https://www.halomedan.com/ Halo Medan | Berani Tampil Beda Thu, 02 Jul 2026 22:54:35 +0700+0700 id-ID Sejarah Karaton Surakarta Hadiningrat Thu, 02 Jul 2026 17:27:00 +0700+0700
Purwadi,
Ketua Lokantara

A. Berdirinya Kraton Surakarta

Dhandhanggula

Sigra jengkar saking Kartawani,
Ngalih kedhaton mring dhusun Sala,
Kebut sawadya balane,
Busekan sapraja gung,
Pinengetan hangjate bumi,
Hanuju hari Buda,
Henjing wancinipun,
Wimbaning lek ping sapta welas,
Sura he je kombuling pudya kapyarsi,
Hing nata kang sangkala.

Bagi masyarakat Surakarta tanggal 17 Sura atau 20 Pebruari merupakan saat yang sangat berbahagia. Dengan selamat sentosa kota Surakarta berdiri megah mewah gagah. Tampak dari barat Gunung Merapi Merbabu, selatan gunung Sewu, utara Gunung Kendheng dan timur gunung Lawu. Mata air bening bersamaan dengan aliran bengawan Solo.

Sala sebagai wilayah utama Kraton Surakarta dirancang oleh Sinuwun Paku Buwana II untuk bangsa Indonesia.

Kraton Surakarta Hadiningrat sesungguhnya penerus kerajaan Mataram, Pajang, Demak, Majapahit, Daha, Jenggala, Kediri, Medang dan Kahuripan. Dibangun di desa Sala.

Kehadiran kraton Surakarta Hadiningrat menjadi syarat pokok agar tanah Jawa selalu mendapat pengayoman, baik dari dunia lahir maupun dari jagad yang tidak kasat mripat. Dengan harapan masyarakat Jawa bisa hidup ayem tentrem, gemah ripah, loh jinawi, tata tentrem karta raharja.

Pendiri kraton Surakarta adalah Sinuwun Paku Buwono II yaitu tahun 1745. Sejarah Kraton Surakarta menjadi sarana utama bagi orang Jawa untuk membangun peradaban yang kokoh dan produktif. Sejak berdirinya, Kraton Surakarta berusaha melanjutkan warisan luhur kerajaan sebelumnya.

Tahun 1945 Karaton Surakarta pertama kali bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hadiah peradaban yang mulia agung dan anggun.

Bahkan peninggalan dan warisan itu dibangun dan disempurnakan menjadi lebih elok, indah dan berguna bagi kehidupan. Selama lebih dari 2 abad kraton Surakarta mewariskan keutamaan, keteladanan dan kebesaran yang pantas untuk dilestarikan, sebagai pedoman untuk kaca benggala, ngungak owah gingsiring jaman.

Selama ini Kraton Surakarta diperintah oleh Sinuwun Paku Buwono II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII dan XIII. Keagungan Kraton Surakarta disokong oleh kebudayaan asli Jawa dengan diperkokoh oleh paham Hindu, Budha, Islam serta ilmu pengetahuan modern. Raja yang selalu berpikir untuk kesejahteraan rakyat.

Kesatuan peradaban tersebut menjadikan kreasi dan produksi sejarah Kraton Surakarta dapat tampil mengagumkan di tingkat lokal, nasional dan internasional. Di era pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indo-nesia, kraton Surakarta merupakan bagian yang penting demi mewujudkan kesejahteraan lahir batin. Rum kuncaraning bangsa dumunung ing luhuring budaya.

Sri Susuhunan Paku Buwono II mendapat gelar Sinuwun Kombul. Sinuwun Paku Buwono II adalah pendiri Kraton Surakarta Hadiningrat pada tahun 1745.

Sebelumnya beliau memerintah dengan ibukota yang berada di Kartasura antara tahun 1726-1745. Selama memerintah beliau telah menciptakan sarana pertanian yang unggul. Umbul Cakra dan Umbul Pengging dijadikan irigasi pertanian. Kedua sumber mata air ini bertemu di kota Kartasura, lantas dialirkan di sungai Larangan. Dari sungai Larangan ini air digunakan oleh segenap warga Surakarta. Kali Larangan mengalir sampai ke Bengawan Solo.

Ibukota Kraton Surakarta dibangun di desa Sala. Tanah bangunan kraton dibeli dari Ki Gedhe Sala. Pilihan Surakarta sebagai ibukota kerajaan dinilai tepat dan strategis.

Sebelah timur terdapat Gunung Lawu, sebelah selatan Pegunungan Seribu, sebelah utara Pegunungan Kendeng, selatan barat tampak Gunung Merapi dan Merbabu. Kota Surakarta menjadi pusat peradaban Jawa yang memancarkan keagungan dan keanggunan. Di sanalah ditemukan nilai logika, etika dan estetika, guna mewujudkan konsep memayu hayuning bawana.

Dasar dasar kebudayaan Jawa diwariskan oleh Sinuwun Paku Buwono II sebagai modal masyarakat Jawa untuk memberi kontribusi terhadap kokohnya peradaban.

Bangunan kraton, kesusasteraan, kesenian, pertanian, masakan, peternakan, perkebunan, busana, adat istiadat, upacara tradisional, gamelan, tari, wayang berkembang di kota Surakarta. Wilayah lain tinggal mengembangkan dan menikmati warisan luhur.

Sunan Paku Buwono II adalah raja Surakarta yang pertama. Adapun silsilah Paku Buwono II menurut Bratadiningrat (1990) yang menuliskan riwayat beliau dalam bahasa Jawa adalah sebagai berikut: Sinuwun Paku Buwono Senapati Ing Ngalaga Abdurrahman Sayidin Panata Gama Khalifatullah Ingkang Kaping II Ing Negari Surakarta Hadiningrat, putra dalem Sinuwun Prabu Amangkurat Jawa ing Negari Kartasura.

Miyos saking prameswari dalem GKR (Gusti Kanjeng Ratu) Kencana, putri Raden Adipati Tirtakusuma ing Kudus. Nama Bendara Raden Mas Gusti Prabasuyasa.

Kraton Surakarta Hadiningrat merupakan pindahan dari Kraton Kartasura.

Bangunan warisan Sinuwun Paku Bowono II adalah tratag rambat. Bangunan ini kini terkenal dengan nama Pagelaran Sasana Sumewa. Dibangun pada tahun 1745 yang berguna untuk mengadakan pisowanann agung, pertemuan besar dan cara seni budaya.

Pada tahun 1913 tratag rambat dirombak besar-besaran. Jumlah tiang penyangga 48 dengan ukuran besar.

Angka ini juga melambangkan ulang tahun raja yang ke 48. Sejak itu nama tratag rambat menjadi Pagelaran Sasana Sumewa. Di tengah pagelaran sasana sumewa terdapat bangsal pengrawit. Bangunan ini disangga 4 kayu jati yang berasal dari Kerajaan Jenggala. Bangunan lain yaitu bangsal Pacekotan dan bangsal Pacikeran.

Bangsal Pacekotan berguna untuk tempat pemberian hadiah. Bangsal Pacikeran berguna untuk tempat pemberian hukuman. Agak menjorok ke dalam yakni bangunan Sitihinggil, sebelah timur bangsal Martalulut dan sebelah barat bangsal Singanegara.

Sri Susuhunan Paku Buwono III mendapat gelar Sinuwun Suwarga. Perjanjian Giyanti merupakan tonggak penting dalam mewujudkan proses perdamaian di Kraton Mataram. Selama enam tahun lamanya Sunan Paku Buwono III belajar sejarah Tanah Jawa. Dari masa ke masa selalu muncul problematika yang berbeda.

Dari sekian tokoh historis, Raja Airlangga menjadi figur istimewa. Sikapnya yang bersedia berbagi dalam kekuasaan ditiru oleh Paku Buwono III, dengan menandatangani kontrak penting yaitu Perjanjian Giyanti dan Perjanjian Salatiga.

Sinuwun Paku Buwono III memberi ganjaran kepada Pangeran Mangkubumi pada tanggal 139 Pebruari 1755.

Berkat perjanjian Giyanti resmilah Pangeran Mangkubumi menjadi raja Yogyakarta dengan gelar Sultan Hamengku Buwana I. Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa dinobatkan menjadi KGPAA Mangkunegara I pada tanggal 17 Maret 1757 dengan Perjanjian Salatiga. Keduanya mendapat kemuliaan, kebahagiaan, kehormatan, keagungan dan keluhuran berkat kemurahan Sunan Paku Buwono III. Sejarah yang patut dan perlu dianut.

Aktivis perdamaian yang cinta lingkungan mendapatkan suri teladan utama. Sunan Paku Buwono III yang mewariskan peradaban yang terhormat dan bermartabat. Gelar Bapak Perdamaian layak disandang oleh Kanjeng Sinuwun Paku Buwono III, raja Surakarta Hadiningrat, yang ber budi bawa laksana, hambeg adil paramarta, memayu hayuning bawana.

Kraton Surakarta Hadiningrat kemudian diperintah oleh Sunan Paku Buwono III. Riwayat Paku Buwono III secara lengkap dalam bahasa Jawa sebagai berikut:

Sinuwun Kanjeng Susuhunan Prabu Amangkurat Jawa Senapati Ing Ngalaga Abdurrahman Sayidin Panata Gama Khalifatullah Ingkang Kaping III Ing Negari Surakarta Hadiningrat, putra dalem Sinuwun Paku Buwono II. Miyos saking prameswari dalem GKR Mas putrinipun Panem-bahan Purbaya, Bupati Lamongan. Panembahan Purbaya punika putra dalem Sinuwun Paku Buwono I. Nama BRM Gusti Suryadi.

Sri Susuhunan Paku Buwono IV mendapat gelar Sinuwun Bagus. Beliau adalah raja pujangga Kraton Surakarta Hadiningrat.

Beliau meninggalkan warisan luhur dan agung bagi masyarakat Jawa yang tinggal di wilayah perkotaan, pedesaan dan pegunungan. Penyusunan serat Wulangreh diwujudkan dalam bentuk tembang macapat yang bernilai filosofis dan estetis.

Serat Wulangreh dikaji, dibaca dan dibahas dalam berbagai kalangan.

Para wiyaga dan waranggana melantunkan cakepan yang dipetik dari serat Wulangreh, sehingga ajarannya menyebar di segala pelosok. Lewat macapatan, seminar dan penulisan karya ilmiah, membuat wejangan Sunan Paku Buwono IV semakin mudah diresapi serta dipahami.

Paguyuban Kawula Kraton Surakarta Hadiningrat mengadakan pertemuan rutin secara berkala dan teratur. Mereka menyempatkan diri untuk melagukan, ngrembug, bawa rasa dan tukar kawruh.

Semua kegiatan tersebut dilakukan murih padhanging sasmita. Pada 1788, Sinuwun Paku Buwono III digantikan oleh Sinuwun Paku Buwono IV yang memiliki tradisi yang berbeda dengan sunan-sunan sebelumnya. Perubahan itu diadakan dalam rangka menjawakan kehidupan masyarakat, antara lain, sebagai berikut.

Setiap hari Jumat, Sunan bersembahyang di Masjid Besar. Setiap hari Sabtu diadakan latihan warangan. Setiap abdi dalem yang menghadap raja diwajibkan berpakaian santri. Mereka yang tidak patuh dipecat.

Paku Buwono IV bertahta di Surakarta antara tahun 1788-1820. Gelar lainnya yaitu Sunan Bagus, karena wajahnya memang tampan, lagi pula beliau memegang kendali pemerintahan dalam usia yang sangat muda, yaitu 19 tahun.

Nama kecilnya adalah Bendara Raden Mas Sambadya. Warisan yang dibangun oleh Paku Buwono IV di antaranya: Masjid Agung, Gerbang Sri Manganti, dalem Ageng Prabasuyasa, Bangsal Witana Sitihinggil Kidul, Pendapa Agung Sasana Sewaka, Bangsal Ageng Marcukundha, dan Kori Kamandhungan.

Hasil karyanya dalam bidang kesusasteraan di antaranya: Serat Wulangreh, Serat Wulang Sunu, Serat Wulang Putri, Serat Wulang Tata Krama, Donga Kabulla Mataram, Cipta Waskitha, Panji Sekar, Panji Raras, Panji Dhadhap, Serat Sasana Prabu, dan Serat Polah Muna Muni. Paku Buwono IV dalam pandangan masyarakat Jawa namanya harum sekali.

Serat Wulangreh sampai sekarang sangat populer di lingkungan kebudayaan Jawa. Orang Jawa sangat memperhatikan ajaran ajaran dalam Serat Wulangreh itu untuk dipraktek-kan dalam kehidupan sehari hari. Ketajaman moral dan intelektual diperlukan agar manusia tepat dalam meniti karier hidup.

Sri Susuhunan Paku Buwono V mendapat gelar: Sinuwun Sugih. Penyusunan serat Centhini dipimpin langsung oleh Sinuwun Paku Buwono V. Beliau mengirim tim ke tanah Arab agar menulis ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan agama Islam.

Tim yang bertugas menulis soal gunung, sawah, tegal, tumbuhan, ternak, seni, kuliner, dan adat istiadat disebar di kawasan Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Tim penyusun Centhini terdiri dari kaum profesional yang ahli di bidangnya.

Serat Centhini adalah karya sastra istana Jawa yang megah, mewah, indah dan bermutu tinggi. Banyak ilmuwan berkaliber internasional yang membicarakan dan mengkaji Serat Centhini. Mereka menimba ilmu pengetahuan Jawa dari Serat Centhini yang kaya akan data, fakta dan analisa. Tidak berlebihan bila para ilmuwan besar itu menyebut Serat Centhini sebagai warisan sastra dunia. Serat Centhini telah memberi kontribusi bagi kemajuan ilmu pengetahuan.

Dokumentasi dan klasifikasi berbagai ilmu pengetahuan dalam Serat Centhini, menunjukkan wibawa para elit cendekiawan Jawa. Elit cendekiawan Jawa mampu berkomunikasi di panggung ilmiah internasional.

Kehadiran Serat Centhini pada kancah pustaka dunia itu, secara otomatis mengangkat harkat, martabat dan derajat jati diri bangsa.

Ternyata identitas suatu bangsa hanya bisa ditampilkan lewat kreatifitas dan produktivitas. Serat Centhini sudah membuktikan kaitan antara prestise dan prestasi bangsa Indonesia.

Sri Sunan Paku Buwono VII memberi perintah menyalin Serat Centhini baku ciptaan Sunan Paku Buwono V, dengan tinta mas berhuruf Jawa.

Serat Centhini itu dijadikan empat belas jilid mulai dari Keramaian Terbangan, Sya'iran dan Sulapan di Kabupaten Wirosobo sampai Pertunjukan Topengan di Krajan Lembuasta dan Trenggalek. Serat Centhini baru ini memuat 280 pupuh dan berisikan semua cerita-cerita porno tulisan Sri Sunan Paku Buwono V sendiri, ketika beliau masih menjadi Pangeran Mahkota.

Sri Susuhunan Paku Buwono VI mendapat gelar: Sinu-wun Bangun Tapa. Pemerintah RI telah menetapkan Sinuwun Paku Buwono VI sebagai pahlawan Nasional pada tanggal 30 Desember 1861.

Berkat cita cita dan perjuangannya beliau menjadi inspirasi agar segenap anak keturunan, keluarga dan pengikutnya selalu menjunjung tinggi nilai kebenaran dan keadilan. Paku Buwono VI hidup di pengasingan antara tahun 1830-1849. Beliau wafat di kota Ambon.

Dalam masa pembuangan itu beliau tetap berkarya dengan menyusun serat Babad Joko Tingkir. Serat Babad ini menceriterakan semangat kepahlawanan Jaka Tingkir atau Sultan Hadiwijaya yang menjadi raja Pajang.

