https://www.halomedan.com/ Halo Medan | Berani Tampil Beda Fri, 28 Aug 2026 19:49:50 +0700+0700 id-ID JMSI Sumut Dukung Program Bobby Nasution Optimalkan 21 Daerah Irigasi, Anto Genk: Harus Berdampak ke Petani Fri, 28 Aug 2026 16:30:00 +0700+0700
Program yang menargetkan optimalisasi lahan pertanian produktif hingga sekitar 41 ribu hektare di Sumatera Utara itu dinilai menjadi langkah strategis untuk menghidupkan kembali lahan pertanian, khususnya persawahan yang selama ini belum mendapatkan layanan irigasi secara maksimal.

"Kami mendukung penuh program Gubernur Bobby Nasution yang diimplementasikan melalui jajaran terkait. Optimalisasi irigasi harus benar-benar menyentuh lahan pertanian yang selama ini terisolasi atau belum tersentuh jaringan irigasi secara optimal," ujar Anto Genk.

Menurut Anto Genk, keberhasilan program tersebut tidak boleh hanya diukur dari pembangunan maupun rehabilitasi fisik jaringan irigasi.
Hal yang paling penting, kata dia, adalah memastikan air benar-benar mengalir hingga ke lahan petani sehingga memberikan dampak nyata terhadap peningkatan produksi pertanian.

"Jangan sampai jaringan irigasi hanya bagus secara fisik, tetapi airnya tidak sampai ke lahan petani. Ukuran keberhasilannya harus terlihat dari meningkatnya produktivitas dan kesejahteraan petani," tegasnya.

Apresiasi Penunjukan Gibson Panjaitan
Anto Genk juga mengapresiasi penunjukan Ir. Gibson Panjaitan sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) Provinsi Sumatera Utara sekaligus Sekretaris Dinas SDA Sumut.

Menurutnya, pengalaman Gibson yang pernah menjabat di lingkungan Dinas PU Kota Medan menjadi modal penting dalam melakukan pemetaan, koordinasi dan kolaborasi untuk menyelesaikan persoalan irigasi di berbagai daerah.

"Dengan kemampuan Ir. Gibson Panjaitan dan pengalaman yang pernah menjabat di Dinas PU Medan, saya yakin mampu mengkolaborasikan dan memetakan kondisi pertanian serta kebutuhan irigasi di Sumatera Utara," katanya.

Ia berharap optimalisasi jaringan irigasi dapat mendukung pencetakan dan pemanfaatan lahan sawah secara maksimal.
Dengan sistem pengairan yang baik, produktivitas pertanian berpeluang meningkat. Bahkan, di wilayah yang memiliki potensi dan kondisi yang memungkinkan, petani dapat melakukan penanaman hingga dua atau tiga kali dalam setahun.
"Kalau irigasinya mumpuni, pencetakan sawah dan peningkatan produksi padi akan lebih mudah diwujudkan. Ini sekaligus mendukung program pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan," ujar Anto Genk.

Soroti Wilayah Bah Bolon

Anto Genk juga menyoroti pentingnya peran Ir. Syahrial Effendi, ST., MT., selaku Kepala UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Bah Bolon Dinas SDA Provinsi Sumatera Utara.

Wilayah kerja UPTD PSDA Bah Bolon mencakup sejumlah kawasan di sekitar Wilayah Sungai (WS) Bah Bolon, di antaranya Kota Pematangsiantar, Kabupaten Simalungun dan Kabupaten Batu Bara.
Sebagai putra kelahiran Kabupaten Simalungun, Anto Genk berharap sinergi antara Gubernur Bobby Nasution, Gibson Panjaitan dan Syahrial Effendi mampu mengembalikan kejayaan sejumlah daerah sebagai sentra produksi pangan.

Simalungun, menurutnya, merupakan salah satu kawasan pertanian penting yang memiliki potensi besar untuk mendukung ketahanan pangan Sumatera Utara.
"Harapan kita, kolaborasi ini mampu mengoptimalkan pembangunan irigasi sehingga daerah-daerah sentra pertanian kembali produktif dan mampu meningkatkan produksi pangan," katanya.

Ia menambahkan, pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi tidak hanya berdampak terhadap sektor pertanian, tetapi juga berpotensi meningkatkan pendapatan petani dan menggerakkan perekonomian daerah.

JMSI Sumut Siap Kawal Program

Sebagai Ketua JMSI Sumut dan CEO Sumut24 Group, Anto Genk menegaskan media memiliki tanggung jawab untuk ikut mengawal program pemerintah yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat.

Media, kata dia, harus menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan petani. Pemberitaan yang objektif diperlukan untuk menyampaikan capaian program sekaligus mengungkap persoalan yang masih ditemukan di lapangan.

"Media harus ikut mengawal program ini. Kita mendukung kebijakan pemerintah yang berpihak kepada petani, tetapi media juga harus tetap objektif. Kalau ada keberhasilan, kita beritakan. Kalau ada kendala, kita sampaikan agar segera mendapatkan perhatian dan solusi," ujarnya.

Anto Genk yang juga menjabat Wakil Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi DPW Tani Merdeka Sumut berharap sinergi antara pemerintah, petani, organisasi masyarakat dan media semakin diperkuat.
Menurutnya, keberhasilan program optimalisasi irigasi pada akhirnya harus bermuara pada peningkatan produktivitas lahan dan kesejahteraan petani.

"Tujuan akhirnya adalah memastikan lahan pertanian kembali produktif, produksi pangan meningkat, petani semakin sejahtera dan ketahanan pangan Sumatera Utara semakin kuat," pungkasnya.rel

]]> https://www.halomedan.com/news/66667/jmsi-sumut-dukung-program-bobby-nasution-optimalkan-21-daerah-irigasi-anto-genk-harus-berdampak-ke-petani/ Siap Hadapi Musim Baru, JNE kembali mendukung Tim Cosmo JNE FC di Liga Futsal Profesional 2026/2027 Fri, 28 Aug 2026 14:29:00 +0700+0700 Cibubur – Cosmo JNE Futsal Club siap raih prestasi terbaiknya dalam menghadapi Liga Futsal Profesional Indonesia musim 2026-2027. Upaya untuk meraih momentum prestasi tersebut ditandai dengan memperkenalkan pemain muda potensial untuk memperkuat tim dan peresmian official jersey yang dilaksanakan di GOR POPKI Cibubur, Senin (24/8).

Acara ini dihadiri langsung oleh jajaran manajemen JNE dan Cosmo JNE FC, di antaranya SVP Marketing Group Head JNE, Eri Palgunadi, Founder tim Cosmo JNE FC, Paulus Hans Ekajaya, Manajer Tim, Caisar Silitonga, dan Pelatih Kepala, Motonori Baba, beserta seluruh official pemain Cosmo JNE FC.

Dalam kesempatan ini, manajemen Cosmo turut memperkenalkan tim pelatih dan official yang mendampingi skuad, meliputi Caisar Silitonga (Manajer Tim), Dedy Ahdiat Putra (Physical Coach), Mohammad Lily Alfisyahrin (Tim Analisis), dan Ade Lesmana (Goalkeeper Coach). Kekuatan tim juga semakin bertambah dengan hadirnya pemain asing baru asal Brasil, Joao Ortiz, yang akan mengisi posisi flank dan Caio Alvi De Almeida, posisi pivot.

Memasuki tahun kelima kolaborasi strategis ini, Eri Palgunadi selaku SVP Marketing Group Head JNE menyampaikan kebanggaannya atas konsistensi dukungan terhadap perkembangan olahraga futsal tanah air.

"JNE senantiasa berupaya memberikan dampak positif bagi masyarakat, salah satunya melalui dukungan terhadap dunia olahraga yang sangat digandrungi generasi muda seperti futsal. Kemitraan yang telah terjalin selama lima tahun ini merupakan wujud komitmen jangka panjang JNE dalam memajukan olahraga futsal di tanah air, serta membersamai langkah anak bangsa untuk terus berprestasi, sejalan dengan semangat 'Connecting Happiness'," ungkap Eri.

Pada musim kompetisi ini, Cosmo JNE FC mengusung tema "20th Supremacy, One Legacy" untuk merayakan hari jadi klub yang telah berdiri sejak tahun 2006. Caisar Silitonga selaku Manager Cosmo JNE FC menjelaskan bahwa angka 20 tahun bukan sekadar penanda usia, melainkan sebuah simbol perjalanan panjang, winning mentality, konsistensi, serta warisan identitas bagi generasi pemain selanjutnya.

"Dukungan penuh dari JNE sebagai perusahaan logistik terdepan di Indonesia menjadi energi besar bagi kami untuk mengarungi musim ini. Dengan 12 tim terbaik yang bersaing, kami optimis dapat memberikan penampilan terbaik dan membanggakan para supporter di seluruh Indonesia," ujar Caisar.

Dukungan spesial untuk #TemanJNE dan Yellow Sub bagi para pecinta futsal dan supporter setia yang ingin menyaksikan langsung aksi Cosmo JNE FC, JNE menghadirkan program giveaway tiket gratis yang dapat diakses melalui akun Instagram JNE_ID. Selain itu, JNE juga menghadirkan promo spesial berupa diskon ongkos kirim khusus di setiap kota penyelenggaraan pertandingan.rel]]> https://www.halomedan.com/news/66666/siap-hadapi-musim-baru-jne-kembali-mendukung-tim-cosmo-jne-fc-di-liga-futsal-profesional-20262027/ Dosen UNPAB Raih Top 3 Sinta Score Overall (SSO) 2026 Fri, 28 Aug 2026 10:09:00 +0700+0700
Medan — Prestasi membanggakan kembali ditorehkan Universitas Pembangunan Panca Budi (UNPAB). Salah satu dosen UNPAB, Assoc. Prof. Dr. Solly Aryza, S.T., M.Eng., berhasil menempati peringkat ke-3 nasional dalam daftar Dosen Indonesia dengan Skor SINTA Tertinggi 2026.

Berdasarkan data terbaru yang tercantum pada laman Science and Technology Index (SINTA) Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek), Solly Aryza mencatat SINTA Score Overall sebesar 22.822, yang menempatkannya dalam jajaran lima dosen dengan skor SINTA tertinggi secara nasional.

