https://www.halomedan.com/ Halo Medan | Berani Tampil Beda Thu, 27 Aug 2026 15:36:47 +0700+0700 id-ID Milad ke-13 MTH Halimah dan Haul ke-4 Alm Rizky Adiguna Digelar Penuh Haru dan Sukacita Thu, 27 Aug 2026 14:51:00 +0700+0700 Milad ke-13 sekaligus Haul ke-4 almarhum Rizky Adiguna di Hall Convention Sunggal, Kamis (27/8/2026).

Jamaah MTH datang dari berbagai daerah dan kecamatan. Suasana kegiatan berlangsung penuh haru dan sukacita, terlebih saat rangkaian acara mengenang almarhum Rizky Adiguna digelar.

Dalam kesempatan itu, Hj. Bunda Indah mengajak seluruh umat untuk terus menebarkan kebaikan, peduli terhadap sesama dan gemar berbagi.

Bunda Indah juga menyampaikan dukungan penuh kepada Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution dalam upaya membangun Sumatera Utara.

"Marilah kita terus berbuat kebaikan kepada sesama, saling berbagi dan memberikan manfaat. Kami juga memberikan dukungan penuh kepada Gubernur Bobby dalam membangun Sumatera Utara," ujar Bunda Indah.

Ia kemudian menceritakan perjalanan panjang membesarkan MTH hingga memasuki usia ke-13 tahun. Menurutnya, perjalanan tersebut tidak selalu mudah, namun dapat dilalui dengan keikhlasan dan rasa cinta.

"Kami jalani dengan ikhlas dan penuh cinta. Kecintaan itulah yang mempersatukan kami hingga sampai di sini," katanya.

Bunda Indah juga tidak lupa menyampaikan apresiasi atas dukungan berbagai pihak, termasuk owner Aroma Bakery H. Jhon Suhardi yang selama ini memberikan perhatian dan dukungan terhadap kegiatan MTH.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Gubernur Sumatera Utara yang diwakili Asisten Kesra Basirin Tanjung, Konjen Korea Selatan Dr. Parlindungan Purba, Prof Ridha, Ustaz H. Anhar Nasution, owner Aroma Bakery H. Jhon Suhardi, Prof. Ridha, CEO Sumut24 Rianto SH, Ketua GRIB Jaya Sumut Samsul Tarigan serta sejumlah tokoh masyarakat lainnya.

Mewakili Gubernur Sumatera Utara, Asisten Kesra Basirin Tanjung menyampaikan apresiasi atas kiprah MTH Halimah yang telah memasuki usia ke-13 tahun.

"Semoga kolaborasi Sumut Berkah dengan Majelis Taklim Halimah dapat terus bersinergi dengan baik," ungkapnya.

Sementara itu, Konjen Korea Selatan Dr. Parlindungan Purba menyampaikan ucapan selamat dan sukses atas Milad ke-13 MTH Halimah. Ia juga menyampaikan doa terbaik untuk almarhum Rizky Adiguna.

Pada kesempatan tersebut, H. Jhon Suhardi juga didaulat menyampaikan pesan dan kesannya terhadap sosok Hj. Bunda Indah dan MTH.
Jhon mengaku memandang Hj. Bunda Indah sebagai sosok yang sudah seperti orang tua sendiri.

"Bunda Indah bagi saya adalah orang tua kedua setelah ibu saya sendiri. Kalau ada hal-hal penting, saya selalu berdiskusi dengan Bunda Indah," ujarnya.

Ia pun mengucapkan selamat Milad ke-13 kepada Majelis Taklim Halimah serta mendoakan almarhum Rizky Adiguna agar senantiasa mendapat tempat terbaik di sisi Allah SWT.

Perayaan Milad ke-13 MTH Halimah sekaligus Haul ke-4 almarhum Rizky Adiguna tersebut menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi, memperkuat kepedulian sosial dan terus menebarkan kebaikan di tengah masyarakat.red]]> https://www.halomedan.com/news/66654/milad-ke13-mth-halimah-dan-haul-ke4-alm-rizky-adiguna-digelar-penuh-haru-dan-sukacita/ Muhammad Safrizal Almalik: Jangan Seret Presiden ke Dalam Politisasi Internal Muktamar Thu, 27 Aug 2026 13:31:00 +0700+0700

Medan - Kader NU Militan Muhammad Safrizal Almalik menyayangkan munculnya seruan agar Presiden Prabowo Subianto turun tangan menindak pejabat yang disebut ikut campur dalam pelaksanaan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama.

Menurut Safrizal, keinginan menjaga independensi Muktamar merupakan sikap yang patut dihormati. Namun, ia mempertanyakan mengapa persoalan internal organisasi NU justru harus dibawa kepada Presiden Republik Indonesia.

"Kalau kita ingin Muktamar NU benar-benar mandiri, demokratis, dan berdaulat, maka jangan justru Presiden yang ditarik-tarik ke dalam persoalan internal Muktamar. Kemandirian NU harus dibangun oleh warga NU sendiri, bukan dengan meminta kekuasaan negara menyelesaikan persoalan internal jam'iyah," ujar Safrizal.

Ia menilai, ada paradoks yang perlu direnungkan bersama. Di satu sisi, para peserta Muktamar menghendaki agar pemerintah tidak melakukan intervensi terhadap NU. Namun di sisi lain, ketika muncul dugaan adanya intervensi dari pejabat tertentu, penyelesaiannya justru dimintakan kepada Presiden.

"Jangan sampai kita menolak intervensi pemerintah, tetapi pada saat yang sama meminta Presiden melakukan intervensi untuk menghentikan dugaan intervensi. Ini bisa menjadi persoalan baru. NU harus mampu menyelesaikan persoalan rumah tangganya dengan mekanisme organisasi yang bermartabat," tegasnya.

*NU Bukan Organisasi Milik Pemerintah*

Safrizal menegaskan bahwa NU merupakan organisasi kemasyarakatan yang mempunyai sejarah panjang dan akar yang kuat di tengah masyarakat. Karena itu, kedaulatan Muktamar seharusnya berada di tangan struktur dan peserta Muktamar sesuai aturan organisasi.

Menurutnya, Presiden memang mempunyai tanggung jawab konstitusional untuk memastikan pemerintahan berjalan baik dan aparatur negara bekerja sesuai aturan. Tetapi persoalan siapa yang menjadi Ketua Umum PBNU seharusnya tidak menjadi urusan kekuasaan politik.

"Presiden adalah Presiden Republik Indonesia, bukan Ketua Umum NU. Karena itu, jangan tempatkan Presiden sebagai penentu siapa yang harus memimpin PBNU," katanya.

Safrizal justru meminta seluruh kandidat dan pendukung masing-masing calon menunjukkan kedewasaan politik organisasi.

Jika terdapat pejabat negara yang benar-benar terbukti melakukan intervensi, menurut dia, persoalan tersebut harus disampaikan dengan bukti yang jelas dan ditempuh melalui mekanisme yang tepat.

"Kalau memang ada pejabat yang melakukan intervensi, sebutkan siapa, apa bentuk intervensinya, kapan dilakukan, dan apa buktinya. Jangan membangun tuduhan berdasarkan isu dan persepsi. NU harus menjadi contoh bagaimana menyelesaikan persoalan dengan tabayun, bukti, dan mekanisme organisasi," ujarnya.


*Jangan Sampai Muktamar Menjadi Arena Perebutan Kekuasaan*

Safrizal juga mengingatkan bahwa Muktamar seharusnya tidak hanya dipandang sebagai arena perebutan posisi Ketua Umum PBNU.

Menurutnya, Muktamar merupakan forum tertinggi organisasi untuk menentukan arah perjalanan NU dalam beberapa tahun ke depan.

"Jangan sampai seluruh energi Muktamar habis hanya untuk membicarakan siapa yang menang dan siapa yang kalah. NU memiliki jutaan jamaah, pesantren, madrasah, lembaga pendidikan, lembaga sosial, dan persoalan umat yang jauh lebih besar untuk dipikirkan," katanya.

Ia berharap para calon Ketua Umum PBNU maupun para pendukungnya dapat menempatkan kepentingan NU di atas kepentingan kelompok.

"Siapa pun yang terpilih nanti harus menjadi Ketua Umum bagi seluruh warga NU, bukan hanya bagi kelompok yang memenangkan kontestasi," ujarnya.

*Safrizal: Saya Menghormati Para Kiai Sepuh*

Meski menyampaikan kritik, Safrizal menegaskan bahwa dirinya tidak bermaksud merendahkan atau mempertentangkan diri dengan para kiai sepuh.

"Saya sangat menghormati para kiai sepuh. Nasihat dan pandangan beliau-beliau merupakan bagian penting dari tradisi NU. Tetapi menghormati kiai bukan berarti kita tidak boleh memberikan pandangan kritis. Kritik harus ditempatkan sebagai bagian dari ikhtiar menjaga NU," jelasnya.

Ia menilai justru karena para kiai sepuh memiliki kewibawaan moral yang besar, maka setiap pernyataan yang berkaitan dengan Muktamar akan mempunyai pengaruh yang luas di kalangan Nahdliyin.

Karena itu, ia berharap seluruh tokoh NU berhati-hati agar tidak memberikan kesan bahwa Muktamar NU membutuhkan campur tangan kekuasaan negara.

*Jangan Jadikan Presiden Sebagai Wasit Kontestasi Internal NU*

Safrizal menilai Presiden Prabowo sebaiknya berada pada posisi sebagai kepala negara yang menghormati kedaulatan organisasi masyarakat, termasuk NU.

"Presiden tidak perlu menjadi wasit dalam kontestasi Ketua Umum PBNU. Biarkan warga NU, para pemilik suara yang sah, menentukan pemimpinnya melalui mekanisme Muktamar," katanya.

