Bursa Ketum PWI Sumut 2026 Memanas, Farianda, Rianto hingga Austin Tumengkol Adu Kekuatan

admin — Sat, 12 Sep 2026 17:38:00 +0700+0700

Medan | Persaingan menuju Konferensi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumatera Utara (Sumut) periode 2026-2031 mulai menghangat. Sejumlah nama yang disebut memiliki kans untuk memimpin organisasi profesi wartawan terbesar di Sumatera Utara mulai menunjukkan sikap dan membangun komunikasi menjelang konferensi.

Dari dinamika yang berkembang, nama Ketua PWI Sumut periode 2021-2026 Farianda Putra Sinik, Ketua Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Sumut Rianto SH MH alias Anto Genk, serta Pemimpin Redaksi Harian Waspada dan Waspada Online Austin Tumengkol menjadi tiga figur yang mendapat perhatian dalam bursa calon Ketua PWI Sumut.

Selain ketiganya, sejumlah nama lain juga disebut-sebut berpotensi ikut dalam kontestasi. PWI Sumut sendiri telah membentuk kepanitiaan konferensi dan meminta seluruh tahapan dipersiapkan dengan mengedepankan demokrasi, aturan organisasi, serta persaudaraan.

Dinamika persaingan semakin menarik ketika Farianda hadir dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda) JMSI Sumatera Utara di Pantai Romantis, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai beberapa waktu lalu.

Dalam forum tersebut, Farianda secara terbuka menyampaikan bahwa persaingan dalam konferensi tidak seharusnya menghilangkan hubungan baik antarsesama insan pers.

Kehadirannya di Rakerda JMSI disebut sebagai bentuk penghormatan kepada Rianto yang merupakan Ketua JMSI Sumut sekaligus salah satu figur yang diperkirakan akan menjadi pesaingnya dalam perebutan kursi Ketua PWI Sumut.

Farianda menegaskan, perbedaan pilihan dalam organisasi merupakan sesuatu yang biasa. Menurut dia, kontestasi justru harus menjadi ruang untuk memperlihatkan kedewasaan dalam berdemokrasi.

Ia menyatakan siap bersaing dengan Rianto secara sehat apabila keduanya sama-sama memenuhi persyaratan pencalonan.

"Walaupun nanti kami mungkin akan bertarung di Konferensi PWI Sumut, hubungan persahabatan tetap harus dijaga. Kita siap bersaing secara sehat," ujar Farianda.

Sontak, pernyataan tersebut mendapat sambutan peserta Rakerda JMSI Sumut.

Farianda juga mengingatkan agar proses pemilihan Ketua PWI Sumut tidak berubah menjadi arena saling menyerang. Ia meminta seluruh kandidat dan pendukungnya menjaga etika serta menghindari fitnah, intimidasi maupun perundungan.

Menurutnya, siapa pun anggota PWI yang memenuhi persyaratan memiliki hak yang sama untuk mencalonkan diri.

"Jangan ada yang disakiti, jangan fitnah, apalagi bullying. Mari kita ciptakan konferensi yang benar-benar demokratis, jujur, terbuka dan bermartabat," tegasnya.

Sikap tersebut sejalan dengan pesan Farianda saat PWI Sumut membentuk kepanitiaan konferensi. Ia meminta pelaksanaan konferensi nantinya mengedepankan semangat kekeluargaan dan tidak menjadi sumber perpecahan di antara anggota.

*Rianto Masuk Bursa, Siap Adu Gagasan*

Di sisi lain, Rianto SH MH atau yang akrab disapa Anto Genk juga telah menyatakan kesiapan untuk ikut dalam kontestasi Ketua PWI Sumut periode 2026-2031.

Rianto dikenal sebagai Ketua JMSI Sumatera Utara periode 2025–2030 dan selama ini aktif membangun komunikasi lintas organisasi pers serta mendorong penguatan perusahaan media dan profesionalisme jurnalistik di Sumatera Utara.

Kesiapan Rianto maju dalam bursa Ketua PWI Sumut membuat persaingan semakin menarik. Pasalnya, ia tidak hanya memiliki pengalaman dalam organisasi pers, tetapi juga mempunyai jaringan yang cukup luas di kalangan perusahaan media dan insan pers.

Meski berpotensi menjadi rival Farianda, Rianto menegaskan bahwa kontestasi tidak boleh menghilangkan persaudaraan.

Menurutnya, perbedaan pilihan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dinamika organisasi.

"Kontestasi adalah bagian dari dinamika organisasi. Yang terpenting adalah bagaimana kita menjaga kebersamaan, sportivitas serta persaudaraan di antara seluruh insan pers Sumatera Utara," ujar Rianto.

Ia berharap siapa pun yang nantinya mendapatkan kepercayaan memimpin PWI Sumut mampu menjaga soliditas organisasi dan membawa PWI menjadi rumah bersama bagi wartawan.

Sikap Farianda dan Rianto yang sama-sama menekankan pentingnya persaingan sehat menjadi salah satu warna tersendiri menjelang konferensi. Keduanya berpotensi menjadi rival dalam perebutan kursi Ketua PWI Sumut, tetapi tetap membuka ruang untuk menjaga hubungan personal dan persaudaraan.

*Austin Tumengkol Resmi Masuk Arena*

Persaingan kemudian semakin dinamis setelah Austin Tumengkol menyatakan diri maju sebagai calon Ketua PWI Sumut periode 2026-2031.

Pemimpin Redaksi Harian Waspada dan Waspada Online tersebut menyampaikan deklarasi pencalonannya di hadapan keluarga besar Waspada Group di Gedung Bumi Warta Waspada, Medan, Senin, 7 September 2026.

Dalam kesempatan itu, Austin meminta dukungan dari jajaran pimpinan, redaksi dan keluarga besar Waspada Group untuk mengikuti proses pencalonan Ketua PWI Sumut.

Austin menegaskan bahwa keputusannya maju bukan semata-mata karena kepentingan pribadi. Ia menyebut pencalonan tersebut sebagai bagian dari upaya memberikan kontribusi terhadap masa depan organisasi profesi wartawan di Sumatera Utara.

"Saya memohon dukungan dari seluruh keluarga besar Waspada Group. Dukungan ini sangat berarti bagi saya dalam mengikuti proses pencalonan sebagai Ketua PWI Sumut nanti," ujar Austin.

Dalam menyampaikan alasannya maju, Austin menyoroti perubahan besar yang terjadi dalam industri media.

Menurutnya, perkembangan teknologi digital telah membuat tantangan profesi wartawan semakin kompleks. Wartawan tidak hanya dituntut mampu menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas, tetapi juga harus memahami perkembangan teknologi dan perubahan perilaku masyarakat dalam mengonsumsi informasi.

Namun, perkembangan tersebut tidak boleh menggeser prinsip dasar jurnalistik.

Kode Etik Jurnalistik, independensi, profesionalisme dan integritas, kata Austin, tetap harus menjadi fondasi utama dalam menjalankan profesi.

"Ke depan, tantangan wartawan semakin kompleks. Karena itu, organisasi profesi harus mampu menjadi rumah bersama bagi wartawan, tempat untuk meningkatkan kompetensi, memperkuat profesionalisme sekaligus menjaga independensi dan integritas pers," kata Austin.

Dengan munculnya nama Farianda Putra Sinik, Rianto SH MH alias Anto Genk, dan Austin Tumengkol, peta persaingan menuju Konferensi PWI Sumut 2026 semakin menarik untuk dicermati.

Namun, ketiganya saat ini masih berada pada posisi bakal calon (balon). Artinya, proses pencalonan dan pemenuhan seluruh persyaratan organisasi masih menjadi bagian dari tahapan yang harus dilalui sebelum nantinya ditetapkan secara resmi sebagai calon Ketua PWI Sumut.

Masing-masing bakal calon tentu membawa pengalaman, jaringan serta gagasan yang berbeda. Ketiganya juga memiliki visi dan misi untuk membawa PWI Sumatera Utara menjadi organisasi profesi yang lebih solid, profesional, berintegritas dan mampu menjawab tantangan dunia jurnalistik yang terus berubah.

Di tengah mulai menghangatnya bursa bakal calon, Ketua PWI Sumut Farianda Putra Sinik kembali mengingatkan seluruh pihak agar menjaga suasana tetap kondusif dan mengedepankan kepentingan organisasi.

"Prioritaskan kebersamaan dan kekompakan. Saya minta konferensi sebagai pesta demokrasi anggota ini dilaksanakan setransparan mungkin, tidak memihak, dan berjalan sesuai aturan organisasi," tegas Farianda.

Pesan tersebut menjadi penting di tengah semakin terbukanya persaingan. Sebab, siapa pun yang nantinya ditetapkan sebagai calon dan terpilih memimpin PWI Sumut periode 2026-2031, tantangan terbesar setelah konferensi adalah menyatukan kembali seluruh kekuatan organisasi.

Jenis Judi Togel Diduga Milik Oknum Wakil Rakyat di Deliserdang Merajalela

admin — Sat, 12 Sep 2026 16:26:00 +0700+0700

Medan |halomedan.com -

Menindak lanjuti intruksi Kapolda Sumut dalam menertibkan segala bentuk perjudian dan memberikan hukuman kepada pemilik maupun para pelaku yang terlibat ternyata masih isapan jempol belaka. Seperti judi Jenis Toto Gelap (Togel).

Perjudian jenis togel tersebut dikabarkan menjadi ajang untuk mencari keuntungan pribadi meski perbuatan tersebut jelas jelas melanggar hukum dan peraturan perundang undangan di negara republik Indonesia.

Menurut informasi dihimpun wartawan, perjudian jenis togel sangat merajalela di wilayah pemerintahan kabupaten Deliserdang. Bahkan disebut sebut, perjudian itu dimodali oleh seorang oknum anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Deliserdang berinisial B Siburian.

Masih diceritakan sumber bahwa, seorang oknum wakil rakyat berinisial B Siburian yang akrab dipanggil Opung dari salah satu partai terbesar di Indonesia ini, sejumlah lokasi judi togel tersebut berada di daerah Bangun Purba dan Silindak juga beberapa titik lokasi lainya di deliserdang bahkan di daerah lainnya yang terkesan tidak tersentuh hukum.

"B Siburian (opung) ini seorang anggota DPRD Deliserdang yang diduga sebagai pemodal/pemilik judi togel. Dengan kedudukan menjadi wakil rakyat, B Siburian memanfaatkan kepercayaan masyarakat untuk membuka usaha/bisnis haramnya agar berjalan dengan lancar tanpa adanya tindakan oknum aparat penegak hukum (APH). Sehingga, B Siburian dengan leluasa menunjukan taringnya yang terkesan kebal hukum," ucap sumber, Sabtu (12/9/2026) yang minta identitasnya tidak ingin disebutkan sembari menyebutkan, atas keberadaan perjudian togel tersebut, tidak sedikit kaum ibu ibu yang merasa resah takut akan kondisi perekonomian rumah tangga mereka menjadi imbasnya.

Menyikapi itu Dewan Pimpinan Cabang Aliansi Wartawan Indonesia (DPC - AWI) kota medan meminta APH khususnya kepolisian daerah Sumatera Utara beserta Polresta Deliserdang dan Polsek jajaran untuk menumpas dan menertibkan perjudian jenis togel.

"Polda Sumut beserta Polresta Deliserdang dan Polsek jajaran harus peka dalam menindak dan menertibkan perjudian togel di Deliserdang yang disebut sebut ada keterlibatan nama seorang oknum anggota DPRD Deliserdang berinisial B Siburian. Sehingga keluhan masyarakat yang takut dengan keberadaan judi togel akan berdampak pada ekonomi keluarga segera terselesaikan dengan menumpasnya," ungkap, Sudarmanto Sekretaris DPC AWI Kota Medan.(W02)

Rumah Warga Dibongkar di Kawasan Hutan Lindung, Ramces Pandiangan Minta Bupati Beri Klarifikasi

admin — Sat, 12 Sep 2026 14:27:00 +0700+0700

DELISERDANG — Kuasa hukum Abdul Rahim alias Sadek Jokowi, Dr. Ramces Pandiangan, SH., MH., mempertanyakan dasar hukum pembongkaran rumah kliennya di Desa Rugemuk, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Deli Serdang.

Bermula saat Dr Ramces Pandiangan SH . MH mempertanyakan perihal keterlibatan Kabag hukum atas pembokaran rumah milik Jokowi yang ada di Desa Rugemuk , jelas di situ Kabag Hukum menjawab lebih baik kita ketemu aja di pengadilan karena di sinipun kita berdebat takkan ada habisnya Ucap Kabag Hukum Kabupaten Deli Serdang.