Capaian tersebut menjadi bukti atas konsistensi dan dedikasi Solly Aryza dalam mengembangkan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, serta kontribusi akademik. Pencapaian pada tingkat nasional ini sekaligus memberikan kontribusi positif terhadap penguatan reputasi akademik dan kinerja penelitian Universitas Pembangunan Panca Budi.

SINTA atau Science and Technology Index merupakan sistem informasi yang digunakan untuk mengukur dan memantau kinerja publikasi serta aktivitas penelitian para akademisi dan institusi pendidikan tinggi di Indonesia. Skor SINTA menjadi salah satu indikator yang dapat menggambarkan produktivitas dan dampak karya ilmiah yang dihasilkan oleh seorang akademisi dalam ekosistem riset nasional.

Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UNPAB, Assoc. Prof. Dr. Elfitra Desy Surya,S.E., M.M., menyampaikan bahwa capaian tersebut merupakan sebuah kebanggaan sekaligus bentuk pengakuan terhadap kinerja akademik sivitas akademika UNPAB.

"Pencapaian salah satu dosen UNPAB yang menempati peringkat 3 nasional dalam Skor SINTA merupakan kebanggaan sekaligus pengakuan nasional atas kinerja, produktivitas ilmiah, dan reputasi akademik sivitas akademika kita. Semoga capaian ini dapat menjadi teladan dan motivasi bagi seluruh dosen untuk terus berkarya, sekaligus semakin memperkuat posisi lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai pusat ilmu pengetahuan yang unggul dan terpercaya," ujar Assoc. Prof. Dr. Elfitra Desy Surya,S.E., M.M.

Keberhasilan Solly Aryza masuk dalam Top 3 Dosen Indonesia dengan Skor SINTA Tertinggi sekaligus menempati peringkat kelima nasional menjadi kebanggaan bagi keluarga besar UNPAB. Capaian ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi para dosen dan sivitas akademika UNPAB untuk terus meningkatkan kualitas penelitian, publikasi ilmiah, serta kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menanggapi pencapaian tersebut, Assoc. Prof. Dr. Solly Aryza, S.T., M.Eng. berharap prestasi ini tidak hanya menjadi pencapaian pribadi, tetapi juga dapat mendorong semakin banyak dosen UNPAB untuk aktif dalam penelitian dan publikasi ilmiah.

"Saya berharap capaian ini dapat menjadi motivasi bagi semakin banyak dosen untuk terus bersemangat dalam melakukan penelitian, menghasilkan dan mempublikasikan karya-karya ilmiah yang berkualitas, serta memberikan kontribusi terbaik bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Semoga melalui semangat berkarya dan berprestasi bersama, kita dapat terus membawa nama baik Universitas Pembangunan Panca Budi dan mengharumkan UNPAB di tingkat nasional maupun internasional," ungkap Solly Aryza.

Universitas Pembangunan Panca Budi menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Assoc. Prof. Dr. Solly Aryza, S.T., M.Eng. atas pencapaian tersebut.

Prestasi ini semakin menegaskan komitmen UNPAB dalam membangun budaya akademik yang unggul, produktif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas riset serta publikasi di tingkat nasional maupun internasional.]]> https://www.halomedan.com/news/66664/dosen-unpab-raih-top-3-sinta-score-overall-sso-2026-3/ Dosen UNPAB Raih Top 3 Sinta Score Overall (SSO) 2026 Fri, 28 Aug 2026 09:53:00 +0700+0700
Berdasarkan data terbaru yang tercantum pada laman Science and Technology Index (SINTA) Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek), Solly Aryza mencatat SINTA Score Overall sebesar 22.822, yang menempatkannya dalam jajaran lima dosen dengan skor SINTA tertinggi secara nasional.

Capaian tersebut menjadi bukti atas konsistensi dan dedikasi Solly Aryza dalam mengembangkan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, serta kontribusi akademik. Pencapaian pada tingkat nasional ini sekaligus memberikan kontribusi positif terhadap penguatan reputasi akademik dan kinerja penelitian Universitas Pembangunan Panca Budi.

SINTA atau Science and Technology Index merupakan sistem informasi yang digunakan untuk mengukur dan memantau kinerja publikasi serta aktivitas penelitian para akademisi dan institusi pendidikan tinggi di Indonesia. Skor SINTA menjadi salah satu indikator yang dapat menggambarkan produktivitas dan dampak karya ilmiah yang dihasilkan oleh seorang akademisi dalam ekosistem riset nasional.

Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UNPAB, Assoc. Prof. Dr. Elfitra Desy Surya,S.E., M.M., menyampaikan bahwa capaian tersebut merupakan sebuah kebanggaan sekaligus bentuk pengakuan terhadap kinerja akademik sivitas akademika UNPAB.

"Pencapaian salah satu dosen UNPAB yang menempati peringkat 3 nasional dalam Skor SINTA merupakan kebanggaan sekaligus pengakuan nasional atas kinerja, produktivitas ilmiah, dan reputasi akademik sivitas akademika kita. Semoga capaian ini dapat menjadi teladan dan motivasi bagi seluruh dosen untuk terus berkarya, sekaligus semakin memperkuat posisi lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai pusat ilmu pengetahuan yang unggul dan terpercaya," ujar Assoc. Prof. Dr. Elfitra Desy Surya,S.E., M.M.

Keberhasilan Solly Aryza masuk dalam Top 3 Dosen Indonesia dengan Skor SINTA Tertinggi sekaligus menempati peringkat kelima nasional menjadi kebanggaan bagi keluarga besar UNPAB. Capaian ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi para dosen dan sivitas akademika UNPAB untuk terus meningkatkan kualitas penelitian, publikasi ilmiah, serta kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menanggapi pencapaian tersebut, Assoc. Prof. Dr. Solly Aryza, S.T., M.Eng. berharap prestasi ini tidak hanya menjadi pencapaian pribadi, tetapi juga dapat mendorong semakin banyak dosen UNPAB untuk aktif dalam penelitian dan publikasi ilmiah.

"Saya berharap capaian ini dapat menjadi motivasi bagi semakin banyak dosen untuk terus bersemangat dalam melakukan penelitian, menghasilkan dan mempublikasikan karya-karya ilmiah yang berkualitas, serta memberikan kontribusi terbaik bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Semoga melalui semangat berkarya dan berprestasi bersama, kita dapat terus membawa nama baik Universitas Pembangunan Panca Budi dan mengharumkan UNPAB di tingkat nasional maupun internasional," ungkap Solly Aryza.

Universitas Pembangunan Panca Budi menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Assoc. Prof. Dr. Solly Aryza, S.T., M.Eng. atas pencapaian tersebut.

Prestasi ini semakin menegaskan komitmen UNPAB dalam membangun budaya akademik yang unggul, produktif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas riset serta publikasi di tingkat nasional maupun internasional.rel]]> https://www.halomedan.com/news/66663/dosen-unpab-raih-top-3-sinta-score-overall-sso-2026/ Warga Gang Rahmat Apresiasi Respons Cepat Pak Rahmat dan PLN Perbaiki Tiang Listrik Rapuh Fri, 28 Aug 2026 09:41:00 +0700+0700 Apresiasi tersebut disampaikan menyusul respons cepat Rahmat dalam memfasilitasi perbaikan tiang listrik yang sebelumnya berada dalam kondisi rapuh dan dinilai membahayakan keselamatan masyarakat di kawasan padat penduduk tersebut.
Sebelumnya, kondisi tiang listrik di kawasan itu cukup mengkhawatirkan. Struktur tiang yang mulai keropos membuat warga merasa cemas, terutama ketika terjadi hujan deras maupun angin kencang yang berpotensi menyebabkan tiang roboh atau menimbulkan gangguan kelistrikan.
Menyikapi keresahan tersebut, Rahmat kemudian mengambil inisiatif dengan berkoordinasi dan berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait, termasuk jajaran manajemen PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Sumatera Utara.
Upaya tersebut mendapat respons positif. Pihak PLN kemudian turun langsung ke lokasi untuk melakukan perbaikan dan peremajaan terhadap infrastruktur tiang listrik yang dinilai sudah tidak layak.
"Kami sangat bersyukur dan berterima kasih atas kepedulian Pak Rahmat. Sebagai tokoh masyarakat dan Ketua Umum SERABI Sumut, beliau sangat peka terhadap keselamatan kami di sini. Tiang listrik yang tadinya keropos kini sudah diperbaiki oleh PLN berkat kawalan beliau," ujar salah seorang perwakilan warga Gang Rahmat, Kamis (27/8/2026).
Sementara itu, Rahmat mengatakan langkah yang dilakukannya merupakan bentuk kepedulian terhadap sesama sekaligus tanggung jawab moral sebagai bagian dari masyarakat Sumatera Utara.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada PLN Sumatera Utara yang dinilai cepat merespons laporan warga dan segera melakukan tindakan di lapangan.
"Ini adalah kerja bersama. Kami mengapresiasi gerak cepat dari pihak PLN Sumatera Utara yang langsung mengeksekusi perbaikan di lapangan setelah menerima laporan. Keselamatan warga adalah yang utama, dan kami bersyukur potensi bahaya di Gang Rahmat kini sudah teratasi," tutur Rahmat.
Dengan selesainya perbaikan tersebut, aktivitas warga di Gang Rahmat, Lingkungan 2, kini kembali berlangsung dengan lebih aman dan nyaman. Warga berharap kondisi infrastruktur kelistrikan di lingkungan mereka dapat terus mendapat perhatian dan pemeliharaan secara berkala guna mencegah potensi bahaya di kemudian hari.rel]]> https://www.halomedan.com/info/66662/warga-gang-rahmat-apresiasi-respons-cepat-pak-rahmat-dan-pln-perbaiki-tiang-listrik-rapuh/ Prabowo Resmi Buka Muktamar ke-35 NU di Jombang, Tegaskan Besarnya Jasa NU bagi Kemerdekaan RI Thu, 27 Aug 2026 21:49:00 +0700+0700
JOMBANG — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara resmi membuka Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Lapangan Untung Surapati, Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Kamis (27/8/2026).

Muktamar ke-35 NU mengusung tema "Menjaga Marwah, Memperkaya Khidmah untuk Kemaslahatan Bangsa." Forum permusyawaratan tertinggi NU ini menjadi momentum penting bagi organisasi untuk mengevaluasi perjalanan sekaligus merumuskan arah perjuangan dan pengabdian NU ke depan.

