https://www.halomedan.com/ Halo Medan | Berani Tampil Beda Fri, 30 Oct 2026 01:42:24 +0700+0700 id-ID BURUH DESAK MENAKER EVALUASI ISMAIL PAKAYA, DUGAAN UNION BUSTING DAN PHK 11 PEKERJA PT EPSON TAK KUNJUNG TUNTAS Thu, 29 Oct 2026 22:41:00 +0700+0700 ‎
‎
‎JAKARTA — Buruh Jabodetabek yang tergabung dalam Serikat Pekerja Global Indonesia (SPGI) kembali mendesak Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) bertindak tegas atas dugaan pemberangusan serikat pekerja (union busting), pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak terhadap 11 pekerja, serta persoalan status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) di PT Indonesia Epson Industry (PT IEI).
‎
‎Melalui aksi unjuk rasa yang dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 29 Oktober 2026, SPGI juga menuntut evaluasi terhadap Ismail Pakaya yang dikritik terkait pelaksanaan tugasnya dalam bidang pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan serta keselamatan dan kesehatan kerja (Binwasnaker K3).
‎
‎SPGI menilai lambannya penanganan laporan ketenagakerjaan tersebut menunjukkan perlunya evaluasi serius terhadap kinerja pengawasan di lingkungan Kemenaker.
‎
‎Aksi 29 Oktober ini merupakan aksi kedua setelah demonstrasi pertama pada 25 Mei 2026. SPGI menyatakan telah melaporkan persoalan tersebut sejak 21 April 2026 dan tiga kali bertemu dengan Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Namun, menurut mereka, hingga kini belum ada penyelesaian yang memberikan kepastian hukum bagi para pekerja.
‎
‎*PHK 11 PEKERJA DIDUGA BERKAITAN DENGAN PEMBERANGUSAN SERIKAT*
‎
‎SPGI menilai PHK terhadap 11 pekerja PT IEI patut dipertanyakan dan menduga terdapat praktik pemberangusan serikat pekerja di balik kebijakan tersebut.
‎
‎Mereka mempersoalkan alasan efisiensi yang digunakan perusahaan. Menurut SPGI, kinerja PT IEI pada tahun fiskal 2025 justru mencatat indeks manajemen (Management Index/MI) tertinggi dalam 10 tahun terakhir. SPGI juga menyebut dua dari 11 pekerja yang terkena PHK merupakan mantan pengurus serikat pekerja yang menjabat sebagai manajer dengan performa terbaik.
‎
‎Selain itu, SPGI mengungkapkan adanya persoalan administrasi PHK yang dinilai menghambat proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Mereka mengaku tidak memperoleh surat PHK yang diperlukan untuk proses pendaftaran perselisihan, sehingga proses mediasi disebut terkendala dan para pekerja kesulitan mendapatkan kepastian hukum melalui Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).
‎
‎SPGI juga mempertanyakan surat perusahaan yang menyatakan PHK berlaku sejak 10 Februari 2026, sementara para pekerja mengaku masih bekerja hingga April 2026. Mereka meminta ketidaksesuaian tersebut diperiksa secara menyeluruh oleh pengawas ketenagakerjaan.
‎
‎Dugaan intimidasi terhadap pengurus serikat pekerja turut menjadi sorotan. SPGI menyatakan terdapat pengurus yang diduga dimutasi secara paksa serta pembatasan terhadap seorang manajer untuk menyampaikan pendapat.
‎
‎Mereka juga mempersoalkan tindakan petugas keamanan yang disebut menjemput dan mengeluarkan para pekerja dari area perusahaan ketika masih dalam kondisi bekerja. SPGI menilai tindakan tersebut merendahkan martabat pekerja dan berpotensi menimbulkan ketakutan di kalangan buruh lainnya.
‎
‎Atas berbagai persoalan itu, SPGI mendesak Kemenaker segera melakukan pemeriksaan dan mengambil keputusan berdasarkan bukti terkait dugaan pelanggaran kebebasan berserikat.
‎
‎*STATUS PKWT PT EPSON DIPERSOALKAN, DUGAAN PUNGLI IKUT DISOROT*
‎
‎Persoalan lain yang menjadi tuntutan utama adalah penerapan PKWT di PT IEI. SPGI menilai status pekerja kontrak perlu dievaluasi karena perusahaan disebut telah beroperasi selama 31 tahun dengan kegiatan utama memproduksi printer.
‎
‎Menurut SPGI, perusahaan belum menunjukkan secara memadai jenis pekerjaan penunjang beserta daftar pekerja yang menjalankan pekerjaan tersebut. Mereka berpendapat bahwa status pekerja yang menjalankan pekerjaan bersifat tetap harus ditinjau berdasarkan ketentuan hukum ketenagakerjaan yang berlaku.
‎
‎SPGI juga menuding lemahnya pengawasan telah membuka ruang bagi praktik kontrak kerja jangka pendek yang dinilai merugikan pekerja dan bertentangan dengan Perjanjian Kerja Bersama (PKB).
‎
‎Mereka menyebut Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemenaker pernah mengeluarkan surat mengenai perpanjangan PKWT lebih dari satu kali. Namun, SPGI mengklaim perusahaan tetap tidak mematuhi ketentuan yang mereka maksud.
‎
‎Tak berhenti di situ, SPGI mengungkapkan dugaan pungutan liar dalam proses penerimaan pekerja kontrak. Mereka menyebut biaya untuk masuk bekerja dengan status kontrak di PT IEI diduga mencapai Rp6 juta hingga Rp10 juta.
‎
‎Dugaan tersebut perlu ditelusuri oleh pihak berwenang agar dapat dipastikan kebenarannya dan ditindak sesuai hukum apabila terbukti.
‎
‎*DUGAAN KEKERASAN SEKSUAL JUGA DIMINTA DIUSUT*
‎
‎SPGI turut menyoroti kabar mengenai dugaan kasus kekerasan seksual yang belakangan menjadi perhatian publik dan disebut berkaitan dengan praktik staycation.
‎
‎Dalam siaran persnya, SPGI menyatakan telah menyampaikan surat kepada direktorat terkait di Kemenaker mengenai kasus yang disebut melibatkan seorang pejabat PT IEI sebagai pihak terlapor dan mantan pekerja PKWT sebagai pelapor.
‎
‎SPGI meminta persoalan tersebut ditangani secara serius, transparan, dan profesional. Mereka menilai perlindungan terhadap pekerja perempuan harus menjadi perhatian, terutama di lingkungan kerja yang memiliki banyak pekerja berstatus kontrak.
‎
‎Dugaan tersebut tetap harus ditangani melalui proses pemeriksaan yang adil, dengan menjaga perlindungan pelapor serta menghormati asas praduga tak bersalah terhadap pihak yang dilaporkan.
‎
‎*SPGI DESAK MENAKER TURUN TANGAN DAN EVALUASI ISMAIL PAKAYA*
‎
‎Atas rangkaian persoalan tersebut, SPGI menegaskan bahwa Kemenaker tidak boleh membiarkan laporan buruh berlarut-larut tanpa kejelasan.
‎
‎Mereka menyampaikan tiga tuntutan utama dalam aksi 29 Oktober 2026:
‎
‎1. Mendesak Menteri Ketenagakerjaan turun tangan langsung untuk memastikan penanganan dugaan union busting, PHK terhadap 11 pekerja, dan persoalan PKWT di PT IEI.
‎2. Mendesak evaluasi terhadap Ismail Pakaya atas kinerja dan pelaksanaan tanggung jawab pengawasan ketenagakerjaan yang dinilai belum memberikan kepastian penyelesaian kasus.
‎3. Menuntut pencopotan pejabat terkait apabila terbukti mengulur-ulur penanganan laporan, serta meminta pengawasan dan penegakan hukum dilakukan secara tegas, transparan, dan akuntabel.
‎
‎Bagi SPGI, persoalan ini bukan sekadar sengketa hubungan kerja, melainkan menyangkut perlindungan hak buruh, kebebasan berserikat, kepastian status kerja, dan tanggung jawab negara dalam memastikan hukum ketenagakerjaan ditegakkan.
‎
‎Buruh menuntut tindakan nyata, bukan sekadar pertemuan dan janji penyelesaian. Kemenaker didesak membuktikan bahwa mekanisme pengawasan benar-benar bekerja dan mampu memberikan kepastian hukum bagi pekerja.
‎
‎Hingga berita ini disusun, pernyataan di atas merujuk pada siaran pers SPGI. Klaim mengenai dugaan pelanggaran perusahaan dan evaluasi pejabat pemerintah perlu dikonfirmasi melalui keterangan pihak perusahaan serta Kemenaker.
‎
‎]]> https://www.halomedan.com/news/67160/buruh-desak-menaker-evaluasi-ismail-pakaya-dugaan-union-busting-dan-phk-11-pekerja-pt-epson-tak-kunjung-tuntas/ Andar Amin: Musda Golkar Kabupaten Palas Harus Jadi Kemenangan Seluruh Kader Thu, 29 Oct 2026 21:43:00 +0700+0700
Sibuhuan- Partai Golkar Kabupaten Padang Lawas (Palas) menggelar Musyawarah Daerah (Musda) IV, Kamis (29/10/2026) di Sibuhuan. Penyelenggaraan itu menjadi ajang konsolidasi sekaligus momentum kemenangan bagi seluruh kader Parta Golkar di Palas.

Musda Golkar Palas dibuka langsung oleh Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Sumatera Utara, Andar Amin Harahap. Hadir dalam Musda itu Plt Ketua Golkar Palas Mularotua Siregar, Bupati dan Wabup Palas, Pengurus DPD Partai Golkar Sumut, OKP se Kabupaten Palas serta OPD Pemkab Palas.

"Kami mengapresiasi gerak cepat Plt Ketua Golkar Palas yang hamya dalam waktu kurang dari 30 hari sejak ditugaskan menjadi Plt, langsung konsolidasi dan mampu menggelar Musda ini," kata Andar Amin.

Anggota Komisi III DPR RI itu berpesan, Musda merupakan bagian dari konsolidasi memperkuat organisasi internal hingga tingkat basis. Sekaligus itu harus menjadi momen kemenangan bagi seluruh kader Partai Golkar di Palas.

"Kepada Ketua terpilih nantinya, rangkul semua potensi yang ada di Palas. Ini harus menjadi kemenangan bagi kader Golkar di Palas dan harus benar-benar bermanfaat bagi masyarakat," kata Mantan Bupati Padang Lawas Utara (Paluta) itu.

Terpilih dalam Musda itu Amran Pikal Siregar. Amran Pikal terpilih secara aklamasi.

Wakil Ketua DPRD Palas itu menyampaikan rasa terima kasih, atas amanah dan kepercayaan yang diberikan seluruh jajaran pengurus dan kader Partai Golkar.

"Saya mengucapkan terima kasih atas amanah yang diberikan kepada saya. Ini merupakan tanggung jawab bersama yang harus kita jalankan dengan penuh komitmen," kata Amran Pikal.