Menurutnya, justru akan lebih terhormat apabila Presiden memberikan ruang penuh kepada NU untuk menyelesaikan proses pergantian kepemimpinan secara mandiri.

"Kalau Muktamar berjalan jujur, adil, transparan, dan tanpa tekanan, siapa pun yang terpilih akan memiliki legitimasi yang kuat. Tetapi kalau sejak awal kontestasi terlalu banyak melibatkan kekuasaan eksternal, maka siapa pun yang terpilih akan selalu dibayangi tudingan intervensi," lanjutnya.

*Kembalikan Muktamar kepada Khittah dan Marwah NU*

Safrizal mengajak seluruh Nahdliyin mengembalikan Muktamar kepada semangat khidmah, persaudaraan, dan perjuangan para pendiri NU.

"Muktamar bukan sekadar memilih Ketua Umum. Muktamar adalah momentum untuk mengembalikan marwah NU, memperkuat jamaah dan jam'iyah, serta memastikan NU tetap menjadi rumah besar bagi seluruh Nahdliyin," katanya.

Ia juga mengajak seluruh kandidat untuk berkompetisi secara sehat tanpa menggunakan tekanan politik, kekuasaan, uang, maupun jaringan pejabat negara.

"Kalau ingin menjadi Ketua Umum PBNU, menangkan hati dan kepercayaan peserta Muktamar, bukan memenangkan dukungan kekuasaan," tegas Safrizal.

Menurutnya, pemimpin NU yang lahir dari proses yang bersih akan memiliki legitimasi moral yang jauh lebih kuat.

"Jangan seret Presiden ke dalam pertarungan internal NU. Jangan pula jadikan pejabat negara sebagai alat untuk memenangkan atau menggagalkan seseorang. Biarkan Muktamar menjadi milik NU dan Nahdliyin," pungkas Muhammad Safrizal Almalik.rel]]> https://www.halomedan.com/news/66653/muhammad-safrizal-almalik-jangan-seret-presiden-ke-dalam-politisasi-internal-muktamar/ Safira Azizah Harahap Wisuda Cum Laude, Perpaduan Prestasi Akademik dan Pengabdian Thu, 27 Aug 2026 12:43:00 +0700+0700
MEDAN — Kebahagiaan dan rasa syukur menyelimuti keluarga besar Safira Azizah Harahap setelah putri tercinta tersebut berhasil menyelesaikan pendidikan di Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara (FT USU) dengan predikat cum laude.

Prestasi akademik tersebut menjadi kebanggaan tersendiri bagi keluarga, terlebih perjalanan Safira tidak hanya ditempa melalui bangku perkuliahan, tetapi juga melalui aktivitas organisasi dan pengabdian.

Safira dikenal aktif sebagai kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan dipercaya mengemban amanah sebagai Ketua Umum KOHATI FT USU. Amanah tersebut menjadi bagian penting dalam perjalanan dirinya membangun karakter kepemimpinan, intelektualitas, serta kepedulian sosial.

Tulang Safira, H. Syahrir Nasution, SE., MM., menyampaikan rasa syukur dan kebanggaannya atas pencapaian putrinya. Menurutnya, wisuda bukanlah garis akhir, melainkan pintu masuk menuju perjalanan yang lebih besar.

"Bagi orang tua, kebahagiaan terbesar bukan sekadar melihat anak meraih prestasi akademik, tetapi menyaksikan ilmu, perjuangan, dan karakternya tumbuh menjadi kekuatan untuk memberi manfaat," demikian ungkapan H. Syahrir.

Ia berharap predikat cum laude yang diraih Safira tidak berhenti sebagai sebuah gelar akademik, tetapi menjadi modal untuk melanjutkan pengabdian di tengah masyarakat.

Terlebih, pengalaman Safira sebagai aktivis HMI dan Ketua Umum KOHATI FT USU dinilai telah memberikan bekal penting dalam membangun kemampuan kepemimpinan dan tanggung jawab sosial.

"Semoga Allah SWT membimbing setiap langkah Safira, menjaga integritas dan keteguhan hatinya, serta menjadikan ilmu yang diperolehnya sebagai amal yang bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara," harapnya.

Menurut H. Syahrir, dunia setelah kampus akan menghadirkan tantangan yang jauh lebih kompleks. Karena itu, Safira diharapkan tetap rendah hati, menjaga integritas, dan tidak berhenti belajar.

"Teruslah berpacu di ruang pengabdian. Sebab prestasi adalah kebanggaan, tetapi pengabdian adalah kemuliaan," pesannya.

Wisuda Safira pun menjadi momentum penuh makna. Di satu sisi, predikat cum laude menjadi bukti pencapaian akademiknya. Di sisi lain, pengalaman organisasi menjadi fondasi untuk melanjutkan perjalanan sebagai generasi muda yang diharapkan mampu memberi kontribusi nyata bagi masyarakat.

Keluarga pun berharap langkah Safira setelah menyandang gelar sarjana semakin jauh, sementara ruang pengabdiannya semakin luas.

Selamat dan sukses untuk Safira Azizah Harahap. Dari prestasi akademik menuju pengabdian yang lebih luas.]]> https://www.halomedan.com/news/66652/safira-azizah-harahap-wisuda-cum-laude-perpaduan-prestasi-akademik-dan-pengabdian/ Aset Yayasan Tengku Amir Hamzah Disorot, Eks BEM UNHAM Desak Transparansi dan Buka Tata Kelola Bisnis Thu, 27 Aug 2026 10:44:00 +0700+0700
MEDAN — Polemik tata kelola aset Yayasan Tengku Amir Hamzah yang menaungi Universitas Amir Hamzah (UNHAM) kembali mencuat. Sorotan publik kini mengarah pada transparansi pengelolaan aset yayasan, termasuk informasi mengenai lahan hibah di Kabupaten Batu Bara serta keberadaan badan usaha PT Tengku Amir Hamzah Property.

Persoalan yang dipertanyakan bukan sekadar berapa besar aset yang dimiliki yayasan, tetapi untuk apa aset tersebut dimanfaatkan, siapa yang mengelolanya, bagaimana mekanisme kerja samanya, dan sejauh mana hasil pemanfaatan aset kembali kepada kepentingan pendidikan.

Mantan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UNHAM, Wan Muhammad Isa, meminta Badan Pengurus Yayasan Tengku Amir Hamzah tidak membiarkan pertanyaan publik berkembang menjadi spekulasi tanpa jawaban.

Menurutnya, masyarakat, sivitas akademika dan alumni berhak mengetahui secara terang-benderang tata kelola aset yayasan, terlebih apabila terdapat aset yang kemudian dimanfaatkan melalui kegiatan usaha.

«"Jangan berdalih dan mengaburkan substansi persoalan. Yang dibutuhkan saat ini adalah keterbukaan, kejujuran, dan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan terkait tata kelola aset yayasan," tegas Wan Muhammad Isa.»

Jangan Sampai Yayasan Pendidikan Bergeser Menjadi Mesin Bisnis

Wan Muhammad Isa menilai, keberadaan unit usaha di lingkungan yayasan pendidikan pada prinsipnya tidak otomatis menjadi persoalan. Namun, yang harus diuji adalah orientasi dan pertanggungjawabannya.

Jika aset yayasan dimanfaatkan untuk kegiatan komersial, kata dia, harus dapat dijelaskan hubungan yang jelas antara kegiatan usaha tersebut dengan misi pendidikan dan kepentingan perguruan tinggi.

"Yayasan pendidikan itu ruhnya adalah sosial dan intelektual, bukan perseroan terbatas yang mengejar margin dividen. Jika ada unit usaha yang dibentuk di bawah yayasan, keberadaannya wajib menunjang peningkatan mutu kampus, bukan sebaliknya," ujarnya.

Karena itu, keberadaan PT Tengku Amir Hamzah Property dinilai layak mendapat penjelasan terbuka. Begitu juga dengan pertanyaan apakah pembangunan atau pengelolaan kawasan pergudangan MMTC berkaitan dengan pemanfaatan aset yayasan dan apakah hasil ekonominya benar-benar diarahkan untuk menopang keberlangsungan serta peningkatan kualitas UNHAM.

Pertanyaan tersebut bukan tuduhan. Tetapi merupakan pertanyaan publik yang semestinya dijawab dengan data, dokumen dan mekanisme yang transparan.

Lahan Hibah Batu Bara Jangan Berhenti pada Status Kepemilikan

Sorotan lainnya menyangkut informasi mengenai lahan hibah di Kabupaten Batu Bara yang disebut diberikan kepada Yayasan Universitas Tengku Amir Hamzah.

Menurut Wan Muhammad Isa, status dan riwayat aset tersebut perlu dibuka secara jelas agar publik mengetahui dasar perolehan, status hukum, peruntukan, bentuk pemanfaatan serta pihak yang mengelolanya.

"Yang harus dibuka bukan hanya status tanahnya, tetapi juga bagaimana aset tersebut dimanfaatkan dan apakah pemanfaatannya sesuai dengan tujuan yayasan," katanya.

Ia meminta pengurus yayasan memberikan penjelasan mengenai nilai aset, status kepemilikan, bentuk kerja sama dengan pihak lain, hingga sumber dan penggunaan pendapatan yang diperoleh dari pemanfaatan aset tersebut.

Empat Hal yang Harus Dijelaskan

Menurut Wan Muhammad Isa, setidaknya terdapat sejumlah persoalan mendasar yang tidak boleh dibiarkan menggantung.

Pertama, bagaimana prinsip pengelolaan seluruh aset yayasan dijalankan, termasuk sistem pencatatan, pengawasan dan pertanggungjawabannya.

Kedua, bagaimana status tanah dan bentuk kerja sama bisnis yang menggunakan atau berkaitan dengan aset yayasan serta ke mana aliran pendapatannya.