Kedatangan Presiden Prabowo disambut jajaran pengurus NU dan para peserta muktamar. Prosesi pembukaan berlangsung khidmat, diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, kemudian dilanjutkan lagu Syubbanul Wathon.

Nuansa religius semakin kuat ketika rangkaian acara dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Qur'an dan Selawat Badar. Pengasuh Pondok Pesantren Bahrul Ulum, KH Hasib Wahab Chasbullah, kemudian memimpin doa sebagai pembuka rangkaian Muktamar ke-35 NU.

Ketua Panitia Muktamar, Syaifullah Yusuf, dalam laporannya mengatakan forum tersebut diikuti jajaran pengurus NU dari berbagai tingkatan, baik dari dalam maupun luar negeri.

Peserta resmi berasal dari 38 Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU), lebih dari 550 Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU), serta 33 Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama (PCINU).

Namun, kemeriahan muktamar tidak hanya datang dari peserta resmi. Puluhan ribu warga Nahdliyin diperkirakan turut memadati Jombang untuk menyaksikan dan mengikuti momentum besar tersebut.

Syaifullah menyebut sedikitnya 50 ribu rombongan "romlah" atau rombongan lillahi ta'ala diperkirakan hadir dari berbagai penjuru Indonesia.

Mereka datang dengan berbagai moda transportasi, mulai dari pesawat, kereta api, bus hingga kendaraan pribadi. Sebagian datang secara berkelompok, sementara lainnya memilih hadir seorang diri.

"Ini kehormatan besar bagi saya. Nahdlatul Ulama adalah institusi yang bersejarah yang sangat besar jasanya dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia," kata Presiden Prabowo dalam sambutannya.

Pernyataan tersebut menegaskan posisi NU sebagai salah satu kekuatan sosial-keagamaan yang memiliki sejarah panjang dalam perjalanan bangsa Indonesia.

Bagi Prabowo, kehadiran NU tidak dapat dilepaskan dari sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan dan membangun kehidupan kebangsaan. Karena itu, Muktamar ke-35 bukan sekadar agenda internal organisasi, tetapi juga memiliki arti penting bagi perjalanan kehidupan umat dan bangsa.

Presiden kemudian secara resmi membuka Muktamar ke-35 NU.

"Bismillahirrahmanirrahim, pada sore hari ini, hari Kamis, 27 Agustus 2026, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, secara resmi membuka Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama," ujar Prabowo.

Pernyataan tersebut kemudian disambut dengan prosesi penabuhan bedug oleh Presiden sebagai tanda dimulainya secara resmi Muktamar ke-35 NU.

Dengan dibukanya muktamar, seluruh peserta selanjutnya memasuki rangkaian persidangan untuk membahas berbagai agenda organisasi, mulai dari evaluasi, program kerja, arah kebijakan hingga rekomendasi NU untuk kepentingan umat dan bangsa.

Muktamar ke-35 NU di Tambakberas juga menjadi panggung penting bagi Nahdliyin untuk menjaga marwah organisasi sekaligus memperkuat khidmah NU di tengah perubahan zaman.

Dengan puluhan ribu warga yang hadir dan keterlibatan struktur NU dari berbagai wilayah hingga luar negeri, forum ini diharapkan tidak berhenti pada pergantian atau penguatan kepemimpinan organisasi, tetapi menghasilkan gagasan dan rekomendasi yang benar-benar menjawab kebutuhan umat serta memberikan kontribusi nyata bagi kemaslahatan bangsa.]]> https://www.halomedan.com/news/66661/prabowo-resmi-buka-muktamar-ke35-nu-di-jombang-tegaskan-besarnya-jasa-nu-bagi-kemerdekaan-ri/ Gubernur Bobby Nasution Serahkan Ranperda P-APBD 2026 ke DPRD, Fokus Infrastruktur dan Pemulihan Pascabencana Thu, 27 Aug 2026 19:13:00 +0700+0700
Penyampaian Ranperda tersebut merupakan tindak lanjut atas kesepakatan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut bersama DPRD Sumut mengenai perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026.

Dalam kesempatan tersebut, Bobby menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Sumut atas perhatian, kerja sama, dan komitmen dalam melaksanakan seluruh tahapan penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 secara intensif, konstruktif, dan kolaboratif.

"Penyusunan perubahan APBD ini dilakukan untuk merespons dinamika ekonomi, sosial dan fiskal yang berkembang setelah APBD ditetapkan," ujar Bobby dalam sambutannya, pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumut, di Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan, Rabu (26/8/2026).

Menurut Bobby, perubahan APBD juga merupakan tindak lanjut atas kebijakan Pemerintah Pusat melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59 Tahun 2026 terkait penyesuaian Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), serta penyaluran kurang bayar DBH.

Tambahan ruang fiskal tersebut diarahkan untuk mendukung penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, pelayanan dasar, pemulihan ekonomi, penguatan infrastruktur, serta dukungan kepada pemerintah kabupaten/kota.

Bobby menjelaskan, dalam Ranperda Perubahan APBD 2026, pendapatan daerah Sumut direncanakan meningkat sebesar Rp1,259 triliun atau 10,80% dari semula Rp11,664 triliun menjadi Rp12,924 triliun.

Peningkatan pendapatan tersebut bersumber dari penyesuaian potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer ke daerah, serta tambahan pendapatan hibah dari Pemerintah Pusat. Pendapatan PAD Sumut dalam perubahan APBD ditargetkan menjadi Rp7,089 triliun, meningkat Rp122 miliar atau 1,76% dibandingkan APBD induk sebesar Rp6,967 triliun.

Sementara itu, pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat ditargetkan mencapai Rp5,816 triliun atau meningkat Rp1,134 triliun, setara 24,22%, dari APBD induk sebesar Rp4,682 triliun. Untuk belanja daerah, Pemprov Sumut merencanakan peningkatan dari Rp11,679 triliun menjadi Rp13,356 triliun atau bertambah Rp1,678 triliun.

"Peningkatan belanja tersebut diarahkan untuk memenuhi belanja wajib dan mengikat, pelayanan dasar, pemulihan pascabencana, pembangunan infrastruktur, program prioritas serta dukungan kepada kabupaten/kota," jelasnya.

Bobby menegaskan, P-APBD 2026 tidak sekadar merupakan penyesuaian angka-angka anggaran, tetapi harus diarahkan pada kebutuhan yang menjadi prioritas, memiliki keluaran dan hasil yang terukur, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

"Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berkomitmen untuk menjaga kualitas belanja, mempercepat pemulihan pascabencana, memperkuat pelayanan dasar dan infrastruktur, menjaga stabilitas ekonomi daerah, serta meningkatkan sinergi fiskal dengan pemerintah kabupaten/kota," kata Bobby.

Bobby berharap pembahasan Ranperda P-APBD Tahun Anggaran 2026 bersama DPRD Sumut dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan kebijakan anggaran yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta mendukung percepatan pembangunan Sumatera Utara.

Sementara itu, Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti menyampaikan bahwa pembahasan Ranperda P-APBD Sumut Tahun 2026 menjadi bagian penting dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Erni menegaskan, rancangan perubahan APBD tersebut akan menjadi bahan pembahasan lebih lanjut guna memastikan penyusunan anggaran tetap memperhatikan kebutuhan masyarakat serta prioritas pembangunan Sumut.

Turut hadir Wakil Gubernur Sumut Surya, Pj Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Timur Tumanggor, Ketua dan Wakil Ketua serta Anggota DPRD Sumut, Forkopimda Sumut, serta pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Sumut.red]]> https://www.halomedan.com/news/66660/gubernur-bobby-nasution-serahkan-ranperda-papbd-2026-ke-dprd-fokus-infrastruktur-dan-pemulihan-pascabencana/ Pemprov Sumut Optimalkan 21 Daerah Irigasi,Dinas Sumber Daya Air (SDA) Sumut : Lahan Pertanian Produktif Ditargetkan Capai 41 Ribu Hektare Thu, 27 Aug 2026 19:00:00 +0700+0700
Plt Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) Sumut Gibson Panjaitan mengatakan, untuk mendukung penataan dan optimalisasi tersebut, Pemprov Sumut mengusulkan anggaran sebesar Rp489 miliar. Dengan program tersebut, luas lahan pertanian produktif yang saat ini sekitar 36.000 hektare ditargetkan meningkat hingga sekitar 41.000 hektare.

"Kita mengusulkan anggaran Rp489 miliar, kita sudah bisa menata, tahun ini kita menangani 21 daerah irigasi yang akan menambah lahan pertanian yang produktif dari 36.000 hektare, bertambah 5.050 hektare lagi, kita berharap, ke depan maka lahan produktif pertanian kita dari 36.000 hektare akan bertambah 5.050 hektare akan mencapai 41 ribu hektare," kata Gibson pada temu pers yang diselenggarakan Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut di Anjungan Dekranasda Sumut, Kantor Gubernur, Jalan Diponegoro, Medan, Rabu (26/8/2026).

Menurut Gibson, langkah tersebut dilakukan untuk mengoptimalkan potensi daerah irigasi di Sumut yang selama ini belum tergarap secara maksimal. Dari total potensi irigasi permukaan maupun rawa yang mencapai lebih dari 100.000 hektare, baru sekitar 30% atau 36.000 hektare yang telah dikelola secara produktif oleh masyarakat.

Berbagai program irigasi tersebut tersebar di sejumlah daerah di Sumut. Di antaranya operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi rawa pada Daerah Irigasi (DI) Secanggang di Batang Serangan, Langkat; peningkatan DI Batunadua, Kota Padangsidimpuan; rehabilitasi saluran dan bangunan pembawa di DI Sipirok, Tapanuli Selatan; serta rehabilitasi Bendung III DI Padang Garugur Kiri/Kanan di Kabupaten Padanglawas Utara.

Selanjutnya, peningkatan jaringan irigasi permukaan pada DI Parit Lompaten di Kabupaten Karo, peningkatan saluran di DI Aek Sibundong, Kabupaten Humbang Hasundutan, pembangunan Bendung DI Aek Sarula, Kabupaten Tapanuli Utara, rehabilitasi saluran DI Simok-Mok, Kabupaten Tapanuli Utara, serta rehabilitasi jaringan irigasi permukaan di Kabupaten Serdangbedagai.

