https://www.halomedan.com/ Halo Medan | Berani Tampil Beda Sun, 24 May 2026 17:57:05 +0700+0700 id-ID Masyarakat Peduli MBG, Wadah Kolaborasi Masyarakat dan Kader Gerindra Sumut Sun, 24 May 2026 17:15:00 +0700+0700
Salah satu kader Gerindra Sumut, Merry Amelia Prasetyo atau yang akrab disapa Ayin Map, menunjukkan komitmennya dalam mendukung program kerakyatan pemerintah dengan membentuk lembaga Masyarakat Peduli MBG. Lembaga ini hadir sebagai wadah kepedulian masyarakat sekaligus bentuk dukungan nyata kader dalam mengawal program-program Presiden Prabowo Subianto agar berjalan sesuai tujuan dan tepat sasaran.

Pembentukan Masyarakat Peduli MBG dilatarbelakangi banyaknya laporan dan pengaduan masyarakat kepada kader Gerindra terkait pelaksanaan program MBG di lapangan. Kehadiran lembaga ini diharapkan dapat menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah, sekaligus membantu memastikan program berjalan secara transparan, tepat sasaran, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat.

Selain menjadi ruang aspirasi masyarakat, lembaga Masyarakat Peduli MBG juga memiliki fungsi sosial pengawasan terhadap berbagai oknum maupun "dapur-dapur nakal" yang diduga merusak citra dan tujuan mulia program pemerintah. Lembaga ini menegaskan bahwa keberhasilan program Presiden Prabowo harus dijaga bersama agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang mencari keuntungan pribadi.

Menurut Merry Amelia Prasetyo, gerakan ini bukan untuk mencari kesalahan, melainkan bentuk kepedulian kader terhadap keberlangsungan program pemerintah agar tetap berpihak kepada rakyat kecil. Ia berharap masyarakat tidak ragu menyampaikan keluhan maupun masukan sehingga program-program nasional dapat terus diperbaiki dan berjalan maksimal.

Dengan semangat gotong royong dan pengabdian kepada masyarakat, Masyarakat Peduli MBG diharapkan menjadi mitra positif dalam menjaga kepercayaan rakyat terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto serta memperkuat nilai

perjuangan Partai Gerindra di tengah masyarakat.
(DEWI BUDIATI TERUNA SAID)

]]> https://www.halomedan.com/profil/65804/masyarakat-peduli-mbg-wadah-kolaborasi-masyarakat-dan-kader-gerindra-sumut/ Blackout, Rakyat Rugi Miliaran, Jaga Marwah: Dirut PLN Darmawan Prasodjo Diminta Mundur Bukan Minta Maaf Sun, 24 May 2026 15:06:00 +0700+0700


Jakarta- Kinerja Darmawan Prasodjo terus disorot publik. Desakan mundur dari jabatannya selama 6 tahun sebagai Dirut PT PLN (Persero) kian kencang dampak blackout (pemadaman listrik total) di sejumlah wilayah Sumatera yakni Sumut, Sumbar, Sumsel, Bengkulu, Kepulauan Riau, Batam, Riau, Aceh, Jambi, Lampung dan lainnya.
Belakangan beredar narasi yang menyebut PLN merugi Rp4,3 triliun pada tahun 2025.
Sorotan tajam terkait kinerja Darmawan Prasodjo datang dari Jaringan Pergerakan Masyarakat Bawah (Jaga Marwah).

"Dia (Darmawan) sudah tak layak lagi memimpin PLN. Apalagi sudah terlalu lama menjabat, 6 tahun. Harus dipecat," kata Ketua Umum Jaga Marwah Edison Tamba di Jakarta, Minggu (24/05/2026).

Sebelum Darmawan dipecat, kata Edison yang akrab disapa Edoy, PLN harus memberikan kompensasi ganti rugi miliaran rupiah ke masyarakat terdampak blackout.

"Bukan minta maaf soal blackout, tapi dia harus mundur dari jabatannya atau dipecat. Kok masyarakat telat dikit bayar tagihan rekening langsung main putus. Kok giliran PLN yang bikin rugi masyarakat hanya bisa minta maaf. Jangan seenak udelnya aja," kata Edison.

Edison juga mendapat kabar dari internal PLN yang menarasikan kalau perusahaan plat merah itu merugi Rp4,3 triliun pada tahun 2025.

"Kabar ini agak kontradiktif disaat PLN menebar framing bahwa Laporan Keuangan tahun 2025 perusahaan tersebut untung Rp7 triliun, namun dalam dua hari terakhir justeru para pegawai keresahan menyusul beredar luasnya narasi berantai terkait kondisi PLN saat ini," kata Edoy.

Bahkan, Edoy mendapat kabar di kalangan elit PLN meminta pejabat di sana untuk meningkatkan kepedulian dalam pengendalian anggaran terkait kondisi PLN saat ini.

Kuat dugaan, kata Edoy, pesan yang diedarkan jajaran direksi perusahaan bocor ke publik meski dikabarkan awalnya hanya untuk kalangan internal.

"Oleh karena itu, Dirut PLN Wajib Mundur, serta rakyat terdampak harus gugat PLN.Apakagi Pedagang Jual Ikan Hias serta industri lainnya"pungkas Edoy.rel]]> https://www.halomedan.com/news/65803/blackout-rakyat-rugi-miliaran-jaga-marwah-dirut-pln-darmawan-prasodjo-diminta-mundur-bukan-minta-maaf/ Razia Narkoba, Polretabes Medan Tangkap Managemen Hivuran Malam, Ini Aksinya Sun, 24 May 2026 12:48:00 +0700+0700 Medan membongkar praktek peredaran narkoba berkedok Tempat Hiburan Malam (THM) yang berada di tengah kota Medan. Dalam penggerebekan, petugas menangkap seorang pria yang merupakan bagian dari manajemen THM.

THM yang digerebek Satres Narkoba Polrestabes Medan, yakni THM Phantom pada hari Sabtu (23/5/2026) dinihari yang berada di Jalan Adam Malik Medan.

Dalam penggerebekan yang dilakukan hampir bersamaan dengan yang dilakukan Bareskrim Polri di THM New Zone ini, seorang pria yang merupakan CS di THM Phantom berinsial IR (21) ditangkap karena kedapatan sengaja menjual narkotika jenis pil ekstasi di dalam THM.

Setidaknya, terdapat 8 butir pil ekstasi disita petugas dari tangan pelaku, yang menurut pengakuannya didapat dari seseorang yang kini dalam pengejaran polisi.

"Penggerebekan ini berawal dari informasi masyarakat, terkait dengan peredaran narkoba di THM Phantom ini. Setelah kami lakukan penyelidikan, ternyata memang informasi tersebut benar adanya. Kami tangkap 1 pria yang merupakan bagian dari manajemen THM," ungkap Kasat Resnarkoba Polrestabes Medan, Kompol Rafli Yusuf Nugraha, SH, SIK, MIP kepada wartawan,

Rafli menambahkan, pihaknya kini sedang mengembangkan kasus ini, terkhusus pemasok narkoba kepada pelaku yang kemudian dijual di dalam THM. Untuk THM Phantom sendiri, kini telah dipasangi garis polisi, dan untuk sementara tidak diperkenankan adanya aktivitas apapun di sana.

