https://www.halomedan.com/ Halo Medan | Berani Tampil Beda Thu, 11 Jun 2026 01:54:21 +0700+0700 id-ID Atasi Pengangguran, Rico Waas Dukung Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja Medan ke Luar Negeri Wed, 10 Jun 2026 22:08:00 +0700+0700
Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menerima audiensi LPK Majime Training Centre di Rumah Dinas Wali Kota Medan, Rabu (10/6/2026). Dalam pertemuan tersebut, Rico Waas menyambut baik program pelatihan dan penempatan pekerja migran Indonesia yang dinilai mampu membantu mengatasi persoalan pengangguran di Kota Medan.

Menurut Rico Waas, peluang kerja di Kota Medan saat ini masih perlu terus ditingkatkan agar mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja. Karena itu, berbagai peluang kerja di luar negeri perlu dimanfaatkan secara optimal, khususnya di Jepang yang saat ini mengalami kekurangan tenaga kerja usia produktif.

"Kita ketahui bersama bahwa peluang kerja di Kota Medan belum cukup prima. Karena itu kita harus terus meningkatkan kesempatan kerja untuk menyerap tenaga kerja yang ada," ujar Rico Waas didampingi Staf Ahli Bidang Pemerintahan Rakhmat Harahap dan Plt Kadis Ketenagakerjaan Ramaddan.

Rico menjelaskan, Jepang saat ini sangat membutuhkan tenaga kerja yang memiliki keterampilan dan etos kerja yang baik. Selain itu, karakter pekerja Indonesia yang dikenal ramah, humanis dan mudah beradaptasi menjadi nilai tambah yang dibutuhkan di negara tersebut.

"Di Jepang sangat dibutuhkan keterampilan dan karakter pekerja seperti yang dimiliki masyarakat kita. Cara kerja dan sikap humanis tenaga kerja Indonesia sangat dibutuhkan, terutama di sektor kesehatan dan perawat yang memiliki penghasilan cukup besar," katanya.

Rico menambahkan, menurunnya angka kelahiran di Jepang menyebabkan jumlah tenaga kerja muda terus berkurang dari tahun ke tahun. Kondisi tersebut membuka peluang besar bagi tenaga kerja asal Indonesia, termasuk dari Kota Medan.

"Kita memiliki banyak anak muda yang potensial. Tinggal bagaimana mereka diberikan pelatihan yang tepat agar mampu memenuhi kebutuhan pasar kerja internasional," ungkapnya.

Untuk itu, Rico mendorong adanya kolaborasi antara pemerintah, lembaga pelatihan kerja, dunia usaha dan berbagai pihak lainnya. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah memanfaatkan program Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan guna membantu pembiayaan pelatihan bagi calon pekerja migran yang memiliki kemampuan tetapi terkendala biaya.

Selain itu, Rico juga meminta agar peluang kerja sama melalui skema sister city dijajaki untuk memperluas akses penempatan tenaga kerja asal Kota Medan ke berbagai negara tujuan.

Sementara itu, Pembina LPK Majime Training Centre, Rahudman Harahap, menjelaskan bahwa pihaknya selama ini fokus mempersiapkan generasi muda agar memiliki keterampilan yang dibutuhkan dunia kerja, khususnya pasar kerja luar negeri.

Rahudman mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Ketenagakerjaan dan selama ini telah memberangkatkan sekitar 800 tenaga kerja asal Medan untuk bekerja di luar negeri.

"Kami sudah memberangkatkan sekitar 800 orang tenaga kerja dari Medan untuk bekerja di luar negeri. Permintaan tenaga kerja terus meningkat dari berbagai negara tujuan," jelas Rahudman.

Menurutnya, LPK Majime juga menyediakan berbagai program pelatihan dengan biaya sekitar Rp15 juta per peserta. Pelatihan tersebut dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan sektor kesehatan, kuliner, industri manufaktur hingga pengemudi.

"Tahun ini kami menargetkan sekitar 100 orang akan diberangkatkan. Kami siap mendukung program Pemko Medan dalam mengurangi angka pengangguran melalui penempatan pekerja migran Indonesia," ujarnya.

Rahudman menambahkan, pihaknya siap memperkuat kerja sama dengan Pemerintah Kota Medan dan Dinas Ketenagakerjaan, termasuk membuka kesempatan bagi Pemko Medan untuk meninjau langsung lokasi pelatihan./rel
]]> https://www.halomedan.com/kota/65984/atasi-pengangguran-rico-waas-dukung-pelatihan-dan-penempatan-tenaga-kerja-medan-ke-luar-negeri/ Rico Waas dan Mantan PSMS Bahas Kebangkitan Sepak Bola Medan Wed, 10 Jun 2026 22:06:00 +0700+0700
Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menerima audiensi Keluarga Besar Mantan PSMS Medan di Rumah Dinas Wali Kota, Rabu (10/6/2026). Pertemuan tersebut membahas pengukuhan kepengurusan Mantan PSMS Medan sekaligus upaya membangkitkan kembali kejayaan sepak bola Kota Medan melalui pembinaan usia muda yang berkelanjutan.

Didampingi sejumlah legenda PSMS, Rico Waas menegaskan bahwa PSMS merupakan bagian dari identitas dan kebanggaan Kota Medan. Menurutnya, kejayaan masa lalu harus menjadi motivasi bagi generasi muda untuk kembali mengharumkan nama daerah.

Untuk mendukung hal itu, Rico meminta Dinas Pemuda dan Olahraga menyusun kompetisi sepak bola berjenjang dan rutin mulai kelompok usia U-17 hingga U-19 sebagai wadah pembinaan talenta muda.

Mantan pemain PSMS, Saktiawan Sinaga, menilai Medan memiliki banyak talenta potensial, namun minimnya kompetisi membuat perkembangan pemain muda kurang optimal.

Sementara itu, Ketua Mantan PSMS Medan, A.R. Gurning, menyatakan kesiapan organisasi untuk terlibat aktif dalam pembinaan sepak bola serta mengundang Rico Waas menghadiri pengukuhan kepengurusan Mantan PSMS Medan pada 14 Juni 2026 di pelataran Stadion Kebun Bunga./rel
]]> https://www.halomedan.com/kota/65983/rico-waas-dan-mantan-psms-bahas-kebangkitan-sepak-bola-medan/ Jeka Saragih Apresiasi Ketegasan Iptu Bimo Tangkap Pelaku Kekerasan Wed, 10 Jun 2026 21:54:00 +0700+0700
MEDAN – Pertemuan hangat antara atlet MMA internasional Indonesia, Jeka Saragih, dengan perwira muda Polri, Iptu Ramadhani Bimo Setiadi, Selasa (9/6/2026) menjadi sorotan publik.

Pertemuan tersebut berlangsung di tengah tingginya perhatian masyarakat terhadap aksi cepat dan terukur yang dilakukan Iptu Bimo saat mengamankan pelaku penganiayaan terhadap seorang wanita hamil dalam kasus yang viral di kawasan Terowongan Pancasila, Medan.

Dalam kesempatan pertemuan di Yummy Foodcourt tersebut, Jeka Saragih didampingi Sekretaris SOKSI Sumatera Utara Ferdiansyah Nasution SH, Ketua Depidar Wira Karya Indonesia Provinsi Sumatera Utara Edison Tamba, Sekretaris GM FKPPI Sumut Thamrin Samosir serta tokoh agama dan tokoh masyarakat tionghoa Bapak Apin dan Ibu Lingo, menyampaikan apresiasi atas profesionalisme aparat kepolisian.

Khususnya Iptu Bimo yang dinilai mampu menunjukkan kemampuan pengendalian diri sekaligus keterampilan bela diri saat menghadapi pelaku tindak kekerasan.

"Sebagai atlet bela diri, saya melihat tindakan yang dilakukan Bang Bimo sangat terukur. Dalam situasi yang emosional dan menjadi perhatian masyarakat, beliau tidak terpancing melakukan tindakan berlebihan. Justru kemampuan teknik penguncian dan pitingan digunakan untuk melumpuhkan pelaku secara cepat tanpa membahayakan nyawa," ujar Jeka.

Kasus yang menjadi perhatian publik itu bermula dari beredarnya video dugaan penganiayaan terhadap pasangan suami istri di wilayah Medan dan Deli Serdang. Dalam video yang viral di berbagai platform media sosial, seorang wanita yang sedang mengandung diduga menjadi korban tendangan dan kekerasan fisik. Peristiwa tersebut memicu kemarahan masyarakat dan mendorong aparat kepolisian bergerak cepat melakukan pengejaran terhadap pelaku.

Saat proses penangkapan berlangsung, video yang memperlihatkan Iptu Bimo menjatuhkan pelaku dengan teknik penguncian atau pitingan profesional juga menjadi viral. Banyak netizen memuji tindakan tersebut karena dinilai efektif, cepat, dan tetap mengedepankan prinsip penegakan hukum yang humanis.

Menurut Jeka Saragih, tindakan Iptu Bimo menjadi contoh bahwa kemampuan bela diri yang dimiliki anggota kepolisian dapat digunakan sebagai sarana pengendalian situasi tanpa harus mengedepankan kekerasan berlebihan.

"Di MMA kami diajarkan kapan menyerang dan kapan mengendalikan lawan. Apa yang dilakukan Iptu Bimo menunjukkan bahwa ilmu bela diri bukan untuk menyakiti, tetapi untuk melumpuhkan ancaman dengan aman dan efektif," katanya.

Jeka yang dikenal sebagai petarung asal Sumatera Utara dan menjadi atlet Indonesia pertama yang berhasil menembus panggung UFC menilai keterampilan bela diri menjadi modal penting bagi aparat penegak hukum dalam menghadapi pelaku kriminal yang agresif.

Di sisi lain, Iptu Bimo menyampaikan bahwa seluruh tindakan yang dilakukan di lapangan tetap berpedoman pada prosedur kepolisian dan prinsip penggunaan kekuatan secara bertahap. Menurutnya, tujuan utama aparat adalah mengamankan pelaku agar dapat diproses sesuai hukum yang berlaku.

Belakangan ini, muncul berbagai aspirasi masyarakat yang menginginkan aparat diberikan kewenangan lebih tegas terhadap pelaku kejahatan jalanan, begal, geng motor, hingga pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak. Namun dalam praktiknya, penindakan tetap harus mengedepankan aturan hukum dan prinsip proporsionalitas.

Karena itu, aksi penangkapan yang dilakukan Iptu Bimo mendapat perhatian luas. Banyak warga menilai tindakan tersebut menjadi contoh bagaimana aparat dapat bersikap tegas tanpa kehilangan profesionalisme. Teknik pitingan yang digunakan berhasil menghentikan perlawanan pelaku dalam hitungan detik hingga tersungkur ke lantai dan dapat diamankan tanpa insiden lanjutan.

