Illiza Bersinar di PRIWOLA 2026

admin — Fri, 11 Sep 2026 21:01:00 +0700+0700

SEMARANG - Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa'aduddin Djamal menerima anugerah The 1st PR INDONESIA Women Communication Leader Awards (PRIWOLA) 2026, kategori Special Awards, subkategori Kepala Daerah Perempuan Bereputasi.

Penghargaan tersebut diserahkan dalam puncak PRIWOLA 2026 di Universitas Semarang (USM), Kamis (10/9/2026). Illiza menjadi satu dari delapan kepala daerah perempuan yang menerima apresiasi tersebut.

Selain Illiza, penghargaan diberikan kepada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti, serta Bupati Serang Ratu Rachmatu Zakiyah, Bupati Musi Rawas Ratna Machmud, Bupati Kendal Dyah Kartika Permanasari, dan Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani.

PRIWOLA 2026 mengusung tema "Lead with Impact, Inspire with Communication". Penghargaan diberikan kepada perempuan yang dinilai mampu menunjukkan kepemimpinan berdampak, membangun kepercayaan, menjaga reputasi, serta menghadirkan perubahan melalui komunikasi.

Founder dan CEO PR INDONESIA, Asmono Wikan, mengatakan kepemimpinan tidak cukup dilihat dari jabatan, kewenangan, atau besarnya organisasi yang dipimpin. Menurutnya, ukuran yang lebih penting adalah perubahan yang berhasil diwujudkan dan manfaat yang diberikan kepada masyarakat.

"Kepemimpinan harus tercermin dari perubahan yang berhasil diwujudkan serta manfaat yang diberikan kepada organisasi dan masyarakat," ujar Asmono.

Ia menilai komunikasi menjadi bagian penting dalam membangun hubungan antara pemimpin, organisasi, dan publik. Komunikasi bukan hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membangun pemahaman dan mendorong keterlibatan masyarakat.

"Komunikasi adalah kemampuan membangun pemahaman, menumbuhkan harapan, menggerakkan partisipasi, dan menginspirasi orang lain untuk mengambil bagian dalam perubahan," katanya.

Secara keseluruhan, PRIWOLA 2026 menetapkan 44 pemimpin perempuan dari berbagai daerah dan institusi sebagai penerima penghargaan. Mereka berasal dari kalangan kepala daerah hingga profesional komunikasi korporasi dan publik.

Asmono berharap penghargaan tersebut tidak berhenti sebagai pengakuan atas pencapaian, tetapi berkembang menjadi gerakan yang membuka ruang lebih luas bagi perempuan untuk mengambil peran strategis dalam kepemimpinan dan komunikasi.

"Teruslah memimpin dengan keberanian, berkomunikasi untuk menginspirasi, dan menghadirkan dampak yang bermakna bagi Indonesia," katanya. (R)

Eks Panglima GAM Pimpin PSI Aceh

admin — Fri, 11 Sep 2026 20:58:00 +0700+0700

BANDA ACEH -Mantan Panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Daerah II Simpang Ulim Wilayah Perlak, Anwar alias Tgk Rabo terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Pers Siber Indonesia (PSI) Provinsi Aceh dalam Musyawarah Daerah (Musda) II PSI Aceh yang berlangsung di Banda Aceh, Jumat, 11 September 2026.

Anwar Tgk Rabo, yang kini aktif di media siber acehreportase.com, dipercaya memimpin organisasi pers tersebut menggantikan Said Saiful. Musda II diikuti 12 peserta dan menjadi forum organisasi untuk melakukan konsolidasi sekaligus menentukan kepemimpinan PSI Aceh ke depan.

Sidang Musda dipimpin Pembina sekaligus pemegang mandat PSI Aceh, Muktarrudin Usman, S.E. Setelah melalui proses musyawarah, seluruh peserta menyepakati Anwar Tgk Rabo secara aklamasi untuk memimpin PSI Aceh.

Dalam sambutannya, Anwar Tgk Rabo menyampaikan kesiapannya mengemban amanah yang diberikan peserta Musda. Ia juga berkomitmen memajukan PSI Aceh dan memperkuat keberadaan organisasi dalam mendukung perkembangan pers siber di Aceh.

"Saya siap mengemban amanah ini dan memajukan organisasi pers ini. Saya juga memohon dukungan dari seluruh rekan-rekan," kata Anwar.

Ia mengatakan kemajuan organisasi membutuhkan kerja bersama seluruh pengurus dan anggota. Karena itu, ia mengajak jajaran PSI Aceh membangun kebersamaan serta menjalankan organisasi secara profesional.

Pergantian kepemimpinan tersebut menjadi bagian dari dinamika organisasi sekaligus momentum memperkuat konsolidasi internal PSI Aceh. Kepengurusan baru diharapkan mampu meningkatkan kapasitas anggota, memperkuat profesionalisme wartawan serta mendorong praktik jurnalistik yang mengedepankan akurasi, verifikasi dan etika pers.

Musda II turut dihadiri Sri Rahayu, Rina dan Saifannur. Sementara Ketua Panitia Musda II, Teuku Musliadi, memastikan seluruh tahapan musyawarah berlangsung sesuai agenda yang telah dipersiapkan.

"Musda II ini menjadi momentum penting bagi PSI Aceh untuk memperkuat organisasi dan membangun kebersamaan. Kami berharap kepemimpinan baru dapat membawa PSI Aceh semakin maju serta berkontribusi dalam meningkatkan profesionalisme pers siber di Aceh," kata Teuku Musliadi. (R)

Ridwan Dukung GEGT MKI Sumut, Dorong Sinergi Sosialisasi Listrik Desa

admin — Fri, 11 Sep 2026 20:54:00 +0700+0700

MEDAN | PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Utara (UIP SBU) menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan Green Energy Golf Tournament MKI Sumatera Utara Ke-2 (GEGT MKI SUMUT Ke-2) yang akan digelar pada 8 November 2026 mendatang di Graha Metropolitan Golf Course, Medan.

Dukungan tersebut disampaikan M. Ridwan, Senior Manager Keuangan, Anggaran, dan Umum PT PLN (Persero) UIP SBU, saat mengikuti rapat persiapan kegiatan di D'Raja Coffee, Medan, Kamis (10/9/2026) malam.

Ridwan menilai kegiatan yang digelar Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI) Sumatera Utara tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara PLN dengan berbagai pemangku kepentingan di sektor ketenagalistrikan.

Menurutnya, kegiatan tersebut tidak hanya menjadi ajang olahraga dan silaturahmi, tetapi juga dapat menjadi ruang bertukar gagasan mengenai perkembangan sektor energi, khususnya dalam mendorong pemanfaatan energi bersih dan berkelanjutan.

"PLN mendukung penuh kegiatan ini. Kami berharap kegiatan seperti ini dapat memperkuat sinergi dan kolaborasi antarpemangku kepentingan, khususnya dalam mendukung program ketenagalistrikan yang memberikan manfaat bagi masyarakat," ujar Ridwan.

Ia juga menyambut positif peluang kolaborasi MKI Sumut dengan PLN dalam melakukan sosialisasi program Listrik Desa.

Ridwan menilai sosialisasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak penting dilakukan agar informasi mengenai program pemerataan akses listrik dapat tersampaikan kepada masyarakat secara lebih luas.

"Termasuk peluang untuk bersama-sama melakukan sosialisasi Listrik Desa. Ini tentu menjadi bagian penting dalam upaya memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai program dan manfaat listrik bagi kehidupan serta perekonomian masyarakat," katanya.

GEGT MKI SUMUT Ke-2 sendiri tidak hanya diisi turnamen golf. Sehari sebelumnya, yakni 7 November 2026, MKI Sumut juga akan menggelar Seminar/FGD Akademisi yang membahas sejumlah isu strategis sektor energi.
Di antaranya dinamika sektor energi, perkembangan Energi Baru Terbarukan (EBT), energi surya, serta target dan arah energi menuju 2060.

Rangkaian kegiatan tersebut diharapkan menjadi wadah memperkuat komunikasi dan kolaborasi antara dunia ketenagalistrikan, akademisi, pelaku usaha, pemerintah, serta pemangku kepentingan lainnya.

Ridwan berharap sinergi yang terbangun melalui kegiatan GEGT MKI SUMUT Ke-2 dapat terus berlanjut dan menghasilkan kolaborasi nyata dalam mendukung pengembangan sektor ketenagalistrikan serta pemerataan akses listrik bagi masyarakat.rel

Saya Ikut Vaksinasi karena Percaya Negara, Empat Tahun Kemudian Saya Masih Mencari Jawaban

admin — Fri, 11 Sep 2026 20:49:00 +0700+0700

Oleh: Abdul Rasyid Zaenal, Penderita Autoimun Psoriasis

ADA pertanyaan yang selama empat tahun terakhir tidak pernah benar-benar pergi dari kepala saya: _ketika seorang warga negara mengalami gangguan kesehatan yang muncul tidak lama setelah mengikuti program vaksinasi pemerintah, kepada siapa ia harus meminta penjelasan?_

Saya tidak sedang berbicara tentang ketakutan terhadap vaksin. Saya juga tidak sedang mengajak siapa pun menolak vaksinasi.

Saya sedang berbicara tentang pengalaman pribadi.
Pada 21 Juli 2021, saya menerima vaksin Covid-19 dosis pertama di RSUD Provinsi NTB. Sebulan kemudian, pada 18 Agustus 2021, saya menerima dosis kedua di rumah sakit yang sama.

Saat itu, saya datang seperti warga negara lainnya. Saya mengikuti anjuran pemerintah. Saya percaya bahwa vaksinasi merupakan bagian penting dari upaya bersama menghadapi pandemi Covid-19 yang ketika itu masih menjadi ancaman besar.
Tidak ada yang terasa aneh.

Kemudian datang vaksinasi ketiga atau booster pertama.
Pada 28 April 2022, saya kembali menerima vaksin Covid-19, kali ini di Rumah Sakit Bhayangkara Mataram.

Saya datang dengan keyakinan yang sama, mengikuti program kesehatan pemerintah demi melindungi diri sendiri sekaligus ikut menjaga kesehatan masyarakat.

Saya sama sekali tidak membayangkan bahwa sekitar dua minggu kemudian, perjalanan kesehatan saya akan berubah.

