https://www.halomedan.com/ Halo Medan | Berani Tampil Beda Fri, 19 Jun 2026 01:11:09 +0700+0700 id-ID Mahasiswa Magister UNAS: Gerakan Mahasiswa Harus Jujur dan Tidak Mengatasnamakan Institusi Thu, 18 Jun 2026 23:37:00 +0700+0700

Jakarta – Mahasiswa Pascasarjana Magister Ilmu Politik Universitas Nasional (UNAS) Jakarta, Leriadi, menilai bahwa gerakan mahasiswa hanya akan memiliki kekuatan moral apabila dijalankan secara jujur dan bertanggung jawab. Ia menegaskan bahwa penggunaan identitas kelembagaan tanpa dasar yang sah dapat merusak kredibilitas gerakan mahasiswa di mata publik.

Pernyataan tersebut disampaikan Leriadi menanggapi polemik yang muncul setelah adanya pemberitaan yang mencantumkan seseorang sebagai "Ketua BEM FISIP Universitas Nasional" dalam sebuah konferensi pers yang digelar kelompok mahasiswa yang tergabung dalam BEM Bersatu.

Menurut Leriadi, setiap aktivis mahasiswa memiliki hak untuk menyampaikan pendapat dan sikap politiknya sebagai warga negara. Namun, penggunaan identitas organisasi maupun institusi pendidikan harus didasarkan pada fakta dan legitimasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

"Gerakan mahasiswa harus dibangun di atas kejujuran. Jika berbicara atas nama pribadi, maka sampaikan sebagai individu. Jika membawa nama organisasi atau institusi, harus memiliki legitimasi dan dasar kelembagaan yang jelas. Jangan sampai publik mendapatkan informasi yang keliru," ujar Leriadi.

Leriadi bukanlah sosok baru dalam dunia aktivisme mahasiswa. Pria asal Medan, Sumatera Utara, tersebut dikenal aktif dalam berbagai kegiatan kemahasiswaan dan organisasi selama menempuh pendidikan tinggi. Ia juga banyak berkecimpung di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan terlibat dalam berbagai gerakan advokasi maupun aksi-aksi mahasiswa.

Pengalamannya dalam dunia pergerakan mahasiswa cukup panjang. Salah satu peristiwa yang pernah menjadi bagian dari perjalanan aktivismenya adalah aksi demonstrasi mahasiswa di depan Konsulat Jenderal (Konjen) Belanda di Medan pada 2 April 2008. Aksi tersebut berlangsung sebagai bentuk penyampaian aspirasi mahasiswa terhadap isu yang berkembang saat itu.

Akibat keterlibatannya dalam aksi tersebut, Leriadi sempat menjalani proses hukum dan ditahan selama kurang lebih dua bulan. Pengalaman tersebut, menurutnya, menjadi pelajaran berharga mengenai pentingnya memperjuangkan aspirasi secara bertanggung jawab dengan tetap menjunjung nilai-nilai demokrasi dan etika gerakan mahasiswa.

"Sebagai orang yang pernah lama berada dalam dunia gerakan mahasiswa, saya memahami bahwa perbedaan sikap dan kritik terhadap kebijakan adalah hal yang wajar. Namun yang tidak kalah penting adalah menjaga integritas dan kejujuran dalam setiap aktivitas pergerakan," katanya.

Lebih lanjut, Leriadi menegaskan bahwa gerakan mahasiswa seharusnya berfokus pada substansi perjuangan dan kepentingan masyarakat, bukan pada klaim identitas yang berpotensi menimbulkan polemik.

Menurutnya, kepercayaan publik terhadap gerakan mahasiswa merupakan modal sosial yang harus dijaga oleh seluruh aktivis. Karena itu, setiap individu yang tampil di ruang publik harus memastikan bahwa identitas, jabatan, maupun afiliasi yang digunakan sesuai dengan fakta dan ketentuan organisasi yang berlaku.

"Mahasiswa harus menjadi teladan dalam menyampaikan fakta dan menjaga integritas. Kritik terhadap pemerintah maupun dukungan terhadap suatu kebijakan adalah hal yang sah dalam demokrasi, tetapi harus dilakukan secara terbuka, jujur, dan tidak mengatasnamakan institusi yang tidak memiliki keterkaitan secara resmi," tegasnya.

Leriadi berharap nilai-nilai idealisme yang selama ini menjadi kekuatan gerakan mahasiswa tetap terjaga di tengah dinamika politik dan perkembangan teknologi informasi yang semakin cepat.

"Gerakan mahasiswa akan tetap dihormati selama mampu menjaga integritas, kejujuran, dan konsistensi dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat. Jangan sampai nilai-nilai tersebut tercoreng oleh informasi yang tidak sesuai dengan fakta," pungkasnya.]]> https://www.halomedan.com/Berita/66058/mahasiswa-magister-unas-gerakan-mahasiswa-harus-jujur-dan-tidak-mengatasnamakan-institusi/ Bupati Langkat dan Kajari Audiensi dengan Kajati Sumut, Perkuat Sinergitas Pengawalan Pembangunan Thu, 18 Jun 2026 23:33:00 +0700+0700
MEDAN – Bupati Kabupaten Langkat H. Syah Afandin, SH didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat Amril bersama Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Langkat Asbach, SH., MH melakukan kunjungan silaturahmi sekaligus audiensi dengan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumatera Utara, Kamis (18/6/2026).

Dalam pertemuan yang berlangsung di ruang transit lantai II Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara tersebut, rombongan Pemerintah Kabupaten Langkat diterima langsung oleh Kajati Sumut Muhibuddin, SH., MH. Turut mendampingi Kajati Sumut, Asisten Pembinaan Herlina Setyorini, SH., MH serta Kasi Penerangan Hukum (Penkum) Rizaldi, SH., MH.

Audiensi tersebut menjadi momentum penting dalam memperkuat koordinasi dan sinergitas antara Pemerintah Kabupaten Langkat dengan jajaran Kejaksaan, khususnya dalam mendukung program pengawalan dan pengamanan pembangunan daerah.

Usai pertemuan, Bupati Langkat H. Syah Afandin menyampaikan apresiasi atas peran Kejaksaan dalam menjaga keberlangsungan penegakan hukum di Sumatera Utara. Ia berharap hubungan baik yang telah terjalin dapat terus ditingkatkan demi mendukung pembangunan yang transparan dan taat aturan.

"Kami berharap koordinasi dan sinergitas antara Pemkab Langkat, Kejati Sumut, dan Kejari Langkat semakin kuat sehingga seluruh program pembangunan dapat berjalan dengan baik dan sesuai koridor hukum," ujar Syah Afandin.

Sementara itu, Kajati Sumut Muhibuddin menegaskan bahwa pertemuan tersebut merupakan bagian dari silaturahmi kelembagaan yang bertujuan memperkuat hubungan lintas sektor antara pemerintah daerah dan institusi penegak hukum.
Menurutnya, kolaborasi yang baik antara pemerintah daerah dan kejaksaan menjadi faktor penting dalam memastikan pelaksanaan pembangunan berjalan efektif, tepat sasaran, dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

"Ini merupakan hal yang lumrah dilakukan sebagai bentuk penguatan koordinasi dan sinergitas. Melalui program pengawalan dan pengamanan hukum, kami berharap pembangunan dapat berjalan efektif tanpa menyalahi aturan," tegasnya.

Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban, mencerminkan komitmen bersama untuk terus membangun sinergi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Langkat dan Sumatera Utara. Rel]]> https://www.halomedan.com/Berita/66057/bupati-langkat-dan-kajari-audiensi-dengan-kajati-sumut-perkuat-sinergitas-pengawalan-pembangunan/ Perkuat Sinergitas,BRI BO Sibuhuan Kunjungan Silaturahmi Kepihak KKSU Hati Nurani Thu, 18 Jun 2026 21:36:00 +0700+0700
PALAS - BRI Branch Office (BO) Sibuhuan kunjungi pihak KKSU Hati Nurani, untuk membangun dan memperkuat sinergi sekaligus menjalin kerjasama dan mempererat hubungan silaturahmi.

Kunjungan silaturahmi insan BRILian BO Sibuhuan,diterima dengan baik oleh pihak KKSU Hati Nurani,dikantor kerjanya.

Pimpinan Cabang BRI BO Sibuhuan, Dedi Harpian As, mengatakan pertemuan ini dalam rangka silaturahmi sekaligus berdiskusi dan memperkuat sinergi terkait kerjasama yang bisa di akses melalui perbankan.

"Selain bersilaturahmi juga melakukan penjajakan perluasan kerjasama antara BRI dengan pihak KKSU Hati Nurani," kata Dedi Harpian,As,Kamis(18/6/2026).

Dengan kunjungan ini, diharapkan dapat saling mendukung langkah-langkah dalam mengembangkan kegiatan usaha pihak KKSU Hati Nurani maupun Bank BRI.

Ia juga menjelaskan, BRI Cabang BO Sibuhuan terus meningkatkan pelayanan dengan menjalin kemitraan dalam meningkatkan kerjasama berbagai program untuk saling mendukung kemajuan ekonomi.

Pihak KKSU Hati Nurani, menyambut baik kunjungan silaturahmi BRI Cabang BO Sibuhuan untuk meningkatkan dan memperkuat kerjasama yang baik kedepan.

Pihaknya juga mendukung BRI membangkitkan kemajuan perkembangan prekonomian yang menyentuh kepentingan masyarakat.

Diharapkan, melalui pertemuan bersama yang cukup mengesankan ini, banyak hal yang berkaitan dengan program yang dibicarakan dalam mendukung kegiatan usaha.

Keterangan Photo : Insan BRILian BO Sibuhuan melakukan kunjungan kerja dan silaturahmi kepihak KKSU Hati Nurani.]]> https://www.halomedan.com/news/66056/perkuat-sinergitasbri-bo-sibuhuan-kunjungan-silaturahmi-kepihak-kksu-hati-nurani/ Tingkatkan Layanan Perbankan, BRI BO Sibuhuan Kunjungan Silaturahmi Kenasabah Thu, 18 Jun 2026 21:30:00 +0700+0700
PALAS - Dalam upaya memperkuat layanan perbankan,BRI Branch Office (BO) Sibuhuan kunjungan silaturahmi kerumah nasabah.

Dikegiatan kunjungan oleh insan BRILian BO Sibuhuan tersebut, diterima dengan ramah oleh nasabah dikediamannya, sebagai bentuk mempererat hubungan silaturahmi.

Pimpinan Cabang BRI Sibuhuan, Dedi Harpian,As,Kamis(18/6/2026), mengatakan melalui kunjungan silaturahm ini diharapkan membangun hubungan silaturahmi yang baik, guna memperkuat layanan jasa perbankan dengan nasabah.

Dikatakan, dipertemuan dengan nasabah akan terjalin hubungan silaturhami yang baik dan bermanfaat untuk meningkatkan keakraban dalam layanan jasa perbankan secara maksimal.

Ia menambahkan, BRI BO Sibuhuan terus meningkatkan pelayanan perbankan dengan nasabah dalam berbagai program untuk saling mendukung kemajuan ekonomi.

Ditambahkan, mendapat sambutan baik dari nasabah dikegiatan kunjungan silaturahmi,tentu memberikan dampak positip untuk meningkatkan pelayanan perbankan ditengah masyarakat.

"Pihak BRI BO Sibuhuan berkomitmen mendukung kegiatan pengembangan usaha dalam menopang serta membangkitkan kemajuan perkembangan prekonomian yang menyentuh masyarakat," tutupnya.