Pertemuan antara Jeka Saragih dan Iptu Bimo pun menjadi simbol kolaborasi positif antara dunia olahraga bela diri dan institusi kepolisian. Keduanya sepakat bahwa disiplin, keberanian, dan pengendalian diri merupakan nilai utama yang harus dimiliki setiap orang, baik di arena pertarungan maupun saat menjalankan tugas menjaga keamanan masyarakat.

Di tengah maraknya kasus kekerasan yang meresahkan warga, apresiasi dari seorang atlet kelas dunia seperti Jeka Saragih menjadi dukungan moral bagi aparat yang bekerja di lapangan. Publik pun berharap penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan, terutama terhadap perempuan dan anak, dapat terus dilakukan secara cepat, tegas, dan profesional demi menciptakan rasa aman di tengah masyarakat.]]> https://www.halomedan.com/Berita/65982/jeka-saragih-apresiasi-ketegasan-iptu-bimo-tangkap-pelaku-kekerasan/ Menjaga Ekonomi Kreatif dari Pintu Keimigrasian Wed, 10 Jun 2026 21:53:00 +0700+0700 Menjaga Ekonomi Kreatif dari Pintu Keimigrasian

Oleh: Abdullah Rasyid
*Staf Khusus Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan


Ekonomi kreatif selama ini kerap dibicarakan sebagai dunia ide, imajinasi, inovasi, dan kebudayaan. Ia dipahami sebagai sektor ekonomi yang mengandalkan kreativitas manusia sebagai sumber utama penciptaan nilai tambah. Dari fotografi, film, animasi, musik, fesyen, kuliner, gim, hingga desain, ekonomi kreatif tumbuh dari kemampuan manusia mengubah gagasan menjadi karya, karya menjadi produk, dan produk menjadi nilai ekonomi.

Namun, ada satu sisi penting yang sering luput dari percakapan publik: ekonomi kreatif juga membutuhkan perlindungan negara.

Perlindungan itu bukan dalam arti menutup diri dari kolaborasi global. Indonesia tetap membutuhkan pertukaran gagasan, profesionalisme internasional, teknologi, jejaring pasar, dan kerja sama lintas negara. Tetapi keterbukaan tidak boleh berubah menjadi pembiaran. Kolaborasi tidak boleh menjadi jalan pintas bagi praktik ilegal. Dan globalisasi tidak boleh membiarkan pekerja kreatif lokal kalah bukan karena kualitas, melainkan karena aturan main dilanggar.

Di sinilah penindakan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan terhadap 25 warga negara asing yang menyalahgunakan izin tinggal dan Visa on Arrival untuk bekerja secara komersial di sektor fotografi dan videografi menjadi penting dibaca lebih jauh. Peristiwa ini bukan semata berita deportasi. Ia adalah pesan kebijakan: negara hadir untuk menjaga ruang hidup pekerja kreatif lokal.

Para WNA tersebut diketahui menjalankan jasa fotografi dan videografi tanpa izin tinggal yang sesuai. Sebagian masuk dengan fasilitas kunjungan, tetapi kemudian melakukan aktivitas komersial. Secara administratif, ini pelanggaran keimigrasian. Namun secara ekonomi, ini juga bentuk persaingan tidak sehat terhadap fotografer, videografer, dan pelaku kreatif dalam negeri yang selama ini bekerja, membayar pajak, membangun reputasi, dan mengikuti aturan.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, menegaskan bahwa perlindungan terhadap warga negara Indonesia dari orang asing yang menyalahgunakan tujuan kedatangannya merupakan bagian dari tugas negara. Pernyataan ini penting karena menempatkan imigrasi bukan sekadar urusan paspor, visa, dan deportasi, melainkan instrumen perlindungan ekonomi nasional.

Di sisi lain, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya menyambut langkah tersebut sebagai respons atas laporan asosiasi profesi dan pelaku industri fotografi nasional. Bahkan, pengawasan tidak hanya diarahkan pada fotografi, tetapi juga subsektor lain seperti film, animasi, musik, dan bidang kreatif lain yang rentan dimasuki praktik kerja ilegal.

Di titik inilah kolaborasi Kementerian Imipas dan Kementerian Ekonomi Kreatif menemukan makna strategisnya. Ekonomi kreatif tidak cukup hanya didorong lewat festival, pelatihan, promosi, bantuan pembiayaan, atau pameran internasional. Ia juga harus dilindungi melalui tata kelola tenaga kerja asing, pengawasan izin tinggal, kepastian hukum, dan keberpihakan terhadap pelaku lokal.

Sebab, ekonomi kreatif adalah ekonomi yang sangat bergantung pada ekosistem. Seorang fotografer lokal tidak hanya bersaing dalam harga. Ia bersaing dalam akses pasar, jaringan klien, peralatan, reputasi digital, kemampuan promosi, dan legitimasi profesi. Ketika ada pelaku asing yang masuk dengan visa kunjungan lalu bekerja secara komersial tanpa izin, kerusakannya tidak hanya pada aspek administratif. Yang terganggu adalah rasa keadilan dalam ekosistem kreatif itu sendiri.

Negara tidak boleh membiarkan pasar kreatif berjalan liar tanpa aturan. Pasar yang sehat membutuhkan talenta. Tetapi pasar yang adil membutuhkan kepastian hukum. Tanpa itu, pekerja kreatif lokal akan berhadapan dengan kompetisi yang timpang: mereka dituntut patuh pada regulasi, sementara pelanggar justru menikmati celah.

Karena itu, penegakan keimigrasian di sektor kreatif harus dibaca sebagai bagian dari kebijakan ekonomi kreatif. Imigrasi menjadi pagar depan yang memastikan setiap orang asing yang bekerja di Indonesia memiliki izin yang benar, sponsor yang jelas, tujuan kedatangan yang sesuai, serta aktivitas ekonomi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Namun, pagar itu tidak boleh dimaknai sebagai anti-asing. Indonesia tidak sedang menutup pintu bagi fotografer, sineas, musisi, animator, atau profesional kreatif dunia. Yang ditolak adalah penyalahgunaan izin. Yang dicegah adalah praktik kerja ilegal. Yang ditertibkan adalah kompetisi yang tidak adil.

Justru dengan aturan yang jelas, kolaborasi internasional akan menjadi lebih sehat. Profesional asing yang datang secara sah dapat bekerja, berbagi pengetahuan, membuka jaringan, dan memperkuat ekosistem kreatif nasional. Sebaliknya, mereka yang menyalahgunakan visa kunjungan untuk mencari penghasilan tanpa izin harus ditindak. Ini bukan proteksionisme sempit, melainkan penegakan aturan dalam negara yang berdaulat.

Lebih jauh, langkah ini juga memberi pelajaran penting bagi masa depan ekonomi kreatif Indonesia. Pertama, asosiasi profesi harus dilibatkan sebagai mata dan telinga negara. Laporan dari pelaku industri fotografi membuktikan bahwa pengawasan tidak bisa hanya mengandalkan birokrasi. Komunitas profesi memahami lapangan, mengenali pola penyalahgunaan, dan mengetahui siapa yang benar-benar bekerja secara legal atau ilegal.

Kedua, Tim Pengawasan Orang Asing perlu diperkuat bukan hanya di sektor industri besar, tambang, pariwisata, atau konstruksi, tetapi juga pada sektor ekonomi kreatif. Dunia kreatif hari ini bersifat mobile, digital, dan lintas batas. Seorang fotografer, videografer, editor, musisi, atau kreator konten dapat berpindah lokasi, bekerja berbasis proyek, dan menerima pembayaran secara digital. Pola pengawasannya tidak bisa lagi memakai cara lama.

Ketiga, negara perlu membangun basis data lintas kementerian. Kementerian Imipas memiliki data lalu lintas orang asing dan izin tinggal. Kementerian Ekonomi Kreatif memahami peta subsektor, asosiasi, pelaku usaha, dan kebutuhan industri. Kementerian Ketenagakerjaan memiliki otoritas terkait tenaga kerja asing. Pemerintah daerah mengetahui aktivitas lapangan. Bila data ini terhubung, pengawasan akan lebih cepat, presisi, dan tidak reaktif.

Keempat, publik perlu diberi kanal pelaporan yang mudah dan dapat dipercaya. Pelaku kreatif lokal sering kali mengetahui adanya praktik ilegal, tetapi tidak selalu tahu harus melapor ke mana. Jika kanal pengaduan dibuka, ditindaklanjuti, dan hasilnya diumumkan secara transparan, maka kepercayaan terhadap negara akan tumbuh.

Ekonomi kreatif Indonesia sedang memasuki fase penting. Ia tidak lagi boleh diperlakukan sebagai sektor pelengkap. Ekonomi kreatif adalah sumber pertumbuhan baru, ruang kerja anak muda, wajah budaya nasional, sekaligus arena persaingan global. Karena itu, negara harus membangunnya secara lengkap: dari pendidikan talenta, pembiayaan, pasar, hak kekayaan intelektual, teknologi, hingga perlindungan hukum.

Dalam konteks ini, kolaborasi Kemenimipas dan Kementerian Ekonomi Kreatif patut dilihat sebagai model awal. Perlindungan pekerja kreatif tidak cukup dilakukan dari ruang seminar. Ia harus masuk ke sistem perizinan, pengawasan orang asing, penegakan hukum, dan tata kelola ekonomi lapangan.

Menariknya, kerja sama kedua kementerian juga menyentuh dimensi pemasyarakatan. Program pembinaan warga binaan melalui kegiatan ekonomi kreatif membuka ruang baru bahwa kreativitas dapat menjadi jalan reintegrasi sosial. Warga binaan tidak cukup hanya menjalani masa pidana. Mereka perlu dibekali keterampilan, disiplin produksi, rasa percaya diri, dan akses untuk kembali menjadi warga produktif.

Di sinilah ekonomi kreatif menunjukkan wajah sosialnya. Ia bukan hanya mesin uang, melainkan jalan pemberdayaan. Ia dapat memberi ruang bagi anak muda desa, pekerja informal, UMKM, perempuan, komunitas budaya, hingga warga binaan pemasyarakatan. Tetapi agar ruang itu benar-benar adil, negara harus memastikan bahwa ekosistemnya tidak dirusak oleh pelanggaran.

Indonesia boleh terbuka, tetapi tidak boleh lengah. Indonesia boleh mengundang dunia, tetapi tidak boleh membiarkan pekerja lokal tersisih oleh praktik ilegal. Indonesia boleh menjadi panggung ekonomi kreatif global, termasuk melalui agenda internasional seperti World Conference on Creative Economy, tetapi panggung itu harus dibangun di atas aturan yang adil.

Kreativitas membutuhkan kebebasan. Namun ekonomi kreatif membutuhkan kepastian. Tanpa kepastian hukum, kreativitas lokal akan hidup dalam kecemasan. Tanpa perlindungan negara, pekerja kreatif akan dibiarkan bertarung sendirian melawan persaingan yang tidak seimbang.

