https://www.halomedan.com/ Halo Medan | Berani Tampil Beda Sat, 13 Jun 2026 00:53:18 +0700+0700 id-ID Kejari Medan Tahan Mantan Dirut PT Graha Konstruksi Sejati Kasus Dugaan Penggelapan Fri, 12 Jun 2026 23:20:00 +0700+0700 Acai (56) di Rutan Kelas I Medan.

"Yang bersangkutan ditahan selama 20 hari ke depan, terhitung sejak hari ini di Rutan Kelas I Medan," ucap Kepala Seksi Intelijen Kejari Medan Valentino Harry Parluhutan Manurung, Jumat (12/6).

Penahanan itu dilakukan, setelah pihaknya menerima pelimpahan tahap II berupa tersangka dan barang bukti dari penyidik Ditreskrimum Polda Sumut dalam perkara dugaan penggelapan dan/atau penggelapan dalam jabatan.

"Penahanan dilakukan setelah JPU menerima pelimpahan tersangka dan barang bukti dari penyidik Polda Sumut di ruang tahap II Kejari Medan," ujarnya

Ia mengatakan pelimpahan tahap II dilakukan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P-21 oleh JPU, sehingga penanganan perkara dilanjutkan ke tahap penyusunan surat dakwaan dan penuntutan.

"Setelah pelimpahan diterima, JPU langsung melakukan proses penahanan dan penyusunan surat dakwaan terhadap yang bersangkutan sesuai ketentuan hukum yang berlaku," ujarnya.

Ia menambahkan, tersangka ditahan untuk kepentingan penyusunan surat dakwaan sebelum perkara dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Medan.

"Yang bersangkutan ditahan sembari JPU menyiapkan surat dakwaan untuk dilimpahkan ke pengadilan dan disidangkan," kata Valentino.

Kasi Pidum Kejari Medan Zulkarnain Harahap, mengatakan perkara tersebut bermula dari laporan polisi terkait dugaan penyimpangan dana perusahaan pada salah satu perusahaan pengembang properti di Medan.

Berdasarkan hasil audit internal perusahaan periode 2019 hingga 2025, ditemukan adanya dugaan transaksi keuangan yang tidak sesuai prosedur dan tanpa persetujuan pihak yang berwenang, dengan nilai kerugian mencapai Rp5.032.000.000.

Menurut dia, tersangka diduga melakukan perbuatan tersebut saat menjabat sebagai Direktur Utama PT Graha Konstruksi Sejati dalam kurun waktu 2019 hingga 2025.

"Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan Pasal 486 dan/atau Pasal 488 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terkait tindak pidana penggelapan dan/atau penggelapan dalam jabatan," pungkasnya.r



]]> https://www.halomedan.com/Berita/66002/kejari-medan-tahan-mantan-dirut-pt-graha-konstruksi-sejati-kasus-dugaan-penggelapan/ Bakopam Sumut Hadiri Sosialisasi Layanan Hukum Komisi XIII DPR RI Maruli Siahaan di Andaliman Hall Fri, 12 Jun 2026 20:59:00 +0700+0700

MEDAN– Badan Koordinasi Pemuda Muslim (Bakopam) Sumatera Utara menghadiri acara sosialisasi Forum Komunikasi Masyarakat yang digelar di Andaliman Hall, Medan, Jumat (12/6). Agenda strategis ini diinisiasi oleh Anggota Komisi XIII DPR RI, Maruli Siahaan, dengan fokus pada optimalisasi fungsi tata negara dan pelayanan hukum nasional.



Acara yang berlangsung dinamis ini mengangkat tema sentral terkait Layanan Hukum, Optimalisasi Fungsi Tata Negara dalam Pelayanan Kewarganegaraan, Partai Politik, dan Administrasi Hukum Nasional.

Dalam arahannya, Maruli Siahaan menekankan pentingnya peran pengawasan legislatif terhadap eksekutif agar instrumen hukum yang dimiliki negara benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.



"Barang (pelayanan) itu ada, tetapi kalau tidak ada yang mengoptimalkan khusus bagi masyarakat, tidak akan bisa berjalan dengan baik. Di sinilah fungsi kami di DPR RI untuk mengawasi dan memastikan negara hadir di tengah masyarakat," tegas Maruli di hadapan para peserta.



Sinergi Birokrasi, Akademisi, dan Pemuda



Sosialisasi ini dihadiri langsung oleh mitra kerja Komisi XIII dari Kementerian Hukum dan HAM, di antaranya Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, serta perwakilan Kemenkumham RI, Yusuf Romli beserta rombongan. Kehadiran mereka menegaskan komitmen bersama dalam membenahi administrasi hukum, parpol, dan status kewarganegaraan di Sumut.

Guna membedah regulasi dari perspektif ilmiah, acara ini turut menghadirkan dosen Universitas Sumatera Utara (USU), Dr. Fernando Putra Adela, S.Sos. Kehadiran akademisi muda ini dipuji langsung oleh Maruli Siahaan sebagai pemantik energi bagi generasi penerus.

"Ahlinya ada di sini, Bapak Dr. Fernando Putra Adela dari USU. Beliau masih muda dan energik. Ke depan, generasi muda seperti ini yang harus terus kita dorong untuk menjadi penerus pemimpin negara," lanjut Maruli.



Kehadiran Bakopam dan Elemen Kemitraan Sumut



Ketua Bakopam Sumut Ibnu Hajar beserta jajaran hadir langsung memberikan dukungan penuh terhadap jalannya sosialisasi ini. Selain Bakopam, forum ini juga dihadiri oleh perwakilan dari Kosgoro dan jajaran Soksi yang hadir tanpa atribut dinas demi menjaga netralitas forum yang murni bersifat kemitraan publik, bukan agenda politik kepartaian.



Ketua Bakopam Sumut Ibnu Hajar mengucapkan apresiasi kepada Bapak Maruli Siahaan yang memberikan sosialisasi hukum kepada masyarakat sehingga bermanfaat bagi masyarakat itu sendiri, ucapnya.

Acara yang dikemas cair namun berbobot ini diwarnai dengan dialog interaktif khas Sumatera Utara. Maruli Siahaan juga sempat memberikan selingan humor segar mengenai intensitas kerja kedewanan di dapilnya yang telah memasuki sosialisasi tahap kedua ini.

Melalui forum komunikasi di Andaliman Hall ini, Komisi XIII DPR RI bersama Bakopam Sumut dan seluruh elemen kemitraan berkomitmen untuk terus mengawal agar pemahaman hukum serta pelayanan publik di Sumatera Utara semakin optimal dan merata. (Red)

]]> https://www.halomedan.com/Berita/66001/bakopam-sumut-hadiri-sosialisasi-layanan-hukum-komisi-xiii-dpr-ri-maruli-siahaan-di-andaliman-hall/ Diduga, Whell Loader Milik PT Belawan Indah (BI) Lakukan Pengerusakan Pembangunan Tembok Milik PT SBP Fri, 12 Jun 2026 18:29:00 +0700+0700 Medan |halomedan.com -

Alat berat (Whell Loader) milik PT Belawan Indah (BI) diduga telah mengganggu aktivitas pengerjaan pembangunan tembok milik PT Sarana Baja Perkasa (SBP), Kamis (11/6/2026) sekira pukul 11.25 Wib di Jalan Pelabuhan Raya Kampung Salam Belawan, Kota Medan.


Tidak hanya mengganggu aktivitas pekerjaan, kearogansian alat berat (Whell Loader) yang diduga atas suruhan pihak management PT Belawan Indah (BI) tersebut, juga dapat membahayakan keselamatan para pekerja disana.


Menurut beberapa orang pekerja yang tidak ingin identitasnya sebutkan mengatakan kepada wartawan, Jumat (12/6/2026) bahwa, pengerusakan bangunan tembok dengan menggunakan alat berat (Whell Loader) sudah hampir membuat pekerja celaka.


"Saat kami sedang bekerja membangun pagar tembok milik PT SBP, seketika alat berat (Whell Loader) milik PT BI datang membuang tanah timbun kelokasi areal pengerjaan bangunan tembok yang sedang kami kerjakan. Bahkan, alat berat (Whell Loader) dan tanah yang dibuangnya nyaris mengenai kami," ujar pekerja.


Masih pekerja, tindakan yang dapat membahayakan keselamatan nyawa manusia oleh pihak PT BI yang tidak hanya sekali itu juga ditanggapi oleh pihak management PT SBP yang meminta agar pihak aparat kepolisian baik Polsek dan Polres Belawan untuk segera menyikapi persoalan ini. Sehingga kedepan tidak ada terjadi korban terluka dan timbulnya kericuhan yang tidak diinginkan di wilayah hukum Polres Belawan.


Sementara, Rindu Sihotang HRD PT BI yang dikonfirmasi wartawan via WhatsApp, Jumat (12/6/2026) terkait dugaan insiden pengerusakan dan dapat membahayakan keselamatan nyawa pekerja/orang belum ada memberikan keterangan.(W02)

]]> https://www.halomedan.com/kota/66000/diduga-whell-loader-milik-pt-belawan-indah-bi-lakukan-pengerusakan-pembangunan-tembok-milik-pt-sbp/ Sepakat Berdamai : Hamdani Meminta Maaf kepada Erni Fri, 12 Jun 2026 13:47:00 +0700+0700 Laporan Ketua DRPD Provinsi Sumatera Utara Erni Ariyanti Sitorus, SH, M.Kn terhadap Wakil Ketua DPRD Deliserdang H. Hamdani Syahputra S.sos di Direktorat Reserse Siber Kepolisian Daerah Sumatera Utara berakhir damai.

Keputusan ini diambil setelah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak untuk mengakhiri Laporan Nomor LP/B/1330/VIII/SPKT di Polda Sumatera Utara atas dugaan pelanggaran Pasal 315 UU No. 1 Tahun 1946 tentang KUHP terhadap Hamdani Syahputra.

"Ini adalah kesalahpahaman atas komentar saya di salah satu postingan Instagram (IG) yang telah menyinggung pribadi Ibu Erni Ariyanti. Untuk itu, saya mengaku khilaf dan sungguh-sungguh meminta maaf kepada ibu Erni dan keluarga ataupun pihak lainya yang terkait, Alhamdulillah kami telah bersepakat untuk berdamai," Ujar Hamdani Syahputra, Jumat (12/6).

Pria yang akrab disapa bang Danny ini juga mengaku kejadian ini menjadi pelajaran agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial. "Ini menjadi koreksi bagi saya, dan Insya' Allah tidak akan terjadi lagi dikemudian hari" ungkapnya.

Sementara itu Dr. Ramadhany Nasution SH, MH sebagai kuasa hukum Hamdani Syahputra mengatakan setelah tercapainya kesepakatan perdamaian ini maka kedua belah pihak tidak akan saling menuntut baik secara pidana maupun perdata di kemudian hari serta tuntutan hukum terhadap Kliennya tersebut telah berakhir.

Menanggapi hal tersebut, Kuasa Hukum Erni Sitorus, Agusyah R. Damanik, SH, MH, membenarkan bahwa perkara yang melibatkan Hamdani Syahputra dan Erni Sitorus telah berakhir dengan kesepakatan damai. Menurutnya, penyelesaian tersebut dicapai setelah Hamdani menyampaikan permintaan maaf kepada Erni Sitorus melalui sejumlah media sebagaimana diatur dalam poin-poin kesepakatan yang telah disetujui kedua belah pihak.

"Permintaan maaf yang disampaikan Saudara Hamdani kepada klien kami, Ibu Erni Sitorus, melalui sejumlah media merupakan bagian dari komitmen penyelesaian yang telah disepakati bersama. Dengan tercapainya kesepahaman tersebut, pengaduan di Polda Sumatera Utara akan dicabut dan proses hukum tidak berlanjut. Kesepakatan perdamaian itu juga telah dituangkan dalam dokumen resmi yang ditandatangani para pihak dan disaksikan oleh kuasa hukum masing-masing," tegas Agusyah.red

]]> https://www.halomedan.com/news/65999/sepakat-berdamai-hamdani-meminta-maaf-kepada-erni/ Gebyar Pajak Sumut 2026 Digelar, 936 Hadiah Disiapkan untuk Wajib Pajak Taat Fri, 12 Jun 2026 13:25:00 +0700+0700 MEDAN, - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) kembali menggelar Gebyar Pajak Sumut 2026 sebagai bentuk apresiasi kepada masyarakat yang taat membayar pajak kendaraan bermotor.

Sebanyak 936 hadiah disiapkan untuk diundi kepada wajib pajak yang telah memenuhi kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor. Pengundian hadiah triwulan I tersebut berlangsung di Aula Bapenda Sumut Lantai 4, Jumat (12/6/2026).

Asisten Administrasi Umum Setdaprov Sumut, Muhammad Suib, mengatakan Gebyar Pajak merupakan bentuk penghargaan kepada masyarakat yang disiplin membayar pajak sekaligus upaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

"Tujuan utamanya adalah memberikan apresiasi dan reward kepada masyarakat Sumatera Utara yang membayar pajak kendaraannya. Kegiatan ini akan dilaksanakan empat kali dalam satu tahun," ujar Suib.

Menurutnya, program tersebut juga menjadi sarana edukasi agar masyarakat memiliki kesadaran untuk membayar pajak tepat waktu, tanpa harus menunggu adanya program pemutihan.

"Ini sebagai upaya meningkatkan pendapatan daerah Sumatera Utara. Masyarakat kita edukasi agar tidak hanya mengharapkan pemutihan, tetapi memiliki ketaatan dan ketepatan waktu dalam membayar pajak, sehingga dapat menambah pendapatan daerah," katanya.

Suib menegaskan, proses pengundian dilakukan secara terbuka dan diawasi sejumlah pihak yang berwenang untuk menjamin transparansi pelaksanaan kegiatan.

"Pengundian ini disaksikan oleh notaris, perwakilan Dinas Sosial, unsur independen, serta rekan-rekan media. Tidak ada pengaturan. Semuanya dilakukan secara terbuka," tegasnya.