Joko Tingkir dalam panggung sejarah Indonesia mempunyai beberapa keunggulan kepribadian (psikologis), kemasyarakatan (sosiologis), keturunan (genetis), kenegaraan (yuridis) dan keagamaan (asketis). Kelima keunggulan itu menjadikan Joko Tingkir mampu tampil sebagai tokoh yang handal, fenomenal dan profesional.

Ditinjau dari segi genetis, Joko Tingkir merupakan trah Kraton Majapahit. Jelas sekali dia adalah satria agung trahing kusuma rembesing madu, keturunan bangsawan besar. Secara sosiologis keluarga besar Joko Tingkir berhasil membangun jaringan sosial yang kuat dan mengakar.

Ayah Joko Tingkir yang bernama Ki Ageng Pengging menjadi pelopor Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

LSM pimpinan Ki Ageng Pengging ini selalu didukung oleh anak muda, kelas menengah dan kaum reformis yang rindu perubahan.

Akhirnya Joko Tingkir menjadi raja di Kraton Pajang dengan gelar Sultan Hadiwijaya.

Secara yuridis kenegaraan dia dapat mewujudkan good governance dan clean government, pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Ini wajar sekali, karena semasa mudanya Joko Tingkir memiliki psikologi kepribadian yang mengagumkan. Dia gemar belajar tekun dan bekerja keras, dengan dilambari prinsip ngelmu laku, lara lapa, tapa brata dan cegah dhahar lawan guling.
Sebuah asketisme keagamaan yang intinya mengutamakan keselarasan pikir dan dzikir, dengan mengurangi kenikmatan jasmaniah.

Pada masa pemerintahan Kraton Pajang mulai terjadi intrik-intrik politik antar berbagai kekuatan yang ingin berkuasa, Joko Tingkir berusaha untuk mendidik putra-putrinya agar selalu menekuni ilmu pengetahuan dan keagamaan. Dalam hal suksesi kepemimpinan, Joko Tingkir lebih mengedepankan asas meritokrasi, demokrasi, kredibilitas dan kapabilitas seseorang.

Bahkan Joko Tingkir dapat mengarahkan putra sulungnya yang bernama Pangeran Benowo untuk menjadi ulama besar. Gagasan Pangeran Benowo ini pula yang menjadi cikal bakal tradisi pendidikan pesantren di Jawa.

Sri Susuhunan Paku Buwono VII mendapat gelar: Sinuwun Pradata. Masa pemerintahan Paku Buwono VII menjadi tempat pengayoman bagi sekalian pujangga Jawa.

Beliau memberi subsidi dan bantuan hidup kepada para pujangga yang mau melakukan kreatifitas dan produktivitas kesusasteraan. Di antaranya adalah: Kyai Yasadipura, Sindusastra, Kusumadilaga dan Ranggawarsita.

Dalam bidang yuridis formal Sinuwun Paku Buwono VII mengirimkan para sarjana untuk belajar ilmu hukum dan tata negara.

Dari sinilah kemudian disusun Kitab Undang undang dan Hukum Pidana (KUHP) yang disebut dengan serat angger-angger. Dalam prakteknya serat Angger angger ini merupakan landasan utama bagi raja dan aparatnya dalam memerintah kerajaan. Kepastian hukum yang berdasarkan kepada konstitusi ini membuat masyarakat dapat hidup aman dan tenteram.

Warisan Paku Buwono VII yakni perintisan masuknya teknologi dan elektronik di tanah Jawa. Pengadaan sarana transportasi mulai dirintis dengan mendatangkan ahli keeta api. Demikian pula energi listrik mulai dikenalkan. Manajemen yang digunakan berpola pada pembagian kerja yang tepat dan memadai. Sri Susuhunan Paku Buwono VIII mendapat gelar: Sinu-wun Makutha Mulya. Artinya yang menjadi jembatan peralihan.

Jasa dan warisan Paku Buwono VIII terletak pada kemampuannya untuk melakukan lobi dan diplomasi. Dengan penuh kebijaksanaan beliau memulai pemerintahan dengan melibatkan segenap kaum profesional.

Masa pemerintahannya selalu berlandaskan pada asas yang telah disepakati bersama.

Ketentuan suksesi kerajaan dibuat lebih terang supaya tidak terjadi salah tafsir. Jangan sampai soal suksesi menjadi masalah yang berlarut larut sehingga memunculkan silang sengketa. Keyakinan ini dilakukan oleh Paku Buwono VIII dengan amat konsekuen.

Saat beliau dinobatkan menjadi raja, dengan segala kerelaan beliau mengangkat putra mahkota yang bukan dari keturunannya. Putra mahkota itu adalah anak Paku Buwono VI yaitu GRM Duksino. Kelak GRM Duksino dinobatkan menjadi Sinuwun Paku Buwono IX. Paku Buwono VIII adalah putra Paku Buwono IV dan kakak Paku Buwono VII. Selama tiga tahun, Paku Buwono VIII memerintah kerajaan Surakarta (1958-1861).
Usia pemerintahan beliau paling pendek. Beliau wafat pada tanggal 28 Desember 1861 dalam usia 72 tahun.

Sri Susuhunan Paku Buwono IX mendapat gelar: Sinuwun Bangun Kedhaton. Sinuwun Paku Buwono IX mewarisi kejayaan dalam bidang ekonomi, teknologi dan diplomasi.

Sukses gemilang Paku Buwono IX mengantarkannya sebagai raja Surakarta Hadiningrat yang amat populer di Asia Tenggara.Pada tahun 1864 Paku Buwono IX membuka areal perkebunan teh, kopi, tebu, tembakau di sekitar Gunung Merapi Merbabu. Irigasi dan bendungan dibangun di sepanjang aliran umbul Cakra Pengging. Usaha perkebunan dna pertanian memberi hasil yang berlimpahruah.
Kraton Surakarta Hadiningrat tampil sebagai negara subur makmur. Masyarakat Jawa menyebut Sunan Paku Buwono IX sebagai Sinuwun Bangun Kedhaton.

Pelestarian lingkungan menjadi perhatian Paku Buwono IX. Tahun 1865 dilakukan penanaman pohon jati di sekitar Gunung Kendheng.

Program ini melibatkan Bupati Pati, Purwodadi, Sragen, Blora, Rembang, Ngawi, Tuban, Madiun, Nganjuk, Lamongan dan Gresik. Sepanjang jalan raya dianjurkan pohon asem. Pulau Jawa menjadi penghasil asem terbesar di dunia.

Dalam bidang teknologi, prestasi yang diwariskan Paku Buwono IX yaitu pembangunan rel kereta api, stasiun, listrik, air minum. Perusahaan kereta api menjadi transportasi utama yang menghubungkan seluruh kawasan Pulau Jawa.

Perusahaan listrik bekerja sama dengan ANIEM (Algement Netherlands Indische Electric Mascapij), beroperasi hingga jaman sekarang. Modernisasi yang berpijak pada akar budaya.

Kelancaran perdagangan dilakukan dengan renovasi pelabuhan di Semarang, Tegal, Rembang, Tuban dan Surabaya. Keuangan Kraton Surakarta yang sehat memungkinkan Paku Buwono IX membuat program diplomasi kenegaraan.

Pada tahun 1786 Paku Buwono IX melakukan kunjungan kerja dengan Kerajaan Tidore, Ternate, Goa, Buton, Banjar, Delli, Serdang, Langkat, Cirebon, Buleleng dan Bima. Forum komunikasi antar raja Nusantara dibentuk, untuk memperlancar diplomasi kenegaraan. Sinuwun Paku Buwono IX tampil sebagai Narendra Gung Binathara, mbahu dhendha nyakrawati, ambeg adil para marta.

Paku Buwono IX adalah putra kelima Paku Buwono VI. Ibunya bernama GKR Hemas.
Beliau lahir pada hari Rabu, tanggal 7 Saban 1758 H atau 22 Desember 1830 M. Sebagai raja beliau juga aktif menulis karya sastra, di antaranya: Wulang Putri, Serat Jayeng Sastra, Serat Darmarini, Serat Wirayatna, Serat Darmaduhita, Serat Menak Cina, Jayeng Sari, Wulang dalem Sinuwun Paku Buwono IX, Serat Wira Iswara.

Sri Susuhunan Paku Buwono X mendapat gelar: Sinuwun ingkang Minulya saha Wicaksana. Sinuwun Paku Buwono X telah ditetapkan menjadi Pahlawan Nasional oleh Pemerintah RI pada tahun 2013. Warisan nilai-nilai kepahlawanan dan kebangsaan Sri Susuhunan Paku Buwono X dapat dilacak dari pemikiran, langkah dan karyanya.

Dokumentasi historis yang tersimpan dalam berbagai perpustakaan lokal, nasional dan internasional memberi informasi penting bahwa raja Surakarta ini punya peranan yang sangat menentukan dalam langkah perjuangan nasional Indonesia.

Selama Paku Buwono X memerintah telah banyak memberi sumbangan yang berarti yaitu berupa fasilitas publik meli-puti sarana transportasi, rumah sakit, tempat ibadah, pengairan, sekolah dan lain-lain, merupakan kontribusi riil bagi kesejahteraan rakyat.

Dalam hal ini beliau berlaku sebagai narendra ber budi bawa laksana. Keterlibatan beliau dalam membidani Budi Utomo sebagai tanggal Kebangkitan Nasional akan selalu dikenang. Demikian pula dukungan terhadap perjuangan Syarikat Islam yang lahir di kota Surakarta, adalah sikap patriotis yang patut diteladani.

Perjuangan Paku Buwono X senantiasa mengikuti jejak leluhurnya, sejak zaman Kraton Majapahit sampai dengan Mataram. Kejayaan Majapahit mewariskan nilai kebangsaan yang dipelopori oleh Mahapatih Gajah Mada dan Raja Hayam Wuruk. Masa keemasan kerajaan nasional, dengan rajanya Prabu Brawijaya ini, terus berkibar di kawasan kepulauan nusantara.

Demikian pula Dinasti Kesultanan Demak Bintara yang merupakan kelanjutan Majapahit, nilai-nilai keteladanan telah membawa kemakmuran bagi sekalian rakyat.

Paku Buwono X bertahta di Surakarta Hadiningrat antara tahun 1893-1939. Beliau adalah putra Paku Buwono IX. Kawula negari Surakarta memberi gelar Sampeyan dalem Ingkang Minulya Saha Wicaksana Kanjeng Sinuwun Paku Buwono X.

Paku Buwono X lahir pada tanggal 21 Rejeb 1795 atau 29 November 1866. Nama kecilnya adalah Bendara Raden Mas Gusti Sayidin Malikul Husna. Ibunya bernama Gusti Kanjeng Ratu Sinuwun Paku Buwono. Sejak lahir diambil anak oleh eyang dalem Gusti Kanjeng Ratu Agung, permaisuri Paku Buwono VI.

Menginjak umur 3 tahun, BRM Gusti Sayidin Malikul Khusna diangkat menjadi putra mahkota, dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Sudibya Raja Putra Narendra Mataram Ingkang Kaping V ing Negara Surakarta Hadiningrat. Gerakan nasional yang tumbuh di Solo, yaitu Syarikat Islam sangat didukung oleh Sinuwun Paku Buwono X. Pendidikan pada masa itu pun berkembang pesat. Surat kabar juga hidup dengan subur, dengan beraneka ragam penerbitan yang maju idealismenya.

Sri Susuhunan Paku Buwono XI mendapat gelar

Sinuwun Kridha Caraka. Artinya raja yang menjadi pelopor tumbuhnya parlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat. Sri Susuhunan Paku Buwono XI adalah aktifis pergerakan pendidikan keagamaan dan kebudayaan. Pada tahun 1905 Hangabehi PB XI menjabat sebagai Ketua Dewan Kraton. Tahun 1908 aktif dalam pemben-tukan Budi Utomo. Tahun 1911 menjadi Ketua Penasihat Sarekat Islam.

Tahun 1912-1914 menempuh pendidikan di Universiteit Leiden. Tahun 1915 membantu persarikatan Muhammadiyah. Tahun 1918 turut serta dalam pembentukan Volksraad atau dewan rakyat.

Antara tahun 1920-1940 beliau mencurahkan tenaganya demi kemajuan bangsa dan negara. KGPH Hangabehi PB XI turut memperlancar Perguruan Taman Siswa, Pendidikan Islam Mamba'ul Ulum, stadion Sriwedari, pasar Gede.

Pabrik gula, stasiun kereta api, jalan, jembatan, terminal, telekomunikasi, listrik perkebunan dan rumah sakit. Ketrampilan Hangabehi PB XI yaitu melakukan lobi, pendekatan dan kerjasama dengan berbagai kekuatan sosial.

Menjelang kemerdeaan Indonesia tahun 1945 Sri Susuhunan Paku Buwana XI dapat meyakinkan para pembesar Jepang untuk membentuk BPUPKI.

Bahkan ketua BPUPKI dijabat oleh KRT Dr. Radjiman Widyodiningrat, utusan resmi Kraton Surakarta. Sri Susuhunan PB XI merupakan pejuang kemerdekaan yang mewariskan keteladanan, keutamaan dan kepahlawanan. Beliau telah mengantar bangsa ini ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia.

Paku Buwono XI naik tahta pada tanggal 26 April 1939, mengganti ayahanda Paku Buwono X. Beliau memerintah 1939-1945. Beliau selalu memberi sumbangan kepada masyarakat. Kontribusi masyarakat Surakarta dalam sejarah terbukti nyata.

B. Kraton Surakarta bergabung NKRI


Sri Susuhunan Paku Buwono XII mendapat gelar: Sinuwun Hamardika. Kraton Surakarta Hadiningrat kemudian diperintah oleh Sinuwun Paku Buwono XII. Riwayat Sinuwun Paku Buwono XII dalam bahasa Jawa sebagai berikut.

Sinuwun Paku Buwono Senapati Ing Ngalaga Abdurrahman Sayidin Panatagama Khalifatullah Ingkang Kaping XII Ing Negari Surakarta Hadiningrat putra saking Paku Buwono XI ingkang lahir saking prameswari dalem GKR Sinuwun Paku Buwono, putri KRMT Puspadiningrat. Asma timur GRM Suryaguritna. Wiyosan dalem ing dinten Selasa Legi, 20 Ramelan 1855 utawi 14 April 1925. Dewasa jumeneng Pangeran KGPH Purbaya. Jumeneng nata ing dinten Jum'at Pahing, 19 Rejeb 1876 utawi 12 Juli 1945. Wondene sesebutan dalem Solo Koo, awit taksih pendudukan Japan.

Kehidupan Sinuwun Paku Buwono XII saat ini banyak diwarnai oleh nilai nilai kebudayaan dan kesenian Jawa.

Beliau termasuk tokoh tradisional yang berpengaruh di Asia Tenggara. Beliau wafat pada tanggal 11 Juni 2004. Sinuwun Paku Buwono XII sangat disegani oleh politikus kaliber internasional. Semuanya selalu mohon doa restu pada Sinuwun Paku Buwono XII di Surakarta.

Mendukung Berdirinya NKRI

Sejarah telah mencatat bahwa Kraton Surakarta amat berperan pada masa awal berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sinuhun Paku Buwono XII membantu secara moril, materiil dan spirituil demi tegaknya NKRI yang diproklamasikan oleh Soekarno-Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945. Generasi muda perlu mempelajari dengan sungguh sungguh peranan Kraton Surakarta Hadiningrat sepanjang masa.

Piagam Kedudukan

Republik Indonesia

Kami, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, menetapkan: Ingkang Sinoehoen Kandjeng Soesoehoenan Pakoe Boewono Senopati Ing Ngalogo Abdoerrahman Sajidin Panotogomo Ingkang Kaping XII, ing Soerakarta Hadiningrat pada kedudukannya.

Dengan kepercayaan bahwa Seri Padoeka Kandjeng Soesoehoenan akan mencurahkan segala pikiran, tenaga, jiwa dan raga untuk keselamatan daerah Surakarta sebagai bagian dari pada Republik Indonesia.

