KPK Amankan Uang Rp1,5 Miliar di Bogor, Enam Pejabat Dikabarkan Diperiksa

admin — Thu, 20 Aug 2026 22:43:00 +0700+0700

JAKARTA | Halomedan.com

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan mengamankan uang sekitar Rp1,5 miliar dalam kegiatan yang berlangsung di wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (20/8/2026).

Informasi awal menyebutkan, kegiatan tersebut merupakan operasi tangkap tangan (OTT). Sejumlah pejabat Pemerintah Kabupaten Bogor, termasuk kepala dinas, disebut turut diamankan untuk dimintai keterangan.

"Barang bukti Rp1,5 miliar," ujar sumber internal KPK kepada CNNIndonesia.com melalui pesan tertulis, Kamis (20/8).

Dalam informasi yang beredar, sedikitnya enam pejabat eselon II di lingkungan Pemkab Bogor disebut menjalani pemeriksaan KPK. Beberapa di antaranya dikabarkan telah berada di kantor lembaga antirasuah tersebut.

Namun, KPK membantah kegiatan tersebut merupakan OTT.Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, informasi mengenai adanya peristiwa tertangkap tangan di Kabupaten Bogor tidak benar.

"Menanggapi informasi yang berkembang di masyarakat, terkait kabar peristiwa tertangkap tangan di wilayah Kabupaten Bogor, kami klarifikasi, bahwa informasi tersebut tidak benar," kata Budi melalui keterangan tertulis.

Meski demikian, Budi membenarkan adanya kegiatan KPK di wilayah Kabupaten Bogor. Menurutnya, kegiatan tersebut berupa permintaan keterangan kepada sejumlah pihak sebagai tindak lanjut dari laporan masyarakat.

"Adapun kegiatan lain oleh KPK di wilayah tersebut, benar ada, namun untuk saat ini secara detail kami belum dapat sampaikan," ujarnya.

Sementara itu, informasi mengenai uang sekitar Rp1,5 miliar yang diamankan dalam kegiatan tersebut masih menjadi perhatian. KPK belum menjelaskan secara rinci asal-usul uang maupun kaitannya dengan laporan masyarakat yang tengah ditindaklanjuti.

KPK menyatakan akan menyampaikan informasi lebih lanjut setelah proses pemeriksaan dan penelusuran di Kabupaten Bogor memiliki perkembangan yang dapat disampaikan kepada publik.rel

Revolusi Raja dan Rakyat, dari Sahara ke Jakarta

admin — Thu, 20 Aug 2026 18:21:00 +0700+0700

Jakarta , Halomedan.com

TIAP tanggal 20 Agustus, Maroko seperti berhenti sejenak. Berdoa. Mengenang. Merayakan sebuah peristiwa besar bernama Thawrat al-Malik wa al-Sya'b atau Revolusi Raja dan Rakyat. Bagi orang luar, mungkin ini terbaca seperti hari libur nasional biasa. Seremoni. Upacara.

Tapi bagi orang Maroko, dan bagi saya yang memimpin Perhimpunan Persahabatan Indonesia-Maroko, ini bukan sekadar urusan kalender merah. Ini urusan darah, air mata, dan kontrak batin antara takhta dan rakyatnya.

Saya merayakan Revolusi Raja dan Rakyat bersama Duta Besar Kerajaan Maroko, Redouane Houssaini, di kediamannya di Taman Mataram, Jakarta, pagi tadi, Kamis, 20 Agustus 2026. Sambil menikmati kopi pagi dan kudapan khas negeri senja, kami berbagi cerita.

Akar cerita Revolusi Raja dan rakyat ini dahsyat juga. Mundur ke 20 Agustus 1953. Pagi itu, penguasa kolonial Prancis mengambil keputusan yang mereka kira cerdas: membuang Sultan Mohammed V beserta keluarganya jauh-jauh ke Korsika, lalu dipindah lagi ke Madagaskar. Prancis jengkel. Sang Sultan bandel: menolak tunduk pada dekrit penjajah dan terang-terangan membela partai kemerdekaan Istiqlal. Logika penjajah sederhana: kalau kepalanya disingkirkan, tubuh perlawanannya pasti layu.

Keliru besar. Teori kolonial itu ambyar seketika. Dibuangnya sang Raja justru menyalakan sumbu dinamit perlawanan. Maroko meledak. Dari Casablanca sampai Fez, rakyat turun ke jalan. Mogok massal. Angkat senjata. Melakukan sabotase. Muncul tentara pembebasan di mana-mana. Rakyat Maroko kirim pesan benderang: kami tidak butuh raja boneka bentukan asing; pulangkan Raja kami, atau negeri ini tidak akan pernah damai!

Dua tahun Prancis babak belur menghadapi kemarahan rakyat. Mau tidak mau, Prancis menyerah. Tanggal 16 November 1955, Sultan Mohammed V dipulangkan ke negerinya. Disambut bak pahlawan besar. Begitu mendarat, sang Sultan langsung berpidato.

Kalimatnya menjadi legenda hingga detik ini:

"Kita baru saja kembali dari jihad kecil, perjuangan meraih kemerdekaan, menuju jihad besar, yaitu perjuangan membangun bangsa dan kemakmuran rakyat."

Empat bulan setelahnya, Maret 1956, Maroko resmi merdeka penuh.

Bagi kita di Indonesia, cerita seperti ini bikin bulu kuduk merinding. Sangat akrab. Sangat nyambung. Dulu, Bung Karno getol membela kemerdekaan bangsa-bangsa di Afrika Utara.

Di Konferensi Asia Afrika (KAA) Bandung 1955, Bung Karno berseru lantang membakar ruangan:

"Kolonialisme belum mati... ia belum melepaskan cengkeramannya pada bagian-bagian dunia kita!"

Delegasi Maroko hadir di Bandung, menghirup udara kebebasan, lalu membawanya pulang sebagai amunisi moral membebaskan negeri mereka. Sejak itulah, Jakarta dan Rabat diikat oleh benang merah persaudaraan yang amat tebal.

Nilai revolusi 1953 itu tidak mati di museum. Di era kepemimpinan cucu beliau, Yang Mulia Raja Mohammed VI, ruh perlawanan itu diubah jadi etos kerja keras. Dari jihad senjata menjadi jihad pembangunan infrastruktur, industrialisasi, hingga energi hijau.

Saya sudah berkali-kali ke Maroko. Bukan cuma duduk di lobi hotel mewah di Casablanca atau jalan-jalan santai menikmati eksotisme Rabat dan Fez. Saya terbang jauh ke selatan. Mendarat di Laayoune. Menyusuri Dakhla. Menatap langsung hamparan Sahara Maroko yang luar biasa luasnya.

Di Sahara itulah saya terperangah. Dulu banyak orang membayangkan wilayah selatan Maroko hanyalah padang pasir gersang yang sepi. Nyatanya tidak! Di sana pelabuhan raksasa dibangun, jalan tol membentang mulus, jaringan logistik ditata rapi, dan sentra-sentra ekonomi lokal bergerak kencang. Warganya antusias. Ada rasa bangga yang menyala-nyala di mata anak-anak muda Sahara yang saya ajak ngobrol santai di warung kopi.

Dari obrolan demi obrolan dengan wartawan senior, profesor kampus, menteri, sampai sopir taksi di jalanan, saya menangkap satu pola yang sama: mereka bangga pada negerinya dan loyal pada rajanya. Ikatan itu bukan doktrin bikinan negara. Itu adalah memori kolektif yang mengalir di urat nadi sejak 1953. Raja melindungi rakyat, rakyat menjaga marwah takhta.

Soal integritas wilayah, Raja Mohammed VI pernah berpidato sangat tegas tanpa tedeng aling-aling:

"Isu Sahara adalah tolak ukur integritas Maroko; ini adalah prisma yang melaluinya Maroko memandang lingkungan internasionalnya."

Tegas. Jelas. Dan rakyat berdiri kokoh tepat di belakang sang Raja mengawal kalimat tersebut.

Bagi kami di Perhimpunan Persahabatan Indonesia-Maroko, modal historis dan sosiologis semacam ini adalah harta karun diplomasi. Sayang sekali kalau persahabatan sehangat ini cuma mentok jadi rilis berita diplomatik formal. Makanya, kami terus dorong pertukaran media, kolaborasi kampus, hingga jembatan dagang yang konkret antara pelaku usaha Indonesia dan Maroko. Dua negara yang sama-sama lahir dari kawah candradimuka anti-penjajahan mestinya bisa jalan bareng memimpin kerja sama Global South.

Dunia hari ini bisa belajar banyak dari apa yang terjadi di Maroko tiap tanggal 20 Agustus. Kekuatan suatu negara itu ternyata bukan semata-mata dihitung dari seberapa canggih tank dan jet tempurnya, atau seberapa tebal cadangan devisanya. Kekuatan sejati itu ada pada tingginya tingkat saling percaya (mutual trust) antara pemimpin dan rakyatnya. Kalau pemimpin dan rakyat sudah sehati sejiwa, badai geopolitik seganas apa pun pasti bisa dilewati.

Dari Jakarta untuk Rabat, saya ucapkan selamat memperingati Hari Revolusi Raja dan Rakyat kepada Yang Mulia Raja Mohammed VI dan seluruh rakyat Maroko. Dirgahayu persaudaraan Indonesia-Maroko. Persahabatan yang bermula dari keringat dan air mata sejarah, kini saatnya berbuah kemakmuran bersama.

Oleh: Dr. Teguh Santosa, Ketua Perhimpunan Persahabatan Indonesia-Maroko

Rel

GPIB Immanuel Kunjungan Ke Masjid Agung

admin — Thu, 20 Aug 2026 18:05:00 +0700+0700

MEDAN - Pengurus Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat (GPIB) Majelis Jemaat Immanuel Medan yang berada di Jalan Pangeran Diponegoro melakukan kunjungan seraya memperkenalkan Ketua Majelis jemaat yang baru ke Masjid Agung Medan, Kamis (20/8/2026).
Kunjungan pengurus GPIB yang dipimpin pendeta Salmon Leatimia itu diterima Ketua BKM Agung Medan DR Impun Siregar beserta jajaran pengurus BKM. Seperti diketahui Gereja Immanuel dan Masjid Agung lokasinya berhadap-hadapan di Jalan P Diponegoro Medan.
Dalam pertemuan yang penuh keakraban itu pendeta Salmon memperkenalkan diri sebagai ketua majelis jemaat yang baru seraya memperkenalkan kepengurusan yang dibawanya.
Selain memperkenalkan pengurus yang baru, dia juga mengajak jajaran BKM Agung Medan untuk melakukan kegiatan di luar bidang agama, yakni program peningkatan ekonomi rakyat.
Mereka juga berharap dapat ikut serta dalam kolaborasi kegiatan sosial untuk membantu warga miskin di kota ini.
Ketua BKM DR Impun Siregar pada kesempatan itu menyambut baik apa yang direncanakan dan berharap kerjasama ini bisa terlaksana.
Dia juga menjelaskan tentang pentingnya menjaga kerukunan beragama di kota ini yang sudah terjalin sangat baik.
Katanya dalam kehidupan beragama jangan membeda-bedakan yang sama dan jangan menyamakan yang berbeda-beda.
Kunjungan itu juga diakhiri dengan melihat ruang utama masjid dimana pendeta Salmon ditemani Ketua BKM DR Impun Siregar, Bendahara H Darwin, H Abdulah Matondang dan Sekum H Hendra DS .rel

Rakor SPPG Se-Sumatera Utara, Ombudsman RI : Tutup Permanen SPPG Sebabkan Keracunan, Tidak Punya IPAL dan SLHS

admin — Thu, 20 Aug 2026 16:35:00 +0700+0700

Medan - Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumatera Utara (Sumut) mengundang Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) se-Sumut dalam Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Rabu, 19 Agustus 2026, bertempat di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut.

Rakor tersebut dihadiri oleh Anggota Ombudsman RI, Fikri Yasin dan Syafrida Rachmawati Rasahan, serta jajaran terkait pelaksanaan program MBG di Sumatera Utara.

Dalam kegiatan tersebut, Anggota Ombudsman RI Fikri Yasin menegaskan bahwa Ombudsman RI memiliki mandat dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.

Menurutnya, Program MBG merupakan salah satu program prioritas pemerintah yang menggunakan anggaran negara sehingga pelaksanaannya menjadi bagian yang dapat diawasi oleh Ombudsman.