"Kasus ini masih kami kembangkan, kami sedang mengejar pemasoknya. THM Phantom juga sudah kami Police Line. Mohon doanya agar kami bisa menangkap pelaku lainnya, modus peredaran narkoba berkedok THM ini tidak boleh terjadi. Karena malam boleh gemerlap, tapi kami pastikan hukum tidak akan redup," pungkasnya.


Selain itu, warga juga mendesak tempat hiburan malam Krypton di Jalan Gajah Medan yang sangat tinggi peredaran narkobanya jenis pil ekstasi atau inex. Namun sayangnya tidak ada reaksi dari Polrestabes Medan untuk menindak Krypton yang juga banyak obat barunya , tang enak seperti Granat Hijau dibandrol Rp 350 ribu sedangkan yang lain seperti Helfi Dua Warna, Heineken, Labubu, Transformer, Gold, Hello Kitty, Mercy, Kodok Hijau, Tengkorak Ping dan Chanel Rp 300 ribu.

"Yang jelas melanggar aturan Krypton yang buka 24 jam tanpa jeda dan membuat resah warga sekitarnya. Inex dijual sangat bebas di Krypton dan Polrestabes Medan hanya melintas saja di Jalan Adam Malik Medan, " jelas warga Jalan Gajah Mada Medan J Yanto kepada wartawan.r

]]> https://www.halomedan.com/hukum/65802/razia-narkoba-polretabes-medan-tangkap-managemen-hivuran-malam-ini-aksinya/ Patroli Blackout, Brimob Sumut Gagalkan Aksi Pencurian Kabel Tembaga di Helvetia Sun, 24 May 2026 12:45:00 +0700+0700 Patroli Batalyon A Pelopor Satuan Brimob Polda Sumut terus menyusuri titik-titik rawan kriminalitas. Patroli yang dipimpin oleh Danki 1 Batalyon A, Iptu Rafles Manurung, S.Tr.K., S.I.K., bergerak dari kawasan Citra Land Helvetia hingga Simpang Marelan sebagai langkah preventif menjaga situasi kamtibmas tetap kondusif pada jam-jam rawan.

Kewaspadaan dan kejelian personel membuahkan hasil. Dalam patroli tersebut, tim berhasil mengamankan seorang terduga pelaku pencurian kabel tembaga yang tertanam di sekitar Kantor Desa Helvetia. Dengan respons cepat, tegas, dan terukur, personel langsung mengamankan pelaku beserta barang bukti, sehingga potensi gangguan keamanan dapat dicegah sebelum meluas.

Selanjutnya, terduga pelaku dibawa ke Polsek Medan Labuhan untuk menjalani proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Tindakan profesional ini menunjukkan komitmen Brimob dalam penegakan hukum yang humanis namun tetap berwibawa.

Keberhasilan patroli menjelang fajar ini menjadi bukti nyata kesiapsiagaan dan dedikasi personel Brimob dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Dengan semangat pengabdian tanpa lelah, Brimob hadir sebagai garda terdepan yang memastikan rasa aman tetap terjaga—bahkan saat kota masih terlelap.red]]> https://www.halomedan.com/hukum/65801/patroli-blackout-brimob-sumut-gagalkan-aksi-pencurian-kabel-tembaga-di-helvetia/ 83 Tahun Mamiyai Al-Ittihadiyah, Asren Nasution Serahkan Buku “Janji-Janji Sosial Negara” Sun, 24 May 2026 12:10:00 +0700+0700 Medan — Momentum peringatan 83 tahun Panti Asuhan Mamiyai Al-Ittihadiyah berlangsung penuh makna, Minggu, 24 Mei 2026. Dalam kegiatan tersebut, unsur Pembina Yayasan Wakaf UISU dan Yayasan An-Naas, Asren Nasution menyerahkan buku berjudul "Janji-Janji Sosial Negara" kepada para pembina, pengurus, alumni, dan warga panti sosial Mamiyai Al-Ittihadiyah.
Penyerahan buku itu disebut sebagai bentuk amal jariah sekaligus refleksi terhadap tanggung jawab sosial negara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
Dalam keterangannya, Asren Nasution menegaskan bahwa keberadaan Panti Asuhan Mamiyai Al-Ittihadiyah yang telah berusia 83 tahun bukan sekadar lembaga sosial biasa, melainkan bagian dari sejarah panjang perjalanan bangsa Indonesia.
"Dari history kelahirannya, 83 tahun Panti Asuhan Mamiyai Al-Ittihadiyah merupakan usia yang relatif tua dan ikut membidani kelahiran republik ini," ujarnya.
Ia menambahkan, semangat perjuangan yang dijalankan panti asuhan tersebut sejalan dengan amanat Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945, khususnya dalam tujuan negara untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
Menurutnya, Panti Asuhan Mamiyai Al-Ittihadiyah telah menjalankan amanat konstitusi itu jauh sebelum Indonesia berkembang seperti saat ini.
"Panti Asuhan Mamiyai sejak dahulu sudah melakukan dan memperjuangkan tujuan kemerdekaan, yakni menghadirkan pendidikan, pembinaan moral, dan kepedulian sosial bagi anak-anak bangsa," katanya.
Kegiatan peringatan HUT ke-83 itu juga menjadi ajang silaturahmi antara pembina, pengurus, alumni, dan masyarakat yang selama ini memiliki perhatian terhadap keberlangsungan lembaga sosial tersebut.
Suasana acara berlangsung hangat dan penuh kekeluargaan. Para alumni dan warga panti menyambut positif penyerahan buku "Janji-Janji Sosial Negara" yang dinilai dapat menjadi pengingat pentingnya kehadiran negara dalam menjamin keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Di usia yang ke-83 tahun, Mamiyai Al-Ittihadiyah diharapkan terus menjadi garda terdepan dalam membina generasi muda, memperkuat nilai keislaman, serta melahirkan anak-anak bangsa yang berakhlak dan berkontribusi bagi masyarakat.red]]> https://www.halomedan.com/news/65800/83-tahun-mamiyai-alittihadiyah-asren-nasution-serahkan-buku-ldquojanjijanji-sosial-negarardquo/ Perayaan Hari Tari Sedunia Berlanjut di Galeri Indonesia Kaya Lewat ‘Tari Obah Gerabah’ dari Sanggar Seni Lemah Urip Sun, 24 May 2026 12:03:00 +0700+0700 Tari Sedunia oleh Bakti Budaya Djarum Foundation tidak berhenti pada peluncuran video Tari Kreasi Nusantara. Melalui Galeri Indonesia Kaya, perayaan ini berlanjut sepanjang bulan Mei dengan menghadirkan berbagai pertunjukan tari dari sanggar seni dan komunitas di Indonesia.

Salah satu karya yang hadir dalam rangkaian tersebut adalah Tari Obah Gerabah dari Sanggar Seni Lemah Urip, sebuah pertunjukan yang mengangkat kisah kehidupan para pengrajin gerabah melalui perpaudah tari, musik, dan eksplorasi artistik berbasis budaya lokal.



Karya tari berdurasi sekitar 60 menit ini dikoreografikan oleh Derra Kartika dan memadukan unsur tari tradisional dengan eksplorasi teatrikal melalui penggunaan properti gerabah, tata musik, serta kostum yang terinspirasi dari keseharian masyarakat pengrajin.red

]]> https://www.halomedan.com/wisata/65799/perayaan-hari-tari-sedunia-berlanjut-di-galeri-indonesia-kaya-lewat-lsquotari-obah-gerabahrsquo-dari-sanggar-seni-lemah-urip/ Tiket Domestik Melambung, Musa Rajekshah: Warga Sumut Pilih Pulang Kampung via Malaysia Sun, 24 May 2026 11:29:00 +0700+0700
"Harga penerbangan tiket yang melonjak yang kita tidak tahu apa penyebabnya kalau sekarang ini memang karena avtur harga yang naik. Tapi sebelum-sebelumnya juga harga tiket naik. Ini juga yang selalu menjadi pertanyaan," ujar Musa dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke kantor AirNav Indonesia di Kompleks Bandara Internasional Soekarno–Hatta, Tangerang, Jumat (22/5/2026).

