Rasyid Ridho: Polemik Deposit Parkir Rp1,3 Miliar Harus Dilihat dari Aturan dan Fakta

admin — Sat, 05 Sep 2026 21:13:00 +0700+0700

MEDAN — Ketua Relawan Rico-Zaki (RERZAK), Muhammad Rasyid Ridho, angkat bicara menanggapi polemik pengelolaan parkir di Kota Medan, khususnya terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai uang sekitar Rp1,3 miliar yang disebut berkaitan dengan deposit tujuh pengelola parkir.

Menurut Rasyid, persoalan tersebut perlu dilihat secara utuh, termasuk dengan memperhatikan tahun anggaran dan mekanisme pengelolaan parkir yang berlaku pada 2025. Ia menilai, apabila terdapat persoalan administrasi maupun pengelolaan, hal tersebut semestinya ditanyakan dan diklarifikasi kepada pejabat yang bertanggung jawab pada periode sebelumnya.

"Menurut saya, itu anggaran pada tahun 2025. Aturan dan pelaksanaannya tentu perlu ditanyakan kepada pejabat sebelumnya, sehingga persoalannya menjadi jelas dan tidak menimbulkan persepsi yang keliru," ujar Rasyid.

Rasyid juga memberikan apresiasi terhadap kinerja Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan saat ini, Irsan Nasution. Ia menilai kinerja Dishub di bawah kepemimpinan Irsan cukup baik dan komunikasi yang terbuka diperlukan agar persoalan yang muncul dapat diselesaikan berdasarkan data dan ketentuan yang berlaku.

Rasyid mengingatkan agar isu terkait pengelolaan parkir tidak berkembang menjadi informasi yang tidak berdasar sehingga berpotensi mengganggu kinerja pejabat yang sedang menjalankan tugas.

"Kinerja di bawah naungan Kadishub sekarang, Irsan, cukup bagus. Saling terbuka dan jangan menyebarkan isu-isu miring sehingga membuat kinerja Irsan sebagai Kadishub terganggu," tegasnya.

Soroti Dasar Hukum Pengelolaan Parkir

Lebih jauh, Rasyid menjelaskan bahwa pengelolaan parkir Kota Medan pada 2025, menurut keterangannya, memiliki sejumlah dasar hukum yang menjadi acuan.

Ia menyebut antara lain Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Perda Kota Medan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan, serta Peraturan Wali Kota Medan Nomor 26 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Parkir Berlangganan di Tepi Jalan Umum.

Menurut Rasyid, keberadaan regulasi tersebut penting untuk melihat persoalan pengelolaan parkir secara objektif. Dengan demikian, penilaian terhadap kebijakan maupun pelaksanaan di lapangan tidak hanya didasarkan pada informasi yang berkembang di publik, tetapi juga pada dokumen dan ketentuan yang menjadi dasar pelaksanaannya.

Pengelolaan Parkir Melibatkan Tujuh Perusahaan

Rasyid juga memaparkan bahwa pengelolaan parkir Kota Medan pada 2025 dilakukan melalui dua mekanisme.

Pertama, terdapat lokasi parkir yang dikelola langsung oleh Dinas Perhubungan Kota Medan dengan menerbitkan Surat Perintah Tugas (SPT) kepada pegawai Dishub.

Kedua, terdapat tujuh perusahaan yang mengelola parkir berdasarkan Perjanjian Kerja Sama (PKS).

Ketujuh perusahaan yang disebut Rasyid tersebut yakni:

1. PT Bintang Pertama Makmur;

2. PT Logika Garis Elektro;

3. PT Sentral Parkir Jaya;

4. PT Citra Pembaharuan Utama;

5. CV Putra Raja Cakrawala;

6. PT Berkah Wira Garuda; dan

7. CV Raden Saleh.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan Irsan Nasution sebelumnya menjelaskan bahwa uang sekitar Rp1,3 miliar yang menjadi sorotan BPK merupakan deposit atau uang jaminan milik tujuh pengelola parkir.

Irsan mengatakan deposit tersebut bukan merupakan uang negara maupun retribusi yang harus disetorkan ke kas daerah. Menurutnya, deposit berfungsi sebagai jaminan selama kerja sama berlangsung dan dapat digunakan apabila terdapat kekeliruan atau kewajiban setoran yang belum dipenuhi pengelola.

Irsan juga menyebut seluruh deposit tersebut telah dikembalikan kepada pengelola setelah kontrak kerja sama berakhir.

"Perlu dipahami bersama bahwa uang Rp1,3 miliar itu adalah deposit dan milik pengelola, jadi bukan milik negara atau retribusi yang harus kita setorkan ke kas daerah," kata Irsan, Sabtu (5/9/2026).

Irsan menambahkan, pihaknya telah memberikan penjelasan kepada BPK dan Inspektorat Kota Medan terkait persoalan tersebut. Ia menyatakan Dishub akan melakukan perbaikan apabila terdapat kekurangan dalam proses pengelolaan maupun tender agar sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Di sisi lain, Rasyid menilai keterbukaan informasi dan klarifikasi dari pihak terkait menjadi hal penting agar persoalan pengelolaan parkir tidak berkembang menjadi polemik berkepanjangan.

Ia berharap seluruh pihak mengedepankan data, dokumen dan regulasi dalam membahas persoalan tersebut, sehingga evaluasi terhadap pengelolaan parkir dapat dilakukan secara objektif sekaligus mendukung perbaikan tata kelola parkir di Kota Medan.

Bukan Sekadar MoU, UNPAB Perkuat Langkah Menuju Kampus Berdampak Bersama KLH/BPLH RI

admin — Sat, 05 Sep 2026 14:31:00 +0700+0700

Medan — Universitas Pembangunan Panca Budi (UNPAB) memperkuat komitmennya dalam mendorong peran perguruan tinggi terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Sumatera Utara dengan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) Republik Indonesia.

Penandatanganan MoU tersebut berlangsung dalam rangkaian Seminar Nasional "Ekosistem Syari'ah: Inisiasi Wakaf Hijau dan Pengembangan Ekosistem Halal Sumatera Utara Menuju Indonesia Emas 2045" yang diselenggarakan oleh Universitas Islam Sumatera Utara (UISU), Sabtu (5/9/2026), di Hotel Grand Inna Medan. UNPAB menjadi salah satu perguruan tinggi swasta yang turut hadir dalam agenda strategis tersebut.

Kehadiran UNPAB dalam kegiatan tersebut diwakili oleh Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi, Assoc. Prof. Dr. H. Muhammad Isa Indrawan,S.E., M.M. Momentum ini menjadi bagian penting dalam memperkuat jejaring UNPAB bersama pemerintah dan perguruan tinggi lainnya untuk mendorong implementasi Tridarma Perguruan Tinggi yang semakin relevan dengan tantangan lingkungan dan kebutuhan masyarakat.

Penandatanganan MoU antara PTS di Sumatera Utara dengan KLH/BPLH RI secara khusus diarahkan pada pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Nota kesepahaman tersebut mencakup sejumlah ruang lingkup, mulai dari pendidikan dan pengajaran bidang lingkungan hidup, pengkajian dan publikasi, pengembangan ilmu pengetahuan, pengabdian kepada masyarakat, hingga penyelenggaraan Program Kampus Berdampak.

Bagi UNPAB, kerja sama ini menjadi peluang untuk memperkuat kontribusi perguruan tinggi dalam menghadirkan dampak nyata di luar lingkungan kampus. Konsep Kampus Berdampak mendorong agar pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat tidak hanya menghasilkan capaian akademik, tetapi juga mampu menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat dan lingkungan.

MoU tersebut juga menjadi landasan awal bagi pengembangan kerja sama yang lebih teknis antara perguruan tinggi dan KLH/BPLH RI. Para pihak dapat menindaklanjutinya melalui Perjanjian Kerja Sama yang mengatur bentuk dan ruang lingkup kegiatan, publikasi hasil kerja sama, kekayaan intelektual, hingga aspek pembiayaan.

Kerja sama tersebut memiliki jangka waktu lima tahun sejak ditandatangani, sehingga memberikan ruang bagi pengembangan berbagai program secara berkelanjutan sesuai dengan kapasitas dan kebutuhan masing-masing pihak.

Seminar nasional yang menjadi wadah penandatanganan MoU ini turut menghadirkan sejumlah tokoh nasional, di antaranya Moh Jumhur Hidayat, Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, serta Prof. Dr. Ir. H. M. Budi Djatmiko, M.Si., M.E.I., Ketua Umum Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI).

Dalam forum tersebut, Prof. Dr. Ir. H. M. Budi Djatmiko juga membawakan materi bertema "Tridarma Perguruan Tinggi Menjawab Tantangan Lingkungan Hidup", yang semakin menegaskan pentingnya posisi perguruan tinggi dalam mengambil peran terhadap persoalan lingkungan.

Sementara itu, Moh Jumhur Hidayat menyampaikan materi "Gerakan Wakaf Hijau Sebagai Wujud Taubat Nasional Ekologis". Agenda tersebut dilanjutkan dengan deklarasi Taubat Nasional Ekologis dan pencanangan Wakaf Hijau Yayasan Wakaf UISU sebagai bagian dari rangkaian kegiatan.

Bagi UNPAB, keterlibatan dalam penandatanganan MoU ini bukan sekadar seremoni kerja sama. Lebih dari itu, momentum tersebut menjadi langkah untuk memperluas ruang kolaborasi dan memperkuat peran UNPAB dalam mewujudkan Tridarma Perguruan Tinggi yang berdampak bagi lingkungan dan masyarakat.

Dengan semangat kolaborasi bersama KLH/BPLH RI dan perguruan tinggi lainnya, UNPAB terus membuka peluang untuk mengembangkan pendidikan, penelitian, dan pengabdian yang selaras dengan agenda keberlanjutan.

Karena kampus berdampak bukan hanya tentang apa yang dilakukan di dalam kampus, tetapi tentang seberapa besar kontribusinya mampu dirasakan oleh masyarakat dan lingkungan.

Ledakan Rumah di Grand Polonia Medan Masih Sisakan Pertanyaan, Forum Pemuda NTT Desak Polisi Ungkap Penyalur Tenaga Kerja

admin — Sat, 05 Sep 2026 06:41:00 +0700+0700

MEDAN - Teka-teki terkait ledakan sebuah rumah di kawasan Grand Polonia Medan pada 20 Juli 2026 belum sepenuhnya terjawab. Selain penyebab ledakan yang masih menunggu hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik, Forum Pemuda NTT Wilayah Sumatera Utara meminta polisi mengungkap pihak yang menyalurkan salah satu korban ke Medan.

Ketua Forum Pemuda NTT Wilayah Sumatera Utara, Devis Karmoy, mengatakan pengungkapan kasus tersebut tidak cukup hanya berhenti pada penyebab teknis ledakan. Menurut dia, rangkaian peristiwa yang berkaitan dengan keberadaan korban di rumah tersebut juga perlu ditelusuri secara menyeluruh.

"Polisi juga harus mengungkap siapa penyalur korban almarhumah Ros ke Medan," kata Devis, kepada wartawan di Medan, Jumat (4/9/2026).

Ledakan yang terjadi pada 20 Juli 2026 itu mengakibatkan tiga orang meninggal dunia dan dua lainnya mengalami luka-luka. Seluruh korban telah dievakuasi, sementara para korban yang meninggal kemudian dimakamkan di Nusa Tenggara Timur.

Dalam penyelidikan, Polrestabes Medan bersama Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dan PGN telah melakukan olah tempat kejadian perkara lanjutan pada 22 Juli 2026.

Penyidik sejauh ini disebut masih mendalami sumber ledakan yang diduga berkaitan dengan kebocoran gas metana di lantai dua. Dugaan tersebut kemudian mengarah pada pemeriksaan jaringan pipa gas yang terpasang di lokasi.

Namun, bagi Devis, terdapat persoalan lain yang juga penting untuk diurai, yakni bagaimana korban bisa berada di lokasi dan siapa pihak yang berperan dalam menyalurkan tenaga kerja tersebut ke Medan.

Ia meminta pihak yang disebut sebagai penyalur tenaga kerja korban dapat ditelusuri dan, apabila relevan dengan perkara, dihadirkan untuk memberikan keterangan kepada penyidik.

Desakan tersebut muncul di tengah belum adanya kesimpulan resmi mengenai pihak yang harus bertanggung jawab atas peristiwa ledakan. Devis menilai kepolisian perlu memastikan seluruh rangkaian peristiwa diperiksa, baik dari sisi teknis penyebab ledakan maupun latar belakang keberadaan para korban di lokasi.

Di sisi lain, dampak ledakan tidak hanya dirasakan oleh penghuni rumah. Devis menyebut lima rumah warga di sekitar lokasi turut terdampak.

Karena itu, ia menilai masyarakat memiliki kepentingan untuk mengetahui apakah ledakan tersebut merupakan kecelakaan semata atau terdapat faktor kelalaian yang berkontribusi terhadap terjadinya peristiwa.

"Warga berhak tahu apakah ini murni kecelakaan, kelalaian perawatan pipa, atau ada pihak ketiga yang salah pasang ataupun salurkan gas, supaya hasil Labfor segera dibuka ke publik," ujarnya.

Devis memahami kepolisian masih membutuhkan bukti sebelum menentukan ada tidaknya unsur pidana. Rekaman CCTV, keterangan saksi, riwayat pemasangan pipa, hingga hasil pemeriksaan laboratorium menjadi bagian penting dalam proses penyelidikan.

Kapolrestabes Medan Kombes Jean Calvijn sebelumnya menyatakan penyebab pasti ledakan masih menunggu hasil pemeriksaan lengkap dari Laboratorium Forensik. Jika nantinya ditemukan unsur kelalaian atau tindak pidana, kepolisian akan menentukan pihak yang bertanggung jawab sesuai hasil penyidikan.

