https://www.halomedan.com/ Halo Medan | Berani Tampil Beda Tue, 13 Oct 2026 14:33:22 +0700+0700 id-ID Kapolda Sumut Silaturahmi ke Kodam I/BB, Perkuat Sinergi TNI-Polri Tue, 13 Oct 2026 13:59:00 +0700+0700
MEDAN I SUMUT24.CO
Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Irjen Pol. Sonny Irawan, S.I.K., M.H., melaksanakan silaturahmi dengan Panglima Kodam I/Bukit Barisan di Markas Kodam I/Bukit Barisan, Sumatera Utara, sebagai upaya mempererat hubungan kelembagaan dan memperkuat sinergi TNI-Polri dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah Sumatera Utara.

Silaturahmi tersebut menjadi momentum untuk memperkuat komunikasi, koordinasi, dan kerja sama antara Polda Sumut dan Kodam I/Bukit Barisan dalam menghadapi berbagai tantangan keamanan serta menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat agar tetap aman dan kondusif.

Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol. Dr. Ferry Walintukan, S.I.K., S.H., M.H., mengatakan silaturahmi tersebut mencerminkan komitmen Polda Sumut untuk terus membangun hubungan yang harmonis dengan jajaran TNI sebagai mitra strategis dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

"Bapak Kapolda Sumut menekankan pentingnya memperkuat sinergi dan soliditas TNI-Polri. Komunikasi serta koordinasi yang baik menjadi kunci dalam menjaga stabilitas keamanan, menciptakan situasi yang kondusif, dan memberikan rasa aman kepada masyarakat," ujarnya. Selasa (13/10/26)

Ia menyampaikan, sinergi TNI-Polri merupakan salah satu fondasi penting dalam menjaga keutuhan bangsa, memelihara persatuan, serta memastikan masyarakat dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan aman dan nyaman.

Menurutnya, kerja sama yang solid antara Polda Sumut dan Kodam I/Bukit Barisan juga diperlukan untuk mendukung berbagai program pemerintah dan mengantisipasi potensi gangguan keamanan melalui langkah-langkah yang terkoordinasi.

Polda Sumut, lanjutnya, berkomitmen untuk terus memperkuat kolaborasi dengan TNI serta seluruh elemen masyarakat guna menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Sumatera Utara.

Melalui silaturahmi tersebut, diharapkan hubungan baik dan soliditas TNI-Polri semakin kokoh sehingga mampu mendukung pelaksanaan tugas masing-masing secara profesional serta memberikan pengabdian terbaik bagi masyarakat, bangsa, dan negara.(W05)

Foto:]]> https://www.halomedan.com/news/67026/kapolda-sumut-silaturahmi-ke-kodam-ibb-perkuat-sinergi-tnipolri/ Menteri Investasi dan Hilirisasi Tetapkan Kinerja Perizinan Deli Serdang Sangat Baik, Nilai Tembus 91,728 Tue, 13 Oct 2026 13:55:00 +0700+0700
LUBUK PAKAM – Kinerja pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) dan percepatan pelaksanaan berusaha (PPB) Kabupaten Deli Serdang meningkat. Nilainya naik 10,348 poin, dari 81,380 pada 2024 menjadi 91,728 pada 2026.



Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Perkasa Roeslani, melalui keputusan Nomor 204 Tahun 2026 menetapkan Deli Serdang meraih predikat sangat baik. Nilai yang dicapai bahkan lebih tinggi dibandingkan nilai Provinsi Sumatera Utara yang mencapai 82,038 pada 2026.



Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Deli Serdang, Rio Laka Dewa, mengatakan hasil penilaian menempatkan Deli Serdang di urutan ke-61 dari Kabupaten se-Indonesia. Capaian ini menjadi pengakuan pemerintah pusat atas upaya Pemkab Deli Serdang meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan percepatan pelaksanaan berusaha.



Kemudahan berusaha melalui pelayanan Cepat, Transparan, dan Mudah (CTM), yang menjadi salah satu fokus pemerintahan Bupati Asri Ludin Tambunan dan Wakil Bupati Lom Lom Suwondo, akan terus ditingkatkan.



"Kemarin kami baru menerima sertifikat atas capaian tersebut. Tentunya penghargaan ini menjadi semangat dan motivasi tambahan bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Deli Serdang," ujarnya, Selasa (13/10/2026).



Rio menegaskan, perbaikan pelayanan akan terus dilakukan agar masyarakat dan pelaku usaha memperoleh layanan yang semakin baik. Upaya ini juga diarahkan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.



"Peningkatan kualitas pelayanan tersebut menjadi bagian dari upaya mewujudkan Deli Serdang yang sehat, cerdas, sejahtera, religius, dan berkelanjutan," pungkasnya.





]]> https://www.halomedan.com/news/67025/menteri-investasi-dan-hilirisasi-tetapkan-kinerja-perizinan-deli-serdang-sangat-baik-nilai-tembus-91728/ Dr. H. Hery Subiansauri: Polda Sumsel Hadir Memberi Rasa Aman dan Keadilan Tue, 13 Oct 2026 13:44:00 +0700+0700 Polda Sumsel Sahabat Masyarakat".

Dr. H. Hery Subiansauri, S.H., M.H., M.Si., menekankan pentingnya memperkuat hubungan antara kepolisian dan masyarakat sebagai fondasi untuk mewujudkan Sumatera Selatan yang aman, damai, maju, dan sejahtera.

Pesan tersebut menempatkan masyarakat bukan sekadar pihak yang harus dilindungi, melainkan mitra strategis kepolisian dalam menjaga ketertiban, merawat persatuan, dan menciptakan lingkungan yang kondusif.

Menurut semangat yang diusung, kehadiran polisi harus benar-benar dirasakan masyarakat melalui pelayanan yang responsif, komunikasi yang terbuka, serta tindakan nyata dalam menjawab berbagai persoalan keamanan dan ketertiban.

Bukan Sekadar Slogan, Harus Terbukti dalam Pelayanan
Di tengah dinamika kehidupan masyarakat yang semakin kompleks, kepercayaan publik menjadi modal penting bagi institusi kepolisian. Kepercayaan itu tidak cukup dibangun melalui slogan atau kegiatan seremonial, tetapi harus diwujudkan melalui integritas, profesionalisme, dan penegakan hukum yang adil.

Polisi dituntut mampu mendengar keluhan warga, merespons laporan dengan cepat, memberikan perlindungan tanpa diskriminasi, serta menindak setiap pelanggaran hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Pendekatan humanis juga tidak berarti mengurangi ketegasan aparat. Sebaliknya, sikap santun dalam pelayanan harus berjalan beriringan dengan keberanian menegakkan hukum secara profesional dan transparan.

Dengan demikian, masyarakat tidak hanya melihat polisi sebagai aparat penegak hukum, tetapi juga sebagai mitra yang dapat dipercaya ketika menghadapi persoalan.

Memperkuat Sinergi dengan Masyarakat Sumsel
Sumatera Selatan memiliki keberagaman sosial, budaya, dan karakter masyarakat yang menjadi kekuatan sekaligus tanggung jawab bersama untuk dijaga. Karena itu, kolaborasi antara kepolisian, tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda, dan berbagai elemen sosial perlu terus diperkuat.

Sinergi tersebut penting untuk mencegah konflik, mengantisipasi gangguan keamanan, serta menumbuhkan kesadaran bahwa menjaga kedamaian bukan hanya tugas aparat, melainkan tanggung jawab seluruh masyarakat.

Kehadiran polisi yang terbuka dan dekat dengan warga juga dapat mempersempit jarak komunikasi, sehingga berbagai persoalan di lingkungan masyarakat bisa diketahui dan ditangani lebih dini.

Semangat Polisi Bersama Masyarakat harus menjadi landasan untuk membangun hubungan yang dilandasi rasa saling percaya, kepedulian, dan penghormatan terhadap hukum.

Keamanan dan Keadilan untuk Semua
Pada akhirnya, keberhasilan kepolisian tidak hanya diukur dari pengungkapan kasus atau penindakan terhadap pelaku kejahatan. Ukuran penting lainnya adalah seberapa besar masyarakat merasakan keamanan, memperoleh pelayanan yang layak, dan percaya bahwa hukum berlaku bagi semua orang.

Pesan Polda Sumsel Sahabat Masyarakat menjadi pengingat bahwa tugas kepolisian memiliki dimensi kemanusiaan yang kuat. Melindungi berarti memberikan rasa aman, mengayomi berarti hadir dengan kepedulian, sedangkan melayani berarti menempatkan kepentingan masyarakat sebagai bagian penting dari pelaksanaan tugas.

Dengan semangat tersebut, diharapkan Polda Sumsel terus memperkuat kedekatan dengan masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan, dan menjaga konsistensi penegakan hukum demi terciptanya Sumatera Selatan yang aman, damai, maju, dan sejahtera.

"Polisi yang menjadi sahabat masyarakat adalah polisi yang hadir ketika rakyat membutuhkan, mau mendengar ketika masyarakat menyampaikan keluhan, serta memberikan perlindungan dan pelayanan secara adil. Kedekatan dengan rakyat harus dibuktikan melalui kerja nyata dan integritas," demikian pesan yang sejalan dengan semangat Polda Sumsel Sahabat Masyarakat.

Salam hormat,

Dr. H. Hery Subiansauri, S.H., M.H., M.Si.]]> https://www.halomedan.com/news/67024/dr-h-hery-subiansauri-polda-sumsel-hadir-memberi-rasa-aman-dan-keadilan/ Dr. H. Hery Subiansauri: Polda Sumbar Hadir sebagai Sahabat Masyarakat, Bukan Sekadar Penegak Hukum Tue, 13 Oct 2026 13:25:00 +0700+0700 PADANG – Kepolisian daerah Sumatera Barat dipimpin oleh Irjen Pol. Drs. Jawari, S.H., M.H. yang kuat bukan hanya diukur dari keberhasilan mengungkap kejahatan, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat merasa aman, terlindungi, dan memperoleh pelayanan yang adil. Semangat inilah yang menjadi pesan utama Polda Sumbar Sahabat Masyarakat.

Dr. H. Hery Subiansauri, S.H., M.H., M.Si., menegaskan pentingnya membangun hubungan yang erat antara kepolisian dan masyarakat. Menurutnya, pendekatan humanis harus menjadi bagian penting dalam pelaksanaan tugas Polri, tanpa mengesampingkan ketegasan dan profesionalisme dalam penegakan hukum.

"Polisi harus hadir di tengah masyarakat, mendengar keluhan rakyat, memahami persoalan yang dihadapi, serta memberikan solusi yang nyata. Masyarakat tidak hanya membutuhkan aparat yang mampu menindak pelaku kejahatan, tetapi juga polisi yang peduli, responsif, dan dapat dipercaya," demikian pesan yang diangkat dalam kampanye Polisi Bersama Masyarakat tersebut.

Ranah Minang Membutuhkan Polisi yang Humanis
Di Sumatera Barat, yang dikenal dengan kuatnya adat, nilai agama, dan tradisi gotong royong, kedekatan antara kepolisian dan masyarakat memiliki arti strategis.

Menurut Hery, kolaborasi dengan tokoh adat, tokoh agama, pemuda, serta berbagai elemen masyarakat perlu terus diperkuat. Sinergi tersebut dapat menjadi modal sosial untuk menjaga kerukunan, mencegah konflik, dan menciptakan lingkungan yang kondusif.