"Program MBG merupakan salah satu program prioritas pemerintah dan menggunakan uang negara. Karena itu, Ombudsman memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaannya," ujar Fikri.

Gubernur Sumut Tekankan Mutu, Keamanan Pangan, dan Akuntabilitas
Dalam sambutan Gubernur Sumatera Utara yang disampaikan oleh Pelaksanatugas Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Timur Tunanggor, ditegaskan bahwa Program MBG merupakan salah satu program prioritas Presiden dalam mewujudkan Generasi Emas Indonesia 2045.

Tumanggor menekankan sejumlah hal yang perlu menjadi perhatian seluruh SPPG. Pertama, memperkuat komitmen terhadap mutu dan keamanan pangan. Dalam hal ini, Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dan Instalasi Pengolahan Limbah ( IPAL) harus menjadi standar minimal yang tidak dapat ditawar.
" Tidak ada SLHS dan IPAL tutup permanen SPPG," kata Tumanggor.

Selain itu, kebersihan juru masak dan keamanan air harus dipastikan, serta sanitarian puskesmas perlu dilibatkan sebagai mitra dalam melakukan pengawasan secara rutin.

Kedua, memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dinas kesehatan, dan pemangku kepentingan terkait agar proses distribusi maupun pengawasan Program MBG dapat berjalan secara optimal.

Ketiga, mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dengan membuka ruang bagi pengawasan dari berbagai pihak, termasuk Ombudsman dan DPRD. Kritik dan masukan yang disampaikan diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan dalam pelaksanaan program.

Keempat, memperhatikan kearifan lokal dalam penyusunan menu MBG agar makanan yang disajikan sesuai dengan karakteristik daerah sekaligus dapat diterima dan disukai oleh anak-anak.

Hasil Pemeriksaan Laboratorium
Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) wilayah Medan yang membawahi Sumatera Utara dan Aceh, Donal Simanjuntak, menyampaikan, hasil pemeriksaan laboratorium provinsi, pemeriksaan terhadap sampel ratusan siswa di Brastagi, Karo yang keracunan usai menyantap menu MBG dilakukan dari aspek kimia dan mikrobiologi. Untuk pemeriksaan kimia, hasil pemeriksaan menunjukkan negatif.

" Sementara itu, pada pemeriksaan bakteri ditemukan dua sampel yang menunjukkan adanya bakteri, yakni sampel dari dapur dan sekolah," kata Donal.

Disampaikan pula bahwa biaya penanganan korban ditanggung oleh Badan Gizi Nasional (BGN), sedangkan rujukan ke RS Haji menggunakan skema Universal Health Coverage (UHC).

Sementara itu, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara melalui Andi Kusmawan menjelaskan bahwa pemeriksaan laboratorium dilakukan terhadap dua aspek, yakni kimia dan mikrobiologi.

Pada pemeriksaan kimia, sampel yang diperiksa antara lain ikan dencis botan, tahu goreng saus, sayur kol dan wortel, serta melon. Hasil pemeriksaan menunjukkan negatif terhadap parameter formalin, boraks, arsen, sianida, dan nitrit.

Untuk pemeriksaan mikrobiologi yang dilakukan pada 16 Agustus 2026 dengan menggunakan sampel makanan sisa dan muntahan, ditemukan beberapa hasil positif.
Pada sampel nasi putih ditemukan bakteri Bacillus cereus, sementara pada ikan dencis ditemukan Staphylococcus aureus. Pada sampel buah melon ditemukan E. coli, sedangkan sampel muntahan menunjukkan adanya Staphylococcus aureus.
Dari pemeriksaan tersebut, pada sampel lainnya tidak ditemukan penyebab keracunan makanan.

*Kejadian Berulang*

Ombudsman menilai kejadian gangguan kesehatan dalam pelaksanaan Program MBG perlu menjadi perhatian serius karena berpotensi kembali terjadi apabila pola kerja dan tata kelola tidak segera diperbaiki.

Berdasarkan data peristiwa yang disampaikan dalam kegiatan tersebut, kejadian serupa telah terjadi satu kali pada 2025 dan empat kali pada 2026, dengan jumlah korban secara keseluruhan mencapai kurang lebih 800 orang.

Fikri Yasin menegaskan bahwa Ombudsman akan mendorong tindakan tegas terhadap SPPG yang melakukan pelanggaran berat, termasuk merekomendasikan penutupan SPPG yang terbukti melakukan kesalahan serius. Hal tersebut, menurutnya, telah didiskusikan dengan Kepala BGN.

"Untuk SPPG yang melakukan kesalahan, terutama yang permasalahannya cukup berat termasuk tidak punya SLHS dan IPAL, Ombudsman akan merekomendasikan untuk ditutup," tegas Fikri.

Anggota Ombudsman RI, Syafrida R. Rasahan, menekankan koordinasi antara Kantor Regional BGN Sumut dan KPPG. Menurutnya, kedua pihak memiliki mandat dari BGN, tetapi berdasarkan temuan di lapangan masih terdapat kondisi di mana koordinasi dan kolaborasi belum berjalan optimal." Saya minta Kepala Regional BGN jangan sibuk untuk hal yang tidak bagian Program MBG. Urusan pemasok bahan makanan bukan urusan Kepala Regional," kata Syafrida usai acara.

Syafrida juga menyoroti masih adanya sekitar 200 SPPG yang belum memiliki Sertifikat SLHS dan IPAL meskipun sebagian SPPG telah beroperasi hampir satu tahun. Beberapa di antaranya, menurut keterangan yang disampaikan dalam kegiatan, berada di wilayah Medan dan Kabupaten Deli Serdang.

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumatera Utara, Herdensi, menegaskan bahwa MBG merupakan program prioritas Presiden yang harus didukung bersama agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Menurut Herdensi, SPPG sebagai bagian dari pelaksana program harus memastikan pelaksanaan MBG berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan persoalan yang justru mengganggu pencapaian tujuan program.

"Program MBG ini merupakan program prioritas Presiden. Semestinya SPPG yang diamanatkan untuk mendukung keberhasilan program ini tidak kemudian menjadi hal yang mengganggu irama pencapaian target. Kami berharap peristiwa seperti ini tidak terulang kembali," kata Herdensi.

Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara berharap hasil rapat koordinasi tersebut dapat menjadi momentum untuk memperkuat pengawasan, meningkatkan koordinasi antara SPPG, KPPG, Kantor Regional, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya, serta memastikan Program MBG terlaksana secara aman, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan standar pelayanan publik.

Bank Sumut Hadirkan Smartcash, Dukung Transformasi Digital Transportasi Publik BRT Mebidang

admin — Thu, 20 Aug 2026 12:04:00 +0700+0700

Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution menunjukkan kartu Smartcash Bank Sumut yang dapat digunakan untuk pembayaran nontunai pada layanan Bus Rapid Transit (BRT) Medan-Binjai-Deli Serdang (Mebidang), pada peluncuran tahap awal yagn digelar di Terminal Lubuk Pakam, Deli Serdang, Rabu (19/8).

Bank Sumut Hadirkan Smartcash, Dukung Transformasi Digital Transportasi Publik BRT Mebidang

Lubuk Pakam – PT Bank Sumut memperkuat dukungannya terhadap transformasi transportasi publik di Sumatera Utara melalui pemanfaatan Kartu Smartcash sebagai alat pembayaran nontunai pada layanan Bus Rapid Transit (BRT) Medan-Binjai-Deli Serdang (Mebidang).

Dukungan tersebut ditandai dengan pembagian Kartu Smartcash kepada masyarakat dan undangan pada peluncuran tahap awal BRT Mebidang yang diresmikan Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution di Terminal Lubuk Pakam, Deli Serdang, Rabu (19/8).

Kartu Smartcash dapat digunakan untuk melakukan pembayaran nontunai pada armada BRT Mebidang. Masyarakat cukup melakukan tap kartu pada mesin pembaca yang tersedia sehingga transaksi dapat dilakukan secara cepat, praktis, dan aman.

Direktur TI dan Operasional Bank Sumut, Sandhy Sofian mengatakan keterlibatan Bank Sumut dalam pengembangan ekosistem pembayaran BRT Mebidang merupakan bentuk dukungan terhadap program pemerintah dalam membangun layanan publik yang semakin modern dan terintegrasi.

"Bank Sumut ingin hadir sebagai bagian dari proses transformasi yang dilakukan pemerintah. Dukungan ini kami wujudkan melalui inovasi layanan perbankan yang dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat sekaligus memperkuat digitalisasi layanan publik," ujar Sandhy.

Menurut Sandhy, pengembangan transportasi publik tidak hanya berkaitan dengan penyediaan sarana mobilitas masyarakat, tetapi juga membutuhkan dukungan ekosistem yang mampu membuat layanan tersebut semakin mudah digunakan. Sistem pembayaran nontunai menjadi salah satu bagian penting dalam mewujudkan layanan transportasi yang modern.

"Digitalisasi harus memberikan kemudahan yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Melalui Smartcash, kami menghadirkan alternatif pembayaran yang sederhana, cepat, dan aman. Ini sekaligus menjadi bentuk dukungan Bank Sumut terhadap agenda digitalisasi pemerintah," kata Sandhy.

BRT Mebidang saat ini memasuki tahap uji coba pengoperasian bus listrik melalui skema Buy The Service (BTS). Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menargetkan penambahan armada secara bertahap hingga 30 bus listrik pada Desember 2026 yang akan melayani Koridor 1 Teladan-Terminal Lubuk Pakam dan Koridor 2 Simpang Barat-Binjai.

Pengembangan BRT Mebidang juga diarahkan untuk membangun konektivitas transportasi yang lebih baik di kawasan Medan, Binjai, dan Deli Serdang. Integrasi sistem pembayaran ditargetkan semakin luas hingga 2027 sehingga masyarakat dapat menikmati layanan transportasi antarkoridor dengan sistem transaksi yang semakin mudah.

Bagi Bank Sumut, dukungan terhadap BRT Mebidang merupakan bagian dari peran sebagai bank pembangunan daerah yang aktif mendukung program strategis pemerintah. Melalui inovasi dan digitalisasi layanan, Bank Sumut berkomitmen memperkuat kualitas pelayanan publik sekaligus mendorong konektivitas, aktivitas ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di kawasan Mebidang.

Aceh dan Sumatera: Modal dan Penyangga Keberlangsungan Republik

admin — Thu, 20 Aug 2026 10:53:00 +0700+0700

Oleh : H Syahrir Nasution

Jika Aceh dapat disebut sebagai "Daerah Modal" dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia, maka daerah-daerah lain di Pulau Sumatera juga memiliki posisi yang tidak kalah penting sebagai penopang keberlangsungan Indonesia merdeka.

Sejarah Indonesia tidak lahir hanya dari satu pusat kekuasaan. Republik ini tumbuh dari kontribusi berbagai daerah yang pada masa-masa genting memberikan tenaga, pikiran, sumber daya, dukungan politik, hingga pengorbanan rakyatnya.

Aceh memiliki catatan khusus. Ketika Republik masih sangat muda dan menghadapi berbagai tekanan, Aceh tampil memberikan dukungan yang menjadi bagian penting dari upaya mempertahankan eksistensi negara. Karena itu, Aceh layak ditempatkan sebagai salah satu daerah yang memberikan modal perjuangan bagi Republik.

Sementara itu, wilayah-wilayah Sumatera lainnya juga memainkan peran strategis. Sumatera memiliki kekayaan sumber daya alam, perkebunan, hasil bumi, jalur perdagangan, pelabuhan, serta posisi geografis yang sangat penting bagi kehidupan ekonomi dan keberlangsungan Republik.

Dengan kata lain, Aceh memberikan modal perjuangan, sementara Sumatera secara keseluruhan menjadi salah satu penyangga keberlangsungan Republik.

Inilah perspektif sejarah yang tidak boleh hilang dari ingatan generasi sekarang.

Jangan melihat Sumatera hanya sebagai kumpulan provinsi yang berada jauh dari pusat pemerintahan. Sumatera adalah salah satu bagian strategis yang menopang denyut ekonomi dan kekuatan Indonesia dari masa ke masa.

Dari ujung utara Aceh hingga wilayah selatan Sumatera, rakyat telah memberikan kontribusi besar terhadap perjalanan bangsa. Ada minyak dan gas, perkebunan, pertanian, pertambangan, kehutanan, kelautan, perdagangan dan berbagai kekayaan alam lainnya yang menjadi bagian dari kekuatan ekonomi nasional.

