https://www.halomedan.com/ Halo Medan | Berani Tampil Beda Fri, 14 Aug 2026 23:39:48 +0700+0700 id-ID Tempo 24 Jam,Tim Jatanras Polda Sumut Ringkus Pelaku Pembunuh Sopir Taksi Online Pelaku Terpaksa Ditembak Mencoba Melawan Petugas Fri, 14 Aug 2026 21:00:00 +0700+0700 MEDAN ITim Jatanras Direktorat (Dit) Reskrimum Polda Sumut dalam tempo lebih kurang 24 jam berhasil mengungkap kasus pembunuhan terhadap sopir taksi online yang mayatnya dibuang ke perkebunan tebu, Bulu Cina, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deliserdang, Jumat (14/8).

Pengungkapan yang dipimpin Kasubdit III Jatanras Dit Reskrimum Polda Sumut Kompol Jama Kita Purba bersama personel itu dikabarkan menangkap dua orang pelaku saat hendak kabur menggunakan mobil di Jalan Brayan, Kecamatan Medan Barat.

Bahkan terhadap kedua pelaku harus diberikan tindakan tegas terukur (tembak) karena berusaha melakukan perlawanan saat diamankan. Sedangkan satu pelaku lainnya yang ditindak tegas tengah menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Bhayangkara Medan.

Sementara berdasarkan pantauan wartawan di Mapolda Sumut, terlihat salah satu pelaku digiring personel Jatanras masuk ke gedung Dit Reskrimum Polda Sumut untuk menjalani pemeriksaan.

Tidak hanya mengamankan dua orang pelaku, personel Jatanras Dit Reskrimum Polda Sumut juga berhasil mendapatkan mobil korban sempat dibawa kabur para pelaku yang rencananya akan dijual kepada penadah.

Untuk diketahui, warga yang bermukim di kawasan Hamparan Perak, Kabupaten Deliserdang, mendadak heboh penemuan mayat di perkebunan tebu, Bulu Cina, Kamis (13/8) malam.

Dari informasi yang didapat korban berinisial RA (25) warga Kecamatan Medan Helvetia, sudah hampir satu tahun bekerja sebagai pengemudi taksi online.

Saat ditemukan jasad korban dalam posisi terlentang mengenakan celana pendek biru kaos putih. Kemudian kedua kaki korban dalam keadaan terikat serta terdapat sejumlah luka memar di tubuh dan wajah diduga akibat tindakan penganiayaan.(W05)


]]> https://www.halomedan.com/news/66535/tempo-24-jamtim-jatanras-polda-sumut-ringkus-pelaku-pembunuh-sopir-taksi-online-pelaku-terpaksa-ditembak-mencoba-melawan-petugas/ Wujudkan Pembelajaran Berkualitas, UNPAB Perbarui RPS dan Bahan Ajar Semester Ganjil 2026/2027 Fri, 14 Aug 2026 20:56:00 +0700+0700
MEDAN– Universitas Pembangunan Panca Budi (UNPAB) terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas pendidikan melalui kegiatan Penyusunan, Pendampingan, dan Pemutakhiran Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan Bahan Ajar Semester Ganjil Tahun Akademik 2026/2027.

Kegiatan ini menjadi langkah strategis UNPAB dalam memastikan setiap proses pembelajaran dirancang secara terarah, relevan, dan adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan serta kebutuhan kompetensi mahasiswa.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara bertahap dan melibatkan berbagai fakultas di lingkungan UNPAB. Kegiatan diawali dengan sesi untuk Program Pascasarjana yang dilaksanakan pada Jumat dan Senin, 31 Juli serta 3 Agustus 2026. Selanjutnya, Fakultas Sosial Sains dan Fakultas Agama Islam melaksanakan kegiatan pada Selasa dan Rabu, 4–5 Agustus 2026.

Kegiatan kemudian dilanjutkan bersama Fakultas Sains dan Teknologi pada Kamis–Jumat, 6–7 Agustus 2026, Fakultas Hukum pada Senin–Selasa, 10–11 Agustus 2026, serta Fakultas Teknik pada Rabu–Kamis, 12–13 Agustus 2026. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung mulai pukul 08.00 hingga 16.00 WIB di Ruang Perpustakaan UNPAB.

Melalui penyusunan dan pemutakhiran RPS, dosen melakukan penyesuaian terhadap perangkat pembelajaran agar selaras dengan capaian pembelajaran yang ingin dicapai pada setiap mata kuliah. Sementara itu, penguatan bahan ajar menjadi bagian penting dalam menghadirkan materi pembelajaran yang lebih relevan, sistematis, dan sesuai dengan perkembangan bidang keilmuan.

Kegiatan ini tidak hanya menjadi proses administratif dalam penyusunan perangkat perkuliahan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya UNPAB membangun budaya akademik yang berorientasi pada peningkatan mutu secara berkelanjutan.

Dalam pelaksanaannya, kegiatan dirancang dalam bentuk penyusunan, pendampingan, dan pemutakhiran sehingga para dosen memiliki kesempatan untuk melakukan evaluasi sekaligus penyempurnaan terhadap RPS dan bahan ajar yang akan digunakan selama Semester Ganjil Tahun Akademik 2026/2027.

UNPAB meyakini bahwa kualitas pendidikan berawal dari proses pembelajaran yang direncanakan dengan baik. Oleh karena itu, RPS dan bahan ajar menjadi instrumen penting dalam memastikan mahasiswa memperoleh pengalaman belajar yang terstruktur, terukur, serta mendukung pencapaian kompetensi yang dibutuhkan di masa depan.

Melalui kegiatan ini, UNPAB terus memperkuat komitmennya dalam menghadirkan pendidikan tinggi yang berkualitas dan adaptif. Penguatan perangkat pembelajaran juga menjadi salah satu langkah nyata UNPAB dalam mempersiapkan lulusan yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki kompetensi dan kesiapan untuk menghadapi perkembangan dunia profesional.

Dengan semangat peningkatan mutu yang berkelanjutan, UNPAB terus berupaya membangun ekosistem pendidikan yang inovatif, relevan, dan berorientasi pada kebutuhan mahasiswa serta perkembangan zaman.]]> https://www.halomedan.com/news/66534/wujudkan-pembelajaran-berkualitas-unpab-perbarui-rps-dan-bahan-ajar-semester-ganjil-20262027/ Ijeck Apresiasi Arah Pembangunan Prabowo, Dorong Program Nasional Berkesinambungan Fri, 14 Aug 2026 20:32:00 +0700+0700
Musa Rajekshah yang akrab disapa Ijeck menilai arah kebijakan pemerintah tidak semata-mata berorientasi pada pembangunan fisik dan infrastruktur, tetapi juga memberikan perhatian besar terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).

Menurut Ijeck, sejumlah program yang telah dijalankan pada 2026 maupun rencana pembangunan 2027 menunjukkan arah yang positif, khususnya di sektor pendidikan, infrastruktur, kesehatan hingga perlindungan masyarakat pesisir.

"Setelah mendengar apa yang disampaikan Pak Presiden, baik apa yang sudah dilaksanakan di tahun 2026 maupun apa yang akan direncanakan untuk pembangunan di tahun 2027, saya melihat arahnya sangat baik," ujar Ijeck saat ditemui di Kompleks Parlemen DPR RI, Jakarta.

Politisi asal daerah pemilihan Sumatera Utara I tersebut secara khusus menyoroti komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas SDM melalui sektor pendidikan.

"Saya melihat sangat baik rencana kerja pembangunan tidak hanya bicara infrastruktur, tetapi juga sumber daya manusia dari generasi ke depan. Sekolah yang sudah dipersiapkan, sekolah unggulan dan sekolah gratis bagi rakyat kita yang tidak mampu tetapi mempunyai keinginan bersekolah," katanya.

Ijeck menilai pembangunan infrastruktur juga mulai memberikan dampak terhadap mobilitas masyarakat, khususnya mereka yang selama ini menghadapi keterbatasan akses menuju pusat pendidikan, sentra ekonomi maupun wilayah lainnya.

"Infrastruktur yang tadi kita lihat sudah banyak. Tempat-tempat yang selama ini menjadi perjalanan masyarakat, baik untuk mengangkat komoditinya ataupun menuju ke tempat sekolah dan tempat lainnya sangat sulit, saat ini sudah mulai banyak pembangunan," ujarnya.

Meski demikian, Ijeck mengakui pembangunan tersebut belum seluruhnya rampung. Karena itu, ia menilai penyelesaian infrastruktur membutuhkan proses bertahap dan komitmen pemerintah yang konsisten.

"Walaupun belum seluruhnya selesai, tetapi ini akan bertahap terus untuk penyelesaian," tambahnya.

Lebih jauh, Ijeck mengingatkan agar pembangunan nasional tidak berhenti pada satu periode pemerintahan. Menurutnya, program strategis harus dirancang dalam kerangka pembangunan jangka panjang dan dilaksanakan secara berkesinambungan.

"Melihat ini ke depan harusnya kita akan menjadi lebih baik dengan konsistennya rencana pembangunan, komitmennya pemerintah, dan juga pembangunan jangka panjang ini harus berkesinambungan," tegasnya.

Ijeck menilai kesinambungan pembangunan menjadi penting agar berbagai program strategis yang telah dirancang pemerintah tidak kembali berubah setiap kali terjadi pergantian kepemimpinan nasional.

Ia pun mendorong agar pembangunan nasional ditempatkan sebagai agenda bersama lintas pemerintahan.

"Jangan sampai setiap pergantian presiden kemudian program pembangunan yang sudah baik berubah lagi. Pembangunan nasional harus menjadi agenda bersama dan berkesinambungan," pungkas Ijeck.rel]]> https://www.halomedan.com/politik/66533/ijeck-apresiasi-arah-pembangunan-prabowo-dorong-program-nasional-berkesinambungan/ Ketum PNPI: Negara Harus Tegas terhadap Warga yang Terindikasi Jadi Agen Asing Fri, 14 Aug 2026 19:34:00 +0700+0700
Menurut Syamsul, potensi intervensi asing harus dihadapi secara tegas, namun tetap berada dalam koridor negara hukum. Negara tidak boleh menjadikan tuduhan sebagai dasar untuk menghukum seseorang tanpa pembuktian yang sah.

"Persoalannya bukan sekadar apakah seseorang memiliki hubungan dengan pihak asing. Yang harus diperiksa adalah apa yang dilakukan, untuk tujuan apa, atas perintah atau kepentingan siapa, serta apakah perbuatannya memenuhi unsur tindak pidana," tegas Syamsul.

Ia menilai kebebasan politik, kebebasan berpendapat, kritik terhadap pemerintah, maupun afiliasi politik yang sah tidak boleh serta-merta dikaitkan dengan aktivitas sebagai agen asing.

Sebaliknya, kebebasan tersebut juga tidak dapat dijadikan tameng apabila terdapat bukti konkret mengenai aktivitas yang memenuhi unsur tindak pidana terhadap keamanan negara.

Intervensi Asing Harus Dihadapi dengan Instrumen Hukum

Syamsul menyebut Indonesia telah memiliki instrumen hukum untuk menghadapi potensi ancaman dari dalam maupun luar negeri.

Salah satunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara yang memberikan kerangka mengenai ancaman terhadap keamanan nasional, termasuk ancaman yang dapat membahayakan keselamatan bangsa, keamanan, kedaulatan, keutuhan wilayah NKRI, serta kepentingan nasional di bidang ideologi dan politik.

Karena itu, jika terdapat indikasi nyata adanya aktivitas pihak asing yang berupaya memengaruhi atau mengganggu kepentingan nasional melalui jaringan atau individu di dalam negeri, negara memiliki kewenangan untuk melakukan deteksi dini, pengumpulan informasi, analisis, hingga langkah hukum sesuai ketentuan perundang-undangan.

Namun Syamsul mengingatkan, hubungan dengan pihak asing tidak otomatis merupakan tindak pidana.

"Harus ada fakta dan unsur hukum yang terpenuhi. Negara harus mampu membedakan hubungan internasional yang sah dengan aktivitas yang benar-benar mengancam keamanan nasional," katanya.

Makar Tidak Bisa Dilekatkan Sembarangan

Dalam konteks tindak pidana terhadap keamanan negara, Syamsul menyinggung ketentuan dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Pasal 192, misalnya, mengatur mengenai makar dengan maksud agar sebagian atau seluruh wilayah NKRI jatuh ke tangan kekuasaan asing atau memisahkan diri dari NKRI.

Menurutnya, ketentuan tersebut baru relevan apabila terdapat bukti konkret mengenai maksud dan perbuatan yang memenuhi unsur makar.

Demikian pula dengan Pasal 193 mengenai makar dengan maksud menggulingkan pemerintah. Kritik terhadap pemerintah, demonstrasi, oposisi politik, pembentukan organisasi, maupun upaya pergantian pemerintahan melalui mekanisme konstitusional tidak dengan sendirinya dapat disebut makar.

"Jangan sampai kritik politik dan perbedaan pendapat diperlakukan sebagai kejahatan. Tetapi jangan pula tindakan yang nyata-nyata melanggar hukum berlindung di balik dalih kebebasan politik," ujarnya.

Ia juga menyinggung Pasal 246 KUHP mengenai penghasutan. Ketentuan tersebut dapat menjadi relevan apabila terdapat tindakan yang memenuhi unsur pidana, khususnya apabila seseorang secara sistematis menggerakkan orang lain untuk melakukan perbuatan melawan hukum.

Intelijen Bukan Vonis Pidana

Syamsul menegaskan bahwa fungsi intelijen harus tetap dibedakan dengan proses penegakan hukum.

Intelijen memiliki fungsi deteksi dini dan peringatan dini terhadap potensi ancaman. Namun informasi intelijen tidak boleh secara otomatis dijadikan vonis terhadap seseorang.

Pembuktian tindak pidana tetap harus dilakukan melalui mekanisme hukum dan proses peradilan yang berlaku.

Menurutnya, prinsip tersebut penting agar negara tidak terjebak pada dua ekstrem: lemah menghadapi ancaman nyata atau justru melakukan kriminalisasi terhadap warga negara karena perbedaan pandangan politik.

Jangan Semua Aktivitas Politik Disebut Agen Asing

Syamsul juga mengingatkan agar label "agen asing" tidak digunakan secara serampangan.