Ramces bersama anggota tim kuasa hukum, Tiopan Tarigan, SH., mendatangi Kantor Bupati Deli Serdang pada Jumat (11/9/2026). Kedatangan mereka disebut untuk meminta penjelasan langsung dari Bupati Deli Serdang atau Wakil Bupati terkait dasar pembongkaran tersebut.

Namun, karena Bupati dan Wakil Bupati tidak berada di tempat, mereka diarahkan untuk bertemu dengan Kepala Bagian Hukum Setdakab Deli Serdang, Muslih Siregar, SH.

Kondisi tersebut disesalkan Ramces. Ia menilai persoalan pembongkaran rumah warga tersebut membutuhkan penjelasan langsung dari pimpinan daerah, terutama menyangkut dasar kewenangan pemerintah daerah.

"Kami datang bukan tanpa sebab. Kami ingin mempertanyakan langsung kepada Bupati, apa dasar pembongkaran rumah klien kami dan apa dasar Satpol PP melakukan pembongkaran tersebut," ujar Ramces.

Menurut Ramces, berdasarkan informasi yang diterima pihaknya, lokasi rumah kliennya berada di kawasan yang disebut sebagai hutan lindung. Karena itu, ia mempertanyakan kewenangan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dalam menerbitkan perizinan maupun melakukan tindakan terhadap bangunan yang berada di kawasan tersebut.

"Kalau benar kawasan itu merupakan hutan lindung, kami mempertanyakan apakah Bupati memiliki kewenangan mengeluarkan PBG atau izin lainnya di kawasan tersebut. Ini yang kami minta dijelaskan secara terbuka," katanya.

Ramces juga menyoroti dugaan ketidakseragaman dalam penertiban bangunan di kawasan tersebut. Ia mempertanyakan mengapa rumah warga yang disebut tidak memiliki izin dibongkar, sementara menurut informasi yang diterima pihaknya masih terdapat bangunan lain di sekitar lokasi.

"Di mata hukum semua harus diperlakukan sama. Tidak boleh ada perbedaan perlakuan antara masyarakat miskin dengan pihak yang memiliki kemampuan ekonomi. Kalau memang aturan penertiban diterapkan, kami meminta agar penerapannya dilakukan secara konsisten," tegasnya.

Ia juga menyayangkan pernyataan yang menurutnya disampaikan Kabag Hukum Deli Serdang saat pertemuan. Ramces menilai pernyataan tersebut tidak memberikan solusi terhadap persoalan yang sedang dihadapi masyarakat.

"Saya sangat menyayangkan kalau masyarakat yang datang meminta penjelasan justru diarahkan seolah-olah persoalan ini hanya diselesaikan di pengadilan. Pemerintah semestinya memberikan pencerahan dan menjelaskan dasar hukumnya kepada masyarakat," ujar Ramces.

Sementara itu, Tiopan Tarigan, SH., mengatakan pihaknya mendampingi Jokowi atas dasar kemanusiaan dan tidak meminta maupun menerima jasa hukum dari warga tersebut.

Menurut Tiopan, pihaknya juga mempertanyakan tindakan pembongkaran yang dilakukan dengan melibatkan Satpol PP dan aparat kepolisian.

"Klien kami sudah menjelaskan bahwa lokasi tersebut merupakan kawasan yang disebut sebagai hutan lindung. Kalau benar demikian, harus jelas siapa yang memiliki kewenangan atas kawasan tersebut dan berdasarkan aturan apa pembongkaran dilakukan," katanya.

Tiopan juga menyinggung pernyataan Bupati Deli Serdang Asri Ludin Tambunan dalam sebuah kegiatan di Desa Paluh Sibaji yang menurutnya menyebut rumah yang dibongkar tersebut merupakan milik orang lain.

Pernyataan itu, kata Tiopan, menjadi salah satu hal yang ingin diklarifikasi pihaknya kepada Bupati.

"Kalau disebut rumah itu milik orang lain, tentu harus dijelaskan dasar kepemilikannya. Apalagi kalau lokasinya benar berada di kawasan hutan lindung. Ini yang menjadi pertanyaan kami dan harus dijawab secara resmi," ujarnya.

Atas persoalan tersebut, Tiopan menyatakan tim kuasa hukum telah menyampaikan surat somasi kepada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Menurut dia, surat tersebut telah diterima bagian umum Pemkab Deli Serdang.

Ia menyebut somasi tersebut berkaitan dengan dugaan pelanggaran hukum, administrasi pemerintahan, serta dugaan pelanggaran hak warga yang terdampak pembongkaran.

"Somasi sudah kami sampaikan dan diterima bagian umum. Kami meminta adanya penjelasan serta kepastian hukum mengenai dasar tindakan pembongkaran tersebut," kata Tiopan.

Tim kuasa hukum juga meminta pemerintah pusat memberikan perhatian terhadap persoalan masyarakat di Desa Rugemuk. Mereka berharap persoalan status kawasan, legalitas bangunan, serta tindakan penertiban dapat dijelaskan secara terbuka sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat.

"Kami berharap pemerintah memberikan kepastian hukum. Kalau masyarakat memang melakukan pelanggaran, jelaskan dasar dan aturannya. Tetapi kalau ada pihak lain yang juga melakukan pelanggaran, harus diperlakukan dengan standar hukum yang sama," ujar Tiopan.

Hingga berita ini disusun, belum terdapat penjelasan langsung dari Bupati Deli Serdang Asri Ludin Tambunan maupun pihak Satpol PP Deli Serdang mengenai tudingan dan pertanyaan yang disampaikan tim kuasa hukum tersebut. Konfirmasi dari pihak Pemkab Deli Serdang penting untuk memperoleh keberimbangan mengenai dasar pembongkaran rumah dimaksud.

Rektor UNPAB Apresiasi Rektor Bidang Sumberdaya dan Hubungan Internasional atas Capaian Jabatan Lektor Kepala

admin — Sat, 12 Sep 2026 11:05:00 +0700+0700

Medan — Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi (UNPAB), Assoc. Prof. Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, S.E., M.M., memberikan apresiasi kepada H. Abdul Razak Nasution, S.H.Int., M.Sc., atas pencapaiannya memperoleh jabatan akademik Lektor Kepala pada Fakultas Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi.

Apresiasi tersebut disampaikan sebagai bentuk penghargaan atas capaian akademik yang diraih H. Abdul Razak Nasution sekaligus kontribusinya dalam mendukung penguatan kualitas akademik dan sumber daya manusia di lingkungan UNPAB.

H. Abdul Razak Nasution saat ini mengemban amanah sebagai Rektor Bidang Sumberdaya dan Hubungan Internasional Universitas Pembangunan Panca Budi. Pencapaian jabatan akademik Lektor Kepala menjadi bagian penting dalam perjalanan akademik dan profesionalnya, serta turut memperkuat kapasitas sumber daya manusia UNPAB.rel

Capaian tersebut diharapkan dapat semakin mendorong pengembangan budaya akademik di lingkungan UNPAB, khususnya dalam peningkatan kompetensi dosen, pengembangan keilmuan, serta kontribusi perguruan tinggi dalam menghasilkan sumber daya manusia yang unggul.

Melalui pencapaian ini, UNPAB terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung pengembangan karier akademik dan profesional para dosen serta pimpinan di lingkungan universitas.

Atas apresiasi yang diberikan, H. Abdul Razak Nasution menyampaikan terima kasih kepada Rektor UNPAB, Assoc. Prof. Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, S.E., M.M., atas perhatian, dukungan, dan apresiasi yang diberikan atas pencapaian jabatan akademik Lektor Kepala tersebut.

Apresiasi dan ucapan terima kasih tersebut disampaikan pada Kamis, 10 September 2026, sebagai bagian dari momentum penghargaan atas pencapaian akademik yang diraih.

Persoalan Dugaan TKI Ilegal yang Dilakoni S Alias Nino, DPC AWI Kota Medan Minta Segera Tuntaskan

admin — Sat, 12 Sep 2026 10:25:00 +0700+0700

Medan |halomedan.com -

Dewan Pimpinan Cabang Aliansi Wartawan Indonesia (DPC - AWI) Kota Medan meminta pihak Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) agar menuntaskan persoalan penangan korban dugaan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal yang ditangani Unit PPA / PPO Polda Sumut.

"Dalam penangan kasus dugaan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal yang ditangani Unit PPA / PPO Polda Sumut yang dilakukan terlapor (S alias Nino) terhadap pelapor (korban) bernama, Sahnaz Dea Monica, DPC AWI Kota Medan berharap persoalan ini segera diselesaikan," ungkapan ini di katakan, Budi H Sormin (Ketua DPC AWI Kota Medan, di dampingi Sudarmanto (Sekretaris DPC AWI Kota Medan), Sabtu (12/9/2026).

Masih Budi H Sormin yang akrab dengan panggilan Busor ini, apabila dalam penangan yang dilakukan penyidik terbukti ada pelanggaran yang dilakukan oleh S alias Nino (oknum agent) TKI Malaysia, proses sesuai hukum dan undang undang berlaku di negara Indonesia.

"Bila terbukti ada terdapat pelanggaran, proses sesuai undang undang berlaku di negara Indonesia. Dan bila ada oknum oknum/pihak yang terlibat wajib ditindak," ungkap Busor.

Untuk diketahui, kasus dugaan Penyaluran Tenaga Kerja Indonesia (TKI) diduga ilegal ke Malaysia yang dilakukan oleh seorang oknum Agen pengirim (penyalur) berinisial S alias Nino setelah laporan korban bernama Sahnaz Dea Monica) mencuat dipemberitaan media.

S alias Nino resmi dilaporkan korbanya (Sahnaz Dea Monica) sesuai Surat Tanda Penerimaan Laporan (STPL) berdasarkan Laporan Polisi No : STPL / B / 729 / V / 2026 / SPKT / POLDA SUMATERA UTARA tertanggal 8 Mei 2026.

S alias Nino dilaporkan atas dugaan Tindak Pidana Kejahatan Tentang Pekerja Migran Indonesia UU No 18 Tahun 2017 Pasal 81 dan atau 82. Dalam dugaan Tindak Pidana Kejahatan Tentang Pekerja Migran Indonesia dilakukan, S alias Nino terkesan tidak mau bertanggungjawab terhadap korban yang harus menggunakan kursi roda dan tidak dapat berjalan akibat terjatuh dari lantai 2 (dua) setelah mendapat siksaan dari oknum agent TKI di Malaysia yang diduga rekanan agent S alias Nino.

Sebelumnya juga, S alias Nino sudah dipanggil oleh penyidik PPA/PPO Polda Sumut untuk dilakukan mediasi terhadap korban (Sanaz Dea Monica) yang diwakilkan, Humisar Sianipar SH (kuasa hukum korban) beberapa waktu lalu dan hingga saat ini kasusnya masih dalam proses lanjutan.

Sementara itu, Reza oknum Kepling Lingkungan XII, Kelurahan Labuhan Deli, Kecamatan Medan Marelan saat dikonfirmasi wartawan terkait persoalan yang menimpa warganya dan adanya dugaan Penyaluran TKI Malaysia yang dilakukan oleh S alias Nino menjawab dengan datar dan seakan akan tidak mengetahui.

Padahal korban (Sanaz Dea Monica) dengan kursi roda didampingi orangtuanya mendatangi rumah kediaman S alias Nino untuk meminta pertanggungjawaban dan peristiwa itu sempat terekam video dan viral dimedia sosial.(BS)

KRITIKLAH KEBIJAKANNYA, BUKAN SEKADAR SALAH UCAPNYA

admin — Sat, 12 Sep 2026 09:40:00 +0700+0700

Oleh Abdullah Rasyid
Mahasiswa Doktoral Ilmu Pemerintahan IPDN
Pendiri GREAT Institute

"Salah ucap mungkin mengusik telinga sesaat. Salah kebijakan dapat menyengsarakan rakyat sepanjang generasi."

Presiden Prabowo Subianto memiliki selera humor yang khas. Ia sering menyelipkan candaan dalam pidato, terutama pada acara yang tidak terlalu formal. Humornya spontan, kadang menyentil, tetapi biasanya mencairkan suasana.

Hal itu terlihat saat peringatan HUT ke-25 Partai Demokrat di Indonesia Arena, Senayan, 9 September 2026.

Presiden bercerita bahwa stafnya mengingatkan agar membaca teks yang telah disiapkan. Mereka khawatir ia berbicara terlalu jauh dari materi. Peringatan itu justru dijadikan bahan candaan. Seisi arena tertawa. Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono yang tersorot kamera pun tersenyum lebar.

Orang yang menyaksikan pidato secara utuh akan menangkap suasana akrab dan penghormatan Presiden kepada tuan rumah. Namun, ketika beberapa detik pidato dipotong, diberi judul provokatif, lalu disebarkan tanpa konteks, maknanya bisa berubah.

