tetap berada di atas lima persen. Investasi mencapai sekitar Rp1.010 triliun dan diklaim menyerap lebih dari 1,4 juta tenaga kerja. Pemerintah menyebut delapan komoditas pangan telah mencapai swasembada.

Penerapan B50 sejak 1 Juli 2026 diproyeksikan menghemat devisa sekitar Rp170 triliun per tahun. Revitalisasi sekolah berlangsung dalam skala besar. Cek Kesehatan Gratis telah menjangkau puluhan juta warga, sementara negara menanggung iuran Jaminan Kesehatan Nasional bagi 96,8 juta masyarakat tidak mampu.

Itu semua penting. Tetapi statistik bukan tempat kebijakan berakhir.

Investasi harus terlihat pada pekerjaan yang lebih baik dan nilai tambah yang tinggal di Indonesia. Swasembada pangan baru menemukan maknanya jika petani ikut sejahtera. Sekolah yang diperbaiki harus bertemu dengan guru berkualitas dan kesempatan belajar yang setara.

Angka harus menemukan jalannya sampai ke rumah rakyat.

Kemerdekaan di Pintu Masuk Negara

Bagi kami yang bekerja di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, makna kemerdekaan mempunyai dimensi yang sangat konkret.

Imigrasi berada di pintu depan republik. Di bandara, pelabuhan, dan perlintasan batas, negara menentukan siapa yang boleh masuk, siapa yang harus diawasi, siapa yang tidak boleh diberi ruang karena mengancam keamanan atau ketertiban, sekaligus bagaimana warga negara Indonesia memperoleh pelayanan ketika hendak melintasi dunia.

Di sanalah kedaulatan tidak boleh berhenti sebagai konsep.

Paspor yang mudah diperoleh melalui pelayanan yang bersih adalah bentuk kemerdekaan. Perlindungan warga agar tidak menjadi korban perdagangan orang adalah bagian dari kemerdekaan. Pengawasan terhadap orang asing yang menyalahgunakan izin tinggal, melakukan kejahatan, atau meremehkan hukum Indonesia adalah cara negara menjaga martabat kemerdekaannya.

Negara yang merdeka tentu terbuka terhadap dunia. Kita membutuhkan wisatawan, investor, ilmuwan, pekerja profesional, dan talenta global. Tetapi keterbukaan tidak berarti kehilangan kendali. Keramahan tidak sama dengan membiarkan kedaulatan dinegosiasikan.

Imigrasi karena itu bukan sekadar urusan stempel, visa, dan paspor. Ia adalah salah satu instrumen negara untuk menentukan bagaimana Indonesia berhubungan dengan dunia tanpa kehilangan kepentingan nasionalnya.

Namun wajah negara tidak hanya terlihat pada bagaimana kita memperlakukan orang yang datang dari luar. Ia juga terlihat pada bagaimana kita memperlakukan mereka yang sedang kehilangan kebebasannya.

Di sinilah pemasyarakatan memperoleh makna yang sama pentingnya.

Merdeka Tidak Berarti Kehilangan Kemanusiaan

Seseorang yang menjalani pidana memang kehilangan sebagian kebebasannya berdasarkan putusan hukum. Tetapi ia tidak kehilangan martabatnya sebagai manusia.

Negara hukum diuji justru ketika berhadapan dengan mereka yang berada dalam posisi paling lemah.

Lembaga pemasyarakatan tidak boleh hanya menjadi tempat seseorang menjalani waktu sampai masa pidananya selesai. Pemasyarakatan harus mengembalikan manusia kepada masyarakat dalam keadaan lebih siap menjalani kehidupan yang benar.

Pendidikan, keterampilan kerja, kesehatan, pembinaan mental, dan kesempatan memperbaiki diri bukan hadiah kepada warga binaan. Semua itu bagian dari tugas negara untuk memastikan hukuman tidak berubah menjadi penghancuran masa depan.

Apa artinya seseorang bebas dari penjara jika tidak memiliki keterampilan, tidak diterima masyarakat, dan akhirnya kembali kepada kejahatan karena tidak mempunyai jalan lain?

Kemerdekaan bagi mereka justru dimulai ketika pintu penjara terbuka.

Karena itu ukuran keberhasilan pemasyarakatan tidak cukup dihitung dari berapa orang yang selesai menjalani pidana. Pertanyaan yang lebih penting adalah berapa banyak yang mampu kembali kepada keluarga, bekerja, hidup mandiri, dan tidak mengulangi kejahatan.

Masyarakat yang aman bukan hanya masyarakat yang mampu memenjarakan pelaku kejahatan. Masyarakat yang lebih aman adalah masyarakat yang mampu mencegah seseorang kembali melakukan kejahatan.

Kekuasaan adalah Utang

Kemerdekaan juga mempunyai musuh dari dalam.

Ketika hukum berani terhadap rakyat kecil tetapi ragu di hadapan mereka yang kuat, cita-cita kemerdekaan terluka. Ketika kekayaan alam hanya menghasilkan kemewahan bagi segelintir orang sementara masyarakat di sekitarnya tetap miskin, mandat konstitusi belum selesai dilaksanakan.

Pengkhianatan terhadap kemerdekaan bahkan dapat datang dari orang yang lahir dan dibesarkan oleh republik ini sendiri: ketika kepercayaan rakyat digunakan untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau pemilik modal.

Kekuasaan bukan hadiah. Kekuasaan adalah utang kepada rakyat.

Satu tanda tangan pejabat dapat mengubah hidup seseorang. Sebuah keputusan dapat menentukan apakah warga memperoleh pelayanan atau dipingpong oleh birokrasi. Karena itulah jabatan publik selalu membawa konsekuensi moral.

Delapan puluh satu tahun Indonesia merdeka seharusnya menjadi kesempatan untuk bangga tanpa kehilangan kemampuan mengoreksi diri.

Tugas generasi 1945 adalah merebut kemerdekaan dari penjajahan.

Tugas generasi hari ini jauh berbeda: membuat orang Indonesia tidak merasa asing di negerinya sendiri; menjaga pintu negara tanpa kehilangan keterbukaan; melindungi warga tanpa memandang status sosial; menegakkan hukum tanpa kehilangan kemanusiaan; dan memastikan mereka yang pernah tersesat tetap mempunyai jalan pulang.

Jika itu dapat dilakukan, kemerdekaan tidak hanya berkibar di tiang bendera.

Ia hadir di perbatasan. Di kantor imigrasi. Di ruang pelayanan publik. Di lembaga pemasyarakatan. Di rumah petani, nelayan, buruh, pedagang kecil, dan keluarga-keluarga Indonesia.

Karena kemerdekaan yang paling bermakna bukan hanya kemerdekaan yang kita peringati setiap 17 Agustus.

Kemerdekaan adalah ketika rakyat benar-benar merasakannya.

Dirgahayu Republik Indonesia ke-81.

Merdeka!