Amran Pikal menyerukan agar seluruh kader merapatkan barisan dan bahu membahu untuk membangun serta memajukan Partai Golkar.]]> https://www.halomedan.com/news/67159/andar-amin-musda-golkar-kabupaten-palas-harus-jadi-kemenangan-seluruh-kader/ Korban Dapat Pendampingan Psikologis, Bupati Deli Serdang Pecat Guru Tersangka Pencabulan, Sertifikasi Diusulkan Dicabut Thu, 29 Oct 2026 19:01:00 +0700+0700
LUBUK PAKAM – Pemerintah Kabupaten Deli Serdang memutus hubungan kerja dengan seorang guru honorer di Kecamatan Namorambe yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pencabulan terhadap anak didik. Pemkab Deli Serdang juga menyiapkan langkah pembatalan sertifikasi pendidik yang bersangkutan serta memastikan pendampingan psikologis dan hukum bagi para korban.

Dalam konferensi pers bersama Polresta Deli Serdang, Kamis (29/10/2026), Bupati Deli Serdang, Asri Ludin Tambunan, mengatakan keputusan tersebut merupakan tindak lanjut atas kasus yang menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Guru berstatus honorer yang mengajar mata pelajaran agama itu telah bekerja sekitar satu tahun.

"Pemerintah kabupaten tentu sangat kecewa dan terpukul dengan kondisi seperti ini. Di saat kita semua berusaha membangun Generasi Emas Indonesia 2045, ternyata masih ada kejadian yang tidak kita inginkan di Deli Serdang. Kami akan memastikan kejadian seperti ini tidak terulang kembali," tegasnya.

Asri Ludin Tambunan menjelaskan, Pemkab Deli Serdang telah memutus hubungan kerja dengan guru yang bersangkutan. Pemerintah daerah juga akan mengusulkan pembatalan sertifikasi pendidiknya dan menyerahkan proses hukum yang berjalan kepada pihak kepolisian.

Selain penindakan terhadap pelaku, Pemkab Deli Serdang memastikan para korban mendapatkan pendampingan sejak awal kejadian hingga saat ini, termasuk dukungan psikologis dan pendampingan hukum. Orang tua korban juga dilibatkan dalam proses konseling untuk membantu memulihkan kondisi anak-anak.

"Kami mendampingi seluruh korban bersama tim psikologi dan hukum. Orang tua mereka juga terus kami dampingi melalui konseling. Harapannya, anak-anak bisa mengurangi trauma yang dialami dan tetap melanjutkan pendidikan di sekolah masing-masing," ujarnya.

Bupati juga menegaskan bahwa seluruh sekolah di Deli Serdang harus meningkatkan pengawasan dan perlindungan terhadap peserta didik. Ia telah mengingatkan para kepala sekolah dan guru agar memastikan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi anak-anak.

Sebagai bagian dari evaluasi, kepala sekolah tempat kejadian juga akan diberikan surat peringatan. Langkah tersebut mengacu pada kebijakan sekolah aman dan nyaman yang telah ditetapkan pemerintah daerah.

"Kami sudah menekankan kepada seluruh sekolah dan guru agar meningkatkan pengawasan terhadap anak-anak didik. Kepala sekolah yang bersangkutan juga akan diberikan surat peringatan. Ini menjadi evaluasi agar kejadian serupa tidak terulang dan menjadi perhatian bagi seluruh kepala sekolah maupun guru," katanya.

Sementara itu, Kapolresta Deli Serdang, Kompes Pol Muhammad, menjelaskan bahwa tersangka berinisial MJH, berusia 37 tahun, diduga melakukan perbuatan cabul terhadap sejumlah siswi pada Juli 2026.

Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, terdapat delapan korban yang keterangannya telah teridentifikasi berkaitan langsung dengan perkara tersebut. Polisi masih mendalami kemungkinan adanya korban lain.

"Penyidik telah memeriksa lebih dari 10 saksi, mengamankan barang bukti, melakukan visum terhadap korban, serta menetapkan tersangka dan melakukan penahanan selama 20 hari untuk kepentingan penyidikan," ucapnya.

Tersangka dijerat denganl Pasal 6 huruf c juncto Pasal 15 ayat (1) huruf c, huruf e, dan huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 KUHP.

"Dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun," terangnya.


]]> https://www.halomedan.com/news/67158/korban-dapat-pendampingan-psikologis-bupati-deli-serdang-pecat-guru-tersangka-pencabulan-sertifikasi-diusulkan-dicabut/ Serah Terima RSUD Thomsen Nias, Bobby Nasution Tekankan Peningkatan Layanan Kesehatan Masyarakat Thu, 29 Oct 2026 18:57:00 +0700+0700
GUNUNGSITOLI — Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menekankan agar penyerahan RSUD dr M Thomsen Nias dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nias kepada Pemerintah Kota (Pemko) Gunungsitoli menjadi momentum untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Pengalihan pengelolaan rumah sakit tersebut diharapkan semakin memperkuat akses dan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat di Kepulauan Nias.

Penegasan tersebut disampaikan Bobby Nasution saat menghadiri penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) Pengalihan Personel, Pendanaan, Sarana, dan Prasarana (P3D) RSUD dr. M. Thomsen Nias, di Jalan Dr Cipto Mangunkusumo Nomor 15, Kelurahan Pasar, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, Kamis (29/10/2026).

Dalam arahannya, Bobby Nasution menegaskan penyerahan rumah sakit tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumut. Menurutnya, pemekaran wilayah bukan sekadar membentuk pemerintahan baru, tetapi juga harus diikuti dengan penyelesaian berbagai hak dan konsekuensi administratif.

"Hari ini kita sedang menjalankan amanat undang-undang untuk pemekaran. Bukan hanya membentuk pemerintahan yang baru, namun hak-hak lainnya harus dilanjutkan. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita yang mencontohkan, siapa lagi?" tegas Bobby.

Bobby juga menyoroti berbagai dinamika yang dapat muncul dalam proses pengalihan tersebut, termasuk kekhawatiran terkait perpindahan tenaga medis dan dokter spesialis. Karena itu, ia memastikan Pemprov Sumut akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menjaga keberlangsungan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kepulauan Nias.

Koordinasi tersebut juga mencakup dukungan terhadap tenaga kesehatan dan insentif yang dibutuhkan untuk menjaga stabilitas pelayanan. Bobby menekankan, proses transisi pengelolaan rumah sakit tidak boleh sampai mengganggu pelayanan kesehatan yang diterima masyarakat.

Dengan diserahkannya pengelolaan RSUD dr M Thomsen Nias kepada Pemko Gunungsitoli, penataan fasilitas kesehatan di daerah tersebut diharapkan semakin baik dan sesuai dengan ketentuan pelayanan kesehatan nasional. Pengalihan ini juga membuka peluang bagi Pemprov Sumut untuk memfasilitasi pembangunan serta peningkatan kelas fasilitas kesehatan di Kepulauan Nias ke depan.

Peningkatan fasilitas tersebut diharapkan semakin memperkuat peran RSUD dr M Thomsen Nias sebagai salah satu rumah sakit rujukan bagi masyarakat Kepulauan Nias. Dengan pengelolaan yang semakin optimal, masyarakat diharapkan memperoleh akses pelayanan kesehatan yang lebih baik dan berkualitas.

Sementara itu, Bupati Nias Ya'atulö Gulö menyampaikan rasa bangganya atas perjalanan panjang RSUD dr M Thomsen Nias yang telah menjadi salah satu rumah sakit rujukan utama bagi masyarakat Kepulauan Nias. Ia menyambut baik penyerahan estafet pengelolaan rumah sakit tersebut kepada Pemko Gunungsitoli untuk mendukung penataan administrasi wilayah yang lebih baik.

"Hari ini kami menyerahkan estafet pengelolaan RSUD ini kepada Pemerintah Kota Gunungsitoli dengan keyakinan penuh bahwa di bawah kepemimpinan Bapak Walikota, rumah sakit ini akan terus berkembang pesat dan semakin optimal melayani masyarakat," ujar Ya'atulö.

Senada dengan itu, Walikota Gunungsitoli Sowa'a Laoli menyatakan kesiapan jajarannya menerima dan mengelola RSUD dr M Thomsen Nias. Pemko Gunungsitoli berkomitmen mengawal masa transisi, baik dalam pencatatan aset maupun perpindahan personel, sehingga pelayanan kesehatan kepada masyarakat tetap berjalan optimal.

Sowa'a juga mengharapkan dukungan Gubernur dan Pemprov Sumut dalam meningkatkan kualitas fasilitas dan pelayanan RSUD dr M Thomsen Nias. Dukungan tersebut dinilai penting karena rumah sakit ini tidak hanya melayani masyarakat Kota Gunungsitoli, tetapi juga masyarakat dari berbagai wilayah di Kepulauan Nias.

Masa transisi pengelolaan RSUD dr M Thomsen Nias dijadwalkan berlangsung selama dua bulan. Masa tersebut akan dimanfaatkan untuk memastikan penataan administrasi, pengelolaan dan pemeliharaan aset bernilai ratusan miliar rupiah, serta keberlanjutan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kota Gunungsitoli dan Kepulauan Nias berjalan dengan baik. **]]> https://www.halomedan.com/news/67157/serah-terima-rsud-thomsen-nias-bobby-nasution-tekankan-peningkatan-layanan-kesehatan-masyarakat/ Sumut Perkuat Pasar Ekspor, Komoditas Unggulan Senilai Rp258,9 Miliar Dikirim ke Berbagai Negara Thu, 29 Oct 2026 18:53:00 +0700+0700 DELISERDANG – Sumatera Utara (Sumut) terus memperkuat pasar ekspor dengan mendorong berbagai komoditas unggulan daerah menembus pasar internasional. Kali ini, komoditas unggulan Sumut senilai total Rp258,9 miliar dikirim ke berbagai negara, mulai dari sarang burung walet, hasil perikanan, kopi, pinang, pala hingga berbagai produk pertanian lainnya.



Pelepasan ekspor dilakukan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut Timur Tumanggor bersama Kepala Badan Karantina Indonesia (Barantin) Abdul Kadir Karding di Kompleks MMTC, Jalan Willem Iskandar, Kecamatan Percut Seituan, Deliserdang, Kamis (29/10/2026).



Mewakili Gubernur Sumut Bobby Nasution, Timur Tumanggor mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut terus berupaya mendorong peningkatan berbagai sektor yang mampu memberikan nilai tambah bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Salah satunya melalui penguatan ekspor berbagai komoditas unggulan daerah.



"Hari ini sangat besar nilai ekspornya, baik itu dari sarang walet, perikanan, kopi, pinang dan lainnya. Bukan hanya sekadar nilainya atau jumlahnya yang besar, melainkan juga bahwa Sumatera Utara mampu bersaing di pasar internasional," ujar Timur.



Menurut Timur, peningkatan ekspor sejalan dengan harapan Gubernur Bobby Nasution untuk memperkuat perekonomian masyarakat sekaligus meningkatkan daya saing Sumut. Hal tersebut juga menjadi perhatian dalam pertemuan bersama kepala daerah dari Indonesia, Malaysia, dan Thailand beberapa waktu lalu, mengingat Sumut memiliki posisi strategis sebagai salah satu barometer perekonomian di Pulau Sumatera.



Karena itu, Timur berharap aktivitas ekspor-impor di Sumut terus didukung kepastian hukum dan harga, selain pemenuhan kualitas serta standar mutu komoditas. Dengan demikian, kepercayaan negara lain terhadap produk Indonesia, khususnya yang berasal dari Sumut, akan semakin meningkat.



Peningkatan kepercayaan tersebut diharapkan dapat mendorong pertumbuhan nilai ekspor setiap tahunnya. Hal ini juga perlu berjalan seiring dengan peningkatan produksi berbagai komoditas unggulan di Sumut.