Seseorang tidak dapat disebut agen asing hanya karena memiliki hubungan dengan organisasi internasional, pernah mengikuti kegiatan di luar negeri, memiliki jaringan dengan warga negara asing, menghadiri forum internasional, mengkritik pemerintah, atau bekerja sama dengan lembaga asing dalam kegiatan yang sah.

"Yang harus diperiksa adalah substansinya. Apakah ada perintah, kepentingan, pendanaan, atau tindakan tertentu yang dilakukan untuk kepentingan pihak asing dan kemudian memenuhi unsur tindak pidana?" katanya.

Jika bukti tersebut ada, menurut Syamsul, aparat penegak hukum harus bertindak. Namun apabila hanya berupa tuduhan atau dugaan politik tanpa bukti memadai, asas praduga tak bersalah tetap harus dihormati.

Kedaulatan dan Demokrasi Harus Berjalan Bersama

Syamsul menegaskan menjaga NKRI tidak berarti menutup ruang demokrasi.

Negara yang kuat, katanya, adalah negara yang mampu menghadapi ancaman tanpa kehilangan prinsip hukum, demokrasi, dan hak asasi manusia.

Indonesia membutuhkan sistem keamanan yang mampu mendeteksi infiltrasi, manipulasi politik, operasi pengaruh, pendanaan ilegal, propaganda maupun bentuk intervensi lainnya apabila benar-benar diarahkan untuk merusak kepentingan nasional.

"Indonesia tidak boleh menjadi negara yang mudah diintervensi oleh kekuatan asing. Setiap upaya nyata yang bertujuan merusak persatuan, mengganggu kedaulatan, menjatuhkan pemerintahan secara inkonstitusional, atau menyebabkan wilayah NKRI berada di bawah kekuasaan asing harus dihadapi secara tegas berdasarkan hukum," tegasnya.

Namun ketegasan negara, lanjut dia, harus berbeda dengan tindakan sewenang-wenang.

Jika terbukti memenuhi unsur tindak pidana, proses hukum harus berjalan. Sebaliknya, jika belum terbukti, seseorang tidak boleh dihukum hanya berdasarkan tuduhan atau label politik.

"Negara harus tegas terhadap ancaman, tetapi adil terhadap warga negara. Negara harus kuat menjaga kedaulatan, tetapi tetap tunduk kepada hukum. Kedaulatan negara harus dijaga dengan ketegasan, dan ketegasan itu harus selalu berada di bawah hukum," pungkas Syamsul.rel]]> https://www.halomedan.com/news/66532/ketum-pnpi-negara-harus-tegas-terhadap-warga-yang-terindikasi-jadi-agen-asing/ Dari Lapas kelas 1 Medan untuk Indonesia: Pramuka gudep 14.1387 Tegaskan dukungan terhadap Agenda Swasembada Pangan dan Indonesia Emas 2045 Fri, 14 Aug 2026 15:55:00 +0700+0700 Lapas Kelas I Medan tidak berhenti pada seremoni apel. Momentum tersebut menjadi panggung untuk menegaskan bahwa Gerakan Pramuka dapat mengambil bagian dalam agenda pembangunan nasional, khususnya dalam mendorong swasembada pangan menuju Indonesia Emas 2045.
Apel Besar Hari Pramuka ke-65 dipimpin oleh Kakak Fonika Afandi, A.Md.P., S.H., M.H. selaku Pembina Apel. Kegiatan dihadiri oleh perwakilan Ketua Kwarda Gerakan Pramuka Sumatera Utara, Kakak Tanwil Azhari, bersama Kakak Ade Azmil Azhari selaku Ka. Sekretariat Kwardasu.
Dari jajaran Kwarcab Kota Medan hadir Waka Sakoma Kakak Hanafi Chaniago mewakili Ka. Kwarcab. Turut hadir Ka. Kwarran Helvetia serta unsur Forkopimcam Medan Helvetia.
Dengan mengusung tema "Memantapkan Langkah Organisasi Mendukung Swasembada Pangan Menuju Indonesia Emas 2045", kegiatan ini menempatkan Pramuka bukan hanya sebagai organisasi pembinaan generasi muda, tetapi juga sebagai bagian dari gerakan sosial yang mendukung agenda kemandirian dan ketahanan pangan.
Dari Seragam Pramuka Menjadi Aksi Nyata
Semangat tersebut ditunjukkan melalui atraksi anggota Pramuka yang memperlihatkan keterampilan, kedisiplinan dan kekompakan. Setelah apel, rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan bakti sosial dan anjangsana ke UPT Pelayanan Lansia Pemerintah Provinsi Sumatera Utara serta Panti Asuhan Yatim Kota Medan.
Kegiatan sosial ini menegaskan bahwa pembangunan tidak hanya berbicara mengenai angka dan program, tetapi juga mengenai kepedulian, keberpihakan dan kehadiran di tengah masyarakat.
Rangkaian kegiatan kemudian ditutup dengan peninjauan langsung ke lokasi ketahanan pangan Pramuka di lingkungan Pangkalan Lapas Kelas I Medan.
Di lokasi tersebut dikembangkan kegiatan produktif berupa peternakan ayam petelur, budidaya ikan lele dan hidroponik sebagai bagian dari upaya menumbuhkan semangat kemandirian pangan.
Dari lingkungan Lapas, pesan yang disampaikan cukup jelas: swasembada pangan harus dimulai dari gerakan nyata, dari lingkungan sendiri, dan melibatkan seluruh elemen masyarakat.
Pramuka Harus Hadir dalam Agenda Besar Bangsa
Momentum Hari Pramuka ke-65 menjadi kesempatan bagi Gugus Depan 14.1387 untuk menunjukkan bahwa Pramuka memiliki ruang strategis dalam mendukung pembangunan nasional.
Tidak cukup hanya membentuk generasi yang disiplin dan berkarakter, Pramuka juga dituntut mampu bergerak, produktif, mandiri dan memberikan solusi bagi persoalan masyarakat.
Melalui kegiatan sosial dan program ketahanan pangan tersebut, Gugus Depan 14.1387 Pangkalan Lapas Kelas I Medan menunjukkan komitmennya untuk mengambil bagian dalam perjalanan menuju Indonesia Emas 2045.
Dari Lapas untuk Indonesia. Dari Pramuka untuk masyarakat. Dari aksi kecil untuk agenda besar bangsa.rel]]> https://www.halomedan.com/info/66531/dari-lapas-kelas-1-medan-untuk-indonesia-pramuka-gudep-141387-tegaskan-dukungan-terhadap-agenda-swasembada-pangan-dan-indonesia-emas-2045/ Jum’at Berkah Konco Ngopi: Dari Masjid Al Ma’sum Tebar Kepedulian, Konco Ngopi Jum’at Berkah Bukan Sekadar Berbagi, Tapi Membangun Kebersamaan Fri, 14 Aug 2026 15:50:00 +0700+0700 MEDAN | Semangat berbagi dan kepedulian terhadap sesama kembali diwujudkan melalui Kolaborasi Jum'at Berkah Konco Ngopi dan Sumut24 Group di Masjid Al Ma'sum, Jalan Al Falah No. 25, Kelurahan Suka Maju, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Jumat (14/8/2026).

Kegiatan sosial yang digelar usai salat Jumat tersebut dipimpin langsung oleh Rianto, SH., MH., atau yang akrab disapa Anto Genk, bersama komunitas Konco Ngopi dan Garage Kopi.

Para jemaah yang hadir mendapatkan bingkisan Jum'at Berkah. Kegiatan ini sekaligus menjadi momentum mempererat silaturahmi dan membangun kepedulian sosial di tengah masyarakat.

Anto Genk yang juga CEO Sumut24 Group mengatakan, semangat berbagi tidak harus menunggu seseorang memiliki sesuatu dalam jumlah berlebihan.
Menurutnya, kepedulian dapat dimulai dari hal sederhana dan akan menjadi lebih bermakna ketika dilakukan secara bersama-sama.

"Jum'at Berkah ini bukan hanya tentang apa yang kita berikan, tetapi juga tentang bagaimana kita membangun kepedulian dan kebersamaan. Semoga apa yang kita lakukan hari ini membawa keberkahan bagi kita semua," ujar Anto Genk.

Ia berharap kolaborasi Sumut24 Group dan Konco Ngopi dapat terus berjalan secara berkesinambungan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Semoga kegiatan seperti ini terus kita lakukan. Berbagi itu indah ketika dilakukan bersama-sama. Mudah-mudahan semakin banyak pihak yang tergerak untuk melakukan hal yang sama," katanya.

Pantauan di lokasi, suasana penuh keakraban terlihat usai pelaksanaan salat Jumat. Para jemaah menerima bingkisan sekaligus berinteraksi dengan tim Sumut24 Group dan Konco Ngopi.

Sejumlah pihak yang turut dalam kegiatan tersebut di antaranya AKP Mhd Idris, Windy, Budi Darma, Ipda Yudhi Sandi, Novan Effendi Siregar, Derry, Dwi, Putra Kelana/Dudit, dan Anto Genk.

Kegiatan tersebut tidak hanya menjadi aksi berbagi, tetapi juga memperkuat nilai persaudaraan, kebersamaan, dan gotong royong di tengah masyarakat.

Kolaborasi Jum'at Berkah Sumut24 Group dan Konco Ngopi diharapkan dapat terus berkembang dan tidak sekadar menjadi kegiatan seremonial. Semangat berbagi diharapkan dapat menyebar dari masjid ke masjid serta dari satu komunitas ke komunitas lainnya.

Dengan mengusung semangat "Berbagi, Bersilaturahmi dan Membawa Berkah", kegiatan ini menjadi salah satu bentuk nyata kepedulian terhadap sesama.
(red)]]> https://www.halomedan.com/news/66530/jumrsquoat-berkah-konco-ngopi-dari-masjid-al-marsquosum-tebar-kepedulian-konco-ngopi-jumrsquoat-berkah-bukan-sekadar-berbagi-tapi-membangun-kebersamaan/ Makna Berbagi Berkah di Hari Jum’at Fri, 14 Aug 2026 13:30:00 +0700+0700
Oleh: Rianto, SH., MH (Anto Genk)
CEO Sumut24 Group



Hari Jum'at bukan sekadar pergantian hari dalam kalender. Bagi umat Islam, Jum'at adalah hari yang memiliki kedudukan istimewa. Ia menjadi momentum untuk memperbanyak ibadah, memperkuat silaturahmi, memperbanyak doa, membaca Al-Qur'an, bershalawat, serta menghadirkan kepedulian kepada sesama.

Karena itu, menurut saya, berbagi berkah di hari Jum'at bukan hanya persoalan memberi sesuatu kepada orang lain, tetapi tentang bagaimana kita menghadirkan manfaat dan kebahagiaan di tengah kehidupan yang penuh dengan berbagai persoalan.

Berbagi tidak harus menunggu kaya. Tidak harus dalam jumlah besar. Sepiring makanan, segelas minuman, membantu seseorang yang kesulitan, memberikan senyum, menyampaikan kata-kata yang baik, atau membantu pekerjaan orang lain pun dapat menjadi bentuk kebaikan.

*Al-Qur'an Mengajarkan Kita untuk Berbagi*

Allah SWT berfirman:

«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ»

"Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu..."
(QS. Al-Baqarah: 267)

Ayat ini mengajarkan sebuah prinsip penting: ketika kita berbagi, berikanlah sesuatu yang baik. Jangan menjadikan orang lain sebagai tempat membuang sesuatu yang sebenarnya tidak kita sukai.

Dalam kehidupan sosial, pesan ini sangat relevan. Berbagi bukan sekadar memindahkan barang dari tangan kita kepada tangan orang lain. Berbagi adalah penghormatan kepada sesama manusia.

Allah juga menggambarkan besarnya balasan bagi orang yang berinfak:

«"Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki."
(QS. Al-Baqarah: 261)»

Ayat ini memberikan gambaran betapa luasnya balasan Allah terhadap kebaikan yang dilakukan dengan ikhlas.

*Mengapa Hari Jum'at?*

Rasulullah SAW bersabda:

"Sebaik-baik hari yang matahari terbit padanya adalah hari Jum'at."

Pada hari itu Nabi Adam AS diciptakan, dimasukkan ke surga, dan dikeluarkan darinya. Hari Kiamat juga akan terjadi pada hari Jum'at.
(HR. Muslim No. 854)

Hadis tersebut menunjukkan kemuliaan hari Jum'at. Karena itu, sangat baik apabila momentum tersebut kita isi dengan berbagai amal kebajikan.

Memang, tidak terdapat dalil sahih yang menyatakan bahwa setiap sedekah pada hari Jum'at pasti mendapatkan pahala dengan angka tertentu. Namun, keutamaan umum sedekah telah ditegaskan dalam banyak hadis, sementara Jum'at sendiri merupakan hari yang mulia.

Rasulullah SAW bersabda:

"Sedekah tidaklah mengurangi harta."

(HR. Muslim No. 2588)

Hadis ini memberikan pelajaran yang sangat dalam. Secara kasat mata, ketika kita memberi, harta memang berkurang. Tetapi dalam perspektif iman, sedekah tidak membuat seseorang menjadi miskin. Allah menjanjikan keberkahan dan balasan bagi kebaikan yang dilakukan dengan ikhlas.

Rasulullah SAW juga bersabda:

«"Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah."»

Artinya, tangan yang memberi lebih utama daripada tangan yang menerima, dengan tetap memperhatikan kebutuhan diri dan orang-orang yang menjadi tanggungan.
(HR. Bukhari dan Muslim)

*Berbagi Bukan Hanya Tentang Uang*

Sering kali kita mengira bahwa berbagi harus selalu berupa uang.

Padahal, Islam mengajarkan makna sedekah yang jauh lebih luas.

Memberi makan orang yang lapar adalah sedekah. Membantu orang yang kesulitan adalah sedekah. Menolong orang tua menyeberang jalan adalah kebaikan. Menghibur orang yang sedang bersedih adalah kebaikan. Bahkan perkataan yang baik pun memiliki nilai di sisi Allah.

Karena itu, jangan pernah merasa bahwa diri kita tidak memiliki sesuatu untuk dibagikan.

Jika tidak memiliki uang, kita masih memiliki tenaga. Jika tidak memiliki tenaga, kita masih memiliki waktu. Jika waktu pun terbatas, kita masih dapat memberikan senyum, doa dan kata-kata yang menenangkan.

Inilah hakikat berbagi: menghadirkan manfaat sesuai kemampuan.