Musa mengatakan, Komisi V DPR RI ingin memastikan pemerintah memiliki mekanisme pengawasan yang jelas terhadap kenaikan tarif tiket pesawat, terutama terkait batas atas dan batas bawah harga tiket penerbangan domestik.
"Kami berharap bisa mengawasi dan pemerintah khususnya pemerintah yang berhubungan bisa melihat berapa sih ambang batas atas kenaikan tiket atau batas bawah kenaikan harga tiket," lanjutnya.

Legislator dari daerah pemilihan Sumatera Utara I itu mengungkapkan, fenomena masyarakat memilih transit melalui Malaysia atau Singapura kini semakin sering terjadi karena dinilai lebih ekonomis dibanding penerbangan langsung menuju Sumatera Utara.

"Ya kita berulang kali ya, saya khususnya karena dapil di Sumatera Utara mengalami hal yang memang kita lihat penerbangan penuh kita pindah ke jalur. Ngambil internasional terdekat Malaysia-Singapura ternyata lebih murah," katanya.

Menurut Musa, kondisi tersebut menjadi ironi karena masyarakat Indonesia justru harus menggunakan rute internasional demi mendapatkan harga tiket yang lebih terjangkau. Ia pun mempertanyakan sejumlah faktor yang diduga memengaruhi tingginya tarif penerbangan domestik, mulai dari biaya ground handling hingga harga avtur di dalam negeri.

Komisi V DPR RI, lanjut Musa, akan terus mendorong evaluasi menyeluruh terhadap komponen biaya penerbangan agar harga tiket domestik kembali kompetitif dan tidak membebani masyarakat.red9

]]> https://www.halomedan.com/news/65798/tiket-domestik-melambung-musa-rajekshah-warga-sumut-pilih-pulang-kampung-via-malaysia/ Indonesia Pasar Halal atau Pemimpin Halal Dunia? Sun, 24 May 2026 11:24:00 +0700+0700
Oleh: Abdullah Rasyid
Pengurus Pusat Masyarakat Ekonomi Syariah (MES)

Indonesia adalah negeri dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Kita memiliki pasar halal raksasa, industri makanan halal yang tumbuh cepat, tren modest fashion yang mendunia, serta potensi zakat dan wakaf yang luar biasa besar. Dalam berbagai laporan ekonomi Islam global, Indonesia bahkan masuk jajaran tiga besar ekosistem ekonomi syariah dunia.

Namun ada satu pertanyaan besar yang perlu dijawab secara jujur: apakah Indonesia hanya akan menjadi pasar halal terbesar dunia, atau benar-benar mampu menjadi pemimpin halal dunia?

Pertanyaan ini penting karena hingga hari ini, Indonesia masih menghadapi paradoks besar dalam ekonomi syariah nasional. Di tengah besarnya konsumsi halal masyarakat Indonesia, banyak produk halal justru masih berasal dari luar negeri. Mulai dari bahan baku farmasi halal, kosmetik, produk makanan olahan, hingga berbagai produk industri halal lainnya masih didominasi impor.

Artinya, kita besar sebagai konsumen, tetapi belum sepenuhnya kuat sebagai produsen.

Padahal ekonomi syariah sesungguhnya bukan sekadar soal label agama atau simbol identitas. Ekonomi syariah adalah soal tata kelola, keadilan ekonomi, transparansi, pemberdayaan umat, hingga kedaulatan ekonomi nasional.

Karena itu, ekonomi syariah seharusnya ditempatkan sebagai bagian penting dari strategi besar pembangunan nasional Indonesia.

Di era geopolitik ekonomi global saat ini, industri halal telah berubah menjadi arena persaingan ekonomi internasional. Negara-negara seperti Malaysia, Uni Emirat Arab, hingga Turki telah bergerak jauh membangun industri halal sebagai instrumen kekuatan ekonomi nasional mereka. Malaysia membangun tata kelola halal yang kuat melalui JAKIM. UEA menjadikan Islamic finance sebagai instrumen geopolitik ekonomi global. Sementara Turki mengintegrasikan industri halal dengan manufaktur dan ekspor nasional.

Indonesia tidak boleh tertinggal.

Dengan bonus demografi Muslim terbesar dunia, Indonesia memiliki peluang besar menjadi pusat halal global jika mampu membangun ekosistem ekonomi syariah yang modern, transparan, dan berbasis teknologi.

Di sinilah peran Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) menjadi sangat strategis.

MES tidak boleh hanya dipahami sebagai organisasi seminar atau forum diskusi ekonomi Islam semata. MES harus naik kelas menjadi penggerak tata kelola ekonomi syariah nasional. MES harus mampu menjadi jembatan antara negara, industri, ulama, akademisi, UMKM, fintech syariah, dan masyarakat sipil.

Ke depan, tantangan ekonomi syariah tidak lagi hanya tentang literasi. Tantangannya jauh lebih besar: bagaimana membangun kedaulatan rantai pasok halal nasional (halal value chain sovereignty), memperkuat industri halal domestik, mendorong hilirisasi halal, serta memastikan ekonomi syariah tidak terjebak menjadi ekonomi elite.

Ini isu penting yang jarang dibicarakan secara terbuka.

Ekonomi syariah tanpa tata kelola yang baik berisiko melahirkan oligarki baru. Monopoli sertifikasi halal, rente ekonomi syariah, konsentrasi aset pada kelompok tertentu, hingga politisasi dana umat adalah ancaman nyata yang harus diantisipasi sejak sekarang.

Karena itu ekonomi syariah harus dibangun di atas prinsip good governance: transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, dan pengawasan independen.

Digitalisasi menjadi sangat penting dalam konteks ini.

Masa depan ekonomi syariah akan sangat ditentukan oleh kemampuan Indonesia membangun:

fintech syariah,

blockchain halal,

digital zakat,

digital wakaf,

hingga AI-based halal assurance.


Teknologi bukan ancaman bagi ekonomi syariah. Justru teknologi dapat menjadi instrumen untuk memperluas inklusi ekonomi umat sekaligus memperkuat transparansi dan pengawasan publik.

Indonesia memiliki peluang besar memimpin ekonomi syariah dunia jika mampu menggabungkan tiga hal sekaligus:

tata kelola yang bersih,

industrialisasi halal nasional,

dan transformasi digital ekonomi syariah.


Inilah yang sesungguhnya dibutuhkan menuju Indonesia Emas 2045.

Ekonomi syariah tidak boleh berhenti pada jargon religius. Ia harus hadir sebagai kekuatan nyata untuk:

memperkuat UMKM,

menciptakan lapangan kerja,

membangun industri nasional,

mengurangi ketimpangan,

dan memperkuat kedaulatan ekonomi bangsa.


Sudah saatnya Indonesia berhenti hanya menjadi pasar halal terbesar dunia.