Jakarta 19 Agustus 1945

Presiden Republik Indonesia

Ir. Soekarno

Maklumat Sunan Paku Buwono XII

Makloemat Sri Padoeka Ingkang Sinoehoen Kandjeng Soesoehoenan kepada seloeroeh Pendoedoek Negeri Soerakarta Hadiningrat.

1. Kami Pakoe Boewono XII, Soesoehoenan Negeri Soerakarta Hadiningrat menjatakan Negeri Soerakarta Hadiningrat jang bersifat keradjaan adalah daerah istimewa dari Negara Repoeblik Indonesia dan berdiri di belakang Pemerintah Poesat Negara Repoeblik Indonesia.

2. Kami menjatakan bahwa pada dasarnja segala kekoeasaan dalam daerah negeri Soerakarta Hadiningrat terletak di tangan Soesoehoenan Soerakarta Hadiningrat dan oleh karena itoe, berhoeboeng dengan keadaan pada dewasa ini, maka kekoeasaan kekoeasaan jang sampai kini tidak di tangan kami dengan sendirinja kembali ke tangan kami.

3. Kami menjatakan bahwa perhoeboengan antara Negeri Soerakarta Hadiningrat dengan Pemerintah Poesat Negara Repoeblik Indonesia bersifat langsoeng.

4. Kami memerintahkan dan pertjaja kepada seloeroeh Pendoedoek Negeri Soerakarta Hadiningrat, mereka akan bersikap sesoeai dengan Sabda Kami terseboet di atas.

Soerakarta Hadiningrat, 1 September 1945

Pakoe Boewono XII

Delegasi Konferensi Meja Bundar

Paku Buwono XII dan Mangkunegara VIII menjadi anggota delegasi RI yang dipimpin oleh Wakil Presiden Mohammad Hatta. Surat di bawah ini dikirim dari negeri Belanda menjelang penandatanganan Konferensi Meja Bundar (KMB) oleh Bung Hatta yang ditujukan kepada Presiden dan Menhankam RI.

Jang terhormat

J.M. fg. Minister Presiden dan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Djogjakarta

Dengan hormat,

Dengan surat ini dikabarkan bahwa dalam perundingan KMB tetap diturut sikap dan pendirian bahwa semendjak penjerahan piagam pengakuan pada penghabisan tahun 1945 oleh Pemerintah Republik Indonesia, maka Zelfbesturende Landschappen Surakarta dan Mangkunegaran mempunyai kedudukan daerah istimewa menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.

Berhubung dengan ketetapan pendirian ini hendaklah ada persesuaian dengan kebidjaksanaan dalam praktik pemerintahan terhadap kedua daerah istimewa itu.

Bersangkutan dengan persesuaian pendirian ini dan melihat aliranaliran jang ada di daerah tersebut, maka djikalau sekiranja ada berlangsung penjerahan pemerintahan oleh tentara Belanda, hendaknya penjerahan itu diterima dengan langsung oleh J.M. fg. Minister Presiden dan Menteri Pertahahan sebagai wakil Pemerintah Republik Indonesia. Tentang Pengangkatan Wali Kota baru di Surakarta hendaklah dilaksanakan setelah mendengar timbangan dan fikiran rijksbestuurders Surakarta.



Sekian pemberitahuan ini, jang harap didjadikan pedoman dalam melaksanakan kebidjaksanaan pemerintahan terhadap kedua daerah istimewa itu.



Den Haag, 12 September 1949

Dengan hormat,

Ttd.

WAKIL PRESIDEN

Mohammad Hatta

Konferensi Meja Bundar yang diikuti oleh Sunan Paku Buwono XII tersebut merupakan peristiwa sejarah yang sangat penting. Pada tanggal 27 Desember 1949, negara Indonesia diakui kedaulatannya. Hasil terpenting perundingan Meja Bundar adalah terbentuknya Republik Indonesia Serikat.

Penting, karena dampaknya di bidang politis terutama dalam aspek konstitusional akan sangat luas (Bram Setiadi, dkk. 2000: 105). Beliau menjadi delegasi KMB dengan biaya sendiri. Tujuannya untuk tegaknya NKRI yang baru saja merdeka. Wawasan kebangsaan Paku Buwana II jauh ke depan. Masyarakat Surakarta memiliki teladan utama.

C. Sumbangan Kraton Surakarta pada NKRI

Nilai kejuangan masyarakat Surakarta. Peran perjuangan masyarakat Surakarta tercatat dengan tinta emas. Terkait dengan aspek historis perlu menengok nilai kejuangan pendiri Surakarta. Warisan kejuangan Paku Buwana II berlanjut terus. Sumbangan Kraton Surakarta pada Pemerintah Republik Indonesia tercatat dengan rapi.

Paku Buwana XII melanjutkan perjuangan Paku Buwana II buat rakyat. Sejak awal proklamasi kraton Surakarta terlibat aktif dalam proses pendirian NKRI.

Menurut Prof. Dr. Sri Juari Santosa Guru Besar Universitas Gadjah Mada bahwa Kraton Surakarta Hadiningrat telah memberi sumbangan kepada Negara RI.

Barang dan jasa yang diberikan Kraton Surakarta kepada pemerintah RI pada masa revolusi kemerdekaan, sesuai dengan catatan kwitansi dan dokumen resmi yang tersimpan dalam berbagai kepustakaan dan musium adalah sebagai berikut:



No Nama barang yang diberikan atau dipinjamkan Jumlah Penerima Tanggal penyerahan



1 Mobil Plymouth 1 buah Reg. II Div. IV 30-10-45



2 Mobil Chevrolet kelabu 1 buah TKR Surakarta 4-11-45



3 Makanan dan bahan makan – Medan pertempuran Surabaya 17-11-45



4 Instrumen musik – Kep. Jawatan TU. TRI Div. Surakarta 20-11-45



5 Mobil Plymouth 1 buah Polisi tentara 30-11-45



6 Mobil Chevrolet 1 buah Abdidalem Pangreh Praja 30-11-45



7 Sejumlah senjata – Markas TKR 24-12-45



8 Uang Rp. 8.750 Berbagai badan 19 Sept s/d 24 Des 45



1 Mobil 1 buah M. BO TRI bag. Organisasi 4-2-46



2 Kursi antik, kursi bludru & kecohan – Panitia Muktamar Masyumi 9-2-46



3 Bangsal Witana Balai Agung – Asrama & Pengadilan Luhur Islam 18-2-46



4 Perahu 1 buah PKBS Serengan 22-2-46



5 Instrumen musik – Panitia penyambutan tentara 26-6-45



6 Jam Genta 6 buah Markas Resimen II Div. X 19-4-46



7 Tambur 1 buah AsramaRI 14-4-46



8 Instrumen musik 23 pucuk Div. IV 29-4-46



9 Tambur 4 buah Div. X 13-6-46



10 Slompret 4 buah Div. X 13-6-46



11 Bende 5 buah Markas Resimen II Div. X 19-6-46



12 Senapan Beamont model 71 dengan bayonet 50 buah TRI Bat. 16 –



13 Tempat peluru 50 buah TRI Bat. 16 –



14 Klewang pendek 100 buah TRI Bat. 16 –



15 Gordel 100 buah TRI Bat. 16 –



16 Anggar (schunkapmes) 100 buah TRI Bat. 16 –



17 Draagrim 100 buah TRI Bat. 16 –



18 Wachpatroon 105 buah



TRI Bat. 16 –



19 Sadel cavaleri 100 buah TRI Bat. 16 –

20 Instrumen musik 27 pucuk Panitia 1 tahun RI 27-7-46



21 Telepon di WiryodininG.R.A.tan 1 buah Gabungan Laskar Pertahanan 23-9-46



22 Montor Ford 1 buah Anggota PMC 25-11-45



23 Kuda 1 ekor Pasukan berkuda Div. IV 17-12-46



24 Kuda 1 ekor Kep. Div. IV AD RI 17-12-46



25 Piala 1 buah Konggres Laskar Buruh Indonesia 30-12-46



26 Uang Rp. 41.088 Berbagai badan 21 Jan s/d 28 Des 46



1 Kuda 1 ekor Pasukan Cavaleri 6-1-47



2 Kuda besar 2 ekor Staf. Div. IV AD TRI 30-11-47



3 Mobil Crysler 1 buah Walikota 18-1-47



4 Kuda gerobag 1 ekor Pemimpin pertem-puran tenggara 17-4-47



5 Ikan dendeng – Garis depan 8 Feb s/d 15 Feb 47



6 Kuda Layarmega & Nirwati 2 ekor Kementrian Pertahanan 10-3-47



7 PesangG.R.A.han Tegalganda & Giriwaya – Markas tertinggi tentara 18-3-47



8 Kuda tunggangan 2 ekor Dewan Pertahanan Daerah Surakarta

9-4-47



9 Arca marmer 2 buah Panitia Fancy Fair Pandu Ska.

17-4-47



10 Kuda besar 1 ekor Pemimpin pertempuran tenggara 17-4-47



11 Plaquette 1 buah Panitia penyelenggara Hawaian Concours Ska. 21-4-47



12 Plaquette 1 buah Gabungan Laskar Pertahanan 21-4-47



13 PasangG.R.A.han Langenharjo – PT Resimen II 24-5-47



14 PasangG.R.A.han Tursinoharjo – BTN 5-6-47



15 Taplak, piring, beri, serbet, dan jodang 420 buah Detasemen Staf Div. IV 24-7-47



16 Kuda kecil 1 ekor Pemimpin pertempu-ran tenggara 17-4-47



17 Rusa 2 ekor Dewan Pertahanan Daerah Ska. 24-7-47



18 Mobil Dodge 1 buah Divisi IV 24-7-47



19 Kuda Lungkeh & Kresno 2 ekor Dewan Pertahanan Daerah Ska. 24-7-47



20 Pesawat telepon di rumah KRMT Tirtodiningrat 1 buah Markas pertahanan Salatiga 29-7-47



21 Lampu ting 10 buah Gabungan Laskar pertahanan Surakarta 14-10-47

22 Piala

1 buah IPI 28-9-47



23 Pesawat telepon 1 buah Gabungan Laskar pertahanan Surakarta 14-10-47



24 Beri emas 1 buah PemerintahRI 9-9-47



25 Pedang 20 buah Laskar Merah Markas Surakarta 17-10-47



26 Plaquette 1 buah PPR. Kalurahan Gajahan 20-11-47



27 Kuda 2 ekor Eskadron Cavaleri Divisi IV 24-7-47



28 Plaquette 1 buah Panitia Panahan Surakarta 25-10-47



29 Plaquette 1 buah Panitian pertahanan Rakyat Gajahan 21-11-47



30 Uang Rp. 17.500 Berbagai badan 10 Jan s/d 30 Des 47



1 Plaquette 1 buah TNI bag. Masyarakat 16-1-48



2 Plaquette 1 buah Panitia Hawaian Cours Surakarta 28-1-48



3 Plaquette 1 buah PO RI Surakarta 14-2-48



4 Arca Perunggu 1 buah Fancy for bagian kewanitaan Surakarta 6-3-48



5 Arca Perunggu 1 buah Panitia Pasar Derma cabang Surakarta 31-3-48



6 Nessel Merah Putih 6 buah Kepala Rumah Tangga Presiden 24-3-48



7 Uang Rp. 900 Berbagai badan 17 Jan s/d 31 Maret 48



1 Rusakan perahu 2 buah Pendidikan Langenarjo 20-6-49



2 Rumah Pakapalan 4 buah DPU Surakarta 14-6-49



3 Plaquette 1 buah Panitia Pasar Malam Sri Wedari –



4 Uang Rp. 450 Berbagai badan 2 Juni s/d 20 Des 49



1 Tanah perumahan di Kartasura 1 hektar Kep. Pem.Militer Kartasura 16-1-50



2 Perabot wireng – Panitia perayaan Surakarta 18-1-50



3 Perabot wireng – Panitia Kampung Reksoniten 17-2-50



4 Perabot wireng – PB PNI Pusat daerah Surakarta 11-4-50



5 Perabot wireng – Panitia Peringatan 1 Mei

27-4-50



6 Perabot wireng – Panitia Perpisahan STN 9-6-50



7 Perabot wireng – Kep. Pendidikan Subsistensi Kader

4-5-50



8 Pompa motor – Pembantu Polisi Karesidenan Surakarta 5-7-50



9 Sabuk epek – Panitia kitanan Pasar Kliwon –



10 Gamelan – Pembukaan Konservatori Surakarta 19-8-56



11 Wayang kulit – RRI Surakarta 19-10-50 &12-12-50



12 Alat Brandweer – Panitia Pekan Maulud Surakarta 23-11-50



13 Uang Rp. 1330 Berbagai badan 21 Agust s/d 13 Des 50



1 Berbagai plaquette – Berbagai badan Selama tahun 1951



2 Perabot wireng – Berbagai badan Selama tahun 1951



3 Wayang kulit – RRI Surakarta 9-3-51



4 Pompa motor – Panitia Maleman Sri Wedari 14-6-51



5 Pakaian wayang orang – Pengurus HBS 30-7-51



6 PasangG.R.A.han Langenharjo – Perwira Pengawas Teritorial 5-9-51



7 Tambur & slompret @ 2 buah Com. Brigade Mobil Rayon Surakarta 20-11-51



8 Uang Rp. 350 Berbagai badan 13-21-51



No Nama barang Jumlah Keterangan



1 Pakaian prajurit Jaba 205 stel Satu stel terdiri dari:



1 Jas hitam

1 Celana hitam



1 Shouder (tali rumbai)

1 Kuas topi



2 Pakaian Jayengsastra 50 stel Satu stel terdiri dari

1 Baju atela biru

1 Celana panjang merah



1 Kain rejeng latar putih



1 Sabuk merah

1 Shouder (tali rumbai)



3 Pakaian Tamtama 50 stel Satu stel terdiri dari:



1 Jas atela hitam



1 Celana panji-panji merah



1 Kain rejeng latar ireng



1 Sabuk merah



1 Shouder



4 Pakaian Opsir (luar dalam) 17 stel Satu stel terdiri dari:



1 Jas atela hitam



1 Celana panji-panji merah



1 Kain rejeng

1 Sabuk cinde boro Epek

1 Shouder



5 Pakaian Prajurit komplit 18 stel Satu stel terdiri dari:



1 Kutang putih



1 Takwa kuning



1 Rapek sabuk kuning



1 Epek dan timan



1 Celana panji-panji biru

1 Sumping keris

6 Cadangan pakaian Panyutro

a. Rapek



b. Kutang putih



c. Celana Panji-panji biru



d. Srempang endong

e. Jeplakan



f. Tempat anak panah

g. Sabuk kuning

h. Anggaran

i. Epek

j. Sumping



k. Kolong keris



l. Kain rejeng

m. Kain lereng barong

n. Keris Panyutro

5 potong



5 potong

4 potong

9 potong



5 potong

18 buah

1 buah

2 buah

9 buah

5 buah

5 buah

3 helai

1 helai

18 bilah



7 Sabuk prajurit 29biji



8 Rim 52buah



9 Epek kulit 32buah



10 Timang PB 34buah



11 Tempat klewang 38buah



12 Topi sersi/Prajurit Jaba 250 buah



13 Topi hijau 140 buah


14 Topi bamboo 140 buah



15 Iket wulung 100 buah



16 Isi kepmes 232 buah



17 Pestol kuno 15buah



18 Songkok 9buah



19 Umbul-umbul 1buah



20 Daludag 3buah



21 Rontek 119 buah



22 Keris 98buah



23 Tempat peluru 200 buah



24 Tameng 51buah



25 Tombak 125 buah



26 Pedang 213 buah



27 Payung 6 buah



28 Kuluk 94buah



29 Pukul bende 1buah



30 Alat/pakaian kuda 2jodang



31 Pakaian kusir 1blek



32 Ting joli (lampu kereta) 4buah



33 Kain penutup kereta 5buntel



34 Besek kosong 9buah

35 Tiwar 1buah

36 Kawat 1gulung ± 10 m

37 Kereta 3 buah a. Kyai Garudo

b. Kyai Siswando

c. Kyai Morosebo

38 Joli 2 buah a. Kyai Jempono

b. Kyai Mimono

(Sri Juari, 2002: 20-25).