Di situlah masalah komunikasi politik kita.

Robert M. Entman melalui teori framing menjelaskan bahwa media memilih bagian tertentu dari realitas, lalu membuatnya lebih menonjol. Bagian yang dipilih itu kemudian membentuk cara publik mendefinisikan masalah, menilai pelaku, dan menarik kesimpulan.

Potongan video tidak selalu berisi kebohongan. Namun, ia dapat menyesatkan ketika konteks penting sengaja dibuang.

Di media sosial, keadaan ini diperparah oleh algoritma. Algoritma tidak membedakan kritik bermutu dengan penghinaan yang gaduh. Ia mengutamakan konten yang membuat orang berhenti menggulir layar, marah, berkomentar, lalu membagikannya.

Lahirlah industri konten nirsimpati. Potongan video diproduksi untuk mengejar penonton, engagement, hadiah digital, dan pendapatan platform. Kemarahan menjadi komoditas, sedangkan konteks dianggap beban.

Akibatnya, humor yang dimaksudkan untuk membangun keakraban dapat dibingkai sebagai kesombongan atau permusuhan.

Dari berbagai kelakar politik Presiden Prabowo, saya melihat pola yang konsisten:

Merangkul, bukan memukul.
Mengajak, bukan menginjak.
Bersanding, bukan bertanding.
Mendidik, bukan membidik.
Membina, bukan menghina.
Membela, bukan mencela.
Menyayangi, bukan menyaingi.

Di balik gaya bicaranya yang spontan, Presiden berikhtiar membangun jembatan, bukan tembok kekuasaan.

Namun, apresiasi terhadap gaya komunikasinya tidak berarti Presiden bebas dari kritik. Presiden harus dikritik, tetapi kritik perlu diarahkan pada hal yang menentukan kehidupan rakyat: kebijakan, anggaran, tata kelola, pelaksanaan, dan dampaknya.

Demokrasi kehilangan kedalaman jika energi publik habis memperdebatkan satu kalimat, sementara keputusan bernilai ribuan triliun rupiah lolos dari pengawasan.

DARI SENSASI MENUJU SUBSTANSI

Salah ucap tidak serta-merta menaikkan harga beras, mengurangi cadangan energi, menutup lapangan kerja, atau memindahkan kekayaan ke luar negeri.

Dampak besar lahir dari keputusan struktural: bagaimana sumber daya alam dikelola, siapa yang memperoleh kredit, ke mana keuntungan ekonomi mengalir, bagaimana kontrak energi disusun, dan seberapa kuat negara menghadapi kepentingan modal.

Dalam ilmu pemerintahan, legitimasi tidak cukup dibangun melalui pidato dan popularitas. Fritz Scharpf membedakan legitimasi yang bersumber dari partisipasi rakyat dengan legitimasi yang lahir dari hasil kebijakan. Pemerintahan akhirnya dinilai bukan hanya dari apa yang dikatakan, tetapi dari apa yang dikerjakan dan siapa yang menikmati hasilnya.

Di wilayah itulah kritik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo perlu diperdalam.

Pertama, hilirisasi sumber daya alam.

Hilirisasi menjadi salah satu fondasi transformasi ekonomi. Realisasi investasi dan penyerapan tenaga kerja patut diapresiasi, tetapi besarnya investasi belum membuktikan lahirnya kedaulatan industri.

Pertanyaannya: berapa banyak teknologi yang dikuasai bangsa Indonesia? Berapa banyak tenaga kerja lokal menduduki posisi strategis? Seberapa besar industri nasional dan UMKM masuk dalam rantai pasok? Berapa banyak keuntungan yang tinggal di dalam negeri setelah dikurangi dividen, bunga pinjaman, impor mesin, dan pembayaran jasa?

Albert Hirschman mengingatkan pentingnya keterkaitan industri. Investasi baru menggerakkan ekonomi nasional jika menciptakan hubungan dengan industri hulu dan hilir, tenaga kerja, pusat riset, serta pemasok domestik.

Indonesia jangan hanya berpindah dari pengekspor bahan mentah menjadi lokasi pengolahan milik pihak lain. Hilirisasi harus melahirkan industrialisasi nasional, bukan sekadar memindahkan cerobong asap ke Indonesia.

Kedua, kebocoran penerimaan negara.

Under-invoicing, manipulasi ekspor-impor, penghindaran pajak, penyelundupan, dan pemindahan keuntungan jauh lebih penting dibongkar daripada sebuah candaan.

Douglass North menjelaskan bahwa pembangunan sangat ditentukan oleh kualitas institusi: aturan, pengawasan, dan kemampuan negara menegakkannya. Kebijakan yang baik kehilangan makna jika institusinya mudah ditundukkan oleh rente.

Komitmen memberantas kebocoran harus diuji melalui hasil. Berapa nilai kebocoran yang ditemukan? Berapa aset yang dipulihkan? Siapa penerima manfaatnya? Apakah penegakan hukum berani menjangkau korporasi besar dan jaringan pelindungnya?

Pemberantasan kebocoran jangan garang terhadap pelaku kecil, tetapi melemah ketika berhadapan dengan kekuatan modal.

Ketiga, investasi asing dan kepentingan nasional.

Investasi asing dibutuhkan untuk menghadirkan modal, teknologi, jaringan produksi, dan akses pasar. Namun, negara harus mempunyai posisi tawar. Pengusaha Indonesia tidak boleh menjadi penonton di negeri sendiri.

Keberhasilan investasi tidak cukup diukur dari nominal yang masuk. Pemerintah perlu menghitung kualitas pekerjaan, tingkat upah, alih teknologi, kandungan lokal, keterlibatan UMKM, pembangunan pusat riset, dampak lingkungan, dan nilai tambah yang menetap di Indonesia.

Jika modal masuk tetapi keuntungan, teknologi, bahan penolong, dan tenaga ahlinya tetap berasal dari luar, kita memperoleh pertumbuhan tanpa penguatan kemampuan nasional.

Keempat, kedaulatan energi dan mafia migas.

Konsumsi BBM nasional masih jauh melampaui produksi domestik. Ketimpangan ini membuat Indonesia rentan terhadap kenaikan harga dunia, gangguan pasokan, tekanan nilai tukar, dan permainan tata niaga.

Pemerintah berusaha memperkecil kesenjangan melalui peningkatan produksi migas, RDMP Balikpapan, pembangunan kilang dan tempat penyimpanan, penerapan B50, serta pengembangan etanol.

Arah tersebut patut didukung, tetapi pelaksanaannya harus diawasi. Pembangunan kilang perlu diuji dari sisi biaya, teknologi, transparansi pengadaan, dan kepastian penyelesaian. B50 harus dihitung dampaknya terhadap devisa, petani sawit, harga minyak goreng, pangan, tata guna lahan, dan lingkungan.

Kedaulatan energi tidak akan tercapai jika tata niaganya masih dikuasai pemburu rente. Kritik harus menyasar transparansi impor, isi kontrak, kapasitas penyimpanan, produksi domestik, dan keberanian membongkar mafia migas.

Kelima, ketahanan pangan dan kesejahteraan petani.

Peningkatan produksi beras, cadangan pemerintah, tambahan pupuk bersubsidi, penurunan harga pupuk, dan penetapan harga pembelian gabah merupakan capaian penting. Namun, swasembada tidak boleh hanya dimaknai sebagai tidak adanya impor.

Keberhasilannya harus terlihat pada pendapatan petani, stabilitas harga konsumen, perlindungan lahan produktif, kualitas irigasi, kepastian pupuk, regenerasi petani, dan ketahanan menghadapi perubahan iklim.

Jangan sampai gudang pemerintah penuh, tetapi rumah petani tetap kekurangan. Jangan sampai produksi meningkat, tetapi keuntungan terbesar dinikmati tengkulak.

Keenam, konsentrasi kredit.

Pertumbuhan kredit sering dianggap pertanda bergeraknya ekonomi. Namun, pertanyaan utamanya adalah siapa yang menikmati kredit tersebut.

Dana masyarakat yang dikelola perbankan, terutama bank milik negara, harus lebih luas mengalir kepada UMKM, koperasi, petani, nelayan, industri rakyat, pengusaha daerah, dan generasi baru wirausaha.

Thomas Piketty menunjukkan bahwa tanpa koreksi kelembagaan, keuntungan modal cenderung terkonsentrasi pada mereka yang sudah memiliki aset. Kredit dapat menjadi alat pemerataan, tetapi juga memperbesar ketimpangan jika terus berputar di antara kelompok yang telah kuat.

Ketujuh, BUMN dan sektor strategis.

BUMN bukan perusahaan biasa. Ia merupakan instrumen negara untuk menjaga pelayanan publik, ketahanan energi, stabilitas harga, pembiayaan pembangunan, dan penguasaan sektor strategis.

Karena itu, restrukturisasi, konsolidasi, dan privatisasi BUMN harus diuji berdasarkan kepentingan nasional, bukan sekadar kebutuhan fiskal jangka pendek.

Apakah kebijakan tersebut memperkuat kendali negara dan memperbaiki pelayanan, atau justru memindahkan manfaat aset strategis kepada segelintir pihak?

Kedelapan, ketimpangan penguasaan kekayaan.

Perbaikan rasio gini patut diapresiasi, tetapi angka rata-rata tidak selalu menggambarkan kenyataan. Di balik pertumbuhan ekonomi, penguasaan tanah, sumber daya alam, kredit, teknologi, dan akses pasar masih timpang.

Daron Acemoglu dan James Robinson membedakan institusi inklusif dengan institusi ekstraktif. Institusi inklusif membuka kesempatan ekonomi secara luas. Institusi ekstraktif membuat kekayaan dan kekuasaan terus berputar pada kelompok yang sama.

Karena itu, pertumbuhan tidak cukup ditanyakan "berapa persen", tetapi juga "dinikmati oleh siapa".

Kesembilan, narkoba dan judi daring.

Narkoba dan judi daring menghancurkan keluarga, menggerus produktivitas, menarik uang dari masyarakat kecil, serta menghidupi jaringan kejahatan terorganisasi.

Penurunan transaksi judi daring merupakan kemajuan, tetapi perang belum selesai. Negara harus mengejar bandar, pemilik platform, pengendali rekening, pencuci uang, dan pihak yang melindunginya.

Menangkap pemain kecil tanpa memutus jaringan keuangan hanya memindahkan transaksi dari satu rekening ke rekening lain. Keberhasilan bukan diukur dari jumlah situs yang diblokir, melainkan dari runtuhnya ekosistem bisnis dan keuangan yang menopangnya.

MENJAGA KRITIK TETAP BERNILAI

Ucapan Presiden tentu tidak boleh dianggap sepele. Setiap kata kepala negara memiliki bobot simbolik, politik, dan diplomatik. Presiden perlu berhati-hati karena sebuah kalimat dapat ditafsirkan jauh melampaui maksudnya.

Namun, kehati-hatian Presiden juga harus diimbangi kedewasaan publik. Kritik jangan berhenti pada ekspresi wajah, potongan video, atau kalimat yang dilepaskan dari konteks.

Presiden Prabowo sedang berusaha membenahi persoalan struktural melalui hilirisasi, swasembada pangan, kedaulatan energi, penguatan BUMN, pemberantasan kebocoran, dan pemerataan akses ekonomi.

Arah tersebut layak diapresiasi, tetapi keberhasilannya tidak boleh diterima hanya berdasarkan pidato, target, atau klaim.

Setiap angka harus diuji. Setiap proyek harus diawasi. Setiap kebijakan harus ditelusuri hingga pihak yang menerima manfaat akhirnya.

Kita boleh tertawa mendengar candaan Presiden. Kita juga boleh tidak menyukai pilihan katanya. Namun, setelah riuh itu selesai, bukalah kembali dokumen anggaran, kontrak, data produksi, struktur kepemilikan, laporan audit, dan hasil program.

Di situlah demokrasi menemukan kedalamannya.

Jangan sampai energi bangsa habis memperdebatkan satu kalimat, sementara keputusan bernilai ribuan triliun rupiah luput dari pengawasan.

Kritiklah Presiden pada kebijakannya. Awasi pelaksanaannya. Uji keberpihakannya kepada rakyat. Jangan biarkan substansi dikalahkan oleh sensasi.

"Kritiklah kekuasaan sedalam dampak kebijakannya, bukan seramai sensasi ucapannya. Demokrasi bukan perlombaan mencari kesalahan kata, melainkan ikhtiar memastikan kekuasaan tetap bekerja untuk rakyat."

