https://www.halomedan.com/ Halo Medan | Berani Tampil Beda Fri, 12 Jun 2026 03:09:53 +0700+0700 id-ID APBD Padangsidimpuan Dinilai Belum Jadi Mesin Ekonomi, Desakan Transformasi Fiskal Menguat Thu, 11 Jun 2026 18:11:00 +0700+0700
APBD Kota Padangsidimpuan dinilai masih belum berfungsi optimal sebagai mesin penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. Struktur anggaran yang cenderung didominasi belanja rutin membuat ruang fiskal untuk pembangunan dan penguatan ekonomi masyarakat menjadi terbatas.

Hal ini disampaikan oleh Rusydi Nasution, STP, MM (IPB), Ketua Partai Gerindra Kota Padangsidimpuan sekaligus mantan bankir, yang menilai bahwa saat ini sudah saatnya dilakukan transformasi fiskal secara menyeluruh di daerah tersebut.

Menurutnya, APBD seharusnya tidak hanya dipahami sebagai dokumen administrasi tahunan, tetapi sebagai instrumen strategis untuk mendorong kesejahteraan masyarakat, membuka lapangan kerja, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.

"APBD itu harus menjadi alat pembangunan, bukan sekadar alat membiayai rutinitas birokrasi," demikian semangat yang disampaikan dalam analisisnya.

Belanja Rutin Masih Mendominasi

Dari struktur APBD yang ada, belanja operasi tercatat mencapai 86,89 persen dari total belanja daerah. Dari porsi tersebut, belanja pegawai berada pada angka 52,65 persen.

Sementara itu, belanja modal yang seharusnya menjadi motor pembangunan aset produktif dan infrastruktur ekonomi, hanya berada di angka 3,60 persen.

Kondisi ini dinilai menunjukkan bahwa APBD masih lebih banyak terserap untuk kebutuhan rutin pemerintahan, dibandingkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Kemandirian Fiskal Masih Rendah

Dari sisi pendapatan, tingkat kemandirian fiskal Kota Padangsidimpuan masih berada di angka 20,34 persen. Artinya, ketergantungan terhadap transfer dari pemerintah pusat dan provinsi masih sangat tinggi.

Sementara itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) per kapita yang berada di kisaran Rp496 ribu per tahun dinilai masih menunjukkan bahwa potensi ekonomi daerah belum tergarap maksimal.

Padahal, sebagai daerah yang memiliki posisi strategis sebagai pusat perdagangan dan jasa di wilayah Tapanuli bagian selatan, ruang penguatan ekonomi dinilai masih sangat terbuka.

Perlu Perubahan Arah Kebijakan Fiskal

Kondisi ini memunculkan dorongan agar pemerintah daerah segera melakukan transformasi fiskal, terutama dalam hal efisiensi belanja dan peningkatan belanja produktif.

Efisiensi belanja pegawai dan rasionalisasi kegiatan yang tidak berdampak langsung ke masyarakat disebut menjadi langkah awal yang penting. Ruang fiskal yang muncul dari efisiensi tersebut diharapkan dapat dialihkan ke sektor yang lebih produktif.

PAD dan Aset Daerah Perlu Digenjot

Selain belanja, sektor pendapatan juga dinilai membutuhkan reformasi serius. Optimalisasi PAD tidak selalu harus melalui kenaikan pajak, tetapi melalui perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan, serta digitalisasi sistem pemungutan.

Sektor seperti pajak restoran, hotel, hiburan, reklame, hingga parkir dinilai masih memiliki potensi besar untuk ditingkatkan.

Di sisi lain, aset-aset daerah yang selama ini belum produktif seperti lahan tidur, bangunan kosong, dan aset komersial juga dinilai perlu segera dioptimalkan melalui skema kerja sama dengan pihak swasta.

Fokus ke Infrastruktur dan UMKM

Jika ruang fiskal berhasil diperbaiki, maka anggaran daerah diharapkan benar-benar diarahkan ke sektor yang memberikan efek berganda bagi ekonomi masyarakat.

Pembangunan infrastruktur ekonomi seperti jalan produksi, pasar rakyat, kawasan perdagangan, dan drainase kawasan usaha menjadi prioritas utama.

Selain itu, penguatan UMKM juga dinilai penting melalui pembentukan sentra usaha, program inkubasi bisnis, serta peningkatan kapasitas pelaku usaha lokal.

Transformasi digital, termasuk digitalisasi UMKM dan sistem pembayaran elektronik, juga dianggap sebagai langkah yang tidak bisa ditunda.

Penutup

Transformasi fiskal, menurut pandangan tersebut, bukan hanya soal perubahan komposisi angka dalam APBD, tetapi perubahan paradigma dalam pengelolaan keuangan daerah.

APBD harus ditempatkan sebagai instrumen pembangunan yang mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara nyata.

Dengan potensi yang dimiliki, Padangsidimpuan dinilai sebenarnya memiliki peluang besar untuk tumbuh lebih cepat. Namun hal itu hanya bisa tercapai jika ada keberanian untuk melakukan reformasi fiskal secara konsisten dan berkelanjutan.

"Ukuran keberhasilan daerah bukan pada besarnya APBD, tetapi pada manfaat yang dirasakan masyarakat," demikian penutup pandangan tersebut.

Oleh: Rusydi Nasution, STP, MM (IPB)
Ketua Partai Gerindra Kota Padangsidimpuan, Mantan Bankir.

red

]]> https://www.halomedan.com/profil/65993/apbd-padangsidimpuan-dinilai-belum-jadi-mesin-ekonomi-desakan-transformasi-fiskal-menguat/ Dapur Indonesia, Pesta Singapura: Membongkar Rantai Nilai yang Timpang Thu, 11 Jun 2026 16:20:00 +0700+0700 Dapur Indonesia, Pesta Singapura: Membongkar Rantai Nilai yang Timpang

Oleh Abdullah Rasyid
Mahasiswa Doktoral Ilmu Pemerintahan IPDN dan Pendiri GREAT Institute

Ada kabar menarik dari seberang: sejumlah saham perusahaan sawit dan komoditas yang tercatat di Bursa Efek Singapura dikabarkan tertekan setelah pemerintah Indonesia mulai memperketat tata kelola ekspor komoditas strategis melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia atau DSI.

Bagi sebagian orang, itu hanya kabar pasar modal. Harga saham naik-turun, investor panik, analis menulis catatan, lalu pasar bergerak lagi keesokan harinya. Tetapi bagi siapa pun yang membaca ekonomi Indonesia dalam bingkai lebih panjang, gejolak itu tidak bisa dianggap sebagai peristiwa biasa. Ia seperti bunyi retakan kecil dari struktur lama yang selama puluhan tahun menopang hubungan tidak seimbang antara Indonesia sebagai pemilik sumber daya dan Singapura sebagai pusat pengolahan, perdagangan, pembiayaan, dan penempatan nilai tambah.

Gejolak saham itu dapat dibaca sebagai konsekuensi logis dari kebijakan pemerintah yang berupaya memperkuat kedaulatan ekonomi nasional melalui penguasaan tata niaga ekspor komoditas strategis. Ketika Indonesia mulai menata ulang pintu keluar komoditasnya, yang terganggu bukan hanya neraca perusahaan, melainkan juga model bisnis lama yang selama ini terlalu nyaman.

Pertanyaannya sederhana: mengapa ketika Indonesia ingin mengatur ulang ekspor sawit, batu bara, ferroalloy, dan komoditas strategis lain, saham di Singapura ikut bergetar?

Jawabannya juga sederhana, tetapi tidak nyaman: karena terlalu lama dapur Indonesia menjadi tempat orang lain berpesta.

Bukan Sekadar Saham yang Turun

Koreksi saham di bursa bukanlah bukti tunggal bahwa sebuah kebijakan benar. Pasar bisa salah baca. Investor bisa bereaksi berlebihan. Spekulasi bisa membesar. Karena itu, kita tidak boleh tergesa-gesa menjadikan pergerakan harga saham sebagai ukuran final keberhasilan kebijakan.

Namun pasar jarang bergerak tanpa alasan. Ketika saham perusahaan yang bisnisnya terkait erat dengan komoditas Indonesia tertekan, itu memberi sinyal bahwa investor sedang menghitung ulang risiko. Apa yang mereka khawatirkan? Bukan hanya soal harga sawit atau batu bara. Yang mereka khawatirkan adalah perubahan aturan main.

Selama ini, banyak perusahaan komoditas menikmati pola yang relatif longgar: membeli, mengolah, memperdagangkan, mengekspor, menempatkan devisa, mengatur kontrak, dan menentukan margin melalui jaringan bisnis lintas negara. Dalam sistem seperti ini, Indonesia memang memperoleh penerimaan. Tetapi pertanyaan besarnya: apakah Indonesia memperoleh nilai tambah yang adil? Apakah harga ekspor tercatat mencerminkan nilai yang sebenarnya? Apakah devisa hasil ekspor benar-benar memperkuat sistem keuangan nasional? Apakah negara mengetahui siapa pemilik manfaat akhir dari rantai perdagangan itu?

Kebijakan DSI masuk ke jantung pertanyaan tersebut. Ia mencoba menarik ekspor komoditas strategis dari ruang yang terlalu tersebar, terlalu teknis, dan terlalu mudah dipengaruhi kepentingan perantara, menuju sistem yang lebih terpusat di bawah kendali negara.

Secara prinsip, ini adalah langkah besar. Tetapi justru karena besar, ia harus dibaca dengan dua mata: mata kedaulatan dan mata kewaspadaan.

Dari Gas, Sawit, Batu Bara, hingga Devisa

Sebelum bicara DSI, kita perlu melihat pola besarnya. Indonesia bukan negara miskin sumber daya. Kita punya gas, batu bara, sawit, nikel, bauksit, tembaga, kayu, perikanan, panas bumi, dan pasar domestik yang besar. Tetapi dalam waktu panjang, struktur ekonomi kita seperti dapur besar yang pintunya terbuka. Bahan baku keluar. Uang hasil ekspor singgah di luar. Komoditas kita diolah di tempat lain. Lalu sebagian produk jadi itu kembali kita beli dengan harga lebih tinggi.

Kita menjual mentah, membeli jadi. Kita mengirim bahan baku, orang lain membangun industri. Kita punya sumber daya, orang lain menguasai logistik, pembiayaan, kontrak dagang, asuransi, penyulingan, penyimpanan, dan perdagangan ulangnya.

Di titik inilah Singapura sering disebut. Bukan karena Singapura salah menjadi negara maju. Justru sebaliknya: Singapura maju karena sangat disiplin membaca posisi kawasan. Ia tidak punya tambang besar, tidak punya hutan luas, tidak punya ladang gas sebesar Indonesia. Tetapi ia punya pelabuhan kelas dunia, sistem hukum yang dipercaya, bank yang kuat, trader global, kilang, pusat arbitrase, perusahaan asuransi, pasar keuangan, dan reputasi sebagai tempat aman bagi uang.

Sementara Indonesia terlalu lama berpikir bahwa memiliki sumber daya alam sudah cukup. Padahal dalam ekonomi modern, pemilik bahan baku belum tentu menjadi pemenang. Pemenangnya adalah pihak yang menguasai rantai nilai.

Gas Kita, Lampu Mereka

Mari mulai dari energi. Singapura adalah negara kecil dengan kebutuhan energi besar. Hampir seluruh listriknya bergantung pada gas alam impor. Sebagian gas itu selama ini mengalir dari Indonesia melalui pipa bawah laut.

Ini bukan sekadar hubungan dagang biasa. Gas adalah urat nadi industri, rumah tangga, pusat data, gedung perkantoran, bandara, pelabuhan, dan pusat keuangan Singapura. Ketika kontrak gas Indonesia dengan Singapura akan berakhir pada 2028, pertanyaannya bukan hanya apakah kontrak itu diperpanjang atau tidak. Pertanyaan yang lebih besar adalah: untuk siapa gas Indonesia seharusnya diprioritaskan?

Selama puluhan tahun, menjual gas ke luar negeri dianggap wajar karena menghasilkan devisa. Tetapi cara pandang itu kini harus diperiksa ulang. Jika gas yang sama dapat dipakai untuk industri pupuk, petrokimia, manufaktur, pembangkit, smelter, dan kawasan industri dalam negeri, maka nilai tambahnya bisa jauh lebih besar daripada sekadar ekspor energi mentah.

Di sinilah kebijakan energi bertemu dengan kedaulatan industri. Gas bukan hanya komoditas. Gas adalah bahan bakar untuk naik kelas.

DHE dan Uang yang Terlalu Lama Menginap di Luar

Masalah kedua adalah Devisa Hasil Ekspor (DHE). Selama bertahun-tahun, eksportir sumber daya alam Indonesia memperoleh dolar dari penjualan komoditas, tetapi tidak semua devisa itu benar-benar tinggal dan bekerja di dalam sistem keuangan nasional.

Sebagian parkir di luar negeri. Sebagian berputar di pusat keuangan regional. Sebagian masuk melalui skema keuangan yang sulit dibaca publik. Akibatnya, Indonesia mengekspor besar, tetapi rupiah tetap rentan. Komoditas kita laku, tetapi cadangan devisa tidak selalu mencerminkan seluruh kekuatan ekspor itu. Negara kaya ekspor, tetapi mata uangnya bisa tetap tertekan.

Karena itu, kebijakan DHE atau Devisa Hasil Ekspor menjadi penting. Pemerintah mewajibkan eksportir sumber daya alam menempatkan devisanya di sistem keuangan nasional. Pada tahap lebih lanjut, aturan itu diperketat lagi agar devisa tidak hanya lewat secara administratif, tetapi benar-benar memperkuat sistem keuangan dalam negeri.

Secara politik ekonomi, ini bukan kebijakan kecil. Ini adalah upaya negara menarik kembali darah yang terlalu lama mengalir keluar dari tubuh ekonomi nasional.

Tetapi di sinilah persoalan sebenarnya muncul. Jika aturan DHE diperketat, apakah uang benar-benar pulang? Atau hanya pulang sebentar secara administratif, sementara keuntungan tetap dialihkan melalui transfer pricing, management fee, royalti, utang antarperusahaan, kontrak afiliasi, dan holding di luar negeri?