Sementara itu, Kepala Barantin Abdul Kadir Karding mengapresiasi besarnya nilai ekspor berbagai komoditas perikanan dan pertanian dari Sumut. Menurutnya, nilai ekspor Rp258,9 miliar merupakan angka yang sangat besar dan menunjukkan kuatnya potensi komoditas Sumut di pasar internasional.



"Tentu Badan Karantina Indonesia sangat mengapresiasi kegiatan seperti ini, karena membantu bagi pertumbuhan ekonomi, sekaligus juga pendapatan masyarakat serta pendapatan daerah," sebut Karding, didampingi Kepala Balai Karantina Sumut Andi Yusmanto.



Terkait peran Barantin, Karding mengatakan pihaknya terus mendorong agar pemeriksaan barang dan komoditas berlangsung cepat, dengan pelayanan yang baik serta biaya terjangkau. Langkah tersebut menjadi perhatian Barantin agar proses karantina tidak menjadi hambatan atau *bottleneck* dalam kegiatan ekspor-impor.



"Saya contohkan, jika ada perusahaan ditolak di luar negeri, tugas kami membantu perusahaan itu agar bisa sesuai standar auditor di negara tersebut. Namun jika dua-tiga kali tidak juga berubah, maka kami yang mengambil tindakan. Karena jika tidak, dapat merusak kepercayaan dunia internasional. Karena itu tugas kita adalah melindungi, menjaga, memastikan dengan teliti, cepat, mudah, tidak berbelit dan yang pasti biayanya harus murah," jelas Karding.



Selain itu, Karding menyebutkan Barantin terus mendorong keberadaan klinik karantina untuk membantu pengusaha pemula dan pelaku UMKM yang ingin menembus pasar internasional. Melalui klinik karantina, pelaku usaha mendapat pendampingan, bimbingan, dan pelatihan terkait berbagai standar yang dibutuhkan dalam perdagangan internasional, mulai dari aspek keamanan, kesehatan hingga mutu produk.



"Begitu juga dengan pengurusan dokumen karantina, kita (klinik karantina) membantu, sambil memberitahukan informasi tentang produk yang diinginkan oleh negara tertentu, hingga siapa calon pembelinya. Ini yang sedang kita masifkan. Sekali lagi kami mengapresiasi ekspor komoditi di Sumatera Utara. Secara tidak langsung, ini akan meningkatkan peluang kerja juga hingga kesejahteraan masyarakat," pungkasnya.



Adapun komoditas yang dilepas untuk ekspor antara lain sarang burung walet senilai Rp11,22 miliar dengan volume 625,94 kg serta kepiting bakau senilai Rp745 juta sebanyak 18.400 ekor atau 4.600 kg dengan tujuan China. Sementara berbagai komoditas tumbuhan, seperti kopi, pinang, buah pala, bunga, dan lainnya senilai Rp247 miliar dengan volume mencapai 9.552.899,36 kg dikirim ke 16 negara.**]]> https://www.halomedan.com/news/67156/sumut-perkuat-pasar-ekspor-komoditas-unggulan-senilai-rp2589-miliar-dikirim-ke-berbagai-negara/ Adanya Isu Penonaktifan PBI, BPJS Keseahtan Dorong Peserta Rutin Cek Status Keaktifan Thu, 29 Oct 2026 18:42:00 +0700+0700


Jakarta - BPJS Kesehatan mengimbau peserta penerima bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) untuk secara berkala memeriksa status kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).







Himbauan ini menyusul adanya penonaktifan sejumlah peserta akibat pemutakhiran data penerima bantuan. Pengecekan dapat dilakukan melalui layanan PASTI (Pantau Status Kepesertaan dan Informasi) JKN hingga Aplikasi Mobile JKN.







Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah,Selasa(27/10/2026) melalui preslease menjelaskan, bahwa penyesuaian status kepesertaan PBI JK dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku berdasarkan pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) oleh kementerian/lembaga yang berwenang dalam pengelolaan data PBI.







Penyesuaian tersebut mengacu pada kriteria tingkat kesejahteraan masyarakat, sehingga peserta yang tidak lagi memenuhi kriteria desil 1–5 tidak termasuk dalam kelompok sasaran penerima PBI JK.



"Peserta perlu secara berkala memastikan status kepesertaan JKN-nya agar mengetahui kondisi kepesertaan masing-masing," ujar Rizzky.



Ia menegaskan, jika statusnya tidak aktif, peserta dapat mencari informasi melalui kanal resmi BPJS Kesehatan dan berkoordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan kondisi yang dihadapi.



Peserta yang masuk kategori desil 6–10, lanjut Rizzky tetapi kondisi sebenarnya masih tergolong miskin atau kurang mampu, dapat memperbarui data sosial ekonominya apabila tidak sesuai dengan kondisi terkini.



Peserta diberikan masa tenggang 90 hari untuk melakukan pembaruan data melalui kantor desa, kantor kelurahan, atau Dinas Sosial setempat.,terangnya.



Untuk memastikan informasi tersebut, peserta juga dapat memeriksa status ekonomi sosial melalui situs resmi Cek Bansos Kementerian Sosial di https://cekbansos.kemensos.go.id/.



Sementara itu, peserta yang merasa data tingkat kesejahteraannya telah sesuai atau sudah mampu membayar iuran secara mandiri diimbau untuk beralih ke segmen kepesertaan JKN mandiri agar perlindungan kesehatannya tetap terjaga.



"Pembaruan data sosial ekonomi penting agar bantuan iuran dapat diberikan kepada masyarakat yang memenuhi kriteria," ungkapnya.



Oleh karena itu, kata Rizzky peserta yang merasa kondisi ekonominya belum sesuai dengan data yang tercatat perlu segera berkoordinasi dengan pemerintah daerah melalui perangkat desa, kelurahan, atau Dinas Sosial setempat.



Bagi peserta PBI JK yang status kepesertaannya dinonaktifkan, tersedia mekanisme pengajuan reaktivasi sesuai ketentuan yang berlaku. Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2026, kriteria reaktivasi mencakup peserta yang dinonaktifkan dan masih berada dalam jangka waktu paling lama enam bulan sejak tanggal penonaktifan, serta peserta PBI JK berstatus nonaktif yang membutuhkan pelayanan kesehatan.



Untuk mengajukan reaktivasi, sambungnya peserta dapat melapor ke Dinas Sosial setempat dengan membawa Surat Keterangan Membutuhkan Layanan Kesehatan.



Selanjutnya, Dinas Sosial mengusulkan peserta kepada Kementerian Sosial untuk menjalani proses verifikasi. Apabila peserta dinyatakan memenuhi persyaratan berdasarkan hasil verifikasi, BPJS Kesehatan akan mengaktifkan kembali status kepesertaannya sehingga peserta dapat kembali mengakses pelayanan kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku.



"Kami mengimbau peserta PBI JK yang berstatus nonaktif dan membutuhkan pelayanan kesehatan untuk segera berkoordinasi dengan Dinas Sosial setempat. Dengan mengikuti prosedur yang berlaku, pengajuan reaktivasi dapat diproses sesuai dengan persyaratan dan hasil verifikasi," jelas Rizzky.

Sebagai informasi, pembaruan data PBI JK dilakukan secara berkala oleh Kementerian Sosial supaya data peserta PBI JK tepat sasaran. Untuk mengecek apakah status kepesertaan JKN masih aktif atau tidak, peserta dapat melakukan pengecekan melalui microsite PASTI JKN https://pasti.bpjs-kesehatan.go.id/cek/, Aplikasi Mobile JKN, Pelayanan Administrasi melalui Whatsapp (PANDAWA) di nomor 08118165165, BPJS Kesehatan Care Center 165, atau melalui kantor BPJS Kesehatan terdekat.



BPJS Kesehatan mengajak seluruh peserta JKN, khususnya peserta PBI JK, untuk proaktif mengecek status kepesertaannya melalui kanal resmi yang tersedia. Apabila statusnya nonaktif, segera cari informasi mengenai langkah yang perlu dilakukan agar hak dan akses pelayanan kesehatan dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan.rel




]]> https://www.halomedan.com/news/67155/adanya-isu-penonaktifan-pbi-bpjs-keseahtan-dorong-peserta-rutin-cek-status-keaktifan/ Ketua JMSI Apresiasi Silaturahmi Kapoldasu dan Wakapoldasu Bersama Insan Pers Thu, 29 Oct 2026 13:27:00 +0700+0700 MEDAN — Ketua Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI), Rianto, S.H., M.H., yang akrab disapa Anto Genk, mengapresiasi kegiatan silaturahmi Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Kapoldasu) Irjen Pol. Sonny Irawan, S.I.K., M.H., bersama Wakapoldasu Brigjen Pol. Fadillah Zulkarnaen dengan insan pers, Kamis (29/10/2026).

Menurut Anto Genk, kegiatan silaturahmi tersebut menjadi langkah positif dalam memperkuat hubungan kemitraan antara kepolisian dan insan pers, khususnya dalam mendukung terciptanya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang aman dan kondusif di wilayah Sumatera Utara.

Ia menegaskan dukungannya terhadap Kapoldasu beserta seluruh jajaran dalam memberantas peredaran gelap narkoba, menindak tegas pelaku kejahatan jalanan, termasuk aksi begal, serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tertib berlalu lintas.

"Sebagai insan pers, kami mengapresiasi kegiatan silaturahmi ini. Hubungan baik antara kepolisian dan media sangat penting untuk membangun komunikasi yang terbuka serta menyampaikan informasi yang benar dan berimbang kepada masyarakat," ujar Anto Genk Ceo Sumut24 ini.

Ia menambahkan, pemberantasan narkoba dan kejahatan jalanan membutuhkan komitmen kuat dari aparat penegak hukum serta dukungan seluruh elemen masyarakat. Menurutnya, persoalan tersebut bukan hanya menyangkut keamanan, tetapi juga masa depan generasi muda dan kenyamanan masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Anto Genk berharap, di bawah kepemimpinan Kapoldasu Irjen Pol. Sonny Irawan dan Wakapoldasu Brigjen Pol. Fadillah Zulkarnaen, upaya penegakan hukum, pemberantasan narkoba, pencegahan begal, serta penertiban lalu lintas semakin optimal dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

"JMSI mendukung langkah-langkah positif Polda Sumut dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Kami berharap sinergi antara Polri dan insan pers terus diperkuat demi mewujudkan Sumatera Utara yang aman, nyaman, tertib, dan bebas dari ancaman narkoba serta kejahatan jalanan," tegasnya.

Ia juga menekankan bahwa pers memiliki peran strategis sebagai mitra informasi bagi masyarakat, sekaligus menjalankan fungsi kontrol sosial secara profesional, independen, dan bertanggung jawab.

Melalui komunikasi dan kolaborasi yang baik antara Polda Sumut dan insan pers, diharapkan tercipta suasana yang semakin kondusif serta meningkatnya kepercayaan publik terhadap upaya pemeliharaan keamanan dan ketertiban di Sumatera Utara.]]> https://www.halomedan.com/news/67154/ketua-jmsi-apresiasi-silaturahmi-kapoldasu-dan-wakapoldasu-bersama-insan-pers/ Grand Final Lomba Tari Kreasi Nusantara Real Art 2026 Jaring Duta Budaya Indonesia Thu, 29 Oct 2026 12:20:00 +0700+0700

JAKARTA — Sebanyak 830 penari dari 54 kabupaten/kota di 15 provinsi akan berkompetisi dalam Grand Final Lomba Tari Kreasi Nusantara Real Art Piala Kementerian Kebudayaan 2026 di Joglo Tumiyono, Klaten, Jawa Tengah, pada 11–13 Desember 2026. Ajang tingkat nasional ini menjadi ruang bagi para penari untuk menunjukkan kreativitas sekaligus memperkenalkan kekayaan seni tari Indonesia.

