Utusan Aceh Jadi Pemateri Talk Show HUT Ke-80 SPS di Riau

admin — Sat, 06 Jun 2026 16:08:00 +0700+0700

MEDAN – Kepercayaan yang diberikan panitia kepada Barlian Erliadi untuk tampil sebagai pemateri dalam Talk Show Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Serikat Perusahaan Pers (SPS) di Riau menjadi pengakuan tersendiri atas kapasitas dan kiprahnya di dunia pers.

"Di tengah berkumpulnya para pelaku industri media di Riau,, SPS Aceh diminta jadi pemateri, mungkin panitia menilai SPS Aceh memiliki pengalaman dan perspektif yang relevan untuk mengulas dinamika pers yang terus berubah di era digital," ungkap Plt Ketua SPS Aceh, Muktarrudin Usman dalam pesan WhatsApp kepada wartawan dari Kota Medan, Sabtu, 6 Juni 2026.

Penunjukan Barlian tidak hanya merepresentasikan SPS Aceh, tetapi juga mencerminkan kepercayaan terhadap sosok yang selama ini aktif mengikuti perkembangan industri media, baik di tingkat daerah maupun nasional. Dengan latar belakang pendidikan Sarjana Hukum (S.H.), Magister Administrasi Publik (M.A.P.), serta saat ini tercatat sebagai mahasiswa program Doktoral Universitas Riau, Barlian dinilai memiliki kombinasi pengalaman praktis dan wawasan akademik yang mampu memperkaya diskusi dalam forum tersebut.

"Saya siap menyampaikan perkembangan pers secara nasional, termasuk berbagai tantangan yang sedang dihadapi perusahaan pers di tengah perubahan teknologi dan pola konsumsi informasi masyarakat. Saya juga akan memaparkan kondisi serta perkembangan pers yang terjadi di Aceh," kata Barlian menjelang keberangkatan ke Pekanbaru dari Kota Medan.

Menurutnya, dunia pers sedang berada pada fase transformasi yang menentukan. Perkembangan teknologi digital, kecerdasan buatan, hingga perubahan perilaku audiens menuntut perusahaan pers untuk beradaptasi secara cepat tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar jurnalistik yang menjadi fondasi kepercayaan publik.

"Pers harus mampu bertransformasi mengikuti perkembangan zaman, namun tetap menjaga integritas, profesionalisme, dan akurasi. Kepercayaan publik adalah aset terbesar yang harus dipertahankan oleh setiap perusahaan pers," ujarnya.

Kehadiran Barlian sebagai pemateri juga menunjukkan bahwa kontribusi insan pers daerah semakin diperhitungkan dalam percakapan nasional. Pengalaman Aceh dalam membangun ekosistem media yang tetap bertahan di tengah berbagai tantangan menjadi salah satu perspektif yang dinilai penting untuk dibagikan kepada peserta talk show.

Forum yang menjadi bagian dari rangkaian HUT ke-80 SPS itu diharapkan tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga ruang bertukar gagasan mengenai masa depan industri pers Indonesia. Di tengah arus disrupsi yang terus bergerak cepat, dibutuhkan pemikiran yang mampu menjembatani idealisme jurnalistik dengan tuntutan inovasi dan keberlanjutan usaha media.

"Semoga forum ini melahirkan gagasan dan kolaborasi yang semakin memperkuat perusahaan pers Indonesia, khususnya media daerah, agar tetap menjadi pilar informasi yang kredibel dan terpercaya bagi masyarakat," pungkas Barlian. (SF)

HMTI Siapkan Ekspansi Nasional, Bangun Sekretariat hingga Gelar Silaturahmi Nasional

admin — Sat, 06 Jun 2026 13:57:00 +0700+0700

MEDAN – Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Masyarakat Tabagsel Indonesia (HMTI) terus mematangkan berbagai program strategis organisasi untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Hal tersebut mengemuka dalam rapat pengurus yang digelar pada 1 Juni 2026 dan menghasilkan sejumlah agenda penting guna memperkuat eksistensi serta kontribusi HMTI bagi masyarakat Tabagsel dan Indonesia secara umum.
Ketua Umum HMTI, Sobirin Harahap, menyampaikan bahwa salah satu fokus utama organisasi adalah memperluas jaringan kepengurusan HMTI di seluruh provinsi di Indonesia.
"HMTI harus hadir dan menjadi wadah pemersatu masyarakat Tabagsel di berbagai daerah. Karena itu, pembentukan kepengurusan di setiap provinsi menjadi prioritas yang membutuhkan dukungan dan partisipasi seluruh anggota," ujar Sobirin Harahap dalam keterangannya.
Selain pengembangan organisasi, HMTI juga berkomitmen melanjutkan dukungan terhadap pembangunan Masjid Nurhamida yang berlokasi di Desa Sena, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Program tersebut diharapkan dapat melibatkan partisipasi anggota dan masyarakat melalui donasi sukarela sesuai kemampuan masing-masing.
Dalam rapat tersebut, pengurus juga membahas rencana penyediaan lahan dan pembangunan sekretariat permanen HMTI. Untuk mewujudkan hal itu, organisasi membuka ruang partisipasi dan pembentukan panitia secara sukarela guna merancang langkah-langkah strategis penggalangan dana.
Tak hanya itu, HMTI juga menargetkan penyelenggaraan Silaturahmi Nasional dan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di Jakarta setelah terbentuk kepengurusan di sedikitnya 50 persen plus satu provinsi di Indonesia. Kegiatan tersebut direncanakan menghadirkan tokoh-tokoh nasional asal Tabagsel serta pengurus inti dari seluruh provinsi.
Sekretaris Jenderal HMTI, Freddi P. Daulay, menyebutkan bahwa Rakernas nantinya akan menjadi momentum konsolidasi besar organisasi sekaligus memperkuat sinergi antar-pengurus daerah.
Sementara itu, Bendahara Umum HMTI, Nur Aisyah Nasution, menyampaikan bahwa usulan iuran sukarela sebesar Rp10.000 per bulan masih menunggu masukan dari anggota sebelum diputuskan secara resmi.
Agenda lain yang turut dibahas adalah rencana pelaksanaan ibadah kurban HMTI tahun 2027 yang akan dilaksanakan berdasarkan kesepakatan bersama, serta penguatan kerja sama dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah dan lembaga lainnya.
Melalui berbagai program tersebut, HMTI berharap dapat semakin memperkuat peran organisasi sebagai wadah silaturahmi, pemberdayaan, serta pengabdian bagi masyarakat Tabagsel di seluruh Indonesia.
"Kami mengharapkan saran, masukan, dan dukungan dari seluruh pengurus maupun anggota agar cita-cita besar HMTI dapat terwujud dan memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat," tutup Sobirin Harahap.

Rupiah Terus Melemah, Dolar AS Tembus Rp18.095: Ada Apa dengan Bangsa Ini?

admin — Sat, 06 Jun 2026 13:56:00 +0700+0700

OlehH. Syahrir Nasution
Bangsa ini sedang menghadapi ujian ekonomi yang tidak ringan. Ketika nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat telah menembus angka Rp18.095, masyarakat tentu bertanya-tanya: apa yang sebenarnya sedang terjadi dengan negeri ini?
Pelemahan rupiah bukan sekadar angka di layar bursa. Dampaknya langsung terasa dalam kehidupan rakyat. Harga barang impor naik, biaya produksi meningkat, harga kebutuhan pokok berpotensi ikut terkerek, dan daya beli masyarakat semakin tertekan. Data beberapa media ekonomi menunjukkan rupiah memang berada dalam tekanan kuat dan telah menyentuh level psikologis Rp18.000 per dolar AS dalam beberapa hari terakhir.
Secara global, tekanan datang dari menguatnya dolar AS, ketegangan geopolitik dunia, kenaikan harga minyak, serta tingginya suku bunga Amerika Serikat yang membuat investor menarik dana dari negara berkembang, termasuk Indonesia.
Namun kita juga tidak boleh menutup mata terhadap faktor-faktor domestik. Ketergantungan terhadap impor, tingginya kebutuhan dolar untuk berbagai transaksi luar negeri, lemahnya kepercayaan pasar, serta belum optimalnya penguatan sektor produksi nasional ikut memperberat tekanan terhadap rupiah.
Pertanyaan yang lebih penting bukan hanya mengapa rupiah melemah, tetapi bagaimana pemerintah merespons situasi ini. Rakyat membutuhkan kebijakan yang mampu menjaga stabilitas ekonomi, memperkuat sektor riil, meningkatkan investasi yang produktif, serta memastikan lapangan kerja tetap tersedia. Bank Indonesia telah menyatakan akan terus melakukan langkah-langkah stabilisasi dan intervensi pasar untuk menjaga nilai tukar rupiah.
Kondisi ini seharusnya menjadi alarm bagi seluruh pemangku kepentingan. Bangsa yang besar tidak boleh terus bergantung pada kekuatan ekonomi negara lain. Saatnya memperkuat kemandirian ekonomi nasional, memperkuat industri dalam negeri, dan memastikan setiap kebijakan benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat.
Rupiah yang melemah adalah sinyal bahwa ada pekerjaan rumah besar yang harus segera diselesaikan. Rakyat tidak membutuhkan saling menyalahkan. Yang dibutuhkan adalah solusi nyata, keberanian mengambil langkah strategis, dan komitmen untuk mengembalikan kepercayaan terhadap ekonomi Indonesia.
Karena pada akhirnya, kuat atau lemahnya rupiah bukan hanya soal kurs mata uang, tetapi juga cerminan kekuatan ekonomi dan masa depan bangsa.

DPD ASPRIMA Sumut Resmi Dikukuhkan, Perkuat Sinergi Kampus dan Industri untuk Mencetak Talenta Unggul

admin — Sat, 06 Jun 2026 13:51:00 +0700+0700

MEDAN – Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Profesi Praktisi Manajemen Talenta (DPD ASPRIMA) Provinsi Sumatera Utara resmi dikukuhkan dalam rangkaian Seminar Manajemen Talenta bertema "Manajemen Talenta Terintegrasi dari Kampus Menuju Dunia Industri" yang berlangsung di Aula Danau Toba UPTD Pelatihan Kesehatan Sumatera Utara, Jalan Petunia Raya, Kecamatan Medan Tuntungan, Jumat (5/6/2026).

Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara dunia pendidikan, pemerintah, dan industri dalam mencetak sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.

Seminar yang dihadiri sekitar 200 peserta dari kalangan akademisi, praktisi, mahasiswa, dan unsur pemerintah tersebut dibuka oleh Gubernur Sumatera Utara yang diwakili Kepala BPSDM Provinsi Sumatera Utara, Dr. Agustinus Panjaitan, S.SiT., M.T. Turut hadir Kepala UPTD Pelatihan Kesehatan Sumatera Utara Hj. Dahlia Suhartono, SKM., M.Si. selaku Ketua Panitia Seminar dan Pengukuhan sekaligus Koordinator Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Sertifikasi DPD ASPRIMA Sumut, unsur Forkopimca, perwakilan perguruan tinggi, dosen, mahasiswa, jajaran pengurus DPP ASPRIMA, serta undangan umum.

Dalam kesempatan tersebut, Dr. Ir. Muhammad Yamin Siregar, M.M. menyampaikan pentingnya penerapan manajemen talenta di lingkungan perguruan tinggi guna menghasilkan lulusan yang siap menghadapi tantangan dunia kerja.

Sementara itu, Ketua Umum DPP ASPRIMA, Ir. Gabelas M. Girsang, M.M., CMA, memaparkan implementasi manajemen talenta di sektor industri sebagai strategi untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing organisasi.

Puncak kegiatan ditandai dengan prosesi pengukuhan pengurus DPD ASPRIMA Sumatera Utara. Dalam susunan kepengurusan yang dikukuhkan, Prof. Dr. Kornel Munthe, S.E., M.Si. dipercaya sebagai Ketua Dewan Pembina & Prof.Dr.H.Khairil Ansari,M.Pd, DR.Parlindungan Sihotang,SE,M.Si. Dr. Miska Irani Tarigan, M.M. sebagai Ketua DPD ASPRIMA Sumut, Ediwardo Ritonga, S.Sos. sebagai Sekretaris, serta Ayu Teresia Hutauruk, S.M., M.M. sebagai Bendahara bersama jajaran pengurus lainnya yang akan menjalankan roda organisasi di Sumatera Utara.

Sekretaris DPD ASPRIMA Sumut, Ediwardo Ritonga, S.Sos., menegaskan bahwa kehadiran ASPRIMA di Sumatera Utara diharapkan menjadi wadah kolaborasi yang mampu mempertemukan kebutuhan dunia pendidikan dengan kebutuhan dunia industri dalam pengembangan talenta. Menurutnya, pengelolaan talenta yang terintegrasi sejak di bangku kuliah hingga memasuki dunia kerja merupakan langkah strategis untuk menjawab tantangan global yang semakin kompetitif.

Ediwardo Ritonga menilai pembangunan sumber daya manusia tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, perguruan tinggi, dan sektor usaha. Karena itu, ASPRIMA hadir sebagai jembatan yang memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan guna menciptakan talenta-talenta yang siap bersaing dan berkontribusi bagi pembangunan daerah maupun nasional. Semoga Kehadiran DPD ASPRIMA khususnya dapat diterima di Sumatera Utara

Lebih lanjut, Ediwardo Ritonga menegaskan komitmen DPD ASPRIMA Sumut untuk menjadi mitra strategis dalam mendukung lahirnya generasi unggul yang memiliki kompetensi, karakter, serta kemampuan beradaptasi terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan industri masa depan. Melalui berbagai program yang akan dijalankan, ASPRIMA diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan sumber daya manusia di Sumatera Utara.

"Pengukuhan DPD ASPRIMA Sumut ini menjadi awal dari upaya besar membangun ekosistem manajemen talenta yang kuat dan berkelanjutan. Kami berharap sinergi yang terbangun dapat melahirkan talenta-talenta unggul yang siap bersaing di tingkat nasional maupun internasional," ujar Ediwardo Ritonga.

Sebelum pengukuhan resmi dilaksanakan, DPP ASPRIMA telah mulai menjalankan program kerja melalui kegiatan Pelatihan Kompetensi bagi Mahasiswa Angkatan III Tahun 2026 di Universitas Katolik Santo Thomas Medan. Kegiatan tersebut mendapat perhatian khusus dengan kehadiran langsung Ketua Umum DPP ASPRIMA beserta Sekretaris Jenderal DPP ASPRIMA sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan kompetensi dan manajemen talenta generasi muda.

Dengan resmi dikukuhkannya kepengurusan baru, DPD ASPRIMA Sumut optimistis dapat menjadi motor penggerak pengembangan manajemen talenta yang profesional, adaptif, dan berkelanjutan di Sumatera Utara, sekaligus memperkuat hubungan antara dunia pendidikan dan dunia industri dalam mencetak sumber daya manusia yang unggul.

Alumni JPNN Turun Gunung, Anto Genk Didorong Maju Ketua PWI Sumut

admin — Sat, 06 Jun 2026 11:22:00 +0700+0700

MEDAN– Dunia pers Sumatera Utara kembali diramaikan dengan munculnya nama Rianto Aghly SH MH atau yang lebih dikenal sebagai Anto Genk. Mantan jurnalis JPNN yang kini menjabat CEO Sumut24 Grup itu menyatakan kesiapannya untuk mengabdi lebih besar di organisasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumatera Utara.

Anto Genk mengaku didorong untuk maju sebagai Ketua PWI Sumut apabila mendapat amanah dan dukungan dari anggota PWI.
"Kita liat, kita jalani aja" ujar Ceo Sumut24 GroupAnto Genk kepada wartawan, Jumat (5/6/2026).

Bagi insan pers di Sumatera Utara, nama Anto Genk bukanlah sosok asing. Karier jurnalistiknya ditempa dari bawah. Berawal sebagai penghantar koran, ia kemudian berkembang menjadi wartawan profesional hingga dipercaya memimpin sejumlah perusahaan media.
Saat ini, selain menjabat CEO Sumut24 Grup mengelolah 5 media, Sumuut24 ( cetak) garda.id, medan24news.com, halomedan.com dan garda.id, Anto Genk juga tercatat sebagai Ketua JMSI Sumatera Utara serta aktif di berbagai organisasi pers dan penerbitan media. Kiprahnya di dunia jurnalistik telah berlangsung selama puluhan tahun.
Tak hanya memiliki pengalaman di bidang pers, Anto Genk juga dikenal memiliki hubungan baik dengan berbagai elemen masyarakat, mulai dari kalangan pemerintahan, organisasi kemasyarakatan, politik, hingga aparat penegak hukum di Sumatera Utara.
Menurutnya, keinginan untuk maju bukan dilandasi ambisi pribadi, melainkan semangat pengabdian terhadap organisasi yang telah menjadi bagian dari perjalanan hidupnya sebagai wartawan.

"Tekad saya hanya satu, yaitu mengabdi untuk kejayaan PWI. Organisasi ini harus terus menjadi rumah besar wartawan yang profesional, berintegritas, dan bermartabat," tegas Dewan Penasehat PWI Sumut ini.

Di lingkungan PWI sendiri, Anto Genk bukan orang baru. Ia telah lama berkiprah dan terlibat dalam berbagai kegiatan organisasi. Karena itu, ia berharap dukungan dan doa dari seluruh anggota PWI Sumut agar niat pengabdiannya dapat terwujud.

Menurut sejumlah rekan wartawan, pengalaman panjang, jejaring luas, serta komitmen Anto Genk terhadap dunia pers menjadi modal penting untuk memperkuat peran Dewan Penasehat PWI Sumut dalam menjaga marwah organisasi dan membangun solidaritas antaranggota.

Dengan semangat kebersamaan dan pengabdian, Anto Genk optimistis PWI Sumut dapat terus berkembang menjadi organisasi yang semakin kuat dan disegani di masa mendatang.
(red)

BOBI HADINTHA, SH Siap Sukseskan Kejuaraan Voli Antar Klub U-15 Se-Sumatera 2026

admin — Sat, 06 Jun 2026 01:03:00 +0700+0700

Deli Serdang, – Persiapan pelaksanaan Kejuaraan Bola Voli Antar Klub U-15 Se-Sumatera Tahun 2026 terus dimatangkan oleh panitia pelaksana. Salah satu sosok yang berperan penting dalam menata dan mengoordinasikan seluruh kegiatan kejuaraan tersebut adalah Sekretaris Panitia Pelaksana, Bobi Hadintha, SH.

Dikenal sebagai pribadi yang energik dan memiliki kemampuan organisasi yang baik, Bobby selama ini aktif sebagai pamong serta memiliki perhatian besar terhadap pembinaan generasi muda melalui olahraga. Dalam kepanitiaan kejuaraan ini, ia bertanggung jawab mengatur berbagai aspek administrasi dan koordinasi kegiatan agar seluruh rangkaian acara berjalan dengan baik.

Kejuaraan yang dimotori oleh para mantan atlet voli Indonesia asal Sumatera Utara tersebut mendapat dukungan penuh dari berbagai pihak. Bobi menegaskan komitmennya untuk memberikan yang terbaik demi kesuksesan pelaksanaan turnamen.
"Saya lakukan yang terbaik untuk kejuaraan ini. Semoga seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan lancar dan sukses," ujar Bobi kepada awak pers, Jumat (6/6/2026).

Selain menjalankan tugas sebagai Sekretaris Panitia Pelaksana, Bobi juga turun langsung mendampingi kedatangan tim MAVI Pusat yang hadir untuk memberikan dukungan terhadap pelaksanaan kejuaraan. Kehadiran sejumlah mantan atlet voli nasional menjadi perhatian tersendiri dan diharapkan mampu memberikan motivasi kepada para atlet muda yang akan bertanding.