*Nasihat Para Ulama*

Ibnul Qayyim rahimahullah dalam Zad al-Ma'ad menyebutkan adanya keutamaan sedekah pada hari Jum'at dibandingkan hari-hari lainnya, dengan mengibaratkannya seperti keutamaan sedekah pada bulan Ramadan dibandingkan bulan-bulan lainnya.

Pandangan tersebut semakin menguatkan semangat kita untuk menjadikan Jum'at sebagai momentum memperbanyak amal saleh.

Namun, yang jauh lebih penting daripada sekadar memilih waktunya adalah keikhlasan, sumber harta yang halal, kualitas pemberian, dan manfaat yang diterima oleh orang yang kita bantu.

Al-Qur'an bahkan mengingatkan bahwa sedekah jangan diikuti dengan menyebut-nyebut pemberian atau menyakiti hati penerimanya. Allah berfirman bahwa orang yang berinfak tanpa mengiringinya dengan celaan dan tindakan menyakiti akan memperoleh pahala di sisi-Nya.
(QS. Al-Baqarah: 262)

Maka, jangan sampai tangan kita memberi tetapi lisan kita melukai.

*Berbagi Membangun Kepedulian Sosial*

Di tengah kehidupan masyarakat yang semakin kompleks, semangat berbagi memiliki makna sosial yang sangat besar.

Kita hidup berdampingan dengan orang-orang yang mungkin sedang berjuang menghadapi persoalan ekonomi, kehilangan pekerjaan, sakit, kesepian, atau berbagai persoalan keluarga.

Kadang mereka tidak meminta.

Kadang mereka bahkan tidak mampu mengungkapkan kesulitannya.

Di sinilah kepekaan sosial menjadi penting.

Berbagi berarti belajar melihat kebutuhan orang lain, bukan hanya melihat kebutuhan diri sendiri.

Jika semangat ini tumbuh di tengah masyarakat, maka Jum'at tidak hanya menjadi hari yang penuh ibadah secara personal, tetapi juga menjadi hari tumbuhnya solidaritas sosial.

*Jangan Menunggu Kaya untuk Berbagi*

Menurut saya, salah satu kekeliruan kita adalah sering mengatakan:

"Nanti kalau saya sudah kaya, saya akan banyak bersedekah."

Padahal kita tidak pernah tahu kapan kekayaan itu datang dan kapan kehidupan kita berakhir.

Karena itu, mari membiasakan diri berbagi dari apa yang kita miliki hari ini.

Tidak perlu menunggu sempurna.

Tidak perlu menunggu berlebihan.

Tidak perlu menunggu menjadi orang kaya.

Berbagilah sesuai kemampuan, tetapi lakukan dengan ketulusan.

Sebab boleh jadi, bagi kita nilainya kecil, tetapi bagi seseorang yang sedang membutuhkan, pemberian itu memiliki arti yang sangat besar.

Jum'at Sebagai Momentum Menjadi Manusia yang Bermanfaat

Pada akhirnya, makna berbagi berkah di hari Jum'at bukan hanya tentang berapa banyak yang kita keluarkan.

Pertanyaan yang lebih penting adalah:

Berapa banyak kebaikan yang lahir dari apa yang kita berikan?

Jika makanan yang kita berikan membuat seseorang kenyang, itu adalah kebaikan.

Jika bantuan kita membuat seseorang mampu bertahan melewati kesulitan, itu adalah kebaikan.

Jika kata-kata kita membuat seseorang kembali memiliki harapan, itu juga kebaikan.

Dan jika sedekah kita menjadi jalan bagi orang lain untuk merasakan bahwa masih ada manusia yang peduli, maka sesungguhnya kita telah menanam benih persaudaraan.

Jum'at mengajarkan kita bahwa keberkahan bukan hanya tentang apa yang kita terima, tetapi juga tentang apa yang mampu kita bagikan.

Mari menjadikan setiap Jum'at sebagai momentum memperbaiki diri, memperkuat kepedulian dan memperbanyak manfaat.

Tidak perlu menunggu kaya untuk berbagi.

Tidak perlu menunggu sempurna untuk berbuat baik.

Sebab bisa jadi, keberkahan hidup justru dimulai dari sesuatu yang kita berikan dengan ikhlas kepada orang lain.

Selamat menjemput keberkahan Jum'at. Semoga setiap kebaikan yang kita tebarkan menjadi amal yang terus mengalir, menjadi sebab hadirnya kebahagiaan bagi sesama, dan menjadi bekal terbaik di hadapan Allah SWT.]]> https://www.halomedan.com/Berita/66529/makna-berbagi-berkah-di-hari-jumrsquoat/ Dari Gerakan Ekonomi Syariah Menuju Kekuatan Ekonomi Nasional Fri, 14 Aug 2026 09:56:00 +0700+0700
Oleh Abdullah Rasyid
Pengurus Pusat Masyarakat Ekonomi Syariah (MES)

Ada satu kalimat sederhana tetapi mengandung pesan besar yang disampaikan Kiai Ma'ruf Amin dalam Rapat Pleno Pengurus Pusat Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), Kamis malam, 13 Agustus 2026, di Wisma Danantara.

"Jika sudah ada air, maka tayamum batal."

Rapat itu dihadiri langsung Ketua Umum MES Rosan Perkasa Roeslani dan dipimpin Ketua Harian Ferry J. Juliantono. Di tengah pembicaraan mengenai masa depan ekonomi syariah Indonesia, ungkapan Kiai Ma'ruf tersebut layak direnungkan lebih jauh.

Dalam fikih, tayamum merupakan jalan ketika air tidak tersedia. Tetapi ketika air telah ada, alasan untuk bertayamum gugur. Dalam konteks ekonomi syariah, pesan itu dapat dibaca sebagai kritik sekaligus panggilan untuk bergerak lebih cepat: instrumen kita sebenarnya sudah banyak tersedia. Jangan terus bertindak seolah-olah kita masih tidak memiliki apa-apa.

Indonesia mempunyai bank syariah, BPRS, BMT, koperasi syariah, sukuk, zakat, wakaf, industri halal, pesantren, masjid, lembaga pendidikan Islam, serta jaringan organisasi masyarakat yang menjangkau hingga tingkat desa. Kita bahkan memiliki pasar Muslim terbesar yang sulit ditandingi banyak negara.

Pertanyaannya bukan lagi apakah potensi itu tersedia.

Pertanyaannya: mengapa kekuatan sebesar itu belum sepenuhnya berubah menjadi kekuatan ekonomi?

Selama bertahun-tahun, ekonomi syariah tumbuh sebagai sebuah gerakan. Kita menyelenggarakan seminar, festival halal, pelatihan, sosialisasi, membangun lembaga, memperkuat literasi dan mendorong regulasi. Semua itu merupakan fondasi yang penting.

Namun ekonomi tidak akan menjadi kuat hanya karena semakin banyak kegiatan yang memakai istilah syariah.

Kekuatan ekonomi diukur dari produksi, investasi, perdagangan, pembiayaan, kepemilikan aset, penciptaan perusahaan dan lapangan kerja. Karena itu, sudah waktunya ekonomi syariah bergerak dari fase movement menuju economic power.

Perubahan itu dapat dimulai dari institusi yang paling dekat dengan kehidupan umat: masjid dan pesantren.

Kita mempunyai begitu banyak masjid dengan jamaah yang setiap hari bertemu dan memiliki ikatan sosial yang kuat. Di dalamnya terdapat kepercayaan, solidaritas, kebutuhan konsumsi dan jaringan masyarakat. Itu sesungguhnya merupakan modal ekonomi yang sangat besar.

Demikian pula pesantren. Ada santri, alumni, guru, lahan, kebutuhan pangan, jaringan masyarakat dan berbagai kegiatan usaha.

Koperasi masjid dan koperasi pesantren dapat menjadi instrumen penting untuk mengonsolidasikan kekuatan tersebut. Jamaah tidak lagi sekadar menjadi konsumen, tetapi anggota sekaligus pemilik usaha. Pesantren tidak hanya menjadi tempat mendidik generasi muda, tetapi juga simpul produksi dan kewirausahaan.

Bayangkan sebuah pesantren memenuhi kebutuhan berasnya dari kelompok tani yang menjadi mitra koperasi. Pembiayaannya berasal dari lembaga keuangan syariah. Produk kebutuhan santri didistribusikan koperasi. Alumni membangun jaringan pemasaran. Masjid menjadi salah satu simpul distribusi.

Di titik itu, ekonomi syariah tidak lagi menjadi kumpulan proyek. Ia mulai menjadi ekosistem.

Tetapi ekosistem tidak mungkin berkembang tanpa akses pembiayaan.

Di sinilah keuangan syariah harus melakukan introspeksi. Keberhasilan kita tidak boleh semata diukur dari pertumbuhan aset perbankan syariah. Ukuran yang lebih penting adalah seberapa banyak pelaku usaha yang naik kelas karena memperoleh pembiayaan.

Apakah petani lebih mudah memperoleh modal? Apakah koperasi pesantren mampu memperbesar usahanya? Apakah santri yang mempunyai gagasan bisnis memperoleh akses pembiayaan? Apakah UMKM halal dapat masuk ke rantai pasok industri besar?

Literasi keuangan memang penting, tetapi literasi harus berujung pada inklusi. Masyarakat tidak cukup mengetahui produk syariah. Mereka harus dapat mengakses, menggunakan dan memperoleh manfaat darinya.

Pada saat yang sama, ekonomi syariah harus berani menghadapi persoalan daya saing.

Kita tidak dapat meminta masyarakat memilih sebuah produk semata-mata karena terdapat label syariah di belakang namanya.

Masyarakat hari ini membandingkan harga, kualitas, pelayanan, kemudahan teknologi, biaya transaksi dan kecepatan. Karena itu produk ekonomi syariah harus mampu menawarkan dua hal sekaligus: nilai dan kualitas.

Syariah adalah fondasi etik. Profesionalisme adalah syarat memenangkan persaingan.

Negara juga mempunyai peran. Regulasi ekonomi syariah harus semakin kompatibel dengan sistem ekonomi nasional. Jangan sampai produk dan instrumennya telah tersedia, tetapi pertumbuhannya terhambat oleh regulasi perpajakan, jaminan, perizinan atau aturan sektoral yang tidak sinkron.

Ekonomi syariah tidak membutuhkan karpet merah. Ia membutuhkan level playing field.

Pesan "jika sudah ada air, maka tayamum batal" menjadi semakin relevan di sini.

Kita sudah memiliki banyak instrumen. Masalah kita sekarang bukan semata ketiadaan instrumen, melainkan utilisasi, integrasi dan skala.

Ada zakat, tetapi bagaimana zakat semakin efektif mengubah mustahik menjadi masyarakat yang berdaya?

Ada wakaf, tetapi bagaimana wakaf berkembang menjadi aset produktif berupa rumah sakit, sekolah, lahan pertanian, pusat perdagangan dan kegiatan ekonomi yang manfaatnya terus mengalir?

Ada bank syariah, tetapi bagaimana bank semakin hadir membiayai basis produksi?

Ada jutaan santri, tetapi bagaimana mereka tidak hanya menjadi pencari kerja setelah lulus, melainkan menjadi pencipta lapangan kerja?

Kewirausahaan santri karena itu tidak boleh berhenti pada pelatihan membuat kopi, keripik, sablon atau produk rumah tangga. Dibutuhkan sebuah rantai lengkap: pendidikan kewirausahaan, inkubasi, modal, teknologi, sertifikasi, produksi, distribusi dan akses pasar.

Tanpa rantai tersebut, kita menghasilkan banyak pelatihan tetapi sedikit pengusaha baru.

Di sinilah MES memiliki posisi strategis.

MES tidak perlu mengerjakan semuanya sendiri. Justru kekuatan MES seharusnya terletak pada kemampuannya menjadi pengayom sekaligus orkestrator gerakan ekonomi syariah nasional.

Bank dipertemukan dengan pengusaha. Investor dengan pesantren. Industri besar dengan UMKM. Kampus dengan dunia usaha. Lembaga zakat dengan program pemberdayaan. Wakaf dengan pengembangan aset produktif. Pemerintah dengan pelaku ekonomi.

Yang dibangun bukan lagi sekadar kalender kegiatan, melainkan rantai nilai ekonomi.

Sudah saatnya pula kita berani berbicara mengenai PDB syariah. Ekonomi syariah harus mulai dihitung dari kontribusinya terhadap produksi nasional, penciptaan lapangan kerja, ekspor, investasi dan kepemilikan aset.

Kita mempunyai jamaah. Kita mempunyai santri. Kita mempunyai masjid dan pesantren. Kita mempunyai perbankan syariah, ZISWAF, koperasi, UMKM dan pasar yang sangat besar.

Air itu sesungguhnya sudah tersedia.

Pekerjaan kita sekarang adalah mengalirkannya.

Mengalirkannya dari bank kepada pelaku usaha, dari zakat menuju pemberdayaan, dari wakaf menjadi aset produktif, dari pesantren menjadi pusat kewirausahaan, dari masjid menuju kekuatan koperasi, dan dari jutaan konsumen Muslim menuju jaringan produksi yang dimiliki umat sendiri.

Jika itu dilakukan, pembicaraan mengenai ekonomi syariah akan berubah secara mendasar.

Kita tidak lagi sekadar bertanya berapa banyak masyarakat yang menggunakan produk syariah.

Kita akan bertanya: berapa banyak aset yang dimiliki, perusahaan yang dibangun, pekerjaan yang diciptakan, produksi yang dihasilkan, dan kontribusi yang diberikan ekonomi syariah kepada perekonomian Indonesia.