Karena itu, deportasi 25 WNA fotografer ilegal bukan sekadar tindakan administratif. Ia adalah pengingat bahwa kedaulatan ekonomi juga bekerja di ruang-ruang kreatif: di studio foto, lokasi syuting, panggung musik, ruang animasi, dapur konten, hingga komunitas seni lokal.

Ekonomi kreatif adalah ekonomi ide. Tetapi ide hanya akan tumbuh bila ekosistemnya adil. Dan keadilan itu tidak lahir dengan sendirinya. Ia harus dijaga oleh negara, diperkuat oleh komunitas, dan dihormati oleh siapa pun yang ingin bekerja di Indonesia.

Pada akhirnya, melindungi pekerja kreatif lokal bukan berarti menolak dunia. Justru sebaliknya, Indonesia sedang mengatakan kepada dunia bahwa kolaborasi kreatif dipersilakan, tetapi pelanggaran tidak bisa dibiarkan. Keterbukaan harus berjalan bersama aturan. Persaingan harus berjalan bersama keadilan. Dan ekonomi kreatif harus tumbuh bukan sebagai pasar bebas tanpa pagar, melainkan sebagai ekosistem nasional yang berdaulat, produktif, dan memberi tempat terhormat bagi anak bangsa./rel
]]> https://www.halomedan.com/politik/65981/menjaga-ekonomi-kreatif-dari-pintu-keimigrasian/ DRAMATIS! Final MAVI Korwil Sumut U-15 Dimajukan ke Pagi, Sport Center Dipadati Agenda Besar AFF Wed, 10 Jun 2026 21:08:00 +0700+0700

Panitia Kejuaraan Voli Antar Klub U-15 MAVI Korwil Sumatera Utara mengambil keputusan penting dengan memajukan jadwal partai final yang semula direncanakan berlangsung Kamis sore (11/6/2026) menjadi digelar pada pagi hari.

Keputusan mendadak ini diambil menyusul padatnya agenda olahraga di kawasan Sport Center Sumatera Utara, khususnya adanya pertandingan semifinal sepak bola AFF yang berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara, yang diprediksi menyedot perhatian besar publik dan aparat pengamanan.

Sementara itu, laga puncak Kejuaraan Voli Antar Klub U-15 akan tetap digelar di GOR Voli Sumut Sport Center, yang berada dalam satu kawasan terpadu Sport Center Sumut.

Ketua Panitia Kejuaraan Antar Klub U-15, Bambang Hermawan, menegaskan bahwa penyesuaian jadwal ini merupakan langkah strategis demi kelancaran seluruh rangkaian kegiatan olahraga yang berlangsung di area yang sama.

"Ini bukan sekadar perubahan jadwal biasa, tetapi penyesuaian penting agar seluruh kegiatan berjalan tertib, aman, dan tidak saling berbenturan dengan agenda besar di Sport Center," ujarnya, Rabu (10/6/2026).

Dalam keputusan tersebut, panitia menetapkan pertandingan perebutan juara 3 dan 4 akan lebih dulu digelar pukul 07.00 WIB, disusul partai final penentuan juara 1 dan 2 yang akan berlangsung hingga selesai pada pagi hari.

Panitia juga menegaskan bahwa mulai pukul 12.00 WIB, seluruh area pertandingan di kawasan Sport Center Sumut wajib steril total dari aktivitas pertandingan maupun kerumunan penonton, guna mendukung persiapan lanjutan agenda besar di kawasan tersebut.

"Seluruh tim, ofisial, dan pendukung kami minta menyesuaikan. Ini momen penting, dan kami ingin semua berjalan maksimal tanpa gangguan," tambah Bambang.

Dengan penyesuaian ini, laga puncak Kejuaraan Voli Antar Klub U-15 MAVI Korwil Sumut dipastikan berlangsung dalam tensi tinggi sejak pagi hari, sebelum kawasan Sport Center Sumut beralih fokus pada laga besar semifinal AFF yang diperkirakan menyedot perhatian nasional.RED

]]> https://www.halomedan.com/news/65980/dramatis-final-mavi-korwil-sumut-u15-dimajukan-ke-pagi-sport-center-dipadati-agenda-besar-aff/ JMSI Sumut Dukung Langkah Tegas Polrestabes Medan Berantas Kejahatan Wed, 10 Jun 2026 20:14:00 +0700+0700 Medan |halomedan.com -

Ketua Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Sumatera Utara, Rianto SH, mengapresiasi kinerja Kapolrestabes Medan Kombes Pol Jean Calvin Simanjuntak, SIK, MH beserta jajaran dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) tetap kondusif di Kota Medan dan wilayah hukumnya.

Apresiasi tersebut juga diberikan kepada Kasat Reskrim Polrestabes Medan AKBP Adrian Lubis, Kasat Narkoba Kompol Rafli Yusuf Nugraha, Kasat Intelkam Kompol Lengkap Suherman Siregar, serta seluruh personel Polrestabes Medan yang dinilai terus bekerja maksimal dalam memberantas berbagai bentuk tindak kejahatan yang meresahkan masyarakat.

Rianto SH yang juga CEO Media Group Sumut24 mengatakan, keberhasilan jajaran Polrestabes Medan dalam mengungkap berbagai kasus kriminal dan menjaga stabilitas kamtibmas patut mendapat dukungan dari seluruh elemen masyarakat.

"Apresiasi kami berikan kepada Kapolrestabes Medan beserta Kasat Reskrim, Kasat Narkoba, Kasat Intelkam dan seluruh jajaran atas upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, termasuk keberhasilan mengamankan dua orang warga yang sempat viral karena diduga melakukan tindak kekerasan terhadap pasangan suami istri di kawasan Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang," ujar Rianto, Rabu (10/6/2026).

Pria yang akrab disapa Anto Genk itu menilai, kondisi keamanan di wilayah hukum Polrestabes Medan secara umum saat ini tetap terjaga dengan baik berkat kerja keras aparat kepolisian dalam melakukan pencegahan dan penindakan terhadap berbagai aksi kriminalitas.
"Begitu juga secara umum di wilayah hukum Polrestabes Medan. Kami melihat jajaran Polrestabes Medan terus bekerja maksimal dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sehingga situasi kamtibmas tetap aman dan kondusif," katanya.

Menurut Anto Genk, JMSI Sumut mendukung langkah tegas yang dilakukan Polrestabes Medan dalam memberantas berbagai aktivitas kriminal yang dapat mengganggu kenyamanan dan ketenteraman masyarakat.

Ia juga mengajak seluruh masyarakat untuk ikut berperan aktif menjaga keamanan lingkungan dengan mendukung program-program kepolisian, termasuk memberikan informasi apabila mengetahui adanya tindak pidana atau pelanggaran hukum.

"JMSI Sumatera Utara mengajak masyarakat Kota Medan dan sekitarnya untuk bersama-sama mendukung program nyata Kapolrestabes Medan dalam menindak pelaku kejahatan yang meresahkan masyarakat. Masyarakat juga harus turut andil dalam memerangi narkoba serta tetap waspada terhadap berbagai modus kejahatan yang terjadi di lingkungan sekitar," ungkapnya.

Anto Genk menegaskan, sinergi antara masyarakat dan kepolisian menjadi kunci utama dalam menciptakan suasana yang aman, nyaman dan kondusif bagi seluruh warga.

"Jangan takut memberikan informasi kepada aparat penegak hukum apabila melihat atau mengetahui adanya pelanggaran hukum yang dilakukan oknum pelaku kejahatan. Dengan kebersamaan, keamanan dan ketertiban dapat terus terjaga," pungkasnya.
(W02)

]]> https://www.halomedan.com/kota/65979/jmsi-sumut-dukung-langkah-tegas-polrestabes-medan-berantas-kejahatan/ Diskominfo Sumut Ungkap Anggaran Seleksi KI Sumut 2026-2030, Nilainya Rp409,7 Juta Wed, 10 Jun 2026 15:22:00 +0700+0700 MEDAN -Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Sumatera Utara akhirnya membuka rincian anggaran serta aturan pelaksanaan Seleksi Calon Anggota Komisi Informasi (KI) Provinsi Sumatera Utara Periode 2026-2030.
Informasi tersebut disampaikan sebagai jawaban atas permohonan informasi publik yang diajukan Redaksi Sumut24.co. Dalam surat resmi bernomor 400.14.5.6/001/DKI/VI/2026 tertanggal 10 Juni 2026, Kepala Dinas Kominfo Sumut yang juga Ketua Panitia Seleksi, Dr. Erwin H. Harahap, S.STP., M.M., menjelaskan sejumlah hal penting terkait proses penjaringan calon komisioner KI Sumut.

Anggaran Seleksi Rp409,7 Juta

Berdasarkan Dokumen APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2026, panitia seleksi mengalokasikan anggaran sebesar Rp409.700.000 untuk pelaksanaan seluruh tahapan seleksi Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara periode 2026-2030.

Dana tersebut digunakan untuk berbagai kebutuhan teknis dan operasional seleksi, mulai dari pengadaan alat tulis kantor dan pencetakan dokumen, konsumsi rapat, pelaksanaan psikotes, hingga biaya uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) oleh Komisi A DPRD Sumatera Utara.
Selain itu, anggaran juga digunakan untuk honorarium tim seleksi, publikasi melalui iklan layanan masyarakat di media cetak, serta kebutuhan pendukung lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Nilai Peserta Gugur Tidak Dipublikasikan
Menanggapi permintaan publikasi nilai seluruh peserta seleksi, panitia menjelaskan bahwa proses seleksi telah dilaksanakan secara terbuka, objektif, dan akuntabel sesuai Peraturan Komisi Informasi Nomor 4 Tahun 2016.

Namun, nilai maupun informasi rinci peserta yang tidak lulus pada setiap tahapan tidak diumumkan kepada publik. Menurut panitia, kebijakan tersebut dilakukan untuk melindungi hak privasi peserta sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf g dan Pasal 18 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Meskipun demikian, peserta yang dinyatakan tidak lulus tetap dapat meminta penjelasan langsung kepada panitia seleksi melalui mekanisme yang telah ditentukan.
Komisioner Aktif Boleh Mendaftar
Panitia seleksi juga menegaskan bahwa anggota atau komisioner lembaga tertentu yang masih aktif menjabat tetap diperbolehkan mengikuti seleksi sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

"Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk mendaftarkan diri sebagai calon anggota Komisi Informasi," demikian penjelasan panitia dalam surat tersebut.

Meski demikian, apabila peserta yang masih aktif menjabat pada lembaga tertentu dinyatakan terpilih sebagai Anggota Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara, yang bersangkutan wajib mengundurkan diri dari jabatan sebelumnya guna menghindari rangkap jabatan maupun potensi konflik kepentingan.