Di sinilah pengawasan menjadi kunci. Tanpa audit, transparansi, beneficial ownership, dan integrasi data ekspor-keuangan-pajak, kebijakan DHE hanya akan menjadi pagar yang tampak tinggi tetapi berlubang di bawahnya.

DSI: Jalan Kedaulatan atau Rente Baru?

Kebijakan DSI harus dibaca dalam konteks besar itu. Pemerintah ingin menertibkan ekspor komoditas strategis agar harga, margin, nilai ekspor, dan devisa tidak terus bocor. Dalam desainnya, komoditas seperti sawit, batu bara, dan ferroalloy akan berada dalam tata kelola yang lebih terkonsolidasi. Negara ingin hadir lebih kuat dalam menentukan bagaimana komoditas strategis dijual ke pasar dunia.

Gagasan dasarnya dapat dipahami. Selama ini, ekspor komoditas terlalu banyak bergantung pada trader, kontrak privat, jaringan perantara, dan struktur harga yang tidak selalu transparan. Jika negara tidak punya posisi tawar, kekayaan alam bisa berubah menjadi angka ekspor yang besar tetapi penerimaan publik yang kecil.

Namun, DSI juga membawa risiko serius. Setiap pemusatan kewenangan selalu menciptakan dua kemungkinan: memperkuat negara atau menciptakan rente baru.

Jika DSI bekerja dengan transparan, profesional, berbasis data, dan diawasi publik, ia bisa menjadi instrumen kedaulatan. Ia dapat membantu negara membaca harga riil, mencegah under-invoicing, memperbaiki pencatatan ekspor, memperkuat devisa, dan meningkatkan penerimaan negara.

Tetapi jika DSI menjadi kotak hitam baru, maka yang terjadi hanya pemindahan pesta. Dulu pesta berlangsung melalui trader luar negeri dan jaringan perantara lama. Besok, pesta bisa berlangsung melalui perantara baru yang diberi mandat negara.

Karena itu, pertanyaan publik harus jelas: siapa yang mengawasi DSI? Bagaimana metodologi harga ditentukan? Apakah kontrak lama dibuka dan diaudit? Apakah data ekspor dapat diverifikasi? Apakah ada audit independen? Apakah DPR, BPK, KPK, PPATK, Bea Cukai, Kementerian Keuangan, dan publik punya akses pengawasan memadai? Apakah beneficial ownership perusahaan eksportir dibuka? Apakah ada sanksi pidana bagi manipulasi harga dan pengalihan keuntungan?

Kedaulatan ekonomi tanpa transparansi hanya akan mengganti aktor, bukan memperbaiki sistem.

Mengapa Bursa Singapura Bergetar?

Kembali ke kabar dari Bursa Singapura. Jika benar sejumlah saham sawit dan komoditas yang terkait dengan Indonesia tertekan setelah kebijakan DSI, itu bisa dibaca sebagai sinyal bahwa pasar sedang menghitung ulang struktur keuntungan lama.

Selama mekanisme ekspor longgar, perusahaan dapat membangun model bisnis berdasarkan akses langsung pada komoditas Indonesia. Mereka dapat mengatur kontrak, margin, pembiayaan, dan rantai pasok dengan relatif bebas. Tetapi ketika negara Indonesia masuk lebih dalam, semua kalkulasi berubah.

Investor bertanya: apakah margin akan turun? Apakah kontrak jangka panjang terganggu? Apakah harga beli dari Indonesia akan berubah? Apakah ekspor harus melalui mekanisme baru? Apakah biaya kepatuhan meningkat? Apakah pendapatan dalam dolar tetap sama? Apakah ada risiko pembayaran, risiko pasokan, dan risiko regulasi?

Itulah mengapa saham bisa tertekan. Bukan semata-mata karena pasar membenci kedaulatan Indonesia, tetapi karena pasar tidak suka ketidakpastian. Namun kita juga harus jujur: sebagian ketidakpastian itu muncul karena selama ini kepastian yang dinikmati pelaku pasar justru berdiri di atas ketidaktertiban yang merugikan negara pemilik sumber daya.

Dengan kata lain, yang disebut "risiko" oleh investor bisa jadi adalah "koreksi" bagi negara.

Singapura Pintar, Indonesia Terlalu Lama Membiarkan

Harus diakui, Singapura membangun keunggulannya dengan strategi negara yang konsisten. Ia menjadi hub karena membangun institusi. Ia menjadi pusat uang karena dipercaya. Ia menjadi pusat perdagangan karena efisien. Ia menjadi simpul energi karena infrastrukturnya siap.

Masalahnya bukan Singapura pintar. Masalahnya Indonesia terlalu lama membiarkan dirinya hanya menjadi halaman belakang dari rantai nilai kawasan.

Ada warisan kolonial dalam struktur ini: negeri tropis kaya bahan mentah memasok pusat dagang yang lebih maju. Tetapi setelah merdeka, pola itu tidak otomatis hilang. Ia bertahan karena ada kepentingan ekonomi yang menikmatinya.

Sebagian pengusaha komoditas nyaman menjual mentah karena cepat menghasilkan uang. Sebagian birokrasi menikmati kuasa perizinan. Sebagian elite politik menikmati pembiayaan dari sektor ekstraktif. Sebagian trader menikmati margin. Sebagian perusahaan afiliasi menikmati selisih harga. Sebagian bank luar negeri menikmati likuiditas. Maka pola lama bertahan bukan hanya karena Indonesia belum mampu, tetapi juga karena ada pihak yang tidak ingin Indonesia terlalu cepat berubah.

Inilah yang dalam politik ekonomi disebut rente. Rente tidak selalu berupa amplop suap. Rente bisa berupa izin, kuota, kontrak jangka panjang, akses informasi, harga khusus, konsesi, struktur pajak, celah regulasi, dan hak istimewa yang tidak dinikmati publik.

Maka pertanyaannya bukan hanya: apakah negara lain mengambil untung dari kelemahan kita? Pertanyaan yang lebih penting: siapa di dalam negeri yang ikut menjaga kelemahan itu agar tetap menguntungkan?

Jangan Anti-Pasar, tetapi Jangan Disandera Pasar

Kita perlu berhati-hati agar kritik terhadap struktur lama tidak berubah menjadi sikap anti-pasar. Indonesia tetap membutuhkan pasar global, modal asing, teknologi, dan kerja sama internasional. Singapura tetap mitra penting. Investor tetap dibutuhkan. Perdagangan tetap harus berjalan.

Namun pasar tidak boleh menjadi alasan bagi negara untuk tidak berdaulat. Jika setiap upaya menertibkan ekspor disebut mengganggu pasar, maka negara akan selamanya menjadi penjaga pintu bagi kepentingan trader. Jika setiap upaya menarik devisa disebut tidak ramah bisnis, maka rupiah akan terus menjadi korban dari ekspor yang tidak pulang. Jika setiap upaya hilirisasi disebut distorsi, maka Indonesia akan tetap menjual tanah dalam bentuk bijih dan membeli kembali masa depan dalam bentuk barang jadi.

Negara tidak boleh anti-pasar. Tetapi negara juga tidak boleh disandera pasar.

Pasar harus sehat, bukan liar. Investasi harus dihormati, tetapi rente harus dibongkar. Kontrak harus dijaga, tetapi under-invoicing harus dihentikan. Ekspor harus lancar, tetapi nilai tambah harus adil. Kepastian bisnis harus dijamin, tetapi kepastian itu tidak boleh menjadi perlindungan bagi kebocoran.

Dapur Itu Milik Kita

Analogi dapur mungkin terdengar sederhana, tetapi ia menjelaskan persoalan besar. Indonesia terlalu lama membiarkan dapurnya terbuka. Bahan baku diambil, dimasak di tempat lain, lalu sebagian masakan dijual kembali kepada kita.

Sekarang Indonesia mulai mengunci lemari, menyalakan kompor sendiri, dan belajar memasak untuk rumahnya sendiri. DHE diperketat. Gas mulai diprioritaskan untuk domestik. Hilirisasi didorong. Ekspor komoditas strategis ditata melalui DSI. Tentu yang selama ini nyaman akan terganggu. Tentu pasar akan bertanya. Tentu pelaku lama akan melobi. Tentu akan ada tekanan, narasi negatif, dan kekhawatiran investor.

Tetapi yang lebih penting dari semua itu adalah memastikan bahwa dapur yang kita kunci benar-benar dipakai untuk memasak bagi rakyat, bukan untuk pesta baru sekelompok orang.

Sebab sejarah ekonomi Indonesia mengajarkan satu hal: kekayaan alam tidak otomatis membuat bangsa sejahtera. Ia hanya menjadi berkah jika negara mampu mengubahnya menjadi industri, pekerjaan, teknologi, penerimaan publik, dan keadilan sosial.

Kita tidak perlu marah kepada negara lain yang pintar membaca peluang. Kita justru harus marah kepada diri sendiri jika kembali membiarkan peluang itu hilang.

Bursa Singapura boleh bergetar. Saham komoditas boleh terkoreksi. Investor boleh menghitung ulang. Tetapi Indonesia juga berhak menghitung ulang sesuatu yang jauh lebih besar: berapa lama lagi kita membiarkan nilai tambah dari dapur sendiri disajikan sebagai pesta di meja orang lain?

Dapur itu milik kita. Tetapi kedaulatan tidak cukup dengan memiliki kunci. Kedaulatan dimulai ketika kita tahu apa yang harus dimasak, untuk siapa makanan itu disajikan, dan siapa yang tidak boleh lagi berpesta diam-diam di dalamnya.
]]> https://www.halomedan.com/politik/65992/dapur-indonesia-pesta-singapura-membongkar-rantai-nilai-yang-timpang/ Penutupan MAVI Cup II Berlangsung Sukses, Tim Anjungan Riau dan Batam Tectona Kepri Raih Gelar Juara Thu, 11 Jun 2026 15:44:00 +0700+0700 Voli MAVI Cup II resmi ditutup di Sport Center GOR Voli, Kamis (11/6/2026), dengan pertandingan final yang berlangsung sengit dan penuh drama. Turnamen antar klub yang diikuti 46 klub voli dari berbagai daerah ini menjadi ajang pembinaan atlet muda sekaligus unjuk kemampuan para pemain terbaik.

Pelaksanaan partai final Kejuaraan Bola Voli MAVI Cup II Korwil Sumut kategori U-15 juga mengalami perubahan jadwal. Semula pertandingan final dijadwalkan berlangsung pada Jumat sore (12/6/2026), namun atas permintaan dan koordinasi dengan Dispora Sumatera Utara, pertandingan dipercepat pelaksanaannya menjadi Kamis pagi (11/6/2026).

Percepatan jadwal dilakukan menyusul adanya imbauan terkait penggunaan lokasi pertandingan yang juga akan digunakan untuk kegiatan semifinal sepak bola Piala AFF. Demi kelancaran seluruh agenda olahraga yang berlangsung, panitia MAVI Cup II bersama pihak terkait sepakat memajukan jadwal final.

Pada partai final putri, tim BNI Medan harus mengakui keunggulan tim Anjungan Riau setelah mengalami kekalahan dramatis. Padahal, BNI Medan sempat unggul lebih dahulu dengan skor 2-0. Namun berkat semangat juang tinggi dan motivasi besar sebagai peserta yang baru pertama kali mengikuti MAVI Cup, tim Anjungan Riau berhasil bangkit dan membalikkan keadaan hingga keluar sebagai juara.

Sementara pada sektor putra, tim yang diandalkan tuan rumah juga harus puas mengakhiri perjuangan tanpa gelar juara setelah takluk dari Batam Tectona Kepri. Pertandingan berlangsung ketat dengan saling kejar poin. Meski sempat unggul dan memberikan perlawanan sengit, tim tuan rumah akhirnya harus menyerah. Posisi runner-up diraih SBV Deli Serdang, sedangkan gelar juara berhasil dibawa pulang Batam Tectona Kepri yang juga baru pertama kali mengikuti kejuaraan ini.

Manajer tim Batam Tectona Kepri, Suud Herlambang, menyampaikan apresiasi kepada panitia penyelenggara atas suksesnya pelaksanaan turnamen.

"Terima kasih atas penyelenggaraan kejuaraan antar klub ini. Panitia dari MAVI Sumut sangat luar biasa dalam mempersiapkan dan menjalankan kegiatan ini," ujar Suud.

Sementara itu, Ketua Umum Korwil MAVI Sumut Kombes Pol. A. Azas Siagian melalui Wakil Ketua Umum Korwil MAVI Sumut, Paryono, menyampaikan terima kasih kepada seluruh klub yang telah berpartisipasi dalam MAVI Cup II.

Menurut Paryono, meskipun masih terdapat sejumlah kekurangan, panitia telah berupaya maksimal memberikan yang terbaik dalam pelaksanaan kejuaraan. Tingginya antusiasme peserta yang mencapai 46 klub menjadi bukti bahwa pembinaan atlet voli usia muda terus berkembang dan mendapat dukungan luas dari berbagai pihak.

"Terima kasih kepada seluruh tim peserta, panitia, dan para sponsor yang telah mendukung kegiatan ini. Kami juga mengapresiasi dukungan penuh dari Gubernur Sumatera Utara melalui Dispora Sumut, KONI, dan PBVSI Sumut. Semoga kejuaraan ini terus menjadi wadah pembinaan atlet voli yang berprestasi," kata Paryono didampingi Sekretaris Sahrijal serta panitia Bambang, Bobi, Rohmat, Anto, Yuni, Wahyu, Qomariah, dan seluruh panitia pelaksana.