Indonesia harus menjadi produsen, inovator, dan pemimpin ekonomi halal global.rel]]> https://www.halomedan.com/politik/65797/indonesia-pasar-halal-atau-pemimpin-halal-dunia/ Majelis Dakwah PW Al Washliyah Sumut Salurkan Hewan Qurban ke Daerah Minoritas Karo Sun, 24 May 2026 10:46:00 +0700+0700 Majelis Dakwah PW Al Jam'iyatul Washliyah Sumatera Utara kembali menunjukkan kepeduliannya terhadap umat Islam di daerah minoritas dan perbatasan dengan menyalurkan hewan qurban ke Kabupaten Karo, Sabtu (23/05/2026).

Hewan qurban yang disalurkan berupa satu ekor sapi dengan estimasi 130 kilogram daging yang berasal dari para muhsinin dan diperuntukkan bagi umat Islam serta para mualaf di Tanah Karo.
Ketua Majelis Dakwah PW Al Washliyah Sumut, Ustadz Alexander Zulkarnaen, M.Pd., C.QM., didampingi Sekretaris Ustadz Hasanuddin Parinduri, MA beserta jajaran pengurus menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari dakwah sosial Al Washliyah di wilayah minoritas Muslim.

"Kita di Majelis Dakwah, sesuai arahan Ketua PW Al Washliyah Sumut Ustadz DR. H. Dedi Iskandar Batubara, tidak hanya berdakwah menyampaikan risalah agama Islam, namun juga aktif mendorong para jamaah yang berkecukupan untuk berbagi kepada saudara-saudara kita para mualaf di daerah minoritas dan perbatasan Sumatera Utara, terutama dalam syiar ibadah qurban," ujarnya.

Menurutnya, momentum Iduladha harus dimaknai lebih luas sebagai bentuk kepedulian sosial dan kebersamaan antarumat Islam, khususnya bagi masyarakat yang berada di wilayah pelosok dan minoritas.

"Harapannya saudara kita di daerah juga merasakan kebahagiaan. Hal ini menjadi bukti bahwa Idul Qurban bukan hanya sebatas ritual belaka, namun juga berdimensi insaniyah dan peduli sesama," tambahnya.

Alexander juga mengungkapkan bahwa sapi qurban tersebut direncanakan akan disembelih pada Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah, Rabu (27/05/2026), di Dusun VII Desa Perbulan, Kecamatan Laubaleng, Kabupaten Karo yang merupakan salah satu desa binaan Majelis Dakwah Al Washliyah.

Sementara itu, tokoh agama setempat, Ustadz Ngantar Ginting, S.Ag., mengaku bersyukur dan terharu atas perhatian yang diberikan kepada masyarakat Muslim di daerahnya.
"Kami di kampung ini sangat terharu dan mengucapkan terima kasih banyak kepada shohibul qurban yang berqurban di dusun kami. Umat Islam di sini sangat bahagia dan merasa selalu diperhatikan," katanya.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Al Washliyah yang selama ini terus menjembatani bantuan qurban bagi masyarakat Muslim di wilayah perbatasan dan minoritas.

"Kami juga berterima kasih khusus kepada Al Washliyah yang sudah menjembatani hingga akhirnya kami bisa menikmati daging qurban tiap tahunnya," pungkasnya.red

]]> https://www.halomedan.com/news/65796/majelis-dakwah-pw-al-washliyah-sumut-salurkan-hewan-qurban-ke-daerah-minoritas-karo/ Pj Sekdaprovsu Sulaiman di Ujung Tanduk, Diduga Coba “Menelikung” Bobby Nasution Soal Mega Proyek RS Haji Medan Rp448 Miliar Sun, 24 May 2026 00:34:00 +0700+0700
Medan — Koordinator Nasional Koalisi Masyarakat Anti Korupsi (KAMAK), Azmi Hadly, menyoroti keras polemik mega proyek pembangunan gedung Rumah Sakit Haji Medan yang nilainya mencapai ratusan miliar rupiah dan kini memicu kegaduhan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
Azmi menilai munculnya informasi bahwa proyek tersebut diajukan tanpa paparan menyeluruh kepada Gubernur Sumut Bobby Nasution menjadi sinyal adanya persoalan serius dalam tata kelola birokrasi dan mekanisme penganggaran di Pemprov Sumut.
"Kalau benar proyek sebesar itu berjalan tanpa dipaparkan secara terbuka kepada gubernur, ini sangat berbahaya. Jangan sampai ada kesan ada pihak-pihak tertentu yang mencoba menelikung atau melangkahi kewenangan kepala daerah," tegas Azmi Hadly kepada wartawan, Jumat (23/5).
Menurut Azmi, proyek bernilai fantastis tersebut seharusnya dibahas secara transparan karena menyangkut uang rakyat dalam jumlah sangat besar. Ia menyebut publik berhak mengetahui bagaimana proses pengusulan, siapa pihak yang mendorong percepatan, hingga dasar perencanaan proyek tersebut.
"Kita bicara hampir setengah triliun rupiah. Ini bukan proyek kecil. Maka tidak boleh ada proses diam-diam, tidak boleh ada pengajuan yang tiba-tiba tinggal minta tanda tangan tanpa penjelasan detail," katanya.
Azmi juga menyoroti mencuatnya nama Plt Sekda Sumut, Sulaiman, dalam pusaran polemik proyek RS Haji Medan tersebut. Menurutnya, posisi Sekda sangat strategis dalam alur administrasi pemerintahan sehingga wajib memastikan seluruh proses berjalan sesuai mekanisme dan sepengetahuan gubernur.
"Kalau sampai gubernur merasa tidak dilibatkan, berarti ada yang tidak beres dalam komunikasi birokrasi. Plt Sekda harus menjelaskan secara terbuka ke publik agar tidak menimbulkan spekulasi liar," ujar Azmi.
Ia menilai sikap tegas Bobby Nasution yang menolak menandatangani proyek tersebut patut diapresiasi sebagai bentuk kehati-hatian dalam penggunaan anggaran daerah.
"Kami melihat Bobby Nasution menunjukkan sikap tegas dan hati-hati. Itu langkah yang benar. Jangan sampai proyek besar justru menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari," tambahnya.
KAMAK, lanjut Azmi, mendesak agar seluruh dokumen perencanaan proyek pembangunan RS Haji Medan dibuka secara transparan kepada publik, termasuk proses pengusulan, kajian kebutuhan, hingga skema penganggaran.
"Kami minta Inspektorat, DPRD Sumut, bahkan aparat penegak hukum ikut mengawasi persoalan ini. Karena publik harus tahu apakah proyek ini memang benar-benar prioritas atau justru sarat kepentingan tertentu," katanya.
Sebelumnya, Gubernur Sumut Bobby Nasution mengaku menolak proyek pembangunan gedung RS Haji Medan karena tidak pernah dipaparkan secara jelas kepadanya namun tiba-tiba diminta untuk disetujui.
"Gedungnya enggak pernah dipaparkan, enggak pernah diekspos, tiba-tiba minta diteken. Nilainya sampai ratusan miliar. Saya tolak," tegas Bobby.
Pernyataan itu kini memicu sorotan luas publik dan memunculkan dugaan adanya konflik serius dalam internal birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terkait pengelolaan proyek strategis daerah.]]> https://www.halomedan.com/news/65794/pj-sekdaprovsu-sulaiman-di-ujung-tanduk-diduga-coba-ldquomenelikungrdquo-bobby-nasution-soal-mega-proyek-rs-haji-medan-rp448-miliar/ Ketua Pengprov Taekwondo Sumut H. Dani Raih Gelar Magister Hukum Sat, 23 May 2026 23:30:00 +0700+0700 Ketua DPRD Deli Serdang, H. Hamdani Syaputra SE berhasil menorehkan prestasi di bidang pendidikan dengan meraih gelar Magister Hukum (MH) dari Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara (FU UISU).