Penyelenggara lomba, Real Art, menyebut seluruh peserta merupakan hasil seleksi yang dilaksanakan di 18 kota di Indonesia. Kompetisi tersebut diharapkan dapat menjaring penari terbaik yang tidak hanya memiliki keterampilan teknis, tetapi juga mampu mengembangkan kreativitas dengan tetap berpijak pada kekayaan tradisi budaya Nusantara.

Adhannie Anggoro dari Real Art mengatakan, para juara akan dipilih untuk menjadi Duta Budaya Indonesia dalam program pertukaran budaya di Kuala Lumpur, Malaysia, pada April 2027.

"Kami berharap melalui kegiatan ini akan lahir penari-penari terbaik yang dapat membawa nama Indonesia sekaligus memperkenalkan kekayaan seni budaya Nusantara di tingkat internasional," kata Adhannie dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (29/10/2026).

Menurut Adhannie, Grand Final 2026 merupakan penyelenggaraan keempat ajang tersebut. Keikutsertaan ratusan penari dari berbagai daerah menunjukkan besarnya potensi seni tari di Indonesia yang perlu terus diberi ruang untuk berkembang.

Tari kreasi menjadi salah satu bentuk pengembangan seni tari yang memadukan unsur tradisi dengan gagasan, gerak, dan ekspresi baru. Pengembangannya diharapkan tidak hanya memperluas kreativitas seniman, tetapi juga menjaga kesinambungan warisan budaya di tengah perubahan selera masyarakat.

Secara nasional, kekayaan tari Indonesia merupakan bagian penting dari warisan budaya takbenda yang perlu dilindungi dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Kementerian Kebudayaan memiliki peran dalam pengembangan, pelindungan, dan pemanfaatan kebudayaan, termasuk melalui dukungan terhadap ekosistem seni dan kegiatan yang mempertemukan pelaku budaya dari berbagai daerah.

Dengan melibatkan peserta dari 15 provinsi, Grand Final Real Art di Klaten diharapkan menjadi ajang pertemuan beragam ekspresi tari daerah sekaligus mendorong regenerasi penari. Program pertukaran budaya ke Malaysia juga membuka kesempatan bagi para juara untuk memperkenalkan seni Indonesia kepada masyarakat internasional.

Penyelenggaraan lomba ini diharapkan tidak berhenti pada kompetisi dan penentuan pemenang. Lebih dari itu, ajang tersebut dapat menjadi bagian dari upaya memperkuat apresiasi masyarakat terhadap seni tari serta memperluas kesempatan bagi generasi muda untuk berkarya dan berprestasi melalui kebudayaan.]]> https://www.halomedan.com/news/67153/grand-final-lomba-tari-kreasi-nusantara-real-art-2026-jaring-duta-budaya-indonesia/ IHSG Anjlok, Ekonomi Indonesia Masih Bisa Bangkit atau Semakin Lunglai? Wed, 28 Oct 2026 21:49:00 +0700+0700
Oleh: H. Syahrir Nasution

MEDAN — Pelemahan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sepanjang 2026 menjadi alarm yang patut diperhatikan dalam membaca arah perekonomian Indonesia. Ketika pasar saham mengalami tekanan tajam, pertanyaan mendasar pun muncul: apakah ekonomi nasional hanya sedang menghadapi guncangan sementara, atau justru mulai memperlihatkan persoalan struktural yang berpotensi menghambat pertumbuhan?

Pertanyaan ini tidak boleh dijawab hanya dengan optimisme pemerintah ataupun pesimisme pelaku pasar. Dibutuhkan pembacaan yang objektif terhadap indikator ekonomi, kondisi dunia usaha, daya beli masyarakat, stabilitas rupiah, serta tingkat kepercayaan investor.

IHSG yang disebut melemah hampir 40 persen sepanjang tahun berjalan, sebagaimana tercantum dalam bahan analisis perdagangan hingga 27 Oktober 2026, merupakan gambaran tekanan serius di pasar modal. Namun, angka tersebut perlu diverifikasi berdasarkan data resmi Bursa Efek Indonesia dan periode perhitungan yang digunakan sebelum dijadikan kesimpulan final.

Meski demikian, satu hal patut digarisbawahi: ketika pasar kehilangan kepercayaan, persoalannya tidak cukup diselesaikan dengan meminta investor tetap optimistis.

IHSG Turun, Apakah Ekonomi Ikut Tumbang?

Pasar saham dan perekonomian nasional memiliki hubungan yang erat, tetapi keduanya bukan sesuatu yang identik.

IHSG dapat melemah akibat aksi jual investor asing, perubahan ekspektasi suku bunga global, pelemahan nilai tukar rupiah, penyesuaian valuasi saham, hingga persoalan transparansi dan tata kelola pasar modal.

Di sisi lain, kegiatan ekonomi riil tetap berlangsung melalui konsumsi rumah tangga, produksi industri, perdagangan, pertanian, investasi, serta aktivitas usaha mikro, kecil, dan menengah.

Karena itu, penurunan IHSG tidak otomatis membuktikan bahwa perekonomian Indonesia telah runtuh.

Namun, kita juga tidak boleh meremehkan koreksi pasar yang berlangsung tajam. Apabila tekanan berlanjut, perusahaan dapat menghadapi peningkatan biaya pendanaan, investor menjadi lebih berhati-hati, dan rencana ekspansi usaha berpotensi tertunda.

Dampaknya mungkin tidak langsung terasa pada seluruh sektor, tetapi dapat merambat melalui jalur pembiayaan, kepercayaan, dan keputusan investasi.

Dengan demikian, pertanyaan yang lebih relevan bukan sekadar mengapa saham turun, melainkan apa yang sedang dikhawatirkan pasar terhadap prospek ekonomi Indonesia.

Pertumbuhan Ekonomi Harus Dirasakan Masyarakat

Pemerintah tentu memiliki alasan untuk menyoroti angka pertumbuhan ekonomi sebagai bukti bahwa perekonomian nasional masih bergerak.

Namun, pertumbuhan ekonomi tidak boleh berhenti sebagai angka statistik.

Ukuran keberhasilan pembangunan harus dilihat pula dari kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan pokok, tersedianya lapangan kerja yang layak, meningkatnya pendapatan rumah tangga, serta bertahannya usaha produktif.

Apabila ekonomi tumbuh, tetapi sebagian masyarakat semakin kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari, berarti ada persoalan distribusi manfaat pertumbuhan yang perlu diperiksa.

Begitu pula ketika investasi meningkat, tetapi penciptaan lapangan kerja tidak sebanding dengan pertambahan angkatan kerja.

Kita harus membedakan pertumbuhan ekonomi secara agregat dengan kualitas pertumbuhan yang benar-benar meningkatkan kesejahteraan.

Pemerintah perlu menjawab pertanyaan sederhana tetapi mendasar: apakah pertumbuhan yang dicapai sudah cukup kuat untuk memperbaiki daya beli, memperluas kesempatan kerja, dan mengurangi kerentanan ekonomi masyarakat?

Jawaban atas pertanyaan inilah yang lebih penting daripada sekadar perdebatan mengenai apakah ekonomi sedang kuat atau lemah.

Kepercayaan Investor Tidak Bisa Dibangun dengan Slogan

Salah satu aspek yang perlu dicermati dalam gejolak pasar modal adalah kepercayaan investor terhadap kualitas tata kelola.

Pasar membutuhkan keterbukaan informasi, pembentukan harga yang wajar, perlindungan terhadap investor, serta penegakan aturan yang konsisten.

Perhatian terhadap transparansi kepemilikan saham dan kecukupan saham yang tersedia untuk diperdagangkan di pasar juga tidak boleh dipandang sebagai persoalan teknis semata.

Bagi investor institusional, kualitas data, likuiditas, kepastian hukum, dan kredibilitas pengawasan merupakan pertimbangan penting sebelum menempatkan modal dalam jumlah besar.

Apabila muncul keraguan terhadap aspek-aspek tersebut, investor dapat menuntut premi risiko lebih tinggi atau mengurangi eksposurnya.

Sebaliknya, reformasi yang terukur dan dapat diverifikasi akan membantu memperkuat kredibilitas pasar modal Indonesia.

Dalam konteks ini, pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, serta perusahaan tercatat harus menjalankan tanggung jawab masing-masing secara konsisten.

Perbaikan tidak cukup disampaikan melalui konferensi pers. Pasar membutuhkan hasil yang dapat diukur dan diuji.

Kepercayaan adalah modal ekonomi yang tidak kalah penting dari uang, sumber daya alam, maupun infrastruktur.

Rupiah, Suku Bunga Global, dan Risiko Ekonomi

Perekonomian Indonesia juga tidak bergerak dalam ruang tertutup. Perubahan kebijakan moneter Amerika Serikat, penguatan dolar, pergerakan harga komoditas, serta ketegangan geopolitik dapat memengaruhi arus modal dan nilai tukar rupiah.

Rupiah yang melemah dapat meningkatkan biaya impor bahan baku, energi, dan barang modal. Perusahaan yang memiliki kewajiban dalam valuta asing juga berpotensi menghadapi tekanan apabila tidak memiliki perlindungan nilai tukar yang memadai.

Namun, dampaknya tidak seragam. Sebagian eksportir justru dapat memperoleh penerimaan rupiah lebih besar dari pendapatan dolar, bergantung pada struktur biaya dan kewajiban mereka.

Oleh sebab itu, respons kebijakan harus mempertimbangkan keseimbangan antara stabilitas nilai tukar, inflasi, pertumbuhan kredit, dan kebutuhan mendorong kegiatan ekonomi produktif.

Kebijakan yang terlalu berorientasi pada satu indikator berisiko mengabaikan persoalan lain yang sama pentingnya.

Indonesia memerlukan stabilitas makroekonomi sekaligus pertumbuhan yang mampu menciptakan nilai tambah dan memperkuat daya saing.

Jangan Sampai Sektor Produktif Kehilangan Tenaga

Di tengah tekanan pasar keuangan, perhatian pemerintah tidak boleh hanya tertuju pada pergerakan indeks saham.

Sektor pertanian, industri pengolahan, perdagangan, konstruksi, transportasi, pariwisata, dan UMKM merupakan bagian penting dari kehidupan ekonomi masyarakat.

Ketika pelaku usaha menghadapi biaya produksi yang meningkat, permintaan yang melemah, atau akses pembiayaan yang semakin sulit, dampaknya dapat menjalar ke pendapatan pekerja dan konsumsi rumah tangga.

Karena itu, kebijakan ekonomi harus mampu menjaga keberlangsungan usaha produktif.

Dukungan terhadap UMKM, kepastian regulasi, kemudahan berusaha yang bertanggung jawab, peningkatan keterampilan tenaga kerja, serta pembangunan infrastruktur yang efektif harus berjalan beriringan.

Belanja pemerintah pun harus dinilai berdasarkan manfaat ekonominya, bukan hanya besarnya anggaran yang terserap.