Pada penutupan kejuaraan, para pemenang menerima Piala Bergilir MAVI Sumut dan uang pembinaan.
Hasil Akhir MAVI Cup II 2026
Kategori Putri
Juara 1 : Anjungan Riau
Juara 2 : BNI Medan
Juara 3 : Batam Palkon
Juara 4 : Tim Johar
Kategori Putra
Juara 1 : Batam Tectona Kepri
Juara 2 : SBV Deli Serdang
Juara 3 : ADL Akademi Lampung
Juara 4 : Nuhi Tinjowan Simalungun
Pemain Terbaik
Putra
Alvin (Batam Tectona Kepri)
Putri

Angelin Olivia Pasca Nainggolan (Wonder BNI)
Kejuaraan MAVI Cup II kembali membuktikan diri sebagai salah satu turnamen voli antarklub yang mampu menjadi sarana pembinaan dan pengembangan atlet muda, sekaligus mempererat persaudaraan antar klub voli dari berbagai daerah di Indonesia.rel

]]> https://www.halomedan.com/news/65991/penutupan-mavi-cup-ii-berlangsung-sukses-tim-anjungan-riau-dan-batam-tectona-kepri-raih-gelar-juara/ Hadiri Kegiatan KKDN Pasis Dikreg LV Sesko TNI TA 2026 di Makodam I/BB, Ini Pesan Pangdam I/BB Thu, 11 Jun 2026 14:41:00 +0700+0700 Medan |halomedan.com -

Pangdam I/Bukit Barisan Mayjen TNI Hendy Antariksa menghadiri kegiatan Kuliah Kerja Dalam Negeri (KKDN) Perwira Siswa Pendidikan Reguler (Dikreg) LV Sekolah Staf dan Komando (Sesko) TNI Tahun Ajaran 2026 yang digelar di Gedung AH Nasution Lantai II Makodam I/BB, Medan, Rabu (10/6/2026). Kegiatan tersebut menjadi bagian dari proses pendidikan strategis bagi para perwira siswa dalam mengkaji berbagai isu nasional dan kewilayahan.

Kegiatan diawali dengan sambutan Wadan Sesko TNI Mayjen TNI Teguh Puji Rahardjo, S.I.P., M.Han yang membacakan amanat Dansesko TNI Marsdya TNI Arif Widianto, S.A.B., M.Tr(Han). Dalam sambutan tersebut disampaikan apresiasi kepada Pangdam I/BB beserta jajaran atas kesediaannya menerima rombongan KKDN Pasis Dikreg LV Sesko TNI. Pendidikan tahun ini diikuti 157 perwira siswa yang terdiri dari 73 personel TNI AD, 38 TNI AL, 27 TNI AU, 15 Polri, serta lima perwira negara sahabat dari Australia, India, Malaysia, Papua Nugini, dan Singapura.

Selain itu, Wadan Sesko TNI menjelaskan bahwa sistem pendidikan yang diterapkan menggunakan metode blended learning atau kombinasi pembelajaran tatap muka dan daring. Dari total peserta, sebanyak 122 orang mengikuti pendidikan secara luring dan 35 orang secara daring. Dalam pelaksanaan KKDN, para peserta dibagi ke dua kelompok wilayah studi, yakni Provinsi Sumatera Utara sebanyak 60 orang dan Provinsi Sumatera Barat sebanyak 62 orang yang melaksanakan kegiatan selama sepekan, mulai 8 hingga 12 Juni 2026.

Mengusung tema "Penanganan Ancaman Megathrust dalam Perspektif Kebijakan Nasional, Pertahanan Negara, dan Tata Kelola Pemerintahan Daerah", kegiatan ini bertujuan melatih para perwira siswa untuk menganalisis secara langsung kondisi wilayah terhadap potensi ancaman megathrust. Melalui kegiatan tersebut, para peserta diharapkan mampu menghasilkan analisis dan rekomendasi yang dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi pemerintah daerah maupun satuan komando kewilayahan dalam memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana.

Dalam sambutannya, Pangdam I/BB Mayjen TNI Hendy Antariksa menyampaikan selamat datang kepada para Perwira Siswa Dikreg LV Sesko TNI di wilayah Kodam I/Bukit Barisan. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Wadan Sesko TNI beserta jajaran atas kepercayaan yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan KKDN di wilayah Kodam I/BB.

Menurut Pangdam, tema yang diangkat sangat relevan mengingat Indonesia memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap bencana geologi. Ia menegaskan bahwa ancaman megathrust merupakan salah satu ancaman nonmiliter yang dapat memengaruhi stabilitas dan ketahanan nasional, sehingga diperlukan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, dan seluruh komponen bangsa agar upaya mitigasi, kesiapsiagaan, hingga penanganan darurat dapat berjalan secara terpadu dan efektif.

Pangdam berharap kegiatan ini dapat memperkaya wawasan strategis para perwira siswa sekaligus menghasilkan rekomendasi yang bermanfaat bagi kepentingan bangsa dan negara. Usai sambutan, kegiatan dilanjutkan dengan pembekalan dan sesi tanya jawab, penyerahan cinderamata antara Wadan Sesko TNI dan Pangdam I/BB, serta foto bersama. Turut mendampingi Pangdam I/BB dalam kegiatan tersebut antara lain Kasdam I/BB, Irdam I/BB, Kapoksahli Pangdam I/BB, Asrendam I/BB, serta para Asisten Kasdam I/BB.(W02)

]]> https://www.halomedan.com/news/65990/hadiri-kegiatan-kkdn-pasis-dikreg-lv-sesko-tni-ta-2026-di-makodam-ibb-ini-pesan-pangdam-ibb/ Selama 244 Hari, Dari Komplotan Jaringan Internasional Polrestabes Medan Musnahkan Bermacam Jenis Narkoba Senilai Ratusan Miliar Thu, 11 Jun 2026 14:13:00 +0700+0700 Medan |halomedan.com -

Selama 244 hari, Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan kembali memusnahkan barang bukti bermacam jenis narkotika bernilai ratusan miliar rupiah. Barang haram tersebut merupakan hasil sitaan, dari berbagai pengungkapan kasus terbaru dari komplotan jaringan internasional di Medan.

Pemusnahan dilakukan secara transparan dengan menghadirkan para tersangka serta disaksikan oleh perwakilan Jaksa Penuntut Umum (JPU), petugas Laboratorium Forensik dan BNNP Sumut.

"Barang bukti narkotika yang telah dimusnahkan oleh polisi antara lain 231 kilogram sabu, 54 kilogram ganja, puluhan ribu butir ekstasi, serta sekitar 3.000 liquid vape mengandung narkotika, dan juga menyelamatkan orang 1.434.89 jiwa atau senilai 259.157.940.000 di Medan, " ucap Kapolrestabes Medan Kombes Pol Dr Jean Calvijn Simanjuntak SIK MH kepada wartawan saat konferensi pers pengungkapan kasus narkotika dan pemusnahan barang bukti narkotika di Mapolrestabes Medan, Rabu (10/6/2026).

Tentunya menjadi atensi penegak hukum dalam menindak peredaran gelap narkotika yang akan dapat merusak generasi bangsa dan menganggu Sitkamtibmas.

Polrestabes Medan mencatat lonjakan signifikan dalam pengungkapan kasus narkotika sepanjang 244 hari terakhir. Sebanyak 997 kasus berhasil diungkap dengan total 1.211 tersangka, meningkat 117 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Jean Calvin Simanjuntak, mengatakan peningkatan tersebut merupakan hasil kolaborasi antara Satresnarkoba Polrestabes Medan, jajaran Polsek, Badan Narkotika Nasional (BNN), Bea Cukai, pemerintah daerah, serta TNI.

"Dibandingkan tahun lalu, pengungkapan kasus meningkat 117 persen atau bertambah 538 kasus," kata Jean Calvijn.

Dari total pengungkapan tersebut, polisi menyita berbagai jenis narkotika, antara lain 231 kilogram sabu, 54 kilogram ganja, puluhan ribu butir ekstasi, serta sekitar 3.000 liquid vape mengandung narkotika.

Jean menyebut hampir seluruh jenis barang bukti mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Sabu meningkat 79 persen atau sekitar 102 kilogram, ganja naik 15 persen, dan ekstasi meningkat 24 persen.

Menurut dia, fenomena baru yang menjadi perhatian aparat adalah peredaran liquid vape mengandung narkotika. Pada periode yang sama tahun lalu tidak ditemukan kasus serupa, namun tahun ini polisi berhasil mengungkap sekitar 3.000 cartridge liquid vape narkotika.

Selain itu, Operasi Antik yang digelar selama 21 hari berhasil mengungkap 161 kasus narkotika. Jumlah tersebut meningkat 95 persen dibandingkan operasi serupa tahun lalu.

Kabid Pemberantasan BNNP Sumatera Utara Kombes Pol CP Sinaga menyatakan pihaknya terus memperkuat sinergi dengan kepolisian melalui operasi gabungan dan razia di sejumlah lokasi rawan narkoba.

"Kami siap mendukung penuh upaya pemberantasan narkotika. Ini membutuhkan kolaborasi seluruh aparat dan masyarakat," ujarnya.

Kegiatan ditutup dengan pemusnahan barang bukti narkotika yang disita dari berbagai pengungkapan kasus sepanjang tahun 2026.

Hadir Walikota Medan diwakili Asisten Pemerintahan Pemko Medan Muhammad Sofyan, , Kabid Pemberantasan BNNP Sumut Kombes Pol CP Sinaga, Kepala Bea Cukai Dede Mulyana, Kejari Medan, Dandim 02/01 dan Kasat Reserse Narkoba Polrestabes Medan Kompol Rafli Yusuf Nugraha.(W02)

]]> https://www.halomedan.com/news/65989/selama-244-hari-dari-komplotan-jaringan-internasional-polrestabes-medan-musnahkan-bermacam-jenis-narkoba-senilai-ratusan-miliar/ Dubes Korut yang Baru Bisa Bahasa Indonesia, Ini Kata Ketua Perhimpunan Persahabatan Thu, 11 Jun 2026 09:31:00 +0700+0700



JAKARTA — Ketua Perhimpunan Persahabatan Indonesia-Republik Rakyat Demokratik (RRD) Korea, Dr. Teguh Santosa, memberikan apresiasi yang tinggi atas kehadiran Duta Besar RRD Korea untuk Indonesia yang baru, Hong Kwang Il. Kehadiran diplomat senior tersebut dinilai menjadi momentum penting dalam mempererat hubungan bilateral kedua negara yang telah mengakar sejarah panjang sejak era Presiden Soekarno dan Presiden Kim Il Sung.
Latar belakang Dubes Hong Kwang Il yang sudah tidak asing lagi dengan atmosfer Jakarta menjadi nilai tambah yang sangat strategis. Diketahui, Hong dapat berbahasa Indonesia dengan baik karena telah beberapa kali ditugaskan dalam misi diplomatik di ibu kota Indonesia tersebut pada periode-periode sebelumnya.
Kemampuan bahasa yang mumpuni serta pemahaman mendalam tentang budaya lokal ini diyakini akan mempermudah komunikasi dan mempercepat realisasi kerja sama. Dr. Teguh Santosa menilai, isi pernyataan yang disampaikan oleh Dubes Hong memperlihatkan adanya keinginan yang sangat kuat dari pihak Korea Utara untuk membangun kerja sama yang lebih signifikan dan konkret dengan Indonesia.
Salah satu fokus utama yang berpotensi menjadi jembatan kolaborasi baru adalah sektor pembangunan infrastruktur dan ekonomi regional. Menurut Teguh, Indonesia saat ini memiliki peluang besar untuk terlibat aktif dalam program Pembangunan Kawasan 10x20 yang sedang digencarkan oleh pemerintahan Kim Jong Un di Pyongyang.
Program Pembangunan Kawasan 10x20 merupakan proyek megastruktur yang sangat ambisius dari pemerintah Korea Utara. Dalam cetak biru kebijakan tersebut, Korea Utara bertekad dan berkomitmen penuh untuk membangun 20 kota modern di berbagai wilayah dalam waktu setahun, yang akan dilakukan secara konsisten selama 10 tahun ke depan.
"Ini merupakan proyek skala besar yang tentu memerlukan dukungan luas dari berbagai pihak, termasuk para pelaku usaha dari Indonesia yang memiliki kapabilitas di bidang konstruksi, material, maupun pasokan komoditas pendukung," ujar Teguh yang tercatat sudah belasan kali mengunjungi RRD Korea dan pernah menerima dua bintang penghargaan dan sertifikat Wartawan Kehormatan RRD Korea.
Langkah resmi penugasan Dubes Hong Kwang Il di Indonesia sendiri ditandai melalui prosesi seremonial di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 9 Juni 2026.
Dalam kesempatan tersebut, Hong secara langsung menyerahkan surat kepercayaan (credentials) kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, bersama dengan sejumlah duta besar negara sahabat lainnya.
Seusai menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden Prabowo, Hong Kwang Il sempat menyampaikan pernyataan diplomatik yang menegaskan arah baru hubungan kedua negara. "Pemerintah kami berkomitmen penuh untuk memperluas cakupan kerja sama bilateral dengan Indonesia di berbagai sektor strategis demi kemakmuran bersama," kutip Hong dalam pernyataannya setelah pertemuan resmi di Istana.
Pertemuan formal dengan Presiden Prabowo tersebut menjadi sinyal hijau bahwa kedua negara siap membuka lembaran baru yang lebih produktif. Perhimpunan Persahabatan Indonesia-RRD Korea pun siap memfasilitasi dan menjembatani dialog antara pemerintah, sektor swasta, dan pemangku kepentingan kedua belah pihak agar peluang ini tidak terlewatkan.
Melalui sinergi yang kuat, Dr. Teguh Santosa berharap proyek-proyek strategis di Korea Utara dapat menjadi ladang ekspansi yang positif bagi badan usaha asal Indonesia. Hubungan diplomatik yang harmonis ini diharapkan tidak lagi sekadar menjadi romansa sejarah, melainkan bertransformasi menjadi kerja sama ekonomi yang saling menguntungkan di masa depan. []]]> https://www.halomedan.com/news/65987/dubes-korut-yang-baru-bisa-bahasa-indonesia-ini-kata-ketua-perhimpunan-persahabatan/ World Cup 2026: Ketika Perjuangan, Persatuan, dan Emosi Dunia Bertemu di Satu Panggung Thu, 11 Jun 2026 09:29:00 +0700+0700 World Cup 2026: Ketika Perjuangan, Persatuan, dan Emosi Dunia Bertemu di Satu Panggung

Oleh :Leriadi, S. Sos
Wakil Sekretaris eksekutif Balitbang DPP Partai Golkar
Wakil Sekretaris Jenderal DPP AMPI

Piala Dunia FIFA 2026 di Meksiko bukan hanya tentang sepak bola.
Ia adalah pertemuan besar antara teknologi modern, emosi umat manusia, dan kisah panjang perjuangan bangsa-bangsa dalam meraih kehormatan tertinggi di dunia olahraga.