Program lainnya meliputi peningkatan dan rehabilitasi saluran pada sejumlah DI di Kabupaten Simalungun; rehabilitasi bendung pada DI Cinta Maju/Cinta Damai, DI Simodong, dan DI Tanjung Muda di Kabupaten Batubara; rehabilitasi jaringan irigasi permukaan pada DI Serbangan di Kabupaten Asahan; serta rehabilitasi saluran pada DI Roburan Maga di Kabupaten Mandailing Natal.

"Program-program irigasi tadi rata-rata sudah berkontrak, akan segera dilaksanakan," kata Gibson. **rel


]]> https://www.halomedan.com/news/66659/pemprov-sumut-optimalkan-21-daerah-irigasidinas-sumber-daya-air-sda-sumut-lahan-pertanian-produktif-ditargetkan-capai-41-ribu-hektare/ Jelang Pesta Demokrasi Konferensi PWI Sumut, Panitia Gelar Rapat Persiapan, Ini Hasilnya Thu, 27 Aug 2026 17:23:00 +0700+0700
Rapat yang dipimpin Ketua PWI Sumut H Farianda Putra Sinik SH didampingi Sekretaris SR Hamonangan Panggabean dan Ketua Panitia (OC) Drs Rifki Warisan dan Ketua Steering Committee (SC) DR Taufik Wal Hidayat, juga dihadiri hampir semua pengurus PWI Sumut.

Dari hasil rapat, Farianda Putra Sinik menyampaikan jadwal konferensi PWI Sumut yang akan direncanakan pada 21 November 2026 di Medan. Untuk itu, Farianda minta kepada panitia agar secepatnya mempersiapkan tahapan konferensi dan tetap fokus terhadap tugas masing masing.

"Kita tetap prioritaskan kebersamaan dan kompak. Laksanakan pesta demokrasi anggota PWI ini setransparan mungkin jangan memihak, dan berjalan sesuai aturan yang berlaku," tegas Farianda.

Pada kesempatan itu, Ketua Panitia (OC), Drs Rifki Warisan, menyampaikan, adapun tahapan awal yang akan dilakukan yakni melakukan verifikasi data anggota PWI Sumut yang nantinya akan punya hak memilih dan dipilih.

Dijelaskannya, data pemilih itu akan dikirim ke masing-masing PWI kabupaten/kota, ke masing-masimg media, dan juga diumumkan secara terbuka di kantor PWI Sumut. Kemudian selanjutmya panitia memberi kasih tenggat waktu sanggah selama dua minggu, seandainya ada yang belum masuk jadi pemlih.

"Setelah data tersebut telah terverifikasi semua dan dipastikan akurat, lalu Daftar Pemilih Sementara (DPS) itu kita kirim ke PWI Pusat untuk ditetapkan jadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Konferensi PWI Sumut tahin 2026," paparnya.

Kemudian, kata Rifki, sembari menunggu verifikasi PWI Pusat untuk penetapan DPT, panitia tetap melanjutkan persiapan tahapan berikutnya. "Kita rencanakan akhir Oktober, panitia akan membuka pendaftaran bakal calon (balon) ketua PWI Sumut periode 2026-2031, dan balon ketua Dewan Kehormatan Provinsi PWI Sumut periode 2026-2031," ujarnya.

Ditambahkan Rifki Warisan, terkait anggota PWI Sumut yang ikut program reaktivasi, yakni pengaktifan kembali kartu anggota PWI yang habis masa berlakunya lebih dari setahun, tidak punya hak memilih dan dipilih, sampai kartunya diaktifkan kembali pada 9 Februari 2027.

"Jadi, kami sampaikan permohonan kepada saudara-saudara kami yang kut program pengaktifan kembali kartunya, belum pumya hak memilih dan dipilih pada konferensi PWI Sumut ini, atau konferensi PWI kabupaten/kota lainnya yang digelar sebelum tanggal 9 Februari 2027 (kartu diaktifkan kembali aktif), sesuai dengan kebijakan PWI Pusat," pungkasnya. Rel]]> https://www.halomedan.com/news/66658/jelang-pesta-demokrasi-konferensi-pwi-sumut-panitia-gelar-rapat-persiapan-ini-hasilnya/ Sekjen DPP AMPI Ajak Masyarakat Jaga Persatuan dan Dukung Pemerintahan Prabowo Thu, 27 Aug 2026 17:21:00 +0700+0700
Menurut Robi, perbedaan pandangan politik merupakan bagian yang wajar dalam kehidupan demokrasi. Namun, perbedaan tersebut tidak seharusnya menjadi alasan untuk mengesampingkan persatuan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Menjaga kondusivitas dan persatuan bangsa merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat. Perbedaan pandangan politik adalah hal yang wajar dalam demokrasi, tetapi persatuan dan keutuhan bangsa harus tetap ditempatkan di atas kepentingan kelompok," ujar Robi.

Robi juga mengajak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara bijak, santun, damai, dan tetap berada dalam koridor hukum. Menurutnya, ruang demokrasi harus digunakan untuk menyampaikan kritik maupun masukan secara konstruktif.

Selain itu, ia mengingatkan masyarakat agar tidak mudah menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Disinformasi dan provokasi, kata dia, berpotensi memperkeruh suasana serta memicu perpecahan di tengah masyarakat.

"Kita harus bijak dalam menggunakan ruang publik, termasuk media sosial. Jangan mudah percaya dan menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya. Jika ada perbedaan atau persoalan, mari disikapi dengan kepala dingin dan melalui mekanisme yang tersedia," katanya.

Dalam konteks pemerintahan, Robi menyatakan dukungan terhadap Presiden Prabowo Subianto dalam menjalankan program-program pembangunan dan kebijakan yang ditujukan bagi kepentingan masyarakat.

Menurutnya, dukungan terhadap pemerintah tidak berarti menghilangkan ruang untuk memberikan kritik maupun pengawasan. Masyarakat tetap memiliki peran untuk memberikan masukan, mengawal kebijakan, serta ikut berpartisipasi dalam program-program yang bermanfaat bagi daerah dan bangsa.

"Keberhasilan program kerja pemerintah tentu membutuhkan dukungan masyarakat dan kondisi yang aman serta kondusif. Tetapi dukungan juga dapat diwujudkan melalui partisipasi yang konstruktif, memberikan masukan, melakukan pengawasan, dan ikut mengambil bagian dalam pembangunan," ujar Robi.

Lebih lanjut, Robi menegaskan keyakinannya bahwa berbagai upaya yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto harus ditempatkan dalam kerangka kepentingan nasional.

"Kita percaya bahwa apa yang dilakukan Bapak Presiden Prabowo adalah demi bangsa, demi menjaga persatuan, dan demi menjaga keutuhan Republik Indonesia," tegasnya.

Robi juga mengajak masyarakat untuk tetap tenang dalam menghadapi berbagai dinamika nasional serta memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk menjalankan tugas dan programnya.

"Seperti kita ketahui bersama Presiden sangat terbuka terhadap pandangan dan pemikiran dari seluruh masyarakat. sejauh ini Presiden sangat fokus menjalankan program kesejahteran Rakyat, oleh Karena itu, mari kita sampaikan aspirasi dengan cara yang baik, tetap menjaga persatuan, dan bersama-sama menjaga Indonesia agar tetap kondusif, maju dan sejahtera ," pungkasnya.rel]]> https://www.halomedan.com/politik/66657/sekjen-dpp-ampi-ajak-masyarakat-jaga-persatuan-dan-dukung-pemerintahan-prabowo/ HUT RI dan Maulid Nabi Jadi Momentum, SPS Aceh–Pikiran Rakyat Teguhkan Integritas Pers Thu, 27 Aug 2026 17:17:00 +0700+0700
Pesan tersebut disampaikan Ketua Serikat Perusahaan Pers (SPS) Aceh, Muktarrudin Usman, S.E., saat menyampaikan sambutan pada pembukaan Pra-Uji Kompetensi Wartawan (UKW) dan UKW Mandiri SPS Aceh bekerja sama dengan Lembaga Uji Kompetensi Wartawan (LUKW) Pikiran Rakyat di Hotel Diana, Banda Aceh, Kamis (27/8/2026).

Muktarrudin mengatakan kemerdekaan pers tidak boleh dimaknai sebagai kebebasan tanpa batas. Kebebasan harus berjalan bersama tanggung jawab, profesionalisme dan kepatuhan terhadap Kode Etik Jurnalistik.

"Wartawan harus merdeka dalam menjalankan profesinya, tetapi kemerdekaan itu harus disertai tanggung jawab. Jangan sampai kebebasan pers justru menghilangkan kejujuran, akurasi dan etika dalam pemberitaan," kata Muktarrudin.

Menurutnya, momentum Maulid Nabi juga memberikan pesan kuat bagi wartawan. Empat sifat Rasulullah SAW, yakni shiddiq, amanah, tabligh dan fathanah, dapat menjadi pedoman moral dalam menjalankan tugas jurnalistik.

Shiddiq, kata Muktarrudin, mengajarkan wartawan untuk jujur terhadap fakta. Amanah berarti dapat dipercaya dan bertanggung jawab terhadap informasi yang diperoleh. Tabligh mengandung kewajiban menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat, sedangkan fathanah menuntut wartawan cerdas, kritis dan bijaksana dalam mengolah informasi.

"Nilai-nilai tersebut sangat relevan dengan kerja jurnalistik. Wartawan harus jujur terhadap fakta, amanah terhadap informasi, menyampaikan berita untuk kepentingan publik dan cerdas dalam melakukan verifikasi," ujarnya.

Ia menilai nilai tersebut semakin penting diterapkan di Aceh yang memiliki kekhususan dalam penerapan syariat Islam serta karakter masyarakat yang kuat dengan nilai-nilai keislaman.

"Jangan hanya mengejar kecepatan berita. Wartawan harus mampu melakukan verifikasi, memahami persoalan dan memastikan informasi yang disampaikan benar serta memberikan manfaat bagi masyarakat," tegasnya.

Muktarrudin mengatakan pelaksanaan UKW tidak sekadar menguji kemampuan teknis wartawan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membangun sumber daya manusia pers yang kompeten dan berintegritas.

Kegiatan tersebut diikuti wartawan dari berbagai media dengan tiga jenjang kompetensi, yakni Muda, Madya dan Utama. Proses pengujian melibatkan lima penguji bersertifikat Dewan Pers.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian (Kominsa) Aceh, Dr. Edi Yandra, S.STP., M.S.P., yang mewakili Gubernur Aceh sekaligus membuka kegiatan, mengapresiasi pelaksanaan UKW tersebut.