Muncul persoalan pada tubuh saya yang kemudian membawa saya pada diagnosis psoriasis.
Sejak saat itu, hidup saya tidak lagi sama.

*Dua Minggu yang Mengubah Perjalanan Hidup*
Bagi sebagian orang, psoriasis mungkin terlihat seperti persoalan kulit biasa.
Bercak kemerahan. Kulit bersisik. Permukaan kulit yang berubah.

Namun bagi orang yang mengalaminya, psoriasis bukan sekadar apa yang terlihat di permukaan tubuh.

Ada rasa tidak nyaman. Ada kekhawatiran ketika penyakit kembali kambuh. Ada pengobatan yang harus dijalani. Ada biaya yang harus dikeluarkan. Ada aktivitas sehari-hari yang berubah. Dan ada beban psikologis ketika tubuh tidak kunjung kembali seperti sebelumnya.
Tetapi bagi saya, ada satu beban lain yang tidak terlihat.

Sebuah pertanyaan. _Mengapa semua ini terjadi setelah vaksinasi ketiga?_
Saya sadar sepenuhnya bahwa urutan waktu bukanlah bukti hubungan sebab-akibat.

Bahwa sebuah penyakit muncul setelah seseorang menerima vaksin tidak otomatis berarti vaksin tersebut menjadi penyebab penyakit.

Dalam ilmu kedokteran, hubungan kausalitas tidak boleh dibangun hanya berdasarkan dugaan atau kebetulan waktu. Dibutuhkan pemeriksaan, data, penelitian, serta kajian ilmiah yang objektif.

Saya memahami itu.
Justru karena itulah saya bertanya: apakah kasus seperti yang saya alami sudah benar-benar dikaji?

Sebab jika belum, persoalannya bukan lagi semata-mata tentang apakah vaksin menyebabkan psoriasis atau tidak.
Persoalannya adalah: siapa yang memastikan jawabannya?

*Empat Tahun Bukan Waktu yang Sebentar*
Sekarang sudah 2026.
Artinya, sekitar empat tahun telah berlalu sejak psoriasis menjadi bagian dari kehidupan saya.
Selama itu saya tidak tinggal diam.
Saya berobat.
Saya mencari pertolongan medis.
Saya menjalani perjalanan pengobatan dari Lombok hingga Jakarta.
Namun sampai hari ini, psoriasis masih ada.
Empat tahun mungkin terdengar singkat ketika dibaca dalam kalender.

Tetapi bagi seseorang yang harus hidup bersama penyakit kronis, empat tahun adalah waktu yang panjang.

Empat tahun berarti menjalani hari dengan kemungkinan kambuh.
Empat tahun berarti kembali mencari pengobatan ketika kondisi memburuk.
Empat tahun berarti mengeluarkan biaya.
Empat tahun berarti beradaptasi dengan tubuh sendiri.

Dan bagi saya, empat tahun juga berarti membawa satu pertanyaan yang belum mendapatkan jawaban memadai mengenai apa yang terjadi pada tubuh saya setelah vaksinasi ketiga.

Di titik tertentu, pasien tidak hanya membutuhkan obat.
Pasien juga membutuhkan kepastian.
Ia membutuhkan penjelasan.
Ia membutuhkan sistem yang mampu mendengarkan.

Dan ketika gangguan kesehatan tersebut diduga muncul setelah seseorang mengikuti sebuah program kesehatan pemerintah, ia berhak tahu bahwa negara memiliki mekanisme untuk memeriksa persoalan itu secara objektif.
Bukan untuk mencari kambing hitam.
Bukan untuk membangun ketakutan.
Melainkan untuk memastikan bahwa tidak ada warga yang merasa ditinggalkan setelah menjalankan program kesehatan yang dianjurkan negara.

*Ini Bukan Soal Menyalahkan Waksin*
Saya ingin menegaskan kembali posisi saya.
Tulisan ini bukan seruan untuk menolak vaksin Covid-19.
Saya juga tidak mengatakan bahwa setiap orang yang mengalami psoriasis setelah vaksinasi pasti mengalami penyakit tersebut akibat vaksin.

Kesimpulan semacam itu membutuhkan bukti medis dan kajian ilmiah.

Literatur medis memang telah mencatat laporan mengenai psoriasis yang baru muncul (new-onset psoriasis) maupun psoriasis yang mengalami perburukan (flare) setelah vaksinasi Covid-19. Salah satu tinjauan sistematis melaporkan kasus new-onset psoriasis dengan waktu munculnya gejala sekitar 2 hingga 21 hari setelah vaksinasi, sekaligus menekankan perlunya pemantauan dan penelitian lebih lanjut.

Artinya, pertanyaan mengenai kemungkinan hubungan antara vaksinasi Covid-19 dan psoriasis bukanlah pertanyaan yang sama sekali tidak pernah muncul dalam dunia ilmiah.

Namun hal itu juga tidak berarti pengalaman saya otomatis membuktikan bahwa vaksin adalah penyebab psoriasis saya.
Dua hal tersebut harus dipisahkan.

Dan justru di sinilah saya berharap negara hadir.
Bukan dengan mengatakan, "Vaksin penyebabnya."
Tetapi juga bukan dengan buru-buru mengatakan, "Itu hanya kebetulan."
Ada jalan ketiga yang jauh lebih ilmiah:
"Mari kita periksa."

*Negara Sebenarnya Memiliki Mekanisme KIPI*
Pemerintah Indonesia sebenarnya telah memiliki mekanisme pemantauan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi atau KIPI.

Dalam mekanisme tersebut, suatu kejadian medis setelah imunisasi tidak serta-merta dianggap sebagai akibat vaksin.

Sebaliknya, kejadian tersebut dapat dikaji untuk menentukan berbagai kemungkinan: apakah berkaitan dengan vaksin, kesalahan prosedur, koinsiden, reaksi kecemasan, atau hubungan kausal yang belum dapat ditentukan.

Logikanya sederhana.
Tidak semua kejadian setelah vaksin pasti disebabkan oleh vaksin.

Tetapi tidak semua kejadian setelah vaksin pula seharusnya berhenti pada kalimat "kebetulan" tanpa pemeriksaan.
Ada proses ilmiah untuk membedakannya.

Bahkan, regulasi Kementerian Kesehatan mengatur mekanisme kompensasi apabila berdasarkan kajian kausalitas suatu KIPI Covid-19 dinyatakan berkaitan dengan vaksin dan kasus tersebut menimbulkan kecacatan atau kematian.

Pertanyaan saya kemudian menjadi jauh lebih sederhana.
Bagaimana dengan warga yang mengalami gangguan kesehatan berkepanjangan setelah vaksinasi, tetapi belum mendapatkan kepastian apakah kondisi tersebut berkaitan dengan vaksin atau tidak?

Apakah mereka cukup diminta menerima keadaan?
Apakah mereka harus terus berobat tanpa pernah mengetahui apakah kasusnya dapat dikaji melalui mekanisme KIPI?
Atau apakah cukup bagi negara mengatakan bahwa vaksin secara umum aman, lalu persoalan individual dianggap selesai?
Menurut saya, persoalannya tidak sesederhana itu.

*Warga Tidak Meminta Belas Kasihan*
Saya tidak meminta pemerintah mengakui sesuatu yang belum terbukti.

Saya tidak meminta negara menyatakan bahwa vaksin adalah penyebab psoriasis saya.

Saya hanya meminta ruang untuk pemeriksaan yang objektif.
Jika hasil kajian menyatakan bahwa psoriasis saya tidak berkaitan dengan vaksinasi, saya berhak mengetahuinya.

Jika hasil kajian menunjukkan adanya kemungkinan hubungan, saya juga berhak mengetahuinya.

Dan apabila berdasarkan mekanisme kajian KIPI kemudian ditemukan hubungan sebab-akibat yang memenuhi kriteria, tentu harus ada konsekuensi sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagi saya, inilah inti persoalannya: transparansi.
Sebab bagi seorang pasien, ketidakpastian terkadang bisa menjadi beban yang sama beratnya dengan penyakit itu sendiri.
Saya sudah menjalani perjalanan pengobatan dari Lombok hingga Jakarta.

Saya sudah melewati empat tahun.
Tetapi pertanyaan mengenai apa yang sebenarnya terjadi pada tubuh saya setelah vaksinasi ketiga masih tetap ada.

*Pemerintah Jangan Hanya Hadir Ketika Program Berjalan*
Ketika pemerintah menjalankan program vaksinasi, negara hadir dengan fasilitas kesehatan, tenaga medis, jadwal vaksinasi, sertifikat, kampanye, dan berbagai kebijakan pendukung.
Warga diminta datang.
Warga diminta percaya.
Warga diminta berpartisipasi demi kepentingan kesehatan masyarakat.
Saya melakukannya.

Tetapi tanggung jawab negara semestinya tidak berhenti ketika jarum suntik dicabut dan sertifikat vaksin diterbitkan.

Jika negara meminta warganya percaya pada sebuah program kesehatan, maka negara juga harus siap mendengarkan ketika ada warga yang datang membawa persoalan setelah mengikuti program tersebut.

Sekali lagi, ini bukan berarti setiap keluhan harus dinyatakan sebagai efek vaksin.
Justru sebaliknya.

Negara membutuhkan sistem yang mampu membedakan secara ilmiah: mana yang benar-benar merupakan KIPI, mana penyakit yang kebetulan muncul setelah vaksinasi, dan mana kejadian yang hubungan kausalnya belum dapat ditentukan.

Itulah mengapa mekanisme pengawasan dibutuhkan.
Bukan untuk menakut-nakuti masyarakat, tetapi untuk menjaga kepercayaan masyarakat.

Sebab kepercayaan publik terhadap program kesehatan tidak hanya dibangun melalui keberhasilan program.

Kepercayaan juga dibangun melalui cara negara menangani mereka yang merasa mengalami masalah setelah program tersebut.

Saya Hanya Ingin Satu Hal: Jawaban
Empat tahun setelah vaksinasi ketiga, psoriasis masih menjadi bagian dari kehidupan saya.

Saya tidak tahu sampai kapan kondisi ini akan bertahan.
Saya tidak tahu apakah suatu hari nanti saya benar-benar akan terbebas darinya.
Yang saya tahu, saya sudah berusaha.
Saya sudah berobat.
Saya sudah mencari pertolongan medis.
Saya sudah menjalani perjalanan pengobatan dari Lombok hingga Jakarta.