Ketiga, adanya kekhawatiran terjadinya mission drift, yakni pergeseran orientasi dari misi utama pendidikan menuju komersialisasi aset.

Keempat, independensi dan kualitas akademik UNHAM harus tetap dijaga agar persoalan di tingkat yayasan tidak berdampak terhadap proses pembelajaran, mutu pendidikan, akreditasi, mahasiswa maupun dosen.

Publik Berhak Bertanya: Ke Mana Hasil Pemanfaatan Aset?

Wan Muhammad Isa juga mempertanyakan nilai keseluruhan aset Yayasan Tengku Amir Hamzah serta arah pengembangannya.

Pertanyaan berikutnya jauh lebih substantif: seberapa besar kontribusi pemanfaatan aset tersebut terhadap kualitas pendidikan di UNHAM?

Jika aset bernilai besar dimanfaatkan melalui kegiatan usaha, publik tentu berhak mengetahui apakah pendapatan yang diperoleh telah memberikan dampak nyata berupa peningkatan fasilitas pendidikan, pengembangan laboratorium, penguatan riset, kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan, beasiswa mahasiswa maupun peningkatan kualitas akademik.

"Keberhasilan yayasan pendidikan tidak dapat diukur dari luasnya aset atau besarnya aktivitas bisnis. Ukurannya adalah sejauh mana aset tersebut mampu melahirkan pendidikan yang berkualitas, memperkuat riset, meningkatkan kesejahteraan sivitas akademika dan mencetak sumber daya manusia yang unggul," tegasnya.

Karena itu, ia mendesak Ketua Yayasan dan pimpinan Universitas Amir Hamzah segera memberikan klarifikasi secara terbuka.

Jangan biarkan publik hanya melihat aset yang besar, sementara manfaatnya bagi pendidikan tidak terlihat secara proporsional.

Menurutnya, keterbukaan bukan ancaman bagi yayasan, melainkan justru menjadi cara terbaik untuk menjaga kepercayaan publik, mahasiswa, alumni dan sivitas akademika.

"Transparansi, evaluasi yang objektif dan keberanian melakukan koreksi merupakan langkah penting agar Universitas Amir Hamzah tetap menjaga marwahnya sebagai institusi pendidikan tinggi yang mengedepankan ilmu pengetahuan, integritas dan kepentingan publik," pungkas Wan Muhammad Isa.red]]> https://www.halomedan.com/news/66651/aset-yayasan-tengku-amir-hamzah-disorot-eks-bem-unham-desak-transparansi-dan-buka-tata-kelola-bisnis/ Bobby Harus Belajar (Lagi) Kewenangan Kepala Daerah Wed, 26 Aug 2026 20:49:00 +0700+0700
Medan — Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution kembali menjadi sorotan karena dinilai terlalu jauh masuk ke wilayah kewenangan pemerintah kabupaten/kota.

Penilaian itu disampaikan Sutrisno Pangaribuan, Direktur Indonesian Government Watch (IGoWa), Direktur Pusat Studi Anti Korupsi (PuSAKo), sekaligus Wakil Ketua Bidang Politik DPD PDI Perjuangan Provinsi Sumatera Utara.

Menurut Sutrisno, rencana Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memperbaiki rumah warga Kota Medan yang rusak akibat cuaca ekstrem dan angin puting beliung di Kecamatan Medan Johor menunjukkan kecenderungan Gubernur bertindak seolah-olah seluruh persoalan pemerintahan daerah berada di bawah kewenangannya.

Bobby sebelumnya menjelaskan bahwa pembiayaan perbaikan rumah warga tersebut bersumber dari Posko Bencana maupun APBD Pemprov Sumut yang diperuntukkan bagi pembangunan rumah, bukan dari Belanja Tidak Terduga (BTT). Pernyataan itu disampaikan Bobby di DPRD Sumut, Rabu (26/8/2026).

"Bobby kembali melakukan akrobat politik dengan tampil sebagai kepala daerah yang paling peduli terhadap warga. Padahal, persoalannya bukan semata-mata soal kepedulian, tetapi apakah intervensi tersebut sesuai dengan pembagian kewenangan dan perencanaan pemerintahan daerah," ujar Sutrisno.

Ia mengingatkan, pola serupa sebelumnya terlihat ketika Bobby melakukan kunjungan kerja ke Nias dan menjanjikan perbaikan bangunan SMPN 4 Sitolu Ori di Nias Utara.

Menurut Sutrisno, sekolah tersebut merupakan kewenangan pemerintah kabupaten. Belakangan, perbaikan dilakukan melalui skema Bantuan Keuangan Provinsi (BKP).

"Jangan sampai seorang kepala daerah membuat janji terlebih dahulu, kemudian perangkat pemerintahan mencari skema administrasinya setelah itu. Pemerintahan harus berjalan berdasarkan perencanaan, kewenangan dan aturan, bukan berdasarkan selera politik kepala daerah," tegasnya.

Pernah Ambil Alih Jalan Provinsi

Sutrisno juga mengingatkan ketika Bobby masih menjabat Wali Kota Medan. Saat itu, Pemko Medan memperbaiki sejumlah ruas jalan yang berstatus jalan provinsi, di antaranya Jalan Setia Budi kawasan Simpang Selayang, Jalan Marelan Raya dan Jalan TB Simatupang.

Kebijakan tersebut kemudian memiliki dasar melalui Surat Gubernur Sumut Nomor 600.1.7/1834/2023 tentang Pendelegasian Kewenangan Penanganan Pemeliharaan Rutin dan Berkala Ruas Jalan Provinsi di Kota Medan dengan panjang sekitar 6,9 kilometer.

Bagi Sutrisno, persoalan utamanya bukan sekadar siapa yang membangun atau memperbaiki, melainkan bagaimana kewenangan pemerintah daerah dijalankan secara tertib dan berdasarkan perencanaan.

"Kalau kewenangan bisa berpindah-pindah sesuai kepentingan kepala daerah, maka pembagian urusan pemerintahan menjadi tidak jelas. Ini yang harus dikritisi," katanya.

Ia menilai, tindakan Bobby tersebut memperlihatkan kecenderungan arogansi kekuasaan karena terlalu sering menampilkan diri sebagai pihak yang mampu menyelesaikan seluruh persoalan, termasuk persoalan yang secara normatif berada pada kewenangan pemerintah daerah lain.

Jangan Abaikan Program yang Sudah Dianggarkan

Sutrisno menegaskan, pengelolaan APBD tidak boleh dilakukan secara serampangan. Setiap program harus memiliki dasar perencanaan, penganggaran, kewenangan serta mekanisme pelaksanaan yang jelas.

Ia meminta Bobby lebih fokus menyelesaikan berbagai persoalan yang menjadi kewenangan Pemprov Sumut, termasuk pembenahan sarana dan prasarana SMA/SMK yang secara kewenangan memang berada di tangan pemerintah provinsi.

"Jangan sibuk mengurus kewenangan kabupaten atau kota sementara masih banyak sekolah yang menjadi kewenangan provinsi membutuhkan perhatian serius," ujarnya.

Menurut dia, pemerintah provinsi harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan teknis penyusunan APBD.

Soal Mutasi Pejabat, Pemerintah Pusat Harus Mengawasi

Sorotan Sutrisno juga diarahkan pada kebijakan Bobby menarik pejabat dari Pemko Medan ke Pemprov Sumut. Salah satu yang menjadi perhatian adalah Benny Sinomba Siregar, pejabat Pemko Medan yang kemudian ditarik ke lingkungan Pemprov Sumut.

Ia mempertanyakan konsistensi kebijakan tersebut karena, menurutnya, pada masa pemerintahan sebelumnya terdapat pejabat Pemprov Sumut yang tidak mendapatkan izin untuk berpindah keluar dari lingkungan Pemprov.

"Kalau pengelolaan ASN dilakukan berdasarkan kepentingan dan kedekatan kekuasaan, maka ini menjadi persoalan serius. Pengelolaan ASN harus tunduk pada UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN serta prinsip meritokrasi," katanya.

Sutrisno meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Kepala BKN Zudan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala daerah apabila terdapat kebijakan yang berpotensi melampaui kewenangan.

"Pembinaan terhadap kepala daerah jangan menunggu masalah menjadi besar. Pemerintah pusat harus memastikan kepala daerah memahami batas kewenangannya," ujarnya.

Belajar dari Berbagai Persoalan

Sutrisno juga mengingatkan sejumlah persoalan pembangunan yang pernah menjadi sorotan di Kota Medan, seperti proyek lampu pocong, basement Lapangan Merdeka yang disebutnya bermasalah ketika hujan, pembangunan Stadion Teladan, UMKM Galeri USU, hingga persoalan Gedung Kejari Medan.

Ia menilai berbagai persoalan tersebut seharusnya menjadi pelajaran bahwa setiap kebijakan pembangunan membutuhkan perencanaan matang, kajian teknis, pengawasan dan kepatuhan terhadap aturan.

"Bobby harus belajar lagi tentang kewenangan kepala daerah. Jangan sampai semangat tampil sebagai pemimpin yang paling peduli justru membuat batas kewenangan menjadi kabur," katanya.

Sutrisno juga mengaitkan persoalan tersebut dengan kasus Topan Ginting yang telah berujung pada proses hukum dalam perkara korupsi rehabilitasi dan preservasi jalan nasional.

"Jangan sampai ada lagi pejabat yang karena cawe-cawe dan melampaui kewenangannya akhirnya berhadapan dengan persoalan hukum. Kepala daerah harus menjadi contoh dalam kepatuhan terhadap aturan, bukan sebaliknya," pungkas Sutrisno.]]> https://www.halomedan.com/news/66650/bobby-harus-belajar-lagi-kewenangan-kepala-daerah/ BRI BO Sibuhuan Berikan Suprise ke PN Sibuhuan di Momen HUT ke 81 Mahkamah Agung RI Wed, 26 Aug 2026 19:23:00 +0700+0700
PALAS - Aksi BRI Branch Office(BO) Sibuhuan memberikan suprise dengan membawa tumpeng ke kantor Pengadilan Negeri(PN) Sibuhuan.