Sumbangan Kraton Surakarta tersebut menjadi modal awal atas terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah kota Surakarta yang dipimpin oleh walikota menjadi ringan dan mudah dalam memberikan tugas.

Berseri berseri bersih sehat rapi indah. Pancen nyata pra kanca kanggo srana. Mujudake Surakarta kutha budaya. Pariwisata lan olahraga. Wus misuwur sedulur. Njaban rangkah wus genah. Ngondhangake kutha Sala tanpa nendra. Dadya budayane bangsa mrih kuncara. Berseri berseri bersih sehat rapi indah.

Anak cucu Paku Buwana II melanjutkan nilai perjuangan. Sinuwun Paku Buwono XII memerintah kraton Surakarta tahun 1945 – 2004. Jasa dan perjuangannya cukup berlimpah ruah.

Bangsa Indonesia perlu berterima kasih kepada Sunan Paku Buwono XII. Keteladanan dan keutamaan ini menjadi sarana untuk membina mental generasi muda yang berbudi luhur.

Babad Sala merupakan bacaan mulia utama. Paku Buwana II telah merintis perjuangan. Generasi muda bisa mendapatkan wawasan pelajaran. Untuk menyongsong masa depan yang lebih gemilang.

Pusaka agung bagi bangsa Indonesia adalah Karaton Surakarta. Warisan dari Sinuwun Paku Buwana II itu anugerah besar yang wajib dilestarikan. Tahun 1745 - 1945 Kraton Surakarta sudah memberi kemuliaan pada bangsa Indonesia.

Peringatan berdirinya kota Surakarta sejak tanggal 17 Sura atau 20 Pebruari 2022 merupakan sarana untuk memupuk jiwa kebangsaan. Dengan harapan pengembangan kebudayaan nasional dalam lingkup NKRI akan semakin kokoh. Rum kuncaraning bangsa dumunung ing luhuring budaya. Indonesia semakin jaya terhormat dan makmur lahir batin. Red]]> https://www.halomedan.com/info/66180/sejarah-karaton-surakarta-hadiningrat/ Sowan Pajimatan Nata Thu, 02 Jul 2026 17:25:00 +0700+0700
Waktu menginjak pukul 16.30 sore. Pegunungan merak memujur dari barat ke timur. Dari arah utara seolah olah menjadi tanggul luapan samudra kidul. Pepohonan sunyi senyap tiada gerak. Suasana mistis menyelimuti Sultan Agungan. Pantulan sinar matahari berwarna kekuning kuningan. Bercampur dengan dedaunan ijo royo royo.

Hembusan angin semilir pelan. Tak begitu kencang. Wit Nogosari, bentis, mojo pucuknya meliuk liuk. Kembang kenanga, melati, asoka tumbuh berundak undak. Pagar tembok batu bata seperti beteng. Gapura tiap pintu berdiri kokoh. Kompleks Sultan Agungan tampak berwibawa dan beraura.

Abdi dalem memanjatkan doa. Tahlil tahmid takbir tasbes berkumandang. Ulama berdoa dengan disertai tadah amin. Turut serta dalam kompleks Sultan Agungan, yakni Kanjeng Ratu Batang. Garwa Sultan Agung ini putri Adipati Hupasanta, Bupati Batang. Cucu Patih Mandaraka dan keturunan Ki Juru Martani. Mereka trah Ku Ageng Wonosobo, Ki Ageng Selo, Ki Ageng Getas Pandawa, Bondan Kejawan dan Prabu Brawijaya. Jelas masih berhubungan dengan kraton Majapahit.

Dupa menyala, berbahu harum. Kukusing dupa kumelun. Puji pangastuti sumundhul wiyati. Bremara reh mbrengengeng. Langit biru tanda harapan terkabul. Alam mendengar doa Jemah Legen. Hamjrah ingkang puspita arum, kasiliring samirana mrik.

Bulan Sura di Pajimatan nata Mataram buat dunia makin ayem tentrem, suka basuki dan subur makmur.


2 Juli 2026.
Purwadi]]> https://www.halomedan.com/info/66179/sowan-pajimatan-nata/ Hadiri Rakernas APEKSI, Bobby Nasution Dorong Penguatan Peran Pemerintah Provinsi Thu, 02 Jul 2026 15:55:00 +0700+0700
MEDAN – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mendorong penguatan peran Pemerintah Provinsi dalam menindaklanjuti berbagai rekomendasi yang dihasilkan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI). Menurutnya, rekomendasi Rakernas tidak hanya perlu ditujukan kepada pemerintah pusat, tetapi juga menjadi acuan bagi Pemerintah Provinsi agar implementasi kebijakan lebih selaras dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing daerah.

Usulan tersebut disampaikan Bobby saat menghadiri pembukaan Rakernas XVIII APEKSI di Ballroom Grand City Hall, Jalan Balai Kota Nomor 1, Medan, Rabu (1/7/2026) malam.

Menurut Bobby, setiap daerah memiliki karakteristik dan tantangan pembangunan yang berbeda, termasuk kapasitas fiskal yang tidak seragam antarkota. Karena itu, Pemerintah Provinsi memiliki posisi strategis dalam menerjemahkan berbagai rekomendasi menjadi kebijakan dan program yang sesuai dengan kebutuhan daerah.

"Tidak semua persoalan kota itu sama. Ada daerah dengan kapasitas fiskal yang kuat, ada juga yang masih terbatas. Pemerintah provinsi memiliki peran strategis dalam menerjemahkan rekomendasi tersebut ke dalam kebijakan dan program yang selaras dengan kebutuhan daerah. Kami, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, sangat terbuka dan menerima rekomendasi tersebut untuk ditindaklanjuti serta dijadikan dasar dalam penyusunan kebijakan," ujarnya.

Selain itu, Bobby menilai APEKSI selama ini telah menjadi wadah penting bagi pemerintah kota untuk saling bertukar gagasan, inovasi, dan solusi dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan. Pengalaman tersebut, menurutnya, perlu terus diperkuat agar mampu melahirkan kebijakan yang berdampak nyata bagi masyarakat.

"Pembangunan kota dapat diwujudkan melalui APEKSI. Saya sangat setuju dengan pernyataan tersebut karena saya pernah menjadi bagian dari APEKSI. Saya melihat langsung bagaimana APEKSI dapat menjadi mesin penggerak sekaligus bahan bakar dalam menghadirkan solusi atas berbagai persoalan dan tantangan yang dihadapi oleh daerah masing-masing," ucapnya.

Bobby juga mengapresiasi kehadiran para wali kota dari seluruh Indonesia dalam Rakernas APEKSI di Medan. Menurutnya, penyelenggaraan kegiatan tersebut turut memberikan dampak positif terhadap perputaran ekonomi daerah, terutama melalui aktivitas para peserta selama berada di Kota Medan.

Mengakhiri sambutannya, Bobby mengajak seluruh pemerintah kota untuk terus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan antarpemerintah daerah guna mempercepat pemerataan pembangunan.

"Kami meyakini kolaborasi merupakan kunci untuk mempercepat pemerataan pembangunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat daya saing Indonesia. Semoga Rakernas XVIII APEKSI Tahun 2026 menghasilkan berbagai rekomendasi strategis yang membawa manfaat nyata bagi kemajuan kota-kota di Indonesia," tutup Bobby.

Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengatakan kepala daerah saat ini menghadapi empat tantangan utama, yakni krisis dan bencana, tekanan fiskal, tuntutan politik, serta dinamika komunikasi publik di era digital. Menurutnya, keberhasilan pembangunan daerah sangat ditentukan oleh kepemimpinan yang mampu menghadirkan inovasi dan memperkuat kolaborasi.

Ia menyebut sejumlah kota di Indonesia mampu menjaga stabilitas pelayanan publik sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Keberhasilan tersebut ditopang oleh digitalisasi layanan, kolaborasi yang kuat, serta kepemimpinan yang aktif turun langsung ke lapangan.

"Praktik terbaik tidak harus dicari ke luar negeri. Banyak contoh justru ada di kota-kota di Indonesia," ujarnya.

Ketua Dewan Pengurus APEKSI yang juga Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, mengatakan Rakernas XVIII menjadi momentum penting untuk memperkuat persatuan antarkota di Indonesia. Menurutnya, tahun 2026 diperkirakan menghadirkan berbagai tantangan, mulai dari bencana, pengurangan transfer ke daerah, hingga persoalan perkotaan seperti pengelolaan sampah.

Karena itu, menurut Eri, seluruh pemerintah kota harus menjawab tantangan tersebut melalui kolaborasi yang semakin erat, baik antardaerah maupun dengan pemerintah pusat.

"APEKSI harus menjadi kekuatan bersama yang mampu memberikan solusi, bukan sekadar menyampaikan keluh kesah," ujarnya.

Wali Kota Medan Rico Waas mengatakan rangkaian kegiatan APEKSI yang berlangsung pada 28 Juni hingga 4 Juli 2026, termasuk forum WIC (Wali Kota Indonesia Conference/WIC-like Session), diharapkan tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi mampu melahirkan komitmen nyata dan aksi konkret setelah para peserta kembali ke daerah masing-masing.

"Kita berharap hasil Rakernas APEKSI tidak berhenti di atas kertas atau sekadar wacana, tetapi benar-benar menjadi langkah nyata dalam pembangunan kota-kota di Indonesia," ucapnya.**]]> https://www.halomedan.com/Berita/66178/hadiri-rakernas-apeksi-bobby-nasution-dorong-penguatan-peran-pemerintah-provinsi/ Bobby Nasution Dorong Sinergi Fiskal Provinsi-Kabupaten pada HUT ke-26 APKASI Thu, 02 Jul 2026 15:49:00 +0700+0700
DELISERDANG – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menegaskan pentingnya memperkuat sinergi antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dalam menyusun kebijakan fiskal dan pembangunan daerah. Menurutnya, Pemerintah Kabupaten merupakan tulang punggung pelayanan publik sehingga koordinasi yang lebih erat antarpemerintahan perlu terus diperkuat.



Hal tersebut disampaikan Bobby Nasution saat menghadiri Welcome Dinner Hari Ulang Tahun (HUT) ke-26 Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) yang dirangkaikan dengan Hari Jadi ke-80 Kabupaten Deliserdang di Graha Bhineka Perkasa Jaya, Lubukpakam, Deliserdang, Rabu (1/7/2026) malam.



Pada kesempatan itu, Bobby mendorong agar APKASI tidak hanya menyampaikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah pusat, tetapi juga kepada pemerintah provinsi sebagai mitra strategis pemerintah kabupaten.



"Rekomendasi langsung ke Kementerian terkait itu bagus. Namun, kadang-kadang kita juga perlu rekomendasi kepada Pemerintah Provinsi. Ini penting untuk mengurangi kesenjangan hubungan serta menyinkronkan kebijakan fiskal dan anggaran antara Provinsi dan Kabupaten," ujar Bobby.



Bobby juga mengusulkan agar skema pajak kendaraan bermotor tidak diberlakukan secara seragam di seluruh daerah. Menurutnya, kota-kota besar dapat menerapkan tarif pajak yang lebih tinggi untuk kendaraan mewah, sementara kabupaten maupun kendaraan dengan kategori ekonomi, seperti Low Cost Green Car (LCGC), dapat diberikan skema yang lebih proporsional agar distribusi kendaraan dan potensi penerimaan opsen pajak lebih merata.



Selain itu, Bobby mengumumkan bahwa Pemerintah Provinsi Sumut akan menambah alokasi Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) kepada Kabupaten/Kota pada Juli 2026. Kabupaten Deliserdang menjadi salah satu daerah yang akan menerima porsi bantuan cukup besar.



Ia juga mengapresiasi penyelenggaraan HUT APKASI di Deliserdang karena dinilai mampu menggerakkan perekonomian daerah. Kehadiran ratusan bupati dari berbagai daerah di Indonesia memberikan dampak positif bagi sektor perhotelan, UMKM, hingga usaha kuliner setempat.



Sementara itu, Bupati Deliserdang Asri Ludin Tambunan menyampaikan rasa bangga atas kepercayaan APKASI menjadikan Deliserdang sebagai tuan rumah penyelenggaraan HUT ke-26 APKASI. Selain menjadi bagian dari peringatan Hari Jadi ke-80 Kabupaten Deliserdang dan HUT Bhayangkara ke-80, momentum tersebut juga dimanfaatkan sebagai ajang refleksi terhadap arah pembangunan daerah.



Asri Ludin menyoroti sejumlah tantangan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten saat ini, antara lain dinamika regulasi, percepatan digitalisasi pelayanan publik, penguatan ketahanan pangan akibat dampak perubahan iklim, serta pemenuhan infrastruktur dasar di tengah keterbatasan fiskal daerah.



"Di tengah keterbatasan anggaran, kita dituntut kreatif dan inovatif tanpa mengesampingkan pemenuhan hak dasar masyarakat. Kita harus mampu menyatukan suara untuk memformulasikan kebijakan fiskal yang lebih berpihak pada kemandirian daerah," tegasnya.



Ketua Umum APKASI Bursah Zarnubi mengingatkan bahwa APKASI lahir 26 tahun lalu sebagai bagian dari semangat Reformasi 1998 untuk memperkuat otonomi daerah dan desentralisasi pemerintahan.



Ia juga mengapresiasi sambutan hangat Pemerintah Kabupaten Deliserdang, termasuk suguhan budaya dan kuliner khas Sumatera Utara kepada para peserta. Menurutnya, rangkaian HUT APKASI akan diisi berbagai agenda strategis bagi pemerintah kabupaten.



"Dalam pertemuan ini nantinya kita akan mengevaluasi dan membahas implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta memperkuat jejaring ekonomi sekaligus mempromosikan potensi unggulan serta investasi dari masing-masing kabupaten ke tingkat nasional," katanya.



Melalui forum tersebut, APKASI mengajak seluruh bupati dan wakil bupati untuk aktif melahirkan berbagai praktik terbaik (best practices) dalam tata kelola pemerintahan daerah. Kegiatan ini dihadiri lebih dari 200 bupati dari seluruh Indonesia yang berkumpul untuk mempererat silaturahmi sekaligus membuka rangkaian agenda nasional HUT ke-26 APKASI.**]]> https://www.halomedan.com/Berita/66177/bobby-nasution-dorong-sinergi-fiskal-provinsikabupaten-pada-hut-ke26-apkasi/ Rico Waas: Rekomendasi Rakernas XVIII APEKSI Harus Berujung Aksi Nyata, Bukan Sekadar Dokumen Thu, 02 Jul 2026 15:38:00 +0700+0700
MEDAN | Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan bahwa seluruh rekomendasi yang dihasilkan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) harus diwujudkan dalam aksi nyata dan tidak berhenti sebagai dokumen administratif.

Hal itu disampaikan Rico Waas saat diwawancarai CEO Sumut24 Group sekaligus Ketua Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Sumatera Utara, Rianto, SH., MH (Anto Genk), usai penutupan Rakernas XVIII APEKSI di Kota Medan.

Menanggapi berbagai aspirasi yang disampaikan para wali kota, termasuk usulan mengenai bagi hasil pajak bahan bakar minyak (BBM) dan sektor kelistrikan, Rico mengatakan seluruh masukan akan dihimpun menjadi rekomendasi bersama.