Dan saya masih hidup dengan penyakit yang muncul sekitar dua minggu setelah menerima booster pertama pada 28 April 2022.

Karena itu, melalui tulisan ini saya ingin mengajukan pertanyaan kepada pemerintah, terutama pihak yang memiliki kewenangan dalam pengawasan KIPI:
Apakah kasus seperti yang saya alami dapat dikaji secara resmi?

Apakah riwayat vaksinasi dan perjalanan penyakit saya dapat diperiksa melalui mekanisme KIPI?

Apakah tersedia mekanisme bagi warga yang mengalami penyakit berkepanjangan untuk memperoleh kepastian mengenai kemungkinan hubungannya dengan vaksinasi?
Dan pertanyaan yang paling mendasar:
Jika seorang warga mengikuti program vaksinasi pemerintah dengan itikad baik, kemudian mengalami persoalan kesehatan yang berlangsung bertahun-tahun, sejauh mana negara bertanggung jawab memastikan warga tersebut tidak berjalan sendirian?
Saya tidak meminta vonis.
Saya tidak meminta pemerintah langsung mengakui kesalahan.
Saya hanya meminta pemeriksaan yang transparan, ilmiah, dan adil.
Sebab negara yang meminta rakyatnya percaya seharusnya juga bersedia memberikan jawaban ketika rakyatnya datang membawa pertanyaan.

Karena pada Akhirnya, Ini Tentang Kepercayaan
Vaksinasi merupakan bagian dari sejarah besar kita dalam menghadapi pandemi.

Di balik angka cakupan vaksinasi, laporan program, dan keberhasilan kesehatan masyarakat, selalu ada manusia dengan pengalaman masing-masing.

Ada yang baik-baik saja.
Ada yang mengalami efek samping sementara.

Dan mungkin ada pula yang mengalami persoalan kesehatan yang membutuhkan kajian lebih lanjut.
Saya adalah salah satu dari mereka yang masih mencari jawaban.

Empat tahun sudah berlalu.
Psoriasis belum pergi.
Dan pertanyaan saya masih sama.
Jika memang bukan karena vaksin, tolong buktikan kepada saya.
Jika memang ada hubungan, tolong jangan biarkan saya menghadapinya sendirian.

Karena pada akhirnya, ini bukan hanya tentang vaksin.
Ini tentang kepercayaan antara negara dan rakyatnya.

Kepercayaan tidak cukup dibangun ketika pemerintah meminta rakyat mengikuti sebuah program.

Kepercayaan justru diuji ketika seorang warga datang setelah program itu dan berkata: "Saya sudah mengikuti apa yang negara minta. Sekarang, ketika saya sakit, apakah negara masih mau mendengarkan?".(*)

PERAN INTELEKTUAL: MENYAMPAIKAN KEBENARAN DAN MEMBUKA KEBOHONGAN

admin — Fri, 11 Sep 2026 17:17:00 +0700+0700

Oleh: H. Syahrir Nasution, SE, MM

Seorang intelektual sejatinya tidak diukur dari seberapa tinggi gelar yang melekat di belakang namanya, berapa banyak buku yang dibacanya, atau seberapa sering ia tampil berbicara di hadapan publik.

Intelektualitas terutama terlihat dari sikap, pola pikir, keteladanan, dan keberaniannya menempatkan kebenaran di atas kepentingan pribadi.

Karena itu, peran intelektual dalam kehidupan masyarakat bukan sekadar menyampaikan apa yang ia ketahui. Lebih jauh, intelektual memiliki tanggung jawab moral untuk menyampaikan kebenaran dan membuka kebohongan ketika kebohongan tersebut mulai merusak akal sehat publik.

Seorang intelektual tidak semestinya menjadikan ilmu sebagai alat untuk menunjukkan bahwa dirinya lebih pintar daripada orang lain. Ilmu justru seharusnya membuat seseorang semakin rendah hati, semakin bijaksana dan semakin berhati-hati dalam berbicara.

Orang berilmu tidak harus mengumbar ilmunya.

Ia tidak perlu setiap saat mempertontonkan pengetahuan yang dimilikinya. Ia berbicara ketika diperlukan, memberikan pandangan ketika dimintai pendapat, dan mengambil sikap ketika keadaan menuntut kejelasan.

Di situlah perbedaan antara orang yang sekadar memiliki pengetahuan dengan orang yang benar-benar memiliki intelektualitas.

Pengetahuan dapat membuat seseorang pandai berbicara. Tetapi intelektualitas menuntut sesuatu yang lebih tinggi: kemampuan berpikir jernih, bersikap benar dan mempertanggungjawabkan apa yang dikatakannya.

Seorang intelektual juga tidak boleh menjadi sekadar penghias kekuasaan.

Ketika kekuasaan melakukan kesalahan, intelektual seharusnya mampu mengingatkan. Ketika kebijakan publik menyimpang dari kepentingan rakyat, intelektual semestinya berani menyampaikan kritik. Dan ketika kebohongan diproduksi sedemikian rupa hingga dianggap sebagai kebenaran, intelektual memiliki kewajiban moral untuk membongkarnya.

Sebab, diamnya kaum intelektual terhadap kebohongan dapat membuat kebohongan semakin kuat.

Namun kritik seorang intelektual tidak boleh lahir dari kebencian. Kritik harus lahir dari ilmu, argumentasi, data, moralitas dan kepedulian terhadap kepentingan yang lebih besar.

Intelektual tidak boleh mengganti kebenaran dengan sensasi.

Ia juga tidak boleh menggunakan ilmunya untuk merendahkan orang lain. Sebaliknya, ilmu harus menjadi jalan untuk mencerdaskan masyarakat dan membangun kesadaran bersama.

Pada titik inilah kita memahami bahwa intelektualitas bukan sekadar persoalan otak, tetapi juga persoalan hati dan moral.

Seseorang mungkin memiliki gelar akademik yang tinggi, tetapi jika ilmunya digunakan untuk membenarkan kebohongan, menutupi kesalahan atau membela kepentingan tertentu secara membabi buta, maka publik berhak mempertanyakan kualitas intelektualitasnya.

Sebaliknya, seseorang yang tidak banyak bicara tetapi mampu berpikir jernih, berkata benar dan berani mempertahankan prinsip, justru dapat menunjukkan kualitas intelektual yang lebih kuat.

Maka, ukuran seorang intelektual bukan seberapa banyak ia berbicara, melainkan seberapa bernilai perkataannya ketika ia berbicara.

Ia tidak mengobral ilmu.

Ia tidak mencari panggung.

Ia tidak membutuhkan pengakuan setiap saat.

Tetapi ketika masyarakat membutuhkan penjelasan, ia hadir. Ketika kebenaran dipertanyakan, ia memberikan argumentasi. Ketika kebohongan disebarkan, ia membongkarnya dengan cara yang bertanggung jawab.

Itulah sesungguhnya posisi intelektual dalam kehidupan masyarakat.

Ilmu bukan untuk dipamerkan. Ilmu adalah amanah.

Dan amanah intelektual yang paling besar adalah menjaga agar akal sehat masyarakat tidak dikalahkan oleh kebohongan, kepentingan, propaganda maupun kekuasaan.

Karena pada akhirnya, sejarah tidak hanya mencatat siapa yang berkuasa.

Sejarah juga akan mencatat siapa yang berani berkata benar ketika kebenaran sedang tidak populer.

Di situlah martabat seorang intelektual diuji.

Jawab Kebutuhan Calon Mahasiswa, UNPAB Hadirkan Produk Baru PMB dengan Pilihan Kuliah Lebih Fleksibel

admin — Fri, 11 Sep 2026 15:42:00 +0700+0700

Medan— Universitas Pembangunan Panca Budi (UNPAB) terus melakukan inovasi dalam penerimaan mahasiswa baru dengan memperkenalkan produk baru Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB). Produk ini dikembangkan untuk menjawab kebutuhan calon mahasiswa sekaligus memberikan pilihan pendidikan yang lebih fleksibel dan relevan dengan perkembangan teknologi serta kebutuhan masyarakat.

Pengenalan produk baru tersebut dilakukan melalui kegiatan Soft Launching Produk Baru Penerimaan Mahasiswa Baru yang berlangsung di Aula Mahabento UNPAB, Kamis (10/9/2026). Kegiatan yang dimulai pukul 09.00 WIB hingga selesai ini dihadiri jajaran pimpinan universitas, kepala lembaga, dekan, direktur pascasarjana, ketua program studi, biro dan lembaga, serta dosen UNPAB.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Rektor UNPAB Assoc. Prof. Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, S.E., M.M., Rektor Bidang Sumber Daya dan Hubungan Internasional H. Abdul Razak Nasution, S.H.Int., M.Sc., Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Siti Anisah, S.T., M.T., Rektor Bidang Aset dan Sistem Informasi Assoc. Prof. Dr. Cut Nuraini, S.T., M.T., serta Kepala Lembaga Rekrutmen dan Kerjasama Mahasiswa Baru (LRMB) Dr. Erwansyah, S.E., M.E.

Dalam kegiatan tersebut, Dr. Erwansyah menyampaikan pemaparan mengenai pengembangan produk baru PMB yang merupakan pengembangan dari produk reguler UNPAB. Pengembangan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan pasar serta permintaan calon mahasiswa yang menginginkan pilihan perkuliahan yang dapat menyesuaikan dengan kondisi dan aktivitas mereka.

"Produk baru ini merupakan pengembangan dari produk reguler untuk memiliki nilai jual di pasar sekaligus memenuhi permintaan calon mahasiswa yang ingin masuk ke UNPAB," ujar Dr. Erwansyah.

Ia menjelaskan bahwa salah satu hal yang menjadi perhatian dalam produk baru tersebut adalah fleksibilitas dalam mengatur waktu kuliah. Program ini diperuntukkan bagi calon mahasiswa jenjang S1 dan S2 (Magister), sehingga dapat menjadi alternatif bagi masyarakat yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi dengan pola yang lebih menyesuaikan kebutuhan dan kesibukan masing-masing.

Menurut Dr. Erwansyah, pengembangan produk baru PMB juga menjadi bagian dari upaya UNPAB untuk memperluas jangkauan rekrutmen mahasiswa baru. Dengan pilihan program yang lebih beragam serta pendekatan yang lebih fleksibel, UNPAB berupaya membuka kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat untuk mendapatkan pendidikan tinggi.