Itulah saat ekonomi syariah berhenti menjadi sekadar gerakan dan benar-benar tumbuh menjadi kekuatan ekonomi nasional.]]> https://www.halomedan.com/Berita/66528/dari-gerakan-ekonomi-syariah-menuju-kekuatan-ekonomi-nasional/ PDI Perjuangan Perkuat Konsolidasi di Samosir, Hasto Kristiyanto Akan Hadiri Peletakan Batu Pertama Kantor DPC Samosir Thu, 13 Aug 2026 19:55:00 +0700+0700
Samosir - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto bersama Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat dan rombongan dijadwalkan melakukan kunjungan ke Kabupaten Samosir, Sumatera Utara, pada Sabtu, 15 Agustus 2026. Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya PDI Perjuangan memperkuat konsolidasi dan struktur organisasi hingga ke tingkat daerah, salah satunya ditandai dengan pembangunan Kantor DPC PDI Perjuangan Kabupaten Samosir.
Kehadiran kantor DPC tidak hanya dimaknai sebagai pembangunan sebuah gedung, tetapi juga sebagai upaya memperkuat rumah perjuangan partai sekaligus memastikan PDI Perjuangan memiliki ruang yang semakin dekat dengan masyarakat.
Kantor partai di tingkat kabupaten diharapkan menjadi pusat konsolidasi kader, ruang bertemunya struktur partai dengan masyarakat, sekaligus tempat untuk merumuskan berbagai kerja politik yang berpihak pada kepentingan rakyat.
Wakil Ketua Bidang Industri, Perdagangan, BUMN, Investasi, Koperasi dan UMKM DPD PDI Perjuangan Provinsi Sumatera Utara, Paul Baja Marudut Siahaan mengatakan pembangunan kantor DPC menjadi bagian penting dalam memperkuat struktur dan kerja organisasi partai di daerah.
"Kekuatan partai harus dibangun dari struktur yang kuat dan solid hingga ke tingkat daerah. Karena itu, pembangunan kantor DPC bukan sekadar pembangunan infrastruktur organisasi, tetapi menjadi bagian dari upaya memperkuat konsolidasi kader dan memastikan partai terus hadir di tengah masyarakat," ujar Paul Baja Marudut Siahaan.
Menurutnya, pembangunan Kantor DPC PDI Perjuangan Kabupaten Samosir bukan semata pembangunan infrastruktur organisasi, tetapi bagian dari penataan dan penguatan struktur partai agar semakin efektif menjalankan fungsi politiknya di tengah masyarakat.
Selain menghadiri peletakan batu pertama, kunjungan jajaran DPP PDI Perjuangan ke Samosir juga menjadi momentum mempererat komunikasi dengan jajaran partai serta tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Bidang Perekonomian DPD PDI Perjuangan Provinsi Sumatera Utara, Drs. Wong Chun Sen Tarigan, MPdB.
Ketua DPRD Kota Medan ini menambahkan, penguatan struktur partai harus berjalan beriringan dengan penguatan hubungan dengan masyarakat. Menurutnya, keberadaan partai di daerah tidak hanya diukur dari kekuatan organisasi, tetapi juga dari kemampuan kader untuk hadir dan bekerja bersama masyarakat.
"Partai harus terus membangun komunikasi dan kerja bersama masyarakat. Konsolidasi organisasi pada akhirnya harus bermuara pada semakin kuatnya kerja politik dan pelayanan kepada masyarakat," pungkasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Politik, Sutrisno Pangaribuan mengatakan peletakan batu pertama Kantor DPC Kabupaten Samosir akan dirangkai dengan konsolidasi partai dengan menghadirkan DPC PDI Perjuagan dan anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan se- Sumatera Utara. Selain itu, Hasto Kristiyanto dan utusan DPP PDI Perjuangan dijadwalkan menggelar Silaturahmi Kebangsaan dengan Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat di Kabupaten Samosir. Acara tersebut akan diakhiri dengan makan malam bersama.
Penguatan konsolidasi di Samosir diharapkan semakin meningkatkan soliditas struktur partai sekaligus memperkuat kerja-kerja organisasi PDI Perjuangan di Kabupaten Samosir. Ujar Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Periode 2014- 2019 tersebut.
Rangkaian kegiatan akan digelar pada Sabtu, 15 Agustus 2026, dimulai Pukul 10.00 WIB peletakan batu pertama di Jl. Raya Ring Road Samosir, Desa Lumban Suhi Toruan, Kec. Pangururan, Kabupaten Samosir. Sedang untuk kegiatan lainnya akan digelar di Hotel Dainang, Pangururan, pungkasnya.rel]]> https://www.halomedan.com/news/66527/pdi-perjuangan-perkuat-konsolidasi-di-samosir-hasto-kristiyanto-akan-hadiri-peletakan-batu-pertama-kantor-dpc-samosir/ Komisi B DPRD Sumut Diduga Kecolongan, Ketua KTH Pantai Labu Firestey Disebut Eks Napi Kasus Curanmor Thu, 13 Aug 2026 19:53:00 +0700+0700
MEDAN I Komisi B DPRD Provinsi Sumatera Utara diduga kecolongan saat menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Sumut serta Kelompok Tani Hutan Pantai Labu Firestey, Rabu (5/8/2026) lalu.

Bukan terkait materi RDP yang menjadi sorotan. Namun, kehadiran Ketua Kelompok Tani Hutan Pantai Labu Firestey, Tuah, disebut memiliki persoalan terkait rekam jejak hukum.

Berdasarkan informasi yang diterima wartawan, Rabu (12/8/2026), Tuah disebut pernah menjalani hukuman penjara selama tujuh bulan dalam perkara pidana di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam.

Informasi tersebut merujuk pada perkara Nomor: 1118/Pid.B/2020/PN.Lbp tertanggal 15 Juni 2020.
Dalam informasi yang diterima, perkara tersebut berkaitan dengan kasus pencurian sepeda motor. Tuah disebut ditangkap Polsek Beringin pada 11 Maret 2020 terkait pencurian sepeda motor di kawasan Bandara Internasional Kuala Namu, Kabupaten Deli Serdang.

Bahkan, Tuah disebut melakukan aksi serupa sebanyak 15 kali.
Perkara tersebut disebut telah diputus Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan majelis hakim yang diketuai Bertha Arry Wahyuni SH MKn, bersama anggota Sarma Sitorus SH MH dan Liberty Oktavianus Sitorus SH. Sementara Jaksa Penuntut Umum dalam perkara tersebut disebut Dina Evasari SH.

Informasi mengenai perkara tersebut diklaim dapat ditelusuri melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Lubuk Pakam.

PERMAK Soroti RDP Komisi B

Menanggapi hal tersebut, Ketua Pergerakan Mahasiswa Anti Korupsi (PERMAK), Asril Hasibuan, mengaku prihatin dengan pelaksanaan RDP tersebut.

Menurutnya, pimpinan DPRD Sumut perlu memperketat proses verifikasi terhadap pihak-pihak yang mengikuti forum resmi DPRD.

"Integritas dari Ketua Kelompok Tani Hutan Pantai Labu Firestey yang hadir dalam RDP bersama Dinas LHK Sumut saat itu sangat mencederai kehormatan 16 wakil rakyat di Komisi B DPRD Provinsi," ujar Asril.

Ia mempertanyakan bagaimana seseorang yang disebut pernah tersangkut kasus pidana dapat hadir dan menyampaikan aspirasi dalam forum resmi lembaga legislatif.

"Bagaimana bisa seorang mantan narapidana kasus pencurian sepeda motor yang disebut divonis tujuh bulan penjara secara leluasa berbicara di forum terhormat wakil rakyat. Apa ini namanya tidak kecolongan?" katanya.

Asril juga meminta pimpinan DPRD Sumut mengevaluasi mekanisme administrasi dan verifikasi surat masuk yang diajukan kelompok masyarakat kepada DPRD.

"Pimpinan DPRD harus mengevaluasi sekretariat dewan yang menerima surat masuk dari Kelompok Tani Hutan Pantai Labu Firestey. Jangan sampai kejadian seperti ini kembali terulang di komisi lainnya," tegasnya.

Ia berharap DPRD Sumut ke depan lebih selektif dalam menerima pihak-pihak yang hendak mengikuti RDP, sehingga marwah lembaga legislatif tetap terjaga.
"Ini jelas sangat memalukan lembaga dewan. Kalau mantan narapidana tapol (tahanan politik) yang RDP masih bisa kita maklumi. Ini kalau benar yang bersangkutan merupakan mantan narapidana kasus pencurian sepeda motor, tentu persoalannya berbeda," ujar Asril.

Menurut Asril, setiap orang yang datang mengatasnamakan kepentingan rakyat seharusnya memiliki rekam jejak yang dapat dipertanggungjawabkan.
"Apa yang bisa dipercaya dari ucapannya yang datang atas nama membela rakyat?" tutupnya.

16 Anggota Komisi B Hadir

RDP antara Komisi B DPRD Sumut dengan Dinas LHK Sumut dan Kelompok Tani Hutan Pantai Labu Firestey tersebut diketahui dihadiri 16 anggota Komisi B.

Mereka yakni Sorta Ertaty Siahaan, Frans Dante Ginting, Hariyanto, Syamsul Qamar, Chairunnisa, Manaek Hutasoit, Teyza Cimira Tisya, Sumihar Sagala, Alfriyansyah Ujung, Aripay Tambunan, Tengku Milwan, Dedi Iskandar, Rudi Alfahri Rangkuti, Tondi Roni Tua, Riri Stephanie Siregar, dan Muniruddin.

Sementara itu, upaya konfirmasi kepada Ketua Kelompok Tani Hutan Pantai Labu Firestey, Tuah, telah dilakukan melalui nomor telepon yang diperoleh wartawan.

Namun hingga berita ini diterbitkan, Tuah belum memberikan jawaban maupun klarifikasi terkait informasi mengenai perkara pidana yang disebut pernah menjerat dirinya.
(red)]]> https://www.halomedan.com/Berita/66526/komisi-b-dprd-sumut-diduga-kecolongan-ketua-kth-pantai-labu-firestey-disebut-eks-napi-kasus-curanmor/ JNE dan Penerbit GRASINDO Luncurkan Komik Pengantar Kebahagiaan, Mengangkat Kisah Para Kurir yang Menghubungkan Kebahagiaan Thu, 13 Aug 2026 11:44:00 +0700+0700
Jakarta– JNE bersama Penerbit Gramedia Widiasarana Indonesia (Grasindo) resmi meluncurkan komik Pengantar Kebahagiaan dalam sebuah acara Comic Launch yang diselenggarakan di Gramedia Jalma Melawai, Jakarta, pada Rabu (12/8). Melalui talkshow yang menghadirkan penulis Maman Suherman atau Kang Maman, illustrator Muhammad "Mice" Misrad dan Eri Palgunadi selaku SVP Marketing Group Head JNE, peluncuran komik ini menjadi ruang apresiasi bagi para kurir yang selama ini berperan penting menghubungkan penjual dan pembeli, sekaligus menghadirkan kebahagiaan melalui setiap paket yang mereka antarkan.

Komik Pengantar Kebahagiaan merupakan hasil kolaborasi antara Mice Cartoon sebagai ilustrator dan Kang Maman sebagai penulis narasi. Melalui perpaduan ilustrasi yang khas dan cerita yang hangat, komik ini mengangkat sisi kemanusiaan dari profesi kurir yang sering kali luput dari perhatian. Di tengah pesatnya perkembangan belanja daring, para kurir menjadi sosok yang berada di garis depan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat, menghadirkan cerita-cerita sederhana yang dekat dengan kehidupan sehari-hari.

Dalam komik ini, Mice memotret berbagai fenomena urban yang melekat dengan kehidupan para kurir melalui ilustrasi yang jenaka, autentik, dan menggelitik. Cerita tersebut kemudian diperkaya dengan narasi Kang Maman yang mengajak pembaca melihat lebih dalam makna kebaikan, empati, dan kebahagiaan yang hadir dari sebuah profesi yang kerap dianggap biasa. Kolaborasi keduanya menghadirkan sebuah karya yang tidak hanya menghibur, tetapi juga mengajak pembaca untuk lebih menghargai mereka yang setiap hari menjadi penghubung kebahagiaan bagi banyak orang.

Kang Maman mengatakan bahwa komik ini lahir dari keinginan untuk menghadirkan cerita-cerita sederhana yang sering terlewatkan, namun memiliki makna besar dalam kehidupan.

"Di balik setiap paket yang tiba di tangan kita, ada manusia yang bekerja dengan dedikasi, menghadapi berbagai tantangan, dan tetap berusaha mengantarkan kebahagiaan kepada orang lain. Melalui komik ini, kami ingin mengajak pembaca melihat mereka bukan hanya sebagai pengantar barang, tetapi juga sebagai pengantar harapan dan kebahagiaan."

Sementara itu, Mice Cartoon menjelaskan bahwa ilustrasi dalam komik ini berangkat dari pengamatannya terhadap kehidupan masyarakat perkotaan yang sangat dekat dengan aktivitas para kurir.

"Kurir adalah bagian dari wajah kota hari ini. Mereka hadir di berbagai situasi yang akrab dengan keseharian kita. Saya mencoba menangkap momen-momen itu lewat ilustrasi yang ringan, dekat, dan semoga bisa membuat pembaca tersenyum sekaligus lebih menghargai profesi mereka."
Sebagai perusahaan jasa pengiriman yang telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia, JNE turut mendukung penerbitan komik ini sebagai bentuk apresiasi terhadap profesi kurir sekaligus upaya menyebarkan nilai-nilai kemanusiaan kepada masyarakat.

Menyambut usia JNE ke-36 tahun serta dalam rangka menyemarakkan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, JNE menghadirkan berbagai program menarik bagi pelanggan setianya. Melalui program JNE Loyalty Card (JLC), para member dapat menukarkan 81 poin untuk mendapatkan komik Pengantar Kebahagiaan beserta merchandise eksklusif mulai dari 17 Agustus 2026 hingga persediaan masih ada melalui tautan https://jlc.jne.co.id/.

Selain itu, melalui layanan Pesenan Oleh-oleh Nusantara (Pesona), JNE menghadirkan produk bundling eksklusif karya Mice Cartoon seharga Rp85.000 dengan syarat dan ketentuan berlaku mulai dari 18 Agustus 2026 hingga persediaan masih ada. JNE juga memberikan penawaran hemat ongkir untuk pembelian komik melalui link berikut https://bit.ly/KomikPengantarKebahagiaan selama periode 10 hingga 31 Agustus 2026, serta menyelenggarakan giveaway komik Pengantar Kebahagiaan pada 14 - 21 Agustus 2026 di akun instagram resmi @JNE_ID.

SVP Marketing Group Head JNE, Eri Palgunadi, menyampaikan bahwa JNE selalu berupaya memberikan semangat "Connecting Happiness" melalui filosofi Berbagi, Memberi, dan Menyantuni. "Kehadiran komik Pengantar Kebahagiaan karya kolaborasi Mice Cartoon dan Maman Suherman ini tidak hanya menjadi bentuk apresiasi seni, tetapi juga wujud nyata ucapan terima kasih kepada para kurir garda terdepan yang setia mengantarkan kebahagiaan bagi seluruh masyarakat indonesia. Kami percaya bahwa setiap pengiriman bukan hanya tentang mengantarkan paket, tetapi juga menghubungkan cerita, harapan, dan kebahagiaan. Melalui kolaborasi bersama Penerbit Gramedia Widiasarana Indonesia (Grasindo), kami berharap masyarakat dapat melihat lebih dekat dedikasi para kurir yang setiap hari menjadi bagian penting dalam kehidupan kita," jelas Eri.

