https://www.halomedan.com/ Halo Medan | Berani Tampil Beda Fri, 24 Apr 2026 12:34:17 +0700+0700 id-ID KORSA : Hasyim SE, Dinilai Figur Paling Siap Pimpin Kota Medan Kedepan Fri, 24 Apr 2026 12:21:00 +0700+0700

Jakarta - Dewan Pimpinan Pusat Korps Rakyat Bersatu (DPP KORSA) menyampaikan pandangan tegas terkait sosok kepemimpinan yang dinilai layak membawa Kota Medan ke arah yang lebih maju dan berdaya saing. Dalam pernyataannya, KORSA menempatkan Hasyim, SE sebagai figur yang memiliki kesiapan paling utuh dari berbagai aspek.



Ketua DPP KORSA, A. Ardiansyah Harahap, menegaskan bahwa penilaian tersebut bukan tanpa dasar. Hasyim dinilai memiliki rekam jejak panjang yang mencerminkan konsistensi dalam dunia politik dan pengabdian kepada masyarakat, yang tidak dimiliki oleh banyak figur lainnya.



Selama memimpin organisasi politik di tingkat kota, Hasyim berhasil menunjukkan kapasitas kepemimpinan yang stabil dan terarah. Ia tidak hanya mampu menjaga soliditas internal, tetapi juga memperluas pengaruh organisasi hingga menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.



KORSA melihat bahwa keberhasilan tersebut merupakan indikator kuat dari kemampuan manajerial dan kepemimpinan strategis yang dimiliki Hasyim. Dalam berbagai momentum penting, ia mampu mengambil keputusan yang tepat dan berdampak luas.



Selain itu, kiprahnya sebagai anggota DPRD Sumatera Utara memperkuat citranya sebagai pemimpin yang bekerja nyata. Hasyim dikenal aktif, responsif, dan konsisten dalam memperjuangkan aspirasi rakyat di tingkat legislatif.



Menurut KORSA, kepemimpinan yang dibutuhkan Kota Medan ke depan adalah sosok yang tidak hanya memahami persoalan, tetapi juga mampu memberikan solusi konkret.



Hal tersebut dinilai melekat kuat dalam karakter Hasyim.

Tidak hanya soal pengalaman, Hasyim juga dinilai memiliki visi besar dalam membangun kota yang inklusif dan berkeadilan. Ia mampu membaca dinamika sosial serta merumuskan arah kebijakan yang berpihak kepada masyarakat luas.



KORSA juga menilai bahwa pendekatan kepemimpinan Hasyim yang mengedepankan dialog dan kebersamaan menjadi kekuatan tersendiri. Ia mampu merangkul berbagai elemen tanpa menciptakan sekat atau perbedaan yang tajam.



Dukungan terhadap Hasyim, menurut KORSA, terus menguat karena masyarakat melihat langsung hasil kerja dan komitmennya. Kepercayaan publik tersebut menjadi modal penting dalam membangun kepemimpinan yang efektif dan berkelanjutan.



Sebagai penutup, DPP KORSA menegaskan komitmennya untuk berdiri bersama dalam mendukung langkah Hasyim, SE. Mereka meyakini bahwa dengan pengalaman, integritas, dan visi yang dimiliki, Hasyim adalah figur yang tepat untuk membawa Kota Medan menuju masa depan yang lebih maju, bermartabat, dan sejahtera.red]]> https://www.halomedan.com/news/65505/korsa-hasyim-se-dinilai-figur-paling-siap-pimpin-kota-medan-kedepan/ KORSA: Jangan Hakimi Akbar Himawan Bukhari dengan Opini, Hormati Proses Hukum yang Berlaku* Fri, 24 Apr 2026 10:04:00 +0700+0700
Medan - Dewan Pimpinan Pusat Korps Rakyat Bersatu (DPP KORSA) menegaskan sikap tegas agar masyarakat tidak menghakimi Akbar Himawan Buchari hanya berdasarkan opini yang berkembang. Ketua DPP KORSA, A. Ardiansyah Harahap, menekankan bahwa dalam negara hukum, setiap persoalan harus disikapi dengan kepala dingin dan berlandaskan pada fakta, bukan persepsi yang belum teruji.

KORSA memandang bahwa dinamika yang terjadi saat ini merupakan bagian dari proses hukum yang harus dihormati bersama. Penyebutan nama dalam sebuah persidangan tidak serta-merta menjadikan seseorang bersalah, melainkan harus melalui pembuktian yang sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

A. Ardiansyah Harahap menyampaikan bahwa Akbar Himawan Buchari adalah sosok yang selama ini dikenal memiliki dedikasi tinggi dalam dunia usaha dan kepemudaan. Kiprahnya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan memberdayakan generasi muda menjadi bukti nyata kontribusinya bagi bangsa.

Menurut KORSA, sangat penting untuk melihat rekam jejak seseorang secara utuh sebelum membentuk penilaian. Menilai hanya dari satu potongan informasi tanpa verifikasi yang menyeluruh berpotensi mencederai keadilan dan merusak nama baik seseorang.

KORSA juga mengingatkan bahwa asas praduga tak bersalah adalah prinsip fundamental dalam sistem hukum Indonesia. Prinsip ini mengajarkan bahwa setiap orang harus dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Dalam situasi seperti ini, KORSA mengajak seluruh elemen masyarakat untuk lebih bijak dalam menyaring informasi. Tidak semua yang beredar di ruang publik dapat dijadikan rujukan kebenaran tanpa melalui proses klarifikasi yang sah.

A. Ardiansyah Harahap menambahkan bahwa ujian seperti ini adalah bagian dari dinamika kehidupan yang harus dihadapi dengan keteguhan. KORSA percaya bahwa Akbar Himawan Buchari memiliki kekuatan moral dan integritas untuk menghadapi setiap proses dengan penuh tanggung jawab.

KORSA juga menekankan pentingnya menjaga suasana yang kondusif di tengah masyarakat. Mengedepankan ketenangan dan saling menghormati adalah langkah penting agar tidak terjadi polarisasi akibat informasi yang belum pasti.

Sebagai organisasi yang menjunjung tinggi nilai keadilan, KORSA berkomitmen untuk terus mengawal agar setiap proses berjalan secara transparan dan objektif. Tidak boleh ada tekanan, opini liar, maupun penghakiman sepihak yang dapat memengaruhi jalannya hukum.

Di akhir pernyataannya, KORSA menyampaikan harapan agar semua pihak tetap berpegang pada nilai keadilan dan kemanusiaan. Biarkan proses hukum berjalan sebagaimana mestinya, dan berikan ruang bagi kebenaran untuk terungkap. KORSA berdiri menjaga marwah, menghormati hukum, serta mendukung setiap individu yang berjuang mempertahankan nama baiknya dengan penuh martabat.]]> https://www.halomedan.com/news/65504/korsa-jangan-hakimi-akbar-himawan-bukhari-dengan-opini-hormati-proses-hukum-yang-berlaku/ Menjemput Pikiran, Menenun Kedaulatan: Strategi "Brain Gain" dalam Asta Cita Fri, 24 Apr 2026 07:47:00 +0700+0700 Menjemput Pikiran, Menenun Kedaulatan: Strategi "Brain Gain" dalam Asta Cita

Oleh: Abdullah Rasyid
Mahasiswa Doktoral Ilmu Pemerintahan IPDN
Staf Khusus Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan

Di abad ke-21, peta kekuatan sebuah bangsa tidak lagi hanya digambar di atas hamparan sumber daya alam, melainkan di atas sirkuit-sirkuit kecerdasan manusianya. Jika dulu kedaulatan diukur dari seberapa rapat kita menutup pintu perbatasan, kini kedaulatan justru diuji dari seberapa cerdas kita memilah siapa yang masuk melalui pintu tersebut.
Dalam visi besar Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, Indonesia berambisi melakukan lompatan kuantum melalui hilirisasi industri dan transformasi ekonomi digital. Namun, ada satu pertanyaan krusial yang sering luput: siapa yang akan menjalankan mesin-mesin canggih itu?
Di sinilah fungsi imigrasi harus bertransformasi—dari sekadar penjaga gerbang administratif menjadi pemburu talenta dunia (global talent hunter).

Jebakan "Brain Drain"

Selama dekade terakhir, Indonesia terjebak dalam fenomena brain drain yang mencemaskan. Putra-putri terbaik kita seringkali memilih menetap di Singapura, Silicon Valley, atau Jerman karena ekosistem dalam negeri yang dianggap kurang ramah terhadap inovasi. Di sisi lain, birokrasi keimigrasian kita terkadang masih melihat tenaga ahli asing dengan kacamata kecurigaan yang sama dengan penyusup gelap.
Gary Becker, peraih Nobel ekonomi, dalam Human Capital Theory mengingatkan bahwa pengetahuan adalah aset produktif. Mengabaikan mobilitas talenta berarti membiarkan aset bangsa menguap. Kita tidak bisa terus-menerus mengandalkan otot jika ingin menjadi pemain utama dunia; kita butuh asupan pikiran (otak).

Aksi Nyata Kemenimipas: Bukan Sekadar Narasi

Transformasi yang kini tengah digulirkan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) adalah upaya nyata mengubah paradigma imigrasi menjadi "magnet" keunggulan kompetitif. Ini bukan sekadar wacana akademik, melainkan diterjemahkan ke dalam tiga program aksi strategis:
*Pertama, Jalur Repatriasi Diaspora. Melalui penyederhanaan izin tinggal bagi eks-WNI dan keturunannya - seperti Global Citizenship of Indonesia ( GCI), Kemenimipas sedang menghapus sekat birokrasi yang selama ini menghalangi ilmuwan kita di luar negeri untuk pulang. Kita tidak ingin mereka merasa asing di tanah air sendiri. Program ini adalah upaya Brain Gain—mengambil kembali modal manusia yang sempat "terparkir" di negeri orang untuk membangun ekosistem riset nasional.
*Kedua, Digitalisasi lewat "Smart Border". Implementasi Autogate berbasis AI dan E-Visa bukan sekadar urusan antrean di bandara. Ini adalah validasi kedaulatan digital. Dengan data biometrik yang terintegrasi, Kemenimipas bisa secara presisi menerapkan selective policy: memberikan karpet merah bagi talenta global—seperti pakar semikonduktor atau ahli energi terbarukan—sembari secara otomatis mem-filter ancaman keamanan.
*Ketiga, Skema Golden Visa untuk Hilirisasi. Sesuai mandat Asta Cita untuk memperkuat pembangunan sains dan teknologi, Golden Visa diarahkan menjadi instrumen "State Capitalism". Izin tinggal jangka panjang tidak diberikan secara cuma-cuma, melainkan ditukar dengan komitmen investasi pada sektor strategis dan kewajiban transfer pengetahuan (knowledge transfer) kepada tenaga kerja lokal.