Suprise ini sebagai bentuk kejutan atau ucapan selamat sinergi dalam memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke 81 Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pimpinan Cabang BRI BO Sibuhuan, Dedi Harpian,As,Rabu(26/8/2026), mengatakan tumpeng spesial ini sebagai bentuk rasa syukur dan kebersamaan memperingati hari bersejarah bagi lembaga peradilan di Indonesia.

"BRI BO Sibuhuan menyampaikan ucapan selamat peringatan HUT Mahmakamah Agung RI, tepatnya tanggal 19 Agustus 2026, kepada PN Sibuhuan," ucapnya.

Menurut Dedi Harpian, momen ini bentuk sinergi dalam menjaga kebersamaan, mempererat tali silaturahmi dan meningkatkan kerjasama yang baik antara instansi peradilan dan perbankan.

Dengan mengusung semangat "Peradilan Luhur, Indonesia Makmur", lanjut Dedi Harpian peringatan HUT ke-81 Mahkamah Agung RI, diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh aparatur Pengadilan Negeri Sibuhuan untuk terus meningkatkan integritas, profesionalitas, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan

Melalui kegiatan sederhana namun penuh makna ini, Pengadilan Negeri Sibuhuan bersama BRI BO Sibuhuan berharap sinergi dan hubungan baik yang telah terjalin dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan.

Hal ini sejalan dengan komitmen bersama untuk memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan bangsa, tandasnya.


]]> https://www.halomedan.com/Berita/66649/bri-bo-sibuhuan-berikan-suprise-ke-pn-sibuhuan-di-momen-hut-ke-81-mahkamah-agung-ri/ BRI BO Sibuhuan Dukung Kegiatan Festival Budaya Daerah Wed, 26 Aug 2026 19:18:00 +0700+0700
PALAS - Bank Rakyat Indonesia Branch Office(BO) Sibuhuan,mendukung kegiatan festival budaya daerah.

Pelestarian budaya daerah bermanfaat menjadi ajang silaturahmi sekaligus memperkuat indentitas adat budaya yang memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan budaya daerah.

BRI ikut berpartisipasi dalam festival budaya daerah sebagai bentuk komitmen mendorong pertumbuhan ekonomi daerah bagi pelaku UMKM.

Pimpinan Cabang BRI BO Sibuhuan,Dedi Harpian,As, Rabu(26/8/2026), mengatakan peduli dengan pelestarian budaya daerah, Hal itu salah satu wujud BRI ambil bagian dalam memeriahkan kegiatan festival budaya daerah.

"Festival budaya daerah yang berlangsung meriah ini menghadirkan beragam pertunjukan seni dan budaya khas daerah, serta menjadi ajang silaturahmi bagi masyarakat," katanya.

Kata Dedi Harpian, kehadiran BRI dalam kegiatan tersebut menjadi bentuk dukungan terhadap festival budaya daerah dan mempererat hubungan dengan masyarakat serta pemerintah daerah.

Diharapkan, festival budaya daerah yang digelar Pemkab Padanglawas dapat terus menjadi agenda tahunan yang memperkuat nilai-nilai kebersamaan dan kearifan lokal.


]]> https://www.halomedan.com/news/66648/bri-bo-sibuhuan-dukung-kegiatan-festival-budaya-daerah/ 81 Tahun Indonesia Merdeka, BRI Berkontribusi Nyata Untuk Negeri Wed, 26 Aug 2026 18:48:00 +0700+0700
PALAS - Momentum HUT ke-81 Kemerdekaan RI, Bank Rakyat Indonesia Branch Office(BO) Sibuhuan,terus berkontribusi nyata untuk negeri khususnya di Kabupaten Padanglawas dan Padanglawas Utara.

Bank BRI sebagai bagian dari ekosistem Danantara terus menegaskan perannya sebagai mitra strategis pembangunan nasional melalui berbagai inisiatif yang memperluas manfaat bagi masyarakat.

Sejalan dengan tema peringatan tahun ini, "Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur", BRI BO Sibuhuan terus memperkuat akses layanan keuangan yang inklusif hingga ke pelosok negeri.

Pimpinan Cabang BRI BO Sibuhuan,Dedi Harpian,As,Rabu(26/8/2026), mengatakan komitmen tersebut diwujudkan melalui penguatan ekosistem layanan yang memadukan jaringan fisik dan digital untuk menjawab kebutuhan masyarakat dengan karakteristik geografis yang beragam.

Dikatakan, mulai dari BRImo hingga BRILink Agen, BRI berupaya memastikan keterbatasan jarak tidak menjadi penghalang bagi masyarakat untuk memperoleh layanan keuangan.

Kata Dedi Harpian, perluasanakses layanan menjadi bagian dari komitmen BRI dalam mendukung kelancaran aktivitas transaksi keuangan masyarakat di berbagai wilayah hingga pelosok desa.

"BRI terus berupaya menghadirkan layanan yang mudah diakses, aman, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat," ujarnya.

Menurut Dedi Harpian, langkah ini sekaligus memperkuat sinergi BRI dan Danantara dalam mendorong transformasi layanan yang semakin berorientasi pada masyarakat.

" Melalui kualitas layanan yang semakin dekat, humanis, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat menjadi kontribusi nyata bagi negeri," tambahnya.

Komitmen tersebut tercermin dari penguatan berbagai kanal layanan BRI,sambungnya kehadiran ini tidak hanya terkonsentrasi di pusat-pusat aktivitas ekonomi, tetapi juga mencapai sejumlah titik terjauh yang merambah sampai kepelosok -pelosok desa.

BRI turut hadir memberikan keleluasaan bagi nasabah untuk memenuhui berbagai kebutuhan finansial,mulai transfer dan pembayaran hingga pembelian serta layanan lainnya,pungkasnya.

Keterangan Photo : Momentum HUT RI ke 81,BRI Terus berkontribusi nyata untuk negeri.]]> https://www.halomedan.com/Berita/66647/81-tahun-indonesia-merdeka-bri-berkontribusi-nyata-untuk-negeri/ Bisnis Kecantikan dan Kebugaran Makin Menjanjikan, Bamsoet Apresiasi Kehadiran "Sang Dewi Salon & Spa" Sebagai Penggerak Ekonomi Kelas Menengah Wed, 26 Aug 2026 18:43:00 +0700+0700
JAKARTA – Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar sekaligus Ketua MPR RI ke-15 dan Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia,. Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengapresiasi acara Selamatan dan soft opening Sang Dewi Salon & Spa di Kawasan Jalan Hang Lekiu, Kebayoran Jakarta Selatan. Bamsoet menilai usaha salon dan spa memiliki peluang usaha yang besar karena kebugaran dan perawatan diri telah menjadi bagian dari kebutuhan masyarakat modern, sekaligus membuka peluang bagi tumbuhnya wirausaha, penciptaan lapangan kerja, dan pengembangan ekonomi kreatif.

"Saya mendukung penuh atas dibukanya Sang Dewi Salon & Spa karena membuka ruang usaha baru, menciptakan lapangan pekerjaan, sekaligus memberikan pilihan layanan kecantikan dan perawatan diri bagi masyarakat. Saya berharap Sang Dewi Salon & Spa dapat tumbuh besar, profesional, dan mampu menjadi salah satu salon pilihan utama masyarakat di bidang kecantikan," ujar Bamsoet saat menghadiri acara selamatan dan Soft Opening Sang Dewi Salon & Spa di Jakarta, Rabu (26/8/26).

Ketua DPR RI ke-20 dan Ketua Komisi III DPR RI ke-7 ini menjelaskan, perkembangan industri kecantikan Indonesia berlangsung cukup pesat. Kementerian Perindustrian mencatat jumlah industri kosmetik dalam negeri meningkat dari 1.292 industri pada tahun 2024 menjadi lebih dari 1.500 industri pada akhir tahun 2025. Sekitar 90 persen di antaranya merupakan industri kecil dan menengah. Nilai ekspor industri kosmetik juga meningkat dari sekitar US$417 juta pada tahun 2024 menjadi US$473,8 juta pada tahun 2025. Kenaikan ini menunjukkan bahwa permintaan terhadap produk dan layanan yang berkaitan dengan kecantikan serta perawatan diri terus berkembang, baik di dalam maupun luar negeri.

"Pertumbuhan pasar harus diikuti peningkatan kualitas. Jangan sampai kita melihat industri kecantikan semata-mata sebagai bisnis yang menjual penampilan. Di dalamnya harus ada standar keamanan, kompetensi tenaga kerja, kebersihan, kenyamanan, penggunaan produk yang tepat, serta kepatuhan terhadap regulasi. Konsumen sekarang semakin kritis dan punya banyak pilihan. Mereka akan kembali ke tempat yang mampu memberikan pelayanan konsisten dan dapat dipercaya," tutur Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Wakil Ketua Umum/Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menambahkan, industri kecantikan memiliki efek ekonomi berantai yang cukup besar. Pertumbuhan bisnis salon dan spa dapat membuka lapangan kerja bagi hair stylist, beautician, terapis spa, tenaga administrasi, pemasaran, hingga pekerja pendukung lainnya. Peluang kemitraan juga terbuka dengan produsen kosmetik lokal, pemasok produk perawatan rambut dan tubuh, pelaku UMKM, hingga kreator konten.