Pengembangan produk baru PMB ini menjadi langkah UNPAB dalam menghadirkan pilihan pendidikan yang lebih relevan, fleksibel, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat di tengah perkembangan zaman.

Melalui inovasi tersebut, UNPAB berharap semakin banyak masyarakat memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikan tinggi dan mengembangkan kompetensi yang dibutuhkan untuk menghadapi masa depan.

UNPAB Pilihan Mantap — Beriman, Berilmu, dan Berkarya.

MKI Sumut Matangkan Persiapan Green Energy Golf Tournament Ke-2, Bahas EBT hingga Listrik Desa

admin — Fri, 11 Sep 2026 14:32:00 +0700+0700

MEDAN | Halomedan.com

Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI) Sumatera Utara mulai mematangkan persiapan pelaksanaan Green Energy Golf Tournament MKI Sumatera Utara Ke-2 (GEGT MKI SUMUT Ke-2) yang dijadwalkan berlangsung pada November 2026 mendatang.

Persiapan kegiatan tersebut dibahas dalam rapat yang digelar di D'Raja Coffee, Jalan Amir Hamzah, Medan, Kamis (10/9/2026) malam.

Rapat yang dimulai pukul 20.00 WIB tersebut dipimpin Ketua MKI Sumatera Utara Assoc. Prof. H. M. Isa Indrawan, S.E., M.M. dan dihadiri Sekretaris serta Bendahara MKI Sumatera Utara, Ketua Pelaksana GEGT MKI SUMUT Ke-2 Wiko Luvino Siregar, S.H., jajaran pengurus dan kepanitiaan, serta perwakilan General Manager UIB SBU, Ridwan, Senior Manager Bagian Keuangan.

Dalam rapat tersebut dibahas pembentukan sekaligus pemantapan kepanitiaan yang akan bertanggung jawab terhadap seluruh rangkaian kegiatan, mulai dari aspek teknis, administrasi, peserta, publikasi hingga sponsorship.
GEGT MKI SUMUT Ke-2 sendiri direncanakan digelar pada 8 November 2026 di Graha Metropolitan Golf Course.

Menariknya, rangkaian kegiatan tidak hanya berfokus pada turnamen golf. Sehari sebelumnya, tepatnya 7 November 2026, MKI Sumatera Utara juga menyiapkan agenda Seminar/Focus Group Discussion (FGD) Akademisi.

Seminar tersebut akan membahas dinamika sektor energi serta berbagai isu strategis menuju target energi tahun 2060. Pembahasan juga akan disandingkan dengan agenda PLN dan perkembangan sektor energi di Sumatera Utara.

Selain itu, rapat turut membahas peluang kolaborasi MKI Sumatera Utara dengan PLN dalam mendukung sosialisasi program Listrik Desa kepada masyarakat.
Sosialisasi tersebut diharapkan tidak hanya memberikan pemahaman terkait akses listrik, namun juga mendorong masyarakat desa memahami manfaat dan pemanfaatan energi listrik untuk mendukung pembangunan serta aktivitas ekonomi masyarakat.

Dorong Energi Bersih

GEGT MKI SUMUT Ke-2 juga diarahkan untuk menjadi bagian dari dukungan terhadap program pemerintah dalam pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT).
Salah satu fokus yang menjadi perhatian adalah pemanfaatan energi surya melalui penggunaan solar panel serta pengembangan energi surya dalam mendukung pencapaian target energi nasional hingga 2060.

Ketua MKI Sumatera Utara Assoc. Prof. H. M. Isa Indrawan, S.E., M.M., menyampaikan bahwa rangkaian kegiatan GEGT MKI SUMUT Ke-2 diharapkan dapat menjadi momentum memperkuat sinergi berbagai pihak dalam mendorong pengembangan energi berkelanjutan.

Sementara itu, Ketua Pelaksana Wiko Luvino Siregar, S.H., mengatakan seluruh hasil rapat akan segera ditindaklanjuti panitia, terutama terkait finalisasi struktur kepanitiaan dan pembagian tugas masing-masing bidang.

Sejumlah agenda yang menjadi tindak lanjut yakni koordinasi dengan Graha Metropolitan Golf Course, penyusunan konsep Seminar/FGD, koordinasi dengan PLN terkait program Listrik Desa, penyusunan konsep sponsorship dan kerja sama, serta persiapan teknis pelaksanaan turnamen.

Dengan mengusung semangat green energy, GEGT MKI SUMUT Ke-2 diharapkan tidak sekadar menjadi ajang olahraga dan silaturahmi, tetapi juga menjadi ruang memperkuat kolaborasi antara dunia ketenagalistrikan, akademisi, dunia usaha, pemerintah dan masyarakat dalam mendorong masa depan energi yang lebih bersih dan berkelanjutan.red

BMKG Keluarkan Peringatan Dini Banjir Rob, Medan Belawan hingga Marelan Wajib Waspada 10–16 September

admin — Fri, 11 Sep 2026 12:21:00 +0700+0700

MEDAN — Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Kelas II Maritim Belawan-Medan mengeluarkan peringatan dini potensi banjir pesisir atau banjir rob yang berlaku pada 10–16 September 2026.

Peringatan tersebut disampaikan menyusul adanya aktivitas pasang air laut dan fenomena alam lainnya yang berpotensi memicu banjir pesisir.

Dalam surat peringatan dini yang diterbitkan di Belawan pada 7 September 2026, BMKG mengimbau masyarakat pesisir agar meningkatkan kewaspadaan, khususnya di wilayah Kecamatan Medan Belawan, Medan Labuhan dan Medan Marelan.

BMKG memprediksi ketinggian pasang air laut berada di atas 2,3 meter selama periode tersebut. Pasang diperkirakan terjadi pada sekitar pukul 01.00–04.00 WIB dan 13.00–15.00 WIB, dengan pasang tertinggi mencapai 2,6 meter.

Ketinggian tersebut diukur dari titik surut terendah atau Lowest Astronomical Tides (LAT).

BMKG memperingatkan kondisi itu dapat berdampak terhadap transportasi di sekitar pelabuhan dan kawasan pesisir, aktivitas masyarakat, serta kegiatan bongkar muat di pelabuhan.

Masyarakat yang tinggal maupun beraktivitas di kawasan pesisir diminta tidak mengabaikan peringatan tersebut dan mempersiapkan langkah antisipasi terhadap kemungkinan genangan air laut.

"Masyarakat diimbau untuk selalu waspada dan siaga untuk mengantisipasi dampak dari banjir pesisir (ROB), serta memperhatikan update informasi cuaca maritim dari BMKG," demikian imbauan dalam surat tersebut.

Peringatan dini ini juga menjadi perhatian bagi pemerintah daerah dan instansi terkait untuk memastikan kesiapsiagaan di kawasan pesisir, terutama titik-titik yang selama ini memiliki kerentanan terhadap genangan akibat pasang air laut.

BMKG menyebut informasi pasang surut tersebut bersumber dari PUSHIDROSAL TNI AL, sementara ketinggian pasang diukur dari titik surut terendah.

Air Rendam Pondok Zikir Thoriqat Ahli Syattariyah di Simpang Gambus, Diduga Dampak Luapan Hulu Sungai

admin — Fri, 11 Sep 2026 12:10:00 +0700+0700

BATU BARA — Pondok Zikir Thoriqot Ahli Syattariyah yang berada di Dusun VII, Desa Simpang Gambus, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara, terendam banjir. Ketinggian air di areal pondok diperkirakan mencapai 1 hingga 1,2 meter dari permukaan tanah.

Pimpinan Pondok Zikir Thoriqot Ahli Syattariyah, Tuan M. Bakri Godang, didampingi Wakil Pimpinan M. Hamdani Batubara, mengatakan genangan air tersebut diduga berasal dari luapan aliran Sungai Dalu-Dalu di bagian hulu.

Menurut Bakri, air mulai memasuki kawasan sekitar pondok pada Kamis, 23 Agustus 2026. Debit air sempat berangsur surut pada Selasa, 1 September 2026. Namun, kondisi kembali memburuk setelah debit air meningkat pada Sabtu, 5 September 2026.

"Hingga saat ini, ketinggian air diperkirakan mencapai sekitar 1 hingga 1,2 meter," ujar Bakri.

Ia menjelaskan, genangan air kini telah merendam bagian lantai pondok. Kondisi tersebut membuat sejumlah aktivitas keagamaan, termasuk kegiatan zikir dan ibadah lainnya, untuk sementara dihentikan.

"Saat ini air telah merendam bagian lantai pondok. Sementara aktivitas zikir dan ibadah lainnya di dalam pondok dihentikan," terangnya.

Wakil Pimpinan Pondok Zikir Ahli Syattariyah, M. Hamdani Batubara, berharap Pemerintah Kabupaten Batu Bara segera mengambil langkah untuk menangani persoalan banjir yang merendam kawasan pondok.

Hamdani menduga genangan tersebut berkaitan dengan adanya kebocoran pada benteng atau tanggul di bagian hulu sungai. Kondisi itu diduga menyebabkan aliran air masuk ke wilayah sekitar pondok dan menggenangi areal pondok zikir.

"Kami berharap pemerintah segera turun tangan untuk melihat kondisi di lapangan dan mencari solusi agar persoalan banjir ini dapat segera diatasi," harapnya.

Namun, penyebab pasti masuknya air ke kawasan pondok masih memerlukan pemeriksaan dan penanganan lebih lanjut dari Pemerintah Kabupaten Batu Bara, termasuk pengecekan kondisi aliran sungai dan tanggul di bagian hulu.

Kehadiran tersebut, kata Bakri, menjadi bentuk perhatian terhadap kondisi pondok yang terdampak akibat genangan air.

Dia berharap perhatian dan penanganan dari pemerintah dapat segera dilakukan sehingga aktivitas keagamaan di Pondok Zikir Thoriqot Ahli Syattariyah dapat kembali berjalan normal.

Jenang Sumsum Paku Buwono XIV

admin — Thu, 10 Sep 2026 20:14:00 +0700+0700

Jenang Sumsum Paku Buwono XIV

Tata cara wilujengan jenang sumsum dilakukan oleh panitia Kraton Surakarta. Tepat pada hari Kemis Kliwon, 10 September 2026. Dalam rangka syukuran panitia atas lancarnya jumenengan Paku Buwono XIV. Ayu hayu rahayu.