Bagi Forum Pemuda NTT, proses hukum tersebut juga diharapkan dapat menjawab persoalan terkait perjalanan korban hingga berada di Medan. Devis mengatakan, meski para korban telah dimakamkan di NTT, pengungkapan perkara tetap diperlukan demi memberikan kepastian kepada keluarga dan mencegah kejadian serupa kembali terjadi.

"Kami dari Forum Pemuda NTT memiliki hak untuk mendesak Kepolisian mengungkap kasus tersebut hingga terang benderang, terutama Polisi juga harus mengungkap siapa penyalur korban almarhumah Ros ke Medan," katanya.

Devis menegaskan pihak yang menyalurkan korban perlu diperiksa jika keterangannya berkaitan dengan rangkaian peristiwa. Menurut dia, pengungkapan pihak tersebut dapat menjadi salah satu bagian untuk menjelaskan bagaimana korban sampai berada di lokasi kejadian.

"Polisi harus bisa mengungkapkan dan menghadirkan penyalur sebagai saksi dalam proses penyelidikan. Jika tidak mampu menghadirkan penyalur korban almarhumah Ros, maka kami anggap Kapolrestabes Medan gagal dalam menjalankan tugas sebagai insan Tribarata," pungkasnya.

Hingga kini, penyelidikan terhadap ledakan rumah di Grand Polonia masih berjalan. Selain menunggu hasil pemeriksaan forensik terkait sumber ledakan, perhatian juga tertuju pada upaya polisi mengurai seluruh rangkaian peristiwa, termasuk pihak yang menyalurkan tenaga kerja hingga korban berada di Medan.

Lanjutkan Penyaluran Bantuan Erupsi Sinabung, PDI Perjuangan Sumut Jalankan Instruksi Megawati: "Kader Harus Menangis dan Tertawa Bersama Rakyat

admin — Fri, 04 Sep 2026 20:37:00 +0700+0700

KARO — Wajah-wajah lelah warga Desa Suka Tengah (Kutatengah) yang terpaksa mengungsi di Desa Sukatepu, Kecamatan Naman Teran, tak dapat menyembunyikan keletihan mereka. Namun di tengah kepasrahan dan perjuangan bertahan di pengungsian sore hari ini, Jumat (4/9/2026), hangatnya kepedulian hadir menyapa mereka.

PDI Perjuangan merampungkan seluruh proses penyaluran bantuan kemanusiaan tahap pertama bagi warga terdampak dari Desa Suka Tengah tersebut. Seluruh logistik dan bantuan yang disiapkan telah tersalurkan secara seratus persen kepada para pengungsi di posko Desa Sukatepu.

Penyaluran bantuan ini merupakan bentuk kepedulian mendalam dan instruksi langsung dari Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, agar seluruh instrumen partai bergerak cepat membantu masyarakat yang sedang tertimpa musibah.

Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara Bidang Penanggulangan Bencana, Kesehatan, Perempuan, dan Anak, R. Mawarni Putri Tampubolon, menegaskan bahwa penyerahan bantuan ini adalah bukti nyata komitmen partai dalam menjalankan amanat Ketua Umum. Kader PDI Perjuangan diinstruksikan untuk selalu berada di tengah-tengah rakyat, baik dalam suka maupun duka.

"Ibu Ketua Umum Megawati Soekarnoputri selalu mengingatkan dan menginstruksikan kepada kami, seluruh kader PDI Perjuangan, wajib hukumnya untuk turun langsung ke masyarakat pengungsi. Ibu Megawati menegaskan bahwa kader PDI Perjuangan harus hadir, menangis, dan tertawa bersama rakyat," ujar R. Mawarni Putri Tampubolon saat menyapa dan menyerahkan bantuan langsung kepada warga di pengungsian.

Mawarni menambahkan, penyaluran sisa paket bantuan yang diselesaikan sore ini memastikan tidak ada warga Desa Suka Tengah di pengungsian yang terlewat.

Penyerahan logistik dilakukan secara langsung dan bertatap muka guna menyerap aspirasi serta memberikan dukungan moral kepada para warga terdampak.

Terpisah, Wakil Ketua Bidang Industri, Perdagangan, BUMN, Investasi, dan Koperasi/UMKM, Paul Baja Siahaan menyatakan bahwa keselamatan warga, dan pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi merupakan prioritas utama yamg harus dijamin pemerintah. PDI Perjuangan mengajak seluruh warga Sumut bergotong royong dengan pemerintah memastikan keselamatan pengungsi Sinabung.

Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Politik DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara, Sutrisno Pangaribuan menjelaskan bahwa Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Sumatera Utara, Rapidin Simbolon dan keluarga besar PDI Perjuangan Sumut berkomitmen untuk terus mengawal proses pemulihan warga pascabencana dan memastikan kebutuhan dasar masyarakat di pengungsian terpenuhi dengan baik, mengingat tiga hari pascaletusan, Gunung Sinabung dilaporkan masih menyemburkan asap kelabu dari arah kawahnya.

Oleh karena itu, PDI Perjuangan mengimbau seluruh warga untuk tetap meningkatkan kewaspadaan, mematuhi arahan pihak berwenang serta PVMBG, dan mendoakan agar aktivitas vulkanik Sinabung dapat segera menurun sehingga masyarakat bisa kembali beraktivitas dengan aman.

Bank Sumut dan Pemkab Targetkan Penguatan Ekonomi Petani dan UMKM Tapanuli Utara dari Modal Hingga Hilirisasi

admin — Fri, 04 Sep 2026 18:53:00 +0700+0700

Tarutung – PT Bank Sumut bersama Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara memperkuat akses pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi pelaku usaha mikro dan petani sebagai bagian dari upaya mendorong produktivitas serta pengembangan ekonomi daerah. Pembiayaan tersebut diarahkan tidak berhenti pada tambahan modal, tetapi menjadi pengungkit agar usaha masyarakat berkembang dan komoditas unggulan Tapanuli Utara memiliki nilai tambah melalui hilirisasi.

Komitmen itu mengemuka dalam kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR RI bersama Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara di Aula Martua Kantor Bupati Tapanuli Utara, Tarutung, Kamis (3/9). Pertemuan yang dipimpin Dr. Saleh Partaonan Daulay tersebut membahas pengawasan penyaluran KUR sekaligus penguatan UMKM dan potensi ekonomi daerah yang bertumpu pada sektor pertanian.

Direktur Utama Bank Sumut Heru Mardiansyah mengatakan, kepercayaan pemerintah daerah kepada Bank Sumut menjadi dorongan bagi perseroan untuk memastikan penyaluran KUR memberikan dampak yang lebih nyata bagi pelaku usaha.

"Bagi Bank Sumut, pembiayaan UMKM bukan hanya tentang menyalurkan kredit, tetapi bagaimana memastikan pembiayaan benar-benar mampu mendorong usaha tumbuh, naik kelas, dan memberikan dampak bagi perekonomian daerah," kata Heru di Tarutung.

Untuk memperluas akses tersebut, Bank Sumut menghadirkan KUR Mikro dengan suku bunga 0 persen pada 2026 dan 3 persen pada 2027, bebas biaya administrasi dan provisi, serta tanpa agunan. Skema ini diharapkan dapat memberikan ruang yang lebih luas bagi pelaku usaha mikro untuk memperoleh modal dengan beban pembiayaan yang lebih ringan.

Namun, bagi Bank Sumut, pembiayaan tidak berhenti ketika kredit tersalurkan. Heru menyebutkan pembiayaan perlu terhubung dengan aktivitas ekonomi masyarakat, mulai dari peningkatan produktivitas, pengolahan komoditas hingga pemasaran.

"Yang ingin kami bangun bersama Pemkab Tapanuli Utara adalah ekosistem. Usaha kecil tumbuh, petani semakin produktif, komoditas memiliki nilai tambah, dan pada akhirnya perputaran ekonomi semakin kuat di daerah," tegasnya.

Arah tersebut sejalan dengan agenda Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara yang tengah mendorong modernisasi pertanian dan hilirisasi komoditas unggulan. Bupati Tapanuli Utara Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat mengatakan, sektor pertanian menjadi salah satu kekuatan ekonomi daerah, selain kerajinan ulos dan pariwisata religi.

Pemkab Tapanuli Utara mendorong mekanisasi pertanian serta pengembangan kopi, jagung dan durian lokal agar tidak hanya dipasarkan sebagai produk primer. Pengolahan di tingkat daerah dinilai penting untuk menciptakan nilai tambah sekaligus memperluas peluang usaha dan pendapatan masyarakat.

"Fokus utama kami adalah membawa Tapanuli Utara menuju daerah yang bertani dan modern. Melalui program mekanisasi dan hilirisasi, kami ingin memfasilitasi para petani dan pengrajin agar produktivitas serta kesejahteraan mereka semakin meningkat," ujar Jonius.

Untuk mendukung agenda tersebut, pemerintah daerah siap melakukan pendampingan dari tingkat desa hingga kabupaten sehingga akses pembiayaan dapat dimanfaatkan secara produktif dan tepat sasaran.

Sementara itu, pada kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR RI bersama Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, Ketua Tim Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay menilai akses KUR harus benar-benar dirasakan masyarakat yang membutuhkan. Ia juga mengingatkan bahwa KUR dengan plafon hingga Rp100 juta tidak boleh dibebani agunan tambahan sesuai ketentuan yang berlaku.

Negara Harus Hadir Sebelum Api Menyala

admin — Fri, 04 Sep 2026 15:49:00 +0700+0700

Oleh Abdullah Rasyid
Mahasiswa Doktoral Ilmu Pemerintahan IPDN dan Pendiri GREAT Institute

Kebakaran hutan dan lahan kembali menguji kemampuan negara melindungi lingkungan dan keselamatan rakyat. Di sejumlah wilayah Kalimantan dan Sumatera, api menghanguskan lahan, asap menurunkan kualitas udara, kegiatan belajar terganggu, dan masyarakat kembali berhadapan dengan ancaman gangguan pernapasan.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat sedikitnya 72.798,73 hektare lahan terbakar di enam provinsi prioritas, yaitu Kalimantan Barat, Riau, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan Jambi. Angka ini mengkhawatirkan, meskipun tidak dapat disebut sebagai keseluruhan luas karhutla nasional.

Data SiPongi Kementerian Kehutanan menunjukkan indikasi luas karhutla nasional selama Januari–Juni 2026 mencapai 107.465,47 hektare. Perbedaan angka dapat muncul karena cakupan wilayah, waktu pemutakhiran, dan metode penghitungan yang tidak sama. Namun, keduanya membawa pesan serupa: karhutla masih menjadi ancaman serius bagi lingkungan, kesehatan, ekonomi, dan tata kelola pemerintahan.

Besarnya kawasan yang terbakar kemudian melahirkan pertanyaan: benarkah pemerintah tidak memiliki prioritas dalam menangani karhutla dan bencana?

Kesimpulan semacam itu terlalu tergesa-gesa. Luasnya kebakaran tidak otomatis membuktikan bahwa pemerintah tidak bekerja. Sebaliknya, banyaknya rapat, personel, helikopter, dan kunjungan pejabat juga belum tentu menandakan kebijakan telah berhasil. Persoalan sesungguhnya terletak pada jarak antara prioritas yang dinyatakan pemerintah dan hasil yang dirasakan masyarakat.

Dari posko menuju kebijakan

Presiden Prabowo Subianto memperlihatkan bahwa karhutla tidak dipandang sebagai urusan teknis pemerintah daerah semata. Ketika kebakaran meningkat pada Agustus 2026, Presiden turun langsung ke sejumlah wilayah terdampak.

Di Kalimantan Barat, Presiden memimpin rapat di Posko Penanganan Karhutla Pangkalan TNI AU Supadio, Kubu Raya, kemudian meninjau kawasan yang terbakar. Perjalanan dilanjutkan ke Kalimantan Tengah untuk mendengarkan laporan mengenai kondisi lapangan dan kebutuhan tambahan helikopter, pompa air, personel, serta peralatan pemadaman.

Presiden kemudian bergerak ke Riau dan Sumatera Selatan. Dari satu posko ke posko lain, ia mempertemukan pemerintah daerah, BNPB, TNI, Polri, kementerian, serta unsur operasional. Pemerintah memperkuat operasi darat, menambah armada water bombing, dan menjalankan modifikasi cuaca ketika kondisi atmosfer memungkinkan.

Kehadiran seorang presiden di tengah keadaan darurat memiliki arti penting. Kepemimpinan langsung dapat memperpendek rantai birokrasi, mempercepat mobilisasi sumber daya, dan memastikan kebutuhan daerah tidak berhenti sebagai laporan administratif.

Namun, bagian paling penting dari arahan Presiden Prabowo bukanlah penambahan helikopter. Di Pekanbaru, Presiden mengingatkan agar petugas tidak menunggu hotspot berkembang menjadi titik api. Setiap hotspot harus segera didatangi, diperiksa, dan ditangani. Sumur bor juga perlu dibangun di kawasan rawan agar petugas tidak kehilangan sumber air ketika kemarau.

Arahan tersebut menandai perubahan cara pandang: dari politik pemadaman menuju politik pencegahan. Negara tidak boleh terus menunggu api membesar, lalu datang membawa personel dan peralatan. Negara harus bekerja ketika tanda-tanda awal kebakaran masih dapat dikendalikan.

Setelah kunjungan lapangan, Presiden menggelar evaluasi bersama para menteri, Panglima TNI, dan kepala staf angkatan di Hambalang. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh setiap tahun hanya sibuk memadamkan api. Sistem pencegahan harus dibangun sebagai pekerjaan permanen.