Karena itu, hubungan pusat dan daerah seharusnya tidak dibangun dengan paradigma "pusat memberi, daerah menerima."

Paradigma tersebut sudah semestinya ditinggalkan.

Yang lebih tepat adalah pusat dan daerah saling menguatkan dalam satu kesatuan Republik Indonesia.

Daerah memberikan kontribusi kepada negara, sementara negara memastikan pembangunan, keadilan fiskal, infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat kembali dirasakan secara proporsional oleh daerah.

Inilah makna persatuan yang sesungguhnya.

Persatuan bukan berarti semua keputusan harus dipandang dari satu pusat. Persatuan juga bukan berarti kontribusi daerah boleh dilupakan setelah negara menjadi kuat.

Sebaliknya, persatuan akan semakin kokoh apabila seluruh daerah merasa dihargai, diperhatikan dan diperlakukan secara adil.

Aceh adalah "Daerah Modal". Sumatera adalah salah satu "Penyangga Republik".

Dua ungkapan ini hendaknya bukan dipahami sebagai upaya membenturkan daerah dengan pusat, melainkan sebagai pengingat bahwa Republik Indonesia memiliki sejarah panjang yang dibangun bersama.

Maka pemerintah pusat harus memahami satu hal penting: jangan pernah memperlakukan daerah hanya sebagai objek kebijakan.

Daerah adalah bagian dari kekuatan Republik.

Dan bagi Aceh serta Sumatera, sejarah telah membuktikan bahwa ketika Indonesia berada dalam keadaan genting, daerah-daerah ini tidak berdiri di luar Republik. Mereka berada di dalam barisan yang ikut menjaga agar Republik tetap berdiri.

Kini, ketika Indonesia telah berusia 81 tahun, sudah waktunya sejarah tersebut diterjemahkan ke dalam kebijakan yang lebih berkeadilan.

Bukan untuk menuntut keistimewaan berlebihan.

Bukan pula untuk mempertentangkan Sumatera dengan Jawa.

Tetapi untuk menegaskan bahwa Indonesia dibangun oleh seluruh daerah, bukan oleh satu pulau saja.

Jawa memiliki sejarah perjuangannya. Aceh memiliki pengorbanannya. Sumatera memiliki kontribusi strategisnya. Begitu pula Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, Papua dan seluruh wilayah Nusantara.

Semuanya mempunyai bagian dalam perjalanan Indonesia.

Karena itu, jangan sampai ada daerah yang merasa hanya dibutuhkan ketika negara memerlukan sumber daya, tetapi dilupakan ketika berbicara mengenai pemerataan pembangunan dan keadilan.

Aceh telah memberikan modal. Sumatera telah menjadi penyangga. Seluruh daerah telah memberikan kontribusi. Maka negara pun wajib hadir memberikan keadilan.

Sebab Republik Indonesia bukan milik pusat.

Republik Indonesia adalah milik seluruh rakyat dan seluruh daerah yang dari dahulu bersama-sama mempertahankan kemerdekaan.

Dan sejarah itu harus terus dirawat agar generasi mendatang memahami bahwa kemerdekaan Indonesia bukan hadiah dari satu wilayah, melainkan hasil perjuangan bersama seluruh anak bangsa.***

Bank Aceh-TASPEN Perkuat Kerja Sama Pengelolaan Dana Pensiun

admin — Wed, 19 Aug 2026 19:51:00 +0700+0700

BANDA ACEH – PT Bank Aceh Syariah dan PT TASPEN (Persero) memperkuat kerja sama dalam pengelolaan dan pengembangan layanan dana pensiun bagi aparatur sipil negara (ASN) di Aceh.

Penguatan kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Stimulasi Pertumbuhan Dana Pensiun pada Bank Aceh, yang berlangsung di Ballroom Hotel The Pade, Aceh Besar, Rabu (19/8/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah. Dalam kesempatan itu, Fadhlullah mengapresiasi kerja sama Bank Aceh Syariah dengan TASPEN dan berharap kolaborasi tersebut terus memberikan manfaat bagi para pensiunan di Aceh.

Direktur Dana dan Jasa Bank Aceh Syariah M. Hendra Supardi menyampaikan, Bank Aceh sebelumnya telah menandatangani perpanjangan PKS dengan TASPEN terkait Tabungan Hari Tua (THT), pensiun, Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), dan Jaminan Kematian (JKM) pada Mei 2026.

Dalam evaluasi kerja sama tersebut, Bank Aceh meraih predikat Sangat Baik.

Per Agustus 2026, Bank Aceh dipercaya mengelola pembayaran pensiun dengan total pensiunan sebanyak 45.688 orang melalui empat Kantor Cabang Koordinator, yakni Banda Aceh, Lhokseumawe, Medan, dan Jakarta.

Bank Aceh juga memastikan pelaporan administrasi, termasuk SPTB, SPTJM, otentikasi, serta laporan pendukung lainnya, diselesaikan tepat waktu sesuai standar yang ditetapkan PT TASPEN.

Dalam meningkatkan kualitas layanan, Bank Aceh turut berpartisipasi dalam kegiatan Batas Usia Pensiun (BUP) bagi calon pensiunan di seluruh kabupaten/kota di Aceh dengan dukungan PT TASPEN Cabang Banda Aceh dan Lhokseumawe.

Pada Juni 2026, Bank Aceh juga melaksanakan sosialisasi ketetapan serta pelatihan dan sertifikasi Office Channeling Mitra Bayar bagi supervisor dan petugas khusus di jaringan cabang Bank Aceh.

Selain layanan pembayaran pensiun, Bank Aceh berkomitmen memberdayakan para pensiunan, antara lain melalui pelibatan mereka dalam kegiatan UMKM.

Hendra mengatakan Bank Aceh siap memfasilitasi koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota untuk memperkuat kolaborasi kegiatan BUP bersama PT TASPEN.

Ia berharap PKS tentang Stimulasi Pertumbuhan Dana Pensiun tersebut semakin memperkuat sinergi kedua pihak sekaligus mendorong peningkatan kualitas layanan dan manfaat bagi para pensiunan.

Perkuat Sinergi Kelembagaan

Dalam pernyataan terpisah, Direktur Utama Bank Aceh Fadhil Ilyas mengatakan, penguatan kerja sama dengan PT TASPEN merupakan bagian dari upaya mempererat hubungan kelembagaan kedua pihak sekaligus membuka peluang kolaborasi yang lebih luas di Aceh.

Menurut Fadhil, sebagai bank milik Pemerintah Aceh, Bank Aceh memiliki peran strategis dalam membangun sinergi dengan berbagai lembaga untuk mendukung program yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Bank Aceh menyambut baik penguatan kerja sama dengan TASPEN ini. Kami melihat masih banyak ruang kolaborasi yang dapat dikembangkan ke depan, sehingga hubungan kedua lembaga ini dapat memberikan manfaat yang semakin luas," ujar Fadhil.

Ia berharap sinergi Bank Aceh dan TASPEN dapat terus berkembang dan menjadi bagian dari upaya bersama dalam memperkuat perekonomian serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh.

Minta Zakat Disalurkan melalui Baitul Mal

Pada kesempatan yang sama, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah meminta PT TASPEN turut berkontribusi dalam pengelolaan zakat di Aceh dengan menyalurkannya melalui Baitul Mal Aceh.

"Kami minta TASPEN juga menyalurkan zakatnya lewat Baitul Mal Aceh," kata Fadhlullah.

Menurutnya, Aceh memiliki kekhususan dalam penerapan syariat Islam, termasuk dalam pengelolaan zakat. Karena itu, ia berharap lembaga maupun perusahaan yang beraktivitas di Aceh dapat mendukung sistem pengelolaan zakat melalui lembaga resmi di Aceh.

Fadhlullah juga mengungkapkan dirinya bukan orang yang asing dengan TASPEN. Saat masih bertugas sebagai anggota DPR RI, ia mengatakan salah satu tugasnya turut mengawal dan mengawasi kinerja lembaga tersebut.

"Dulu saat di DPR RI, tugas saya termasuk yang mengawal kinerja lembaga TASPEN," ujarnya. /Muktar

Rahudman Harahap Diamanahkan Hashim Djojohadikusumo Pimpin PNM

admin — Wed, 19 Aug 2026 17:00:00 +0700+0700

MEDAN |Perkumpulan Pendopo Nusantara Mandiri (PNM) resmi dideklarasikan di Pendopo Khadijah, Kompleks Taman Setiabudi Indah, Medan, Rabu (19/8/2026).
Dalam deklarasi tersebut, Drs H Rahudman Harahap MM dipercaya menjadi Ketua Umum PNM. Amanah itu diberikan Ketua Dewan Pembina Forum Masyarakat Indonesia Emas (FORMAS), Hashim Djojohadikusumo.
PNM hadir sebagai organisasi kemasyarakatan yang menyatakan diri bersifat nonpartisan. Organisasi ini diarahkan menjadi wadah koordinasi berbagai elemen masyarakat untuk ikut mengawal pelaksanaan program pemerintah yang bersentuhan langsung dengan kepentingan rakyat.

Rahudman menegaskan PNM bukan kendaraan politik dan tidak berada di bawah kendali partai politik.

"Tentunya dideklarasikannya Perkumpulan Pendopo Nusantara Mandiri ini sebagai induk kita untuk mengkoordinasikan, karena ini sifatnya non-partisan. Kita tidak punya hak untuk menyetir, tetapi kita ingin mengawal program pemerintah," ujar Rahudman dalam sambutannya.
Kawal Program Pemerintah
Menurut Rahudman, PNM akan mengambil peran dalam mengawasi pelaksanaan berbagai program pemerintah, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ia menilai organisasi masyarakat dapat menjadi bagian dari pengawasan sosial agar program tersebut berjalan dengan baik dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

"MBG tidak akan berhenti selama pemerintahan Prabowo. Kami diminta untuk ikut mengawasi supaya program berjalan dengan baik," katanya.
Rahudman juga memastikan PNM tidak akan masuk ke wilayah politik praktis. Namun, setiap kebijakan pemerintah yang dinilai berpihak kepada masyarakat akan didukung melalui fungsi pengawalan dan kolaborasi.

"Jika di daerah ada kebijakan yang pro-rakyat, mengapa tidak kita dukung? Kita tidak membuat tanggapan politik, tetapi kita ingin bersama pemerintah melaksanakan program pro-rakyat," ujarnya.

Libatkan Ormas dan Pers

Dalam menjalankan organisasinya, Rahudman menyebut PNM akan mengedepankan kolaborasi dengan organisasi kemasyarakatan dan insan pers.

Partai politik, kata dia, tidak akan dilibatkan dalam gerakan PNM.
"Kita tidak bisa melibatkan partai dalam hal ini. Yang dilibatkan adalah ormas dan rekan-rekan dari pers," tegasnya.

Keterlibatan pers dinilai penting karena media memiliki fungsi kontrol sosial sekaligus menjadi sarana penyampaian informasi kepada masyarakat terkait pelaksanaan berbagai program pemerintah.
Berkaitan dengan Jejaring FORMAS
Penunjukan Rahudman sebagai Ketua Umum PNM oleh Hashim Djojohadikusumo menarik perhatian karena terdapat irisan semangat antara PNM dan FORMAS, khususnya dalam menempatkan organisasi masyarakat sebagai bagian dari kekuatan sipil yang ikut mengawal program pembangunan.

FORMAS merupakan forum yang menghimpun organisasi masyarakat dan komunitas dari berbagai latar belakang. Hashim Djojohadikusumo tercatat sebagai Ketua Dewan Pembina, sementara Yohanes Handojo Budhisedjati menjabat Ketua Umum.
Jejaring FORMAS juga terus berkembang.

Dalam konsolidasi nasional di Jakarta pada 7 Agustus 2026, sebanyak 20 organisasi kemasyarakatan baru dikukuhkan sehingga jumlah anggota FORMAS disebut mencapai 103 organisasi.

FORMAS selama ini membawa agenda mendukung dan mengawal pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045, termasuk pada sektor pendidikan, kesehatan, perbaikan gizi, penanganan stunting, serta program pemerintah lainnya.
Meski memiliki irisan semangat dalam hal pengawalan pembangunan, PNM menegaskan organisasinya berdiri sebagai wadah nonpartisan di Sumatera Utara.