Nasionalisme yang Terbuka

Tentu, narasi ini seringkali berbenturan dengan sentimen xenofobia. Namun, kebijakan imigrasi pro-talenta bukanlah tentang membuka pintu selebar-lebarnya bagi buruh kasar, melainkan menyaring arus intelektual yang mampu menciptakan efek domino ekonomi.
Keberadaan tenaga ahli asing di bawah pengawasan Kemenimipas harus dipandang sebagai katalisator. Mereka datang untuk mengisi kekosongan teknis sesaat, sembari melatih SDM lokal agar dalam waktu dekat kita tidak lagi bergantung pada keahlian luar. Inilah esensi dari kemandirian yang bermartabat.

Pada akhirnya, imigrasi di era Kemenimipas adalah tentang kedaulatan yang terbuka. Jika Indonesia ingin keluar dari jebakan pendapatan menengah (middle-income trap), kita tidak bisa hanya menjadi penonton dalam sirkulasi talenta global. Kita harus menjadi pusat gravitasi. Sebab, di masa depan, negara yang paling berdaulat bukan hanya yang paling kuat militernya, tapi yang paling cerdas mengelola akumulasi otak di dalam teritorialnya.rel]]> https://www.halomedan.com/Berita/65503/menjemput-pikiran-menenun-kedaulatan-strategi-quotbrain-gainquot-dalam-asta-cita/ Iskandar Kembali Pimpin NasDem Sumut, Targetkan Penguatan Basis dan 200 Kursi Legislatif Thu, 23 Apr 2026 22:26:00 +0700+0700 Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai NasDem Sumatera Utara, Iskandar, kembali dipercaya memimpin kepengurusan wilayah setelah ditunjuk oleh Ketua Umum DPP NasDem, Surya Paloh, pada Mei 2025.

Penunjukan ini menegaskan kepercayaan DPP terhadap kepemimpinan Iskandar yang telah beberapa periode memimpin NasDem di Sumatera Utara. Dengan latar belakang Sarjana Teknik (ST), Iskandar dinilai memiliki pengalaman serta kemampuan organisasi yang kuat dalam mengonsolidasikan kekuatan partai di daerah.

Dalam struktur kepengurusan terbaru, Iskandar didampingi oleh H. Syarwani sebagai sekretaris. Sementara posisi Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) dipercayakan kepada Rico Waas yang akan memimpin strategi pemenangan partai dalam kontestasi politik mendatang.

Di bawah kepemimpinannya, DPW NasDem Sumut menargetkan capaian ambisius, termasuk target "200 Dewan" sebagai bagian dari upaya memperkuat representasi legislatif. Selain itu, fokus juga diarahkan pada penguatan infrastruktur partai hingga ke tingkat akar rumput guna memastikan soliditas organisasi.

Iskandar juga dikenal aktif dalam mengoordinasikan relawan dan advokat dalam mengawal isu-isu demokrasi, khususnya terkait integritas pemilu di Sumatera Utara. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik sekaligus memperkuat posisi NasDem sebagai partai yang menjunjung tinggi transparansi dan keadilan.

Dengan komposisi kepengurusan yang baru, DPW NasDem Sumut optimistis mampu meningkatkan kinerja politik serta memperluas pengaruhnya di tingkat daerah pada periode mendatang.rel

]]> https://www.halomedan.com/politik/65502/iskandar-kembali-pimpin-nasdem-sumut-targetkan-penguatan-basis-dan-200-kursi-legislatif/ Stafsus Menteri Koperasi Dorong Bos Teri Medan Bermitra dengan Koperasi Merah Putih dan Dapur MBG Thu, 23 Apr 2026 21:53:00 +0700+0700
MEDAN – Staf Khusus Menteri Koperasi RI, Prof. Dr. Ambar Pertiwiningrum, mendorong terjalinnya kerja sama antara produk makanan ringan Bos Teri Medan dengan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) serta dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Hal itu disampaikan Prof. Ambar saat mengunjungi rumah produksi Bos Teri Medan di kawasan Belawan II, Kecamatan Medan Belawan, baru-baru ini.

"Kita akan dorong agar Bos Teri Medan bisa bekerja sama dengan koperasi desa/kelurahan Merah Putih dan dapur MBG," kata Ambar.

Bos Teri Medan merupakan camilan berbahan dasar ikan teri asli Belawan yang diproduksi pengusaha muda asal Medan, Jansen Tanuwujaya. Dalam sebulan, rumah produksi itu mengolah sekitar satu ton ikan teri menjadi aneka makanan ringan dengan berbagai varian rasa.

Produk tersebut juga disebut telah memberdayakan masyarakat sekitar melalui penyerapan tenaga kerja di sektor produksi.

Selain itu, Bos Teri Medan telah melengkapi produknya dengan informasi nilai gizi dan sejumlah perizinan, seperti sertifikasi halal, izin PIRT, serta uji kelayakan produk. Produk ini juga dipasarkan di sejumlah swalayan dan gerai oleh-oleh, termasuk area bandara.

Jansen mengatakan Bos Teri Medan hadir sebagai jawaban atas kebutuhan masyarakat terhadap makanan praktis, sehat, dan bercita rasa khas Nusantara.

Menurut dia, usaha tersebut berangkat dari kekayaan kuliner Medan yang dikenal kaya rempah dan cita rasa autentik.

"Kami ingin memperkenalkan makanan khas Medan, khususnya ikan teri belah Medan, ke seluruh Indonesia hingga mancanegara, sambil membuka lapangan kerja dan memberdayakan masyarakat sekitar," ujar Jansen yang juga Bendahara Koperasi Keluarga Pers Indonesia.

Ia menambahkan, perusahaan menargetkan pembangunan pabrik yang lebih besar serta membuka lapangan kerja hingga 1.000 karyawan dalam lima sampai sepuluh tahun ke depan.

Dengan dukungan pemerintah dan jejaring koperasi, Bos Teri Medan diharapkan berkembang menjadi ikon oleh-oleh khas Medan yang mampu menembus pasar nasional maupun ekspor.]]> https://www.halomedan.com/Berita/65501/stafsus-menteri-koperasi-dorong-bos-teri-medan-bermitra-dengan-koperasi-merah-putih-dan-dapur-mbg/ Soft Launching Geofest 2026 (Raja Ampat-Toba Caldera-Lenggong Geopark) Thu, 23 Apr 2026 21:27:00 +0700+0700

Medan - Geo Festival (Geofest) 2026 diluncurkan untuk menandai dimulainya segala kegiatan festival yang dilaksanakan di tiga geopark, masing-masing Raja Ampat UGGp (pre-event), Toba Caldera UGGp (main event), dan Lenggong Perak UGGp (post event).



Soft launching dilaksanakan di Mini Theatre Museum Daerah Sumatera Utara, Kamis (23/4/2026), dengan menghadirkan sejumlah pakar, pejabat pemerintah, stakeholders, dan media. Juga hadir para mitra strategis untuk mengikat kesepahaman dan rencana kolaborasi kegiatan di masa mendatang melalui penandatanganan MoU.



Plt Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sumut, Yuda P. Setiawan, yang diwakili Sekretaris Disbudpar, Ibnu Akbar, memberikan kata sambutan sekaligus membuka secara resmi acara launching dengan pemukulan gong. Dalam sambutannya, Kadis menekankan pentingnya perubahan arah pengelolaan kawasan Kaldera Toba dari sekadar destinasi danau menjadi tujuan wisata berbasis geopark. "Dalam hal ini, maka isu-isu pariwisata berkelanjutan, konservasi, dan edukasi, menjadi perhatian pokok kita. Semua pihak perlu memahami bahwa pekerjaan ini memerlukan keterlibatan yang luas, terutama masyarakat kawasan. Dengan demikian, pariwisata tidak hanya lagi sekadar dipandang sebagai usaha mendatangkan kunjungan sebanyak-banyaknya, tapi juga mencakup usaha-usaha di bidang konservasi budaya, lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat," kata Yudha.



Kegiatan soft launching ini diboboti dengan sesi focus group discussion (FGD) dengan menghadirkan dua narasumber kunci, yaitu M. Armand Effendy Pohan (Perencana Ahli Utama Bapperida Provinsi Sumut), dan Budi Sinulingga (Dewan Pakar BP TC-UGGp). Keduanya memberikan pandangan tentang dua isu utama, yaitu menguatkan integrasi pengelolaan geopark melalui regulasi, serta vitalisasi kelembagaan dengan cara re-organisasi atau perubahan nomenklatur yang disesuaikan dengan misi dan tujuan geopark.



Sekitar 50-an peserta yang diundang secara terseleksi pada acara ini mengikuti isu-isu geopark terkini dengan berbagai tantangannya. Hadir juga memberikan pandangan dan tanggapan secara daring, penasihat Jaringan Geopark Indonesia (JGI), Farid Mohamad, dan pengurus Lenggong Geopark Perak, Malaysia, Encik Azzam.



Main event Geofest 2026 akan dilaksanakan di Toba Caldera pada tanggal 1-5 Juli 2026, dengan rangkaian acara meliputi aksi konservasi, geo-tour, geo-product exhibition, seminar internasional, pertunjukan budaya, dan diskusi Jaringan Geopark Indonesia.



Diperkirakan, sekitar 200 peserta yang terdiri dari para ahli geologi, manajemen dari berbagai geopark internasional, aktivis lingkungan, aktivis sosial, dan unsur pemerintahan, akan mengikuti program ini dalam rangka menemukan solusi dan cara-cara pengelolaan yang lebih terintegrasi secara internasional dalam memelihara dan memanfaatkan kekayaan geopark dunia untuk kesejahteraan manusia.

]]> https://www.halomedan.com/Berita/65500/soft-launching-geofest-2026-raja-ampattoba-calderalenggong-geopark/ Soft Launching Geofest 2026, Raja Ampat-Toba Caldera-Lenggong Geopark Thu, 23 Apr 2026 20:53:00 +0700+0700
Soft launching dilaksanakan di Mini Theatre Museum Daerah Sumatera Utara, Kamis (23/4/2026), dengan menghadirkan sejumlah pakar, pejabat pemerintah, stakeholders, dan media. Juga hadir para mitra strategis untuk mengikat kesepahaman dan rencana kolaborasi kegiatan di masa mendatang melalui penandatanganan MoU.