"Kami percaya bahwa setiap pengiriman bukan hanya tentang mengantarkan paket, tetapi juga menghubungkan cerita, harapan, dan kebahagiaan. Melalui kolaborasi bersama Grasindo dalam menghadirkan Pengantar Kebahagiaan, kami berharap masyarakat dapat melihat lebih dekat dedikasi para kurir yang setiap hari menjadi bagian penting dalam kehidupan kita," ujar SVP Marketing Group Head JNE, Eri Palgunadi.

Pada sesi talkshow ini, para penulis menjelajahi inspirasi yang melatarbelakangi komik ini, yakni kurir-kurir JNE dan perjalanan suka duka mereka. Peluncuran komik ini juga dirayakan dengan sesi book signing bersama Kang Maman dan Mice Cartoons yang diramaikan oleh pengunjung. Selama acara berlangsung, pengunjung mendapat kesempatan untuk berfoto di photobooth dan standing character yang disediakan.

Melalui peluncuran komik ini, JNE dan Penerbit Gramedia Widiasarana Indonesia (Grasindo) berharap Pengantar Kebahagiaan dapat menginspirasi masyarakat untuk melihat bahwa kebahagiaan sering kali hadir melalui hal-hal sederhana, termasuk dari mereka yang setiap hari mengantarkan paket hingga tiba di depan pintu rumah. Komik ini juga menjadi pengingat bahwa di balik setiap perjalanan pengiriman, terdapat kisah tentang kerja keras, kepedulian, dan semangat untuk menghadirkan manfaat bagi sesama.]]> https://www.halomedan.com/news/66525/jne-dan-penerbit-grasindo-luncurkan-komik-pengantar-kebahagiaan-mengangkat-kisah-para-kurir-yang-menghubungkan-kebahagiaan/ Tobat Ekologis dari Balik Tembok Lapas Thu, 13 Aug 2026 08:19:00 +0700+0700
Oleh Abdullah Rasyid
Staf Khusus Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan

Kemarin sore saya menemui seorang senior aktivis yang kini dipercaya menjadi Menteri Lingkungan Hidup, Bang Mohammad Jumhur Hidayat, di ruang kerjanya. Saya datang bersama Staf Ahli Menteri Agama, Prof. Iswandi Syahputra. Obrolan kami berangkat dari satu kegelisahan yang sama: kerusakan lingkungan tidak akan selesai hanya dengan regulasi, teknologi, anggaran, atau operasi penegakan hukum. Ada sesuatu yang lebih mendasar yang harus disentuh, yakni cara manusia memandang alam.

Bang Jumhur sedang mendorong gagasan Tobat Ekologis. Istilah ini menarik karena menempatkan persoalan lingkungan bukan semata-mata sebagai urusan teknis, melainkan juga persoalan moral. Manusia diajak mengoreksi hubungannya dengan bumi. Bukan setelah hutan habis, sungai tercemar, atau bencana datang, tetapi sejak dari cara berpikir tentang apa sebenarnya posisi manusia di tengah alam.

Gagasan tersebut bertemu dengan ikhtiar Menteri Agama yang mengarusutamakan ekoteologi. Jika Tobat Ekologis berbicara tentang perubahan sikap dan perilaku, ekoteologi memberi alasan spiritual mengapa perubahan itu perlu dilakukan.

Prof. Iswandi memberi satu pandangan yang terus terngiang dalam pikiran saya. Ekoteologi mengandaikan keyakinan yang benar-benar hidup dalam hati bahwa alam semesta tidak pernah terpisah dari tanda-tanda kebesaran Tuhan. Alam bukan ruang kosong yang bebas diperlakukan semau manusia.

Al-Qur'an mengingatkan:

وَلِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَاَيْنَمَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِۗ اِنَّ اللّٰهَ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ

"Hanya milik Allah timur dan barat. Ke mana pun kamu menghadap, di sanalah wajah Allah. Sesungguhnya Allah Mahaluas lagi Maha Mengetahui."
(QS. Al-Baqarah: 115)

Tentu ayat ini bukan untuk menyamakan Tuhan dengan alam. Pesannya justru membawa manusia pada kesadaran bahwa seluruh semesta berada dalam kekuasaan dan pengetahuan-Nya. Bahkan, dalam ungkapan Prof. Iswandi, tidak ada sebutir debu pun yang dapat terbang tanpa izin Tuhan.

Kalau keyakinan itu benar-benar masuk ke dalam kesadaran, semestinya cara kita memperlakukan alam ikut berubah.

Sungai tidak mudah dijadikan saluran limbah. Hutan tidak hanya dihitung dari kubikasi kayu. Gunung tidak melulu dipandang dari kandungan mineralnya. Tanah tidak semata-mata dilihat sebagai komoditas yang nilainya naik turun mengikuti pasar. Alam memiliki nilai sebelum manusia memberinya harga.

Di titik itu, Tobat Ekologis dan ekoteologi menemukan perjumpaannya. Yang satu mengajak manusia berubah, yang lain menanamkan alasan terdalam mengapa perubahan itu menjadi bagian dari tanggung jawab keimanan.

Dalam pertemuan tersebut saya kemudian menceritakan sesuatu yang sebenarnya sudah kami jalankan di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto sejak awal mendorong program aksi pemanfaatan lahan di lingkungan unit pelaksana teknis. Langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai penguatan ketahanan pangan. Lahan-lahan yang tersedia di sekitar Lapas, Rutan, dan sejumlah unit kerja didorong agar tidak dibiarkan menganggur.

Di berbagai tempat, lahan itu mulai ditanami sayuran, buah-buahan, dan tanaman pangan. Ada pula yang dikembangkan untuk peternakan dan perikanan. Bagi lingkungan pemasyarakatan, kegiatan tersebut sekaligus menjadi bagian dari pembinaan kemandirian warga binaan.

Saya lalu berpikir, mengapa kegiatan seperti ini harus berhenti pada label ketahanan pangan?

Maknanya dapat diperluas.

Ketika sebidang tanah yang semula kosong ditanami, kita bukan hanya menghasilkan cabai, jagung, sayur, atau buah. Kita sedang menghidupkan tanah. Ketika sebuah pohon tumbuh, manfaatnya bukan hanya buah atau kayunya. Ia menyerap air, memberi teduh, memperbaiki kualitas udara, menyimpan karbon, dan meninggalkan jejak yang bisa bertahan jauh lebih lama daripada masa jabatan orang yang menanamnya.

Peluangnya bahkan jauh lebih besar. Sampah organik dari dapur Lapas dan Rutan dapat diolah menjadi kompos. Plastik sekali pakai bisa mulai dikurangi. Air hujan dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan penyiraman. Halaman kantor imigrasi yang kosong bisa menjadi taman produktif. Penghematan listrik dan air dapat masuk ke dalam kebiasaan kerja sehari-hari.

Ketika saya ceritakan hal tersebut, Bang Jumhur menyambutnya dengan antusias. Ada keinginan untuk menindaklanjuti dalam bentuk kerja sama yang lebih sistematis.

Bagi saya, justru di situlah kekuatan Tobat Ekologis. Ia tidak perlu selalu dimulai dari program baru yang besar. Banyak pintu masuk sebenarnya sudah tersedia. Yang dibutuhkan adalah keberanian memberi makna baru pada apa yang telah dikerjakan, memperluas skalanya, lalu menjaga konsistensinya.

Kementerian Lingkungan Hidup memiliki pengetahuan, instrumen, dan jaringan dalam pengelolaan lingkungan. Kementerian Agama mempunyai kekuatan besar dalam membangun kesadaran moral dan spiritual masyarakat. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mempunyai jaringan unit kerja yang tersebar di banyak daerah, dengan lahan dan komunitas yang dapat digerakkan.

Jika ketiganya bertemu, gagasan yang semula abstrak dapat berubah menjadi praktik sehari-hari.

Saya membayangkan Lapas dan Rutan kelak tidak hanya dikenal melalui tembok, jeruji, atau menara penjagaan. Di dalamnya ada kebun, pembibitan, pengolahan sampah, kolam ikan, dan ruang hijau yang dirawat warga binaan. Ada proses belajar bagaimana menanam, menunggu, memelihara, lalu menikmati hasil.

Dalam dunia pemasyarakatan, maknanya menjadi lebih kuat.

Pemasyarakatan sesungguhnya dibangun di atas keyakinan bahwa manusia dapat berubah. Seseorang yang pernah melakukan kesalahan tidak boleh selamanya dikunci oleh masa lalunya. Ia menjalani konsekuensi, mendapat pembinaan, kemudian dipersiapkan untuk kembali ke masyarakat.

Tobat ekologis mempunyai semangat yang hampir sama.

Manusia terlebih dahulu harus berani mengakui bahwa cara hidupnya telah melukai bumi. Setelah itu datang kesadaran, perubahan perilaku, dan usaha memperbaiki kerusakan.

Bayangkan seorang warga binaan menanam sebatang pohon. Setiap hari ia menyiramnya. Perlahan tumbuh. Suatu saat orang itu bebas, tetapi pohon yang ditanamnya tetap berdiri, memberi keteduhan kepada orang lain.

Ada sesuatu yang indah di sana.

Pemasyarakatan tidak hanya memulihkan manusia. Manusia yang sedang dipulihkan justru diberi kesempatan ikut memulihkan alam.

Tentu Tobat Ekologis tidak boleh direduksi menjadi sekadar gerakan menanam pohon. Tantangannya jauh lebih besar. Ia harus menyentuh pola konsumsi, pengelolaan sampah, energi, tata ruang, cara berproduksi, bahkan paradigma pembangunan.

Tidak masuk akal meminta masyarakat mengurangi sampah jika sistem produksi terus membanjiri pasar dengan barang sekali pakai. Tidak cukup mengajak warga menanam pohon jika pada saat yang sama kerusakan hutan berlangsung lebih cepat daripada pemulihannya. Kesalehan ekologis juga kehilangan arti apabila pembangunan masih melihat daya dukung lingkungan sebagai urusan pinggiran.

Perubahan memang harus terjadi pada dua wilayah sekaligus.

Manusia perlu belajar membatasi diri. Negara harus memastikan pembangunan tidak menghabiskan masa depan.

Ekoteologi memberi keduanya kedalaman moral. Menanam pohon tidak lagi sekadar kegiatan seremonial. Menghemat air bukan hanya soal mengurangi tagihan. Mengurangi sampah bukan cuma perkara kebersihan. Semua itu dapat dibaca sebagai bentuk syukur dan tanggung jawab terhadap ciptaan Tuhan.

Percakapan sore tadi membuat saya semakin yakin bahwa jalan menyelamatkan lingkungan tidak cukup dibangun dengan aturan yang lebih keras atau teknologi yang semakin maju.

Kita juga membutuhkan manusia yang bersedia berubah.

Sebab jika alam benar-benar kita pahami sebagai amanah, merusaknya bukan hanya berarti merusak tempat hidup kita sendiri.

Kita sedang lalai menjaga sesuatu yang dititipkan Tuhan kepada kita.]]> https://www.halomedan.com/news/66524/tobat-ekologis-dari-balik-tembok-lapas/ Menjaga Setiap Rupiah Dana BOS, Bank Sumut dan Disdik Dorong Tata Kelola Sekolah Berbasis Digital Wed, 12 Aug 2026 18:23:00 +0700+0700 Medan – Bank Sumut bersama Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara memperkuat tata kelola Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), termasuk Dana BOS, melalui penerapan transaksi non-tunai dan pemanfaatan layanan digital. Langkah ini diarahkan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan sekolah yang lebih transparan, akuntabel, aman, efisien, dan mudah ditelusuri.



Upaya tersebut diwujudkan melalui sosialisasi SUMUT Net Corporate, SIPLah (Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah), dan Program Kemitraan Sekolah yang berlangsung pada 10–11 Agustus 2026 di Aula Kantor Bank Sumut, Medan. Kegiatan ini merupakan bagian dari penerapan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai.



Direktur Utama PT Bank Sumut, Heru Mardiansyah mengatakan peningkatan kualitas pendidikan tidak hanya ditentukan oleh kualitas pembelajaran dan sarana prasarana, tetapi juga oleh kualitas tata kelola keuangan di satuan pendidikan.



"Sekolah yang baik membutuhkan tata kelola yang baik. Pengelolaan keuangan harus transparan, administrasinya tertib, dan didukung sistem yang mampu membuat pekerjaan lebih cepat, efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan," ujar Heru.



Menurut Heru, digitalisasi harus memberikan manfaat nyata bagi sekolah. Teknologi tidak sekadar menggantikan proses manual, tetapi harus mampu menyederhanakan pekerjaan, meningkatkan keamanan transaksi, memperkuat pengawasan, serta memastikan setiap aktivitas keuangan tercatat dan dapat ditelusuri.



Melalui SUMUT Net Corporate, Bank Sumut mendukung sekolah dalam melakukan transaksi keuangan secara digital sehingga aktivitas pembayaran dan pemindahbukuan dapat dilakukan secara lebih praktis dan terdokumentasi. Sementara SIPLah mendukung proses pengadaan kebutuhan sekolah agar berlangsung lebih tertib, efisien, dan transparan sesuai ketentuan.



"Bank Sumut ingin hadir bukan hanya sebagai penyedia layanan perbankan, tetapi sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola dan ekosistem pendidikan. Digitalisasi harus membuat pengelolaan anggaran semakin mudah sekaligus semakin akuntabel," kata Heru.



Heru menambahkan, keberhasilan penerapan transaksi non-tunai tidak hanya bergantung pada sistem, tetapi juga pada kesiapan sumber daya manusia. Karena itu, sosialisasi akan dilanjutkan dengan bimbingan teknis agar kepala sekolah, bendahara, dan operator BOS memahami penggunaan layanan serta mampu menerapkannya secara tepat.



Penerapan transaksi non-tunai dan layanan digital tersebut akan dilakukan secara bertahap pada satuan pendidikan negeri maupun swasta di bawah naungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.



Kolaborasi Bank Sumut dan Dinas Pendidikan Sumatera Utara diharapkan tidak berhenti pada sosialisasi, tetapi diterapkan dalam pengelolaan keuangan sehari-hari di seluruh satuan pendidikan.