Legalitas Lengkap
Sekretaris Jenderal PNM, Rusdi Sinuraya, mengatakan dokumen legalitas formal organisasi telah disiapkan.
Untuk sementara, PNM juga telah memiliki kantor pusat di kawasan Jalan Setia Budi, Medan.

"Dokumen legalitas formalnya sudah lengkap. Ke depan, kami akan melengkapi struktur kepengurusan secara menyeluruh dalam waktu dekat," ujar Rusdi.

Setelah deklarasi, PNM akan melakukan penyempurnaan struktur organisasi sekaligus konsolidasi jaringan di sejumlah wilayah Sumatera Utara.
Dihadiri Tokoh Pers
Deklarasi PNM turut dihadiri sejumlah tokoh dan praktisi pers Sumatera Utara. Di antaranya Rianto SH MH (Anto Genk), CEO SUMUT24 Group sekaligus Ketua Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Sumatera Utara; Choking Susilo Sakeh; Suwandi Purba; Jonris Purba; serta Syafaruddin Sikumbang.

Kehadiran sejumlah tokoh pers tersebut sejalan dengan komitmen PNM untuk membuka ruang kolaborasi dengan insan media dalam mengawal pelaksanaan program pemerintah sekaligus menyuarakan kepentingan masyarakat.
Dengan deklarasi ini, PNM memasuki tahap konsolidasi. Tantangan organisasi ke depan bukan hanya membangun struktur dan memperluas jaringan, tetapi juga memastikan fungsi pengawalan yang dijanjikan berjalan secara independen, transparan dan tetap berorientasi pada kepentingan publik.
Bagi Rahudman Harahap, amanah tersebut menjadi momentum untuk membangun kekuatan organisasi masyarakat di Sumatera Utara agar mampu memberikan kontribusi nyata dalam mengawal program pembangunan yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat. Rel

Rektor UNPAB Prof. Isa Indrawan Terpilih Jadi Mentor Rektor Nasional, APTISI Siapkan Program Pembinaan 60.000 Pimpinan Kampus

admin — Wed, 19 Aug 2026 14:05:00 +0700+0700

MEDAN | Momentum Wisuda Periode ke-76 Universitas Pembangunan Panca Budi (UNPAB) Medan pada 18–19 Agustus 2026 menjadi panggung penting bagi penguatan peran perguruan tinggi swasta dalam pembangunan pendidikan nasional.

Di tengah suasana khidmat wisuda yang digelar di Regale International Convention Center, Jalan H. Adam Malik No. 66–68, Medan, muncul kabar strategis dari Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) Pusat terkait rencana pembentukan mentor rektor nasional.

Yang menarik, Rektor UNPAB, Prof. Dr. H. M. Isa Indrawan, SE., MM., disebut sebagai salah satu rektor yang terpilih untuk menjadi mentor dalam program tersebut.

Hal itu disampaikan Ketua Umum APTISI Pusat, Prof. Dr. Ir. H. M. Budi Djatmiko, M.Si., M.E.I., dalam wawancara eksklusif dengan CEO Sumut24 Group, Rianto, SH., MH atau yang akrab disapa Anto Genk, yang juga merupakan alumni Magister Hukum UNPAB.

Prof. Budi mengungkapkan, APTISI tengah menyiapkan program strategis untuk mencari dan membentuk 30 rektor terbaik dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia yang nantinya diproyeksikan menjadi mentor bagi para pimpinan perguruan tinggi.

«"Kami meminta panitia agar mencari rektor terbaik di seluruh Indonesia, sebanyak 30 orang. Mereka yang terpilih nantinya akan dididik selama dua minggu sebelum diwisuda untuk resmi menjadi mentor," ujar Prof. Budi.»

Program tersebut tidak berhenti pada pembentukan mentor. Ke-30 rektor terpilih nantinya diharapkan dapat menjalankan fungsi pembinaan dan pendampingan terhadap para pimpinan perguruan tinggi di berbagai daerah.

Sasaran program mencakup unsur pimpinan kampus mulai dari rektor, wakil rektor, dekan hingga ketua program studi, dengan jumlah sasaran yang diperkirakan mencapai sekitar 60.000 orang.

*Prof. Isa Indrawan Disebut Sebagai Sosok Inspiratif*

Dalam wawancara tersebut, Prof. Budi secara khusus menyebut nama Rektor UNPAB, Prof. Isa Indrawan, sebagai salah satu figur yang masuk dalam jajaran mentor.

«"Salah satu mentornya adalah Pak Isa. Beliau menjadi salah satu rektor yang menginspirasi kemajuan pendidikan di Indonesia," ungkap Prof. Budi.»

Pernyataan tersebut menempatkan kiprah Prof. Isa Indrawan tidak hanya dalam konteks kepemimpinan UNPAB, tetapi juga dalam percaturan pengembangan tata kelola perguruan tinggi swasta di tingkat nasional.

Selain menjabat sebagai Rektor UNPAB, Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, S.E., M.M. juga menjabat sebagai Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) Wilayah I Sumatera Utara (periode 2025–2029), Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Sarjana Melayu Indonesia (PB ISMI) (masa bakti 2025–2030) dan Ketua Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI) Sumatera Utara (periode 2024–2028).

Bagi UNPAB, keterlibatan rektornya dalam program mentor nasional tersebut juga menjadi momentum untuk menunjukkan bahwa perguruan tinggi yang berkembang di daerah memiliki peluang dan kapasitas untuk berkontribusi dalam agenda strategis pendidikan tinggi Indonesia.

*APTISI Dorong Akselerasi Mutu Perguruan Tinggi*

APTISI melalui program tersebut mendorong agar peningkatan kualitas perguruan tinggi tidak hanya berorientasi pada aspek akademik, tetapi juga menyentuh kapasitas kepemimpinan, tata kelola, inovasi, dan kemampuan perguruan tinggi menghadapi perubahan lingkungan pendidikan tinggi yang semakin kompleks.

Model mentoring diharapkan dapat menciptakan proses transfer pengalaman dari para rektor yang dinilai memiliki rekam jejak dan inovasi kepemimpinan kepada para pimpinan perguruan tinggi lainnya.

Dengan demikian, peningkatan kualitas tidak berlangsung secara sporadis, melainkan melalui pembinaan yang lebih terarah dan berkelanjutan.

Program ini juga menjadi bagian dari komitmen APTISI untuk memperkuat kapasitas sumber daya manusia di lingkungan perguruan tinggi swasta, sekaligus mendorong lahirnya pemimpin kampus yang adaptif, inovatif dan mampu menjawab tantangan pendidikan tinggi di masa depan.

*Wisuda UNPAB Jadi Momentum Pendidikan Nasional*

Wisuda ke-76 UNPAB akhirnya tidak sekadar menjadi seremoni akademik bagi para lulusan. Kehadiran Ketua Umum APTISI Pusat dan munculnya nama Prof. Isa Indrawan dalam program mentor rektor nasional memberikan dimensi lain bagi perhelatan tersebut.

Momentum ini memperlihatkan bahwa perguruan tinggi di Sumatera Utara memiliki ruang yang semakin besar untuk terlibat dalam agenda pengembangan pendidikan tinggi pada level nasional.

Bagi UNPAB, keikutsertaan Prof. Isa Indrawan dalam program mentor tersebut sekaligus menjadi tantangan baru: bagaimana pengalaman dan praktik baik dalam memimpin perguruan tinggi dapat ditransformasikan menjadi pengetahuan yang bermanfaat bagi institusi pendidikan tinggi lainnya di Indonesia.

Dengan target pembinaan yang mencapai puluhan ribu pimpinan perguruan tinggi, program APTISI ini berpotensi menjadi salah satu agenda strategis dalam memperkuat ekosistem kepemimpinan pendidikan tinggi nasional.

UNPAB Gelar Wisuda Periode ke-76, Cetak Lulusan Siap Hadapi Tantangan Dunia Kerja

admin — Wed, 19 Aug 2026 10:38:00 +0700+0700

MEDAN | Universitas Pembangunan Panca Budi (UNPAB) Medan menggelar Wisuda Periode ke-76 selama dua hari, 18–19 Agustus 2026, di Regale International Convention Center, Jalan H. Adam Malik No. 66–68, Medan.

Wisuda tersebut menjadi momentum penting bagi UNPAB dalam mengantarkan para mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan tinggi menuju tahapan baru, baik memasuki dunia kerja, melanjutkan pendidikan maupun mengembangkan kiprah di tengah masyarakat.

Pelaksanaan wisuda selama dua hari menunjukkan skala kegiatan yang cukup besar sekaligus menjadi bagian dari agenda akademik UNPAB dalam memberikan penghargaan kepada mahasiswa yang telah menyelesaikan proses pendidikan.

Momentum tersebut tidak sekadar menjadi seremoni akademik. Kelulusan para wisudawan juga membawa konsekuensi baru berupa tuntutan untuk mampu menerapkan ilmu, keterampilan dan nilai-nilai yang diperoleh selama menempuh pendidikan di tengah perubahan dunia kerja yang semakin kompetitif.

Di tengah perkembangan teknologi dan perubahan kebutuhan industri, lulusan perguruan tinggi dituntut tidak hanya mengandalkan ijazah. Kemampuan beradaptasi, berpikir kritis, berkomunikasi, berkolaborasi serta mengembangkan kompetensi secara berkelanjutan menjadi modal penting untuk menghadapi tantangan setelah menyandang gelar akademik.

Bagi UNPAB, Wisuda Periode ke-76 menjadi bagian dari perjalanan institusi dalam menjalankan fungsi pendidikan tinggi, khususnya menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan mampu memberikan kontribusi bagi masyarakat.

*Dua Hari, Satu Momentum Akademik*

Rangkaian Wisuda Periode ke-76 UNPAB berlangsung pada 18 dan 19 Agustus 2026 di Regale International Convention Center Medan.

Pemilihan gedung konvensi sebagai lokasi pelaksanaan memberikan ruang bagi pelaksanaan agenda wisuda dalam skala besar dengan melibatkan para lulusan beserta keluarga dan sivitas akademika.

Bagi keluarga wisudawan, momentum tersebut juga menjadi bentuk apresiasi atas perjalanan pendidikan yang telah dilalui. Di balik toga dan prosesi akademik, terdapat proses panjang berupa pembelajaran, penelitian, penyelesaian tugas akhir serta berbagai tantangan yang harus dilewati hingga akhirnya mahasiswa dinyatakan lulus.

Karena itu, wisuda bukan menjadi akhir perjalanan akademik, melainkan awal dari fase baru yang menuntut para lulusan menunjukkan kompetensi dan integritas di lingkungan profesional maupun masyarakat.

*Tantangan Setelah Menyandang Gelar*

Lulusan perguruan tinggi saat ini menghadapi lingkungan yang berubah cepat. Digitalisasi, perkembangan kecerdasan buatan, perubahan pola kerja dan tuntutan industri membuat kompetensi lulusan harus terus berkembang.

Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi setiap perguruan tinggi untuk memastikan proses pendidikan tidak berhenti pada pencapaian akademik, tetapi juga membangun kesiapan mahasiswa menghadapi dunia nyata.

Wisuda Periode ke-76 menjadi momentum bagi UNPAB untuk terus memperkuat komitmen tersebut. Para lulusan diharapkan mampu membawa pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh selama berada di kampus untuk menghasilkan karya serta memberikan manfaat di tengah masyarakat.

Dengan berakhirnya masa studi, para wisudawan kini memasuki fase baru. Tantangan berikutnya bukan lagi sekadar memperoleh gelar, tetapi membuktikan bahwa pendidikan yang ditempuh mampu melahirkan kontribusi nyata.

Wisuda Periode ke-76 pun menjadi penanda bahwa perjalanan akademik para lulusan telah sampai pada satu titik, sekaligus membuka lembaran baru menuju dunia profesional, kewirausahaan, pengabdian masyarakat dan pengembangan keilmuan.

Resmikan Desa Wisata Sampe Cita, SEMA Unimed & Masyarakat Kolaborasi Dorong Transformasi Potensi Lokal Demi Peningkatan Ekonomi

admin — Wed, 19 Aug 2026 09:09:00 +0700+0700

Deliserdang-Guna mensinergikan perbaikan dan peningkatan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan, Senat Mahasiswa Universitas Negeri Medan (Sema Unimed) mendorong Program Penguatan Kapasitas Organisasi Mahasiswa (PPK Ormawa) bersama warga Desa Sampe Cita, Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deliserdang.