Plt Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sumut, Yuda P. Setiawan, yang diwakili Sekretaris Disbudpar, Ibnu Akbar, memberikan kata sambutan sekaligus membuka secara resmi acara launching dengan pemukulan gong. Dalam sambutannya, Kadis menekankan pentingnya perubahan arah pengelolaan kawasan Kaldera Toba dari sekadar destinasi danau menjadi tujuan wisata berbasis geopark. "Dalam hal ini, maka isu-isu pariwisata berkelanjutan, konservasi, dan edukasi, menjadi perhatian pokok kita. Semua pihak perlu memahami bahwa pekerjaan ini memerlukan keterlibatan yang luas, terutama masyarakat kawasan. Dengan demikian, pariwisata tidak hanya lagi sekadar dipandang sebagai usaha mendatangkan kunjungan sebanyak-banyaknya, tapi juga mencakup usaha-usaha di bidang konservasi budaya, lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat," kata Yudha.

Kegiatan soft launching ini diboboti dengan sesi focus group discussion (FGD) dengan menghadirkan dua narasumber kunci, yaitu M. Armand Effendy Pohan (Perencana Ahli Utama Bapperida Provinsi Sumut), dan Budi Sinulingga (Dewan Pakar BP TC-UGGp). Keduanya memberikan pandangan tentang dua isu utama, yaitu menguatkan integrasi pengelolaan geopark melalui regulasi, serta vitalisasi kelembagaan dengan cara re-organisasi atau perubahan nomenklatur yang disesuaikan dengan misi dan tujuan geopark.

Sekitar 50-an peserta yang diundang secara terseleksi pada acara ini mengikuti isu-isu geopark terkini dengan berbagai tantangannya. Hadir juga memberikan pandangan dan tanggapan secara daring, penasihat Jaringan Geopark Indonesia (JGI), Farid Mohamad, dan pengurus Lenggong Geopark Perak, Malaysia, Encik Azzam.

Main event Geofest 2026 akan dilaksanakan di Toba Caldera pada tanggal 1-5 Juli 2026, dengan rangkaian acara meliputi aksi konservasi, geo-tour, geo-product exhibition, seminar internasional, pertunjukan budaya, dan diskusi Jaringan Geopark Indonesia.

Diperkirakan, sekitar 200 peserta yang terdiri dari para ahli geologi, manajemen dari berbagai geopark internasional, aktivis lingkungan, aktivis sosial, dan unsur pemerintahan, akan mengikuti program ini dalam rangka menemukan solusi dan cara-cara pengelolaan yang lebih terintegrasi secara internasional dalam memelihara dan memanfaatkan kekayaan geopark dunia untuk kesejahteraan manusia.rel]]> https://www.halomedan.com/wisata/65499/soft-launching-geofest-2026-raja-ampattoba-calderalenggong-geopark/ Suap Aliran Dana Rp3,5 Miliar Terungkap di Sidang, Kornas Kamak Ragukan KPK Periksa Akbar Thu, 23 Apr 2026 19:00:00 +0700+0700

MEDAN— Kasus dugaan korupsi proyek jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) wilayah Medan kian memanas. Fakta baru yang mencuat di ruang sidang membuka potensi perluasan penyidikan oleh aparat penegak hukum.
Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Medan, Senin (20/4/2026), terdakwa Eddy Kurniawan Winarto secara mengejutkan mengungkap adanya aliran dana sebesar Rp3,5 miliar yang selama ini belum terjelaskan. Di hadapan majelis hakim yang dipimpin Khamozaro Waruwu, Eddy menyebut uang tersebut diperuntukkan bagi sosok bernama "Akbar".
Pernyataan itu tidak berhenti di situ. Kuasa hukum Eddy, Daniel Heri Pasaribu, mempertegas bahwa sosok yang dimaksud adalah Akbar Himawan Buchari, yang diketahui menjabat sebagai Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI).
Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut mengungkap bahwa dana tersebut diduga mengalir dalam dua tahap, yakni Rp2 miliar dan Rp1,5 miliar. Namun demikian, proses pembuktian masih menghadapi tantangan, salah satunya keterbatasan saksi dalam mengidentifikasi secara pasti penerima uang.
Meski masih dalam tahap pembuktian, fakta persidangan ini langsung memantik perhatian publik. Desakan agar KPK tidak berhenti pada lingkar terdakwa pun menguat.
Koordinator Nasional Koalisi Masyarakat Anti Korupsi (KAMAK), Azmi Hadly, secara tegas menyuarakan keraguannya terhadap keseriusan KPK dalam menindaklanjuti pengakuan tersebut.
"KAMAK meragukan KPK akan benar-benar mendalami pernyataan Eddy yang telah menyebut nama Akbar Buchari di persidangan," ujarnya.
Sementara itu, praktisi hukum Riki Irawan, S.H., M.H., menilai bahwa keterangan terdakwa dalam persidangan memiliki bobot penting dalam hukum acara pidana. Ia merujuk pada Pasal 184 dan Pasal 185 KUHAP yang menegaskan bahwa keterangan terdakwa merupakan salah satu alat bukti yang sah dan harus diuji.
"Ini bukan sekadar pernyataan biasa. Keterangan terdakwa disampaikan di bawah sumpah dan menjadi bagian dari alat bukti yang sah. Sangat relevan untuk ditindaklanjuti sebagai pintu masuk pendalaman," jelas Riki.
Menurutnya, penyebutan nama dalam persidangan tidak boleh berhenti sebagai catatan semata. Aparat penegak hukum memiliki dasar kuat untuk menelusuri lebih jauh melalui pengumpulan alat bukti tambahan.
"Yang menjadi pertanyaan sekarang bukan lagi cukup atau tidak cukup di awal, tetapi apakah ada kemauan untuk mengembangkan perkara ini secara serius," tegasnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi resmi dari pihak Akbar Himawan Buchari terkait penyebutan namanya dalam persidangan tersebut.
Kini, sorotan publik tertuju pada langkah KPK. Akankah lembaga antirasuah itu menjadikan fakta persidangan ini sebagai pintu masuk untuk membongkar jaringan yang lebih luas, atau justru membatasi perkara pada para terdakwa yang sudah diadili?
Publik menanti ketegasan—apakah ini awal dari pengungkapan besar, atau sekadar episode yang berlalu di ruang sidang.red

]]> https://www.halomedan.com/news/65498/suap-aliran-dana-rp35-miliar-terungkap-di-sidang-kornas-kamak-ragukan-kpk-periksa-akbar/ Gusmiyadi Hadiri Konsolidasi Tani Merdeka Sumut di Binjai Thu, 23 Apr 2026 17:53:00 +0700+0700 Gusmiyadi dijadwalkan menghadiri kegiatan Konsolidasi Pengurus Tani Merdeka Indonesia Provinsi Sumatera Utara yang akan digelar pada Jumat (24/4/2026) pukul 13.00 WIB hingga selesai, di Kakuta Cafe, Kota Binjai.

Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat struktur organisasi sekaligus menjalin silaturahmi antar pengurus Tani Merdeka Indonesia di Sumatera Utara.

Ketua Harian Tani Merdeka Indonesia Sumut, M. Misbah, mengatakan bahwa agenda utama dalam kegiatan tersebut adalah temu ramah dan konsolidasi organisasi.

"Selain itu, akan dilakukan penyerahan Surat Keputusan (SK) kepada Ketua Tani Merdeka Sumut sebagai pengganti almarhum Mhd Husni," ujarnya.
Sebelumnya, sebagai bagian dari rangkaian persiapan, pertemuan awal bersama calon pengurus telah dilaksanakan di rumah makan Wong Solo. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Gusmiyadi, Ainal Mardhiah, M. Misbah serta sejumlah calon pengurus lainnya.

Sementara itu, Ketua Umum Tani Merdeka Indonesia, Don Muzakir, memastikan akan hadir dalam kegiatan tersebut. Kepastian itu disampaikannya melalui pesan WhatsApp pada Kamis (23/4/2026).

Panitia mengimbau seluruh pengurus yang diundang untuk segera melakukan konfirmasi kehadiran dengan mengisi daftar hadir yang telah disediakan.

Adapun sejumlah nama yang masuk dalam daftar undangan di antaranya Ainal Mardhiah, Vera Cahyani, Gusmiyadi, Chairuddin Lubis, Zulham, Yunarto Supriyatna, Bambang Eka Sapta, Sabaruddin Sirait, Agung Ikhsan Wijaya, Deti Fitri, Arbanus Sinaga, Diah Widiaty Mujianto, Kris Dachi, Roy Sinambela, Wiwin Haryono, M. Misbah, Ahmad Chaidir, Doni Pasaribu, Stepen Silalahi, Fuad Putera Perdana Ginting, Ara Auza, Fuad Setiawan, Rahmad Budiman, Bachtiar Hamzah Nasution, Sabrina Haque, Asep Tatang, Vivi Suryadini, M. Yani, Irawanto, Ayu Faujiah, Reza Prasetia, Sudirman Yunus, Bobby O Zulkarnain, Nova Juli Rossanna, Hairul Akmal, Yuliana Dewi, Diding Kusnady, Desi Novita, Rismauli Nadeak, Rico Imanta Ginting, Andi Taufik Lubis, Vicky Janssen Siagian, Supriyadi, Evi Fitriani, Ronggur DS, Jaka Tribuana, Suprayetno, Seto Margono, Rizky Ananda Tampubolon, Rinal hingga Yoseph Robinson.

Melalui kegiatan ini, diharapkan soliditas pengurus semakin kuat dalam menjalankan program dan perjuangan organisasi di Sumatera Utara.red

]]> https://www.halomedan.com/politik/65497/gusmiyadi-hadiri-konsolidasi-tani-merdeka-sumut-di-binjai/ Perkuat Sinergitas, Wakil Ketua PWI Sumut dan Aliansi Mahasiswa Sambangi Imigrasi Belawan Thu, 23 Apr 2026 13:27:00 +0700+0700
Kedatangan Amrizal tidak sendiri; ia didampingi oleh sejumlah wartawan unit hukum serta perwakilan aliansi mahasiswa. Kehadiran rombongan ini disambut hangat oleh jajaran pejabat Kantor Imigrasi Belawan di ruang pertemuan utama.

Fokus pada Komunikasi Publik
Dalam pertemuan yang berlangsung santai namun khidmat tersebut, Amrizal menyampaikan bahwa peran media dan mahasiswa sangat strategis dalam mendukung keterbukaan informasi publik, khususnya terkait pelayanan keimigrasian di wilayah pelabuhan.