Politisi yang akrab disapa H. Dani tersebut diketahui juga menjabat sebagai Ketua Partai Golkar Deli Serdang. Tak hanya aktif di dunia politik, dirinya juga dipercaya memimpin Pengprov Sumut Taekwondo Indonesia.

Raihan gelar strata dua itu menjadi bukti komitmen H. Dani dalam meningkatkan kapasitas intelektual dan pendidikan, meski di tengah padatnya aktivitas organisasi dan pemerintahan.

Dalam keterangannya, H. Dani menyampaikan rasa syukur sekaligus ucapan terima kasih kepada keluarga dan seluruh pihak yang telah memberikan dukungan selama proses perkuliahan.

"Trimakasih dukungan dan doa istri tercinta dan keluarga besar bapak H Alm H Anif. Serta dukungan dari teman-teman semua. Ilmu ini semoga bisa bermanfaat bagi saya dan masyarakat tentunya," ujar Dani.

Sementara itu, Dekan Fakultas Hukum UISU, H. Danialsyah SH, M.Hum turut memberikan apresiasi atas capaian pendidikan tersebut. Ia berharap ilmu yang diperoleh dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat serta menjaga nama baik almamater UISU.

"Kami mengapresiasi capaian pendidikan ini. Sebagai alumni UISU, diharapkan dapat terus menjaga nama baik almamater," pungkasnya.rd

]]> https://www.halomedan.com/news/65793/ketua-pengprov-taekwondo-sumut-h-dani-raih-gelar-magister-hukum/ Kadisdik Aceh Minta Sekolah Tak Layani Media Tak Terverifikasi Dewan Pers Sat, 23 May 2026 17:14:00 +0700+0700
Pernyataan itu disampaikan Murthalamuddin melalui video yang diunggah di akun media sosial pribadinya pada Kamis (21/5/2026), sebagai respons atas laporan sejumlah kepala sekolah terkait adanya pihak yang mengaku wartawan maupun LSM yang disebut mengintervensi pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di sekolah.

Dalam arahannya, Murthalamuddin menegaskan sekolah harus tetap fokus menjalankan tugas sesuai petunjuk teknis (juknis) dan ketentuan yang berlaku tanpa merasa tertekan oleh pihak luar.

Ia secara khusus menyoroti media yang belum terverifikasi Dewan Pers dan wartawan yang tidak memiliki sertifikat Uji Kompetensi Wartawan (UKW). Menurutnya, pihak sekolah tidak perlu memberikan pelayanan atau keterangan kepada pihak-pihak yang dinilai tidak memenuhi standar profesional jurnalistik, terlebih jika pendekatan yang dilakukan disertai intimidasi.

"Apalagi mereka yang mengaku wartawan tapi tidak punya sertifikat uji kompetensi wartawan atau medianya tidak terverifikasi Dewan Pers, itu tidak layak kita beri keterangan atau layani," ujar Murthalamuddin dalam video tersebut.

Murthalamuddin mengatakan, arahan itu muncul setelah dirinya menerima banyak laporan dari kepala sekolah terkait tekanan terhadap pelaksanaan proyek rehab-rekon. Ia menegaskan, selama pekerjaan dilaksanakan sesuai aturan, pihak sekolah tidak perlu takut menghadapi pihak-pihak yang datang dengan cara mengancam atau menakut-nakuti.

Menurutnya, sekolah harus menjaga kenyamanan lingkungan pendidikan agar proses belajar mengajar dan pembangunan fasilitas pendidikan tetap berjalan baik tanpa gangguan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Akibat pernyataan tersebut, muncul protes dari sejumlah organisasi pers dan jurnalis di Aceh. Mereka menilai penyebutan media tak terverifikasi dan wartawan tanpa UKW secara umum berpotensi menimbulkan stigma terhadap kerja jurnalistik, serta meminta agar persoalan dugaan intimidasi ditangani secara proporsional tanpa menggeneralisasi profesi wartawan.

Sejumlah kalangan juga mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan antara perlindungan terhadap sekolah dari dugaan intimidasi dengan prinsip keterbukaan informasi publik serta kebebasan pers sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. (Muktar)]]> https://www.halomedan.com/news/65790/kadisdik-aceh-minta-sekolah-tak-layani-media-tak-terverifikasi-dewan-pers/ Pelatihan HACCP Dinilai Penting untuk Standar Keamanan Pangan Sat, 23 May 2026 16:51:00 +0700+0700

MEDAN — Direktur Pasatama Institute, Coach Dwi Arsyam, menilai peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang tata boga dan keamanan pangan menjadi syarat penting dalam menjamin kualitas layanan makanan. Menurut dia, tenaga dapur dan penjamah makanan perlu memiliki sertifikasi profesi agar standar keamanan pangan dapat diterapkan secara konsisten.
Pernyataan itu disampaikan Dwi dalam kegiatan Pelatihan dan Sertifikasi Penyusunan Dokumentasi Sistem Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) di Grandhika Stiabudi Hotel Medan, Sabtu, 23 Mei 2026. Kegiatan berlangsung hingga 25 Mei dan diikuti sekitar 90 peserta yang terdiri atas tenaga ahli gizi serta relawan MBG/SPPG di Medan dan sekitarnya.
"SDM yang terlibat di dapur harus memiliki kompetensi dan keahlian. Untuk dapur yang ingin diakui memiliki sertifikat HACCP," kata Dwi.
Ia mengatakan, HACCP tidak hanya mengatur proses pengolahan makanan, tetapi juga mencakup seluruh rantai keamanan pangan, mulai dari penerimaan bahan baku, penyimpanan, pengolahan, hingga distribusi kepada konsumen.
Menurut Dwi, sertifikasi profesi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) penting untuk memastikan tenaga kerja di sektor pangan memenuhi standar nasional. "Kalau sudah diakui negara sebagai profesi, tentu ada standarnya," ujarnya.
Ia mencontohkan pengawasan bahan baku sebagai bagian penting dalam sistem keamanan pangan. Beras, misalnya, harus dipastikan bebas dari kontaminasi seperti batu, plastik, kaca, maupun bakteri yang berpotensi membahayakan konsumen.
Pasatama Institute menargetkan pelatihan tersebut dapat melahirkan tenaga tata boga profesional yang memiliki kompetensi dan legalitas kerja. Mereka juga diharapkan mampu mendukung penerapan standar ISO 22000:2018 dan ISO 45001:2018 di sektor industri pangan.
Direktur Pasatama Institute Cabang Medan, Syamsul Adha, mengatakan pengelolaan dapur dan keamanan pangan tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Menurut dia, kompetensi profesi dan sertifikasi HACCP menjadi bagian penting dalam menjamin makanan yang aman dan higienis.
"Dalam sistem HACCP ada banyak kompetensi yang wajib dikuasai, mulai dari penyusunan dokumen, pelaksanaan penjamahan makanan, manajemen praktis dapur, audit internal, hingga strategi keamanan pangan," kata Syamsul.
Kegiatan itu juga menghadirkan akademisi dan praktisi industri kuliner, salah satunya Dr. Rita Patriasih dari Program Studi Pendidikan Tata Boga FPTI Universitas Pendidikan Indonesia.
Dalam pemaparannya, Rita menekankan pentingnya penerapan standar keamanan pangan pada penyelenggaraan makanan massal untuk mencegah keracunan. Ia menjelaskan konsep food chain dan food flow sebagai bagian penting dalam pengawasan HACCP.
"HACCP bertujuan menganalisis titik-titik kritis yang berpotensi menimbulkan bahaya pada makanan, lalu mengendalikannya agar tidak menimbulkan masalah kesehatan," ujar Rita.rel