Langkah nyata ini ditandai dengan peresmian sekaligus perkenalan Desa Wisata Sampe Cita yang digelar pada Sabtu (15/8/2026). Desa ini memiliki potensi besar berupa kekayaan sumber daya alam, agro-bisnis perkebunan dan pertanian, serta sejumlah objek wisata unggulan yang ke depannya diharapkan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat dengan nilai khas yang dimiliki.

Wakil Ketua Senat Unimed sekaligus Ketua Tim PPK Ormawa Unimed, Apriansyah Sipayung, menjelaskan kepada awak media bahwa program ini merupakan inisiatif Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, yang memberi ruang seluas-luasnya bagi mahasiswa untuk berkontribusi langsung dalam pemberdayaan masyarakat serta mengembangkan potensi desa sesuai kebutuhan dan karakteristik lokal.

"Program PPK Ormawa yang diusung Sema UNIMED ini hadir untuk mendorong perbaikan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Nantinya kami akan terus mendampingi agar pengembangan objek pariwisata yang ada di daerah ini dapat dimaksimalkan. Salah satunya adalah Pantai Ginting yang berlokasi di Desa Sampe Cita, Kutalimbaru," ungkap Apriansyah.

Ia menambahkan, pengembangan objek wisata yang dikelola dan ditata secara bersama-sama akan menjadi kekayaan sekaligus kearifan lokal yang bernilai di masa mendatang.

Sementara itu, Bendahara Desa Sampe Cita, Erwin Angga Saputra, memberikan apresiasi yang tinggi terhadap program PPK Ormawa yang diusung Sema Unimed. Menurutnya, program ini akan memberikan kontribusi nyata dalam mengembangkan potensi desa serta meningkatkan taraf ekonomi masyarakat Desa Sampe Cita dan desa-desa sekitarnya.

"Kolaborasi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi peluang besar dalam memajukan destinasi wisata ini, sehingga dapat membuka peluang usaha yang lebih baik ke depannya," ujar Erwin.

Pengembangan Desa Wisata Sampe Cita ini juga sejalan dengan semangat Asta Cita serta tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya SDGs ke-11 mengenai Kota dan Komunitas yang Berkelanjutan, melalui pembangunan kawasan wisata berbasis potensi dan keterlibatan aktif masyarakat lokal.

Kegiatan peresmian ini dihadiri oleh perangkat Pemerintah Desa Sampe Cita, tokoh masyarakat, Dosen Pembimbing PPK Ormawa Unimed, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Negeri Medan, serta puluhan mahasiswa UNIMED. Rel

Pesta Kuliner Kemerdekaan PPMDH TPI Medan, Satukan Santri, Guru dan Keluarga Besar TPI dalam Semangat Kebersamaan

admin — Wed, 19 Aug 2026 01:29:00 +0700+0700

MEDAN — Pondok Pesantren Modern Darul Hikmah Taman Pendidikan Islam (PPMDH TPI) Medan menggelar Pesta Kuliner Kemerdekaan dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Di Kampus I Jalan Pelajar Medan, Selasa malam (18/8).

Kegiatan berlangsung penuh kekeluargaan dan kebersamaan, sekaligus menjadi momentum menanamkan nilai perjuangan kepada para santri.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua I dan II Taman Pendidikan Islam (TPI) Medan H. Ikrom Helmi Nasution SH, Direktur Ponpes Modern Darul Hikmah Medan Dr. Yose Rizal, Ustaz Amar Hadly, Kepala Rumah Tangga TPI Medan Ustazah Ely, para guru, asatiz, santri serta undangan lainnya.

Pesta kuliner tersebut tidak sekadar menjadi kegiatan makan bersama. Para pimpinan TPI dan pesantren menyampaikan pesan penting mengenai makna kemerdekaan, sejarah perjuangan TPI, pendidikan, keislaman serta tanggung jawab santri sebagai generasi penerus bangsa.

TPI dan Perjuangan Mencerdaskan Bangsa

Direktur Ponpes Modern Darul Hikmah Medan, Dr. Yose Rizal, dalam sambutannya mengingatkan bahwa kemerdekaan Indonesia harus diisi dengan perjuangan, salah satunya melalui pendidikan.

Ia menegaskan, Taman Pendidikan Islam (TPI) sejak berdiri pada 1 Mei 1950, hanya lima tahun setelah Indonesia merdeka, telah mengambil bagian dalam menjalankan amanat kemerdekaan, khususnya mencerdaskan kehidupan bangsa.

"Para pendiri TPI adalah pejuang-pejuang kemerdekaan. Karena semangat perjuangan itulah mereka berpikir bagaimana mencerdaskan kehidupan bangsa dengan mendirikan Taman Pendidikan Islam," ujarnya.

Menurutnya, perjuangan para pendiri TPI tersebut sejalan dengan amanat Pembukaan UUD 1945, salah satunya mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan.

Ia pun mengajak para santri untuk tidak melupakan sejarah TPI dan kelak meneruskan perjuangan tersebut ketika telah berhasil dalam kehidupan.

"Kalian juga nanti kalau sudah berhasil, ikutilah jejak sejarah dari pada Taman Pendidikan Islam ini. Apa yang bisa kita lakukan untuk kepentingan umat, lakukan. Supaya hidup kita ada manfaatnya dan bermanfaat kepada orang lain," pesannya.

Santri Harus Menjadi Generasi Penerus

Ditempat yang sama, Pimpinan Ponpes Modern Darul Hikmah, Ustaz Dr Yose Rizal, mengajak para santri menjadikan momentum kemerdekaan sebagai energi untuk terus belajar dan mempersiapkan masa depan.

Ia mengaitkan pesan tersebut dengan Surah Ad-Duha yang dibacakan dalam rangkaian kegiatan.

Menurutnya, makna "wadduha", yang menggambarkan waktu pagi ketika matahari mulai menyingsing, dapat menjadi simbol harapan bagi para santri.

"Harapan kita, anak-anak semua akan menjadi generasi penerus atau next generation. Seperti waktu dhuha, matahari mulai menyingsing, demikian pula masa depan kalian harus terus bersinar," katanya.

Ia berpesan kepada para santri agar tidak takut, bimbang dan ragu dalam menuntut ilmu, termasuk ketika harus jauh dari orang tua dan kampung halaman.

"Jangan risau, jangan bimbang dan jangan ragu dengan keadaan. Kalian datang ke pesantren untuk menuntut ilmu dan mempersiapkan diri menjadi pengganti generasi kami," ujarnya.

Ustaz Yose Rizal juga mengingatkan bahwa semangat kemerdekaan hendaknya berjalan seiring dengan keimanan dan ketakwaan. Momentum 17 Agustus, menurutnya, dapat menjadi pengingat bagi umat Islam terhadap kewajiban salat lima waktu yang berjumlah 17 rakaat dalam sehari semalam.

Ia berharap para santri tumbuh menjadi generasi yang kuat dalam ilmu, akhlak, iman dan kesehatan serta mampu memberikan kontribusi bagi kemajuan bangsa.

H. Ikrom: Kemerdekaan Harus Diisi dengan Pengabdian

Ketua Umum PP TPI Medan Prof. Dr. Ismet Danial Nasution, drg., Ph.D., Sp.Pros diwakiliKetua I dan II TPI Medan, H. Ikrom Helmi Nasution, menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan Pesta Kuliner Kemerdekaan tersebut.

Ia menegaskan, kemerdekaan tidak cukup diperingati melalui kegiatan seremonial, tetapi harus diisi dengan pendidikan, persatuan dan pengabdian.

"TPI sejak awal berdiri memiliki semangat perjuangan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Semangat itu harus terus kita jaga dan dilanjutkan oleh generasi sekarang," katanya.

H. Ikrom berharap para santri tidak hanya memiliki kemampuan akademik, tetapi juga mempunyai akhlak, tanggung jawab dan kepedulian terhadap masyarakat.

"Anak-anak kita harus dipersiapkan menjadi generasi yang tidak hanya pintar secara akademik, tetapi juga memiliki akhlak, tanggung jawab dan semangat pengabdian," ujarnya.

Ia juga memberikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mempersiapkan kegiatan, khususnya Kepada Direktur PPMDH TPI Medan Dr Yose Rizal, Kepala Rumah Tangga TPI Medan, Ustazah Eli, para guru dan asatiz.

Menurut H. Ikrom, kebersamaan seperti ini penting untuk memperkuat silaturahmi sekaligus membangun rasa cinta Tanah Air di lingkungan pesantren.

Pesta Kuliner Jadi Momentum Kebersamaan

Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di PPMDH TPI Medan pun berlangsung dalam suasana hangat. Pesta kuliner menjadi ruang kebersamaan antara pimpinan, guru, asatiz dan para santri.

Lebih dari sekadar makan bersama, kegiatan tersebut menjadi sarana menyampaikan pesan bahwa perjuangan kemerdekaan harus dilanjutkan melalui pendidikan dan pembentukan karakter generasi muda.

TPI yang telah berdiri sejak 1 Mei 1950 diharapkan terus eksis dalam melahirkan generasi yang berilmu, berakhlak dan memiliki kepedulian terhadap umat, bangsa dan negara.

Para santri juga diingatkan bahwa mereka bukan hanya penerima estafet pendidikan, tetapi calon pemegang tongkat estafet perjuangan bangsa di masa mendatang.

Kegiatan diawali dengan pembacaan kitab suci Alqur'an oleh Santi dan ditutup dengan suasana penuh kekeluargaan dan doa bersama agar Indonesia senantiasa diberikan kemajuan, keamanan dan kesejahteraan serta Taman Pendidikan Islam terus berjaya dalam menjalankan amanah mencerdaskan kehidupan bangsa.

Festival Kuliner Kemerdekaan PPMDH TPI Medan semakin semarak dengan hadirnya beragam menu makanan dan minuman yang disiapkan serta disajikan langsung oleh ustazah Eli, para guru untuk santri.

Berbagai hidangan khas tersedia dan menjadi bagian dari kemeriahan kegiatan, sekaligus memberikan kesempatan kepada para santri untuk belajar mengelola, menyajikan dan memperkenalkan aneka kuliner kepada para pengunjung.

Sejumlah menu yang disajikan antara lain:

- Mie Soup Kampung Eli Catering
- Nasi Goreng Komplit
- Martabak Saleh
- Mie Ayam
- Bakso
- Sate Padang
- Empek-empek
- Popcorn
- Ice Cream dan Roti Pesantren
- Es Lengkong, Kurnia dan Jeruk Kasturi

Keberagaman menu tersebut membuat suasana festival semakin meriah. Para santri tidak hanya menikmati momentum perayaan kemerdekaan, tetapi juga mendapatkan pengalaman langsung dalam kegiatan kewirausahaan, kerja sama tim dan pelayanan.

Festival kuliner ini menjadi salah satu bentuk kreativitas keluarga besar PPMDH TPI Medan dalam mengisi kemerdekaan sekaligus membangun kemandirian dan keterampilan para santri.

Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Mari isi kemerdekaan dengan ilmu, persatuan, akhlak dan pengabdian.rel

Di India Jumhur Sayangkan Negara Besar Mundur dari Tanggungjawab Kolektif Pulihkan Lingkungan

admin — Wed, 19 Aug 2026 00:59:00 +0700+0700

NEW DELHI — Kehadiran BRICS dalam lanskap global memperluas tata kelola lingkungan hidup dunia yang lebih representatif dan efektif karena memberikan kesempatan pada kearifan lokal untuk ikut memitigasi dan mengatasi berbagai tantangan lingkungan yang semakin kompleks. Hal itu teruangkap dalam Pertemuan Menteri Lingkungan negara-negara anggota BRICS di New Delhi, India, Selasa, 18 Agustus 2026.

Kegiatan acara diawali dengan pernyataan dari Menteri Lingkungan, Kehutanan, dan Perubahan Iklim India, Shri Bhupender Yadav. Kemudian pernyataan selanjutnya dilakukan oleh Menteri Lingkungan Hidup RI Jumhur Hidayat. Pertemuan ini diikuti 10 dari 11 negara anggota BRICS.