"Intinya, kami akan menyerap seluruh aspirasi dari para wali kota. Semua masukan itu nantinya menjadi rekomendasi, baik yang berkaitan dengan program kerja maupun rekomendasi tambahan yang lebih rinci sesuai kebutuhan daerah," ujar Rico.

Menurutnya, Rakernas XVIII APEKSI sengaja diarahkan agar menghasilkan rekomendasi yang lebih konkret dan implementatif.

"Kami mendorong agar setiap usulan benar-benar konkret, tidak lagi bersifat normatif atau mengambang. Harapannya, setiap rekomendasi memiliki arah yang jelas dan dapat segera ditindaklanjuti," katanya.

Rico juga menilai sejumlah usulan strategis, termasuk keinginan para kepala daerah untuk menyampaikan aspirasi langsung kepada pemerintah pusat, merupakan hal yang sangat penting untuk dibahas secara mendalam.

"Hal-hal yang sifatnya substantif, seperti usulan untuk bertemu dengan Menteri Koordinator maupun menyampaikan langsung aspirasi kepada Bapak Presiden, tentu menjadi bagian penting yang akan dibahas. Kami ingin membicarakan secara detail teknis pelaksanaannya agar bisa menjadi kesepakatan bersama," jelasnya.

Ia menekankan, keberhasilan Rakernas tidak diukur dari banyaknya rekomendasi yang dihasilkan, melainkan sejauh mana rekomendasi tersebut benar-benar diterapkan di daerah.

"Saya berharap seluruh keputusan dan rekomendasi yang dirumuskan dalam Rakernas ini tidak berhenti di atas kertas, tetapi benar-benar diwujudkan dalam aksi nyata," tegas Rico.

Menurutnya, setiap wali kota hadir sebagai representasi masyarakat di daerah masing-masing sehingga setiap aspirasi yang dibawa harus mampu diwujudkan menjadi kebijakan yang dirasakan manfaatnya.

"Seluruh wali kota yang hadir merupakan wakil dari masyarakat di daerahnya masing-masing. Mereka membawa berbagai aspirasi yang harus diimplementasikan sehingga dapat memberikan manfaat dan dampak langsung bagi masyarakat. Kalau hanya berhenti pada tataran wacana, tentu tidak akan memberikan dampak apa pun. Karena itu diperlukan komitmen yang lebih kuat agar seluruh rekomendasi dapat direalisasikan," ungkapnya.

Pada kesempatan itu, Rico juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta Rakernas XVIII APEKSI yang telah hadir di Kota Medan.

"Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran seluruh peserta Rakernas XVIII APEKSI. Antusiasme para wali kota yang hadir sangat luar biasa. Sebagai tuan rumah, apabila masih terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan kegiatan ini, kami memohon maaf," ucapnya.

Rico berharap kehadiran para kepala daerah tidak hanya mempererat sinergi antarpemerintah kota, tetapi juga membuka peluang kerja sama yang lebih luas, termasuk investasi.

"Kami berharap Bapak dan Ibu berkenan kembali lagi ke Kota Medan untuk menikmati berbagai destinasi wisata, kuliner, serta potensi yang dimiliki Kota Medan. Kami juga berharap pertemuan ini membuka peluang investasi baru. Kemarin kami telah menjalin beberapa kerja sama antarkota, salah satunya dengan Kota Malang terkait pengelolaan air. Artinya, forum seperti ini harus mampu menghasilkan manfaat nyata bagi setiap daerah yang terlibat," tuturnya.

Di akhir wawancara, Rico Waas kembali mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta Rakernas XVIII APEKSI sekaligus mengajak seluruh pemerintah kota untuk terus memperkuat kolaborasi demi percepatan pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.*(SS68)*



Wawancara Ekslusif; CEO Sumut 24 Group dengan Walikota Medan]]> https://www.halomedan.com/Berita/66176/rico-waas-rekomendasi-rakernas-xviii-apeksi-harus-berujung-aksi-nyata-bukan-sekadar-dokumen/ Sesuai Arahan Gubernur Bobby Nasution, Tim Terpadu Tindak Tegas Pertambangan Emas Tanpa Izin di Kotanopan Thu, 02 Jul 2026 15:28:00 +0700+0700
MADINA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) kembali menegaskan komitmennya dalam memberantas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI). Atas arahan tegas Gubernur Sumut Bobby Nasution, serta merespons informasi yang beredar di media sosial terkait aktivitas PETI di Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Tim Terpadu melaksanakan operasi penertiban pada Kamis (2/7/2026).

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Sumut Heri Wahyudi Marpaung mengatakan, operasi tersebut melibatkan unsur Pemprov Sumut, Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, serta instansi terkait sebagai bentuk komitmen bersama dalam menegakkan hukum dan menjaga kelestarian lingkungan.

"Kegiatan penertiban dilaksanakan secara terpadu dengan melibatkan unsur Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, serta instansi terkait. Langkah ini merupakan wujud nyata komitmen pemerintah dalam menegakkan hukum, melindungi kelestarian lingkungan, serta memulihkan kawasan yang terdampak akibat aktivitas pertambangan ilegal," katanya.

Berdasarkan hasil peninjauan di lapangan, Tim Terpadu masih menemukan aktivitas pertambangan emas tanpa izin yang menggunakan alat berat di sejumlah titik. Aktivitas tersebut diduga dikelola oleh pihak berinisial GD dan PW. Terhadap setiap aktivitas PETI yang masih beroperasi, tim langsung menghentikan kegiatan di lokasi sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Disampaikan juga, aktivitas pertambangan ilegal tersebut telah menimbulkan dampak serius terhadap lingkungan.

"Aktivitas tersebut telah mengakibatkan kerusakan lingkungan yang cukup serius, di antaranya perubahan bentang alam dan morfologi sungai akibat pengerukan, kerusakan daerah aliran sungai (DAS) yang berpotensi meningkatkan risiko banjir dan longsor, hilangnya vegetasi di sekitar lokasi pertambangan, terbentuknya lubang-lubang bekas galian yang membahayakan keselamatan masyarakat, serta potensi pencemaran kualitas air sungai yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem perairan," jelasnya.

Selain menghentikan aktivitas pertambangan, Tim Terpadu juga mengidentifikasi alat berat yang digunakan, memeriksa sarana pendukung operasional, serta mendata berbagai aktivitas yang diduga melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan.

Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi, dan Sumber Daya Mineral (Perindag ESDM) Sumut Dedi Jamiansyah Putra menyampaikan, dalam operasi tersebut, Tim Terpadu berhasil mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga digunakan untuk mendukung aktivitas PETI, antara lain satu unit alat berat jenis ekskavator, aki (baterai) alat berat, serta berbagai peralatan pendukung operasional lainnya. Seluruh barang bukti telah diamankan sesuai prosedur dan selanjutnya akan diproses berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

"Pelaksanaan penertiban berlangsung dengan aman, tertib, dan lancar. Keberhasilan operasi ini menjadi bukti keseriusan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam menindak tegas seluruh aktivitas pertambangan ilegal yang merusak lingkungan, mengancam keselamatan masyarakat, dan menimbulkan kerugian bagi negara," sebutnya.

Untuk mencegah kembali maraknya aktivitas PETI, Tim Terpadu merekomendasikan penguatan pengawasan di wilayah Kecamatan Kotanopan maupun daerah lain yang rawan melalui patroli terpadu secara berkala, penegakan hukum yang konsisten terhadap para pelaku, serta percepatan rehabilitasi lingkungan pada kawasan yang telah mengalami kerusakan.

Pemprov Sumut juga menegaskan akan menindak setiap aktivitas pertambangan tanpa izin yang masih ditemukan di wilayah Sumut dengan penghentian langsung di lokasi, disertai proses penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Masyarakat juga diajak berperan aktif menjaga kelestarian lingkungan dengan tidak melakukan maupun mendukung aktivitas pertambangan tanpa izin, serta segera melaporkan kepada pihak berwenang apabila menemukan praktik PETI di wilayahnya.**]]> https://www.halomedan.com/Berita/66175/sesuai-arahan-gubernur-bobby-nasution-tim-terpadu-tindak-tegas-pertambangan-emas-tanpa-izin-di-kotanopan/ Soroti Rokok Ilegal, Massa Aksi Desak Bea Cukai Usut Dugaan Gudang Helium di Deli Serdang Thu, 02 Jul 2026 14:15:00 +0700+0700

Medan – Aliansi Mahasiswa Pembela Rakyat Kecil Sumatera Utara (AMPERAKSU) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bea Cukai Medan, Jalan Suwondo, Kamis (2/7). Massa mendesak Bea Cukai mengambil langkah tegas terhadap dugaan peredaran rokok ilegal tanpa pita cukai, termasuk merek Helium, yang disebut masih marak beredar di Sumatera Utara.

Dalam orasinya, massa menilai peredaran rokok ilegal telah merugikan negara karena menghilangkan potensi penerimaan dari sektor cukai. Mereka juga meminta aparat mengusut tidak hanya pelaku di lapangan, tetapi juga jaringan distribusi dan pihak-pihak yang diduga berada di balik praktik tersebut apabila ditemukan bukti.

Koordinator Aksi AMPERAKSU, Rian Lubis, mengatakan pihaknya telah melakukan investigasi lapangan dan menduga terdapat sejumlah lokasi penyimpanan rokok ilegal di Kabupaten Deli Serdang. Temuan tersebut, menurutnya, telah disampaikan kepada aparat penegak hukum dan kini juga diserahkan kepada Bea Cukai Medan.

"Kami meminta Bea Cukai segera turun ke lapangan dan mengusut tuntas dugaan peredaran rokok ilegal yang merugikan negara," kata Rian.

Menanggapi tuntutan tersebut, Pejabat Pengawas Bea Cukai Medan, Mustaqim, menyatakan pihaknya akan menindaklanjuti setiap laporan yang disampaikan masyarakat maupun mahasiswa.

"Semua laporan yang disampaikan mahasiswa akan segera kami tindak lanjuti. Namun kami juga memerlukan data yang lebih lengkap dari mahasiswa mengenai lokasi-lokasi penjualan rokok tanpa pita cukai, seperti merek Helium maupun merek lainnya, agar dapat dilakukan penindakan sesuai ketentuan yang berlaku," ujar Mustaqim kepada massa aksi.

Ia menegaskan Bea Cukai Medan terbuka menerima informasi dari masyarakat sebagai bahan untuk melakukan pengawasan dan penindakan terhadap peredaran barang kena cukai ilegal.

Aksi yang berlangsung di depan Kantor Bea Cukai Medan itu mendapat pengawalan aparat kepolisian dan berlangsung tertib. Massa berharap laporan yang mereka sampaikan tidak berhenti pada penerimaan aspirasi, tetapi ditindaklanjuti melalui penyelidikan dan penegakan hukum sesuai peraturan yang berlaku.red2]]> https://www.halomedan.com/Berita/66174/soroti-rokok-ilegal-massa-aksi-desak-bea-cukai-usut-dugaan-gudang-helium-di-deli-serdang/ Warga NTT di Medan Heboh! Wali Kota Kupang Christian Widodo Bakatumu dengan Tokoh Diaspora di Tengah APEKSI 2026 Thu, 02 Jul 2026 12:54:00 +0700+0700
MEDAN – Momentum Rakernas XVIII APEKSI 2026 menghadirkan suasana penuh kehangatan dan persaudaraan. Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo, memanfaatkan kunjungannya ke Medan untuk melakukan bakatumu atau bertemu langsung dengan para tokoh Nusa Tenggara Timur (NTT) yang menetap di Kota Medan, Rabu (1/7/2026) malam.

Pertemuan yang berlangsung di salah satu restoran ternama di Jalan Kapten Pattimura itu berlangsung hangat dan penuh nuansa kekeluargaan. Menariknya, agenda silaturahmi tersebut terjadi secara spontan di sela-sela kesibukan menghadiri Rakernas XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) yang digelar pada 28 Juni hingga 4 Juli 2026.

Kehadiran orang nomor satu di Kota Kupang yang dikenal sebagai Kota Kasih itu langsung disambut antusias para tokoh diaspora NTT di Sumatera Utara. Momen bakatumu ini dinilai menjadi simbol kuatnya ikatan persaudaraan masyarakat NTT, meski berada jauh dari tanah kelahiran.

"Saya sangat bahagia dan senang sekali pada kesempatan ini bisa bakatumu, bertemu dan bertatap muka langsung dengan bapak dan ibu tokoh-tokoh NTT yang berpengaruh di Kota Medan ini," ujar Christian Widodo.

Dalam kesempatan tersebut, Christian turut memaparkan sejumlah program strategis Pemerintah Kota Kupang yang saat ini tengah dijalankan dan telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Salah satunya adalah penerapan peraturan wali kota mengenai pembatasan waktu hiburan warga demi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Selain itu, Pemerintah Kota Kupang juga terus membuka ruang komunikasi seluas-luasnya agar masyarakat dapat menyampaikan aspirasi, kritik, maupun keluhan secara langsung kepada pemerintah.

"Kami Pemerintah Kota Kupang terus berbenah dan terbuka menerima masukan serta kritik yang membangun dari seluruh warga kota," katanya.

Sementara itu, Ketua Dewan Pembina Forum Pemuda NTT, Josafath MR Duka, menegaskan bahwa pertemuan tersebut bukan sekadar ajang silaturahmi biasa, melainkan langkah penting untuk mempererat hubungan antara pemerintah daerah di NTT dengan diaspora yang berada di Medan.

Menurutnya, kekompakan dan rasa persaudaraan warga NTT di perantauan harus terus dijaga sebagai modal sosial yang berharga bagi pembangunan daerah dan generasi muda.

Sejumlah tokoh NTT yang hadir dalam acara bakatumu tersebut di antaranya Brigjen TNI Josafath MR Duka, Sarmento, Felix Giwa Djaha, Yohanis Wulang, dan Bob Solokana. Turut hadir pula tokoh perempuan NTT di Medan, Adolfina Koamesakh.

Selain itu, Ketua Forum Pemuda NTT Wilayah Sumatera Utara, Devis Abuimau Karmoy, bersama Sekretaris Agustinus Lancang, juga ikut menyambut kedatangan Wali Kota Kupang.

Mendampingi Christian Widodo dalam agenda tersebut, hadir Sekretaris Daerah Kota Kupang Jeffry Edward Pelt, Asisten I Setda Kota Kupang Hengky G. Malelak, serta Plt Kepala Bappeda Kota Kupang Wildrian Ronald Otta.

Pertemuan hangat di tengah perhelatan APEKSI 2026 ini menjadi bukti bahwa ikatan kekeluargaan masyarakat NTT tetap terjaga kuat, sekaligus memperkokoh sinergi antara pemerintah daerah dengan diaspora di berbagai wilayah Indonesia. (Rel)]]> https://www.halomedan.com/Berita/66173/warga-ntt-di-medan-heboh-wali-kota-kupang-christian-widodo-bakatumu-dengan-tokoh-diaspora-di-tengah-apeksi-2026/ Tobat Ekologis dari Kampus: Membaca Darurat Sampah Indonesia Thu, 02 Jul 2026 10:13:00 +0700+0700
Oleh: Abdullah Rasyid
Mahasiswa Doktoral Ilmu Pemerintahan IPDN dan Pendiri GREAT Institute

Rabu, 1 Juli 2026, saya menghadiri Forum Akademik "Memetakan Solusi Darurat Sampah Indonesia" di Universitas Negeri Jakarta. Di forum tersebut, Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Moh. Jumhur Hidayat, menyampaikan pandangan penting tentang arah baru penyelesaian krisis sampah nasional. Acara ini juga dihadiri Rektor UNJ Prof. Dr. Komaruddin, M.Si., bersama segenap civitas academica Universitas Negeri Jakarta.

Forum ini menarik bukan hanya karena membahas sampah sebagai persoalan teknis, tetapi karena menempatkannya sebagai persoalan peradaban. Sampah tidak lagi cukup dipahami sebagai urusan kebersihan kota, tugas dinas lingkungan hidup, atau masalah armada pengangkut. Sampah adalah cermin dari cara manusia memperlakukan alam, cara negara mengelola layanan publik, dan cara masyarakat memaknai tanggung jawab ekologisnya.