]]> https://www.halomedan.com/Berita/65789/pelatihan-haccp-dinilai-penting-untuk-standar-keamanan-pangan/ Mohd Tondi Rais Lubis: Pamong Praja Muda Palembang yang Menjunjung Adab di Tengah Prestasi Sat, 23 May 2026 14:44:00 +0700+0700

Palembang – Di balik kelancaran dan ketepatan setiap agenda resmi Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang, ada tangan dingin para protokol yang bekerja tanpa kenal waktu.Salah satu sosok muda yang kini mengemban tanggung jawab penting itu adalah Mohd Tondi Rais Lubis, S.STP., M.Si. Di usianya yang terbilang muda, pria kelahiran Kota Pematang Siantar tahun 1995 ini dipercaya menduduki posisi sebagai Kepala Sub Bagian (Kasubag) Protokol pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (KP) Setda Kota Palembang.Namun, pencapaian Tondi, sapaan akrabnya, bukanlah sebuah proses instan. Jabatan yang diembannya saat ini merupakan buah dari dedikasi, kedisiplinan, dan komitmen tinggi sejak ia mengawali kariernya sebagai Abdi Negara.Darah pengabdian sebagai pamong praja nyatanya memang mengalir kuat di tubuh Tondi. Ia merupakan putra dari seorang alumni APDN (Akademi Pemerintahan Dalam Negeri) institusi yang kini bertransformasi menjadi IPDN (Institut Pemerintahan Dalam Negeri). Mengikuti jejak ayah dan ibunya, Tondi berhasil menyelesaikan pendidikannya di IPDN pada tahun 2018 sebagai bagian dari Angkatan XXV.Tondi diajarkan sejak kecil oleh orang tuanya, bahwa ilmu tanpa adab akan kehilangan maknanya. Prinsip itulah yang ia bawa di dunia kerja, karena dunia pemerintahan harus tetap santun dan memiliki tata krama baik, terutama kepada orang yang lebih tua.Sebelum bertugas di Pemkot Palembang, setamatnya dari IPDN, Tondi mengawali karir sebagai Calon Pegawai (Capeg) di Biro Humas Setda Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2018. Hal ini sesuai dengan Permendagri Nomor 78 Tahun 2017, tentang Penempatan dan Perpindahan Lulusan IPDN.Selanjutnya mendapatkan penempatan tugas pertama pada tahun 2019 di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Palembang sebagai pengelola data penyelenggaraan tes pada Sub Bidang Mutasi Aparatur Non Jabatan. Setahun berselang, pada 2020, loyalitasnya dipercaya untuk mengemban tugas sebagai Penyusun Rencana Mutasi di sub bidang yang sama.Titik balik kariernya di dunia keprotokolan dimulai pada tahun 2021 ketika ia diamanahi tugas baru sebagai Analis Protokol dan dipercaya mendampingi Sekda Palembang saat itu yakni Ratu Dewa yang saat ini menjabat sebagai Wali Kota Palembang.Mohd Tondi Rais Lubis, S.STP., M.Si bersama Wali Kota Palembang Drs H Ratu Dewa., M.SiDi sinilah ia mulai mengasah kemampuan komunikasi, koordinasi, dan ketahanan kerja di bawah tekanan dinamisnya agenda pimpinan daerah.Kinerjanya yang baik membuat Tondi dipercaya menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Kasubag Protokol pada periode Mei–Juni 2024. Hingga akhirnya, pada 26 Juli 2024, ia resmi dilantik menjadi pejabat definitif sebagai Kasubag Protokol Setda Kota Palembang.Kepemimpinan dan kompetensi Tondi kian teruji di tingkat regional. Pada tahun 2025, ia mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) atau Diklat PIM IV Angkatan 3 yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Sumatera Selatan.Melalui kedisiplinan dan inovasi yang dibawanya, Tondi berhasil menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih predikat sebagai Terbaik 3 se-Sumatera Selatan. Prestasi ini menjadi bukti nyata bahwa kapabilitas kepemimpinannya diakui secara luas di level provinsi.Meniti Karier Sembari Mengejar Gelar DoktorBagi Tondi, kesibukan mengawal agenda pimpinan tidak menjadi alasan untuk berhenti belajar. Di tengah padatnya aktivitas kedinasan di Kota Selatan Sumatra ini, ia berhasil menyelesaikan studi Strata 2 (S2) dan meraih gelar Magister Ilmu Pemerintahan pada Agustus 2021.Semangat akademisnya tidak mandek sampai di sana. Saat ini, di sela-sela tanggung jawabnya yang kian besar merapikan sistem penjadwalan Pemkot Palembang, Tondi tengah menempuh pendidikan Doktoral (S3) Administrasi Publik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sriwijaya (Unsri) Angkatan 12.Langkah ini menjadi bukti komitmennya untuk menyeimbangkan antara praktik birokrasi di lapangan dengan pemikiran ilmiah demi peningkatan pelayanan publik.Suka Duka PerantauMenjadi seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) sekaligus perantau di tanah orang tentu membawa cerita tersendiri. Tondi tak menampik bahwa rasa rindu terhadap kampung halaman dan kedua orang tuanya di Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara, kerap kali datang menyapa.Namun, pemuda berusia 30 tahun ini menyikapinya dengan bijak. Baginya, batasan jarak geografis kini tidak lagi menjadi penghalang besar berkat kemajuan teknologi."Suka dukanya menjadi ASN sekaligus perantau itu tentu saat rindu dengan ayah dan ibu. Tapi alhamdulillah, dengan perkembangan teknologi saat ini, kami bisa melepas rindu kapan saja lewat video call," ungkap Tondi.Rasa rindu itu pun kian terobati ketika orang tuanya berkesempatan menginjakkan kaki di Kota Pempek. Kehadiran sang ayah dan ibu ke Palembang tidak hanya untuk mendukung penuh karier sang anak, melainkan juga untuk melepas rindu bersama sang cucu tercinta.Kisah Mohd Tondi Rais Lubis adalah potret nyata seorang pamong praja muda, tangguh merantau, berbakti lewat birokrasi, dan terus menempa diri dengan pendidikan tinggi demi memberikan pengabdian terbaik bagi bangsa, khususnya bagi kemajuan tata kelola administrasi Pemerintah Kota Palembang.rel

]]> https://www.halomedan.com/news/65788/mohd-tondi-rais-lubis-pamong-praja-muda-palembang-yang-menjunjung-adab-di-tengah-prestasi/ GUBSU BOBBY NASUTION MURKA! PROYEK RS HAJI Rp484 MILIAR DIDUGA “JALAN SENDIRI”, PLT SEKDA SULAIMAN DISOROT Sat, 23 May 2026 12:40:00 +0700+0700
Informasi yang diperoleh Sumut24.co dari sejumlah sumber internal di lingkungan Kantor Gubernur Sumut menyebutkan, proyek jumbo tersebut tidak pernah dipaparkan secara menyeluruh kepada gubernur, baik dalam forum resmi maupun dalam mekanisme evaluasi perencanaan anggaran daerah.