Memulihkan kepercayaan: Tempat yang layak bagi Taiwan di dunia bebas

admin — Fri, 11 Sep 2026 22:44:00 +0700+0700

Dr. Lin Chia-lung
Menteri Luar Negeri
ROC (Taiwan)

Tatanan internasional yang berbasis aturan kini berada di bawah tekanan yang terus meningkat seiring upaya negara-negara otoriter melemahkan perlindungannya dan membentuk kembali aturan internasional demi kepentingan mereka sendiri. Bahkan prinsip-prinsip mendasar mengenai penyelesaian sengketa secara damai serta larangan mengancam atau menggunakan kekuatan, yang tercantum dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), secara terbuka ditentang dan dilanggar secara terang-terangan.

Saat ini, komunitas internasional berada di titik kritis. Kita harus memilih: bertindak bersama untuk menegakkan keadilan, membela supremasi hukum, serta mempertahankan perdamaian dan keamanan, atau kita menyaksikan tatanan dunia perlahan runtuh, dan kebebasan, hak menentukan nasib sendiri, serta demokrasi ikut runtuh bersamanya.

Tidak banyak tempat yang memperlihatkan kondisi ini secara lebih nyata dibandingkan kawasan Rantai Pulau Pertama Indo-Pasifik. Keamanan kawasan berada di bawah tekanan yang kian meningkat dari Tiongkok, yang terus menggunakan taktik zona abu-abu, termasuk intimidasi militer dan intrusi siber, dalam upaya mengubah aturan dan norma yang berlaku secara sepihak.

Sebagai garda terdepan dalam mempertahankan kebebasan dan demokrasi, Taiwan akan terus teguh mempertahankan status quo. Namun, menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan bukan semata-mata kepentingan Taiwan. Hal tersebut merupakan kepentingan bersama komunitas internasional.

Selat Taiwan merupakan salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia sekaligus jalur vital bagi rantai pasok internasional. Pentingnya selat ini bagi keamanan dan kemakmuran global tercermin dalam berbagai pernyataan G7 serta pertemuan tingkat tinggi dan pertemuan tingkat menteri yang melibatkan Jepang, Amerika Serikat, Inggris, Australia, Selandia Baru, dan negara-negara lainnya.

Negara-negara tersebut merupakan bagian dari semakin banyak suara di seluruh dunia yang menegaskan pentingnya perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan.

Keutuhan tatanan internasional berbasis aturan juga dirongrong oleh kesengajaan Tiongkok dalam menyalahartikan Resolusi Majelis Umum PBB 2758. Resolusi yang diadopsi pada 1971 tersebut membahas persoalan mengenai perwakilan Tiongkok di PBB. Teks resolusi tersebut tidak menyebut Taiwan, tidak menentukan status politik Taiwan, dan tidak membahas partisipasi Taiwan dalam sistem PBB.

Namun Tiongkok telah mendistorsi Resolusi 2758 Majelis Umum PBB dengan secara keliru menyamakannya dengan "prinsip Satu Tiongkok" dan menggunakan resolusi untuk menghalangi partisipasi Taiwan di PBB dan organisasi internasional lainnya. Jika dibiarkan, distorsi ini dapat menjadi preseden hukum yang berbahaya dan menjadi dalih untuk aksi militer di Selat Taiwan di masa mendatang.

Meskipun dikecualikan dari PBB, Taiwan bertekad untuk tetap menjadi kekuatan yang memberikan kontribusi positif. Keunggulan yang dimiliki Taiwan dalam bidang manufaktur maju, kesiapsiagaan bencana, dan kesehatan masyarakat dapat memberikan kontribusi dalam berbagai bentuk bagi komunitas internasional.

Taiwan menerapkan kebijakan luar negeri yang terintegrasi dan memberikan nilai tambah, yang berlandaskan pada penguatan aliansi demokratis, peningkatan keamanan bersama, dan pembangunan ketahanan ekonomi. Bekerja sama dengan mitra-mitra yang memiliki kesamaan pandangan, Taiwan terus mendorong demokrasi, hak asasi manusia, dan kebebasan di seluruh dunia.

Sebagai pemimpin di bidang semikonduktor, kecerdasan buatan, dan teknologi, Taiwan berkomitmen untuk membangun rantai pasok yang aman, tangguh, dan bebas dari ketergantungan terhadap rezim otoriter.

Melalui Diplomatic Allies Prosperity Project, Taiwan terus mendorong kemakmuran bersama dengan para mitranya. Taiwan menyumbangkan keahlian dan sumber dayanya untuk berbagai proyek berbasis teknologi, bekerja sama dengan sekutu diplomatiknya guna mengatasi berbagai tantangan pembangunan dan meningkatkan kapasitas lokal.

Contoh nyata antara lain pembangunan sistem informasi layanan kesehatan terpadu dengan Paraguay, pembangunan fasilitas cadangan minyak strategis di Eswatini, dan kerja sama dengan Palau National Hospital dalam bidang layanan kesehatan pintar.

Berbagai inisiatif tersebut telah memperkuat pengelolaan data dan efisiensi, meningkatkan ketahanan energi, mendorong pertumbuhan industri, serta memajukan pembangunan berkelanjutan.

Khalilur Rahman, Presiden Terpilih Majelis Umum PBB ke-81 yang akan datang, telah menetapkan pemulihan kepercayaan dan pengelolaan transformasi kelembagaan sebagai tema utama kepemimpinannya. Taiwan memiliki tujuan yang sama dan siap membantu mewujudkannya.

Memulihkan kepercayaan terhadap PBB harus dimulai dengan memperlakukan setiap anggota komunitas internasional dengan cara yang adil dan setara. Transformasi tidak akan dapat terlaksana secara utuh selama masih ada anggota komunitas internasional yang konstruktif dan dapat dipercaya namun secara tidak adil tetap dikecualikan.

Kami menyerukan kepada komunitas internasional untuk menjunjung tinggi prinsip inklusivitas, tidak meninggalkan siapa pun, menyelesaikan sengketa secara damai, serta tidak mengancam maupun menggunakan kekuatan. Prinsip-prinsip tersebut merupakan landasan tatanan internasional berbasis aturan dan harus diterapkan secara konsisten tanpa pengecualian.

Dunia bebas membutuhkan Taiwan dan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang lebih kuat serta lebih kredibel membutuhkan partisipasi Taiwan yang bermakna. Bekerja bersama Taiwan akan memperkuat keamanan bersama, meningkatkan ketahanan ekonomi dan teknologi, serta memperkuat kapasitas kita bersama dalam menghadapi tekanan dari rezim otoriter.

Oleh karena itu, memastikan partisipasi Taiwan yang bermakna di Perserikatan Bangsa-Bangsa merupakan hal yang sangat penting untuk membangun tatanan internasional yang lebih inklusif, aman, tangguh, dan berbasis aturan.

Illiza Bersinar di PRIWOLA 2026

admin — Fri, 11 Sep 2026 21:01:00 +0700+0700

SEMARANG - Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa'aduddin Djamal menerima anugerah The 1st PR INDONESIA Women Communication Leader Awards (PRIWOLA) 2026, kategori Special Awards, subkategori Kepala Daerah Perempuan Bereputasi.

Penghargaan tersebut diserahkan dalam puncak PRIWOLA 2026 di Universitas Semarang (USM), Kamis (10/9/2026). Illiza menjadi satu dari delapan kepala daerah perempuan yang menerima apresiasi tersebut.

Selain Illiza, penghargaan diberikan kepada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti, serta Bupati Serang Ratu Rachmatu Zakiyah, Bupati Musi Rawas Ratna Machmud, Bupati Kendal Dyah Kartika Permanasari, dan Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani.

PRIWOLA 2026 mengusung tema "Lead with Impact, Inspire with Communication". Penghargaan diberikan kepada perempuan yang dinilai mampu menunjukkan kepemimpinan berdampak, membangun kepercayaan, menjaga reputasi, serta menghadirkan perubahan melalui komunikasi.

Founder dan CEO PR INDONESIA, Asmono Wikan, mengatakan kepemimpinan tidak cukup dilihat dari jabatan, kewenangan, atau besarnya organisasi yang dipimpin. Menurutnya, ukuran yang lebih penting adalah perubahan yang berhasil diwujudkan dan manfaat yang diberikan kepada masyarakat.

"Kepemimpinan harus tercermin dari perubahan yang berhasil diwujudkan serta manfaat yang diberikan kepada organisasi dan masyarakat," ujar Asmono.

Ia menilai komunikasi menjadi bagian penting dalam membangun hubungan antara pemimpin, organisasi, dan publik. Komunikasi bukan hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membangun pemahaman dan mendorong keterlibatan masyarakat.

"Komunikasi adalah kemampuan membangun pemahaman, menumbuhkan harapan, menggerakkan partisipasi, dan menginspirasi orang lain untuk mengambil bagian dalam perubahan," katanya.

Secara keseluruhan, PRIWOLA 2026 menetapkan 44 pemimpin perempuan dari berbagai daerah dan institusi sebagai penerima penghargaan. Mereka berasal dari kalangan kepala daerah hingga profesional komunikasi korporasi dan publik.

Asmono berharap penghargaan tersebut tidak berhenti sebagai pengakuan atas pencapaian, tetapi berkembang menjadi gerakan yang membuka ruang lebih luas bagi perempuan untuk mengambil peran strategis dalam kepemimpinan dan komunikasi.

"Teruslah memimpin dengan keberanian, berkomunikasi untuk menginspirasi, dan menghadirkan dampak yang bermakna bagi Indonesia," katanya. (R)

Eks Panglima GAM Pimpin PSI Aceh

admin — Fri, 11 Sep 2026 20:58:00 +0700+0700

BANDA ACEH -Mantan Panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Daerah II Simpang Ulim Wilayah Perlak, Anwar alias Tgk Rabo terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Pers Siber Indonesia (PSI) Provinsi Aceh dalam Musyawarah Daerah (Musda) II PSI Aceh yang berlangsung di Banda Aceh, Jumat, 11 September 2026.

Anwar Tgk Rabo, yang kini aktif di media siber acehreportase.com, dipercaya memimpin organisasi pers tersebut menggantikan Said Saiful. Musda II diikuti 12 peserta dan menjadi forum organisasi untuk melakukan konsolidasi sekaligus menentukan kepemimpinan PSI Aceh ke depan.

Sidang Musda dipimpin Pembina sekaligus pemegang mandat PSI Aceh, Muktarrudin Usman, S.E. Setelah melalui proses musyawarah, seluruh peserta menyepakati Anwar Tgk Rabo secara aklamasi untuk memimpin PSI Aceh.

Dalam sambutannya, Anwar Tgk Rabo menyampaikan kesiapannya mengemban amanah yang diberikan peserta Musda. Ia juga berkomitmen memajukan PSI Aceh dan memperkuat keberadaan organisasi dalam mendukung perkembangan pers siber di Aceh.

"Saya siap mengemban amanah ini dan memajukan organisasi pers ini. Saya juga memohon dukungan dari seluruh rekan-rekan," kata Anwar.

Ia mengatakan kemajuan organisasi membutuhkan kerja bersama seluruh pengurus dan anggota. Karena itu, ia mengajak jajaran PSI Aceh membangun kebersamaan serta menjalankan organisasi secara profesional.

Pergantian kepemimpinan tersebut menjadi bagian dari dinamika organisasi sekaligus momentum memperkuat konsolidasi internal PSI Aceh. Kepengurusan baru diharapkan mampu meningkatkan kapasitas anggota, memperkuat profesionalisme wartawan serta mendorong praktik jurnalistik yang mengedepankan akurasi, verifikasi dan etika pers.

Musda II turut dihadiri Sri Rahayu, Rina dan Saifannur. Sementara Ketua Panitia Musda II, Teuku Musliadi, memastikan seluruh tahapan musyawarah berlangsung sesuai agenda yang telah dipersiapkan.

"Musda II ini menjadi momentum penting bagi PSI Aceh untuk memperkuat organisasi dan membangun kebersamaan. Kami berharap kepemimpinan baru dapat membawa PSI Aceh semakin maju serta berkontribusi dalam meningkatkan profesionalisme pers siber di Aceh," kata Teuku Musliadi. (R)

Ridwan Dukung GEGT MKI Sumut, Dorong Sinergi Sosialisasi Listrik Desa

admin — Fri, 11 Sep 2026 20:54:00 +0700+0700

MEDAN | PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Utara (UIP SBU) menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan Green Energy Golf Tournament MKI Sumatera Utara Ke-2 (GEGT MKI SUMUT Ke-2) yang akan digelar pada 8 November 2026 mendatang di Graha Metropolitan Golf Course, Medan.

Dukungan tersebut disampaikan M. Ridwan, Senior Manager Keuangan, Anggaran, dan Umum PT PLN (Persero) UIP SBU, saat mengikuti rapat persiapan kegiatan di D'Raja Coffee, Medan, Kamis (10/9/2026) malam.