Kehadiran polisi yang menyapa warga, berdialog dengan masyarakat, serta membangun interaksi positif dengan anak-anak dan generasi muda juga menjadi bagian penting dalam menumbuhkan kepercayaan sejak dini.

Namun, pendekatan humanis tidak boleh berhenti pada kegiatan seremonial atau sekadar membangun citra. Kedekatan dengan masyarakat harus tercermin dalam kualitas pelayanan, kecepatan merespons laporan, keterbukaan menerima kritik, serta keberanian menindak setiap pelanggaran hukum secara profesional.

Kepercayaan Publik Harus Dibuktikan dengan Kerja Nyata
Hery menilai, kepercayaan masyarakat merupakan modal utama bagi institusi kepolisian. Kepercayaan itu tidak dapat dibangun hanya melalui slogan, melainkan harus dijaga melalui integritas, transparansi, dan penegakan hukum yang tidak diskriminatif.

"Menjadi sahabat masyarakat berarti bersedia mendengar, tidak menutup mata terhadap keluhan, dan tidak membiarkan warga merasa sendirian ketika menghadapi persoalan. Kehadiran polisi harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," menjadi pesan yang relevan dalam memperkuat hubungan Polri dengan rakyat.

Ia juga menekankan bahwa keamanan bukan semata-mata tanggung jawab kepolisian. Partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan, melaporkan tindak kejahatan, menghormati perbedaan, serta memelihara persatuan merupakan bagian penting dalam menciptakan ketenteraman bersama.

Karena itu, sinergi kepolisian dan masyarakat harus dibangun atas dasar saling percaya, bukan rasa takut. Polisi menjalankan tugas sesuai hukum, sementara masyarakat menjadi mitra aktif dalam menjaga keamanan dan ketertiban.

Hadir, Mendengar, Peduli, dan Memberi Solusi
Pesan Polda Sumbar Sahabat Masyarakat menempatkan empat nilai penting sebagai landasan pelayanan, yakni hadir, mendengar, peduli, dan memberikan solusi bagi rakyat.

Bagi Hery, nilai-nilai tersebut seharusnya menjadi komitmen berkelanjutan dalam mewujudkan keamanan, kenyamanan, dan masa depan yang lebih baik di Ranah Minang.

Pada akhirnya, keberhasilan kepolisian tidak hanya terlihat dari angka pengungkapan kasus, tetapi juga dari tumbuhnya rasa aman, meningkatnya kepercayaan publik, dan terjaganya hubungan harmonis antara aparat dengan masyarakat.

"Polisi yang dicintai rakyat adalah polisi yang mampu melindungi tanpa membeda-bedakan, melayani dengan ketulusan, serta menegakkan hukum dengan adil dan berintegritas. Itulah makna sesungguhnya menjadi sahabat masyarakat," demikian pesan yang selaras dengan semangat Polda Sumbar Sahabat Masyarakat.

Salam hormat,

Dr. H. Hery Subiansauri, S.H., M.H., M.Si.]]> https://www.halomedan.com/news/67023/dr-h-hery-subiansauri-polda-sumbar-hadir-sebagai-sahabat-masyarakat-bukan-sekadar-penegak-hukum/ Dr. H. Hery Subiansauri: Polda Metro Jaya Harus Terus Hadir sebagai Sahabat Masyarakat Tue, 13 Oct 2026 13:04:00 +0700+0700 JAKARTA – Semangat Polisi Bersama Masyarakat harus diwujudkan melalui pelayanan yang humanis, penegakan hukum yang adil, serta kehadiran aparat yang mampu memberikan rasa aman kepada seluruh lapisan masyarakat.

Hal itu disampaikan Dr. H. Hery Subiansauri, S.H., M.H., M.Si., dalam menyikapi pentingnya membangun kedekatan antara kepolisian dan masyarakat, sebagaimana tercermin dalam pesan Polda Metro Jaya Sahabat Masyarakat.

Menurutnya, polisi tidak hanya dituntut hadir ketika terjadi tindak kejahatan atau gangguan keamanan, tetapi juga harus mampu menjadi mitra masyarakat dalam menjaga ketertiban, merawat kerukunan, dan menyelesaikan berbagai persoalan sosial.

"Polisi harus benar-benar hadir di tengah masyarakat. Bukan hanya ketika ada persoalan hukum, tetapi juga menjadi tempat masyarakat menyampaikan aspirasi, mengadukan persoalan, dan mencari perlindungan. Inilah makna polisi sebagai sahabat masyarakat," ujarnya.

Ia menilai, kepercayaan publik merupakan modal penting bagi keberhasilan institusi kepolisian dalam menjalankan tugasnya. Kepercayaan itu tidak cukup dibangun melalui slogan, melainkan harus dibuktikan lewat tindakan nyata, profesionalisme, integritas, serta pelayanan yang tidak diskriminatif.

Menurut Hery, pendekatan humanis juga perlu diperkuat melalui komunikasi dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, kalangan pemuda, dan seluruh elemen sosial. Sinergi tersebut penting untuk mencegah konflik, mengantisipasi gangguan keamanan, sekaligus menciptakan suasana kehidupan yang harmonis.

"Keamanan bukan hanya tanggung jawab polisi. Masyarakat juga memiliki peran besar dalam menjaga lingkungannya, menghormati perbedaan, dan membangun kepedulian sosial. Karena itu, hubungan polisi dan masyarakat harus dibangun atas dasar kepercayaan dan kerja sama," katanya.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa semangat hadir, mendengar, melindungi, mengayomi, dan melayani harus menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas kepolisian sehari-hari.

Pelayanan yang cepat, sikap yang terbuka terhadap kritik, serta penegakan hukum yang profesional dan berkeadilan, menurutnya, menjadi unsur penting untuk menjawab harapan masyarakat terhadap Polri.

Hery juga berharap Polda Metro Jaya dibawah pimpinan Komisaris Jenderal Polisi (Komjen Pol.) Dadang Hartanto terus memperkuat pendekatan yang mengedepankan kepentingan publik, sehingga masyarakat benar-benar merasakan manfaat kehadiran polisi dalam kehidupan sehari-hari.

"Menjadi sahabat masyarakat bukan sekadar slogan. Itu adalah komitmen yang harus dibuktikan dengan kerja nyata. Ketika masyarakat merasa aman, didengar, dilindungi, dan dilayani dengan baik, di situlah kepercayaan terhadap kepolisian akan tumbuh," tegasnya.

Ia berharap sinergi antara kepolisian dan masyarakat semakin kuat demi mewujudkan Jakarta yang aman, damai, tertib, dan sejahtera.

"Polisi kuat bersama masyarakat, dan masyarakat merasa aman ketika hukum ditegakkan secara profesional, adil, serta berintegritas," tutup Dr. H. Hery Subiansauri.]]> https://www.halomedan.com/news/67021/dr-h-hery-subiansauri-polda-metro-jaya-harus-terus-hadir-sebagai-sahabat-masyarakat/ Senator H. Dedi Iskandar Batu Bara Terima Kunjungan Bang Anto Genk, Bahas Kiprah dan Pengabdian untuk Sumatera Utara Tue, 13 Oct 2026 13:03:00 +0700+0700
MEDAN – Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), H. Dedi Iskandar Batu Bara, menerima kunjungan Bang Anto Genk, yang memiliki nama lengkap Rianto, S.H., M.H., di kediamannya. Pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban.

Bang Anto Genk merupakan putra Simalungun yang kini sukses berkiprah di Kota Medan. Ia dikenal sebagai CEO Sumut24 Group, Ketua Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Sumatera Utara, serta aktif dalam sejumlah organisasi kemasyarakatan dan kesukuan. Selain aktif dalam dunia media dan organisasi, ia juga dikenal dekat dengan kehidupan keagamaan dan memiliki pergaulan luas di tengah masyarakat.

"Terima kasih sudah berkenan singgah ke rumah kami, Bang," ujar H. Dedi Iskandar Batu Bara menyambut kunjungan tersebut, Selasa 13 Oktober 2026.

Dalam pertemuan itu, Bang Anto Genk mengungkapkan bahwa dirinya telah lama mengenal sosok Dedi Iskandar Batu Bara, termasuk kiprahnya sebagai senator yang mewakili masyarakat Sumatera Utara di tingkat nasional.

Menurut Anto Genk, salah satu hal yang menjadi perhatian Dedi adalah keterlibatannya dalam upaya mencerdaskan anak bangsa, khususnya melalui dunia pendidikan. Sosok Dedi juga dikenal sebagai pribadi yang santun dan memiliki latar belakang keagamaan sebagai ustaz.

"Bang Dedi sudah tiga kali menjadi anggota DPD RI. Kita mengenal kiprah beliau dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat Sumatera Utara, terutama dalam bidang pendidikan. Semoga pengabdian dan kiprah politik beliau terus berlanjut serta memberikan manfaat bagi masyarakat," kata Anto Genk.

Pertemuan tersebut menjadi ajang silaturahmi sekaligus mempererat hubungan persaudaraan antara tokoh masyarakat, insan media, dan wakil daerah. Silaturahmi semacam ini diharapkan dapat terus terjalin sebagai bagian dari upaya membangun komunikasi dan kebersamaan demi kemajuan Sumatera Utara.

Silaturahmi, pengabdian, dan kepedulian terhadap masyarakat menjadi nilai penting yang terus perlu dijaga dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa.red]]> https://www.halomedan.com/news/67020/senator-h-dedi-iskandar-batu-bara-terima-kunjungan-bang-anto-genk-bahas-kiprah-dan-pengabdian-untuk-sumatera-utara/ |DPD Golkar Sumut Tunjuk Alfan Sihombing Plt Ketua Golkar Toba, Revitalisasi 16 PK Dikebut Mon, 12 Oct 2026 22:25:00 +0700+0700 DPD Partai Golkar Sumatera Utara menunjuk Alfan Sihombing, S.H., sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Toba melalui SK Nomor Skep-5/GK-SU/IX/2026.

Penunjukan ini dilakukan untuk memperkuat konsolidasi organisasi sekaligus mempersiapkan Musyawarah Daerah (Musda) Golkar Toba yang dijadwalkan berlangsung akhir Oktober 2026 di Balige.

Alfan yang menjabat Wakil Ketua Bidang Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim DPD Golkar Sumut mengatakan, pihaknya akan memprioritaskan revitalisasi kepengurusan, termasuk Pengurus Kecamatan (PK) di 16 kecamatan se-Kabupaten Toba.

"Kami menargetkan revitalisasi PK di 16 kecamatan rampung pertengahan bulan ini agar MUSDA berjalan demokratis dan sukses," ujar Alfan.

Ia berharap konsolidasi tersebut dapat memperkuat soliditas kader serta melahirkan kepemimpinan baru yang mampu membawa Golkar Toba semakin solid menghadapi agenda politik mendatang.
(Red)

]]> https://www.halomedan.com/politik/67019/dpd-golkar-sumut-tunjuk-alfan-sihombing-plt-ketua-golkar-toba-revitalisasi-16-pk-dikebut/ MENGUJI JANJI PEMBENAHAN IMIPAS Mon, 12 Oct 2026 20:13:00 +0700+0700
Oleh Abdullah Rasyid
Staf Khusus Bidang Komunikasi dan Media Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan

Mengurus paspor sering kali dimulai dengan harapan yang sederhana: semoga prosesnya lancar, biayanya jelas, dan dokumennya selesai sesuai waktu yang dijanjikan. Ada yang sedang menyiapkan perjalanan ibadah, melanjutkan pendidikan, bekerja, atau menemui keluarga yang sudah lama terpisah. Di balik setiap permohonan, ada rencana hidup yang sedang diusahakan.