Padahal, proyek dengan nilai mencapai hampir setengah triliun rupiah itu disebut-sebut merupakan pembangunan gedung Rumah Sakit Haji Medan yang masuk dalam program strategis sektor kesehatan daerah.

Namun alih-alih melalui tahapan pembahasan terbuka, proyek tersebut justru disebut sudah berada pada tahap pengajuan persetujuan tanda tangan tanpa penjelasan detail kepada kepala daerah.

"Tidak pernah ada paparan resmi, tidak pernah diekspos ke gubernur, tiba-tiba sudah minta diteken. Ini yang bikin situasi memanas," ungkap salah satu sumber kuat di lingkungan Pemprov Sumut kepada Sumut24.co, Jumat (23/5).

Sumber tersebut juga menyebutkan, Gubernur Sumut Bobby Nasution disebut sangat kecewa bahkan murka karena merasa ada proses yang tidak berjalan sesuai prosedur dan seolah-olah "dilompati" oleh pihak tertentu di internal birokrasi.

Bahkan, dalam informasi yang beredar di lingkungan kantor gubernur, Bobby disebut merasa ada proses "jalan sendiri" dalam pengelolaan proyek besar tersebut, tanpa komunikasi dan koordinasi yang semestinya.

"Gubernur merasa seperti tidak dilibatkan. Ini proyek besar, harusnya dipaparkan dulu secara lengkap. Tapi yang terjadi justru sebaliknya," tambah sumber itu.
Dalam pusaran isu tersebut, nama Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Sumut Sulaiman ikut menjadi sorotan. Ia disebut memiliki posisi strategis dalam alur administrasi dan pengesahan berbagai program dan proyek di lingkungan Pemprov Sumut.

Sejumlah pihak bahkan menduga adanya kelemahan koordinasi di level atas birokrasi yang membuat proyek bernilai besar itu bisa bergulir tanpa penjelasan komprehensif kepada pimpinan daerah.
Meski demikian, hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari pihak Sulaiman terkait isu yang beredar tersebut.

Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution sendiri sebelumnya telah menegaskan penolakannya terhadap proyek tersebut. Bobby menyebut proyek pembangunan gedung itu tidak pernah dipaparkan secara jelas kepadanya dan tiba-tiba diajukan untuk disetujui.

"Gedungnya enggak pernah dipaparkan, enggak pernah diekspos, tiba-tiba minta diteken. Nilainya sampai ratusan miliar. Saya tolak," tegas Bobby.
Pernyataan tersebut semakin memperkuat dugaan adanya ketidaksinkronan serius dalam proses perencanaan dan pengajuan proyek strategis di lingkungan Pemprov Sumut.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Plt Sekda Sumut Sulaiman belum berhasil dikonfirmasi terkait dugaan maupun polemik yang mencuat. Redaksi Sumut24.co masih terus berupaya mendapatkan klarifikasi dari pihak terkait.

Di tengah memanasnya isu ini, publik kini menyoroti apakah polemik proyek Rp484 miliar RS Haji Medan ini akan berujung pada evaluasi besar-besaran di tubuh birokrasi Pemprov Sumut, atau justru membuka babak baru konflik internal di lingkaran kekuasaan Sumatera Utara.red

]]> https://www.halomedan.com/news/65787/gubsu-bobby-nasution-murka-proyek-rs-haji-rp484-miliar-diduga-ldquojalan-sendirirdquo-plt-sekda-sulaiman-disorot/ Kerja Bakti Bangun MCK Babinsa Gandean Bersama Warga, Tingkatkan Kesehatan Lingkungan Sat, 23 May 2026 12:35:00 +0700+0700
Kegiatan kerja bakti tersebut dilakukan secara gotong royong bersama warga sekitar dengan penuh semangat kebersamaan. Kehadiran Babinsa di tengah masyarakat tidak hanya memberikan motivasi, tetapi juga menjadi wujud nyata kepedulian TNI terhadap kondisi lingkungan dan kebutuhan masyarakat di wilayah binaannya.

Serda Erfin Wahyudi mengatakan, pembangunan fasilitas MCK sangat penting guna mendukung kesehatan dan kebersihan lingkungan masyarakat. Dengan adanya fasilitas sanitasi yang layak, diharapkan masyarakat dapat hidup lebih sehat dan nyaman dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Selain membantu pembangunan fasilitas umum maupun pribadi, kegiatan seperti ini juga menjadi sarana mempererat hubungan silaturahmi antara TNI dan masyarakat. Kebersamaan yang terjalin melalui kerja bakti diharapkan mampu menumbuhkan semangat gotong royong serta kepedulian sosial antar warga.

Sementara itu, Bapak Suher selaku pemilik rumah menyampaikan rasa terima kasih kepada Babinsa dan seluruh warga yang telah membantu proses pembangunan MCK tersebut. Ia berharap kebersamaan dan kekompakan warga Desa Gandean terus terjaga demi menciptakan lingkungan yang bersih, sehat dan harmonis (Dim0808).]]> https://www.halomedan.com/news/65786/kerja-bakti-bangun-mck-babinsa-gandean-bersama-warga-tingkatkan-kesehatan-lingkungan/ Proyek Fantastis Rp 484 Miliar Ditolak Gubernur Sumut Sat, 23 May 2026 11:25:00 +0700+0700 Proyek bernilai fantastis itu ditolak karena dinilai tidak memiliki paparan maupun kajian yang jelas.

Bobby mengungkapkan, proyek tersebut tiba-tiba diajukan untuk ditandatangani tanpa pernah dipresentasikan kepada dirinya maupun tim evaluasi di Pemprov Sumut.

"Gedungnya enggak pernah dipaparkan, enggak pernah diekspos, tiba-tiba minta diteken. Nilainya sampai ratusan miliar. Saya tolak," kata Bobby di Kantor Gubernur Sumut, Kamis, 21 Mei 2026.

Menurut Bobby, sejak dirinya dinyatakan memenangkan Pemilihan Gubernur Sumatera Utara 2024, banyak pihak mulai mendekat dan mengajukan proyek-proyek untuk segera disetujui.

Ia mengaku heran karena sejumlah proposal proyek langsung masuk ke meja kerjanya tanpa melalui mekanisme perencanaan yang semestinya.

"Ada yang datang ngucapin selamat, habis itu minta tanda tangan. Saya bilang, ini proyek apa? Kok tiba-tiba sudah ada di meja saya," ujarnya.

Penolakan proyek gedung Rp 484 miliar itu, lanjut Bobby, merupakan bagian dari langkah Pemprov Sumut memperketat pengawasan penggunaan anggaran daerah.

Ia menegaskan seluruh pengajuan proyek harus dilakukan secara transparan, memiliki dasar perencanaan yang jelas, serta dapat dipertanggungjawabkan.

"Saya nggak mau tanda tangan kalau prosesnya enggak jelas. Semua harus transparan dan masuk akal," katanya.

Bobby juga mengingatkan organisasi perangkat daerah agar tidak lagi menggunakan pendekatan informal ataupun kedekatan politik dalam pengajuan proyek pembangunan.

Menurut dia, setiap program yang menggunakan anggaran daerah harus benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan bukan sekadar menghabiskan anggaran.