Keterangan Photo : Insan BRILian BO Sibuhuan,melakukan kunjungan kenasabah untuk meningkatkan layanan jasa perbankan]]> https://www.halomedan.com/news/66055/tingkatkan-layanan-perbankan-bri-bo-sibuhuan-kunjungan-silaturahmi-kenasabah/ Lantik 69 Pejabat Manajerial, Wali Kota Medan: Atasan Itu Hierarki, Masyarakat Adalah Jabatan Tertinggi Thu, 18 Jun 2026 21:14:00 +0700+0700
Dalam arahannya, Rico Waas menegaskan bahwa seluruh pejabat pemerintah harus menempatkan masyarakat sebagai prioritas utama dalam memberikan pelayanan. Menurutnya, hubungan dengan atasan merupakan bagian dari hierarki organisasi, sementara masyarakat adalah pihak yang memiliki posisi tertinggi untuk dilayani.

"Atasan itu hierarki, tetapi masyarakat adalah jabatan tertinggi yang harus kita layani dengan sebaik-baiknya," tegas Rico Waas di hadapan para pejabat yang baru dilantik.

Ia menjelaskan, promosi dan mutasi jabatan merupakan langkah baru yang harus dijalani dengan niat tulus untuk kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat. Karena itu, setiap pejabat diminta menjaga keteguhan hati agar seluruh kebijakan dan tindakan yang diambil tetap berorientasi pada kepentingan publik.

"Jika pikiran dan tujuan hanya tertuju pada masyarakat, maka semua akan terasa lebih jelas dan terarah," ujarnya.

Menghadapi berbagai tantangan pembangunan dan penataan kota, Rico Waas juga mengajak seluruh pejabat untuk terus beradaptasi dengan perkembangan yang ada serta mematuhi aturan yang berlaku. Hal tersebut dinilai penting agar tugas dan tanggung jawab dapat dijalankan secara optimal.

Sejumlah pejabat yang dilantik di antaranya sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan, sebagai Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Satpol PP Kota Medan, serta sebagai Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Wilayah Kecamatan Medan Kota.

Prosesi pelantikan turut disaksikan Wakil Wali Kota Medan , Sekretaris Daerah Kota Medan , para asisten, Inspektur Kota Medan, serta Kepala BKPSDM Kota Medan.

Pelantikan ini diharapkan mampu memperkuat kinerja birokrasi di lingkungan Pemko Medan serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.r

]]> https://www.halomedan.com/news/66054/lantik-69-pejabat-manajerial-wali-kota-medan-atasan-itu-hierarki-masyarakat-adalah-jabatan-tertinggi/ Perkuat Sinergi dan Tingkatkan Kualitas Pelayanan, BRI BO Sibuhuan Kunjungi Yayasan Baruna Husada Thu, 18 Jun 2026 21:06:00 +0700+0700
PALAS - Upaya memperkuat sinergi dan kolaborasi untuk peningkatan kualitas pelayanan, BRI Branch Office (BO) Sibuhuan, kunjungi Yayasan Baruna Husada,Kabupaten Padanglawas.

Kunjungan kerja dilingkungan yayasan Baruna Husada sebagai bagian upaya membangun komunikasi dan kerjasama yang berkelanjutan.

Pimpinan Cabang BRI Branch Office Sibuhuan, Dedi Harpian,As,Kamis(18/6/2026), mengatakan kunjungan pihak BRI ke lingkungan kerja Yayasan Baruna Husada Palas dalam rangka membangun silaturahmi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan perbankan.

Dikatakan, dikunjungan tersebut, pihak BRI BO Sibuhuan disambut dengan baik dan bertemu langsung dengan pihak Yayasan Baruna Husada Palas.

Kata Dedi Harpian,As, kunjungan ini menjadi momentum strategis untuk mempererat hubungan kelembagaan sekaligus menjajaki peluang kolaborasi yang dapat memberikan manfaat bagi kedua belah pihak.

"Melalui komunikasi yang terbuka dan konstruktif, diharapkan sinergi yang terjalin dapat mendukung peningkatan kualitas layanan kepada Yayasan Baruna Husada dan masyarakat," terangnya.

Menurut Dedi Harpian,As, melalui silaturahmi yang baik menjadi langkah penting dalam membangun hubungan jangka panjang yang harmonis.

Kunjungan ini merupakan bagian dari komitmen kami untuk terus memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan Yayasan Baruna Husada Palas," imbuhnya.

Ditambahkan, pihak BRI terus membangun dan menjaga komunikasi yang baik dengan berbagai stakeholder.

Kami berharap, kolaborasi yang terjalin dapat mendukung pelayanan yang lebih optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,tutupnya.

Keterangan Photo : BRI BO Sibuhuan kunjungan kerja sekaligus silaturahmi dengan Yayasan Baruna Husada untuk memperkuat sinergitas.]]> https://www.halomedan.com/news/66053/perkuat-sinergi-dan-tingkatkan-kualitas-pelayanan-bri-bo-sibuhuan-kunjungi-yayasan-baruna-husada/ Alisansi CS KERAS Geruduk Kejatisu dan Bakar Foto Walikota, Goklif Manurung: Kajati SUMUT SEGERA Periksa & Tangkap Wesly Silalahi Terkait Gurita Korup Thu, 18 Jun 2026 20:56:00 +0700+0700
MEDAN – Gelombang desakan rakyat terhadap penuntasan berbagai dugaan tindak pidana korupsi di Kota Pematangsiantar terus menguat. Kali ini, ratusan massa yang tergabung dalam ALIANSI CS KERAS (Control Sosial – Kumpulan Elemen Rakyat Anti Suap) menggeruduk Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut), Kamis (18/6/2026).

Aksi yang dipimpin langsung oleh Goklif Manurung tersebut berlangsung dengan membawa spanduk, poster, serta berbagai tuntutan yang berisi desakan agar Kejati Sumut segera bergerak dan tidak lagi membiarkan laporan-laporan masyarakat berhenti di meja administrasi.

Bagi massa aksi, sudah terlalu banyak laporan, pengaduan, rekomendasi, dan aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada aparat penegak hukum terkait dugaan korupsi di Kota
Pematangsiantar.

Namun hingga saat ini, publik masih menunggu langkah nyata penegakan hukum. Dalam orasinya, Goklif Manurung menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk perlawanan rakyat terhadap praktik-praktik yang diduga merugikan keuangan daerah dan mengkhianati kepentingan masyarakat.

"Kami datang bukan untuk mencari sensasi. Kami datang bukan karena kepentingan politik.
Kami datang untuk memastikan hukum berdiri tegak dan tidak tunduk kepada kekuasaan. Ketika rakyat melapor, negara wajib mendengar. Ketika ada dugaan korupsi, aparat penegak hukum wajib bertindak.

Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Muhibuddin jangan mandul, kami siap mendukung, harus berani periksa dan tangkap Wesly Silalahi Walikota Pematangsiantar terkait gurita korupsi, karena bukti sudah lengkap jika kita lihat dari hasil Pansus DPRD Pematangsiantar" tegas Goklif di hadapan massa aksi.

Menurutnya, terdapat sedikitnya tiga laporan yang telah disampaikan kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara oleh PRO-PUBLIC INSTITUTE dan hingga kini menjadi perhatian publik.

Pertama, Laporan Nomor 038/PRO-PUBLIC/B/VI/2026 tanggal 7 Juni 2026 terkait dugaan
tindak pidana korupsi pada PERUMDA Air Minum Tirta Uli Kota Pematangsiantar Tahun Buku 2024.

Kedua, Laporan Nomor 037/PRO-PUBLIC/B/VI/2026 tanggal 7 Juni 2026 terkait dugaan tindak
pidana korupsi dan dugaan pengaturan proyek di lingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar.

Ketiga, Laporan Nomor 036/PRO-PUBLIC/B/VI/2026 tanggal 7 Juni 2026 terkait dugaan tindak
pidana korupsi pembelian Eks Rumah Singgah Covid-19 Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2025.

Dalam pernyataan sikapnya, ALIANSI CS KERAS menegaskan bahwa korupsi adalah musuh
rakyat dan merupakan kejahatan luar biasa yang merampas hak masyarakat atas pembangunan, pendidikan, kesehatan, pelayanan publik, serta kesejahteraan.

Karena itu, massa mendesak Kejati Sumut segera meningkatkan status seluruh laporan tersebut ke tahap penyelidikan maupun penyidikan apabila ditemukan alat bukti yang cukup.

Goklif Manurung juga menduga ada oknum Kejaksaan Tinggu Sumatera Utara yang melindungi Wesly Silalahi dan akan kami laporkan juga ke Jamwas Pantauan kami pada saat aksi massa juga melaksanakan ritual pembakaran foto Wali Kota Pematangsiantar.

Massa aksi di sambut oleh Kasi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera utara Bapak Rizaldi, SH.,MH, namun tidak diberikan bicara oleh massa, karena massa menginginkan Bapak Muhibuddin selaku Kajati yang harus menjawab.

*Desak Pemanggilan Seluruh Nama yang Disebut dalam Laporan*

Dalam tuntutannya, massa meminta Kejati Sumut memanggil dan memeriksa seluruh pihak yang disebut dalam laporan dugaan korupsi PERUMDA Tirta Uli Tahun Buku 2024.

Nama-nama yang disebut antara lain Arianto ST, Andarianto ST, Muliadi SE, Drs. Pardamean
Silaen M.Si., Kepala Bagian Keuangan PERUMDA Tirta Uli, Pejabat Pengadaan Tahun 2024, Penyedia Barang dan Jasa Tahun 2024, serta pihak-pihak lain yang berkaitan dengan
penggunaan anggaran perusahaan daerah tersebut.

Selain itu, massa juga mendesak Kejati Sumut memanggil dan memeriksa pihak-pihak yang
disebut dalam laporan dugaan pengaturan proyek Pemerintah Kota Pematangsiantar, yakni: Wesly Silalahi, Ilal Mahdi Nasution, Rony Simbolon, Metro Hutagaol, Samuel Silaen, Darwan Purba, Bemri Girsang, Josua Silalahi, serta pihak-pihak lain yang disebut dalam laporan pengaduan.

Tidak hanya itu, massa juga meminta Kejati Sumut memeriksa pihak-pihak yang disebut dalam laporan dugaan korupsi pembelian Eks Rumah Singgah Covid-19 Tahun Anggaran 2025, yaitu: Arri Suaswandhy Sembiring, S.STP., M.Si., Risfani Sidauruk, Santo Simanjuntak, Musa Silalahi, Jony Lee, Tim KJPP Dedy, Arifin, Nazir dan Rekan, Wesly Silalahi, Junaedi Antonius Sitanggang, serta pihak-pihak lain yang terlibat dalam proses penganggaran, appraisal, pembayaran, dan pengalihan hak aset.

Menurut massa aksi, nama Wesly Silalahi menjadi salah satu figur yang paling banyak disorot karena disebut dalam lebih dari satu laporan yang telah disampaikan kepada aparat penegak hukum.

"Kami tidak sedang menghakimi siapa pun. Kami hanya meminta seluruh pihak yang disebut
dalam laporan dipanggil dan diperiksa. Justru melalui pemeriksaan itulah kebenaran bisa dibuka secara terang-benderang kepada publik," ujar Goklif.

*Tidak Ada Alasan Lagi untuk Berdiam Diri*

ALIANSI CS KERAS menilai bahwa desakan terhadap aparat penegak hukum bukan hanya
datang dari satu kelompok masyarakat.

Sebelumnya, DPRD Kota Pematangsiantar telah membentuk Panitia Khusus (Pansus) terkait
polemik pembelian Eks Rumah Singgah Covid-19. Selain itu, berbagai laporan pengaduan masyarakat juga telah disampaikan kepada aparat penegak hukum.

Forum Studi Analisa Kebijakan Publik (FS AKP) diketahui telah menyampaikan pengaduan
masyarakat kepada Kejaksaan Negeri Pematangsiantar pada Desember 2025.