Dalam paparannya Jumhur menengarai sekaligus prihatin ada negara maju dengan kekuatan ekonomi besar memilih mundur dari tanggung jawab kolektif mengatasi polusi dan perubahan iklim sementara di saat yang sama bobot ekonomi mereka terus menyumbang sebagian besar emisi global.

Menurut Jumhur, cara kita mengelola sumber daya alam, membentuk lanskap, mencegah degradasi lingkungan, dan membangun ketahanan pada akhirnya akan membentuk keberlanjutan pembangunan kita.

Indonesia juga menggarisbawahi pentingnya melindungi keanekaragaman hayati, baik darat maupun laut, sebagai fondasi bagi ekosistem yang sehat, ketahanan iklim, dan pertumbuhan berkelanjutan jangka panjang.

Indonesia merupakan rumah bagi salah satu keanekaragaman hayati terkaya di dunia, dengan lebih dari 300 ribu spesies yang diketahui, termasuk 9,7% tumbuhan berbunga di dunia, 14% mamalia, 18,6% burung, dan ekosistem laut Indonesia, yang terletak di jantung Segitiga Karang, menjadi rumah bagi 23% hutan mangrove, 16% spesies ikan laut global, 10% spesies karang dunia, dan beberapa konsentrasi reptil dan mamalia laut tertinggi. Keanekaragaman hayati yang luar biasa ini mendukung jasa ekosistem yang penting untuk mitigasi iklim, adaptasi, dan ketahanan jutaan mata pencaharian.

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, yang membentang di lebih dari 17 ribu pulau, dengan lebih dari 60 persen penduduknya tinggal di daerah pesisir, Indonesia berada di garis depan perubahan iklim. Kenaikan permukaan laut, peristiwa cuaca ekstrem, dan bencana terkait iklim telah memengaruhi masyarakat di seluruh kepulauan kita. Ini bukanlah ancaman yang jauh. Ancaman ini dapat merusak kemajuan pembangunan, mengganggu mata pencaharian, dan mendorong masyarakat rentan kembali ke kemiskinan.

"Oleh karena itu, bagi Indonesia, adaptasi iklim bukanlah agenda pinggiran. Ini adalah pilar utama pembangunan berkelanjutan dan pengaman bagi kemakmuran nasional kita. Kita telah memberlakukan Rencana Adaptasi Nasional 2026–2030 sebagai peta jalan menuju Indonesia yang tangguh terhadap iklim dan sebagai dukungan terhadap Visi Indonesia Emas 2045," ujar Jumhur.

Dia juga mengatakan bahwa solusi berkelanjutan tidak hanya harus bersumber dari ilmu pengetahuan yang canggih, tetapi juga dari kekayaan pengetahuan tradisional. Masyarakat adalah pihak pertama yang merasakan dampak perubahan iklim dan memiliki wawasan yang tak ternilai tentang pola cuaca lokal dan pengelolaan sumber daya alam.

Dalam kesempatan itu Jumhur memperkenalkan tiga model tradisional yang sukses dari Indonesia, yakni sistem irigasi Subak di Bali yang mengintegrasikan pengelolaan air, kerja sama masyarakat, dan praktik spiritual. Juga Sasi Lompa di Maluku, sistem tradisional untuk pengelolaan perikanan berkelanjutan, serta Awig-Awig, sistem hukum adat yang digerakkan oleh masyarakat di Bali.

"Praktik-praktik ini menunjukkan bahwa hidup selaras dengan alam bukan hanya warisan budaya, tetapi juga alat yang ampuh untuk adaptasi dan ketahanan iklim, khususnya dengan memperkuat pendekatan berbasis masyarakat untuk mengelola air, ekosistem, dan sumber daya alam dalam menghadapi dampak iklim," sambung Jumhur.

Acara yang berlangsung 2 hari itu dihadiri Delegasi RI dari KLH antara lain Deputi PPI dan TKNEK Ary Sudjianto, Direktur Kebakarn Lahan Dasrul dan Tenaga Ahli Menteri Teguh Santosa serta Pejabat Kuasa Usaha Ad Interim KBRI Yudo Sasongko[]

Tiga Tokoh, Satu Indonesia: Momen Istimewa di HUT RI ke-81

admin — Tue, 18 Aug 2026 23:01:00 +0700+0700

Medan | Ada yang istimewa dalam momentum peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Sebuah foto yang memperlihatkan Presiden RI ke-7 Joko Widodo bersama Presiden RI ke-8 Prabowo Subianto dan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menjadi perhatian publik dan viral di tengah masyarakat.

Bagi Sumut24 Group, foto tersebut bukan sekadar dokumentasi sebuah pertemuan. Ada pesan kebangsaan yang kuat: persatuan, kesinambungan kepemimpinan, dan kebersamaan untuk Indonesia.

Di tengah dinamika politik bangsa, pertemuan dan kebersamaan para pemimpin nasional seperti ini menjadi momentum yang patut diapresiasi. Perbedaan politik seharusnya tidak menjadi penghalang untuk tetap menjaga persatuan dan menempatkan kepentingan rakyat serta masa depan Indonesia di atas segala kepentingan.
CEO Sumut24 Group, Rianto, SH, MH, yang akrab disapa Anto, menyampaikan apresiasi dan rasa bangga atas momen yang dinilai sangat bersejarah tersebut.

"Ini adalah momentum yang sangat baik bagi politik bangsa. Sebuah simbol bahwa perjalanan bangsa harus terus dibangun dengan persatuan, kebersamaan dan sikap saling menghargai. Semoga semangat ini menjadi energi positif bagi Indonesia untuk terus maju dan semakin kuat," ujar Anto.

Sumut24 Group melihat momen ini sebagai gambaran bahwa Indonesia adalah milik bersama. Para pemimpin boleh berganti, dinamika politik boleh berubah, tetapi persatuan Indonesia harus tetap menjadi fondasi utama.
Dari Sumatera Utara untuk Indonesia.

?? Dirgahayu Republik Indonesia ke-81.
Merdeka! Merdeka! Merdeka!rrd

Wayang “Abiyasa Madeg Brahmana” Tandai Purna Tugas Prof. Dr. Lasiyo di Fakultas Filsafat UGM

admin — Tue, 18 Aug 2026 20:56:00 +0700+0700

YOGYAKARTA — Tanda paripurna pengabdian Prof. Dr. Lasiyo, MA sebagai Guru Besar Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada (UGM) dikemas melalui pagelaran seni wayang purwa dengan lakon Abiyasa Madeg Brahmana, Rabu Pon, 18 Agustus 2026.

Pagelaran tersebut tidak sekadar menjadi pertunjukan seni dan budaya, tetapi juga sarat dengan simbol, nilai filosofis, serta refleksi perjalanan seorang akademisi yang telah lama mengabdikan diri di lingkungan Perguruan Tinggi Bulaksumur.

Lakon Abiyasa Madeg Brahmana mengisahkan perjalanan Abiyasa yang sebelumnya menjadi raja di Astina Pura dengan gelar Kanjeng Sinuwun Prabu Kresna Dwipayana. Sebagai seorang raja, Abiyasa digambarkan sebagai narendra gung binathara, mbahu dhendha nyakrawati, serta sosok yang memiliki sikap ambeg adil paramarta, berbudi bawa laksana dan berupaya memayu hayuning bawana.

Namun, ketika putra mahkota Pandhu Dewanata dinilai telah cukup matang untuk menerima amanah kerajaan, Abiyasa memilih lengser keprabon dan meninggalkan takhta untuk menjalani kehidupan sebagai seorang pandhita.

Keputusan tersebut menjadi simbol penting tentang siklus kehidupan: ketika tugas kepemimpinan telah ditunaikan, seseorang harus mampu memberikan ruang kepada generasi penerus.

Dalam lakon tersebut, penobatan Pandhu Dewanata disaksikan Destarastra dan Yamawidura. Keluarga Astina pun menyepakati Pandhu sebagai pewaris tahta kerajaan.

Setelah meninggalkan kekuasaan, Abiyasa menuju Pertapan Saptaharga, yang juga dikenal sebagai Wukir Atawu atau Saptarengga. Di tempat tersebut, Resi Abiyasa digambarkan sebagai sosok yang memiliki keluasan ilmu dan kebijaksanaan.

Ia disebut kesdik paningale, mateng semedine, serta memiliki kemampuan waskitha, yakni memahami sesuatu sebelum diberitakan.

Simbolisme tersebut kemudian dikaitkan dengan perjalanan Prof. Dr. Lasiyo di dunia akademik. Kampus UGM, khususnya Fakultas Filsafat, dipandang sebagai ruang penggemblengan generasi penerus bangsa sebagaimana Pertapan Saptaharga menjadi tempat Abiyasa menjalani kehidupan kebrahmanaan.

Selama mengabdi sebagai guru besar, Prof. Lasiyo tidak hanya menjalankan tugas akademik, tetapi juga membimbing mahasiswa dan menanamkan tradisi keilmuan serta kebijaksanaan.

Purna tugas dalam konteks tersebut bukanlah akhir dari pengabdian. Sebaliknya, masa pensiun dipandang sebagai momentum untuk memasuki fase kehidupan baru dengan tetap membawa idealisme, pengalaman dan pengetahuan yang telah diwariskan kepada generasi berikutnya.

Lakon wayang tersebut juga menghadirkan perspektif semiotik dan hermeneutik. Wayang dipandang sebagai wewayangane ngaurip, gambaran simbolik kehidupan manusia yang mengandung pesan tentang perjalanan dari sangkan menuju paran.

Dalam perspektif tersebut, perjalanan Abiyasa menuju kehidupan sebagai seorang brahmana menjadi metafora bagi perjalanan Prof. Lasiyo setelah menyelesaikan pengabdiannya sebagai guru besar.

Pesan itu tergambar dalam tembang Pangkur yang dilantunkan sebagai penghormatan:

Warata kehing wewarah,
Prof Lasiyo sampurna mesu budi,
Perguruan Bulaksumur,
Minangka guru besar,
Wus pensiun saking wiyata karuhun,
Pengabdian nusa bangsa,
Momot momor generasi.

Pagelaran wayang tersebut sekaligus menjadi bagian dari rangkaian Dies Natalis ke-59 Fakultas Filsafat UGM. Acara berlangsung dalam nuansa budaya Jawa, dihiasi seni karawitan dan busana kejawen.

Filsafat sebagai sumber ilmu kebijaksanaan menjadi benang merah kegiatan tersebut. Purna tugas seorang guru besar tidak dimaknai sebagai berakhirnya hubungan dengan dunia pendidikan, melainkan sebagai proses transformasi pengetahuan dan pengalaman kepada generasi penerus.

Di lingkungan Fakultas Filsafat UGM, pengabdian Prof. Lasiyo diharapkan meninggalkan keteladanan bagi dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa dan seluruh sivitas akademika.

Semangat memayu hayuning bawana pun menjadi pesan penting: ilmu pengetahuan tidak berhenti pada pencapaian akademik, tetapi harus memberikan manfaat bagi manusia, bangsa dan kehidupan.

Dengan demikian, lakon Abiyasa Madeg Brahmana menjadi simbol perjalanan dari kekuasaan menuju kebijaksanaan, dari jabatan menuju keteladanan, serta dari pengabdian formal menuju warisan keilmuan yang terus hidup.

Yogyakarta, 18 Agustus 2026

Spanduk “Irsyadi dan Kroni-Kroninya Kuasai Pemerintah Aceh” Muncul di Simpang Surabaya

admin — Tue, 18 Aug 2026 19:10:00 +0700+0700

SURABAYA – Spanduk bernada keras yang menyoroti Bendahara DPD Partai Gerindra Aceh, Teuku Irsyadi MD, terpantau terpampang di jembatan layang kawasan Simpang Surabaya, Banda Aceh, Selasa (18/8/2026) sekitar pukul 17.40 WIB.

Spanduk tersebut menampilkan foto Teuku Irsyadi bersama Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem). Di bagian atas terpampang tulisan "Irsyadi dan Kroni-Kroninya Kuasai Pemerintah Aceh", disertai sejumlah kalimat bernada sindiran terhadap Irsyadi.

Kemunculan spanduk tersebut menjadi perhatian karena Irsyadi dikenal memiliki kedekatan dengan Mualem. Ia tercatat sebagai Bendahara DPD Partai Gerindra Aceh dan sebelumnya dipercaya mengisi posisi bendahara dalam tim pemenangan Prabowo-Gibran di Aceh serta tim pemenangan Mualem-Fadhlullah pada Pilgub Aceh 2024.