Beberapa tokoh yang hadir dari MAVI Pusat di antaranya Imam Agus Faisal atau yang akrab disapa Fafa, Danis Taroreh, dan Toni Eriyadi. Ketiganya merupakan mantan atlet voli nasional yang sengaja datang untuk menyaksikan sekaligus mendukung pelaksanaan Kejuaraan Bola Voli Antar Klub U-15 Se-Sumatera Tahun 2026.red

FABEM Layangkan Surat ke Kejagung Minta Usut Korupsi di Badan Gizi Nasional

admin — Fri, 05 Jun 2026 20:26:00 +0700+0700

JAKARTA – Forum Alumni Badan Eksekutif Mahasiswa dan alumni senat Mahasiswa (FABEM - SM ) secara resmi menyampaikan surat aspirasi kepada Kejaksaan Agung (Kejagung) RI. Surat itu berisi desakan untuk mengusut tuntas dugaan korupsi di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN).

Ketua Umum FABEM, Zainuddin Arsyad, menegaskan bahwa seluruh program negara yang menyangkut kebutuhan rakyat harus bebas dari korupsi, kolusi, dan penyalahgunaan wewenang. Ia menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Kejagung dalam mengusut dugaan pelanggaran di lembaga tersebut.

"Korupsi adalah musuh bersama yang menghambat pembangunan dan merugikan masyarakat. Kami mendukung Kejaksaan Agung untuk mengusut tuntas setiap dugaan penyimpangan, terutama pada program yang menyangkut kepentingan rakyat," ujar Zainuddin dalam keterangan tertulisnya, Jum'at (05/06/26).

Dalam surat aspirasi yang diserahkan ke Kejagung, FABEM menyoroti dua tuntutan utama:

Pertama, FABEM mendesak Kejagung melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap dugaan penyimpangan di BGN. Hal itu meliputi indikasi praktik jual beli titik Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) serta dugaan penyelewengan dalam proses pengadaan barang dan jasa. Pengusutan ini dinilai penting agar seluruh pihak yang terlibat dapat diproses secara hukum.

Kedua, FABEM meminta Kejagung mengembangkan perkara dengan menelusuri jaringan dan keterlibatan pihak lain. Pengembangan kasus itu diharapkan mencakup pemeriksaan afiliasi tersangka dengan yayasan atau organisasi tertentu, serta hubungan dengan pejabat lintas lembaga di tingkat pusat dan daerah.

Selain itu, FABEM mendesak pemeriksaan terhadap perusahaan pemenang tender di BGN. Mereka juga menyoroti kejanggalan terkait proses pendaftaran mitra BGN yang tetap berjalan meskipun portal atau situs resmi kemitraan BGN saat itu dilaporkan sedang ditutup atau tidak dapat diakses.

Melalui aksi ini, menurut Tody Ardiansyah Prabu, S.H sebagai Wakil Ketua Umum DPP FABEM Bidang hukum dan Antar Lembaga mengajak mahasiswa, akademisi, organisasi masyarakat, dan seluruh elemen bangsa civil society untuk bersama mengawal proses hukum agar berjalan transparan dan profesional.Langkah hukum yang tegas diharapkan dapat memberikan kepastian hukum sekaligus menjadi momentum perbaikan tata kelola program - program unggulan strategis nasional. Tujuan utama Program Strategis Nasional (PSN) adalah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan daya saing nasional, serta menciptakan lapangan kerja baru. Program ini dirancang untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
Terutama Tujuan utama program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sejak dini melalui pemenuhan gizi yang optimal guna menyongsong visi Indonesia Emas 2045 serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui pemanfaatan bahan pangan lokal.

Bunda Yin Dorong Penguatan Kolaborasi Organisasi Sayap Gerindra dengan Pemkab Karo

admin — Fri, 05 Jun 2026 19:18:00 +0700+0700

Medan – Meriyawaty Amelia Prasetio atau Bunda Yin menegaskan pentingnya kolaborasi lintas organisasi dalam mendukung pembangunan daerah saat melakukan pertemuan dengan Bupati Karo dan sejumlah organisasi sayap Partai Gerindra serta lembaga afiliasi.

Pertemuan yang berlangsung hangat dan penuh keakraban tersebut digelar bersama Bupati Karo Brigjen Pol (Purn) Dr. dr. Antonius Ginting, dan membahas berbagai peluang sinergi untuk memperkuat pembangunan Kabupaten Karo, khususnya di sektor pertanian dan pariwisata.

Dalam kesempatan itu, Bunda Yin menekankan bahwa seluruh organisasi yang hadir memiliki tujuan yang sama, yakni memastikan program-program kerakyatan dapat berjalan efektif dan memberi dampak langsung bagi masyarakat.
"Walaupun berbeda fokus kerja, kita punya visi yang sama untuk mendukung pembangunan daerah dan nasional," ujarnya.

Sementara itu, Bupati Karo Antonius Ginting menyambut baik kunjungan tersebut. Ia menilai kehadiran Bunda Yin dan rombongan dari Medan menjadi bentuk dukungan nyata terhadap percepatan pembangunan Kabupaten Karo.

Menurutnya, pemerintah daerah terus membuka ruang kolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat guna memperkuat program pembangunan serta mendukung agenda nasional, termasuk Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
Dalam pertemuan tersebut juga diperkenalkan sejumlah pimpinan organisasi sayap dan lembaga afiliasi seperti PAPERA, APKIRA, LMP MBG, Koperasi CAKRA, GEKIRA, MIRA, KOJIRA, PIRA, Koperasi SNI, hingga KESIRA.

Bunda Yin menegaskan bahwa sinergi antarorganisasi menjadi kunci penting dalam mempercepat pembangunan daerah serta memperkuat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Karo.

Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah awal penguatan jaringan kolaborasi antara pemerintah daerah dan organisasi masyarakat dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan.rel

Nyata Bekerja untuk Iklim, TK Siti Maryam Ajak Siswa Menanam Pohon hingga Mandikan Kambing

admin — Fri, 05 Jun 2026 19:02:00 +0700+0700

DEPOK | halomedan.com

Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia (HLHS) 2026 di TK Siti Maryam pada Jumat (5/6/2026) menjadi momen penting dalam mengenalkan cinta lingkungan sejak usia dini. Mengangkat esensi tema global "Inspired by Nature. For Climate. For Our Future" serta tema nasional "Saatnya Bekerja untuk Iklim", sekolah di Depok ini membuktikan bahwa pendidikan karakter berbasis lingkungan dapat diajarkan secara konkret.

Kegiatan ini dikemas interaktif melalui kolaborasi perayaan hari besar lingkungan sekaligus agenda Trial Class bagi calon siswa baru. Langkah ini diambil agar para calon siswa dapat langsung merasakan atmosfer pembelajaran berbasis alam yang menjadi ciri khas sekolah.

Sejak pagi hari, suasana halaman sekolah tampak asri dan dipenuhi gelak tawa ceria anak-anak. Lebih dari 30 anak yang terdiri dari siswa aktif TK Siti Maryam dan peserta Trial Class berkumpul dengan membawa berbagai jenis bibit tanaman pilihan sendiri dari rumah. Ragam bibit yang dibawa sangat bervariasi, mulai dari tanaman sayuran hijau dan tanaman obat keluarga (TOGA) siap ditanam di area hijau sekolah.

*Kedekatan Emosional dengan Alam*
Aktivitas hijau ini dimulai dengan sesi menanam bibit bersama di area kebun edukasi sekolah. Menariknya, kegiatan menanam ini bukan sekadar agenda seremonial belaka yang akan dilupakan begitu saja. Bibit-bibit yang ditanam nantinya akan menjadi "sahabat" baru para siswa, di mana mereka berkomitmen untuk menyiram, merawat, dan mengamati perkembangannya setiap hari hingga tumbuh besar.

Setelah bersentuhan langsung dengan tanah kebun, petualangan eksplorasi alam anak-anak berlanjut menuju area kolam dan peternakan terpadu sekolah. Dengan penuh antusiasme, para siswa bergantian memberi makan ikan lele dan ikan koi yang berenang lincah di kolam. Keceriaan semakin memuncak saat anak-anak memberi makan burung merpati yang beterbangan bebas, serta menyodorkan pakan ke kawanan kambing yang lahap menyantapnya langsung dari tangan mereka.

Sebagai puncak acara, seluruh siswa bergotong-royong memandikan kambing peliharaan sekolah. Aktivitas fisik dan sensorik ini dihadirkan untuk melatih aspek psikomotorik anak. Lebih dari itu, interaksi langsung ini dirancang untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab, empati, serta kasih sayang terhadap sesama makhluk hidup agar anak belajar menghargai kehidupan di sekitar mereka.

*Konsistensi Kurikulum Hijau*
Peringatan HLHS 2026 ini merupakan cerminan nyata dari kurikulum harian di TK Siti Maryam yang selalu konsisten bersahabat dengan alam. Sejak sekolah di sini, para siswa sudah dibiasakan memilah sampah organik dan non-organik secara mandiri. Mereka bahkan mengolah limbah plastik kemasan menjadi ecobricks bernilai guna sebagai bagian dari kampanye penyelamatan bumi yang berkelanjutan.

Sistem pertanian terpadu (integrated farming) juga telah lama mengakar kuat dan menjadi program unggulan di sekolah ini. TK Siti Maryam mengelola budidaya maggot (Black Soldier Fly) yang berperan krusial dalam mengurai seluruh sampah organik sekolah. Residu dari proses tersebut kemudian menghasilkan pupuk kompos organik berkualitas sangat baik untuk menyuburkan seluruh kebun sayur sekolah.

Di sisi lain, maggot yang kaya protein dipanen secara berkala untuk dijadikan pakan alami bagi unggas dan ikan lele. Siklus rantai makanan dan pemanfaatan limbah yang sempurna ini dikelola secara mandiri oleh warga sekolah. Ikan lele hasil budidaya tersebut nantinya akan dipanen bersama-sama, lalu diolah melalui kegiatan cooking class interaktif yang sangat dinantikan oleh para siswa.

*Filosofi Pembelajaran Mendalam*
Kepala Sekolah TK Siti Maryam, H. Sigit Subiyanto, SE., menjelaskan bahwa seluruh rangkaian kegiatan ini dirancang agar anak-anak dapat mengeksplorasi lingkungan melalui metode deep learning. Pendekatan ini mengarahkan anak menggunakan nalar logis serta kemampuan berpikir kritis dalam memahami ekosistem di sekeliling mereka secara menyeluruh.

"Tujuan utama kami memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026 ini bukan sekadar untuk merayakan hari besar di kalender, melainkan untuk memberikan pengalaman langsung yang berkesan kepada anak-anak," ungkap H. Sigit Subiyanto dengan penuh semangat.