Edi Yandra mengatakan kompetensi wartawan penting untuk memastikan informasi yang diterima masyarakat memiliki dasar fakta yang kuat dan memenuhi prinsip jurnalistik.

"Pelaksanaan UKW ini sangat penting untuk meningkatkan kompetensi wartawan dan melahirkan berita yang sesuai dengan fakta yang ada," kata Edi Yandra.

Ia berharap wartawan terus meningkatkan profesionalisme dengan menjalankan tugas secara netral, independen dan berimbang. Menurutnya, pers memiliki posisi strategis dalam menyampaikan informasi kepada publik, menjadi jembatan komunikasi pemerintah dan masyarakat, sekaligus menjalankan fungsi kontrol sosial.

Muktarrudin berharap UKW SPS Aceh–Pikiran Rakyat dapat menjadi bagian dari penguatan pers Aceh yang profesional.

"Semangat kemerdekaan, keteladanan Rasulullah dan kompetensi wartawan harus menjadi satu kesatuan dalam membangun pers Aceh yang profesional, berintegritas dan dipercaya masyarakat," pungkasnya.rel]]> https://www.halomedan.com/news/66656/hut-ri-dan-maulid-nabi-jadi-momentum-sps-acehndashpikiran-rakyat-teguhkan-integritas-pers/ Tersangka Pemalsuan Surat, Anggota DPRDSU Dhody Thahir Mangkir Panggilan Polda Sumut Thu, 27 Aug 2026 17:15:00 +0700+0700
Seyogianya pemeriksaan dilakukan pada Kamis (27/8) sekitar Pukul 10.00 wib, sesuai surat panggilan yang dilayangkan penyidik sesuai surat panggilan tersangka ke 1 No.S.pgl/Tsk-1/1629/VIII/Res 1.9/Ditreskrimum.

Pemeriksaan dilakukan dengan status tersangka sesuai surat ketetapan No.S.Tap.tsk/166/VIII/Res 1.9/Ditreskrimum Poldasu tanggal 21 Agustus 2026. Namun, politisi yang juga pengurus Partai Golkar Sumut itu tidak hadir.


Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut Kombes Pol Cornelis M Simanjuntak yang dikonfirmasi wartawan mengatakan, tersangka Dhody Thaher tidak hadir.

"Saudara Dhody Thaher tidak datang," kata Kombes Cornelis Simanjuntak.

Dia mengaku belum diketahui alasan ketidak hadiran tersangka."Sampai saat ini belum ada pemberitahuan alasan tidak datang," sebutnya.

Namun, kata Cornelis, dalam beberapa hari kedepan jika tidak datang akan dilayangkan panggilan ke 2. "Sesuai SOP, penyidik akan melakukan panggilan kedua," katanya.

Diketahui, H Dhody Thahir,SE warga Komplek Bumi Asri Blok C, Kel Cinta Damai, Kec Medan Helvetia, Kota Medan, dilaporkan Muhammad Gazali Iskandar sesuai laporan Polisi No.LP/B/499/IV/2023/SPKT Polda Sumut tanggal 11 April 2023, menempatkan keterangan palsu kedalam akte autentik dan atau pemalsuan surat sebagaimana pasal 266 subsider pasal 263 UU No 1 tahun 1946 tentang KUHPidana Jo pasal 394 sub pasal 391 UU no 1 Tahun 2023.

Dalam laporan disebutkan bahwa tersangka diduga memalsukan surat tanah tempat tinggal mereka yang berada di Komplek Perumahan Pondok Alam.


Sebelumnya, dalam rilisnya, warga Perumahan Subsidi Rumah Pondok Alam (RPA) memberikan apresiasi tinggi kepada Polda Sumatera Utara atas penetapan status tersangka terhadap Anggota DPRD Sumut sekaligus pengurus Golkar Sumut, Dhody Thahir, dalam kasus dugaan pemalsuan surat terkait sengketa lahan tempat tinggal mereka. Langkah ini dinilai sebagai bukti penegakan hukum yang tegas dan tidak pandang bulu.

Salah seorang warga, Nasa, menyatakan rasa lega dan terima kasihnya kepada pihak kepolisian, Rabu (26/8/2026). Ia menyebutkan ketenangan kini dirasakan warga setelah kasus yang bergulir sejak tahun 2023 tersebut menunjukkan perkembangan signifikan.

"Kami berterima kasih dan memberi apresiasi setinggi-tingginya kepada Polda Sumut yang telah menetapkan status tersangka kepada Bapak Dhody Thahir. Dengan adanya penetapan ini, kami merasa jauh lebih tenang karena ini berkaitan langsung dengan rumah kami," ujar Nasa.


Warga menilai penetapan tersangka terhadap anggota DPRDSU ini membuktikan kepatuhan Polri terhadap asas kesetaraan di mata hukum (equality before the law), di mana jabatan tidak menjadi pelindung bagi pelaku kejahatan.

Terkait kasus ini, warga sebelumnya telah beberapa kali menggelar unjuk rasa menuntut keadilan ke DPRD Sumut dan Pengadilan Tinggi Sumut. Mereka menolak upaya Dhody Thahir yang menggugat sertifikat tanah warga ke pengadilan, yang akhirnya ditolak oleh hakim. Praktik yang mengandalkan atribut jabatan untuk merugikan rakyat dianggap warga sebagai pengkhianatan amanah yang tidak bisa ditoleransi.

Seiring berjalannya proses hukum, warga berharap perhatian Presiden Prabowo Subianto tertuju pada kasus ini, di mana anggota dewan yang seharusnya melindungi rakyat justru dituduh berupaya merampas hak warga. Nasa menegaskan komitmen penghuni Perumahan Pondok Alam untuk terus mengawal perkara ini sampai tuntas.red]]> https://www.halomedan.com/hukum/66655/tersangka-pemalsuan-surat-anggota-dprdsu-dhody-thahir-mangkir-panggilan-polda-sumut/ Milad ke-13 MTH Halimah dan Haul ke-4 Alm Rizky Adiguna Digelar Penuh Haru dan Sukacita Thu, 27 Aug 2026 14:51:00 +0700+0700 Milad ke-13 sekaligus Haul ke-4 almarhum Rizky Adiguna di Hall Convention Sunggal, Kamis (27/8/2026).

Jamaah MTH datang dari berbagai daerah dan kecamatan. Suasana kegiatan berlangsung penuh haru dan sukacita, terlebih saat rangkaian acara mengenang almarhum Rizky Adiguna digelar.

Dalam kesempatan itu, Hj. Bunda Indah mengajak seluruh umat untuk terus menebarkan kebaikan, peduli terhadap sesama dan gemar berbagi.

Bunda Indah juga menyampaikan dukungan penuh kepada Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution dalam upaya membangun Sumatera Utara.

"Marilah kita terus berbuat kebaikan kepada sesama, saling berbagi dan memberikan manfaat. Kami juga memberikan dukungan penuh kepada Gubernur Bobby dalam membangun Sumatera Utara," ujar Bunda Indah.

Ia kemudian menceritakan perjalanan panjang membesarkan MTH hingga memasuki usia ke-13 tahun. Menurutnya, perjalanan tersebut tidak selalu mudah, namun dapat dilalui dengan keikhlasan dan rasa cinta.

"Kami jalani dengan ikhlas dan penuh cinta. Kecintaan itulah yang mempersatukan kami hingga sampai di sini," katanya.

Bunda Indah juga tidak lupa menyampaikan apresiasi atas dukungan berbagai pihak, termasuk owner Aroma Bakery H. Jhon Suhardi yang selama ini memberikan perhatian dan dukungan terhadap kegiatan MTH.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Gubernur Sumatera Utara yang diwakili Asisten Kesra Basirin Tanjung, Konjen Korea Selatan Dr. Parlindungan Purba, Prof Ridha, Ustaz H. Anhar Nasution, owner Aroma Bakery H. Jhon Suhardi, Prof. Ridha, CEO Sumut24 Rianto SH, Ketua GRIB Jaya Sumut Samsul Tarigan serta sejumlah tokoh masyarakat lainnya.

Mewakili Gubernur Sumatera Utara, Asisten Kesra Basirin Tanjung menyampaikan apresiasi atas kiprah MTH Halimah yang telah memasuki usia ke-13 tahun.

"Semoga kolaborasi Sumut Berkah dengan Majelis Taklim Halimah dapat terus bersinergi dengan baik," ungkapnya.

Sementara itu, Konjen Korea Selatan Dr. Parlindungan Purba menyampaikan ucapan selamat dan sukses atas Milad ke-13 MTH Halimah. Ia juga menyampaikan doa terbaik untuk almarhum Rizky Adiguna.

Pada kesempatan tersebut, H. Jhon Suhardi juga didaulat menyampaikan pesan dan kesannya terhadap sosok Hj. Bunda Indah dan MTH.
Jhon mengaku memandang Hj. Bunda Indah sebagai sosok yang sudah seperti orang tua sendiri.

"Bunda Indah bagi saya adalah orang tua kedua setelah ibu saya sendiri. Kalau ada hal-hal penting, saya selalu berdiskusi dengan Bunda Indah," ujarnya.

Ia pun mengucapkan selamat Milad ke-13 kepada Majelis Taklim Halimah serta mendoakan almarhum Rizky Adiguna agar senantiasa mendapat tempat terbaik di sisi Allah SWT.

Perayaan Milad ke-13 MTH Halimah sekaligus Haul ke-4 almarhum Rizky Adiguna tersebut menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi, memperkuat kepedulian sosial dan terus menebarkan kebaikan di tengah masyarakat.red]]> https://www.halomedan.com/news/66654/milad-ke13-mth-halimah-dan-haul-ke4-alm-rizky-adiguna-digelar-penuh-haru-dan-sukacita/ Muhammad Safrizal Almalik: Jangan Seret Presiden ke Dalam Politisasi Internal Muktamar Thu, 27 Aug 2026 13:31:00 +0700+0700

Medan - Kader NU Militan Muhammad Safrizal Almalik menyayangkan munculnya seruan agar Presiden Prabowo Subianto turun tangan menindak pejabat yang disebut ikut campur dalam pelaksanaan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama.