"Silaturahmi ini bertujuan untuk membangun sinergi yang positif. Kami berharap komunikasi antara rekan-rekan media, mahasiswa, dan pihak Imigrasi Belawan terus berjalan baik demi memberikan edukasi yang tepat kepada masyarakat," ujar Amrizal.

Apresiasi Pelayanan Keimigrasian
Selain berdiskusi mengenai isu-isu terkini di wilayah kerja Belawan, kunjungan ini juga menjadi ajang bagi para jurnalis dan mahasiswa untuk melihat langsung inovasi pelayanan yang ada di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan.

Pihak Imigrasi Belawan menyambut baik inisiatif ini. Mereka menyatakan komitmennya untuk tetap terbuka terhadap masukan dan kritik membangun dari insan pers maupun elemen mahasiswa guna meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Poin Penting Pertemuan:
Sinergitas: Membangun kemitraan strategis antara pers, akademisi, dan instansi pemerintah.

Edukasi: Memastikan informasi mengenai regulasi keimigrasian tersampaikan dengan akurat kepada masyarakat luas.

Transparansi: Menegaskan komitmen Imigrasi Belawan dalam menjalankan tugas secara transparan dan akuntabel.

Kegiatan silaturahmi ini diakhiri dengan sesi foto bersama dan diskusi ringan mengenai penguatan publikasi kinerja di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan.rel]]> https://www.halomedan.com/news/65496/perkuat-sinergitas-wakil-ketua-pwi-sumut-dan-aliansi-mahasiswa-sambangi-imigrasi-belawan/ Imigrasi sebagai Instrumen Kekuatan Negara: Menautkan Asta Cita dan 15 Program Aksi IMIPAS Thu, 23 Apr 2026 09:45:00 +0700+0700
Oleh: Abdullah Rasyid
*Mahasiswa Doktoral Ilmu Pemerintahan IPDN
*Staf Khusus Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan

Di tengah dunia yang bergerak tanpa batas, kekuatan negara tidak lagi semata ditentukan oleh tank dan senjata. Ia bergeser ke kemampuan mengelola arus manusia, data, dan mobilitas global. Dalam lanskap ini, imigrasi bukan sekadar fungsi administratif, melainkan instrumen strategis negara.

Di bawah arah besar Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (IMIPAS) memikul mandat yang jauh melampaui layanan paspor dan pengawasan orang asing. Ia berada di persimpangan antara kedaulatan, pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan manusia. Pertanyaannya: sudahkah fungsi strategis itu terwujud dalam desain kebijakan yang konkret?

Di sinilah relevansi 15 Program Aksi IMIPAS menjadi krusial—bukan sebagai daftar kegiatan, tetapi sebagai kerangka transformasi negara.

Pertama, pada dimensi kedaulatan, penguatan pengawasan orang asing, intelijen keimigrasian, serta sistem blacklist nasional adalah fondasi utama. Dalam perspektif realisme John Mearsheimer, negara yang gagal mengontrol siapa yang masuk ke wilayahnya pada dasarnya sedang mengikis kekuatannya sendiri. Program aksi yang mendorong integrasi data, pengawasan berbasis teknologi, dan penguatan pos lintas batas harus dibaca sebagai upaya membangun deterrence non-militer.

Namun, kedaulatan tanpa produktivitas akan berujung stagnasi. Di sinilah dimensi kedua—ekonomi—menjadi penentu. Kebijakan seperti Golden Visa, visa berbasis investasi, serta fasilitasi tenaga kerja asing strategis seharusnya tidak berhenti pada kemudahan masuk, tetapi terhubung langsung dengan agenda hilirisasi industri dan pembangunan kawasan ekonomi. Jika dirancang dengan presisi, imigrasi dapat menjadi "mesin seleksi" yang menyaring talenta global terbaik untuk memperkuat struktur ekonomi nasional.

Sayangnya, risiko kebijakan setengah matang selalu mengintai. Tanpa integrasi lintas sektor, arus masuk orang asing justru berpotensi menciptakan enclave ekonomi yang tidak terkoneksi dengan kepentingan nasional. Di titik ini, 15 Program Aksi IMIPAS harus memastikan adanya link and match antara kebijakan visa dengan strategi industri, pendidikan, dan investasi.

Dimensi ketiga adalah pembangunan sumber daya manusia. Program pertukaran, fasilitasi mahasiswa asing, serta penguatan diaspora harus diarahkan pada strategi brain gain, bukan sekadar mobilitas. Indonesia tidak cukup hanya menjadi tujuan wisata global; ia harus menjadi magnet bagi pengetahuan dan inovasi. Dalam ekonomi berbasis pengetahuan, siapa yang menguasai talenta, dialah yang menguasai masa depan.

Dimensi keempat—yang sering kali luput—adalah kedaulatan digital. Transformasi menuju e-visa, autogate, sistem berbasis biometrik, hingga penggunaan kecerdasan buatan dalam pengawasan adalah bagian dari pergeseran besar menuju digital border. Di sini, pemikiran Michel Foucault menemukan relevansinya: negara modern mengelola populasi melalui teknologi dan data. Tanpa penguasaan atas data keimigrasian, negara berisiko kehilangan kendali atas ruang digitalnya sendiri.

Namun, teknologi bukan tanpa risiko. Integrasi data tanpa tata kelola yang kuat justru membuka celah kebocoran dan penyalahgunaan. Karena itu, salah satu inti dari 15 Program Aksi haruslah memastikan digital sovereignty—bahwa data warga dan orang asing tetap berada dalam kendali negara.

Di sisi lain, kita tidak bisa mengabaikan dimensi sosial-politik. Mobilitas global membawa serta ide, nilai, dan identitas. Samuel P. Huntington mengingatkan bahwa interaksi lintas budaya dapat memicu gesekan jika tidak dikelola dengan bijak. Program aksi yang menyentuh pengawasan ideologi, stabilitas sosial, dan integrasi budaya menjadi penting untuk memastikan bahwa keterbukaan tidak berubah menjadi kerentanan.

Lebih jauh lagi, peran pemasyarakatan dalam IMIPAS sering dipandang terpisah dari imigrasi. Padahal, keduanya berada dalam satu spektrum: pengelolaan manusia dalam sistem negara. Reformasi pemasyarakatan—mulai dari pembinaan, reintegrasi sosial, hingga pengurangan residivisme—adalah bagian dari strategi besar menjaga stabilitas domestik. Negara yang kuat bukan hanya mampu menyaring siapa yang masuk, tetapi juga mampu memperbaiki siapa yang pernah melanggar hukum.

Dengan demikian, 15 Program Aksi IMIPAS sesungguhnya dapat dibaca sebagai upaya membangun lima lapis kekuatan negara: keamanan, ekonomi, SDM, digital, dan stabilitas sosial. Tantangannya bukan pada perumusan, melainkan pada konsistensi implementasi dan integrasi lintas kebijakan.

Ke depan, ukuran keberhasilan imigrasi dan pemasyarakatan tidak lagi cukup diukur dari jumlah paspor yang diterbitkan atau tingkat hunian lapas yang menurun. Ukurannya adalah sejauh mana kebijakan tersebut memperkuat posisi Indonesia dalam kompetisi global.

Jika berhasil, IMIPAS dapat menjadi salah satu motor utama menuju Indonesia Emas 2045—menghubungkan kedaulatan dengan keterbukaan, keamanan dengan produktivitas, dan kontrol dengan inovasi. Namun jika gagal, ia akan tetap terjebak sebagai birokrasi administratif di tengah dunia yang bergerak jauh lebih cepat.

Pada akhirnya, imigrasi dan pemasyarakatan bukan sekadar urusan teknis negara. Ia adalah cermin dari visi besar: apakah Indonesia ingin menjadi pemain aktif dalam tatanan global, atau sekadar menjadi ruang yang dilewati arus dunia.]]> https://www.halomedan.com/news/65495/imigrasi-sebagai-instrumen-kekuatan-negara-menautkan-asta-cita-dan-15-program-aksi-imipas/ 17.627 Peserta UTBK-SNBT 2026 di Unimed Bersaing Rebut 6.264 Kursi Wed, 22 Apr 2026 22:34:00 +0700+0700
MEDAN | SUMUT24

Sebanyak 17.627 peserta mengikuti Ujian Tulis Berbasis Komputer Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (UTBK-SNBT) 2026 di Universitas Negeri Medan (Unimed). Pelaksanaan ujian berlangsung selama 10 hari, mulai 21 hingga 30 April 2026.

Rektor Unimed, Prof. Baharuddin, mengatakan kampus yang dipimpinnya menjadi salah satu dari 74 perguruan tinggi negeri yang ditunjuk sebagai pusat pelaksanaan UTBK-SNBT tahun ini.
Ujian digelar di 14 lokasi, terdiri atas 10 lokasi di lingkungan Unimed dan empat lokasi mitra, yakni Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Universitas Medan Area (UMA), SMA Negeri 7 Medan, dan SMK Negeri 1 Percut Sei Tuan.

"UTBK-SNBT dilaksanakan dalam dua sesi setiap hari. Sesi pagi pukul 06.45–10.30 WIB, dan sesi siang pukul 13.00–16.45 WIB. Khusus hari Jumat, sesi siang dimulai pukul 14.00 hingga 17.45 WIB," ujar Baharuddin usai meninjau pelaksanaan hari pertama, Selasa (21/4/2026).

Didampingi Ketua Panitia Ujian Masuk Lokal (PUML) Dr. Abil Mansyur, M.Si. (WR I), Wakil Ketua Prof. Dr. Marice, M.Hum. (WR III),
Sekretaris Prof. Dr. Erond L. Damanik, M.Si. (WR IV), Bendahara Dr. Winsyahputra Ritonga, M.Si. (WR II) dan Kepala Humas Unimed Dr. Isli Iriani Indiah Pane, S.Pd, Baharuddin mengungkapkan minat calon mahasiswa terhadap Unimed melalui jalur SNBT tahun ini tergolong tinggi. Jumlah pendaftar yang memilih Unimed mencapai 25.898 orang.

Adapun 10 program studi paling diminati adalah Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD), Manajemen, Gizi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Akuntansi, Kedokteran, Ilmu Komputer, Bimbingan dan Konseling, serta Pendidikan Bahasa Inggris.