Bertempat di Bangsal Semarakata pangageng, sentana dan abdi dalem sowan ngabyantara. Ketua Lembaga Adat mandhegana acara. GKR Dra Wandansari Koes Moertiyah M.Pd selalu memberi inspirasi dan energi, agar tradisi tetap lestari. Sejak berdirinya tanggal 17 Sura atau 20 Pebruari 1745 Paku Buwono II mewariskan seni edi peni, budaya adi luhung.

Bebadan Kraton Surakarta merupakan lembaga resmi dari sudut yuridis formil. Selaku pengageng sasana wilapa jelas memimpin roda pemerintahan Kraton Surakarta. Lembaga eksekutif yang melakukan koordinasi berbagai program kerja. Tumata nut wirama, lumampah miturut paugeran. Desa mawa cara, negara mawa tata.

Rasa suka sukur atas jumenengan raja Surakarta rampung pada hari Setu Kliwon, 5 September 2026. Penantian 9 bulan sejak deklarasi tanggal 13 Nopember 2025. Sasana Handrawina sebagai paseksen historis. Hati trenyuh haru dengan waspa kumembeng tumetes. Saat itu terjadi insiden kecil. Namun bisa diatasi dengan bijaksana. Malah dianggap sebagai kelengkapan lelakone ngaurip.

Jumlah abdi dalem yang hadir lebih dari 10 ribu jiwa. Pagelaran sasana sumewa penuh sesak. Sasana Hinggil menjadi pusat perhatian. Bangsal manguntur tangkil tempat Sinuwun Paku Buwono XIV berikrar sumpah. Dengan berbusana keprabon jangkep Sinuwun dikawal oleh dayang dayang Kraton Surakarta. Lengkap dengan abdi dalem ampil ampil. Banyak dhalang sawung galing harda walipa kacu mas jaka palara lara kidang gajah laring badak manyura kanan kering. Ibarat Sang Hyang Kuwera, dewaning kesugihan tumurun ing madyapada, kang arsa andum kabagyan.

Suara gamelan berkumandang gandheng matumpa tumpa. Perangkat gamelan sebanyak 13 berderet deret. Kyai Udan Arum dan Kyai Udan Asih warisan Paku Buwono IX turut ditabuh. Gendhing carabalen tersedia tiap sudut. Meriah gagah indah mewah tampak berwibawa. Gendhing Sri Katon, ladrang wilujeng, ketawang puspa warna sambung menyambung. 300 pengrawit bertugas untuk menjaga wibawa Narendra agung binathara.

Sabtu 5 September 2026 hari yang istimewa. Kanjeng Sunan Paku Buwono XIV miyos dari dalem ageng. Lewat parasedya, sasana sewaka, maligi, paningrat, nguntarasana, panggung sangga Buwana, marcu kundha, balerata, kamandungan, lawang gapit, bale mangu dan bangsal Sewayana. Lingkungan sekitar dihias janur. Karpet merah untuk rute perjalanan raja.

Gamelan tentu berkumandang terus. Sambung menyambung menjadi satu. Itulah prosesi jumenengan Paku Buwono XIV. Sembah grana dari abdi dalem untuk Sinuwun. Majelis Adat Kraton Nusantara hadir sebanyak 30 rombongan. Sembah karna sebagai tanda penghormatan. Ikrar sumpah Sinuwun di bangsal manguntur tangkil bergema. Ulama dan kanca kaji melanjutkan dengan puja kastawa. Doa terkabul penuh dengan harapan. Air mata terharu merembes membasahi pipi. Upacara adat besar gancar lancar segar bugar.

Dari puku 9 hingga 11 sitihinggil neng ning nung nang. Sunyi sepi namun berarti. Lenggah saluku juga, amepet babahan hawa sanga. Seba sekaligus mahas ing ngasepi. Duduk sambil meditasi. Berdoa kepada Allah Yang Maha Kuasa. Barisan dodot kampuh dan kanca kaji duduk bersimpuh di hadapan Kanjeng Sinuwun Paku Buwono XIV. Duduk rapi tata titi.

Gendhing Kodhok ngorek langsung berkumandang. Setelah KGPH Madukusumo menyematkan pin Radya Laksana. Seolah olah dunia dilipat dengan suara gamelan. Disusul semua gamelan 13 pangkon yang ditabuh 300 pengrawit. KRT Dr Joko Daryanto ahli karawitan UNS tampil meyakinkan. Serat Biwada Nata menjelaskan tata cara jumenengan Sinuwun Paku Buwono X tahun 1893. Landasan historis terus berlanjut, nuting jaman kelakone.

Tindhih karawitan Kraton Surakarta Dr BRM Lintang Sasongko M.Si dosen Fakultas Ekonomi UNS. Sejak tanggal 4 September 2026 sibuk sekali. Gladhen resik dipantau. Cek lokasi dan irama musik. Setelah jam 15 dilakukan upacara ruwatan murwakala. Lakon Sudamala. Dalang Ki Thengkleng Sri Susilo. Sesaji jangkep genep genap. Bertempat di pagelaran sasana sumewa. Sinuwun Paku Buwono XIV hadir hingga pukul 17.30. Regeng gayeng seneng. Semua berusaha untuk ngalap berkah.

Malam harinya 4 September 2026 jam 20. Bedhaya ketawang untuk midodareni. Selama 2 jam. Seluruh sentana dan abdi dalem bahu sowan. Dilanjutkan dengan shalat lail. Sinuwun Paku Buwono XIV berdoa di masjid Paramasana.

Kilas balik selesai. Sabtu Kliwon, 5 September 2026 upacara berlanjut. Bedhaya ketawang ditarikan oleh trah Paku Buwono. Lamanya 2 jam. Bertempat di sasana sewaka. Bangsal nguntarasana untuk sentana trah darah dalem. Suasana betul betul hikmad. Rep tidhem premanem. Tan ana sabawane. Walang alisik Ron ronan datan obah. Samirana tan lumampah. Kang kapyarsa amung ocehing kukila. Sawo kecik, sarwa becik sejumlah 64 menabur kebecikan.

Calapita tanda Bedhaya ketawang paripurna. Ladrang gleyong mengantar pisowanan bubar. Udan mas lambang turunnya kanugrahan. Upacara jumenengan memantapkan kepribadian. Tontonan tuntunan tatanan selaras serasi seimbang. Karaton Surakarta Hadiningrat arum kuncara ngejayeng jagad raya.

Surakarta, Kemis Kliwon, 10 September 2026.
Purwadi

Kota Medan & Pulau Pinang Ukir Prestasi Bersama, Raih Penghargaan IMT-GT 2026

admin — Thu, 10 Sep 2026 19:24:00 +0700+0700

MEDAN — Hubungan kembar kota / kota bersaudara antara Pulau Pinang dan Kota Medan yang telah terjalin puluhan tahun, kini berbuah prestasi gemilang. Kedua kota sekaligus meraih penghargaan bergengsi dalam ajang IMT-GT ke-32 Tahun 2026, sebagai pengakuan atas keberhasilan menerapkan pembangunan perkotaan berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Penghargaan diserahkan dalam rangkaian Gala Dinner 32nd IMT-GT Ministerial Meeting and Related Meeting di JW Marriot Hotel Medan, Rabu malam, 9 September 2026, oleh Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian dan Menteri Ekonomi Malaysia Akmal Nasrullah. Penghargaan ini diberikan untuk mengapresiasi kota dan wilayah di kawasan Indonesia–Malaysia–Thailand yang sukses menerapkan pembangunan perkotaan berkelanjutan serta ramah lingkungan.

Pulau Pinang menyabet dua penghargaan sekaligus: Gold Award untuk Literasi Karbon & Tata Kelola Iklim, serta Bronze Award untuk Pendidikan Pembangunan Berkelanjutan. Tak kalah membanggakan, Kota Medan berhasil meraih Green City Award kategori Emas untuk Ekonomi Sirkular dan Efisiensi Sumber Daya.

Penyerahan penghargaan diwakili oleh Encik Shahmi Azhan bin Md. Salleh, Perancang Bandar di Jabatan Perancangan Pembangunan Majlis Bandaraya Pulau Pinang, yang mewakili Datuk Bandar Pulau Pinang, Ir. Rajendran P. Anthony. Acara berlangsung di Adi Mulia Hotel Medan, Kamis pagi, 10 September 2026, disambut hangat oleh H. Ikrom Helmi Nasution, SH — Presiden Persatuan Tenis Meja Eksekutif Sumatera Utara dan mantan Kepala Bagian Hubungan Antar Kota dan Daerah Kota Medan — bersama Penasehat PTM Sumut, Drs. H. Zukirman, MAP.

Dari sisi Malaysia, sebanyak empat pemerintah kota turut meraih penghargaan dalam ajang ini: Majlis Bandaraya Alor Setar, Majlis Bandaraya Pulau Pinang, Majlis Bandaraya Seremban, dan Majlis Perbandaran Manjung.

Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak juga meninjau kembali sejarah panjang kerjasama "Twin City / Kota Bersaudara" yang telah terjalin erat antara Pulau Pinang dan Kota Medan — sebuah ikatan persaudaraan yang terus diperkuat dan kini berbuah pengakuan internasional. Prestasi ini menjadi bukti nyata bahwa kerjasama lintas batas negara mampu melahirkan kemajuan yang bermanfaat bagi masyarakat luas.red

Presiden PTM Eksekutif Sumut H. Ikrom Helmi Nasution Lepas Datuk Bandar Alor Setar

admin — Thu, 10 Sep 2026 19:23:00 +0700+0700

MEDAN — Presiden/Ketua Umum Persatuan Tenis Meja Eksekutif Sumut Indonesia (PTM Eksekutif Sumut), H. Ikrom Helmi Nasution, melepas kepulangan Datuk Bandar/Walikota Majlis Bandaraya Alor Setar, Yang Berbahagia Datuk Haji Abdul Gafar bin Yahya, beserta rombongan setelah mengikuti rangkaian kegiatan IMT-GT ke-32 di Medan.

Dalam suasana penuh keakraban, H. Ikrom Helmi Nasution dan Datuk Haji Abdul Gafar bin Yahya sebagai simbol persahabatan dan penghormatan antara kedua pihak.

Pertemuan tersebut sekaligus memperkuat hubungan silaturahmi yang selama ini telah terjalin antara PTM Eksekutif Sumut dengan masyarakat Alor Setar, Malaysia.