Menurut Safrizal, keinginan menjaga independensi Muktamar merupakan sikap yang patut dihormati. Namun, ia mempertanyakan mengapa persoalan internal organisasi NU justru harus dibawa kepada Presiden Republik Indonesia.

"Kalau kita ingin Muktamar NU benar-benar mandiri, demokratis, dan berdaulat, maka jangan justru Presiden yang ditarik-tarik ke dalam persoalan internal Muktamar. Kemandirian NU harus dibangun oleh warga NU sendiri, bukan dengan meminta kekuasaan negara menyelesaikan persoalan internal jam'iyah," ujar Safrizal.

Ia menilai, ada paradoks yang perlu direnungkan bersama. Di satu sisi, para peserta Muktamar menghendaki agar pemerintah tidak melakukan intervensi terhadap NU. Namun di sisi lain, ketika muncul dugaan adanya intervensi dari pejabat tertentu, penyelesaiannya justru dimintakan kepada Presiden.

"Jangan sampai kita menolak intervensi pemerintah, tetapi pada saat yang sama meminta Presiden melakukan intervensi untuk menghentikan dugaan intervensi. Ini bisa menjadi persoalan baru. NU harus mampu menyelesaikan persoalan rumah tangganya dengan mekanisme organisasi yang bermartabat," tegasnya.

*NU Bukan Organisasi Milik Pemerintah*

Safrizal menegaskan bahwa NU merupakan organisasi kemasyarakatan yang mempunyai sejarah panjang dan akar yang kuat di tengah masyarakat. Karena itu, kedaulatan Muktamar seharusnya berada di tangan struktur dan peserta Muktamar sesuai aturan organisasi.

Menurutnya, Presiden memang mempunyai tanggung jawab konstitusional untuk memastikan pemerintahan berjalan baik dan aparatur negara bekerja sesuai aturan. Tetapi persoalan siapa yang menjadi Ketua Umum PBNU seharusnya tidak menjadi urusan kekuasaan politik.

"Presiden adalah Presiden Republik Indonesia, bukan Ketua Umum NU. Karena itu, jangan tempatkan Presiden sebagai penentu siapa yang harus memimpin PBNU," katanya.

Safrizal justru meminta seluruh kandidat dan pendukung masing-masing calon menunjukkan kedewasaan politik organisasi.

Jika terdapat pejabat negara yang benar-benar terbukti melakukan intervensi, menurut dia, persoalan tersebut harus disampaikan dengan bukti yang jelas dan ditempuh melalui mekanisme yang tepat.

"Kalau memang ada pejabat yang melakukan intervensi, sebutkan siapa, apa bentuk intervensinya, kapan dilakukan, dan apa buktinya. Jangan membangun tuduhan berdasarkan isu dan persepsi. NU harus menjadi contoh bagaimana menyelesaikan persoalan dengan tabayun, bukti, dan mekanisme organisasi," ujarnya.


*Jangan Sampai Muktamar Menjadi Arena Perebutan Kekuasaan*

Safrizal juga mengingatkan bahwa Muktamar seharusnya tidak hanya dipandang sebagai arena perebutan posisi Ketua Umum PBNU.

Menurutnya, Muktamar merupakan forum tertinggi organisasi untuk menentukan arah perjalanan NU dalam beberapa tahun ke depan.

"Jangan sampai seluruh energi Muktamar habis hanya untuk membicarakan siapa yang menang dan siapa yang kalah. NU memiliki jutaan jamaah, pesantren, madrasah, lembaga pendidikan, lembaga sosial, dan persoalan umat yang jauh lebih besar untuk dipikirkan," katanya.

Ia berharap para calon Ketua Umum PBNU maupun para pendukungnya dapat menempatkan kepentingan NU di atas kepentingan kelompok.

"Siapa pun yang terpilih nanti harus menjadi Ketua Umum bagi seluruh warga NU, bukan hanya bagi kelompok yang memenangkan kontestasi," ujarnya.

*Safrizal: Saya Menghormati Para Kiai Sepuh*

Meski menyampaikan kritik, Safrizal menegaskan bahwa dirinya tidak bermaksud merendahkan atau mempertentangkan diri dengan para kiai sepuh.

"Saya sangat menghormati para kiai sepuh. Nasihat dan pandangan beliau-beliau merupakan bagian penting dari tradisi NU. Tetapi menghormati kiai bukan berarti kita tidak boleh memberikan pandangan kritis. Kritik harus ditempatkan sebagai bagian dari ikhtiar menjaga NU," jelasnya.

Ia menilai justru karena para kiai sepuh memiliki kewibawaan moral yang besar, maka setiap pernyataan yang berkaitan dengan Muktamar akan mempunyai pengaruh yang luas di kalangan Nahdliyin.

Karena itu, ia berharap seluruh tokoh NU berhati-hati agar tidak memberikan kesan bahwa Muktamar NU membutuhkan campur tangan kekuasaan negara.

*Jangan Jadikan Presiden Sebagai Wasit Kontestasi Internal NU*

Safrizal menilai Presiden Prabowo sebaiknya berada pada posisi sebagai kepala negara yang menghormati kedaulatan organisasi masyarakat, termasuk NU.

"Presiden tidak perlu menjadi wasit dalam kontestasi Ketua Umum PBNU. Biarkan warga NU, para pemilik suara yang sah, menentukan pemimpinnya melalui mekanisme Muktamar," katanya.

Menurutnya, justru akan lebih terhormat apabila Presiden memberikan ruang penuh kepada NU untuk menyelesaikan proses pergantian kepemimpinan secara mandiri.

"Kalau Muktamar berjalan jujur, adil, transparan, dan tanpa tekanan, siapa pun yang terpilih akan memiliki legitimasi yang kuat. Tetapi kalau sejak awal kontestasi terlalu banyak melibatkan kekuasaan eksternal, maka siapa pun yang terpilih akan selalu dibayangi tudingan intervensi," lanjutnya.

*Kembalikan Muktamar kepada Khittah dan Marwah NU*

Safrizal mengajak seluruh Nahdliyin mengembalikan Muktamar kepada semangat khidmah, persaudaraan, dan perjuangan para pendiri NU.

"Muktamar bukan sekadar memilih Ketua Umum. Muktamar adalah momentum untuk mengembalikan marwah NU, memperkuat jamaah dan jam'iyah, serta memastikan NU tetap menjadi rumah besar bagi seluruh Nahdliyin," katanya.

Ia juga mengajak seluruh kandidat untuk berkompetisi secara sehat tanpa menggunakan tekanan politik, kekuasaan, uang, maupun jaringan pejabat negara.

"Kalau ingin menjadi Ketua Umum PBNU, menangkan hati dan kepercayaan peserta Muktamar, bukan memenangkan dukungan kekuasaan," tegas Safrizal.

Menurutnya, pemimpin NU yang lahir dari proses yang bersih akan memiliki legitimasi moral yang jauh lebih kuat.

"Jangan seret Presiden ke dalam pertarungan internal NU. Jangan pula jadikan pejabat negara sebagai alat untuk memenangkan atau menggagalkan seseorang. Biarkan Muktamar menjadi milik NU dan Nahdliyin," pungkas Muhammad Safrizal Almalik.rel]]> https://www.halomedan.com/news/66653/muhammad-safrizal-almalik-jangan-seret-presiden-ke-dalam-politisasi-internal-muktamar/ Safira Azizah Harahap Wisuda Cum Laude, Perpaduan Prestasi Akademik dan Pengabdian Thu, 27 Aug 2026 12:43:00 +0700+0700
MEDAN — Kebahagiaan dan rasa syukur menyelimuti keluarga besar Safira Azizah Harahap setelah putri tercinta tersebut berhasil menyelesaikan pendidikan di Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara (FT USU) dengan predikat cum laude.

Prestasi akademik tersebut menjadi kebanggaan tersendiri bagi keluarga, terlebih perjalanan Safira tidak hanya ditempa melalui bangku perkuliahan, tetapi juga melalui aktivitas organisasi dan pengabdian.

Safira dikenal aktif sebagai kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan dipercaya mengemban amanah sebagai Ketua Umum KOHATI FT USU. Amanah tersebut menjadi bagian penting dalam perjalanan dirinya membangun karakter kepemimpinan, intelektualitas, serta kepedulian sosial.

Tulang Safira, H. Syahrir Nasution, SE., MM., menyampaikan rasa syukur dan kebanggaannya atas pencapaian putrinya. Menurutnya, wisuda bukanlah garis akhir, melainkan pintu masuk menuju perjalanan yang lebih besar.

"Bagi orang tua, kebahagiaan terbesar bukan sekadar melihat anak meraih prestasi akademik, tetapi menyaksikan ilmu, perjuangan, dan karakternya tumbuh menjadi kekuatan untuk memberi manfaat," demikian ungkapan H. Syahrir.

Ia berharap predikat cum laude yang diraih Safira tidak berhenti sebagai sebuah gelar akademik, tetapi menjadi modal untuk melanjutkan pengabdian di tengah masyarakat.

Terlebih, pengalaman Safira sebagai aktivis HMI dan Ketua Umum KOHATI FT USU dinilai telah memberikan bekal penting dalam membangun kemampuan kepemimpinan dan tanggung jawab sosial.

"Semoga Allah SWT membimbing setiap langkah Safira, menjaga integritas dan keteguhan hatinya, serta menjadikan ilmu yang diperolehnya sebagai amal yang bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara," harapnya.

Menurut H. Syahrir, dunia setelah kampus akan menghadirkan tantangan yang jauh lebih kompleks. Karena itu, Safira diharapkan tetap rendah hati, menjaga integritas, dan tidak berhenti belajar.

"Teruslah berpacu di ruang pengabdian. Sebab prestasi adalah kebanggaan, tetapi pengabdian adalah kemuliaan," pesannya.

Wisuda Safira pun menjadi momentum penuh makna. Di satu sisi, predikat cum laude menjadi bukti pencapaian akademiknya. Di sisi lain, pengalaman organisasi menjadi fondasi untuk melanjutkan perjalanan sebagai generasi muda yang diharapkan mampu memberi kontribusi nyata bagi masyarakat.

Keluarga pun berharap langkah Safira setelah menyandang gelar sarjana semakin jauh, sementara ruang pengabdiannya semakin luas.