Ia menjelaskan, seluruh nama pemenang yang terpilih masih akan melalui proses verifikasi oleh Bapenda Sumut guna memastikan hadiah diterima oleh pihak yang benar-benar berhak.

Berbagai hadiah disediakan dalam Gebyar Pajak Sumut 2026, mulai dari laptop, sepeda, kulkas, mesin cuci, televisi, telepon genggam, hingga voucher belanja.

Sementara itu, Kepala Bapenda Sumut, Sutan Tolang Lubis, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan pengundian Gebyar Pajak Triwulan I Tahun 2026.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu, mendukung, dan menyukseskan pelaksanaan kegiatan Gebyar Pajak ini," ujarnya.

Ia berharap, program tersebut mampu meningkatkan motivasi masyarakat untuk menunaikan kewajiban pajak kendaraan bermotor.

"Harapan kita, kegiatan ini semakin memberikan semangat kepada masyarakat Sumatera Utara untuk membayarkan pajak kendaraan bermotornya. Semakin banyak masyarakat yang taat membayar pajak, tentu akan semakin mendukung program pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara," kata Sutan.

Melalui Gebyar Pajak Sumut 2026, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) berharap tingkat kepatuhan wajib pajak terus meningkat, sehingga penerimaan daerah dapat semakin optimal untuk membiayai berbagai program pembangunan yang manfaatnya kembali dirasakan oleh masyarakat.]]> https://www.halomedan.com/Berita/65998/gebyar-pajak-sumut-2026-digelar-936-hadiah-disiapkan-untuk-wajib-pajak-taat/ Pewarta Polrestabes Medan Hadir untuk Sesama Lewat Program Jumat Barokah Fri, 12 Jun 2026 13:12:00 +0700+0700 Medan |halomedan.com -

Semangat berbagi terus ditunjukkan Persatuan Wartawan (Pewarta) Polrestabes Medan melalui kegiatan Jumat Barokah yang rutin dilaksanakan setiap pekan.

Pada Jumat (12/6/2026), organisasi wartawan tersebut kembali menyalurkan bantuan beras kepada anggota dan warga sekitar Sekretariat Pewarta Polrestabes Medan di Jalan Bromo, Lorong Karya, Kecamatan Medan Area.

Kegiatan sosial yang berlangsung sederhana namun penuh makna itu mendapat sambutan hangat dari para penerima manfaat. Bantuan beras dibagikan sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama sekaligus upaya membantu meringankan kebutuhan pokok masyarakat.

Ketua Pewarta Polrestabes Medan, Chairum Lubis, mengatakan bahwa program Jumat Barokah merupakan salah satu bentuk komitmen organisasi untuk terus hadir dan memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar.

Menurutnya, kegiatan berbagi tidak hanya bernilai membantu secara materi, tetapi juga menjadi sarana mempererat hubungan kekeluargaan antara anggota organisasi dan masyarakat.

"Melalui kegiatan ini, kami ingin menumbuhkan semangat kebersamaan dan kepedulian sosial. Mudah-mudahan bantuan yang diberikan dapat bermanfaat bagi penerima," ujarnya.

Ia menambahkan, peran wartawan tidak hanya sebatas menyampaikan informasi kepada publik, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial untuk ikut berkontribusi dalam kegiatan kemanusiaan.

Para penerima bantuan mengaku senang dan berterima kasih atas perhatian yang diberikan oleh Pewarta Polrestabes Medan. Mereka berharap kegiatan seperti ini dapat terus berlanjut sehingga semakin banyak masyarakat yang merasakan manfaatnya.

Dengan konsisten menjalankan program Jumat Barokah, Pewarta Polrestabes Medan berupaya memperkuat nilai gotong royong serta menumbuhkan rasa solidaritas di tengah masyarakat.

Kegiatan ini sekaligus menjadi bukti bahwa insan pers juga dapat berperan aktif dalam aksi sosial yang membawa dampak positif bagi lingkungan sekitar.(W02)

]]> https://www.halomedan.com/kota/65997/pewarta-polrestabes-medan-hadir-untuk-sesama-lewat-program-jumat-barokah/ Dapur Besar dan Titik Merah Kecil Fri, 12 Jun 2026 11:30:00 +0700+0700 Dapur Besar dan Titik Merah Kecil

Oleh Abdullah Rasyid
Mahasiswa Doktoral Ilmu Pemerintahan IPDN dan Pendiri GREAT Institute

Ada ironi lama dalam hubungan Indonesia dan Singapura. Indonesia besar di peta, kaya sumber daya alam, luas lautnya, banyak penduduknya, dan besar pasarnya. Singapura kecil, bahkan pernah disebut hanya seperti titik merah kecil di tengah hamparan luas Indonesia. Tetapi dalam ekonomi kawasan, yang kecil itu sering menjadi pusat. Yang besar justru kerap menjadi pinggiran.

Inilah paradoks yang tidak nyaman: Indonesia punya dapur, tetapi pesta sering berlangsung di meja orang lain.

Istilah Little Red Dot atau titik merah kecil memang pernah lahir sebagai sindiran. Ia mengingatkan bahwa Singapura secara geografis sangat kecil dibandingkan Indonesia. Namun sejarah memberi pelajaran menarik. Singapura tidak tenggelam dalam rasa tersinggung. Ia mengambil sindiran itu, mengolahnya, lalu menjadikannya identitas: kecil tetapi efisien, terbatas tetapi disiplin, miskin sumber daya alam tetapi kaya institusi, jaringan, teknologi, logistik, dan kepercayaan.

Di situlah pelajarannya. Masalah Indonesia bukan karena Singapura kecil tetapi pintar. Masalah Indonesia adalah karena kita terlalu lama besar tetapi lengah.

Kabar bahwa sejumlah saham perusahaan sawit dan komoditas yang tercatat di Bursa Efek Singapura tertekan setelah pemerintah Indonesia mulai memperketat tata kelola ekspor komoditas strategis melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia atau DSI bukan sekadar berita pasar modal. Harga saham memang bisa naik-turun setiap hari. Investor bisa panik, analis bisa salah baca, dan pasar bisa bereaksi berlebihan.

Namun pasar jarang bergerak tanpa alasan. Ketika perusahaan yang model bisnisnya terkait dengan komoditas Indonesia mulai dihitung ulang risikonya, ada pesan yang lebih besar dari sekadar grafik merah di layar bursa: struktur lama sedang diganggu.

Pertanyaannya sederhana: mengapa ketika Indonesia mulai ingin menata ulang ekspor sawit, batu bara, ferroalloy, dan komoditas strategis lain, sebagian pelaku pasar di Singapura ikut bergetar?

Jawabannya juga sederhana, meski tidak enak didengar: karena terlalu lama nilai tambah dari dapur Indonesia ikut menopang pesta di tempat lain.

Angka yang Membuat Paradoks Terlihat

Paradoks itu tidak hanya hidup dalam teori. Ia tampak dalam angka.

Nilai perdagangan bilateral Indonesia dan Singapura mencapai sekitar US$33,7 miliar. Dari jumlah itu, ekspor Indonesia ke Singapura sekitar US$12,2 miliar, sementara impor Indonesia dari Singapura mencapai US$21,5 miliar. Dengan kata lain, Indonesia mencatat defisit perdagangan bilateral sekitar US$9,3 miliar.

Angka ini penting karena memperlihatkan dua hal sekaligus. Pertama, Singapura bukan pemain kecil dalam arus dagang Indonesia. Kedua, hubungan itu tidak berjalan dalam posisi yang sepenuhnya seimbang. Dari total transaksi dagang tersebut, ekspor Indonesia hanya sekitar 36 persen, sementara impor dari Singapura sekitar 64 persen. Secara sederhana, setiap Indonesia menjual barang senilai US$1 ke Singapura, Indonesia membeli kembali barang dari Singapura sekitar US$1,76.

Di atas kertas, ini mungkin tampak sebagai statistik biasa. Tetapi dalam kacamata rantai nilai, angka itu berbicara lebih keras. Indonesia mengirim bahan bakar mineral, komoditas, produk pertanian, dan bahan industri. Dari Singapura, Indonesia mengimpor produk kimia, mesin industri, elektronik, logam mulia, dan berbagai barang bernilai tambah yang telah terhubung dengan sistem logistik, pembiayaan, dan perdagangan global.

Masalahnya bukan sekadar defisit dagang. Defisit bisa terjadi karena banyak alasan. Masalah yang lebih dalam adalah struktur hubungan ekonomi: siapa yang menjual bahan, siapa yang mengolah nilai, siapa yang menguasai kontrak, siapa yang memegang pembiayaan, siapa yang mengatur logistik, siapa yang menyimpan devisa, dan siapa yang menikmati margin akhirnya.

Di sinilah angka perdagangan harus dibaca bersama data volume fisik ekspor-impor. Dalam statistik, volume barang bisa dihitung sebagai berat bersih: ribu ton barang yang bergerak melalui kapal, pelabuhan, tangki penyimpanan, kontainer, pipa, dan gudang. Tetapi dalam ekonomi modern, tonase bukan penentu akhir kemenangan. Satu juta ton barang mentah bisa kalah nilainya dari satu kontrak teknologi. Jutaan ton energi bisa kalah posisi tawarnya dari satu sistem pembiayaan. Berton-ton komoditas bisa hanya menjadi angka statistik jika harga, kontrak, margin, dan devisanya dikendalikan dari luar.

Maka ketika kita bicara Singapura sebagai hub, kita tidak sedang bicara tentang negara kecil yang kebetulan menjadi tetangga. Kita sedang bicara tentang simpul ekonomi yang menghubungkan komoditas, uang, hukum, logistik, asuransi, arbitrase, penyimpanan, dan pasar global.

Lebih jauh lagi, Singapura juga menjadi salah satu sumber investasi asing terbesar bagi Indonesia. Pada 2025, realisasi investasi Singapura ke Indonesia dilaporkan mencapai sekitar US$17,4 miliar. Ini bukan angka kecil. Ia menunjukkan bahwa Singapura bukan hanya mitra dagang, tetapi juga pintu modal, pintu korporasi, dan pintu struktur keuangan regional.

Sekali lagi, ini tidak otomatis buruk. Investasi tetap dibutuhkan. Perdagangan tetap penting. Singapura tetap mitra strategis. Tetapi angka-angka itu harus membuat Indonesia lebih sadar: hubungan ekonomi dengan Singapura bukan sekadar hubungan jual-beli biasa. Ia adalah hubungan yang menyangkut kendali atas nilai.

Bukan Soal Benci Singapura

Kritik ini tidak perlu dibaca sebagai sentimen anti-Singapura. Justru sebaliknya, Singapura harus dibaca sebagai negara yang sangat cerdas memahami keterbatasannya. Ia tidak punya tambang besar, tidak punya hutan luas, tidak punya ladang sawit, tidak punya cadangan batu bara, dan tidak punya pasar domestik sebesar Indonesia. Tetapi ia punya pelabuhan kelas dunia, sistem hukum yang dipercaya, bank kuat, pusat arbitrase, asuransi, trader global, kilang, pusat penyimpanan, dan reputasi sebagai tempat aman bagi uang.

Singapura tidak menang karena punya bahan mentah. Ia menang karena menguasai simpul nilai.

Di ekonomi modern, pemenang tidak selalu pemilik bahan baku. Pemenang adalah pihak yang menguasai pembiayaan, logistik, kontrak, data, standar harga, penyimpanan, asuransi, pasar, dan jaringan pembeli. Indonesia punya gas, sawit, batu bara, nikel, bauksit, tembaga, perikanan, panas bumi, dan pasar besar. Tetapi selama bertahun-tahun, banyak dari kekayaan itu keluar sebagai bahan mentah atau setengah mentah, lalu nilai tambahnya dipanen di tempat lain.

Kita menjual mentah, membeli jadi. Kita mengirim bahan baku, orang lain membangun industri. Kita punya sumber daya, tetapi pihak lain menguasai kontrak, margin, pembiayaan, dan label internasionalnya.

Dalam bahasa sederhana: Indonesia punya dapur. Singapura punya restoran globalnya.

Paradoks Center-Periphery

Dalam teori ekonomi politik, hubungan semacam ini sering disebut pola center-periphery: pusat dan pinggiran. Pusat menguasai kapital, teknologi, logistik, keuangan, standar harga, dan jaringan pasar. Pinggiran menyediakan bahan mentah, tenaga kerja, ruang pasar, dan risiko lingkungan.

Secara geografis, Indonesia jelas bukan pinggiran. Tetapi secara rantai nilai, kita kerap diposisikan sebagai pinggiran. Komoditas berasal dari tanah, laut, hutan, dan tambang kita. Tetapi pencatatan nilai, pembiayaan, transaksi ulang, pengemasan, arbitrase, dan sebagian keuntungan justru berputar di luar.

Di sinilah paradoks Little Red Dot menjadi penting. Ukuran wilayah ternyata tidak otomatis menentukan posisi dalam ekonomi global. Negara kecil bisa menjadi pusat bila menguasai sistem. Negara besar bisa menjadi pinggiran bila hanya bangga pada kekayaan alam tanpa menguasai rantai nilainya.

Itu sebabnya perdebatan tentang DSI, Devisa Hasil Ekspor, hilirisasi, gas domestik, bursa komoditas, dan tata kelola ekspor tidak boleh dibaca sebagai isu teknis semata. Ini bukan sekadar soal formulir ekspor, izin, atau jalur administrasi. Ini soal apakah Indonesia ingin tetap menjadi pemasok bahan baku atau mulai menjadi pengendali nilai.

Gas Kita, Lampu Mereka

Ambil contoh energi. Singapura adalah negara kecil dengan kebutuhan energi besar. Hampir seluruh listriknya bergantung pada gas alam impor. Sebagian pasokan gas itu selama ini datang dari Indonesia melalui pipa bawah laut.