Begitu pula bagi pengguna layanan izin tinggal. Mereka membutuhkan kepastian tentang persyaratan dan proses yang harus dilalui. Ketika ada kendala, penjelasan yang ramah dan mudah dipahami bisa mengurangi kecemasan.

Perasaan serupa hadir dalam keluarga warga binaan. Mereka menunggu kabar tentang hak anggota keluarganya, mencari informasi mengenai tahapan pembebasan bersyarat, atau menempuh perjalanan jauh untuk sebuah kunjungan. Ketidakjelasan membuat penantian terasa lebih berat.

Dari pengalaman itulah pelayanan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memperoleh maknanya. Negara terasa hadir ketika orang mendapat jawaban yang jelas dan diperlakukan dengan hormat.

Membaca Evaluasi dari Pengalaman Warga

Kerja Tim Evaluasi dan Perbaikan Tata Kelola Pelayanan Publik memberikan kesempatan untuk memahami apa yang masih menghambat pelayanan.

Pada bidang keimigrasian, rancangan quick win menyentuh layanan paspor, izin tinggal, serta pemeriksaan keimigrasian di perbatasan. Perhatian diberikan pada pengendalian alur layanan, transparansi kuota M-Paspor, penggunaan akun sesuai kewenangan, dan pemeriksaan berbasis risiko.

Bagi masyarakat, istilah teknis itu mungkin terasa jauh. Namun, manfaat yang diharapkan cukup dekat: antrean yang tertib, proses yang dapat ditelusuri, serta penjelasan ketika permohonan belum bisa diselesaikan.

Pada bidang pemasyarakatan, paparan perkembangan evaluasi menyaring 52 layanan menjadi delapan layanan prioritas. Observasi dan uji petik pada 18 UPT di lima wilayah menemukan sejumlah persoalan, termasuk asesmen yang belum konsisten menjadi dasar penempatan, keberadaan fasilitas nonstandar, serta keterbatasan informasi layanan.

Temuan ini perlu dibaca sesuai cakupan pemeriksaannya. Kondisi pada lokasi uji petik tidak dapat langsung dianggap mewakili seluruh satuan kerja. Tetapi temuan tersebut cukup memberi alasan untuk memperhatikan titik rawan dengan lebih sungguh-sungguh.

Di baliknya ada kebutuhan manusia: perlakuan yang adil, hunian yang layak, dan kesempatan memperoleh hak melalui proses yang dapat dipahami.

Menjaga Kesepakatan Rakor

Rapat Koordinasi Kemenimipas yang ditutup pada 23 September 2026 telah merumuskan tindak lanjut atas pekerjaan evaluasi tersebut.

Laporan penutupan mencatat penyusunan 33 SOP Administrasi Pemerintahan dan dua surat edaran pada bidang keimigrasian. Penerapannya direncanakan melalui internalisasi kepada jajaran, penguatan kompetensi petugas, serta pemantauan berkala.

Pada bidang pemasyarakatan, laporan itu menyebut rancangan rencana kerja tindak lanjut Rakor, standar waktu pemberian hak integrasi, serta penguatan tata kelola Penelitian Kemasyarakatan atau Litmas.

Semua ini merupakan kemajuan yang perlu dijaga. Namun, penyusunan dokumen dan pelaksanaan di lapangan mempunyai tahapan yang berbeda. Kita masih perlu melihat bagaimana pedoman disahkan, dipahami petugas, dan digunakan dalam pelayanan sehari-hari.

Keluarga yang menunggu kepastian pembebasan bersyarat tentu berharap standar waktu tersebut membantu mereka mengetahui posisi berkas. Pemohon paspor berharap pedoman pelayanan membuat proses lebih mudah dipahami. Harapan-harapan inilah yang memberi arah pada tindak lanjut Rakor.

Monev yang Dekat dengan Kenyataan

Paparan persiapan monitoring dan evaluasi pada 12 Oktober 2026 menunjukkan bahwa perangkat pemeriksaan pengadaan bahan makanan serta blok dan kamar hunian telah disusun. SK Tim masih menunggu penandatanganan Menteri, sementara kesiapan instrumen lainnya perlu dikonfirmasi.

Monev ini perlu menghubungkan rekomendasi Tim Evaluasi dengan kesepakatan Rakor. Pertanyaannya sederhana: apa yang sudah berubah, apa yang masih tersendat, dan dukungan apa yang dibutuhkan?

Pada pengadaan bahan makanan, pemeriksaan perlu menjangkau makanan yang benar-benar diterima warga binaan. Pada hunian, pemeriksaan perlu melihat kondisi kamar, dasar penempatan, dan kesesuaian fasilitas dengan standar.rel

Untuk layanan keimigrasian, dokumen pengendalian perlu diuji melalui pengalaman pemohon dan praktik petugas. Apakah informasi mudah diperoleh? Apakah perubahan proses tercatat? Apakah kendala mendapat penjelasan?

Pendekatan PRIMA—Petakan, Bersihkan, Benahi, Kuatkan, dan Jaga—akan berguna apabila membantu persoalan bergerak menuju penyelesaian. Setiap rekomendasi membutuhkan penanggung jawab dan tenggat, lalu diperiksa kembali hasilnya.

Memberi Ruang untuk Jujur

Pembenahan juga perlu mendengar petugas. Ada yang menghadapi beban kerja tinggi, sarana terbatas, atau prosedur yang belum jelas. Mereka membutuhkan dukungan agar dapat melayani dengan baik.

Keterbukaan tentang kesulitan membantu pimpinan membedakan hambatan kerja, kelemahan sistem, dan dugaan penyimpangan. Masing-masing memerlukan jawaban yang tepat. Ketegasan tetap diperlukan ketika pelanggaran terbukti, sementara petugas yang bekerja benar layak mendapat perlindungan.

Kepercayaan tumbuh melalui pengalaman yang berulang. Hari ini mendapat informasi yang jelas. Besok memperoleh layanan sesuai ketentuan. Ketika mengadu, ada yang mendengar dan menindaklanjuti.

Di situlah hasil evaluasi, kesepakatan Rakor, dan Monev akan terasa berarti: ketika orang yang datang membawa kebutuhan pulang dengan kepastian, serta merasa bahwa negara menghargai dirinya.]]> https://www.halomedan.com/hukum/67018/menguji-janji-pembenahan-imipas-2/ MENGUJI JANJI PEMBENAHAN IMIPAS Mon, 12 Oct 2026 20:13:00 +0700+0700
Oleh Abdullah Rasyid
Staf Khusus Bidang Komunikasi dan Media Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan

Mengurus paspor sering kali dimulai dengan harapan yang sederhana: semoga prosesnya lancar, biayanya jelas, dan dokumennya selesai sesuai waktu yang dijanjikan. Ada yang sedang menyiapkan perjalanan ibadah, melanjutkan pendidikan, bekerja, atau menemui keluarga yang sudah lama terpisah. Di balik setiap permohonan, ada rencana hidup yang sedang diusahakan.

Begitu pula bagi pengguna layanan izin tinggal. Mereka membutuhkan kepastian tentang persyaratan dan proses yang harus dilalui. Ketika ada kendala, penjelasan yang ramah dan mudah dipahami bisa mengurangi kecemasan.

Perasaan serupa hadir dalam keluarga warga binaan. Mereka menunggu kabar tentang hak anggota keluarganya, mencari informasi mengenai tahapan pembebasan bersyarat, atau menempuh perjalanan jauh untuk sebuah kunjungan. Ketidakjelasan membuat penantian terasa lebih berat.

Dari pengalaman itulah pelayanan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memperoleh maknanya. Negara terasa hadir ketika orang mendapat jawaban yang jelas dan diperlakukan dengan hormat.

Membaca Evaluasi dari Pengalaman Warga

Kerja Tim Evaluasi dan Perbaikan Tata Kelola Pelayanan Publik memberikan kesempatan untuk memahami apa yang masih menghambat pelayanan.

Pada bidang keimigrasian, rancangan quick win menyentuh layanan paspor, izin tinggal, serta pemeriksaan keimigrasian di perbatasan. Perhatian diberikan pada pengendalian alur layanan, transparansi kuota M-Paspor, penggunaan akun sesuai kewenangan, dan pemeriksaan berbasis risiko.

Bagi masyarakat, istilah teknis itu mungkin terasa jauh. Namun, manfaat yang diharapkan cukup dekat: antrean yang tertib, proses yang dapat ditelusuri, serta penjelasan ketika permohonan belum bisa diselesaikan.

Pada bidang pemasyarakatan, paparan perkembangan evaluasi menyaring 52 layanan menjadi delapan layanan prioritas. Observasi dan uji petik pada 18 UPT di lima wilayah menemukan sejumlah persoalan, termasuk asesmen yang belum konsisten menjadi dasar penempatan, keberadaan fasilitas nonstandar, serta keterbatasan informasi layanan.

Temuan ini perlu dibaca sesuai cakupan pemeriksaannya. Kondisi pada lokasi uji petik tidak dapat langsung dianggap mewakili seluruh satuan kerja. Tetapi temuan tersebut cukup memberi alasan untuk memperhatikan titik rawan dengan lebih sungguh-sungguh.

Di baliknya ada kebutuhan manusia: perlakuan yang adil, hunian yang layak, dan kesempatan memperoleh hak melalui proses yang dapat dipahami.

Menjaga Kesepakatan Rakor

Rapat Koordinasi Kemenimipas yang ditutup pada 23 September 2026 telah merumuskan tindak lanjut atas pekerjaan evaluasi tersebut.

Laporan penutupan mencatat penyusunan 33 SOP Administrasi Pemerintahan dan dua surat edaran pada bidang keimigrasian. Penerapannya direncanakan melalui internalisasi kepada jajaran, penguatan kompetensi petugas, serta pemantauan berkala.

Pada bidang pemasyarakatan, laporan itu menyebut rancangan rencana kerja tindak lanjut Rakor, standar waktu pemberian hak integrasi, serta penguatan tata kelola Penelitian Kemasyarakatan atau Litmas.

Semua ini merupakan kemajuan yang perlu dijaga. Namun, penyusunan dokumen dan pelaksanaan di lapangan mempunyai tahapan yang berbeda. Kita masih perlu melihat bagaimana pedoman disahkan, dipahami petugas, dan digunakan dalam pelayanan sehari-hari.

Keluarga yang menunggu kepastian pembebasan bersyarat tentu berharap standar waktu tersebut membantu mereka mengetahui posisi berkas. Pemohon paspor berharap pedoman pelayanan membuat proses lebih mudah dipahami. Harapan-harapan inilah yang memberi arah pada tindak lanjut Rakor.

Monev yang Dekat dengan Kenyataan

Paparan persiapan monitoring dan evaluasi pada 12 Oktober 2026 menunjukkan bahwa perangkat pemeriksaan pengadaan bahan makanan serta blok dan kamar hunian telah disusun. SK Tim masih menunggu penandatanganan Menteri, sementara kesiapan instrumen lainnya perlu dikonfirmasi.