Menjaga lahan agar tidak terbakar

Arah kebijakan tersebut diterjemahkan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Moh. Jumhur Hidayat melalui sejumlah langkah operasional. Sejak April 2026, KLH/BPLH membentuk Satgas Pengendalian Kebakaran Lahan untuk memperkuat koordinasi pusat dan daerah, mempercepat klarifikasi lokasi, serta memastikan penanganan menjangkau tingkat tapak.

KLH/BPLH kemudian meresmikan pusat komando "Aksi Menjaga Lahan Tidak Terbakar" di Kubu Raya. Nama program ini mencerminkan pesan yang sederhana tetapi mendasar: keberhasilan penanganan karhutla bukan diukur dari seberapa cepat api besar dipadamkan, melainkan dari seberapa banyak kebakaran yang berhasil dicegah.

Pada kawasan gambut, pencegahan dilakukan melalui pembangunan sekat kanal, embung, sumur bor, penyediaan pompa, pemantauan tinggi muka air, patroli lapangan, dan deteksi hotspot berbasis satelit. Modifikasi cuaca digunakan untuk meningkatkan peluang hujan dan menjaga kelembapan gambut.

Teknologi tentu bukan jawaban tunggal. Satelit hanya menghasilkan informasi. Modifikasi cuaca bergantung pada ketersediaan awan. Keduanya baru berguna apabila diikuti petugas yang siap bergerak, peralatan yang memadai, akses menuju lokasi, dan keputusan yang cepat. Karena itu, teknologi dan kekuatan darat harus bekerja dalam satu sistem.

Menteri Jumhur juga menerbitkan Surat Edaran Nomor 16 Tahun 2026 tentang larangan pembukaan lahan dengan cara membakar. Kepala daerah diminta meninjau aturan yang masih memberikan ruang bagi pembakaran sekaligus memperkuat pengawasan dan menjatuhkan sanksi kepada pelanggar.

Kebijakan ini perlu dijalankan dengan adil. Petani kecil dan masyarakat adat tidak cukup hanya diberi larangan. Mereka membutuhkan peralatan, teknologi, pendampingan, serta insentif untuk mengolah lahan tanpa membakar. Negara harus keras terhadap pembakar dan korporasi yang lalai, tetapi juga wajib menyediakan jalan keluar bagi masyarakat yang belum memiliki pilihan.

Akuntabilitas ekologis

Karhutla tidak semata-mata disebabkan keadaan alam. Kemarau panjang, suhu tinggi, angin kencang, dan keringnya gambut memang mempercepat penyebaran api. Akan tetapi, sumber api kerap berhubungan dengan aktivitas manusia, pembukaan lahan, lemahnya pengawasan, dan buruknya pengelolaan kawasan.

Karena itu, penegasan Menteri Jumhur mengenai tanggung jawab pemegang konsesi layak mendapat perhatian. Perusahaan wajib mencegah dan mengendalikan api di wilayahnya. Jika terbukti lalai atau terlibat, perusahaan dapat dikenai pengawasan, sanksi administratif, gugatan, hingga proses pidana.

Tanggung jawab itu tidak boleh berhenti pada pembayaran denda. Pelaku juga harus memulihkan lingkungan yang rusak. Prinsip ini penting karena biaya karhutla selama ini lebih banyak ditanggung masyarakat: udara tercemar, sekolah ditutup, penerbangan terganggu, penyakit meningkat, dan anggaran negara digunakan untuk pemadaman.

Keadilan ekologis menuntut agar keuntungan ekonomi tidak dinikmati secara privat, sementara kerugiannya dibebankan kepada publik.

Di sinilah optimisme terhadap langkah Presiden Prabowo dan Menteri Jumhur menemukan dasarnya. Presiden telah memperlihatkan kepemimpinan langsung dan mempercepat mobilisasi negara. Menteri LH mulai membangun fondasi pencegahan, pusat komando, pembasahan gambut, pengawasan konsesi, serta pemulihan lingkungan.

Namun, optimisme bukanlah alasan untuk mengendurkan pengawasan. Keberhasilan tidak boleh hanya dihitung dari jumlah rapat, petugas, helikopter, atau liter air yang dijatuhkan. Pemerintah harus mengukur kecepatan respons sejak hotspot ditemukan, penurunan luas kebakaran, berkurangnya api berulang dalam konsesi yang sama, kualitas udara, penyelesaian perkara, dan luas ekosistem yang dipulihkan.

Data tersebut perlu dibuka kepada publik melalui satu dashboard yang mudah dipahami. Dengan transparansi, masyarakat dapat menilai apakah sebuah kebakaran merupakan kecelakaan, kelalaian, atau kejahatan lingkungan.

Karhutla telah menjadi prioritas pemerintah. Tantangannya sekarang adalah mengubah prioritas itu menjadi sistem yang bekerja sepanjang tahun. Indonesia tidak boleh terus mengulangi pola lama: lengah ketika hujan, panik saat kemarau, lalu bergerak setelah langit tertutup asap.

Negara memang tidak selalu mampu mencegah setiap percikan api. Namun, negara dapat memastikan bahwa percikan itu tidak dibiarkan berubah menjadi bencana. Sebab, kehadiran pemerintah yang sesungguhnya bukan hanya terlihat ketika api sedang membesar, melainkan dirasakan jauh sebelum api menyala.

Bawa Ratusan Logistik Pengungsi Sinabung, Rapidin Simbolon Tegaskan PDI Perjuangan Hadir di Tengah Rakyat

admin — Fri, 04 Sep 2026 15:07:00 +0700+0700

Karo- Ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara, Rapidin Simbolon, memimpin langsung penyaluran bantuan kemanusiaan untuk warga terdampak erupsi Gunung Sinabung di lokasi pengungsian Desa Sukatengah, Kecamatan Naman Teran, Kabupaten Karo, pada Kamis (3/9/2026) siang.

Aksi tanggap darurat ini dilaksanakan bersama jajaran pengurus DPD PDI Perjuangan Sumut, DPC PDI Perjuangan Kabupaten Karo yang didampingi Ketua DPRD Kabupaten Karo Iriani Tarigan, serta pengurus PAC hingga tingkat Ranting.

Kehadiran Rapidin Simbolon bersama rombongan di lokasi pengungsian merupakan bentuk pelaksanaan nyata atas instruksi langsung dari Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri. Atas arahan Megawati, seluruh kader banteng ditugaskan untuk bergerak cepat, peka, dan hadir secara konkret di tengah masyarakat yang tertimpa musibah. Terlebih lagi, masyarakat Karo memiliki ikatan historis dan emosional yang erat dengan keluarga besar Megawati Soekarnoputri yang diangkat menjadi bagian dari masyarakat Karo melalui marga Perangin-angin. Oleh karena itu, kehadiran kader-kader PDI Perjuangan ini menjadi wujud kepedulian Megawati untuk menyapa sekaligus memastikan beban warga terdampak diringankan secara optimal.

"PDI Perjuangan selalu siap berada di garis depan untuk membantu saudara-saudara kita yang terdampak bencana. Seluruh jajaran, mulai dari DPD, DPC, hingga tingkat Ranting, bahu-membahu menyalurkan logistik agar warga yang berada di pengungsian bisa mendapatkan fasilitas dasar yang layak dan terjaga jiwa relawannya," ujar Rapidin Simbolon saat menyerahkan bantuan.

Dalam aksi sosial tersebut, PDI Perjuangan menyalurkan bantuan kebutuhan pokok secara komprehensif untuk menunjang kenyamanan warga di pengungsian. Bantuan logistik yang diserahkan meliputi 100 pcs matras atau bed tempat tidur agar pengungsi tidak terimbas dinginnya lantai posko, 500 pcs selimut, 500 pcs masker, serta 150 sak beras untuk konsumsi umum. Selain itu, guna menjamin kebersihan dan kesehatan pengungsi, turut disalurkan 6 dus peralatan mandi yang mencakup 500 pcs sabun mandi dan 500 pcs pasta gigi. PDI Perjuangan juga memperkuat pemenuhan gizi warga pengungsi dengan menyiapkan tambahan bantuan pangan berupa 200 papan telur.

Penyaluran bantuan ini disambut hangat oleh warga dan pemerintah desa setempat. Perwakilan pemerintah desa dan warga pengungsi menyampaikan rasa terima kasih mendalam atas kepedulian yang diberikan oleh PDI Perjuangan.

"Kami pemerintah desa serta masyarakat dengan senang hati menerima bantuan dari Bapak dan Ibu semuanya. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Megawati Soekarnoputri beserta jajaran DPD, DPC, dan Ibu Ketua DPRD Karo dari Fraksi PDI Perjuangan. Kami mendoakan supaya Bapak dan Ibu semua dari PDI Perjuangan senantiasa sukses dan sejahtera," ungkap perwakilan dari warga desa saat menerima logistik.

Ketua DPRD Kabupaten Karo, Iriani Tarigan, menambahkan bahwa seluruh jajaran partai di daerah akan terus berkoordinasi dengan Kepala Desa serta posko penanggulangan bencana guna memantau perkembangan situasi dan menyuplai kebutuhan pengungsi secara berkelanjutan.

Melalui aksi gotong royong ini, PDI Perjuangan berharap bantuan yang diberikan dapat meringankan beban warga serta memastikan kenyamanan dan kesehatan para pengungsi selama berada di posko penampungan.

Wakil Ketua Bidang Politik DPD PDI Perjuangan Sumut, Sutrisno Pangaribuan menjelaskan bahwa pada Jumat (4/9/2026), DPD PDI Perjuangan Sumut kembali akan mengantar telur untuk kebutuhan pangan pengungsi. Dalam kunjungan ke Posko pengungsi tersebut turut dihadiri oleh Soetarto, Meriahta Sitepu, Alamsyah Hamdani, HM. Afan, Taviv Ginting, Penyabar Nakhe, R. Mawarni Tampubolon.

Teguh Santosa: Di Vladivostok Prabowo Sampaikan Cara Pandang Baru yang Berani

admin — Fri, 04 Sep 2026 14:04:00 +0700+0700

JAKARTA — Pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan bahwa Samudra Pasifik bukanlah pemisah melainkan "jalan raya ekonomi" antara Indonesia dan Rusia merupakan sebuah terobosan doktrin geopolitik maritim yang sangat strategis bagi kepentingan nasional Indonesia.

Metafora "jalan raya ekonomi" tersebut secara cerdas mendobrak hambatan mentalitas geografis yang selama ini memandang kawasan Timur Jauh Rusia (Russian Far East) sebagai wilayah yang terpencil dan sulit dijangkau oleh rantai pasok Indonesia.

Demikian penilaian Direktur Geopolitik GREAT Institute, Dr. Teguh Santosa, atas salah satu isi pidato Prabowo dalam Eastern Economic Forum (EEF) ke-11 yang berlangsung di Far Eastern Federal University (FEFU), Vladivostok, Federasi Rusia, Kamis kemarin, 3 September 2026.

Dalam forum ekonomi terkemuka yang berlangsung pada 1–4 September 2026 tersebut, Presiden Prabowo hadir sebagai tamu kehormatan utama (guest of honour) atas undangan langsung dari Presiden Federasi Rusia Vladimir Putin.

"Pandangan Presiden Prabowo di hadapan para pemimpin dunia di Vladivostok menunjukkan lompatan cara pandang baru yang berani dan realistis dalam memandang geopolitik kawasan Pasifik," ujar Dr. Teguh Santosa dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, 4 September 2026.

Kehadiran Kepala Negara sebagai pembicara utama setelah Presiden Putin dinilai Teguh membuktikan tingginya rekognisi internasional terhadap posisi tawar strategis Indonesia dalam dinamika politik dan ekonomi global.

Secara khusus, Teguh menyoroti kutipan pidato Presiden Prabowo: "Samudra Pasifik tidak memisahkan kita. Samudra Pasifik menghubungkan kita. Ia bukanlah tembok di antara kita. Ia harus menjadi jalan raya antara dua perekonomian kita".

Dengan memanfaatkan posisi geografis Indonesia yang berada di titik silang antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, langkah Presiden dinilai sangat tepat untuk mengoptimalkan akses maritim ke belahan utara Pasifik.

Upaya Indonesia untuk membangun jembatan kemitraan yang lebih kukuh dengan Timur Jauh Rusia dan Uni Ekonomi Eurasia (Eurasian Economic Union/EAEU) dipandang sebagai strategi diversifikasi pasar yang krusial di tengah tren fragmentasi geoekonomi global saat ini.

"Selama ini interaksi perdagangan kita dengan Rusia lebih dominan melalui rute barat yang panjang, padahal gerbang Vladivostok membuka koridor langsung melalui Pasifik yang jauh lebih efisien bagi ekspor komoditas maupun produk manufaktur nasional," papar Teguh.

Teguh juga menilai refleksi Presiden Prabowo mengenai kesamaan bentang geografis kedua negara, sebagai dua bangsa dengan wilayah yang sangat luas dan tantangan menjangkau kawasan perbatasan, menunjukkan empati serta kedekatan psikologis antar-kedua negara.

Karakteristik Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar dan Rusia sebagai negara terluas di dunia dinilai menjadi modal pemahaman bersama dalam merancang pemerataan pembangunan hingga ke wilayah terluar. Di sisi lain, forum ini juga mempertemukan visi pembangunan Timur Jauh Rusia yang dicanangkan Presiden Putin dengan agenda ketahanan energi, pangan, dan konektivitas yang diprioritaskan oleh pemerintah Indonesia.

Teguh menggarisbawahi bahwa pernyataan Presiden Putin yang menyebut kawasan Asia-Pasifik sebagai pusat pertumbuhan utama dunia semakin mempertegas relevansi keterlibatan aktif Indonesia dalam forum ekonomi tersebut.

Langkah diplomasi Presiden Prabowo di Vladivostok, lanjut Teguh, sekaligus membuktikan keteguhan Indonesia dalam menjalankan politik luar negeri bebas aktif dan non-blok yang berlandaskan kepentingan nasional.