Ridwan menilai kegiatan yang digelar Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI) Sumatera Utara tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara PLN dengan berbagai pemangku kepentingan di sektor ketenagalistrikan.

Menurutnya, kegiatan tersebut tidak hanya menjadi ajang olahraga dan silaturahmi, tetapi juga dapat menjadi ruang bertukar gagasan mengenai perkembangan sektor energi, khususnya dalam mendorong pemanfaatan energi bersih dan berkelanjutan.

"PLN mendukung penuh kegiatan ini. Kami berharap kegiatan seperti ini dapat memperkuat sinergi dan kolaborasi antarpemangku kepentingan, khususnya dalam mendukung program ketenagalistrikan yang memberikan manfaat bagi masyarakat," ujar Ridwan.

Ia juga menyambut positif peluang kolaborasi MKI Sumut dengan PLN dalam melakukan sosialisasi program Listrik Desa.

Ridwan menilai sosialisasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak penting dilakukan agar informasi mengenai program pemerataan akses listrik dapat tersampaikan kepada masyarakat secara lebih luas.

"Termasuk peluang untuk bersama-sama melakukan sosialisasi Listrik Desa. Ini tentu menjadi bagian penting dalam upaya memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai program dan manfaat listrik bagi kehidupan serta perekonomian masyarakat," katanya.

GEGT MKI SUMUT Ke-2 sendiri tidak hanya diisi turnamen golf. Sehari sebelumnya, yakni 7 November 2026, MKI Sumut juga akan menggelar Seminar/FGD Akademisi yang membahas sejumlah isu strategis sektor energi.
Di antaranya dinamika sektor energi, perkembangan Energi Baru Terbarukan (EBT), energi surya, serta target dan arah energi menuju 2060.

Rangkaian kegiatan tersebut diharapkan menjadi wadah memperkuat komunikasi dan kolaborasi antara dunia ketenagalistrikan, akademisi, pelaku usaha, pemerintah, serta pemangku kepentingan lainnya.

Ridwan berharap sinergi yang terbangun melalui kegiatan GEGT MKI SUMUT Ke-2 dapat terus berlanjut dan menghasilkan kolaborasi nyata dalam mendukung pengembangan sektor ketenagalistrikan serta pemerataan akses listrik bagi masyarakat.rel

Saya Ikut Vaksinasi karena Percaya Negara, Empat Tahun Kemudian Saya Masih Mencari Jawaban

admin — Fri, 11 Sep 2026 20:49:00 +0700+0700

Oleh: Abdul Rasyid Zaenal, Penderita Autoimun Psoriasis

ADA pertanyaan yang selama empat tahun terakhir tidak pernah benar-benar pergi dari kepala saya: _ketika seorang warga negara mengalami gangguan kesehatan yang muncul tidak lama setelah mengikuti program vaksinasi pemerintah, kepada siapa ia harus meminta penjelasan?_

Saya tidak sedang berbicara tentang ketakutan terhadap vaksin. Saya juga tidak sedang mengajak siapa pun menolak vaksinasi.

Saya sedang berbicara tentang pengalaman pribadi.
Pada 21 Juli 2021, saya menerima vaksin Covid-19 dosis pertama di RSUD Provinsi NTB. Sebulan kemudian, pada 18 Agustus 2021, saya menerima dosis kedua di rumah sakit yang sama.

Saat itu, saya datang seperti warga negara lainnya. Saya mengikuti anjuran pemerintah. Saya percaya bahwa vaksinasi merupakan bagian penting dari upaya bersama menghadapi pandemi Covid-19 yang ketika itu masih menjadi ancaman besar.
Tidak ada yang terasa aneh.

Kemudian datang vaksinasi ketiga atau booster pertama.
Pada 28 April 2022, saya kembali menerima vaksin Covid-19, kali ini di Rumah Sakit Bhayangkara Mataram.

Saya datang dengan keyakinan yang sama, mengikuti program kesehatan pemerintah demi melindungi diri sendiri sekaligus ikut menjaga kesehatan masyarakat.

Saya sama sekali tidak membayangkan bahwa sekitar dua minggu kemudian, perjalanan kesehatan saya akan berubah.

Muncul persoalan pada tubuh saya yang kemudian membawa saya pada diagnosis psoriasis.
Sejak saat itu, hidup saya tidak lagi sama.

*Dua Minggu yang Mengubah Perjalanan Hidup*
Bagi sebagian orang, psoriasis mungkin terlihat seperti persoalan kulit biasa.
Bercak kemerahan. Kulit bersisik. Permukaan kulit yang berubah.

Namun bagi orang yang mengalaminya, psoriasis bukan sekadar apa yang terlihat di permukaan tubuh.

Ada rasa tidak nyaman. Ada kekhawatiran ketika penyakit kembali kambuh. Ada pengobatan yang harus dijalani. Ada biaya yang harus dikeluarkan. Ada aktivitas sehari-hari yang berubah. Dan ada beban psikologis ketika tubuh tidak kunjung kembali seperti sebelumnya.
Tetapi bagi saya, ada satu beban lain yang tidak terlihat.

Sebuah pertanyaan. _Mengapa semua ini terjadi setelah vaksinasi ketiga?_
Saya sadar sepenuhnya bahwa urutan waktu bukanlah bukti hubungan sebab-akibat.

Bahwa sebuah penyakit muncul setelah seseorang menerima vaksin tidak otomatis berarti vaksin tersebut menjadi penyebab penyakit.

Dalam ilmu kedokteran, hubungan kausalitas tidak boleh dibangun hanya berdasarkan dugaan atau kebetulan waktu. Dibutuhkan pemeriksaan, data, penelitian, serta kajian ilmiah yang objektif.

Saya memahami itu.
Justru karena itulah saya bertanya: apakah kasus seperti yang saya alami sudah benar-benar dikaji?

Sebab jika belum, persoalannya bukan lagi semata-mata tentang apakah vaksin menyebabkan psoriasis atau tidak.
Persoalannya adalah: siapa yang memastikan jawabannya?

*Empat Tahun Bukan Waktu yang Sebentar*
Sekarang sudah 2026.
Artinya, sekitar empat tahun telah berlalu sejak psoriasis menjadi bagian dari kehidupan saya.
Selama itu saya tidak tinggal diam.
Saya berobat.
Saya mencari pertolongan medis.
Saya menjalani perjalanan pengobatan dari Lombok hingga Jakarta.
Namun sampai hari ini, psoriasis masih ada.
Empat tahun mungkin terdengar singkat ketika dibaca dalam kalender.

Tetapi bagi seseorang yang harus hidup bersama penyakit kronis, empat tahun adalah waktu yang panjang.

Empat tahun berarti menjalani hari dengan kemungkinan kambuh.
Empat tahun berarti kembali mencari pengobatan ketika kondisi memburuk.
Empat tahun berarti mengeluarkan biaya.
Empat tahun berarti beradaptasi dengan tubuh sendiri.

Dan bagi saya, empat tahun juga berarti membawa satu pertanyaan yang belum mendapatkan jawaban memadai mengenai apa yang terjadi pada tubuh saya setelah vaksinasi ketiga.

Di titik tertentu, pasien tidak hanya membutuhkan obat.
Pasien juga membutuhkan kepastian.
Ia membutuhkan penjelasan.
Ia membutuhkan sistem yang mampu mendengarkan.

Dan ketika gangguan kesehatan tersebut diduga muncul setelah seseorang mengikuti sebuah program kesehatan pemerintah, ia berhak tahu bahwa negara memiliki mekanisme untuk memeriksa persoalan itu secara objektif.
Bukan untuk mencari kambing hitam.
Bukan untuk membangun ketakutan.
Melainkan untuk memastikan bahwa tidak ada warga yang merasa ditinggalkan setelah menjalankan program kesehatan yang dianjurkan negara.

*Ini Bukan Soal Menyalahkan Waksin*
Saya ingin menegaskan kembali posisi saya.
Tulisan ini bukan seruan untuk menolak vaksin Covid-19.
Saya juga tidak mengatakan bahwa setiap orang yang mengalami psoriasis setelah vaksinasi pasti mengalami penyakit tersebut akibat vaksin.

Kesimpulan semacam itu membutuhkan bukti medis dan kajian ilmiah.

Literatur medis memang telah mencatat laporan mengenai psoriasis yang baru muncul (new-onset psoriasis) maupun psoriasis yang mengalami perburukan (flare) setelah vaksinasi Covid-19. Salah satu tinjauan sistematis melaporkan kasus new-onset psoriasis dengan waktu munculnya gejala sekitar 2 hingga 21 hari setelah vaksinasi, sekaligus menekankan perlunya pemantauan dan penelitian lebih lanjut.

Artinya, pertanyaan mengenai kemungkinan hubungan antara vaksinasi Covid-19 dan psoriasis bukanlah pertanyaan yang sama sekali tidak pernah muncul dalam dunia ilmiah.

Namun hal itu juga tidak berarti pengalaman saya otomatis membuktikan bahwa vaksin adalah penyebab psoriasis saya.
Dua hal tersebut harus dipisahkan.

Dan justru di sinilah saya berharap negara hadir.
Bukan dengan mengatakan, "Vaksin penyebabnya."
Tetapi juga bukan dengan buru-buru mengatakan, "Itu hanya kebetulan."
Ada jalan ketiga yang jauh lebih ilmiah:
"Mari kita periksa."

*Negara Sebenarnya Memiliki Mekanisme KIPI*
Pemerintah Indonesia sebenarnya telah memiliki mekanisme pemantauan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi atau KIPI.

Dalam mekanisme tersebut, suatu kejadian medis setelah imunisasi tidak serta-merta dianggap sebagai akibat vaksin.

Sebaliknya, kejadian tersebut dapat dikaji untuk menentukan berbagai kemungkinan: apakah berkaitan dengan vaksin, kesalahan prosedur, koinsiden, reaksi kecemasan, atau hubungan kausal yang belum dapat ditentukan.

Logikanya sederhana.
Tidak semua kejadian setelah vaksin pasti disebabkan oleh vaksin.

Tetapi tidak semua kejadian setelah vaksin pula seharusnya berhenti pada kalimat "kebetulan" tanpa pemeriksaan.
Ada proses ilmiah untuk membedakannya.

Bahkan, regulasi Kementerian Kesehatan mengatur mekanisme kompensasi apabila berdasarkan kajian kausalitas suatu KIPI Covid-19 dinyatakan berkaitan dengan vaksin dan kasus tersebut menimbulkan kecacatan atau kematian.

Pertanyaan saya kemudian menjadi jauh lebih sederhana.
Bagaimana dengan warga yang mengalami gangguan kesehatan berkepanjangan setelah vaksinasi, tetapi belum mendapatkan kepastian apakah kondisi tersebut berkaitan dengan vaksin atau tidak?

Apakah mereka cukup diminta menerima keadaan?
Apakah mereka harus terus berobat tanpa pernah mengetahui apakah kasusnya dapat dikaji melalui mekanisme KIPI?
Atau apakah cukup bagi negara mengatakan bahwa vaksin secara umum aman, lalu persoalan individual dianggap selesai?
Menurut saya, persoalannya tidak sesederhana itu.

*Warga Tidak Meminta Belas Kasihan*
Saya tidak meminta pemerintah mengakui sesuatu yang belum terbukti.

Saya tidak meminta negara menyatakan bahwa vaksin adalah penyebab psoriasis saya.

Saya hanya meminta ruang untuk pemeriksaan yang objektif.
Jika hasil kajian menyatakan bahwa psoriasis saya tidak berkaitan dengan vaksinasi, saya berhak mengetahuinya.

Jika hasil kajian menunjukkan adanya kemungkinan hubungan, saya juga berhak mengetahuinya.

Dan apabila berdasarkan mekanisme kajian KIPI kemudian ditemukan hubungan sebab-akibat yang memenuhi kriteria, tentu harus ada konsekuensi sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagi saya, inilah inti persoalannya: transparansi.
Sebab bagi seorang pasien, ketidakpastian terkadang bisa menjadi beban yang sama beratnya dengan penyakit itu sendiri.
Saya sudah menjalani perjalanan pengobatan dari Lombok hingga Jakarta.

Saya sudah melewati empat tahun.
Tetapi pertanyaan mengenai apa yang sebenarnya terjadi pada tubuh saya setelah vaksinasi ketiga masih tetap ada.

*Pemerintah Jangan Hanya Hadir Ketika Program Berjalan*
Ketika pemerintah menjalankan program vaksinasi, negara hadir dengan fasilitas kesehatan, tenaga medis, jadwal vaksinasi, sertifikat, kampanye, dan berbagai kebijakan pendukung.
Warga diminta datang.
Warga diminta percaya.
Warga diminta berpartisipasi demi kepentingan kesehatan masyarakat.
Saya melakukannya.