Di tingkat nasional, kelompok masyarakat yang tergabung dalam GARANSI dan AMPPUH
bahkan telah menyampaikan aspirasi mereka di depan Gedung KPK di Jakarta.

Pada 12 Juni 2026, kelompok mahasiswa SEMARAK juga menggelar aksi di depan Kejati
Sumut dengan tuntutan yang sama.
Kini, ALIANSI CS KERAS kembali mengingatkan bahwa perhatian publik terhadap persoalan
ini terus membesar.

"Sudah ada laporan. Sudah ada pengaduan masyarakat. Sudah ada aksi di Jakarta. Sudah ada aksi mahasiswa. Sudah ada aksi masyarakat sipil. Bahkan isu ini telah menjadi perhatian luas masyarakat Pematangsiantar. Karena itu kami menilai sudah saatnya aparat penegak hukum menunjukkan keberanian dan keseriusannya dalam menindaklanjuti seluruh laporan yang ada," tegas Goklif.

*Bola Panas Ada di Tangan Penegak Hukum*

Selain meminta pemeriksaan terhadap seluruh pihak yang disebut dalam laporan, massa juga
mendesak Kejati Sumut melakukan audit investigatif terhadap seluruh dokumen, kontrak
pekerjaan, transaksi keuangan, laporan pertanggungjawaban, serta aliran dana yang berkaitan dengan ketiga laporan tersebut.

Mereka juga meminta penyitaan terhadap dokumen maupun alat bukti yang dianggap relevan untuk mencegah hilangnya barang bukti.

ALIANSI CS KERAS menegaskan akan terus mengawal perkembangan kasus tersebut dan tidak akan berhenti hanya pada satu kali aksi.
Apabila laporan masyarakat tidak ditindaklanjuti secara serius, profesional, dan transparan,
mereka menyatakan siap membuat aksi berjilid-jilid.

Kini, berbagai laporan telah masuk. Berbagai pengaduan telah disampaikan. Berbagai elemen
masyarakat telah turun ke jalan. Berbagai nama telah disebut dalam laporan yang beredar di
ruang publik. Masyarakat kini menunggu langkah nyata aparat penegak hukum.

Bola panas berada di tangan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Rakyat menunggu. Hukum harus menjawab. Tutup Goklif Manurung saat di wawancarai di depan kantor Kejaksaan Tinggi Sumatara Utara]]> https://www.halomedan.com/Berita/66052/alisansi-cs-keras-geruduk-kejatisu-dan-bakar-foto-walikota-goklif-manurung-kajati-sumut-segera-periksa-amp-tangkap-wesly-silalahi-terkait-gurita-korup/ Pinca BRI BO Sibuhuan : Jadikan Pancasila Sebagai Pedoman Dalam Bekerja Melayani Nasabah Thu, 18 Jun 2026 20:11:00 +0700+0700

PALAS - Mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa indonesia, harus dihayati menjadi pedoman untuk memberikan pelayanan terbaik bagi nasabah.

Hal itu disampaikan Pimpinan Cabang BRI Brach Office(BO) Sibuhuan, Dedi Harpian,As, Kamis(18/6/2026) menanggapi makna dari peringatan Hari Lahir Pancasila.

Menurut Dedi Harpian, menghormati nilai-nilai luhur dasar negara, diharapkan seluruh insan BRILian( sebutan untuk pekerja BRI) untuk terus menginternalisasi sebagai bentuk dedikasi dalam bekerja.

Ia juga mengajak, seluruh insan BRILian menjadikan momen peringatan Hari Lahir Pancasila menjadi pedoman penting untuk memperkuat rasa persatuan, gotong royong, dan dedikasi dalam berkarya demi kemajuan bangsa.

Dedi Harpian berharap, seluruh insan BRILian harus menunjukan karya dalam bekerja sebagai komitmen mendukung pertumbuhan ekonomi dimasyarakat khusus di wilayah Kabupaten Padanglawas dan Padanglawas Utara.

"Nilai - nilai Pancasila jadikan sebagai pedoman dalam bekerja, melayani nasabah, dan menjalankan tanggung jawab sebagai insan BRI," harapnya.

Ia juga mengajak, seluruh pekerja atau insan BRILian untuk terus memperkuat integritas, profesionalisme, serta semangat gotong royong dalam menghadapi berbagai tantangan dan dinamika dunia kerja.

Ditambahkan, BRI BO Sibuhuan meneguhkan komitmen untuk terus mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam setiap aspek pekerjaan dan pelayanan kepada masyarakat.

Keterangan Photo : BRI BO Sibuhuan menggelar kegiatan upacara peringatan hari lahir pancasila sebagai pedoman untuk melayani nasabah.]]> https://www.halomedan.com/news/66051/pinca-bri-bo-sibuhuan-jadikan-pancasila-sebagai-pedoman-dalam-bekerja-melayani-nasabah/ Soliditas dan Gotong Royong Jadi Tradisi Kader, Balitbang Partai Golkar Rayakan Milad ke-63 Prof. Ganjar Razuni Thu, 18 Jun 2026 18:52:00 +0700+0700

Jakarta – Soliditas dan semangat gotong royong terus menjadi tradisi yang dijaga oleh Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Partai Golkar sebagai bagian dari upaya memperkuat organisasi dan membangun kebersamaan antar kader.

Ketua Balitbang Partai Golkar, Yuddy Chrisnandi, mengatakan bahwa tradisi karya-kekaryaan dan soliditas merupakan dua pilar penting yang menjadi kekuatan Partai Golkar dalam menghadapi dinamika politik yang terus berkembang. Menurutnya, penguatan organisasi harus dimulai dari hal-hal sederhana yang mampu membangun kedekatan emosional antar pengurus.

"Soliditas dan gotong royong harus dibangun dari lingkungan terkecil. Karena itu, Balitbang Partai Golkar membuat kegiatan rutin berupa perayaan ulang tahun pengurus sebagai momentum untuk saling mendoakan dan mempererat hubungan antar kader," ujar Yuddy.

Tradisi tersebut telah berlangsung sepanjang tahun 2026. Kegiatan diawali dengan perayaan ulang tahun Notrida Mandica pada 29 April 2026 di Puncak, Bogor. Selanjutnya, perayaan ulang tahun Leriadi dan Feby Ilham Permana digelar pada 14 Mei 2026 di Tebet, Jakarta Selatan. Kemudian, perayaan ulang tahun Ketua Balitbang, Yuddy Chrisnandi, dilaksanakan pada 2 Juni 2026 di kediamannya di Tebet.

Puncak rangkaian kegiatan tersebut berlangsung pada Kamis (18/6/2026) di ruang Balitbang DPP Partai Golkar, Jakarta, dalam rangka memperingati Milad ke-63 Wakil Ketua Balitbang DPP Partai Golkar, Ganjar Razuni.

Sekretaris Eksekutif Balitbang Partai Golkar, Notrida Mandica, Ph.D., menilai tradisi sederhana tersebut memiliki makna penting dalam memperkuat kekompakan organisasi.

"Momentum seperti ini telah menjadi tradisi di Balitbang Partai Golkar. Kebersamaan dan soliditas antar kader menjadi energi positif untuk mendukung kemenangan Partai Golkar, sejalan dengan arahan Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia," ujarnya.

Sejumlah tokoh dan pengurus Balitbang Partai Golkar turut hadir dalam peringatan Milad ke-63 Prof. Ganjar Razuni. Di antaranya, Bomer Pasaribu selaku Penasehat Ahli Balitbang Partai Golkar, Lili Asdjudireja, Bendahara Balitbang Partai Golkar Agus Wahyudiono, serta jajaran pengurus lainnya seperti Rinaldi Rustam, Wahyu Agung Permana, Justin Djogo, Yurisman, Kelas Fadli, Rio Rio Sagita Mutmainah Saragih, Auzi Kemora, dan Muhammad Topan.

Melalui kegiatan yang rutin dilaksanakan tersebut, Balitbang Partai Golkar berharap budaya kebersamaan, gotong royong, dan soliditas kader dapat terus terjaga sebagai fondasi penguatan organisasi dalam menghadapi berbagai tantangan politik ke depan.]]> https://www.halomedan.com/news/66050/soliditas-dan-gotong-royong-jadi-tradisi-kader-balitbang-partai-golkar-rayakan-milad-ke63-prof-ganjar-razuni/ Di Balik Pujian Pensi Al-Hikmah, Wakil Wali Kota Medan Beri Warning Soal Narkoba dan Judol Thu, 18 Jun 2026 18:38:00 +0700+0700
Medan -;Suasana penuh kreativitas dan gemuruh tepuk tangan mewarnai acara Pentas Seni (Pensi) SMP dan SMA Yayasan Perguruan Al-Hikmah dalam rangka Perpisahan, dan Pembagian Rapor pelajar.

Acara tahunan yang digelar di halaman Yayasan Perguruan Al-Hikmah ini sukses mencuri perhatian Wakil Wali Kota Medan, H. Zakiyuddin Harahap, yang hadir langsung sekaligus memberikan apresiasi kepada seluruh siswa Al-Hikmah, Rabu (17/6/2026).

Menyaksikan antusiasme para siswa di atas panggung, mengingatkan pria yang akrab di sapa bang Zaki itu pada memori di masa-masa sekolah dulu.

"Saya sudah sering menghadiri acara-acara di berbagai sekolah, tapi baru kali ini saya menyaksikan pentas seni yang luar biasa seperti ini. Sekolah Al-Hikmah ini hebat! Mengapa? Karena memiliki 19 ekskul. Saya menyaksikan sendiri betapa hebatnya bakat anak-anak kita hari ini," puji Zakiyuddin Harahap dihadapan ribuan siswa dan orang tua siswa yang hadir.

Sebagai bentuk dukungan nyata terhadap bakat seni yang ditunjukkan para siswa tersebut, Zakiyuddin Harahap memberikan bantuan dana pribadi sebesar lima juta rupiah untuk menambah deretan hadiah Lucky Draw.

​"Nanti saya sumbang lima juta rupiah untuk menambah hadiah lucky drawnya. Intinya saya ingin semuanya disini senang,"ujarnya yang langsung disambut sorak gembira para orang tua dan siswa.

Selain memberikan apresiasi, secara khusus Zakiyuddin Harahap juga meminta para orang tua siswa untuk memeriksa telepon genggam milik anak-anaknya. Bukan tanpa alasan, Zakiyuddin Harahap tidak ingin anak-anak di Kota Medan terjebak dalam penggunaan narkoba dan judi online (judol).

​"Saya ingatkan kepada anak-anak ku, jangan ada yang menyentuh narkoba dan judi online. Dan untuk Ibu-ibu, tolong rutin cek HP anak-anak kita. Masalah narkoba sangat mematikan, peredaran narkoba masih sangat tinggi di Sumatra Utara maupun kota Medan. Jadi jaga anak-anak kita," pesan Zakiyuddin Harahap tegas.

Apresiasi terhadap wadah kreativitas siswa Al-Hikmah ini juga disampaikan oleh Anggota DPRD Kota Medan dari Fraksi Gerindra Tia Ayu Anggraini. Ia menyebutkan Yayasan Perguruan Al-Hikmah konsisten melatih mental, kreativitas dan public speaking anak sejak dini.

"Al-Hikmah berhasil mengasah anak-anak yang tadinya tidak percaya diri menjadi berani tampil di depan umum," kata Tia.

​Sementara itu, Ketua Yayasan Perguruan Al-Hikmah, Ateng menjelaskan bahwa sekolah telah berkomitmen mendukung bakat siswa di luar jalur akademik formal.