Monev ini perlu menghubungkan rekomendasi Tim Evaluasi dengan kesepakatan Rakor. Pertanyaannya sederhana: apa yang sudah berubah, apa yang masih tersendat, dan dukungan apa yang dibutuhkan?

Pada pengadaan bahan makanan, pemeriksaan perlu menjangkau makanan yang benar-benar diterima warga binaan. Pada hunian, pemeriksaan perlu melihat kondisi kamar, dasar penempatan, dan kesesuaian fasilitas dengan standar.rel

Untuk layanan keimigrasian, dokumen pengendalian perlu diuji melalui pengalaman pemohon dan praktik petugas. Apakah informasi mudah diperoleh? Apakah perubahan proses tercatat? Apakah kendala mendapat penjelasan?

Pendekatan PRIMA—Petakan, Bersihkan, Benahi, Kuatkan, dan Jaga—akan berguna apabila membantu persoalan bergerak menuju penyelesaian. Setiap rekomendasi membutuhkan penanggung jawab dan tenggat, lalu diperiksa kembali hasilnya.

Memberi Ruang untuk Jujur

Pembenahan juga perlu mendengar petugas. Ada yang menghadapi beban kerja tinggi, sarana terbatas, atau prosedur yang belum jelas. Mereka membutuhkan dukungan agar dapat melayani dengan baik.

Keterbukaan tentang kesulitan membantu pimpinan membedakan hambatan kerja, kelemahan sistem, dan dugaan penyimpangan. Masing-masing memerlukan jawaban yang tepat. Ketegasan tetap diperlukan ketika pelanggaran terbukti, sementara petugas yang bekerja benar layak mendapat perlindungan.

Kepercayaan tumbuh melalui pengalaman yang berulang. Hari ini mendapat informasi yang jelas. Besok memperoleh layanan sesuai ketentuan. Ketika mengadu, ada yang mendengar dan menindaklanjuti.

Di situlah hasil evaluasi, kesepakatan Rakor, dan Monev akan terasa berarti: ketika orang yang datang membawa kebutuhan pulang dengan kepastian, serta merasa bahwa negara menghargai dirinya.]]> https://www.halomedan.com/hukum/67017/menguji-janji-pembenahan-imipas/ Laporan Setahun Tak Jelas, Yaspetia Adukan Dugaan Perampasan Aset STAI Al-Hikmah ke PWNU Sumut Mon, 12 Oct 2026 19:49:00 +0700+0700
MEDAN | SUMUT24.co

Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Islam Al-Hikmah (Yaspetia) Medan mengadukan dugaan perampasan aset dan persoalan legalitas Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Hikmah Medan kepada Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Sumatera Utara. Mereka meminta dukungan agar laporan yang telah disampaikan ke Polsek Medan Area lebih dari satu tahun lalu segera mendapat kepastian hukum.

Pengaduan itu disampaikan Ketua Yaspetia Medan Ir. H. Marapinta Harahap, Ketua STAI Al-Hikmah Medan Asrul Siregar, dan Sekretaris Yayasan Prof. Dr. Zainuddin di Kantor PWNU Sumut, Jalan Sei Batanghari, Medan, Senin (12/10/2026).

Mereka mengaku kecewa karena laporan terkait dugaan perampasan inventaris, penggunaan nama kampus, serta persoalan izin perguruan tinggi yang mereka kaitkan dengan Masdar Limbong dan pihak-pihak lainnya belum menunjukkan perkembangan yang diharapkan.

Ketua Yaspetia Medan, Ir. H. Marapinta Harahap, mengatakan kedatangan mereka ke PWNU Sumut bertujuan meminta dukungan dan perlindungan sebagai sesama warga Nahdlatul Ulama (NU).

"Kami menyampaikan kegelisahan ini kepada Ketua PWNU Sumatera Utara untuk memohon bantuan dan perlindungan sebagai sesama warga NU.

Laporan yang kami masukkan ke Polsek Medan Area terkait dugaan perampasan inventaris, izin, dan nama kampus oleh Masdar Limbong cs sudah lebih dari setahun jalan di tempat tanpa ada kejelasan maupun penetapan tersangka," ujar Marapinta.

Menurutnya, pihak yayasan berharap pimpinan PWNU Sumut dapat membantu mengawal persoalan tersebut agar penanganan laporan memperoleh kejelasan.
Senada dengan itu, Sekretaris Yaspetia Medan, Prof. Dr. Zainuddin, mendesak kepolisian memberikan penjelasan mengenai perkembangan laporan dugaan pencurian aset yang telah mereka sampaikan.

"Kasus dugaan perampasan aset dan legalitas perguruan tinggi ini sudah terkatung-katung lebih dari setahun. Laporan kami terkait dugaan pencurian aset ke Polsek Medan Area sampai hari ini belum ada yang tersangka," tegas Zainuddin.

Ia berharap PWNU Sumut dapat ikut mendorong agar aparat penegak hukum menuntaskan penanganan perkara secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Sementara itu, Ketua STAI Al-Hikmah Medan, Asrul Siregar, menilai persoalan yang mereka laporkan tidak hanya berkaitan dengan aset yayasan, tetapi juga menyangkut keberlangsungan institusi pendidikan dan kepentingan mahasiswa.
Asrul menyampaikan adanya dugaan penguasaan inventaris, penyalahgunaan data mahasiswa, hingga penerbitan ijazah yang menurut pihaknya tidak sah. Ia meminta dugaan tersebut ditelusuri dan ditangani melalui proses hukum.

"Dugaan perampasan inventaris, pembajakan data mahasiswa, hingga penerbitan ijazah secara tidak sah ini sangat terang-terangan dilakukan. Sangat disayangkan laporan kami di Polsek Medan Area sudah mengendap lebih dari satu tahun," ungkap Asrul.

Ia berharap kepolisian tidak mengulur waktu dalam memberikan kepastian hukum atas laporan tersebut, sekaligus memastikan kepentingan mahasiswa tetap terlindungi.
Hingga berita ini ditulis, belum terdapat keterangan dari Polsek Medan Area mengenai perkembangan laporan tersebut. Tanggapan Masdar Limbong terkait dugaan yang disampaikan pihak Yaspetia juga belum diperoleh.

Pihak Yaspetia berharap pengaduan kepada PWNU Sumut menjadi langkah untuk mendorong penyelesaian persoalan tersebut secara transparan dan sesuai mekanisme hukum.rel]]> https://www.halomedan.com/news/67016/laporan-setahun-tak-jelas-yaspetia-adukan-dugaan-perampasan-aset-stai-alhikmah-ke-pwnu-sumut/ Romadon Nasution Terpilih Aklamasi Pimpin Golkar Labusel, Bidik Kemenangan Pileg 2029 Mon, 12 Oct 2026 17:41:00 +0700+0700 Golkar Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Labusel) dalam Musyawarah Daerah (Musda) IV yang digelar di Hotel Grand Suma Labusel, Senin (12/10/2026).

Musda tersebut dihadiri Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Sumatera Utara, Andar Amin Harahap, Bendahara Mularotua Harahap, serta Bupati Labuhanbatu Selatan, Feri Sahputra Simatupang.

Turut hadir Wakil Ketua Golkar Sumut Rolel Harahap, Zainuddin Purba, Suruhenta Sembiring, Wakil Sekretaris Muhammad Asril, Wakil Sekretaris Riduan Dalimunthe, serta jajaran pengurus Partai Golkar lainnya.

Dalam sambutannya, Andar Amin Harahap menegaskan bahwa Musda bukan sekadar agenda pemilihan ketua, melainkan juga momentum untuk memperkuat konsolidasi organisasi dan pendidikan politik bagi seluruh kader Partai Golkar.

"Musyawarah ini bukan sekadar pemilihan ketua. Tapi ini menjadi momentum konsolidasi dan pendidikan politik bagi seluruh kader Golkar di Sumatera Utara," kata Andar.

Ia juga berpesan kepada ketua terpilih agar mampu merangkul seluruh potensi yang ada di internal Partai Golkar Labusel. Menurutnya, kebersamaan dan soliditas kader menjadi bagian penting dalam memperkuat organisasi hingga ke tingkat bawah.

Sementara itu, Bupati Labuhanbatu Selatan, Feri Sahputra Simatupang, menyatakan kesiapannya untuk terus menjalin kolaborasi dengan Partai Golkar Labusel dalam mendukung pembangunan daerah.

"Kami juga mengapresiasi Partai Golkar Labusel yang sampai saat ini terus mengawal dan mendukung jalannya pemerintahan Kabupaten Labusel.
Mudah-mudahan kolaborasi dan sinergi ini berjalan terus hingga tercipta pembangunan yang signifikan di Kabupaten Labusel," ujar Feri.

Usai terpilih secara aklamasi, Romadon Nasution menyampaikan targetnya untuk meningkatkan perolehan kursi Partai Golkar di DPRD Labusel pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2029 mendatang.
Untuk mencapai target tersebut, Romadon menegaskan akan mengintensifkan konsolidasi organisasi hingga ke tingkat lingkungan dan tempat pemungutan suara (TPS).

"Konsolidasi akan terus kita pacu hingga ke tingkat lingkungan dan TPS. Insyaallah Golkar jadi pemenang di Kabupaten Labusel," ujar Romadon.

Terpilihnya Romadon melalui Musda IV ini menjadi awal kepemimpinannya dalam menggerakkan konsolidasi kader dan mempersiapkan strategi partai menghadapi Pileg 2029 di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
(red)]]> https://www.halomedan.com/news/67015/romadon-nasution-terpilih-aklamasi-pimpin-golkar-labusel-bidik-kemenangan-pileg-2029/ Andar Amin Harahap Ajak Kader Golkar Rangkul Semua Potensi di Kabupaten Labusel Mon, 12 Oct 2026 17:41:00 +0700+0700 Musyawarah Daerah (Musda) IV DPD Partai Golkar Kabupaten Labuhanbatu Selatan resmi digelar, Senin (12/10/2026) di Hotel Grand Suma Labusel. Terpilih secara aklamasi dalam musyawarah itu Romadon Nasution.

Pantauan wartawan, hadir dalam pembukaan Musda itu Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Sumatera Utara Andar Amin Harahap, Bendahara Mularotua Harahap serta Bupati Labusel Feri Sahputra Simatupang.

Hadir juga Wakil Ketua Golkar Sumut Rolel Harahap, Zainuddin Purba, Suruhenta Sembiring, Wakil Sekretaris Muhammad Asril, Wakil Sekretaris Riduan Dalimunthe dan jajaran pengurus lainnya.

"Musyawarah ini bukan sekadar pemilihan Ketua. Tapi ini menjadi momentum konsolidasi dan pendidikan politik bagi seluruh kader Golkar di Sumatera Utara," kata Andar Amin Harahap.

Andar berpesan kepada Ketua Terpilih Golkar Labusel nantinya untuk merangkul semua potensi yang ada di Golkar Kabupaten Labusel.

Bupati Labusel Feri Simatupang di acara pembukaan Musda itu mengatakan siap berkolaborasi dengan Partai Golkar Labusel.

"Kami juga mengapresiasi Partai Golkar Labusel yang sampai saat ini terus mengawal dan mendukung jalannya pemerintahan Kabupaten Labusel. Mudah-mudahan kolaborasi dan sinergi ini berjalan terus hingga tercipta pembangunan yang signifikan di Kabupaten Labusel," kata Bupati.