Dwi-Kewarganegaraan dan Gagasan Besar Presiden Prabowo tentang Indonesia Global

admin — Mon, 17 Aug 2026 09:56:00 +0700+0700

Oleh Abdullah Rasyid
Staf Khusus Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan

Ada satu gagasan Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya di hadapan DPR/MPR yang layak dibaca melampaui soal paspor: kemungkinan Indonesia membuka kewarganegaraan ganda secara terbatas bagi talenta tertentu yang dibutuhkan negara.

Gagasan itu menarik karena menyentuh sesuatu yang selama bertahun-tahun nyaris dianggap tabu dalam politik kewarganegaraan kita. Indonesia pada prinsipnya menganut kewarganegaraan tunggal. Pengecualian diberikan secara terbatas kepada anak dalam keadaan tertentu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.

Kini Presiden membuka ruang untuk memikirkan kembali batas tersebut.

Menurut saya, kata terpenting dari gagasan Presiden bukan "ganda", melainkan selektif. Di sanalah kepentingan nasional harus diletakkan. Indonesia tidak sedang menuju liberalisasi kewarganegaraan yang memungkinkan siapa saja mengoleksi paspor. Yang perlu dibangun justru sebuah rezim baru yang memungkinkan negara mempertahankan hubungan dengan manusia-manusia Indonesia yang tersebar di berbagai belahan dunia.

Dunia memang telah berubah.

Ilmuwan Indonesia bekerja di laboratorium terbaik di Amerika dan Eropa. Dokter spesialis berkarier di berbagai sistem kesehatan maju. Ahli kecerdasan artifisial, insinyur, akademisi, pengusaha, seniman, atlet, dan pesepak bola berdarah Indonesia berkembang di luar negeri. Sebagian masih WNI. Sebagian telah menjadi warga negara lain. Ada pula generasi kedua dan ketiga yang mempunyai hubungan darah dan kebudayaan dengan Indonesia, tetapi hubungan hukumnya semakin jauh.

Kita dapat memandang keadaan tersebut sebagai brain drain. Namun negara yang percaya diri seharusnya mempunyai strategi yang lebih cerdas: mengubah brain drain menjadi brain circulation, lalu brain gain.

Tidak semua diaspora harus dipaksa pulang.

Seorang ahli teknologi Indonesia yang bekerja di Silicon Valley dapat tetap memberi manfaat kepada Indonesia tanpa harus pindah ke Jakarta. Ilmuwan di Oxford dapat membangun kolaborasi dengan universitas Indonesia. Pengusaha diaspora dapat membawa investasi, jaringan pasar, dan teknologi. Atlet berdarah Indonesia dapat memperkuat prestasi nasional. Yang perlu dijaga adalah hubungan mereka dengan Republik.

Dalam perspektif itulah dwi-kewarganegaraan terbatas memiliki relevansi strategis.

Tetapi kewarganegaraan tidak boleh berubah menjadi hadiah bagi orang sukses. Negara harus mempunyai kriteria yang terang: talenta, kepentingan nasional, integritas, keamanan, dan kontribusi.

Talenta saja tidak cukup. Seorang profesional yang sangat pintar tetapi memiliki persoalan integritas tentu tidak layak memperoleh hak istimewa. Demikian pula seseorang yang mempunyai kapasitas luar biasa tetapi menimbulkan risiko terhadap keamanan nasional.

Karena itu dibutuhkan pemeriksaan rekam jejak, integrity test, security clearance, ukuran kontribusi yang objektif, serta mekanisme evaluasi. Negara juga perlu memiliki kewenangan mencabut fasilitas jika diperoleh melalui manipulasi atau kemudian disalahgunakan.

Namun pintu yang dibuka Presiden sebaiknya tidak berhenti pada talenta.

Reformasi UU Kewarganegaraan dapat sekaligus menyelesaikan persoalan yang telah lama dihadapi keluarga Indonesia, terutama anak hasil perkawinan campuran.

Anak dari ayah WNI dan ibu WNA, atau sebaliknya, memiliki persoalan yang berbeda dengan diaspora profesional. Ikatannya dengan Indonesia tidak perlu dibuktikan melalui nilai investasi atau kemampuan teknologi. Hubungan itu lahir melalui darah, keluarga, bahasa, pengasuhan, dan identitas.

UU Nomor 12 Tahun 2006 telah memberikan kewarganegaraan ganda terbatas kepada kelompok anak tertentu. Setelah memasuki usia yang ditentukan undang-undang, mereka harus memilih salah satu kewarganegaraan.

Ketentuan ini pantas dievaluasi.

Kita perlu bertanya apakah negara masih harus memaksa seorang anak meninggalkan salah satu bagian identitas hukumnya hanya karena ia telah dewasa. Apalagi usia ketika kewajiban memilih muncul justru berdekatan dengan fase ketika seseorang mulai kuliah, memasuki dunia profesional, membangun jaringan, dan menemukan kapasitas terbaiknya.

Jangan sampai Indonesia melindungi mereka ketika kecil, lalu kehilangan mereka ketika mulai produktif.

Ada pula kelompok yang sering luput dari percakapan publik: anak dari ayah dan ibu yang sama-sama WNI tetapi lahir di negara yang memberikan kewarganegaraan berdasarkan tempat kelahiran.

Anak semacam ini memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui hubungan darah atau ius sanguinis. Pada saat bersamaan, hukum negara tempat ia lahir dapat memberinya kewarganegaraan berdasarkan ius soli.

Kewarganegaraan gandanya bukan akibat perkawinan campuran. Ia lahir dari pertemuan dua sistem hukum.

Masuk akalkah jika seorang anak yang ayahnya WNI, ibunya WNI, keluarganya Indonesia, kemudian harus kehilangan hubungan hukum dengan Indonesia ketika dewasa hanya karena tempat kelahirannya memberinya kewarganegaraan lain?

Pertanyaan ini harus mendapatkan jawaban dalam reformasi mendatang.

Tetapi kita juga jangan terjebak menganggap kewarganegaraan sebagai solusi bagi seluruh hubungan manusia dengan Indonesia. Tidak semua pasangan WNA dari WNI, eks-WNI, atau keturunan Indonesia memerlukan paspor Indonesia.

Sebagian hanya membutuhkan kepastian bahwa mereka dapat tinggal bersama keluarganya di Indonesia secara mudah, legal, dan berkelanjutan.

Di sinilah instrumen keimigrasian seperti Global Citizen of Indonesia menjadi penting.

GCI dan dwi-kewarganegaraan harus ditempatkan pada ruang yang berbeda. GCI adalah jembatan keimigrasian. Dwi-kewarganegaraan merupakan reformasi hukum kewarganegaraan. Seseorang dapat mempunyai hubungan sangat kuat dengan Indonesia tanpa harus menjadi warga negara.

Dengan cara pandang demikian, Indonesia dapat membangun arsitektur yang lebih masuk akal: jalur kewarganegaraan ganda bagi talenta strategis; perlindungan berbeda bagi anak perkawinan campuran; kepastian bagi anak dua orang tua WNI yang memperoleh kewarganegaraan lain karena kelahiran; serta izin tinggal jangka panjang dan penyatuan keluarga bagi kelompok yang tidak memerlukan status WNI.