Untuk mendukung kelancaran ujian, Unimed melibatkan 1.164 petugas yang terdiri dari penanggung jawab lokasi, wakil penanggung jawab, admin server, pengawas, teknisi ruang, dan petugas lokasi. Para pengawas berasal dari unsur dosen, tenaga kependidikan, serta guru dari Unimed, UMSU, UMA, dan sekolah mitra.

"Tahun ini, kuota penerimaan mahasiswa baru Unimed melalui jalur SNBT mencapai 6.264 orang atau 50 persen dari total kuota 12.487 kursi, yang tersebar di 59 program studi jenjang S-1, D-IV, dan D-III," jelasnya.

Hasil seleksi SNBT dijadwalkan diumumkan pada 25 Mei 2026 pukul 15.00 WIB secara daring.

Pelaksanaan UTBK-SNBT di Unimed juga ditinjau langsung oleh Wakil Ketua I Tim Penanggung Jawab Panitia SNPMB 2026, Prof. Dr. Muryanto Amin. Ia memastikan seluruh rangkaian ujian berjalan aman, tertib, dan lancar.

"UTBK di Unimed berlangsung aman, tertib, dan lancar," ujar Muryanto yang juga Rekror Universitas Sumatera Utara (USU) Medan. (C04)]]> https://www.halomedan.com/news/65494/17627-peserta-utbksnbt-2026-di-unimed-bersaing-rebut-6264-kursi/ Wartawan Dibegal di Labuhanbatu, Dianiaya Hingga Patah Tulang Wed, 22 Apr 2026 22:30:00 +0700+0700
Labuhanbatu– Sumut24

Aksi kejahatan begal di wilayah hukum Polres Labuhanbatu, tepatnya di wilayah Desa Kampung Baru, Kecamatan Bilah Barat semakin mengganas dan meresahkan masyarakat.

Kali ini, korban dari keganasan begal di wilayah itu dialami Alyasil Sagala (38) seorang insan pers. Korban saat itu seorang diri dari Rantauprapat menuju Kota Batu Kabupaten Labuhanbatu Utara menggunakan sepeda motor, Kamis pagi dini hari (16/04/2026) sekira pukul 00.30 WIB.

Menurut pengakuan korban, serangan brutal dari pelaku begal terhadap dirinya datang dari arah berlawanan.

"Saat aku sampai di lokasi kejadian sangat sunyi bang, tiba - tiba datang dari depan sepeda motor merapat ke aku, tanpa basa basi pelaku memukul aku pakai kayu berbentuk seperti tongkat bang,"kata Yasil. Rabu, (22/04/2026).

Diterangkan korban, pukulan keras dari pelaku menghantam tubuh korban sama sekali tidak dapat dihindari. Akibatnya, korban pun jatuh terjatuh tersungkur dari kendaraannya.

Melihat kondisi korban jatuh tersungkur, hantaman kayu dari pelaku ke tubuhnya secara brutal bertubi - tubi tanpa ada perlawanan sedikit pun. Korban akhirnya tak sadarkan diri (pingsan) di lokasi kejadian akibat hantaman benda tumpul tersebut.

Melihat kondisi korban yang tak berdaya, pelaku pun dengan leluasa menggasak sejumlah aset berharga milik korban. Yakni, 1 unit sepeda motor merk Yamaha NMAX, 1 unit handphone merk OPPO A57 dan uang tunai sebesar Rp220.000.

Akibat serangan brutal dari pelaku begal itu,korban tidak hanya kehilangan harta benda, tetapi juga menderita luka serius hingga patah tulang lengan tangan sebelah kiri secara permanen.

"Baru tadi aku laporan ke polisi bang, karena baru agak enakan dikit, habis kejadian itu aku belum bisa buat laporan. Harapanku kepada Polres Labuhanbatu laporanku segera diproses dan pelakunya dapat segera tertangkap,"ujar Yasil mengakhiri.

Atas kejadian itu, Yasil pun melaporkan dugaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan (Curas) dengan Nomor: LP/B/596/IV/2026/SPKT/POLRES LABUHANBATU.

Surat Tanda Penerimaan Laporan (STPLP) tersebut ditandatangani oleh Kanit SPKT Inspektur Polisi Dua ( Ipda) Andi Fahri Hasibuan,SH.

Tindakan biadab dari pelaku begal tersebut menyebabkan korban mengalami kerugian materil sekira 20 puluh jutaan. (Jok).]]> https://www.halomedan.com/Berita/65493/wartawan-dibegal-di-labuhanbatu-dianiaya-hingga-patah-tulang/ Rianto SH, MH Disorot, 70-an Peserta Ramaikan Seleksi KI Sumut 2026 Wed, 22 Apr 2026 21:30:00 +0700+0700 Medan | Halomedan.com

Sebanyak 70-an calon anggota Komisi Informasi (KI) Provinsi Sumatera Utara periode 2026–2030 resmi mendaftar dalam proses seleksi tahun ini, Rabu 22 April 2026.

Jumlah tersebut menjadikan seleksi kali ini sebagai salah satu yang terbanyak dalam beberapa tahun terakhir.

Dari puluhan pendaftar, sejumlah nama petahana turut kembali mencalonkan diri, di antaranya Abdul Haris dan Syafii Sitorus. Selain itu, seleksi juga diramaikan oleh kandidat baru, salah satunya Rianto SH, MH yang akrab disapa Anto Genk, CEO Sumut24 Group.

Anto Genk menjadi salah satu kandidat yang menyita perhatian karena dinilai memiliki kompetensi yang mumpuni. Dengan latar belakang sebagai jurnalis serta keterlibatannya dalam berbagai organisasi, ia dinilai memiliki pemahaman kuat terkait keterbukaan informasi publik.

Dalam proses pencalonannya, Anto Genk mengantongi sekitar 30 dukungan dari berbagai organisasi pers, di antaranya Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumut, Serikat Perusahaan Pers (SPS) Sumut, Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) pusat dan Sumut, serta Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Sumut. Dukungan juga datang dari kalangan akademisi, termasuk Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Universitas Pembangunan Panca Budi.
Tak hanya itu, dukungan juga mengalir dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari lembaga advokasi hingga organisasi lintas etnis seperti komunitas Tionghoa, Melayu, dan Jawa.

Dalam surat dukungannya, SMSI Sumatera Utara menilai Rianto sebagai sosok yang memiliki kompetensi, integritas, serta pemahaman yang baik terkait keterbukaan informasi publik, hukum, dan dunia pers, khususnya media siber. Dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman yang dimiliki, ia diyakini mampu menjalankan tugas secara profesional, independen, dan berintegritas.
Hal senada juga disampaikan oleh Gema Santri Nusa – Gerakan Mitra Santri Nusantara.

Organisasi tersebut menilai Rianto sebagai salah satu kandidat kuat yang layak menjadi anggota Komisi Informasi, mengingat pengalaman dan pemahamannya yang mendalam terkait isu keterbukaan informasi publik.

Dengan tingginya jumlah pendaftar serta beragam latar belakang kandidat, proses seleksi KI Sumatera Utara 2026 diperkirakan akan berlangsung kompetitif dan ketat.

Sebelumnya, jadwal tahapan seleksi calon anggota Komisi Informasi (KI) Provinsi Sumatera Utara periode 2026–2030 mengalami penyesuaian dengan mempertimbangkan hari libur nasional dan cuti bersama 2026.

Penyesuaian tersebut tertuang dalam Pengumuman Tim Seleksi Nomor 002/TIMSEL-KI-PROVSU/IV/2026 tertanggal 20 April 2026, sebagai perubahan dari pengumuman sebelumnya.

Ketua Tim Seleksi, Hatta Ridho, menyatakan penyesuaian dilakukan untuk menjaga kelancaran proses seleksi tanpa mengubah mekanisme yang telah ditetapkan.

Pendaftaran tetap ditutup pada 22 April 2026 pukul 16.30 WIB tanpa perpanjangan.
Adapun jadwal terbaru meliputi pengumuman administrasi pada 30 April–5 Mei 2026, tes potensi 6 Mei 2026, hasil tes potensi 11 Mei 2026, masukan masyarakat 12 Mei–5 Juni 2026, psikotes dan dinamika kelompok 8–9 Juni 2026, wawancara 17–18 Juni 2026, hasil wawancara 22 Juni 2026, serta penulisan makalah pada 23–29 Juni 2026.

Lokasi tes akan diumumkan kemudian. Peserta diimbau untuk terus memantau informasi resmi serta memastikan kelengkapan berkas. Tim Seleksi juga akan menyampaikan pembaruan secara berkala. (red)]]> https://www.halomedan.com/news/65492/rianto-sh-mh-disorot-70an-peserta-ramaikan-seleksi-ki-sumut-2026/ Ahmad Fikri Assegaf , S.H., LL.M. Siap Pimpin PERADI RBA dalam Munas IV Peradi RBA, Bawa Gagasan Organisasi yang Modern , Melayani, Berintegritas dan Wed, 22 Apr 2026 21:05:00 +0700+0700

Jakarta - Ahmad Fikri Assegaf, S.H., LL.M. menjadi salah satu figur yang mencuat dalam kontestasi kepemimpinan Perhimpunan Advokat Indonesia Rumah Bersama Advokat menjelang Musyawarah Nasional (Munas) IV yang dijadwalkan berlangsung pada tanggal 25 April 2026. Ia termasuk kandidat kuat yang dinilai memiliki rekam jejak panjang di dunia advokat, sekaligus membawa gagasan pembaruan organisasi di tengah dinamika profesi hukum nasional.

Dalam pencalonannya sebagai Ketua Umum PERADI RBA, Ahmad Fikri Assegaf tidak sekadar hadir sebagai figur senior, tetapi juga menawarkan arah baru bagi organisasi advokat dengan Tagline Melayani, Berintegritas dan Berwibawa beliau secara resmi menyerahkan dokumen visi dan misi dalam bentuk "buku putih" kepada panitia Munas, yang menekankan pentingnya organisasi advokat yang melayani, berintegritas, dan berwibawa.

Secara garis besar, visi yang diusung Fikri berfokus pada transformasi PERADI menjadi organisasi modern yang responsif terhadap kebutuhan anggotanya. Ia mendorong konsep organisasi yang tidak hanya menjadi wadah administratif, tetapi juga pusat layanan profesional yang mampu meningkatkan kualitas advokat di Indonesia.

Adapun misi yang ditawarkan mencakup sejumlah agenda strategis, seperti digitalisasi layanan anggota, penguatan etika profesi, serta peningkatan peran advokat dalam reformasi hukum nasional. Menurutnya, modernisasi organisasi menjadi kunci agar PERADI tetap relevan di tengah perkembangan zaman dan tantangan global.