"Melalui penyelarasan tema global 'Saatnya Bekerja untuk Iklim', kami ingin anak-anak menyadari sejak dini bahwa tindakan kecil mereka memiliki dampak besar. Aktivitas sederhana seperti merawat tanaman dan menyayangi hewan merupakan bentuk kontribusi nyata dan investasi penting untuk masa depan bumi," lanjutnya.

"Siswa perlu sering diajak menyentuh tanah secara langsung, memberi makan hewan secara nyata, dan merasakan sendiri bagaimana jenis ekosistem ini bekerja saling mendukung," tegas pria yang sudah menjabat kepala sekolah selama setahun ini.

*Sinergi Sekolah dan Keluarga*
Dampak positif dari pendidikan berbasis alam dan pembentukan karakter lingkungan ini terbukti tidak hanya berhenti di sekolah, melainkan berlanjut hingga ke rumah. Ibu Luki Arifiani, ibunda dari Nurma yang saat ini duduk di bangku kelas TK B, menyampaikan rasa bangga terhadap perubahan perilaku positif yang ditunjukkan putrinya.

"Dampak dari pembiasaan di sekolah ini benar-benar langsung terlihat di rumah. Sejak bersekolah di TK Siti Maryam, Nurma menjadi suka memelihara dan menyiram tanaman di halaman rumah kami," cerita Ibu Luki dengan senyuman gembira.

"Bahkan saya dan suami paling kagum dengan kebiasaannya yang selalu mengingatkan kami dalam mengelola sampah di rumah. Dia sering menegur kami, 'Ma, Papa, ini masuk sampah organik, kalau yang plastik ini non-organik, jadi harus dipisah ya,' seperti itu," kenangnya.

"Anak seusia Nurma ternyata sudah memiliki kesadaran yang dalam untuk menjaga kelestarian alam. Program edukasi lingkungan hidup yang diterapkan di sekolah berhasil melekat kuat dan mewujud nyata dalam pembentukan karakter anak," pungkas Ibu Luki.

Melalui keselarasan antara pemahaman teori, praktik langsung, serta pembiasaan karakter luhur, TK Siti Maryam berusaha memberikan teladan yang baik. Sekolah ini berusaha membuktikan bahwa anak-anak usia dini serta para calon siswa baru bukanlah penonton pasif di tengah krisis iklim global. Mereka adalah agen perubahan masa depan yang siap menjaga kelestarian alam dengan aksi nyata./rel

Anto Genk Ajak Semua Pihak Sukseskan Kejuaraan Antar Klub Voli U-15 se-Sumatera

admin — Fri, 05 Jun 2026 15:44:00 +0700+0700

MEDAN, Halomedan.com

Pengurus Mantan Atlet Voli Indonesia (MAVI) Sumatera Utara, Rianto SH MH atau yang akrab disapa Anto Genk, mengajak seluruh mitra kerja, pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk bersama-sama menyukseskan Kejuaraan Antar Klub Bola Voli U-15 se-Sumatera yang diselenggarakan oleh MAVI Sumut.

Menurut Anto Genk, kejuaraan tersebut mendapat sambutan luar biasa dari klub-klub voli di Pulau Sumatera. Sebanyak 46 klub ambil bagian dalam ajang pembinaan atlet muda tersebut, terdiri dari 27 klub putra dan 20 klub putri.

Selain peserta dari berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Utara, kejuaraan ini juga diikuti klub-klub dari luar provinsi, yakni dari Jambi, Riau, Lampung, dan Kepulauan Riau.

"Saya mengajak semua pihak untuk mendukung dan mensukseskan Kejuaraan Antar Klub Voli U-15 se-Sumatera ini. Kegiatan ini menjadi wadah pembinaan atlet usia dini sekaligus sarana mencari bibit-bibit pemain voli potensial yang nantinya dapat berprestasi di tingkat yang lebih tinggi," ujar Anto Genk, Jumat (5/6/2026).

Ia menegaskan, suksesnya penyelenggaraan kejuaraan ini membutuhkan dukungan semua pihak, mulai dari pemerintah, dunia usaha, hingga masyarakat pencinta olahraga voli.
"Kami berharap seluruh elemen masyarakat dapat berpartisipasi dan memberikan dukungan agar kejuaraan ini berjalan lancar, sukses, dan menjadi momentum kebangkitan pembinaan voli usia muda di Sumatera," katanya.

Kejuaraan tersebut mendapat dukungan penuh dari Ketua Umum MAVI Korwil Sumut, A. Azas Siagian, bersama seluruh jajaran pengurus MAVI Sumut.

Melalui ajang ini, MAVI Sumut berharap dapat melahirkan atlet-atlet muda berbakat yang kelak mampu mengharumkan nama daerah dan Indonesia di berbagai kejuaraan nasional maupun internasional. (rel)

Didukung Penuh Gubsu Bobby, Syah Afandin Tancap Gas Kelola Sumur Tua Langkat untuk Rakyat

admin — Fri, 05 Jun 2026 10:06:00 +0700+0700

MEDAN | halomedan.com

Bupati Langkat H. Syah Afandin, SH terus menunjukkan komitmennya dalam menggali potensi daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu langkah strategis yang kini didorong adalah percepatan pengelolaan sumur minyak tua masyarakat secara legal dan profesional untuk mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), membuka lapangan kerja, serta berkontribusi terhadap target swasembada energi nasional.

Komitmen tersebut diperkuat melalui pertemuan yang digelar bersama Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution dan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Sumbagut di Aula T. Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur Sumatera Utara, Kamis (4/6/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Syah Afandin menyampaikan berbagai potensi yang dimiliki Kabupaten Langkat terkait pengelolaan sumur minyak masyarakat. Saat ini, tercatat sebanyak 607 sumur minyak masyarakat di Kabupaten Langkat telah terverifikasi dan memiliki potensi besar untuk mendukung peningkatan produksi energi nasional sekaligus menggerakkan roda perekonomian daerah.

Menurut Syah Afandin, pengelolaan sumur tua yang selama ini masih terkendala aspek administrasi perlu segera dipercepat agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat dan pemerintah daerah.

"Terima kasih Pak Gubernur telah mendukung penuh Kabupaten Langkat. Ini sangat penting bagi kami, terutama dalam menciptakan lapangan pekerjaan, peningkatan PAD, dan berbagai manfaat ekonomi lainnya bagi masyarakat," ujar Syah Afandin.

Bupati Langkat menegaskan, legalisasi dan penataan pengelolaan sumur minyak masyarakat merupakan peluang besar bagi daerah untuk menciptakan aktivitas ekonomi yang lebih produktif dan berkelanjutan. Selain meningkatkan pendapatan daerah, keberadaan sumur tua yang dikelola sesuai regulasi juga diharapkan mampu memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang selama ini menggantungkan penghidupan dari sektor tersebut.

Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution menyatakan bahwa penerapan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 14 Tahun 2025 menjadi momentum penting dalam menata pengelolaan sumur minyak rakyat secara profesional.

Menurut Bobby, kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah pusat dalam mewujudkan cita-cita Presiden Republik Indonesia untuk mencapai swasembada energi nasional dengan target produksi minyak sebesar 610 ribu barel per hari.

"Ini satu hal yang kami ketahui, tujuannya mencapai cita-cita Pak Presiden mencapai swasembada energi untuk memenuhi target 610 ribu barel per hari, salah satunya dengan melibatkan masyarakat daerah," kata Bobby.

Ia menjelaskan bahwa selama ini keberadaan sumur minyak masyarakat sering dipandang sebagai aktivitas yang merugikan negara karena belum memiliki payung hukum yang jelas. Namun kini, melalui Permen ESDM Nomor 14 Tahun 2025, aktivitas tersebut telah memperoleh dasar hukum yang kuat sehingga dapat dikelola secara lebih tertib, aman, dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat maupun negara.

"Kita pemerintah daerah melalui BUMD diminta mengakomodir hasil sumur masyarakat. Oleh karena itu, percepatan cita-cita Pak Presiden harus kita wujudkan segera," ujarnya.

Bobby juga menegaskan kesiapan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk mendukung penuh percepatan legalisasi dan pengelolaan sumur minyak masyarakat melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, BUMD, SKK Migas, serta seluruh pemangku kepentingan terkait.

"Kami dari Pemprov Sumut bersemangat untuk terus bersinergi. Kami dari Pemda tentu akan mendukung dan ingin menjadi bagian dari pencapaian tersebut. Oleh karena itu, apa pun hal dan persoalan di Sumut, mari kita sama-sama berkolaborasi mempercepat penyelesaian persoalan di lapangan," tegas Bobby.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Perwakilan SKK Migas Sumbagut Sebastian Julius mengapresiasi sinergi yang selama ini terjalin antara SKK Migas, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dan pemerintah daerah dalam mendukung implementasi kebijakan pengelolaan sumur minyak masyarakat.

"Alhamdulillah kerja sama cukup baik, ini yang kami harapkan untuk dipertahankan dan ditingkatkan," kata Sebastian.

Melalui dukungan penuh Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution dan sinergi bersama SKK Migas, langkah yang diinisiasi Bupati Langkat H. Syah Afandin, SH diharapkan mampu mempercepat legalisasi serta pengelolaan 607 sumur minyak masyarakat di Kabupaten Langkat. Selain menjadi sumber peningkatan PAD dan pembuka lapangan kerja baru, potensi tersebut juga diharapkan mampu menjadikan Langkat sebagai salah satu daerah yang berkontribusi nyata dalam mewujudkan swasembada energi nasional./rel

Maruli Siahaan Dorong Penyelesaian Sengketa Padang Halaban Secara Adil, Transparan, dan Berbasis Data

admin — Thu, 04 Jun 2026 21:48:00 +0700+0700

Medan — Anggota DPR RI Komisi XIII Fraksi Partai Golkar, *Kombes Pol. (Purn.) Dr. Maruli Siahaan, S.H., M.H.,* menghadiri pertemuan dalam rangka upaya penanganan permasalahan sengketa lahan antara Kelompok Tani Padang Halaban dengan PT Sinar Mas Agro Resources and Technology (SMART) Tbk.