Dengan dibukanya informasi terkait anggaran dan mekanisme seleksi ini, Diskominfo Sumut berharap pelaksanaan seleksi Calon Anggota KI Sumut Periode 2026-2030 dapat berlangsung secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip keterbukaan informasi publik.
(rel)
]]> https://www.halomedan.com/Berita/65978/diskominfo-sumut-ungkap-anggaran-seleksi-ki-sumut-20262030-nilainya-rp4097-juta/ Dari OTT Imigrasi ke Konsolidasi Pelayanan Publik Wed, 10 Jun 2026 10:37:00 +0700+0700
Oleh: Abdullah Rasyid
Staf Khusus Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan

Kasus OTT di lingkungan Imigrasi harus dibaca dengan kepala dingin, tetapi juga dengan keberanian untuk bercermin. Proses hukum harus dihormati. Asas praduga tak bersalah tetap wajib dijunjung tinggi. Namun, organisasi negara tidak boleh menunggu proses hukum selesai untuk mengambil pelajaran.

Sebab yang sedang diuji bukan hanya individu, melainkan juga sistem pelayanan publik. Apakah layanan negara sudah cukup transparan? Apakah prosedur sudah cukup jelas? Apakah pengawasan sudah cukup kuat? Ataukah masih ada ruang abu-abu yang memungkinkan pelayanan berubah menjadi transaksi?

Dalam konteks itulah, arahan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, dalam forum Konsolidasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Graha Pengayoman, Senin, 8 Juni 2026, menjadi sangat penting. Forum ini bukan sekadar rapat birokrasi. Ia adalah momentum moral dan kelembagaan untuk menegaskan kembali bahwa pelayanan publik harus bersih, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas.

KPK sebelumnya menyampaikan adanya peristiwa tangkap tangan terkait dugaan tindak pidana korupsi pengurusan izin tinggal warga negara asing di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan tahun 2022–2024. KPK juga menyebut telah menetapkan delapan tersangka dalam perkara tersebut. Semua fakta hukum tentu harus diuji melalui proses peradilan. Namun, sebagai peristiwa kelembagaan, kasus ini menjadi alarm keras bahwa layanan publik strategis tidak boleh dibiarkan memiliki celah penyimpangan.

Arahan Menko Yusril menempatkan persoalan ini pada titik yang tepat: pembenahan pelayanan publik tidak cukup dengan pernyataan normatif, melainkan harus dilakukan melalui langkah nyata dan terukur. Dalam kegiatan konsolidasi tersebut, Menko menegaskan pentingnya pembenahan organisasi agar seluruh layanan berjalan berdasarkan prinsip kepastian hukum, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan.

Pesan ini sejalan dengan paparan Menko tentang komitmen moral dan profesional dalam pelayanan publik. Di dalamnya ditegaskan bahwa integritas adalah tanggung jawab bersama. Tidak ada jabatan, kewenangan, atau kedudukan yang dapat dipakai untuk menghindari pertanggungjawaban. Kepercayaan publik disebut sebagai aset organisasi yang harus dijaga melalui perilaku, keputusan, dan pelayanan yang bersih, adil, serta akuntabel.

Di titik ini, kasus OTT Imigrasi tidak boleh hanya dipahami sebagai perkara oknum. Tentu, siapa pun yang terbukti bersalah harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tetapi jauh lebih penting dari itu, negara harus memastikan bahwa sistem pelayanan tidak lagi memberi ruang bagi praktik serupa.

Korupsi pelayanan publik jarang lahir tiba-tiba. Ia biasanya tumbuh dari kebiasaan kecil yang dibiarkan. Awalnya mungkin hanya "uang terima kasih". Lalu berubah menjadi "uang percepatan". Lama-lama menjadi tarif tidak resmi. Setelah itu terbentuk jejaring: ada yang meminta, ada yang mengumpulkan, ada yang membagi, ada yang menikmati, dan ada yang menutup mata.

Kalau sudah sampai tahap itu, penyimpangan bukan lagi sekadar masalah perilaku pribadi. Ia berubah menjadi ekosistem.

Karena itu, forum konsolidasi pelayanan publik harus dipahami sebagai titik balik. Bukan untuk mencurigai semua pegawai. Justru sebaliknya, forum ini penting untuk melindungi kehormatan ribuan aparatur yang selama ini bekerja jujur, melayani masyarakat, dan menjaga martabat institusi. Menko Yusril sendiri menegaskan bahwa kesalahan sejumlah oknum tidak boleh menghapus kehormatan ribuan pegawai yang menjalankan tugas dengan benar.

Namun perlindungan terhadap pegawai baik hanya mungkin dilakukan jika sistemnya juga baik. Pegawai jujur tidak boleh dibiarkan sendirian melawan budaya kerja yang keliru. Mereka harus dilindungi, diapresiasi, dan diberi ruang untuk tumbuh. Sebaliknya, setiap indikasi penyimpangan harus ditindak secara objektif, profesional, dan sesuai aturan.

Di sinilah tiga pilar tata kelola pemerintahan yang baik menjadi penting: keadilan, transparansi, dan akuntabilitas.

Keadilan berarti semua orang dilayani dengan standar yang sama. Bukan karena kenal siapa. Bukan karena punya akses ke pejabat. Bukan karena bisa membayar lebih. Dalam layanan imigrasi, keadilan berarti visa, izin tinggal, paspor, dan dokumen keimigrasian diproses berdasarkan aturan, bukan berdasarkan kedekatan.

Transparansi berarti masyarakat tahu syaratnya apa, biayanya berapa, waktunya berapa lama, dan permohonannya sudah sampai di mana. Banyak praktik pungutan tumbuh karena informasi resmi tidak cukup terang. Ketika prosedur gelap, perantara menjadi terang. Ketika SOP membingungkan, calo tampil seperti penyelamat. Padahal di sanalah masalah dimulai.

Akuntabilitas berarti setiap keputusan bisa dilacak dan dipertanggungjawabkan. Siapa memproses, kapan diputuskan, mengapa disetujui, mengapa ditolak, dan apakah semuanya sesuai aturan. Di era digital, layanan publik tidak boleh lagi seperti lorong gelap yang hanya dipahami orang dalam.

Namun kita juga perlu jujur: digitalisasi saja tidak otomatis membuat birokrasi bersih. Aplikasi bisa modern, tetapi mental transaksional tetap bisa menyelinap. Sistem bisa daring, tetapi pungutan tetap bisa hidup jika pengawasan lemah. Tombol bisa digital, tetapi rente bisa tetap manual.

Maka agenda pembenahan harus masuk ke jantung persoalan. Pertama, titik-titik layanan publik harus dipetakan kembali. Mana yang rawan tatap muka berlebihan, mana yang rawan perantara, mana yang rawan diskresi, dan mana yang rawan keterlambatan yang disengaja.

Kedua, standar pelayanan harus diperjelas. Biaya, waktu, prosedur, dasar hukum, dan status layanan harus mudah diakses masyarakat. Pelayanan yang terang akan mempersempit ruang transaksi gelap.

Ketiga, mekanisme pengaduan masyarakat harus benar-benar hidup. Kanal pengaduan tidak boleh hanya menjadi pajangan administratif. Ia harus responsif, aman, terlacak, dan mampu menjadi alat pengawasan.

Keempat, praktik pungutan dan perantara harus dibereskan. Tidak semua jasa pengurusan salah. Tetapi ketika perantara berubah menjadi jalur utama untuk mengakses layanan negara, maka negara sedang kalah oleh pasar gelap birokrasi.

Kelima, sistem harus diperkuat agar penyimpangan sulit dilakukan, mudah terdeteksi, dan pasti ditindak. Inilah makna terdalam dari reformasi pelayanan publik.

Pada akhirnya, pesan paling kuat dari arahan Menko adalah bahwa jabatan tidak boleh menjadi perisai. Dalam negara hukum, kekuasaan tunduk kepada hukum. Kalimat ini penting bukan hanya sebagai pesan etik, tetapi juga sebagai prinsip pemerintahan modern. Tidak boleh ada ruang kekebalan dalam pelayanan publik.

Paparan Menko menutup dengan kalimat yang sangat tajam: "Dalam sistem yang kuat, orang jahat akan terpaksa menjadi orang baik. Sebaliknya, dalam sistem yang buruk, orang baik akan terpaksa menjadi jahat."

Inilah pelajaran terbesar dari kasus OTT Imigrasi dan forum konsolidasi pelayanan publik. Kita tidak boleh hanya berharap semua aparatur menjadi malaikat. Negara modern tidak dibangun di atas harapan semata. Negara modern dibangun dengan sistem yang jelas, pengawasan yang kuat, sanksi yang pasti, dan budaya kerja yang sehat.

Imigrasi bukan kantor biasa. Ia adalah pintu negara. Dari sana orang masuk, tinggal, bekerja, berinvestasi, dan beraktivitas di wilayah Indonesia. Jika pintu negara bisa diperdagangkan, maka yang terganggu bukan hanya administrasi, tetapi juga martabat dan kedaulatan negara.

Karena itu, konsolidasi pelayanan publik harus menjadi awal dari kerja besar: membersihkan layanan, memperkuat sistem, melindungi pegawai jujur, menutup ruang perantara, dan memulihkan kepercayaan masyarakat.

Publik tidak menuntut birokrasi sempurna. Publik hanya ingin dilayani dengan jujur. Diproses tanpa dipermainkan. Dihormati tanpa harus membayar lebih. Diberi kepastian tanpa harus mencari orang dalam.

Dari OTT Imigrasi dan arahan Menko Yusril, kita belajar satu hal penting: integritas tidak boleh berhenti sebagai slogan di dinding kantor. Integritas harus menjadi cara kerja, cara melayani, dan cara negara menjaga martabatnya sendiri.]]> https://www.halomedan.com/Berita/65977/dari-ott-imigrasi-ke-konsolidasi-pelayanan-publik/ Nokia dan IPH Umumkan Modernisasi Jaringan Seluler Indosat di Seluruh Indonesia Wed, 10 Jun 2026 09:25:00 +0700+0700 halomedan.com - Finlandia

*Nokia* dan *Indosat Ooredoo Hutchison (Indosat atau IOH)* mengumumkan kerja sama untuk memodernisasi jaringan seluler Indosat di seluruh Indonesia melalui penerapan 5G Radio Access Network (RAN) yang canggih. Sebagai mitra teknologi utama, Nokia akan mendukung penerapan 5G di pita frekuensi rendah dan pita frekuensi menengah. Langkah ini bertujuan membangun jaringan berkinerja tinggi yang terintegrasi dengan AI sekaligus menghadirkan pengalaman digital yang lebih lancar, andal, dan responsif bagi pelanggan.