Kedekatan tersebut berlanjut setelah Mualem menjabat Gubernur Aceh. Irsyadi beberapa kali terlihat mendampingi Mualem dalam berbagai agenda, termasuk pertemuan dengan sejumlah pejabat pemerintah pusat dan pihak terkait investasi serta sektor strategis Aceh. Dalam sejumlah pemberitaan, Irsyadi juga disebut sebagai Staf Khusus Gubernur Aceh.

Rangkaian kemunculan Irsyadi dalam berbagai agenda bersama Mualem membuat namanya cukup menonjol di lingkaran politik dan pemerintahan Aceh.

Meski demikian, tudingan dalam spanduk bahwa Irsyadi dan kelompoknya "menguasai Pemerintah Aceh" merupakan klaim pihak pemasang yang belum terverifikasi. Hingga kini belum diketahui siapa pemasang spanduk tersebut maupun apa dasar tudingan yang disampaikan.

Saat dikonfirmasi awak media melalui nomor pribadinya terkait spanduk tersebut, Teuku Irsyadi belum memberikan tanggapan. Pesan yang dikirim telah tercentang dan berstatus dibaca, namun hingga berita ini ditulis tidak ada jawaban atau klarifikasi dari yang bersangkutan.

Kemunculan spanduk itu pun memunculkan pertanyaan publik mengenai motif di balik pemasangannya serta apakah terdapat persoalan politik atau kepentingan tertentu yang melatarbelakangi kritik terhadap Irsyadi.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Teuku Irsyadi maupun Pemerintah Aceh mengenai keberadaan spanduk tersebut.

Dominasi Suasana

admin — Tue, 18 Aug 2026 14:38:00 +0700+0700

Oleh: Dahlan Iskan

(Ketiganya yang duduk berderet, dengan Prabowo di tengah antara Jokowi dan Gibran. --YouTube Setpres)

Yang paling melegakan di tanggal 17 Agustus kemarin adalah terbuktinya teori bahwa bayang-bayang sering lebih menakutkan dari kenyataan: demo besar yang bisa rusuh di mana-mana terbukti tidak terjadi.

Pesan kekhawatiran dari mulut ke telinga sempat beredar lama: jangan keluar rumah di tanggal 17 Agustus. Tidak aman. Pun sampai sehari sebelumnya masih ada pesan bisik-bisik seperti itu.

Mal-mal yang telanjur meninggikan pagar tentu yang merasa paling lega. Pengunjung mal tetap ramai sepanjang hari kemarin. Di sebuah supermarket besar saya melihat pembelanja masih banyak.

Saya beli durian: Medan campur musangking. Sampai di kasir saya diberi tahu: ada paket musangking yang menggendong durian Medan. Harganya sama. Kasir minta izin untuk menukarnya. Tentu saya setuju. Dengan uang yang sama dapat dua.

Teman belanja saya ikut senang. Saya anjurkan: makan dulu yang Medan baru yang musangking. Ternyata yang Medan juga enak. Waktu giliran hendak makan musangking sudah keburu kenyang.

"Bisnis kian susah pak," ujar pengusaha yang di belakang saya yang juga menuju kasir.

"Kenapa?"

"Dulu saya pemasok di BUMN. Setelah ada Danantara, BUMN tersebut turun status jadi cucu perusahaan. Semuanya berubah. Politiknya jadi sangat tinggi," katanya.

Saya tidak terlalu fokus mendengarkan keluhannya. Fokus saya terbagi tiga: membayar durian, mendengarkan curhatnya, dan memperhatikan layar HP: siaran live dari Istana Merdeka.

Saya memang ingin tahu: apakah peringatan detik-detik proklamasi di halaman Istana masih bercampur dengan hura-hura, joget-joget, dan nyanyi-nyanyi. Atau sudah berubah menyesuaikan dengan kondisi sosek terakhir.

Anda sudah tahu: di upacara kemarin ada perubahan. Joget-joget masih ada tapi terbatas, terkendali, dan terukur. Tidak sampai jatuh ke hura-hura. Lagu-lagu yang dipakai pun lagu-lagu perjuangan. Tidak ada lagi sebangsa Ojo dibanding-bandingke.

Presiden Prabowo duduk diapit oleh Presiden Jokowi dan istri (kanan) dan Wapres Gibran Rakabuming Raka dan istri (kiri). Rasanya inilah foto yang paling menarik untuk diabadikan.

Presiden Prabowo terlihat lebih sederhana dibanding kanan-kirinya. Beskap Jawanya yang warna gelap dipilih yang tidak pakai aksesori lambang keningratan. Kain batik di antara beskap dan celana formal hitamnya juga yang tidak mencolok. Presiden memang berpakaian adat tapi tetap berkesan resmi.

Kontras dengan sebelah menyebelahnya. Presiden Jokowi dengan penutup kepala Bali warna ungu emas –disebut destar– dengan ujung bunga-bungaan besar warna emas pula terasa "hadir". Apalagi kain songket dan celana di balik kain itu juga mencolok. Ditambah busana Iriana Jokowi yang warna merah jambu; kehadiran Jokowi dan istri masih serasa presiden.

Lalu lihatlah penampilan Wapres Gibran di sebelah kiri Presiden Prabowo. Tampak sangat modis dan keren: full pakaian adat Rote, NTT. Topinya, selempangnya, kain songketnya, semuanya serasi dan benar-benar "tampil". Ditambah Silvi, istrinya yang memilih pakaian adat Dayak Kenyah keemasan. Pasangan ini boleh dikata akan terpilih sebagai best dressed di upacara 17 Agustus 2026 –kalau saya jurinya.

Orang politik akan menafsirkan busana Jokowi-Gibran ini dengan tafsir politik. Jokowi baru pulang dari safari politik ke NTT. Gibran yang follow up dengan pakaian adat NTT itu. Jokowi sendiri beralih dari NTT ke Bali. Itu besar sekali tafsirnya: mengambil hati penghuni "kandang banteng" kedua setelah Jateng.

Pakaian keluarga Jokowi di upacara ini memang terasa penuh tafsir. Hadirnya Jokowi saja sudah kuat –apalagi tidak ada Presiden SBY dan Presiden Megawati sebagai penyeimbang. Ditambah penampilan Wapres Gibran dan istri semoncer itu. Keluarga Solo telah mendominasi suasana.

Maka terasa sekali Presiden Prabowo seperti ''jomblo'' di acara besar ini. Barulah ketika pindah peran sebagai inspektur upacara kopiah hitamnya terasa membawa formalitas sebagai presiden. Kadar formalitas itu lantas ia turunkan manakala menerima laporan akhir upacara. Presiden tidak hanya mengucapkan satu kata ''bubarkan'' tapi menambahkan kata-kata pujian bagi pelaku upacara. Gongnya: ia minta komandan upacara dan petugas lainnya menghadap presiden langsung seusai upacara.

Selebihnya lancar-lancar semua. Melegakan.

Dari halaman Istana Merdeka saya ingin meloncat ke lapangan Tian An Men di Beijing. Hari ini ada sesuatu yang besar di sana: tujuh hari meninggalnya perdana menteri legendaris Zhu Rongji.

Di budaya Tiongkok tiga dan tujuh hari meninggalnya seseorang disembahyangi secara khusus di setiap keluarga. Keluarga Zhu Rongji tidak lagi hanya anak-istri-cucu. Seluruh rakyat Tiongkok sudah merasa seperti keluarga almarhum. Maka mereka ingin ikut memperingati tujuh hari meninggalnya Zhu Rongji di lapangan legendaris Tian An Men.

Di sini 17 Agustus berlalu dengan aman. Pun semoga di Tian An Men hari ini. (Dahlan Iskan)

Rp9,5 Miliar Hak Pensiunan Tirtanadi Belum Dibayar, DPRD Sumut Diminta Kembali Turun Tangan

admin — Tue, 18 Aug 2026 14:04:00 +0700+0700

MEDAN | Halomedan.com

Persoalan hak pensiunan Perumda Tirtanadi kembali menjadi sorotan. Bukan hanya karena putusan pengadilan yang disebut telah berkekuatan hukum tetap belum kunjung dilaksanakan, tetapi juga karena nilai hak yang disebut belum dibayarkan mencapai miliaran rupiah.

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi C DPRD Sumatera Utara, Selasa (11/8/2026), muncul data bahwa 17 pensiunan Tirtanadi belum menerima haknya, dengan nilai yang disebut mencapai sekitar Rp9,5 miliar berdasarkan pembagian tiga kelompok perkara.

Data yang diterima dalam RDP menyebut, kelompok pertama terdiri dari delapan pensiunan dengan nilai putusan sekitar Rp2,2 miliar. Kelompok kedua berjumlah enam pensiunan dengan nilai sekitar Rp6,9 miliar, sedangkan kelompok ketiga terdiri dari tiga pensiunan dengan nilai sekitar Rp439 juta.

Jika dijumlahkan, nilai tersebut mencapai sekitar Rp9,539 miliar. Namun, angka ini menjadi salah satu persoalan yang masih diperdebatkan. Para pensiunan dan kuasa hukumnya menyatakan total hak yang mereka perjuangkan berada di kisaran Rp4 miliar hingga Rp5 miliar, sehingga diperlukan klarifikasi resmi mengenai perbedaan data tersebut.

Yang menjadi sorotan utama para pensiunan adalah hak tersebut disebut telah melalui proses hukum hingga Mahkamah Agung (MA), tetapi pembayaran belum juga direalisasikan. Dua Tahun Menunggu, Uang Miliaran Belum Dibayar

Persoalan ini bukan perkara baru.

Sebelumnya, pada April 2026, jumlah pensiunan yang diberitakan memperjuangkan haknya sebanyak 14 orang dengan nilai sekitar Rp4 miliar. Mereka disebut memasuki masa pensiun pada 2022 hingga 2023 dan belum menerima seluruh pesangon yang menjadi haknya.

Dalam RDP Komisi C DPRD Sumut pada Juni 2026, kuasa hukum menyebut delapan pensiunan dalam gugatan pertama memenangkan perkara dengan nilai pembayaran lebih dari Rp2 miliar. Enam pensiunan lainnya dalam gugatan kedua disebut memperoleh putusan sekitar Rp1,9 miliar.

Para pensiunan kemudian kembali mendatangi DPRD Sumut untuk mempertanyakan kepastian pembayaran. Bagi mereka, persoalannya sederhana: hak yang telah diputus pengadilan harus dibayarkan.

Tirtanadi Beralasan Khawatir Double Payment

Manajemen Perumda Tirtanadi memiliki pandangan berbeda. Dalam RDP sebelumnya, manajemen menjelaskan bahwa program pensiun tersebut berkaitan dengan kerja sama Tirtanadi dengan AJB Bumiputera 1912 melalui program asuransi hari tua.

Tirtanadi menyatakan telah membayar premi sesuai kewajibannya. Namun, sebagian manfaat pensiun yang seharusnya diterima para pensiunan masih berkaitan dengan persoalan pembayaran dari pihak asuransi. Manajemen juga menyatakan sebagian hak pensiunan telah diterima, sedangkan sisanya menjadi objek sengketa dengan AJB Bumiputera.

Karena itu, Tirtanadi mengaku berhati-hati menggunakan dana perusahaan untuk membayar kembali hak tersebut.Kekhawatirannya, pembayaran dari kas internal dapat menimbulkan persoalan hukum apabila kemudian pembayaran dari perusahaan asuransi juga dilakukan. Dengan kata lain, manajemen khawatir terjadi double payment.
Namun alasan tersebut mendapat sorotan dari anggota Komisi C DPRD Sumut.

Dalam RDP Juni lalu, anggota Komisi C Pintor Sitorus menilai Tirtanadi seharusnya Melaksanakan putusan pengadilan terlebih dahulu. Menurutnya, persoalan dengan perusahaan asuransi merupakan urusan tersendiri antara Tirtanadi dan pihak asuransi.

Pensiunan: Jangan Jadikan Asuransi Alasan

Kuasa hukum para pensiunan menilai persoalan hubungan Tirtanadi dengan AJB Bumiputera tidak seharusnya menghambat pembayaran hak yang telah diputus pengadilan. Dalam RDP 11 Agustus, kuasa hukum menyatakan putusan MA telah berkekuatan hukum tetap dan menegaskan sengketa uang pensiunan tidak berkaitan dengan persoalan asuransi.