​"Kita sadar tidak semua anak pintar di akademik. Bakat karakter dan seni itulah yang kita gali. Alhamdulillah, sokongan ini membuahkan hasil manis, di mana lima siswa kita berhasil lulus jalur prestasi ke Institut Seni Yogyakarta",jelas Ateng.]]> https://www.halomedan.com/news/66049/di-balik-pujian-pensi-alhikmah-wakil-wali-kota-medan-beri-warning-soal-narkoba-dan-judol/ Dari Amsterdam, Seruan Membangun Politik Alternatif untuk Indonesia Thu, 18 Jun 2026 15:53:00 +0700+0700

Amsterdam — Menjelang senja di De Natuurkamer Park, kawasan Drijfsijs, Amsterdam, Rabu (17/6), sekelompok diaspora Indonesia berkumpul untuk menyampaikan sebuah pernyataan politik yang mereka yakini mendesak: Indonesia membutuhkan alternatif di luar sistem politik yang ada saat ini.

Bagi para deklarator, persoalan yang dihadapi Indonesia bukan sekadar krisis kepemimpinan, melainkan krisis sistem.

Mereka menilai partai-partai politik semakin kehilangan fungsi representasinya, sementara ruang demokrasi terus menyempit di tengah menguatnya pengaruh oligarki.

Dari kegelisahan itulah lahir Deklarasi Amsterdam, sebuah seruan untuk membangun Blok Politik Alternatif yang bertumpu pada kekuatan masyarakat sipil.

Namun sebelum resmi dibacakan, deklarasi ini lebih dulu memicu perdebatan.

*Polemik Sebelum Deklarasi*
Beberapa hari menjelang pelaksanaan, draf awal Deklarasi Amsterdam beredar luas di Indonesia.

Dalam versi tersebut, para penggagas berencana mendaulat jurnalis dan aktivis Dandhy Dwi Laksono untuk memimpin konsolidasi pembentukan blok politik alternatif.

Pilihan itu didasarkan pada penilaian bahwa Dandhy memiliki rekam jejak panjang dalam berbagai perjuangan sosial, independen dari partai politik, serta memiliki jejaring yang luas di berbagai kalangan masyarakat sipil.

Namun respons yang muncul justru membawa diskusi ke arah yang lebih luas.

Melalui jaringan Ekspedisi Indonesia Baru, Dandhy menyampaikan apresiasi atas inisiatif para diaspora tersebut.

Di saat yang sama, ia menegaskan bahwa upaya membangun kekuatan politik alternatif sebenarnya telah tumbuh secara organik di berbagai tempat dan tidak membutuhkan fungsi koordinator tunggal.

Yang lebih penting, menurutnya, adalah memperkuat konsolidasi gagasan, membangun organisasi rakyat, dan menciptakan ruang perjumpaan untuk merumuskan agenda bersama.

Alih-alih menjadi kontroversi yang memecah, tanggapan tersebut justru membuka ruang dialog yang lebih besar mengenai bagaimana perubahan politik seharusnya dibangun.

*Ketika Polemik Menjadi Tujuan*
Para deklarator Amsterdam tidak melihat respons Dandhy sebagai penolakan terhadap gagasan mereka.

Sebaliknya, mereka menganggap perdebatan itu sebagai bagian dari tujuan yang ingin dicapai sejak awal.

Dalam respons balik yang mereka sampaikan, para deklarator menegaskan bahwa Deklarasi Amsterdam memang dimaksudkan untuk memantik percakapan publik mengenai jalan keluar dari kebuntuan politik Indonesia.

"Deklarasi Amsterdam pada akhirnya sudah kami anggap berhasil jika berhasil memicu percakapan mendalam dan polemik yang meluas."

Menurut mereka, sebagian besar pihak yang terlibat dalam perdebatan sesungguhnya memiliki titik temu yang sama, yakni perlunya membangun kekuatan politik alternatif di luar pola politik yang selama ini dominan.

Perbedaan muncul ketika diskusi memasuki wilayah taktis: apakah gerakan semacam itu membutuhkan figur penggerak atau harus dibangun melalui kepemimpinan yang lebih kolektif.

Perdebatan tersebut ternyata juga berlangsung di internal para penggagas deklarasi.

*Dari Figur ke Kepemimpinan Kolektif*
Sebelum deklarasi dibacakan, para deklarator sempat membahas dua opsi.

Opsi pertama adalah mendaulat Dandhy Laksono sebagai figur sentral konsolidasi. Opsi kedua adalah membangun kepemimpinan kolektif yang melibatkan sejumlah tokoh dan perwakilan kelompok masyarakat sipil.

Kedua opsi memiliki pendukung dan argumentasi yang kuat.

Sebagian berpendapat bahwa setiap gerakan membutuhkan figur untuk memulai proses pengorganisasian. Sebagian lainnya menilai perubahan yang hendak dibangun justru harus menghindari ketergantungan pada satu tokoh.

Pada akhirnya, suara mayoritas memilih pendekatan kedua.

Saat deklarasi resmi digelar pada Rabu petang di De Natuurkamer Park, Amsterdam, rumusan yang dibacakan telah mengalami perubahan penting dibandingkan draf awal yang beredar sebelumnya.

Deklarasi tersebut dibacakan secara bergantian oleh Didin Fahrudin, Evi Sutrisno, Brian Trinanda, Andi Alfian, Hertasning Ikhlas, Aboedpriadji Santoso, Muthia, dan Syafiih Kamil.

Mereka merupakan diaspora Indonesia di Belanda yang berasal dari beragam latar belakang, mulai dari mahasiswa, akademisi, perawat, pekerja profesional, pengusaha hingga warga senior.

Alih-alih menunjuk seorang pemimpin tunggal, deklarasi final mendorong terbentuknya kepemimpinan kolektif yang melibatkan Dandhy Dwi Laksono bersama Farid Gaban, Bivitri Susanti, Zainal Arifin Mochtar, Feri Amsari, Bhima Yudhistira Adhinegara, Alissa Wahid, Busyro Muqoddas, serta berbagai elemen masyarakat sipil lainnya.

*Menuju Kongres Rakyat*
Gagasan utama yang ditawarkan Deklarasi Amsterdam adalah penyelenggaraan Kongres Rakyat yang Demokratis dan Damai.

Forum tersebut dibayangkan sebagai ruang pertemuan berbagai unsur masyarakat sipil—mulai dari gerakan adat, petani, nelayan, buruh, organisasi keagamaan, akademisi, mahasiswa, pelajar, hingga diaspora Indonesia—untuk menyusun manifesto politik dan arah perjuangan bersama.

Bagi para deklarator, tujuan akhirnya bukan mencari tokoh penyelamat atau mempersiapkan calon presiden alternatif.

Yang ingin dibangun adalah kekuatan politik yang lahir dari pengorganisasian masyarakat sipil dan mampu menawarkan koreksi terhadap sistem politik yang mereka anggap semakin kehilangan daya perbaikan dari dalam.

Deklarasi itu juga disertai ajakan agar komunitas-komunitas warga, kelompok mahasiswa, organisasi profesi, dan jaringan masyarakat sipil di berbagai daerah menyelenggarakan deklarasi serupa serta membangun ruang-ruang diskusi dan konsolidasi politik.

Untuk memperluas percakapan tersebut, mereka mengajak publik menggunakan tagar #DaruratPolitik, #BlokPolitikAlternatif, #GerakanRakyatBerdaulat, #ResetIndonesia, dan #SistemReformasiTelahGagal.

Meski lahir jauh dari tanah air, Deklarasi Amsterdam tidak dimaksudkan sebagai pernyataan simbolik diaspora semata.

Para penggagasnya berharap deklarasi tersebut menjadi pemantik bagi lahirnya konsolidasi serupa di berbagai daerah, menuju Kongres Rakyat yang mereka cita-citakan sebagai ruang bersama untuk merumuskan arah, agenda, dan bentuk politik alternatif yang bertumpu pada kedaulatan rakyat.


]]> https://www.halomedan.com/news/66048/dari-amsterdam-seruan-membangun-politik-alternatif-untuk-indonesia/ Transformasi Mutu Layanan: Pasatama Institute Dorong Peningkatan Kapasitas SDM dan Infrastruktur SPPG Berstandar Internasional Thu, 18 Jun 2026 13:18:00 +0700+0700
JAKARTA – Dalam upaya mendukung keberhasilan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh lini, Pasatama Institute secara resmi mengumumkan inisiatif strategis yang berfokus pada penguatan ekosistem Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Langkah proaktif ini diambil guna memastikan bahwa implementasi program nasional tersebut didukung oleh kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul serta kesiapan infrastruktur yang memenuhi standar nasional maupun internasional di masa depan.

Program MBG tidak hanya sekadar memberikan asupan nutrisi berkualitas bagi generasi muda, tetapi juga menjadi motor penggerak standarisasi tata kelola pangan berbasis komunitas.

Menyadari pentingnya peran SPPG sebagai ujung tombak operasional, Pasatama Institute hadir memberikan kontribusi nyata lewat program pelatihan terstruktur dan pendampingan teknis.

Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola
Melalui program akselerasi kompetensi, Pasatama Institute membekali para pengelola SPPG dengan keahlian manajemen logistik, keamanan pangan (food safety), tata boga higienis, hingga pemenuhan standar nutrisi yang presisi.

Langkah ini dirancang untuk menciptakan standarisasi kualitas di setiap unit pelayanan, sehingga setiap hidangan yang disajikan memiliki mutu aman, sehat, dan bergizi tinggi secara konsisten.

Modernisasi Infrastruktur Berstandar Global
Selain fokus pada faktor manusia, kolaborasi ini juga menitikberatkan pada cetak biru (blueprint) perbaikan dan pembangunan infrastruktur SPPG.

Pasatama Institute mengawal standarisasi fasilitas dapur, penyimpanan logistik (cold chain management), hingga sistem distribusi yang higienis. Target jangka panjang dari standardisasi ini adalah membawa fasilitas SPPG di berbagai daerah agar mampu memenuhi sertifikasi mutu nasional (seperti BPOM dan Halal) serta mengadopsi standar internasional seperti HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) dan ISO 22000 terkait manajemen keamanan pangan, ISO 45001 terkait Kesehatan dan Keselamatan Kerja.

Direktur Eksekutif Pasatama Institute Coach Arsyam mengungkapkan bahwa sinergi ini merupakan investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa.

"Kami percaya bahwa program Makan Bergizi Gratis akan mencapai dampak optimal jika dikelola oleh SDM yang kompeten di dalam fasilitas yang mumpuni. Melalui standardisasi ini, kita sedang membangun pondasi ketahanan pangan nasional yang kokoh sekaligus mencetak generasi emas yang sehat dan berdaya saing global."jelas Coach Arsyam di Jakarta. Kamis (18/6/2026).

Dengan adanya integrasi antara program pemerintah yang terarah dan kepakaran akademis serta praktis dari Pasatama Institute, program MBG optimis mampu berjalan secara berkelanjutan.

Langkah maju ini tidak hanya mempercepat pencapaian target pemenuhan gizi nasional, tetapi juga menetapkan standar baru dalam manajemen pangan publik di Indonesia.]]> https://www.halomedan.com/news/66047/transformasi-mutu-layanan-pasatama-institute-dorong-peningkatan-kapasitas-sdm-dan-infrastruktur-sppg-berstandar-internasional/ DPC Pendawa Deli Serdang Salurkan Bantuan untuk Korban Puting Beliung di Pancur Batu Thu, 18 Jun 2026 13:14:00 +0700+0700
Deli Serdang – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Pendawa Kabupaten Deli Serdang menyerahkan bantuan tali asih kepada warga Pendawa yang menjadi korban bencana angin puting beliung di Kecamatan Pancur Batu, Kamis (18/6/2026).