Ikrom mengatakan, hubungan yang dibangun melalui olahraga, khususnya tenis meja, memiliki nilai strategis dalam mempererat persaudaraan masyarakat Indonesia dan Malaysia.

"Pertukaran cenderamata ini bukan sekadar seremoni, tetapi menjadi simbol persahabatan dan hubungan kekeluargaan yang sudah terjalin antara Sumatera Utara dan Alor Setar," ujar Ikrom.

Ia mengenang kegiatan Titian Muhibah Tenis Meja/Pingpong yang pernah dilaksanakan PTM Eksekutif Sumut ke Alor Setar beberapa tahun lalu. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi salah satu bukti bahwa olahraga dapat menjadi jembatan yang mempertemukan masyarakat kedua negara.

Ikrom berharap silaturahmi tersebut terus berlanjut dan dapat diwujudkan melalui berbagai kegiatan bersama, termasuk pertandingan persahabatan tenis meja antara PTM Eksekutif Sumut dan komunitas tenis meja di Alor Setar.

"Semoga hubungan ini semakin erat. Insyaallah, ke depan kita dapat kembali melaksanakan Titian Muhibah tenis meja, baik di Sumatera Utara maupun di Alor Setar," katanya.

Sementara itu, kehadiran Datuk Haji Abdul Gafar bin Yahya di Medan merupakan bagian dari rangkaian agenda IMT-GT ke-32 yang berlangsung di JW Marriott Hotel Medan, 7–10 September 2026.

Momen pelepasan tersebut berlangsung hangat dan penuh kekeluargaan, ditandai dengan saling berjabat tangan, foto bersama serta pertukaran cenderamata antara kedua tokoh.red

MENJADIKAN RAKYAT INDONESIA MENUJU KEDAULATAN DAN KETAHANAN PANGAN

admin — Thu, 10 Sep 2026 14:16:00 +0700+0700

:
Oleh : H Syahrir Nasution

Jangan hanya bicara soal beras. Kedaulatan pangan adalah soal masa depan bangsa.

Indonesia adalah negara agraris dengan tanah yang luas, laut yang kaya, hutan dan keanekaragaman hayati yang luar biasa. Namun kekayaan tersebut belum otomatis membuat seluruh rakyat berdaulat atas pangannya sendiri.

Kedaulatan pangan tidak cukup diukur dari apakah beras tersedia di pasar. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah: siapa yang menguasai lahan, siapa yang memproduksi pangan, siapa yang mengendalikan distribusi, siapa yang menentukan harga, dan apakah petani memperoleh kehidupan yang layak dari pekerjaannya?

Karena itu, membangun ketahanan pangan harus dimulai dari memperkuat petani, nelayan, peternak, pembudi daya ikan dan seluruh pelaku pangan rakyat.

Pemerintah perlu memastikan lahan pertanian produktif tidak terus-menerus tergerus alih fungsi. Infrastruktur irigasi harus dibangun dan dirawat. Benih, pupuk, teknologi, pembiayaan dan akses pasar harus tersedia dengan harga yang wajar. Petani jangan hanya menjadi objek kebijakan, tetapi harus menjadi subjek utama pembangunan pangan nasional.

Di sisi lain, Indonesia juga harus mengembangkan diversifikasi pangan. Ketergantungan berlebihan terhadap satu komoditas membuat sistem pangan rentan. Jagung, sagu, singkong, ubi, sorgum, kedelai, hortikultura, ikan dan berbagai pangan lokal harus ditempatkan sebagai bagian penting dari strategi pangan nasional.

Kedaulatan pangan juga berarti membangun rantai pasok yang adil. Jangan sampai petani menjual hasil panennya dengan harga murah, sementara konsumen membeli dengan harga mahal. Mata rantai distribusi yang terlalu panjang harus dibenahi. Negara harus hadir ketika terjadi gejolak harga, tetapi intervensi tersebut jangan sampai justru mematikan insentif produksi petani.

Program pangan nasional, termasuk program makan bergizi, seharusnya dapat menjadi mesin penggerak ekonomi petani dan UMKM pangan lokal. Jika kebutuhan pangan program pemerintah dapat diserap dari produksi petani dan nelayan dalam negeri melalui mekanisme yang transparan dan efisien, maka uang negara berputar di desa dan memperkuat ekonomi rakyat.

Pada akhirnya, ketahanan pangan bukan sekadar urusan Kementerian Pertanian atau pemerintah pusat. Ini merupakan agenda lintas sektor: pendidikan, kesehatan, perdagangan, perindustrian, kelautan, pekerjaan umum, keuangan hingga pemerintah daerah.

Sebab rakyat yang sehat membutuhkan makanan bergizi. Anak-anak yang belajar membutuhkan asupan yang cukup. Petani membutuhkan kepastian pasar. Nelayan membutuhkan laut yang sehat. Dan negara membutuhkan sistem pangan yang tidak mudah diguncang krisis global.

Indonesia tidak boleh menjadi bangsa besar yang kaya sumber daya, tetapi rapuh dalam urusan pangan.

Kedaulatan pangan harus dibangun dari desa, dari sawah, ladang, kebun, tambak, laut dan pasar rakyat. Negara hadir bukan sekadar sebagai regulator, tetapi sebagai pelindung dan penggerak ekosistem pangan nasional.

Jika petani sejahtera, pangan tersedia. Jika pangan tersedia dan terjangkau, rakyat kuat. Jika rakyat kuat, negara berdaulat.

Itulah sesungguhnya makna menjadikan rakyat Indonesia menuju kedaulatan pangan dan ketahanan pangan.

Bursah Zarnubi Sampaikan Pesan Prabowo: Lanjutkan Perjuangan Bersama Rakyat Palestina

admin — Thu, 10 Sep 2026 11:32:00 +0700+0700

LAHAT — Bupati Lahat, Bursah Zarnubi, menyampaikan pesan penting dari Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, agar bangsa Indonesia senantiasa melanjutkan perjuangan bersama rakyat Palestina. Pesan tersebut disampaikannya secara langsung di hadapan Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Abdalfatah A.K. Alsattari.

Pertemuan penting dan penuh kehangatan tersebut berlangsung dalam acara silaturahmi yang dihelat di Pendopoan Rumah Dinas Bupati Lahat pada Rabu malam, 9 September 2026. Kehadiran diplomat senior Palestina itu disambut langsung oleh Bupati Bursah bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Lahat.

Dalam sambutannya, Bursah menegaskan bahwa kunjungan Dubes Abdalfatah ke Kabupaten Lahat merupakan sebuah kehormatan besar sekaligus momentum mempererat ikatan persaudaraan. Ia menyatakan bahwa masyarakat Sumatera Selatan, khususnya di Kabupaten Lahat, senantiasa memantau perkembangan situasi kemanusiaan di Palestina dengan rasa empati mendalam.

Bursah kemudian meneruskan pesan khusus dari Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan bahwa komitmen Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina tidak akan pernah surut. Pemerintah Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo terus memposisikan isu Palestina sebagai prioritas utama dalam percaturan diplomasi luar negeri.

Lebih lanjut, Bursah menjelaskan bahwa dukungan Indonesia kepada Palestina berakar kuat pada Pembukaan UUD 1945. Alinea pertama konstitusi tersebut secara tegas menyatakan bahwa kemerdekaan ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan.

"Pesan Presiden Prabowo kepada kita semua sangat jelas, yaitu untuk terus melanjutkan perjuangan dan berdiri bersama rakyat Palestina hingga mereka mendapatkan kemerdekaan yang seutuhnya," ujar Bursah di hadapan para tamu undangan yang hadir memenuhi pendopoan rumah dinas.

Bupati Lahat juga menambahkan bahwa hubungan emosional antara Indonesia dan Palestina telah terjalin sejak era Presiden Pertama RI, Soekarno. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban moral bagi setiap generasi penerus bangsa Indonesia untuk merawat warisan sejarah tersebut melalui aksi nyata dan doa bersama.

Dalam kesempatan itu, Dubes Palestina Abdalfatah A.K. Alsattari mengucapkan terima kasih atas dukungan tanpa henti yang disampaikan rakyat Indonesia pada perjuangan Palestina. Ia secara khusus merasa tersentuh dan terharu atas sambutan hangat yang diberikan oleh Bupati Bursah dan seluruh masyarakat Lahat, seraya mengungkapkan, "Di sini saya memiliki begitu banyak saudara."

Di tengah suasana pertemuan yang penuh haru tersebut, Dubes Palestina juga bercerita mengenai pengalaman hidupnya yang lahir dan besar di Gaza. Ia menceritakan bagaimana dirinya telah merasakan langsung pahitnya penjajahan dan penindasan Israel sejak usianya masih balita, sebuah kenyataan pahit yang terus dialami oleh anak-anak di tanah kelahirannya hingga hari ini.

Acara silaturahmi tersebut ditutup dengan doa bersama untuk keselamatan rakyat Palestina serta penyerahan cinderamata khas daerah sebagai simbol persahabatan abadi antara Kabupaten Lahat dan Palestina. Melalui momentum ini, Bupati Bursah Zarnubi berharap kesadaran kolektif masyarakat kian menguat untuk terus menyuarakan keadilan bagi kemerdekaan Palestina. Rel

Forwaka Sumut Siapkan Koperasi, LBH dan STM Guna Perlindungan Hukum dan Kesejahteraan Anggota

admin — Thu, 10 Sep 2026 11:30:00 +0700+0700

MEDAN — Forum Wartawan Kejaksaan (Forwaka) Sumatera Utara terus melakukan penguatan organisasi dengan menyiapkan sejumlah program yang diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi seluruh anggota.

Salah satu agenda yang menjadi pembahasan Forwaka Sumut adalah rencana pembentukan Koperasi, Lembaga Bantuan Hukum (LBH), dan Serikat Tolong Menolong (STM) yang nantinya diperuntukkan bagi seluruh anggota FORWAKA Sumatera Utara.

Agenda tersebut disampaikan Ketua FORWAKA Sumatera Utara, Irfandi, dalam pertemuan bersama anggota yang berlangsung di Mie Ayam Mas Panjang, Jalan Perhubungan Udara, Suka Damai, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, Sumatera Utara, Kamis (9/9/2026)

Dalam penyampaiannya, Irfandi menegaskan, pembentukan ketiga wadah tersebut merupakan bagian dari upaya organisasi untuk meningkatkan kesejahteraan, memberikan perlindungan hukum serta memperkuat rasa kekeluargaan di antara anggota FORWAKA.