"Setiap usaha yang tumbuh akan menciptakan kebutuhan tenaga kerja, pemasok, dan berbagai jasa pendukung. Kalau dikelola dengan baik, bisnis kecantikan bisa menjadi contoh bagaimana usaha jasa dan industri kreatif bersinergi menciptakan nilai ekonomi. Apalagi sebagian besar pelaku industri kosmetik kita merupakan industri kecil dan menengah, sehingga ruang bagi wirausaha baru masih sangat terbuka," pungkas Bamsoet. (*)]]> https://www.halomedan.com/news/66646/bisnis-kecantikan-dan-kebugaran-makin-menjanjikan-bamsoet-apresiasi-kehadiran-quotsang-dewi-salon-amp-spaquot-sebagai-penggerak-ekonomi-kelas-menengah/ Perkuat Ekonomi Kerakyatan, BRI Dukung Langkah Presiden Prabowo Wed, 26 Aug 2026 18:28:00 +0700+0700

PALAS - Bank Rakyat Indonesia Branch Office(BO) Sibuhuan menegaskan komitmennya sebagai mitra strategis pembangunan nasional dalam mendorong ekonomi kerakyatan.

Hal ini sejalan dengan momentum HUT ke-81 Kemerdekaan RI dan Pidato Kenegaraan Presiden RI, Prabowo Subianto yang disampaikan melalui siaran langsung di gedung DPRD Kabupaten Palas.

Pimpinan Cabang BRI BO Sibuhuan, Dedi Harpian,As,Rabu(26/8/2026), mengatakan komitmen dan kontribusi nyata BRI sebagai mitra pemberdayaan UMKM terus fokus memperkuat ekonomi kerakyatan dari hulu ke hilir serta memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha.

BRI terus memperluas layanan perbankan hingga kepelosok desa serta digitalisasi melalui aplikasi BRImo untuk inklusi keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat.

"BRI terus berperan dan memberikan kontribusi nyata berupa setoran pajak dan dividen kepada negara," ujar Dedi Harpian.

Dedi Harpian menambahkan, sejalan dengan momentum peringatan kemerdekaan menjadi refleksi sekaligus pemacu bagi perseroan untuk terus meningkatkan kontribusinya bagi Indonesia.

Salah satu fokus utama BRI adalah memperkuat ekonomi kerakyatan sebagai salah satu fondasi penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

"Kami percaya bahwa kedaulatan dan kemajuan Indonesia berawal dari ekonomi rakyat. Dalam konteks ekonomi kerakyatan, BRI hadir tidak hanya sebagai lembaga keuangan, tetapi juga sebagai mitra yang proaktif mendorong pemerataan kesejahteraan rakyat, utamanya melalui pemberdayaan UMKM," terang Dedi Harpian.

Ditambahkan, komitmen tersebut diwujudkan BRI melalui berbagai program yang menyentuh kebutuhan masyarakat, mulai dari memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha, mendekatkan layanan keuangan hingga wilayah pedesaan.

Hal tersebut sejalan dengan langkah BRI dalam membangun ekosistem keuangan yang semakin terintegrasi untuk terus memperkuat ekosistem emas nasional dari hulu hingga hilir.

Ke depan, BRI BO Sibuhuan akan terus memperkuat integrasi ekosistem, memperluas akses layanan, serta mengembangkan inovasi untuk menjadikan emas sebagai salah satu instrumen yang mampu mendorong inklusi sekaligus pendalaman sektor keuangan nasional, tutupnya.


]]> https://www.halomedan.com/news/66645/perkuat-ekonomi-kerakyatan-bri-dukung-langkah-presiden-prabowo/ Bobby Nasution Pastikan Rumah Korban Puting Beliung di Medan Johor Dibangun Kembali Wed, 26 Aug 2026 17:17:00 +0700+0700 Bobby Afif Nasution memastikan rumah warga yang rusak akibat angin puting beliung di Kelurahan Suka Maju, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, akan dibangun kembali secara menyeluruh melalui bantuan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut. Bantuan tersebut diberikan agar warga tidak lagi terbebani biaya tambahan untuk memperbaiki rumah mereka.

Kepastian itu disampaikan Bobby saat meninjau lokasi bencana di kawasan Kanal, Kelurahan Suka Maju, Jumat (21/8/2026).

Menurut Bobby, bantuan bagi korban bencana tidak boleh hanya berupa sebagian material bangunan yang justru membebani warga untuk menutupi kekurangan biaya perbaikan.

Ia menilai skema bantuan yang hanya menyediakan sebagian kebutuhan material tidak efektif karena mayoritas korban berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas.

"Kalau bantuan musibah harus selesai. Jangan warga sudah kena musibah masih harus beli lagi kekurangannya. Yang rusak kita bangun, yang hancur kita bangun baru," kata Bobby.

Saat meninjau lokasi, Bobby menemukan sejumlah warga sebelumnya menerima bantuan material bangunan yang belum mencukupi kebutuhan perbaikan rumah.

Karena itu, Pemprov Sumut memutuskan mengambil alih penanganan dan memastikan rumah-rumah yang mengalami kerusakan berat maupun kehilangan atap diperbaiki secara tuntas.

Bobby juga meminta jajaran pemerintah menjadikan peristiwa tersebut sebagai bahan evaluasi dalam penyaluran bantuan kebencanaan ke depan. Menurutnya, bantuan bagi korban bencana berbeda dengan bantuan stimulan reguler yang hanya bertujuan membantu sebagian kebutuhan masyarakat.

"Kalau bantuan reguler bisa sifatnya stimulan. Tapi kalau bantuan musibah harus bisa selesai semuanya," ujarnya.

Sebelumnya, cuaca ekstrem disertai angin puting beliung menerjang Kelurahan Suka Maju dan Kelurahan Titi Kuning, Kecamatan Medan Johor. Berdasarkan data BPBD Sumut, sebanyak 167 unit rumah terdampak bencana tersebut.

Dalam peninjauan itu, Gubernur juga melihat langsung kondisi rumah-rumah yang rusak, berdialog dengan warga terdampak, menyerahkan bantuan bahan material bangunan, serta menyalurkan bantuan sembako kepada para korban.ref]]> https://www.halomedan.com/news/66644/bobby-nasution-pastikan-rumah-korban-puting-beliung-di-medan-johor-dibangun-kembali/ Celebrating Independence Through Cinema Galang Donasi Rp18,34 Juta untuk Korban Gempa NTT Wed, 26 Aug 2026 17:15:00 +0700+0700 Selain pemutaran film, acara ini juga menghadirkan Nia Dinata bersama para pemain Berbagi Suami 2.0, yakni Morgan Oey, Jihane Almira, Leoni V.H, dan Sharon Sitania. Mereka berbagi cerita mengenai proyek terbaru tersebut sekaligus memperkenalkan sneak peek Berbagi Suami 2.0 yang dijadwalkan tayang pada awal 2027.
Salah satu agenda yang menarik perhatian adalah lelang skrip original Berbagi Suami (2006). Skrip tersebut terjual seharga Rp15 juta. Sementara itu, lelang baju menghasilkan Rp2,5 juta.
Tambahan donasi diperoleh dari 20 persen penjualan tiket sebesar Rp843 ribu. Dari rangkaian kegiatan tersebut, total donasi yang terkumpul mencapai Rp18.343.000.
Seluruh donasi akan disalurkan melalui Kun Humanity System+ untuk membantu korban gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Berkolaborasi dengan Ledakan, komunitas screening yang menyasar generasi Z, dan GLITZ Inclusive, kegiatan ini menjadi ruang untuk mempertemukan kecintaan terhadap sinema Indonesia dengan kepedulian sosial. Film tidak hanya menjadi medium hiburan dan apresiasi karya, tetapi juga menjadi sarana untuk membangun solidaritas dan memberikan dukungan bagi masyarakat terdampak bencana.
Berbagi Suami 2.0 disutradarai dan ditulis oleh Nia Dinata, dengan Melissa Karim sebagai produser dan Nia Dinata sebagai co-producer. Film ini melibatkan Ipung Rachmat Syaiful ICS sebagai Director of Photography, Rico Marpaung sebagai Art Director, Tania Soeprapto sebagai Costume Designer, Aktris Handradjasa sebagai Head of Makeup, serta Aghi Narottama sebagai Music Director.
Selain Morgan Oey, Jihane Almira, Rory Asyari, Tara Basro, Aming, Didik Nini Thowok, Ferry Salim, Leony V.H, Olga Lydia, Melissa Karim, Ayushita, Ersa Mayori, Atiqah Hasiholan, dan Sharon Sitania turut membintangi film tersebut.rel]]> https://www.halomedan.com/news/66643/celebrating-independence-through-cinema-galang-donasi-rp1834-juta-untuk-korban-gempa-ntt/ Buka Musancab PDI Perjuangan se- Kota Medan, Rapidin Simbolon Instruksikan Kader, Fraksi dan Pengurus Guyub ke Akar Rumput Wed, 26 Aug 2026 14:20:00 +0700+0700


Di hadapan ratusan kader dari tingkat PAC, Ranting, hingga Anak Ranting, Rapidin menyampaikan arahan penting agar para anggota legislatif (Fraksi) dan seluruh jajaran partai menguatkan kerja-kerja politik di tingkat akar rumput.



"Saya meminta kader-kader PDI Perjuangan yang menduduki jabatan legislatif untuk melibatkan PAC dan Ranting dalam setiap program kerja, baik Reses maupun Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper). Dikombinasikan dan disinergikan. Kita turun ke bawah bukan untuk pamer, tapi membawa program, membawa arah, dan memperjuangkan nasib wong cilik," tegas Rapidin.



Rapidin Simbolon juga menyoroti perlunya sinergi konkret antara anggota Fraksi PDI Perjuangan di DPRD dengan jajaran pengurus PAC dan Ranting. Menurutnya, kader yang duduk di kursi legislatif tidak boleh jalan sendiri-sendiri atau berjalan tanpa melibatkan mesin partai di bawah.