Di era digital saat ini, World Cup telah berubah dari sekadar turnamen internasional menjadi sebuah fenomena "super global". Dunia digital membuat miliaran manusia dapat terhubung secara real-time dalam satu arus perhatian yang sama. Pertandingan tidak lagi hanya disaksikan di stadion atau televisi, tetapi hadir di telepon genggam, media sosial, platform streaming, dan ruang virtual yang hidup selama dua puluh empat jam tanpa henti.

Satu gol dapat langsung menyebar ke seluruh dunia dalam hitungan detik. Satu momen emosional dapat menyatukan perhatian miliaran manusia dari berbagai bangsa, bahasa, agama, dan budaya. Dunia modern telah menciptakan sebuah ruang emosional global, dan Piala Dunia menjadi salah satu pusat gravitasinya.

Namun di balik gemerlap teknologi dan sorotan media global, ada sesuatu yang jauh lebih penting: perjuangan panjang para tim yang berhasil tampil di World Cup 2026 di Meksiko.

*Tidak ada negara yang hadir di Piala Dunia secara kebetulan.*

Mereka telah melalui perjalanan panjang yang penuh tekanan, pengorbanan, dan ujian mental. Mereka harus melewati babak penyisihan yang keras, menghadapi lawan-lawan tangguh, menembus tekanan publik, serta menjaga konsistensi selama bertahun-tahun.

Di dalam perjalanan itu terdapat nilai-nilai besar yang sesungguhnya melampaui sepak bola itu sendiri.

Ada strategi
Ada perencanaan
Ada Tata Kelola
Ada semangat juang.
Ada determination.
Ada disiplin.
Ada komitmen.
Ada pengorbanan.
Dan yang paling penting: ada kekompakan dan persatuan.

Sebuah tim nasional tidak akan mampu mencapai Piala Dunia hanya dengan mengandalkan bakat individu. Bahkan pemain-pemain terbaik dunia pun tidak akan mampu melangkah jauh tanpa kerja sama, loyalitas, dan rasa percaya satu sama lain.

*World Cup sejatinya adalah pelajaran besar tentang kehidupan.*

World Cup menunjukkan bahwa keberhasilan besar tidak lahir secara instan. Keberhasilan lahir dari proses panjang, kegagalan yang terus diperbaiki, latihan tanpa henti, kemampuan bertahan di tengah tekanan, serta kesediaan untuk berjuang bersama demi tujuan yang lebih besar daripada kepentingan pribadi.

*Di sinilah sepak bola menjadi simbol universal kemanusiaan.*

Masyarakat dunia tidak hanya menyaksikan pertandingan, tetapi juga menyaksikan:
tentang harapan,
tentang keberanian,
tentang kebangkitan,
tentang pengorbanan,
dan tentang mimpi yang diperjuangkan bersama.

Ketika sebuah negara kecil berhasil lolos ke Piala Dunia, dunia melihat keberanian. Ketika sebuah tim bangkit setelah tertinggal, dunia melihat keteguhan mental. Ketika pemain menangis karena kemenangan atau kekalahan, dunia melihat sisi manusia yang paling jujur.

Karena itu, kekuatan Piala Dunia modern bukan hanya berada pada skor pertandingan, tetapi pada kemampuan turnamen ini menyentuh emosi kolektif umat manusia.

Dan di era digital, emosi itu menyebar melintasi batas negara dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya.

World Cup 2026 kemungkinan akan menjadi Piala Dunia paling emosional dan paling terkoneksi dalam sejarah manusia. Teknologi memperluas jangkauan, tetapi perjuangan manusialah yang memberi makna.

Pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanya tentang siapa yang menjadi juara.
Ia juga tentang bagaimana dunia melihat bahwa keberhasilan selalu membutuhkan:
persatuan,
kerja sama,
komitmen,
ketahanan,
dan keberanian untuk terus berjuang sampai akhir./rel
]]> https://www.halomedan.com/politik/65986/world-cup-2026-ketika-perjuangan-persatuan-dan-emosi-dunia-bertemu-di-satu-panggung/ Pelantikan JMSI Jatim Disaksikan Dewan Pers, Ketum JMSI Pusat Beri Apresiasi Thu, 11 Jun 2026 09:14:00 +0700+0700



SURABAYA- Wakil Ketua Dewan Pers Bidang Penelitian, Pendataan, dan Ratifikasi Pers Yogi Hadi Ismanto menghadiri dan menyaksikan pelantikan pengurus Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Provinsi Jatim periode 2025-2030 di Grand Mercure Hotel Surabaya, Rabu (10/6/2026).

Pada pelantikan yang dipimpin Ketua Umum JMSI Pusat Dr. Teguh Santosa dan Sekretaris Platform Digital Iqbal Irsyad, Wakil Ketua Dewan Pers itu sekaligus menjadi narasumber FGD "Media Pers Profesional Melindungi Kepentingan Publik"

Selain Wakil Ketua Dewan Pers, narasumber FGD adalah Dr. Surokim, S.Sos, SH, M,Si, Wakil Rektor Universitas Negeri Trunujoyo Madura (UTM) dan Teguh Santosa Ketum JMSI Pusat. Moderator dipimpin Lutfil Hakim, Ketua PWI Jatim sekaligus Ketua Pembina JMSI Jatim.

Yogi Hadi Ismanto memaparkan tentang profesionalisme media dapat dilakukan melalui : Uji Kompetensi Wartawan (UKW), Pendataan dan Verifikasi Perusahaan Pers serta Literasi dan Pemantapan profesi.

Menurutnya, perusahaan pers yang telah terverifikasi memperoleh legitimasi perusahaan pers yang sehat dan professional, baik operasional, tata kelola, dan produk jurnalistiknya.

Kendati demikian lanjut Yogi Hadi Ismanto, verifikasi perusahaan pers bukanlah kewajiban sebagaimana kerap dipersepsikan sebagian kalangan. "Verifikasi itu merupakan hak perusahaan pers untuk mendapatkan pengakuan bahwa perusahaan tersebut telah memenuhi standar yang ditetapkan Dewan Pers," katanya.

"Sama seperti Uji Kompetensi Wartawan (UKW), itu juga hak wartawan untuk memperoleh pengakuan kompetensi dari negara dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers pada dasarnya mengamanatkan fungsi pendataan dan pencatatan perusahaan pers," paparnya.

Sementara itu Ketua Umum JMSI Pusat Teguh Santosa mengapresiasi JMSI Jatim yang telah menunjukkan peran strategis dalam membantu dan membina perusahaan-perusahaan pers yang menjadi anggotanya.

"Ditengah derasnya arus digitalisasi dan disrupsi industri media, kiprah ini patut diapresiasi karena tidak mudah menjaga marwah jurnalisme ditengah tekanan ekonomi dan aloritma platform," ujarnya.

Ia juga menyoroti kondisi industri media yang menghadapi tekanan ekonomi cukup berat. Di satu sisi jumlah perusahaan media dan wartawan terus bertambah, sementara sumber pendapatan industri media justru semakin terbatas.

Dr. Surokim, S.Sos, SH, M,Si, Wakil Rektor Universitas Negeri Trunujoyo Madura (UTM) menyoroti perkembangan media dan visi misi pengelolanya. Menurutnya banyak pemilik media online hanya ikut-ikutan membuat media tanpa ada visi, inovasi dan evaluasi.

Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang diwakili Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Jawa Timur, Sherlita Ratna Dewi Agustin, menyampaikan apresiasi terhadap peran JMSI dalam menjawab tantangan transformasi media di era digital.

Pemprov Jatim, lanjut Sherlita, siap memperkuat kolaborasi dengan JMSI melalui berbagai program peningkatan kapasitas, termasuk pengembangan platform Klinik Hoaks yang selama ini dikelola Kominfo Jatim.

Kesempatan itu Kominfo Jatim memaparkan panduan penggunaan klinik hoak dan memberikan dorprize kapada peserta.

Ketua JMSI Jatim Syaiful Anam menyatakan pelantikan ini istimewa karena disaksikan langsung Pimpinan Dewan Pers. Selain itu pengurus JMSI Jatim yang dilantik ini 80 persen wajah baru dan lebih muda. Selain itu jika selama ini dominan asal Surabaya, maka saat ini terdiri dari berbagai Kabupaten dan Kota di Jatim," ujarnya.

JMSI Jatim menurut Syaiful Anam, berkomitmen membantu anggotanya sehingga memiliki perusahaan dan produk pemberitaan yang baik dengan berbagai pelatihan, pendidikan, seminar, FGD dan/atau lokakarya. "Selain itu menjalin kerjasama dengan instansi pemerintah, perusahaan, organisasi dan kelompok yang bermanfaat," pungkasnya.

Pada acara tersebut JMSI Jatim memberikan penghargaan berupa JMSI Jatim Award kepada tokoh, pemangku kebijakan pemerintah, TNI dan korporasi yang telah berjasa kesejahteraan masyarakat serta mendukung keberlangsungan dan perkembangan media siber berkualitas.

Mereka adalah : Sherlita Ratna Dewi Agustin, S.Si., M.IP Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika (Diskominfo) Jatim, Dr. Aries Agung Paewai S.STP., M.M, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jawa Timur. Komandan Korem 084/Bhaskara Jaya Brigjen TNI Kohir Sedangkan korposari JMSI Jatim Award diberikan kepada PT AKR, dan PT SKK Migas Jabanusa.]]> https://www.halomedan.com/Berita/65985/pelantikan-jmsi-jatim-disaksikan-dewan-pers-ketum-jmsi-pusat-beri-apresiasi/ Atasi Pengangguran, Rico Waas Dukung Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja Medan ke Luar Negeri Wed, 10 Jun 2026 22:08:00 +0700+0700
Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menerima audiensi LPK Majime Training Centre di Rumah Dinas Wali Kota Medan, Rabu (10/6/2026). Dalam pertemuan tersebut, Rico Waas menyambut baik program pelatihan dan penempatan pekerja migran Indonesia yang dinilai mampu membantu mengatasi persoalan pengangguran di Kota Medan.

Menurut Rico Waas, peluang kerja di Kota Medan saat ini masih perlu terus ditingkatkan agar mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja. Karena itu, berbagai peluang kerja di luar negeri perlu dimanfaatkan secara optimal, khususnya di Jepang yang saat ini mengalami kekurangan tenaga kerja usia produktif.

"Kita ketahui bersama bahwa peluang kerja di Kota Medan belum cukup prima. Karena itu kita harus terus meningkatkan kesempatan kerja untuk menyerap tenaga kerja yang ada," ujar Rico Waas didampingi Staf Ahli Bidang Pemerintahan Rakhmat Harahap dan Plt Kadis Ketenagakerjaan Ramaddan.

Rico menjelaskan, Jepang saat ini sangat membutuhkan tenaga kerja yang memiliki keterampilan dan etos kerja yang baik. Selain itu, karakter pekerja Indonesia yang dikenal ramah, humanis dan mudah beradaptasi menjadi nilai tambah yang dibutuhkan di negara tersebut.

"Di Jepang sangat dibutuhkan keterampilan dan karakter pekerja seperti yang dimiliki masyarakat kita. Cara kerja dan sikap humanis tenaga kerja Indonesia sangat dibutuhkan, terutama di sektor kesehatan dan perawat yang memiliki penghasilan cukup besar," katanya.

Rico menambahkan, menurunnya angka kelahiran di Jepang menyebabkan jumlah tenaga kerja muda terus berkurang dari tahun ke tahun. Kondisi tersebut membuka peluang besar bagi tenaga kerja asal Indonesia, termasuk dari Kota Medan.

"Kita memiliki banyak anak muda yang potensial. Tinggal bagaimana mereka diberikan pelatihan yang tepat agar mampu memenuhi kebutuhan pasar kerja internasional," ungkapnya.

Untuk itu, Rico mendorong adanya kolaborasi antara pemerintah, lembaga pelatihan kerja, dunia usaha dan berbagai pihak lainnya. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah memanfaatkan program Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan guna membantu pembiayaan pelatihan bagi calon pekerja migran yang memiliki kemampuan tetapi terkendala biaya.

Selain itu, Rico juga meminta agar peluang kerja sama melalui skema sister city dijajaki untuk memperluas akses penempatan tenaga kerja asal Kota Medan ke berbagai negara tujuan.

Sementara itu, Pembina LPK Majime Training Centre, Rahudman Harahap, menjelaskan bahwa pihaknya selama ini fokus mempersiapkan generasi muda agar memiliki keterampilan yang dibutuhkan dunia kerja, khususnya pasar kerja luar negeri.

Rahudman mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Ketenagakerjaan dan selama ini telah memberangkatkan sekitar 800 tenaga kerja asal Medan untuk bekerja di luar negeri.

"Kami sudah memberangkatkan sekitar 800 orang tenaga kerja dari Medan untuk bekerja di luar negeri. Permintaan tenaga kerja terus meningkat dari berbagai negara tujuan," jelas Rahudman.

Menurutnya, LPK Majime juga menyediakan berbagai program pelatihan dengan biaya sekitar Rp15 juta per peserta. Pelatihan tersebut dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan sektor kesehatan, kuliner, industri manufaktur hingga pengemudi.

"Tahun ini kami menargetkan sekitar 100 orang akan diberangkatkan. Kami siap mendukung program Pemko Medan dalam mengurangi angka pengangguran melalui penempatan pekerja migran Indonesia," ujarnya.

Rahudman menambahkan, pihaknya siap memperkuat kerja sama dengan Pemerintah Kota Medan dan Dinas Ketenagakerjaan, termasuk membuka kesempatan bagi Pemko Medan untuk meninjau langsung lokasi pelatihan./rel
]]> https://www.halomedan.com/kota/65984/atasi-pengangguran-rico-waas-dukung-pelatihan-dan-penempatan-tenaga-kerja-medan-ke-luar-negeri/ Rico Waas dan Mantan PSMS Bahas Kebangkitan Sepak Bola Medan Wed, 10 Jun 2026 22:06:00 +0700+0700
Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menerima audiensi Keluarga Besar Mantan PSMS Medan di Rumah Dinas Wali Kota, Rabu (10/6/2026). Pertemuan tersebut membahas pengukuhan kepengurusan Mantan PSMS Medan sekaligus upaya membangkitkan kembali kejayaan sepak bola Kota Medan melalui pembinaan usia muda yang berkelanjutan.

Didampingi sejumlah legenda PSMS, Rico Waas menegaskan bahwa PSMS merupakan bagian dari identitas dan kebanggaan Kota Medan. Menurutnya, kejayaan masa lalu harus menjadi motivasi bagi generasi muda untuk kembali mengharumkan nama daerah.