Tidak ada yang salah dengan ekspor gas. Perdagangan energi adalah hal wajar. Tetapi pertanyaannya: apakah gas Indonesia paling besar manfaatnya jika terus diekspor sebagai komoditas? Atau seharusnya gas itu diprioritaskan untuk menghidupkan industri pupuk, petrokimia, pembangkit, smelter, manufaktur, kawasan industri, dan pusat pertumbuhan domestik?

Gas bukan sekadar barang dagangan. Gas adalah bahan bakar untuk naik kelas. Jika gas hanya dijual keluar, Indonesia memperoleh devisa. Tetapi jika gas dipakai untuk industri dalam negeri, kita memperoleh nilai tambah, pekerjaan, teknologi, pajak, dan rantai produksi.

Inilah perbedaan antara menjual energi dan membangun kekuatan ekonomi.

DHE dan Uang yang Terlalu Lama Menginap di Luar

Masalah berikutnya adalah Devisa Hasil Ekspor (DHE). Selama bertahun-tahun, Indonesia mencatat ekspor besar, tetapi tidak seluruh kekuatan dolar dari ekspor itu benar-benar tinggal dan bekerja dalam sistem keuangan nasional.

Sebagian devisa parkir di luar negeri. Sebagian berputar di pusat keuangan regional. Sebagian masuk melalui skema yang sulit dibaca publik. Akibatnya, Indonesia bisa tampak kuat sebagai eksportir, tetapi rupiah tetap mudah tertekan. Komoditas kita laku, tetapi sistem keuangan nasional tidak selalu menikmati kekuatan penuh dari hasil ekspor itu.

Maka kebijakan pengetatan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam menjadi penting. Negara ingin memastikan dolar dari hasil bumi Indonesia tidak hanya lewat secara administratif, tetapi benar-benar memperkuat likuiditas domestik.

Namun di sini kita perlu jujur. Memulangkan devisa tidak cukup hanya dengan aturan. Uang bisa pulang sebentar di permukaan, tetapi keuntungan tetap bisa dialihkan melalui transfer pricing, management fee, royalti, utang antarperusahaan, kontrak afiliasi, dan holding di luar negeri.

Karena itu, DHE harus diikuti dengan audit, transparansi beneficial ownership, integrasi data ekspor-keuangan-pajak, pengawasan PPATK, serta penegakan hukum terhadap manipulasi harga. Tanpa itu, kebijakan DHE hanya menjadi pagar tinggi yang berlubang di bagian bawah.

DSI: Koreksi atau Kotak Hitam Baru?

Dalam konteks inilah DSI harus dibaca. Pemerintah ingin menertibkan ekspor komoditas strategis agar harga, margin, nilai ekspor, dan devisa tidak terus bocor. Secara prinsip, gagasan ini masuk akal. Selama ini ekspor komoditas terlalu banyak bergantung pada trader, kontrak privat, jaringan perantara, dan struktur harga yang tidak selalu transparan.

Jika negara tidak punya posisi tawar, kekayaan alam bisa berubah menjadi angka ekspor yang besar tetapi manfaat publik yang kecil.

Namun justru karena gagasan ini besar, ia harus dijaga dengan sangat serius. Setiap pemusatan kewenangan selalu membawa dua kemungkinan: memperkuat negara atau menciptakan rente baru.

Jika DSI bekerja transparan, profesional, berbasis data, dan diawasi publik, ia bisa menjadi instrumen kedaulatan ekonomi. Ia dapat membantu negara membaca harga riil, mencegah under-invoicing, memperbaiki pencatatan ekspor, memperkuat devisa, dan meningkatkan penerimaan negara.

Tetapi jika DSI menjadi kotak hitam baru, maka yang terjadi hanya pemindahan pesta. Dulu pesta berlangsung melalui trader luar negeri dan jaringan perantara lama. Besok, pesta bisa berlangsung melalui perantara baru yang diberi mandat negara.

Karena itu, pertanyaan publik harus keras tetapi sehat. Siapa yang mengawasi DSI? Bagaimana metodologi harga ditentukan? Apakah kontrak lama diaudit? Apakah data ekspor dapat diverifikasi? Apakah ada audit independen? Apakah DPR, BPK, KPK, PPATK, Bea Cukai, Kementerian Keuangan, dan publik punya akses pengawasan memadai? Apakah beneficial ownership perusahaan eksportir dibuka? Apakah ada sanksi pidana bagi manipulasi harga dan pengalihan keuntungan?

Kedaulatan ekonomi tanpa transparansi hanya akan mengganti aktor, bukan memperbaiki sistem.

Negara Tidak Perlu Dibuat Terlalu Rumit

Pada akhirnya, urusan negara sering tampak rumit karena dibuat terlalu rumit. Padahal tugas dasarnya sederhana: menjaga agar kekayaan nasional tidak bocor, agar rakyat mendapat manfaat, agar hukum berlaku, agar birokrasi tidak menjadi pasar gelap kewenangan, dan agar kebijakan tidak berubah menjadi karpet merah bagi rente baru.

Memimpin negara tidak selalu membutuhkan kalimat yang terlalu tinggi. Yang dibutuhkan adalah keberanian menjaga hal sederhana: komoditas dijual dengan harga wajar, devisa pulang, pajak dibayar, data terbuka, pejabat diawasi, kontrak tidak dimanipulasi, dan rakyat memperoleh manfaat.

Dalam hal ini, DSI tidak boleh menjadi proyek gengsi. Ia harus menjadi instrumen kerja. Negara tidak sedang membutuhkan simbol baru, melainkan sistem baru. Bukan sekadar badan baru, melainkan tata kelola baru.

Jika Indonesia ingin membalik paradoks center-periphery, maka yang harus dibangun bukan hanya kewenangan negara, tetapi kapasitas negara. Kewenangan tanpa kapasitas melahirkan kemacetan. Kewenangan tanpa transparansi melahirkan rente. Kewenangan tanpa profesionalisme melahirkan ketakutan pasar. Kewenangan tanpa akuntabilitas hanya mengganti pemain lama dengan pemain baru.

Jangan Anti-Pasar, tetapi Jangan Disandera Pasar

Kritik terhadap struktur lama tidak boleh berubah menjadi sikap anti-pasar. Indonesia tetap membutuhkan pasar global, investasi, teknologi, modal asing, dan kerja sama internasional. Singapura tetap mitra penting. Investor tetap dibutuhkan. Perdagangan tetap harus berjalan.

Tetapi pasar tidak boleh menjadi alasan bagi negara untuk tidak berdaulat.

Jika setiap upaya menertibkan ekspor disebut mengganggu pasar, maka negara akan selamanya menjadi penjaga pintu bagi kepentingan trader. Jika setiap upaya menarik devisa disebut tidak ramah bisnis, maka rupiah akan terus menjadi korban dari ekspor yang tidak pulang. Jika setiap upaya hilirisasi disebut distorsi, maka Indonesia akan terus menjual tanah dalam bentuk bijih dan membeli kembali masa depan dalam bentuk barang jadi.

Negara tidak boleh anti-pasar. Tetapi negara juga tidak boleh disandera pasar.

Pasar harus sehat, bukan liar. Investasi harus dihormati, tetapi rente harus dibongkar. Kontrak harus dijaga, tetapi under-invoicing harus dihentikan. Ekspor harus lancar, tetapi nilai tambah harus adil. Kepastian bisnis harus dijamin, tetapi kepastian itu tidak boleh menjadi perlindungan bagi kebocoran.

Yang Disebut Risiko Bisa Jadi Koreksi

Mengapa pasar bereaksi ketika Indonesia mulai menata ekspor komoditas? Karena pelaku pasar sedang menghitung ulang model bisnis lama. Mereka bertanya: apakah margin akan turun? Apakah kontrak jangka panjang terganggu? Apakah harga beli berubah? Apakah biaya kepatuhan naik? Apakah pembayaran tetap lancar? Apakah pasokan terganggu?

Semua pertanyaan itu wajar. Pasar tidak suka ketidakpastian.

Namun kita juga harus jujur: sebagian ketidakpastian itu muncul karena selama ini kepastian yang dinikmati pelaku lama berdiri di atas ketidaktertiban yang merugikan negara pemilik sumber daya.

Dengan kata lain, yang disebut "risiko" oleh investor bisa jadi adalah "koreksi" bagi negara.

Koreksi memang tidak selalu nyaman. Ia mengganggu yang mapan, memaksa yang malas berbenah, dan membuka kebiasaan lama yang selama ini ditutup istilah teknis. Tetapi tanpa koreksi, Indonesia akan tetap kaya di permukaan dan bocor di dalam.

Siapa di Dalam Negeri yang Menjaga Kebocoran?

Mudah sekali menyalahkan Singapura. Tetapi itu jalan pintas. Singapura kuat karena membangun kapasitas. Ia disiplin, efisien, konsisten, dan dipercaya. Kita boleh mengkritik struktur yang timpang, tetapi kita juga harus berani bertanya: mengapa struktur itu bertahan begitu lama?

Jawabannya tidak selalu ada di luar negeri. Sering kali ia ada di dalam negeri.

Sebagian pengusaha komoditas nyaman menjual mentah karena cepat menghasilkan uang. Sebagian birokrasi menikmati kuasa perizinan. Sebagian elite politik menikmati pembiayaan dari sektor ekstraktif. Sebagian trader menikmati margin. Sebagian perusahaan afiliasi menikmati selisih harga. Sebagian jaringan keuangan menikmati likuiditas. Maka pola lama bertahan bukan hanya karena Indonesia belum mampu, tetapi juga karena ada pihak yang tidak ingin Indonesia terlalu cepat berubah.

Rente tidak selalu berbentuk amplop suap. Rente bisa berupa izin, kuota, kontrak jangka panjang, akses informasi, harga khusus, konsesi, celah pajak, struktur afiliasi, dan hak istimewa yang tidak dinikmati publik.

Maka pertanyaan terpenting bukan hanya: apakah negara lain mengambil untung dari kelemahan kita? Pertanyaan yang lebih tajam adalah: siapa di dalam negeri yang ikut menjaga kelemahan itu agar tetap menguntungkan?

Dapur Itu Milik Kita

Analogi dapur mungkin terdengar sederhana, tetapi ia menjelaskan masalah besar. Indonesia terlalu lama membiarkan dapurnya terbuka. Bahan baku keluar. Nilai tambah dimasak di tempat lain. Uang menginap di luar. Lalu sebagian hasil akhirnya kembali dijual kepada kita dengan harga lebih tinggi.

Sekarang Indonesia mulai menata dapurnya sendiri. DHE diperketat. Gas mulai diprioritaskan untuk industri domestik. Hilirisasi didorong. Ekspor komoditas strategis diatur lebih ketat. Data ingin dikonsolidasikan. Harga ingin dibaca lebih jernih. Devisa ingin ditahan lebih lama di dalam negeri.

Tentu yang selama ini nyaman akan terganggu. Tentu pasar akan bertanya. Tentu pelaku lama akan melobi. Tentu akan ada tekanan, narasi negatif, dan kekhawatiran investor.

Tetapi yang lebih penting dari semua itu adalah memastikan bahwa dapur yang kita kunci benar-benar dipakai untuk memasak bagi rakyat, bukan untuk pesta baru sekelompok orang.

Sebab sejarah ekonomi Indonesia mengajarkan satu hal: kekayaan alam tidak otomatis membuat bangsa sejahtera. Ia hanya menjadi berkah jika negara mampu mengubahnya menjadi industri, pekerjaan, teknologi, penerimaan publik, dan keadilan sosial.

Kita tidak perlu marah kepada Singapura yang pintar membaca peluang. Kita justru harus marah kepada diri sendiri jika kembali membiarkan peluang itu hilang.

Little Red Dot telah membuktikan bahwa negara kecil bisa menjadi besar karena menguasai simpul nilai. Indonesia harus membuktikan hal sebaliknya: negara besar tidak boleh terus-menerus menjadi pinggiran di dapurnya sendiri.

Angka perdagangan US$33,7 miliar, defisit bilateral sekitar US$9,3 miliar, impor dari Singapura yang hampir 1,76 kali ekspor Indonesia ke sana, serta investasi Singapura sekitar US$17,4 miliar menunjukkan satu hal: Singapura telah menjadi simpul penting dalam ekonomi Indonesia. Tugas Indonesia bukan memutus simpul itu secara emosional, melainkan memastikan simpul tersebut tidak lagi menjadi tempat nilai tambah Indonesia berhenti, menginap, dan berpesta tanpa cukup pulang ke rumah.

Bursa Singapura boleh bergetar. Saham komoditas boleh terkoreksi. Investor boleh menghitung ulang. Tetapi Indonesia juga berhak menghitung ulang sesuatu yang jauh lebih mendasar: berapa lama lagi nilai tambah dari dapur sendiri disajikan sebagai pesta di meja orang lain?

Dapur itu milik kita. Tetapi kedaulatan tidak cukup dengan memiliki kunci. Kedaulatan dimulai ketika kita tahu apa yang harus dimasak, untuk siapa makanan itu disajikan, dan siapa yang tidak boleh lagi berpesta diam-diam di dalamnya./rel
]]> https://www.halomedan.com/politik/65996/dapur-besar-dan-titik-merah-kecil/ Masjid Assyakirin Gelar Zikir, Doa Bersama dan Tabligh Akbar Sambut 1 Muharram 1448 Hijriah Fri, 12 Jun 2026 10:56:00 +0700+0700 Medan – Dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah, Masjid Assyakirin yang berlokasi di Jalan Eka Suka XIV, Kelurahan Gedung Johor, Kecamatan Medan Johor, akan menggelar kegiatan Zikir, Doa Bersama dan Tabligh Akbar pada Senin, 15 Juni 2026.

Kegiatan yang mengusung tema "Masjid Sentral Membangun Peradaban" ini diharapkan menjadi momentum bagi umat Islam untuk melakukan introspeksi diri, memperkuat ukhuwah Islamiyah, serta meningkatkan peran masjid sebagai pusat pembinaan umat dan pembangunan peradaban.

Acara akan menghadirkan penceramah Ustadz H. Abdul Latif Khan, yang akan menyampaikan Ceramah Hijriyah terkait makna hijrah dan tantangan umat Islam dalam membangun masyarakat yang berakhlak dan berkemajuan.