"Saya minta kader PDI Perjuangan di legislatif melibatkan PAC dan Ranting dalam setiap program kerja, seperti Reses maupun Sosper. Target kita di Medan harus naik dari 9 menjadi 15 kursi. Kuncinya hanya satu: solid, kompak, dan bersatu." Kata Rapidin.



Dalam kesempatan itu, Rapidin Simbolon juga membakar semangat seluruh kader dengan membacakan teks lagu Indonesia Raya 3 Stanza. Ia mengingatkan bahwa perjuangan PDI Perjuangan harus berlandaskan nilai-nilai ideologi Pancasila dan keadilan sosial, bukan untuk kepentingan individu atau segelintir kelompok.



"Jangan pernah takut dan jangan diam seribu bahasa melihat ketidakadilan di sekitar kita. Bersuaralah untuk Indonesia Raya," serunya.



Acara Musancab ini diselenggarakan berdasarkan surat resmi DPC PDI Perjuangan Kota Medan dan arahan DPD Partai sebagai bagian dari penataan struktur kepengurusan hingga tingkat Anak Ranting.



Acara penataan kepengurusan partai hingga tingkat Anak Ranting ini turut dihadiri oleh Fungsionaris DPD PDI Perjuangan Sumut, jajaran Wakil Ketua DPD yakni Dameria Pangaribuan, Meryl Saragih, Sorta Siahaan, R. Mawarni Tampubolon, Sarma Hutajulu, Muhammad Afan, Mangapul Purba, Samulya Surya Indra, Landen Marbun, Taviv Ginting, Wong Chun Sen, dan Wakil Sekretaris Darsen Song, Syarifah Alatas dan Sekretaris Soetarto.



DPC PDI Perjuangan Kota Medan yang dipimpin oleh Ketua DPC Hasyim, S.E., Sekretaris Boydo HK Panjaitan, S.H, dan Bendahara Ustadz Fuad Akbar. Anggota Fraksi DPRD Medan yang hadir diantaranya Wong Chun Sen, Paul MA Simanjuntak, Jusuf Ginting, Johannes Hutagalung, Agus Setiawan, Lily Tan, dan Margareth MS. Sementara Robi Barus dan David RG Sinaga tidak hadir.



Wakil Ketua Bidang Politik, Sutrisno Pangaribuan mengatakan bahwa Musancab PDI Perjuangan se- Kota Medan adalah evaluasi kinerja 21 Pengurus Pengurus Anak Cabang (PAC). Penyusunan program kerja, dan dilanjutkan dengan pengumuman Ketua PAC bersama 2 orang pendamping hasil Pleno DPD. Rangkaian akhir adalah penyusunan struktur personalia pengurus PAC dan pelantikan pengurus 21 PAC se- Kota Medan.



Penutupan Musancab PDI Perjuangan se- Kota Medan, bersamaan dengan terbentuknya kepengurusan PAC PDI Perjuangan se- Kota Medan 100%.rel]]> https://www.halomedan.com/news/66642/buka-musancab-pdi-perjuangan-se-kota-medan-rapidin-simbolon-instruksikan-kader-fraksi-dan-pengurus-guyub-ke-akar-rumput/ Wartawan Dipanggil Polres Konawe Selatan, JMSI Sultra: Sengketa Pemberitaan Jangan Dipaksa Jadi Perkara Pidana Wed, 26 Aug 2026 14:19:00 +0700+0700
Pemanggilan tersebut berdasarkan Surat Nomor B/600/RES.1.18/2026/Satreskrim.

JMSI Sultra menilai persoalan ini harus ditempatkan secara proporsional. Pihak yang merasa dirugikan oleh pemberitaan tentu memiliki hak untuk menyampaikan keberatan. Namun, apabila yang dipersoalkan merupakan produk jurnalistik, maka penyelesaiannya harus terlebih dahulu ditempatkan dalam mekanisme pers.

Adhi menegaskan bahwa JMSI tidak sedang menyatakan wartawan kebal hukum ataupun setiap produk jurnalistik pasti benar. Wartawan tetap wajib melakukan verifikasi, konfirmasi, menjaga keberimbangan, dan bertanggung jawab terhadap informasi yang dipublikasikan.

Namun, menurutnya, kesalahan jurnalistik dan tindak pidana tidak boleh begitu saja disamakan.

"JMSI tidak membela wartawan secara membabi buta. Kami membela mekanisme. Kalau ada berita yang dianggap salah, silakan koreksi. Kalau merasa dirugikan, gunakan hak jawab dan hak koreksi. Kalau terjadi sengketa pemberitaan, bawa ke Dewan Pers. Jangan menjadikan laporan pidana sebagai jalan pertama untuk merespons berita yang dianggap merugikan," tegas Adhi.

Menurut Adhi, substansi awal pemberitaan mengenai dugaan persoalan lingkungan di Laonti juga jangan sampai hilang dari perhatian publik hanya karena kemudian muncul laporan terhadap wartawan.

JMSI tidak mengambil kesimpulan bahwa PT GMS telah melakukan pencemaran. Persoalan tersebut harus dibuktikan melalui pemeriksaan dan kajian yang kompeten. Namun, apabila PT GMS merasa pemberitaan tersebut keliru, perusahaan memiliki ruang yang terbuka untuk memberikan bantahan melalui data, klarifikasi, hak jawab, maupun mekanisme pers.

"PT GMS tentu berhak membantah. Tetapi cara terbaik membantah berita adalah dengan data, bukan dengan membuat wartawan berhadapan dengan proses pidana. Perusahaan boleh tidak setuju dengan kritik, tetapi tidak boleh menganggap ketidaksetujuan terhadap kritik sebagai alasan untuk mempersempit ruang pers," ujar Adhi.

JMSI Sultra juga mengingatkan bahwa penyelesaian persoalan seperti ini memiliki koridor yang telah dibangun bersama antara Dewan Pers dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Keduanya memiliki Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama mengenai perlindungan kemerdekaan pers serta penegakan hukum terhadap penyalahgunaan profesi wartawan. Perjanjian Kerja Sama Nomor 01/PK/DP/XI/2022 secara khusus mengatur teknis pelaksanaan perlindungan kemerdekaan pers dan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan profesi wartawan.

Dewan Pers juga kembali menegaskan pada Januari 2026 bahwa persoalan yang berkaitan dengan karya jurnalistik tidak dapat serta-merta dibawa ke ranah pidana tanpa terlebih dahulu melalui mekanisme Dewan Pers. Mekanisme tersebut digunakan untuk menilai apakah persoalan merupakan sengketa pemberitaan yang dapat diselesaikan melalui hak jawab, hak koreksi, atau mekanisme pers lainnya, atau justru terdapat unsur pidana di luar kegiatan jurnalistik.

Karena itu, JMSI Sultra meminta Polres Konawe Selatan memperhatikan koridor tersebut dalam menangani laporan yang berkaitan dengan pemberitaan Simpul Indonesia.

"Kami menghormati kewenangan Kepolisian. Tetapi kami juga mengingatkan bahwa Polri dan Dewan Pers telah memiliki mekanisme koordinasi dalam perkara yang berkaitan dengan wartawan. Kalau yang dilaporkan adalah karya jurnalistik, harus dilihat terlebih dahulu apakah persoalan tersebut merupakan sengketa pers. Ini bukan permintaan agar wartawan kebal hukum, melainkan permintaan agar hukum berjalan sesuai koridor yang telah disepakati," kata Adhi.

JMSI Sultra berpandangan bahwa PT GMS juga memiliki hak penuh untuk mempertahankan kepentingannya. Namun, perusahaan yang aktivitasnya bersentuhan dengan kepentingan publik harus siap menghadapi kritik dan pertanyaan masyarakat.

Apabila terdapat informasi yang dianggap keliru, bantahlah dengan fakta. Apabila terdapat kerugian akibat pemberitaan, gunakan hak jawab dan hak koreksi. Jika terdapat sengketa pemberitaan, tempuh mekanisme Dewan Pers.

"Perusahaan boleh tidak setuju dengan berita, tetapi ketidaksetujuan bukan alasan untuk mematikan kritik. Kalau berita salah, koreksi. Kalau merasa dirugikan, gunakan hak jawab. Kalau sengketa pers, bawa ke Dewan Pers. Jangan sampai masyarakat melihat bahwa ketika perusahaan dikritik, respons pertamanya justru laporan pidana," tegas Adhi.

Di sisi lain, JMSI Sultra juga mengingatkan insan pers agar tidak menjadikan kemerdekaan pers sebagai alasan untuk mengabaikan profesionalisme. Media tetap harus memastikan informasi yang disampaikan akurat, terverifikasi, berimbang, dan memberikan ruang konfirmasi kepada pihak yang diberitakan.

Dengan demikian, menurut JMSI, perlindungan pers bukan berarti memberikan imunitas kepada wartawan, tetapi memastikan setiap persoalan ditempatkan pada mekanisme hukum yang tepat.

JMSI Sultra berharap persoalan ini tidak berkembang menjadi preseden buruk bagi kebebasan pers di Sulawesi Tenggara. Substansi dugaan persoalan lingkungan di Laonti harus tetap dapat diuji secara objektif, sementara keberatan terhadap pemberitaan harus diselesaikan melalui mekanisme pers.