Tentu ada soal sensitif yang harus dibereskan.

Bagaimana hak memilih dan dipilih? Bagaimana jika pemegang kewarganegaraan ganda ingin menjadi pejabat publik? Apakah ia dapat bekerja di sektor pertahanan, intelijen, atau bidang yang memberikan akses terhadap rahasia negara? Bagaimana perpajakan, kepemilikan aset, perlindungan diplomatik, serta kemungkinan kewajiban militer kepada negara lain?

Semua itu harus dirumuskan sebelum kebijakan berlaku.

Untuk jabatan tertentu yang langsung bersentuhan dengan kedaulatan dan keamanan, negative list dapat dipertimbangkan. Tetapi pembatasannya harus proporsional, mempunyai alasan yang dapat diuji, serta tetap tunduk kepada konstitusi. Selektivitas jangan berubah menjadi ruang diskresi tanpa ukuran.

Gagasan Presiden Prabowo akhirnya memberi kita kesempatan melihat kewarganegaraan dari sudut yang lebih luas.

Selama ini kita terlalu mudah mengidentikkan nasionalisme dengan keberadaan fisik. Seolah-olah menjadi bagian Indonesia mensyaratkan seseorang harus tinggal di Indonesia sepanjang hidupnya. Padahal zaman telah melahirkan manusia dengan mobilitas yang jauh lebih tinggi.

Seorang anak Indonesia dapat lahir di New York, belajar di London, bekerja di Singapura, menikah di Melbourne, tetapi tetap menjadikan Indonesia sebagai bagian penting dari identitas dan masa depannya.

Indonesia tidak perlu takut terhadap kenyataan itu.

Justru tantangannya adalah menciptakan hukum yang mampu mengikuti mobilitas manusianya tanpa mengendurkan kedaulatan negara.

Pidato Presiden telah membuka sebuah pintu. Jangan mempersempitnya menjadi sekadar urusan naturalisasi pesepak bola atau cara memulangkan talenta diaspora. Ini dapat menjadi kesempatan menata kembali hubungan Indonesia dengan jutaan manusia yang hidup dalam keluarga dan jaringan global.

Pada abad ke-21, kekuatan bangsa tidak hanya ditentukan oleh manusia yang berada di dalam wilayahnya. Ia juga ditentukan oleh kemampuan negara mempertahankan ikatan dengan manusianya di seluruh dunia.

Indonesia harus mampu menjadi global tanpa kehilangan Indonesia.

Terbuka, tetapi selektif. Memberikan ruang, tetapi tetap mempunyai pagar. Menjaga keluarga sekaligus menjaga kedaulatan.

Dwi-kewarganegaraan terbatas, jika dirancang dengan tepat, bukan cerita tentang dua paspor. Ia adalah cerita tentang bagaimana Republik mempertahankan manusia-manusia terbaiknya agar, sejauh apa pun mereka pergi, Indonesia tetap menjadi bagian dari rumah mereka.

HUT RI ke-81, TPI Medan Perkuat Komitmen Cetak Generasi Berilmu dan Berakhlak

admin — Mon, 17 Aug 2026 09:53:00 +0700+0700

MEDAN — Taman Pendidikan Islam (TPI) Medan menegaskan komitmennya untuk terus mengambil bagian dalam perjuangan mengisi kemerdekaan Republik Indonesia melalui pendidikan, pembentukan karakter, penguatan nilai-nilai keagamaan dan pengabdian kepada masyarakat.

Pesan tersebut disampaikan Ketua I dan II TPI Medan, H. Ikrom Helmi Nasution, dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang digelar keluarga besar TPI Medan, Senin (17/8).

Rangkaian kegiatan diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Qur'an oleh siswa sebelum pelaksanaan upacara. Nuansa religius tersebut menjadi simbol bahwa semangat kemerdekaan harus berjalan beriringan dengan penguatan iman, ilmu pengetahuan dan akhlak generasi muda.

Dalam Amanat Kemenag RI, H. Ikrom Helmi Nasution membacakan, bahwa kemerdekaan Indonesia bukanlah hadiah, melainkan buah perjuangan panjang para pahlawan yang mengorbankan tenaga, pikiran, harta, bahkan jiwa dan raga.

Karena itu, generasi saat ini memiliki kewajiban moral untuk meneruskan perjuangan tersebut melalui karya, pendidikan dan pengabdian yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Tugas kita hari ini bukan lagi mengangkat senjata melawan penjajah, tetapi bagaimana mengisi kemerdekaan dengan pendidikan, ilmu pengetahuan, akhlak dan karya nyata," ujarnya.

TPI Berdiri Sejak 1 Mei 1950

H. Ikrom juga mengingatkan sejarah panjang Taman Pendidikan Islam yang berdiri pada 1 Mei 1950. Kehadiran TPI sejak masa awal kemerdekaan menunjukkan bahwa perjuangan mencerdaskan kehidupan bangsa juga dilakukan melalui jalur pendidikan.

Menurutnya, pendidikan Islam tidak hanya bertujuan mencetak generasi yang cerdas secara akademik, tetapi juga membentuk manusia yang beriman, berakhlak dan memiliki kepedulian terhadap bangsa.

"Pendidikan adalah salah satu jalan utama untuk mengisi kemerdekaan. Kemerdekaan harus mampu melahirkan manusia yang cerdas, berkarakter, berakhlak dan mampu memberikan manfaat bagi bangsa," katanya.

Ia menegaskan, makna kemerdekaan tidak boleh berhenti pada terbebasnya bangsa dari penjajahan fisik. Kemerdekaan juga harus menjadi perjuangan untuk membebaskan masyarakat dari kebodohan, keterbelakangan dan berbagai persoalan sosial.

Teknologi Harus Memperkuat Persatuan

Di tengah perkembangan teknologi dan arus informasi yang begitu cepat, H. Ikrom mengingatkan pentingnya membangun kemampuan literasi sekaligus karakter generasi muda.

Menurutnya, teknologi seharusnya menjadi alat untuk mendekatkan manusia, memperluas ilmu pengetahuan dan meningkatkan kesejahteraan.

Namun, teknologi tidak boleh disalahgunakan menjadi sarana penyebaran kebencian, kebohongan, fitnah maupun informasi yang memecah persatuan.

"Jangan sampai teknologi yang seharusnya mendekatkan manusia justru menyebarkan kebencian dan kebohongan," tegasnya.

Karena itu, penguatan pendidikan agama dinilai semakin penting sebagai benteng moral generasi muda.

Anak-anak, katanya, harus mampu menguasai teknologi, tetapi tetap memiliki hati nurani, akhlak dan tanggung jawab dalam menggunakannya.

Dalam upacara tersebut, H. Ikrom Helmi Nasution juga membacakan amanat Menteri Agama Republik Indonesia sebagai bagian dari rangkaian peringatan kemerdekaan.