"Kepemimpinan diplomasi Presiden Prabowo menunjukkan bahwa Indonesia bersahabat dengan semua pihak tanpa harus terikat dalam polarisasi blok politik mana pun," tegas pakar geopolitik tersebut.

Teguh menambahkan bahwa visi "jalan raya Pasifik" ini perlu segera ditindaklanjuti dengan realisasi konektivitas maritim dan rute penerbangan langsung antara kota-kota pelabuhan Indonesia dengan Vladivostok.

Menurutnya, penguatan armada pelayaran dan jalur logistik langsung merupakan kunci agar gagasan besar yang disampaikan Presiden di podium internasional dapat dirasakan manfaatnya secara nyata oleh para pelaku usaha di dalam negeri.

Sesuai dengan tema EEF ke-11, "The Far East: Development for the Benefit of the People", Teguh berharap kerja sama ini dapat memperluas peluang investasi hilirisasi industri, ketahanan pangan, riset teknologi, serta pendidikan tinggi antara kedua negara.

"GREAT Institute menyambut hangat inisiatif Presiden Prabowo di Vladivostok dan meyakini bahwa keterhubungan Pasifik ini akan menjadi tonggak baru bagi kemandirian ekonomi serta kemajuan maritim Indonesia di pentas global," pungkas Dr. Teguh Santosa. []

SD TPI Medan–SK Kebun Baharu Malaysia Teken MoU, Perkuat Kolaborasi Pendidikan Dua Negara Serumpun

admin — Fri, 04 Sep 2026 11:52:00 +0700+0700

MEDAN – SD Swasta Taman Pendidikan Islam (TPI) Medan dan Sekolah Kebangsaan Kebun Baharu (SKKB), Selangor, Malaysia, resmi menjalin kerja sama di bidang pendidikan. Penandatanganan kerja sama berlangsung di Aula Ar Rivai Taman Pendidikan Islam (TPI) Medan, Jalan Sisingamangaraja, Medan, Jumat (4/9/2026).

Kerja sama tersebut menjadi momentum penting dalam mempererat hubungan pendidikan Indonesia-Malaysia, khususnya antara dua lembaga pendidikan dari negara serumpun. Kolaborasi diharapkan tidak hanya sebatas penandatanganan, tetapi berkembang menjadi berbagai program pendidikan yang konkret dan berkelanjutan.

Kegiatan tersebut dihadiri Ketua Umum PP TPI Prof. Ismet Danial Nasution, Ketua I dan II PP TPI Medan H. Ikrom Helmi Nasution, Sekum PP TPI Medan, Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Zainal Arifin, Kepala Sekolah MTS TPi Medan, Kepala Sekolah SLB TPI Medan Lindayani, jajaran pimpinan dan pengurus Taman Pendidikan Islam, para kepala sekolah dan madrasah TPI Kampus I dan Kampus II, Kepala SD Swasta TPI Medan Uswatun Hasanah Harahap, para guru serta rombongan SK Kebun Baharu Selangor Malaysia.

TPI: Bukan Sekadar Kunjungan Persahabatan
Kepala SD Swasta TPI Medan, Uswatun Hasanah Harahap, mengatakan kerja sama tersebut merupakan langkah awal membangun kolaborasi strategis di bidang pendidikan antara Indonesia dan Malaysia.

Menurutnya, kedekatan geografis, sejarah, budaya dan hubungan masyarakat Indonesia-Malaysia merupakan modal kuat untuk membangun kerja sama pendidikan.

"Pertemuan ini bukan sekadar kunjungan persahabatan, tetapi menjadi langkah awal untuk membangun hubungan kolaborasi strategis di bidang pendidikan antara SD Swasta Taman Pendidikan Islam di Indonesia dengan Sekolah Kebangsaan Kebun Baharu Malaysia," ujar Uswatun.

Ia menegaskan pendidikan dasar merupakan fondasi utama dalam membentuk karakter generasi muda.

Melalui kolaborasi tersebut, anak-anak diharapkan tidak hanya memperoleh pengetahuan dari buku teks, tetapi juga mendapatkan pengalaman langsung melalui interaksi lintas negara.

"Anak-anak kita tidak hanya belajar dari buku teks, tetapi juga belajar menjadi warga dunia yang kreatif dan berdaya saing tinggi tanpa mengubah identitas budaya," katanya.

Uswatun juga memaparkan bahwa SD Swasta TPI Medan telah berdiri sejak 1 Mei 1961. Dalam proses pembelajarannya, sekolah memadukan pendidikan umum dengan pendidikan keislaman.

Selain Matematika, Ilmu Pengetahuan Sosial, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan pelajaran umum lainnya, siswa juga mendapatkan pembelajaran Al-Qur'an, Hadis, Fikih, Tarikh, Akidah dan Akhlak.

Perpaduan tersebut menjadi bagian dari komitmen TPI dalam membentuk generasi yang memiliki kemampuan akademik sekaligus karakter dan akhlak yang kuat.

Noor Faiz: Kita Bangsa Serumpun
Sementara itu, Tuan Guru Besar SK Kebun Baharu Selangor Malaysia, Noor Faiz bin Dasuki, menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat yang diberikan keluarga besar TPI Medan.

Noor Faiz mengawali sambutannya dengan menyampaikan permohonan maaf apabila terdapat perbedaan istilah atau bahasa Melayu yang berpotensi menimbulkan salah tafsir.

Menurutnya, Indonesia dan Malaysia memang bangsa serumpun, tetapi perbedaan bahasa terkadang menyebabkan satu istilah memiliki pemahaman berbeda.

"Kita walaupun serumpun, tetapi kadang-kadang kerana bahasa yang berbeda, tafsiran-tafsiran itu mungkin boleh tersalah tafsirkan," ujarnya.

Namun demikian, ia meyakini perbedaan bahasa tidak seharusnya menjadi penghalang untuk membangun hubungan yang semakin erat.

Noor Faiz juga mengungkapkan bahwa agenda pertemuan yang sebelumnya direncanakan pada 1 September 2026 sempat tertunda akibat bencana alam.

Ia menyampaikan permohonan maaf kepada pihak TPI karena rencana yang telah disusun sebelumnya tidak dapat terlaksana sesuai jadwal.

"Kita merancang tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala juga sebagai perancang yang lebih hebat daripada kita. Maka perancangan Allah itu yang lebih baik," tuturnya.

Menurut Noor Faiz, tertundanya agenda tersebut justru menjadi hikmah sehingga pertemuan akhirnya dapat berlangsung pada Jumat yang dinilainya penuh keberkahan.

SKKB Buka Ruang Pertukaran Pengalaman
Noor Faiz mengatakan, SK Kebun Baharu siap membangun hubungan lebih luas dengan TPI Medan melalui pertukaran pengalaman di bidang pendidikan.

Ia berharap guru dan peserta didik kedua sekolah dapat saling belajar mengenai sistem pendidikan, metode pembelajaran, teknologi pendidikan serta budaya masing-masing.

"Kami menawarkan untuk hadir ke sekolah bersama, untuk sama-sama kita berkongsi pelajaran dan pengalaman," katanya.

Menurutnya, perbedaan sistem pendidikan antara Indonesia dan Malaysia justru dapat menjadi peluang untuk saling melengkapi.

Kerja sama tersebut diharapkan dapat melahirkan berbagai kegiatan bersama yang memberikan manfaat bagi perkembangan peserta didik kedua sekolah.

Prof Ismet Danial Nasution Dorong Kerja Sama Berkelanjutan
Ketua Umum PP TPI Prof. Ismet Danial Nasution turut memberikan dukungan terhadap terjalinnya kerja sama pendidikan tersebut.

Kolaborasi dengan sekolah di Malaysia dinilai menjadi peluang bagi TPI untuk memperluas jejaring pendidikan sekaligus membuka wawasan baru bagi guru dan peserta didik.

Kerja sama tersebut diharapkan tidak berhenti pada kegiatan penandatanganan, tetapi dilanjutkan dengan program-program nyata seperti pertukaran pengalaman, pengembangan metode pembelajaran, peningkatan kompetensi guru, pengenalan budaya serta pemanfaatan teknologi pendidikan.

Hubungan yang terbangun antara TPI Medan dan SKKB juga diharapkan menjadi bagian dari upaya memperkuat hubungan Indonesia-Malaysia melalui jalur pendidikan.

H. Ikrom: Jangan Berhenti di Seremoni
Sementara itu, Ketua I dan II PP TPI Medan H. Ikrom Helmi Nasution mengatakan, kerja sama antara SD Swasta TPI Medan dengan SK Kebun Baharu merupakan langkah positif dalam memperluas jaringan dan pengalaman pendidikan.

Menurutnya, hubungan tersebut harus terus dikembangkan sehingga memberikan manfaat nyata bagi siswa, guru maupun lembaga pendidikan.

"Kerja sama ini kita harapkan menjadi awal yang baik untuk membangun hubungan yang lebih erat antara TPI Medan dengan sekolah di Malaysia. Kita ingin saling belajar, saling berbagi pengalaman dan bersama-sama meningkatkan kualitas pendidikan," ujarnya.

H. Ikrom menegaskan, kerja sama tersebut jangan berhenti sebagai kegiatan seremonial.

"Yang paling penting, kerja sama ini harus memberikan manfaat nyata dan berkelanjutan. Jangan hanya berhenti pada seremoni, tetapi harus ada tindak lanjut yang dapat dirasakan oleh anak-anak dan para guru," katanya.

Ia menilai kedekatan Indonesia dan Malaysia sebagai negara serumpun merupakan modal kuat untuk mengembangkan berbagai program pendidikan bersama.

Perkuat Persahabatan Dua Negara
Dalam kegiatan tersebut, kedua pihak juga menyampaikan pesan tentang pentingnya memperkuat persahabatan Indonesia dan Malaysia.

Nor Faiz menyampaikan ucapan selamat kepada rakyat Indonesia atas peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 yang diperingati pada 17 Agustus 2026. Ia berharap Indonesia senantiasa menjadi negara yang berdaulat, aman dan makmur.

Pihak TPI Medan juga menyampaikan ucapan selamat memperingati Hari Kemerdekaan Malaysia serta harapan agar Malaysia semakin maju dan berjaya.

Momentum tersebut juga bertepatan dengan ulang tahun ke-72 Prof. Ismet Danial Nasution yang jatuh pada 31 Agustus 2026.

Dengan ditandatanganinya kerja sama tersebut, TPI Medan dan SK Kebun Baharu diharapkan segera merealisasikan berbagai program kolaborasi, mulai pertukaran guru dan siswa, kunjungan pendidikan, berbagi metode pembelajaran, pengenalan budaya hingga pengembangan inovasi pendidikan.

Kerja sama dua sekolah dari negara serumpun ini sekaligus menegaskan bahwa hubungan Indonesia-Malaysia tidak hanya dibangun melalui hubungan pemerintahan, tetapi juga melalui dunia pendidikan.

Dari Medan dan Selangor, dua lembaga pendidikan tersebut membuka ruang kolaborasi untuk membangun generasi masa depan yang berilmu, berkarakter, kreatif, berwawasan global dan tetap memiliki jati diri budaya.

Penandatanganan kerja sama ini pun diharapkan menjadi awal dari hubungan pendidikan Indonesia-Malaysia yang lebih konkret, produktif dan berkelanjutan.

Kadispora Buka Turnamen Badminton Ke 2 Tahun 2026 PB Mitra Sporty Medan, Ketua KONI Dorong Atlet Daftar ke PBSI

admin — Thu, 03 Sep 2026 13:40:00 +0700+0700

MEDAN-Turnamen Badminton ke 2 Tahun 2026 PB Mitra Sporty Medan dibuka oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Kota Medan H. Tengku Chairuniza S.Sos, MAP, Rabu (2/9/2026) malam di GOR Bulutangkis Willy Randi Jalan Marelan VII Gang Ridho Pasar I Kelurahan Tanah Enam Ratus Kec. Medan Marelan.

Turnamen Badminton ke 2 Tahun 2026 yang digagas dan dilaksanakan oleh Ketua Dewan Pembina PB Mitra Sporty Medan Julis Amitra bersama segenap pengurus ini diikuti 84 Pebulutangkis Putra dan Putri yang dibagi dalam 42 Ganda Putra dan Ganda Putri dalam 4 kelas yakni Kelas A Ganda Putra, Kelas B Ganda Putra, Kelas C Ganda Putra dan Kelas Ganda Putri dengan memperebutkan total hadiah puluhan jutaan rupiah, tropi dan piagam.

Dalam pembukaan Turnamen Badminton ke 2 Tahun 2026, Pengurus PB Mitra Sporty Medan menyantuni puluhan anak yatim di sekitar GOR Bulutangkis Willy Randi berupa sembako dan uang tunai.

Kadispora Medan H. Tengku Chairuniza S.Sos, MAP dalam sambutannya sekaligus membuka Turnamen menyampaikan dorongan pada Pengurus PB Mitra Sporty Medan makin intens melakukan pembinaan atlet bulutangkis usia muda dari pelajar di Sekolah-sekolah di sekitar Medan Marelan.

"Saya mendorong PB Mitra Sporty Medan makin meningkatkan pelatihan atlet muda terdiri dari pelajar dan mahasiswa guna meningkatkan prestasi dan membesarkan semangat olahraga," bebernya.

Menurutnya, pertandingan di luar klub dapat menjadi pengalaman berharga bagi atlet untuk mengembangkan kemampuan dan mengevaluasi hasil latihan. Turnamen seperti ini dapat menjadi pemacu semangat para atlet agar terus berkembang dan mampu meningkatkan prestasi secara maksimal.

Tengku Yudi sapaan akrab Tengku Chairuniza yang pernah 3 tahun menjabat Camat Medan Marelan ini menyatakan dukungan Pemko Medan dalam kegiatan olahraa masyarakat baik yang profesional atau olahraga yang mengedepan kesehatan dan silaturahmi atau olahraga rakyat.