Menurut Irfandi, keberadaan koperasi diharapkan dapat menjadi wadah bagi anggota untuk mengembangkan kegiatan ekonomi secara bersama-sama. Koperasi nantinya akan diarahkan untuk dikelola secara profesional, transparan dan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Sementara itu, pembentukan LBH diharapkan dapat memberikan ruang bagi anggota untuk memperoleh konsultasi serta pendampingan hukum ketika menghadapi persoalan hukum dalam menjalankan aktivitas jurnalistik maupun persoalan lainnya.

Pembentukan Serikat Tolong Menolong (STM) digagas Hapri Saldi pengurus Forwaka Sumut yang akan menjadi wadah sosial yang memperkuat kepedulian dan solidaritas antaranggota, terutama ketika ada anggota atau keluarga anggota yang mengalami musibah maupun kedukaan.

Ditempat yang sama Penasehat Forwaka Sumut Zainul Arifin Siregar mengatakan, ketiga program tersebut harus dibangun dengan semangat kebersamaan dan tidak boleh menjadi kepentingan individu.

"Koperasi, LBH dan STM ini kita gagas untuk kepentingan seluruh anggota FORWAKA Sumatera Utara. Kita ingin organisasi ini tidak hanya menjadi tempat berkumpul dan menjalankan kegiatan jurnalistik, tetapi juga mampu memberikan manfaat nyata bagi anggota dan keluarganya," ujarnya.

Sementara Ketua Forum Pemred Sumut yang juga pengurus Forwaka Sumut Lilik Riadi Dalimunthe menambahkan, pembentukan ketiga wadah tersebut harus dilakukan melalui proses yang jelas, termasuk menyusun struktur kepengurusan, aturan internal, mekanisme pengelolaan serta legalitas masing-masing sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Kita harus membangun semuanya secara terbuka dan profesional. Pengelolaan keuangan maupun program harus transparan agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. Yang paling penting, seluruh anggota harus merasa memiliki dan ikut mengawasi jalannya program ini," tegasnya.

Dia juga mengajak seluruh anggota FORWAKA Sumatera Utara untuk memberikan masukan dan berpartisipasi aktif dalam proses pembentukan Koperasi, LBH dan STM.

Menurutnya, kekuatan sebuah organisasi bukan hanya terletak pada kepengurusan, tetapi juga pada kekompakan dan kepedulian seluruh anggotanya.

"Kita ingin membangun FORWAKA yang semakin solid, mandiri dan memiliki kepedulian terhadap anggota. Kalau kita bersatu dan saling mendukung, insyaallah Koperasi, LBH dan STM ini bisa berkembang dan memberikan manfaat jangka panjang," ungkapnya.

Pertemuan yang dihadiri Penasehat Forwaka Sumut Said Assegaf, Wakil Ketua Amsal Chaniago, Rizaldi Gultom SH, Hara Oloan, Bendahara Awaludin Lubis tersebut sekaligus menjadi bagian dari langkah awal FORWAKA Sumatera Utara dalam menyusun agenda dan konsep pembentukan ketiga wadah tersebut.

Diakhir kegiatan Sekretaris Forwaka Sumut T Andry Pratama SPd menerangkan, seluruh proses pembentukan diharapkan dapat dilakukan secara terencana dan melibatkan anggota sehingga keberadaan Koperasi, LBH dan STM.
"Benar-benar menjadi bagian dari program organisasi yang memberikan manfaat bagi seluruh keluarga besar Forwaka Sumut," pungkasnya diacara yang dihadiri Ketua Forwaka Medan Irwansyah Ginting dan Ketua Forwaka Belawan Budi Yanto SH itu. (*rel*)

Dua Jam Tanpa Sekat, Syech Muharram Titip Pesan kepada SMSI Aceh Besar

admin — Thu, 10 Sep 2026 11:29:00 +0700+0700

ACEH BESAR — Suasana berbeda terlihat dalam pertemuan silaturahmi antara Bupati Aceh Besar Muharram Idris yang akrab disapa Syech Muharram dengan pengurus Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kabupaten Aceh Besar.

Di tengah kesibukannya sebagai kepala daerah, Syech Muharram meluangkan waktu menerima pengurus SMSI Aceh Besar dalam suasana santai di salah satu warung kopi kawasan Lampenerut, Aceh Besar, Rabu (9/9/2026).

Pertemuan yang berlangsung hampir dua jam itu jauh dari kesan formal. Tidak ada sekat birokrasi maupun jarak antara kepala daerah dan insan pers. Percakapan berlangsung cair, membahas berbagai persoalan daerah, pembangunan, keterbukaan informasi, hingga peran perusahaan pers dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.

Pengurus SMSI Aceh Besar yang hadir yakni Ketua Zulfikar, Sekretaris Sadhali, Bendahara Azhari Usman, dan Anggota T. Khairul Razi.

Bagi SMSI Aceh Besar, pertemuan tersebut bukan sekadar silaturahmi. Momentum itu menjadi langkah awal untuk membangun komunikasi yang lebih erat dengan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar sekaligus memperkuat kontribusi perusahaan media siber dalam mengawal pembangunan daerah.

Ketua SMSI Aceh Besar, Zulfikar, menyampaikan kesiapan organisasi yang dipimpinnya untuk membangun kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar.

Menurutnya, perusahaan media siber memiliki tanggung jawab menyampaikan berbagai program dan kebijakan pemerintah kepada masyarakat secara informatif, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Media siber memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Kami siap berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar untuk memberitakan berbagai program dan kerja pemerintah agar diketahui masyarakat luas," kata Zulfikar.

Ia mengatakan, dirinya telah menerima mandat untuk membentuk kepengurusan SMSI Kabupaten Aceh Besar. Persiapan pembentukan kepengurusan telah dilakukan dan dalam waktu dekat SMSI Aceh Besar akan dikukuhkan secara resmi.

Zulfikar berharap kehadiran SMSI tidak hanya menjadi wadah bagi perusahaan media siber, tetapi juga ikut mendorong terciptanya ekosistem pers yang sehat, profesional, dan bertanggung jawab.

"Insyaallah, kami akan terus berkontribusi untuk Aceh Besar yang lebih baik," ujarnya.

Sementara itu, Bupati Aceh Besar Muharram Idris menyambut baik kehadiran SMSI di Aceh Besar. Ia menilai organisasi perusahaan pers memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah, khususnya dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.

Syech Muharram berharap SMSI tidak hanya hadir sebagai organisasi yang menaungi perusahaan media siber, tetapi juga mampu memberikan dampak nyata bagi kemajuan Aceh Besar.

Menurutnya, media memiliki posisi penting sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Di sisi lain, media juga memiliki fungsi kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan.

Karena itu, ia mengingatkan agar peran tersebut dijalankan dengan penuh tanggung jawab, mengedepankan profesionalisme, ketelitian, etika jurnalistik, serta melakukan verifikasi sebelum sebuah informasi dipublikasikan.

Salah satu pesan yang disampaikan Syech Muharram kepada pengurus SMSI Aceh Besar adalah agar media tidak ikut menyebarkan berita bohong atau hoaks.

"Bagi masyarakat, sebuah berita bukan sekadar rangkaian kata yang muncul di layar telepon genggam. Berita dapat membentuk persepsi, memengaruhi keputusan, bahkan menentukan bagaimana publik melihat pemerintah dan berbagai persoalan di sekitarnya," ungkapnya.

Menurut Syech Muharram, di tengah derasnya arus informasi digital, kecepatan bukan satu-satunya ukuran keberhasilan media. Akurasi, verifikasi, keberimbangan, dan tanggung jawab kepada publik harus tetap menjadi fondasi utama dalam kerja jurnalistik.

Ia juga menilai hubungan pemerintah dan perusahaan pers idealnya dibangun dalam semangat kemitraan yang sehat.

"Pemerintah membutuhkan media untuk menyampaikan informasi pembangunan, sementara media membutuhkan akses informasi yang terbuka agar dapat menjalankan fungsi kontrol sosial secara profesional," harap Bupati Aceh Besar hasil Pilkada 2024 yang berpasangan dengan Syukri tersebut.

Pertemuan sederhana di warung kopi kawasan Lampenerut itu akhirnya menjadi ruang dialog yang cukup panjang. Hampir dua jam percakapan berlangsung dalam suasana terbuka dan penuh keakraban.

Pemerintah bekerja melalui program dan kebijakannya. Sementara perusahaan pers menjalankan peran melalui pemberitaan, pena, kamera, dan ruang informasi publik.

Di antara keduanya, masyarakat menjadi pihak yang menerima manfaat sekaligus memberikan penilaian terhadap proses dan hasil pembangunan.

Karena itu, sinergi pemerintah dan pers bukan tentang siapa yang paling dominan, melainkan bagaimana keduanya dapat menjalankan fungsi masing-masing secara profesional.

Pemerintah membutuhkan media untuk menyampaikan informasi pembangunan. Media membutuhkan keterbukaan pemerintah agar dapat menjalankan fungsi jurnalistik dan kontrol sosial. Sedangkan masyarakat membutuhkan informasi yang benar, berimbang, dan mencerdaskan.rel

Milad ke-27 Pendawa, Ruslan: Pendawa Lahir di Medan Area dan Berdiri Independen

admin — Thu, 10 Sep 2026 08:20:00 +0700+0700

MEDAN — Keluarga besar DPAC Pendawa Kecamatan Medan Area menggelar peringatan Milad ke-27 Pendawa Indonesia di Jalan Puri, Medan, Selasa (9/9/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri langsung pendiri sekaligus Ketua Umum PB Pendawa Indonesia, H. Ruslan, SH, bersama jajaran pengurus Pendawa Sumatera Utara dan Kota Medan.

Acara diawali dengan pemotongan nasi tumpeng dan kue ulang tahun oleh H. Ruslan, SH, sebagai tanda syukur atas perjalanan Pendawa Indonesia yang kini memasuki usia 27 tahun.

Dalam arahannya, Ruslan mengingatkan kembali sejarah lahirnya Pendawa Indonesia yang tidak dapat dipisahkan dari Kecamatan Medan Area, tepatnya Kelurahan Sukaramai-I.