Pesan tersebut menekankan bahwa pembangunan bangsa tidak cukup hanya mengandalkan kemajuan ekonomi dan teknologi, tetapi juga membutuhkan penguatan nilai agama, kemanusiaan, persatuan dan karakter.

H. Ikrom mengajak seluruh keluarga besar TPI Medan menjadikan momentum HUT ke-81 Kemerdekaan RI sebagai sarana memperkuat komitmen dalam memberikan pendidikan terbaik kepada generasi penerus.

Kepada para siswa, ia berpesan agar belajar sungguh-sungguh, menghormati guru dan orang tua, mencintai agama dan tanah air, serta menggunakan teknologi untuk hal-hal positif.

"Jadilah generasi yang tidak hanya pintar, tetapi juga benar. Tidak hanya menguasai ilmu pengetahuan, tetapi juga memiliki akhlak. Dan tidak hanya mengejar keberhasilan pribadi, tetapi mampu memberikan manfaat bagi masyarakat," pesannya.

Kemerdekaan Harus Memberikan Manfaat bagi Rakyat

Lebih jauh, H. Ikrom menekankan bahwa kemerdekaan harus diwujudkan dalam bentuk manfaat nyata yang dapat dirasakan masyarakat.

Pembangunan, pendidikan dan pelayanan publik, menurutnya, harus benar-benar berorientasi pada kepentingan rakyat.

Sebab, kemerdekaan akan kehilangan makna apabila masih ada masyarakat yang tertinggal dalam pendidikan, kesulitan memperoleh pelayanan yang layak atau tidak mendapatkan kesempatan meningkatkan kesejahteraannya.

Untuk itu, dunia pendidikan harus menjadi bagian penting dalam pembangunan bangsa.

TPI Medan, kata H. Ikrom, akan terus mengambil bagian dalam perjuangan tersebut dengan memperkuat pendidikan Islam dan membentuk generasi yang memiliki keseimbangan antara ilmu, iman, akhlak, nasionalisme dan kepedulian sosial.

Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI pun menjadi momentum bagi keluarga besar TPI Medan untuk kembali meneguhkan semangat perjuangan.

Kemerdekaan tidak boleh berhenti pada seremoni. Kemerdekaan harus diisi dengan ilmu, iman, persatuan dan karya nyata yang manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

"Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Mari kita isi kemerdekaan dengan pendidikan dan karya. Merdeka!" pungkas H. Ikrom Helmi Nasution.rel

Agung S Pratama Minta Polres Pelabuhan Belawan Usut Kasus Penggelapan Mobil Miliknya

admin — Sun, 16 Aug 2026 19:40:00 +0700+0700

Medan |halomedan.com -

Mujur tidak dapat diraih, malang tidak dapat ditolak. Kondisi ini yg dialami, Agung Septia Pratama warga Jln Alumunium I Gg Gori No 6 Lingkungan 16, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Labuhan Deli yang kini berdomisili di Komplek Perum Jln Paku Lingkungan VII, Kelurahan Tanah Enam Ratus, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, Sumatera Utara menjadi korban penipuan/penggelapan mobil.

Menurut Agung S Pratama kepada wartawan, kasus penipuan/penggelapan mobil Toyota Inova warna putih plat BK 1451 QF dengan no rangka MHFX542G4B2530493 dan no mesin 2KD6837041 yang telah dilaporkannya ke Polres Pelabuhan Belawan sesuai Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor : STTPL / 724 / VII / 2026 / SPK - TERPADU berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP / 724 / VII / 2026 / SPKT tanggal 23 Juli 2026 yang dilakukan terlapor (pelaku) bernama, Muhammad Alfin Adam.

Lanjut Agung S Pratama (korban/pelapor), atas kasus penipuan dan penggelapan tersebut, dirinya mengalami kerugian senilai Rp315.392.000,' beserta STNK dan kunci kontak mobil Toyota Inova warna putih plat BK 1451 QF.

Diterangkan pelapor (Agung S Pratama), peristiwa penggelapan mobil bermula saat terlapor (Muhammad Alfin Adam) pada tanggal 15 Juli 2026, terlapor mendatangi korban dan meminjam mobil pelapor dengan modus hendak membawa keluarganya jalan jalan.

"Pelaku (Muhammad Alfin Adam) datang kerumah saya meminjam mobil dengan dalil hendak membawa keluarganya jalan jalan seharian kesalah satu tempat. Namun, setelah mobil dibawa oleh terlapor, terlapor menghubungi korban melalui telepon dan meminta waktu 3 (tiga) hari untuk meminjam mobil korban. Namun, ke esokan harinya, saat no teleponya sya hubungi sudah tidak aktif lagi hingga hari dan tanggal saya membuat laporan ke Polres Pelabuhan Belawan. Saya meminta kepada pihak Polres Pelabuhan Belawan untuk mengusut kasus penipuan/penggelapan mobil saya yang dilakukan pelaku/terlapor (Muhammad Alfin Adam) agar mobil saya kembali dan menangkap pelakunya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai undang undang berlaku dinegara repoblik Indonesia," ucap korban (Agung S Pratama), Minggu (16/8/2026) kepada wartawan.(W02)

Kornas KAMAK Azmi Hadly Desak APH Usut Tuntas Dugaan Keracunan MBG di Karo

admin — Sun, 16 Aug 2026 18:14:00 +0700+0700

BERASTAGI — Keluhan keluarga korban dugaan keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Karo kepada Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mendapat perhatian serius dari Kornas KAMAK, Azmi Hadly.

Azmi menilai kasus yang dialami keluarga Agnesia Paruliana br Silitonga tidak boleh berhenti sebatas penanganan medis maupun kunjungan pejabat. Menurutnya, harus ada investigasi menyeluruh untuk mengungkap penyebab kejadian serta memastikan pihak yang bertanggung jawab.

Sebelumnya, orang tua korban, Fitriani br Sijabat, menyampaikan langsung keluhannya kepada Kepala BGN saat kunjungan ke RS Efarina Etaham Berastagi, Minggu (16/8/2026).

Fitriani mengaku kecewa karena pihak keluarga hingga kini belum mendapatkan informasi yang jelas mengenai zat atau kandungan dalam makanan yang diduga menyebabkan korban mengalami gangguan kesehatan.

Keluarga juga mempertanyakan bentuk perhatian dan kompensasi selama harus menjaga serta mendampingi korban menjalani perawatan.

Menanggapi hal tersebut, Azmi Hadly mendesak aparat penegak hukum (APH) segera turun tangan.

"APH harus turun. Periksa pemilik SPPG, periksa Koordinator Regional MBG Sumut, dan siapa pun yang terlibat serta bertanggung jawab atas kejadian ini," tegas Azmi.

Menurut Azmi, pemeriksaan tidak boleh hanya menyasar pelaksana di lapangan. Seluruh rantai pengelolaan MBG harus diperiksa, mulai dari proses pengadaan bahan makanan, pengolahan, standar kebersihan, distribusi, hingga makanan diterima dan dikonsumsi oleh penerima manfaat.