Setiap rupiah belanja publik semestinya memberikan hasil yang jelas, baik dalam bentuk peningkatan pelayanan, produktivitas, kesempatan kerja, maupun kesejahteraan masyarakat.

Dalam situasi ekonomi yang penuh ketidakpastian, kualitas penggunaan anggaran menjadi semakin penting.

Tiga Kemungkinan Arah Ekonomi Indonesia

Jika melihat berbagai faktor tersebut, setidaknya ada tiga kemungkinan arah perekonomian Indonesia ke depan.

Pertama, ekonomi kembali menguat.

Skenario ini dapat terjadi apabila kepercayaan pasar membaik, stabilitas makroekonomi terjaga, investasi produktif meningkat, konsumsi rumah tangga tetap kuat, dan reformasi tata kelola berjalan secara nyata.

Dalam kondisi demikian, tekanan di pasar saham berpotensi mereda. Namun, pemulihan IHSG tetap bergantung pada banyak faktor dan tidak dapat dijamin hanya berdasarkan perbaikan ekonomi.

Kedua, ekonomi tumbuh tetapi menghadapi tekanan berkepanjangan.

Pada skenario ini, kegiatan ekonomi masih berkembang, tetapi daya beli sebagian masyarakat tertekan, investasi belum merata, dan pasar modal tetap bergejolak.

Kondisi seperti ini menuntut pemerintah memperbaiki kualitas pertumbuhan dan memastikan kebijakan ekonomi menjangkau sektor-sektor yang membutuhkan dukungan.

Ketiga, pelemahan semakin dalam.

Risiko ini dapat meningkat apabila tekanan eksternal memburuk, rupiah mengalami pelemahan berkepanjangan, biaya pendanaan meningkat, kepercayaan investor menurun, dan konsumsi masyarakat ikut melemah.

Namun, skenario tersebut tidak boleh diperlakukan sebagai kepastian. Perkembangannya harus dinilai melalui data aktual, termasuk pertumbuhan ekonomi, inflasi, pasar tenaga kerja, neraca perdagangan, kredit perbankan, serta kondisi fiskal.

Membedakan kemungkinan dari kepastian merupakan bagian penting dari analisis ekonomi yang bertanggung jawab.

Apa yang Harus Dilakukan Pemerintah?

Dalam menghadapi situasi ini, pemerintah perlu mengambil langkah yang terukur dan konsisten.

Pertama, memperkuat daya beli masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja produktif dan kebijakan yang menjaga keterjangkauan kebutuhan pokok.

Kedua, meningkatkan kualitas investasi dengan mengutamakan sektor yang menciptakan nilai tambah, memperluas kesempatan kerja, dan memperkuat industri dalam negeri.

Ketiga, menjaga disiplin fiskal serta memastikan belanja negara memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Keempat, memperkuat koordinasi kebijakan moneter dan fiskal agar stabilitas harga serta nilai tukar tetap terjaga tanpa mengabaikan kebutuhan pertumbuhan.

Kelima, membenahi tata kelola pasar modal melalui transparansi, pengawasan yang efektif, penegakan hukum yang konsisten, dan perlindungan investor.

Keenam, menyampaikan data ekonomi secara terbuka agar masyarakat dan pelaku usaha dapat menilai kondisi nasional berdasarkan fakta yang dapat diperiksa.

Kebijakan yang baik bukanlah kebijakan yang sekadar terlihat meyakinkan, melainkan kebijakan yang hasilnya dapat diukur dan dipertanggungjawabkan.

Kesimpulan: Belum Runtuh, tetapi Tidak Boleh Berpuas Diri

Apakah ekonomi Indonesia masih dapat menguat?

Jawabannya: masih ada peluang. Namun, peluang itu tidak akan berubah menjadi kenyataan tanpa kebijakan yang tepat, tata kelola yang kredibel, produktivitas yang meningkat, dan kepercayaan yang terjaga.

Apakah ekonomi Indonesia semakin lunglai?

Pertanyaan tersebut belum dapat dijawab hanya melalui penurunan IHSG. Diperlukan pemeriksaan terhadap indikator ekonomi secara menyeluruh, terutama perkembangan daya beli, lapangan kerja, investasi, nilai tukar, serta kondisi dunia usaha.

Kita tidak boleh terjebak pada dua sikap ekstrem: menganggap semua baik-baik saja hanya karena pertumbuhan ekonomi masih positif, atau menyatakan ekonomi telah runtuh hanya karena pasar saham mengalami koreksi tajam.

Keduanya sama-sama berisiko menyesatkan apabila tidak didukung data yang memadai.

Yang harus menjadi perhatian adalah apakah fondasi ekonomi semakin kuat, apakah pertumbuhan semakin berkualitas, dan apakah kesejahteraan masyarakat benar-benar meningkat.

Pasar modal yang sehat membutuhkan kepercayaan. Perekonomian yang kuat membutuhkan produktivitas. Pembangunan yang berhasil membutuhkan pemerataan manfaat.

Pada akhirnya, ukuran kekuatan ekonomi bukan hanya seberapa tinggi pertumbuhan atau seberapa besar kapitalisasi pasar, melainkan seberapa tangguh perekonomian menghadapi guncangan dan seberapa besar manfaatnya dirasakan rakyat.

Indonesia masih memiliki potensi besar. Namun, potensi tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan persoalan.

Saatnya pemerintah, pelaku usaha, investor, dan masyarakat membaca keadaan secara objektif, membenahi kelemahan secara serius, serta memastikan bahwa setiap kebijakan ekonomi benar-benar memperkuat fondasi masa depan bangsa.

Sebab, ekonomi yang kuat bukan ekonomi yang tidak pernah mengalami tekanan, melainkan ekonomi yang mampu menghadapi tekanan, memperbaiki diri, dan bangkit dengan fondasi yang lebih kokoh.

H. Syahrir Nasution]]> https://www.halomedan.com/news/67152/ihsg-anjlok-ekonomi-indonesia-masih-bisa-bangkit-atau-semakin-lunglai/ Ijeck Tegaskan Penanaman 100.000 Pohon PP Sumut Bukan Sekadar Seremoni Wed, 28 Oct 2026 13:11:00 +0700+0700
Komitmen tersebut disampaikan Ketua MPW PP Sumut, Musa Rajekshah, dalam rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Pemuda Pancasila melalui kegiatan penanaman bibit mangrove bersama Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) di Pantai Romantis, Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai), Selasa (27/10).

Pria yang akrab disapa Ijeck itu menegaskan, penanaman 100.000 pohon tersebut tidak boleh berhenti sebagai kegiatan seremonial semata. Karena itu, pihaknya akan melakukan pemantauan terhadap jumlah pohon yang ditanam serta perkembangan pertumbuhannya.

"Setelah ini ada laporan setiap bulan berapa yang sudah tertanam, dan kami pantau setiap semester atau enam bulan untuk pertumbuhan pohonnya," ujar Ijeck.

Ia menegaskan, program tersebut harus memberikan dampak nyata bagi lingkungan dan masyarakat.
"Kami tidak mau ini hanya berita seremoni atau berita yang hanya 100 ribu," katanya.

Ijeck menjelaskan, sebanyak 100.000 bibit pohon akan didistribusikan kepada seluruh Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila di kabupaten/kota se-Sumatera Utara, dengan jenis tanaman yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah.
Untuk kawasan pesisir, penanaman difokuskan pada bibit mangrove. Sementara itu, wilayah pegunungan akan ditanami pohon keras, sedangkan kawasan permukiman masyarakat mendapatkan bibit pohon buah.

Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya bersama menjaga kelestarian lingkungan sekaligus menyiapkan manfaat jangka panjang bagi generasi mendatang.

"Manfaatnya bukan untuk generasi kita sekarang saja, tetapi untuk anak cucu kita," ujarnya.

Gelar Pengobatan Gratis dan Pembagian Sembako

Selain kegiatan penghijauan, MPW PP Sumut bekerja sama dengan Rumah Sakit Sawit Indah menggelar pengobatan gratis dan pemeriksaan kesehatan bagi masyarakat. Kegiatan yang dimulai pukul 10.00 WIB itu diikuti sekitar 250 warga.
Masyarakat yang hadir juga menerima paket sembako sebagai bentuk kepedulian organisasi terhadap kebutuhan warga.

Ijeck menyebut kegiatan sosial tersebut sejalan dengan arahan Ketua Majelis Pimpinan Nasional (MPN) Pemuda Pancasila, Yapto Surya Soemarno, agar setiap kegiatan organisasi memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

"Kegiatan Pemuda Pancasila seperti arahan Ketua Majelis Pimpinan Nasional Bapak Yapto Surya Soemarno harus bermanfaat pada masyarakat," ucapnya.

Ia menambahkan, kegiatan penanaman pohon dan pelayanan sosial akan terus dilanjutkan. MPW PP Sumut juga berharap program organisasi di tingkat wilayah maupun nasional dapat diselaraskan dengan program kementerian terkait.

Ajak Masyarakat Bersama Mengatasi Karhutla

Dalam kesempatan itu, Ijeck turut menyinggung persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Ia mengajak masyarakat menyikapi pemberitaan mengenai karhutla secara bijak dan tidak mudah terprovokasi.

Menurutnya, kebakaran hutan dapat terjadi di berbagai negara, termasuk Australia dan Amerika Serikat, dengan beragam faktor pemicu, seperti cuaca ekstrem dan kondisi alam.

menekankan pentingnya membangun semangat kebersamaan dalam menjaga lingkungan, alih-alih saling menyalahkan.

"Apapun itu, bukan berarti kita saling menyalahkan, tetapi bagaimana kita bersama-sama menjaga dan memperbaiki," tuturnya.

Ijeck juga menyatakan MPW Pemuda Pancasila Sumut siap mendukung program pemerintah dalam pelestarian lingkungan dan berharap gerakan tersebut menjadi langkah berkelanjutan yang melibatkan berbagai elemen masyarakat.

Menteri LH Apresiasi Komitmen Pemuda Pancasila

Menteri Lingkungan Hidup, Muhammad Jumhur Hidayat, mengapresiasi komitmen Pemuda Pancasila yang berencana menanam 100.000 pohon di Sumatera Utara, termasuk di Kabupaten Serdang Bedagai.

Menurut Jumhur, gerakan tersebut merupakan bagian dari upaya bersama untuk meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan melalui Gerakan Tobat Ekologis Nasional, sejalan dengan pesan Presiden Prabowo Subianto mengenai pentingnya mewujudkan Indonesia yang asri, aman, sehat, resik, dan indah.

Ia menegaskan bahwa persoalan lingkungan merupakan kepentingan bersama yang membutuhkan keterlibatan seluruh pihak, mulai dari individu, organisasi, hingga negara.

"Tidak ada satu orang pun, tidak ada satu organisasi pun, tidak ada satu negara pun yang tidak berkepentingan dengan masalah lingkungan hidup," ujar Jumhur.

Ia juga menyebut kegiatan tersebut menjadi momentum deklarasi dan penegasan kesiapan Pemuda Pancasila bersama pemerintah dalam menjaga lingkungan hidup.