Bagi Bank Sumut, penguatan tata kelola Dana BOSP merupakan bagian dari peran sebagai BUMD sekaligus bank pembangunan daerah dalam mendukung pemerintah daerah dan memperkuat ekosistem pendidikan Sumatera Utara.



Dengan transaksi yang tercatat, pengadaan yang lebih tertib, dan pengelolaan keuangan yang dapat ditelusuri, kolaborasi ini diharapkan memastikan setiap rupiah anggaran sekolah dikelola secara bertanggung jawab dan memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas pendidikan di Sumatera Utara.



Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, Terang Dewi Susanti Ujung mengatakan transaksi non-tunai penting untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran sekolah.



"Jadikan teknologi sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas layanan, bukan sekadar memenuhi tuntutan administrasi," ujar Terang.



Menurutnya, setiap transaksi yang tercatat dan dapat ditelusuri akan membantu sekolah memiliki administrasi keuangan yang lebih jelas sekaligus mengurangi potensi kesalahan dan kesalahpahaman dalam pengelolaan anggaran.]]> https://www.halomedan.com/Berita/66523/menjaga-setiap-rupiah-dana-bos-bank-sumut-dan-disdik-dorong-tata-kelola-sekolah-berbasis-digital/ Penanaman Tanaman Pohon Pelindung MPW PP Sumatera Utara, Ijeck Ajak Jaga Lingkungan dan Perkuat Kader dengan Pelatihan SAR Wed, 12 Aug 2026 17:55:00 +0700+0700
Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila (MPW PP) Sumatera Utara menggelar kegiatan Penanaman Tanaman Pohon Pelindung dan Bibit Mangrove di kawasan Pantai Romantis, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai), Rabu (12/8/2026).

Kegiatan tersebut mengusung semangat kepedulian terhadap lingkungan sekaligus memperkuat sinergi antara Pemuda Pancasila dengan berbagai instansi yang berkaitan dengan lingkungan, kebencanaan dan kawasan pesisir.

Acara diawali dengan pembukaan yang dipandu Tomie Pantun selaku pembawa acara. Dalam membuka rangkaian kegiatan, Tomie mengajak seluruh undangan untuk mengikuti acara dengan penuh kebersamaan.

"Bapak, ibu dan seluruh undangan yang kami hormati, mari kita ikuti seluruh rangkaian kegiatan hari ini dengan tertib dan penuh kebersamaan. Semoga kegiatan penanaman pohon dan mangrove ini membawa manfaat bagi lingkungan dan masyarakat," ujar Tomie dalam pembukaan acara.

Doa Dipimpin Ustad M. Safii

Setelah pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan doa yang dipimpin Ustad M. Safii.

Dalam doanya, Ustad M. Safii memanjatkan rasa syukur atas kesempatan seluruh peserta dapat berkumpul dalam kegiatan yang membawa pesan kepedulian terhadap lingkungan.

"Ya Allah, jadikan kegiatan kami hari ini sebagai amal kebaikan dan memberikan manfaat bagi masyarakat serta lingkungan. Berikan kelancaran kepada seluruh rangkaian kegiatan dan tanamkan kepada kami kesadaran untuk senantiasa menjaga alam yang telah Engkau amanahkan," doa Ustad M. Safii.

Saiful Amri Apresiasi Ketua MPW dan Seluruh Panitia

Selanjutnya, Saiful Amri atau yang akrab disapa Ipul Kelang, selaku Ketua Panitia yang juga pemilik dan pengelola objek wisata Pantai Romantis, menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan.

Dalam sambutannya, Saiful Amri menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Dr. H. Musa Rajekshah, M.Hum atau Ijeck, selaku Ketua MPW PP Sumatera Utara, beserta jajaran yang telah mendukung kegiatan tersebut.

"Terima kasih kepada Ketua MPW Pemuda Pancasila Sumatera Utara beserta seluruh jajaran yang telah memberikan dukungan sehingga kegiatan ini dapat terlaksana. Terima kasih juga kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras, meluangkan waktu dan tenaga untuk menyukseskan acara ini," ujar Saiful Amri.

Menurutnya, kegiatan penanaman mangrove bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi merupakan bentuk kepedulian bersama terhadap keberlangsungan kawasan pesisir.

Ia berharap kegiatan tersebut dapat memberikan manfaat bagi Pantai Romantis dan menjadi contoh bagi masyarakat untuk ikut menjaga lingkungan.

Ijeck Soroti Kerusakan Lingkungan dan Bencana

Dalam sambutannya, Dr. H. Musa Rajekshah, M.Hum, yang akrab disapa Ijeck, selaku Ketua MPW PP Sumatera Utara sekaligus Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar Dapil Sumut 1 yang meliputi Medan, Deli Serdang, Serdang Bedagai dan Tebingtinggi, mengingatkan pentingnya menjaga lingkungan.

Ijeck mengaitkan kegiatan tersebut dengan bencana banjir bandang dan longsor yang terjadi pada akhir 2025 dan menimpa tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.

"Bencana yang terjadi di akhir tahun 2025, banjir bandang dan longsor yang menimpa Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat, harus menjadi pembelajaran bagi kita semua. Salah satu hal yang harus kita perhatikan adalah bagaimana kita menjaga lingkungan dan ekosistem hutan," ujar Ijeck.

Menurut Ijeck, kerusakan lingkungan dan ekosistem hutan harus menjadi perhatian bersama. Upaya menjaga alam tidak cukup hanya dilakukan oleh pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan masyarakat dan seluruh elemen organisasi.

Ia mengatakan, penanaman mangrove di kawasan pesisir memiliki manfaat penting untuk mencegah abrasi dan penggerusan lahan pantai akibat air laut.

"Dengan menanam, kita bisa menghindari abrasi dan penggerusan lahan pantai dari air laut. Begitu juga dengan penanaman pohon di lingkungan kita masing-masing. Apa yang kita tanam hari ini bukan hanya untuk kita, tetapi untuk kebutuhan anak cucu kita nantinya," kata Ijeck.

Ijeck juga mengajak seluruh kader Pemuda Pancasila untuk menjadikan kegiatan penghijauan sebagai gerakan bersama yang dilakukan secara berkelanjutan.

Ijeck Minta Basarnas Latih Kader PP di Seluruh Sumut

Selain persoalan lingkungan, Ijeck juga menyampaikan pentingnya peningkatan kemampuan kader Pemuda Pancasila dalam menghadapi kondisi kebencanaan.

Kepada jajaran Basarnas Sumatera Utara, Ijeck meminta agar dibangun kerja sama dalam bidang pelatihan Search and Rescue (SAR) bagi kader-kader Pemuda Pancasila.

"Untuk Basarnas, saya mohon kerja sama kita di bidang pelatihan SAR bagi kader-kader Pemuda Pancasila seluruh Sumatera Utara, sampai ke basis bawah," kata Ijeck.

Menurutnya, pelatihan tersebut penting agar kader PP memiliki pengetahuan dan kemampuan dasar dalam membantu masyarakat ketika terjadi bencana.

Dihadiri Berbagai Elemen

Kegiatan penanaman mangrove tersebut turut dihadiri berbagai unsur Pemuda Pancasila dan instansi terkait.

Hadir Ketua MPC Pemuda Pancasila Kota Medan yang diwakili El Bareno Shah beserta pengurus.

Kemudian Ketua MPC PP Deli Serdang Junaidi, S.H. atau akrab disapa Jhonkey, yang juga anggota DPRD Deli Serdang dari Partai Hanura, beserta jajaran pengurus.

Hadir pula Ketua MPC PP Serdang Bedagai Dr. Muhammad Ziad Ananta, S.Sos., M.Si. beserta pengurus, serta Ketua MPC PP Tebingtinggi Hendra Gunawan beserta pengurus.

Dari unsur organisasi internal PP, hadir jajaran SAPMA PP Sumut (Satuan Siswa, Pelajar dan Mahasiswa Pemuda Pancasila), Srikandi Pemuda Pancasila Sumut, serta KOTI Mahatidana (Komando Inti Mahatidana) MPW PP Sumut.

Sementara dari unsur instansi, hadir jajaran Basarnas Sumatera Utara, BMKG Sumatera Utara, Badan Wilayah Sungai (BWS) Wilayah II Medan, serta KPLP Tanjung Beringin.

Turut hadir kader MPW PP Sumut El Adrian Shah, yang juga Ketua DPD Hanura Sumut.

Hadir pula Rianto, SH., MH., atau akrab disapa Anto Genk, CEO Sumut24 Group sekaligus Ketua Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Sumut dan Ketua Bidang Komunikasi dan Informasi MPW Pemuda Pancasila Sumatera Utara.

Bibit Mangrove Diserahkan Secara Simbolis

Rangkaian kegiatan kemudian ditutup dengan penyerahan bibit pohon mangrove secara simbolis oleh Ijeck kepada perwakilan yang telah ditentukan.

Setelah prosesi simbolis, Ijeck bersama jajaran dan peserta kegiatan melakukan penanaman pohon mangrove di lokasi yang telah dipersiapkan oleh panitia.

Kegiatan tersebut menjadi simbol komitmen bersama untuk menjaga kawasan pesisir, mencegah abrasi, sekaligus mewariskan lingkungan yang lebih baik bagi generasi mendatang.

MPW PP Sumatera Utara berharap gerakan penghijauan dan kepedulian terhadap lingkungan dapat terus dilakukan di berbagai wilayah Sumatera Utara, sejalan dengan semangat gotong royong dan pengabdian kepada masyarakat.rel]]> https://www.halomedan.com/news/66522/penanaman-tanaman-pohon-pelindung-mpw-pp-sumatera-utara-ijeck-ajak-jaga-lingkungan-dan-perkuat-kader-dengan-pelatihan-sar/ Ketum GARUDA 08 Syamsul Rizal Apresiasi Kinerja Menko Perekonomian Ir. Airlangga Hartarto Wed, 12 Aug 2026 17:52:00 +0700+0700 Rizal, menyampaikan apresiasi terhadap kinerja Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Airlangga Hartarto dalam mengawal berbagai kebijakan strategis perekonomian nasional.

Syamsul Rizal menilai peran Menko Perekonomian menjadi sangat penting di tengah dinamika ekonomi global yang terus berubah. Ketidakpastian geopolitik, perkembangan perdagangan internasional, tekanan terhadap rantai pasok, hingga perubahan arah investasi global membutuhkan koordinasi kebijakan yang kuat, terukur, dan responsif.

Menurut Syamsul Rizal, Airlangga Hartarto telah menunjukkan komitmen dalam menjaga stabilitas sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian terus mengawal berbagai agenda strategis, mulai dari penguatan daya saing ekonomi, investasi, perdagangan, hilirisasi, transformasi struktural, hingga penguatan kerja sama ekonomi internasional.

"GARUDA 08 memberikan apresiasi atas kinerja Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Di tengah tantangan ekonomi global yang tidak ringan, dibutuhkan kepemimpinan, koordinasi, dan konsistensi dalam menjaga fundamental ekonomi nasional. Kami melihat berbagai langkah yang dilakukan pemerintah merupakan bagian penting dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia," ujar Syamsul Rizal.

Ia menambahkan, stabilitas ekonomi merupakan fondasi utama bagi keberlanjutan pembangunan nasional. Karena itu, kebijakan ekonomi tidak hanya harus mampu menjaga indikator makroekonomi, tetapi juga harus memberikan dampak nyata terhadap kehidupan masyarakat, dunia usaha, penciptaan lapangan kerja, peningkatan investasi, serta penguatan sektor produktif.

Apresiasi GARUDA 08 tersebut juga melihat perkembangan perekonomian Indonesia yang tetap berada dalam jalur positif. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Juni 2026 menyampaikan bahwa ekonomi Indonesia pada triwulan I 2026 tumbuh 5,61 persen secara tahunan, sementara pemerintah terus menjaga stabilitas inflasi dan permintaan domestik di tengah ketidakpastian global.

Syamsul Rizal menilai capaian tersebut tidak terlepas dari sinergi berbagai kementerian dan lembaga dalam menjalankan kebijakan ekonomi. Menurutnya, koordinasi lintas sektor menjadi kunci agar kebijakan pemerintah dapat diterjemahkan menjadi program yang efektif dan memberikan manfaat seluas-luasnya bagi masyarakat.

"Kita harus melihat pembangunan ekonomi secara menyeluruh. Pertumbuhan ekonomi harus berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan rakyat, perluasan kesempatan kerja, penguatan UMKM dan industri nasional, serta pemerataan pembangunan. Inilah yang harus terus dikawal bersama," tegasnya.

Lebih lanjut, Syamsul Rizal mengapresiasi upaya pemerintah dalam memperkuat posisi Indonesia di tengah perubahan peta ekonomi dunia. Diplomasi ekonomi dan penguatan kerja sama dengan berbagai negara menjadi bagian penting dalam membuka peluang pasar, investasi, teknologi, serta kerja sama strategis bagi kepentingan nasional.

Dalam beberapa agenda internasional pada 2026, Airlangga Hartarto juga aktif membawa isu penguatan kemitraan ekonomi Indonesia, termasuk kerja sama perdagangan, investasi, energi, konektivitas, serta transformasi ekonomi.

GARUDA 08 berpandangan bahwa tantangan ke depan akan semakin kompleks. Oleh sebab itu, pemerintah perlu terus memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, serta masyarakat sipil. Kebijakan ekonomi juga diharapkan semakin adaptif terhadap perkembangan teknologi, perubahan ekonomi global, dan kebutuhan pembangunan nasional.

Syamsul Rizal menegaskan bahwa apresiasi yang diberikan GARUDA 08 bukan sekadar bentuk penghargaan, tetapi juga menjadi dorongan agar seluruh jajaran pemerintah terus meningkatkan kinerja dan menghadirkan kebijakan yang berpihak pada kepentingan nasional.

"Kami berharap kinerja positif ini dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan. GARUDA 08 mendukung setiap langkah pemerintah yang bertujuan memperkuat perekonomian nasional, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membuka lapangan kerja, serta membawa Indonesia menjadi negara yang semakin mandiri dan berdaya saing," kata Syamsul Rizal.

Ia menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa kekuatan ekonomi nasional membutuhkan kesinambungan kebijakan dan kolaborasi seluruh elemen bangsa.