"Pemko Medan selalu dukung, olahraga berbasis silaturahmi dan peningkatan kesehataan masyarakat, maupun yang profesional," pungkasnya sembari membuka Turnamen Badminton ke 2 Tahun 2026 PB Mitra Sporty Medan ditandai pemukulan shuttlecock olehnya bersama Ketua KONI Medan Bapak Aswindy Fachrizal, SE, Camat Medan Marelan Dr. Zulkifli Syahputra Pulungan.S.STP, MAP dan Direktur Keuangan PUD Pasar Medan Bobby Oktavianus Zulkarnain, SE, MH.

Dalam moment itu, Ketua KONI Medan Aswindy Fachrizal, SE menyampaikan dorongan Pengurus KONI Medan ke depannya untuk kegiatan di PB Mitra Sporty Medan dengan pengutamaan peningkatan profesionalisme para pebulutangkis. "KONI Medan siap mendukungan kegiatan PB Mitra Sporty Medan dengan dukungan anggaran sesuai kemampuan maupun dorongan profesional dengan bergabung dalam pelatihan PBSI," ujarnya.

Aswindy Fachrizal, SE memaparkan, sejak menjabat Ketua KONI Medan dia mundur dari Sekretaris PBSI Medan diikuti oleh mundur nya Ketua PBSI Medan Jona Prasetyo karena memenang jabatan organisasi oleharaga di Jakarta. Kedepan, lanjutnya, akan dilakukan pemilihan Ketua PBSI Medan dengan cara demokrasi dan diharapkan PB Mitra Sporty Medan bisa berkontribus. "Kalau perlu kita majukan Pengurus PB Mitra Sporty Medan menjadi kandidat bakal calon Ketua PBSI Medan," tegasnya disambut tepuk tangan peserta.

Camat Medan Marelan Dr. Zulkifli Syahputra Pulungan.S.STP, MAP menyampaikan selamat bertanding pada seluruh atlet dan menyatakan dukungannya dalam setiap kegiatan olahraga dan kegiatan positif di masyarakat.

Dalam kesempatan itu, Zulkifli Pulungan memaparkan, capaian pembangunan di Medan Marelan yang main pesat dengan anggaran 35 persen APBD Medan akan ditargetkan terserap di 4 Kecamatan di Utara Medan. "Dengan anggaran sebesar itu, maka saya berpacu menyampaikan permohonan pembangunan di Medan Marelan bersama para Legislator di DPRD Medan daerah pemilihan di sini," ujarnya.

Sekretaris PB Mitra Sporty Medan Irfandi dalam kegiatan itu mengapresiasi dukungan Kadispora, Ketua KONI dan Camat Medan Marelan serta Dirkeu PUD Pasar Medan bersama semua pihak yang mendukung terselenggaranya kegiatan itu. "Terima kasih untuk semua. Kami akan jaga marwah dan sportifitas serta mendengarkan arahan para pimpinan kami baik di pemerintahan, BUMD dan organisasi olahraga.

"Arahan Kadispora, Camat Medan Marelan dan Ketua KONI Medan terutama mendaftarkan pebulutangkis dalam aplikasi PBSI guna tracking prestasi dan perkembangan bulutangkis serta mendaftarkan PB Mitra Sporty Medan, akan kami laksanakan," katanya didampingi Ketua Endang Saputra, Bendahara Febriyanti dan Bendahara Panitia Turnamen Zulham.

Sebelumnya, Ketua Panitia Turnamen ke 2 Tahun 2026 Arif Insani menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak dan sponsor yang telah memberikan dukungan sehingga kegiatan ini dapat terlaksana. "Kepada seluruh peserta, kami ucapkan selamat bertanding," ujar Arif.

Ia juga mengingatkan seluruh peserta untuk menjunjung tinggi sportivitas dan kebersamaan. Menurutnya, kemenangan bukan satu-satunya tujuan dalam pertandingan.
"Junjung tinggi sportivitas. Kebersamaan harus diutamakan di atas kemenangan. Keputusan wasit mutlak," tegasnya.

Untuk nomor ganda putra dan ganda putri, panitia menyediakan hadiah bagi para juara, yakni juara pertama sebesar Rp1 juta ditambah trofi, juara kedua Rp800 ribu dan trofi, juara ketiga Rp600 ribu dan trofi, serta juara keempat Rp400 ribu. (REL)

Pererat Hubungan Pendidikan Dua Negara, SK Kebun Baharu Malaysia dan TPI Medan Siap Tandatangani LOI

admin — Wed, 02 Sep 2026 23:04:00 +0700+0700

Medan - Ketua I dan II TPI Medan, H. Ikrom Helmi Nasution, menyampaikan rasa syukur atas akan terlaksananya kunjungan rombongan guru dan staf Sekolah Kebangsaan Kebun Baharu (SKKB), Selangor, Malaysia, ke Medan setelah sebelumnya sempat mengalami penundaan.

Menurut H. Ikrom, kedatangan rombongan tersebut menjadi momentum penting dalam mempererat hubungan persahabatan antara Indonesia dan Malaysia, khususnya melalui bidang pendidikan.

"Alhamdulillah, akhirnya rombongan guru dan staf Sekolah Kebangsaan Kebun Baharu Selangor Malaysia dapat hadir di Medan. Sebelumnya memang sempat tertunda karena kondisi penerbangan, tetapi atas izin Allah SWT akhirnya kunjungan ini dapat terlaksana," ujar H. Ikrom.

Ia mengatakan, penandatanganan Letter of Intent (LOI) antara Sekolah Dasar Swasta TPI Medan dengan Sekolah Kebangsaan Kebun Baharu Selangor Malaysia pada Jumat, 4 September 2026, di Aula/Dewan Ar Rivai TPI Medan, diharapkan menjadi awal dari kerja sama pendidikan yang lebih luas dan berkelanjutan.

"Kita berharap LOI ini bukan hanya seremonial, tetapi menjadi awal kerja sama nyata. Kita ingin guru dan siswa dari kedua sekolah dapat saling belajar, bertukar pengalaman, serta mengenal budaya dan sistem pendidikan masing-masing," katanya.

H. Ikrom menambahkan, kerja sama tersebut juga diharapkan dapat membuka berbagai peluang kegiatan bersama, baik dalam bidang pendidikan, kebudayaan, olahraga maupun kegiatan sosial.

"Hubungan Indonesia dan Malaysia bukan hanya hubungan antarnegara, tetapi juga hubungan persaudaraan. Melalui pendidikan, kita ingin memperkuat silaturahmi dan membangun generasi muda yang memiliki wawasan lebih luas," ungkapnya.

Ia pun mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung kedatangan rombongan SKKB ke Medan.

"Semoga seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar dan mendapat rahmat serta ridho Allah SWT. Mudah-mudahan kerja sama ini memberikan manfaat besar bagi kedua sekolah dan terutama bagi anak-anak didik kita," pungkas H. Ikrom.rel

Dari Rival Menjadi Sekutu: Strategi Othello Prabowo

admin — Wed, 02 Sep 2026 20:16:00 +0700+0700

Oleh Teguh Santosa, Direktur Geopolitik di GREAT Institute dan Dosen Hubungan Internasional di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah

METAFORA catur sering digunakan sebagai rujukan untuk menafsirkan manuver para elite di Indonesia: siapa menyingkirkan siapa, bidak mana yang dikorbankan, dan bagaimana skakmat dijalankan.

Namun, menganalisis kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan strategi konsolidasinya melalui kacamata catur kerap kali membawa asumsi pada kesimpulan yang keliru. Mengamati langkah-langkahnya sejauh ini, tampaknya ia tidak sedang bermain catur; melainkan memainkan permainan politik othello.

Othello merupakan permainan papan yang dikembangkan oleh Goro Hasegawa dari Jepang pada era 1940-an. Nama "othello" merujuk pada drama karya William Shakespeare dengan judul serupa yang ditulis pada 1603. Warna hitam dan putih dalam permainan ini menyimbolkan karakter utamanya: Othello yang berkulit hitam dan istrinya, Desdemona, yang berkulit putih. Dinamika membalikkan bidak satu per satu menuju kemenangan (atau kekalahan) sarat dengan intrik dramatis serta pembalikan nasib yang drastis.

Perbedaan mendasar antara catur dan othello terletak pada bagaimana lawan diperlakukan. Catur adalah permainan eliminasi; catur beroperasi dengan prinsip zero-sum game. Sebaliknya, othello tidak melibatkan eliminasi bidak. Bidak lawan mana pun yang berhasil diapit akan dibalik warnanya menjadi bidak sekutu.

Inilah filosofi yang mendasari arsitektur politik Prabowo. Strateginya adalah merangkul mantan lawan politik ke dalam sebuah koalisi tenda besar (big tent) yang tunggal dan inklusif.

Lanskap pasca-Pemilihan Presiden 2024 menjadi ilustrasi nyata dari taktik sandwich and flip (mengapit dan membalik) yang sedang bekerja. Prabowo tidak membiarkan Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memantapkan posisi mereka di luar pemerintahan. Kedua "bidak" ini berhasil "dibalik" masuk ke dalam koalisi pemerintahan. Prabowo juga menarik Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ke dalam koalisi untuk mencegah terbentuknya oposisi ideologis yang solid di parlemen.

Alih-alih memperlakukan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) sebagai rival yang harus diisolasi, ia tetap menjaga saluran komunikasi tingkat tinggi. Belum lama ini, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri sendiri menolak label "oposisi". Ia lebih memilih istilah penyeimbang untuk menegaskan hubungan istimewa antara dirinya dan Prabowo.

Dalam permainan othello, alih-alih memperebutkan petak di tengah papan, para pemain mengincar empat petak sudut. Begitu sudut dikuasai, bidak tersebut bersifat permanen dan tidak dapat dibalikkan lagi.

Pendekatan taktis ini terlihat dari fokus Prabowo dalam mengamankan pilar-pilar stabilitas strategis. Hal ini mencakup pengamanan legislatur yang mutlak; menjaga soliditas dan loyalitas lembaga pertahanan serta keamanan sebagai fondasi ketertiban nasional; serta mengukuhkan agenda-agenda seperti ketahanan pangan, hilirisasi energi, dan gizi nasional sebagai jangkar legitimasi publik.

Kendati demikian, tidak sedikit yang khawatir strategi "politik othello" menyimpan kerentanan institusional terutama di dalam ekosistem demokrasi liberal. Misalnya, ketika hampir semua partai politik merupakan pendukung pemerintah, fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berisiko tereduksi menjadi sekadar formalitas belaka.

Ketiadaan kekuatan penyeimbang di parlemen juga berisiko menggeser diskursus kritis langsung ke jalanan, kampus-kampus, dan media sosial. Selain itu, strategi big tent memerlukan kompromi-kompromi struktural, mulai dari kabinet kementerian yang membengkak hingga fragmentasi kepentingan birokrasi.

Untuk menyikapi kekhawatiran terkait melemahnya pengawasan legislatif, penting dipahami bahwa Indonesia beroperasi di bawah sistem presidensial multipartai yang berakar pada tradisi musyawarah-mufakat, bukan model parlementer Westminster yang membutuhkan oposisi terpolarisasi.

Mekanisme checks and balances telah bergeser dari oposisi antarfraksi menjadi sistem pengawasan internal. Perdebatan kritis, kompromi, dan penyesuaian regulasi diselesaikan di dalam kerangka koalisi sebelum kebijakan digulirkan, sehingga meminimalkan kebuntuan politik yang merugikan publik.
Selain itu, di era transparansi informasi ini, saluran partisipasi publik tidak lagi bergantung semata-mata pada representasi legislatif formal.

Dari sudut pandang ini, stabilitas koalisi legislatif formal justru memberi ruang bagi pemerintah untuk lebih responsif terhadap kritik publik dari pers, akademisi, dan masyarakat sipil.
Sementara itu, perluasan struktur kabinet semestinya dipandang sebagai strategi diferensiasi fungsional, bukan sekadar bagi-bagi kekuasaan tanpa arah. Dengan kata lain, langkah ini bertujuan menjawab tantangan transformasi global yang kian kompleks.

Prabowo menerapkan taktik yang sama di kancah global. Daripada membiarkan Indonesia terseret sebagai pion pasif di tengah tarik-menarik antara Washington dan Beijing, Prabowo mengamankan "petak sudut" strategis yang memperkuat kedaulatannya, memastikan Indonesia tidak dapat didikte oleh hegemoni mana pun.

Hal ini terlihat, misalnya, dalam sintesis antara orientasi ekonomi condong ke Timur dan postur keamanan berorientasi Barat. Di satu sisi, Indonesia memperdalam kerja sama dengan Tiongkok terkait hubungan ekonomi, transfer teknologi industri, dan investasi di sektor hilir serta infrastruktur strategis. Di sisi lain, Indonesia memperkuat modernisasi pertahanan dan interoperabilitas dengan Amerika Serikat beserta para sekutunya.

Hal ini juga tecermin dari langkah aktif Indonesia untuk menjadi anggota blok BRICS yang mewakili belahan bumi selatan (Global South), sembari secara bersamaan menjalani proses aksesi ke Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD), yang merupakan organisasi ekonomi negara-negara maju/Barat.

Prabowo juga secara konsisten menggeser posisi Indonesia menjadi inisiator di zona konflik, seperti Palestina, melalui Dewan Perdamaian (Board of Peace), sembari tetap aktif di forum-forum pertahanan global seperti IISS Shangri-La Dialogue, tempat berbagai proposal resolusi damai diajukan tanpa memihak salah satu kekuatan besar yang bersaing.