"Jangan sampai ada pihak yang berlindung di balik program pemerintah. Kalau ditemukan kelalaian atau pelanggaran, siapa pun yang bertanggung jawab harus diproses sesuai hukum," ujarnya.

BGN Diminta Transparan

KAMAK juga mendesak BGN membuka hasil pemeriksaan secara transparan kepada keluarga korban dan publik, sepanjang tidak mengganggu proses investigasi.

Azmi menilai masyarakat berhak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Apalagi program MBG merupakan program pemerintah yang menyangkut kepentingan dan keselamatan masyarakat.

Ia meminta pemeriksaan terhadap makanan dan sampel terkait dilakukan secara profesional melalui laboratorium yang berkompeten sehingga penyebab kejadian dapat dipastikan secara ilmiah.

"Jangan membuat keluarga korban terus bertanya-tanya. Mereka berhak mendapatkan kepastian mengenai penyebab kejadian dan bagaimana pemerintah menangani persoalan ini," kata Azmi.

Menurutnya, apabila hasil pemeriksaan nantinya membuktikan adanya kontaminasi, kelalaian, atau pelanggaran terhadap standar keamanan pangan, maka harus ada pertanggungjawaban yang jelas.

Jangan Hanya Datang Saat Kasus Viral

Azmi juga mengingatkan agar pengawasan terhadap program MBG tidak bersifat reaktif.

"Jangan setelah ada korban baru semua turun ke lapangan. Pengawasan harus dilakukan sejak awal dan terus-menerus," tegasnya.

Ia meminta BGN melakukan evaluasi menyeluruh terhadap SPPG yang terlibat, termasuk memastikan standar keamanan pangan benar-benar diterapkan.

Bagi KAMAK, persoalan ini bukan sekadar menyangkut satu keluarga. Ini menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap program MBG dan jaminan keselamatan penerima manfaat.

Karena itu, Azmi Hadly menegaskan KAMAK akan terus mengawal persoalan tersebut dan mendorong aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan secara objektif, transparan, dan tanpa pandang bulu.

"Program MBG adalah program untuk memberikan gizi kepada rakyat. Jangan sampai karena lemahnya pengawasan, program yang seharusnya menyehatkan justru menimbulkan persoalan bagi masyarakat," pungkasnya.

H. Ikrom Helmi Nasution: Dirgahayu RI ke-81, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur

admin — Sun, 16 Aug 2026 18:13:00 +0700+0700

MEDAN — Memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, H. Ikrom Helmi Nasution, SH menyampaikan ucapan Dirgahayu Republik Indonesia yang jatuh pada 17 Agustus 2026.

Mengusung semangat "Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur", Ikrom Helmi Nasution mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan momentum kemerdekaan sebagai kesempatan memperkuat persatuan, menjaga kedaulatan bangsa serta mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Ikrom Helmi Nasution dikenal aktif dalam berbagai organisasi sosial, pendidikan, olahraga, kemasyarakatan dan hubungan antarbangsa.

H Ikrom Helmi Nasution merupakan, Ketua I dan II Pimpinan Pusat Taman Pendidikan Islam (PP TPI), Ketua Umum Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Ar-Rivai TPI, serta Ketua Umum/Presiden Persatuan Tenis Meja Eksekutif Sumatera Utara (PTM ESU).

Selain itu, ia juga dipercaya sebagai Ketua Umum Persatuan Tenis Meja Lansia Kota Medan, Ketua Silaturahmi Bangsa Serumpun Indonesia-Malaysia Sumatera Utara, Wakil Ketua Panta Rhei (Alumni HMI Angkatan 70–79), serta Direktur Badan Pengelola Aula Ar-Rivai TPI.

Beragam amanah tersebut menunjukkan keterlibatan Ikrom Helmi Nasution dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat, mulai dari pendidikan dan keagamaan hingga olahraga serta penguatan silaturahmi sosial.

Menurutnya, kemerdekaan tidak cukup hanya diperingati secara seremonial. Semangat kemerdekaan harus diterjemahkan dalam kehidupan nyata melalui kerja bersama, kepedulian sosial, peningkatan kualitas pendidikan, penguatan persatuan serta komitmen membangun bangsa.

Momentum HUT RI ke-81 juga menjadi pengingat bahwa cita-cita para pendiri bangsa harus terus diperjuangkan oleh generasi sekarang. Kedaulatan negara, keadilan sosial dan kemakmuran rakyat harus menjadi tujuan utama pembangunan.

"Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur," menjadi pesan yang disampaikan H. Ikrom Helmi Nasution dalam momentum peringatan kemerdekaan tahun ini.

Ia berharap peringatan HUT RI ke-81 dapat membangkitkan semangat kebangsaan dan memperkuat tekad seluruh masyarakat untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta bersama-sama membangun Indonesia yang lebih maju, adil dan sejahtera.

MTQ Yayasan Haji Anif ke 7 resmi dibuka oleh Musa Rajekshah

admin — Sun, 16 Aug 2026 17:43:00 +0700+0700

Medan - Yayasan Haji Anif (YHA) kembali menyelenggarakan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) YHA Ke-7 Tahun 2026 yang dibuka langsung oleh ketua YHA H. Musa Rajekshah di Masjid Al Musannif Komplek Cemara Asri, Minggu (16/8/26).
Dalam pembukaan para dewan hakim juga dikukuhkan menandakan resmi dibuka MTQ YHA ke 7.

Ketua YHA H. Musa Rajekshah menyebutkan bahwa MTQ YHA pertama kali dilaksanakan oleh Almarhum Haji Anif pada tahun 2019 hingga kini tahun 2026 sudah pada MTQ YHA yang ke 7.

"Alhamdullah dengan ijin Allah SWT hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul kembali di Masjid Al Musannif, tak terasa waktu sudah MTQ ke 7 yang akan kita laksanakan ini artinya sudah 7 tahun dari mulai awal orang tua kami Alm bapak Haji Anif melaksanakannya pada tahun 2019 pada saat itu," ungkap Musa Rajekshah saat membuka acara.

Ia juga mengatakan bahwa pada tanggal 25 Agustus 2026 nanti akan di laksanakan penutupan MTQ YHA ke 7 sekaligus Haul almrahum Haji Anif yang ke 5.

"Dan ini juga sekaligus nantinya pada saat penutupan MTQ tepatnya pada tanggal 25 Agustus 2026 sebagai HAUL ke 5 orang tua kami Alm Haji Anif berpulang ke Rahmatullah," tambanya.

Dalam sambutannya Musa Rajekshah mengatakanan bahwa MTQ tahun ini mencapai 600 peserta.

"MTQ kali ini sudah dibatasin tapi bertambah jumlah pesertanya, tahun lalu 500 peserta dan tahun ini sebanyak 600 peserta. Alhamdulilah hari ini antusias peserta tidak berkurang dari yang sebelum-sebelumnya, begitu buka pendaftaran langsung ramai yang mendaftar. Tahun lalu kita laksanakan di bulan Maret, sekarang dibulan Agustus," jelas Musa Rajekshah yang sering disapa Ijeck ini.