Pada Musda itu, terpilih secara Aklamasi Romadoj Nasution sebagai Ketua Golkar Kabupaten Labusel. Romadon menargetkan Partai Golkar Labusel menambah perolehan kursi DPRD pada Pileg 2029 mendatang.

"Konsolidasi akan terus kita pacu hingga ke tingkat lingkungan dan TPS. InshaAllah Golkar jadi pemenang di Kabupaten Labusel," tukas Romadon.rel

]]> https://www.halomedan.com/politik/67014/andar-amin-harahap-ajak-kader-golkar-rangkul-semua-potensi-di-kabupaten-labusel/ KUA Medan Denai Komitmen Berikan Pelayanan Prima, Ahmat Yani Siregar: Masyarakat Harus Dilayani dengan Baik Mon, 12 Oct 2026 15:42:00 +0700+0700
Pelayanan yang ramah, profesional, transparan, dan sesuai ketentuan menjadi prioritas dalam memberikan kemudahan bagi masyarakat.
Berlokasi di Gang KUA, Jalan Raya Menteng, Kecamatan Medan Denai, KUA terus memperkuat perannya sebagai garda terdepan Kementerian Agama dalam memberikan pelayanan keagamaan, terutama bagi calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan.

Kepala KUA Kecamatan Medan Denai, Drs. H. Ahmat Yani Siregar, M.A., menegaskan bahwa pelayanan kepada masyarakat merupakan amanah yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, ketulusan, dan dedikasi.

Demikian disampaikan KUA Medan Denai, Selasa 12 Oktober saat menerima Pimred Sumut24 Rianto SH MH, di kantornya.

Menurutnya, setiap masyarakat berhak memperoleh pelayanan yang mudah, jelas, transparan, serta tidak berbelit-belit.

"Pelayanan prima bukan hanya tentang menyelesaikan urusan administrasi, tetapi juga bagaimana kita memberikan kenyamanan, kepastian informasi, dan sikap yang santun kepada setiap masyarakat yang datang. Terlebih dalam pelayanan pernikahan, kita harus memberikan perhatian yang baik karena pernikahan merupakan momen penting dalam kehidupan seseorang," tegas Ahmat Yani Siregar.

Ia menjelaskan, dalam pelayanan pencatatan pernikahan, petugas KUA memberikan informasi secara jelas kepada calon pengantin mengenai persyaratan administrasi, prosedur pendaftaran kehendak nikah, pemeriksaan dokumen, hingga tahapan yang harus dipenuhi sebelum pelaksanaan akad nikah.
Apabila terdapat dokumen yang belum lengkap atau perlu diperbaiki, petugas memberikan penjelasan kepada calon pengantin agar setiap tahapan dapat dipahami dan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
Tak hanya berfokus pada urusan administrasi, KUA Medan Denai juga memberikan perhatian terhadap kesiapan calon pengantin dalam membangun rumah tangga melalui bimbingan perkawinan.
Dalam bimbingan tersebut, calon pengantin diberikan pemahaman mengenai hak dan kewajiban suami istri, komunikasi dalam keluarga, tanggung jawab bersama, serta pentingnya membangun keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Ahmat Yani Siregar menyampaikan, keberhasilan pelayanan pernikahan tidak semata-mata diukur dari kelancaran proses pencatatan, tetapi juga dari sejauh mana calon pengantin memperoleh bekal pengetahuan agama, kesiapan mental, dan pemahaman tentang tanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga.

Karena itu, ia mengingatkan seluruh jajaran KUA agar senantiasa mengedepankan kedisiplinan, kesopanan, ketelitian, serta kepedulian dalam menjalankan tugas pelayanan.
Setiap masyarakat yang datang harus mendapatkan pelayanan yang baik tanpa membedakan latar belakang. Selain itu, informasi yang diberikan harus benar, jelas, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menurutnya, pelayanan yang berkualitas juga membutuhkan kerja sama dan sinergi seluruh pegawai, penghulu, serta penyuluh agama Islam. Dengan koordinasi yang baik, pelayanan administrasi pernikahan dan pembinaan kehidupan beragama diharapkan semakin efektif serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Selain pelayanan pernikahan, KUA Kecamatan Medan Denai turut menjalankan berbagai fungsi pelayanan keagamaan lainnya, di antaranya bimbingan keluarga sakinah, konsultasi keagamaan, pembinaan majelis taklim, serta penyuluhan kepada masyarakat.

Berbagai kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya mendekatkan layanan Kementerian Agama kepada umat sekaligus memperkuat peran KUA sebagai pusat pelayanan dan pembinaan kehidupan keagamaan di tingkat kecamatan.
Ahmat Yani Siregar menambahkan, kepercayaan masyarakat merupakan modal penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Oleh sebab itu, evaluasi dan peningkatan kualitas pelayanan harus terus dilakukan agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara optimal.

Ia berharap, melalui komitmen pelayanan prima, KUA Kecamatan Medan Denai semakin mampu menghadirkan pelayanan yang memberikan kemudahan, kepastian, dan kenyamanan bagi masyarakat.

"Harapan kita, masyarakat yang datang ke KUA dapat memperoleh pelayanan yang baik, merasa dihargai, dan pulang dengan membawa kejelasan atas keperluannya. Kita ingin KUA benar-benar hadir sebagai pelayan masyarakat sekaligus pembimbing umat," tutupnya.

Dengan komitmen tersebut, KUA Kecamatan Medan Denai terus berupaya mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, berintegritas, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat, sejalan dengan semangat Kementerian Agama dalam memberikan pelayanan terbaik kepada umat.
(Red)

]]> https://www.halomedan.com/news/67013/kua-medan-denai-komitmen-berikan-pelayanan-prima-ahmat-yani-siregar-masyarakat-harus-dilayani-dengan-baik/ Atasi Kepadatan Lapas, Pemerintah Perkuat Rehabilitasi Mon, 12 Oct 2026 10:24:00 +0700+0700
Menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto, rapat lintas kementerian dan lembaga di Kementerian Hukum pada 5 Oktober 2026 membahas rencana pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika, terutama usia produktif.

Staf Khusus Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Abdullah Rasyid, menegaskan bahwa penanganan kelebihan kapasitas harus dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya melalui penambahan fasilitas, tetapi juga dengan memperkuat pembinaan dan mempersiapkan warga binaan kembali ke masyarakat.

"Pemasyarakatan bukan sekadar menjalankan hukuman, tetapi juga membangun kesempatan bagi warga binaan untuk memperbaiki diri dan kembali menjadi bagian produktif dari masyarakat," demikian draf pernyataan Abdullah Rasyid.

Selain rehabilitasi, optimalisasi pidana pengawasan dan kerja sosial sesuai ketentuan KUHP baru serta penguatan Balai Pemasyarakatan (Bapas) diperlukan untuk mendukung pembinaan yang lebih efektif.
Keberhasilan kebijakan ini diharapkan tidak hanya mengurangi kepadatan lapas, tetapi juga meningkatkan kualitas pembinaan dan menekan pengulangan tindak pidana.
red/rasyid

]]> https://www.halomedan.com/news/67012/atasi-kepadatan-lapas-pemerintah-perkuat-rehabilitasi/ SMG FC Juara Laycar Championship 2026, Tekuk Sadiq FC 3-0 Sun, 11 Oct 2026 13:35:00 +0700+0700 Bola Mini AR Minisoccer, Mibo, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, Sabtu (10/10/2026) malam.

Kemenangan tersebut mengantarkan SMG FC ke podium tertinggi, sedangkan Sadiq FC harus puas sebagai juara kedua.

Pada perebutan tempat ketiga, Satu FC mengalahkan Gasspat FC melalui adu penalti 5-4 setelah kedua tim bermain imbang 5-5 pada waktu normal.

Panitia juga memberikan penghargaan individu kepada Tata dari Sadiq FC sebagai pemain terbaik dan Hafiz dari SMG FC sebagai penjaga gawang terbaik. Partai final dipimpin wasit Azhari dan Johan.

Ketua Panitia, Carles Wibawa, mengapresiasi seluruh tim yang telah berpartisipasi hingga turnamen berakhir. Ia berharap Laycar Championship dapat menjadi agenda kompetisi yang mendorong perkembangan sepak bola mini di Aceh.

"Harapan kami, turnamen ini tidak berhenti sampai di sini. Semoga ke depan semakin banyak klub yang berpartisipasi, persaingan semakin berkualitas, dan sepak bola mini di Aceh terus berkembang," ujar Carles.

Sementara itu, Ketua Komite Sepakbola Mini Indonesia (KSMI) Pengurus Aceh, Muktarrudin Usman, S.E., saat menutup turnamen menegaskan bahwa kompetisi berkelanjutan menjadi salah satu kunci memperkuat pembinaan pemain.

Menurutnya, Aceh memiliki potensi besar melahirkan pemain berbakat yang mampu bersaing di tingkat nasional hingga internasional. Karena itu, diperlukan pembinaan terarah, penguatan klub, serta dukungan pemerintah, komunitas olahraga, dan dunia usaha.

"Target kita bukan sekadar meramaikan lapangan, tetapi menjadikan Aceh sebagai salah satu pusat lahirnya talenta sepak bola mini yang diperhitungkan di Indonesia, bahkan dunia," kata Muktarrudin.

Ia juga berpesan kepada SMG FC agar tidak cepat berpuas diri, sementara tim lainnya diminta menjadikan hasil turnamen sebagai motivasi untuk meningkatkan kemampuan.

Dalam acara penutupan Laycar Championship 2026, Ketua KSMI Aceh turut didampingi Sekretaris KSMI Aceh, Muhammad Zubir dan Wakil Sekretaris KSMI Aceh Muhammad Hasan.

"Laycar Championship 2026 diharapkan menjadi pijakan untuk meningkatkan kualitas kompetisi dan memperkuat pembinaan sepak bola mini di Aceh.," pungkasnya. (R)]]> https://www.halomedan.com/news/67011/smg-fc-juara-laycar-championship-2026-tekuk-sadiq-fc-30/ Debut di Piala Dunia Sepakbola Mini, Indonesia Uji Hasil Pembinaan KSMI Sun, 11 Oct 2026 13:34:00 +0700+0700
Turnamen di Antalya itu mempertemukan tim dari sejumlah kawasan, yakni Asia, Afrika, Eropa, dan Amerika Selatan. Selain Indonesia, peserta yang dijadwalkan ambil bagian adalah tuan rumah Turki, Arab Saudi, Qatar, Irak, Libya, Bahrain, India, Palestina, Austria, Rusia, Tunisia, Serbia, Bosnia dan Herzegovina, Ghana, Aljazair, serta Brasil.

Ketua Umum KSMI Dr. Ir. H. Yan Mulia Abidin mengatakan, kesempatan membawa Indonesia tampil dalam ajang internasional tersebut tidak boleh dilewatkan. Debut di tingkat dunia, menurut dia, sekaligus menjadi ujian awal bagi proses pembinaan yang telah dibangun KSMI dalam beberapa bulan terakhir.

"Kesempatan ini tidak boleh dilewatkan. Partisipasi Timnas KSMI di IMF World Cup Minifootball Antalya 2026 akan menjadi pembuktian bahwa kita serius dan konsisten membangun KSMI sebagai wadah pembinaan prestasi generasi muda ke depan," ujar Yan.