"Indonesia memiliki potensi ekonomi yang sangat besar. Tugas kita bersama adalah memastikan potensi tersebut dikelola secara optimal untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. GARUDA 08 akan terus memberikan dukungan terhadap kebijakan pemerintah yang berorientasi pada kemajuan bangsa dan kesejahteraan masyarakat," pungkas Syamsul Rizal.rel]]> https://www.halomedan.com/politik/66521/ketum-garuda-08-syamsul-rizal-apresiasi-kinerja-menko-perekonomian-ir-airlangga-hartarto/ Mahasiswa Penerima KIP Kuliah UNPAB, Awal Masuk Kuliah Langsung Torehkan Prestasi di Ajang Pencak Silat Wed, 12 Aug 2026 17:38:00 +0700+0700
Alih-alih langsung duduk di bangku kuliah, langkah pertamanya sebagai mahasiswa UNPAB justru dimulai dari arena pertandingan. Ia langsung dipercaya mewakili Universitas Pembangunan Panca Budi dalam kompetisi pencak silat di Surabaya.

Momen tersebut menjadi pengalaman yang tidak terlupakan bagi Nur Dini. Sebagai mahasiswa baru, ia ingin menunjukkan bahwa kesempatan yang diberikan kepadanya tidak hanya berhenti pada memperoleh pendidikan, tetapi juga dapat diwujudkan melalui prestasi.

"Kesan pertama saya pas awal masuk kuliah bukan duduk di bangku kuliah, tapi saya langsung tanding di Surabaya, mewakili Universitas Pembangunan Panca Budi. Alhamdulillah, saya berhasil membawa pulang medali," ujar Nur Dini.

Pengalaman tersebut seolah menjadi pembuka perjalanan Nur Dini sebagai mahasiswa UNPAB. Semangatnya di bidang pencak silat kemudian membawanya kembali menorehkan prestasi di tingkat internasional.

Nur Dini berhasil mewakili UNPAB dalam Walisongo International Pencak Silat Championship 2025 dan meraih Juara 1 (1st Winner) kategori laga putri. Prestasi tersebut menjadi kebanggaan tersendiri karena diraih di tengah perjalanannya menempuh pendidikan sebagai penerima KIP Kuliah.

Bagi Nur Dini, Beasiswa KIP Kuliah memiliki arti yang jauh lebih besar daripada sekadar bantuan untuk membiayai pendidikan. Beasiswa tersebut menjadi pintu yang membawanya ke perguruan tinggi sekaligus memberikan ruang untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya.

Ia mengungkapkan bahwa dirinya berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi yang terbatas. Karena itu, kesempatan memperoleh KIP Kuliah menjadi sesuatu yang sangat disyukurinya.

"Bagi saya, bukan sekadar kuliah saja. Dari beasiswa ini saya bisa berprestasi lebih jauh, bisa duduk di bangku kuliah. Saya juga berasal dari keluarga yang kurang mampu, jadi saya sangat bersyukur bisa mendapatkan beasiswa ini," ungkapnya.

Kisah Nur Dini menunjukkan bagaimana sebuah kesempatan dapat menjadi titik awal bagi seseorang untuk melangkah lebih jauh. KIP Kuliah tidak hanya membantunya mengakses pendidikan tinggi, tetapi juga menjadi bagian dari perjalanan dirinya dalam mengembangkan kemampuan dan mengukir prestasi.

Jika perjalanan tersebut diibaratkan sebuah film, Nur Dini bahkan telah menyiapkan judul yang menggambarkan kisah hidupnya.

"Kalau dijadikan film, saya akan memberikan judul Anak dari Keluarga Tidak Mampu Bisa Jadi Mahasiswa Berprestasi di Tingkat Nasional," tuturnya.

Cerita Nur Dini menjadi gambaran bahwa latar belakang ekonomi bukanlah batas untuk meraih masa depan. Ketika kesempatan bertemu dengan kerja keras, semangat, dan keberanian untuk berkembang, seorang mahasiswa dapat membuktikan bahwa dirinya mampu berprestasi dan membawa nama baik almamater.

Melalui kisah mahasiswa seperti Nur Dini Hasanah, UNPAB terus menunjukkan komitmennya dalam membuka akses pendidikan sekaligus mendorong mahasiswa untuk berkembang sesuai potensi masing-masing—baik di bidang akademik maupun nonakademik.rel]]> https://www.halomedan.com/news/66520/mahasiswa-penerima-kip-kuliah-unpab-awal-masuk-kuliah-langsung-torehkan-prestasi-di-ajang-pencak-silat/ 81 Tahun Merdeka, Suara Rakyat Di Bajak Korupsi: Wajah Buram Demokrasi Lokal Di Sumatera Utara Wed, 12 Aug 2026 11:53:00 +0700+0700
Oleh: Adv. Muhammad Taufik Umar Dani Harahap, S.H.

81 (delapan puluh satu) tahun setelah Proklamasi, ukuran kemerdekaan demokratis tidak cukup dilihat dari terselenggaranya pemilihan umum dan pergantian kepala daerah. Ukuran yang lebih substantif ialah apakah suara rakyat benar-benar berdaulat setelah surat suara dimasukkan ke kotak suara. Demokrasi lokal seharusnya membuat kekuasaan semakin dekat dengan rakyat, anggaran semakin mudah diawasi, dan kebijakan semakin responsif terhadap kebutuhan warga. Namun ketika uang publik dibajak melalui korupsi, demokrasi berubah menjadi prosedur elektoral tanpa substansi: rakyat memilih, tetapi kepentingan publik dapat dikalahkan oleh transaksi kekuasaan.

Secara konstitusional, demokrasi lokal bukan hadiah dari penguasa, melainkan konsekuensi dari prinsip kedaulatan rakyat. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, sedangkan Pasal 18 mengatur pemerintahan daerah dalam kerangka otonomi. Karena itu, otonomi daerah semestinya berarti distribusi kekuasaan sekaligus distribusi tanggung jawab. Desentralisasi tanpa akuntabilitas hanya memindahkan pusat-pusat kekuasaan dari Jakarta ke daerah. Kajian tentang demokrasi lokal juga mengingatkan bahwa desentralisasi dapat dieksploitasi elite lokal apabila institusi pengawasan dan partisipasi masyarakat lemah.

Karena itu, persoalan korupsi kepala daerah dan penyelenggara pemilu tidak boleh dipandang sebagai kejahatan individual semata. Ia harus dibaca sebagai problem kelembagaan demokrasi. The Indonesian Institute mencatat adanya kesenjangan antara preferensi elite politik dan masyarakat dalam wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD, sekaligus menegaskan bahwa pemilihan tidak langsung tidak otomatis menghilangkan korupsi. Persoalan utamanya justru kualitas tata kelola, transparansi, rekrutmen politik, pembiayaan politik, dan mekanisme pengawasan.

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 195/PUU-XXIV/2026, yang dibacakan 29 Juni 2026, memang menyatakan permohonan pengujian terkait desain Pilkada tidak dapat diterima. Putusan itu bukanlah putusan yang secara eksplisit memutus substansi bahwa Pilkada harus selamanya dilakukan langsung, sehingga tidak tepat apabila disebut sebagai "menutup peluang" perubahan sistem secara absolut. Namun perkara tersebut menunjukkan bahwa wacana menggeser mandat pemilih kepada DPRD tetap merupakan persoalan konstitusional serius. Bahkan kajian kebijakan TII menunjukkan mayoritas publik menolak Pilkada melalui DPRD.

Justru di sinilah persoalan Sumatera Utara menjadi penting. Pilkada langsung membutuhkan uang publik dalam jumlah besar, tetapi setiap rupiah yang dikeluarkan harus dapat dipertanggungjawabkan. Di Deli Serdang, misalnya, Bawaslu menerima dana hibah sekitar Rp28 miliar dari APBD untuk penyelenggaraan Pilkada 2024. Kejaksaan Negeri Deli Serdang telah melakukan penanganan terhadap dugaan penyimpangan pengelolaan dana tersebut dan pada Juni 2026 masyarakat masih mendesak agar perkembangan perkaranya dibuka secara transparan. Artinya, sampai ada keputusan hukum final, yang harus dijaga adalah prinsip praduga tak bersalah sekaligus hak publik untuk mengetahui bagaimana uang rakyat digunakan.

Kasus Tanjungbalai menunjukkan bahwa korupsi dana demokrasi bukan sekadar kekhawatiran teoritis: mantan Ketua KPU Kota Tanjungbalai Fitra Ramadhan Panjaitan divonis tiga tahun penjara bersama terdakwa lain dalam perkara pengelolaan dana hibah Pilkada, dengan kerugian negara sekitar Rp1,258 miliar dari dana hibah KPU sekitar Rp16,5 miliar. Di Deli Serdang, dana hibah sekitar Rp28 miliar juga menjadi sorotan dan didesak masyarakat untuk dituntaskan secara transparan. Lebih serius, pengelolaan hibah Bawaslu yang bersumber dari APBD Provinsi Sumatera Utara 2024 mencapai Rp185,35 miliar untuk pengawasan Pilgub dan Pilkada kabupaten/kota; audit BPK pada Mei 2026 menemukan sedikitnya Rp232,5 juta belanja jasa profesi, pelatihan dan konsumsi tidak sesuai ketentuan, Rp249,2 juta pertanggungjawaban perjalanan dinas tidak sah, serta Rp130 juta dokumen pengawasan partisipatif yang tidak sah, di samping temuan lain seperti ATK Batubara dan Humbahas Rp32,5 juta, sewa gedung Rp23,8 juta, alat peraga Rp24,6 juta, serta belanja harian/transport Rp105,2 juta. Angka-angka ini memang belum otomatis membuktikan tindak pidana korupsi dan belum berarti pimpinan Bawaslu atau pejabat provinsi bersalah secara pidana; namun akumulasi temuan tersebut merupakan lampu merah tata kelola uang demokrasi yang tidak boleh berhenti sebagai administrasi yang sekadar dikoreksi. Jika ditemukan unsur melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, keuntungan pribadi/orang lain, atau kerugian keuangan negara sesuai pembuktian hukum, aparat penegak hukum harus menindaklanjutinya secara profesional berdasarkan UU Tipikor; sebaliknya, jika hanya merupakan kesalahan administratif, penyelesaiannya pun harus terbuka dan terukur. Sebab persoalannya bukan semata berapa juta rupiah yang harus dikembalikan, melainkan apakah lembaga yang bertugas mengawasi demokrasi justru mampu menjadi teladan dalam mengawasi dirinya sendiri. Ketika uang rakyat untuk mengawal suara rakyat dipertanggungjawabkan dengan dokumen yang tidak sah, yang tergerus bukan hanya APBD, tetapi kredibilitas dan akuntabilitas pemilkada dan kepercayaan publik terhadap demokrasi lokal Sumatera Utara.

Alarm itu semakin keras ketika melihat Langkat. KPK menetapkan Bupati Langkat Syah Afandin dan seorang mantan anggota tim suksesnya pada Pilkada 2024 sebagai tersangka dugaan suap proyek pemerintah daerah. KPK juga mengungkap dugaan penerimaan gratifikasi sedikitnya Rp3,5 miliar, antara lain terkait mutasi dan pengisian jabatan. Secara hukum, seluruh tuduhan tersebut tetap harus dibuktikan melalui proses peradilan. Namun secara politik-demokratis, keterkaitan dugaan korupsi dengan aktor yang memiliki hubungan dengan kontestasi elektoral menunjukkan betapa pentingnya memutus mata rantai antara biaya politik, akses kekuasaan, pengadaan pemerintah, dan pengembalian "modal" politik setelah seseorang berkuasa.

Begitupun, korupsi pada demokrasi tidak berhenti pada hilangnya uang negara. Kerusakannya jauh lebih mahal: kepercayaan rakyat. Ketika warga melihat dana Pilkada diselewengkan, ketika pejabat terpilih kemudian terseret perkara korupsi, dan ketika proses penegakan hukum berjalan lamban atau tidak transparan, rakyat dapat sampai pada kesimpulan berbahaya bahwa memilih tidak lagi menghasilkan perubahan. Pada titik itu muncul apatisme, politik uang, politik transaksional, bahkan kesadaran naif bahwa kekuasaan memang selalu harus "dibayar". Demokrasi akhirnya kehilangan makna sosialnya.

Maka jawaban atas problem Pilkada bukan mengurangi hak rakyat untuk memilih, melainkan memperbaiki ekosistem demokrasi. KPU daerah dan Bawaslu daerah harus membuka informasi penggunaan dana hibah secara mudah diakses; pemerintah daerah wajib memperkuat transparansi NPHD dan pertanggungjawabannya; BPK harus memastikan temuan ditindaklanjuti; DPRD harus menjalankan fungsi pengawasan secara substantif; dan masyarakat sipil, pers, akademisi serta organisasi bantuan hukum harus diberi ruang untuk melakukan kontrol. Bila ditemukan bukti permulaan yang cukup mengenai tindak pidana, KPK, Kejaksaan maupun Polri harus bertindak berdasarkan kewenangan masing-masing—bukan karena tekanan politik, tetapi karena hukum memang wajib bekerja.

Pada akhirnya, 81 tahun Indonesia merdeka seharusnya menjadi momentum untuk bertanya lebih keras: untuk siapa demokrasi lokal diselenggarakan? Jika rakyat hanya dibutuhkan ketika mencoblos, kemudian dilupakan ketika anggaran di bagi dan kekuasaan diperdagangkan, maka demokrasi telah direduksi menjadi ritual lima tahunan. Sumatera Utara membutuhkan demokrasi yang lebih dari sekadar pemilihan langsung: demokrasi yang memungkinkan rakyat mengetahui ke mana uang publik pergi, siapa yang mengambil keputusan, siapa yang memperoleh manfaat, dan siapa yang harus bertanggung jawab ketika hukum di langgar. Suara rakyat tidak boleh hanya dihitung di TPS; suara rakyat harus berdaulat dalam setiap rupiah APBD. Membersihkan korupsi oleh aparatus penegak hukum (KPK, Kejaksaan dan Kortas Tipikor Polri) pada penyelenggaraan pemilu dan pemerintahan daerah bukanlah tindakan anti-demokrasi. Sebaliknya, itulah syarat agar demokrasi lokal kembali memiliki legitimasi di mata rakyat.

Demikian.