Lebih dari sekadar pengembangan jaringan, kolaborasi ini mencerminkan ambisi kedua belah pihak untuk menghadirkan pengalaman digital yang paling relevan bagi pelanggan. Pengalaman tersebut mencakup hiburan digital dan game yang imersif serta konektivitas yang lebih andal untuk bekerja, belajar, berkomunikasi, dan beraktivitas di dunia digital setiap hari. Fondasi jaringan yang lebih kuat dan fleksibel akan memungkinkan Indosat melayani pelanggan dengan lebih baik serta menghadirkan pengalaman yang lebih bermakna seiring berkembangnya kebutuhan digital.

Kerja sama ini diharapkan bisa meningkatkan kapasitas jaringan, kinerja, dan cakupan layanan di seluruh Indonesia. Langkah ini juga mendukung ambisi jangka panjang Indosat untuk memperluas akses digital secara lebih inklusif di seluruh negeri. Jaringan yang telah ditingkatkan ini akan mendukung berbagai penerapan lanjutan bagi pelanggan ritel maupun korporasi di sejumlah sektor utama, termasuk layanan publik, industri, dan layanan digital.

Selain memperkuat kualitas konektivitas di Indonesia, inisiatif ini juga ikut membangun infrastruktur digital di Tanah Air untuk fase pertumbuhan berikutnya. Kesepakatan ini mencerminkan misi bersama untuk menjadikan konektivitas sebagai fondasi kecerdasan. Dalam kerangka tersebut, AI-RAN menyediakan arsitektur bersama untuk menggabungkan konektivitas dan kecerdasan. Rencana pengembangan Nokia dibangun di atas fondasi tersebut bersama NVIDIA. Dengan Nokia dan NVIDIA yang telah berkolaborasi dengan Indosat dalam pengembangan AI-RAN, ketiga perusahaan tersebut kini bersiap untuk mencapai milestone berikutnya. Tahap ini akan melanjutkan pencapaian panggilan AI-RAN pertama yang telah diselesaikan pada Mobile World Congress 2026 menuju uji coba lapangan di Indonesia pada akhir 2026. Kolaborasi ini juga akan mendukung pengembangan algoritma AI baru oleh Nokia yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi spektrum pada platform AI-RAN NVIDIA, dan kapabilitas tersebut diharapkan menjadi bagian dari uji coba lapangan mendatang.

Dengan menggabungkan AI factories terpusat dan infrastruktur AI-RAN yang terdistribusi, Indosat terus memperkuat AI Grid guna menciptakan ekosistem kecerdasan terpadu yang menghadirkan AI dan konektivitas bagi jutaan masyarakat Indonesia sekaligus mendorong pertumbuhan perekonomian negara. Model ini berlandaskan inovasi AI lokal dan telah mempercepat penerapan nyata di sektor layanan publik, kesehatan, pendidikan, dan pertanian. Upaya ini didukung oleh AI-RAN Innovation Center di Surabaya dan ekosistem NVIDIA AI Technology Center.

*Vikram Sinha, President Director dan CEO Indosat Ooredoo Hutchison*, mengatakan, "Di Indosat, kami terus berkembang untuk melayani pelanggan #LebihBaik dengan memahami kebutuhan mereka secara lebih mendalam dan menghadirkan pengalaman yang benar-benar berarti bagi mereka. Bersama Nokia dan NVIDIA, kami membangun fondasi jaringan terintegrasi AI yang akan meningkatkan kualitas konektivitas serta menghadirkan pengalaman digital yang lebih lancar bagi setiap pelanggan. Kolaborasi ini memperkuat kesiapan kami melahirkan inovasi digital berikutnya, sekaligus menegaskan komitmen kami untuk memberdayakan Indonesia melalui transformasi digital yang inklusif dan berkelanjutan."

*Justin Hotard, President dan CEO Nokia*, mengatakan, "Babak berikutnya dari evolusi jaringan akan ditentukan oleh kemampuan operator dalam memadukan konektivitas, kecerdasan, dan skala operasi. Bersama Indosat dan NVIDIA, Nokia ikut membangun evolusi jaringan berikutnya, yaitu jaringan yang mampu memperluas cakupan 5G, mendukung lebih banyak layanan berbasis AI, dan menciptakan nilai jangka panjang. Kemitraan ini mencerminkan pergeseran yang lebih luas di industri telekomunikasi yang sejalan dengan langkah para operator dalam berinvestasi terhadap jaringan yang mampu memberikan performa tinggi dalam skala besar sekaligus mendukung efisiensi yang lebih baik, model bisnis baru, dan pertumbuhan digital."

*Ronnie Vasishta, SVP Telecoms, NVIDIA,* mengatakan, "Indosat dan Nokia menunjukkan bagaimana jaringan 5G dapat berkembang menjadi platform kecerdasan. Dengan mengembangkan AI-RAN secara bersama dan melangkah menuju uji coba lapangan di Indonesia, kami membantu membangun arsitektur di mana AI dan konektivitas dapat berjalan berdampingan untuk meningkatkan efisiensi, menghadirkan aplikasi baru, serta mendukung transformasi digital dalam skala besar."

Sebagai bagian dari kesepakatan ini, Nokia akan menerapkan perangkat radio generasi terbaru Habrok dan Pandion, baseband Levante, Centralized RAN, serta platform manajemen dan otomasi jaringan canggih. Solusi ini akan mendukung operasional yang lebih cerdas, efisiensi energi yang lebih baik, dan inovasi layanan yang lebih cepat. 5G pita frekuensi rendah akan diterapkan di seluruh jaringan, sementara 5G pita frekuensi menengah akan menjangkau sekitar 80% jaringan dalam 3,5 tahun ke depan. Dengan dukungan otomatisasi berbasis AI dan teknologi hemat energi, inisiatif ini akan meningkatkan efisiensi operasional sekaligus memperkuat pendekatan transformasi digital yang lebih berkelanjutan dan bertanggung jawab. Kemajuan ini diharapkan dapat memberikan dampak nyata bagi pelaku bisnis maupun jutaan masyarakat Indonesia yang mengandalkan konektivitas setiap hari.

Nokia, Indosat, dan NVIDIA menunjukkan bagaimana 5G dan AI dapat dihadirkan secara bersamaan untuk mendukung inklusi digital di seluruh wilayah Indonesia. Proyek pengembangan 5G ini menjadi fondasi konektivitas bagi AI Grid. Sementara itu, rencana pengembangan AI-RAN membuka jalan untuk menghadirkan kemampuan AI yang lebih terintegrasi ke jaringan guna menciptakan nilai baru di berbagai sektor, mulai dari korporasi hingga layanan publik, serta memberdayakan masyarakat Indonesia. Rel

]]> https://www.halomedan.com/ekbis/65976/nokia-dan-iph-umumkan-modernisasi-jaringan-seluler-indosat-di-seluruh-indonesia/ BARAPAKSI Desak Usut Tuntas Kasus Eks Rumah Singgah Covid-19, Otty Batubara: Jangan Ada yang Kebal Hukum Tue, 09 Jun 2026 14:46:00 +0700+0700 MEDAN – Direktur Barisan Rakyat Pemerhati Korupsi (BARAPAKSI), Otty S. Batubara, mengapresiasi langkah aparat penegak hukum yang terus mengembangkan penyelidikan dugaan korupsi pengadaan tanah dan bangunan Eks Rumah Singgah Covid-19 di Kota Pematangsiantar.
Menurut Otty, pemanggilan sejumlah pejabat pemerintah daerah, anggota DPRD, pihak appraisal, notaris, hingga instansi terkait menunjukkan adanya keseriusan untuk mengungkap secara menyeluruh proses pengadaan aset yang selama ini menjadi sorotan publik.
"Kami menilai pemanggilan para saksi dari unsur eksekutif, legislatif, maupun pihak swasta merupakan langkah penting untuk membuka secara terang seluruh rangkaian proses pengadaan Eks Rumah Singgah Covid-19. Jangan ada pihak yang kebal hukum apabila nantinya ditemukan adanya pelanggaran atau penyalahgunaan kewenangan," tegas Otty S. Batubara, Senin (9/6/2026).
Ia mengatakan kasus tersebut harus diusut hingga tuntas mengingat pengadaan aset dilakukan menggunakan uang negara yang bersumber dari masyarakat. Karena itu, seluruh tahapan mulai dari penentuan kebutuhan, penilaian harga aset, proses penganggaran, hingga pencairan dana harus diperiksa secara mendalam.
"Penegak hukum harus berani menelusuri siapa saja yang berperan dalam proses pengambilan keputusan. Jangan hanya berhenti pada pelaksana teknis, tetapi juga pihak-pihak yang memiliki kewenangan strategis apabila ditemukan indikasi keterlibatan dalam dugaan penyimpangan tersebut," ujarnya.
Otty juga meminta seluruh pihak yang dipanggil sebagai saksi untuk bersikap kooperatif dan memberikan keterangan yang jujur agar proses penegakan hukum berjalan efektif.
"Kami mengajak seluruh pihak untuk menghormati proses hukum yang sedang berlangsung. Saksi-saksi yang dipanggil harus memberikan informasi yang sebenar-benarnya sehingga fakta-fakta yang selama ini menjadi pertanyaan publik dapat terungkap," katanya.
Lebih lanjut, BARAPAKSI berharap penyelidikan tidak hanya berfokus pada aspek administratif, tetapi juga mengkaji kemungkinan adanya kerugian keuangan negara serta dugaan praktik penyalahgunaan jabatan dalam transaksi tersebut.
"Apabila nantinya ditemukan bukti yang cukup, kami mendesak agar kasus ini segera ditingkatkan ke tahap penyidikan dan para pihak yang bertanggung jawab diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Transparansi dan akuntabilitas harus ditegakkan demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan penegakan hukum," pungkas Otty S. Batubara.red]]> https://www.halomedan.com/Berita/65974/barapaksi-desak-usut-tuntas-kasus-eks-rumah-singgah-covid19-otty-batubara-jangan-ada-yang-kebal-hukum/ Indahnya Cahaya Cinta Ilahi, Silaturahmi Tanpa Batas Perkuat Ukhuwah dan Kebersamaan Tue, 09 Jun 2026 14:03:00 +0700+0700 Turut hadir dalam kegiatan tersebut Buya Amiruddin MS, Zulfikar Hajar, Amhar Nasution, Abdullatif Khan, Ubai Nasrul, Saiful Sambas, Hendra, serta CEO Rianto SH MH. Kehadiran para tokoh tersebut semakin menambah kekhidmatan acara yang mengedepankan nilai-nilai persaudaraan, kebersamaan, dan kecintaan kepada Allah SWT.

Dalam sambutannya, Ustaz Buya Amiruddin MS mengungkapkan rasa syukur atas kesempatan yang diberikan Allah SWT sehingga seluruh peserta dapat berkumpul dalam suasana penuh keberkahan. Menurutnya, silaturahmi merupakan salah satu amalan yang memiliki nilai besar dalam ajaran Islam karena mampu mempererat hubungan antarsesama sekaligus membuka pintu rezeki dan keberkahan.