Pada akhirnya, "othello politik" menawarkan perspektif baru bahwa kekuasaan tertinggi tidak ditentukan oleh seberapa banyak lawan yang disingkirkan, melainkan oleh keterampilan seorang pemimpin dalam mengubah energi oposisi menjadi kekuatan pendorong stabilitas nasional, seraya tetap diuji oleh tantangan untuk menjaga ruang kritis yang esensial bagi kelangsungan demokrasi. []

Herlina, Srikandi Pematangsiantar yang Terus Bergerak untuk Rakyat

admin — Wed, 02 Sep 2026 17:14:00 +0700+0700

PEMATANGSIANTAR — Sosok perempuan tangguh yang memilih jalan pengabdian. Itulah gambaran yang melekat pada Herlina, Wakil Wali Kota Pematangsiantar periode 2025–2030. Kiprahnya di tengah masyarakat bukanlah sesuatu yang hadir secara tiba-tiba, melainkan buah dari perjalanan panjang dalam berbagai aktivitas sosial dan organisasi.
Sejak 2018, Herlina aktif mengambil bagian dalam berbagai organisasi kemasyarakatan. Ia pernah dipercaya sebagai Ketua UMKM BKMT Kecamatan Siantar Barat dan Ketua PC PIRA Pematangsiantar. Dari berbagai aktivitas tersebut, kepeduliannya terhadap pemberdayaan ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat semakin terasah.
Latar belakang pendidikan di SMK Bintang Timur Pematangsiantar turut menjadi bagian dari perjalanan hidup Herlina. Ia kemudian membangun pengalaman melalui keterlibatan langsung dalam berbagai kegiatan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Kini, ketika amanah sebagai Wakil Wali Kota Pematangsiantar berada di pundaknya, pengalaman tersebut menjadi modal penting untuk menjalankan tugas bersama pemerintah daerah. Tantangan pembangunan Kota Pematangsiantar tentu tidak ringan, namun diperlukan keberanian, keteguhan, serta kemauan untuk terus mendengar dan bekerja bersama masyarakat.
Herlina dinilai sebagai sosok perempuan yang memiliki daya juang dan keberanian untuk mengambil peran strategis. Kehadirannya di pemerintahan juga menjadi gambaran bahwa perempuan memiliki ruang yang sama untuk berkontribusi dalam menentukan arah pembangunan daerah.
Dukungan terhadap langkah Herlina juga datang dari CEO Sumut24 Group, Rianto, SH, MH, yang akrab disapa Anto Genk. Sumut24 Group memberikan dukungan penuh terhadap kiprah Herlina dalam menjalankan amanah sebagai Wakil Wali Kota Pematangsiantar.
Bagi Sumut24 Group, dukungan tersebut bukan semata-mata kepada sosok, tetapi juga terhadap semangat membangun dan mewujudkan harapan masyarakat. Herlina diharapkan mampu menghadirkan gagasan serta kerja nyata yang memberikan manfaat langsung bagi warga.
Perjalanan Herlina sebagai perempuan tangguh diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi perempuan-perempuan lain di Pematangsiantar untuk berani mengambil peran dalam kehidupan sosial, ekonomi, maupun pemerintahan.
Dengan pengalaman organisasi, kepedulian terhadap masyarakat, dan semangat pemberdayaan ekonomi, Herlina kini menghadapi babak baru pengabdian. Harapannya sederhana, namun besar: mewujudkan Pematangsiantar yang semakin maju, masyarakat yang semakin sejahtera, dan cita-cita warga yang dapat diwujudkan melalui kerja nyata.
Sumut24 Group pun menegaskan komitmennya untuk terus memberikan dukungan terhadap langkah-langkah positif yang bertujuan membangun Kota Pematangsiantar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Herlina bergerak, masyarakat berharap. Bersama, Pematangsiantar menatap masa depan.red

DARI MASJID AL-ISRA’ H. SOEPRAPTO SOEPARNO, JNE MEDAN SAMBUT SHARING TIME BERSAMA RICKY HARUN

admin — Wed, 02 Sep 2026 11:45:00 +0700+0700

MEDAN – JNE Medan kembali menghadirkan ruang kebersamaan dan inspirasi bagi karyawan melalui kegiatan "Sharing Time bersama Ricky Harun" yang berlangsung di Masjid Al-Isra' H. Soeprapto Soeparno, Medan. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian safari dakwah Ricky Harun bersama Sahabat Yatim sekaligus menjadi momentum mempererat silaturahmi bersama insan JNE Medan.

Masjid Al-Isra' H. Soeprapto Soeparno yang berada di lantai 2 gudang operasional JNE Medan menjadi salah satu ruang kegiatan keagamaan bagi keluarga besar JNE. Masjid ini dibangun atas partisipasi karyawan JNE, agen-agen JNE di Sumatera Utara, serta para donatur dan mulai dibangun pada Agustus 2018 sebelum diresmikan pada November 2018. Nama Al-Isra memiliki makna "perjalanan", yang selaras dengan aktivitas JNE sebagai perusahaan yang menghubungkan berbagai wilayah melalui layanan pengiriman. Sementara nama H. Soeprapto Soeparno diambil untuk mengenang pendiri JNE yang dikenal memiliki semangat kuat untuk terus menebarkan kebaikan dan nilai-nilai religius dalam kehidupan.

Dalam suasana hangat dan penuh kebersamaan, kehadiran Ricky Harun disambut antusias oleh karyawan JNE Medan. Melalui sesi sharing, para karyawan mendapatkan kesempatan untuk mendengarkan pesan, pengalaman, dan inspirasi yang diharapkan dapat memberikan energi positif dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Selain bersilaturahmi bersama karyawan, Ricky Harun juga berkesempatan mengenal lebih dekat lingkungan JNE Medan, termasuk melihat secara langsung aktivitas operasional pengiriman paket yang selama ini menjadi bagian dari kehidupan masyarakat.

Ricky Harun yang dikenal sebagai seorang public figur mengungkapkan rasa syukur dan kebahagiaannya dapat hadir di JNE Medan serta mendapatkan pengalaman baru selama kunjungannya. "Saya merasa tempat kajian kali ini sangat tenang dan bersyukur bisa hadir di JNE Medan. Selain dapat bersilaturahmi dan berbagi cerita bersama karyawan, saya juga mendapatkan pengalaman baru dengan melihat secara langsung proses operasional paket di JNE. Semoga ke depannya bisa kembali berkunjung dan diundang lagi ke JNE," ungkap Ricky Harun.

Bagi JNE Medan, kegiatan Sharing Time tidak sekadar menjadi agenda silaturahmi, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membangun engagement dan menciptakan lingkungan kerja yang positif. Kebersamaan dan ruang untuk saling berbagi diyakini dapat menjadi energi yang mendorong insan JNE untuk terus berkembang dan memberikan kontribusi terbaik.

Kepala Cabang JNE Medan, Yusran, menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut dan kehadiran Ricky Harun di lingkungan JNE Medan. "Kami tentunya sangat bangga dan senang JNE Medan dapat menjadi bagian dari rangkaian safari dakwah Ricky Harun. Kehadiran beliau menjadi pengalaman yang sangat berarti bagi seluruh karyawan. Kami berharap sharing dan energi positif yang diberikan dapat menjadi inspirasi, meningkatkan semangat, serta membawa motivasi baru bagi seluruh insan JNE Medan untuk terus memberikan kontribusi terbaik," ujar Yusran

Antusiasme karyawan terlihat sepanjang kegiatan. Suasana penuh keakraban tercipta ketika para karyawan berinteraksi dan mengikuti sesi sharing bersama Ricky Harun. Momen tersebut menjadi kesempatan untuk sejenak melepas rutinitas pekerjaan, mempererat hubungan antarkaryawan, sekaligus mendapatkan perspektif dan motivasi baru.

Kegiatan ini juga sejalan dengan semangat "Connecting Happiness" yang terus dihadirkan JNE dalam berbagai aktivitasnya. Bagi JNE Medan, kebahagiaan tidak hanya hadir melalui hubungan antara perusahaan dan pelanggan, tetapi juga melalui kebersamaan yang terbangun di antara seluruh insan JNE.

Melalui pertemuan, cerita, dan pengalaman yang dibagikan, JNE Medan berharap semangat positif dari kegiatan ini dapat terus dibawa dalam aktivitas sehari-hari dan menjadi motivasi untuk memberikan pelayanan terbaik bagi pelanggan serta memberikan manfaat bagi masyarakat.

Gunung Sinabung Naik Status Siaga, Bobby Nasution Perintahkan Evakuasi Warga di Zona Bahaya

admin — Tue, 01 Sep 2026 20:06:00 +0700+0700

KARO — Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menginstruksikan percepatan evakuasi warga di wilayah yang masuk zona bahaya menyusul kenaikan status Gunung Sinabung dari Level II (Waspada) menjadi Level III (Siaga). Ia menegaskan keselamatan jiwa harus menjadi prioritas utama, sekaligus meminta seluruh jajaran pemerintah daerah dan Forkopimda memastikan kebutuhan warga selama proses evakuasi terpenuhi.

Instruksi tersebut disampaikan Bobby Nasution saat memimpin rapat koordinasi penanganan darurat erupsi bersama Forkopimda di Pos Pengamatan Gunung Api (PGA) Sinabung, Simpang Empat, Kabupaten Karo, Selasa (1/9/2026).

Dalam arahannya, Bobby menekankan agar evakuasi masyarakat, khususnya yang berada di zona merah, dilakukan secara menyeluruh dan tegas untuk mengantisipasi peningkatan aktivitas vulkanik Gunung Sinabung.

"Utamakan keselamatan jiwa. Untuk masyarakat di zona rawan, sosialisasikan dengan gencar. Jika aktivitas semakin meningkat, gunakan opsi imbauan tegas, bahkan kalau perlu dipaksa demi kebaikan dan keselamatan mereka," tegas Bobby.

Selain evakuasi, Bobby meminta fasilitas pendukung di lokasi pengungsian disiapkan secara maksimal. Pemprov Sumut, katanya, siap memberikan dukungan berupa logistik, peralatan evakuasi hingga kebutuhan operasional personel di lapangan.

"Jangan setengah-setengah memberikan fasilitas untuk masyarakat di pengungsian. Gunakan anggaran dengan baik, sediakan fasilitas yang layak dan nyaman," tambahnya.

Peningkatan status Gunung Sinabung ditetapkan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Badan Geologi Kementerian ESDM terhitung sejak 31 Agustus 2026 pukul 12.30 WIB. Keputusan tersebut diambil setelah Gunung Sinabung memuntahkan kolom abu setinggi 3.500 meter dari puncak dan merekam aktivitas gempa vulkanik yang berlangsung secara berkelanjutan.

Kepala Pos PGA Sinabung, Armen Putra, menjelaskan hasil pengamatan visual dan seismik mengindikasikan adanya pergerakan magma menuju permukaan. Kondisi tersebut berpotensi membongkar kubah lava sisa erupsi sebelumnya.

"Tadi malam terekam hotspot, artinya lava sudah sampai ke permukaan. Jika pembentukan kubah lava baru tertahan dan tekanan gempa dari dalam terus meningkat, ini bisa membongkar kubah lava lama dan berpotensi memicu erupsi yang cukup besar seperti tahun 2019 dan 2020," terang Armen.

Seiring peningkatan status tersebut, PVMBG mengeluarkan rekomendasi zona bahaya baru berupa radius 3 kilometer serta sektoral 6 kilometer untuk wilayah sektor timur dan selatan.

Bupati Karo Antonius Ginting melaporkan, berdasarkan penyesuaian zona bahaya hingga 6 kilometer, evakuasi utama difokuskan pada Desa Kuta Tengah yang secara geografis dikelilingi zona merah.

"Rencana total warga yang dievakuasi dari Desa Kuta Tengah mencapai 140 KK atau sekitar 684 jiwa. Hingga siang ini, lebih dari 260 jiwa telah digeser secara bertahap menuju lokasi pengungsian di Gedung Korpri dan Jambur Desa Suka Nalu," ujar Antonius.

Untuk mengantisipasi warga yang masih beraktivitas di ladang pada siang hari, Pemkab Karo bersama TNI-Polri menyiagakan armada angkutan dengan sistem antar-jemput.

Sementara itu, untuk Desa Payung yang berada di luar zona evakuasi utama, petugas tetap menyiagakan kendaraan dan personel sebagai langkah antisipasi apabila terjadi peningkatan eskalasi aktivitas Gunung Sinabung.

Pemerintah daerah bersama unsur TNI-Polri dan relawan juga telah menyiagakan 843 personel gabungan di bawah komando Kodim 0205/Tanah Karo dan Polres Tanah Karo.

Sejumlah langkah antisipasi lainnya telah dilakukan, di antaranya meliburkan sementara kegiatan belajar mengajar di beberapa sekolah terdampak dalam radius 6 kilometer, seperti SD Guru Kinayan, SD Payung, SD Ndeskati, dan SMPN 1 Atap Payung. Sekolah-sekolah tersebut dipersiapkan untuk menerapkan pembelajaran jarak jauh atau sekolah lapangan.

Selain itu, lebih dari 35.000 masker gratis telah dibagikan kepada masyarakat. Petugas juga melakukan penyiraman abu vulkanik di sejumlah ruas jalan protokol wilayah Berastagi.

Pemprov Sumut bersama pemerintah daerah turut menyiapkan dapur umum melalui Dinas Sosial, tenda darurat, mobil tangki air bersih, serta toilet portabel. Jalur dan sejumlah objek wisata di sekitar kawasan rawan, termasuk Danau Lau Kawar, juga ditutup total untuk umum.