Bantuan tersebut merupakan hasil donasi dan kepedulian anggota Pendawa Deli Serdang yang dihimpun untuk membantu meringankan beban warga terdampak bencana.

Penyerahan bantuan dilakukan langsung oleh Ketua DPC Pendawa Kabupaten Deli Serdang, Sobirin, didampingi Sekretaris DPC Sairin serta Buang Sumanto. Bantuan diterima oleh Ketua DPAC Pendawa Kecamatan Pancur Batu, Sungadi, bersama anggota Pendawa yang rumahnya mengalami kerusakan akibat terjangan angin puting beliung.

Ketua Umum PB Pendawa Indonesia, H. Ruslan, SH, memberikan apresiasi atas kepedulian sosial yang ditunjukkan oleh jajaran DPC Pendawa Kabupaten Deli Serdang. Menurutnya, aksi solidaritas tersebut merupakan wujud nyata semangat persaudaraan dan gotong royong yang selama ini menjadi nilai utama dalam organisasi Pendawa.

"Kami mengapresiasi kepedulian sosial keluarga besar Pendawa Deli Serdang yang telah bergerak cepat membantu saudara-saudara kita yang terkena musibah. Semoga bantuan tali asih ini dapat bermanfaat dan sedikit meringankan beban ekonomi warga Pendawa di Kecamatan Pancur Batu," ujar Ruslan.

Ia juga mengajak seluruh anggota Pendawa untuk terus membangun semangat persaudaraan, kebersamaan, kegotongroyongan, dan kepedulian sosial terhadap sesama.

"Marilah kita terus memperkuat rasa persaudaraan dan kebersamaan. Semoga kehadiran organisasi Paguyuban Pendawa dapat memberikan manfaat bagi seluruh anggota maupun masyarakat luas," tambahnya.

Kegiatan penyerahan bantuan tersebut berlangsung dalam suasana penuh keakraban dan kekeluargaan. Para penerima bantuan menyampaikan terima kasih atas perhatian dan dukungan yang diberikan oleh keluarga besar Pendawa Deli Serdang di tengah musibah yang mereka alami.

Dengan adanya bantuan tersebut, diharapkan dapat membantu proses pemulihan serta memperkuat solidaritas antaranggota Pendawa dalam menghadapi berbagai tantangan dan musibah yang terjadi di tengah masyarakat.]]> https://www.halomedan.com/Berita/66046/dpc-pendawa-deli-serdang-salurkan-bantuan-untuk-korban-puting-beliung-di-pancur-batu/ Program TSM Pertama di MA Sumut, TPI Targetkan Jadi Madrasah Aliyah Unggulan Entrepreneur Thu, 18 Jun 2026 13:03:00 +0700+0700
MEDAN – Madrasah Aliyah (MA) Swasta Taman Pendidikan Islam (TPI) Medan terus mempercepat pengembangan program Madrasah Entrepreneur Berbasis Religius sebagai bagian dari transformasi pendidikan yang mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dengan keterampilan dan kewirausahaan.
Program strategis tersebut merupakan tindak lanjut dari pencanangan Madrasah TPI Entrepreneur Berbasis Religius yang diluncurkan bertepatan dengan tasyakuran Milad ke-75 TPI dan ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Wakil Menteri Agama Republik Indonesia, H. Raden Muhammad Syafii, pada 2 Mei 2025 lalu.
Sejak diluncurkan, manajemen TPI bergerak cepat menyusun berbagai langkah pengembangan melalui sejumlah workshop, pelatihan, serta penguatan program keterampilan yang menjadi fondasi menuju terwujudnya madrasah unggulan berbasis entrepreneur.

Ketua I dan II TPI, H. Ikrom Helmi Nasution, mengatakan saat ini program masih berada pada tahap pengembangan, namun arah dan target yang ingin dicapai telah terpetakan secara jelas.
"Ke depan, kami menargetkan program ini memperoleh pengakuan dan dukungan penuh dari Kementerian Agama sehingga dapat berkembang menjadi Madrasah Aliyah Unggulan berbasis entrepreneur. Karena itu, berbagai penguatan kelembagaan dan program pendukung terus kami akselerasi," ujarnya.
Menurut Ikrom, pengembangan keterampilan menjadi salah satu fokus utama agar lulusan madrasah tidak hanya memiliki kompetensi keagamaan yang kuat, tetapi juga keterampilan yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan usaha.
Untuk mendukung hal tersebut, MA Swasta TPI menjalin kerja sama dengan sejumlah sekolah kejuruan dan praktisi profesional sesuai bidang keterampilan yang diajarkan.


Sementara itu Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Swasta Taman Pendidikan Islam (TPI) Drs Zainal Arifin mengatakan, Program Teknik Sepeda Motor (TSM) dibina bersama SMK Negeri 2 Medan dengan tenaga pengajar yang berasal langsung dari sekolah tersebut, termasuk Fakhri Nasri. Sementara program kuliner dan tata busana didukung tenaga pendidik dari SMK Negeri 3 Medan. Adapun program desain grafis dibimbing oleh lulusan Universitas Sumatera Utara (USU).
"Bahkan spanduk-spanduk yang digunakan dalam berbagai kegiatan saat ini sudah merupakan hasil karya siswa sendiri. Ini menjadi bukti bahwa program keterampilan yang kami jalankan mulai menunjukkan hasil nyata," kata Ikrom.
Ia menjelaskan, pemilihan program keterampilan dilakukan berdasarkan kajian terhadap jurusan-jurusan unggulan yang terbukti diminati dan memiliki prospek kerja yang baik. Teknik Sepeda Motor dipilih karena menjadi salah satu jurusan favorit di SMK Negeri 2, desain grafis mengacu pada program unggulan di SMK Negeri 9, sedangkan kuliner dan tata busana terinspirasi dari program favorit di SMK Negeri 10.
"Kami melihat peluang yang sudah terbukti diminati dan dibutuhkan dunia kerja. Karena itu, program-program tersebut kami adopsi dan kembangkan di Madrasah Aliyah," jelasnya.

Berdasarkan informasi dari Bidang Pendidikan Madrasah (Penmad) Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumatera Utara, program keterampilan Teknik Sepeda Motor yang dikembangkan MA Swasta TPI disebut sebagai yang pertama dan satu-satunya di lingkungan Madrasah Aliyah di Sumatera Utara.
Sebagai bentuk penguatan program, MA Swasta TPI juga menjalin kerja sama dengan PT Indako Trading Co. Honda. Melalui kolaborasi tersebut, siswa program Teknik Sepeda Motor dilibatkan dalam kegiatan servis gratis sepeda motor bagi masyarakat yang digelar di lingkungan sekolah.
Dalam kegiatan tersebut, sekitar 20 unit sepeda motor berhasil dilayani. Masyarakat hanya dikenakan biaya penggantian suku cadang apabila diperlukan, sedangkan jasa servis diberikan secara gratis.
"Anak-anak kami yang melaksanakan servis gratis ini dengan pendampingan teknisi Honda. Ke depan mereka juga akan menjalani Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Honda sehingga memperoleh pengalaman industri yang lebih luas," ungkapnya.

Ia menambahkan, pihak Honda menyambut positif program tersebut. Bahkan siswa yang menunjukkan kemampuan, kedisiplinan, dan etos kerja yang baik berpeluang direkrut sebagai teknisi setelah menyelesaikan pendidikan.

Sementara itu, Guru Keterampilan Teknik Sepeda Motor (TSM) MA Swasta TPI, Fakhri Nasri, menilai kegiatan servis gratis bersama PT Indako Trading Co. menjadi sarana pembelajaran yang sangat efektif bagi siswa.
Menurutnya, para siswa tidak hanya memperoleh teori di dalam kelas, tetapi juga pengalaman praktik langsung menangani kendaraan milik masyarakat sesuai standar industri.
"Kegiatan ini sangat bermanfaat karena siswa dapat melihat dan mempraktikkan langsung proses servis sepeda motor sesuai standar bengkel resmi. Pengalaman seperti ini sangat penting untuk meningkatkan keterampilan dan kepercayaan diri mereka," ujar Fakhri.
Ia menjelaskan bahwa program TSM dirancang untuk membekali siswa dengan kemampuan teknis yang dapat menjadi bekal setelah lulus, baik untuk bekerja di dunia industri maupun membangun usaha mandiri di bidang otomotif.
"Harapan kami, siswa MA Swasta TPI tidak hanya unggul dalam ilmu keagamaan, tetapi juga memiliki keterampilan profesional yang mampu membuka peluang kerja dan menciptakan lapangan usaha sendiri," katanya.
Melalui sinergi antara pendidikan agama, penguatan karakter, keterampilan vokasional, dan kemitraan industri, MA Swasta TPI optimistis mampu mewujudkan visi besar sebagai Madrasah Entrepreneur Berbasis Religius yang melahirkan generasi berakhlak, terampil, mandiri, dan siap bersaing di era modern,pungkasnya.rel]]> https://www.halomedan.com/news/66045/program-tsm-pertama-di-ma-sumut-tpi-targetkan-jadi-madrasah-aliyah-unggulan-entrepreneur/ Asta Cita Hijau: Membangun Indonesia Emas Tanpa Merusak Bumi Thu, 18 Jun 2026 10:50:00 +0700+0700
Oleh: Abdullah Rasyid
Mahasiswa Doktoral Ilmu Pemerintahan IPDN
Pendiri GREAT Institute


Indonesia Emas 2045 tidak boleh hanya dibayangkan sebagai negeri dengan gedung-gedung tinggi, kawasan industri besar, jalan tol panjang, pendapatan per kapita meningkat, dan produk domestik bruto yang melesat. Ia harus dibayangkan sebagai negara maju yang tanahnya tetap subur, airnya tetap bersih, udaranya tetap sehat, hutannya tetap berdiri, lautnya tetap hidup, dan sampahnya terkendali.

Sebab kemajuan yang dibangun dengan merusak bumi sesungguhnya bukan kemajuan, melainkan utang ekologis yang diwariskan kepada anak cucu.

Dalam banyak percakapan publik, Indonesia Emas 2045 kerap diletakkan terutama sebagai agenda pertumbuhan ekonomi. Itu tidak keliru. Indonesia memang membutuhkan pertumbuhan tinggi untuk keluar dari jebakan pendapatan menengah. Pertumbuhan ekonomi sekitar 5 persen selama ini cukup menjaga stabilitas, tetapi belum cukup untuk membawa Indonesia melompat menjadi negara maju.

Data Badan Pusat Statistik menunjukkan ekonomi Indonesia pada Kuartal I-2026 tumbuh 5,61 persen secara tahunan. Angka ini adalah kabar baik. Di tengah ketidakpastian global, perlambatan ekonomi dunia, gejolak geopolitik, dan tekanan rantai pasok, ekonomi nasional masih menunjukkan daya tahan. Namun, pertumbuhan 5,6 persen tidak boleh membuat bangsa ini cepat puas. Untuk mengejar target Indonesia Emas 2045, Indonesia membutuhkan pertumbuhan yang lebih tinggi, lebih produktif, dan lebih berkualitas.

RPJPN 2025–2045 menargetkan Indonesia menjadi negara maju dengan pendapatan per kapita pada kisaran 23.000 hingga 30.300 dollar AS. Sementara itu, PDB per kapita Indonesia saat ini masih berada di sekitar 5.000 dollar AS. Jaraknya masih panjang. Artinya, Indonesia harus bekerja lebih keras: memperkuat industrialisasi, memperluas hilirisasi, meningkatkan produktivitas tenaga kerja, mempercepat transformasi digital, membangun infrastruktur, memperbaiki kualitas pendidikan dan kesehatan, serta menarik investasi yang menciptakan nilai tambah.