Dalam sambutannya, Jumhur turut menyinggung arah pembangunan nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, pemerintah ingin mengarahkan pembangunan dari pendekatan yang disebutnya liberal kapitalistik menuju pembangunan yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila.red]]> https://www.halomedan.com/news/67151/ijeck-tegaskan-penanaman-100000-pohon-pp-sumut-bukan-sekadar-seremoni/ AMMI Gagas Akademi Jurnalisme, Didukung Anggota Dewan Pers Wed, 28 Oct 2026 13:11:00 +0700+0700

JAKARTA — Dewan Pers mendukung gagasan Asosiasi Media Multiplatform Indonesia (AMMI) membangun akademi jurnalisme multiplatform untuk meningkatkan kompetensi pelaku media digital dan konten kreator. Inisiatif ini dinilai relevan di tengah perubahan ekosistem informasi yang menuntut keseimbangan antara kecepatan penyebaran berita, akurasi, verifikasi, dan etika jurnalistik.

Dukungan tersebut disampaikan anggota Dewan Pers periode 2025–2028, Dr Rosarita Niken Widiastuti, dalam pertemuan dengan Ketua Umum AMMI Tundra Meliala di resto Penang Bistro Jalan Kebon Sirih, Jakarta, Selasa (27/10/2026). Ketua Komisi Kemitraan, Hubungan Antarlembaga, dan Infrastruktur Organisasi Dewan Pers itu juga menyatakan kesediaannya menjadi Dewan Pembina AMMI.

Tundra mengatakan, AMMI dibentuk untuk menghimpun pengusaha media, wartawan senior, praktisi pers digital, dan pegiat media sosial dalam satu wadah. Organisasi yang telah memperoleh surat keputusan dari Kementerian Hukum itu mempertemukan pelaku berbagai platform, mulai dari media siber hingga Instagram dan konten kreator dengan jangkauan jutaan pengikut.

Menurut Tundra, perubahan teknologi telah membuat distribusi informasi tidak lagi bergantung pada media konvensional. Media sosial memungkinkan sebuah informasi menjangkau masyarakat dalam waktu singkat. Namun, besarnya jangkauan dan tingginya interaksi tidak selalu sejalan dengan akurasi serta kualitas informasi yang disampaikan.

Persoalan muncul ketika tuntutan menjadi yang pertama menyebarkan informasi mengalahkan kewajiban melakukan verifikasi. Informasi yang belum teruji dapat menyebar luas sebelum pihak terkait memperoleh kesempatan memberikan penjelasan. Kondisi ini berisiko merugikan individu maupun lembaga sekaligus mengikis kepercayaan publik terhadap media.

Karena itu, Tundra menilai pendidikan jurnalistik perlu menjadi bagian penting dalam pelatihan konten kreator. Kemampuan memproduksi konten menarik dan memperluas jangkauan audiens harus diimbangi pemahaman tentang pemeriksaan fakta, konfirmasi kepada narasumber, keberimbangan, akurasi, serta tanggung jawab atas informasi yang dipublikasikan.

Niken sejalan dengan pandangan tersebut. Pendidikan jurnalistik bagi pelaku media multiplatform diperlukan agar kemajuan teknologi dan perubahan pola distribusi informasi disertai peningkatan kualitas konten. Keterampilan teknis dalam memproduksi dan menyebarkan informasi, menurut gagasan tersebut, perlu berjalan beriringan dengan pemahaman mengenai etika serta tanggung jawab kepada publik.

Atas dasar itu, Tundra menggagas pembentukan akademi media multiplatform sebagai ruang pendidikan dan peningkatan kapasitas pelaku media lintas platform. Akademi ini dapat mengembangkan pembelajaran terstruktur, meliputi teknik peliputan dan wawancara, verifikasi foto dan video, pemeriksaan fakta, keberimbangan berita, etika publikasi, serta pemahaman mengenai hak jawab dan koreksi.

Pendidikan tersebut juga penting untuk menjelaskan perbedaan antara konten kreator secara umum dan pelaku yang menjalankan fungsi jurnalistik. Tidak semua konten media sosial merupakan produk pers. Namun, ketika informasi disajikan sebagai berita untuk kepentingan publik, prinsip jurnalistik diperlukan agar proses dan hasil publikasinya dapat dipertanggungjawabkan.

Bagi AMMI, dukungan Dewan Pers menjadi dorongan untuk menempatkan peningkatan kompetensi jurnalistik sebagai agenda utama organisasi. Tantangan selanjutnya ialah mewujudkan gagasan akademi melalui kurikulum yang relevan, keterlibatan praktisi berpengalaman, dan evaluasi kompetensi berkelanjutan. Dengan demikian, penguatan industri media multiplatform tidak hanya berorientasi pada jangkauan dan bisnis, tetapi juga pada mutu informasi serta kepercayaan masyarakat.]]> https://www.halomedan.com/news/67150/ammi-gagas-akademi-jurnalisme-didukung-anggota-dewan-pers/ Cetak Sejarah, 24 Dosen UNPAB Raih Jabatan Lektor Kepala Sepanjang 2026 Tue, 27 Oct 2026 20:18:00 +0700+0700 MEDAN – Universitas Pembangunan Panca Budi (UNPAB) mencatatkan prestasi membanggakan sepanjang 2026. Sebanyak 24 dosen tetap berhasil meraih Jabatan Akademik Associate Professor atau Lektor Kepala selama periode Januari hingga Oktober 2026.
Pencapaian tersebut menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah UNPAB sejak berdiri pada 1961. Atas keberhasilan itu, UNPAB menggelar kegiatan tasyakuran sekaligus doa bersama bagi 14 dosen lainnya yang sedang mengajukan kenaikan Jabatan Akademik Associate Professor pada Gelombang II Tahun 2026, Selasa (27/10/2026).
Kegiatan tasyakuran tersebut juga diisi dengan berbagi bersama anak-anak yatim piatu di bawah naungan Yayasan Sahabat Yatim Indonesia, Kota Medan. Kegiatan ini merupakan bentuk rasa syukur atas capaian akademik yang membanggakan sekaligus wujud kepedulian sosial kepada sesama.
Rektor Bidang Sumber Daya UNPAB, Assoc. Prof. H. Abdul Razak Nasution, M.Sc., mengatakan, keberhasilan 24 dosen meraih jabatan akademik Lektor Kepala dalam satu tahun merupakan pencapaian tertinggi yang pernah diraih universitas sepanjang sejarahnya.
"Sejak berdiri pada tahun 1961, kenaikan jabatan 24 dosen ke jenjang Associate Professor dalam satu tahun adalah pencapaian tertinggi sepanjang sejarah universitas. Bahkan, jumlah ini dapat bertambah lagi mengingat masih ada 14 dosen yang sedang dalam proses pengajuan," ujar Abdul Razak Nasution.
Ia menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh dosen yang telah bekerja keras serta semua pihak yang telah memberikan dukungan sehingga pencapaian tersebut dapat terwujud.
Menurutnya, keberhasilan ini diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh dosen UNPAB untuk terus meningkatkan kompetensi, produktivitas akademik, serta kualitas pelaksanaan tridarma perguruan tinggi.
"Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh dosen yang telah bekerja keras dan semua pihak yang telah mendukung pencapaian ini. Kami juga memohon doa agar prestasi ini dapat terus ditingkatkan pada masa yang akan datang," ungkapnya.
Kegiatan tasyakuran dan doa bersama tersebut tidak hanya menjadi momentum untuk merayakan keberhasilan akademik, tetapi juga memperkuat nilai kebersamaan, rasa syukur, dan kepedulian sosial di lingkungan UNPAB.
Dengan adanya 14 dosen yang masih dalam proses pengajuan kenaikan jabatan akademik pada Gelombang II Tahun 2026, UNPAB berpeluang menambah jumlah dosen yang meraih jabatan Lektor Kepala pada tahun ini.
Capaian tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya UNPAB dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi.
Berikut Daftar 24 Dosen UNPAB yang Meraih Jabatan Associate Professor Periode Januari–Oktober 2026:
Assoc. Prof. Dr. Ali Yusran Gea, SH., MH., M.Kn.
Assoc. Prof. Dr. Dito Aditia Darma Nasution, SE., M.Si.
Assoc. Prof. Dr. Nina Andriany Nasution, SE., Ak., M.Si.
Assoc. Prof. Dr. Oktarini Khamilah, SE., M.Si.
Assoc. Prof. Dr. Rahayu Dwi Utami, S.Pd., M.Pd.
Assoc. Prof. Dr. Bahtiar Siregar, S.Pd.I, M.Pd.
Assoc. Prof. Dr. Emi Wakhyuni, SE., M.Si.
Assoc. Prof. Dr. Muhammad Isa Indrawan, SE., MM.
Assoc. Prof. Dr. Muhammad Yunan, S.Pd.I, M.Pd.I.
Assoc. Prof. Dr. Nurafrina Siregar, SE., M.Si.
Assoc. Prof. H. Abdul Razak Nasution, S.H.Int., M.Sc.
Assoc. Prof. Dr. Darmeli Nasution, S.Kom., M.Kom.
Assoc. Prof. Dr. Heriyati Chrisna, SE., M.Si.
Assoc. Prof. Dr. Slamet Widodo, SE., MM.
Assoc. Prof. Andysah Putera Utama, S.Kom., M.Kom., Ph.D.
Assoc. Prof. Dr. Darmilisani, SE., M.Si.
Assoc. Prof. Dr. Gloria Gita Putri Ginting, SH., M.Kn.
Assoc. Prof. Dr. Hadi Saputra Panggabean, S.Pd.I, M.Pd.
Assoc. Prof. Dr. Leni Marlina, S.Kom., M.Kom.
Assoc. Prof. Dr. Mhd. Habibu Rahman, S.Pd., M.Pd.
Assoc. Prof. Dr. Muhammad Toyib Daulay, SE., MM.
Assoc. Prof. Dr. Rahmad Sembiring, SE., M.S.P.
Assoc. Prof. Rita Nofianti, S.Pd., M.Pd.
Assoc. Prof. Dr. Ruth Riah Ate Tarigan, S.P., M.Si.
Prestasi ini diharapkan semakin memperkuat posisi UNPAB dalam pengembangan pendidikan tinggi serta mendorong lahirnya lebih banyak dosen berprestasi yang berkontribusi bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan masyarakat. Rel]]> https://www.halomedan.com/news/67149/cetak-sejarah-24-dosen-unpab-raih-jabatan-lektor-kepala-sepanjang-2026/ BNCT Jajaki Peluang Kolaborasi Logistik Indonesia–Malaysia melalui Forum FMFF Tue, 27 Oct 2026 16:39:00 +0700+0700
President Director BNCT, Suffian Manaf, hadir sebagai salah satu narasumber dalam forum tersebut. Partisipasi ini menjadi bagian dari upaya BNCT membangun komunikasi dengan perusahaan *freight forwarding*, yang berperan penting dalam mendukung pergerakan barang dan menghubungkan layanan kepelabuhanan dengan kebutuhan rantai pasok.

Forum tersebut turut dihadiri Ketua Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI/ILFA) Sumatera Utara, Surianto, bersama jajaran pengurus lainnya. Kehadiran perwakilan asosiasi dan pelaku industri dari Indonesia dan Malaysia menjadi ruang untuk mempererat hubungan profesional serta memperluas pemahaman mengenai kebutuhan dan peluang di sektor logistik regional.

Corporate Secretary BNCT, Rizki Affandi Nst, menyampaikan bahwa interaksi langsung dengan pelaku industri merupakan langkah penting untuk memahami kebutuhan pasar dan mengidentifikasi peluang bisnis yang relevan.