Untuk mendukung hal itu, Rico meminta Dinas Pemuda dan Olahraga menyusun kompetisi sepak bola berjenjang dan rutin mulai kelompok usia U-17 hingga U-19 sebagai wadah pembinaan talenta muda.

Mantan pemain PSMS, Saktiawan Sinaga, menilai Medan memiliki banyak talenta potensial, namun minimnya kompetisi membuat perkembangan pemain muda kurang optimal.

Sementara itu, Ketua Mantan PSMS Medan, A.R. Gurning, menyatakan kesiapan organisasi untuk terlibat aktif dalam pembinaan sepak bola serta mengundang Rico Waas menghadiri pengukuhan kepengurusan Mantan PSMS Medan pada 14 Juni 2026 di pelataran Stadion Kebun Bunga./rel
]]> https://www.halomedan.com/kota/65983/rico-waas-dan-mantan-psms-bahas-kebangkitan-sepak-bola-medan/ Jeka Saragih Apresiasi Ketegasan Iptu Bimo Tangkap Pelaku Kekerasan Wed, 10 Jun 2026 21:54:00 +0700+0700
MEDAN – Pertemuan hangat antara atlet MMA internasional Indonesia, Jeka Saragih, dengan perwira muda Polri, Iptu Ramadhani Bimo Setiadi, Selasa (9/6/2026) menjadi sorotan publik.

Pertemuan tersebut berlangsung di tengah tingginya perhatian masyarakat terhadap aksi cepat dan terukur yang dilakukan Iptu Bimo saat mengamankan pelaku penganiayaan terhadap seorang wanita hamil dalam kasus yang viral di kawasan Terowongan Pancasila, Medan.

Dalam kesempatan pertemuan di Yummy Foodcourt tersebut, Jeka Saragih didampingi Sekretaris SOKSI Sumatera Utara Ferdiansyah Nasution SH, Ketua Depidar Wira Karya Indonesia Provinsi Sumatera Utara Edison Tamba, Sekretaris GM FKPPI Sumut Thamrin Samosir serta tokoh agama dan tokoh masyarakat tionghoa Bapak Apin dan Ibu Lingo, menyampaikan apresiasi atas profesionalisme aparat kepolisian.

Khususnya Iptu Bimo yang dinilai mampu menunjukkan kemampuan pengendalian diri sekaligus keterampilan bela diri saat menghadapi pelaku tindak kekerasan.

"Sebagai atlet bela diri, saya melihat tindakan yang dilakukan Bang Bimo sangat terukur. Dalam situasi yang emosional dan menjadi perhatian masyarakat, beliau tidak terpancing melakukan tindakan berlebihan. Justru kemampuan teknik penguncian dan pitingan digunakan untuk melumpuhkan pelaku secara cepat tanpa membahayakan nyawa," ujar Jeka.

Kasus yang menjadi perhatian publik itu bermula dari beredarnya video dugaan penganiayaan terhadap pasangan suami istri di wilayah Medan dan Deli Serdang. Dalam video yang viral di berbagai platform media sosial, seorang wanita yang sedang mengandung diduga menjadi korban tendangan dan kekerasan fisik. Peristiwa tersebut memicu kemarahan masyarakat dan mendorong aparat kepolisian bergerak cepat melakukan pengejaran terhadap pelaku.

Saat proses penangkapan berlangsung, video yang memperlihatkan Iptu Bimo menjatuhkan pelaku dengan teknik penguncian atau pitingan profesional juga menjadi viral. Banyak netizen memuji tindakan tersebut karena dinilai efektif, cepat, dan tetap mengedepankan prinsip penegakan hukum yang humanis.

Menurut Jeka Saragih, tindakan Iptu Bimo menjadi contoh bahwa kemampuan bela diri yang dimiliki anggota kepolisian dapat digunakan sebagai sarana pengendalian situasi tanpa harus mengedepankan kekerasan berlebihan.

"Di MMA kami diajarkan kapan menyerang dan kapan mengendalikan lawan. Apa yang dilakukan Iptu Bimo menunjukkan bahwa ilmu bela diri bukan untuk menyakiti, tetapi untuk melumpuhkan ancaman dengan aman dan efektif," katanya.

Jeka yang dikenal sebagai petarung asal Sumatera Utara dan menjadi atlet Indonesia pertama yang berhasil menembus panggung UFC menilai keterampilan bela diri menjadi modal penting bagi aparat penegak hukum dalam menghadapi pelaku kriminal yang agresif.

Di sisi lain, Iptu Bimo menyampaikan bahwa seluruh tindakan yang dilakukan di lapangan tetap berpedoman pada prosedur kepolisian dan prinsip penggunaan kekuatan secara bertahap. Menurutnya, tujuan utama aparat adalah mengamankan pelaku agar dapat diproses sesuai hukum yang berlaku.

Belakangan ini, muncul berbagai aspirasi masyarakat yang menginginkan aparat diberikan kewenangan lebih tegas terhadap pelaku kejahatan jalanan, begal, geng motor, hingga pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak. Namun dalam praktiknya, penindakan tetap harus mengedepankan aturan hukum dan prinsip proporsionalitas.

Karena itu, aksi penangkapan yang dilakukan Iptu Bimo mendapat perhatian luas. Banyak warga menilai tindakan tersebut menjadi contoh bagaimana aparat dapat bersikap tegas tanpa kehilangan profesionalisme. Teknik pitingan yang digunakan berhasil menghentikan perlawanan pelaku dalam hitungan detik hingga tersungkur ke lantai dan dapat diamankan tanpa insiden lanjutan.

Pertemuan antara Jeka Saragih dan Iptu Bimo pun menjadi simbol kolaborasi positif antara dunia olahraga bela diri dan institusi kepolisian. Keduanya sepakat bahwa disiplin, keberanian, dan pengendalian diri merupakan nilai utama yang harus dimiliki setiap orang, baik di arena pertarungan maupun saat menjalankan tugas menjaga keamanan masyarakat.

Di tengah maraknya kasus kekerasan yang meresahkan warga, apresiasi dari seorang atlet kelas dunia seperti Jeka Saragih menjadi dukungan moral bagi aparat yang bekerja di lapangan. Publik pun berharap penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan, terutama terhadap perempuan dan anak, dapat terus dilakukan secara cepat, tegas, dan profesional demi menciptakan rasa aman di tengah masyarakat.]]> https://www.halomedan.com/Berita/65982/jeka-saragih-apresiasi-ketegasan-iptu-bimo-tangkap-pelaku-kekerasan/ Menjaga Ekonomi Kreatif dari Pintu Keimigrasian Wed, 10 Jun 2026 21:53:00 +0700+0700 Menjaga Ekonomi Kreatif dari Pintu Keimigrasian

Oleh: Abdullah Rasyid
*Staf Khusus Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan


Ekonomi kreatif selama ini kerap dibicarakan sebagai dunia ide, imajinasi, inovasi, dan kebudayaan. Ia dipahami sebagai sektor ekonomi yang mengandalkan kreativitas manusia sebagai sumber utama penciptaan nilai tambah. Dari fotografi, film, animasi, musik, fesyen, kuliner, gim, hingga desain, ekonomi kreatif tumbuh dari kemampuan manusia mengubah gagasan menjadi karya, karya menjadi produk, dan produk menjadi nilai ekonomi.

Namun, ada satu sisi penting yang sering luput dari percakapan publik: ekonomi kreatif juga membutuhkan perlindungan negara.

Perlindungan itu bukan dalam arti menutup diri dari kolaborasi global. Indonesia tetap membutuhkan pertukaran gagasan, profesionalisme internasional, teknologi, jejaring pasar, dan kerja sama lintas negara. Tetapi keterbukaan tidak boleh berubah menjadi pembiaran. Kolaborasi tidak boleh menjadi jalan pintas bagi praktik ilegal. Dan globalisasi tidak boleh membiarkan pekerja kreatif lokal kalah bukan karena kualitas, melainkan karena aturan main dilanggar.

Di sinilah penindakan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan terhadap 25 warga negara asing yang menyalahgunakan izin tinggal dan Visa on Arrival untuk bekerja secara komersial di sektor fotografi dan videografi menjadi penting dibaca lebih jauh. Peristiwa ini bukan semata berita deportasi. Ia adalah pesan kebijakan: negara hadir untuk menjaga ruang hidup pekerja kreatif lokal.

Para WNA tersebut diketahui menjalankan jasa fotografi dan videografi tanpa izin tinggal yang sesuai. Sebagian masuk dengan fasilitas kunjungan, tetapi kemudian melakukan aktivitas komersial. Secara administratif, ini pelanggaran keimigrasian. Namun secara ekonomi, ini juga bentuk persaingan tidak sehat terhadap fotografer, videografer, dan pelaku kreatif dalam negeri yang selama ini bekerja, membayar pajak, membangun reputasi, dan mengikuti aturan.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, menegaskan bahwa perlindungan terhadap warga negara Indonesia dari orang asing yang menyalahgunakan tujuan kedatangannya merupakan bagian dari tugas negara. Pernyataan ini penting karena menempatkan imigrasi bukan sekadar urusan paspor, visa, dan deportasi, melainkan instrumen perlindungan ekonomi nasional.

Di sisi lain, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya menyambut langkah tersebut sebagai respons atas laporan asosiasi profesi dan pelaku industri fotografi nasional. Bahkan, pengawasan tidak hanya diarahkan pada fotografi, tetapi juga subsektor lain seperti film, animasi, musik, dan bidang kreatif lain yang rentan dimasuki praktik kerja ilegal.

Di titik inilah kolaborasi Kementerian Imipas dan Kementerian Ekonomi Kreatif menemukan makna strategisnya. Ekonomi kreatif tidak cukup hanya didorong lewat festival, pelatihan, promosi, bantuan pembiayaan, atau pameran internasional. Ia juga harus dilindungi melalui tata kelola tenaga kerja asing, pengawasan izin tinggal, kepastian hukum, dan keberpihakan terhadap pelaku lokal.

Sebab, ekonomi kreatif adalah ekonomi yang sangat bergantung pada ekosistem. Seorang fotografer lokal tidak hanya bersaing dalam harga. Ia bersaing dalam akses pasar, jaringan klien, peralatan, reputasi digital, kemampuan promosi, dan legitimasi profesi. Ketika ada pelaku asing yang masuk dengan visa kunjungan lalu bekerja secara komersial tanpa izin, kerusakannya tidak hanya pada aspek administratif. Yang terganggu adalah rasa keadilan dalam ekosistem kreatif itu sendiri.

Negara tidak boleh membiarkan pasar kreatif berjalan liar tanpa aturan. Pasar yang sehat membutuhkan talenta. Tetapi pasar yang adil membutuhkan kepastian hukum. Tanpa itu, pekerja kreatif lokal akan berhadapan dengan kompetisi yang timpang: mereka dituntut patuh pada regulasi, sementara pelanggar justru menikmati celah.

Karena itu, penegakan keimigrasian di sektor kreatif harus dibaca sebagai bagian dari kebijakan ekonomi kreatif. Imigrasi menjadi pagar depan yang memastikan setiap orang asing yang bekerja di Indonesia memiliki izin yang benar, sponsor yang jelas, tujuan kedatangan yang sesuai, serta aktivitas ekonomi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Namun, pagar itu tidak boleh dimaknai sebagai anti-asing. Indonesia tidak sedang menutup pintu bagi fotografer, sineas, musisi, animator, atau profesional kreatif dunia. Yang ditolak adalah penyalahgunaan izin. Yang dicegah adalah praktik kerja ilegal. Yang ditertibkan adalah kompetisi yang tidak adil.

Justru dengan aturan yang jelas, kolaborasi internasional akan menjadi lebih sehat. Profesional asing yang datang secara sah dapat bekerja, berbagi pengetahuan, membuka jaringan, dan memperkuat ekosistem kreatif nasional. Sebaliknya, mereka yang menyalahgunakan visa kunjungan untuk mencari penghasilan tanpa izin harus ditindak. Ini bukan proteksionisme sempit, melainkan penegakan aturan dalam negara yang berdaulat.

Lebih jauh, langkah ini juga memberi pelajaran penting bagi masa depan ekonomi kreatif Indonesia. Pertama, asosiasi profesi harus dilibatkan sebagai mata dan telinga negara. Laporan dari pelaku industri fotografi membuktikan bahwa pengawasan tidak bisa hanya mengandalkan birokrasi. Komunitas profesi memahami lapangan, mengenali pola penyalahgunaan, dan mengetahui siapa yang benar-benar bekerja secara legal atau ilegal.

Kedua, Tim Pengawasan Orang Asing perlu diperkuat bukan hanya di sektor industri besar, tambang, pariwisata, atau konstruksi, tetapi juga pada sektor ekonomi kreatif. Dunia kreatif hari ini bersifat mobile, digital, dan lintas batas. Seorang fotografer, videografer, editor, musisi, atau kreator konten dapat berpindah lokasi, bekerja berbasis proyek, dan menerima pembayaran secara digital. Pola pengawasannya tidak bisa lagi memakai cara lama.

Ketiga, negara perlu membangun basis data lintas kementerian. Kementerian Imipas memiliki data lalu lintas orang asing dan izin tinggal. Kementerian Ekonomi Kreatif memahami peta subsektor, asosiasi, pelaku usaha, dan kebutuhan industri. Kementerian Ketenagakerjaan memiliki otoritas terkait tenaga kerja asing. Pemerintah daerah mengetahui aktivitas lapangan. Bila data ini terhubung, pengawasan akan lebih cepat, presisi, dan tidak reaktif.

Keempat, publik perlu diberi kanal pelaporan yang mudah dan dapat dipercaya. Pelaku kreatif lokal sering kali mengetahui adanya praktik ilegal, tetapi tidak selalu tahu harus melapor ke mana. Jika kanal pengaduan dibuka, ditindaklanjuti, dan hasilnya diumumkan secara transparan, maka kepercayaan terhadap negara akan tumbuh.

Ekonomi kreatif Indonesia sedang memasuki fase penting. Ia tidak lagi boleh diperlakukan sebagai sektor pelengkap. Ekonomi kreatif adalah sumber pertumbuhan baru, ruang kerja anak muda, wajah budaya nasional, sekaligus arena persaingan global. Karena itu, negara harus membangunnya secara lengkap: dari pendidikan talenta, pembiayaan, pasar, hak kekayaan intelektual, teknologi, hingga perlindungan hukum.