Namun, ada satu hal yang tidak boleh dilupakan: pertumbuhan ekonomi tidak boleh menjadi alasan untuk mengorbankan lingkungan hidup. Indonesia tidak boleh mengejar negara maju dengan meniru kesalahan lama negara-negara industri: tumbuh dulu, merusak dulu, mencemari dulu, lalu membersihkan kemudian. Dunia hari ini tidak lagi memberi ruang bagi model pembangunan seperti itu.

Krisis iklim sudah terjadi. Banjir, kekeringan, abrasi, cuaca ekstrem, kebakaran hutan, pencemaran sungai, polusi udara, dan darurat sampah bukan lagi ancaman abstrak. Semuanya sudah hadir dalam kehidupan sehari-hari rakyat. Karena itu, Indonesia Emas 2045 harus dibangun dengan paradigma baru: ekonomi tumbuh, tetapi bumi dijaga; industri maju, tetapi lingkungan tidak dikorbankan; investasi masuk, tetapi daya dukung alam tidak dilampaui.

Di sinilah gagasan Asta Cita Hijau menjadi penting. Asta Cita tidak boleh hanya dibaca sebagai agenda pembangunan ekonomi, pemerataan, hilirisasi, ketahanan pangan, ketahanan energi, dan penguatan sumber daya manusia. Asta Cita juga harus dibaca sebagai kompas ekologis pembangunan nasional.

Asta Cita Hijau berarti menjadikan lingkungan hidup sebagai pusat, bukan pinggiran, pembangunan. Tanah, air, udara, hutan, laut, dan sampah harus menjadi indikator utama keberhasilan negara. Selama ini, pembangunan terlalu sering diukur dari berapa kilometer jalan dibangun, berapa besar investasi masuk, berapa kawasan industri berdiri, dan berapa persen ekonomi tumbuh. Semua itu penting. Tetapi pertanyaan yang lebih mendasar adalah: apakah pembangunan itu membuat rakyat hidup lebih sehat? Apakah sungai tetap mengalir bersih? Apakah udara di kota-kota masih layak dihirup? Apakah hutan tetap menjadi penyangga iklim? Apakah laut tetap menjadi sumber kehidupan nelayan? Apakah sampah dikelola atau hanya dipindahkan ke gunungan tempat pembuangan akhir?

Negara maju sejati tidak hanya mampu memproduksi barang dan jasa. Negara maju juga mampu mengelola dampak dari produksinya sendiri.

Karena itu, hilirisasi harus menjadi hilirisasi hijau. Indonesia tidak boleh lagi puas menjadi penjual bahan mentah. Nikel, tembaga, bauksit, sawit, batu bara, gas, dan komoditas strategis lainnya harus diolah di dalam negeri agar menciptakan nilai tambah, lapangan kerja, penerimaan negara, dan penguasaan rantai industri. Namun, hilirisasi tidak boleh hanya dihitung dari nilai ekspor dan jumlah smelter. Ia juga harus dihitung dari standar lingkungan, penggunaan energi bersih, pengolahan limbah, pemulihan lahan, perlindungan masyarakat sekitar, dan transparansi tata kelola.

Jika hilirisasi hanya memindahkan pencemaran dari negara lain ke tanah air sendiri, maka itu bukan kedaulatan ekonomi. Itu hanya memindahkan beban ekologis ke rakyat.

Transformasi digital juga harus diberi makna hijau. Digitalisasi tidak boleh hanya dipakai untuk mempercepat transaksi, layanan, dan konsumsi. Teknologi harus digunakan untuk memperkuat pengawasan lingkungan: memantau deforestasi, mengukur kualitas udara, melacak pencemaran sungai, mendata emisi karbon, mengawasi perizinan, membaca perubahan tutupan lahan, dan membuka data kepada publik. Negara harus memiliki mata digital untuk menjaga alamnya.

Transisi energi pun harus menjadi bagian penting dari Asta Cita Hijau. Indonesia memiliki potensi besar energi surya, hidro, panas bumi, angin, biomassa, bioenergi, serta ekonomi karbon. Kita juga memiliki hutan tropis, gambut, mangrove, lamun, dan ekosistem pesisir yang menyimpan cadangan karbon sangat besar. Dengan mangrove sekitar 3,45 juta hektare—salah satu yang terbesar di dunia—Indonesia memiliki modal ekologis dan ekonomi hijau yang sangat strategis.

Tetapi transisi energi harus dikelola secara adil. Jangan sampai energi bersih hanya menjadi bahasa proyek besar, sementara masyarakat kecil tetap menanggung polusi, kehilangan ruang hidup, atau tidak menikmati manfaat ekonomi. Transisi energi harus membuka lapangan kerja hijau, memperkuat industri nasional, menurunkan ketergantungan pada energi fosil, dan menjaga daya saing Indonesia dalam ekonomi global rendah karbon.

Hal yang sama berlaku untuk hutan. Indonesia masih memiliki kawasan berhutan yang sangat luas, sekitar 95 juta hektare lebih. Ini adalah kekayaan ekologis yang tidak ternilai. Hutan bukan hanya kumpulan pohon. Ia adalah penyimpan air, penyerap karbon, rumah keanekaragaman hayati, pelindung tanah, sumber kehidupan masyarakat adat dan lokal, serta benteng terakhir menghadapi krisis iklim. Setiap hektare hutan yang hilang bukan sekadar kehilangan vegetasi, tetapi kehilangan fungsi kehidupan.

Karena itu, pembangunan Indonesia Emas tidak boleh memandang hutan hanya sebagai cadangan lahan. Hutan adalah infrastruktur ekologis bangsa.

Namun, dari semua isu lingkungan, sampah barangkali merupakan ujian paling dekat dengan kehidupan rakyat. Setiap rumah menghasilkan sampah. Setiap pasar menghasilkan sampah. Setiap sekolah, kantor, restoran, pelabuhan, kawasan wisata, dan kawasan industri menghasilkan sampah. Jika tidak dikelola, sampah tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya berpindah: dari rumah ke selokan, dari selokan ke sungai, dari sungai ke laut, dari kota ke TPA, lalu kembali kepada manusia dalam bentuk banjir, penyakit, bau, mikroplastik, dan pencemaran.

Data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional menunjukkan timbulan sampah Indonesia berada di kisaran 140.000 hingga 145.000 ton per hari. Dalam satu tahun, jumlahnya mencapai puluhan juta ton. KLH/BPLH pernah mencatat timbulan sampah nasional mencapai lebih dari 56 juta ton, sementara sampah yang terkelola secara layak masih belum mencapai separuhnya. Plastik menjadi salah satu masalah utama, dengan jutaan ton sampah plastik setiap tahun dan tingkat daur ulang yang masih rendah.

Ini bukan sekadar persoalan teknis kebersihan. Ini persoalan tata kelola negara.

Indonesia Emas tidak boleh kalah oleh sampahnya sendiri. Kota-kota tidak boleh tumbuh menjadi pusat ekonomi baru, tetapi dikelilingi TPA yang kelebihan kapasitas. Destinasi wisata tidak boleh dipromosikan sebagai surga tropis, tetapi lautnya tercemar plastik. Kawasan industri tidak boleh menciptakan nilai tambah ekonomi, tetapi meninggalkan beban limbah bagi masyarakat. Pertumbuhan konsumsi kelas menengah tidak boleh berubah menjadi ledakan sampah yang tidak terkendali.

Karena itu, pengelolaan sampah harus ditegaskan sebagai urusan wajib pelayanan dasar pemerintah daerah. Kepala daerah tidak cukup membangun alun-alun, taman kota, festival wisata, dan pusat kuliner jika gagal mengurus sampah. Kota yang maju bukan hanya kota yang indah di baliho, tetapi kota yang memiliki sistem pemilahan, pengangkutan, pengolahan, daur ulang, dan pembuangan residu yang tertib.

Masalahnya, selama ini masyarakat sering diminta memilah sampah, tetapi sistemnya tidak siap. Warga diminta memisahkan organik dan anorganik, tetapi truk sampah mencampur kembali semuanya. Kampanye kebersihan digelar, tetapi fasilitas pengolahan tidak tersedia. Bank sampah dibentuk, tetapi tidak selalu tersambung dengan industri daur ulang. TPS 3R dibangun, tetapi SDM, anggaran, dan perawatannya lemah. Akhirnya, sampah tetap berakhir di TPA.

Negara tidak boleh hanya menyuruh rakyat berubah. Negara harus menyediakan sistem agar rakyat bisa berubah.

Pemerintah telah mendorong target ambisius: 100 persen sampah terkelola pada 2028, dengan sebagian besar sampah diolah, sebagian dimanfaatkan melalui waste-to-energy, RDF, kompos, daur ulang, dan residu ditekan seminimal mungkin ke TPA. Target seperti ini memang berat, tetapi diperlukan. Negara tidak boleh terlalu lama berdamai dengan darurat sampah.

Meski begitu, teknologi bukan mantra ajaib. Waste-to-energy dapat menjadi bagian dari solusi, tetapi tidak boleh dijadikan obat tunggal. Insinerasi, RDF, dan teknologi termal membutuhkan biaya tinggi, standar emisi ketat, sampah dengan karakteristik tertentu, kepastian pasokan, dan tata kelola yang transparan. Jika sampah masih basah, tercampur, dan tinggi kandungan organik, proyek teknologi mahal bisa berubah menjadi beban fiskal baru.

Prinsipnya harus jelas: kurangi sampah dari sumber, pilah sejak rumah, olah organik sedekat mungkin dengan sumbernya, manfaatkan material yang masih bernilai, dorong daur ulang, gunakan RDF dan waste-to-energy untuk bagian yang tepat, dan jadikan TPA hanya sebagai tempat residu terakhir.

Di titik ini, sampah harus dilihat sebagai pintu masuk ekonomi sirkular. Sampah organik dapat diolah menjadi kompos, maggot, biogas, dan energi. Plastik dapat masuk ke industri daur ulang. Kertas, logam, kaca, dan tekstil dapat kembali menjadi bahan baku. RDF dapat menjadi bahan bakar alternatif industri. Bank sampah, koperasi, UMKM daur ulang, startup lingkungan, dan komunitas lokal dapat menjadi bagian dari ekosistem ekonomi hijau.

Inilah peluang besar yang sering luput: sampah bukan hanya biaya, tetapi juga sumber nilai. Jika dikelola dengan baik, sektor persampahan dapat menciptakan lapangan kerja hijau bagi operator, teknisi, pemilah, pengangkut, pengelola fasilitas, pelaku UMKM daur ulang, peneliti, pengembang teknologi, dan pekerja komunitas. Selama ini, pemulung dan pekerja informal persampahan telah menjadi tulang punggung diam-diam ekonomi daur ulang. Dalam Indonesia Emas, mereka tidak boleh terus berada di pinggir. Mereka harus diberi perlindungan, pelatihan, akses kesehatan, kemitraan, dan pengakuan sebagai bagian dari ekonomi sirkular nasional.

Pembentukan BLUD khusus persampahan dapat menjadi terobosan daerah. Dengan BLUD, layanan sampah bisa lebih fleksibel, profesional, dan cepat. Namun, BLUD tidak boleh menjadi ruang baru rente dan monopoli. Tata kelolanya harus transparan. Tarif harus wajar. Kontrak harus berbasis kinerja. Data tonase harus terbuka. Pengadaan harus diawasi. Publik harus dapat mengetahui berapa sampah masuk, berapa yang diolah, berapa yang menjadi residu, berapa biaya dikeluarkan, dan siapa operatornya.

Sebab dalam banyak kasus, persoalan lingkungan bukan hanya masalah teknologi, melainkan masalah tata kelola. Regulasi pusat tidak selalu terhubung dengan daerah. Target nasional tidak selalu diterjemahkan dalam anggaran daerah. Proyek dibangun, tetapi tidak dirawat. Peralatan dibeli, tetapi tidak dioperasikan. Masyarakat diminta berubah, tetapi fasilitas tidak tersedia. Akhirnya, lingkungan kembali menjadi korban dari pembangunan yang terfragmentasi.