Kegiatan tersebut dilaksanakan di Ruang Rapat Lantai II Kantor Gubernur Sumatera Utara dan dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, mulai dari unsur DPR RI, Kementerian HAM, Komnas HAM, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara, Ombudsman, pihak perusahaan, hingga masyarakat yang mengalami permasalahan.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso, S.E., M.S.P.; Anggota DPR RI Komisi XIII Drs. Rapidin Simbolon; Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM Munafrizal Manan; Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM RI Saurlin Siagian; Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM Sumatera Utara Dr. Flora Nainggolan, S.H., M.Hum.; Direktur Utama PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk.; Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara; Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara Erni Ariyanti Sitorus, S.H., M.Kn.; Bupati Labuhanbatu Utara Dr. H. Hendri Yanto Sitorus, S.E., M.M.; Staf Ahli Gubernur Achmad Fadly; serta masyarakat yang bermasalah.

Usai mengikuti pertemuan tersebut, Maruli Siahaan menegaskan bahwa penyelesaian sengketa Padang Halaban harus dilakukan secara hati-hati, objektif, dan tidak boleh hanya dilihat sebagai persoalan eksekusi lahan.

Menurut Maruli, negara harus hadir secara utuh, bukan hanya dalam aspek penegakan hukum, tetapi juga dalam memastikan perlindungan terhadap hak-hak dasar masyarakat yang terdampak.

"Pertama, saya menegaskan bahwa penyelesaian sengketa Padang Halaban harus tetap berdiri di atas hukum dan peraturan yang berlaku. Perkara ini memang telah melalui proses hukum panjang, mulai dari Putusan PN Rantauprapat, Putusan PT Medan, hingga Putusan Mahkamah Agung. Namun, pelaksanaan putusan hukum tetap harus menjamin keadilan, keterbukaan, dan perlindungan hak masyarakat," ujar Maruli.

Maruli juga menyoroti perlunya investigasi menyeluruh karena masih terdapat perbedaan data terkait luasan objek sengketa. Menurutnya, perbedaan data tersebut tidak boleh dianggap sebagai hal teknis semata, karena dapat berdampak langsung kepada masyarakat yang berada di lokasi sengketa.

"Saya melihat masih ada perbedaan data luasan objek sengketa. Ada data yang menyebut sekitar 83,5 hektare, sementara data lain menyebut sekitar 78,2 hektare. Ini harus diklarifikasi secara terang, melalui pemeriksaan dokumen HGU, peta bidang tanah, batas objek eksekusi, dan riwayat penguasaan lahan," jelasnya.

Lebih lanjut, Maruli meminta pemerintah daerah, baik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara maupun Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara, tidak bersikap pasif dalam menangani persoalan tersebut.

Ia menilai pemerintah daerah memiliki peran penting untuk memastikan adanya pendataan warga terdampak, fasilitasi mediasi, serta penyusunan solusi sosial yang layak bagi masyarakat.

"Pemerintah daerah harus hadir aktif. Tidak cukup hanya menunggu proses berjalan. Harus ada pendataan warga terdampak, harus ada mediasi yang serius, dan harus ada solusi sosial yang manusiawi, apalagi disebutkan ada masyarakat yang sudah lama tinggal dan menggantungkan hidup di wilayah tersebut," tegas Maruli.

Dalam kesempatan itu, Maruli juga menekankan bahwa kepastian hukum harus berjalan seiring dengan nilai kemanusiaan. Menurutnya, proses hukum tidak boleh menghilangkan tanggung jawab negara terhadap masyarakat yang berpotensi kehilangan tempat tinggal, sumber penghidupan, maupun lingkungan sosialnya.

"Hukum harus ditegakkan, tetapi kemanusiaan tidak boleh diabaikan. Apabila ada warga yang terdampak, maka pemerintah harus memastikan adanya skema pemulihan, tempat tinggal sementara, bantuan sosial, akses pendidikan anak, dan pemulihan ekonomi," katanya.

Maruli juga mendorong adanya forum penyelesaian lintas pihak yang transparan dan berbasis data. Ia meminta seluruh data terkait pelaksanaan eksekusi, jumlah warga terdampak, pengerahan personel, penggunaan alat berat, serta pemberian tali asih diverifikasi secara objektif.

"Semua harus dibuka secara terang dan berbasis data. Apakah prosesnya sudah proporsional, apakah tali asih diterima secara sukarela, apakah seluruh warga terdampak sudah diperlakukan secara adil. Ini harus diverifikasi, bukan hanya berdasarkan klaim sepihak," ucap Maruli.

Maruli menegaskan bahwa persoalan Padang Halaban adalah ujian bagi negara dalam menegakkan hukum secara adil dan manusiawi.

"Putusan hukum harus dihormati. Tetapi pemerintah juga wajib memastikan tidak ada masyarakat yang kehilangan hak dasarnya tanpa perlindungan dan solusi yang layak. Ini bukan hanya soal lahan, tetapi soal bagaimana negara hadir memberi keadilan," tutup Maruli.

Melalui pertemuan tersebut, Maruli berharap Kementerian HAM, Komnas HAM, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara, Ombudsman, PT SMART Tbk, dan seluruh pihak terkait dapat membangun penyelesaian yang objektif, transparan, serta dapat diterima baik secara hukum maupun kemanusiaan.

DPD AMPI Sumut Undang Gubernur Bobby Nasution Pelantikan Kepengurusan Periode 2026 - 2031

admin — Thu, 04 Jun 2026 15:56:00 +0700+0700

Medan - Dewan Pimpinan Daerah Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia Provinsi Sumatera Utara (DPD AMPI Sumut) melakukan kunjungan audiensi sekaligus melaporkan persiapan menjelang pelantikan kepengurusan baru DPD AMPI Sumut periode 2026–2031. Ketua DPD AMPI Sumut David Luther Lubis didampingi Sekretaris Gabriel Nainggolan dan sejumlah fungsionaris AMPI menemui Gubernur Sumut Bobby Nasution di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro, Medan, Selasa, 2 Juni 2026.

Dalam pertemuan yang berlangsung hangat dan penuh keakraban itu, selain melaporkan kesiapan agenda pelantikan, David Luther Lubis menegaskan komitmen organisasi yang dipimpinnya untuk terus berada di garda terdepan dalam mendukung program pembangunan daerah.

David menegaskan, AMPI bukan sekedar organisasi wadah berkumpul, melainkan sebuah ekosistem yang siap melahirkan pemuda berkarakter dan inovatif.

" Kami (AMPI) berkomitmen untuk terus menjadi mitra strategis pemerintah. AMPI Sumut ingin membuka ruang pengabdian dan karya seluas-luasnya bagi generasi muda, demi terwujudnya kolaborasi Sumut berkah yang lebih maju dan berdaya saing," ujar David.

Gubernur Sumut Bobby Nasution menyampaikan apresiasi atas kiprah dan kontribusi nyata yang selama ini telah ditunjukkan oleh AMPI Sumut. Menurut Bobby, AMPI memiliki rekam jejak yang panjang dalam mewarnai dinamika pembangunan, khususnya dalam menggerakkan potensi pemuda di Sumut.

"Sebagai organisasi kemasyarakatan pemuda yang memiliki sejarah dan pengalaman panjang, kami berharap AMPI terus berkomitmen dalam gerakan sosial kemasyarakatan. Jadilah wadah bagi pemuda untuk berkreativitas dan berkarya, serta ikut serta dalam mendorong peningkatan kualitas SDM masyarakat Sumatera Utara," kata Bobby Nasution.

Bobby mengingatkan dan mengajak kader AMPI menghadapi tantangan global serta tantangan daerah yang semakin kompleks dengan tetap menjaga kondusivitas daerah, menyebarkan energi positif, serta menjauhi hal-hal negatif seperti penyalahgunaan narkoba dan aksi kriminalitas jalanan yang kerap melibatkan remaja.

Adapun pelantikan pengurus DPD AMPI Sumut periode 2026–2031, ujar Gabriel Nainggolan, akan dihadiri ribuan kader AMPI dari berbagai kabupaten/kota se-Sumut, serta sejumlah tokoh nasional dan pimpinan pusat organisasi. Momentum pelantikan, ujar Gabriel, akan menjadi spirit baru bagi AMPI Sumut untuk melahirkan inovasi yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat Sumut.

Gabriel menambahkan, AMPI akan menjawab tantangan bonus demografi di Sumut dengan kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu bersaing tidak hanya di lokal, nasional bahkan internasional." Oleh karena itu, kepengurusan periode 2026–2031 ini akan lebih fokus pada program-program pemberdayaan ekonomi kreatif, digitalisasi, dan aksi sosial kemasyarakatan yang menyentuh langsung kebutuhan warga," ujar Gabriel.

Diakhir pertemuan, David Luther Lubis menyerahkan undangan kehormatan kepada Gubernur Bobby Nasution untuk menghadiri langsung pelantikan kepengurusan AMPI periode 2026–2031. Selain Gabriel Nainggolan, turut dalam audiensi tersebut Endie Arrahman Siregar, Dimas, dan tokoh senior AMPI Sumut Ferdinan Lumbantobing. Adapun Gubernur Bobby Nasution didampingi sejumlah kepala dinas dan pejabat Pemprov Sumut.rel

Marianna Resort Samosir Cetak Rekor LEPRID Lewat 1.001 Sajian Naniura, Angkat Warisan Kuliner Batak ke Pentas Nasional

admin — Thu, 04 Jun 2026 14:34:00 +0700+0700

SAMOSIR | HALOMEDAN.COM – Upaya melestarikan warisan kuliner Batak terus dilakukan berbagai pihak. Salah satunya melalui kegiatan bertajuk "1001 Naniura" yang digelar Marianna Resort & Convention Tuktuk Samosir, Jumat (30/5/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Marianna Resort berhasil mencatatkan rekor dari Lembaga Prestasi Indonesia Dunia (LEPRID) melalui penyajian sebanyak 1.001 hidangan Naniura, kuliner tradisional khas Batak yang kerap disebut sebagai "sashimi khas Nusantara".