Tetapi tanggung jawab negara semestinya tidak berhenti ketika jarum suntik dicabut dan sertifikat vaksin diterbitkan.

Jika negara meminta warganya percaya pada sebuah program kesehatan, maka negara juga harus siap mendengarkan ketika ada warga yang datang membawa persoalan setelah mengikuti program tersebut.

Sekali lagi, ini bukan berarti setiap keluhan harus dinyatakan sebagai efek vaksin.
Justru sebaliknya.

Negara membutuhkan sistem yang mampu membedakan secara ilmiah: mana yang benar-benar merupakan KIPI, mana penyakit yang kebetulan muncul setelah vaksinasi, dan mana kejadian yang hubungan kausalnya belum dapat ditentukan.

Itulah mengapa mekanisme pengawasan dibutuhkan.
Bukan untuk menakut-nakuti masyarakat, tetapi untuk menjaga kepercayaan masyarakat.

Sebab kepercayaan publik terhadap program kesehatan tidak hanya dibangun melalui keberhasilan program.

Kepercayaan juga dibangun melalui cara negara menangani mereka yang merasa mengalami masalah setelah program tersebut.

Saya Hanya Ingin Satu Hal: Jawaban
Empat tahun setelah vaksinasi ketiga, psoriasis masih menjadi bagian dari kehidupan saya.

Saya tidak tahu sampai kapan kondisi ini akan bertahan.
Saya tidak tahu apakah suatu hari nanti saya benar-benar akan terbebas darinya.
Yang saya tahu, saya sudah berusaha.
Saya sudah berobat.
Saya sudah mencari pertolongan medis.
Saya sudah menjalani perjalanan pengobatan dari Lombok hingga Jakarta.

Dan saya masih hidup dengan penyakit yang muncul sekitar dua minggu setelah menerima booster pertama pada 28 April 2022.

Karena itu, melalui tulisan ini saya ingin mengajukan pertanyaan kepada pemerintah, terutama pihak yang memiliki kewenangan dalam pengawasan KIPI:
Apakah kasus seperti yang saya alami dapat dikaji secara resmi?

Apakah riwayat vaksinasi dan perjalanan penyakit saya dapat diperiksa melalui mekanisme KIPI?

Apakah tersedia mekanisme bagi warga yang mengalami penyakit berkepanjangan untuk memperoleh kepastian mengenai kemungkinan hubungannya dengan vaksinasi?
Dan pertanyaan yang paling mendasar:
Jika seorang warga mengikuti program vaksinasi pemerintah dengan itikad baik, kemudian mengalami persoalan kesehatan yang berlangsung bertahun-tahun, sejauh mana negara bertanggung jawab memastikan warga tersebut tidak berjalan sendirian?
Saya tidak meminta vonis.
Saya tidak meminta pemerintah langsung mengakui kesalahan.
Saya hanya meminta pemeriksaan yang transparan, ilmiah, dan adil.
Sebab negara yang meminta rakyatnya percaya seharusnya juga bersedia memberikan jawaban ketika rakyatnya datang membawa pertanyaan.

Karena pada Akhirnya, Ini Tentang Kepercayaan
Vaksinasi merupakan bagian dari sejarah besar kita dalam menghadapi pandemi.

Di balik angka cakupan vaksinasi, laporan program, dan keberhasilan kesehatan masyarakat, selalu ada manusia dengan pengalaman masing-masing.

Ada yang baik-baik saja.
Ada yang mengalami efek samping sementara.

Dan mungkin ada pula yang mengalami persoalan kesehatan yang membutuhkan kajian lebih lanjut.
Saya adalah salah satu dari mereka yang masih mencari jawaban.

Empat tahun sudah berlalu.
Psoriasis belum pergi.
Dan pertanyaan saya masih sama.
Jika memang bukan karena vaksin, tolong buktikan kepada saya.
Jika memang ada hubungan, tolong jangan biarkan saya menghadapinya sendirian.

Karena pada akhirnya, ini bukan hanya tentang vaksin.
Ini tentang kepercayaan antara negara dan rakyatnya.

Kepercayaan tidak cukup dibangun ketika pemerintah meminta rakyat mengikuti sebuah program.

Kepercayaan justru diuji ketika seorang warga datang setelah program itu dan berkata: "Saya sudah mengikuti apa yang negara minta. Sekarang, ketika saya sakit, apakah negara masih mau mendengarkan?".(*)

PERAN INTELEKTUAL: MENYAMPAIKAN KEBENARAN DAN MEMBUKA KEBOHONGAN

admin — Fri, 11 Sep 2026 17:17:00 +0700+0700

Oleh: H. Syahrir Nasution, SE, MM

Seorang intelektual sejatinya tidak diukur dari seberapa tinggi gelar yang melekat di belakang namanya, berapa banyak buku yang dibacanya, atau seberapa sering ia tampil berbicara di hadapan publik.

Intelektualitas terutama terlihat dari sikap, pola pikir, keteladanan, dan keberaniannya menempatkan kebenaran di atas kepentingan pribadi.

Karena itu, peran intelektual dalam kehidupan masyarakat bukan sekadar menyampaikan apa yang ia ketahui. Lebih jauh, intelektual memiliki tanggung jawab moral untuk menyampaikan kebenaran dan membuka kebohongan ketika kebohongan tersebut mulai merusak akal sehat publik.

Seorang intelektual tidak semestinya menjadikan ilmu sebagai alat untuk menunjukkan bahwa dirinya lebih pintar daripada orang lain. Ilmu justru seharusnya membuat seseorang semakin rendah hati, semakin bijaksana dan semakin berhati-hati dalam berbicara.

Orang berilmu tidak harus mengumbar ilmunya.

Ia tidak perlu setiap saat mempertontonkan pengetahuan yang dimilikinya. Ia berbicara ketika diperlukan, memberikan pandangan ketika dimintai pendapat, dan mengambil sikap ketika keadaan menuntut kejelasan.

Di situlah perbedaan antara orang yang sekadar memiliki pengetahuan dengan orang yang benar-benar memiliki intelektualitas.

Pengetahuan dapat membuat seseorang pandai berbicara. Tetapi intelektualitas menuntut sesuatu yang lebih tinggi: kemampuan berpikir jernih, bersikap benar dan mempertanggungjawabkan apa yang dikatakannya.

Seorang intelektual juga tidak boleh menjadi sekadar penghias kekuasaan.

Ketika kekuasaan melakukan kesalahan, intelektual seharusnya mampu mengingatkan. Ketika kebijakan publik menyimpang dari kepentingan rakyat, intelektual semestinya berani menyampaikan kritik. Dan ketika kebohongan diproduksi sedemikian rupa hingga dianggap sebagai kebenaran, intelektual memiliki kewajiban moral untuk membongkarnya.

Sebab, diamnya kaum intelektual terhadap kebohongan dapat membuat kebohongan semakin kuat.

Namun kritik seorang intelektual tidak boleh lahir dari kebencian. Kritik harus lahir dari ilmu, argumentasi, data, moralitas dan kepedulian terhadap kepentingan yang lebih besar.

Intelektual tidak boleh mengganti kebenaran dengan sensasi.

Ia juga tidak boleh menggunakan ilmunya untuk merendahkan orang lain. Sebaliknya, ilmu harus menjadi jalan untuk mencerdaskan masyarakat dan membangun kesadaran bersama.

Pada titik inilah kita memahami bahwa intelektualitas bukan sekadar persoalan otak, tetapi juga persoalan hati dan moral.

Seseorang mungkin memiliki gelar akademik yang tinggi, tetapi jika ilmunya digunakan untuk membenarkan kebohongan, menutupi kesalahan atau membela kepentingan tertentu secara membabi buta, maka publik berhak mempertanyakan kualitas intelektualitasnya.

Sebaliknya, seseorang yang tidak banyak bicara tetapi mampu berpikir jernih, berkata benar dan berani mempertahankan prinsip, justru dapat menunjukkan kualitas intelektual yang lebih kuat.

Maka, ukuran seorang intelektual bukan seberapa banyak ia berbicara, melainkan seberapa bernilai perkataannya ketika ia berbicara.

Ia tidak mengobral ilmu.

Ia tidak mencari panggung.

Ia tidak membutuhkan pengakuan setiap saat.

Tetapi ketika masyarakat membutuhkan penjelasan, ia hadir. Ketika kebenaran dipertanyakan, ia memberikan argumentasi. Ketika kebohongan disebarkan, ia membongkarnya dengan cara yang bertanggung jawab.

Itulah sesungguhnya posisi intelektual dalam kehidupan masyarakat.

Ilmu bukan untuk dipamerkan. Ilmu adalah amanah.

Dan amanah intelektual yang paling besar adalah menjaga agar akal sehat masyarakat tidak dikalahkan oleh kebohongan, kepentingan, propaganda maupun kekuasaan.

Karena pada akhirnya, sejarah tidak hanya mencatat siapa yang berkuasa.

Sejarah juga akan mencatat siapa yang berani berkata benar ketika kebenaran sedang tidak populer.

Di situlah martabat seorang intelektual diuji.

Jawab Kebutuhan Calon Mahasiswa, UNPAB Hadirkan Produk Baru PMB dengan Pilihan Kuliah Lebih Fleksibel

admin — Fri, 11 Sep 2026 15:42:00 +0700+0700

Medan— Universitas Pembangunan Panca Budi (UNPAB) terus melakukan inovasi dalam penerimaan mahasiswa baru dengan memperkenalkan produk baru Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB). Produk ini dikembangkan untuk menjawab kebutuhan calon mahasiswa sekaligus memberikan pilihan pendidikan yang lebih fleksibel dan relevan dengan perkembangan teknologi serta kebutuhan masyarakat.

Pengenalan produk baru tersebut dilakukan melalui kegiatan Soft Launching Produk Baru Penerimaan Mahasiswa Baru yang berlangsung di Aula Mahabento UNPAB, Kamis (10/9/2026). Kegiatan yang dimulai pukul 09.00 WIB hingga selesai ini dihadiri jajaran pimpinan universitas, kepala lembaga, dekan, direktur pascasarjana, ketua program studi, biro dan lembaga, serta dosen UNPAB.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Rektor UNPAB Assoc. Prof. Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, S.E., M.M., Rektor Bidang Sumber Daya dan Hubungan Internasional H. Abdul Razak Nasution, S.H.Int., M.Sc., Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Siti Anisah, S.T., M.T., Rektor Bidang Aset dan Sistem Informasi Assoc. Prof. Dr. Cut Nuraini, S.T., M.T., serta Kepala Lembaga Rekrutmen dan Kerjasama Mahasiswa Baru (LRMB) Dr. Erwansyah, S.E., M.E.

Dalam kegiatan tersebut, Dr. Erwansyah menyampaikan pemaparan mengenai pengembangan produk baru PMB yang merupakan pengembangan dari produk reguler UNPAB. Pengembangan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan pasar serta permintaan calon mahasiswa yang menginginkan pilihan perkuliahan yang dapat menyesuaikan dengan kondisi dan aktivitas mereka.

"Produk baru ini merupakan pengembangan dari produk reguler untuk memiliki nilai jual di pasar sekaligus memenuhi permintaan calon mahasiswa yang ingin masuk ke UNPAB," ujar Dr. Erwansyah.

Ia menjelaskan bahwa salah satu hal yang menjadi perhatian dalam produk baru tersebut adalah fleksibilitas dalam mengatur waktu kuliah. Program ini diperuntukkan bagi calon mahasiswa jenjang S1 dan S2 (Magister), sehingga dapat menjadi alternatif bagi masyarakat yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi dengan pola yang lebih menyesuaikan kebutuhan dan kesibukan masing-masing.

Menurut Dr. Erwansyah, pengembangan produk baru PMB juga menjadi bagian dari upaya UNPAB untuk memperluas jangkauan rekrutmen mahasiswa baru. Dengan pilihan program yang lebih beragam serta pendekatan yang lebih fleksibel, UNPAB berupaya membuka kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat untuk mendapatkan pendidikan tinggi.

Pengembangan produk baru PMB ini menjadi langkah UNPAB dalam menghadirkan pilihan pendidikan yang lebih relevan, fleksibel, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat di tengah perkembangan zaman.

Melalui inovasi tersebut, UNPAB berharap semakin banyak masyarakat memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikan tinggi dan mengembangkan kompetensi yang dibutuhkan untuk menghadapi masa depan.

UNPAB Pilihan Mantap — Beriman, Berilmu, dan Berkarya.