"Pers harus bebas, media harus profesional, perusahaan harus siap dikritik, dan pihak yang merasa dirugikan harus menggunakan jalur yang tepat. Jangan mencampuradukkan sengketa pemberitaan dengan perkara pidana," pungkas Adhi.rel]]> https://www.halomedan.com/hukum/66641/wartawan-dipanggil-polres-konawe-selatan-jmsi-sultra-sengketa-pemberitaan-jangan-dipaksa-jadi-perkara-pidana/ Mantan Kepala BIN Syamsir Siregar Berpulang di Usia 84 Tahun Wed, 26 Aug 2026 10:52:00 +0700+0700
Syamsir Siregar mengembuskan napas terakhir pada pukul 07.24 WIB. Jenazah kemudian disemayamkan di rumah duka di Jalan Raya Mabes Hankam No. S-65, Bambu Apus, Cipayung, Jakarta Timur.

Kabar wafatnya Syamsir juga dikonfirmasi oleh manajemen PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk (JPFA). Syamsir diketahui menjabat sebagai Komisaris Utama perusahaan tersebut sejak 2010. Perseroan menyampaikan bahwa wafatnya Syamsir tidak mengganggu pemenuhan ketentuan struktur Dewan Komisaris. Perubahan susunan komisaris akan dibahas dalam Rapat Umum Pemegang Saham terdekat.

Syamsir Siregar lahir di Pematangsiantar, Sumatera Utara, pada 23 Oktober 1941. Ia merupakan lulusan Akademi Militer tahun 1965 dan kemudian menempuh pendidikan Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (Seskoad) pada 1981.

Sepanjang karier militernya, Syamsir pernah menduduki sejumlah posisi strategis di lingkungan TNI Angkatan Darat. Di antaranya Kepala Staf Divisi Infanteri 1/Kostrad, Kepala Staf Kodam III/Siliwangi, Panglima Kodam II/Sriwijaya, hingga Kepala Badan Intelijen ABRI.

Pengalaman panjangnya di bidang intelijen kemudian mengantarkannya menjadi Kepala Badan Intelijen Negara pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Syamsir memimpin BIN pada periode 2004–2009, menggantikan A.M. Hendropriyono.

Setelah menyelesaikan pengabdiannya di pemerintahan dan militer, Syamsir melanjutkan kiprahnya di dunia korporasi. Ia dipercaya menjadi Komisaris Utama PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk sejak 2010.

Jenazah Syamsir Siregar selanjutnya dimakamkan di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta Selatan. Prosesi pemakaman dihadiri sejumlah tokoh nasional yang memberikan penghormatan terakhir atas jasa dan pengabdiannya.

Kepergian Syamsir Siregar meninggalkan catatan panjang pengabdian di dunia militer, intelijen, pemerintahan, dan korporasi. Semoga almarhum mendapat tempat terbaik di sisi Allah SWT dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan serta ketabahan.

Innalillahi wa inna ilaihi raji'un.red]]> https://www.halomedan.com/news/66640/mantan-kepala-bin-syamsir-siregar-berpulang-di-usia-84-tahun/ Respons Budi Arie, Gerindra: Kami Fokus Mengawal Program Prabowo yang Pro Rakyat Wed, 26 Aug 2026 10:03:00 +0700+0700 Prabowo Subianto yang mengdepankan kepentingan rakyat. Belum ada pembahasan terkait kesiapan Pemilu 2029 di internal Gerindra.

Demikian disampaikan juru bicara Partai Gerindra Sugiat Santoso merespons pernyataan Ketua Umum organisasi relawan Projo, Budi Arie Setiadi, terkait kemungkinan percepatan pesta demokrasi 2029.

"Kami fokus menyukseskan program Pak Prabowo, tidak ada pembahasan untuk 2029, masih jauh untuk dibahas," kata Sugiat saat dikonfirmasi wartawan, Jakarta, Selasa, 25 Agustus 2026.

Sugiat menegaskan bagi Gerindra, mengamankan dan mengawal program-program Presiden Prabowo jauh lebih penting ketimbang membahas Pemilu 2029. Apalagi, penyelenggaraan Pemilu 2029 masih terlalu dini untuk dibahas.

"Yang kami fokuskan saat ini adalah mengamankan dan mengawal program-program Pak Prabowo yang bermanfaaat bagi masyarakat Indonesia," kata Sugiat.

Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI itu mempersilakan seluruh pihak untuk mempertanyakan langsung maksud percepatan Pemilu 2029 kepada Budi Arie. Sugiat menyebut hanya Budi Arie yang mengetahui maksud dan tujuan dari pernyataan tersebut.

"Jadi terkait pernyataannya, hanya Budi Arie yang tahu sendiri maksudnya apa, silakan ditanya ke yang bersangkutan, kita tidak terpengaruh dengan itu," kata Sugiat.

Gerindra, kata Sugiat, akan tetap fokus mengawal pemerintahan Prabowo Subianto serta memastikan program-program yang telah dicanangkan dapat berjalan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Sebelumnya, dalam postingan Instagram ott_othetrack, Budi Arie berbicara mengenai kemungkinan momentum politik dan pemilu berlangsung lebih cepat. Pernyataan tersebut pun menjadi perhatian publik dan memunculkan berbagai spekulasi mengenai arah politik nasional. Rd]]> https://www.halomedan.com/news/66639/respons-budi-arie-gerindra-kami-fokus-mengawal-program-prabowo-yang-pro-rakyat/ Sowan Kadipaten Jepara Tue, 25 Aug 2026 23:59:00 +0700+0700 halomedan.com -Pendekar putri dari wilayah Jepara bernama Kanjeng Ratu Kalinyamat. Putri Sultan Trenggana Syah Alam Akbar III. Raja Demak Bintara tahun 1521 - 1539.

Hari Setu Legi, 22 Agustus 2026 Paguyuban kawula kraton Surakarta atau pakasa pang Jepara. Melakukan kegiatan kultural berupa napak tilas. Perjuangan Ratu Kalinyamat layak dikenang. Untuk suri tauladan. Tepa palupi buat sekalian generasi.

Pimpinan Pakasa Jepara KPH Bambang Hadiningrat. Didukung oleh segenap kelompok budaya. Utusan dari Kacirebonan hadir. Bregada Kasultanan Kacirebonan diutus Sultan Abdul Gani. Hadiah dari Kacirebonan untuk Pakasa Jepara. Hubungan ini makin erat kemraket.

Utusan dari Pakasa Nganjuk diwakili oleh KRT Sukoco Madunagoro. Disamping KMT Ida Condronagoro. Rombongan Pakasa Nganjuk Jawa Timur berangkat lewat Madiun, Ngawi, Blora, Purwodadi, Kudus, Demak, Jepara. Sempat mengisi waktu luang dengan mengunjungi museum Kartini, Pantai Teluk Awur dan Pantai Bandengan. Pameran keris di Museum Kartini. Adapun jamasan pusaka berlangsung di halaman pendopo Kabupaten.

Duta budaya dari Pakasa Ponorogo dipimpin oleh Kanjeng Suro Agul Agul. Langsung berkumpul di gedung Ratu Shima. Kanjeng Arya membawa tim penari Jathilan.

Pakasa Punjer mengutus rombongan yang dipimpin oleh KP Siswantodiningrat. Disusul rombongan dari Pakasa Boyolali, Pakasa Ngawi, Pakasa Magelang, Pakasa Demak, Pakasa Pati, Pakasa Kudus, Pakasa Bekasi. Persaudaraan antar Pakasa sudah terjalin lama. Terutama untuk aktvitas budaya.

Rombongan dari Malang, Purworejo, Tuban, Surabaya, Yogyakarta, Semarang, Salatiga datang berduyun duyun. Acara kirab budaya bertujuan untuk nguri uri warisan nenek moyang. Generasi muda perlu diberi kesempatan untuk unjuk kebolehan. Atraksi seni disalurkan dalam berbagai negara forum. Harapan akan tetap kajen kopen panen tanpa leren. Pada masa depan tentu akan berbuah kemuliaan.

Titik keberangkatan dari pajimatan Ratu Kalinyamat. Bertempat di Mantingan Tahunan Jepara. Terlebih dahulu panitia sudah persiapan di Joglo Hadipuran Sukodono Tahunan Jepara. Saiyeg saeka praya, njunjung kawibawaning praja. Setu Legi malem Minggu Paing jam 19 acara segera dilaksanakan. Acara grebeg mulud Jeporonan sungguh megah meriah. Gandhes luwes pantes dhemes mentes.

Gunungan diarak dari Pajimatan Kalinyamat menuju Pendopo Kabupaten Jepara. Alun alun penuh sesak dengan penonton. Kirab budaya dikawal bregada prajurit. Holobis kuntul baris. Siyaga ing gati, sawega ing diri. Sepanjang jalan masyarakat mengelu elukan kirab. Bregada dari Kodim dan Polres turut berpartisipasi. Hubungan simbiosis yang terbangun urut patut runtut.

Jeporonan merupakan tradisi Jawa yang memadukan budaya Kraton, pesisiran, modernitas, adat istiadat. Udhu bahu suku diharapkan bisa memperkaya khazanah kebudayaan nasional. Jeporonan gagrak budaya yang tampil sesuai dengan arah lajunya suasana. Nuting jaman kelakone.r

]]> https://www.halomedan.com/wisata/66638/sowan-kadipaten-jepara/ Kemnaker Tegaskan Sinergi dengan ILO Hadapi Perubahan Dunia Kerja Tue, 25 Aug 2026 23:57:00 +0700+0700
Komitmen tersebut ditegaskan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kemnaker, Indah Anggoro Putri, saat membacakan Country Statement pada agenda Open Session with ILO dalam Senior Labour Officials Meeting (SLOM) di Bangkok, Thailand, Selasa (25/8/2026).

Indah mengatakan, perubahan dunia kerja berlangsung cepat seiring perkembangan teknologi digital, perubahan demografi, dan dinamika ekonomi global. Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap lanskap pasar kerja dan membutuhkan kebijakan ketenagakerjaan yang adaptif, sekaligus kolaborasi antarlembaga dan antarnegara.