Acara yang berlangsung di ballroom Marianna Resort itu dihadiri sejumlah perwakilan pemerintah daerah, unsur Forkopimda, tokoh budaya, pelaku pariwisata, media, serta tamu undangan dari berbagai daerah.
General Manager Marianna Resort & Convention Tuktuk Samosir, I Ketut Gunarta, mengatakan kegiatan tersebut menjadi bagian dari komitmen pihaknya dalam memperkenalkan kembali kekayaan budaya dan kuliner Batak kepada masyarakat luas.
"Naniura bukan hanya makanan tradisional, tetapi juga bagian dari identitas budaya Batak. Kami ingin memperkenalkan kembali kekayaan kuliner ini kepada masyarakat yang lebih luas, termasuk wisatawan yang datang ke Danau Toba," ujar Ketut Gunarta.

Naniura sendiri merupakan hidangan berbahan dasar ikan segar yang diolah tanpa proses memasak menggunakan api. Ikan dimatangkan dengan perasan jeruk khas Batak serta berbagai rempah tradisional yang menghasilkan cita rasa khas dan telah diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat Batak.

Menurut Ketut, pencatatan rekor LEPRID menjadi momentum untuk memperkuat posisi Naniura sebagai salah satu kuliner tradisional Indonesia yang layak dikenal hingga tingkat internasional.
"Kami berharap Naniura tidak hanya dikenal sebagai kuliner khas Batak, tetapi juga menjadi bagian dari pengalaman wisata yang dicari wisatawan saat berkunjung ke Danau Toba dan Pulau Samosir," katanya.

Kentalnya nuansa budaya Batak sudah terasa sejak awal acara. Para tamu disambut pertunjukan musik tradisional dan tari Tor-Tor yang menampilkan kekayaan seni budaya Samosir.

Tak hanya itu, sesi Storytelling Naniura turut menjadi perhatian pengunjung. Melalui tayangan visual di videotron, para tamu diajak mengenal sejarah dan filosofi Naniura yang pada masa lampau dikenal sebagai hidangan kehormatan dalam tradisi masyarakat Batak.

Puncak acara berlangsung saat LEPRID secara resmi menetapkan rekor "1001 Naniura" dan menyerahkan sertifikat penghargaan kepada manajemen Marianna Resort di hadapan seluruh tamu undangan.

Sejumlah perwakilan pemerintah daerah yang hadir mengapresiasi kegiatan tersebut. Mereka menilai kolaborasi antara sektor pariwisata dan pelestarian budaya menjadi langkah penting dalam memperkenalkan kekayaan tradisi Batak kepada generasi muda sekaligus memperkuat posisi Danau Toba sebagai destinasi wisata unggulan nasional.
Pada kesempatan yang sama, Marianna Resort juga memperkenalkan Naniura sebagai salah satu menu unggulan di restoran The Rise. Langkah ini menjadi bagian dari upaya mengangkat kuliner lokal ke dalam industri hospitality dan wisata gastronomi di kawasan Danau Toba.

Acara ditutup dengan makan bersama menggunakan sajian Naniura yang dinikmati seluruh tamu undangan sebagai simbol kebersamaan dan penghormatan terhadap budaya Batak.
Melalui kegiatan "1001 Naniura", Marianna Resort berharap kuliner khas Batak semakin dikenal masyarakat luas dan menjadi daya tarik baru yang mendukung pertumbuhan pariwisata Danau Toba dan Pulau Samosir.
(ril)

Setiap Rupiah Anggaran MBG Harus Sampai ke Piring Anak dan Santri Indonesia

admin — Thu, 04 Jun 2026 12:18:00 +0700+0700

Medan - Ketua Umum Gema Santri Nusa sekaligus Pengasuh Majlis Sholawat Akhsa Nusantara, KH. Akhmad Khambali, SE., MM, menyampaikan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus dipahami sebagai investasi jangka panjang untuk menyiapkan generasi Indonesia yang sehat, cerdas, kuat, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045.
Menurut Kyai Khambali, komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam menghadirkan Program MBG bukan semata-mata memberikan makanan gratis kepada peserta didik, melainkan membangun kualitas sumber daya manusia Indonesia sejak usia dini melalui pemenuhan kebutuhan gizi yang memadai. Pemerintah menargetkan puluhan juta anak, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita menjadi penerima manfaat program tersebut sebagai bagian dari strategi pembangunan nasional jangka panjang.

"Kita tidak boleh melihat MBG hanya dari sepiring makanan yang diterima anak-anak setiap hari. Yang harus kita lihat adalah lahirnya generasi yang sehat, kuat, produktif, serta mampu menjadi pemimpin bangsa di masa depan. Gizi yang baik hari ini akan menentukan kualitas Indonesia puluhan tahun yang akan datang," ujar KH. Akhmad Khambali yang juga Pengasuh Ponpes Roudhotul Ulum dan Alim,
Beliau menegaskan bahwa persoalan gizi, stunting, dan ketimpangan akses makanan sehat merupakan tantangan serius yang harus diselesaikan secara bersama-sama. Karena itu, seluruh elemen bangsa perlu mendukung pelaksanaan MBG agar berjalan transparan, tepat sasaran, higienis, dan berkelanjutan.

Lebih lanjut, Kyai Khambali yang juga Pengamat Publik menilai bahwa keberhasilan MBG tidak hanya berdampak pada dunia pendidikan dan kesehatan, tetapi juga berpotensi menggerakkan ekonomi rakyat melalui keterlibatan petani, peternak, nelayan, pelaku UMKM, dan rantai pasok pangan lokal.

"Apabila dikelola dengan baik, program ini akan melahirkan manfaat berlapis. Anak-anak dan Santri memperoleh gizi yang cukup, ekonomi masyarakat bergerak, lapangan kerja tercipta, dan cita-cita mewujudkan Indonesia Emas 2045 semakin dekat."

Meski demikian, Kyai Khambali yang juga Pengurus MUI Pusat mengingatkan bahwa program sebesar ini harus terus diawasi dan dievaluasi secara berkala agar kualitas makanan, keamanan pangan, serta tata kelola anggaran tetap terjaga. Dukungan masyarakat harus berjalan seiring dengan pengawasan yang konstruktif demi memastikan manfaat program benar-benar dirasakan oleh rakyat.

Menutup pernyataannya, KH. Akhmad Khambali mengajak seluruh masyarakat untuk tidak terjebak pada perdebatan yang kontraproduktif, melainkan bersama-sama mengawal dan menyempurnakan program yang bertujuan meningkatkan kualitas generasi penerus bangsa.
"Anak-anak dan Santri Indonesia adalah amanah sekaligus masa depan bangsa. Setiap ikhtiar untuk meningkatkan kualitas gizi, kesehatan, dan pendidikan mereka adalah investasi peradaban yang nilainya jauh melampaui generasi kita hari ini."

Empat Terdakwa Kasus KDM Dibebaskan, Majelis Hakim Nilai Tidak Ada Bukti Korupsi

admin — Thu, 04 Jun 2026 12:15:00 +0700+0700

Medan – Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Medan membebaskan empat terdakwa dalam perkara dugaan korupsi dan penyalahgunaan wewenang terkait proyek Kerja Sama Kota Deli Megapolitan (KDM) antara PTPN II, yang kini menjadi PTPN I Regional 1, dengan PT Ciputra KPSN.

Putusan dibacakan dalam sidang yang berlangsung hingga Rabu (3/6) malam sekitar pukul 20.05 WIB. Majelis hakim yang diketuai Muhammad Kasim dengan anggota MY Girsang dan Rurita Ningrum menyatakan para terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi maupun penyalahgunaan wewenang sebagaimana didakwakan jaksa penuntut umum.

Selain membebaskan para terdakwa dari seluruh dakwaan, majelis hakim juga memerintahkan agar mereka segera dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara (Rutan) Tanjung Gusta serta memulihkan nama baik dan martabat mereka.

Kewajiban 20 Persen Lahan Belum Memiliki Juknis
Dalam pertimbangannya, majelis hakim menilai tuduhan terkait tidak dipenuhinya kewajiban penyerahan minimal 20 persen lahan kepada negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 18 Tahun 2021 tidak dapat dijadikan dasar pidana korupsi.

Menurut majelis, terdakwa Irwan Perangin-Angin dan Iman Subekti selaku Direktur PT Nusa Dua Propertindo (NDP) belum melaksanakan kewajiban tersebut karena belum adanya petunjuk teknis (juknis) pelaksanaan aturan dimaksud, bukan karena kesengajaan untuk menghindari kewajiban.

Majelis menilai fakta persidangan menunjukkan adanya upaya dan komitmen untuk memenuhi ketentuan tersebut. Hal itu dibuktikan melalui korespondensi dengan Kementerian ATR/BPN serta dua akta notaris yang memuat komitmen perusahaan terkait penyerahan lahan.

"Tidak adanya petunjuk pelaksanaan menyebabkan kewajiban tersebut belum dapat direalisasikan. Kondisi ini tidak dapat serta-merta dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi maupun menimbulkan kerugian negara," demikian pertimbangan majelis hakim.

Dakwaan Kerugian Negara Rp263,4 Miliar Tidak Terbukti

Sebelumnya, jaksa penuntut umum Hendrik Edison Sipahutar dan Puteri Handayani mendakwa keempat terdakwa telah merugikan keuangan negara sebesar Rp263,4 miliar. Nilai tersebut dihitung dari estimasi harga lahan seluas 18,3 hektare yang merupakan 20 persen dari total lahan Hak Guna Usaha (HGU) seluas 93 hektare yang telah diterbitkan Hak Guna Bangunan (HGB)-nya.

Namun setelah memeriksa puluhan saksi dari berbagai pihak, termasuk PTPN II, PT NDP, Ciputra KPSN, serta pejabat ATR/BPN daerah dan pusat, majelis hakim menyimpulkan tidak ditemukan bukti adanya perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian negara.

Pendapat tersebut juga diperkuat oleh sejumlah ahli yang dihadirkan tim penasihat hukum terdakwa, mulai dari ahli hukum administrasi negara, hukum bisnis dan ekonomi, hingga hukum pidana dan agraria.