"Organisasi paguyuban Pendawa didirikan di Kecamatan Medan Area, persisnya di Kelurahan Sukaramai-I, yang ditandai dengan adanya Monumen Tugu Pendawa," ujar Ruslan.

Pendawa Indonesia berdiri pada 9 September 1999 dan pada tahun 2026 genap berusia 27 tahun.

Menurut Ruslan, sejak awal berdirinya, Pendawa dirancang sebagai organisasi kemasyarakatan yang terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat, tanpa membedakan latar belakang suku, agama, golongan maupun pilihan politik.

"Ormas Pendawa adalah organisasi lintas suku, agama, golongan dan partai politik. Pendawa tidak berafiliasi dengan partai, bersifat mandiri dan independen," tegasnya.

Ia menjelaskan, Pendawa hadir dengan tujuan utama memperkuat tali silaturahmi, persaudaraan dan kebersamaan di tengah masyarakat.

Selain itu, Pendawa juga mendorong semangat kegotongroyongan serta kepedulian sosial terhadap sesama.

"Tujuannya menjalin tali silaturahmi, persaudaraan, kebersamaan, kegotongroyongan serta kepedulian sosial dengan sesamanya," katanya.

Ruslan berharap momentum Milad ke-27 tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga menjadi pengingat bagi seluruh keluarga besar Pendawa untuk terus menjaga persatuan dan meningkatkan kontribusi sosial di tengah masyarakat.

"Jadikan milad ini sebagai momentum untuk memperkuat persaudaraan dan kebersamaan. Pendawa harus terus hadir dan memberikan manfaat bagi masyarakat," ujarnya.

Peringatan Milad ke-27 Pendawa di Kecamatan Medan Area tersebut turut dihadiri Sekjen PB Pendawa Indonesia Ddy Risanto, SE, Doni Rizal, Pak Untung, Camat Medan Area Rustam, anggota DPRD Sumatera Utara M. Faisal, Ketua DPW Pendawa Sumut Dr. Adlan, S.Pd., MM, Ketua DPC Pendawa Kota Medan Karman Anom dan Doni Irwansyah.

Hadir pula Ketua DPC Pendawa Deli Serdang Sobirin, Ketua Satgas Satria Pendawa Sumut Darmanto, Ketua Satgas Pendawa Medan M. Isa, serta Ketua DPAC Pendawa Kecamatan Medan Area Zainal didampingi Sekretaris Fadly bersama keluarga besar Pendawa.

Kegiatan tersebut digelar dengan panitia pelaksana Frans Tobing dan berlangsung dalam suasana penuh kekeluargaan serta kebersamaan.

DPC Pendawa Simalungun Silaturahmi ke Ketum PB Pendawa Indonesia, Ruslan Dorong Konsolidasi dan Penguatan Organisasi

admin — Thu, 10 Sep 2026 08:14:00 +0700+0700

MEDAN — Kepengurusan baru DPC Pendawa Kabupaten Simalungun melakukan kunjungan silaturahmi kepada Ketua Umum PB Pendawa Indonesia, H. Ruslan, SH, di Pesanggrahan Pendawa, Marendal, Kabupaten Deli Serdang, Selasa (9/9/2026).

Rombongan DPC Pendawa Kabupaten Simalungun dipimpin Mas Surya bersama sejumlah pengurus. Pertemuan tersebut menjadi momentum mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat konsolidasi organisasi Pendawa di Kabupaten Simalungun.

Dalam arahannya, H. Ruslan, SH meminta kepengurusan baru DPC Pendawa Simalungun segera melakukan pembenahan internal dan menjalankan roda organisasi secara terstruktur.

"Lakukan segera tertib administrasi organisasi, konsolidasi, program kerja dan sosialisasi Pendawa di Kabupaten Simalungun," ujar H. Ruslan.

Menurutnya, keberadaan Pendawa sebagai organisasi paguyuban harus dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Karena itu, pengurus DPC Pendawa Simalungun diminta membangun komunikasi dan kemitraan dengan berbagai unsur pemerintahan serta elemen masyarakat.

Ruslan juga mendorong pengurus segera melakukan audiensi dengan unsur Muspida Kabupaten Simalungun, termasuk Bupati, Kapolres, Danrem serta Ketua DPRD Kabupaten Simalungun.

"Lakukan segera audiensi dengan Muspida, Bapak Bupati, Kapolres, Danrem dan Ketua DPRD Kabupaten Simalungun, sehingga keberadaan organisasi paguyuban Pendawa diketahui keberadaannya," katanya.

Selain memperkuat hubungan dengan pemerintah daerah, Ruslan meminta DPC Pendawa Simalungun membangun kebersamaan di internal organisasi. Salah satunya dengan membentuk arisan anjangsono sebagai wadah mempererat silaturahmi antarpengurus dan anggota.

Ia juga menekankan pentingnya menjalin kemitraan dengan komunitas maupun berbagai elemen masyarakat.

"Bentuk arisan anjangsono. Jalin kemitraan dengan komunitas dan elemen masyarakat," pesan Ruslan.

Kunjungan tersebut diharapkan menjadi langkah awal bagi kepengurusan baru DPC Pendawa Kabupaten Simalungun untuk memperkuat struktur, memperluas jaringan serta meningkatkan peran Pendawa di tengah masyarakat.

Pendawa Indonesia sendiri terus mendorong penguatan organisasi hingga ke berbagai daerah sebagai wadah silaturahmi, persaudaraan dan pengabdian sosial masyarakat.

Dr. Agus Purwanto Mencuat, Kandidat Ketua MD KAHMI Binjai Siap Tawarkan Gagasan Baru

admin — Wed, 09 Sep 2026 22:45:00 +0700+0700

BINJAI — Bursa kandidat Ketua Umum Majelis Daerah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MD KAHMI) Kota Binjai periode 2026–2031 mulai menghangat. Sejumlah nama mulai diperbincangkan dan mendapat perhatian dari kalangan alumni HMI di Kota Binjai.

Salah satu nama yang mencuat adalah Dr. Agus Purwanto, S.Pd., M.Kesos. Sosok yang dikenal aktif di lingkungan sosial dan kemasyarakatan ini disebut-sebut memiliki peluang untuk ikut dalam kontestasi kepemimpinan MD KAHMI Kota Binjai untuk lima tahun mendatang.

Dalam perkembangan proses organisasi tersebut, penerimaan berkas calon kandidat Ketua Umum MD KAHMI Kota Binjai periode 2026–2031 telah berlangsung di Sekretariat Panitia.

Kemunculan Agus Purwanto sebagai salah satu kandidat tidak terlepas dari komunikasi dan silaturahmi yang dilakukan dengan sejumlah tokoh dan alumni HMI. Ia juga disebut aktif meminta masukan, pandangan serta petunjuk dari para senior dan tokoh KAHMI sebagai bagian dari persiapan menghadapi proses pemilihan.

Sejumlah kalangan menilai, pengalaman akademik dan kiprah sosial Agus Purwanto menjadi modal tersendiri untuk ikut menawarkan gagasan dalam membangun KAHMI Binjai ke depan.

Namun demikian, proses pemilihan Ketua Umum MD KAHMI Binjai tetap harus berjalan sesuai mekanisme organisasi dan ketentuan yang telah ditetapkan panitia. Setiap kandidat memiliki ruang yang sama untuk menyampaikan visi, misi serta gagasan terbaiknya bagi kemajuan organisasi.

Momentum pemilihan Ketua Umum MD KAHMI Binjai periode 2026–2031 diharapkan tidak sekadar menjadi ajang pergantian kepemimpinan, tetapi juga menjadi ruang konsolidasi seluruh alumni HMI untuk memperkuat kontribusi KAHMI dalam kehidupan sosial, kebangsaan dan pembangunan Kota Binjai.

Dengan semakin menghangatnya bursa kandidat, publik dan keluarga besar alumni HMI kini menunggu gagasan serta visi para calon yang akan tampil dalam menentukan arah perjalanan MD KAHMI Kota Binjai lima tahun ke depan.red

Pemkab Deli Serdang Dorong Lulusan UNUSU Berkontribusi untuk Masyarakat

admin — Wed, 09 Sep 2026 21:14:00 +0700+0700

MEDAN - Pemerintah Kabupaten Deli Serdang mendorong lulusan Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Utara (UNUSU) untuk mengimplementasikan ilmu yang diperoleh dan memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat serta pembangunan daerah.

Pesan itu disampaikan Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Misran Sihaloho, saat mewakili Bupati Deli Serdang, Asri Ludin Tambunan, pada Wisuda Program Diploma dan Sarjana UNUSU Periode VI Tahun 2026 di Tiara Convention Hall, Medan, Rabu (9/9/2026).

"Selamat kepada seluruh wisudawan dan wisudawati. Keberhasilan ini merupakan hasil perjuangan, kerja keras, doa, serta dukungan keluarga dan para dosen," ujar Misran.

Misran, yang juga menjabat sebagai Sekretaris Badan Pelaksana Penyelenggara (BPP) UNUSU, menegaskan bahwa wisuda bukanlah akhir dari proses pembelajaran, melainkan awal untuk menerapkan ilmu dan keterampilan di dunia kerja maupun kehidupan bermasyarakat.

"Semoga ilmu yang diperoleh di UNUSU dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Jadilah lulusan yang mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman dan memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah dan nasional," pesannya.

Pada wisuda ini, UNUSU mewisuda 245 lulusan dari lima fakultas, terdiri dari Fakultas Ilmu Pendidikan 157 orang, Fakultas Ilmu Komputer 35 orang, Fakultas Pertanian 15 orang, Fakultas Ekonomi 27 orang, dan Fakultas Kesehatan 11 orang.

Rektor UNUSU, Ibnu Affan, mengatakan UNUSU berkomitmen menghasilkan lulusan yang unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, berjiwa wirausaha, serta memiliki daya saing nasional. Selain kompetensi akademik, mahasiswa juga dibekali kemampuan sosial, moderasi beragama, toleransi, keadilan, dan semangat kewirausahaan.

"Jadilah sarjana yang memberikan manfaat dan pencerahan bagi masyarakat. Teruslah belajar, menjaga integritas, serta mengembangkan kemampuan diri agar mampu menghadapi tantangan zaman," pesan Ibnu.

Kegiatan turut dihadiri Kepala LLDIKTI Wilayah I Sumatera Utara, PWNU Sumatera Utara, pimpinan dan sivitas akademika UNUSU, serta orang tua wisudawan.