Asta Cita Hijau membutuhkan orkestrasi negara. Pemerintah pusat menetapkan arah, standar, insentif, dan pengawasan. Pemerintah daerah menjalankan layanan dasar dengan sungguh-sungguh. Industri bertanggung jawab atas produk dan kemasannya melalui prinsip extended producer responsibility. Lembaga keuangan membiayai proyek hijau yang layak. Kampus menyiapkan riset dan SDM. Komunitas membangun kesadaran. Media mengawasi. Masyarakat ikut mengubah perilaku.

Tanpa orkestrasi, agenda hijau hanya akan menjadi jargon. Dengan orkestrasi, ia dapat menjadi mesin baru pembangunan.

Pada akhirnya, Indonesia Emas 2045 harus diberi makna baru. Ia bukan hanya Indonesia yang kaya, tetapi Indonesia yang bersih. Bukan hanya Indonesia yang industrial, tetapi Indonesia yang hijau. Bukan hanya Indonesia yang digital, tetapi Indonesia yang transparan dalam mengelola alam. Bukan hanya Indonesia yang infrastrukturnya luas, tetapi Indonesia yang tanah, air, udara, hutan, dan lautnya tetap sehat.

Pertumbuhan ekonomi 5,6 persen pada Kuartal I-2026 adalah modal awal yang baik. Tetapi masa depan Indonesia tidak cukup ditentukan oleh angka pertumbuhan semata. Ia juga ditentukan oleh kemampuan bangsa ini menjaga kualitas hidup rakyat dan keberlanjutan alamnya.

Pada 2045, kita tidak ingin hanya berkata bahwa Indonesia telah menjadi negara maju. Kita ingin berkata bahwa Indonesia menjadi negara maju dengan cara yang benar. Tanahnya tetap memberi kehidupan. Airnya tetap mengalir jernih. Udaranya tetap sehat. Hutannya tetap berdiri. Lautnya tetap menjadi sumber rezeki. Sampahnya terkendali. Rakyatnya sejahtera. Negaranya berdaulat.

Indonesia Emas tidak boleh menjadi Indonesia yang kaya tetapi rusak. Indonesia Emas harus menjadi Indonesia yang maju, hijau, bersih, adil, dan bermartabat.

Itulah Asta Cita Hijau: jalan pembangunan yang menyatukan ekonomi dan ekologi, pertumbuhan dan keberlanjutan, kesejahteraan dan tanggung jawab antargenerasi. Sebab bumi bukan warisan yang boleh dihabiskan, melainkan amanah yang harus dijaga.]]> https://www.halomedan.com/news/66044/asta-cita-hijau-membangun-indonesia-emas-tanpa-merusak-bumi/ Terima Pendataan BPS, Rico Waas Ajak Masyarakat Sukseskan Sensus Ekonomi 2026 Thu, 18 Jun 2026 00:05:00 +0700+0700
Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menerima kunjungan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Medan dalam rangka pendataan perdana Sensus Ekonomi 2026 untuk kepala daerah di Rumah Dinas Wali Kota Medan, Jalan Sudirman, Rabu (17/6/2026).

Kepala BPS Kota Medan Hafsyah Aprillia bersama petugas pendata dan pengawas lapangan menjelaskan bahwa pendataan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang telah dimulai sejak 15 Juni dan berakhir pada 31 Agustus 2026. Sensus ini bertujuan memperoleh data akurat mengenai aktivitas ekonomi masyarakat sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi di tingkat daerah maupun nasional.

Usai mengikuti pendataan, Rico Waas mengajak seluruh masyarakat Kota Medan untuk mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dengan memberikan informasi yang jujur, lengkap, dan sesuai kondisi sebenarnya kepada petugas BPS.

"Sensus ekonomi ini mencakup seluruh masyarakat, termasuk saya juga ikut didata. Karena itu, apabila nantinya didatangi petugas BPS, saya mengajak masyarakat untuk memberikan seluruh keterangan yang dibutuhkan dengan jujur dan berdasarkan data yang sebenarnya," kata Rico Waas.

Menurutnya, data yang diperoleh melalui sensus sangat penting karena akan menjadi dasar penyusunan berbagai kebijakan pembangunan ke depan.

"Sensus Ekonomi 2026 menjadi momentum penting untuk melihat kondisi riil perekonomian saat ini. Terakhir dilaksanakan pada tahun 2016 dan tahun ini kembali digelar secara serentak di seluruh Indonesia, termasuk di Kota Medan," ujarnya.

Rico Waas juga menegaskan masyarakat tidak perlu khawatir mengikuti pendataan karena seluruh data yang dikumpulkan BPS dijamin kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan statistik.

"Data yang diberikan kepada BPS bersifat rahasia dan dilindungi sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga masyarakat tidak perlu ragu untuk memberikan informasi yang dibutuhkan," tegasnya.

Usai proses wawancara, petugas BPS menempelkan stiker khusus Sensus Ekonomi 2026 di Rumah Dinas Wali Kota Medan sebagai tanda bahwa lokasi tersebut telah selesai didata.rel

]]> https://www.halomedan.com/ekbis/66043/terima-pendataan-bps-rico-waas-ajak-masyarakat-sukseskan-sensus-ekonomi-2026/ Tiba di Asrama Haji, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan Sambut Hangat Kepulangan Jemaah Haji Kloter 14 Asal Kota Medan Thu, 18 Jun 2026 00:02:00 +0700+0700
Suasana haru dan bahagia menyelimuti kedatangan 207 jemaah haji asal Kota Medan yang tergabung dalam Kelompok Terbang (Kloter) 14, di Asrama Haji Medan, Rabu (17/6/2026) malam.

Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, didampingi Wakil Wali Kota, H. Zakiyuddin Harahap hadir dan menyambut langsung kepulangan para tamu Allah ini dengan penuh kehangatan.

Prosesi penyambutan ditandai dengan pengalungan selempang oleh Rico Waas kepada Ketua Kloter sebagai ucapan selamat datang kembali di Kota Medan sekaligus simbol penghormatan dari Pemko Medan atas perjalanan spiritual mereka di Tanah Suci.

Dalam sambutannya, Rico Waas tidak dapat menyembunyikan rasa syukurnya melihat warganya kembali dalam keadaan sehat walafiat.

​"Selamat datang kembali di Kota Medan, kota yang sangat merindukan kehadiran Bapak dan Ibu sekalian. Kami ikut merasakan kebahagiaan yang luar biasa hari ini. Doa kami, semoga seluruh rangkaian ibadah yang telah ditunaikan di Tanah Suci diterima oleh Allah SWT, dan menjadikan Bapak/Ibu semua sebagai Haji yang Mabrur dan Mabruroh,"ujar Rico Waas disambut seruan "Amin" yang menggema dari para jemaah.

Berdasarkan data yang diterima, total jemaah haji Kloter 14 asal Kota Medan yang mendarat hari ini berjumlah 207 orang, terdiri dari pria 87 orang dan wanita 120 orang.]]> https://www.halomedan.com/kota/66042/tiba-di-asrama-haji-wali-kota-dan-wakil-wali-kota-medan-sambut-hangat-kepulangan-jemaah-haji-kloter-14-asal-kota-medan-2/ Puluhan Massa Geruduk Kejatisu Minta Periksa HD dan AD Atas Dugaan Korupsi di PUTR Simalungun Wed, 17 Jun 2026 23:40:00 +0700+0700
Aksi yang berlangsung selama satu jam, mulai pukul 10.30 WIB hingga 11.30 WIB itu berjalan tertib, aman, dan mendapat pengawalan dari aparat kepolisian.

Dalam aksi tersebut, massa mendesak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara segera menindaklanjuti laporan dugaan tindak pidana korupsi pada proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2024-2025 serta kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah berupa pembangunan Tangki Septic Skala Individual Tahun Anggaran 2023, 2024, dan 2025.

Pimpinan aksi, Dedy Azhar, mengatakan kedatangan mereka ke Kejatisu merupakan bentuk kontrol sosial masyarakat sekaligus upaya mendorong aparat penegak hukum agar serius menindaklanjuti laporan yang telah disampaikan sebelumnya.

"Kami datang untuk memastikan laporan masyarakat tidak berhenti hanya sebagai berkas administrasi. Dugaan korupsi yang kami laporkan harus ditindaklanjuti secara profesional dan transparan karena menyangkut uang rakyat," ujar Dedy Azhar dalam orasinya.

Menurut Dedy, laporan yang mereka sampaikan sebelumnya tercantum dalam Surat Nomor 040/PRO-PUBLIC/B/VI/2026 dan Surat Nomor 041/PRO-PUBLIC/B/VI/2026 tertanggal 7 Juni 2026.

Ia menjelaskan, laporan tersebut berkaitan dengan dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan proyek SPAM yang memiliki nilai anggaran mencapai lebih dari Rp16,9 miliar serta program pembangunan Tangki Septic Skala Individual yang dilaksanakan selama tiga tahun anggaran berturut-turut.

"Dari hasil investigasi lapangan yang kami lakukan, terdapat sejumlah temuan yang patut didalami oleh aparat penegak hukum. Mulai dari dugaan ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan, dugaan tidak optimalnya fungsi proyek, hingga potensi kerugian keuangan negara," katanya.

Dalam tuntutannya, massa aksi juga meminta Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara memanggil dan memeriksa Ir. Hotbinson Damanik, ST, MT selaku Kepala Dinas PUPR Kabupaten Simalungun serta Mhd. Ali Damanik, ST selaku Kepala Bidang Air Minum dan Air Limbah Dinas PUPR Kabupaten Simalungun.

Kedua pejabat tersebut dinilai perlu memberikan keterangan karena nama mereka tercantum dalam laporan pengaduan masyarakat yang telah disampaikan kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.

Selain itu, massa juga mendesak dilakukannya audit investigatif terhadap seluruh kegiatan yang dilaporkan guna mengetahui ada atau tidaknya kerugian negara.

Kejatisu Sebut Laporan Sudah Ditelaah Tim

Aksi yang dilakukan PRO-PUBLIC Institute mendapat respons dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.

Pihak Kejatisu mengutus perwakilan dari Bidang Intelijen yang dipimpin Maria Magdalena Sembiring untuk menemui dan menerima aspirasi massa.

Di hadapan peserta aksi, Maria Magdalena Sembiring menjelaskan bahwa laporan yang disampaikan PRO-PUBLIC Institute telah diterima dan saat ini sedang dalam proses penelaahan oleh tim yang telah dibentuk.

"Laporan teman-teman sudah masuk ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Saat ini sudah dibentuk tim untuk melakukan penelaahan. Jika nantinya ditemukan benang merah dan memenuhi unsur yang diperlukan, tentu akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku," kata Maria Magdalena Sembiring.

Maria juga menjelaskan bahwa pihaknya memahami alasan pelapor menyampaikan laporan langsung ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.

Menurutnya, pelapor memiliki pandangan bahwa penanganan perkara di tingkat Kejaksaan Negeri Simalungun perlu mendapat perhatian lebih sehingga laporan disampaikan ke tingkat Kejati.

"Teman-teman datang ke Kejati karena ada dugaan bahwa Kejari Simalungun tidak steril. Karena itulah laporan disampaikan ke Kejati Sumut. Namun apabila nantinya pimpinan mengambil kebijakan untuk melimpahkan penanganannya ke Kejari Simalungun, hal itu juga dimungkinkan. Kita lihat nanti bagaimana kebijakan pimpinan," ujarnya.