Para ahli berpendapat bahwa belum dilaksanakannya kewajiban penyerahan lahan 20 persen karena ketiadaan petunjuk teknis bukan merupakan tindakan melawan hukum, apalagi tindak pidana korupsi.
Askani Dinilai Tidak Menyalahgunakan Wewenang
Majelis hakim juga menolak dakwaan terhadap Askani yang saat itu menjabat Kepala Kantor Wilayah BPN Sumatera Utara periode 2022–2024.

Menurut hakim, penerbitan HGB yang dilakukan Askani tidak dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang. Selain belum adanya petunjuk teknis mengenai kewajiban penyerahan lahan 20 persen, permohonan yang diajukan PT NDP dinilai berada dalam rezim pemberian hak, bukan perubahan hak sebagaimana diatur dalam Pasal 165 ayat (1) Permen ATR/BPN Nomor 18 Tahun 2021.
Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, majelis hakim dengan satu pendapat berbeda (dissenting opinion) dari hakim anggota MY Girsang memutuskan membebaskan keempat terdakwa dari seluruh dakwaan primer maupun subsider.

Sambutan Haru Keluarga Terdakwa

Putusan bebas tersebut disambut haru oleh para terdakwa dan keluarga yang memadati ruang sidang utama Pengadilan Negeri Medan. Sidang sendiri dimulai sejak pukul 17.30 WIB sebelum akhirnya putusan dibacakan pada malam hari.

"Saya bersyukur dan berterima kasih kepada majelis hakim yang telah melihat perkara ini secara jernih sehingga memberikan putusan bebas murni kepada saya dan kawan-kawan," ujar Askani usai sidang.

Sementara itu, terkait dana sebesar Rp263,4 miliar yang sebelumnya disebut jaksa sebagai nilai kerugian negara dan saat ini dititipkan di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, majelis hakim tidak menyinggung status dana tersebut dalam putusan. Alasannya, dana tersebut tidak pernah diajukan sebagai barang bukti selama proses persidangan yang berlangsung hampir enam bulan.rel

UNPAB Ambil Bagian dalam Seminar Nasional “10 Pohon Ilmu” dan Pemecahan Rekor MURI Bersama 115 PTS se-Sumatera Utara

admin — Thu, 04 Jun 2026 09:47:00 +0700+0700

MEDAN– Universitas Pembangunan Panca Budi (UNPAB) turut berpartisipasi dalam Seminar Nasional "10 Pohon Ilmu" yang dirangkaikan dengan pemecahan Rekor Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) serta penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) bersama sejumlah instansi pemerintah. Kegiatan yang diselenggarakan oleh LLDIKTI Wilayah I Sumatera Utara ini berlangsung pada Rabu (3/6) secara hybrid dari Aula LLDIKTI Wilayah I Medan dan diikuti secara serentak oleh perguruan tinggi peserta di kampus masing-masing.

Di lingkungan UNPAB, kegiatan diikuti oleh sivitas akademika melalui beberapa titik pelaksanaan, antara lain Mahabento, Amphiteater, ruang kelas Gedung A, dan Perpustakaan UNPAB. Mahasiswa, dosen, serta tenaga kependidikan tampak antusias mengikuti seluruh rangkaian acara yang berlangsung secara terintegrasi dengan perguruan tinggi lain di Sumatera Utara.

Seminar Nasional "10 Pohon Ilmu" menjadi ruang penguatan wawasan akademik sekaligus sarana mempererat kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah, dan berbagai pemangku kepentingan. Sebanyak 115 Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di bawah koordinasi LLDIKTI Wilayah I berpartisipasi dalam kegiatan ini. Selain itu, kegiatan juga melibatkan sejumlah mitra strategis, di antaranya Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Badan Narkotika Nasional (BNN), Dinas Pertanian, serta berbagai instansi lainnya.

Rangkaian acara diawali dengan pembukaan dan penandatanganan kerja sama sebagai bentuk komitmen bersama dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan tinggi, penguatan sumber daya manusia, serta pengembangan sinergi lintas sektor. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan seminar nasional yang menghadirkan pemaparan materi dan diskusi ilmiah untuk memperluas wawasan peserta dalam berbagai bidang keilmuan dan pembangunan.

Momentum istimewa dalam kegiatan ini adalah pelaksanaan pemecahan Rekor MURI yang melibatkan seluruh perguruan tinggi peserta secara serentak. Proses verifikasi dilakukan langsung oleh tim MURI sebagai bagian dari pencatatan prestasi nasional yang menjadi kebanggaan bagi dunia pendidikan tinggi, khususnya di Sumatera Utara.

Partisipasi UNPAB dalam kegiatan ini mencerminkan komitmen universitas dalam mendukung transformasi pendidikan tinggi yang berkualitas, kolaboratif, dan berdampak. Melalui keterlibatan aktif dalam berbagai forum akademik dan kegiatan strategis, UNPAB terus berupaya memperkuat kontribusinya dalam bidang pendidikan, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat.

Kegiatan ditutup dengan pengarahan dari tim MURI terkait proses verifikasi rekor serta pengundian lucky draw yang menambah semarak suasana. Diharapkan kegiatan ini mampu menjadi inspirasi bagi seluruh sivitas akademika untuk terus mengembangkan inovasi, memperkuat kolaborasi, dan menghasilkan kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa.

Melalui semangat kebersamaan dan pengembangan ilmu pengetahuan, UNPAB menegaskan perannya sebagai perguruan tinggi yang aktif mendukung kemajuan pendidikan tinggi Indonesia serta siap berkontribusi dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing global.rel

Opening Ceremony GLOPB Vol. 2 Jadi Awal Kolaborasi Lintas Negara Berbasis Budaya dan Lingkungan

admin — Thu, 04 Jun 2026 09:45:00 +0700+0700

MEDAN– Universitas Pembangunan Panca Budi (UNPAB) secara resmi membuka kegiatan Global Student Engagement Program (GLOPB) Vol. 2 yang mengusung tema "Bridging Culture and Nature in East Sumatera: Mangrove Conservation Through Melayu Local Wisdom". Program internasional yang berlangsung pada 3–6 Juni 2026 ini menjadi wadah kolaborasi lintas negara yang mengintegrasikan pendidikan, budaya, dan konservasi lingkungan dalam satu pengalaman pembelajaran yang komprehensif.

Kegiatan pembukaan berlangsung di Kampus UNPAB dan dihadiri oleh jajaran pimpinan universitas, delegasi internasional, serta peserta program dari berbagai institusi mitra. Hadir dalam kegiatan tersebut Dr. Hazrul Azwar Hasibuan selaku Kepala Pusat Penelitian dan Inovasi UNPAB yang mewakili Rektor UNPAB, Siti Anisah, S.T., M.T. selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan UNPAB, serta Muhammad Yalzamul Insan, M.Si. selaku Kepala Urusan Rekrutmen dan Mobilitas Internasional UNPAB.

Turut hadir delegasi internasional, yaitu Mr. Mohd Darmizi bin Dilah dari UiTM Cawangan Terengganu, Malaysia, Dr. Mohd Zuwairi bin Mat Saad dari Universiti Utara Malaysia (UUM), serta Dr. Hlaing Minn Khant dari Krirk University, Thailand.

Dalam sambutannya, Dr. Hazrul Azwar Hasibuan menyampaikan bahwa GLOPB merupakan salah satu program strategis UNPAB dalam memperkuat internasionalisasi kampus sekaligus memperkenalkan kekayaan budaya dan potensi lingkungan Sumatera Utara kepada masyarakat global.

Menurutnya, pendidikan tinggi tidak hanya berperan dalam transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga menjadi sarana membangun pemahaman lintas budaya, memperluas jejaring internasional, serta menumbuhkan kesadaran bersama terhadap isu-isu keberlanjutan lingkungan.

Momentum pembukaan GLOPB Vol. 2 juga ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara UNPAB dan Krirk University Thailand terkait penyelenggaraan program GPOLB Camp. Kerja sama ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat kolaborasi akademik internasional, mobilitas mahasiswa dan dosen, serta pengembangan berbagai program bersama di masa mendatang.

Selama empat hari pelaksanaan, peserta akan mengikuti beragam kegiatan akademik dan budaya yang dirancang untuk memberikan pengalaman belajar langsung mengenai hubungan antara budaya lokal dan pelestarian lingkungan. Rangkaian kegiatan diawali dengan penyambutan peserta, campus tour UNPAB, sesi pengenalan budaya Melayu, serta kuliah akademik mengenai konservasi mangrove dan kearifan lokal masyarakat Melayu.

Peserta juga akan melakukan kunjungan budaya ke kawasan bersejarah Kesultanan Langkat di Tanjung Pura serta mengeksplorasi kawasan ekowisata Tangkahan, yang dikenal sebagai salah satu destinasi konservasi alam unggulan di Sumatera Utara. Selain itu, para peserta akan mengunjungi kawasan pesisir Nipah di Serdang Bedagai untuk mengikuti kegiatan adopsi dan penanaman mangrove serta mempelajari pengelolaan ekosistem pesisir berbasis masyarakat.

Sebagai penutup, peserta akan mengikuti wisata budaya Kota Medan yang meliputi kunjungan ke Istana Maimun, dialog budaya bersama Kesultanan Deli, serta eksplorasi sejumlah destinasi sejarah dan budaya yang menjadi ikon Kota Medan.

Melalui GLOPB Vol. 2, UNPAB tidak hanya memperkenalkan kekayaan budaya Melayu dan potensi ekowisata Sumatera Utara kepada peserta internasional, tetapi juga membangun ruang dialog global yang mendorong lahirnya generasi muda berwawasan internasional, berkarakter, dan peduli terhadap keberlanjutan lingkungan. Program ini sekaligus menjadi bukti nyata komitmen UNPAB dalam memperkuat posisi sebagai kampus yang aktif membangun kolaborasi global dan mencetak global citizens yang siap menghadapi tantangan dunia masa depan.rel

Eks Kepala BGN dan Dua Wakilnya Resmi Tersangka, FABEM: Usut Tuntas

admin — Thu, 04 Jun 2026 08:58:00 +0700+0700

JAKARTA | halomedan.com

Ketiga tersangka yang ditahan adalah DH (Eks Kepala BGN), SS (Eks Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi), dan LP (Eks Wakil Kepala BGN Bidang Pengembangan Organisasi dan Hubungan Kelembagaan). Mereka diduga terlibat penyimpangan pengadaan barang dan jasa serta afiliasi yayasan mitra SPPG yang mengakibatkan kerugian negara potensi triliunan rupiah.