MKI Sumut Matangkan Persiapan Green Energy Golf Tournament Ke-2, Bahas EBT hingga Listrik Desa

admin — Fri, 11 Sep 2026 14:32:00 +0700+0700

MEDAN | Halomedan.com

Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI) Sumatera Utara mulai mematangkan persiapan pelaksanaan Green Energy Golf Tournament MKI Sumatera Utara Ke-2 (GEGT MKI SUMUT Ke-2) yang dijadwalkan berlangsung pada November 2026 mendatang.

Persiapan kegiatan tersebut dibahas dalam rapat yang digelar di D'Raja Coffee, Jalan Amir Hamzah, Medan, Kamis (10/9/2026) malam.

Rapat yang dimulai pukul 20.00 WIB tersebut dipimpin Ketua MKI Sumatera Utara Assoc. Prof. H. M. Isa Indrawan, S.E., M.M. dan dihadiri Sekretaris serta Bendahara MKI Sumatera Utara, Ketua Pelaksana GEGT MKI SUMUT Ke-2 Wiko Luvino Siregar, S.H., jajaran pengurus dan kepanitiaan, serta perwakilan General Manager UIB SBU, Ridwan, Senior Manager Bagian Keuangan.

Dalam rapat tersebut dibahas pembentukan sekaligus pemantapan kepanitiaan yang akan bertanggung jawab terhadap seluruh rangkaian kegiatan, mulai dari aspek teknis, administrasi, peserta, publikasi hingga sponsorship.
GEGT MKI SUMUT Ke-2 sendiri direncanakan digelar pada 8 November 2026 di Graha Metropolitan Golf Course.

Menariknya, rangkaian kegiatan tidak hanya berfokus pada turnamen golf. Sehari sebelumnya, tepatnya 7 November 2026, MKI Sumatera Utara juga menyiapkan agenda Seminar/Focus Group Discussion (FGD) Akademisi.

Seminar tersebut akan membahas dinamika sektor energi serta berbagai isu strategis menuju target energi tahun 2060. Pembahasan juga akan disandingkan dengan agenda PLN dan perkembangan sektor energi di Sumatera Utara.

Selain itu, rapat turut membahas peluang kolaborasi MKI Sumatera Utara dengan PLN dalam mendukung sosialisasi program Listrik Desa kepada masyarakat.
Sosialisasi tersebut diharapkan tidak hanya memberikan pemahaman terkait akses listrik, namun juga mendorong masyarakat desa memahami manfaat dan pemanfaatan energi listrik untuk mendukung pembangunan serta aktivitas ekonomi masyarakat.

Dorong Energi Bersih

GEGT MKI SUMUT Ke-2 juga diarahkan untuk menjadi bagian dari dukungan terhadap program pemerintah dalam pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT).
Salah satu fokus yang menjadi perhatian adalah pemanfaatan energi surya melalui penggunaan solar panel serta pengembangan energi surya dalam mendukung pencapaian target energi nasional hingga 2060.

Ketua MKI Sumatera Utara Assoc. Prof. H. M. Isa Indrawan, S.E., M.M., menyampaikan bahwa rangkaian kegiatan GEGT MKI SUMUT Ke-2 diharapkan dapat menjadi momentum memperkuat sinergi berbagai pihak dalam mendorong pengembangan energi berkelanjutan.

Sementara itu, Ketua Pelaksana Wiko Luvino Siregar, S.H., mengatakan seluruh hasil rapat akan segera ditindaklanjuti panitia, terutama terkait finalisasi struktur kepanitiaan dan pembagian tugas masing-masing bidang.

Sejumlah agenda yang menjadi tindak lanjut yakni koordinasi dengan Graha Metropolitan Golf Course, penyusunan konsep Seminar/FGD, koordinasi dengan PLN terkait program Listrik Desa, penyusunan konsep sponsorship dan kerja sama, serta persiapan teknis pelaksanaan turnamen.

Dengan mengusung semangat green energy, GEGT MKI SUMUT Ke-2 diharapkan tidak sekadar menjadi ajang olahraga dan silaturahmi, tetapi juga menjadi ruang memperkuat kolaborasi antara dunia ketenagalistrikan, akademisi, dunia usaha, pemerintah dan masyarakat dalam mendorong masa depan energi yang lebih bersih dan berkelanjutan.red

BMKG Keluarkan Peringatan Dini Banjir Rob, Medan Belawan hingga Marelan Wajib Waspada 10–16 September

admin — Fri, 11 Sep 2026 12:21:00 +0700+0700

MEDAN — Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Kelas II Maritim Belawan-Medan mengeluarkan peringatan dini potensi banjir pesisir atau banjir rob yang berlaku pada 10–16 September 2026.

Peringatan tersebut disampaikan menyusul adanya aktivitas pasang air laut dan fenomena alam lainnya yang berpotensi memicu banjir pesisir.

Dalam surat peringatan dini yang diterbitkan di Belawan pada 7 September 2026, BMKG mengimbau masyarakat pesisir agar meningkatkan kewaspadaan, khususnya di wilayah Kecamatan Medan Belawan, Medan Labuhan dan Medan Marelan.

BMKG memprediksi ketinggian pasang air laut berada di atas 2,3 meter selama periode tersebut. Pasang diperkirakan terjadi pada sekitar pukul 01.00–04.00 WIB dan 13.00–15.00 WIB, dengan pasang tertinggi mencapai 2,6 meter.

Ketinggian tersebut diukur dari titik surut terendah atau Lowest Astronomical Tides (LAT).

BMKG memperingatkan kondisi itu dapat berdampak terhadap transportasi di sekitar pelabuhan dan kawasan pesisir, aktivitas masyarakat, serta kegiatan bongkar muat di pelabuhan.

Masyarakat yang tinggal maupun beraktivitas di kawasan pesisir diminta tidak mengabaikan peringatan tersebut dan mempersiapkan langkah antisipasi terhadap kemungkinan genangan air laut.

"Masyarakat diimbau untuk selalu waspada dan siaga untuk mengantisipasi dampak dari banjir pesisir (ROB), serta memperhatikan update informasi cuaca maritim dari BMKG," demikian imbauan dalam surat tersebut.

Peringatan dini ini juga menjadi perhatian bagi pemerintah daerah dan instansi terkait untuk memastikan kesiapsiagaan di kawasan pesisir, terutama titik-titik yang selama ini memiliki kerentanan terhadap genangan akibat pasang air laut.

BMKG menyebut informasi pasang surut tersebut bersumber dari PUSHIDROSAL TNI AL, sementara ketinggian pasang diukur dari titik surut terendah.

Air Rendam Pondok Zikir Thoriqat Ahli Syattariyah di Simpang Gambus, Diduga Dampak Luapan Hulu Sungai

admin — Fri, 11 Sep 2026 12:10:00 +0700+0700

BATU BARA — Pondok Zikir Thoriqot Ahli Syattariyah yang berada di Dusun VII, Desa Simpang Gambus, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara, terendam banjir. Ketinggian air di areal pondok diperkirakan mencapai 1 hingga 1,2 meter dari permukaan tanah.

Pimpinan Pondok Zikir Thoriqot Ahli Syattariyah, Tuan M. Bakri Godang, didampingi Wakil Pimpinan M. Hamdani Batubara, mengatakan genangan air tersebut diduga berasal dari luapan aliran Sungai Dalu-Dalu di bagian hulu.

Menurut Bakri, air mulai memasuki kawasan sekitar pondok pada Kamis, 23 Agustus 2026. Debit air sempat berangsur surut pada Selasa, 1 September 2026. Namun, kondisi kembali memburuk setelah debit air meningkat pada Sabtu, 5 September 2026.

"Hingga saat ini, ketinggian air diperkirakan mencapai sekitar 1 hingga 1,2 meter," ujar Bakri.

Ia menjelaskan, genangan air kini telah merendam bagian lantai pondok. Kondisi tersebut membuat sejumlah aktivitas keagamaan, termasuk kegiatan zikir dan ibadah lainnya, untuk sementara dihentikan.

"Saat ini air telah merendam bagian lantai pondok. Sementara aktivitas zikir dan ibadah lainnya di dalam pondok dihentikan," terangnya.

Wakil Pimpinan Pondok Zikir Ahli Syattariyah, M. Hamdani Batubara, berharap Pemerintah Kabupaten Batu Bara segera mengambil langkah untuk menangani persoalan banjir yang merendam kawasan pondok.

Hamdani menduga genangan tersebut berkaitan dengan adanya kebocoran pada benteng atau tanggul di bagian hulu sungai. Kondisi itu diduga menyebabkan aliran air masuk ke wilayah sekitar pondok dan menggenangi areal pondok zikir.

"Kami berharap pemerintah segera turun tangan untuk melihat kondisi di lapangan dan mencari solusi agar persoalan banjir ini dapat segera diatasi," harapnya.

Namun, penyebab pasti masuknya air ke kawasan pondok masih memerlukan pemeriksaan dan penanganan lebih lanjut dari Pemerintah Kabupaten Batu Bara, termasuk pengecekan kondisi aliran sungai dan tanggul di bagian hulu.

Kehadiran tersebut, kata Bakri, menjadi bentuk perhatian terhadap kondisi pondok yang terdampak akibat genangan air.

Dia berharap perhatian dan penanganan dari pemerintah dapat segera dilakukan sehingga aktivitas keagamaan di Pondok Zikir Thoriqot Ahli Syattariyah dapat kembali berjalan normal.

Jenang Sumsum Paku Buwono XIV

admin — Thu, 10 Sep 2026 20:14:00 +0700+0700

Jenang Sumsum Paku Buwono XIV

Tata cara wilujengan jenang sumsum dilakukan oleh panitia Kraton Surakarta. Tepat pada hari Kemis Kliwon, 10 September 2026. Dalam rangka syukuran panitia atas lancarnya jumenengan Paku Buwono XIV. Ayu hayu rahayu.

Bertempat di Bangsal Semarakata pangageng, sentana dan abdi dalem sowan ngabyantara. Ketua Lembaga Adat mandhegana acara. GKR Dra Wandansari Koes Moertiyah M.Pd selalu memberi inspirasi dan energi, agar tradisi tetap lestari. Sejak berdirinya tanggal 17 Sura atau 20 Pebruari 1745 Paku Buwono II mewariskan seni edi peni, budaya adi luhung.

Bebadan Kraton Surakarta merupakan lembaga resmi dari sudut yuridis formil. Selaku pengageng sasana wilapa jelas memimpin roda pemerintahan Kraton Surakarta. Lembaga eksekutif yang melakukan koordinasi berbagai program kerja. Tumata nut wirama, lumampah miturut paugeran. Desa mawa cara, negara mawa tata.

Rasa suka sukur atas jumenengan raja Surakarta rampung pada hari Setu Kliwon, 5 September 2026. Penantian 9 bulan sejak deklarasi tanggal 13 Nopember 2025. Sasana Handrawina sebagai paseksen historis. Hati trenyuh haru dengan waspa kumembeng tumetes. Saat itu terjadi insiden kecil. Namun bisa diatasi dengan bijaksana. Malah dianggap sebagai kelengkapan lelakone ngaurip.

Jumlah abdi dalem yang hadir lebih dari 10 ribu jiwa. Pagelaran sasana sumewa penuh sesak. Sasana Hinggil menjadi pusat perhatian. Bangsal manguntur tangkil tempat Sinuwun Paku Buwono XIV berikrar sumpah. Dengan berbusana keprabon jangkep Sinuwun dikawal oleh dayang dayang Kraton Surakarta. Lengkap dengan abdi dalem ampil ampil. Banyak dhalang sawung galing harda walipa kacu mas jaka palara lara kidang gajah laring badak manyura kanan kering. Ibarat Sang Hyang Kuwera, dewaning kesugihan tumurun ing madyapada, kang arsa andum kabagyan.

Suara gamelan berkumandang gandheng matumpa tumpa. Perangkat gamelan sebanyak 13 berderet deret. Kyai Udan Arum dan Kyai Udan Asih warisan Paku Buwono IX turut ditabuh. Gendhing carabalen tersedia tiap sudut. Meriah gagah indah mewah tampak berwibawa. Gendhing Sri Katon, ladrang wilujeng, ketawang puspa warna sambung menyambung. 300 pengrawit bertugas untuk menjaga wibawa Narendra agung binathara.

Sabtu 5 September 2026 hari yang istimewa. Kanjeng Sunan Paku Buwono XIV miyos dari dalem ageng. Lewat parasedya, sasana sewaka, maligi, paningrat, nguntarasana, panggung sangga Buwana, marcu kundha, balerata, kamandungan, lawang gapit, bale mangu dan bangsal Sewayana. Lingkungan sekitar dihias janur. Karpet merah untuk rute perjalanan raja.