Sikap tegas tersebut menjadi sinyal bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan memperketat seleksi terhadap proyek-proyek bernilai besar yang tidak memiliki kajian perencanaan matang.rel]]> https://www.halomedan.com/news/65785/proyek-fantastis-rp-484-miliar-ditolak-gubernur-sumut/ Kajati Sumut Terima Kunjungan Silaturahmi dan Koordinasi Pimpinan BNI Kanwil Medan Sat, 23 May 2026 10:42:00 +0700+0700 Kunjungan tersebut dipimpin langsung oleh Rustianto selaku CEO BNI Kanwil Medan yang hadir bersama Bayu Pramana selaku Area Head, Yohanna Hutagalung selaku Pemimpin BNI KC Medan, Sudarman Sinaga selaku Head Legal BNI Wilayah Medan, serta Youfemia M. Saragih selaku Business Transaction Relationship Manager.
Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban sebagai bagian dari upaya mempererat hubungan kelembagaan antara Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dengan PT Bank Negara Indonesia (BNI) Kantor Wilayah Medan.
Selain sebagai ajang silaturahmi, kunjungan tersebut juga menjadi momentum koordinasi dalam memperkuat sinergi dan kerja sama antara kedua institusi, khususnya dalam bidang perdata dan tata usaha negara serta dukungan terhadap pelayanan publik dan tata kelola yang baik.
Kajati Sumut Muhibuddin menyambut baik kunjungan tersebut dan berharap komunikasi serta koordinasi yang telah terjalin dapat terus ditingkatkan demi mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing institusi secara optimal.rel]]> https://www.halomedan.com/politik/65784/kajati-sumut-terima-kunjungan-silaturahmi-dan-koordinasi-pimpinan-bni-kanwil-medan/ Hadiri HUT ke-108 Azerbaijan, Menaker Tekankan Penguatan Kerja Sama Ketenagakerjaan Sat, 23 May 2026 10:28:00 +0700+0700
Komitmen tersebut disampaikan Menaker saat menghadiri perayaan HUT ke-108 Republik Azerbaijan di Jakarta, Kamis (21/5/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Menaker Yassierli menyampaikan ucapan selamat kepada Pemerintah dan rakyat Azerbaijan sekaligus mengapresiasi hubungan bilateral kedua negara yang terus berkembang sejak terjalin pada 1992.

"Selama lebih dari tiga dekade, hubungan Indonesia dan Azerbaijan terus tumbuh positif di berbagai sektor strategis, didorong semangat kerja sama untuk pembangunan dan kemakmuran bersama," ujar Yassierli.

Lebih lanjut, Yassierli menilai bahwa penguatan hubungan kedua negara perlu terus diarahkan pada kerja sama yang lebih konkret dan berorientasi pada peningkatan kualitas SDM, seiring dinamika ekonomi global dan perubahan kebutuhan dunia kerja yang berlangsung cepat.

Dalam konteks tersebut, implementasi Nota Kesepahaman (MoU) ketenagakerjaan antara Indonesia dan Azerbaijan dinilai penting untuk terus diperkuat melalui kolaborasi di bidang pengembangan keterampilan kerja, pendidikan dan pelatihan vokasi, pengembangan talenta muda, hingga penguatan sistem jaminan sosial ketenagakerjaan.

"Indonesia menyambut baik peluang kolaborasi yang lebih erat dengan Azerbaijan, khususnya dalam pengembangan keterampilan kerja, pelatihan vokasi, dan perluasan kesempatan kerja bagi generasi muda," kata Yassierli.

Selain kerja sama bilateral, Yassierli juga menyoroti pentingnya kolaborasi kedua negara di berbagai forum internasional, termasuk Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan Gerakan Non-Blok.

Sejalan dengan itu, lanjutnya, aindonesia juga berkomitmen memperkuat kerja sama ekonomi inklusif bersama Azerbaijan melalui forum Developing Eight (D-8) yang saat ini dipimpin Indonesia.

"Kami berharap hubungan persahabatan ini terus diperkuat melalui kerja sama nyata, pertukaran keahlian, dan kolaborasi antarlembaga yang memberikan manfaat langsung bagi kedua negara," pungkasnya.red]]> https://www.halomedan.com/news/65783/hadiri-hut-ke108-azerbaijan-menaker-tekankan-penguatan-kerja-sama-ketenagakerjaan/ Perkimcikataru Medan dan PWPM Perkuat Kolaborasi, Siapkan Saluran Informasi Publik Sat, 23 May 2026 09:57:00 +0700+0700
1. Perkimcikataru Medan Gandeng Wartawan, Perkuat Sinergi Bangun Kota

2. John Ester Lase: Media Punya Peran Penting Kawal Pembangunan Kota Medan

3.MEDAN – Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang (Perkimcikataru) Kota Medan menegaskan pentingnya peran media dalam mendukung pembangunan infrastruktur kota serta menyampaikan program layanan publik kepada masyarakat.
Hal itu disampaikan Kepala Dinas Perkimcikataru Kota Medan, John Ester Lase, saat menerima kunjungan silaturahmi Persatuan Wartawan Pemko Medan (PWPM) di Kantor Dinas Perkimcikataru Jalan AH Nasution, Jumat (22/5/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Ketua PWPM Muhammad Edison Ginting bersama sejumlah pengurus menyampaikan komitmen insan pers untuk mendukung pembangunan Kota Medan melalui penyebarluasan informasi kepada masyarakat, baik terkait program pembangunan maupun berbagai keluhan warga yang menjadi perhatian Dinas Perkimcikataru.
"Kami hadir untuk meningkatkan silaturahmi agar ke depan semakin baik. Mungkin nanti ada hal-hal lain yang bisa kita kerjakan bersama, termasuk dalam ekspos program-program pembangunan. Yang hadir hari ini sekitar 10 orang, tetapi sebenarnya wartawan yang bertugas di Pemko Medan kurang lebih 200 orang," ujar Muhammad Edison Ginting.
Ia menambahkan, kunjungan tersebut bertujuan memperkuat sinergi antara PWPM dan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemko Medan demi mendukung pembangunan kota.
"Kami siap berkolaborasi untuk mendukung pembangunan dan menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Banyak program pembangunan yang dilakukan, sekaligus ada evaluasi dari keluhan warga. Fungsi media adalah menyampaikan suara masyarakat dan program Pemko Medan agar berjalan sesuai harapan," katanya.
Menanggapi hal tersebut, John Ester Lase menyambut baik kolaborasi yang dibangun bersama insan pers. Menurutnya, hubungan dan koordinasi yang baik antara pemerintah dan wartawan sangat penting.
Ia mengatakan, selama ini Dinas Perkimcikataru terbuka terhadap media, baik dalam menerima kritik, saran, maupun menyikapi keluhan masyarakat. Karena itu, peran PWPM dinilai sangat penting sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat.
"Dalam pembangunan tentu ada yang sudah baik dan ada juga yang perlu diperbaiki. Kami terus berupaya memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Ke depan, kami juga akan menyiapkan tim media agar saluran informasi dengan jurnalis semakin mudah. Data-data juga akan kami siapkan," ungkap John Ester Lase didampingi sejumlah kepala bidang di lingkungan Dinas Perkimcikataru Kota Medan.
Dalam pertemuan tersebut, Ketua PWPM Muhammad Edison Ginting hadir bersama Sekretaris Irwan Manalu, Bendahara Zulvina, serta sejumlah anggota pengurus lainnya.rel]]> https://www.halomedan.com/politik/65782/perkimcikataru-medan-dan-pwpm-perkuat-kolaborasi-siapkan-saluran-informasi-publik/