Ketua FOSIL BKMI Sumatera Utara, Syahlan J. Nasution, menyampaikan bahwa peringatan Tahun Baru Islam bukan sekadar seremonial pergantian tahun, tetapi juga menjadi sarana memperkuat spiritualitas dan kebersamaan umat.

"Kami mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama memakmurkan masjid dan menjadikan momentum 1 Muharram sebagai awal perubahan menuju kehidupan yang lebih baik, baik secara pribadi maupun sosial," ujarnya.

Rangkaian kegiatan akan diawali dengan zikir dan doa akhir tahun 1447 Hijriah setelah Shalat Ashar berjamaah, dilanjutkan dengan Shalat Maghrib berjamaah dan doa awal tahun 1448 Hijriah. Acara kemudian diteruskan dengan pembacaan ayat suci Al-Qur'an, sambutan para tokoh dan undangan, Shalat Isya berjamaah, serta Tabligh Akbar yang dijadwalkan berlangsung mulai pukul 20.30 WIB.

Panitia menegaskan bahwa kegiatan ini terbuka untuk umum, sehingga seluruh masyarakat Muslim dan Muslimah di Kota Medan dan sekitarnya diundang untuk hadir dan meramaikan syiar Islam dalam menyambut Tahun Baru Hijriah.

Melalui kegiatan ini, Masjid Assyakirin berharap dapat mempererat tali silaturahmi antarumat, meningkatkan kecintaan kepada masjid, serta menumbuhkan semangat hijrah menuju kehidupan yang lebih berkah dan bermartabat.]]> https://www.halomedan.com/Berita/65995/masjid-assyakirin-gelar-zikir-doa-bersama-dan-tabligh-akbar-sambut-1-muharram-1448-hijriah/ Pecah! Atlet Taekwondo Sumut M. Raihan Resmi Tembus Asian Games Nagoya 2026 Fri, 12 Jun 2026 10:24:00 +0700+0700 Prestasi membanggakan kembali ditorehkan putra terbaik Sumatera Utara. Atlet taekwondo andalan Sumut, M. Raihan, resmi mengamankan satu tempat di ajang olahraga paling bergengsi di Asia, Asian Games Nagoya 2026.

Kepastian tersebut diperoleh setelah Asian Taekwondo Union (ATU) mengeluarkan surat resmi yang kemudian ditindaklanjuti oleh Pengurus Besar Taekwondo Indonesia (PBTI) dengan mengumumkan nama-nama atlet Indonesia yang lolos kualifikasi menuju Nagoya.

Kabar ini disambut penuh rasa syukur oleh Ketua Pengprov Taekwondo Indonesia (TI) Sumatera Utara, H. Hamdani Syahputra, S.Sos. Menurutnya, keberhasilan Raihan bukan hanya menjadi kebanggaan bagi keluarga besar taekwondo Sumut, tetapi juga seluruh masyarakat Sumatera Utara.

.

"Alhamdulillah, atlet kita M. Raihan yang turun di kelas Under 80 Kg Putra secara resmi diumumkan lolos ke Asian Games Nagoya 2026. Ini adalah kebanggaan besar bagi Sumatera Utara. Kami berharap doa dan dukungan masyarakat agar Raihan bisa tampil maksimal dan mempersembahkan medali emas untuk Indonesia," ujar Hamdani, Jumat (12/6).

Pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Deli Serdang itu mengungkapkan, Raihan menjadi salah satu dari tiga atlet Indonesia yang berhasil memastikan tiket ke Nagoya. Selain Raihan, terdapat nama M. Rizal dari Jawa Barat di nomor Poomsae Putra serta M. Bassam Raihan dari DKI Jakarta yang akan tampil di kelas Under 68 Kg Putra.

"Mereka adalah putra-putra terbaik bangsa yang akan membawa nama Indonesia di pentas Asia. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan dan kemudahan dalam setiap perjuangan mereka," katanya.

Buah Pembinaan dan Konsistensi
Bang Danny, sapaan akrab Hamdani, menilai keberhasilan ini tidak hadir secara instan. Menurutnya, lolosnya Raihan ke Asian Games merupakan buah dari pembinaan berkelanjutan yang dilakukan PBTI di bawah kepemimpinan Ketua Umum Letjen TNI Richard Tampubolon.

Di tengah ketatnya persaingan atlet-atlet Asia yang dikenal sebagai kekuatan utama taekwondo dunia, Indonesia mampu menunjukkan eksistensinya melalui pencapaian para atlet yang terus mengumpulkan poin internasional.

"Tidak semua kemenangan diumumkan dari atas podium. Ada perjuangan panjang yang dihitung melalui akumulasi poin dan hasil pertandingan. Raihan berhasil membuktikan dirinya layak berada di panggung terbesar olahraga Asia," tegasnya.
Dukungan Ijeck dan Kerja Keras Dojang Sumut
Hamdani juga memberikan apresiasi kepada Pembina Taekwondo Sumut, Dr. H. Musa Rajekshah (Ijeck), yang selama ini konsisten memberikan dukungan moril maupun motivasi kepada para atlet dan pengurus.

Menurutnya, semangat yang terus diberikan menjadi salah satu energi besar bagi atlet-atlet Sumut untuk terus mengejar prestasi hingga level internasional.
Tak lupa, ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh dojang dan pelatih taekwondo di Sumatera Utara yang selama ini bekerja tanpa lelah membina atlet-atlet muda hingga mampu bersaing di level Asia.

"Keberhasilan ini adalah hasil kerja bersama. Terima kasih kepada seluruh dojang, pelatih, pengurus, orang tua atlet, dan semua pihak yang selama ini mendukung perjuangan taekwondo Sumut. Semoga Raihan bisa mengukir sejarah dan mengharumkan nama Indonesia di Nagoya nanti," pungkasnya.

Lolosnya M. Raihan ke Asian Games Nagoya 2026 menjadi sinyal kuat bahwa Sumatera Utara terus melahirkan atlet-atlet berkualitas yang mampu bersaing di level internasional. Kini, harapan masyarakat Indonesia tertuju kepada Raihan untuk membawa pulang prestasi terbaik dari Negeri Sakura. (Red)

]]> https://www.halomedan.com/news/65994/pecah-atlet-taekwondo-sumut-m-raihan-resmi-tembus-asian-games-nagoya-2026/ APBD Padangsidimpuan Dinilai Belum Jadi Mesin Ekonomi, Desakan Transformasi Fiskal Menguat Thu, 11 Jun 2026 18:11:00 +0700+0700
APBD Kota Padangsidimpuan dinilai masih belum berfungsi optimal sebagai mesin penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. Struktur anggaran yang cenderung didominasi belanja rutin membuat ruang fiskal untuk pembangunan dan penguatan ekonomi masyarakat menjadi terbatas.

Hal ini disampaikan oleh Rusydi Nasution, STP, MM (IPB), Ketua Partai Gerindra Kota Padangsidimpuan sekaligus mantan bankir, yang menilai bahwa saat ini sudah saatnya dilakukan transformasi fiskal secara menyeluruh di daerah tersebut.

Menurutnya, APBD seharusnya tidak hanya dipahami sebagai dokumen administrasi tahunan, tetapi sebagai instrumen strategis untuk mendorong kesejahteraan masyarakat, membuka lapangan kerja, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.

"APBD itu harus menjadi alat pembangunan, bukan sekadar alat membiayai rutinitas birokrasi," demikian semangat yang disampaikan dalam analisisnya.

Belanja Rutin Masih Mendominasi

Dari struktur APBD yang ada, belanja operasi tercatat mencapai 86,89 persen dari total belanja daerah. Dari porsi tersebut, belanja pegawai berada pada angka 52,65 persen.

Sementara itu, belanja modal yang seharusnya menjadi motor pembangunan aset produktif dan infrastruktur ekonomi, hanya berada di angka 3,60 persen.

Kondisi ini dinilai menunjukkan bahwa APBD masih lebih banyak terserap untuk kebutuhan rutin pemerintahan, dibandingkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Kemandirian Fiskal Masih Rendah

Dari sisi pendapatan, tingkat kemandirian fiskal Kota Padangsidimpuan masih berada di angka 20,34 persen. Artinya, ketergantungan terhadap transfer dari pemerintah pusat dan provinsi masih sangat tinggi.

Sementara itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) per kapita yang berada di kisaran Rp496 ribu per tahun dinilai masih menunjukkan bahwa potensi ekonomi daerah belum tergarap maksimal.

Padahal, sebagai daerah yang memiliki posisi strategis sebagai pusat perdagangan dan jasa di wilayah Tapanuli bagian selatan, ruang penguatan ekonomi dinilai masih sangat terbuka.

Perlu Perubahan Arah Kebijakan Fiskal

Kondisi ini memunculkan dorongan agar pemerintah daerah segera melakukan transformasi fiskal, terutama dalam hal efisiensi belanja dan peningkatan belanja produktif.

Efisiensi belanja pegawai dan rasionalisasi kegiatan yang tidak berdampak langsung ke masyarakat disebut menjadi langkah awal yang penting. Ruang fiskal yang muncul dari efisiensi tersebut diharapkan dapat dialihkan ke sektor yang lebih produktif.

PAD dan Aset Daerah Perlu Digenjot

Selain belanja, sektor pendapatan juga dinilai membutuhkan reformasi serius. Optimalisasi PAD tidak selalu harus melalui kenaikan pajak, tetapi melalui perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan, serta digitalisasi sistem pemungutan.

Sektor seperti pajak restoran, hotel, hiburan, reklame, hingga parkir dinilai masih memiliki potensi besar untuk ditingkatkan.

Di sisi lain, aset-aset daerah yang selama ini belum produktif seperti lahan tidur, bangunan kosong, dan aset komersial juga dinilai perlu segera dioptimalkan melalui skema kerja sama dengan pihak swasta.

Fokus ke Infrastruktur dan UMKM

Jika ruang fiskal berhasil diperbaiki, maka anggaran daerah diharapkan benar-benar diarahkan ke sektor yang memberikan efek berganda bagi ekonomi masyarakat.

Pembangunan infrastruktur ekonomi seperti jalan produksi, pasar rakyat, kawasan perdagangan, dan drainase kawasan usaha menjadi prioritas utama.

Selain itu, penguatan UMKM juga dinilai penting melalui pembentukan sentra usaha, program inkubasi bisnis, serta peningkatan kapasitas pelaku usaha lokal.

Transformasi digital, termasuk digitalisasi UMKM dan sistem pembayaran elektronik, juga dianggap sebagai langkah yang tidak bisa ditunda.

Penutup

Transformasi fiskal, menurut pandangan tersebut, bukan hanya soal perubahan komposisi angka dalam APBD, tetapi perubahan paradigma dalam pengelolaan keuangan daerah.

APBD harus ditempatkan sebagai instrumen pembangunan yang mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara nyata.

Dengan potensi yang dimiliki, Padangsidimpuan dinilai sebenarnya memiliki peluang besar untuk tumbuh lebih cepat. Namun hal itu hanya bisa tercapai jika ada keberanian untuk melakukan reformasi fiskal secara konsisten dan berkelanjutan.

"Ukuran keberhasilan daerah bukan pada besarnya APBD, tetapi pada manfaat yang dirasakan masyarakat," demikian penutup pandangan tersebut.

Oleh: Rusydi Nasution, STP, MM (IPB)
Ketua Partai Gerindra Kota Padangsidimpuan, Mantan Bankir.

red

]]> https://www.halomedan.com/profil/65993/apbd-padangsidimpuan-dinilai-belum-jadi-mesin-ekonomi-desakan-transformasi-fiskal-menguat/ Dapur Indonesia, Pesta Singapura: Membongkar Rantai Nilai yang Timpang Thu, 11 Jun 2026 16:20:00 +0700+0700 Dapur Indonesia, Pesta Singapura: Membongkar Rantai Nilai yang Timpang

Oleh Abdullah Rasyid
Mahasiswa Doktoral Ilmu Pemerintahan IPDN dan Pendiri GREAT Institute

Ada kabar menarik dari seberang: sejumlah saham perusahaan sawit dan komoditas yang tercatat di Bursa Efek Singapura dikabarkan tertekan setelah pemerintah Indonesia mulai memperketat tata kelola ekspor komoditas strategis melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia atau DSI.

Bagi sebagian orang, itu hanya kabar pasar modal. Harga saham naik-turun, investor panik, analis menulis catatan, lalu pasar bergerak lagi keesokan harinya. Tetapi bagi siapa pun yang membaca ekonomi Indonesia dalam bingkai lebih panjang, gejolak itu tidak bisa dianggap sebagai peristiwa biasa. Ia seperti bunyi retakan kecil dari struktur lama yang selama puluhan tahun menopang hubungan tidak seimbang antara Indonesia sebagai pemilik sumber daya dan Singapura sebagai pusat pengolahan, perdagangan, pembiayaan, dan penempatan nilai tambah.

Gejolak saham itu dapat dibaca sebagai konsekuensi logis dari kebijakan pemerintah yang berupaya memperkuat kedaulatan ekonomi nasional melalui penguasaan tata niaga ekspor komoditas strategis. Ketika Indonesia mulai menata ulang pintu keluar komoditasnya, yang terganggu bukan hanya neraca perusahaan, melainkan juga model bisnis lama yang selama ini terlalu nyaman.

Pertanyaannya sederhana: mengapa ketika Indonesia ingin mengatur ulang ekspor sawit, batu bara, ferroalloy, dan komoditas strategis lain, saham di Singapura ikut bergetar?

Jawabannya juga sederhana, tetapi tidak nyaman: karena terlalu lama dapur Indonesia menjadi tempat orang lain berpesta.

Bukan Sekadar Saham yang Turun

Koreksi saham di bursa bukanlah bukti tunggal bahwa sebuah kebijakan benar. Pasar bisa salah baca. Investor bisa bereaksi berlebihan. Spekulasi bisa membesar. Karena itu, kita tidak boleh tergesa-gesa menjadikan pergerakan harga saham sebagai ukuran final keberhasilan kebijakan.