Persiapan tim nasional pun tidak dilakukan secara instan. Proses pencarian pemain telah berlangsung selama beberapa bulan melalui seleksi atlet di sejumlah daerah. Seleksi antara lain dilakukan di Aceh, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan provinsi lainnya.

Dari rangkaian seleksi tersebut, KSMI berharap dapat menemukan pemain-pemain terbaik yang kemudian dijadwalkan mengikuti pemusatan latihan nasional di Jakarta mulai 25 Oktober. Pelatnas tersebut menjadi tahap penting untuk membentuk tim yang memiliki kesiapan teknik, keterampilan individu, pemahaman permainan, serta kekompakan antarpemain.

Menurut Yan, perkembangan sepakbola mini di Indonesia menunjukkan prospek yang semakin besar. Olahraga tersebut mulai mendapatkan tempat di kalangan anak muda karena karakter permainannya yang dinamis dan dapat dimainkan di ruang yang relatif lebih terbatas dibandingkan sepakbola lapangan besar.

Namun, pertumbuhan tersebut membutuhkan fondasi organisasi dan ekosistem yang kuat. KSMI menilai pengembangan sepakbola mini tidak cukup hanya dengan memperbanyak kompetisi, tetapi juga memerlukan penguatan federasi, pembangunan infrastruktur, sosialisasi regulasi secara masif, serta perluasan jaringan di berbagai daerah.

"Kita memiliki potensi besar karena tren perkembangan minifootball di Indonesia semakin digemari kalangan anak-anak muda. Tantangannya adalah membangun federasi yang kuat, infrastruktur, sosialisasi regulasi yang masif, dan jaringan," kata Yan.

Ia menilai sumber daya manusia KSMI, khususnya di tingkat pusat, memiliki kapasitas untuk mengembangkan sepakbola mini agar semakin membumi. Penguatan organisasi akan berjalan beriringan dengan pembinaan atlet dan perluasan kompetisi sehingga olahraga tersebut tidak berhenti sebagai kegiatan rekreasi.

2 judul tambahan

Debut di Piala Dunia Sepakbola Mini, Indonesia Uji Hasil Pembinaan KSMI

Indonesia Tampil Perdana di Piala Dunia Sepakbola Mini, KSMI Bidik Talenta Muda
Menurut Wakil Ketua Umum Organisasi Tri Winarno, keikutsertaan Indonesia melalui KSMI dapat memperkuat posisi organisasi dalam membangun kerja sama dengan pemerintah, Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), Komite Olimpiade Indonesia (KOI), sponsor, serta International Minifootball Federation (IMF).

"Partisipasi Timnas Indonesia melalui KSMI memberikan trust atau kepercayaan dari stakeholder nasional dan internasional bagi organisasi KSMI ke depannya. Dukungan penuh dari seluruh stakeholder menjadi bagian penting dalam pengembangan minifootball Indonesia," ujarnya.

2 judul tambahan

Debut di Piala Dunia Sepakbola Mini, Indonesia Uji Hasil Pembinaan KSMI

Indonesia Tampil Perdana di Piala Dunia Sepakbola Mini, KSMI Bidik Talenta Muda

Selain membangun prestasi, KSMI juga terus mendorong agenda internasional melalui penyelenggaraan dan bidding berbagai turnamen. Salah satu visi yang tengah didorong adalah membawa ajang Piala Dunia Sepakbola Mini ke Indonesia sehingga atlet-atlet nasional suatu saat dapat bertanding di hadapan pendukung sendiri.

Bagi KSMI, menjadi tuan rumah kompetisi internasional bukan semata-mata persoalan penyelenggaraan. Kehadiran turnamen dunia di Indonesia diharapkan menjadi pemicu tumbuhnya motivasi bagi atlet muda sekaligus memperluas basis pembinaan di daerah.

Bendahara Umum KSMI Her Pramtama menekankan pentingnya membangun ekosistem sepakbola mini dari tingkat akar rumput. Pembibitan pemain usia muda, menurut dia, harus menjadi bagian utama dari strategi pengembangan olahraga tersebut agar tersedia kesinambungan antara kompetisi usia dini, pembinaan prestasi, dan tim nasional.

Lapangan sepakbola mini dengan demikian tidak lagi sekadar dipandang sebagai tempat bermain dan berekreasi. Ruang tersebut dapat menjadi bagian dari proses pendidikan karakter yang mempertemukan bakat, kedisiplinan, kepemimpinan, kerja sama, dan cita-cita anak-anak muda untuk berprestasi serta suatu saat membela Indonesia.

Debut Indonesia di Antalya menjadi salah satu tahapan awal dari proses panjang tersebut. Hasil di Turki tentu penting, tetapi bagi KSMI, pengalaman bertanding melawan tim dari berbagai negara juga menjadi kesempatan untuk mengukur kualitas pembinaan sekaligus memetakan pekerjaan rumah sepakbola mini Indonesia ke depan.red]]> https://www.halomedan.com/profil/67010/debut-di-piala-dunia-sepakbola-mini-indonesia-uji-hasil-pembinaan-ksmi/ Enam Bulan Penyidikan Tol Medan–Binjai, Belum Ada Tersangka: Sutrisno Pangaribuan Tantang Keberanian Kejatisu Sun, 11 Oct 2026 12:36:00 +0700+0700

MEDAN – Keberanian Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) dalam menuntaskan dugaan korupsi pengadaan lahan pembangunan Jalan Tol Medan–Binjai kini menjadi sorotan. Enam bulan setelah kasus tersebut dikabarkan naik ke tahap penyidikan, publik masih menanti langkah konkret penyidik, terutama penetapan tersangka dan pengungkapan pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab.

Presidium Kongres Rakyat Nasional (KORNAS), Presidium Perkumpulan Semangat Rakyat Anti Korupsi (SEMARAK), sekaligus Direktur Indonesian Government Watch (IGOWA) dan Pusat Studi Anti Korupsi (PUSAKO), Sutrisno Pangaribuan, mendesak Kejatisu agar tidak membiarkan perkara ini berlarut-larut tanpa kejelasan.

Menurut Sutrisno, penyidikan perkara yang menyangkut uang negara dalam jumlah besar harus menghasilkan kemajuan yang terukur. Penggeledahan dan pemeriksaan saksi tidak boleh berhenti sebagai rangkaian prosedur tanpa kejelasan mengenai siapa yang harus dimintai pertanggungjawaban hukum.

"Publik menanti keberanian jaksa untuk membongkar dugaan permainan pengadaan lahan Jalan Tol Medan–Binjai. Jika ditemukan bukti yang cukup, siapa pun yang terlibat harus diproses sesuai hukum, tanpa pandang jabatan, kekuasaan, maupun kedekatan politik," demikian pokok desakan Sutrisno dalam pernyataannya, Minggu (11/10/2026).

Anggaran Rp1,17 Triliun, Penegakan Hukum Jangan Jalan di Tempat

Kasus ini berkaitan dengan pengadaan lahan pembangunan Jalan Tol Medan–Binjai seksi I, II, dan III sepanjang 25,441 kilometer. Proyek yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2016 itu memiliki nilai anggaran sekitar Rp1,17 triliun.

Berdasarkan keterangan Kasi Penkum Kejatisu, Rizaldi, pada 19 April 2026, perkara tersebut telah memasuki tahap penyidikan dan penyidik masih memeriksa sejumlah saksi.

Sebelumnya, penyidik Pidana Khusus Kejatisu juga melakukan penggeledahan di Kantor BPN Provinsi Sumatera Utara di Jalan Brigjen Katamso dan Kantor Pertanahan Kota Medan di Jalan STM, Kelurahan Sitirejo.

Di Kantor BPN Sumut, penyidik memeriksa sejumlah ruangan, termasuk ruang kerja bidang pengadaan tanah dan pengembangan, ruang staf, serta gudang arsip yang berkaitan dengan dokumentasi pengadaan lahan. Sementara di Kantor Pertanahan Kota Medan, penggeledahan diarahkan pada ruangan yang diduga menyimpan dokumen terkait proses pengadaan tanah proyek tersebut.

Dari penggeledahan itu, penyidik menyita berkas dan dokumen yang berkaitan dengan perkara yang sedang diselidiki.

Namun, bagi kelompok masyarakat antikorupsi, langkah penggeledahan tersebut harus ditindaklanjuti dengan pengujian bukti, penelusuran aliran dana, dan pengungkapan pihak-pihak yang diduga memperoleh keuntungan secara tidak sah.

Pertanyaan mendasarnya: apakah penyidikan ini telah mengungkap konstruksi dugaan penyimpangan, atau justru masih berkutat pada pemeriksaan saksi tanpa kejelasan perkembangan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik?

Tentu, belum diumumkannya tersangka tidak dengan sendirinya membuktikan penyidikan mandek. Namun, besarnya nilai proyek dan seriusnya dugaan yang mencuat membuat transparansi perkembangan perkara menjadi penting, sepanjang tidak mengganggu proses penyidikan.

Pengakuan Penggarap di Tanjung Mulia Harus Ditelusuri

Sutrisno mengungkapkan, SEMARAK pernah bertemu dengan sejumlah petani atau penggarap lahan di kawasan Tanjung Mulia, Kota Medan. Mereka mengaku tidak menerima pembayaran ganti rugi atas lahan yang selama ini mereka garap dan kemudian digunakan untuk pembangunan jalan tol.

Menurut keterangan para penggarap tersebut, terdapat skema pembagian ganti rugi antara pemegang sertifikat dan pihak yang menggarap serta mengusahai lahan. Namun, mereka menduga skema tersebut tidak dijalankan sebagaimana mestinya setelah pemegang sertifikat menerima pembayaran dari pemerintah.

Persoalan ini patut menjadi perhatian penyidik. Sebab, jika pengakuan para penggarap dapat dibuktikan melalui dokumen dan keterangan saksi, persoalannya tidak hanya menyangkut sengketa pembagian ganti rugi, tetapi juga dapat membuka pertanyaan mengenai validitas kepemilikan tanah, proses penetapan penerima pembayaran, serta kemungkinan adanya penyimpangan dalam administrasi pengadaan lahan.

Para penggarap, sebagaimana disampaikan Sutrisno, juga mengaku tidak mengenal sejumlah orang yang tercatat sebagai pemilik sertifikat atas lahan yang mereka garap.

Muncul dugaan bahwa pihak-pihak tertentu memperoleh pembayaran ganti rugi meskipun hubungan mereka dengan penguasaan fisik lahan dipertanyakan oleh para penggarap.

Dugaan tersebut harus diuji secara objektif. Kejatisu perlu menelusuri riwayat kepemilikan setiap bidang tanah, dokumen sertifikat, identitas penerima pembayaran, berita acara pengadaan lahan, serta bukti transfer atau pencairan dana ganti rugi.

Jika ditemukan ketidaksesuaian antara data kepemilikan, penguasaan lahan, dan pembayaran, penyidik harus mengungkap siapa yang membuat, memeriksa, menyetujui, serta menerima manfaat dari transaksi tersebut.

Jangan sampai pengakuan masyarakat yang merasa dirugikan hanya menjadi catatan dalam berkas pemeriksaan, tanpa ditindaklanjuti dengan pembuktian yang menyeluruh.