Ketua Umum DPP FABEM - SM Zainuddin Arsyad, S.I.P menyatakan bahwa publik perlu mengawal proses hukum ini agar tidak berhenti di tingkat tersangka. Berikut pernyataan keras sekaligus terukur yang disampaikannya di Jakarta:

"Kami mengapresiasi langkah Kejagung yang menetapkan tiga tersangka eks pimpinan BGN. Namun, ini baru permulaan. Akar persoalan harus diungkap, termasuk kemungkinan adanya aktor intelektual di balik skema korupsi yang terstruktur dan sistematis ini. Jangan sampai ada pihak yang dilindungi. FABEM mendesak Kejaksaan Agung mengusut tuntas aliran dana harian miliaran rupiah kepada yayasan afiliasi tersangka, serta memeriksa seluruh pihak yang melakukan intervensi terhadap penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang merugikan keuangan negara dari total anggaran MBG dari Apbn Rp 85, 27 T tahun 2025 dan Rp268 triliun ( 2026 ) Kami juga meminta transparansi proses penyidikan dan pemulihan seluruh kerugian negara. Jika diperlukan, FABEM siap mengawal kasus ini sampai ke pengadilan."

Pernyataan itu merujuk pada temuan tim penyidik Jampidsus Kejagung RI, Kasus posisi dalam perkara ini yaitu:

Bahwa sejak tanggal 6 Januari 2025, Pemerintah telah melaksanakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang merupakan program prioritas nasional yang diselenggarakan melalui Badan Gizi Nasional (BGN) dalam bentuk pemberian makanan bergizi secara gratis, dengan tujuan Pemenuhan Angka Kecukupan Gizi (AKG) anak sekolah dengan total anggaran Tahun 2025 sebesar Rp85,27 triliun dan tahun 2026 sebesar Rp268 triliun yang bersumber dari APBN;
Bahwa program MBG tersebut seharusnya dikelola oleh yayasan-yayasan pada setiap sekolah, tetapi dalam faktanya yayasan-yayasan yang ditunjuk sebagai Mitra SPPG merupakan yayasan yang dijadikan sarana kejahatan dan terafiliasi dengan Pejabat atau Pegawai BGN yang tidak memenuhi syarat untuk menjadi mitra SPPG.

Namun kenyataannya, SPPG tersebut tetap ditunjuk dengan cara dilakukan pengaturan verifikasi pada Portal Mitra BGN dengan adanya atensi dari Sdr. DH dan Sdr. SS dan yayasan-yayasan tersebut mendapatkan insentif miliaran rupiah setiap hari dan triliunan rupiah setiap tahun. Bahwa yayasan-yayasan yang terafiliasi tersebut diantaranya dimiliki oleh Sdr. DH, Sdr. SS dan Sdr. LP;
Selain menggunakan yayasan yang terafiliasi tersebut, Sdr. DH bersama-sama dengan Sdr. SS dan Sdr. LP dalam melakukan proses pengadaan barang dan jasa di Badan Gizi Nasional secara melawan hukum melakukan intervensi kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sehingga dalam penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) pengadaan barang dan jasa pada BGN tidak disusun sesuai dengan kebutuhan riil lapangan dan terjadi mark up harga pengadaan, sehingga terjadi pemborosan dan merugikan keuangan negara yang tidak mendukung Operasional pelaksanaan MBG, di antaranya;

Pengadaan motor listrik sebanyak 21.801 unit dengan nilai total pengadaan sebesar Rp1.035.515.297.908,02 (satu triliun tiga puluh lima miliar lima ratus lima belas juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan rupiah koma dua sen) dan telah dibayarkan ke PT YAT yang tidak memenuhi syarat selaku Vendor karena tidak memiliki dealer/bengkel aktif dan terdapat mark up;
Pengadaan 32.000 pasang sepatu yang tidak sesuai ketentuan dan adanya mark up;
Pengadaan tablet sebanyak 31.994 unit yang tidak sesuai ketentuan dan adanya mark up;
Pengadaan Televisi 75 Inch sebanyak 5.400 unit yang tidak sesuai ketentuan dan adanya mark up.
Bahwa terhadap perkara tindak pidana korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Badan Gizi Nasional tahun 2025 s.d. tahun 2026 telah mengakibatkan kerugian keuangan negara.

Para Tersangka dijerat dengan pasal:

Primair:

Pasal 603jo.Pasal 20 huruf a atau c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidanajo.Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Subsidiair:

Pasal604jo.Pasal 20 huruf a atau c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidanajo.Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijo.Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Terhadap para Tersangka dilakukan penahanan selama 20 (dua puluh) hari ke depan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung dan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

Menurut Waketum DPP FABEM - Tody Ardiansyah Prabu, S.H :

Sikap Presiden Bpk. Prabowo Subianto sudah Tegas Tepat momentumnya dalam mengambil keputusan dengan mencopot Kepala BGN dan 2 Wakil Kepala BGN serta kejagung memgambil tindakan cepat untuk menggeledah kantor BGN serta menahan kepala BGN Sdr.DH dan 2 wakil BGN, Sdr. SS dan Sdr. LP;

Demi Penegakan hukum tanpa pandang bulu tajam ke atas dan Menjaga Program unggulan Nasional Terukur , tepat sasaran agar tidak terjadi penyimpangan uang rakyat Apbn serta Memulihkan Stabilitas Kepercayaan Masyarakat terhadap program unggulan pemerintahan serta kepemimpinan Bapak Prabowo sebagai Presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia.

"FABEM sebagai organisasi pergerakan alumni aktifis BEM & senat mahasiwa akan membentuk tim pemantau khusus untuk memastikan kasus ini tidak mandek. Kami mendorong Kejagung juga mengusut kemungkinan adanya pelaku lain di luar ketiga tersangka," tutup Tody Ardiansyah Prabu, S.H Waketum DPP FABEM - SM Bidang Hukum & Antar Lembaga./rel

Warga Perbatasan Medan-Deli Serdang Merasa Dianaktirikan, Pemko Medan Didorong Segera Bertindak

admin — Thu, 04 Jun 2026 08:00:00 +0700+0700

MEDAN – Warga yang bermukim di kawasan perbatasan antara Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang, tepatnya di Jalan Bakti Gaperta Ujung, Lingkungan VI, Kelurahan Tanjung Gusta, Kecamatan Medan Helvetia, menyuarakan kekecewaan mendalam terhadap Pemerintah Kota (Pemko) Medan di bawah kepemimpinan Wali Kota Rico Waas. Kawasan yang berbatasan langsung dengan wilayah Suka Dono, Deli Serdang ini dinilai luput dari perhatian dan terkesan "dianaktirikan."

Wakil Ketua GPA Kota Medan, Ali Ibsan Jaya angkat bicara, ia mengatakan, "Keluhan warga menumpuk mulai dari masalah infrastruktur yang buruk hingga krisis keamanan yang kian mencekam", paparnya.

Masih kata Ali Ibsan Jaya, "Dikepung Banjir Akibat Minimnya Drainase dan Sampah
Masalah utama yang dihadapi warga saban hari adalah banjir rob dan genangan air yang kerap melumpuhkannya aktivitas ekonomi serta mobilitas pengguna jalan setiap kali hujan deras mengguyur", ucapnya.

Berdasarkan pantauan di lapangan, wilayah ini justru menjadi "tempat pembuangan" penumpukan sampah di area perbatasan. Kondisi ini diperparah oleh absennya saluran drainase yang memadai untuk mengalirkan air ke Sungai Bedera. Padahal, posisi sungai tersebut sangat dekat dari permukiman warga. Pendangkalan sungai dan tidak adanya normalisasi parit membuat wilayah Lingkungan VI Tanjung Gusta menjadi langganan banjir yang tak kunjung usai.

Pria yang berprofesi advokat itu turut mengamati krisis Keamanan seperti Geng Motor, Tawuran, hingga Penikaman di Depan Masjid
Tidak hanya dihantui banjir, warga juga didera rasa was-was akibat maraknya aksi kriminalitas jalanan. "Kawasan ini dilaporkan kerap menjadi arena tawuran antar-lingkungan dan rawan terhadap aksi geng motor serta begal", ungkapnya saat dikonfirmasi wartawan via selular. Rabu, (3/6/2026).

Jelasnya lagi, "Puncaknya, pada Hari Raya Idul Adha lalu, terjadi bentrokan antar-warga yang berujung pada aksi penikaman tepat di depan Masjid Al-Mukhlisin. Ironisnya, di tengah tingginya potensi kriminalitas ini, kawasan perbatasan tersebut justru gelap gulita pada malam hari karena minimnya fasilitas Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)", bebernya.

Salah satu warga yang identitasnya tidak ingin disebutkan, mengatakan, "Kami seperti dibiarkan tanpa perlindungan. Aparatur di bawah Pemko Medan, mulai dari Camat Medan Helvetia hingga Lurah Tanjung Gusta, seolah menutup mata dengan kondisi ril di lapangan", katanya.

" Kami menuntut Komitmen Rico Waas, Perbatasan Adalah Wajah Kota sebagai wilayah perbatasan yang menjadi gerbang masuk dan "candradimuka" Kota Medan, warga (kami) mendesak Wali Kota Rico Waas dan jajarannya untuk segera turun ke lapangan dan melakukan pembenahan total", tegas Warga.

Warga menuntut tiga tindakan nyata Infrastruktur, diantaranya:Infrastruktur: Pembangunan saluran drainase baru yang terintegrasi ke Sungai Bedera serta pengerukan pendangkalan.
Fasilitas Umum: Pemasangan lampu penerangan jalan (LPJU) di titik-titik rawan untuk menekan ruang gerak pelaku kejahatan.
Keamanan: Peningkatan patroli dari pihak berwajib dan ketegasan aparatur wilayah (Camat dan Lurah) dalam menjaga ketertiban umum dari teror begal dan geng motor.

Warga berharap Pemko Medan tidak tebang pilih dalam melakukan pembangunan, karena masyarakat perbatasan juga memiliki hak yang sama untuk hidup dengan aman, nyaman, dan normal. "harap para warga.r