Ahmad fikri menawarkan gagasan arah organisasi advokat menyiapkan generasi Peradi advokat muda dengan salah satu Program Advokat Next Generation baik mentoring , training khusus dan directory advokat. Organisasi yang dijalankan dan didorong oleh advokat muda & advokat masa depan akan menjadi organisasi dinamis, kuat dan organisasi siap menghadapi masa depan.
Ahmad fikri berharap sebagai besar pengurus PERADI RBA adalah advokat - advokat muda yang berkualitas dan memiliki semangat untuk melalukukan perubahan.

Ahmad Fikri Assegaf meliat konsolidasi internal organisasi perlu dijalankan dan perhatian terhadap pelayanan lebih baik kepada anggota peradi rba. Dan bagaimana kita bisa berpartisipasi lebih banyak dalam reformasi hukum. Sebuah upaya yang sangat besar membutuhkan sumber daya tenaga dan perhatian yang besar untuk kebaikan organisasi , masyarakat bangsa negara.

PERADI RBA adalah Satu- satunya organisasi Peradi yang mendapat pengakuan pemerintah
baik dari kementerian hukum dan sudah dikuatkan oleh putusan pengadilan dan posisi Peradi RBA adalah Kuat.

Dan menurut Pandangan Ahmad Fikri Assegaf
, S.H., LL.M. Organisasi Advokat punya peran yang sangat penting bukan hanya pada pengembangan anggota akan tetapi juga ikut mengembangkan rule of law serta melindungi
Advokat dalam melaksanakan tugas profesinya antara lain melalui pembelaan ketika advokat dikriminalisasi karena menjalan tugasnya. Organisasi advokat PERADI RBA cukup aktif dalam hal ini dan terus dijaga dan ditingkatkan sehingga setiap anggota merasa aman dan nyaman menjalankan tugas profesi kita sebagai advokat.

Justru dengan hadirnya organisasi advokat yang kuat dan memberikan perhatian pada pengembangan anggotanya maka upaya sendiri - sendiri itu bisa terfasilitas dengan baik. Misalnya dengan kegiatan training, seminar melalui penerbitan jurnal berbagai bidang hukum. Organisasi advokat juga menjaga rule of law dengan menegakan kode etik advokat. Menegakan bukan hanya terjadi di ujung yaitu ketika terjadi pelanggaran tapi juga dalam rangka mendorong advokat agar terus menjaga integritasnya melalui program - program yang dilaksanakan oleh organisasi advokat dengan demikian jika mayoritas advokat terus berjalan di atas rel kode etik profesinya maka pandangan masyarakat terhadap advokat tentu akan menjadi lebih baik dan kepercayaan masyarakat terus meningkat dan wibawa organisasi advokat dihadapan penegak hukum lainya tentu berubah menjadi lebih baik.

Dari sisi latar belakang pendidikan, Ahmad Fikri Assegaf memiliki rekam akademik yang kuat. Ia menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum di Universitas Indonesia, kemudian melanjutkan studi ke Cornell Law School di Amerika Serikat dan meraih gelar Master of Laws (LL.M.). Pendidikan tersebut menjadi fondasi penting dalam membangun perspektif hukum yang luas, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Dalam perjalanan kariernya, Fikri dikenal sebagai advokat yang telah berkiprah lebih dari dua dekade. Ia tidak hanya aktif dalam praktik hukum, tetapi juga terlibat dalam berbagai forum pendidikan dan pengembangan profesi advokat. Kiprahnya menunjukkan konsistensi dalam mendorong profesionalisme dan standar etik di kalangan advokat Indonesia.

Di ranah organisasi, Ahmad Fikri Assegaf pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional PERADI. Posisi ini menempatkannya sebagai salah satu tokoh penting dalam pengambilan kebijakan organisasi, sekaligus memperkuat legitimasi pencalonannya sebagai ketua umum.

Selain itu, ia juga aktif dalam berbagai kegiatan pendidikan hukum berkelanjutan yang diselenggarakan oleh PERADI. Dalam forum-forum tersebut, Fikri kerap membahas isu-isu penting seperti hubungan advokat dengan klien hingga integritas profesi, yang menunjukkan perhatiannya terhadap kualitas praktik hukum di Indonesia.

Munas IV PERADI RBA sendiri menjadi momentum penting bagi arah organisasi ke depan. Sejumlah nama besar turut disebut sebagai kandidat, namun Ahmad Fikri Assegaf dinilai memiliki kombinasi antara pengalaman, visi reformasi, dan kapasitas kepemimpinan.
-
Pemilihan Langsung Ketua Umum PERADI RBA
?️ Jadwal Pemilihan
Sabtu, 25 April 2026
⏰ Pukul 10.00 WIB – 16.00 WIB
? Pemungutan suara dilakukan melalui email yang didaftarkan.

Dengan latar belakang pendidikan internasional, pengalaman organisasi yang kuat, serta visi modernisasi, Ahmad Fikri Assegaf mencoba menawarkan perubahan yang lebih sistematis bagi PERADI. Kini, keputusan berada di tangan para anggota, yang akan menentukan apakah gagasan tersebut dapat menjadi arah baru bagi organisasi advokat terbesar di Indonesia.

PERADI RBA dpc kota Bandung siap solid dan komitmen mendukung dan memilih ahmad fikri assegaf dimunas IV peradi RBA tanggal 25 april 2026 dibawah kepemimpinan Heryanrico silitonga.red




]]> https://www.halomedan.com/Berita/65491/ahmad-fikri-assegaf-sh-llm-siap-pimpin-peradi-rba-dalam-munas-iv-peradi-rba-bawa-gagasan-organisasi-yang-modern-melayani-berintegritas-dan/ ARMED-10 : Hasyim SE Figur Inklusif dan di Berpengalaman, Layak Pimpin Medan Kedepan Wed, 22 Apr 2026 20:36:00 +0700+0700 MEDAN – Gelombang dukungan terhadap Hasyim SE untuk memimpin Medan sebagai Wali Kota terus menguat dan meluas dari berbagai elemen masyarakat. Kali ini, dukungan datang dari Aliansi Rakyat Medan Bersatu (ARMED-10), gabungan sepuluh organisasi yang menyatakan sikap tegas mendukung Hasyim sebagai figur pemersatu dan harapan baru bagi masa depan kota.

ARMED-10 menilai Hasyim SE sebagai sosok pemimpin yang lengkap, tidak hanya berpengalaman dalam dunia politik, tetapi juga memiliki kepekaan sosial yang tinggi. Karakter kepemimpinannya yang tenang, inklusif, dan penuh pertimbangan dinilai mampu menjawab tantangan kompleks yang dihadapi Kota Medan saat ini.

Rekam jejak Hasyim SE menjadi salah satu alasan utama mengapa dukungan terus berdatangan. Ia dipercaya oleh partai untuk memimpin DPC PDI Perjuangan Kota Medan selama tiga periode berturut-turut. Kepercayaan ini mencerminkan konsistensi, loyalitas, dan kapasitas kepemimpinan yang kuat di internal partai.
Di bawah kepemimpinannya, PDI Perjuangan Kota Medan berhasil mempertahankan status sebagai pemenang Pemilu. Bahkan, capaian tersebut mengantarkan kader PDIP menduduki kursi Ketua DPRD Medan selama dua periode berturut-turut, yakni 2019–2024 dan kembali berlanjut pada periode 2024–2029.

Aliansi ARMED-10 sendiri terdiri dari sepuluh organisasi, yakni Forum Rakyat Anak Medan Bersatu (FORMES-1) yang diketuai Akbar Ali, Laskar Juang Pemuda Merah Putih Kota Medan (LJ-PMP) di bawah Bana Sitorus, Forum Komunitas Medan Satu (FKM-1) dengan Sekretaris Umum Morademan M.G, Forum Nasional Cinta Tanah Air (FONACI) yang diketuai Adris Almadani BB, Komunitas Milenial Medan Bersahabat (KMMB) yang dikoordinatori Afrianda Pane, Koalisi Pemuda Medan Bersatu (KOPA-MU) dengan Ketua Harian Araneli Hasibuan, Aliansi Relawan Sosial Sumut (ARSIS) yang dipimpin Solichano A. Sip, Jaringan Aktivis Demokrasi Medan (JADEM) oleh Maros Al Laysi, Kesatuan Aksi Masyarakat Mandiri Nusantara (KM2-NUSA) yang diketuai Omar Nayyir, serta Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Cinta Indonesia (GEMA-CI) di bawah pimpinan korda Jugo Haris.

Koordinator Komunitas Milenial Medan Bersahabat (KMMB), Afrianda Pane, yang juga menjadi inisiator ARMED-10, menegaskan bahwa Kota Medan membutuhkan sosok pemimpin yang mampu merangkul seluruh golongan. "Medan ini butuh figur yang merangkul, bukan memisahkan. Dan itu ada pada sosok Hasyim SE," ujarnya.

Senada dengan itu, Ketua FORMES-1 Akbar Ali menyampaikan bahwa Hasyim bukan hanya berpengalaman sebagai Anggota DPRD Medan selama tiga periode, tetapi juga sosok pemimpin yang mampu menciptakan suasana kondusif. "Ia tahu kapan berbicara, kapan mendengar, dan kapan bertindak. Ini kualitas penting bagi seorang pemimpin," ungkapnya.

Menurut ARMED-10, Hasyim SE dikenal luas sebagai tokoh yang dekat dengan masyarakat. Ia kerap hadir langsung di tengah warga, mendengar aspirasi tanpa sekat, serta memberikan solusi nyata terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.

Kedekatan tersebut menjadikan Hasyim sebagai figur yang tidak berjarak dengan rakyat. Ia mampu membangun komunikasi lintas kelompok, menghargai perbedaan, serta menolak politik identitas yang berpotensi memecah belah persatuan.

Sebagai bentuk keseriusan dukungan, ARMED-10 memastikan dalam waktu dekat akan menggelar deklarasi resmi untuk mendukung Hasyim SE maju sebagai calon Wali Kota Medan. Deklarasi ini diharapkan menjadi momentum besar dalam menyatukan kekuatan masyarakat demi mendorong kepemimpinan yang membawa Medan menuju masa depan yang lebih maju, harmonis, dan berkeadilan.rel]]> https://www.halomedan.com/news/65490/armed10-hasyim-se-figur-inklusif-dan-di-berpengalaman-layak-pimpin-medan-kedepan/ Pangdam IV/Diponegoro Pimpin Sertijab Sejumlah Jabatan Strategis, Putra Sumatera Utara Jabat Kapendam Wed, 22 Apr 2026 18:54:00 +0700+0700
Semarang- Pangdam IV/Diponegoro, Mayjen TNI Achiruddin, S.E, M.Han memimpin upacara Serah Terima Jabatan (Sertijab) dan Tradisi Korps sejumlah Pejabat Utama di Aula Makodam IV/Diponegoro, Rabu (22/4/2026).