"Alhamdulillah, kita patut bersyukur karena masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul dalam majelis yang penuh kebaikan ini. Silaturahmi adalah jalan untuk memperkuat persaudaraan, menumbuhkan rasa saling menghormati, dan mempererat hubungan hati sesama umat," ujar Buya Amiruddin MS.

Ia juga mengajak seluruh peserta untuk terus menjaga hubungan baik di tengah kehidupan masyarakat yang semakin dinamis. Menurutnya, persatuan dan kebersamaan harus terus dirawat agar menjadi kekuatan dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan buka puasa bersama yang berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Momen tersebut menjadi sarana mempererat hubungan antarulama, tokoh masyarakat, insan media, dan berbagai elemen yang hadir. Kebersamaan yang terjalin mencerminkan semangat persaudaraan yang menjadi bagian penting dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam tausiyahnya yang mengangkat tema "Indahnya Cahaya Cinta Ilahi", oleh Buya Amiruddin diajak untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah SWT serta menjadikan cinta kepada Sang Pencipta sebagai landasan dalam menjalani kehidupan. Cinta Ilahi, menurut para ustaz, akan melahirkan ketenangan hati, memperkuat keimanan, dan mendorong seseorang untuk terus berbuat kebaikan kepada sesama, ucapnya.

Sementara itu, doa bersama dipimpin oleh Ustaz Anhar Nasution. Dalam doanya, ia memohon agar Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, keberkahan, keselamatan, dan kemudahan bagi seluruh peserta serta masyarakat Sumatera Utara pada umumnya. Ia juga berharap agar persaudaraan yang telah terjalin dapat terus dipelihara dan semakin kuat dari waktu ke waktu.

Ketua Hanura Sumatera Utara, El Adrianshah, dalam kesempatan tersebut menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan silaturahmi yang sarat nilai keagamaan dan sosial tersebut. Menurutnya, kegiatan seperti ini memiliki peran penting dalam memperkuat hubungan antarsesama sekaligus membangun semangat persatuan di tengah masyarakat.

"Silaturahmi seperti ini harus terus dijaga dan dilestarikan. Selain memperkuat ukhuwah, kegiatan ini juga menjadi ruang untuk saling berbagi pemikiran, mempererat persaudaraan, dan membangun kebersamaan demi kebaikan bersama," kata El Adrianshah.

Senada dengan itu, CEO Sumut24 Group, Rianto SH MH, menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya kegiatan yang mempertemukan berbagai tokoh agama, masyarakat, dan insan media dalam satu suasana penuh kekeluargaan. Menurutnya, silaturahmi yang terjalin dengan baik akan menjadi kekuatan besar dalam membangun persatuan dan mempererat persaudaraan.

"Silaturahmi adalah jembatan yang menyatukan hati. Dengan kebersamaan seperti ini, hubungan persaudaraan akan semakin erat, komunikasi semakin baik, dan semangat untuk saling mendukung dalam kebaikan akan terus tumbuh," ujar Rianto SH MH.

Di akhir kegiatan, Hendra Owner RM Uni Uni para peserta menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh ustaz yang telah memberikan tausiyah, nasihat, dan doa yang menyejukkan hati. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada El Adrianshah dan Rianto SH MH atas kehadiran serta dukungannya sehingga kegiatan dapat berlangsung dengan baik dan penuh makna.

"Terima kasih kepada para ustaz yang telah memberikan ilmu dan doa terbaik bagi kita semua. Terima kasih juga kepada Bapak El Adrianshah dan Bapak Rianto SH MH yang terus mendukung kegiatan silaturahmi dan kebersamaan seperti ini. Semoga hubungan baik yang telah terjalin dapat terus berlanjut di masa mendatang," ungkap Hendra.

Acara ditutup dengan ramah tamah dan foto bersama sebagai simbol eratnya persaudaraan yang terjalin dalam kegiatan tersebut. Semangat "Indahnya Cahaya Cinta Ilahi" diharapkan tidak hanya menjadi tema kegiatan, tetapi juga menjadi inspirasi bagi seluruh peserta untuk terus menebarkan nilai kasih sayang, persatuan, dan kebaikan dalam kehidupan bermasyarakat.red

]]> https://www.halomedan.com/news/65973/indahnya-cahaya-cinta-ilahi-silaturahmi-tanpa-batas-perkuat-ukhuwah-dan-kebersamaan/ KPK OTT Bupati Muara Enim Edison, Uang Ratusan Juta Rupiah Turut Diamankan Mon, 08 Jun 2026 22:16:00 +0700+0700 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Muara Enim, Edison. Dalam operasi yang berlangsung sejak Minggu malam, tim penyidik juga mengamankan uang tunai senilai ratusan juta rupiah sebagai barang bukti awal.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan pihaknya masih melakukan pemeriksaan terhadap para pihak yang diamankan dalam kegiatan tersebut.
"Untuk barang bukti, sejauh ini terinformasi ada uang tunai senilai ratusan juta rupiah," ujar Budi Prasetyo di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Senin (8/6/2026).

Menurut KPK, operasi tangkap tangan itu telah dilakukan sejak malam sebelumnya. Selain Bupati Muara Enim, penyidik turut mengamankan sejumlah pihak lain sehingga total terdapat 10 orang yang saat ini masih menjalani pemeriksaan intensif.

Hingga berita ini diturunkan, KPK belum mengungkap secara rinci perkara yang melatarbelakangi OTT tersebut. Lembaga antirasuah itu masih mendalami peran masing-masing pihak serta keterkaitan barang bukti yang telah diamankan.

Sesuai ketentuan, KPK memiliki waktu maksimal 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan sebelum mengumumkan hasil gelar perkara kepada publik.

Kasus ini menjadi perhatian luas masyarakat mengingat Muara Enim kembali menjadi sorotan dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi. Publik kini menantikan keterangan resmi KPK mengenai konstruksi perkara, pihak-pihak yang terlibat, serta sumber uang yang diamankan dalam operasi tersebut.

(Redaksi Halomedan.com)

]]> https://www.halomedan.com/news/65970/kpk-ott-bupati-muara-enim-edison-uang-ratusan-juta-rupiah-turut-diamankan/ Prabowo Lantik Kepala dan Wakil Kepala BGN, Said Iqbal Jadi Penasihat Khusus Presiden Mon, 08 Jun 2026 21:23:00 +0700+0700 Presiden Prabowo Subianto didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melantik Kepala dan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) serta Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/6/2026).

Pelantikan tersebut dilakukan untuk mengisi sejumlah jabatan strategis di lingkungan Badan Gizi Nasional sekaligus memperkuat dukungan kebijakan pemerintah di bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh.

Pejabat yang dilantik dan mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden Prabowo yakni Nanik S. Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional, Agustina Arumsari sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Trenggono sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, serta Said Iqbal sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh.

Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18/M Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional serta Pemberhentian Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Sementara itu, pengangkatan Said Iqbal sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 58/P Tahun 2026 tentang Pengangkatan Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh.

Dalam prosesi pelantikan, Presiden Prabowo mengambil sumpah jabatan para pejabat yang dilantik agar setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menjalankan peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya, serta mengemban tugas jabatan dengan penuh tanggung jawab demi bangsa dan negara.
Pelantikan berlangsung khidmat dan dihadiri para pimpinan lembaga negara, menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, serta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Dengan pelantikan ini, pemerintah berharap penguatan kelembagaan di Badan Gizi Nasional dapat mendukung percepatan program pemenuhan gizi masyarakat, sementara penunjukan Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh diharapkan semakin memperkuat komunikasi dan perlindungan terhadap pekerja serta buruh di Indonesia. (red)

]]> https://www.halomedan.com/news/65969/prabowo-lantik-kepala-dan-wakil-kepala-bgn-said-iqbal-jadi-penasihat-khusus-presiden/ KPK OTT Bupati Muara Enim, Edison Diamankan Mon, 08 Jun 2026 21:06:00 +0700+0700
Kabar penangkapan tersebut dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, saat dikonfirmasi pada Senin (8/6/2026). "Benar," kata Fitroh singkat.

Hingga berita ini diturunkan, KPK belum memberikan keterangan resmi terkait kronologi maupun perkara yang melatarbelakangi operasi tangkap tangan tersebut. Informasi lebih lanjut masih menunggu konferensi pers dari lembaga antirasuah itu.

Penangkapan kepala daerah kembali menambah daftar panjang kasus dugaan korupsi yang menjerat pejabat publik di daerah. Sejumlah pengamat menilai praktik korupsi masih menjadi persoalan serius dalam tata kelola pemerintahan daerah.

Menurut mereka, berbagai upaya pencegahan dan penindakan yang telah dilakukan aparat penegak hukum belum sepenuhnya menimbulkan efek jera bagi sebagian pejabat. Kasus-kasus korupsi yang terus bermunculan menunjukkan perlunya penguatan sistem pengawasan, transparansi, dan integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

KPK menyatakan akan menyampaikan perkembangan kasus ini setelah proses pemeriksaan awal terhadap pihak-pihak yang diamankan selesai dilakukan.
Red

]]> https://www.halomedan.com/news/65968/kpk-ott-bupati-muara-enim-edison-diamankan/ Relawan Dapur Wajib Punya Sertifikat, Pasatama Institute Genjot Kompetensi HACCP dan Food Handler di Medan Mon, 08 Jun 2026 20:14:00 +0700+0700
Medan – Kualitas SDM pengelola dapur SPPG MBG terus didorong naik lewat sertifikasi kompetensi bagi relawan dan penjamah makanan atau food handler. Pasatama Institute menggelar pelatihan dan uji kompetensi di Medan dengan menghadirkan asesor bersertifikat BNSP untuk memastikan standar nasional terpenuhi.

Asesor Uji Kompetensi Priska Aulia Ningrum, M.K., menjelaskan sertifikasi adalah pengakuan resmi atas kemampuan peserta berdasarkan standar Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Sebelum uji, peserta wajib mengisi asesmen mandiri sebagai pernyataan bahwa mereka sudah kompeten.
"Saat peserta menyatakan mampu memenuhi seluruh kriteria, berarti ia menyatakan diri kompeten. Tapi pengakuan itu harus diverifikasi lewat proses sertifikasi yang objektif dan sesuai standar," kata Priska di hadapan peserta di Hotel Grand Dika Setiabudi, Jl. Dr. Mansur Medan, Senin (8/6/2026).

Proses asesmen dilakukan lewat observasi langsung terhadap dokumen dan kerja peserta, serta wawancara untuk mengonfirmasi bukti kompetensi.
"Dokumen harus diisi lengkap karena jadi dasar verifikasi. Setelah semua indikator diperiksa, asesor beri rekomendasi berdasarkan bukti yang ditemukan," ujarnya.