"Partisipasi BNCT dalam forum ini menjadi kesempatan untuk memperkenalkan potensi layanan terminal sekaligus membangun komunikasi dengan pelaku *freight forwarding* di Malaysia. Kami berharap hubungan yang terjalin dapat ditindaklanjuti melalui penjajakan peluang kerja sama yang sesuai dengan kebutuhan industri dan mendukung kelancaran arus barang antara Indonesia dan Malaysia," ujar Rizki.

Melalui partisipasi ini, BNCT berharap dapat memperkuat jejaring dengan pelaku logistik regional dan membuka peluang kemitraan yang memberikan nilai tambah bagi pengguna jasa. Langkah tersebut juga menjadi bagian dari upaya memperkenalkan Pelabuhan Belawan sebagai salah satu simpul logistik di wilayah barat Indonesia.rel]]> https://www.halomedan.com/ekbis/67148/bnct-jajaki-peluang-kolaborasi-logistik-indonesiandashmalaysia-melalui-forum-fmff/ Pemerintah Paraf DIM RUU Adminduk, Wamendagri Bima Arya Tekankan Penguatan NIK sebagai Identitas Tunggal Tue, 27 Oct 2026 16:37:00 +0700+0700
Bima menjelaskan, RUU tentang Adminduk merupakan inisiatif DPR RI dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025–2029. "Hari ini kami melakukan paraf bersama lintas kementerian/lembaga untuk DIM yang kemudian akan diserahkan ke DPR RI segera," ujar Bima kepada awak media seusai melakukan paraf DIM RUU Adminduk di Ruang Sidang Utama Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Selasa (27/10/2026).

Ia menerangkan, substansi RUU tersebut bertujuan mewujudkan sistem adminduk yang integratif dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Hal ini termasuk mendukung perencanaan pembangunan yang lebih presisi dan terarah, mewujudkan layanan publik yang berkualitas, serta memperkuat pelindungan data pribadi.

"Di sini juga diatur beberapa hal yang sangat strategis, termasuk juga penguatan NIK (Nomor Induk Kependudukan) sebagai Single Identity Number," ujarnya.

Bima mengatakan, NIK merupakan identitas kependudukan tunggal yang dapat digunakan untuk mengintegrasikan data antarkementerian/lembaga sehingga memudahkan setiap warga negara mengakses layanan dasar. RUU tersebut juga mengatur pembagian kewenangan antara instansi pemerintah pusat dan daerah terkait dengan data kependudukan.

Sementara itu, Wamen PPN Febrian menjelaskan, keberadaan regulasi ini akan membuat pelayanan publik lebih efektif. Ia menyebutkan bahwa RUU tersebut akan memperkuat kebijakan Satu Data Indonesia. Karena itu, pembahasan RUU Adminduk harus selaras dengan kebijakan Satu Data Indonesia. Dengan demikian, pemerintah dapat melakukan perencanaan kebijakan dengan lebih baik, termasuk dalam memberikan pelayanan publik.

"Karena pada dasarnya nanti informasi mengenai kependudukan ini adalah backbone dari semua upaya pemerintah untuk bisa hadir di tengah masyarakat," jelasnya.

Di lain pihak, Wamen Komdigi Nezar Patria menuturkan, RUU Adminduk juga akan memperkuat upaya pelindungan data pribadi yang telah diatur dalam undang-undang. Hal ini termasuk pengaturan klasifikasi data kependudukan yang dapat diakses oleh publik.

"Intinya dengan adanya Rancangan Undang-Undang ini, Administrasi Kependudukan, ini akan memperkuat perangkat regulasi kita memasuki dunia digital dan akan makin memperkuat lanskap digital Indonesia yang aman, sehat, dan berdampak," tegasnya.rel
]]> https://www.halomedan.com/news/67147/pemerintah-paraf-dim-ruu-adminduk-wamendagri-bima-arya-tekankan-penguatan-nik-sebagai-identitas-tunggal/ Sekda bersama BPJS Kesehatan Rakor Pemenuhan Treshold UHC 2027 Tue, 27 Oct 2026 16:08:00 +0700+0700 PALAS - Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Lawas Dr. H. Panguhum Nasution, S.Sos., M.AP, bersama BPJS Kesehatan menggelar rapat koordinasi pemenuhan Treshold Universal Health Coverage(UHC) Tahun 2027.

Kegiatan rapat dipimpin langsung oleh Sekda dihadiri pihak BPJS Kesahatan Cabang Padangsidimpuan, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah(BPKPA), Kepala Bapperida, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Dukcapil, Kepala Dinas PMD Palas.

Rapat Koordinasi Pemenuhan Treshold Universal Health Coverage (UHC) Tahun 2027 bersama BPJS Kesehatan,berlangsung di ruang rapat Sekretariat Kabupaten Padang Lawas, Selasa (27/10/2026).

Rapat koordinasi ini dilaksanakan menindaklanjuti Undangan Resmi dari BPJS Kesehatan Cabang Padangsidimpuan Nomor: 1874/I-10/1026 tanggal 22 Oktober 2026,untuk pemenuhan Treshold UHC 2027, yang ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Cabang Syafrizal, S.E, Ak.

Rapat ini digelar dalam upaya menjaga keberlangsungan cakupan semesta atau Universal Health Coverage (UHC) Non Cut Off Kabupaten Palas.

Sekda Padang Lawas, Dr. H. Panguhum Nasution, S.Sos., M.AP, menegaskan pemenuhan Treshold UHC ini adalah komitmen kita bersama untuk memastikan seluruh masyarakat Padang Lawas mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan yang layak, tanpa terkendala biaya.

"UHC Non Cut Off adalah wujud nyata kehadiran negara dan pemerintah daerah di tengah masyarakat," terangnya.

Sekda juga meminta, kepada seluruh OPD terkait, khususnya Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, BPKAD dan Bappeda untuk serius menghitung kebutuhan anggaran PBPU BP Pemda Tahun 2027 agar target Treshold UHC 2027 dapat tercapai.

Ia berharap, melalui rapat koordinasi ini, Kabupaten Padang Lawas dapat mempertahankan dan meningkatkan predikat UHC Non Cut Off yang telah diraih.

Harapan kita,lanjut Sekda Kabupaten Padang Lawas dengan tercapainya UHC 100%, seluruh penduduk terdaftar sebagai peserta aktif JKN.

"Masyarakat Sehat dan Sejahtera. Tidak ada lagi masyarakat kita yang takut berobat karena tidak memiliki biaya. Semua dilayani dengan baik", ujar Sekda.

Pelayanan Kesehatan Semakin Optimal Dengan dukungan anggaran PBPU BP Pemda yang terencana, pelayanan di Puskesmas dan Rumah Sakit semakin berkualitas,tambahnya.

Padang Lawas Maju sejalan dengan visi Bupati, kesehatan adalah pondasi utama pembangunan manusia yang unggul dan berdaya saing," tutup Sekda.

Rapat koordinasi berlangsung intensif dengan diskusi strategi pencapaian Treshold UHC 2027 antara Pemkab Padang Lawas dan BPJS Kesehatan Cabang Padangsidimpuan.


]]> https://www.halomedan.com/news/67146/sekda-bersama-bpjs-kesehatan-rakor-pemenuhan-treshold-uhc-2027/ Sukses Gelar Turnamen Padel, The Khourt Competition Lahirkan Para Juara Tue, 27 Oct 2026 13:08:00 +0700+0700
Persaingan sengit tersaji hingga babak final. Sejumlah pasangan tampil impresif dan berhasil keluar sebagai juara setelah mengalahkan lawan masing-masing.

Pada kategori Mix Bronze, pasangan Michelle dan Matt berhasil meraih gelar juara setelah menundukkan Chyintia dan Fandy dengan skor 6-2.

Di kategori Lower Bronze Women, pasangan Jessylin dan Yosephin sukses mengungguli Eva Margareth dan Steffi dengan skor 6-4. Sementara pada kategori Lower Bronze Men, Arswendy dan Awlia berhasil mengalahkan Teguh Vito dan Felix dengan skor yang sama, 6-4.

Persaingan di kategori Upper Bronze Men juga berlangsung ketat. Pasangan Jeff dan Obert akhirnya keluar sebagai pemenang setelah menaklukkan Vido Hawari dan Jonathan dengan skor 6-4.

Adapun pada kategori Silver Men, pasangan Adit dan Andre tampil dominan dengan mengalahkan Dian dan Darma dengan skor 8-3.

Anto Genk Apresiasi The Khourt Competition

Rianto SH MH, yang akrab disapa Anto Genk, mengapresiasi penyelenggaraan The Khourt Competition. Ia menilai turnamen seperti ini penting untuk semakin menggairahkan olahraga padel di tengah masyarakat sekaligus menjadi wadah pencarian atlet potensial.

Anto Genk berharap kompetisi tersebut dapat terus berlanjut dan ditetapkan sebagai kalender kegiatan tahunan, sehingga pembinaan dan kompetisi padel dapat berjalan secara berkesinambungan.

Menurutnya, semakin banyak turnamen yang digelar akan semakin membuka kesempatan bagi para pemain untuk mengasah kemampuan, meningkatkan pengalaman bertanding, serta menunjukkan prestasi di bidang olahraga padel.

Didukung Sejumlah Sponsor

Kesuksesan turnamen ini tidak terlepas dari dukungan Bobby Kuari selaku Owner The Khourt Padel serta kerja keras panitia pelaksana yang diketuai Dwi Pambudi Utomo.

Kepanitiaan turut diperkuat Ali Akbar V Siregar sebagai sekretaris dan Wike Gusti Ayu sebagai bendahara, bersama seluruh jajaran panitia yang telah bekerja menyukseskan kegiatan tersebut.

The Khourt Competition juga mendapat dukungan dari sejumlah sponsor, yakni Warung Kopi Pasir, Danamon, Biznet, Bernada Hall, serta PT Prima Synergy Petro Indonesia. Sementara itu, SUMUT 24 hadir sebagai media partner yang turut mendukung publikasi kegiatan.

Dengan suksesnya penyelenggaraan turnamen ini, The Khourt Competition diharapkan menjadi momentum untuk memperluas minat masyarakat terhadap olahraga padel, memperkuat komunitas pemain, serta melahirkan atlet-atlet berprestasi di masa mendatang.

Red

]]> https://www.halomedan.com/news/67145/sukses-gelar-turnamen-padel-the-khourt-competition-lahirkan-para-juara/ Irwansyah Damanik: Satu Musuh Terlalu Banyak, Seribu Kawan Terasa Sedikit Tue, 27 Oct 2026 11:01:00 +0700+0700

MEDAN — Persahabatan sejati tidak diukur dari jabatan, kekayaan, ataupun posisi seseorang dalam kehidupan. Lebih dari itu, persahabatan berbicara tentang ketulusan, kesetiaan, dan kemampuan untuk tetap menjaga hubungan di tengah kesibukan serta perubahan perjalanan hidup.

Hal itulah yang tergambar dari persahabatan lama antara Rianto, SH, MH, yang akrab disapa Anto Genk, dengan Irwansyah Damanik, tokoh asal Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara.

Keduanya berasal dari daerah yang sama, yakni Kabupaten Simalungun. Meski memiliki perjalanan karier dan kesibukan berbeda, hubungan silaturahmi keduanya tetap terjaga hingga kini.

Irwansyah Damanik pernah menjabat sebagai anggota DPRD Sumut. Saat ini, ia mengemban posisi sebagai Sekretaris Partai Rakyat Indonesia (PRI) dan menekuni bisnis properti atau real estate.