Posisi ini sejalan dengan tuntutan mereka sejak RDP sebelumnya: Tirtanadi diminta menjalankan putusan pengadilan dan membayar hak para pensiunan.

Bagi para pensiunan, penundaan pembayaran bukan sekadar persoalan administrasi. Sebagian dari mereka sudah berusia lanjut dan tidak lagi mempunyai penghasilan tetap.

Sebelumnya, salah seorang pensiunan, Lilik Suryadi, mengungkapkan bahwa sebagian pensiunan bahkan harus menjual barang dan meminjam uang untuk bertahan hidup.

Komisi C Sudah Ultimatum Tirtanadi

Komisi C DPRD Sumut sebelumnya telah meminta Tirtanadi segera berkonsultasi dengan Dewan Pengawas dan Kuasa Pemilik Modal mengenai pelaksanaan putusan pengadilan yang telah inkracht.

Tirtanadi juga diberi waktu paling lama 10 hari untuk menyampaikan hasil konsultasi tersebut kepada DPRD Sumut. Jika tidak ada laporan, Komisi C menyatakan akan menyurati Gubernur Sumatera Utara. DPRD juga membuka kemungkinan merekomendasikan evaluasi terhadap kinerja direksi Perumda Tirtanadi.

Dalam RDP terbaru pada 11 Agustus, Komisi C kembali meminta penyelesaian segera.
Wakil Ketua Komisi C DPRD Sumut Anita Lubis bahkan menyatakan apabila tidak ditemukan jalan keluar, persoalan tersebut dapat dibawa ke ranah hukum.

Ada Perbedaan Data Nilai Hak

Satu hal yang kini menjadi perhatian adalah perbedaan angka mengenai total hak yang belum dibayarkan.Pada April hingga Juni 2026, angka yang banyak disebut berada di kisaran Rp4 miliar untuk 14 pensiunan.

Namun pada RDP 11 Agustus, muncul data mengenai 17 pensiunan dengan nilai putusan tiga kelompok yang jika dijumlahkan mencapai sekitar Rp9,539 miliar.Perbedaan tersebut perlu segera diklarifikasi agar tidak menimbulkan persepsi berbeda di tengah masyarakat.

Apakah angka Rp9,5 miliar merupakan keseluruhan nilai putusan, nilai kewajiban tertentu, atau terdapat komponen lain dalam perkara tersebut, masih perlu dijelaskan secara terbuka oleh pihak-pihak terkait.

Bola Panas Kini di Tangan Tirtanadi

Polemik ini akhirnya menempatkan Perumda Tirtanadi dalam posisi yang semakin disorot.
Di satu sisi, manajemen beralasan harus berhati-hati agar tidak menimbulkan pembayaran ganda serta konsekuensi hukum. Di sisi lain, para pensiunan berpegang pada putusan pengadilan yang menurut mereka telah berkekuatan hukum tetap.

Yang jelas, miliaran rupiah hak para pensiunan belum kunjung mereka terima, sementara persoalan tersebut telah berlangsung bertahun-tahun.

Kini publik menunggu langkah konkret Tirtanadi dan Pemprov Sumut apakah hak para pensiunan akan segera dibayarkan, atau polemik tersebut kembali berlarut dengan alasan sengketa asuransi.

Bagi para pensiunan, waktunya bukan lagi sekadar soal menunggu.Mereka sudah menunggu bertahun-tahun untuk menerima uang yang mereka yakini merupakan haknya.red

Getaran Pemuda, 81 Tahun Kemudian: Kemerdekaan Tak Pernah Benar-Benar Selesai

admin — Tue, 18 Aug 2026 13:40:00 +0700+0700

MEDAN — Delapan puluh satu tahun setelah peristiwa Rengasdengklok, semangat dan kegelisahan pemuda dalam perjalanan menuju Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia kembali menjadi bahan refleksi. Peristiwa yang terjadi pada 16 Agustus 1945 itu dinilai menyimpan pesan penting bahwa generasi muda memiliki peran dalam menentukan arah masa depan bangsa.

Dalam tulisan reflektif berjudul "Getaran Pemuda, 81 Tahun Kemudian", Dhafa Pohan menggambarkan bagaimana para pemuda ketika itu tidak ingin kemerdekaan Indonesia terlalu lama menunggu keputusan pihak lain.

Soekarno dan Mohammad Hatta dibawa para pemuda ke Rengasdengklok. Peristiwa tersebut kemudian dikenal sebagai salah satu rangkaian penting yang mengantarkan Indonesia menuju Proklamasi Kemerdekaan pada 17 Agustus 1945.

Menurut Dhafa, tindakan para pemuda kala itu bukan sekadar bentuk keberanian, tetapi juga cerminan kegelisahan terhadap masa depan bangsa.

"Bagi mereka, kemerdekaan bukan sesuatu yang pantas diberikan oleh bangsa lain. Ia harus lahir dari keberanian bangsa sendiri," tulis Dhafa.

Delapan puluh satu tahun kemudian, situasi Indonesia tentu telah berubah. Generasi muda tidak lagi menghadapi penjajahan secara fisik. Namun, menurut Dhafa, tantangan yang dihadapi generasi muda tetap besar, mulai dari akses pendidikan, lapangan pekerjaan hingga kesempatan untuk membangun masa depan.

Ia mempertanyakan apakah semangat pemuda 1945 masih hidup dalam diri generasi muda saat ini atau justru telah berubah menjadi rutinitas perayaan kemerdekaan setiap tahun.

Pertanyaan tersebut kemudian dikaitkan dengan persoalan pendidikan dan perdebatan mengenai prioritas anggaran negara. Dhafa menilai, persoalan tersebut tidak semata-mata mengenai angka anggaran, tetapi menyangkut pilihan negara terhadap masa depan generasi berikutnya.

"Setiap kali sebuah negara menentukan prioritas, ada masa depan yang sedang dipilih," tulisnya.

Dhafa juga menggunakan istilah "pencurian masa depan" untuk menggambarkan berbagai persoalan yang secara perlahan dapat mengurangi kesempatan generasi muda, seperti mahalnya pendidikan, sulitnya mendapatkan pekerjaan, sempitnya kesempatan serta penyalahgunaan kekuasaan.

Menurutnya, pencurian semacam itu tidak selalu berlangsung secara gaduh. Dampaknya baru terasa ketika generasi muda menyadari bahwa masa mudanya telah habis untuk mengejar kesempatan yang seharusnya dapat mereka peroleh.

Refleksi tersebut kemudian diperluas dengan kondisi masyarakat di Nusa Tenggara Timur yang menghadapi bencana gempa. Jika bagi sebagian masyarakat getaran menjadi simbol kegelisahan dan semangat, bagi warga yang terdampak bencana, getaran bumi merupakan ancaman nyata terhadap keselamatan dan tempat tinggal mereka.

Dari situ muncul pertanyaan yang lebih luas mengenai makna kemerdekaan. Apakah kemerdekaan cukup dimaknai melalui upacara, pengibaran bendera dan perayaan tahunan, atau harus diwujudkan melalui kepedulian terhadap persoalan rakyat?

Dhafa berpandangan bahwa generasi saat ini tidak perlu mengulangi tindakan para pemuda Rengasdengklok. Namun, keberanian, kepedulian dan kegelisahan terhadap persoalan bangsa harus kembali dihidupkan.

"Bukan dengan kekerasan. Bukan dengan kebencian. Tetapi dengan belajar, bertanya, mengkritik, bekerja, dan berani mengatakan bahwa ada sesuatu yang tidak semestinya dibiarkan," tulisnya.

Ia menilai kemerdekaan pada dasarnya merupakan pekerjaan yang tidak pernah selesai. Jika generasi 1945 memiliki tugas merebut kemerdekaan dari penjajahan, maka generasi sekarang memiliki tugas memastikan kemerdekaan memberikan kesempatan yang adil bagi seluruh rakyat.

Pendidikan, pekerjaan, kesejahteraan dan pemerintahan yang bertanggung jawab menjadi bagian dari perjuangan mengisi kemerdekaan.

"Merah putih akhirnya bukan hanya kain yang berkibar di tiang. Ia adalah pengingat bahwa pernah ada pemuda yang tidak tahan melihat masa depan bangsanya terlalu lama menunggu," demikian refleksi Dhafa.

Ia pun menutup tulisannya dengan sebuah pertanyaan: apakah dada generasi muda Indonesia masih bergetar, atau mereka hanya berdiri tegak karena sudah mengetahui kapan harus hormat dan kapan harus bergerak?

Menurutnya, ancaman terbesar bagi sebuah bangsa bukan hanya ketika tanahnya bergetar atau ketika anak mudanya gelisah, melainkan ketika semuanya sudah tidak lagi bergetar sementara ketidakadilan terus berjalan seperti biasa.

Penulis: Dhafa Pohan

Diduga Terima Rp400 Juta, Lembaga Batu Marmar Desak Aparat Usut Emirsyah

admin — Tue, 18 Aug 2026 11:13:00 +0700+0700

MEDAN — Lembaga Batu Marmar (Barisan Bersatu Masyarakat Marginal) mendesak aparat penegak hukum mengusut secara transparan dugaan penerimaan uang sebesar Rp400 juta yang dikaitkan dengan nama Emirsyah Harahap dalam perkara dugaan korupsi pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) Covid-19 di Sumatera Utara.

Desakan tersebut disampaikan Mukhlis Ritonga, SH, selaku perwakilan Lembaga Batu Marmar. Menurutnya, apabila dugaan penerimaan uang tersebut terungkap dalam fakta persidangan, aparat penegak hukum tidak boleh mengabaikannya.

"Kalau memang ada keterangan di persidangan mengenai dugaan penerimaan Rp400 juta yang dikaitkan dengan Emirsyah, kami meminta aparat penegak hukum segera melakukan pendalaman. Jangan sampai ada informasi penting yang justru berhenti di persidangan tanpa ditindaklanjuti," tegas Mukhlis.

Menurutnya, penyebutan nama seseorang dalam persidangan memang belum dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan seseorang bersalah. Namun, keterangan tersebut harus diverifikasi melalui pemeriksaan saksi, dokumen, transaksi perbankan, serta alat bukti lainnya.

"Jangan langsung memvonis seseorang bersalah. Tetapi aparat juga harus berani memeriksa dan mengklarifikasi. Kalau tidak terbukti, sampaikan kepada publik bahwa yang bersangkutan tidak terlibat. Kalau ditemukan bukti keterlibatan, proses sesuai hukum," ujarnya.

Jangan Ada Kesan Tebang Pilih

Mukhlis menilai pemberantasan korupsi harus dilakukan tanpa pandang bulu, terlebih perkara tersebut berkaitan dengan anggaran pemerintah yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat dalam menghadapi pandemi Covid-19.

"Uang Rp400 juta itu bukan jumlah kecil. Kalau benar berkaitan dengan fee atau transaksi dalam pengadaan pemerintah, harus diketahui siapa pemberi, siapa penerima, melalui siapa, dan untuk kepentingan apa," katanya.

Ia meminta Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara maupun aparat penegak hukum lainnya menelusuri dugaan aliran dana tersebut secara menyeluruh.

"Jangan sampai hanya pihak tertentu yang diproses, sementara pihak lain yang diduga memiliki peran justru tidak tersentuh. Ini yang bisa menimbulkan persepsi tebang pilih," tegas Mukhlis.

Batu Marmar Akan Kawal

Mukhlis menegaskan, Lembaga Batu Marmar akan ikut mengawal perkembangan penanganan perkara tersebut.

Menurutnya, masyarakat berhak mendapatkan kepastian mengenai penggunaan uang negara, khususnya anggaran yang berkaitan dengan penanganan pandemi.

"Kami dari Batu Marmar akan mengawal persoalan ini. Masyarakat marginal juga punya hak untuk mendapatkan keadilan dan pemerintahan yang bersih dari praktik korupsi," pungkasnya.

Mukhlis menambahkan, pihaknya menghormati asas praduga tak bersalah. Karena itu, desakan yang disampaikan bukan untuk menghakimi pihak tertentu, melainkan mendorong aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan secara objektif berdasarkan alat bukti.

"Intinya sederhana, usut sampai terang. Kalau tidak terlibat, bersihkan namanya. Kalau terbukti, proses sesuai hukum," tutup Mukhlis Ritonga, SH.