Dalam konteks ini, kolaborasi Kemenimipas dan Kementerian Ekonomi Kreatif patut dilihat sebagai model awal. Perlindungan pekerja kreatif tidak cukup dilakukan dari ruang seminar. Ia harus masuk ke sistem perizinan, pengawasan orang asing, penegakan hukum, dan tata kelola ekonomi lapangan.

Menariknya, kerja sama kedua kementerian juga menyentuh dimensi pemasyarakatan. Program pembinaan warga binaan melalui kegiatan ekonomi kreatif membuka ruang baru bahwa kreativitas dapat menjadi jalan reintegrasi sosial. Warga binaan tidak cukup hanya menjalani masa pidana. Mereka perlu dibekali keterampilan, disiplin produksi, rasa percaya diri, dan akses untuk kembali menjadi warga produktif.

Di sinilah ekonomi kreatif menunjukkan wajah sosialnya. Ia bukan hanya mesin uang, melainkan jalan pemberdayaan. Ia dapat memberi ruang bagi anak muda desa, pekerja informal, UMKM, perempuan, komunitas budaya, hingga warga binaan pemasyarakatan. Tetapi agar ruang itu benar-benar adil, negara harus memastikan bahwa ekosistemnya tidak dirusak oleh pelanggaran.

Indonesia boleh terbuka, tetapi tidak boleh lengah. Indonesia boleh mengundang dunia, tetapi tidak boleh membiarkan pekerja lokal tersisih oleh praktik ilegal. Indonesia boleh menjadi panggung ekonomi kreatif global, termasuk melalui agenda internasional seperti World Conference on Creative Economy, tetapi panggung itu harus dibangun di atas aturan yang adil.

Kreativitas membutuhkan kebebasan. Namun ekonomi kreatif membutuhkan kepastian. Tanpa kepastian hukum, kreativitas lokal akan hidup dalam kecemasan. Tanpa perlindungan negara, pekerja kreatif akan dibiarkan bertarung sendirian melawan persaingan yang tidak seimbang.

Karena itu, deportasi 25 WNA fotografer ilegal bukan sekadar tindakan administratif. Ia adalah pengingat bahwa kedaulatan ekonomi juga bekerja di ruang-ruang kreatif: di studio foto, lokasi syuting, panggung musik, ruang animasi, dapur konten, hingga komunitas seni lokal.

Ekonomi kreatif adalah ekonomi ide. Tetapi ide hanya akan tumbuh bila ekosistemnya adil. Dan keadilan itu tidak lahir dengan sendirinya. Ia harus dijaga oleh negara, diperkuat oleh komunitas, dan dihormati oleh siapa pun yang ingin bekerja di Indonesia.

Pada akhirnya, melindungi pekerja kreatif lokal bukan berarti menolak dunia. Justru sebaliknya, Indonesia sedang mengatakan kepada dunia bahwa kolaborasi kreatif dipersilakan, tetapi pelanggaran tidak bisa dibiarkan. Keterbukaan harus berjalan bersama aturan. Persaingan harus berjalan bersama keadilan. Dan ekonomi kreatif harus tumbuh bukan sebagai pasar bebas tanpa pagar, melainkan sebagai ekosistem nasional yang berdaulat, produktif, dan memberi tempat terhormat bagi anak bangsa./rel
]]> https://www.halomedan.com/politik/65981/menjaga-ekonomi-kreatif-dari-pintu-keimigrasian/ DRAMATIS! Final MAVI Korwil Sumut U-15 Dimajukan ke Pagi, Sport Center Dipadati Agenda Besar AFF Wed, 10 Jun 2026 21:08:00 +0700+0700

Panitia Kejuaraan Voli Antar Klub U-15 MAVI Korwil Sumatera Utara mengambil keputusan penting dengan memajukan jadwal partai final yang semula direncanakan berlangsung Kamis sore (11/6/2026) menjadi digelar pada pagi hari.

Keputusan mendadak ini diambil menyusul padatnya agenda olahraga di kawasan Sport Center Sumatera Utara, khususnya adanya pertandingan semifinal sepak bola AFF yang berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara, yang diprediksi menyedot perhatian besar publik dan aparat pengamanan.

Sementara itu, laga puncak Kejuaraan Voli Antar Klub U-15 akan tetap digelar di GOR Voli Sumut Sport Center, yang berada dalam satu kawasan terpadu Sport Center Sumut.

Ketua Panitia Kejuaraan Antar Klub U-15, Bambang Hermawan, menegaskan bahwa penyesuaian jadwal ini merupakan langkah strategis demi kelancaran seluruh rangkaian kegiatan olahraga yang berlangsung di area yang sama.

"Ini bukan sekadar perubahan jadwal biasa, tetapi penyesuaian penting agar seluruh kegiatan berjalan tertib, aman, dan tidak saling berbenturan dengan agenda besar di Sport Center," ujarnya, Rabu (10/6/2026).

Dalam keputusan tersebut, panitia menetapkan pertandingan perebutan juara 3 dan 4 akan lebih dulu digelar pukul 07.00 WIB, disusul partai final penentuan juara 1 dan 2 yang akan berlangsung hingga selesai pada pagi hari.

Panitia juga menegaskan bahwa mulai pukul 12.00 WIB, seluruh area pertandingan di kawasan Sport Center Sumut wajib steril total dari aktivitas pertandingan maupun kerumunan penonton, guna mendukung persiapan lanjutan agenda besar di kawasan tersebut.

"Seluruh tim, ofisial, dan pendukung kami minta menyesuaikan. Ini momen penting, dan kami ingin semua berjalan maksimal tanpa gangguan," tambah Bambang.

Dengan penyesuaian ini, laga puncak Kejuaraan Voli Antar Klub U-15 MAVI Korwil Sumut dipastikan berlangsung dalam tensi tinggi sejak pagi hari, sebelum kawasan Sport Center Sumut beralih fokus pada laga besar semifinal AFF yang diperkirakan menyedot perhatian nasional.RED

]]> https://www.halomedan.com/news/65980/dramatis-final-mavi-korwil-sumut-u15-dimajukan-ke-pagi-sport-center-dipadati-agenda-besar-aff/ JMSI Sumut Dukung Langkah Tegas Polrestabes Medan Berantas Kejahatan Wed, 10 Jun 2026 20:14:00 +0700+0700 Medan |halomedan.com -

Ketua Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Sumatera Utara, Rianto SH, mengapresiasi kinerja Kapolrestabes Medan Kombes Pol Jean Calvin Simanjuntak, SIK, MH beserta jajaran dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) tetap kondusif di Kota Medan dan wilayah hukumnya.

Apresiasi tersebut juga diberikan kepada Kasat Reskrim Polrestabes Medan AKBP Adrian Lubis, Kasat Narkoba Kompol Rafli Yusuf Nugraha, Kasat Intelkam Kompol Lengkap Suherman Siregar, serta seluruh personel Polrestabes Medan yang dinilai terus bekerja maksimal dalam memberantas berbagai bentuk tindak kejahatan yang meresahkan masyarakat.

Rianto SH yang juga CEO Media Group Sumut24 mengatakan, keberhasilan jajaran Polrestabes Medan dalam mengungkap berbagai kasus kriminal dan menjaga stabilitas kamtibmas patut mendapat dukungan dari seluruh elemen masyarakat.

"Apresiasi kami berikan kepada Kapolrestabes Medan beserta Kasat Reskrim, Kasat Narkoba, Kasat Intelkam dan seluruh jajaran atas upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, termasuk keberhasilan mengamankan dua orang warga yang sempat viral karena diduga melakukan tindak kekerasan terhadap pasangan suami istri di kawasan Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang," ujar Rianto, Rabu (10/6/2026).

Pria yang akrab disapa Anto Genk itu menilai, kondisi keamanan di wilayah hukum Polrestabes Medan secara umum saat ini tetap terjaga dengan baik berkat kerja keras aparat kepolisian dalam melakukan pencegahan dan penindakan terhadap berbagai aksi kriminalitas.
"Begitu juga secara umum di wilayah hukum Polrestabes Medan. Kami melihat jajaran Polrestabes Medan terus bekerja maksimal dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sehingga situasi kamtibmas tetap aman dan kondusif," katanya.

Menurut Anto Genk, JMSI Sumut mendukung langkah tegas yang dilakukan Polrestabes Medan dalam memberantas berbagai aktivitas kriminal yang dapat mengganggu kenyamanan dan ketenteraman masyarakat.

Ia juga mengajak seluruh masyarakat untuk ikut berperan aktif menjaga keamanan lingkungan dengan mendukung program-program kepolisian, termasuk memberikan informasi apabila mengetahui adanya tindak pidana atau pelanggaran hukum.

"JMSI Sumatera Utara mengajak masyarakat Kota Medan dan sekitarnya untuk bersama-sama mendukung program nyata Kapolrestabes Medan dalam menindak pelaku kejahatan yang meresahkan masyarakat. Masyarakat juga harus turut andil dalam memerangi narkoba serta tetap waspada terhadap berbagai modus kejahatan yang terjadi di lingkungan sekitar," ungkapnya.

Anto Genk menegaskan, sinergi antara masyarakat dan kepolisian menjadi kunci utama dalam menciptakan suasana yang aman, nyaman dan kondusif bagi seluruh warga.

"Jangan takut memberikan informasi kepada aparat penegak hukum apabila melihat atau mengetahui adanya pelanggaran hukum yang dilakukan oknum pelaku kejahatan. Dengan kebersamaan, keamanan dan ketertiban dapat terus terjaga," pungkasnya.
(W02)

]]> https://www.halomedan.com/kota/65979/jmsi-sumut-dukung-langkah-tegas-polrestabes-medan-berantas-kejahatan/ Diskominfo Sumut Ungkap Anggaran Seleksi KI Sumut 2026-2030, Nilainya Rp409,7 Juta Wed, 10 Jun 2026 15:22:00 +0700+0700 MEDAN -Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Sumatera Utara akhirnya membuka rincian anggaran serta aturan pelaksanaan Seleksi Calon Anggota Komisi Informasi (KI) Provinsi Sumatera Utara Periode 2026-2030.
Informasi tersebut disampaikan sebagai jawaban atas permohonan informasi publik yang diajukan Redaksi Sumut24.co. Dalam surat resmi bernomor 400.14.5.6/001/DKI/VI/2026 tertanggal 10 Juni 2026, Kepala Dinas Kominfo Sumut yang juga Ketua Panitia Seleksi, Dr. Erwin H. Harahap, S.STP., M.M., menjelaskan sejumlah hal penting terkait proses penjaringan calon komisioner KI Sumut.

Anggaran Seleksi Rp409,7 Juta

Berdasarkan Dokumen APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2026, panitia seleksi mengalokasikan anggaran sebesar Rp409.700.000 untuk pelaksanaan seluruh tahapan seleksi Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara periode 2026-2030.

Dana tersebut digunakan untuk berbagai kebutuhan teknis dan operasional seleksi, mulai dari pengadaan alat tulis kantor dan pencetakan dokumen, konsumsi rapat, pelaksanaan psikotes, hingga biaya uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) oleh Komisi A DPRD Sumatera Utara.
Selain itu, anggaran juga digunakan untuk honorarium tim seleksi, publikasi melalui iklan layanan masyarakat di media cetak, serta kebutuhan pendukung lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Nilai Peserta Gugur Tidak Dipublikasikan
Menanggapi permintaan publikasi nilai seluruh peserta seleksi, panitia menjelaskan bahwa proses seleksi telah dilaksanakan secara terbuka, objektif, dan akuntabel sesuai Peraturan Komisi Informasi Nomor 4 Tahun 2016.

Namun, nilai maupun informasi rinci peserta yang tidak lulus pada setiap tahapan tidak diumumkan kepada publik. Menurut panitia, kebijakan tersebut dilakukan untuk melindungi hak privasi peserta sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf g dan Pasal 18 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Meskipun demikian, peserta yang dinyatakan tidak lulus tetap dapat meminta penjelasan langsung kepada panitia seleksi melalui mekanisme yang telah ditentukan.
Komisioner Aktif Boleh Mendaftar
Panitia seleksi juga menegaskan bahwa anggota atau komisioner lembaga tertentu yang masih aktif menjabat tetap diperbolehkan mengikuti seleksi sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

"Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk mendaftarkan diri sebagai calon anggota Komisi Informasi," demikian penjelasan panitia dalam surat tersebut.

Meski demikian, apabila peserta yang masih aktif menjabat pada lembaga tertentu dinyatakan terpilih sebagai Anggota Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara, yang bersangkutan wajib mengundurkan diri dari jabatan sebelumnya guna menghindari rangkap jabatan maupun potensi konflik kepentingan.

Dengan dibukanya informasi terkait anggaran dan mekanisme seleksi ini, Diskominfo Sumut berharap pelaksanaan seleksi Calon Anggota KI Sumut Periode 2026-2030 dapat berlangsung secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip keterbukaan informasi publik.
(rel)
]]> https://www.halomedan.com/Berita/65978/diskominfo-sumut-ungkap-anggaran-seleksi-ki-sumut-20262030-nilainya-rp4097-juta/ Gubernur Bobby Nasution Ajak Provider Telekomunikasi Perluas Akses Internet hingga Daerah Terpencil Sumut Wed, 10 Jun 2026 11:36:00 +0700+0700 halomedan.com - Medan

Gubernur Sumatra Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mengajak seluruh provider telekomunikasi berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut untuk mengatasi wilayah blank spot dan mewujudkan pemerataan akses komunikasi, khususnya internet, di daerah-daerah terpencil.

Hal tersebut disampaikan Bobby saat menerima audiensi Indosat Ooredoo Hutchison (Indosat atau IOH) di Aula Tengku Nurdin, Rumah Dinas Gubernur Sumut, Jalan Sudirman Nomor 41, Medan pada Kamis, 4 Juni 2026.

Menurut Bobby, perluasan akses telekomunikasi menjadi salah satu kebutuhan penting dalam mendukung pembangunan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, terutama di wilayah yang masih memiliki keterbatasan jaringan.

"Oleh karena itu, kami mengajak provider telekomunikasi untuk berkolaborasi mengatasi daerah blank spot, dimulai dari wilayah Kepulauan Nias," kata Bobby.