Sementara itu, Rianto atau Anto Genk dikenal sebagai pengelola Sumut24 Group yang juga aktif dalam dunia politik melalui Partai Golkar Sumatera Utara dengan jabatan Wakil Sekretaris.

Perbedaan bidang aktivitas dan perjalanan karier tidak membuat keduanya kehilangan kedekatan. Di sela-sela kesibukan masing-masing, mereka tetap menyempatkan diri bertemu, berbincang, bertukar pikiran, hingga menikmati secangkir kopi bersama.

Bagi keduanya, pertemuan sederhana seperti ngopi bukan sekadar mengisi waktu luang. Ada nilai persahabatan, kenangan, dan pengalaman hidup yang terus dirawat dalam setiap perbincangan.
"Satu Musuh Terlalu Banyak, Seribu Kawan Terasa Sedikit"

"Satu Musuh Terlalu Banyak, Seribu Kawan Terasa Sedikit"
Dalam perbincangan pada Selasa (27/10/2026), Irwansyah Damanik menyampaikan sebuah ungkapan yang menggambarkan makna persahabatan sejati.

"Satu musuh terlalu banyak, seribu kawan terasa sedikit. Mana yang bisa mengerti saat kita lemah, itulah kawan sejati," ujar Irwansyah.

Ungkapan tersebut mengandung pesan mendalam tentang arti kehadiran seorang sahabat dalam kehidupan. Sebab, tidak sulit menemukan orang yang datang ketika kita sedang berada dalam keberhasilan. Namun, tidak semua orang mampu bertahan ketika keadaan berubah, ketika usaha menghadapi tantangan, atau ketika seseorang berada dalam titik terlemah.

Kawan sejati bukan hanya mereka yang hadir untuk berbagi kebahagiaan, tetapi juga mereka yang tetap memberikan perhatian, memahami keadaan, dan menjaga hubungan tanpa harus dibatasi kepentingan tertentu.
Bagi Anto Genk dan Irwansyah Damanik, persahabatan yang telah terjalin lama menjadi bagian dari perjalanan kehidupan yang patut disyukuri dan dipertahankan.

Kopi Hitam, Pahit dan Manisnya Kehidupan

Ada banyak cerita dan kisah yang tersimpan dalam perjalanan persahabatan. Sebagian menghadirkan tawa, sebagian lainnya menjadi bahan renungan. Namun, tidak semua cerita harus berakhir dengan kata-kata panjang.
Terkadang, semuanya cukup ditutup dengan secangkir kopi hitam.

Rasa pahit kopi yang berpadu dengan kenikmatannya seolah menjadi gambaran kehidupan manusia. Ada masa ketika hidup terasa berat, ada pula saat kebahagiaan datang menyapa. Keduanya merupakan bagian dari perjalanan yang harus dijalani dengan kesabaran dan kebijaksanaan.

Di meja kopi, jabatan dan urusan pekerjaan sejenak dikesampingkan. Yang terpenting adalah percakapan yang tulus, saling menghargai, serta kesempatan untuk terus menjaga silaturahmi.

Pada akhirnya, jabatan bisa berganti, bisnis dapat mengalami pasang surut, dan waktu terus berjalan. Namun, persahabatan yang dibangun atas dasar ketulusan akan selalu memiliki nilai tersendiri.

Kisah Rianto SH, MH alias Anto Genk dan Irwansyah Damanik menjadi pengingat bahwa di tengah dinamika kehidupan, menjaga hubungan baik merupakan hal yang tidak boleh dilupakan.

Sebab, kehidupan bukan hanya tentang seberapa tinggi seseorang mencapai kesuksesan, tetapi juga tentang siapa yang tetap menjadi kawan ketika keadaan tidak selalu berjalan sesuai harapan.

Banyak cerita, banyak kisah. Terkadang, cukup secangkir kopi hitam untuk memahami pahit dan manisnya kehidupan.
Dan dari persahabatan, kita belajar bahwa seribu kawan sekalipun terasa sedikit apabila tidak ada yang benar-benar hadir ketika kita membutuhkan.red]]> https://www.halomedan.com/news/67144/irwansyah-damanik-satu-musuh-terlalu-banyak-seribu-kawan-terasa-sedikit/ Buka Musda Golkar Tanjungbalai, Andar Amin: Pengurus Harus Mengurusi Partai, Bukan Diurus Mon, 26 Oct 2026 21:42:00 +0700+0700 Golkar Sumatera Utara, Andar Amin Harahap, menegaskan bahwa Musyawarah Daerah (Musda) bukan sekadar agenda pemilihan pengurus, melainkan momentum evaluasi dan konsolidasi untuk menghadapi Pemilu 2029.

Hal itu disampaikan Andar saat membuka Musda XI Partai Golkar Kota Tanjungbalai, Senin, yang berlangsung di Aula Kantor Golkar, Jalan Gaharu, Tanjungbalai.

Andar menekankan pentingnya kerja keras seluruh pengurus dalam menjalankan roda organisasi, menyusun program kerja, serta memperkuat konsolidasi hingga tingkat kelurahan.

"Pengurus Golkar harus mengurusi partai, bukan diurus. Artinya, kalau tidak mau mengurus, jangan jadi pengurus," tegas Andar.

Ia berharap Musda melahirkan program kerja yang mampu meningkatkan perolehan suara dan menjadikan Golkar sebagai partai dengan raihan kursi terbanyak di parlemen pada Pemilu 2029.rel

]]> https://www.halomedan.com/politik/67143/buka-musda-golkar-tanjungbalai-andar-amin-pengurus-harus-mengurusi-partai-bukan-diurus/ Mahyaruddin Salim Terpilih Aklamasi Pimpin Golkar Tanjungbalai 2026-2031 Mon, 26 Oct 2026 21:39:00 +0700+0700 Golkar Kota Tanjungbalai periode 2026-2031 dalam Musda XI yang digelar di Aula Kantor Golkar, Jalan Gaharu, kemarin.

Penetapan dilakukan dalam sidang pleno keempat dengan total 11 suara. Musda dibuka Ketua DPD Partai Golkar Sumatera Utara, Andar Amin Harahap.
Mahyaruddin mengucapkan terima kasih atas kepercayaan peserta Musda dan mengajak seluruh kader memperkuat soliditas serta meningkatkan kinerja partai untuk menghadapi Pemilu 2029.

"Golkar Tanjungbalai meraih delapan kursi DPRD pada Pemilu 2024. Tantangan ke depan lebih kompleks, sehingga diperlukan kerja keras, soliditas, dan kekompakan agar pada Pemilu 2029 kembali menjadi pemenang," ujarnya.

Sementara itu, Andar Amin Harahap menegaskan Musda bukan sekadar agenda pemilihan pengurus, tetapi momentum evaluasi dan konsolidasi untuk menyusun strategi pemenangan Pemilu 2029.
Ia juga meminta pengurus memperkuat konsolidasi hingga tingkat kelurahan serta mendukung program pemerintah.

Sekretaris Daerah Kota Tanjungbalai, Hj. Nurmalini Marpaung, yang mewakili Wali Kota, berharap Golkar semakin solid dan turut mendukung pembangunan daerah dalam mewujudkan Tanjungbalai EMAS.
Berdasarkan laporan panitia, penjaringan bakal calon ketua berlangsung pada 23–25 Oktober 2026 dan hanya diikuti satu pendaftar, yakni Mahyaruddin Salim.red

]]> https://www.halomedan.com/news/67142/mahyaruddin-salim-terpilih-aklamasi-pimpin-golkar-tanjungbalai-20262031/ Peningkatan Mutu Perguruan Tinggi: Rektor UNPAB Raih Gelar Eksekutif CHEL dan Diamanahkan Sebagai Mentor Nasional Mon, 26 Oct 2026 14:09:00 +0700+0700 JAKARTA – Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi (UNPAB), Assoc. Prof. Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, S.E., M.M., sukses mengukir prestasi gemilang di tingkat nasional. Ia resmi menyandang gelar eksekutif CHEL (Coach of Higher Education Leaders) sekaligus mendapatkan kepercayaan besar untuk mengemban amanah sebagai mentor rektor secara nasional.
Pencapaian bergengsi ini diraih setelah ia menyelesaikan rangkaian program intensif APTISI Executive Rector Leadership Academy (AERLA) yang berlangsung pada 21–23 Oktober 2026 di Jakarta. Rangkaian program tersebut ditutup dengan prosesi wisuda resmi di Auditorium Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) oleh Menteri Diktisaintek RI, Prof. Brian Yuliarto, Ph.D.
Tugas dan Tanggung Jawab Strategis Gelar CHEL
Sebagai penyandang gelar eksekutif CHEL, Dr. Muhammad Isa Indrawan kini mengemban tanggung jawab formal yang berdampak luas bagi ekosistem pendidikan tinggi. Tugas utama seorang Coach of Higher Education Leaders meliputi:
"Mentoring Terstruktur: Melatih, membimbing, dan mendampingi para pimpinan perguruan tinggi swasta (PTS) lain di Indonesia dalam memperkuat tata kelola kampus.Transfer Pengetahuan (Knowledge Sharing): Membagikan praktik terbaik (best practices) terkait tata kelola mutu akademik, tata pamong yang akuntabel, serta strategi meraih akreditasi "Unggul".Akselerator Inovasi & Kemitraan: Menjadi motor penggerak dalam merancang transformasi digital, pengembangan riset, dan perluasan kemitraan strategis guna menjawab tantangan global.Katalisator Visi Indonesia Emas: Mengawal peta jalan pendidikan tinggi agar sejalan dengan arah kebijakan pemerintah menuju visi besar Indonesia 2035 dan 2045.Pimpin Delegasi Sumut dan Jadi Kiblat Tata Kelola Kampus"
Dalam program nasional ini, Dr. Muhammad Isa Indrawan bertindak sebagai Ketua Delegasi yang memimpin 7 pimpinan PTS terbaik asal Sumatera Utara. Keberhasilan ini memperkokoh posisi UNPAB sebagai salah satu universitas swasta terdepan dalam hal mutu kepemimpinan dan tata kelola organisasi.
Istimewanya, kepercayaan yang diberikan kepada Dr. Isa Indrawan sebagai mentor rektor nasional menjadikannya figur strategis. Ia akan ikut memformulasikan solusi atas berbagai tantangan global pimpinan kampus agar memiliki visi kepemimpinan yang adaptif serta transformatif.
Akselerasi Kompetensi Pimpinan PTS se-Indonesia
Program AERLA ini merupakan kolaborasi strategis antara Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) Pusat dan Kemendiktisaintek. Diikuti oleh 40 rektor pilihan dari PTS berakreditasi "Unggul" di seluruh Indonesia, program ini dirancang sebagai instrumen jangka panjang untuk mengakselerasi kompetensi pimpinan perguruan tinggi swasta di tanah air.
Atas prestasi nasional yang membawa nama baik Sumatera Utara ini, ruang digital dan lingkungan kampus UNPAB dibanjiri ucapan selamat dari civitas akademika, mitra institusi, hingga tokoh masyarakat. Pencapaian ini diharapkan mampu membawa UNPAB terbang lebih tinggi dalam melahirkan inovasi dan memperkuat ekosistem akademik yang adaptif terhadap tantangan global.]]> https://www.halomedan.com/news/67141/peningkatan-mutu-perguruan-tinggi-rektor-unpab-raih-gelar-eksekutif-chel-dan-diamanahkan-sebagai-mentor-nasional/