Keputusan akhir sertifikasi tidak ada di tangan asesor, melainkan melalui peninjauan pihak berwenang sesuai mekanisme BNSP. Peserta juga berhak mengajukan banding jika proses dinilai tidak sesuai prosedur.

Direktur Pasatama Institute Coach Arsyam menekankan, relawan dapur tidak cukup disebut tenaga sukarela. Mereka harus punya kompetensi terukur dan pengakuan negara.
"Bayangkan kalau 50 relawan semuanya bersertifikat food handler BNSP. Mereka bukan sekadar mengaku relawan, tapi punya profesi yang diakui negara," katanya.

Menurutnya, sertifikasi membangun profesionalisme, tanggung jawab, dan kebanggaan. Selama ini masih banyak praktik pengolahan makanan yang abai pada kebersihan, sanitasi, dan penggunaan alat pelindung diri.
"Food handler harus kerja pakai standar jelas seperti profesi lain. Keamanan pangan tidak bisa dianggap sepele karena langsung terkait kesehatan masyarakat," tegasnya.

Direktur Pasatama Institute Cabang Medan Syamsul Adha., menyebut sertifikasi adalah langkah strategis meningkatkan kapasitas relawan dan pengelola makanan di Sumut.
"Sertifikasi bukan sekadar selembar dokumen, tapi komitmen profesional menjaga kualitas dan keamanan pangan," ujarnya.

Terpisah para peserta mengaku pelatihan HACCP dan sertifikasi food handler memberi dampak nyata bagi kerja di dapur.

Nida Fitri, (33), dari Tanjung Morawa, menyebut pelatihan ini menambah wawasan, pengalaman, dan jejaring.
"Kesannya ikut pelatihan HACCP ini menambah ilmu, wawasan, menambah pengalaman, juga menambah teman. Jadi lebih banyak tahu tentang HACCP itu bagaimana," ujarnya.

Ia menilai materi yang dipelajari bisa langsung diterapkan untuk membangun sistem dapur yang sesuai prinsip HACCP.
"Manfaatnya banyak karena banyak yang dipelajari untuk ke depan, untuk membangun dapur. Menyusun laporan HACCP juga jadi lebih paham dan Insya Allah ini akan dijalankan di dapur supaya memang menjalankan prinsip HACCP," katanya.

Hal senada disampaikan Putri, (23), dari Medan Selayang. Ia menyebut sertifikasi HACCP menambah pengalaman dan wawasan, sekaligus bekal menerapkan standar keamanan pangan di dapur tempatnya bekerja.
"Dari pelatihan dan sertifikasi ini bakal kami terapkan di dapur karena hal ini menjamin keamanan pangan yang ada di dapur kami. Harapan ke depan, kami bisa menerapkan ini di dapur dan jadi auditor internal," ujarnya.

Putri menambahkan, salah satu manfaat terbesar adalah kemampuan menyusun dokumen HACCP secara lengkap.
"Manfaat yang kami dapat selama ikut sertifikasi HACCP ini adalah kami bisa menyusun dokumen HACCP versi lengkap dari awal sampai akhir, mulai dari deskripsi produk sampai didistribusikan di setiap dapur," katanya.

Pasatama Institute selama ini sudah menjalankan program serupa di Jawa Barat, Jawa Timur, Mojokerto, Solo, Jakarta, Bekasi, hingga Sumut. Kegiatan di Medan adalah bagian dari ekspansi pendidikan profesi jasa boga.
"Kami ingin peserta jadi agen perubahan. Kalau ilmu ini bermanfaat, sebarkan ke komunitas lain agar makin banyak pengelola makanan kerja sesuai standar nasional," kata Syamsul.

Sebagai pendampingan lanjutan, Pasatama Institute menyiapkan pembinaan 6 bulan bagi peserta. Tujuannya meningkatkan kompetensi hingga ke jenjang Auditor Internal.

Hadir dalam kegiatan ini Direktur Utama Pasatama Institute Coach Arsyam Dwi, Direktur Pasatama Institute Cabang Medan Syamsul Adha, Asesor Kompetensi JMKP Priska Aulia Ningrum, M.K., Ruben Sembiring, S.Tr.Kes., Ismail Ahmad Affa Riyadi,S.Pi., dan Auditor PT Pasatama Global Sertifikasi Agus Firmansyah.rel]]> https://www.halomedan.com/news/65967/relawan-dapur-wajib-punya-sertifikat-pasatama-institute-genjot-kompetensi-haccp-dan-food-handler-di-medan/ Anggota DPR RI Dr. Musa Rajekshah Gelar Diseminasi Hasil Kegiatan BKSAP di Provinsi Riau Mon, 08 Jun 2026 20:04:00 +0700+0700 Kegiatan tersebut bertujuan untuk menyampaikan berbagai hasil dan capaian diplomasi parlemen yang telah dilakukan BKSAP DPR RI di tingkat internasional, sekaligus memperkuat sinergi antara DPR RI dan Pemerintah Provinsi Riau dalam mendorong pembangunan daerah.

Dalam kesempatan tersebut, Dr. Musa Rajekshah menegaskan bahwa diplomasi parlemen yang dijalankan BKSAP DPR RI tidak hanya berorientasi pada hubungan antarnegara, tetapi juga diarahkan untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan pemerintah daerah.

"Diplomasi yang kami laksanakan merupakan langkah BKSAP DPR RI untuk menghadirkan manfaat konkret bagi daerah. Kami berharap berbagai jejaring kerja sama dan peluang yang terbangun melalui diplomasi parlemen dapat mendukung Provinsi Riau dalam menghadapi berbagai tantangan strategis serta mendorong percepatan pembangunan dan kemajuan daerah," ujar Musa Rajekshah.

Melalui kegiatan diseminasi ini, BKSAP DPR RI juga mendorong pemanfaatan peluang kerja sama internasional yang dapat mendukung pengembangan sektor ekonomi, investasi, lingkungan hidup, pendidikan, serta berbagai bidang strategis lainnya di Provinsi Riau.

Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat hubungan antara diplomasi parlemen dan kepentingan daerah, sehingga hasil-hasil kerja sama internasional yang diperjuangkan DPR RI dapat dirasakan secara langsung oleh pemerintah daerah dan masyarakat.

Pemerintah Provinsi Riau menyambut baik kegiatan ini dan berharap sinergi antara DPR RI dan pemerintah daerah terus diperkuat guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Riau.rel

]]> https://www.halomedan.com/politik/65966/anggota-dpr-ri-dr-musa-rajekshah-gelar-diseminasi-hasil-kegiatan-bksap-di-provinsi-riau/ Gathering Dosen Berprestasi 2026: UNPAB Apresiasi Dedikasi dan Prestasi Akademik Melalui Pengalaman Internasional Mon, 08 Jun 2026 19:51:00 +0700+0700
Mengusung semangat penghargaan dan pengembangan wawasan global, kegiatan ini memberikan pengalaman istimewa kepada para dosen terbaik UNPAB melalui perjalanan internasional yang mencakup Singapura, Malaysia, dan Thailand. Perjalanan dilakukan menggunakan kapal pesiar Genting Dream Cruise, yang berlayar dari Singapura dan singgah di destinasi wisata internasional seperti Redang Island (Malaysia) dan Koh Samui (Thailand) sebelum kembali ke Singapura.

Program ini merupakan bentuk apresiasi atas dedikasi, kontribusi, dan capaian kinerja para dosen sepanjang tahun 2025. Melalui penghargaan ini, UNPAB menegaskan bahwa prestasi yang lahir dari kerja keras, inovasi, serta komitmen dalam menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi merupakan pencapaian yang layak mendapatkan penghormatan dan penghargaan dari institusi.

Kegiatan ini turut didampingi oleh H. Abdul Razak Nasution, S.H.Int., M.Sc., Wakil Rektor Bidang Sumber Daya dan Hubungan Internasional UNPAB, serta Dra. Hj. Yasmin Siti Khadijah, Ketua Umum Yayasan Panca Budi. Kehadiran pimpinan universitas dan yayasan menjadi wujud dukungan terhadap pengembangan sumber daya manusia yang unggul serta penguatan budaya akademik yang berorientasi pada prestasi.

Selain sebagai bentuk penghargaan, gathering ini juga menjadi sarana untuk mempererat hubungan antardosen, memperkuat jejaring akademik, berbagi pengalaman, serta menumbuhkan semangat kolaborasi dalam memajukan pendidikan tinggi. Suasana kebersamaan yang terbangun selama perjalanan memberikan ruang bagi para peserta untuk saling menginspirasi dan memperluas perspektif melalui pengalaman lintas budaya dan negara.

Adapun dosen yang menerima penghargaan sebagai Dosen Berprestasi UNPAB berdasarkan Kinerja Tahun 2025 adalah:

Assoc. Prof. Dr. Tumiran Jumani
Assoc. Prof. Dr. Cut Nuraini
Assoc. Prof. Dr. Rahayu Dwi Utami
Assoc. Prof. Dr. Lia Nazliana Nasution
Assoc. Prof. Dr. Siti Nurhayati
Assoc. Prof. Dr. Elfitra Desy Surya
Assoc. Prof. Dr. Sri Rahayu
Dr. Annisa Ilmi Faried
Dr. Najla Lubis
Dr. Julia Marisa

Melalui program Gathering Dosen Berprestasi 2026, UNPAB berharap budaya unggul, inovatif, dan kompetitif yang sehat terus berkembang di lingkungan akademik. Prestasi yang diraih para dosen tidak hanya menjadi kebanggaan individu, tetapi juga menjadi kekuatan kolektif yang mendorong kemajuan universitas secara berkelanjutan.

UNPAB meyakini bahwa dosen merupakan pilar utama dalam mewujudkan pendidikan berkualitas dan berdaya saing global. Oleh karena itu, penghargaan terhadap kinerja terbaik bukan hanya bentuk apresiasi, tetapi juga investasi jangka panjang dalam menciptakan sumber daya akademik yang inspiratif, profesional, dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat.

Melalui momentum Gathering Dosen Berprestasi 2026, UNPAB kembali menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan lingkungan akademik yang unggul, humanis, dan berorientasi pada pencapaian terbaik di tingkat nasional maupun internasional.rel]]> https://www.halomedan.com/news/65965/gathering-dosen-berprestasi-2026-unpab-apresiasi-dedikasi-dan-prestasi-akademik-melalui-pengalaman-internasional/ Impelementasi Kebijakan Pro - Karir ASN Berbuah Manis, Pemko Medan Raih Penghargaan Bergengsi Adhi Manawa Nugraha Madya Mon, 08 Jun 2026 19:18:00 +0700+0700
Pemko Medan kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional. Tepat pada perayaan HUT Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI ke-78, Pemko Medan sukses menyabet penghargaan bergengsi Adhi Manawa Nugraha Madya dari Kepala BKN RI, Prof. Dr. Zudan Afif Fakhrullah, SH, MH.