Selain perluasan jaringan, Bobby juga mengajak provider untuk bersinergi dalam menjalankan berbagai program pembangunan daerah, salah satunya penguatan literasi digital bagi masyarakat. Menurutnya, literasi digital perlu ditanamkan sejak dini melalui lingkungan pendidikan.

"Soal literasi digital, kita juga bisa berkolaborasi mulai dari tingkat sekolah, baik SD, SMP, maupun SMA," ujarnya.

Bobby menilai penguatan literasi digital menjadi semakin penting di tengah perkembangan teknologi yang sangat cepat. Karena itu, generasi muda perlu dibekali kemampuan memanfaatkan teknologi secara bijak, produktif, dan bertanggung jawab.

Pada kesempatan tersebut, Bobby juga mengajak provider telekomunikasi untuk mendukung berbagai kegiatan berskala nasional maupun internasional yang akan digelar di Sumut. Salah satu agenda terdekat adalah penyelenggaraan Ultra-Trail du Mont-Blanc (UTMB) 2026 yang akan berlangsung di Sumut.

Sementara itu, *EVP-Head of Circle Sumatra Indosat Ooredoo Hutchison, Agus Sulistio*, menyampaikan bahwa visi dan misi perusahaan sejalan dengan program pembangunan yang dijalankan Pemerintah Provinsi Sumatra Utara. Indosat terus berkomitmen memperluas konektivitas dan menghadirkan layanan telekomunikasi yang dapat menjangkau lebih banyak masyarakat, termasuk mendukung upaya penguatan jaringan di wilayah yang masih membutuhkan peningkatan kualitas konektivitas.

"Program yang disampaikan Bapak Gubernur selaras dengan tujuan Indosat untuk memberdayakan masyarakat Indonesia melalui teknologi. Kami percaya bahwa konektivitas dan literasi digital dapat membuka lebih banyak peluang bagi masyarakat untuk berkembang, belajar, dan berpartisipasi dalam ekonomi digital. Kami siap mendukung berbagai upaya yang mendorong pemerataan akses digital di Sumatra Utara," ujar Agus.

Agus menjelaskan, saat ini jaringan Indosat telah menjangkau sekitar 93% populasi Sumatra Utara. Selain terus memperluas layanan telekomunikasi, Indosat juga aktif menjalankan berbagai program literasi digital dan pemberdayaan masyarakat melalui kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan di wilayah Sumatra Utara.

"Untuk membangun literasi digital, kami telah bekerja sama dengan beberapa kampus dalam program pembelajaran digital," katanya.

Kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta menjadi salah satu kunci dalam mempercepat pemerataan manfaat digital bagi masyarakat. Melalui semangat *#LebihBaikIndosat*, Indosat berkomitmen menghadirkan manfaat teknologi yang dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat, memperluas akses terhadap peluang, dan mendukung pembangunan yang lebih inklusif di berbagai daerah Indonesia.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Sumut Basarin Yunus Tanjung serta Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut Erwin Hotmansah Harahap. Rel

]]> https://www.halomedan.com/ekbis/65988/gubernur-bobby-nasution-ajak-provider-telekomunikasi-perluas-akses-internet-hingga-daerah-terpencil-sumut/ Dari OTT Imigrasi ke Konsolidasi Pelayanan Publik Wed, 10 Jun 2026 10:37:00 +0700+0700
Oleh: Abdullah Rasyid
Staf Khusus Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan

Kasus OTT di lingkungan Imigrasi harus dibaca dengan kepala dingin, tetapi juga dengan keberanian untuk bercermin. Proses hukum harus dihormati. Asas praduga tak bersalah tetap wajib dijunjung tinggi. Namun, organisasi negara tidak boleh menunggu proses hukum selesai untuk mengambil pelajaran.

Sebab yang sedang diuji bukan hanya individu, melainkan juga sistem pelayanan publik. Apakah layanan negara sudah cukup transparan? Apakah prosedur sudah cukup jelas? Apakah pengawasan sudah cukup kuat? Ataukah masih ada ruang abu-abu yang memungkinkan pelayanan berubah menjadi transaksi?

Dalam konteks itulah, arahan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, dalam forum Konsolidasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Graha Pengayoman, Senin, 8 Juni 2026, menjadi sangat penting. Forum ini bukan sekadar rapat birokrasi. Ia adalah momentum moral dan kelembagaan untuk menegaskan kembali bahwa pelayanan publik harus bersih, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas.

KPK sebelumnya menyampaikan adanya peristiwa tangkap tangan terkait dugaan tindak pidana korupsi pengurusan izin tinggal warga negara asing di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan tahun 2022–2024. KPK juga menyebut telah menetapkan delapan tersangka dalam perkara tersebut. Semua fakta hukum tentu harus diuji melalui proses peradilan. Namun, sebagai peristiwa kelembagaan, kasus ini menjadi alarm keras bahwa layanan publik strategis tidak boleh dibiarkan memiliki celah penyimpangan.

Arahan Menko Yusril menempatkan persoalan ini pada titik yang tepat: pembenahan pelayanan publik tidak cukup dengan pernyataan normatif, melainkan harus dilakukan melalui langkah nyata dan terukur. Dalam kegiatan konsolidasi tersebut, Menko menegaskan pentingnya pembenahan organisasi agar seluruh layanan berjalan berdasarkan prinsip kepastian hukum, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan.

Pesan ini sejalan dengan paparan Menko tentang komitmen moral dan profesional dalam pelayanan publik. Di dalamnya ditegaskan bahwa integritas adalah tanggung jawab bersama. Tidak ada jabatan, kewenangan, atau kedudukan yang dapat dipakai untuk menghindari pertanggungjawaban. Kepercayaan publik disebut sebagai aset organisasi yang harus dijaga melalui perilaku, keputusan, dan pelayanan yang bersih, adil, serta akuntabel.

Di titik ini, kasus OTT Imigrasi tidak boleh hanya dipahami sebagai perkara oknum. Tentu, siapa pun yang terbukti bersalah harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tetapi jauh lebih penting dari itu, negara harus memastikan bahwa sistem pelayanan tidak lagi memberi ruang bagi praktik serupa.

Korupsi pelayanan publik jarang lahir tiba-tiba. Ia biasanya tumbuh dari kebiasaan kecil yang dibiarkan. Awalnya mungkin hanya "uang terima kasih". Lalu berubah menjadi "uang percepatan". Lama-lama menjadi tarif tidak resmi. Setelah itu terbentuk jejaring: ada yang meminta, ada yang mengumpulkan, ada yang membagi, ada yang menikmati, dan ada yang menutup mata.

Kalau sudah sampai tahap itu, penyimpangan bukan lagi sekadar masalah perilaku pribadi. Ia berubah menjadi ekosistem.

Karena itu, forum konsolidasi pelayanan publik harus dipahami sebagai titik balik. Bukan untuk mencurigai semua pegawai. Justru sebaliknya, forum ini penting untuk melindungi kehormatan ribuan aparatur yang selama ini bekerja jujur, melayani masyarakat, dan menjaga martabat institusi. Menko Yusril sendiri menegaskan bahwa kesalahan sejumlah oknum tidak boleh menghapus kehormatan ribuan pegawai yang menjalankan tugas dengan benar.

Namun perlindungan terhadap pegawai baik hanya mungkin dilakukan jika sistemnya juga baik. Pegawai jujur tidak boleh dibiarkan sendirian melawan budaya kerja yang keliru. Mereka harus dilindungi, diapresiasi, dan diberi ruang untuk tumbuh. Sebaliknya, setiap indikasi penyimpangan harus ditindak secara objektif, profesional, dan sesuai aturan.

Di sinilah tiga pilar tata kelola pemerintahan yang baik menjadi penting: keadilan, transparansi, dan akuntabilitas.

Keadilan berarti semua orang dilayani dengan standar yang sama. Bukan karena kenal siapa. Bukan karena punya akses ke pejabat. Bukan karena bisa membayar lebih. Dalam layanan imigrasi, keadilan berarti visa, izin tinggal, paspor, dan dokumen keimigrasian diproses berdasarkan aturan, bukan berdasarkan kedekatan.

Transparansi berarti masyarakat tahu syaratnya apa, biayanya berapa, waktunya berapa lama, dan permohonannya sudah sampai di mana. Banyak praktik pungutan tumbuh karena informasi resmi tidak cukup terang. Ketika prosedur gelap, perantara menjadi terang. Ketika SOP membingungkan, calo tampil seperti penyelamat. Padahal di sanalah masalah dimulai.

Akuntabilitas berarti setiap keputusan bisa dilacak dan dipertanggungjawabkan. Siapa memproses, kapan diputuskan, mengapa disetujui, mengapa ditolak, dan apakah semuanya sesuai aturan. Di era digital, layanan publik tidak boleh lagi seperti lorong gelap yang hanya dipahami orang dalam.

Namun kita juga perlu jujur: digitalisasi saja tidak otomatis membuat birokrasi bersih. Aplikasi bisa modern, tetapi mental transaksional tetap bisa menyelinap. Sistem bisa daring, tetapi pungutan tetap bisa hidup jika pengawasan lemah. Tombol bisa digital, tetapi rente bisa tetap manual.

Maka agenda pembenahan harus masuk ke jantung persoalan. Pertama, titik-titik layanan publik harus dipetakan kembali. Mana yang rawan tatap muka berlebihan, mana yang rawan perantara, mana yang rawan diskresi, dan mana yang rawan keterlambatan yang disengaja.

Kedua, standar pelayanan harus diperjelas. Biaya, waktu, prosedur, dasar hukum, dan status layanan harus mudah diakses masyarakat. Pelayanan yang terang akan mempersempit ruang transaksi gelap.

Ketiga, mekanisme pengaduan masyarakat harus benar-benar hidup. Kanal pengaduan tidak boleh hanya menjadi pajangan administratif. Ia harus responsif, aman, terlacak, dan mampu menjadi alat pengawasan.

Keempat, praktik pungutan dan perantara harus dibereskan. Tidak semua jasa pengurusan salah. Tetapi ketika perantara berubah menjadi jalur utama untuk mengakses layanan negara, maka negara sedang kalah oleh pasar gelap birokrasi.

Kelima, sistem harus diperkuat agar penyimpangan sulit dilakukan, mudah terdeteksi, dan pasti ditindak. Inilah makna terdalam dari reformasi pelayanan publik.

Pada akhirnya, pesan paling kuat dari arahan Menko adalah bahwa jabatan tidak boleh menjadi perisai. Dalam negara hukum, kekuasaan tunduk kepada hukum. Kalimat ini penting bukan hanya sebagai pesan etik, tetapi juga sebagai prinsip pemerintahan modern. Tidak boleh ada ruang kekebalan dalam pelayanan publik.

Paparan Menko menutup dengan kalimat yang sangat tajam: "Dalam sistem yang kuat, orang jahat akan terpaksa menjadi orang baik. Sebaliknya, dalam sistem yang buruk, orang baik akan terpaksa menjadi jahat."

Inilah pelajaran terbesar dari kasus OTT Imigrasi dan forum konsolidasi pelayanan publik. Kita tidak boleh hanya berharap semua aparatur menjadi malaikat. Negara modern tidak dibangun di atas harapan semata. Negara modern dibangun dengan sistem yang jelas, pengawasan yang kuat, sanksi yang pasti, dan budaya kerja yang sehat.

Imigrasi bukan kantor biasa. Ia adalah pintu negara. Dari sana orang masuk, tinggal, bekerja, berinvestasi, dan beraktivitas di wilayah Indonesia. Jika pintu negara bisa diperdagangkan, maka yang terganggu bukan hanya administrasi, tetapi juga martabat dan kedaulatan negara.

Karena itu, konsolidasi pelayanan publik harus menjadi awal dari kerja besar: membersihkan layanan, memperkuat sistem, melindungi pegawai jujur, menutup ruang perantara, dan memulihkan kepercayaan masyarakat.

Publik tidak menuntut birokrasi sempurna. Publik hanya ingin dilayani dengan jujur. Diproses tanpa dipermainkan. Dihormati tanpa harus membayar lebih. Diberi kepastian tanpa harus mencari orang dalam.

Dari OTT Imigrasi dan arahan Menko Yusril, kita belajar satu hal penting: integritas tidak boleh berhenti sebagai slogan di dinding kantor. Integritas harus menjadi cara kerja, cara melayani, dan cara negara menjaga martabatnya sendiri.]]> https://www.halomedan.com/Berita/65977/dari-ott-imigrasi-ke-konsolidasi-pelayanan-publik/ Nokia dan IPH Umumkan Modernisasi Jaringan Seluler Indosat di Seluruh Indonesia Wed, 10 Jun 2026 09:25:00 +0700+0700 halomedan.com - Finlandia

*Nokia* dan *Indosat Ooredoo Hutchison (Indosat atau IOH)* mengumumkan kerja sama untuk memodernisasi jaringan seluler Indosat di seluruh Indonesia melalui penerapan 5G Radio Access Network (RAN) yang canggih. Sebagai mitra teknologi utama, Nokia akan mendukung penerapan 5G di pita frekuensi rendah dan pita frekuensi menengah. Langkah ini bertujuan membangun jaringan berkinerja tinggi yang terintegrasi dengan AI sekaligus menghadirkan pengalaman digital yang lebih lancar, andal, dan responsif bagi pelanggan.

Lebih dari sekadar pengembangan jaringan, kolaborasi ini mencerminkan ambisi kedua belah pihak untuk menghadirkan pengalaman digital yang paling relevan bagi pelanggan. Pengalaman tersebut mencakup hiburan digital dan game yang imersif serta konektivitas yang lebih andal untuk bekerja, belajar, berkomunikasi, dan beraktivitas di dunia digital setiap hari. Fondasi jaringan yang lebih kuat dan fleksibel akan memungkinkan Indosat melayani pelanggan dengan lebih baik serta menghadirkan pengalaman yang lebih bermakna seiring berkembangnya kebutuhan digital.

Kerja sama ini diharapkan bisa meningkatkan kapasitas jaringan, kinerja, dan cakupan layanan di seluruh Indonesia. Langkah ini juga mendukung ambisi jangka panjang Indosat untuk memperluas akses digital secara lebih inklusif di seluruh negeri. Jaringan yang telah ditingkatkan ini akan mendukung berbagai penerapan lanjutan bagi pelanggan ritel maupun korporasi di sejumlah sektor utama, termasuk layanan publik, industri, dan layanan digital.