Dirinya menegaskan bahwa yang sudah pernah memenangi MTQ di semua tingkatan tidak bisa mengikuti MTQ YHA yang ke 7.

"Kita sudah sampaikan persyaratan kepada peserta bahwa peserta yang ikut MTQ YHA adalah peserta yang belum pernah menjuarai MTQ baik tingkat kabupaten kota, provinsi dan MTQ YHA yang sebelum-sebelumnya. Kami juga berharap kepada dewan hakim bekerja dalam memberi penilaian harus lah dengan sebaik-baiknya dan sejujur-jujurnya. Apapun itu kita tidak hanya bersaksi didepan manusia tapi kita juga bersaksi kepada Allah SWT karena yang dibacakan anak-anak kita ini adalah Kalamullah," ucapnya.

Ijeck berharap dengan hadirnya MTQ YHA inj mampu melahirkan generasi muda Bangsa yang bertujuan melahirkan pemimpin umat, ahli ilmu, dan ulama masa depan yang berakhlak mulia.

"Mudah-mudahan ini menjadi penyemangat generasi-generasi muda kita kedepan tidak hanya untuk kehidupan dunia tapi juga untuk bekal amal sholehnya di kehidupan akhirat. dan InsyaAllah menjadi generasi-generasi yang sholeh dan sholeha, semakin sering dilaksanakannya MTQ ini akan menjadi niat tujuan dari Almarhum waktu itu pelaksanaan ulang tahunnya dilaksanakan dengan MTQ supaya anak-anak semakin sering membaca Al Quran dan semakin bersemangat membaca Al Quran," harap Ijeck

Dirinya juga berterima kasih kepada semua pihak yang sudah menyukseskan acara MTQ YHA ke 7 hingga dilaksanakannya pembukaan hari ini.

"Kami dari keluarga semuanya mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran panitian, kepada seluruh dewan hakim juga kepada seluruh bapak ibu yang sudah berhadir dan ikut menyemarakkan acara ini. Dari awal dilaksanakannya MTQ ini para dewan hakim selalu bekerja dengan niat tulus dan ikhlas. Apa yang kita laksanakan ini semoga Allah nilainmenjadi satu catatan amal baik yang bisa dihadiahkan untuk almarhum orang tua kami bapak Haji Anif, tutup Ijeck.

Anggota PJ91 Lakukan Aksi Plogging, Jumhur Hidayat: Bagian dari Tobat Ekologi

admin — Sun, 16 Aug 2026 06:51:00 +0700+0700

JAKARTA — Ada kejadian tak biasa di Arena Jambore Nasional (Jamnas) 2026 di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta Timur, Sabtu pagi, 15 Agustus 2026. Lebih dari 100 anggota Purna Jamnas 1991 (PJ91) melakukan aksi plogging di Lapangan Utama Bumi Perkemahan Cibubur.

Plogging merupakan sebuah inovasi kegiatan olahraga yang memadukan aktivitas fisik seperti berjalan kaki sambil memungut sampah di sepanjang jalur perjalanan. Istilah unik ini diadopsi dari gabungan kata "jogging" dan "plocka upp", bahasa Swedia, yang berarti memungut.

Selain untuk meramaikan arena Jamnas 2026, aksi yang diikuti anggota Purna Jamnas 1991 dari Aceh sampai Papua ini juga diselenggarakan dalam rangka reuni 35 tahun Jamnas 1991.

Dalam pelaksanaannya, peserta yang hadir dibagi ke dalam 10 regu yang masing-masing dibekali dua kantong plastik sampah berukuran besar. Setiap regu bergerak ke berbagai penjuru Lapangan Utama Bumi Perkemahan Cibubur hingga ke belakang panggung raksasa dan deretan stand Kwartir Daerah.

Setelah mengumpulkan sampah, semua peserta berkumpul di dekat stand Kwarda Lampung untuk melakukan penimbangan sampah.

Aksi plogging Purna Jamnas 1991 ini mendapat perhatian dari Menteri Lingkungan Moh. Jumhur Hidayat. Apresiasi dari Jumhur disampaikan Ketua Purna Jamnas 1991, Teguh Santosa, ketika memberikan sambutan pada jamuan makan siang reuni di Restoran Lawang Yogya, yang terletak tidak jauh dari Buperta Cibubur.

Menurut Teguh, dia telah menyampaikan rencana kegiatan ini kepada Menteri LH yang berhalangan hadir karena sedang berkegiatan di Riau.

"Menteri LH mengucapkan terima kasih kepada kita semua yang melakukan aksi plogging untuk mengisi reuni kita. Plogging merupakan bagian dari tobat ekologis yang sedang digalakkan pemerintah dan itu membutuhkan partisipasi masyarakat luas," ujar Teguh yang juga Tenaga Ahli Menteri LH Bidang Diplomasi Lingkungan dan Hubungan Luar Negeri.

Secara umum tobat ekologis merupakan sebuah gerakan untuk menghentikan kebiasaan merusak alam, mengakui kerusakan lingkungan sebagai kesalahan bersama, serta membangun komitmen nyata memperbaiki dan kembali memuliakan bumi. Gerakan ini diperkenalkan Jumhur Hidayat yang menjabat sebagai Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) sejak 27 April 2026.

Selain menyampaikan apresiasi dari Menteri LH, Teguh juga mengungkapkan rasa haru. Walau telah berusia 35 tahun namun ikatan persaudaraan di antara para peserta Jamnas 1991 masih tetap terjaga dengan sangat baik.

"Tiga setengah dasawarsa lalu kaki remaja kita pernah melangkah di bumi perkemahan ini. Atas nama persaudaraan yang tak lekang oleh zaman, terima kasih saya haturkan kepada seluruh sahabat yang hadir, untuk mengenang masa-masa itu. Juga apresiasi setinggi-tingginya kepada panitia yang telah bekerja mempersiapkan acara ini," urainya.

Teguh mengajak agar semangat dari semboyan Jamnas 1991, "Bersatu, Bersaudara, Mandiri", terus diwariskan kepada anak dan cucu. []

BAYI NORWEGIA LAHIR MEMBAWA TABUNGAN, BAYI INDONESIA MENYAMBUT UTANG?

admin — Sat, 15 Aug 2026 13:45:00 +0700+0700

Oleh: H. Syahrir Nasution

Ada sebuah kalimat yang sederhana, tetapi menghantam kesadaran kita dengan keras: bayi di Norwegia lahir membawa tabungan, sementara bayi di Indonesia lahir dengan utang.

Kalimat itu disampaikan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat ketika menyoroti paradoks pengelolaan kekayaan alam dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Pernyataan tersebut kemudian menjadi perhatian publik karena menyentuh persoalan yang jauh lebih besar daripada sekadar angka utang negara.

Tentu saja, bayi Indonesia tidak secara harfiah lahir membawa surat tagihan utang negara di tangan.