Selamat dan sukses untuk Safira Azizah Harahap. Dari prestasi akademik menuju pengabdian yang lebih luas.]]> https://www.halomedan.com/news/66652/safira-azizah-harahap-wisuda-cum-laude-perpaduan-prestasi-akademik-dan-pengabdian/ Aset Yayasan Tengku Amir Hamzah Disorot, Eks BEM UNHAM Desak Transparansi dan Buka Tata Kelola Bisnis Thu, 27 Aug 2026 10:44:00 +0700+0700
MEDAN — Polemik tata kelola aset Yayasan Tengku Amir Hamzah yang menaungi Universitas Amir Hamzah (UNHAM) kembali mencuat. Sorotan publik kini mengarah pada transparansi pengelolaan aset yayasan, termasuk informasi mengenai lahan hibah di Kabupaten Batu Bara serta keberadaan badan usaha PT Tengku Amir Hamzah Property.

Persoalan yang dipertanyakan bukan sekadar berapa besar aset yang dimiliki yayasan, tetapi untuk apa aset tersebut dimanfaatkan, siapa yang mengelolanya, bagaimana mekanisme kerja samanya, dan sejauh mana hasil pemanfaatan aset kembali kepada kepentingan pendidikan.

Mantan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UNHAM, Wan Muhammad Isa, meminta Badan Pengurus Yayasan Tengku Amir Hamzah tidak membiarkan pertanyaan publik berkembang menjadi spekulasi tanpa jawaban.

Menurutnya, masyarakat, sivitas akademika dan alumni berhak mengetahui secara terang-benderang tata kelola aset yayasan, terlebih apabila terdapat aset yang kemudian dimanfaatkan melalui kegiatan usaha.

«"Jangan berdalih dan mengaburkan substansi persoalan. Yang dibutuhkan saat ini adalah keterbukaan, kejujuran, dan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan terkait tata kelola aset yayasan," tegas Wan Muhammad Isa.»

Jangan Sampai Yayasan Pendidikan Bergeser Menjadi Mesin Bisnis

Wan Muhammad Isa menilai, keberadaan unit usaha di lingkungan yayasan pendidikan pada prinsipnya tidak otomatis menjadi persoalan. Namun, yang harus diuji adalah orientasi dan pertanggungjawabannya.

Jika aset yayasan dimanfaatkan untuk kegiatan komersial, kata dia, harus dapat dijelaskan hubungan yang jelas antara kegiatan usaha tersebut dengan misi pendidikan dan kepentingan perguruan tinggi.

"Yayasan pendidikan itu ruhnya adalah sosial dan intelektual, bukan perseroan terbatas yang mengejar margin dividen. Jika ada unit usaha yang dibentuk di bawah yayasan, keberadaannya wajib menunjang peningkatan mutu kampus, bukan sebaliknya," ujarnya.

Karena itu, keberadaan PT Tengku Amir Hamzah Property dinilai layak mendapat penjelasan terbuka. Begitu juga dengan pertanyaan apakah pembangunan atau pengelolaan kawasan pergudangan MMTC berkaitan dengan pemanfaatan aset yayasan dan apakah hasil ekonominya benar-benar diarahkan untuk menopang keberlangsungan serta peningkatan kualitas UNHAM.

Pertanyaan tersebut bukan tuduhan. Tetapi merupakan pertanyaan publik yang semestinya dijawab dengan data, dokumen dan mekanisme yang transparan.

Lahan Hibah Batu Bara Jangan Berhenti pada Status Kepemilikan

Sorotan lainnya menyangkut informasi mengenai lahan hibah di Kabupaten Batu Bara yang disebut diberikan kepada Yayasan Universitas Tengku Amir Hamzah.

Menurut Wan Muhammad Isa, status dan riwayat aset tersebut perlu dibuka secara jelas agar publik mengetahui dasar perolehan, status hukum, peruntukan, bentuk pemanfaatan serta pihak yang mengelolanya.

"Yang harus dibuka bukan hanya status tanahnya, tetapi juga bagaimana aset tersebut dimanfaatkan dan apakah pemanfaatannya sesuai dengan tujuan yayasan," katanya.

Ia meminta pengurus yayasan memberikan penjelasan mengenai nilai aset, status kepemilikan, bentuk kerja sama dengan pihak lain, hingga sumber dan penggunaan pendapatan yang diperoleh dari pemanfaatan aset tersebut.

Empat Hal yang Harus Dijelaskan

Menurut Wan Muhammad Isa, setidaknya terdapat sejumlah persoalan mendasar yang tidak boleh dibiarkan menggantung.

Pertama, bagaimana prinsip pengelolaan seluruh aset yayasan dijalankan, termasuk sistem pencatatan, pengawasan dan pertanggungjawabannya.

Kedua, bagaimana status tanah dan bentuk kerja sama bisnis yang menggunakan atau berkaitan dengan aset yayasan serta ke mana aliran pendapatannya.

Ketiga, adanya kekhawatiran terjadinya mission drift, yakni pergeseran orientasi dari misi utama pendidikan menuju komersialisasi aset.

Keempat, independensi dan kualitas akademik UNHAM harus tetap dijaga agar persoalan di tingkat yayasan tidak berdampak terhadap proses pembelajaran, mutu pendidikan, akreditasi, mahasiswa maupun dosen.

Publik Berhak Bertanya: Ke Mana Hasil Pemanfaatan Aset?

Wan Muhammad Isa juga mempertanyakan nilai keseluruhan aset Yayasan Tengku Amir Hamzah serta arah pengembangannya.

Pertanyaan berikutnya jauh lebih substantif: seberapa besar kontribusi pemanfaatan aset tersebut terhadap kualitas pendidikan di UNHAM?

Jika aset bernilai besar dimanfaatkan melalui kegiatan usaha, publik tentu berhak mengetahui apakah pendapatan yang diperoleh telah memberikan dampak nyata berupa peningkatan fasilitas pendidikan, pengembangan laboratorium, penguatan riset, kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan, beasiswa mahasiswa maupun peningkatan kualitas akademik.

"Keberhasilan yayasan pendidikan tidak dapat diukur dari luasnya aset atau besarnya aktivitas bisnis. Ukurannya adalah sejauh mana aset tersebut mampu melahirkan pendidikan yang berkualitas, memperkuat riset, meningkatkan kesejahteraan sivitas akademika dan mencetak sumber daya manusia yang unggul," tegasnya.

Karena itu, ia mendesak Ketua Yayasan dan pimpinan Universitas Amir Hamzah segera memberikan klarifikasi secara terbuka.

Jangan biarkan publik hanya melihat aset yang besar, sementara manfaatnya bagi pendidikan tidak terlihat secara proporsional.

Menurutnya, keterbukaan bukan ancaman bagi yayasan, melainkan justru menjadi cara terbaik untuk menjaga kepercayaan publik, mahasiswa, alumni dan sivitas akademika.

"Transparansi, evaluasi yang objektif dan keberanian melakukan koreksi merupakan langkah penting agar Universitas Amir Hamzah tetap menjaga marwahnya sebagai institusi pendidikan tinggi yang mengedepankan ilmu pengetahuan, integritas dan kepentingan publik," pungkas Wan Muhammad Isa.red]]> https://www.halomedan.com/news/66651/aset-yayasan-tengku-amir-hamzah-disorot-eks-bem-unham-desak-transparansi-dan-buka-tata-kelola-bisnis/ Bobby Harus Belajar (Lagi) Kewenangan Kepala Daerah Wed, 26 Aug 2026 20:49:00 +0700+0700
Medan — Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution kembali menjadi sorotan karena dinilai terlalu jauh masuk ke wilayah kewenangan pemerintah kabupaten/kota.

Penilaian itu disampaikan Sutrisno Pangaribuan, Direktur Indonesian Government Watch (IGoWa), Direktur Pusat Studi Anti Korupsi (PuSAKo), sekaligus Wakil Ketua Bidang Politik DPD PDI Perjuangan Provinsi Sumatera Utara.

Menurut Sutrisno, rencana Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memperbaiki rumah warga Kota Medan yang rusak akibat cuaca ekstrem dan angin puting beliung di Kecamatan Medan Johor menunjukkan kecenderungan Gubernur bertindak seolah-olah seluruh persoalan pemerintahan daerah berada di bawah kewenangannya.

Bobby sebelumnya menjelaskan bahwa pembiayaan perbaikan rumah warga tersebut bersumber dari Posko Bencana maupun APBD Pemprov Sumut yang diperuntukkan bagi pembangunan rumah, bukan dari Belanja Tidak Terduga (BTT). Pernyataan itu disampaikan Bobby di DPRD Sumut, Rabu (26/8/2026).

"Bobby kembali melakukan akrobat politik dengan tampil sebagai kepala daerah yang paling peduli terhadap warga. Padahal, persoalannya bukan semata-mata soal kepedulian, tetapi apakah intervensi tersebut sesuai dengan pembagian kewenangan dan perencanaan pemerintahan daerah," ujar Sutrisno.

Ia mengingatkan, pola serupa sebelumnya terlihat ketika Bobby melakukan kunjungan kerja ke Nias dan menjanjikan perbaikan bangunan SMPN 4 Sitolu Ori di Nias Utara.

Menurut Sutrisno, sekolah tersebut merupakan kewenangan pemerintah kabupaten. Belakangan, perbaikan dilakukan melalui skema Bantuan Keuangan Provinsi (BKP).

"Jangan sampai seorang kepala daerah membuat janji terlebih dahulu, kemudian perangkat pemerintahan mencari skema administrasinya setelah itu. Pemerintahan harus berjalan berdasarkan perencanaan, kewenangan dan aturan, bukan berdasarkan selera politik kepala daerah," tegasnya.

Pernah Ambil Alih Jalan Provinsi

Sutrisno juga mengingatkan ketika Bobby masih menjabat Wali Kota Medan. Saat itu, Pemko Medan memperbaiki sejumlah ruas jalan yang berstatus jalan provinsi, di antaranya Jalan Setia Budi kawasan Simpang Selayang, Jalan Marelan Raya dan Jalan TB Simatupang.

Kebijakan tersebut kemudian memiliki dasar melalui Surat Gubernur Sumut Nomor 600.1.7/1834/2023 tentang Pendelegasian Kewenangan Penanganan Pemeliharaan Rutin dan Berkala Ruas Jalan Provinsi di Kota Medan dengan panjang sekitar 6,9 kilometer.

Bagi Sutrisno, persoalan utamanya bukan sekadar siapa yang membangun atau memperbaiki, melainkan bagaimana kewenangan pemerintah daerah dijalankan secara tertib dan berdasarkan perencanaan.