Namun pasar jarang bergerak tanpa alasan. Ketika saham perusahaan yang bisnisnya terkait erat dengan komoditas Indonesia tertekan, itu memberi sinyal bahwa investor sedang menghitung ulang risiko. Apa yang mereka khawatirkan? Bukan hanya soal harga sawit atau batu bara. Yang mereka khawatirkan adalah perubahan aturan main.

Selama ini, banyak perusahaan komoditas menikmati pola yang relatif longgar: membeli, mengolah, memperdagangkan, mengekspor, menempatkan devisa, mengatur kontrak, dan menentukan margin melalui jaringan bisnis lintas negara. Dalam sistem seperti ini, Indonesia memang memperoleh penerimaan. Tetapi pertanyaan besarnya: apakah Indonesia memperoleh nilai tambah yang adil? Apakah harga ekspor tercatat mencerminkan nilai yang sebenarnya? Apakah devisa hasil ekspor benar-benar memperkuat sistem keuangan nasional? Apakah negara mengetahui siapa pemilik manfaat akhir dari rantai perdagangan itu?

Kebijakan DSI masuk ke jantung pertanyaan tersebut. Ia mencoba menarik ekspor komoditas strategis dari ruang yang terlalu tersebar, terlalu teknis, dan terlalu mudah dipengaruhi kepentingan perantara, menuju sistem yang lebih terpusat di bawah kendali negara.

Secara prinsip, ini adalah langkah besar. Tetapi justru karena besar, ia harus dibaca dengan dua mata: mata kedaulatan dan mata kewaspadaan.

Dari Gas, Sawit, Batu Bara, hingga Devisa

Sebelum bicara DSI, kita perlu melihat pola besarnya. Indonesia bukan negara miskin sumber daya. Kita punya gas, batu bara, sawit, nikel, bauksit, tembaga, kayu, perikanan, panas bumi, dan pasar domestik yang besar. Tetapi dalam waktu panjang, struktur ekonomi kita seperti dapur besar yang pintunya terbuka. Bahan baku keluar. Uang hasil ekspor singgah di luar. Komoditas kita diolah di tempat lain. Lalu sebagian produk jadi itu kembali kita beli dengan harga lebih tinggi.

Kita menjual mentah, membeli jadi. Kita mengirim bahan baku, orang lain membangun industri. Kita punya sumber daya, orang lain menguasai logistik, pembiayaan, kontrak dagang, asuransi, penyulingan, penyimpanan, dan perdagangan ulangnya.

Di titik inilah Singapura sering disebut. Bukan karena Singapura salah menjadi negara maju. Justru sebaliknya: Singapura maju karena sangat disiplin membaca posisi kawasan. Ia tidak punya tambang besar, tidak punya hutan luas, tidak punya ladang gas sebesar Indonesia. Tetapi ia punya pelabuhan kelas dunia, sistem hukum yang dipercaya, bank yang kuat, trader global, kilang, pusat arbitrase, perusahaan asuransi, pasar keuangan, dan reputasi sebagai tempat aman bagi uang.

Sementara Indonesia terlalu lama berpikir bahwa memiliki sumber daya alam sudah cukup. Padahal dalam ekonomi modern, pemilik bahan baku belum tentu menjadi pemenang. Pemenangnya adalah pihak yang menguasai rantai nilai.

Gas Kita, Lampu Mereka

Mari mulai dari energi. Singapura adalah negara kecil dengan kebutuhan energi besar. Hampir seluruh listriknya bergantung pada gas alam impor. Sebagian gas itu selama ini mengalir dari Indonesia melalui pipa bawah laut.

Ini bukan sekadar hubungan dagang biasa. Gas adalah urat nadi industri, rumah tangga, pusat data, gedung perkantoran, bandara, pelabuhan, dan pusat keuangan Singapura. Ketika kontrak gas Indonesia dengan Singapura akan berakhir pada 2028, pertanyaannya bukan hanya apakah kontrak itu diperpanjang atau tidak. Pertanyaan yang lebih besar adalah: untuk siapa gas Indonesia seharusnya diprioritaskan?

Selama puluhan tahun, menjual gas ke luar negeri dianggap wajar karena menghasilkan devisa. Tetapi cara pandang itu kini harus diperiksa ulang. Jika gas yang sama dapat dipakai untuk industri pupuk, petrokimia, manufaktur, pembangkit, smelter, dan kawasan industri dalam negeri, maka nilai tambahnya bisa jauh lebih besar daripada sekadar ekspor energi mentah.

Di sinilah kebijakan energi bertemu dengan kedaulatan industri. Gas bukan hanya komoditas. Gas adalah bahan bakar untuk naik kelas.

DHE dan Uang yang Terlalu Lama Menginap di Luar

Masalah kedua adalah Devisa Hasil Ekspor (DHE). Selama bertahun-tahun, eksportir sumber daya alam Indonesia memperoleh dolar dari penjualan komoditas, tetapi tidak semua devisa itu benar-benar tinggal dan bekerja di dalam sistem keuangan nasional.

Sebagian parkir di luar negeri. Sebagian berputar di pusat keuangan regional. Sebagian masuk melalui skema keuangan yang sulit dibaca publik. Akibatnya, Indonesia mengekspor besar, tetapi rupiah tetap rentan. Komoditas kita laku, tetapi cadangan devisa tidak selalu mencerminkan seluruh kekuatan ekspor itu. Negara kaya ekspor, tetapi mata uangnya bisa tetap tertekan.

Karena itu, kebijakan DHE atau Devisa Hasil Ekspor menjadi penting. Pemerintah mewajibkan eksportir sumber daya alam menempatkan devisanya di sistem keuangan nasional. Pada tahap lebih lanjut, aturan itu diperketat lagi agar devisa tidak hanya lewat secara administratif, tetapi benar-benar memperkuat sistem keuangan dalam negeri.

Secara politik ekonomi, ini bukan kebijakan kecil. Ini adalah upaya negara menarik kembali darah yang terlalu lama mengalir keluar dari tubuh ekonomi nasional.

Tetapi di sinilah persoalan sebenarnya muncul. Jika aturan DHE diperketat, apakah uang benar-benar pulang? Atau hanya pulang sebentar secara administratif, sementara keuntungan tetap dialihkan melalui transfer pricing, management fee, royalti, utang antarperusahaan, kontrak afiliasi, dan holding di luar negeri?

Di sinilah pengawasan menjadi kunci. Tanpa audit, transparansi, beneficial ownership, dan integrasi data ekspor-keuangan-pajak, kebijakan DHE hanya akan menjadi pagar yang tampak tinggi tetapi berlubang di bawahnya.

DSI: Jalan Kedaulatan atau Rente Baru?

Kebijakan DSI harus dibaca dalam konteks besar itu. Pemerintah ingin menertibkan ekspor komoditas strategis agar harga, margin, nilai ekspor, dan devisa tidak terus bocor. Dalam desainnya, komoditas seperti sawit, batu bara, dan ferroalloy akan berada dalam tata kelola yang lebih terkonsolidasi. Negara ingin hadir lebih kuat dalam menentukan bagaimana komoditas strategis dijual ke pasar dunia.

Gagasan dasarnya dapat dipahami. Selama ini, ekspor komoditas terlalu banyak bergantung pada trader, kontrak privat, jaringan perantara, dan struktur harga yang tidak selalu transparan. Jika negara tidak punya posisi tawar, kekayaan alam bisa berubah menjadi angka ekspor yang besar tetapi penerimaan publik yang kecil.

Namun, DSI juga membawa risiko serius. Setiap pemusatan kewenangan selalu menciptakan dua kemungkinan: memperkuat negara atau menciptakan rente baru.

Jika DSI bekerja dengan transparan, profesional, berbasis data, dan diawasi publik, ia bisa menjadi instrumen kedaulatan. Ia dapat membantu negara membaca harga riil, mencegah under-invoicing, memperbaiki pencatatan ekspor, memperkuat devisa, dan meningkatkan penerimaan negara.

Tetapi jika DSI menjadi kotak hitam baru, maka yang terjadi hanya pemindahan pesta. Dulu pesta berlangsung melalui trader luar negeri dan jaringan perantara lama. Besok, pesta bisa berlangsung melalui perantara baru yang diberi mandat negara.

Karena itu, pertanyaan publik harus jelas: siapa yang mengawasi DSI? Bagaimana metodologi harga ditentukan? Apakah kontrak lama dibuka dan diaudit? Apakah data ekspor dapat diverifikasi? Apakah ada audit independen? Apakah DPR, BPK, KPK, PPATK, Bea Cukai, Kementerian Keuangan, dan publik punya akses pengawasan memadai? Apakah beneficial ownership perusahaan eksportir dibuka? Apakah ada sanksi pidana bagi manipulasi harga dan pengalihan keuntungan?

Kedaulatan ekonomi tanpa transparansi hanya akan mengganti aktor, bukan memperbaiki sistem.

Mengapa Bursa Singapura Bergetar?

Kembali ke kabar dari Bursa Singapura. Jika benar sejumlah saham sawit dan komoditas yang terkait dengan Indonesia tertekan setelah kebijakan DSI, itu bisa dibaca sebagai sinyal bahwa pasar sedang menghitung ulang struktur keuntungan lama.

Selama mekanisme ekspor longgar, perusahaan dapat membangun model bisnis berdasarkan akses langsung pada komoditas Indonesia. Mereka dapat mengatur kontrak, margin, pembiayaan, dan rantai pasok dengan relatif bebas. Tetapi ketika negara Indonesia masuk lebih dalam, semua kalkulasi berubah.

Investor bertanya: apakah margin akan turun? Apakah kontrak jangka panjang terganggu? Apakah harga beli dari Indonesia akan berubah? Apakah ekspor harus melalui mekanisme baru? Apakah biaya kepatuhan meningkat? Apakah pendapatan dalam dolar tetap sama? Apakah ada risiko pembayaran, risiko pasokan, dan risiko regulasi?

Itulah mengapa saham bisa tertekan. Bukan semata-mata karena pasar membenci kedaulatan Indonesia, tetapi karena pasar tidak suka ketidakpastian. Namun kita juga harus jujur: sebagian ketidakpastian itu muncul karena selama ini kepastian yang dinikmati pelaku pasar justru berdiri di atas ketidaktertiban yang merugikan negara pemilik sumber daya.

Dengan kata lain, yang disebut "risiko" oleh investor bisa jadi adalah "koreksi" bagi negara.

Singapura Pintar, Indonesia Terlalu Lama Membiarkan

Harus diakui, Singapura membangun keunggulannya dengan strategi negara yang konsisten. Ia menjadi hub karena membangun institusi. Ia menjadi pusat uang karena dipercaya. Ia menjadi pusat perdagangan karena efisien. Ia menjadi simpul energi karena infrastrukturnya siap.

Masalahnya bukan Singapura pintar. Masalahnya Indonesia terlalu lama membiarkan dirinya hanya menjadi halaman belakang dari rantai nilai kawasan.

Ada warisan kolonial dalam struktur ini: negeri tropis kaya bahan mentah memasok pusat dagang yang lebih maju. Tetapi setelah merdeka, pola itu tidak otomatis hilang. Ia bertahan karena ada kepentingan ekonomi yang menikmatinya.

Sebagian pengusaha komoditas nyaman menjual mentah karena cepat menghasilkan uang. Sebagian birokrasi menikmati kuasa perizinan. Sebagian elite politik menikmati pembiayaan dari sektor ekstraktif. Sebagian trader menikmati margin. Sebagian perusahaan afiliasi menikmati selisih harga. Sebagian bank luar negeri menikmati likuiditas. Maka pola lama bertahan bukan hanya karena Indonesia belum mampu, tetapi juga karena ada pihak yang tidak ingin Indonesia terlalu cepat berubah.

Inilah yang dalam politik ekonomi disebut rente. Rente tidak selalu berupa amplop suap. Rente bisa berupa izin, kuota, kontrak jangka panjang, akses informasi, harga khusus, konsesi, struktur pajak, celah regulasi, dan hak istimewa yang tidak dinikmati publik.

Maka pertanyaannya bukan hanya: apakah negara lain mengambil untung dari kelemahan kita? Pertanyaan yang lebih penting: siapa di dalam negeri yang ikut menjaga kelemahan itu agar tetap menguntungkan?

Jangan Anti-Pasar, tetapi Jangan Disandera Pasar

Kita perlu berhati-hati agar kritik terhadap struktur lama tidak berubah menjadi sikap anti-pasar. Indonesia tetap membutuhkan pasar global, modal asing, teknologi, dan kerja sama internasional. Singapura tetap mitra penting. Investor tetap dibutuhkan. Perdagangan tetap harus berjalan.

Namun pasar tidak boleh menjadi alasan bagi negara untuk tidak berdaulat. Jika setiap upaya menertibkan ekspor disebut mengganggu pasar, maka negara akan selamanya menjadi penjaga pintu bagi kepentingan trader. Jika setiap upaya menarik devisa disebut tidak ramah bisnis, maka rupiah akan terus menjadi korban dari ekspor yang tidak pulang. Jika setiap upaya hilirisasi disebut distorsi, maka Indonesia akan tetap menjual tanah dalam bentuk bijih dan membeli kembali masa depan dalam bentuk barang jadi.

Negara tidak boleh anti-pasar. Tetapi negara juga tidak boleh disandera pasar.

Pasar harus sehat, bukan liar. Investasi harus dihormati, tetapi rente harus dibongkar. Kontrak harus dijaga, tetapi under-invoicing harus dihentikan. Ekspor harus lancar, tetapi nilai tambah harus adil. Kepastian bisnis harus dijamin, tetapi kepastian itu tidak boleh menjadi perlindungan bagi kebocoran.

Dapur Itu Milik Kita

Analogi dapur mungkin terdengar sederhana, tetapi ia menjelaskan persoalan besar. Indonesia terlalu lama membiarkan dapurnya terbuka. Bahan baku diambil, dimasak di tempat lain, lalu sebagian masakan dijual kembali kepada kita.