Selain memperkuat kualitas konektivitas di Indonesia, inisiatif ini juga ikut membangun infrastruktur digital di Tanah Air untuk fase pertumbuhan berikutnya. Kesepakatan ini mencerminkan misi bersama untuk menjadikan konektivitas sebagai fondasi kecerdasan. Dalam kerangka tersebut, AI-RAN menyediakan arsitektur bersama untuk menggabungkan konektivitas dan kecerdasan. Rencana pengembangan Nokia dibangun di atas fondasi tersebut bersama NVIDIA. Dengan Nokia dan NVIDIA yang telah berkolaborasi dengan Indosat dalam pengembangan AI-RAN, ketiga perusahaan tersebut kini bersiap untuk mencapai milestone berikutnya. Tahap ini akan melanjutkan pencapaian panggilan AI-RAN pertama yang telah diselesaikan pada Mobile World Congress 2026 menuju uji coba lapangan di Indonesia pada akhir 2026. Kolaborasi ini juga akan mendukung pengembangan algoritma AI baru oleh Nokia yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi spektrum pada platform AI-RAN NVIDIA, dan kapabilitas tersebut diharapkan menjadi bagian dari uji coba lapangan mendatang.

Dengan menggabungkan AI factories terpusat dan infrastruktur AI-RAN yang terdistribusi, Indosat terus memperkuat AI Grid guna menciptakan ekosistem kecerdasan terpadu yang menghadirkan AI dan konektivitas bagi jutaan masyarakat Indonesia sekaligus mendorong pertumbuhan perekonomian negara. Model ini berlandaskan inovasi AI lokal dan telah mempercepat penerapan nyata di sektor layanan publik, kesehatan, pendidikan, dan pertanian. Upaya ini didukung oleh AI-RAN Innovation Center di Surabaya dan ekosistem NVIDIA AI Technology Center.

*Vikram Sinha, President Director dan CEO Indosat Ooredoo Hutchison*, mengatakan, "Di Indosat, kami terus berkembang untuk melayani pelanggan #LebihBaik dengan memahami kebutuhan mereka secara lebih mendalam dan menghadirkan pengalaman yang benar-benar berarti bagi mereka. Bersama Nokia dan NVIDIA, kami membangun fondasi jaringan terintegrasi AI yang akan meningkatkan kualitas konektivitas serta menghadirkan pengalaman digital yang lebih lancar bagi setiap pelanggan. Kolaborasi ini memperkuat kesiapan kami melahirkan inovasi digital berikutnya, sekaligus menegaskan komitmen kami untuk memberdayakan Indonesia melalui transformasi digital yang inklusif dan berkelanjutan."

*Justin Hotard, President dan CEO Nokia*, mengatakan, "Babak berikutnya dari evolusi jaringan akan ditentukan oleh kemampuan operator dalam memadukan konektivitas, kecerdasan, dan skala operasi. Bersama Indosat dan NVIDIA, Nokia ikut membangun evolusi jaringan berikutnya, yaitu jaringan yang mampu memperluas cakupan 5G, mendukung lebih banyak layanan berbasis AI, dan menciptakan nilai jangka panjang. Kemitraan ini mencerminkan pergeseran yang lebih luas di industri telekomunikasi yang sejalan dengan langkah para operator dalam berinvestasi terhadap jaringan yang mampu memberikan performa tinggi dalam skala besar sekaligus mendukung efisiensi yang lebih baik, model bisnis baru, dan pertumbuhan digital."

*Ronnie Vasishta, SVP Telecoms, NVIDIA,* mengatakan, "Indosat dan Nokia menunjukkan bagaimana jaringan 5G dapat berkembang menjadi platform kecerdasan. Dengan mengembangkan AI-RAN secara bersama dan melangkah menuju uji coba lapangan di Indonesia, kami membantu membangun arsitektur di mana AI dan konektivitas dapat berjalan berdampingan untuk meningkatkan efisiensi, menghadirkan aplikasi baru, serta mendukung transformasi digital dalam skala besar."

Sebagai bagian dari kesepakatan ini, Nokia akan menerapkan perangkat radio generasi terbaru Habrok dan Pandion, baseband Levante, Centralized RAN, serta platform manajemen dan otomasi jaringan canggih. Solusi ini akan mendukung operasional yang lebih cerdas, efisiensi energi yang lebih baik, dan inovasi layanan yang lebih cepat. 5G pita frekuensi rendah akan diterapkan di seluruh jaringan, sementara 5G pita frekuensi menengah akan menjangkau sekitar 80% jaringan dalam 3,5 tahun ke depan. Dengan dukungan otomatisasi berbasis AI dan teknologi hemat energi, inisiatif ini akan meningkatkan efisiensi operasional sekaligus memperkuat pendekatan transformasi digital yang lebih berkelanjutan dan bertanggung jawab. Kemajuan ini diharapkan dapat memberikan dampak nyata bagi pelaku bisnis maupun jutaan masyarakat Indonesia yang mengandalkan konektivitas setiap hari.

Nokia, Indosat, dan NVIDIA menunjukkan bagaimana 5G dan AI dapat dihadirkan secara bersamaan untuk mendukung inklusi digital di seluruh wilayah Indonesia. Proyek pengembangan 5G ini menjadi fondasi konektivitas bagi AI Grid. Sementara itu, rencana pengembangan AI-RAN membuka jalan untuk menghadirkan kemampuan AI yang lebih terintegrasi ke jaringan guna menciptakan nilai baru di berbagai sektor, mulai dari korporasi hingga layanan publik, serta memberdayakan masyarakat Indonesia. Rel

]]> https://www.halomedan.com/ekbis/65976/nokia-dan-iph-umumkan-modernisasi-jaringan-seluler-indosat-di-seluruh-indonesia/ BARAPAKSI Desak Usut Tuntas Kasus Eks Rumah Singgah Covid-19, Otty Batubara: Jangan Ada yang Kebal Hukum Tue, 09 Jun 2026 14:46:00 +0700+0700 MEDAN – Direktur Barisan Rakyat Pemerhati Korupsi (BARAPAKSI), Otty S. Batubara, mengapresiasi langkah aparat penegak hukum yang terus mengembangkan penyelidikan dugaan korupsi pengadaan tanah dan bangunan Eks Rumah Singgah Covid-19 di Kota Pematangsiantar.
Menurut Otty, pemanggilan sejumlah pejabat pemerintah daerah, anggota DPRD, pihak appraisal, notaris, hingga instansi terkait menunjukkan adanya keseriusan untuk mengungkap secara menyeluruh proses pengadaan aset yang selama ini menjadi sorotan publik.
"Kami menilai pemanggilan para saksi dari unsur eksekutif, legislatif, maupun pihak swasta merupakan langkah penting untuk membuka secara terang seluruh rangkaian proses pengadaan Eks Rumah Singgah Covid-19. Jangan ada pihak yang kebal hukum apabila nantinya ditemukan adanya pelanggaran atau penyalahgunaan kewenangan," tegas Otty S. Batubara, Senin (9/6/2026).
Ia mengatakan kasus tersebut harus diusut hingga tuntas mengingat pengadaan aset dilakukan menggunakan uang negara yang bersumber dari masyarakat. Karena itu, seluruh tahapan mulai dari penentuan kebutuhan, penilaian harga aset, proses penganggaran, hingga pencairan dana harus diperiksa secara mendalam.
"Penegak hukum harus berani menelusuri siapa saja yang berperan dalam proses pengambilan keputusan. Jangan hanya berhenti pada pelaksana teknis, tetapi juga pihak-pihak yang memiliki kewenangan strategis apabila ditemukan indikasi keterlibatan dalam dugaan penyimpangan tersebut," ujarnya.
Otty juga meminta seluruh pihak yang dipanggil sebagai saksi untuk bersikap kooperatif dan memberikan keterangan yang jujur agar proses penegakan hukum berjalan efektif.
"Kami mengajak seluruh pihak untuk menghormati proses hukum yang sedang berlangsung. Saksi-saksi yang dipanggil harus memberikan informasi yang sebenar-benarnya sehingga fakta-fakta yang selama ini menjadi pertanyaan publik dapat terungkap," katanya.
Lebih lanjut, BARAPAKSI berharap penyelidikan tidak hanya berfokus pada aspek administratif, tetapi juga mengkaji kemungkinan adanya kerugian keuangan negara serta dugaan praktik penyalahgunaan jabatan dalam transaksi tersebut.
"Apabila nantinya ditemukan bukti yang cukup, kami mendesak agar kasus ini segera ditingkatkan ke tahap penyidikan dan para pihak yang bertanggung jawab diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Transparansi dan akuntabilitas harus ditegakkan demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan penegakan hukum," pungkas Otty S. Batubara.red]]> https://www.halomedan.com/Berita/65974/barapaksi-desak-usut-tuntas-kasus-eks-rumah-singgah-covid19-otty-batubara-jangan-ada-yang-kebal-hukum/ Indahnya Cahaya Cinta Ilahi, Silaturahmi Tanpa Batas Perkuat Ukhuwah dan Kebersamaan Tue, 09 Jun 2026 14:03:00 +0700+0700 Turut hadir dalam kegiatan tersebut Buya Amiruddin MS, Zulfikar Hajar, Amhar Nasution, Abdullatif Khan, Ubai Nasrul, Saiful Sambas, Hendra, serta CEO Rianto SH MH. Kehadiran para tokoh tersebut semakin menambah kekhidmatan acara yang mengedepankan nilai-nilai persaudaraan, kebersamaan, dan kecintaan kepada Allah SWT.

Dalam sambutannya, Ustaz Buya Amiruddin MS mengungkapkan rasa syukur atas kesempatan yang diberikan Allah SWT sehingga seluruh peserta dapat berkumpul dalam suasana penuh keberkahan. Menurutnya, silaturahmi merupakan salah satu amalan yang memiliki nilai besar dalam ajaran Islam karena mampu mempererat hubungan antarsesama sekaligus membuka pintu rezeki dan keberkahan.

"Alhamdulillah, kita patut bersyukur karena masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul dalam majelis yang penuh kebaikan ini. Silaturahmi adalah jalan untuk memperkuat persaudaraan, menumbuhkan rasa saling menghormati, dan mempererat hubungan hati sesama umat," ujar Buya Amiruddin MS.

Ia juga mengajak seluruh peserta untuk terus menjaga hubungan baik di tengah kehidupan masyarakat yang semakin dinamis. Menurutnya, persatuan dan kebersamaan harus terus dirawat agar menjadi kekuatan dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan buka puasa bersama yang berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Momen tersebut menjadi sarana mempererat hubungan antarulama, tokoh masyarakat, insan media, dan berbagai elemen yang hadir. Kebersamaan yang terjalin mencerminkan semangat persaudaraan yang menjadi bagian penting dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam tausiyahnya yang mengangkat tema "Indahnya Cahaya Cinta Ilahi", oleh Buya Amiruddin diajak untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah SWT serta menjadikan cinta kepada Sang Pencipta sebagai landasan dalam menjalani kehidupan. Cinta Ilahi, menurut para ustaz, akan melahirkan ketenangan hati, memperkuat keimanan, dan mendorong seseorang untuk terus berbuat kebaikan kepada sesama, ucapnya.

Sementara itu, doa bersama dipimpin oleh Ustaz Anhar Nasution. Dalam doanya, ia memohon agar Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, keberkahan, keselamatan, dan kemudahan bagi seluruh peserta serta masyarakat Sumatera Utara pada umumnya. Ia juga berharap agar persaudaraan yang telah terjalin dapat terus dipelihara dan semakin kuat dari waktu ke waktu.

Ketua Hanura Sumatera Utara, El Adrianshah, dalam kesempatan tersebut menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan silaturahmi yang sarat nilai keagamaan dan sosial tersebut. Menurutnya, kegiatan seperti ini memiliki peran penting dalam memperkuat hubungan antarsesama sekaligus membangun semangat persatuan di tengah masyarakat.

"Silaturahmi seperti ini harus terus dijaga dan dilestarikan. Selain memperkuat ukhuwah, kegiatan ini juga menjadi ruang untuk saling berbagi pemikiran, mempererat persaudaraan, dan membangun kebersamaan demi kebaikan bersama," kata El Adrianshah.

Senada dengan itu, CEO Sumut24 Group, Rianto SH MH, menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya kegiatan yang mempertemukan berbagai tokoh agama, masyarakat, dan insan media dalam satu suasana penuh kekeluargaan. Menurutnya, silaturahmi yang terjalin dengan baik akan menjadi kekuatan besar dalam membangun persatuan dan mempererat persaudaraan.

"Silaturahmi adalah jembatan yang menyatukan hati. Dengan kebersamaan seperti ini, hubungan persaudaraan akan semakin erat, komunikasi semakin baik, dan semangat untuk saling mendukung dalam kebaikan akan terus tumbuh," ujar Rianto SH MH.

Di akhir kegiatan, Hendra Owner RM Uni Uni para peserta menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh ustaz yang telah memberikan tausiyah, nasihat, dan doa yang menyejukkan hati. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada El Adrianshah dan Rianto SH MH atas kehadiran serta dukungannya sehingga kegiatan dapat berlangsung dengan baik dan penuh makna.

"Terima kasih kepada para ustaz yang telah memberikan ilmu dan doa terbaik bagi kita semua. Terima kasih juga kepada Bapak El Adrianshah dan Bapak Rianto SH MH yang terus mendukung kegiatan silaturahmi dan kebersamaan seperti ini. Semoga hubungan baik yang telah terjalin dapat terus berlanjut di masa mendatang," ungkap Hendra.

Acara ditutup dengan ramah tamah dan foto bersama sebagai simbol eratnya persaudaraan yang terjalin dalam kegiatan tersebut. Semangat "Indahnya Cahaya Cinta Ilahi" diharapkan tidak hanya menjadi tema kegiatan, tetapi juga menjadi inspirasi bagi seluruh peserta untuk terus menebarkan nilai kasih sayang, persatuan, dan kebaikan dalam kehidupan bermasyarakat.red

]]> https://www.halomedan.com/news/65973/indahnya-cahaya-cinta-ilahi-silaturahmi-tanpa-batas-perkuat-ukhuwah-dan-kebersamaan/