Rotasi ini merupakan langkah strategis untuk penyegaran organisasi dan optimalisasi tugas kewilayahan di wilayah Jawa Tengah serta DIY.

Dalam rangkaian sertijab tersebut, posisi Asisten Operasi (Asops) Kasdam IV/Diponegoro resmi berpindah tangan dari pejabat lama Kolonel Inf Teguh Wiratama, S.Sos, kepada pejabat baru Kolonel Inf Mahmud, S.I.P. Selain itu, jabatan Asisten Personalia (Aspers) Kasdam IV/Diponegoro juga diserahterimakan dari Kolonel Inf Akbar Nofrizal Yusananto, S.I.P, kepada Kolonel Inf Hendry Widodo. Pergantian kedua asisten utama ini diharapkan dapat memberikan energi baru dalam perencanaan operasi dan pembinaan personel di jajaran Kodam IV/Diponegoro.

Pergantian pimpinan juga menyasar beberapa kepala badan pelaksana dan pejabat teknis, di antaranya posisi Kajasdam IV/Diponegoro dari Kolonel Arm Suharyanto, S.Sos, kepada Letkol Inf Sapto Dwi Priyono, S.E, serta Kapendam IV/Diponegoro dari Kolonel Inf Andy Soelistyo Kurniawan Putro, S.Sos, M.Tr. (Han) kepada Letkol Inf Jon Young Saragi, S.Sos, M.I.P Sementara itu, jabatan Kabekangdam IV/Diponegoro beralih dari Kolonel Cba Budi Widiawanto, kepada Kolonel Cba Dian Bagas Priyo Irianto, dan posisi LO TNI AU diserahterimakan dari Kolonel Tek Fitriko, M.Tech, kepada Letkol Tek Budi Santoso.

Selain penyerahan tongkat estafet jabatan, acara ini juga merangkaikan tradisi penerimaan dan pelepasan prajurit sebagai bentuk penghormatan terhadap dedikasi para perwira. Beberapa pejabat yang melaksanakan tradisi penerimaan antara lain Letkol Inf Yoga Yastinanda sebagai Kasipers Kasrem 072/Pmk dan Kolonel Ckm dr. Riono, Sp.B, dari Kesdam IV/Diponegoro. Di sisi lain, tradisi pelepasan dilakukan kepada para perwira yang akan melanjutkan pengabdian di tempat baru, seperti Kasrem 072/Pmk lama Kolonel Inf Dec Jerry Manungkalit, S.I.P, serta mantan Kasipers Kasrem 072/Pmk lama Kolonel Inf Handoko Yudho Wibowo.

Upacara ditutup dengan penandatanganan berita acara, serta sesi ramah tamah bersama jajaran pengurus Persit Kartika Chandra Kirana Daerah IV/Diponegoro.

Pangdam menyampaikan apresiasi tinggi kepada pejabat lama dan penekanan kepada pejabat baru untuk segera beradaptasi dengan dinamika tugas.

Terpisah, tokoh masyarakat dan pemuda Sumatera Utara Edison Tamba mengapresiasi adanya sosok putra Sumatera Utara yang berkarir di Kodam IV Dipenonegoro.

Menurut Edison Tamba atau akrab disapa Edoy ini mengatakan bahwa sertijab Kodam IV Dipenonegoro sebagai bukti kuatnya Bhineka Tunggal Ika.

"Apresiasi yang setinggi-tingginya patut diberikan atas dedikasi dan pengabdian yang telah ditunjukkan. Harapannya, jabatan yang diemban dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab, menjunjung tinggi nilai-nilai Sapta Marga, serta senantiasa menjaga kehormatan institusi TNI di tengah dinamika tugas yang semakin kompleks."ujarnya.

Ini juga sebagai bukti, lanjut Edoy mengakiri, Putra daerah yang berhasil di tingkat nasional adalah cerminan bahwa Sumatera Utara terus melahirkan sumber daya manusia unggul yang mampu memberikan kontribusi nyata bagi Indonesia.red]]> https://www.halomedan.com/news/65489/pangdam-ivdiponegoro-pimpin-sertijab-sejumlah-jabatan-strategis-putra-sumatera-utara-jabat-kapendam/ Peluncuran 100 CTFP Happiness Golden Hope di Tengah Tanah Bergerak: 6 Kartini Bantargadung Hadirkan Harapan Wed, 22 Apr 2026 16:57:00 +0700+0700


SUKABUMI — Di tengah situasi dunia yang tidak menentu dan diliputi konflik, gerakan 100 CTFP (100 Celebrities Talk for Para Athletes) menghadirkan program baru sebagai wujud nyata kepedulian global.


Andrew Parsons, Presiden International Paralympic Committee, baru-baru ini sukses menyelenggarakan Paralympic Winter Games Milan Cortina 2026 di tengah kondisi dunia yang bergejolak, membuktikan bahwa perdamaian dapat diwujudkan melalui gerakan Paralympic.



Andrew Parsons adalah tokoh kunci dalam gerakan 100 CTFP, sebuah program amal skala dunia yang didirikan oleh Natalia Tjahja melalui Maria Monique Last Wish Foundation( MMLWF) , di mana para tokoh dunia memberikan tiga pesan inspiratif bagi atlet berkebutuhan khusus di seluruh dunia, dan peluncuran gerakan ini ditandai dengan tiga pesan langsung dari Andrew Parsons.


Dari gerakan tersebut lahir program baru 100 CTFP Happiness Golden Hope, yang diluncurkan di Bantargadung, Sukabumi, wilayah yang sejak 19 Februari mengalami pergerakan tanah hingga menyebabkan ratusan rumah ambles dan tidak dapat dihuni, sehingga membuat warga harus mengungsi hingga saat ini.


Program amal Happiness Golden Hope adalah program di mana perempuan berkebutuhan khusus yang tidak mampu dan menjadi tulang punggung keluarga, bahkan memiliki anak-anak berkebutuhan khusus, khususnya yang berada di desa-desa, mendapatkan emas atau tabungan emas dari MMLWF sebagai bentuk harapan dan perlindungan masa depan.


Program ini bermula dari Bali, di mana empat wanita berkebutuhan khusus yang menjadi tulang punggung keluarga, menerima tabungan emas, kemudian berlanjut ke Parung, Pekalongan, Banda Aceh, Langsa, Sleman, hingga akhirnya hadir di Bantargadung, Sukabumi.


Kehadiran di Bantargadung bermula dari 100 CTFP Paula Meliana memberitahukan kepada Natalia bahwa warga Bantargadung mengalami penderitaan berat akibat rumah-rumah yang ambles hingga lima meter. Dari informasi tersebut, MMLWF segera memutuskan untuk datang langsung dan memberikan kebahagiaan kepada para pengungsi Bantargadung.


Di tengah tanah yang masih bergerak, dipilih enam perempuan berkebutuhan khusus sebagai simbol kekuatan yang disebut "6 Kartini Bantargadung".


Empat perempuan menerima emas, yaitu Nong, seorang wanita tuna rungu dengan kelainan pada wajah dan hidung yang tetap menjadi tulang punggung keluarga, Marni, perempuan berkebutuhan khusus dengan kelainan pada tangan dan menjadi penopang keluarga, Diah, perempuan tuna rungu yang bekerja serabutan untuk menghidupi keluarganya, serta Elis, seorang ibu hamil


Momen penerimaan emasnya menjadi sangat mengharukan ketika Natalia menempelkan emas tersebut diperutnya dan Elis menangis sambil mengucap syukur bahwa meskipun kehilangan rumah, ia memiliki emas untuk menyambut kelahiran bayinya.


Dua penerima lainnya mendapatkan kursi roda, yaitu Waliti, perempuan berkebutuhan khusus yang selama ini harus digendong untuk beraktivitas, serta Yayu yang tetap menerima kursi roda meskipun tidak hadir.


Tidak hanya emas dan kursi roda, keenam Kartini tersebut juga menerima sembako dan pakaian-pakaian yang indah dan 6 tas anyaman dari Siti Marifah Ma'ruf Amin , Ketua MUI bidang Perempuan dan Keluarga ( PRK)



Warga Bantargadung lainnya turut merasakan kebahagiaan melalui pembagian sekitar 200 kaos "Road to Give" dari Marriott Business Council Jakarta, snack dan minuman dari GarudaFood, serta makanan yang dimasak langsung oleh warga setempat, karena Natalia menegaskan bahwa pihaknya tidak membawa konsumsi dari Jakarta melainkan ingin memberikan rezeki kepada warga setempat.


Dalam kesempatan tersebut, 100 CTFP Nisa Sakera memberikan karpet baru untuk masjid, sementara enam Kartini juga menerima enam tas anyaman dari Siti Ma'rifah Ma'ruf Amin sebagai bentuk perhatian tambahan.

Kegiatan ini mengutamakan generasi muda yang dipimpin oleh Jadrianna Aletta Sutrisno( Jakarta) dan diteruskan oleh Alessandra Giannetto (Italia–Kroasia), Malika Djajadiningrat( Jakarta) ,Maira Shasmeen Mazaya( Jakarta),Morgan J Gottama( Jakarta) , Laetitia Purawinata( LA) , Warren G. Sebastian (Taiwan), Darlene Zhang, (Melbourne),Sylvia Hendarto( Jakarta) Christian Kertawiguna( Jakarta), Rininta Wijaya( Jakarta) dan Mepi Lin( Jakarta)


Kegiatan ini juga mendapat dukungan dari Bentani Hotel Cirebon, Amigos, Papa Ron's, Horappa Semarang, Meliana Decoration.


Papin, perwakilan warga Cijambe, menyampaikan bahwa bantuan ini membawa kebahagiaan luar biasa di tengah kondisi mereka yang masih mengungsi dan kehilangan rumah, serta berharap adanya dukungan lanjutan dari para dermawan.


Dalam perjalanan pulang ke Jakarta, rombongan MMLWF mengalami peristiwa menegangkan ketika ban depan kendaraan pecah di jalan tol yang berpotensi menyebabkan kecelakaan fatal, namun seluruh rombongan selamat. "Terima kasih Tuhan, kami semua dalam keadaan baik," ujar Natalia Tjahja.