Di tengah suhu bumi yang semakin hangat, sungai yang membawa lebih banyak sampah daripada ikan, serta tempat pemrosesan akhir yang semakin penuh, Indonesia menghadapi pertanyaan mendasar: apakah kita masih menganggap bumi sebagai rumah bersama, atau sekadar ruang konsumsi yang dapat terus dipakai tanpa batas?

Pertanyaan inilah yang membuat gagasan Tobat Ekologis menjadi sangat relevan. Pada peringatan Hari Lingkungan Hidup Tahun 2026, Menteri Lingkungan Hidup Moh. Jumhur Hidayat mengajak seluruh elemen bangsa melakukan Tobat Ekologis. Seruan ini melampaui bahasa administratif. Ia bukan sekadar program, bukan hanya slogan kampanye, melainkan panggilan moral untuk kembali menyadari bahwa manusia tidak hidup di luar alam. Manusia adalah bagian dari jejaring kehidupan yang sama dengan air, tanah, udara, hutan, laut, dan makhluk hidup lainnya.

Dalam khazanah spiritual, tobat berarti kembali. Kembali setelah menyadari kekeliruan. Kembali kepada kesadaran. Kembali kepada tanggung jawab. Kembali kepada jalan yang benar. Ketika kata itu dipadukan dengan ekologis, maknanya menjadi semakin dalam: manusia diajak kembali menempatkan alam bukan sebagai objek eksploitasi, melainkan sebagai amanah kehidupan.

Forum di UNJ memperlihatkan bahwa ajakan moral tersebut harus bertemu dengan agenda kebijakan yang konkret. Sebab krisis sampah Indonesia sudah berada pada titik yang mengkhawatirkan. Data KLH/BPLH menunjukkan timbulan sampah nasional tahun 2026 mencapai sekitar 51,8 juta ton. Dari jumlah itu, baru 26,07 persen atau sekitar 13,5 juta ton yang terkelola dengan baik. Sebaliknya, 29,51 persen atau sekitar 15,3 juta ton masih ditimbun di TPA open dumping, sementara 44,42 persen atau sekitar 23 juta ton masih terbuang ke lingkungan.

Artinya, hampir tiga perempat sampah nasional belum terkelola dengan baik. Ini bukan angka biasa. Ini adalah alarm ekologis.

Sampah yang tidak terkelola menjadi sumber krisis berlapis. Sampah organik menghasilkan gas metana, salah satu gas rumah kaca yang jauh lebih kuat dampaknya terhadap pemanasan global dibanding karbon dioksida. Sampah yang dibakar terbuka mencemari udara. Lindi dari TPA mencemari tanah dan badan air. Sampah plastik yang bocor ke sungai dan laut merusak ekosistem serta mengancam biota laut. Dalam bahasa global, sampah adalah bagian dari triple planetary crisis: perubahan iklim, polusi dan kerusakan lingkungan, serta hilangnya keanekaragaman hayati.

Karena itu, darurat sampah tidak bisa diselesaikan dengan cara lama. Paradigma kumpul, angkut, buang ke TPA harus ditinggalkan. Indonesia perlu bergerak menuju paradigma baru: pilah dari sumber, olah, manfaatkan, dan hanya residu yang masuk ke TPA.

Perubahan ini sangat mendasar. Selama ini TPA sering diperlakukan sebagai tujuan akhir semua jenis sampah. Padahal TPA seharusnya hanya menerima residu, yakni sisa yang benar-benar tidak dapat diolah lagi. Sampah organik harus diolah melalui komposter, maggot BSF, biodigester, atau rumah kompos. Sampah anorganik bernilai ekonomi harus masuk ke bank sampah, TPS 3R, atau Material Recovery Facility. Sampah yang dapat menjadi bahan bakar alternatif dapat diarahkan ke TPST RDF dengan dukungan offtaker seperti industri semen atau pembangkit. Di wilayah aglomerasi besar, teknologi Waste-to-Energy dapat menjadi salah satu pilihan, sepanjang dijalankan dengan tata kelola yang transparan, ramah lingkungan, dan diawasi secara ketat.

Target nasional juga sudah jelas: 100 persen sampah terkelola pada tahun 2029. Bahkan dalam skema percepatan, target itu dapat dikejar lebih awal pada 2028, tetapi dengan syarat yang tidak mudah: open dumping harus dihentikan, fasilitas pengolahan harus dibangun secara masif, dan pemerintah daerah harus memiliki kapasitas kelembagaan serta pendanaan yang kuat.

Di sinilah letak tantangan pemerintahan. Sampah bukan hanya masalah perilaku warga, tetapi juga masalah kapasitas negara. Pemerintah kabupaten/kota memegang peran penting sebagai penyelenggara layanan persampahan. Namun banyak daerah masih menghadapi keterbatasan anggaran, teknologi, sumber daya manusia, kelembagaan, dan sistem pengawasan. Karena itu, pemerintah pusat perlu hadir bukan hanya melalui regulasi, tetapi juga melalui standar layanan, insentif fiskal, dukungan infrastruktur, dan pendampingan kelembagaan.

Pengelolaan sampah harus diperlakukan sebagai layanan publik strategis. Sama seperti air bersih, transportasi, kesehatan, dan pendidikan, layanan sampah menentukan kualitas hidup warga. Kota yang gagal mengelola sampah pada akhirnya gagal menjaga kesehatan publik, estetika ruang, daya dukung lingkungan, dan kepercayaan warga kepada pemerintah.

Namun kebijakan tidak akan berhasil tanpa perubahan perilaku. Di titik inilah kampus memiliki peran besar. Kehadiran forum akademik di UNJ menjadi penting karena universitas bukan hanya tempat produksi pengetahuan, tetapi juga tempat pembentukan kesadaran publik. Kampus dapat menjadi laboratorium perubahan perilaku: memilah sampah dari sumber, mengurangi plastik sekali pakai, membangun sistem bank sampah, mengembangkan riset teknologi tepat guna, menggerakkan mahasiswa KKN sebagai agen edukasi lingkungan, dan memperkuat literasi ekologis di masyarakat.

Tobat Ekologis membutuhkan ilmu pengetahuan, tetapi juga membutuhkan keteladanan. Ia harus hadir di ruang kelas, rumah ibadah, kantor pemerintahan, pasar, rumah tangga, kawasan industri, dan media sosial. Ia harus menjadi gerakan sosial yang mengubah kebiasaan kecil menjadi budaya besar.

Agama dan kearifan lokal sebenarnya telah lama mengajarkan prinsip keseimbangan. Dalam Islam, manusia disebut sebagai khalifah di bumi, penjaga kehidupan, bukan perusak. Al-Qur'an mengingatkan agar manusia tidak membuat kerusakan di muka bumi. Dalam tradisi Kristen dikenal gagasan stewardship. Dalam Hindu, Buddha, dan berbagai kebudayaan Nusantara, hubungan harmonis antara manusia dan alam merupakan dasar kehidupan. Karena itu, penguatan ekoteologi dalam kebijakan keagamaan nasional menjadi relevan: menjaga lingkungan bukan hanya kewajiban administratif, tetapi amanah moral dan spiritual.

Forum di UNJ hari ini mengingatkan kita bahwa darurat sampah Indonesia tidak cukup dijawab dengan teknologi besar atau kampanye sesaat. Kita memerlukan gabungan antara kesadaran ekologis, kapasitas pemerintahan, pembiayaan yang memadai, penegakan hukum, inovasi teknologi, dan perubahan perilaku.

Tobat Ekologis memberi dasar nilai. Reformasi tata kelola sampah memberi jalan kebijakan. Keduanya harus berjalan bersama. Kesadaran tanpa sistem akan berhenti sebagai nasihat. Sistem tanpa kesadaran akan kehilangan jiwa.

Pada akhirnya, cara sebuah bangsa memperlakukan sampahnya mencerminkan cara bangsa itu memperlakukan masa depannya. Bila sampah dibiarkan mencemari sungai, memenuhi TPA, dan merusak laut, maka yang sedang kita cemari sesungguhnya bukan hanya lingkungan hari ini, tetapi kehidupan generasi yang akan datang.

Bumi bukan warisan yang boleh dihabiskan. Ia adalah titipan yang harus dijaga. Dan mungkin, dari forum akademik di UNJ inilah kita perlu menegaskan kembali: menyelesaikan sampah bukan hanya soal membersihkan lingkungan, melainkan mengembalikan manusia pada jati dirinya sebagai penjaga kehidupan.]]> https://www.halomedan.com/Berita/66172/tobat-ekologis-dari-kampus-membaca-darurat-sampah-indonesia/ Mahmud Nazly Harahap Dipercaya Jadi Kakorsabhara Baharkam Polri, Zakiyuddin Sampaikan Doa dan Harapan Wed, 01 Jul 2026 23:42:00 +0700+0700 Polri.

Zakiyuddin mengaku bersyukur atas kepercayaan yang diberikan kepada Mahmud Nazly Harahap untuk menduduki jabatan strategis di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

"Alhamdulillah, selamat dan sukses atas amanah baru yang diterima oleh adik saya, Irjen Pol. Dr. Mahmud Nazly Harahap, S.I.K., M.H., M.M., yang kini mengemban tugas sebagai Kakorsabhara Baharkam Polri," ujar Zakiyuddin Harahap, Rabu (1/7/2026).

Ia berharap Mahmud Nazly Harahap senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, dan kemudahan dalam menjalankan tugas serta tanggung jawab yang diemban.

"Semoga senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, dan kemudahan dalam menjalankan amanah, serta terus memberikan pengabdian terbaik bagi masyarakat, bangsa, dan negara," katanya.

Zakiyuddin juga mendoakan agar Allah SWT senantiasa memberikan perlindungan dan petunjuk kepada Mahmud Nazly Harahap dalam setiap langkah pengabdiannya sebagai perwira tinggi Polri.

"Selamat bertugas. Semoga Allah SWT selalu melindungi setiap langkah pengabdian," tutupnya.red]]> https://www.halomedan.com/news/66171/mahmud-nazly-harahap-dipercaya-jadi-kakorsabhara-baharkam-polri-zakiyuddin-sampaikan-doa-dan-harapan/ Balitbang Golkar Gelar Diskusi dan Bedah Buku Revolusi Iran Karya Dr. Nasir Tamara Wed, 01 Jul 2026 22:05:00 +0700+0700 Jakarta – Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) DPP Partai Golkar menggelar diskusi dan bedah buku berjudul Revolusi Iran: Dari Tumbangnya Shah Iran hingga Perang Melawan AS karya Dr. Nasir Tamara, DEA, DESS. Kegiatan ini menjadi ruang diskusi untuk memperdalam pemahaman mengenai perjalanan Revolusi Iran serta implikasinya terhadap dinamika politik dan hubungan internasional.
Acara tersebut dihadiri oleh sejumlah tokoh nasional yang memberikan testimoni atas buku tersebut, yakni Prof. Dr. H. Yuddy Chrisnandi, SE, SH, MM., Prof. Dr. H. Bomer Pasaribu, SH, SE, MS., Mayor Jenderal TNI (Purn.) M. Luthfie Witto'eng, Marsekal Madya TNI (Purn.) M. Basri Sidehabi, Prof. Satya W. Yudha, Dr. Lily Asdjudiredja, dan Prof. Ganjar Razuni.
Ketua Balitbang Partai Golkar, Prof. Dr. H. Yuddy Chrisnandi, SE, SH, MM., dalam testimoninya menyampaikan:
"Jadi saudara saudara sekalian kalau kira kira membandingkan luas nya iran itu hampir sama dengan indonesia, penduduknya sepertiga nya. Tapi luas wilayahnya itu hampir sama dengan indonesia."
Menurut Prof. Yuddy, buku karya Dr. Nasir Tamara memiliki nilai strategis karena memberikan perspektif yang komprehensif mengenai perkembangan politik Iran serta dinamika geopolitik yang terus berkembang.
"Buku ini sangat penting bagi kita dalam kehidupan kita Maupun partai golkar di dalam melihat konstalasi indonesia di tengah pertarungan kondisi internasional yang berlalu." tambah Prof. Yuddy.
Sebagai bentuk apresiasi sekaligus mendorong budaya literasi, seluruh peserta yang hadir dalam kegiatan tersebut juga menerima satu eksemplar buku Revolusi Iran: Dari Tumbangnya Shah Iran hingga Perang Melawan AS karya Dr. Nasir Tamara, DEA, DESS.

Pada kegiatan Peluncuran Buku Karya Dr. Nasir Tamara, dengan penanggung jawab kegiatan Notrida Mandica, PhD. Tampak hadir kegiatan Ketua Badan Saksi Nasional Partai Golkar M. Syamud Ngabalin.
Usai Acara, lanjuta diskusi di ruang balitbang Partai Golkar bersama Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar H.Muhammad Sarmuji, beliau sangat apresiasi dengan kegiatan Balitbang Partai Golkar, serta mendukung kegiatan kegiatan balitbang yang dinilai memberikan energy positif bagi Partai Golkar dalam hal memberikan saran dan kegiatan intelektual lainnya, ucap nya]]> https://www.halomedan.com/Berita/66170/balitbang-golkar-gelar-diskusi-dan-bedah-buku-revolusi-iran-karya-dr-nasir-tamara/ Dituding Sewenang-wenang, Eksepsi Nenek Marlina Ungkap Dakwaan Jaksa Diduga Hasil "Potong Kompas" Wed, 01 Jul 2026 21:43:00 +0700+0700
DELI SERDANG – Perjuangan mencari keadilan tengah dihadapi oleh Marlina, seorang nenek berusia 60 tahun yang kini berstatus sebagai terdakwa di Pengadilan Negeri (PN) Lubuk Pakam. Melalui tim penasihat hukumnya dari Law Firm Pencerah, Marlina resmi membacakan Nota Perlawanan (Eksepsi) atas dugaan kesewenang-wenangan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam perkara Nomor 906/Pid.B/2026/PN Lbp, Rabu (1/7/2026).

Sidang tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Majelis Hakim, Vivi Indra Susi Siregar, S.H., M.H. Di hadapan majelis, tim hukum Law Firm Pencerah yang dipimpin oleh Dr. Faisal, S.H., M.Hum, Dr. Zainuddin, S.H., M.H., Benito Asdhie Kodiyat MS, S.H., M.H., dan Muhammad Rezky Siregar, S.H., M.H., membeberkan sejumlah kejanggalan fatal dalam berkas dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Deli Serdang.

Adapun poin-poin keberatan yang diajukan oleh para penasihat hukum, antara lain:

1. PN Lubuk Pakam Tidak Berwenang Mengadili (Kompetensi Relatif/Absolut)

Tim hukum menegaskan materi subjek hukum, objek persoalan, serta materi pokok dalam surat dakwaan jaksa sama persis dengan perkara yang sudah diputus di ranah perdata. Perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap lewat Putusan PN Medan Nomor 1109/Pdt.G/2023/PN Mdn (30 Mei 2024) dan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 392/PDT/2024/PT Mdn (12 November 2024).

2. Surat Dakwaan Dinilai Tidak Cermat dan Dipotong-potong

Penuntut umum dituding tidak menguraikan peristiwa secara utuh atau sengaja memotong cerita. Narasi dakwaan dinilai bertolak belakang dengan bukti 'Bon Merah' yang dipegang terdakwa serta fakta putusan perdata terdahulu. Tim hukum menyayangkan sikap Dominus Litis (pengendali perkara) yang dinilai tidak profesional dan tidak cermat dalam mencari kebenaran materiil.