ATR/BPN dan PUPR Harus Diperiksa Berdasarkan Bukti

Sutrisno menduga kemungkinan adanya keterlibatan oknum di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), serta pihak-pihak yang namanya tercantum dalam dokumen kepemilikan lahan.

Ia meminta penyidik menelusuri kemungkinan adanya rekayasa kepemilikan, penyimpangan administrasi, atau kesepakatan yang menguntungkan pihak tertentu dalam proses pembebasan lahan.

Akan tetapi, dugaan keterlibatan pihak-pihak tersebut tidak boleh langsung dianggap sebagai fakta hukum. Penetapan tanggung jawab pidana harus didasarkan pada alat bukti yang sah dan hasil penyidikan.

Karena itu, pemeriksaan harus menjangkau seluruh rantai pengadaan lahan, mulai dari inventarisasi dan identifikasi bidang tanah, verifikasi dokumen kepemilikan, penilaian ganti rugi, penetapan pihak yang berhak, hingga pencairan dan penyaluran pembayaran.

Penyidik juga perlu memastikan apakah terdapat bidang tanah yang dokumennya bermasalah, penerima ganti rugi yang tidak memenuhi persyaratan, atau pembayaran yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Jika ada uang negara yang diselewengkan, penyidik harus mengungkap jumlah kerugian, modus, pihak yang menikmati hasilnya, dan bukti keterlibatan masing-masing pihak.

Jangan Tebang Pilih, Jangan Takut Kekuasaan

Sutrisno menegaskan, SEMARAK mendukung Kejatisu untuk mengungkap perkara tersebut secara transparan dan profesional. Ia meminta aparat penegak hukum tidak berhenti pada pemeriksaan pihak-pihak di tingkat administratif apabila bukti mengarah kepada pihak lain yang memiliki kewenangan lebih tinggi.

Menurutnya, penegakan hukum dalam perkara korupsi harus menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun yang kebal hukum.

Ia juga menyinggung penanganan perkara lampu pocong di Kota Medan yang dikaitkannya dengan Wali Kota Medan saat itu, Bobby Nasution. Sutrisno menggunakan perkara tersebut sebagai pembanding untuk mempertanyakan konsistensi dan keberanian aparat penegak hukum dalam menangani persoalan yang menyangkut kepentingan publik.

Namun, perbandingan tersebut tidak menghapus kewajiban untuk menilai setiap perkara berdasarkan fakta, alat bukti, dan ketentuan hukum yang berlaku.

Bagi Sutrisno, ukuran keberhasilan penegakan hukum bukan sekadar penggeledahan atau banyaknya saksi yang diperiksa, melainkan kemampuan penyidik mengungkap kebenaran materiil, menetapkan pertanggungjawaban pidana berdasarkan bukti, serta memulihkan kerugian negara apabila terbukti terjadi korupsi.

Publik Menunggu Jawaban Kejatisu

Kini, perhatian tertuju kepada Kejatisu. Setelah penggeledahan dua kantor pertanahan dan pemeriksaan sejumlah saksi, masyarakat berhak menantikan penjelasan mengenai perkembangan penyidikan sesuai batas-batas informasi yang dapat dibuka kepada publik.

Apakah penyidik telah menemukan persoalan dalam dokumen kepemilikan lahan? Apakah pembayaran ganti rugi telah ditelusuri hingga penerima akhirnya? Apakah pengakuan para penggarap di Tanjung Mulia telah diperiksa dan dicocokkan dengan dokumen resmi? Dan apakah telah ditemukan bukti yang cukup untuk menentukan pihak-pihak yang bertanggung jawab?

Pertanyaan-pertanyaan itu perlu dijawab melalui proses hukum yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sutrisno menegaskan, SEMARAK akan terus mendorong pengusutan perkara tersebut demi kepentingan masyarakat dan perlindungan uang negara.

Jangan biarkan dugaan korupsi pengadaan lahan Tol Medan–Binjai berakhir menjadi perkara yang ramai saat penggeledahan, tetapi sunyi ketika publik menunggu pertanggungjawaban.

Jika bukti telah cukup, proses hukum harus dilanjutkan secara tegas. Jika penyidikan masih membutuhkan waktu, Kejatisu perlu memastikan bahwa setiap petunjuk penting ditelusuri secara serius.

Sebab, uang negara bukan milik segelintir orang. Dan penegakan hukum tidak boleh berhenti hanya karena perkara yang diusut menyentuh kepentingan pihak-pihak yang berpengaruh.

Catatan: Seluruh dugaan dalam perkara ini harus dibuktikan melalui proses hukum. Pihak-pihak yang disebut atau diduga terkait tetap harus diperlakukan sesuai asas praduga tak bersalah.

Minggu, 11 Oktober 2026

Sutrisno Pangaribuan
Presidium Kongres Rakyat Nasional (KORNAS)
Presidium Perkumpulan Semangat Rakyat Anti Korupsi (SEMARAK)
Direktur Indonesian Government Watch (IGOWA)
Direktur Pusat Studi Anti Korupsi (PUSAKO)]]> https://www.halomedan.com/news/67009/enam-bulan-penyidikan-tol-medanndashbinjai-belum-ada-tersangka-sutrisno-pangaribuan-tantang-keberanian-kejatisu/ REMISI, HARAPAN PULANG, DAN KEPERCAYAAN YANG HARUS DIJAGA Sun, 11 Oct 2026 12:27:00 +0700+0700
Oleh Abdullah Rasyid
Staf Khusus Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan

Bagi keluarga yang menunggu di rumah, pengurangan masa pidana berarti kesempatan untuk bertemu lebih cepat. Ada anak yang merindukan ayahnya. Ada ibu yang semakin renta, berharap masih sempat menyambut kepulangan anaknya. Ada pasangan yang bertahun-tahun menjaga keluarga seorang diri.

Namun, bagi korban kejahatan, kabar kebebasan pelaku dapat membangkitkan kembali rasa sakit. Korban penipuan mungkin masih berjuang menata kehidupan setelah tabungannya habis. Penyintas kekerasan seksual mungkin masih menghadapi trauma ketika orang yang melukainya sudah kembali ke masyarakat.

Kedua kenyataan ini harus mendapat tempat dalam pemasyarakatan. Harapan keluarga narapidana patut dihormati. Penderitaan korban juga harus didengar.

Di antara keduanya, negara memikul tanggung jawab besar: menjalankan hukum secara adil, memberi kesempatan manusia memperbaiki diri, dan memastikan setiap keputusan lahir dari proses yang dapat dipercaya.

Kesempatan untuk Berubah

Remisi merupakan pengurangan masa menjalani pidana bagi narapidana yang memenuhi persyaratan hukum. Pembebasan bersyarat atau PB memungkinkan narapidana menjalani bagian dari masa pidananya di luar lapas dengan pembimbingan dan pengawasan.

Keduanya memiliki ketentuan berbeda. Undang-Undang Pemasyarakatan mensyaratkan perilaku baik, keaktifan mengikuti pembinaan, dan penurunan tingkat risiko. Untuk PB, terdapat pula persyaratan menjalani paling singkat dua pertiga masa pidana, dengan ketentuan dua pertiga tersebut paling sedikit sembilan bulan.

Di balik persyaratan itu terdapat tujuan yang dekat dengan kepentingan kita bersama. Orang yang selesai menjalani pidana akan kembali menjadi tetangga, orang tua, pekerja, dan anggota masyarakat. Kita tentu berharap mereka pulang dengan kemampuan menjalani kehidupan secara lebih bertanggung jawab.

Karena itu, pembinaan harus memiliki isi. Seseorang perlu dibantu memahami akibat perbuatannya, mengendalikan diri, serta membangun keterampilan untuk mencari penghidupan yang layak. Penilaian atas perubahan tersebut harus dilakukan secara cermat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Harapan untuk pulang lebih cepat perlu tumbuh bersama kesiapan untuk hidup tanpa mengulangi kejahatan.

Ketika Keputusan Harus Dikoreksi

Persoalan muncul apabila remisi diberikan melalui proses yang tidak sesuai ketentuan. Penghitungan masa pidana dan kelayakan memperoleh PB pun perlu diperiksa kembali.

Kasus Indra Kesuma alias Indra Kenz memperlihatkan pentingnya pemeriksaan tersebut. Ia memperoleh PB pada 24 September 2026. Pada 5 Oktober 2026, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menyatakan PB itu dicabut karena terdapat proses pemberian remisi yang tidak benar. Sebelumnya, evaluasi difokuskan pada remisi sakit berkepanjangan dan kesesuaiannya dengan prosedur.

Bagi korban perkara Binomo, persoalan ini menyentuh perasaan keadilan. Sebagian mungkin masih menanggung utang, kehilangan penghasilan, atau menghadapi keretakan keluarga. Mereka membutuhkan penjelasan mengapa keputusan tersebut sempat diberikan dan apa yang ditemukan dalam pemeriksaan.

Kegelisahan serupa muncul dalam kasus Mochamad Subchi Azal Tsani alias Bechi. PB yang dijalaninya sejak Agustus 2025 dicabut, dan ia kembali ke Lapas Kelas I Malang pada 8 Oktober 2026. Ditjenpas Jawa Timur menyampaikan adanya indikasi maladministrasi dalam tahapan pemberian PB.

Bagi penyintas kekerasan seksual, kepastian hukum berkaitan erat dengan rasa aman. Penjelasan mengenai hak dan pembinaan pelaku perlu disampaikan dengan kepekaan terhadap pengalaman korban. Jangan sampai bahasa administrasi membuat mereka merasa penderitaannya tidak diperhitungkan.

Pencabutan PB dalam kedua kasus tersebut merupakan langkah korektif. Namun, koreksi perlu diikuti pemeriksaan yang menjawab bagaimana masalah terjadi, siapa yang bertanggung jawab, dan apa yang harus diperbaiki agar tidak berulang.

Menelusuri Penyimpangan sampai ke Sumbernya

Masyarakat berhak memperoleh penjelasan yang cukup mengenai hasil evaluasi. Bagian prosedur mana yang bermasalah? Apakah dokumen pendukungnya sah? Apakah penghitungan masa pidananya tepat? Bagaimana rekomendasi disusun dan diverifikasi?

Pertanyaan itu wajar. Kepercayaan akan lebih mudah tumbuh apabila negara bersedia menjelaskan dasar tindakannya, dengan tetap melindungi informasi yang menurut hukum harus dirahasiakan.

Indikasi pemberian remisi yang tidak prosedural perlu ditelusuri melalui dokumen, catatan penilaian, rekomendasi, dan jejak persetujuan. Apabila muncul indikasi suap, gratifikasi, pemalsuan dokumen, atau penyalahgunaan kewenangan, pemeriksaan harus menguji dugaan tersebut secara sungguh-sungguh.

Maladministrasi tidak dengan sendirinya membuktikan korupsi. Meski demikian, dugaan korupsi tidak boleh berhenti pada perbaikan berkas. Jika ditemukan bukti tindak pidana, penanganannya perlu diteruskan kepada aparat penegak hukum sesuai kewenangan.

Pertanggungjawaban harus menjangkau pihak yang terbukti terlibat. Pencabutan keputusan tidak boleh menjadi penutup bagi pemeriksaan terhadap proses yang melahirkannya.

Keadilan yang Tidak Bergantung pada Sorotan

Evaluasi perlu menjangkau perkara yang tidak ramai diberitakan. Hak narapidana dan kepentingan korban sama-sama membutuhkan perlakuan yang konsisten.