Gamelan tentu berkumandang terus. Sambung menyambung menjadi satu. Itulah prosesi jumenengan Paku Buwono XIV. Sembah grana dari abdi dalem untuk Sinuwun. Majelis Adat Kraton Nusantara hadir sebanyak 30 rombongan. Sembah karna sebagai tanda penghormatan. Ikrar sumpah Sinuwun di bangsal manguntur tangkil bergema. Ulama dan kanca kaji melanjutkan dengan puja kastawa. Doa terkabul penuh dengan harapan. Air mata terharu merembes membasahi pipi. Upacara adat besar gancar lancar segar bugar.

Dari puku 9 hingga 11 sitihinggil neng ning nung nang. Sunyi sepi namun berarti. Lenggah saluku juga, amepet babahan hawa sanga. Seba sekaligus mahas ing ngasepi. Duduk sambil meditasi. Berdoa kepada Allah Yang Maha Kuasa. Barisan dodot kampuh dan kanca kaji duduk bersimpuh di hadapan Kanjeng Sinuwun Paku Buwono XIV. Duduk rapi tata titi.

Gendhing Kodhok ngorek langsung berkumandang. Setelah KGPH Madukusumo menyematkan pin Radya Laksana. Seolah olah dunia dilipat dengan suara gamelan. Disusul semua gamelan 13 pangkon yang ditabuh 300 pengrawit. KRT Dr Joko Daryanto ahli karawitan UNS tampil meyakinkan. Serat Biwada Nata menjelaskan tata cara jumenengan Sinuwun Paku Buwono X tahun 1893. Landasan historis terus berlanjut, nuting jaman kelakone.

Tindhih karawitan Kraton Surakarta Dr BRM Lintang Sasongko M.Si dosen Fakultas Ekonomi UNS. Sejak tanggal 4 September 2026 sibuk sekali. Gladhen resik dipantau. Cek lokasi dan irama musik. Setelah jam 15 dilakukan upacara ruwatan murwakala. Lakon Sudamala. Dalang Ki Thengkleng Sri Susilo. Sesaji jangkep genep genap. Bertempat di pagelaran sasana sumewa. Sinuwun Paku Buwono XIV hadir hingga pukul 17.30. Regeng gayeng seneng. Semua berusaha untuk ngalap berkah.

Malam harinya 4 September 2026 jam 20. Bedhaya ketawang untuk midodareni. Selama 2 jam. Seluruh sentana dan abdi dalem bahu sowan. Dilanjutkan dengan shalat lail. Sinuwun Paku Buwono XIV berdoa di masjid Paramasana.

Kilas balik selesai. Sabtu Kliwon, 5 September 2026 upacara berlanjut. Bedhaya ketawang ditarikan oleh trah Paku Buwono. Lamanya 2 jam. Bertempat di sasana sewaka. Bangsal nguntarasana untuk sentana trah darah dalem. Suasana betul betul hikmad. Rep tidhem premanem. Tan ana sabawane. Walang alisik Ron ronan datan obah. Samirana tan lumampah. Kang kapyarsa amung ocehing kukila. Sawo kecik, sarwa becik sejumlah 64 menabur kebecikan.

Calapita tanda Bedhaya ketawang paripurna. Ladrang gleyong mengantar pisowanan bubar. Udan mas lambang turunnya kanugrahan. Upacara jumenengan memantapkan kepribadian. Tontonan tuntunan tatanan selaras serasi seimbang. Karaton Surakarta Hadiningrat arum kuncara ngejayeng jagad raya.

Surakarta, Kemis Kliwon, 10 September 2026.
Purwadi

Kota Medan & Pulau Pinang Ukir Prestasi Bersama, Raih Penghargaan IMT-GT 2026

admin — Thu, 10 Sep 2026 19:24:00 +0700+0700

MEDAN — Hubungan kembar kota / kota bersaudara antara Pulau Pinang dan Kota Medan yang telah terjalin puluhan tahun, kini berbuah prestasi gemilang. Kedua kota sekaligus meraih penghargaan bergengsi dalam ajang IMT-GT ke-32 Tahun 2026, sebagai pengakuan atas keberhasilan menerapkan pembangunan perkotaan berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Penghargaan diserahkan dalam rangkaian Gala Dinner 32nd IMT-GT Ministerial Meeting and Related Meeting di JW Marriot Hotel Medan, Rabu malam, 9 September 2026, oleh Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian dan Menteri Ekonomi Malaysia Akmal Nasrullah. Penghargaan ini diberikan untuk mengapresiasi kota dan wilayah di kawasan Indonesia–Malaysia–Thailand yang sukses menerapkan pembangunan perkotaan berkelanjutan serta ramah lingkungan.

Pulau Pinang menyabet dua penghargaan sekaligus: Gold Award untuk Literasi Karbon & Tata Kelola Iklim, serta Bronze Award untuk Pendidikan Pembangunan Berkelanjutan. Tak kalah membanggakan, Kota Medan berhasil meraih Green City Award kategori Emas untuk Ekonomi Sirkular dan Efisiensi Sumber Daya.

Penyerahan penghargaan diwakili oleh Encik Shahmi Azhan bin Md. Salleh, Perancang Bandar di Jabatan Perancangan Pembangunan Majlis Bandaraya Pulau Pinang, yang mewakili Datuk Bandar Pulau Pinang, Ir. Rajendran P. Anthony. Acara berlangsung di Adi Mulia Hotel Medan, Kamis pagi, 10 September 2026, disambut hangat oleh H. Ikrom Helmi Nasution, SH — Presiden Persatuan Tenis Meja Eksekutif Sumatera Utara dan mantan Kepala Bagian Hubungan Antar Kota dan Daerah Kota Medan — bersama Penasehat PTM Sumut, Drs. H. Zukirman, MAP.

Dari sisi Malaysia, sebanyak empat pemerintah kota turut meraih penghargaan dalam ajang ini: Majlis Bandaraya Alor Setar, Majlis Bandaraya Pulau Pinang, Majlis Bandaraya Seremban, dan Majlis Perbandaran Manjung.

Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak juga meninjau kembali sejarah panjang kerjasama "Twin City / Kota Bersaudara" yang telah terjalin erat antara Pulau Pinang dan Kota Medan — sebuah ikatan persaudaraan yang terus diperkuat dan kini berbuah pengakuan internasional. Prestasi ini menjadi bukti nyata bahwa kerjasama lintas batas negara mampu melahirkan kemajuan yang bermanfaat bagi masyarakat luas.red

Presiden PTM Eksekutif Sumut H. Ikrom Helmi Nasution Lepas Datuk Bandar Alor Setar

admin — Thu, 10 Sep 2026 19:23:00 +0700+0700

MEDAN — Presiden/Ketua Umum Persatuan Tenis Meja Eksekutif Sumut Indonesia (PTM Eksekutif Sumut), H. Ikrom Helmi Nasution, melepas kepulangan Datuk Bandar/Walikota Majlis Bandaraya Alor Setar, Yang Berbahagia Datuk Haji Abdul Gafar bin Yahya, beserta rombongan setelah mengikuti rangkaian kegiatan IMT-GT ke-32 di Medan.

Dalam suasana penuh keakraban, H. Ikrom Helmi Nasution dan Datuk Haji Abdul Gafar bin Yahya sebagai simbol persahabatan dan penghormatan antara kedua pihak.

Pertemuan tersebut sekaligus memperkuat hubungan silaturahmi yang selama ini telah terjalin antara PTM Eksekutif Sumut dengan masyarakat Alor Setar, Malaysia.

Ikrom mengatakan, hubungan yang dibangun melalui olahraga, khususnya tenis meja, memiliki nilai strategis dalam mempererat persaudaraan masyarakat Indonesia dan Malaysia.

"Pertukaran cenderamata ini bukan sekadar seremoni, tetapi menjadi simbol persahabatan dan hubungan kekeluargaan yang sudah terjalin antara Sumatera Utara dan Alor Setar," ujar Ikrom.

Ia mengenang kegiatan Titian Muhibah Tenis Meja/Pingpong yang pernah dilaksanakan PTM Eksekutif Sumut ke Alor Setar beberapa tahun lalu. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi salah satu bukti bahwa olahraga dapat menjadi jembatan yang mempertemukan masyarakat kedua negara.

Ikrom berharap silaturahmi tersebut terus berlanjut dan dapat diwujudkan melalui berbagai kegiatan bersama, termasuk pertandingan persahabatan tenis meja antara PTM Eksekutif Sumut dan komunitas tenis meja di Alor Setar.

"Semoga hubungan ini semakin erat. Insyaallah, ke depan kita dapat kembali melaksanakan Titian Muhibah tenis meja, baik di Sumatera Utara maupun di Alor Setar," katanya.

Sementara itu, kehadiran Datuk Haji Abdul Gafar bin Yahya di Medan merupakan bagian dari rangkaian agenda IMT-GT ke-32 yang berlangsung di JW Marriott Hotel Medan, 7–10 September 2026.

Momen pelepasan tersebut berlangsung hangat dan penuh kekeluargaan, ditandai dengan saling berjabat tangan, foto bersama serta pertukaran cenderamata antara kedua tokoh.red

MENJADIKAN RAKYAT INDONESIA MENUJU KEDAULATAN DAN KETAHANAN PANGAN

admin — Thu, 10 Sep 2026 14:16:00 +0700+0700

:
Oleh : H Syahrir Nasution

Jangan hanya bicara soal beras. Kedaulatan pangan adalah soal masa depan bangsa.

Indonesia adalah negara agraris dengan tanah yang luas, laut yang kaya, hutan dan keanekaragaman hayati yang luar biasa. Namun kekayaan tersebut belum otomatis membuat seluruh rakyat berdaulat atas pangannya sendiri.

Kedaulatan pangan tidak cukup diukur dari apakah beras tersedia di pasar. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah: siapa yang menguasai lahan, siapa yang memproduksi pangan, siapa yang mengendalikan distribusi, siapa yang menentukan harga, dan apakah petani memperoleh kehidupan yang layak dari pekerjaannya?

Karena itu, membangun ketahanan pangan harus dimulai dari memperkuat petani, nelayan, peternak, pembudi daya ikan dan seluruh pelaku pangan rakyat.

Pemerintah perlu memastikan lahan pertanian produktif tidak terus-menerus tergerus alih fungsi. Infrastruktur irigasi harus dibangun dan dirawat. Benih, pupuk, teknologi, pembiayaan dan akses pasar harus tersedia dengan harga yang wajar. Petani jangan hanya menjadi objek kebijakan, tetapi harus menjadi subjek utama pembangunan pangan nasional.

Di sisi lain, Indonesia juga harus mengembangkan diversifikasi pangan. Ketergantungan berlebihan terhadap satu komoditas membuat sistem pangan rentan. Jagung, sagu, singkong, ubi, sorgum, kedelai, hortikultura, ikan dan berbagai pangan lokal harus ditempatkan sebagai bagian penting dari strategi pangan nasional.

Kedaulatan pangan juga berarti membangun rantai pasok yang adil. Jangan sampai petani menjual hasil panennya dengan harga murah, sementara konsumen membeli dengan harga mahal. Mata rantai distribusi yang terlalu panjang harus dibenahi. Negara harus hadir ketika terjadi gejolak harga, tetapi intervensi tersebut jangan sampai justru mematikan insentif produksi petani.

Program pangan nasional, termasuk program makan bergizi, seharusnya dapat menjadi mesin penggerak ekonomi petani dan UMKM pangan lokal. Jika kebutuhan pangan program pemerintah dapat diserap dari produksi petani dan nelayan dalam negeri melalui mekanisme yang transparan dan efisien, maka uang negara berputar di desa dan memperkuat ekonomi rakyat.

Pada akhirnya, ketahanan pangan bukan sekadar urusan Kementerian Pertanian atau pemerintah pusat. Ini merupakan agenda lintas sektor: pendidikan, kesehatan, perdagangan, perindustrian, kelautan, pekerjaan umum, keuangan hingga pemerintah daerah.

Sebab rakyat yang sehat membutuhkan makanan bergizi. Anak-anak yang belajar membutuhkan asupan yang cukup. Petani membutuhkan kepastian pasar. Nelayan membutuhkan laut yang sehat. Dan negara membutuhkan sistem pangan yang tidak mudah diguncang krisis global.

Indonesia tidak boleh menjadi bangsa besar yang kaya sumber daya, tetapi rapuh dalam urusan pangan.

Kedaulatan pangan harus dibangun dari desa, dari sawah, ladang, kebun, tambak, laut dan pasar rakyat. Negara hadir bukan sekadar sebagai regulator, tetapi sebagai pelindung dan penggerak ekosistem pangan nasional.

Jika petani sejahtera, pangan tersedia. Jika pangan tersedia dan terjangkau, rakyat kuat. Jika rakyat kuat, negara berdaulat.

Itulah sesungguhnya makna menjadikan rakyat Indonesia menuju kedaulatan pangan dan ketahanan pangan.