​Penghargaan ini menjadi bukti nyata atas komitmen, dedikasi, serta kontribusi terbaik jajaran Pemko Medan dalam mengimplementasikan kebijakan yang mendukung penuh jenjang karier Aparatur Sipil Negara (ASN) yang transparan dan akuntabel.

Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Kepala Kantor Regional VI BKN Medan kepada Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, diwakili Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Medan, Subhan Fajri Harahap, bertempat di Kantor Regional VI BKN Medan, Sabtu (6/6/2026).

Usai menerima penghargaan, ​Subhan Fajri Harahap mengatakan, penghargaan yang diterima Pemko Medan ini tidak datang begitu saja. Penghargaan Adhi Manawa Nugraha Madya merupakan bentuk pengakuan negara terhadap daerah yang dinilai serius, konsisten, dan inovatif dalam memayungi hak-hak serta pengembangan karier para ASN.

"Penghargaan ini adalah buah dari kerja keras seluruh jajaran Pemko Medan di bawah kepemimpinan Bapak Wali Kota Rico Waas yang terus mendorong terciptanya ekosistem kerja yang sehat, adil, dan pro-karier bagi seluruh ASN," kata Subhan Fajri Harahap.

​Di bawah nakhoda baru Wali Kota Medan Rico Waas, Pemko Medan dinilai berhasil mengintegrasikan sistem manajemen talenta yang memprioritaskan kompetensi dan prestasi kerja. Kebijakan pro-karier ini memastikan bahwa setiap ASN memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan menduduki jabatan strategis tanpa hambatan birokrasi yang kaku.

"​Dengan diraihnya penghargaan ini, saya berharap menjadi pemantik motivasi bagi seluruh ASN di Kota Medan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik demi mewujudkan Medan yang lebih maju dan sejahtera,"harapnya./rel

]]> https://www.halomedan.com/Berita/65964/impelementasi-kebijakan-pro-karir-asn-berbuah-manis-pemko-medan-raih-penghargaan-bergengsi-adhi-manawa-nugraha-madya/ Rico Waas Evaluasi Janji Kampanye, Tegaskan Tak Mau Data ABS dan Target Harus Tuntas Mon, 08 Jun 2026 19:17:00 +0700+0700

Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, melakukan evaluasi menyeluruh terhadap capaian program prioritas yang merupakan bagian dari janji kampanye dirinya bersama Wakil Wali Kota Medan dalam rapat yang digelar di Ruang Rapat III Kantor Wali Kota Medan, Senin (8/6/2026).

Rapat tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Kota Medan, Wiriya Alrahman, Kepala Bappeda Kota Medan, Ferry Ichsan dan seluruh Pimpinan Perangkat Daerah, serta para Camat se-Kota Medan.

Dalam arahannya, Rico Waas menegaskan evaluasi dilakukan untuk memastikan seluruh janji kampanye dapat direalisasikan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

"Ini bagian dari perjalanan visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Janji kampanye yang kami sampaikan kepada masyarakat harus bisa diselesaikan. Karena itu, di tahun pertama ini kita lakukan evaluasi untuk memastikan seluruh program tersebut benar-benar berjalan," kata Rico Waas.

Dari hasil evaluasi, Rico Waas menyebut sebagian besar dari 24 program prioritas telah berjalan dan bahkan sejumlah program sudah dapat dicentang sebagai program yang terealisasi.

"Beberapa program yang telah berjalan antara lain yakni bantuan bagi siswa Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah, dan Tahfiz, bantuan pendidikan bagi masyarakat kurang mampu, program sembako murah, PKH Medan Makmur, jaminan kesejahteraan bagi penyandang disabilitas dan lansia, pendampingan korban kekerasan perempuan dan anak, hingga bantuan pengobatan bagi korban tindak kriminal yang tidak tercover BPJS", jelas Rico Waas.

Selain itu, lanjut Rico Waas program senam gratis bagi masyarakat juga telah dilaksanakan, begitu pula berbagai pelatihan pemberdayaan perempuan dari keluarga kurang mampu.

Meski demikian, Rico Waas menilai masih terdapat sejumlah program yang membutuhkan percepatan agar target yang ditetapkan dapat tercapai.

"Program layanan ambulans, misalnya, masih dalam tahap penguatan. Selain pengadaan armada baru, Rico meminta agar dilakukan kolaborasi dengan ambulans swasta yang jumlahnya mencapai puluhan unit agar dapat terintegrasi dengan layanan Pemko Medan", ujar Rico Waas.

Selain itu Rico Waas juga menyoroti pembangunan jaringan CCTV dan pemasangan CCTV serta pemasangan penerangan jalan umum (PJU) yang masih memerlukan percepatan realisasi.

"Kita pahami pembangunan jaringan membutuhkan waktu. Tapi tahun depan harus meningkat. Saya minta dicari skema yang lebih efektif dan efisien agar target pemasangan CCTV dan PJU bisa lebih cepat tercapai," tegas Rico Waas.

Salah satu program yang mendapat perhatian khusus Rico Waas adalah target perbaikan 10.000 gang di Kota Medan. Menurut Rico, realisasinya masih jauh dari target dan perlu menjadi fokus seluruh perangkat daerah terkait.

"Perbaikan 10.000 gang ini masih jauh di bawah 50 persen. Memang pekerjaan fisik berat dan membutuhkan biaya besar, tetapi saya minta terus dipercepat karena ini menyangkut kebutuhan dasar masyarakat," sebut Rico Waas.

Selanjutnya Rico Waas juga menyoroti sejumlah ruas jalan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi, khususnya di kawasan Medan bagian utara yang kerap dikeluhkan masyarakat. Ia meminta koordinasi terus dilakukan agar proses perbaikan dapat segera terealisasi.

Dalam pertemuan itu Rico Waas secara khusus mengingatkan seluruh jajaran agar tidak hanya terpaku pada angka capaian yang terlihat baik di atas kertas. meskipun penilaian yang disampaikan menunjukkan angka capaian sekitar 80 persen lebih hal itu tidak boleh membuat seluruh jajaran cepat berpuas diri.

"Saya tidak suka ABS (asal bapak senang). Jangan sampai yang disampaikan kepada saya hanya angka-angka yang terlihat manis dan indah. Lebih baik disampaikan apa adanya, meskipun pahit, supaya kita bisa melakukan perbaikan," tegasnya.

Ia menambahkan, evaluasi dilakukan agar janji kampanye yang telah disampaikan kepada masyarakat tidak sekadar menjadi dokumen politik, tetapi benar-benar diwujudkan melalui program yang dirasakan manfaatnya.

"Jangan sampai nanti masyarakat bertanya, mana janji kampanyenya, mengapa belum terealisasi. Karena itu seluruh program harus terus dievaluasi dan diperbaiki," katanya.

Rico juga menyoroti target penciptaan lapangan kerja yang menurutnya perlu ditingkatkan. Meski target awal 10.000 lapangan pekerjaan telah tercapai, ia menilai angka tersebut masih bisa didorong lebih tinggi.

"Kalau perlu targetkan 10.000 lapangan kerja setiap tahun. Memang berat, tetapi kita harus berani memasang target yang lebih tinggi. Kreativitas dalam menciptakan dan memperluas lapangan kerja harus benar-benar diwujudkan," ujarnya.

Menutup rapat, Rico kembali menegaskan pentingnya data yang akurat dan program yang benar-benar berdampak bagi masyarakat.

"Saya tidak ingin data hanya menjadi pemanis. Saya ingin seluruh program ini benar-benar direalisasikan dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kota Medan," pungkasnya./rel

]]> https://www.halomedan.com/kota/65963/rico-waas-evaluasi-janji-kampanye-tegaskan-tak-mau-data-abs-dan-target-harus-tuntas/ Pemko Medan Dukung Run For Garbage 2026, Semarakkan CFD dan Kampanyekan Gaya Hidup Sehat serta Peduli Lingkungan Mon, 08 Jun 2026 19:15:00 +0700+0700

Pemko Medan mendukung penuh pelaksanaan event lari bertema lingkungan Run For Garbage 2026 yang sukses digelar pada Minggu (7/6/2026) pagi di kawasan Lapangan Merdeka Medan. Mengambil titik start dan finish di sekitar Merdeka Walk, tepatnya di persimpangan Hotel Grand Aston dan Bank Mandiri, kegiatan ini diikuti ratusan peserta dari berbagai kalangan.

Event ini secara resmi dilepas oleh Danyon Kav 6/Naga Karimata Letkol Kav Adzan Marjohan, Dandim 0201/Medan Letkol Arm. Delli Yudha Adi Nurcahyo, serta Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas yang diwakili oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Kota Medan, H.T. Chairuniza.

Mengusung rute sejauh 5 kilometer, ajang ini menjadi bagian dari kampanye memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia dengan slogan "Run Today, Clean Tomorrow". Peserta yang terdiri dari kategori pelajar, umum, serta ASN/TNI/Polri tampak antusias mengikuti kegiatan sejak pukul 06.00 WIB.

Selain menawarkan pengalaman fun run, panitia juga menyediakan berbagai fasilitas bagi peserta, seperti official jersey, medali all finisher, race pack, e-certificate, hingga doorprize menarik. Kegiatan ini sekaligus menjadi wadah kolaborasi antara olahraga, komunitas, dan aksi sosial dalam meningkatkan kesadaran menjaga lingkungan.

Suasana semakin semarak dengan pelaksanaan Car Free Day yang rutin digelar Pemerintah Kota Medan. Usai menyelesaikan rute lari, para peserta turut mengikuti senam bersama yang diselenggarakan Dispora Medan. Warga dari berbagai usia, mulai anak-anak hingga orang tua, tampak larut dalam suasana ceria, mengikuti irama musik dan gerakan instruktur senam.

Dalam kesempatan tersebut, Kadispora Medan H.T. Chairuniza mengapresiasi terselenggaranya kegiatan ini. Ia menyebut Run For Garbage 2026 sebagai contoh nyata sinergi antara olahraga dan kepedulian lingkungan.

"Pemerintah Kota Medan sangat mendukung kegiatan seperti ini karena tidak hanya mendorong masyarakat untuk hidup sehat melalui olahraga, tetapi juga menumbuhkan kesadaran kolektif dalam menjaga kebersihan lingkungan. Ini sejalan dengan komitmen kami menghadirkan kota yang sehat, bersih, dan berkelanjutan," ujarnya.

Ia juga berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan dan melibatkan lebih banyak elemen masyarakat, sehingga gerakan kecil yang dilakukan hari ini dapat memberikan dampak besar bagi masa depan lingkungan Kota Medan./ist

]]> https://www.halomedan.com/olahraga/65962/pemko-medan-dukung-run-for-garbage-2026-semarakkan-cfd-dan-kampanyekan-gaya-hidup-sehat-serta-peduli-lingkungan/