"Atas nama Pemerintah Indonesia, izinkan saya menyampaikan apresiasi kepada ILO atas dukungan yang terus diberikan, khususnya melalui berbagai inisiatif memperkuat agenda pembangunan ketenagakerjaan nasional," ujar Indah.

Indah mengungkapkan, hubungan Indonesia dan ILO selama ini telah diwujudk an melalui berbagai program peningkatan kapasitas sumber daya manusia, termasuk bagi petugas layanan publik di bidang ketenagakerjaan. Sepanjang 2022–2026, program tersebut antara lain mencakup pelatihan Public Employment Services (PES) dan Start and Improve Your Business (SIYB), serta dukungan terhadap agenda strategis ketenagakerjaan di tingkat kawasan ASEAN.

"Ke depan, Indonesia menyambut terbuka perluasan cakupan kerja sama melalui pertukaran pengetahuan dan dialog kebijakan intensif untuk menjawab berbagai tantangan serta peluang di era future of work," katanya.

Salah satu prioritas yang disoroti Indonesia adalah optimalisasi implementasi Konvensi ILO No. 188 tentang Pekerjaan dalam Penangkapan Ikan yang telah diratifikasi Indonesia. Menurut Indah, penguatan pelindungan di sektor perikanan perlu mencakup tata kelola, standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), pengawasan ketenagakerjaan, pemenuhan hak-hak dasar, serta jaminan sosial bagi awak kapal perikanan.

Di tingkat regional, Indonesia juga menekankan pentingnya kerja sama ASEAN-ILO yang fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan negara anggota. Program yang dirancang diharapkan berorientasi pada hasil dan mampu menjawab kebutuhan ketenagakerjaan yang beragam di masing-masing negara.

"Indonesia berharap dapat terus menjalin hubungan erat dengan ILO dan seluruh negara anggota ASEAN dalam membangun pasar kerja yang kompetitif, tangguh, lincah, inklusif, serta siap mengantisipasi berbagai peluang maupun tantangan masa depan," tutup Indah.

Biro Humas Kemnaker

]]> https://www.halomedan.com/news/66637/kemnaker-tegaskan-sinergi-dengan-ilo-hadapi-perubahan-dunia-kerja/ Menaker Bawa Agenda Penguatan Keterampilan dan Pelindungan Pekerja ke Forum ASEAN Tue, 25 Aug 2026 23:56:00 +0700+0700 bawa agenda penguatan keterampilan dan pelindungan pekerja dalam 29th ASEAN Labour Ministers Meeting (ALMM) di Bangkok, Thailand, 26–27 Agustus 2026. Indonesia akan menyuarakan pentingnya menyiapkan tenaga kerja ASEAN menghadapi perubahan dunia kerja yang semakin cepat.

Perkembangan teknologi, kecerdasan buatan, digitalisasi, hingga perubahan kebutuhan industri menjadi tantangan bersama. Kondisi tersebut membutuhkan penguatan keterampilan, informasi pasar kerja, layanan ketenagakerjaan, serta pelindungan bagi pekerja. Isu tersebut sejalan dengan pembahasan tindak lanjut ASEAN Declaration on Promoting Competitiveness, Resilience and Agility of Workers for the Future of Work beserta dokumen panduannya.

"Perubahan dunia kerja tidak bisa kita hadapi sendiri. Indonesia harus ikut menentukan arah kerja sama ketenagakerjaan ASEAN agar transformasi yang terjadi membuka peluang bagi pekerja, bukan membuat mereka tertinggal, dan pada saat yang sama tetap memberikan pelindungan," kata Menaker Yassierli melalui keterangan pers Biro Humas Kemnaker, Selasa (25/8/2026).

Selain membahas kesiapan tenaga kerja menghada pi masa depan dunia kerja, Indonesia juga akan membawa isu pelindungan pekerja, termasuk pekerja migran. Dalam forum ALMM, Indonesia akan menyampaikan perkembangan tindak lanjut sejumlah komitmen ASEAN. Di antaranya, isu pelindungan dan penempatan pekerja migran di sektor perikanan serta pelindungan pekerja migran dan anggota keluarganya dalam situasi krisis.

Indonesia juga akan memperkuat kerja sama dengan berbagai mitra internasional, termasuk International Labour Organization (ILO) dan International Organization for Migration (IOM). Kerja sama tersebut mencakup dukungan terhadap pengembangan keterampilan, layanan ketenagakerjaan, kerja layak, serta pelindungan pekerja migran.

"Kerja sama ASEAN harus menghasilkan manfaat nyata bagi pekerja. Bukan hanya membahas perubahan, tetapi memastikan pekerja memiliki kesempatan untuk meningkatkan keterampilan, memperoleh pekerjaan yang lebih baik, dan tetap terlindungi dalam menghadapi perubahan," ujar Yassierli.

Biro Humas Kemnaker]]> https://www.halomedan.com/profil/66636/menaker-bawa-agenda-penguatan-keterampilan-dan-pelindungan-pekerja-ke-forum-asean/ Kemnaker–JICA Perkuat Kualitas dan Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia ke Jepang Tue, 25 Aug 2026 23:55:00 +0700+0700
Penguatan tersebut menjadi bagian dari JICA–Kemnaker Final Activity Sharing Seminar bertajuk "Overview of Kemnaker and JICA Cooperation Framework and Achievements 2023–2026" di Jakarta, Senin (24/8/2026). Forum tersebut menjadi momentum untuk melihat capaian kegiatan selama 2023–2026 sekaligus mengidentifikasi pembelajaran dan kebutuhan pengembangan ke depan.

Sekretaris Jenderal Kemnaker Cris Kuntadi mengatakan, berbagai capaian kegiatan selama 2023–2026 memberikan pembelajaran penting dalam meningkatkan kualitas penyiapan tenaga kerja Indonesia ke Jepang. Menurutnya, peningkatan mobilitas tenaga kerja perlu diiringi kesiapan kompetensi dan pelindungan pekerja.

"Keberhasilan kerja sama ini tidak boleh hanya diukur dari angka statistik penempatan tenaga kerja semata. Yang terpenting adalah menggeser paradigma dari sekadar penempatan tenaga kerja menjadi kemitraan pengembangan SDM yang memberikan pelindungan secara menyeluruh," ujar Cris.

Kebutuhan tersebut semakin penting seiring meningkatnya jumlah peserta pada sejumlah skema mobilitas tenaga kerja Indonesia ke Jepang. Pada Technical Intern Training Program (TITP), jumlah peserta meningkat dari 43.145 orang pada 2022 menjadi 124.967 orang pada 2025. Sementara itu, peserta Specified Skilled Worker (SSW) bertambah dari 12.634 orang menjadi 86.955 orang pada periode yang sama.

Untuk memastikan peningkatan jumlah tersebut diikuti kesiapan yang baik, dilakukan survei infrastruktur terhadap 21 fasilitas BBPVP/BPVP. Survei tersebut bertujuan memastikan fasilitas pelatihan mampu mendukung pemb ekalan calon pekerja sebelum berangkat ke Jepang.

Penguatan kapasitas instruktur juga menjadi bagian dari kegiatan. Sebanyak 200 instruktur dari tujuh lembaga pelatihan mengikuti peningkatan kemampuan bahasa Jepang. Sementara itu, 48 instruktur balai vokasi mengikuti Training of Trainers (ToT).

Calon pekerja juga dibekali bahasa, budaya, etika, kedisiplinan, dan kebiasaan di lingkungan kerja Jepang. Informasi mengenai migrasi diberikan melalui Migrant Literacy Workshop di sembilan daerah, mulai dari tahap persiapan, masa bekerja, hingga kepulangan.

Penyesuaian kompetensi dengan kebutuhan industri di Jepang juga dilakukan melalui pendekatan demand-driven. Kegiatan tersebut mencakup penyusunan SSW Output Matrix pada 16 bidang serta pembangunan jejaring dengan pemerintah daerah di Prefektur Miyagi, Mie, Ehime, Kagawa, Miyazaki, Yamaguchi, dan Kumamoto.

Pengalaman pekerja setelah kembali ke Indonesia turut menjadi perhatian. Sebanyak 100 studi kasus alumni pemaga ngan disusun untuk mendokumentasikan pengalaman kerja, perjalanan karier, serta peluang usaha setelah menyelesaikan program di Jepang.

Cris menegaskan, peningkatan jumlah keberangkatan harus diikuti dengan peningkatan kualitas dan pelindungan pekerja. Tingginya jumlah keberangkatan belum dapat dijadikan ukuran keberhasilan apabila tidak disertai kompetensi yang sesuai, informasi yang cukup, pemahaman terhadap lingkungan kerja, serta jaminan pelindungan bagi pekerja.

Hasil kegiatan selama periode 2023–2026 juga menjadi bahan untuk mengidentifikasi kebutuhan pengembangan berikutnya, termasuk penyesuaian kurikulum pelatihan dengan kebutuhan industri di berbagai prefektur Jepang. Materi bahasa, budaya kerja, dan informasi ketenagakerjaan juga dapat terus dikembangkan agar tenaga kerja Indonesia semakin siap bekerja di Jepang.

Kebutuhan setiap wilayah juga menjadi pertimbangan dalam pengembangan jejaring dengan pemerintah daerah dan pemberi kerja di Jepang. Dengan dem ikian, penyiapan tenaga kerja Indonesia dapat semakin efektif dan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.

"Kami optimistis sinergi ketenagakerjaan Indonesia-Jepang akan terus berkembang menjadi kemitraan yang semakin strategis, konkret, dan berdampak luas bagi kemajuan bersama," pungkas Cris.

Biro Humas Kemnaker]]> https://www.halomedan.com/news/66635/kemnakerndashjica-perkuat-kualitas-dan-pelindungan-tenaga-kerja-indonesia-ke-jepang/