3. Cacat Prosedur Sejak Proses Penyidikan

Dakwaan ini dinilai lahir dari proses hukum yang melanggar KUHAP. Rekam jejak penyidikan mencatat perkara ini sudah dua kali diajukan Praperadilan akibat SPDP yang tidak sesuai putusan Mahkamah Konstitusi serta Surat Perintah Penggeledahan yang dilakukan tanpa izin Ketua PN Medan.

Di luar persidangan, gelombang protes terhadap jalannya penyidikan di Polresta Deli Serdang di bawah kepemimpinan Kombes Hendria Lesmana terus bergulir. Pihak penasihat hukum meminta agar kepolisian membuka mata dan tidak mengulangi pola penegakan hukum yang dinilai memaksakan ini.

Sementara terkait performa Kejaksaan Negeri Deli Serdang, tim hukum mengaku telah resmi melakukan audiensi dan pelaporan ke Komisi Kejaksaan Republik Indonesia (KKRI).

"Marlina dan kami selaku penasihat hukum akan terus berjuang karena keadilan adalah milik semua orang. Harapan kami sepenuhnya berada di pundak Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar memberikan keadilan yang hakiki bagi Marlina, serta berharap tidak ada pihak-pihak luar yang mencoba memengaruhi atau mendekati Majelis Hakim," ujar perwakilan tim hukum Law Firm Pencerah, Muhammad Rezky Siregar.

Sidang akan dilanjutkan pada agenda berikutnya untuk mendengarkan tanggapan JPU atas eksepsi dari pihak terdakwa.]]> https://www.halomedan.com/Berita/66169/dituding-sewenangwenang-eksepsi-nenek-marlina-ungkap-dakwaan-jaksa-diduga-hasil-quotpotong-kompasquot/ OC dan SC Musda III SPS Aceh Resmi Terbentuk, Persiapan Musyawarah Daerah Mulai Dimatangkan Wed, 01 Jul 2026 21:29:00 +0700+0700 Aceh mulai dimatangkan. Dalam rapat yang berlangsung di salah satu kafe di kawasan Gampong Doy, Kecamatan Ulee Kareng, Banda Aceh, Rabu (1/7/2026), para pimpinan perusahaan pers anggota SPS Aceh secara resmi membentuk Organizing Committee (OC) dan Steering Committee (SC) sebagai perangkat kepanitiaan yang akan menyelenggarakan Musda.

Rapat dipimpin oleh Plt. Ketua SPS Provinsi Aceh, Muktarrudin Usman, dan berlangsung dalam suasana penuh keakraban serta semangat kebersamaan. Selain membahas pembentukan kepanitiaan, forum tersebut juga menjadi langkah awal konsolidasi organisasi untuk menyamakan persepsi terkait tahapan pelaksanaan Musda, mulai dari persiapan administrasi, penyusunan jadwal hingga mekanisme pelaksanaan sidang.

Mengawali rapat, Muktarrudin Usman mengajak seluruh peserta memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga rapat persiapan dapat terlaksana dengan baik. Ia juga menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh pimpinan perusahaan pers anggota SPS Aceh yang telah meluangkan waktu menghadiri rapat sebagai bentuk kepedulian terhadap keberlangsungan organisasi.

"Alhamdulillah, atas izin Allah SWT kita dapat berkumpul dalam rapat persiapan Musda III SPS Aceh. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan yang telah hadir. Kehadiran dan kebersamaan ini menjadi modal penting untuk menyukseskan Musda sebagai forum tertinggi organisasi di tingkat daerah," ujar Muktarrudin.

Dalam rapat tersebut disepakati susunan Organizing Committee (OC), yakni Dahlan ZA sebagai Ketua, Sadli, S.Pd. sebagai Sekretaris, dan Nazarullah, S.E. sebagai Bendahara. Sementara itu, Steering Committee (SC) dipercayakan kepada Muhammad Saleh, S.E., S.H., M.M., Pemilik Grup Media Modus Aceh.

Muktarrudin berharap panitia yang telah terbentuk dapat segera bekerja secara profesional, menjaga kekompakan, serta mengedepankan prinsip musyawarah dan kebersamaan agar seluruh tahapan Musda dapat berlangsung tertib, transparan, demokratis, dan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi.

"Musda bukan sekadar agenda memilih ketua baru, tetapi juga momentum memperkuat persatuan, menyusun arah kebijakan organisasi, serta meningkatkan peran SPS Aceh dalam mendukung kemajuan perusahaan pers di daerah. Karena itu saya mengajak seluruh anggota untuk bersama-sama menyukseskan Musda III SPS Aceh demi masa depan organisasi yang lebih baik," kata Muktarrudin.

Ia menambahkan, SPS Aceh memiliki peran strategis sebagai wadah berhimpunnya perusahaan pers di Aceh. Melalui organisasi ini, para anggota diharapkan dapat terus memperkuat profesionalisme, membangun kolaborasi, serta menghadirkan berbagai program yang mampu mendorong kemajuan perusahaan pers di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi dan dinamika industri media.

Musyawarah Daerah merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi SPS di tingkat provinsi. Selain memilih ketua dan kepengurusan baru untuk periode berikutnya, Musda juga menjadi wadah merumuskan program kerja organisasi dalam menjawab tantangan industri media sekaligus memperkuat eksistensi perusahaan pers yang profesional, independen, dan bertanggung jawab.

Serikat Perusahaan Pers (SPS) merupakan organisasi perusahaan pers tertua di Indonesia yang berdiri pada 8 Juni 1946 di Surakarta, Jawa Tengah. Organisasi ini awalnya bernama Serikat Penerbit Suratkabar sebelum kemudian berubah menjadi Serikat Perusahaan Pers. Selama lebih dari delapan dekade, SPS terus berperan sebagai wadah berhimpunnya perusahaan pers nasional dalam memperjuangkan kemerdekaan pers, meningkatkan profesionalisme pengelolaan media, memperkuat keberlanjutan industri pers, serta membangun ekosistem pers yang sehat, independen, dan bertanggung jawab. Di Aceh, SPS menjadi mitra strategis berbagai pemangku kepentingan dalam mendorong tumbuhnya perusahaan pers yang berkualitas, profesional, dan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman.red]]> https://www.halomedan.com/news/66168/oc-dan-sc-musda-iii-sps-aceh-resmi-terbentuk-persiapan-musyawarah-daerah-mulai-dimatangkan/ Bazar UMKM Ramaikan APEKSI XVIII Medan, PWPM Ikut Gerakkan Ekonomi Lokal Wed, 01 Jul 2026 19:47:00 +0700+0700 halomedan.com - Medan

Rakernas Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) XVIII Tahun 2026 di Medan tak hanya bahas kebijakan pembangunan. Panitia juga hadirkan Bazar UMKM yang melibatkan berbagai elemen, termasuk Persatuan Wartawan Pemko Medan (PWPM). Kegiatan ini jadi sarana efektif mendongkrak perekonomian dan promosi produk unggulan daerah.

Bazar beroperasi di Lapangan Benteng Kota Medan dekat lokasi pertemuan utama. Puluhan stan memajang ragam barang: makanan khas, kerajinan tangan, produk olahan, hingga hasil karya ekonomi kreatif asli Medan dan Sumut. Ratusan peserta dari seluruh Indonesia serta tamu undangan bisa melihat dan membeli langsung.

Ketua Persatuan Wartawan Pemko Medan (PWPM) Muhammad Edison Ginting turut ambil bagian meramaikan stan. Dalam keterangannya, ia menyatakan keikutsertaan ini jadi wujud kepedulian profesi wartawan terhadap kemajuan ekonomi daerah.

"PWPM hadir bukan hanya meliput berita, tapi juga ikut ambil andil memajukan kota. Kami bantu promosikan sekaligus pasarkan produk unggulan UMKM dan karya warga lewat stan ini. Semoga kehadiran kami memberi warna baru dan memperluas jangkauan pasar," ujar Ketua PWPM di sela bazar.

Ia menambahkan, partisipasi ini juga mempererat sinergi antara insan pers, pemerintah, dan pelaku usaha. "Melalui momen ini, kami bisa sampaikan informasi sekaligus buktikan wartawan juga ikut membangun daerah," tambahnya.

Bazar UMKM dan stan PWPM tetap melayani pengunjung selama rangkaian Rakernas APEKSI XVIII berlangsung. Diharapkan kegiatan ini melahirkan manfaat jangka panjang bagi perekonomian Kota Medan. (Rel)

]]> https://www.halomedan.com/ekbis/66167/bazar-umkm-ramaikan-apeksi-xviii-medan-pwpm-ikut-gerakkan-ekonomi-lokal/ Ketua FP NTT Sumut Ucapkan Selamat HUT Ke-436 Kota Medan dan Dukung Sukses Rakernas APEKSI 2026 Wed, 01 Jul 2026 18:20:00 +0700+0700
MEDAN — Ketua Forum Pemuda Nusa Tenggara Timur (FP NTT) Provinsi Sumatera Utara periode 2025–2030, Devis Abuimau Karmoy, M.I.Kom, menyampaikan ucapan selamat atas Hari Ulang Tahun ke-436 Kota Medan sekaligus mendukung pelaksanaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Tahun 2026 yang digelar di ibu kota Provinsi Sumatera Utara tersebut.

Rakernas XVIII APEKSI mengusung tema "Kota Tangguh, Bangsa Berdaulat" dan berlangsung pada 28 Juni hingga 4 Juli 2026. Penetapan Kota Medan sebagai tuan rumah merupakan hasil Musyawarah Nasional VII APEKSI di Surabaya. Pelaksanaan kegiatan itu juga bertepatan dengan peringatan HUT ke-436 Kota Medan.

Devis mengatakan, peringatan hari jadi Kota Medan dan penyelenggaraan Rakernas APEKSI menjadi momentum penting untuk memperkuat kolaborasi antardaerah serta mendorong inovasi pembangunan perkotaan yang inklusif dan berkelanjutan.

"Kami keluarga besar Forum Pemuda NTT Sumatera Utara mengucapkan selamat ulang tahun ke-436 untuk Kota Medan. Semoga Medan semakin maju, aman, dan menjadi rumah bersama bagi seluruh masyarakat yang berasal dari berbagai suku, budaya, dan latar belakang," ujar Devis di Medan, Rabu (1/7/2026).

Ia mengapresiasi kepercayaan yang diberikan kepada Kota Medan sebagai tuan rumah Rakernas XVIII APEKSI. Menurut dia, forum tersebut merupakan wadah strategis bagi para wali kota di Indonesia untuk memperkuat sinergi, bertukar pengalaman, serta merumuskan berbagai inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

"Rakernas APEKSI bukan sekadar agenda organisasi pemerintah kota, tetapi juga momentum untuk menunjukkan kekuatan kolaborasi dan semangat membangun Indonesia dari daerah. Tema 'Kota Tangguh, Bangsa Berdaulat' sangat relevan dengan tantangan pembangunan perkotaan saat ini," katanya.

Devis menambahkan, keberagaman masyarakat Kota Medan merupakan modal sosial yang harus terus dijaga. Menurutnya, warga Nusa Tenggara Timur yang menetap di Sumatera Utara juga menjadi bagian dari kehidupan sosial dan pembangunan kota.

Ia berharap pelaksanaan Rakernas XVIII APEKSI berjalan lancar serta menghasilkan berbagai gagasan yang mampu memperkuat pembangunan kota-kota di Indonesia.

"Semoga Rakernas APEKSI 2026 di Kota Medan sukses dan melahirkan kolaborasi yang semakin mempererat hubungan antarpemerintah daerah demi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan bangsa," ujarnya.]]> https://www.halomedan.com/Berita/66166/ketua-fp-ntt-sumut-ucapkan-selamat-hut-ke436-kota-medan-dan-dukung-sukses-rakernas-apeksi-2026/ Pojok Sehat Purna Bakti Bank Sumut digelar rutin bagi nasabah pensiunan di seluruh kantor cabang. Wed, 01 Jul 2026 17:28:00 +0700+0700
Medan – PT Bank Sumut (Perseroda) kembali menggelar Pojok Sehat Purna Bakti Bank Sumut, layanan pemeriksaan kesehatan gratis yang dilaksanakan secara rutin setiap bulan di seluruh kantor cabang Bank Sumut. Ditujukan bagi nasabah pensiunan sebagai bagian dari upaya bank menghadirkan layanan yang tidak hanya fokus pada aspek keuangan, tetapi juga mendukung kesehatan dan kesejahteraan nasabah.

Pemimpin Divisi Kredit Konsumer PT Bank Sumut, Faisal Panggabean mengatakan Pojok Sehat Purna Bakti merupakan salah satu program yang secara konsisten dilaksanakan untuk memberikan kemudahan bagi nasabah pensiunan dalam memantau kondisi kesehatannya.

"Bank Sumut ingin terus hadir melalui layanan yang memberikan manfaat bagi nasabah. Melalui program ini, para pensiunan dapat memeriksakan kesehatannya secara berkala sekaligus memperoleh edukasi mengenai pentingnya menjaga pola hidup sehat," ujar Faisal, Rabu (1/7).

Faisal menjelaskan, dalam setiap pelaksanaannya, peserta mendapatkan layanan pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah, dan asam urat, serta kesempatan berkonsultasi langsung dengan tenaga medis. Peserta juga memperoleh edukasi mengenai pencegahan berbagai penyakit yang umum dialami pada usia lanjut.

Selain menghadirkan layanan kesehatan, juga menjadi ruang silaturahmi antarnasabah pensiunan. Suasana yang berlangsung santai dan akrab memberi kesempatan bagi peserta untuk saling bertukar pengalaman sekaligus mempererat hubungan dengan sesama nasabah.

Bank Sumut memastikan Pojok Sehat Purna Bakti akan terus dilaksanakan secara berkesinambungan di seluruh jaringan kantor cabang. Program tersebut merupakan bagian dari komitmen perseroan untuk menghadirkan layanan yang semakin dekat dengan kebutuhan nasabah.

Sebagai bank pembangunan daerah, Bank Sumut terus mengembangkan berbagai layanan yang memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Melalui program seperti Pojok Sehat Purna Bakti, Bank Sumut berupaya membangun hubungan jangka panjang dengan nasabah sekaligus memperkuat perannya sebagai lembaga keuangan yang tumbuh bersama masyarakat dan mendukung pembangunan daerah.

Salah seorang nasabah pensiunan Bank Sumut, Loikeria Sitompul mengaku Pojok Sehat Purna Bakti Bank Sumut memberikan manfaat yang dirasakan secara langsung.

"Program ini sangat membantu kami. Selain bisa memeriksa kesehatan tanpa biaya, kami juga mendapat penjelasan dari tenaga medis mengenai kondisi kesehatan kami. Kegiatan seperti ini membuat kami merasa tetap diperhatikan," kata Loikeria sambil menunggu giliran layanan Pojok Sehat Purna Bakti Bank Sumut.]]> https://www.halomedan.com/Berita/66165/pojok-sehat-purna-bakti-bank-sumut-digelar-rutin-bagi-nasabah-pensiunan-di-seluruh-kantor-cabang/ TPI Medan Akan Gelar Pembinaan dan Penandatanganan Pakta Integritas Sambut Tahun Ajaran Baru 2026/2027 Wed, 01 Jul 2026 14:53:00 +0700+0700

MEDAN – Taman Pendidikan Islam (TPI) akan menggelar kegiatan Pembinaan dan Penandatanganan Pakta Integritas bagi seluruh guru dan pegawai sebagai bentuk penguatan komitmen dalam meningkatkan profesionalisme, disiplin, dan integritas menjelang dimulainya Tahun Ajaran Baru 2026/2027.