Terkait prakiraan cuaca, Kepala BBMKG Wilayah I Medan, Hendro Nugroho, mengingatkan adanya potensi hujan ringan hingga lebat di wilayah Karo pada sore dan malam hari selama 1–5 September 2026. Kondisi tersebut berpotensi memicu bahaya sekunder, seperti lahar dingin maupun tanah longsor.**

Erupsi Gunung Sinabung, Bobby Nasution Pastikan Kebutuhan Pengungsi Terpenuhi

admin — Tue, 01 Sep 2026 20:02:00 +0700+0700

KARO — Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution memastikan kebutuhan dasar warga yang terdampak erupsi Gunung Sinabung terpenuhi selama menjalani masa pengungsian. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut juga terus memperkuat penanganan darurat, terutama bagi warga yang berada di zona merah aktivitas Gunung Sinabung.

Bobby Nasution meninjau langsung kondisi para pengungsi di Posko Pengungsian dan Posko Kesehatan Jambur Desa Suka Tepu, Kecamatan Namanteran, Kabupaten Karo, Selasa (1/9/2026). Peninjauan tersebut dilakukan setelah Bobby memimpin rapat koordinasi penanganan darurat bersama Forkopimda dan Badan Geologi Kementerian ESDM di Pos Pengamatan Gunung Api (PGA) Sinabung.

Pemprov Sumut memprioritaskan evakuasi warga yang berada di radius zona merah erupsi. Salah satu lokasi yang telah dikosongkan adalah Desa Kuta Tengah, dengan 280 jiwa dari sekitar 600 penduduk telah dievakuasi ke Pos Pengungsian Suka Tepu.

Dalam dialog bersama warga, Bobby mengimbau masyarakat untuk tetap bersabar dan tidak kembali ke rumah sebelum ada instruksi resmi dari pemerintah mengenai keamanan wilayah.

Bobby menegaskan, Pemprov Sumut menjamin pemenuhan kebutuhan dasar seluruh warga terdampak. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan para pengungsi merasa nyaman sehingga tidak terdorong untuk kembali ke wilayah yang masih berbahaya.

"Tadi yang disiapkan, kita pastikan yang di sini fasilitasnya dulu, karena kita tidak ingin masyarakat yang ngungsi di sini merasa tidak nyaman terus tiba-tiba langsung kembali ke rumah. Ini yang kita pastikan, baik dari fasilitas tempat mereka tidur, air, toilet, dan juga makannya," ucap Bobby Nasution.

Ia mengatakan, Pemprov Sumut menstandardisasi kelayakan tempat tidur, termasuk ketersediaan tikar dan selimut, memastikan pasokan air bersih, menambah penerangan, serta meningkatkan kebersihan sarana sanitasi dan toilet. Pasokan makanan dan minuman juga dipastikan aman, sementara armada pendukung disiagakan untuk mendistribusikan kebutuhan pokok secara berkelanjutan.

Selain kebutuhan dasar, Pemprov Sumut akan menyiapkan bus angkutan khusus bagi anak-anak sekolah yang terdampak pengungsian. Bobby juga meminta personel TNI dan Polri disiagakan untuk menjaga ladang serta hewan ternak yang ditinggalkan warga selama masa pengungsian.

Langkah tersebut dilakukan agar warga dapat menjalani masa pengungsian dengan tenang dan tidak perlu mengkhawatirkan harta benda maupun ternak yang ditinggalkan di rumah.

Sementara itu, Kepala Pos PGA Sinabung Badan Geologi Kementerian ESDM, Armen Putra, mengimbau masyarakat untuk tetap waspada karena aktivitas Gunung Sinabung saat ini masih berada pada Status Level III (Siaga).

Armen menegaskan, pengosongan permukiman warga merupakan langkah mitigasi yang wajib dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk dari aktivitas vulkanik Gunung Sinabung. Pemantauan secara ketat terus dilakukan sebelum evaluasi untuk penyesuaian status ke Level II (Waspada) dapat direkomendasikan.**

Sudah Dipersiapkan 9 Bulan, Erupsi Sinabung Paksa Kerja Sama Pendidikan TPI–SKKB Malaysia Ditunda

admin — Tue, 01 Sep 2026 19:45:00 +0700+0700

MEDAN — Rencana penandatanganan Letter of Intent (LOI) antara SDS TPI Medan dengan Sekolah Kebangsaan Kebun Bahru (SKKB), Selangor, Malaysia, terpaksa dibatalkan atau ditunda akibat kondisi penerbangan menuju Medan yang tidak memungkinkan menyusul erupsi Gunung Sinabung.

Agenda yang sedianya digelar pada Selasa, 1 September 2026, pukul 10.30 WIB di Aula Ar Rivai TPI, Jalan SM Raja Km 7 No. 5 Medan, sebelumnya telah dipersiapkan kedua belah pihak sejak Januari 2026.

Ketua I dan II TPI Medan, H Ikrom Helmi Nasution, mengatakan pihak Sekolah Kebangsaan Kebun Bahru Selangor Malaysia telah menyatakan tidak dapat memastikan penerbangan menuju Medan pada Rabu maupun hari-hari berikutnya.

"Air Asia tak bisa memberikan jaminan untuk terbang besok Rabu dan hari selanjutnya ke Medan karena melihat kondisi erupsi Gunung Sinabung," ujar Ikrom.

Dengan kondisi tersebut, pihak sekolah Malaysia akhirnya mengambil keputusan berat untuk tidak melanjutkan kunjungan ke Medan, khususnya ke TPI Medan.

Padahal, sebanyak 51 guru dan staf SKKB Selangor Malaysia sebelumnya dijadwalkan hadir dan menyaksikan penandatanganan kerja sama pendidikan tersebut.

Dari jumlah tersebut, terdapat 30 guru yang terdiri dari dua laki-laki dan 28 perempuan. Sementara 21 orang lainnya merupakan staf/non-guru, terdiri dari enam laki-laki dan 15 perempuan.

Namun, satu guru, Norazlina binti Ramli, kemungkinan tidak dapat hadir karena suaminya sedang sakit. Dengan demikian, jumlah rombongan yang diperkirakan hadir sebelumnya menjadi 50 orang.

Ikrom menjelaskan, rencana lawatan pendidikan dan penandatanganan LOI tersebut bukan agenda yang disusun secara mendadak. Program telah dipersiapkan sejak Januari 2026, atau sekitar sembilan bulan sebelumnya.

Menurutnya, pembatalan akibat faktor alam tersebut tentu menjadi kekecewaan bagi kedua belah pihak. Namun, keselamatan para peserta tetap menjadi pertimbangan utama.

"Kita menerima keputusan ini dengan berat hati. Semoga semua ini ada hikmahnya bagi kedua bangsa serumpun Indonesia dan Malaysia," katanya.

Ikrom berharap program kerja sama pendidikan tersebut tidak berhenti karena pembatalan kali ini. Sebaliknya, kedua pihak akan menjadwalkan kembali lawatan pendidikan tersebut pada waktu yang lebih memungkinkan.

"Sampai jumpa di lain masa dan mari kita programkan kembali lawatan pendidikan ini untuk mencerdaskan anak bangsa kedua negara. Aamiin," ujarnya.

Kerja sama antara SDS TPI Medan dan SKKB Selangor diharapkan menjadi bagian dari upaya memperkuat hubungan pendidikan Indonesia-Malaysia, khususnya dalam membuka ruang pertukaran pengalaman, wawasan dan budaya bagi guru maupun peserta didik kedua negara.rel

Meski agenda penandatanganan LOI harus tertunda akibat kondisi erupsi Gunung Sinabung dan dampaknya terhadap penerbangan, semangat membangun jembatan pendidikan antara dua negara serumpun tersebut diharapkan tetap terjaga.rel

Tak Hanya di Sumut, Bank Sumut Kini Layani Pembayaran PBB Kota Batam

admin — Tue, 01 Sep 2026 16:05:00 +0700+0700

Batam – Bank Sumut memperluas layanan perbankan hingga ke sektor penerimaan daerah. Melalui Kantor Cabang Batam, Bank Sumut kini melayani pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kota Batam. Sejalan dengan semangat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mendorong kerjasama dan konektivitas kewilayahan di Sumatera.

Layanan tersebut hadir setelah Bank Sumut Kantor Cabang Batam menjalin kerjasama dengan Pemerintah Kota Batam melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) serta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Batam.

Pemimpin Cabang Bank Sumut Batam, Thomas Tarigan mengatakan kerjasama dengan BPKAD ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) pada 26 Agustus 2026. Oleh dirinya sebagai Pemimpin Cabang dan Sekretaris Daerah yang juga menjabat Plt. Kepala BPKAD Kota Batam, H. Firmansyah. Diikuti dua hari kemudian, penandatanganan PKS bersama Kepala Bapenda Kota Batam, Raja Azmansyah pada Jumat (28/8).

"Masyarakat Kota Batam kini memiliki akses pembayaran PBB melalui Bank Sumut KC Batam. Layanan ini sekaligus memberikan alternatif bagi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya," ujar Thomas, Selasa (1/9).

Kerjasama tersebut, lanjut Thomas, merupakan bentuk komitmen Bank Sumut untuk memperluas akses layanan sekaligus memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik. Berupa kemudahan bagi masyarakat dan mendukung pemerintah daerah dalam mengoptimalkan penerimaan daerah.

Perluasan layanan Bank Sumut di Batam juga menjadi bagian dari penguatan konektivitas antardaerah. Sejalan dengan semangat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mendorong kerjasama dan konektivitas kewilayahan di Sumatera. Bukan semata pembangunan infrastruktur dan mobilitas antardaerah, tetapi juga wujud peran perbankan memperlancar transaksi masyarakat sekaligus mendukung aktivitas pemerintah dan perekonomian daerah.

Terpisah, Sekretaris Daerah Kota Batam sekaligus Plt. Kepala BPKAD Kota Batam, H. Firmansyah, menyambut baik kerjasama tersebut. Saat penandatanganan PKS, Firmansyah menyampaikan apresiasi kepada Bank Sumut yang telah menjadi mitra Pemerintah Kota Batam dalam mendukung penerimaan pembayaran pajak daerah.

"Kami menyampaikan terima kasih kepada Bank Sumut yang telah menjadi mitra Pemerintah Kota Batam dalam penerimaan pembayaran pajak daerah. Kami berharap kerjasama ini dapat semakin mempermudah dan membantu masyarakat dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak," ujar Firmansyah.

Sementara itu, Kepala Bapenda Batam, Raja Azmansyah menyebutkan kemudahan akses pembayaran pajak juga diharapkan dapat mendorong kepatuhan masyarakat sekaligus memberikan dampak terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batam.

"Dengan semakin banyaknya kanal pembayaran yang tersedia, masyarakat memiliki lebih banyak pilihan untuk membayar pajak. Pada akhirnya, ini diharapkan dapat meningkatkan penerimaan daerah dan mendukung pembangunan Kota Batam," kata Raja Azmansyah.

Dari Lapangan Kerja hingga Penguatan Usaha, Kebun Bah Jambi Perkuat Ekonomi Warga Simalungun

admin — Tue, 01 Sep 2026 13:46:00 +0700+0700

SIMALUNGUN — Keberadaan perkebunan kelapa sawit di tengah masyarakat tidak hanya berkaitan dengan aktivitas produksi. Di Kebun Bah Jambi, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, aktivitas perkebunan juga menjadi salah satu sumber penghidupan warga sekitar melalui penyerapan tenaga kerja serta berbagai program sosial dan lingkungan.

Kebun Bah Jambi merupakan salah satu unit usaha PTPN IV Regional 2 yang beroperasi di wilayah Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi dan Kecamatan Tanah Jawa. Dari 612 karyawan yang bekerja di kebun tersebut, lebih dari 500 orang atau sekitar 80 persen merupakan warga lokal dari desa-desa di sekitar wilayah perkebunan.

Kepala Bagian Sekretariat dan Hukum PTPN IV Regional 2 Muhammad Ridho Nasution mengatakan, penyerapan tenaga kerja lokal menjadi salah satu bentuk kontribusi ekonomi yang secara langsung dirasakan masyarakat.

"Kontribusi Kebun Bah Jambi terhadap masyarakat tidak hanya terlihat dari program TJSL. Ada lebih dari 500 warga lokal yang bekerja di kebun dan memperoleh penghasilan dari aktivitas operasional, sehingga manfaat ekonominya ikut berputar di lingkungan masyarakat sekitar," ujar Ridho.

Pendapatan yang diterima pekerja kemudian menjadi bagian dari aktivitas ekonomi rumah tangga dan masyarakat setempat. Dengan demikian, keberadaan perkebunan tidak hanya menciptakan lapangan pekerjaan di dalam lingkungan perusahaan, tetapi juga memiliki keterkaitan dengan kegiatan ekonomi di sekitarnya.

*Bantuan sosial dan penguatan usaha*
Selain penyerapan tenaga kerja, kontribusi Kebun Bah Jambi dilakukan melalui Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).

Program yang dijalankan mencakup sejumlah kebutuhan masyarakat, mulai dari fasilitas tempat ibadah dan fasilitas publik hingga dukungan terhadap usaha masyarakat serta kegiatan penghijauan.

Kepala Bagian Sekretariat dan Hukum PTPN IV Regional 2 Muhammad Ridho Nasution mengatakan, program TJSL disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan lembaga di sekitar wilayah operasional.

"Kami berupaya agar program TJSL benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar Kebun Bah Jambi. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk menjaga agar aktivitas operasional unit usaha dapat memberikan manfaat yang lebih luas," kata Ridho, Selasa (1/9/2026).

Pada 2024, berbagai program TJSL direalisasikan salah satunya berupa pembangunan tempat parkir dan pemasangan keramik di Masjid Zahra Al Mukhlisin.

Hal serupa juga konsisten dilaksanakan pada 2025 untuk pembangunan tempat ibadah, pemberian bibit ikan, dan kegiatan penghijauan.

Sedangkan pada 2026 ini, Kebun Bah Jambi merealisasikan beragam bantuan termasuk dukungan sarana dan alat produksi bagi Koperasi Produsen Pandai Besi Tanah Jawa Simalungun.