Akan Terus Dikawal

Menanggapi pernyataan tersebut, Dedy Azhar menegaskan pihaknya menghormati seluruh mekanisme dan kewenangan yang dimiliki Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.

Namun demikian, PRO-PUBLIC Institute berharap laporan yang telah disampaikan tidak berhenti pada tahap administrasi semata.

"Kami menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Tetapi kami juga berharap laporan ini benar-benar diproses secara objektif dan profesional. Kami akan terus mengawal sampai ada kepastian hukum dan kejelasan kepada masyarakat," tegasnya.

Ia menambahkan, PRO-PUBLIC Institute akan terus melakukan pengawasan terhadap perkembangan penanganan laporan tersebut dan tidak menutup kemungkinan kembali menggelar aksi apabila tidak terdapat perkembangan yang signifikan.

Setelah menyampaikan aspirasi dan mendengarkan penjelasan dari pihak Kejatisu, massa kemudian membubarkan diri secara tertib sekitar pukul 11.30 WIB.

Aksi berlangsung aman tanpa adanya insiden maupun gangguan terhadap aktivitas pelayanan di lingkungan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.]]> https://www.halomedan.com/hukum/66040/puluhan-massa-geruduk-kejatisu-minta-periksa-hd-dan-ad-atas-dugaan-korupsi-di-putr-simalungun/ Waket Komisi XIII Nilai Komnas HAM Keliru Sebut Program MBG Langgar HAM Wed, 17 Jun 2026 20:39:00 +0700+0700 Jakarta --Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso menilai pernyataan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang menyebut adanya indikasi pelanggaran HAM dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak tepat jika ditinjau dari perspektif hak asasi manusia.

Menurut Sugiat, MBG justru merupakan bentuk nyata pemenuhan hak-hak dasar masyarakat yang menjadi bagian dari hak asasi manusia, khususnya hak ekonomi dan sosial.

"Pernyataan Komnas HAM bahwa telah terjadi pelanggaran HAM dalam pelaksanaan program MBG adalah pernyataan kontradiktif apabila dilihat dari perspektif hak asasi manusia. Program MBG adalah wujud konkret pemenuhan hak asasi manusia mencakup hak atas pangan yang cukup, hak bebas dari kelaparan, hak untuk meningkatkan taraf kehidupan, hak atas pemenuhan kebutuhan dasar, hak untuk tumbuh dan berkembang secara layak, hak atas peningkatan kualitas hidup," kata Sugiat dalam keterangannya, Rabu (17/6/2026).

Ia menjelaskan, program MBG merupakan kebijakan strategis pemerintah yang bertujuan mengurangi hingga menghapus stunting dan malnutrisi pada generasi masa depan Indonesia. Dalam perspektif HAM, kata Sugiat, program tersebut berada dalam domain hak ekonomi dan sosial yang dikategorikan sebagai positive rights, yakni hak yang pemenuhannya membutuhkan peran aktif negara.

"Program MBG adalah kebijakan strategis untuk mengurangi atau menghapuskan stunting dan malnutrisi di kalangan generasi masa depan. Dalam perspektif HAM, Program MBG merupakan domain hak ekonomi dan sosial dan dikualifikasi sebagai bentuk positive rights, yaitu pemenuhannya memerlukan peran proaktif negara," ujarnya.

Sugiat menegaskan bahwa pemenuhan hak atas pangan dan hak bebas dari kelaparan tidak mungkin terwujud secara optimal tanpa keterlibatan negara. Karena itu, ia menilai tidak tepat apabila pelaksanaan Program MBG langsung disimpulkan sebagai bentuk pelanggaran HAM.

"Oleh karena itu, tidak tepat menyimpulkan terjadi pelanggaran HAM dalam Program MBG karena Program MBG justru memuat misi pemenuhan HAM," tegasnya.

Meski demikian, Sugiat mengakui bahwa pelaksanaan Program MBG masih memiliki sejumlah kekurangan yang perlu diperbaiki. Namun, menurut dia, persoalan tata kelola dan adanya penyimpangan dalam implementasi tidak otomatis dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM.

"Adanya fakta bahwa tata kelola Program MBG memang masih belum sempurna, terjadi penyimpangan, dan perlu dibenahi, tidak tepat untuk disimpulkan telah terjadi pelanggaran HAM," katanya.

Ia menyoroti isi keterangan pers Komnas HAM yang pada satu sisi menyebut terdapat indikasi pelanggaran HAM, tetapi di sisi lain hanya merekomendasikan evaluasi menyeluruh terhadap program tersebut.

Menurut Sugiat, terdapat kontradiksi dalam kesimpulan yang disampaikan Komnas HAM. Ia menilai lembaga tersebut sudah tepat ketika meminta evaluasi terhadap implementasi Program MBG, namun keliru ketika menyatakan adanya pelanggaran HAM.

"Komnas HAM telah tepat menyampaikan poin tentang perlu evaluasi menyeluruh Program MBG, tetapi Komnas HAM telah keliru ketika menyimpulkan terjadi pelanggaran HAM dalam Program MBG. Pernyataan Komnas HAM bahwa 'ada indikasi kuat telah terjadi pelanggaran HAM dalam pelaksanaan program MBG' dan permintaan Komnas HAM agar dilakukan 'evaluasi menyeluruh Program MBG' justru bertolak belakang ditinjau dari perspektif HAM," katanya.

Lebih lanjut, Sugiat menilai Komnas HAM mencampuradukkan fungsi pengkajian dan penelitian dengan fungsi pemantauan dalam menilai Program MBG.

"Komnas HAM tampak mencampur-adukkan fungsi pengkajian dan penelitian dan fungsi pemantauan dalam menilai Program MBG. Mencermati isi Keterangan Pers yang disampaikan, lebih tampak Komnas HAM melakukan fungsi pengkajian dan penelitian. Dalam fungsi pengkajian dan penelitian, tidak tepat jika disertai kesimpulan telah terjadi pelanggaran HAM," ujarnya.

Menurut dia, penilaian mengenai adanya pelanggaran HAM semestinya dilakukan melalui fungsi pemantauan yang melibatkan proses penyelidikan dan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap suatu peristiwa.

"Penilaian pelanggaran HAM lebih tepat dilakukan oleh fungsi pemantauan dalam bentuk penyelidikan dan pemeriksaan terhadap suatu peristiwa, bukan hanya sebatas pengamatan pelaksanaan HAM. Namun, isi Keterangan Pers Komnas HAM tersebut tampak tidak memadai untuk mencerminkan adanya fungsi pemantauan dalam bentuk penyelidikan dan pemeriksaan terhadap suatu peristiwa," kata Sugiat.

Ia juga menegaskan bahwa Program MBG bukanlah kebijakan yang menghalangi atau melanggar pemenuhan HAM, melainkan bentuk intervensi positif negara dalam memenuhi hak-hak dasar masyarakat.

Selain itu, Sugiat mengingatkan bahwa Program MBG juga mendapat apresiasi dari berbagai pihak internasional. Ia merujuk pada agenda side event bertajuk Indonesia's Free Nutritious Meal Program: A Right-Based Investment in Human Dignity yang digelar di sela Sidang Dewan HAM PBB Sesi ke-61 di Jenewa pada 12 Maret 2026.

Kegiatan tersebut dihadiri para panelis internasional dari FAO, WFP, perwakilan tetap Perancis, Kuba, Finlandia, perwakilan negara-negara lain, serta organisasi masyarakat sipil.

"Program MBG Indonesia mendapat respons positif dan apresiasi saat agenda side event bertajuk 'Program Makan Bergizi Gratis di Indonesia: Investasi Berbasis Hak Asasi Manusia' (Indonesia's Free Nutritious Meal Program: A Right-Based Investment in Human Dignity) di sela Sidang Dewan HAM PBB Sesi ke-61 di Jenewa, 12 Maret 2026," ujarnya.

"Program semacam MBG di berbagai negara merupakan kewajiban negara mengupayakan pemenuhan hak atas pangan bagi warga negaranya, tentu bukan sebagai pelanggaran HAM," jelasnya.]]> https://www.halomedan.com/news/66039/waket-komisi-xiii-nilai-komnas-ham-keliru-sebut-program-mbg-langgar-ham/ Polemik Imum Chiek Abu Indrapuri Kian Membesar, Ketidakhadiran Bupati dalam Klarifikasi Ombudsman Jadi Sorotan Wed, 17 Jun 2026 13:28:00 +0700+0700 Aceh, ketidakhadiran Bupati Aceh Besar dalam agenda klarifikasi yang dijadwalkan lembaga pengawas pelayanan publik itu memunculkan tanda tanya baru di tengah masyarakat.

Persoalan yang awalnya berkisar pada penunjukan Imum Chiek kini berkembang menjadi perdebatan mengenai tata kelola pemerintahan, transparansi, dan respons pemerintah daerah terhadap mekanisme pengawasan negara. Sejumlah pihak menilai kehadiran dalam proses klarifikasi semestinya menjadi kesempatan untuk menjelaskan dasar kebijakan yang telah memicu kontroversi di tengah masyarakat.

Polemik bermula setelah terbitnya SK Bupati Aceh Besar yang menetapkan Zulfa Saputra sebagai Imum Chiek Masjid Abu Indrapuri. Keputusan tersebut mendapat penolakan dari sebagian masyarakat karena dinilai tidak sejalan dengan hasil musyawarah yang sebelumnya melibatkan unsur Muspika, Imum Mukim, keuchik, ulama, tokoh masyarakat, serta Badan Kemakmuran Masjid (BKM).

Ketua Ombudsman RI Perwakilan Aceh, Dian Rubianty, sebelumnya membenarkan pihaknya menerima laporan masyarakat terkait dugaan maladministrasi dalam proses penetapan tersebut dan melakukan pemeriksaan sesuai prosedur yang berlaku.

Sementara itu, kuasa hukum pelapor, Nourman Hidayat, menegaskan bahwa laporan yang disampaikan masyarakat bertujuan memperoleh kepastian mengenai proses pengambilan keputusan yang dipersoalkan warga.

Menurutnya, proses pemeriksaan Ombudsman tetap berjalan meskipun pihak yang dipanggil tidak hadir dalam agenda klarifikasi. Namun, kehadiran para pihak tentu dapat membantu memperjelas fakta dan mempercepat pendalaman laporan yang sedang ditangani.

Di tengah situasi tersebut, perhatian publik kini tidak hanya tertuju pada substansi sengketa penunjukan Imum Chiek, tetapi juga pada bagaimana pemerintah daerah merespons kritik dan pengawasan. Pengamat tata kelola pemerintahan menilai bahwa keterbukaan informasi dan kesediaan memberikan penjelasan merupakan bagian penting dari prinsip akuntabilitas publik.

Semakin lama polemik ini bergulir tanpa penyelesaian yang jelas, semakin besar pula ruang bagi spekulasi dan perdebatan di tengah masyarakat. Karena itu, publik menantikan penjelasan resmi dari Pemerintah Kabupaten Aceh Besar terkait berbagai isu yang berkembang, termasuk alasan ketidakhadiran dalam agenda klarifikasi Ombudsman.

Bagi sebagian warga Indrapuri, yang dipertaruhkan saat ini bukan hanya persoalan jabatan Imum Chiek, melainkan juga kepercayaan masyarakat terhadap proses pengambilan keputusan publik. Di tengah meningkatnya tuntutan transparansi, setiap langkah pemerintah akan terus menjadi perhatian masyarakat hingga Ombudsman menyelesaikan pemeriksaannya dan menyampaikan hasil secara resmi. Muktar]]> https://www.halomedan.com/news/66038/polemik-imum-chiek-abu-indrapuri-kian-membesar-ketidakhadiran-bupati-dalam-klarifikasi-ombudsman-jadi-sorotan/