Sekarang Indonesia mulai mengunci lemari, menyalakan kompor sendiri, dan belajar memasak untuk rumahnya sendiri. DHE diperketat. Gas mulai diprioritaskan untuk domestik. Hilirisasi didorong. Ekspor komoditas strategis ditata melalui DSI. Tentu yang selama ini nyaman akan terganggu. Tentu pasar akan bertanya. Tentu pelaku lama akan melobi. Tentu akan ada tekanan, narasi negatif, dan kekhawatiran investor.

Tetapi yang lebih penting dari semua itu adalah memastikan bahwa dapur yang kita kunci benar-benar dipakai untuk memasak bagi rakyat, bukan untuk pesta baru sekelompok orang.

Sebab sejarah ekonomi Indonesia mengajarkan satu hal: kekayaan alam tidak otomatis membuat bangsa sejahtera. Ia hanya menjadi berkah jika negara mampu mengubahnya menjadi industri, pekerjaan, teknologi, penerimaan publik, dan keadilan sosial.

Kita tidak perlu marah kepada negara lain yang pintar membaca peluang. Kita justru harus marah kepada diri sendiri jika kembali membiarkan peluang itu hilang.

Bursa Singapura boleh bergetar. Saham komoditas boleh terkoreksi. Investor boleh menghitung ulang. Tetapi Indonesia juga berhak menghitung ulang sesuatu yang jauh lebih besar: berapa lama lagi kita membiarkan nilai tambah dari dapur sendiri disajikan sebagai pesta di meja orang lain?

Dapur itu milik kita. Tetapi kedaulatan tidak cukup dengan memiliki kunci. Kedaulatan dimulai ketika kita tahu apa yang harus dimasak, untuk siapa makanan itu disajikan, dan siapa yang tidak boleh lagi berpesta diam-diam di dalamnya.
]]> https://www.halomedan.com/politik/65992/dapur-indonesia-pesta-singapura-membongkar-rantai-nilai-yang-timpang/ Penutupan MAVI Cup II Berlangsung Sukses, Tim Anjungan Riau dan Batam Tectona Kepri Raih Gelar Juara Thu, 11 Jun 2026 15:44:00 +0700+0700 Voli MAVI Cup II resmi ditutup di Sport Center GOR Voli, Kamis (11/6/2026), dengan pertandingan final yang berlangsung sengit dan penuh drama. Turnamen antar klub yang diikuti 46 klub voli dari berbagai daerah ini menjadi ajang pembinaan atlet muda sekaligus unjuk kemampuan para pemain terbaik.

Pelaksanaan partai final Kejuaraan Bola Voli MAVI Cup II Korwil Sumut kategori U-15 juga mengalami perubahan jadwal. Semula pertandingan final dijadwalkan berlangsung pada Jumat sore (12/6/2026), namun atas permintaan dan koordinasi dengan Dispora Sumatera Utara, pertandingan dipercepat pelaksanaannya menjadi Kamis pagi (11/6/2026).

Percepatan jadwal dilakukan menyusul adanya imbauan terkait penggunaan lokasi pertandingan yang juga akan digunakan untuk kegiatan semifinal sepak bola Piala AFF. Demi kelancaran seluruh agenda olahraga yang berlangsung, panitia MAVI Cup II bersama pihak terkait sepakat memajukan jadwal final.

Pada partai final putri, tim BNI Medan harus mengakui keunggulan tim Anjungan Riau setelah mengalami kekalahan dramatis. Padahal, BNI Medan sempat unggul lebih dahulu dengan skor 2-0. Namun berkat semangat juang tinggi dan motivasi besar sebagai peserta yang baru pertama kali mengikuti MAVI Cup, tim Anjungan Riau berhasil bangkit dan membalikkan keadaan hingga keluar sebagai juara.

Sementara pada sektor putra, tim yang diandalkan tuan rumah juga harus puas mengakhiri perjuangan tanpa gelar juara setelah takluk dari Batam Tectona Kepri. Pertandingan berlangsung ketat dengan saling kejar poin. Meski sempat unggul dan memberikan perlawanan sengit, tim tuan rumah akhirnya harus menyerah. Posisi runner-up diraih SBV Deli Serdang, sedangkan gelar juara berhasil dibawa pulang Batam Tectona Kepri yang juga baru pertama kali mengikuti kejuaraan ini.

Manajer tim Batam Tectona Kepri, Suud Herlambang, menyampaikan apresiasi kepada panitia penyelenggara atas suksesnya pelaksanaan turnamen.

"Terima kasih atas penyelenggaraan kejuaraan antar klub ini. Panitia dari MAVI Sumut sangat luar biasa dalam mempersiapkan dan menjalankan kegiatan ini," ujar Suud.

Sementara itu, Ketua Umum Korwil MAVI Sumut Kombes Pol. A. Azas Siagian melalui Wakil Ketua Umum Korwil MAVI Sumut, Paryono, menyampaikan terima kasih kepada seluruh klub yang telah berpartisipasi dalam MAVI Cup II.

Menurut Paryono, meskipun masih terdapat sejumlah kekurangan, panitia telah berupaya maksimal memberikan yang terbaik dalam pelaksanaan kejuaraan. Tingginya antusiasme peserta yang mencapai 46 klub menjadi bukti bahwa pembinaan atlet voli usia muda terus berkembang dan mendapat dukungan luas dari berbagai pihak.

"Terima kasih kepada seluruh tim peserta, panitia, dan para sponsor yang telah mendukung kegiatan ini. Kami juga mengapresiasi dukungan penuh dari Gubernur Sumatera Utara melalui Dispora Sumut, KONI, dan PBVSI Sumut. Semoga kejuaraan ini terus menjadi wadah pembinaan atlet voli yang berprestasi," kata Paryono didampingi Sekretaris Sahrijal serta panitia Bambang, Bobi, Rohmat, Anto, Yuni, Wahyu, Qomariah, dan seluruh panitia pelaksana.

Pada penutupan kejuaraan, para pemenang menerima Piala Bergilir MAVI Sumut dan uang pembinaan.
Hasil Akhir MAVI Cup II 2026
Kategori Putri
Juara 1 : Anjungan Riau
Juara 2 : BNI Medan
Juara 3 : Batam Palkon
Juara 4 : Tim Johar
Kategori Putra
Juara 1 : Batam Tectona Kepri
Juara 2 : SBV Deli Serdang
Juara 3 : ADL Akademi Lampung
Juara 4 : Nuhi Tinjowan Simalungun
Pemain Terbaik
Putra
Alvin (Batam Tectona Kepri)
Putri

Angelin Olivia Pasca Nainggolan (Wonder BNI)
Kejuaraan MAVI Cup II kembali membuktikan diri sebagai salah satu turnamen voli antarklub yang mampu menjadi sarana pembinaan dan pengembangan atlet muda, sekaligus mempererat persaudaraan antar klub voli dari berbagai daerah di Indonesia.rel

]]> https://www.halomedan.com/news/65991/penutupan-mavi-cup-ii-berlangsung-sukses-tim-anjungan-riau-dan-batam-tectona-kepri-raih-gelar-juara/ Hadiri Kegiatan KKDN Pasis Dikreg LV Sesko TNI TA 2026 di Makodam I/BB, Ini Pesan Pangdam I/BB Thu, 11 Jun 2026 14:41:00 +0700+0700 Medan |halomedan.com -

Pangdam I/Bukit Barisan Mayjen TNI Hendy Antariksa menghadiri kegiatan Kuliah Kerja Dalam Negeri (KKDN) Perwira Siswa Pendidikan Reguler (Dikreg) LV Sekolah Staf dan Komando (Sesko) TNI Tahun Ajaran 2026 yang digelar di Gedung AH Nasution Lantai II Makodam I/BB, Medan, Rabu (10/6/2026). Kegiatan tersebut menjadi bagian dari proses pendidikan strategis bagi para perwira siswa dalam mengkaji berbagai isu nasional dan kewilayahan.

Kegiatan diawali dengan sambutan Wadan Sesko TNI Mayjen TNI Teguh Puji Rahardjo, S.I.P., M.Han yang membacakan amanat Dansesko TNI Marsdya TNI Arif Widianto, S.A.B., M.Tr(Han). Dalam sambutan tersebut disampaikan apresiasi kepada Pangdam I/BB beserta jajaran atas kesediaannya menerima rombongan KKDN Pasis Dikreg LV Sesko TNI. Pendidikan tahun ini diikuti 157 perwira siswa yang terdiri dari 73 personel TNI AD, 38 TNI AL, 27 TNI AU, 15 Polri, serta lima perwira negara sahabat dari Australia, India, Malaysia, Papua Nugini, dan Singapura.

Selain itu, Wadan Sesko TNI menjelaskan bahwa sistem pendidikan yang diterapkan menggunakan metode blended learning atau kombinasi pembelajaran tatap muka dan daring. Dari total peserta, sebanyak 122 orang mengikuti pendidikan secara luring dan 35 orang secara daring. Dalam pelaksanaan KKDN, para peserta dibagi ke dua kelompok wilayah studi, yakni Provinsi Sumatera Utara sebanyak 60 orang dan Provinsi Sumatera Barat sebanyak 62 orang yang melaksanakan kegiatan selama sepekan, mulai 8 hingga 12 Juni 2026.

Mengusung tema "Penanganan Ancaman Megathrust dalam Perspektif Kebijakan Nasional, Pertahanan Negara, dan Tata Kelola Pemerintahan Daerah", kegiatan ini bertujuan melatih para perwira siswa untuk menganalisis secara langsung kondisi wilayah terhadap potensi ancaman megathrust. Melalui kegiatan tersebut, para peserta diharapkan mampu menghasilkan analisis dan rekomendasi yang dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi pemerintah daerah maupun satuan komando kewilayahan dalam memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana.

Dalam sambutannya, Pangdam I/BB Mayjen TNI Hendy Antariksa menyampaikan selamat datang kepada para Perwira Siswa Dikreg LV Sesko TNI di wilayah Kodam I/Bukit Barisan. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Wadan Sesko TNI beserta jajaran atas kepercayaan yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan KKDN di wilayah Kodam I/BB.

Menurut Pangdam, tema yang diangkat sangat relevan mengingat Indonesia memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap bencana geologi. Ia menegaskan bahwa ancaman megathrust merupakan salah satu ancaman nonmiliter yang dapat memengaruhi stabilitas dan ketahanan nasional, sehingga diperlukan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, dan seluruh komponen bangsa agar upaya mitigasi, kesiapsiagaan, hingga penanganan darurat dapat berjalan secara terpadu dan efektif.

Pangdam berharap kegiatan ini dapat memperkaya wawasan strategis para perwira siswa sekaligus menghasilkan rekomendasi yang bermanfaat bagi kepentingan bangsa dan negara. Usai sambutan, kegiatan dilanjutkan dengan pembekalan dan sesi tanya jawab, penyerahan cinderamata antara Wadan Sesko TNI dan Pangdam I/BB, serta foto bersama. Turut mendampingi Pangdam I/BB dalam kegiatan tersebut antara lain Kasdam I/BB, Irdam I/BB, Kapoksahli Pangdam I/BB, Asrendam I/BB, serta para Asisten Kasdam I/BB.(W02)

]]> https://www.halomedan.com/news/65990/hadiri-kegiatan-kkdn-pasis-dikreg-lv-sesko-tni-ta-2026-di-makodam-ibb-ini-pesan-pangdam-ibb/ Selama 244 Hari, Dari Komplotan Jaringan Internasional Polrestabes Medan Musnahkan Bermacam Jenis Narkoba Senilai Ratusan Miliar Thu, 11 Jun 2026 14:13:00 +0700+0700 Medan |halomedan.com -

Selama 244 hari, Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan kembali memusnahkan barang bukti bermacam jenis narkotika bernilai ratusan miliar rupiah. Barang haram tersebut merupakan hasil sitaan, dari berbagai pengungkapan kasus terbaru dari komplotan jaringan internasional di Medan.

Pemusnahan dilakukan secara transparan dengan menghadirkan para tersangka serta disaksikan oleh perwakilan Jaksa Penuntut Umum (JPU), petugas Laboratorium Forensik dan BNNP Sumut.

"Barang bukti narkotika yang telah dimusnahkan oleh polisi antara lain 231 kilogram sabu, 54 kilogram ganja, puluhan ribu butir ekstasi, serta sekitar 3.000 liquid vape mengandung narkotika, dan juga menyelamatkan orang 1.434.89 jiwa atau senilai 259.157.940.000 di Medan, " ucap Kapolrestabes Medan Kombes Pol Dr Jean Calvijn Simanjuntak SIK MH kepada wartawan saat konferensi pers pengungkapan kasus narkotika dan pemusnahan barang bukti narkotika di Mapolrestabes Medan, Rabu (10/6/2026).

Tentunya menjadi atensi penegak hukum dalam menindak peredaran gelap narkotika yang akan dapat merusak generasi bangsa dan menganggu Sitkamtibmas.

Polrestabes Medan mencatat lonjakan signifikan dalam pengungkapan kasus narkotika sepanjang 244 hari terakhir. Sebanyak 997 kasus berhasil diungkap dengan total 1.211 tersangka, meningkat 117 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Jean Calvin Simanjuntak, mengatakan peningkatan tersebut merupakan hasil kolaborasi antara Satresnarkoba Polrestabes Medan, jajaran Polsek, Badan Narkotika Nasional (BNN), Bea Cukai, pemerintah daerah, serta TNI.

"Dibandingkan tahun lalu, pengungkapan kasus meningkat 117 persen atau bertambah 538 kasus," kata Jean Calvijn.

Dari total pengungkapan tersebut, polisi menyita berbagai jenis narkotika, antara lain 231 kilogram sabu, 54 kilogram ganja, puluhan ribu butir ekstasi, serta sekitar 3.000 liquid vape mengandung narkotika.