Keluarga warga binaan juga perlu mendapatkan informasi yang jelas. Ketidakpastian mudah melahirkan kecemasan dan membuka ruang bagi pihak yang menawarkan jalan pintas. Kepastian prosedur, layanan tanpa pungutan, serta saluran pengaduan yang dapat dipercaya akan membantu melindungi mereka.

Pemasyarakatan memberi ruang bagi manusia untuk memperbaiki diri. Ruang itu harus dijaga dari pengaruh uang, kedekatan, dan manipulasi administrasi.

Harapan untuk pulang tetap layak dihormati. Begitu pula hak korban untuk merasa aman dan memperoleh keadilan. Tugas negara adalah menjaga keduanya melalui keputusan yang jujur, proses yang tertib, dan keberanian mengoreksi penyimpangan.]]> https://www.halomedan.com/news/67008/remisi-harapan-pulang-dan-kepercayaan-yang-harus-dijaga/ Musda XI Golkar Asahan Resmi Dibuka, Efi Irwansyah Pane Kembali Terpilih Secara Aklamasi Sat, 10 Oct 2026 22:43:00 +0700+0700 Musda) XI Partai Golkar Kabupaten Asahan periode 2025–2030 resmi dibuka melalui pemukulan gong oleh Sekretaris DPD Partai Golkar Sumatera Utara, Viktor Silaen. Dalam musyawarah tersebut, H. Efi Irwansyah Pane, M.K.M., kembali terpilih sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Asahan setelah memperoleh dukungan penuh dari seluruh pemilik suara.

Kegiatan berlangsung di Aula Hotel Sabty Garden, Kisaran, Sabtu (10/10/2026), mulai pukul 09.00 WIB hingga 11.00 WIB. Musda XI ini berjalan aman dan lancar dengan mengusung semangat kebersamaan serta konsolidasi organisasi untuk menghadapi tantangan politik lima tahun ke depan.

Acara tersebut dihadiri Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Dr. H. Ahmad Doli Kurnia Tanjung, S.Si., M.T., Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si., anggota DPR RI Fraksi Golkar, perwakilan DPD Partai Golkar Provinsi Sumatera Utara, Wakil Ketua Bidang Organisasi DPD Partai Golkar Sumut Rolel Harahap, anggota DPRD Kabupaten Asahan Fraksi Golkar, pengurus DPD Partai Golkar Asahan, perwakilan partai politik lainnya, serta tamu undangan.

Dalam arahannya, Ahmad Doli Kurnia Tanjung mengapresiasi kinerja DPD Partai Golkar Kabupaten Asahan yang dinilai mampu menjaga kondusivitas organisasi sekaligus mencatatkan prestasi politik. Golkar Asahan disebut menjadi salah satu daerah penyumbang suara terbesar pada Pemilu 2024 dan berhasil meningkatkan perolehan kursi di DPR RI, DPRD Provinsi Sumatera Utara, maupun DPRD Kabupaten Asahan.

"Mempertahankan kemenangan lebih sulit daripada merebutnya. Karena itu, melalui Musda ini, kita harus merumuskan program kerja secara terarah dan terukur untuk lima tahun ke depan," ujar Doli.
Ia menegaskan, Partai Golkar merupakan milik bersama yang lahir dari aspirasi masyarakat. Karena itu, upaya membesarkan partai membutuhkan gotong royong, komitmen, dan soliditas seluruh kader.

Menurutnya, setiap langkah organisasi harus berorientasi pada kepentingan rakyat agar keberadaan partai benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Sementara itu, Efi Irwansyah Pane menyampaikan bahwa kekuatan dan soliditas kader menjadi modal utama untuk mempertahankan kemenangan sekaligus meningkatkan perolehan kursi Partai Golkar pada pemilu mendatang.

Ia mengajak seluruh kader memperkuat kebersamaan dan menjaga kekompakan dalam menjalankan roda organisasi.

"Saya tidak sendiri dalam perjuangan ini. Mari kita terus berjuang bersama. Kita bangun kembali kekuatan partai untuk lima tahun ke depan dengan semangat kebersamaan dan soliditas seluruh kader," ungkapnya.

Perwakilan DPD Partai Golkar Sumatera Utara, Rolel Harahap, turut menyampaikan apresiasi atas keberhasilan Golkar Asahan merebut kembali kemenangan di daerah tersebut. Ia berharap prestasi yang telah diraih dapat dipertahankan dan ditingkatkan pada masa mendatang.

Dukungan terhadap penguatan organisasi juga disampaikan Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin. Dalam sambutannya, ia mengucapkan selamat atas pelaksanaan Musda XI Partai Golkar Kabupaten Asahan serta menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan seluruh elemen politik dalam mendorong pembangunan berkelanjutan.

"Terima kasih kepada rekan-rekan partai politik yang telah banyak berkontribusi mendukung Pemerintah Kabupaten Asahan mewujudkan daerah yang semakin maju dan sejahtera. Semoga kepengurusan yang terpilih nantinya terus memperkuat sinergi dan mendukung berbagai program pembangunan demi kepentingan masyarakat," harap Taufik.

Rangkaian Musda XI Partai Golkar Kabupaten Asahan diawali dengan tarian penyambutan, pembacaan doa, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Partai Golkar, laporan ketua panitia, serta tarian kreasi. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sambutan-sambutan dan secara simbolis dibuka melalui pemukulan gong.

Terpilihnya kembali Efi Irwansyah Pane diharapkan semakin memperkuat konsolidasi internal Partai Golkar Kabupaten Asahan, menjaga soliditas kader, serta mendorong peningkatan kontribusi partai dalam pembangunan daerah selama lima tahun ke depan. Ref

]]> https://www.halomedan.com/politik/67007/musda-xi-golkar-asahan-resmi-dibuka-efi-irwansyah-pane-kembali-terpilih-secara-aklamasi/ Buka Pekan Budaya Medan 2026, Rico Waas Main Gendang Melayu Deli dan Ajak Masyarakat Rawat Warisan Leluhur Sat, 10 Oct 2026 21:57:00 +0700+0700
Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengingatkan budaya yang hidup di Kota Medan bisa terkikis bahkan hilang jika tidak dirawat di tengah arus modernisasi. Ia mencontohkan sejumlah kesenian Melayu yang ditampilkan saat pembukaan Pekan Budaya Daerah Kota Medan 2026, yang menurutnya mungkin sudah tidak banyak dikenal masyarakat.

Pesan itu disampaikan Wali Kota saat membuka Pekan Budaya Daerah Kota Medan 2026 di Lapangan Benteng Medan, Kamis malam (8/10/2026). Kegiatan yang berlangsung 8–10 Oktober 2026 tersebut mengusung tema "Merawat Pusaka, Menjunjung Budaya" dan menjadi pelaksanaan perdana Pekan Budaya Daerah Kota Medan.

Pembukaan ditandai dengan pemukulan gendang oleh Rico Waas bersama kelompok pemusik yang membawakan instrumen Rempak Mendai Melayu Deli. Dalam harmoni tabuhan perkusi Melayu, Rico Waas tampak bermain luwes dan tidak canggung. Ia menyatu dengan irama yang dimainkan para penabuh sanggar, termasuk saat memainkan gensang dalam irama Melayu Deli. Penampilan tersebut memperlihatkan keterlibatan Rico Waas dalam menghidupkan suasana pembukaan sekaligus memberi penghormatan terhadap tradisi musik Melayu yang menjadi bagian dari warisan budaya Kota Medan.

Selama tiga hari, Pekan Budaya Daerah diisi beragam pertunjukan, perlombaan, dan kegiatan budaya. Agenda yang digelar antara lain Menegakkan Keris, Berbalas Pantun Melayu, Kuliner Nasi Hadap-Hadapan Multietnis, Tari Kreasi Zapin Melayu, Kampung Budaya, serta Estafet Egrang antarpelajar SMP se-Kota Medan. Kegiatan juga melibatkan pelajar SD dan SMP serta dirangkai dengan penganugerahan kepada tokoh dan pegiat kebudayaan Kota Medan.

Dalam sambutannya, Rico mengatakan tarian Dayang Nan Tujuh yang ditampilkan pada awal acara menjadi contoh kesenian tradisional yang perlu kembali diperkenalkan. Ia menilai sebagian besar masyarakat kemungkinan belum pernah melihat kesenian tersebut, padahal merupakan bagian dari kebudayaan Melayu yang hidup di Kota Medan dan mulai jarang ditampilkan.

"Mayoritas mungkin 90 persen tidak pernah melihat tarian tersebut. Padahal sejatinya tarian tersebut adalah tarian asli dari Melayu yang mungkin hampir punah pada saat ini," ungkapnya.

Wali Kota juga mendorong Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan bersama para tokoh budaya terus memperkenalkan dan mempromosikan berbagai kebudayaan yang ada, terutama kesenian yang mulai jarang ditampilkan dan berisiko terlupakan oleh generasi muda.

Ia juga meminta para tokoh kebudayaan dilibatkan dalam menyusun perencanaan kegiatan untuk tahun-tahun berikutnya. Masukan mengenai kegiatan yang perlu digelar, menurutnya, perlu dituangkan dalam rancangan agar pelestarian budaya tidak berhenti pada satu perhelatan, tetapi terus berkembang dan dapat dirasakan masyarakat.

"Kami minta dituliskan apa yang perlu dan penting agar nantinya acara-acara kebudayaan kita benar-benar bisa dirasakan dan tetap bisa eksis di dunia modern seperti ini," ujarnya.

Menurut Rico Waas, pelestarian budaya tidak hanya berfokus pada seni kontemporer dan tarian populer. Kesenian tradisional yang memiliki nilai sejarah maupun kesakralan juga perlu mendapat ruang, termasuk berbagai kebudayaan lain yang hidup dan berkembang di Kota Medan.

"Jangan sampai kebudayaan kita terkikis satu per satu hingga akhirnya menghilang. Apa yang kita lihat hari ini merupakan kekayaan yang harus kita jaga agar anak-anak dan cucu kita tetap mengenal budaya daerahnya," pesannya dalam perhelatan yang dihadiri para seniman dan budayawan, Asisten Sekretariat Daerah Kota Medan, pimpinan perangkat daerah, serta camat se-Kota Medan.

Dalam kegiatan itu, Rico Waas menyerahkan Sertifikat Anugerah Tokoh Penggiat Kebudayaan Kota Medan Tahun 2026 kepada 25 tokoh, antara lain Prof. Dr. phil. Ichwan Azhari, M.S., T. M. Muhar Omtatok, dan Teja Purnama Lubis.

Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi, kontribusi, dan peran nyata mereka dalam pelestarian, pengembangan, serta pemajuan kebudayaan di Kota Medan.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan Ahmad Barli Mulia Nasution berharap Pekan Budaya Daerah dapat terus dilaksanakan pada tahun-tahun mendatang dengan berbagai perbaikan. Ia berharap kegiatan tersebut menjadi ruang edukasi serta kreativitas bagi pelajar, seniman, dan masyarakat untuk melestarikan budaya sekaligus memperkuat karakter generasi muda.red]]> https://www.halomedan.com/wisata/67006/buka-pekan-budaya-medan-2026-rico-waas-main-gendang-melayu-deli-dan-ajak-masyarakat-rawat-warisan-leluhur/