Tetapi secara fiskal, setiap warga negara hidup di dalam sebuah negara yang memiliki kewajiban utang. Dan utang itu harus dikelola serta dibayar melalui kebijakan negara, termasuk melalui penerimaan negara yang pada akhirnya bersumber dari aktivitas ekonomi dan pajak masyarakat.

Di sinilah kalimat Hakim MK itu menjadi penting.

Ia bukan sekadar membandingkan Norwegia dengan Indonesia. Ia sedang mempertanyakan mengapa negara yang begitu kaya sumber daya alam belum mampu mengubah kekayaan tersebut menjadi cadangan kesejahteraan yang kuat bagi generasi berikutnya.

Norwegia memiliki minyak dan gas. Indonesia juga memiliki minyak, gas, batu bara, nikel, emas, tembaga, hutan, perkebunan, laut dan berbagai kekayaan alam lainnya.

Namun pertanyaannya bukan lagi apakah Indonesia kaya.

Pertanyaannya: siapa yang menikmati kekayaan itu dan apa yang diwariskan kepada anak cucu?

Kekayaan alam, tetapi rakyat tetap berjuang

Selama puluhan tahun Indonesia berbicara tentang negara yang kaya sumber daya alam.

Tetapi di banyak tempat, masyarakat yang hidup di sekitar sumber daya alam justru masih bergulat dengan kemiskinan, keterbatasan pendidikan, pelayanan kesehatan, infrastruktur yang buruk dan lapangan kerja yang tidak memadai.

Ironisnya, sumber daya alam yang seharusnya menjadi modal pembangunan jangka panjang sering kali diperlakukan seperti komoditas yang cukup dieksploitasi, dijual, kemudian hasilnya masuk ke dalam siklus anggaran tahunan.

Padahal negara seharusnya berpikir jauh lebih panjang.

Minyak yang disedot hari ini tidak dapat dikembalikan ketika habis.

Hutan yang rusak tidak otomatis pulih hanya karena laporan administratif menyatakan rehabilitasi telah dilakukan.

Mineral yang dikeruk tidak akan kembali ke perut bumi.

Karena itu, setiap ton batu bara, setiap kilogram nikel, setiap barel minyak dan setiap meter kubik gas yang diambil dari bumi Indonesia semestinya dihitung bukan hanya sebagai penerimaan hari ini, tetapi sebagai aset generasi mendatang yang ikut dikonsumsi hari ini.

Di sinilah kita perlu belajar dari negara yang mampu mengubah kekayaan alam menjadi dana kekayaan negara untuk kepentingan jangka panjang.

Norwegia dikenal memiliki Government Pension Fund Global, dana investasi negara yang dibangun dari penerimaan sektor minyak dan gas. Dana tersebut menjadi instrumen untuk menyimpan sebagian kekayaan sumber daya alam bagi masa depan.

Itulah yang membuat ilustrasi "bayi lahir membawa tabungan" menjadi relevan.

Bukan berarti setiap bayi Norwegia memiliki rekening pribadi yang langsung berisi uang negara.

Maknanya adalah: ketika seorang anak lahir, negaranya memiliki aset besar yang secara tidak langsung menjadi bagian dari fondasi kesejahteraan generasi tersebut.

Lalu apa yang diwariskan Indonesia?

Pertanyaan ini seharusnya membuat kita berhenti sejenak.

Apakah kita sedang mewariskan sekolah yang semakin baik?

Rumah sakit yang semakin mudah diakses?

Transportasi publik yang semakin berkualitas?

Lingkungan hidup yang semakin sehat?

Lapangan pekerjaan yang semakin produktif?

Ataukah kita justru sedang mewariskan persoalan fiskal, kerusakan lingkungan, ketimpangan ekonomi dan kewajiban negara yang terus bertambah?

Utang negara pada dasarnya bukan sesuatu yang otomatis buruk.

Negara dapat menggunakan utang untuk membangun infrastruktur, meningkatkan produktivitas, memperkuat pendidikan, kesehatan dan menciptakan pertumbuhan ekonomi.

Yang menjadi persoalan adalah untuk apa utang digunakan dan apakah manfaatnya lebih besar daripada beban yang ditinggalkan.

Utang yang digunakan untuk membangun kapasitas ekonomi dapat menjadi investasi.

Tetapi utang yang digunakan untuk menutup pemborosan, membiayai proyek yang tidak produktif atau tersedot oleh kebocoran anggaran justru menjadi beban generasi berikutnya.

Karena itu, perdebatan tentang utang tidak boleh berhenti pada angka triliunan rupiah.

Kita harus bertanya: apa yang diperoleh rakyat dari setiap rupiah yang dipinjam negara?

Jangan sampai anak cucu hanya menerima tagihan

Indonesia tidak kekurangan kekayaan.

Indonesia juga tidak kekurangan orang pintar.

Yang sering menjadi masalah adalah bagaimana kekayaan dan kecerdasan tersebut diterjemahkan menjadi kebijakan yang konsisten, transparan dan berpihak pada kepentingan jangka panjang.

Kita terlalu sering terjebak dalam politik lima tahunan.

Sementara kekayaan alam memiliki umur puluhan bahkan ratusan tahun.

Politisi berpikir sampai pemilu berikutnya.

Seharusnya negara berpikir sampai generasi berikutnya.

Anak yang lahir hari ini tidak pernah ikut mengambil keputusan tentang berapa banyak utang yang dibuat negara. Ia juga tidak pernah ikut menentukan berapa banyak sumber daya alam yang dikeruk.

Tetapi kelak, ketika dewasa, ia akan hidup dengan konsekuensi seluruh keputusan itu.

Karena itu, ukuran keberhasilan pembangunan tidak boleh hanya pertumbuhan ekonomi.

Tidak cukup pula pemerintah mengatakan bahwa investasi meningkat atau proyek infrastruktur bertambah.

Ukuran yang lebih penting adalah: apakah kualitas hidup rakyat meningkat dan apakah generasi mendatang memperoleh fondasi yang lebih kuat daripada generasi sebelumnya?

Indonesia harus berani membuat "tabungan generasi"

Jika kekayaan alam terus dieksploitasi, Indonesia membutuhkan keberanian untuk mengubah sebagian hasilnya menjadi dana kekayaan generasi.

Bukan sekadar dana yang habis dalam satu tahun anggaran.

Bukan pula anggaran yang mudah terserap untuk proyek-proyek yang tidak memiliki dampak produktif.

Kita membutuhkan mekanisme yang memastikan sebagian manfaat kekayaan alam benar-benar disimpan dan diinvestasikan untuk masa depan.

Dana pendidikan.

Dana kesehatan.

Dana pensiun.

Dana investasi negara.

Dana transisi energi.

Dana perlindungan lingkungan.

Semuanya dapat dirancang sebagai bagian dari strategi membangun kekayaan antargenerasi.

Sebab kekayaan negara bukan hanya berapa besar APBN tahun ini.

Kekayaan negara adalah berapa besar aset produktif yang dapat diwariskan kepada generasi berikutnya.

Jangan salahkan bayi yang lahir

Pada akhirnya, persoalannya bukan bayi Indonesia.