Jean menyebut hampir seluruh jenis barang bukti mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Sabu meningkat 79 persen atau sekitar 102 kilogram, ganja naik 15 persen, dan ekstasi meningkat 24 persen.

Menurut dia, fenomena baru yang menjadi perhatian aparat adalah peredaran liquid vape mengandung narkotika. Pada periode yang sama tahun lalu tidak ditemukan kasus serupa, namun tahun ini polisi berhasil mengungkap sekitar 3.000 cartridge liquid vape narkotika.

Selain itu, Operasi Antik yang digelar selama 21 hari berhasil mengungkap 161 kasus narkotika. Jumlah tersebut meningkat 95 persen dibandingkan operasi serupa tahun lalu.

Kabid Pemberantasan BNNP Sumatera Utara Kombes Pol CP Sinaga menyatakan pihaknya terus memperkuat sinergi dengan kepolisian melalui operasi gabungan dan razia di sejumlah lokasi rawan narkoba.

"Kami siap mendukung penuh upaya pemberantasan narkotika. Ini membutuhkan kolaborasi seluruh aparat dan masyarakat," ujarnya.

Kegiatan ditutup dengan pemusnahan barang bukti narkotika yang disita dari berbagai pengungkapan kasus sepanjang tahun 2026.

Hadir Walikota Medan diwakili Asisten Pemerintahan Pemko Medan Muhammad Sofyan, , Kabid Pemberantasan BNNP Sumut Kombes Pol CP Sinaga, Kepala Bea Cukai Dede Mulyana, Kejari Medan, Dandim 02/01 dan Kasat Reserse Narkoba Polrestabes Medan Kompol Rafli Yusuf Nugraha.(W02)

]]> https://www.halomedan.com/news/65989/selama-244-hari-dari-komplotan-jaringan-internasional-polrestabes-medan-musnahkan-bermacam-jenis-narkoba-senilai-ratusan-miliar/ Dubes Korut yang Baru Bisa Bahasa Indonesia, Ini Kata Ketua Perhimpunan Persahabatan Thu, 11 Jun 2026 09:31:00 +0700+0700



JAKARTA — Ketua Perhimpunan Persahabatan Indonesia-Republik Rakyat Demokratik (RRD) Korea, Dr. Teguh Santosa, memberikan apresiasi yang tinggi atas kehadiran Duta Besar RRD Korea untuk Indonesia yang baru, Hong Kwang Il. Kehadiran diplomat senior tersebut dinilai menjadi momentum penting dalam mempererat hubungan bilateral kedua negara yang telah mengakar sejarah panjang sejak era Presiden Soekarno dan Presiden Kim Il Sung.
Latar belakang Dubes Hong Kwang Il yang sudah tidak asing lagi dengan atmosfer Jakarta menjadi nilai tambah yang sangat strategis. Diketahui, Hong dapat berbahasa Indonesia dengan baik karena telah beberapa kali ditugaskan dalam misi diplomatik di ibu kota Indonesia tersebut pada periode-periode sebelumnya.
Kemampuan bahasa yang mumpuni serta pemahaman mendalam tentang budaya lokal ini diyakini akan mempermudah komunikasi dan mempercepat realisasi kerja sama. Dr. Teguh Santosa menilai, isi pernyataan yang disampaikan oleh Dubes Hong memperlihatkan adanya keinginan yang sangat kuat dari pihak Korea Utara untuk membangun kerja sama yang lebih signifikan dan konkret dengan Indonesia.
Salah satu fokus utama yang berpotensi menjadi jembatan kolaborasi baru adalah sektor pembangunan infrastruktur dan ekonomi regional. Menurut Teguh, Indonesia saat ini memiliki peluang besar untuk terlibat aktif dalam program Pembangunan Kawasan 10x20 yang sedang digencarkan oleh pemerintahan Kim Jong Un di Pyongyang.
Program Pembangunan Kawasan 10x20 merupakan proyek megastruktur yang sangat ambisius dari pemerintah Korea Utara. Dalam cetak biru kebijakan tersebut, Korea Utara bertekad dan berkomitmen penuh untuk membangun 20 kota modern di berbagai wilayah dalam waktu setahun, yang akan dilakukan secara konsisten selama 10 tahun ke depan.
"Ini merupakan proyek skala besar yang tentu memerlukan dukungan luas dari berbagai pihak, termasuk para pelaku usaha dari Indonesia yang memiliki kapabilitas di bidang konstruksi, material, maupun pasokan komoditas pendukung," ujar Teguh yang tercatat sudah belasan kali mengunjungi RRD Korea dan pernah menerima dua bintang penghargaan dan sertifikat Wartawan Kehormatan RRD Korea.
Langkah resmi penugasan Dubes Hong Kwang Il di Indonesia sendiri ditandai melalui prosesi seremonial di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 9 Juni 2026.
Dalam kesempatan tersebut, Hong secara langsung menyerahkan surat kepercayaan (credentials) kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, bersama dengan sejumlah duta besar negara sahabat lainnya.
Seusai menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden Prabowo, Hong Kwang Il sempat menyampaikan pernyataan diplomatik yang menegaskan arah baru hubungan kedua negara. "Pemerintah kami berkomitmen penuh untuk memperluas cakupan kerja sama bilateral dengan Indonesia di berbagai sektor strategis demi kemakmuran bersama," kutip Hong dalam pernyataannya setelah pertemuan resmi di Istana.
Pertemuan formal dengan Presiden Prabowo tersebut menjadi sinyal hijau bahwa kedua negara siap membuka lembaran baru yang lebih produktif. Perhimpunan Persahabatan Indonesia-RRD Korea pun siap memfasilitasi dan menjembatani dialog antara pemerintah, sektor swasta, dan pemangku kepentingan kedua belah pihak agar peluang ini tidak terlewatkan.
Melalui sinergi yang kuat, Dr. Teguh Santosa berharap proyek-proyek strategis di Korea Utara dapat menjadi ladang ekspansi yang positif bagi badan usaha asal Indonesia. Hubungan diplomatik yang harmonis ini diharapkan tidak lagi sekadar menjadi romansa sejarah, melainkan bertransformasi menjadi kerja sama ekonomi yang saling menguntungkan di masa depan. []]]> https://www.halomedan.com/news/65987/dubes-korut-yang-baru-bisa-bahasa-indonesia-ini-kata-ketua-perhimpunan-persahabatan/ World Cup 2026: Ketika Perjuangan, Persatuan, dan Emosi Dunia Bertemu di Satu Panggung Thu, 11 Jun 2026 09:29:00 +0700+0700 World Cup 2026: Ketika Perjuangan, Persatuan, dan Emosi Dunia Bertemu di Satu Panggung

Oleh :Leriadi, S. Sos
Wakil Sekretaris eksekutif Balitbang DPP Partai Golkar
Wakil Sekretaris Jenderal DPP AMPI

Piala Dunia FIFA 2026 di Meksiko bukan hanya tentang sepak bola.
Ia adalah pertemuan besar antara teknologi modern, emosi umat manusia, dan kisah panjang perjuangan bangsa-bangsa dalam meraih kehormatan tertinggi di dunia olahraga.

Di era digital saat ini, World Cup telah berubah dari sekadar turnamen internasional menjadi sebuah fenomena "super global". Dunia digital membuat miliaran manusia dapat terhubung secara real-time dalam satu arus perhatian yang sama. Pertandingan tidak lagi hanya disaksikan di stadion atau televisi, tetapi hadir di telepon genggam, media sosial, platform streaming, dan ruang virtual yang hidup selama dua puluh empat jam tanpa henti.

Satu gol dapat langsung menyebar ke seluruh dunia dalam hitungan detik. Satu momen emosional dapat menyatukan perhatian miliaran manusia dari berbagai bangsa, bahasa, agama, dan budaya. Dunia modern telah menciptakan sebuah ruang emosional global, dan Piala Dunia menjadi salah satu pusat gravitasinya.

Namun di balik gemerlap teknologi dan sorotan media global, ada sesuatu yang jauh lebih penting: perjuangan panjang para tim yang berhasil tampil di World Cup 2026 di Meksiko.

*Tidak ada negara yang hadir di Piala Dunia secara kebetulan.*

Mereka telah melalui perjalanan panjang yang penuh tekanan, pengorbanan, dan ujian mental. Mereka harus melewati babak penyisihan yang keras, menghadapi lawan-lawan tangguh, menembus tekanan publik, serta menjaga konsistensi selama bertahun-tahun.

Di dalam perjalanan itu terdapat nilai-nilai besar yang sesungguhnya melampaui sepak bola itu sendiri.

Ada strategi
Ada perencanaan
Ada Tata Kelola
Ada semangat juang.
Ada determination.
Ada disiplin.
Ada komitmen.
Ada pengorbanan.
Dan yang paling penting: ada kekompakan dan persatuan.

Sebuah tim nasional tidak akan mampu mencapai Piala Dunia hanya dengan mengandalkan bakat individu. Bahkan pemain-pemain terbaik dunia pun tidak akan mampu melangkah jauh tanpa kerja sama, loyalitas, dan rasa percaya satu sama lain.

*World Cup sejatinya adalah pelajaran besar tentang kehidupan.*

World Cup menunjukkan bahwa keberhasilan besar tidak lahir secara instan. Keberhasilan lahir dari proses panjang, kegagalan yang terus diperbaiki, latihan tanpa henti, kemampuan bertahan di tengah tekanan, serta kesediaan untuk berjuang bersama demi tujuan yang lebih besar daripada kepentingan pribadi.

*Di sinilah sepak bola menjadi simbol universal kemanusiaan.*

Masyarakat dunia tidak hanya menyaksikan pertandingan, tetapi juga menyaksikan:
tentang harapan,
tentang keberanian,
tentang kebangkitan,
tentang pengorbanan,
dan tentang mimpi yang diperjuangkan bersama.

Ketika sebuah negara kecil berhasil lolos ke Piala Dunia, dunia melihat keberanian. Ketika sebuah tim bangkit setelah tertinggal, dunia melihat keteguhan mental. Ketika pemain menangis karena kemenangan atau kekalahan, dunia melihat sisi manusia yang paling jujur.

Karena itu, kekuatan Piala Dunia modern bukan hanya berada pada skor pertandingan, tetapi pada kemampuan turnamen ini menyentuh emosi kolektif umat manusia.

Dan di era digital, emosi itu menyebar melintasi batas negara dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya.

World Cup 2026 kemungkinan akan menjadi Piala Dunia paling emosional dan paling terkoneksi dalam sejarah manusia. Teknologi memperluas jangkauan, tetapi perjuangan manusialah yang memberi makna.

Pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanya tentang siapa yang menjadi juara.
Ia juga tentang bagaimana dunia melihat bahwa keberhasilan selalu membutuhkan:
persatuan,
kerja sama,
komitmen,
ketahanan,
dan keberanian untuk terus berjuang sampai akhir./rel
]]> https://www.halomedan.com/politik/65986/world-cup-2026-ketika-perjuangan-persatuan-dan-emosi-dunia-bertemu-di-satu-panggung/ Pelantikan JMSI Jatim Disaksikan Dewan Pers, Ketum JMSI Pusat Beri Apresiasi Thu, 11 Jun 2026 09:14:00 +0700+0700



SURABAYA- Wakil Ketua Dewan Pers Bidang Penelitian, Pendataan, dan Ratifikasi Pers Yogi Hadi Ismanto menghadiri dan menyaksikan pelantikan pengurus Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Provinsi Jatim periode 2025-2030 di Grand Mercure Hotel Surabaya, Rabu (10/6/2026).

Pada pelantikan yang dipimpin Ketua Umum JMSI Pusat Dr. Teguh Santosa dan Sekretaris Platform Digital Iqbal Irsyad, Wakil Ketua Dewan Pers itu sekaligus menjadi narasumber FGD "Media Pers Profesional Melindungi Kepentingan Publik"

Selain Wakil Ketua Dewan Pers, narasumber FGD adalah Dr. Surokim, S.Sos, SH, M,Si, Wakil Rektor Universitas Negeri Trunujoyo Madura (UTM) dan Teguh Santosa Ketum JMSI Pusat. Moderator dipimpin Lutfil Hakim, Ketua PWI Jatim sekaligus Ketua Pembina JMSI Jatim.

Yogi Hadi Ismanto memaparkan tentang profesionalisme media dapat dilakukan melalui : Uji Kompetensi Wartawan (UKW), Pendataan dan Verifikasi Perusahaan Pers serta Literasi dan Pemantapan profesi.

Menurutnya, perusahaan pers yang telah terverifikasi memperoleh legitimasi perusahaan pers yang sehat dan professional, baik operasional, tata kelola, dan produk jurnalistiknya.

Kendati demikian lanjut Yogi Hadi Ismanto, verifikasi perusahaan pers bukanlah kewajiban sebagaimana kerap dipersepsikan sebagian kalangan. "Verifikasi itu merupakan hak perusahaan pers untuk mendapatkan pengakuan bahwa perusahaan tersebut telah memenuhi standar yang ditetapkan Dewan Pers," katanya.

"Sama seperti Uji Kompetensi Wartawan (UKW), itu juga hak wartawan untuk memperoleh pengakuan kompetensi dari negara dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers pada dasarnya mengamanatkan fungsi pendataan dan pencatatan perusahaan pers," paparnya.

Sementara itu Ketua Umum JMSI Pusat Teguh Santosa mengapresiasi JMSI Jatim yang telah menunjukkan peran strategis dalam membantu dan membina perusahaan-perusahaan pers yang menjadi anggotanya.

"Ditengah derasnya arus digitalisasi dan disrupsi industri media, kiprah ini patut diapresiasi karena tidak mudah menjaga marwah jurnalisme ditengah tekanan ekonomi dan aloritma platform," ujarnya.

Ia juga menyoroti kondisi industri media yang menghadapi tekanan ekonomi cukup berat. Di satu sisi jumlah perusahaan media dan wartawan terus bertambah, sementara sumber pendapatan industri media justru semakin terbatas.