Kegiatan yang dijadwalkan berlangsung pada Sabtu, 4 Juli 2026, bertepatan dengan 19 Muharram 1448 Hijriah, akan dilaksanakan di Aula Ar-Rivai TPI. Acara ini menjadi bagian dari upaya yayasan untuk memperkuat tata kelola pendidikan yang berintegritas dan berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Hadir dalam kegiatan tersebut jajaran pimpinan Pengurus Pusat (PP) TPI, yakni Ketua Umum PP TPI Prof. drg. Ismet Danial Nasution, Ph.D., Sp.Pros., Subsp.PKIKG(K), Ketua I & II PP TPI H. Ikrom Helmi Nasution, SH, Sekretaris Umum PP TPI Drs. H. Ahmad Suhaimi, MA, serta Plt. Bendahara PP TPI Dr. H. Yose Rizal, S.Ag., MM.

Ketua I dan II TPI Medan H Ikrom Helmi Nasution mengatakan, Melalui penandatanganan pakta integritas tersebut, seluruh tenaga pendidik dan pegawai di lingkungan TPI diharapkan semakin memperkuat komitmen dalam menjalankan tugas secara profesional, jujur, disiplin, bertanggung jawab, serta menjunjung tinggi nilai-nilai integritas dalam memberikan pelayanan pendidikan.

Kegiatan pembinaan juga menjadi momentum untuk menyatukan visi seluruh civitas akademika TPI dalam menghadapi tantangan dunia pendidikan yang terus berkembang. Dengan semangat kebersamaan, TPI bertekad menciptakan lingkungan pendidikan yang unggul, berkarakter, dan berlandaskan nilai-nilai Islam.

Mengusung tema "TPI Entrepreneur Berbasis Religius", Taman Pendidikan Islam terus berupaya mencetak generasi yang tidak hanya unggul dalam akademik, tetapi juga memiliki jiwa kewirausahaan, akhlak mulia, serta mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat, bangsa, dan agama.

Melalui kegiatan ini, TPI berharap seluruh guru dan pegawai semakin siap menyambut Tahun Ajaran Baru 2026/2027 dengan semangat baru, komitmen yang kuat, serta dedikasi tinggi dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan berintegritas.red

]]> https://www.halomedan.com/Berita/66163/tpi-medan-akan-gelar-pembinaan-dan-penandatanganan-pakta-integritas-sambut-tahun-ajaran-baru-20262027/ Dugaan Pengondisian Pembelian Buku di SD Negeri Kota Medan Menguat, Nama Koordinator K3S Ikut Disebut Wed, 01 Jul 2026 13:18:00 +0700+0700 Medan – Dugaan pengondisian pembelian buku bagi seluruh Sekolah Dasar Negeri (SDN) di Kota Medan kembali mencuat. Setelah sebelumnya beredar informasi mengenai dugaan keterlibatan seorang pejabat yang disebut sebagai Manager Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Dinas Pendidikan Kota Medan berinisial C, kini muncul informasi baru yang turut menyebut nama seorang koordinator Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S).

Berdasarkan keterangan yang diterima dari sumber, proses pengondisian pembelian buku diduga SP, yang disebut menjabat sebagai Koordinator K3S SD Kota Medan. Sumber menyebutkan bahwa arahan kepada kepala sekolah diduga disampaikan melalui jaringan K3S.

"Yang mengondisikan ke sekolah-sekolah melalui SP. Beliau merupakan koordinator kepala sekolah se-Kota Medan," ujar sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan.

Sumber juga menyebut bahwa sosok berinisial C, yang disebut sebagai Manager BOS Dinas Pendidikan Kota Medan, diduga berperan dari internal dinas, sementara pelaksanaan di lapangan disebut dilakukan melalui jaringan K3S.

Pengadaan buku tersebut diduga mengarah kepada satu penerbit tertentu. Nilai pengadaan untuk ratusan SD Negeri di Kota Medan diperkirakan mencapai puluhan miliar rupiah apabila dilakukan secara menyeluruh.

Apabila informasi tersebut benar, praktik tersebut dinilai berpotensi menghilangkan independensi kepala sekolah dalam menentukan kebutuhan buku sesuai ketentuan penggunaan Dana BOS. Selain itu, pengondisian terhadap satu penerbit juga berpotensi bertentangan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, persaingan usaha yang sehat, serta efisiensi penggunaan keuangan negara.

Sejumlah pemerhati pendidikan menilai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), Inspektorat, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), maupun aparat penegak hukum perlu melakukan penelusuran untuk memastikan ada atau tidaknya penyalahgunaan kewenangan maupun konflik kepentingan dalam proses pengadaan tersebut.

Hingga berita ini diturunkan, pihak oknum Manager BOS Dinas Pendidikan Kota Medan, SP , maupun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan belum memberikan keterangan resmi terkait informasi tersebut. Red]]> https://www.halomedan.com/news/66162/dugaan-pengondisian-pembelian-buku-di-sd-negeri-kota-medan-menguat-nama-koordinator-k3s-ikut-disebut/ Salihin Desak Menteri PU Copot Kepala BPJN Aceh Wed, 01 Jul 2026 12:30:00 +0700+0700 Aceh (DPRA), Salihin, S.H., mendesak Menteri Pekerjaan Umum (PU) segera mencopot Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Aceh. Legislator dari daerah pemilihan Aceh Tengah–Bener Meriah itu menilai penanganan ruas jalan nasional di kawasan Enang-Enang belum menunjukkan respons yang memadai terhadap kebutuhan masyarakat, terutama setelah kawasan tersebut terdampak banjir dan longsor.

"Kalau masyarakat sampai harus membangun akses jalan sendiri agar aktivitas tetap berjalan, itu menunjukkan ada persoalan serius dalam pelayanan publik. Menteri PU harus mencopot Kepala BPJN Aceh dan menunjuk pejabat yang lebih mampu menjalankan amanah," kata Salihin kepada wartawan, Rabu, 1 Juli 2026.

Salihin mengungkapkan, jauh sebelum persoalan akses jalan Enang-Enang menjadi sorotan publik, dirinya bersama Haji Ruslan Daud (HRD), Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Aceh II, telah menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Kementerian PU maupun BPJN Aceh agar penanganan ruas jalan tersebut segera dipercepat.

"Kami sudah lebih dulu menyampaikan kondisi di lapangan kepada Kementerian PU dan juga BPJN Aceh. Artinya, pemerintah sebenarnya sudah mengetahui persoalan ini jauh sebelum menjadi perhatian publik," ujarnya.

Namun, menurut Salihin, berbagai penyampaian tersebut belum membuahkan hasil sebagaimana yang diharapkan masyarakat. Karena itu, ia menilai muncul kesan adanya pembiaran hingga akhirnya warga bergotong royong membuka akses jalan alternatif secara swadaya demi menjaga mobilitas masyarakat dan distribusi hasil pertanian.

"Kalau sejak awal aspirasi masyarakat ditindaklanjuti dengan cepat, saya yakin polemik ini tidak akan sebesar sekarang. Jangan sampai pemerintah baru bergerak setelah persoalan menjadi viral," katanya.

Ia mengatakan, kawasan Aceh Tengah dan Bener Meriah merupakan jalur strategis yang menghubungkan wilayah pantai utara dengan dataran tinggi Gayo. Jalur tersebut menjadi urat nadi distribusi hasil pertanian, perdagangan, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan mobilitas masyarakat.

Menurut Salihin, bencana banjir dan longsor yang beberapa kali melanda sejumlah wilayah Aceh semestinya menjadi momentum bagi pemerintah untuk mempercepat pemulihan infrastruktur. Dalam situasi pascabencana, kecepatan memulihkan akses jalan merupakan bagian penting dari pelayanan publik yang langsung dirasakan masyarakat.

"Rakyat membutuhkan solusi, bukan alasan. Yang dibutuhkan masyarakat adalah jalan yang bisa dilalui dengan aman agar aktivitas ekonomi kembali normal. Negara harus hadir melalui pelayanan yang cepat, tanggap, dan berpihak kepada kepentingan rakyat," tegasnya.

Sebelumnya, Plt. Kepala BPJN Aceh, Zulkarnaini, menjelaskan bahwa penanganan permanen jalan dan jembatan Enang-Enang telah diprogramkan, sementara penggunaan jalan darurat yang dibangun secara swadaya belum direkomendasikan karena mempertimbangkan aspek keselamatan serta hasil kajian teknis. Dalam perkembangan berikutnya, ia juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas polemik yang muncul terkait pernyataannya mengenai akses di kawasan tersebut.

Namun, penjelasan tersebut dinilai belum menjawab substansi persoalan yang disampaikan Salihin. Menurutnya, yang diharapkan masyarakat bukan sekadar penjelasan teknis, melainkan percepatan penanganan infrastruktur agar akses transportasi segera pulih dan kehidupan masyarakat kembali normal.

"Kalau orientasinya benar-benar pada kepentingan masyarakat, maka yang harus didahulukan adalah bagaimana akses itu bisa segera dipulihkan dengan tetap memperhatikan aspek keselamatan. Rakyat tidak boleh terus hidup dalam ketidakpastian," ujarnya.

Di akhir keterangannya, Salihin menegaskan bahwa desakan tersebut lahir dari aspirasi masyarakat yang menginginkan pemerintah hadir melalui pelayanan infrastruktur yang cepat, responsif, dan berpihak kepada kepentingan rakyat.

"Yang kami perjuangkan bukan kepentingan pribadi atau kelompok. Yang kami perjuangkan adalah hak masyarakat untuk memperoleh akses jalan yang layak, aman, dan menjadi tanggung jawab negara. Saya berharap Menteri PU mengambil keputusan terbaik demi kepentingan rakyat Aceh," pungkasnya.red/muktar]]> https://www.halomedan.com/news/66161/salihin-desak-menteri-pu-copot-kepala-bpjn-aceh/ Evaluasi Layanan Pemasyarakatan Harus Menutup Celah Masalah, Bukan Sekadar Memperbaiki Dokumen Wed, 01 Jul 2026 11:41:00 +0700+0700
Jakarta— Staf Khusus Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Abdullah Rasyid menegaskan, evaluasi dan perbaikan tata kelola pelayanan publik di lingkungan Pemasyarakatan harus diarahkan pada perubahan nyata dalam sistem layanan, bukan berhenti pada pembenahan administratif.

Hal itu disampaikan Rasyid dalam Rapat Tim Evaluasi dan Perbaikan Tata Kelola Pelayanan Publik Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang digelar di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Jakarta, Senin, 30 Juni 2026.

Rapat tersebut dipimpin Direktur Jenderal Pemasyarakatan Irjen Pol Mashudi. Hadir pula Staf Khusus Menteri Imipas Ambeg Paramarta, Staf Ahli Menteri Ida Asep Somara, Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, serta para pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Menurut Rasyid, langkah pertama yang harus dilakukan tim adalah mengidentifikasi dan mengevaluasi seluruh layanan publik Pemasyarakatan yang memiliki potensi celah permasalahan. Setelah itu, regulasi, standar operasional prosedur, standar pelayanan, dan proses bisnis perlu ditinjau kembali secara menyeluruh.

"Evaluasi ini tidak boleh hanya menghasilkan tumpukan dokumen. Yang harus dilihat adalah di mana titik rawan layanan, di mana celah penyimpangan, apakah SOP masih relevan, apakah kewenangan sudah tepat, dan apakah penerima layanan benar-benar mendapatkan haknya secara pasti dan adil," ujar Rasyid.

Pembentukan tim ini mengacu pada Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor M.IP-29.PR.02.01 Tahun 2026. Dalam bahan rapat disebutkan, tim dibentuk untuk memastikan peningkatan kualitas pelayanan publik secara terencana, terukur, dan berkelanjutan; melaksanakan evaluasi sistematis dan berkala; serta memperjelas tanggung jawab operasional perbaikan tata kelola pelayanan publik.

Rasyid menekankan, perbaikan layanan Pemasyarakatan harus berorientasi pada penerima manfaat, khususnya tahanan, narapidana, anak binaan, dan klien pemasyarakatan. Orientasi itu, kata dia, penting agar pembenahan layanan tidak terjebak pada perspektif birokrasi semata.

"Ukuran keberhasilan layanan Pemasyarakatan bukan hanya apakah prosedurnya ada, tetapi apakah hak warga binaan terpenuhi, apakah keluarganya mendapatkan kepastian informasi, apakah layanan berjalan transparan, dan apakah petugas bekerja dalam sistem yang bersih," katanya.

Salah satu isu yang dibahas dalam rapat adalah pendelegasian kewenangan kepada unit kerja di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Rasyid menyatakan, pendelegasian kewenangan harus dilakukan setelah evaluasi mendalam terhadap kesiapan unit pelaksana, risiko penyimpangan, kapasitas sumber daya manusia, serta mekanisme pengawasan.

Menurut dia, pelimpahan kewenangan tidak boleh hanya dimaknai sebagai pemindahan tugas dari pusat ke daerah atau UPT. Lebih jauh, pendelegasian harus memperjelas tanggung jawab, mempercepat layanan, dan memperkuat akuntabilitas.

"Delegasi kewenangan harus berbasis evaluasi. Jangan sampai kewenangan dipindahkan, tetapi pengawasan lemah, SOP belum seragam, dan indikator keberhasilan tidak jelas. Kalau itu terjadi, yang berpindah bukan hanya kewenangan, tetapi juga potensi masalah," ujar Rasyid lagi.

Dalam rapat tersebut, transformasi tata kelola juga diarahkan pada penerapan manajemen risiko, khususnya terkait potensi fraud, penguatan integritas sumber daya manusia, sistem pengawasan, dan pencapaian hasil layanan yang terukur. Tim akan menyusun peta risiko pelayanan publik, peta titik rawan penyimpangan, analisis kelemahan tata kelola, serta rekomendasi penguatan pengawasan internal.

Rasyid mengatakan, Pemasyarakatan memiliki karakter layanan yang kompleks karena menyangkut keamanan, pembinaan, hak dasar, kesehatan, integrasi sosial, dan hubungan warga binaan dengan keluarga. Karena itu, reformasi layanan harus dilakukan dengan pendekatan yang lebih presisi.

"Pemasyarakatan bukan sekadar urusan administratif di balik tembok. Ia menyangkut martabat manusia, kepastian hukum, keamanan, dan kepercayaan publik. Karena itu, tata kelolanya harus bersih, terukur, manusiawi, dan berbasis risiko," katanya.

Bahan rapat juga memuat target kerja tim, antara lain penyusunan matriks identifikasi layanan publik, peta kewenangan antara pusat, kantor wilayah, dan unit pelaksana teknis, peta titik rawan penyimpangan, serta inventarisasi regulasi, SOP, dan standar pelayanan. Pada tahap berikutnya, tim akan menyusun peta risiko layanan publik, daftar layanan prioritas yang memerlukan perbaikan segera, rekomendasi penguatan pengawasan, roadmap perbaikan, rencana aksi implementasi, dan laporan akhir kepada Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Rasyid menegaskan, capaian perbaikan tata kelola pelayanan publik dalam tiga bulan ke depan perlu dipublikasikan kepada masyarakat sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas. Namun, publikasi itu tidak cukup hanya menampilkan laporan, notulensi, atau dokumen formal.

"Publik harus bisa melihat apa yang benar-benar berubah. Layanan apa yang diperbaiki, SOP apa yang disederhanakan, kewenangan mana yang diperjelas, titik rawan apa yang ditutup, dan bagaimana dampaknya bagi penerima manfaat," ujarnya.

Ia menambahkan, evaluasi ini menjadi momentum bagi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk bergerak dari pola respons reaktif menuju tata kelola pelayanan publik yang lebih sistemik. Dengan begitu, pembenahan tidak hanya dilakukan setelah muncul masalah, tetapi sejak awal mampu mencegah penyimpangan.

"Target kita bukan sekadar menyelesaikan laporan tim. Targetnya adalah membangun sistem layanan Pemasyarakatan yang lebih pasti, transparan, akuntabel, bebas penyimpangan, dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat serta warga binaan," kata Rasyid]]> https://www.halomedan.com/Berita/66160/evaluasi-layanan-pemasyarakatan-harus-menutup-celah-masalah-bukan-sekadar-memperbaiki-dokumen/