Bayi tidak pernah meminta dilahirkan dengan utang.

Bayi juga tidak pernah memilih bagaimana negara mengelola kekayaan alamnya.

Yang harus kita evaluasi adalah sistem yang kita bangun hari ini.

Apakah sistem itu menciptakan tabungan bagi masa depan atau justru menghabiskan masa depan untuk membiayai masa kini?

Kalimat Hakim MK tentang bayi Norwegia dan bayi Indonesia semestinya tidak berhenti menjadi konten media sosial.

Jangan hanya menjadi bahan perdebatan sehari dua hari.

Jadikan ia sebagai pertanyaan besar kepada pemerintah, parlemen, pengusaha dan seluruh elite bangsa:

Setelah puluhan tahun mengelola kekayaan alam Indonesia, apa yang benar-benar kita wariskan kepada anak-anak negeri?

Sebab kemerdekaan bukan hanya soal bebas dari penjajahan.

Kemerdekaan juga berarti kemampuan sebuah bangsa mengelola kekayaannya sendiri untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Jangan sampai Indonesia yang tanahnya kaya raya justru melahirkan generasi yang miskin aset dan kaya beban.

Jangan sampai bayi hari ini membuka mata di dunia bukan dengan harapan akan masa depan yang lebih baik, tetapi dengan tagihan atas kesalahan yang tidak pernah mereka lakukan.

Kita boleh berutang untuk membangun masa depan. Tetapi jangan pernah menjadikan masa depan sebagai jaminan untuk membiayai keserakahan hari ini.

H. Syahrir Nasution

3 National First-Class Chinese Actors - Berikan Pesan untuk Atlet Difabel Sedunia Lewat 100 CTFP

admin — Sat, 15 Aug 2026 10:15:00 +0700+0700

Jakarta - Gerakan kemanusiaan global 100 CTFP (100 Celebrities Talk for Para Athletes) resmi diluncurkan dengan diawali oleh tiga pesan langsung dari Andrew Parsons, Presiden International Paralympic Committee (IPC) .

Tiga pesan yang menjadi tonggak awal perjalanan gerakan ini berbunyi:
" There is strength in difference.Diversity is a fact; inclusion is a choice. The Paralympic games is the most transformational sport event on earth"

Sejak peluncurannya di Ital Auto Singapura pada tanggal 11 Juli 2025, gerakan internasional ini terus melesat ke panggung dunia sebagai gerakan murni kemanusiaan, zero budget dan tanpa komersial. Natalia Tjahja adalah pencipta gerakan 100 CTFP ini. Melalui Maria Monique Last Wish Foundation (MMLWF) yang didirikannya, Natalia berhasil membangun gerakan ini dari dasar sebagai gerakan tanpa biaya (zero-cost movement) demi memberikan kebahagiaan, cinta, bagi para atlet difabel di seluruh dunia. Keberhasilan gerakan ini terbukti sangat masif, di mana hingga hari ini sudah ada 652 tokoh dunia yang berpartisipasi dalam menyuarakan pesan 100 CTFP mereka.

*Ajakan Istimewa dari Penyair Besar Tiongkok, Cao Shui*

Perluasan gaung kemanusiaan 100 CTFP di sepanjang kawasan Jalur Sutera dan Asia tidak lepas dari peran aktif Cao Shui, penyair terkemuka asal Tiongkok. Sebagai salah satu tokoh kehormatan gerakan ini, Cao Shui merangkul dan mengajak tiga aktor besar bergelar National First-Class Actor dari Tiongkok untuk ikut menyumbangkan pesan emas mereka bagi para atlet paralimpik dunia.

Langkah kebudayaan ini sukses menyatukan kekuatan sastra dan dedikasi seni peran Mandarin demi satu misi inklusi universal

*Tiga Pesan Emas dari tiga Aktor Kelas Atas Tiongkok untuk Atlet Difabel Dunia

Berkat ajakan tersebut, tiga aktor watak paling legendaris dan dihormati di Tiongkok secara resmi menuangkan pesan motivasi terbaik mereka ke dalam Kartu 100 CTFP:

1. Tang Guoqiang (唐国强)
Aktor legendaris peraih Huabiao Film Awards dan Golden Rooster Awards yang sangat dihormati sebagai pemeran utama tokoh besar Mao Zedong dalam film epik "The Founding of a Republic" serta ahli strategi genius Zhuge Liang dalam serial klasik "Romance of the Three Kingdoms".

Di film tentang Republik tersebut, ia memegang poros utama cerita sementara sederet megabintang dunia seperti Jackie Chan, Andy Lau, Chow Yun-fat, Jet Li, Donnie Yen, Tony Leung Chiu-wai, dan Tony Leung Ka-fai bergabung bersama sebagai cameo.

Pesan 100 CTFP dari nya: "Striving stems from original aspiration; forging ahead creates greatness"
(Perjuangan berakar dari cita-cita awal; melangkah maju menciptakan keagungan)

2. Hou Tianlai (侯天来)
Aktor watak bunglon senior yang namanya diakui secara internasional lewat mahakarya kriminal neo-noir peraih penghargaan "Only the River Flows" (2023) serta drama menyentuh "My Dad Is an Alien" (2024).

Pesan 100 CTFPnya: "Courage yields results, and fearlessness makes a hero"
(Keberanian membuahkan hasil, dan ketakberanian/jiwa tanpa rasa takut melahirkan seorang pahlawan)

3. Hou Yong (侯勇)
Poros karisma militer Tiongkok yang sangat dikenal lewat perannya sebagai penasihat militer Lu Su dalam film kolosal John Woo "Red Cliff", serta film perang blockbuster "The Eight Hundred" (2020).

Pesan 100 CTFPnya: "Strength comes from confidence; striving is the very essence"
(Kekuatan lahir dari rasa percaya diri; perjuangan adalah inti yang sesungguhnya)

*Validasi Global Melalui Pidato Resmi President IPC , Andrew Parsons*

Inisiatif mulia yang digagas oleh Natalia Tjahja ini mendapatkan apresiasi tertinggi dari pucuk pimpinan olahraga difabel dunia. Dalam rangka menyambut ulang tahun ke-1 gerakan 100 CTFP, Andrew Parsons selaku Presiden IPC memberikan pernyataan pidato resmi nya:

"It is an honor I can lend my support to 100 CTFP, its mission aligns with IPC (Sebuah kehormatan saya dapat memberikan dukungan saya kepada 100 CTFP, misinya sangat sejalan dengan IPC).
Misi IPC : membuat dunia menjadi lebih inklusi lewat para sports"

Sebagai bentuk penghormatan atas ketulusan yang mendalam atas dukungan luar biasa tersebut, Natalia Tjahja secara khusus menganugerahkan Kartu Legacy 100 CTFP dengan nomor seri perdana 0001 langsung kepada Andrew Parsons atas dedikasinya memimpin gerakan Paralimpiade di 187 negara dan 100 CTFP diluncurkan dengan 3 pesan darinya.