Dr. Surokim, S.Sos, SH, M,Si, Wakil Rektor Universitas Negeri Trunujoyo Madura (UTM) menyoroti perkembangan media dan visi misi pengelolanya. Menurutnya banyak pemilik media online hanya ikut-ikutan membuat media tanpa ada visi, inovasi dan evaluasi.

Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang diwakili Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Jawa Timur, Sherlita Ratna Dewi Agustin, menyampaikan apresiasi terhadap peran JMSI dalam menjawab tantangan transformasi media di era digital.

Pemprov Jatim, lanjut Sherlita, siap memperkuat kolaborasi dengan JMSI melalui berbagai program peningkatan kapasitas, termasuk pengembangan platform Klinik Hoaks yang selama ini dikelola Kominfo Jatim.

Kesempatan itu Kominfo Jatim memaparkan panduan penggunaan klinik hoak dan memberikan dorprize kapada peserta.

Ketua JMSI Jatim Syaiful Anam menyatakan pelantikan ini istimewa karena disaksikan langsung Pimpinan Dewan Pers. Selain itu pengurus JMSI Jatim yang dilantik ini 80 persen wajah baru dan lebih muda. Selain itu jika selama ini dominan asal Surabaya, maka saat ini terdiri dari berbagai Kabupaten dan Kota di Jatim," ujarnya.

JMSI Jatim menurut Syaiful Anam, berkomitmen membantu anggotanya sehingga memiliki perusahaan dan produk pemberitaan yang baik dengan berbagai pelatihan, pendidikan, seminar, FGD dan/atau lokakarya. "Selain itu menjalin kerjasama dengan instansi pemerintah, perusahaan, organisasi dan kelompok yang bermanfaat," pungkasnya.

Pada acara tersebut JMSI Jatim memberikan penghargaan berupa JMSI Jatim Award kepada tokoh, pemangku kebijakan pemerintah, TNI dan korporasi yang telah berjasa kesejahteraan masyarakat serta mendukung keberlangsungan dan perkembangan media siber berkualitas.

Mereka adalah : Sherlita Ratna Dewi Agustin, S.Si., M.IP Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika (Diskominfo) Jatim, Dr. Aries Agung Paewai S.STP., M.M, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jawa Timur. Komandan Korem 084/Bhaskara Jaya Brigjen TNI Kohir Sedangkan korposari JMSI Jatim Award diberikan kepada PT AKR, dan PT SKK Migas Jabanusa.]]> https://www.halomedan.com/Berita/65985/pelantikan-jmsi-jatim-disaksikan-dewan-pers-ketum-jmsi-pusat-beri-apresiasi/ Atasi Pengangguran, Rico Waas Dukung Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja Medan ke Luar Negeri Wed, 10 Jun 2026 22:08:00 +0700+0700
Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menerima audiensi LPK Majime Training Centre di Rumah Dinas Wali Kota Medan, Rabu (10/6/2026). Dalam pertemuan tersebut, Rico Waas menyambut baik program pelatihan dan penempatan pekerja migran Indonesia yang dinilai mampu membantu mengatasi persoalan pengangguran di Kota Medan.

Menurut Rico Waas, peluang kerja di Kota Medan saat ini masih perlu terus ditingkatkan agar mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja. Karena itu, berbagai peluang kerja di luar negeri perlu dimanfaatkan secara optimal, khususnya di Jepang yang saat ini mengalami kekurangan tenaga kerja usia produktif.

"Kita ketahui bersama bahwa peluang kerja di Kota Medan belum cukup prima. Karena itu kita harus terus meningkatkan kesempatan kerja untuk menyerap tenaga kerja yang ada," ujar Rico Waas didampingi Staf Ahli Bidang Pemerintahan Rakhmat Harahap dan Plt Kadis Ketenagakerjaan Ramaddan.

Rico menjelaskan, Jepang saat ini sangat membutuhkan tenaga kerja yang memiliki keterampilan dan etos kerja yang baik. Selain itu, karakter pekerja Indonesia yang dikenal ramah, humanis dan mudah beradaptasi menjadi nilai tambah yang dibutuhkan di negara tersebut.

"Di Jepang sangat dibutuhkan keterampilan dan karakter pekerja seperti yang dimiliki masyarakat kita. Cara kerja dan sikap humanis tenaga kerja Indonesia sangat dibutuhkan, terutama di sektor kesehatan dan perawat yang memiliki penghasilan cukup besar," katanya.

Rico menambahkan, menurunnya angka kelahiran di Jepang menyebabkan jumlah tenaga kerja muda terus berkurang dari tahun ke tahun. Kondisi tersebut membuka peluang besar bagi tenaga kerja asal Indonesia, termasuk dari Kota Medan.

"Kita memiliki banyak anak muda yang potensial. Tinggal bagaimana mereka diberikan pelatihan yang tepat agar mampu memenuhi kebutuhan pasar kerja internasional," ungkapnya.

Untuk itu, Rico mendorong adanya kolaborasi antara pemerintah, lembaga pelatihan kerja, dunia usaha dan berbagai pihak lainnya. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah memanfaatkan program Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan guna membantu pembiayaan pelatihan bagi calon pekerja migran yang memiliki kemampuan tetapi terkendala biaya.

Selain itu, Rico juga meminta agar peluang kerja sama melalui skema sister city dijajaki untuk memperluas akses penempatan tenaga kerja asal Kota Medan ke berbagai negara tujuan.

Sementara itu, Pembina LPK Majime Training Centre, Rahudman Harahap, menjelaskan bahwa pihaknya selama ini fokus mempersiapkan generasi muda agar memiliki keterampilan yang dibutuhkan dunia kerja, khususnya pasar kerja luar negeri.

Rahudman mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Ketenagakerjaan dan selama ini telah memberangkatkan sekitar 800 tenaga kerja asal Medan untuk bekerja di luar negeri.

"Kami sudah memberangkatkan sekitar 800 orang tenaga kerja dari Medan untuk bekerja di luar negeri. Permintaan tenaga kerja terus meningkat dari berbagai negara tujuan," jelas Rahudman.

Menurutnya, LPK Majime juga menyediakan berbagai program pelatihan dengan biaya sekitar Rp15 juta per peserta. Pelatihan tersebut dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan sektor kesehatan, kuliner, industri manufaktur hingga pengemudi.

"Tahun ini kami menargetkan sekitar 100 orang akan diberangkatkan. Kami siap mendukung program Pemko Medan dalam mengurangi angka pengangguran melalui penempatan pekerja migran Indonesia," ujarnya.

Rahudman menambahkan, pihaknya siap memperkuat kerja sama dengan Pemerintah Kota Medan dan Dinas Ketenagakerjaan, termasuk membuka kesempatan bagi Pemko Medan untuk meninjau langsung lokasi pelatihan./rel
]]> https://www.halomedan.com/kota/65984/atasi-pengangguran-rico-waas-dukung-pelatihan-dan-penempatan-tenaga-kerja-medan-ke-luar-negeri/ Rico Waas dan Mantan PSMS Bahas Kebangkitan Sepak Bola Medan Wed, 10 Jun 2026 22:06:00 +0700+0700
Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menerima audiensi Keluarga Besar Mantan PSMS Medan di Rumah Dinas Wali Kota, Rabu (10/6/2026). Pertemuan tersebut membahas pengukuhan kepengurusan Mantan PSMS Medan sekaligus upaya membangkitkan kembali kejayaan sepak bola Kota Medan melalui pembinaan usia muda yang berkelanjutan.

Didampingi sejumlah legenda PSMS, Rico Waas menegaskan bahwa PSMS merupakan bagian dari identitas dan kebanggaan Kota Medan. Menurutnya, kejayaan masa lalu harus menjadi motivasi bagi generasi muda untuk kembali mengharumkan nama daerah.

Untuk mendukung hal itu, Rico meminta Dinas Pemuda dan Olahraga menyusun kompetisi sepak bola berjenjang dan rutin mulai kelompok usia U-17 hingga U-19 sebagai wadah pembinaan talenta muda.

Mantan pemain PSMS, Saktiawan Sinaga, menilai Medan memiliki banyak talenta potensial, namun minimnya kompetisi membuat perkembangan pemain muda kurang optimal.

Sementara itu, Ketua Mantan PSMS Medan, A.R. Gurning, menyatakan kesiapan organisasi untuk terlibat aktif dalam pembinaan sepak bola serta mengundang Rico Waas menghadiri pengukuhan kepengurusan Mantan PSMS Medan pada 14 Juni 2026 di pelataran Stadion Kebun Bunga./rel
]]> https://www.halomedan.com/kota/65983/rico-waas-dan-mantan-psms-bahas-kebangkitan-sepak-bola-medan/ Jeka Saragih Apresiasi Ketegasan Iptu Bimo Tangkap Pelaku Kekerasan Wed, 10 Jun 2026 21:54:00 +0700+0700
MEDAN – Pertemuan hangat antara atlet MMA internasional Indonesia, Jeka Saragih, dengan perwira muda Polri, Iptu Ramadhani Bimo Setiadi, Selasa (9/6/2026) menjadi sorotan publik.

Pertemuan tersebut berlangsung di tengah tingginya perhatian masyarakat terhadap aksi cepat dan terukur yang dilakukan Iptu Bimo saat mengamankan pelaku penganiayaan terhadap seorang wanita hamil dalam kasus yang viral di kawasan Terowongan Pancasila, Medan.

Dalam kesempatan pertemuan di Yummy Foodcourt tersebut, Jeka Saragih didampingi Sekretaris SOKSI Sumatera Utara Ferdiansyah Nasution SH, Ketua Depidar Wira Karya Indonesia Provinsi Sumatera Utara Edison Tamba, Sekretaris GM FKPPI Sumut Thamrin Samosir serta tokoh agama dan tokoh masyarakat tionghoa Bapak Apin dan Ibu Lingo, menyampaikan apresiasi atas profesionalisme aparat kepolisian.

Khususnya Iptu Bimo yang dinilai mampu menunjukkan kemampuan pengendalian diri sekaligus keterampilan bela diri saat menghadapi pelaku tindak kekerasan.

"Sebagai atlet bela diri, saya melihat tindakan yang dilakukan Bang Bimo sangat terukur. Dalam situasi yang emosional dan menjadi perhatian masyarakat, beliau tidak terpancing melakukan tindakan berlebihan. Justru kemampuan teknik penguncian dan pitingan digunakan untuk melumpuhkan pelaku secara cepat tanpa membahayakan nyawa," ujar Jeka.

Kasus yang menjadi perhatian publik itu bermula dari beredarnya video dugaan penganiayaan terhadap pasangan suami istri di wilayah Medan dan Deli Serdang. Dalam video yang viral di berbagai platform media sosial, seorang wanita yang sedang mengandung diduga menjadi korban tendangan dan kekerasan fisik. Peristiwa tersebut memicu kemarahan masyarakat dan mendorong aparat kepolisian bergerak cepat melakukan pengejaran terhadap pelaku.

Saat proses penangkapan berlangsung, video yang memperlihatkan Iptu Bimo menjatuhkan pelaku dengan teknik penguncian atau pitingan profesional juga menjadi viral. Banyak netizen memuji tindakan tersebut karena dinilai efektif, cepat, dan tetap mengedepankan prinsip penegakan hukum yang humanis.

Menurut Jeka Saragih, tindakan Iptu Bimo menjadi contoh bahwa kemampuan bela diri yang dimiliki anggota kepolisian dapat digunakan sebagai sarana pengendalian situasi tanpa harus mengedepankan kekerasan berlebihan.

"Di MMA kami diajarkan kapan menyerang dan kapan mengendalikan lawan. Apa yang dilakukan Iptu Bimo menunjukkan bahwa ilmu bela diri bukan untuk menyakiti, tetapi untuk melumpuhkan ancaman dengan aman dan efektif," katanya.

Jeka yang dikenal sebagai petarung asal Sumatera Utara dan menjadi atlet Indonesia pertama yang berhasil menembus panggung UFC menilai keterampilan bela diri menjadi modal penting bagi aparat penegak hukum dalam menghadapi pelaku kriminal yang agresif.

Di sisi lain, Iptu Bimo menyampaikan bahwa seluruh tindakan yang dilakukan di lapangan tetap berpedoman pada prosedur kepolisian dan prinsip penggunaan kekuatan secara bertahap. Menurutnya, tujuan utama aparat adalah mengamankan pelaku agar dapat diproses sesuai hukum yang berlaku.

Belakangan ini, muncul berbagai aspirasi masyarakat yang menginginkan aparat diberikan kewenangan lebih tegas terhadap pelaku kejahatan jalanan, begal, geng motor, hingga pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak. Namun dalam praktiknya, penindakan tetap harus mengedepankan aturan hukum dan prinsip proporsionalitas.

Karena itu, aksi penangkapan yang dilakukan Iptu Bimo mendapat perhatian luas. Banyak warga menilai tindakan tersebut menjadi contoh bagaimana aparat dapat bersikap tegas tanpa kehilangan profesionalisme. Teknik pitingan yang digunakan berhasil menghentikan perlawanan pelaku dalam hitungan detik hingga tersungkur ke lantai dan dapat diamankan tanpa insiden lanjutan.

Pertemuan antara Jeka Saragih dan Iptu Bimo pun menjadi simbol kolaborasi positif antara dunia olahraga bela diri dan institusi kepolisian. Keduanya sepakat bahwa disiplin, keberanian, dan pengendalian diri merupakan nilai utama yang harus dimiliki setiap orang, baik di arena pertarungan maupun saat menjalankan tugas menjaga keamanan masyarakat.

Di tengah maraknya kasus kekerasan yang meresahkan warga, apresiasi dari seorang atlet kelas dunia seperti Jeka Saragih menjadi dukungan moral bagi aparat yang bekerja di lapangan. Publik pun berharap penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan, terutama terhadap perempuan dan anak, dapat terus dilakukan secara cepat, tegas, dan profesional demi menciptakan rasa aman di tengah masyarakat.]]> https://www.halomedan.com/Berita/65982/jeka-saragih-apresiasi-ketegasan-iptu-bimo-tangkap-pelaku-kekerasan/