Penulis Merupakan Praktisi Hukum, Komisioner KPU kota Medan Periode 2003-2008 Dan Ketua Bidang Hukum Dan HAM MW KAHMI Sumut.]]> https://www.halomedan.com/news/66519/81-tahun-merdeka-suara-rakyat-di-bajak-korupsi-wajah-buram-demokrasi-lokal-di-sumatera-utara/ Evaluasi Internal Hanura Sumut, El Adrian Shah Siapkan Reshuffle Kepengurusan Wed, 12 Aug 2026 11:50:00 +0700+0700
MEDAN – Ketua DPD Partai Hanura Sumatera Utara, El Adrian Shah, membuka peluang melakukan reshuffle atau perombakan kepengurusan di tingkat DPD setelah seluruh rangkaian konsolidasi partai selesai dilaksanakan.

Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan struktur kepengurusan diisi kader-kader yang memiliki komitmen, soliditas, serta kemampuan bekerja bersama dalam membesarkan Partai Hanura di Sumatera Utara.

Hal itu disampaikan El Adrian Shah saat menghadiri Konsolidasi dan Rapat Teknis Team Task Force DPC Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara yang digelar di Hotel Le Polonia Medan, Senin (10/8).

"Mudah-mudahan setelah konsolidasi ini kita akan melaksanakan rapat pleno untuk reshuffle kepengurusan di DPD Partai Hanura Provinsi Sumatera Utara," kata El.

Menurutnya, evaluasi terhadap kepengurusan merupakan bagian dari upaya memperkuat mesin organisasi. Ia ingin seluruh jajaran pengurus mampu bergerak seirama dalam menjalankan agenda dan target politik partai.

"Saya anggap itu penting bagi kawan-kawan yang mungkin bisa sejalan dengan saya, mungkin bisa membantu saya untuk memaksimalkan kerja kita di Provinsi Sumatera Utara," ujarnya.

Mantan Ketua KNPI Sumut itu menegaskan, kader yang tidak mampu bekerja bersama dalam menjalankan roda organisasi sebaiknya memberikan kesempatan kepada kader lain yang memiliki komitmen dan energi untuk membesarkan Hanura.

"Bagi orang-orang yang tidak sejalan ataupun yang tidak bisa bersama-sama dengan kita, saya rasa lebih bagus dipilih di partai lain atau tidak di Partai Hanura," tegasnya.

El juga meminta seluruh Ketua DPC Hanura kabupaten/kota se-Sumatera Utara tetap menjaga soliditas. Menurutnya, perbedaan pandangan di internal partai tidak boleh sampai menghambat kerja organisasi.

Ia mengibaratkan Hanura Sumut saat ini tengah bersiap untuk berlari kencang sehingga seluruh pengurus harus memiliki langkah dan tujuan yang sama.

"Saya rasa untuk para ketua DPC, saya mohon bantuan dan support-nya juga. Kita ini mau lari 100. Jangan gara-gara satu sampai tiga orang di sini, kita jadi lari 10," pungkasnya.

Dengan rencana evaluasi dan kemungkinan reshuffle tersebut, El berharap kepengurusan Hanura Sumut ke depan semakin solid, efektif, dan mampu memperkuat konsolidasi hingga ke tingkat kabupaten/kota.]]> https://www.halomedan.com/news/66518/evaluasi-internal-hanura-sumut-el-adrian-shah-siapkan-reshuffle-kepengurusan/ Ketika Pers Tunduk pada Algoritma Wed, 12 Aug 2026 08:27:00 +0700+0700 Pers Tunduk pada Algoritma

Oleh Abdullah Rasyid
Dewan Pembina Pengurus Pusat JMSI


Ada kekeliruan yang semakin sering muncul ketika kita membicarakan pers di era digital. TikTok dianggap bukan tempat jurnalisme. Instagram disebut hanya ruang hiburan. YouTube dipandang sebagai wilayah para kreator konten. Sebaliknya, koran, radio, televisi, dan situs berita masih dianggap sebagai rumah "resmi" bagi karya jurnalistik.

Cara pandang itu sudah tertinggal.

Pers tidak ditentukan oleh tempat sebuah informasi disebarkan. Pers ditentukan oleh proses yang melahirkan informasi tersebut. Koran hanyalah medium. Televisi dan radio juga medium. Website adalah kanal digital. TikTok, Instagram, Facebook, dan YouTube merupakan platform digital. Semuanya, dengan karakter masing-masing, dapat menjadi ruang distribusi karya jurnalistik.

Karena itu sebuah video berdurasi 60 detik di TikTok bisa saja memiliki nilai jurnalistik yang jauh lebih tinggi daripada tayangan panjang di televisi. Sebaliknya, berita yang muncul di situs milik perusahaan pers belum tentu mencerminkan jurnalisme yang baik jika isinya tidak diverifikasi, judulnya menyesatkan, konteksnya dipotong, dan keberimbangannya diabaikan.

Di sinilah kita perlu membedakan secara tegas antara platform dan karya pers.

Dewan Pers sebenarnya telah membaca perubahan ini. Peraturan Dewan Pers Nomor 01/Peraturan-DP/X/2022 mengatur pengelolaan akun media sosial perusahaan pers. Semangatnya jelas: perusahaan pers boleh menggunakan media sosial untuk menyebarluaskan produk jurnalistik, tetapi aktivitas tersebut tetap harus berjalan dalam koridor Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.

Artinya, tidak ada larangan bagi pers untuk masuk ke TikTok, Instagram, Facebook ataupun YouTube. Bahkan pers memang harus berada di sana. Masyarakat telah berpindah ruang konsumsi informasi. Generasi muda tidak lagi selalu membuka halaman depan koran atau menunggu berita pukul tujuh malam di televisi. Informasi datang melalui layar telepon genggam, bergerak cepat di antara video pendek, notifikasi, reels, shorts, dan linimasa.

Masalahnya bukan ketika pers masuk ke dalam platform tersebut. Masalah muncul ketika pers ikut menyerahkan cara berpikirnya kepada platform.

Algoritma memiliki logikanya sendiri. Ia menyukai perhatian. Semakin lama orang berhenti pada sebuah konten, semakin besar peluang konten itu disebarkan lebih luas. Kemarahan menarik perhatian. Konflik menghasilkan komentar. Kontroversi mengundang perdebatan. Judul mengejutkan mendorong orang mengklik.

Di titik itulah godaan terbesar jurnalisme hari ini berada.

Perusahaan pers membutuhkan pembaca. Media juga harus hidup secara ekonomi. Wartawan harus digaji, ruang redaksi memerlukan biaya, teknologi membutuhkan investasi. Tidak ada yang salah dengan mengejar jangkauan pembaca.

Tetapi persoalan berubah ketika ukuran keberhasilan redaksi perlahan-lahan hanya menjadi jumlah views, likes, shares, komentar, dan engagement.

Lalu lahirlah perlombaan yang kita lihat hampir setiap hari.

Judul dibuat lebih keras daripada isi. Pernyataan seseorang dipotong beberapa detik karena bagian itulah yang paling mungkin viral. Konflik kecil diperbesar. Peristiwa biasa diberi kata "geger", "heboh", "terbongkar", "mengejutkan", atau "viral". Sebuah persoalan kompleks yang membutuhkan konteks panjang diperas menjadi video 30 detik.

Secara teknis semua itu mungkin efektif. Secara jurnalistik, belum tentu benar.

Jurnalisme memang harus beradaptasi dengan perubahan teknologi. Tidak masuk akal meminta anak muda membaca laporan dengan cara yang sama seperti generasi 30 tahun lalu. Format boleh berubah. Video boleh vertikal. Bahasa boleh lebih sederhana. Infografik boleh menggantikan paragraf panjang. Judul harus menarik. Penyajian bahkan boleh menghibur.

Tetapi ada sesuatu yang tidak boleh ikut dipendekkan: disiplin jurnalistik.

Verifikasi tidak boleh dikalahkan kecepatan. Keberimbangan tidak boleh dibuang karena durasi. Hak jawab tidak boleh dianggap mengganggu alur cerita. Konteks tidak boleh dikorbankan hanya karena algoritma menginginkan sesuatu yang sederhana, emosional, dan mudah dibagikan.

Sebab perbedaan mendasar antara perusahaan pers dan kreator konten bukan terletak pada siapa yang mempunyai kamera paling mahal atau pengikut paling banyak. Perbedaannya terletak pada pertanggungjawaban.

Seorang kreator dapat mengatakan, "Menurut saya." Pers tidak mempunyai kemewahan seperti itu ketika menyampaikan fakta kepada publik. Ada redaksi, verifikasi, kode etik, koreksi, hak jawab, dan tanggung jawab hukum serta moral yang menyertainya.

Justru di tengah banjir informasi sekarang, fungsi tersebut semakin penting.

Kita hidup pada zaman ketika hampir setiap orang dapat menjadi produsen informasi. Seseorang merekam video, menambahkan teks, mengunggahnya, dan dalam beberapa jam dapat ditonton jutaan orang. Informasi yang salah dapat bergerak lebih cepat daripada proses klarifikasi.

Kalau perusahaan pers kemudian ikut bermain dengan rumus yang sama—yang penting cepat, ramai, emosional, dan viral—lalu kepada siapa masyarakat harus mencari informasi yang telah diperiksa?

Inilah pertanyaan yang seharusnya membuat ruang redaksi gelisah.

Pers tidak perlu bersaing dengan TikTok. Pers perlu hadir di TikTok dengan membawa jurnalisme ke dalamnya.

Ini dua hal yang sangat berbeda.

Masuk ke platform berarti memahami karakter audiens dan teknologi. Tunduk kepada platform berarti membiarkan algoritma menentukan standar editorial.

Yang pertama adalah adaptasi. Yang kedua adalah penyerahan diri.

Bahaya yang lebih besar muncul ketika keputusan redaksi mulai dibentuk oleh pertanyaan: "Apakah ini akan ramai?" bukan lagi: "Apakah ini penting bagi publik?"

Padahal sejarah pers tidak dibangun hanya dari berita yang disukai masyarakat. Banyak karya jurnalistik penting justru lahir dari isu yang awalnya tidak populer: korupsi yang tersembunyi, penyalahgunaan kekuasaan, kerusakan lingkungan, ketidakadilan terhadap kelompok kecil, atau kebijakan publik yang luput dari perhatian.

Algoritma mungkin tidak menganggapnya menarik. Jurnalisme harus tetap menganggapnya penting.

Karena pers bukan sekadar industri perhatian. Ia adalah institusi sosial.

Teknologi akan terus berubah. Hari ini TikTok, Instagram dan YouTube. Besok mungkin lahir platform baru dengan cara konsumsi informasi yang sama sekali berbeda. Pers harus ikut bergerak.

Tetapi ada satu garis yang tidak boleh berpindah.

Platform boleh berubah, hukum jurnalistik jangan.

Perusahaan pers boleh mengejar jutaan penonton. Boleh membuat video pendek. Boleh bermain di setiap platform digital yang tersedia. Bahkan harus.

Namun jangan sampai perusahaan pers berhasil masuk TikTok, sementara jurnalismenya justru tertinggal di luar.rel]]> https://www.halomedan.com/news/66517/ketika-pers-tunduk-pada-algoritma/ BERTEMU DENGAN WAGUBSUMBAR,JMSI SUMBAR SEGERA DILANTIK Tue, 11 Aug 2026 22:27:00 +0700+0700 ‎Padang – Memasuki hitungan hari menuju pelantikan kepengurusan baru, Pengurus Daerah Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Provinsi Sumatera Barat terus mematangkan persiapan.
‎
‎Rencananya, pelantikan yang dirangkai dengan Seminar Nasional tersebut akan digelar di Aula Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 29 Agustus 2026 mendatang.
‎
‎Untuk memastikan kesuksesan acara dan memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, pengurus JMSI Sumbar yang dipimpin Ketua Aguswanto bersama Sekretaris Almudazir dan beberapa pengurus lainny telah melaksanakan agenda silaturahmi penting dengan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Vasko Ruseimy, ST. Pertemuan ini menjadi momentum strategis dalam membangun kolaborasi demi kemajuan ekosistem media digital di ranah Minang.
‎
‎Ketua JMSI Sumbar, Aguswanto, menyampaikan bahwa dukungan dari berbagai pemangku kepentingan sangat krusial, terutama menjelang pelaksanaan pelantikan dan seminar yang menghadirkan narasumber nasional.
‎
‎"Kami sangat mengapresiasi waktu dan perhatian yang diberikan oleh Bapak Wakil Gubernur. Dukungan dari pemerintah daerah, khususnya Pak Vasko, menjadi energi positif bagi JMSI Sumbar untuk terus berkembang dan memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kualitas pers di Sumatera Barat," ujar Aguswanto , Senin (11/8/2026) malam.
‎
‎Hal senada juga disampaikan oleh Sekretaris JMSI Sumbar, Almudazir. Ia menjelaskan bahwa agenda pelantikan ini bukan hanya seremoni pergantian pengurus, tetapi juga bagian dari upaya organisasi untuk merancang program berorientasi pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan penguatan manajemen perusahaan media di tengah tantangan industri digital yang dinamis.
‎
‎"Pelantikan dan Seminar Nasional ini kami rancang untuk menjawab tantangan zaman. Kami berharap setelah kegiatan ini, anggota JMSI Sumbar semakin solid dan profesional, serta mampu beradaptasi dengan perubahan pola konsumsi berita masyarakat," tambah Almudazir.
‎
‎Silaturahmi dengan Wagub Vasko Ruseimy ini menambah daftar panjang konsolidasi yang telah dilakukan JMSI Sumbar.
‎
‎Sebelumnya, pengurus juga telah menjalin komunikasi erat dengan Komisi I DPRD Sumbar yang dipimpin Sawal Dt Putiah. Legislator tersebut menyatakan komitmennya untuk mendukung penuh kegiatan JMSI dan siap mensinergikannya dengan program Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sumbar.
‎
‎Kami siap bersinergi dengan JMSI. Kegiatan positif dari insan pers harus kita dukung karena ini untuk kemajuan daerah dan kepentingan masyarakat Sumatera Barat," tegas Sawal dalam pertemuan sebelumnya .
‎
‎Dengan dukungan penuh dari eksekutif dan legislatif, JMSI Sumbar optimistis pelantikan dan seminar nasional pada 29 Agustus 2026 mendatang akan berlangsung sukses dan membawa dampak positif bagi perkembangan industri media siber di Sumatera Barat.(Romelt)



‎]]> https://www.halomedan.com/Berita/66516/bertemu-dengan-wagubsumbarjmsi-sumbar-segera-dilantik/