Dalam kondisi yang masih berdebar dan cukup stres akibat kejadian tersebut, Natalia tetap menyempatkan diri untuk menonton serial favoritnya, Terikat Janji, sebagai hiburan di tengah perjalanan.


Di Bantargadung, tanah mungkin masih bergerak, namun harapan tetap hidup. "Kita semua hanya bergantung dan berharap kepada Tuhan," ujar Natalia menutup wawancara.]]> https://www.halomedan.com/Berita/65488/peluncuran-100-ctfp-happiness-golden-hope-di-tengah-tanah-bergerak-6-kartini-bantargadung-hadirkan-harapan/ Pemasyarakatan Produktif, Strategi Kemenimipas Tekan Residivisme dan Dorong Ekonomi Inklusif Berbasis Restorative Justice Wed, 22 Apr 2026 13:14:00 +0700+0700 Pemasyarakatan (Kemenimipas) kini semakin diarahkan pada pendekatan produktif berbasis data dan kebutuhan riil ekonomi. Kebijakan ini tidak hanya menitikberatkan pada pembinaan, tetapi juga pada penciptaan nilai ekonomi dari warga binaan, sekaligus mengintegrasikan prinsip keadilan restoratif (restorative justice).

Berbicara di Jakarta (22/4), Staf Khusus Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Ir. H. Abdullah Rasyid, M.E., menegaskan bahwa reformasi pemasyarakatan harus dilihat sebagai bagian dari strategi pembangunan nasional yang inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada pemulihan sosial.

"Pemasyarakatan produktif bukan sekadar program sosial, tetapi bagian dari desain besar untuk menekan residivisme melalui pendekatan ekonomi dan pemulihan relasi sosial. Data menunjukkan bahwa keterampilan dan akses kerja menjadi faktor kunci keberhasilan reintegrasi," ujarnya.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) hingga 2025, jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan di Indonesia mencapai lebih dari 270 ribu orang, sementara kapasitas ideal hanya sekitar 140 ribu orang, atau mengalami overkapasitas di atas 90 persen. Kondisi ini menjadi tantangan serius dalam optimalisasi pembinaan sekaligus implementasi keadilan restoratif yang ideal.

Namun di tengah keterbatasan tersebut, program pembinaan kemandirian menunjukkan perkembangan. Tercatat sekitar 70 ribu warga binaan telah terlibat dalam berbagai program pelatihan kerja dan kegiatan produktif, mulai dari pertanian, perikanan, kerajinan, hingga manufaktur skala kecil.

Dari sisi ekonomi, kontribusi kegiatan usaha warga binaan juga mulai terlihat. Data Kementerian sebelumnya menunjukkan bahwa nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor pemasyarakatan, termasuk hasil karya warga binaan, mencapai kisaran Rp60–80 miliar per tahun, dengan tren meningkat seiring perluasan program pembinaan produktif.

Menurut Abdullah Rasyid, angka tersebut masih memiliki ruang besar untuk ditingkatkan, terutama jika didukung dengan kemitraan strategis bersama dunia usaha.

"Bayangkan jika 20–30 persen dari total warga binaan bisa masuk dalam ekosistem produksi yang terstandarisasi. Ini bukan hanya soal pembinaan, tetapi juga potensi ekonomi yang nyata," katanya.

Di sisi lain, data menunjukkan tingkat pengulangan tindak pidana (residivisme) di Indonesia masih berada pada kisaran 15–20 persen, yang sebagian besar dipicu oleh faktor ekonomi dan keterbatasan akses pekerjaan setelah bebas.

Karena itu, Kemenimipas kini mendorong model link and match antara pelatihan di dalam lapas dengan kebutuhan pasar kerja. Program ini diperkuat melalui kerja sama dengan sektor swasta, pelatihan berbasis sertifikasi, serta pengembangan industri dalam lapas (prison industry).

Integrasi Prinsip Restorative Justice

Sejalan dengan paradigma baru dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru Indonesia, pendekatan pemasyarakatan produktif juga diarahkan untuk mengimplementasikan prinsip restorative justice, yaitu penyelesaian perkara pidana yang menitikberatkan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat.

Dalam konteks ini, pembinaan di dalam lapas tidak hanya bertujuan menciptakan keterampilan kerja, tetapi juga:

Pemulihan tanggung jawab moral pelaku, melalui program kesadaran hukum dan sosial

Reintegrasi sosial yang lebih manusiawi, dengan mengurangi stigma terhadap mantan narapidana

Pemberdayaan ekonomi sebagai bentuk reparasi sosial, di mana warga binaan dapat berkontribusi positif bagi masyarakat


Pendekatan ini memperkuat fungsi pemasyarakatan bukan sekadar sebagai sistem penghukuman (punitive system), tetapi sebagai sistem pemulihan (rehabilitative and restorative system).

Selain itu, praktik restorative justice juga membuka ruang bagi pengembangan program seperti mediasi penal, kerja sosial produktif, hingga keterlibatan komunitas dalam proses reintegrasi. Hal ini diyakini dapat menurunkan potensi residivisme secara lebih berkelanjutan dibanding pendekatan konvensional.

Dampak Ekonomi dan Sosial

Pendekatan ini juga memberikan efek berganda (multiplier effect) bagi perekonomian daerah. Produk hasil pembinaan warga binaan mulai masuk ke pasar lokal hingga nasional, memperkuat sektor UMKM dan ekonomi kerakyatan.

Lebih jauh, integrasi restorative justice dengan pemasyarakatan produktif menciptakan model pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada keadilan sosial.

Meski demikian, Rasyid mengakui bahwa tantangan struktural masih cukup besar, mulai dari keterbatasan anggaran, kualitas fasilitas pelatihan, hingga rasio petugas terhadap warga binaan yang belum ideal.

"Tentu kita tidak menutup mata terhadap tantangan. Tapi arah kebijakan sudah jelas, pemasyarakatan harus produktif, adaptif, dan terhubung dengan sistem ekonomi sekaligus berlandaskan prinsip keadilan restoratif," tegasnya.

Arah Kebijakan ke Depan

Ke depan, dengan basis data yang semakin kuat dan sinergi lintas sektor, Kemenimipas optimistis pemasyarakatan produktif berbasis restorative justice dapat menjadi salah satu instrumen efektif dalam menekan residivisme, memperkuat kohesi sosial, sekaligus menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi baru yang inklusif di Indonesia.rel]]> https://www.halomedan.com/news/65487/pemasyarakatan-produktif-strategi-kemenimipas-tekan-residivisme-dan-dorong-ekonomi-inklusif-berbasis-restorative-justice/ Pesantren Didorong Jadi Motor Kebangkitan Ekonomi Syariah Nasional Wed, 22 Apr 2026 11:45:00 +0700+0700 Medan — Ketua Umum Gema Santri Nusa, Akhmad Khambali, menegaskan bahwa pesantren memiliki peran strategis dalam memperkuat ekonomi umat di tengah tekanan ekonomi global dan domestik yang kian berat.
Dalam keterangannya, Khambali yang juga merupakan pengurus di Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat menyebutkan, kondisi ekonomi saat ini ditandai dengan melemahnya daya beli masyarakat, meningkatnya utang rumah tangga, serta terbatasnya pertumbuhan lapangan kerja formal.
"Jika ribuan pesantren bergerak serentak membangun usaha, koperasi, wakaf produktif, dan pelatihan soft skill santri, maka umat tidak hanya selamat dari tekanan ekonomi, tetapi juga bangkit menjadi kekuatan ekonomi baru Indonesia," ujarnya.
Tekanan Ekonomi dan Ancaman Kesenjangan
Menurutnya, situasi ekonomi yang tidak stabil berpotensi memperlebar jurang sosial. Di satu sisi, kelompok kecil menjadi semakin kaya, sementara mayoritas masyarakat rentan jatuh miskin akibat beban utang konsumtif seperti pinjaman online, paylater, dan kartu kredit.
Khambali menilai, pola ekonomi berbasis utang konsumtif merupakan indikator rapuhnya struktur kesejahteraan masyarakat. Dalam perspektif ekonomi Islam, sistem tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan, produktivitas, dan keberkahan.
Pesantren sebagai Episentrum Ekonomi Umat
Ia menegaskan bahwa pesantren memiliki modal besar yang belum dioptimalkan, mulai dari kekuatan moral, jaringan sosial yang luas, hingga sumber daya manusia (SDM) dari kalangan santri.
"Pesantren tidak hanya mencetak dai, tetapi juga harus menjadi pusat pemberdayaan ekonomi rakyat," katanya.
Lima Langkah Strategis
Khambali memaparkan lima langkah strategis yang dapat dilakukan pesantren untuk menghadapi tekanan ekonomi:
Membangun unit usaha produktif sesuai potensi daerah seperti pertanian, peternakan, hingga bisnis digital.
Membentuk koperasi syariah untuk melindungi masyarakat dari jeratan rentenir dan pinjaman berbunga tinggi.
Melakukan digitalisasi ekonomi pesantren, termasuk pemasaran online dan pengelolaan keuangan modern.
Mewujudkan kemandirian pangan guna menekan biaya operasional sekaligus menjadi sarana pembelajaran santri.
Mengembangkan wakaf produktif sebagai sumber pembiayaan berkelanjutan bagi pendidikan dan UMKM.
Peran Umat dan Negara
Selain peran pesantren, ia juga menekankan pentingnya perubahan perilaku ekonomi di tingkat rumah tangga, seperti mengurangi utang konsumtif, membangun dana darurat, dan mendukung produk UMKM.
Di sisi lain, pemerintah diminta hadir secara konkret melalui akses pembiayaan murah, pelatihan usaha, sertifikasi halal, serta kemitraan dengan BUMN.
Momentum Kebangkitan
Khambali menilai krisis ekonomi yang terjadi saat ini harus dijadikan momentum untuk melakukan koreksi arah menuju ekonomi produktif berbasis nilai-nilai syariah.
"Pesantren memiliki semua syarat untuk menjadi benteng kemandirian umat. Tinggal kemauan untuk bertransformasi menjadi pusat peradaban ekonomi," tegasnya.
Ia optimistis, jika gerakan ekonomi berbasis pesantren dilakukan secara masif dan terorganisir, Indonesia akan memiliki kekuatan ekonomi umat yang kokoh dan berkelanjutan.]]> https://www.halomedan.com/news/65486/pesantren-didorong-jadi-motor-kebangkitan-ekonomi-syariah-nasional/