Dukungan terhadap sarana produksi tersebut diarahkan untuk membantu pelaku usaha meningkatkan kapasitas produksi. Bagi masyarakat, penguatan fasilitas usaha dinilai memiliki manfaat yang berbeda dengan bantuan yang bersifat konsumtif karena dapat digunakan untuk menunjang kegiatan ekonomi secara berkelanjutan.

"Penguatan ekonomi masyarakat menjadi salah satu hal yang penting. Ketika usaha masyarakat berkembang, manfaatnya akan kembali kepada keluarga dan lingkungan tempat mereka menjalankan kegiatan usaha," ujar Ridho.

Kontribusi perusahaan di kawasan Bah Jambi tidak hanya berasal dari unit usaha perkebunan. Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Bah Jambi juga menjalankan program TJSL bagi masyarakat sekitar.

Jika digabungkan, nilai keseluruhan bantuan yang disalurkan melalui kedua unit tersebut hampir menyentuh Rp 400 juta.

Besaran bantuan tersebut menjadi salah satu indikator kontribusi sosial perusahaan. Namun, dampak ekonomi perusahaan di wilayah tersebut juga berkaitan dengan aktivitas utama perkebunan, terutama penyerapan tenaga kerja lokal.

*Melewati sejarah panjang perkebunan*
Kebun Bah Jambi memiliki sejarah yang lebih panjang dibandingkan struktur kelembagaan PTPN yang menaunginya saat ini. Berdasarkan catatan sejarah unit usaha, kawasan perkebunan tersebut pada awalnya merupakan milik perusahaan swasta Belanda, NV Handels Vereeniging Amsterdam (HVA).

Komoditas yang dikembangkan ketika itu adalah sisal atau Agave sisalana. Perubahan pengelolaan terjadi setelah Pemerintah Republik Indonesia mengambil alih aset tersebut pada 2 Mei 1959 berdasarkan Peraturan Nomor 19 Tahun 1959.

Sejak nasionalisasi, pengelolaan Kebun Bah Jambi secara bertahap masuk ke dalam sistem perusahaan perkebunan negara. Perubahan kelembagaan kemudian terus berlangsung hingga pada 1996 kebun tersebut menjadi bagian dari PT Perkebunan Nusantara IV.

Transformasi kembali berlangsung pada 2014-2015 ketika Kementerian BUMN menunjuk PTPN III (Persero) sebagai induk Holding Perkebunan Nusantara. Selanjutnya, pada 2023 dibentuk Subholding PalmCo dengan PTPN IV sebagai induknya.

Dalam struktur tersebut, Kebun Bah Jambi kini menjadi salah satu unit usaha PTPN IV Regional 2.

Bagi perusahaan, perubahan organisasi tersebut tidak mengubah kebutuhan untuk menjaga hubungan dengan masyarakat di sekitar wilayah operasional. Aktivitas produksi perkebunan berjalan berdampingan dengan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat setempat.

"Bagi PTPN IV Regional 2, masyarakat sekitar merupakan bagian penting. Karena itu kami berupaya agar manfaat perusahaan dapat dirasakan secara nyata oleh warga, baik melalui kesempatan kerja maupun dukungan seperti fasilitas umum," kata Ridho.

Bupati Padang Pariaman: Hukum Pidana Adat Harus Diakui, Namun Tetap Dalam Koridor Hukum Nasional

admin — Tue, 01 Sep 2026 07:56:00 +0700+0700

PADANG — Bupati Padang Pariaman Dr. H. John Kenedy Azis, S.H., M.H. menegaskan bahwa keberadaan hukum pidana adat masih memiliki tempat penting dalam sistem hukum Indonesia, terutama di tengah kehidupan masyarakat yang masih memegang teguh nilai-nilai adat dan tradisi.

Menurut John Kenedy Azis, hukum pidana adat merupakan bagian dari living law atau hukum yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Keberadaannya tidak hanya mengatur hubungan sosial dan keperdataan, tetapi dalam masyarakat tertentu juga mengenal perbuatan yang dipandang sebagai pelanggaran atau tindak pidana adat.

Hal itu disampaikannya dalam Seminar Nasional dalam rangka Pelantikan Pengurus Daerah Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Provinsi Sumatera Barat Masa Bakti 2026–2030 di Padang, Sabtu (29/8/2026).

Dalam seminar bertajuk "Pengakuan Eksistensi Hukum Pidana Adat dan Tantangan Kodifikasi, serta Batasan Implementasinya dalam Sistem Peradilan Pidana Nasional", John Kenedy menjelaskan bahwa orientasi hukum pidana adat pada dasarnya tidak semata-mata memberikan hukuman kepada pelaku.

"Tujuan pidana adat umumnya lebih menekankan pemulihan keseimbangan, perdamaian, dan keharmonisan masyarakat, bukan semata-mata penghukuman," ujarnya.

Ia menyebutkan, pengakuan terhadap masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya memiliki landasan konstitusional dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Namun, pengakuan tersebut tidak bersifat tanpa batas. Eksistensi masyarakat hukum adat harus benar-benar masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat, serta tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

KUHP Nasional Beri Ruang bagi Living Law

John Kenedy menilai lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP menjadi tonggak penting dalam perkembangan hukum pidana Indonesia.

Melalui KUHP Nasional, hukum yang hidup dalam masyarakat mendapat ruang untuk dipertimbangkan sebagai bagian dari hukum pidana. Pergeseran tersebut, menurutnya, menunjukkan perubahan paradigma dari sistem yang sebelumnya sangat bertumpu pada hukum tertulis menuju sistem yang dalam batas tertentu juga memberikan ruang bagi norma yang hidup di masyarakat.

Namun, ruang tersebut tidak boleh dimaknai sebagai kebebasan tanpa batas.

Ia menekankan bahwa hukum adat yang dijadikan dasar dalam penerapan hukum pidana harus memenuhi persyaratan dan mekanisme yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Terlebih setelah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2025 sebagai pelaksanaan Pasal 2 ayat (3) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Peraturan pemerintah tersebut mulai berlaku pada 3 Januari 2026 dan mengatur tata cara serta kriteria penetapan hukum yang hidup dalam masyarakat.

"Pemerintah daerah mempunyai peran penting dalam proses identifikasi dan penetapan hukum yang hidup dalam masyarakat," kata John Kenedy.

Menurut dia, pengaturan mengenai tindak pidana adat juga harus dituangkan dalam instrumen hukum daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, hukum adat tidak hanya diakui secara sosial, tetapi juga memiliki pijakan hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tantangan Kodifikasi: Jangan Sampai Menghilangkan Karakter Adat

Salah satu persoalan terbesar dalam mengakomodasi hukum pidana adat adalah karakter hukum adat yang dinamis.

Hukum adat berkembang mengikuti perubahan masyarakat dan dalam banyak komunitas diwariskan serta dipraktikkan secara turun-temurun, bahkan tidak selalu dituangkan dalam bentuk tertulis.

Di sisi lain, kodifikasi hukum membutuhkan norma yang tertulis, sistematis, terstruktur, memiliki kepastian, serta jelas mengenai wilayah dan ruang lingkup keberlakuannya.

"Bagaimana mengubah norma yang berkembang secara lisan dan fleksibel menjadi norma tertulis tanpa menghilangkan karakter asli hukum adat," menjadi salah satu tantangan utama yang disorot John Kenedy.

Persoalan tersebut semakin kompleks karena hukum adat di Indonesia sangat beragam. Bahkan dalam satu wilayah adat dapat ditemukan perbedaan antara nagari, suku, kaum, tradisi, bentuk penyelesaian sengketa, jenis pelanggaran hingga jenis sanksinya.

Karena itu, ia mengingatkan agar hukum pidana adat tidak dipaksakan ke dalam satu bentuk kodifikasi nasional yang justru berpotensi menghilangkan karakter lokal dan fleksibilitas hukum adat.

Eksistensi Adat Harus Bisa Dibuktikan

John Kenedy juga mengingatkan bahwa suatu perbuatan tidak serta-merta dapat disebut sebagai tindak pidana adat hanya karena dianggap salah menurut adat.

Eksistensi norma adat harus dapat diuji dan dibuktikan.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain apakah masyarakat adatnya masih eksis, apakah norma tersebut masih hidup dan benar-benar dipatuhi, siapa yang memiliki kewenangan adat, bagaimana sejarah dan praktik penerapannya, serta apakah sanksi yang berlaku masih diterima oleh masyarakat.

"Tidak cukup hanya mengatakan bahwa suatu perbuatan dianggap salah menurut adat," tegasnya.

Menurutnya, pembuktian tersebut menjadi penting agar penerapan hukum pidana adat tidak berubah menjadi tindakan sepihak atau bahkan berpotensi menimbulkan ketidakadilan.

Tidak Boleh Bertentangan dengan HAM

Dalam sistem peradilan pidana nasional, hukum adat juga memiliki batas yang tegas.

John Kenedy menekankan bahwa hukum pidana adat harus tetap sejalan dengan Pancasila dan UUD 1945, menghormati hak asasi manusia, menjunjung prinsip kepastian hukum, serta tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hukum adat juga tidak boleh digunakan untuk membenarkan kekerasan ataupun bentuk penghukuman yang merendahkan martabat manusia.

"Penerapannya harus berada dalam kerangka sistem peradilan pidana nasional, bukan menjadi sistem peradilan yang berdiri sendiri di luar negara," jelasnya.

Ia juga mengingatkan potensi benturan antara norma adat dengan KUHP, undang-undang khusus, prinsip kesetaraan, perlindungan perempuan dan anak, serta prinsip peradilan yang adil.

Jika terjadi pertentangan, hukum adat tidak dapat secara otomatis mengesampingkan hukum nasional.

Restorative Justice Dinilai Menjadi Ruang Strategis

John Kenedy melihat pendekatan keadilan restoratif (restorative justice) sebagai salah satu ruang paling potensial bagi hukum pidana adat dalam sistem hukum nasional.

Karakter tersebut, kata dia, sejalan dengan nilai-nilai adat yang pada umumnya mengutamakan pemulihan keseimbangan sosial.

Penyelesaian dapat diarahkan pada perdamaian antara pelaku dan korban, pemulihan hubungan sosial, pembayaran ganti kerugian, permintaan maaf, maupun pemulihan keseimbangan dalam masyarakat.

"Menurut saya, salah satu ruang yang paling kuat bagi hukum pidana adat dalam sistem nasional adalah keadilan restoratif," ujarnya.

Meski demikian, penerapan sanksi adat tetap harus memperhatikan prinsip restoratif, proporsional, edukatif, bermartabat, tidak diskriminatif, serta tidak bertentangan dengan hukum nasional.

Posisi Hakim Sangat Menentukan

Dalam penerapan hukum pidana adat, John Kenedy menilai hakim memiliki posisi yang sangat penting.

Hakim tidak cukup hanya menyatakan bahwa sebuah perbuatan salah menurut adat kemudian menjatuhkan pidana. Harus ada penilaian terhadap eksistensi norma, legitimasi masyarakat adat, jenis perbuatan, bentuk sanksi, serta kesesuaiannya dengan hukum nasional dan prinsip hak asasi manusia.

Persoalan tersebut juga berkaitan erat dengan asas legalitas dalam hukum pidana, yakni prinsip nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali—tidak ada perbuatan pidana dan tidak ada pidana tanpa aturan yang telah ada sebelumnya.

Karena itu, ruang bagi living law yang diberikan KUHP Nasional tidak dapat ditafsirkan sebagai kewenangan bebas bagi masyarakat maupun hakim untuk menciptakan tindak pidana baru di luar koridor hukum.

Padang Pariaman dan Masa Depan Hukum Adat

Dalam konteks Padang Pariaman, John Kenedy menilai hukum adat memiliki posisi strategis. Kehidupan sosial masyarakat masih sangat dipengaruhi struktur nagari dan peran niniak mamak, alim ulama, cadiak pandai, bundo kanduang, tokoh masyarakat serta lembaga-lembaga adat.

Karena itu, penguatan hukum adat di daerah tidak boleh dimaknai sebagai upaya menghidupkan kembali mekanisme penghukuman yang bertentangan dengan hukum nasional. Sebaliknya, hukum adat harus ditempatkan sebagai kekuatan sosial untuk memperkuat ketertiban, mencegah konflik, menjaga identitas budaya dan mendorong penyelesaian persoalan melalui musyawarah.

Ia juga menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak boleh mengambil alih peran masyarakat adat.

Pemerintah daerah, menurutnya, harus tampil sebagai fasilitator, pelindung, regulator, penghubung sekaligus pengawas.

Peran tersebut dapat diwujudkan melalui inventarisasi hukum adat, fasilitasi musyawarah masyarakat adat, pelibatan niniak mamak dan lembaga adat, keterlibatan akademisi serta ahli hukum, koordinasi dengan aparat penegak hukum, penyusunan regulasi daerah, pembinaan, hingga monitoring dan evaluasi.

Pada akhirnya, John Kenedy menekankan bahwa pengakuan terhadap hukum pidana adat harus ditempatkan dalam keseimbangan antara penghormatan terhadap living law dan kebutuhan akan kepastian hukum, asas legalitas, perlindungan HAM serta kesatuan sistem peradilan pidana nasional.

"Hukum pidana adat tidak seharusnya dihapus, tetapi juga tidak boleh diterapkan tanpa batas," tegasnya.

Ia menawarkan prinsip yang sederhana namun mendasar bagi arah kebijakan hukum adat di Padang Pariaman: "Adat dipertahankan, masyarakat dilindungi, hukum nasional dihormati."

Prinsip tersebut kemudian dirangkum dalam pesan penutupnya: "Menguatkan adat, menjaga martabat, menegakkan keadilan."