"Kalau kewenangan bisa berpindah-pindah sesuai kepentingan kepala daerah, maka pembagian urusan pemerintahan menjadi tidak jelas. Ini yang harus dikritisi," katanya.

Ia menilai, tindakan Bobby tersebut memperlihatkan kecenderungan arogansi kekuasaan karena terlalu sering menampilkan diri sebagai pihak yang mampu menyelesaikan seluruh persoalan, termasuk persoalan yang secara normatif berada pada kewenangan pemerintah daerah lain.

Jangan Abaikan Program yang Sudah Dianggarkan

Sutrisno menegaskan, pengelolaan APBD tidak boleh dilakukan secara serampangan. Setiap program harus memiliki dasar perencanaan, penganggaran, kewenangan serta mekanisme pelaksanaan yang jelas.

Ia meminta Bobby lebih fokus menyelesaikan berbagai persoalan yang menjadi kewenangan Pemprov Sumut, termasuk pembenahan sarana dan prasarana SMA/SMK yang secara kewenangan memang berada di tangan pemerintah provinsi.

"Jangan sibuk mengurus kewenangan kabupaten atau kota sementara masih banyak sekolah yang menjadi kewenangan provinsi membutuhkan perhatian serius," ujarnya.

Menurut dia, pemerintah provinsi harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan teknis penyusunan APBD.

Soal Mutasi Pejabat, Pemerintah Pusat Harus Mengawasi

Sorotan Sutrisno juga diarahkan pada kebijakan Bobby menarik pejabat dari Pemko Medan ke Pemprov Sumut. Salah satu yang menjadi perhatian adalah Benny Sinomba Siregar, pejabat Pemko Medan yang kemudian ditarik ke lingkungan Pemprov Sumut.

Ia mempertanyakan konsistensi kebijakan tersebut karena, menurutnya, pada masa pemerintahan sebelumnya terdapat pejabat Pemprov Sumut yang tidak mendapatkan izin untuk berpindah keluar dari lingkungan Pemprov.

"Kalau pengelolaan ASN dilakukan berdasarkan kepentingan dan kedekatan kekuasaan, maka ini menjadi persoalan serius. Pengelolaan ASN harus tunduk pada UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN serta prinsip meritokrasi," katanya.

Sutrisno meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Kepala BKN Zudan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala daerah apabila terdapat kebijakan yang berpotensi melampaui kewenangan.

"Pembinaan terhadap kepala daerah jangan menunggu masalah menjadi besar. Pemerintah pusat harus memastikan kepala daerah memahami batas kewenangannya," ujarnya.

Belajar dari Berbagai Persoalan

Sutrisno juga mengingatkan sejumlah persoalan pembangunan yang pernah menjadi sorotan di Kota Medan, seperti proyek lampu pocong, basement Lapangan Merdeka yang disebutnya bermasalah ketika hujan, pembangunan Stadion Teladan, UMKM Galeri USU, hingga persoalan Gedung Kejari Medan.

Ia menilai berbagai persoalan tersebut seharusnya menjadi pelajaran bahwa setiap kebijakan pembangunan membutuhkan perencanaan matang, kajian teknis, pengawasan dan kepatuhan terhadap aturan.

"Bobby harus belajar lagi tentang kewenangan kepala daerah. Jangan sampai semangat tampil sebagai pemimpin yang paling peduli justru membuat batas kewenangan menjadi kabur," katanya.

Sutrisno juga mengaitkan persoalan tersebut dengan kasus Topan Ginting yang telah berujung pada proses hukum dalam perkara korupsi rehabilitasi dan preservasi jalan nasional.

"Jangan sampai ada lagi pejabat yang karena cawe-cawe dan melampaui kewenangannya akhirnya berhadapan dengan persoalan hukum. Kepala daerah harus menjadi contoh dalam kepatuhan terhadap aturan, bukan sebaliknya," pungkas Sutrisno.]]> https://www.halomedan.com/news/66650/bobby-harus-belajar-lagi-kewenangan-kepala-daerah/ BRI BO Sibuhuan Berikan Suprise ke PN Sibuhuan di Momen HUT ke 81 Mahkamah Agung RI Wed, 26 Aug 2026 19:23:00 +0700+0700
PALAS - Aksi BRI Branch Office(BO) Sibuhuan memberikan suprise dengan membawa tumpeng ke kantor Pengadilan Negeri(PN) Sibuhuan.

Suprise ini sebagai bentuk kejutan atau ucapan selamat sinergi dalam memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke 81 Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pimpinan Cabang BRI BO Sibuhuan, Dedi Harpian,As,Rabu(26/8/2026), mengatakan tumpeng spesial ini sebagai bentuk rasa syukur dan kebersamaan memperingati hari bersejarah bagi lembaga peradilan di Indonesia.

"BRI BO Sibuhuan menyampaikan ucapan selamat peringatan HUT Mahmakamah Agung RI, tepatnya tanggal 19 Agustus 2026, kepada PN Sibuhuan," ucapnya.

Menurut Dedi Harpian, momen ini bentuk sinergi dalam menjaga kebersamaan, mempererat tali silaturahmi dan meningkatkan kerjasama yang baik antara instansi peradilan dan perbankan.

Dengan mengusung semangat "Peradilan Luhur, Indonesia Makmur", lanjut Dedi Harpian peringatan HUT ke-81 Mahkamah Agung RI, diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh aparatur Pengadilan Negeri Sibuhuan untuk terus meningkatkan integritas, profesionalitas, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan

Melalui kegiatan sederhana namun penuh makna ini, Pengadilan Negeri Sibuhuan bersama BRI BO Sibuhuan berharap sinergi dan hubungan baik yang telah terjalin dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan.

Hal ini sejalan dengan komitmen bersama untuk memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan bangsa, tandasnya.


]]> https://www.halomedan.com/Berita/66649/bri-bo-sibuhuan-berikan-suprise-ke-pn-sibuhuan-di-momen-hut-ke-81-mahkamah-agung-ri/ BRI BO Sibuhuan Dukung Kegiatan Festival Budaya Daerah Wed, 26 Aug 2026 19:18:00 +0700+0700
PALAS - Bank Rakyat Indonesia Branch Office(BO) Sibuhuan,mendukung kegiatan festival budaya daerah.

Pelestarian budaya daerah bermanfaat menjadi ajang silaturahmi sekaligus memperkuat indentitas adat budaya yang memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan budaya daerah.

BRI ikut berpartisipasi dalam festival budaya daerah sebagai bentuk komitmen mendorong pertumbuhan ekonomi daerah bagi pelaku UMKM.

Pimpinan Cabang BRI BO Sibuhuan,Dedi Harpian,As, Rabu(26/8/2026), mengatakan peduli dengan pelestarian budaya daerah, Hal itu salah satu wujud BRI ambil bagian dalam memeriahkan kegiatan festival budaya daerah.

"Festival budaya daerah yang berlangsung meriah ini menghadirkan beragam pertunjukan seni dan budaya khas daerah, serta menjadi ajang silaturahmi bagi masyarakat," katanya.

Kata Dedi Harpian, kehadiran BRI dalam kegiatan tersebut menjadi bentuk dukungan terhadap festival budaya daerah dan mempererat hubungan dengan masyarakat serta pemerintah daerah.

Diharapkan, festival budaya daerah yang digelar Pemkab Padanglawas dapat terus menjadi agenda tahunan yang memperkuat nilai-nilai kebersamaan dan kearifan lokal.


]]> https://www.halomedan.com/news/66648/bri-bo-sibuhuan-dukung-kegiatan-festival-budaya-daerah/ 81 Tahun Indonesia Merdeka, BRI Berkontribusi Nyata Untuk Negeri Wed, 26 Aug 2026 18:48:00 +0700+0700
PALAS - Momentum HUT ke-81 Kemerdekaan RI, Bank Rakyat Indonesia Branch Office(BO) Sibuhuan,terus berkontribusi nyata untuk negeri khususnya di Kabupaten Padanglawas dan Padanglawas Utara.

Bank BRI sebagai bagian dari ekosistem Danantara terus menegaskan perannya sebagai mitra strategis pembangunan nasional melalui berbagai inisiatif yang memperluas manfaat bagi masyarakat.

Sejalan dengan tema peringatan tahun ini, "Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur", BRI BO Sibuhuan terus memperkuat akses layanan keuangan yang inklusif hingga ke pelosok negeri.

Pimpinan Cabang BRI BO Sibuhuan,Dedi Harpian,As,Rabu(26/8/2026), mengatakan komitmen tersebut diwujudkan melalui penguatan ekosistem layanan yang memadukan jaringan fisik dan digital untuk menjawab kebutuhan masyarakat dengan karakteristik geografis yang beragam.

Dikatakan, mulai dari BRImo hingga BRILink Agen, BRI berupaya memastikan keterbatasan jarak tidak menjadi penghalang bagi masyarakat untuk memperoleh layanan keuangan.

Kata Dedi Harpian, perluasanakses layanan menjadi bagian dari komitmen BRI dalam mendukung kelancaran aktivitas transaksi keuangan masyarakat di berbagai wilayah hingga pelosok desa.

"BRI terus berupaya menghadirkan layanan yang mudah diakses, aman, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat," ujarnya.

Menurut Dedi Harpian, langkah ini sekaligus memperkuat sinergi BRI dan Danantara dalam mendorong transformasi layanan yang semakin berorientasi pada masyarakat.

" Melalui kualitas layanan yang semakin dekat, humanis, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat menjadi kontribusi nyata bagi negeri," tambahnya.

Komitmen tersebut tercermin dari penguatan berbagai kanal layanan BRI,sambungnya kehadiran ini tidak hanya terkonsentrasi di pusat-pusat aktivitas ekonomi, tetapi juga mencapai sejumlah titik terjauh yang merambah sampai kepelosok -pelosok desa.

BRI turut hadir memberikan keleluasaan bagi nasabah untuk memenuhui berbagai kebutuhan finansial,mulai transfer dan pembayaran hingga pembelian serta layanan lainnya,pungkasnya.

Keterangan Photo : Momentum HUT RI ke 81,BRI Terus berkontribusi nyata untuk negeri.]]> https://www.halomedan.com/Berita/66647/81-tahun-indonesia-merdeka-bri-berkontribusi-nyata-untuk-negeri/