https://www.halomedan.com/ Halo Medan | Berani Tampil Beda Wed, 07 Oct 2026 14:29:56 +0700+0700 id-ID Selamat Milad ke-74 Bapak Bachrum Harahap Wed, 07 Oct 2026 14:13:00 +0700+0700 Milad ke-74 Bapak Bachrum Harahap

PADANG LAWAS UTARA — CEO Sumut24 Group, Rianyo, S.H., M.H., yang uakrab disapa Anto Genk, menyampaikan ucapan selamat milad ke-74 kepada Bapak Bachrum Harahap, sosok yang dikenal sebagai "Bapak Pembangunan Paluta."
Anto Genk mendoakan agar Ayahanda Bapak Bachrum Harahap selalu diberikan kesehatan, umur yang panjang dan berkah, serta senantiasa dalam lindungan Allah SWT.

"Selamat milad ke-74 untuk Ayahanda Bapak Bachrum Harahap. Semoga selalu sehat, panjang umur, umur yang berkah, dan bahagia bersama keluarga. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi dan memberikan keberkahan," kata Anto Genk.

Menurut Anto Genk, jasa dan pengabdian Bapak Bachrum Harahap untuk Paluta tentu tidak bisa dipisahkan dari perjalanan pembangunan daerah tersebut.

"Beliau adalah sosok yang banyak memberikan pengabdian untuk Paluta. Semoga apa yang sudah beliau lakukan menjadi inspirasi bagi generasi muda dan terus dikenang masyarakat," ujarnya.

Anto Genk yang juga Wakil Sekretaris DPD Partai Golkar Sumatera Utara ini turut menyampaikan rasa hormat kepada Bapak Bachrum Harahap yang merupakan ayahanda dari H. Andar Amin Harahap, Ketua DPD Partai Golkar Sumatera Utara.

"Sekali lagi, selamat milad Ayahanda. Sehat selalu, panjang umur dan semoga semakin banyak keberkahan di usia yang ke-74 ini," tutup Anto Genk.

Barakallahu fii umrik, Ayahanda Bachrum Harahap. ??]]> https://www.halomedan.com/news/66969/selamat-milad-ke74-bapak-bachrum-harahap/ PUTUSAN MK DAN PERTANYAAN YANG TERSISA Wed, 07 Oct 2026 13:02:00 +0700+0700 Oleh Abdullah Rasyid
Komisioner KPUD Jambi 2003–2008
DR. (Cand) Ilmu Pemerintahan IPDN

Bagi banyak orang, urusan dokumen menyimpan pengalaman yang tidak menyenangkan. Sudah mengantre sejak pagi, ternyata masih ada berkas yang kurang. Sudah berharap diterima bekerja, kesempatan tertutup karena persyaratan belum lengkap. Pengalaman seperti itu membuat masyarakat peka ketika dokumen seorang calon pemimpin negara dipersoalkan.

Mereka ingin merasa bahwa ketelitian yang dituntut dari warga biasa juga berlaku bagi orang yang hendak memegang kekuasaan.

Perasaan itulah yang perlu kita pahami setelah Mahkamah Konstitusi membacakan putusan perkara persyaratan pendidikan Gibran Rakabuming Raka, Selasa malam, 6 Oktober 2026. Permohonan Denny Indrayana bersama sebelas pemohon lainnya dinyatakan tidak dapat diterima. Tetapi membaca amar saja akan membuat kita kehilangan bagian penting dari putusan tersebut.

Dalam pertimbangannya, MK membahas bukti pendidikan yang diajukan. Ada temuan yang serius, ada batas kewenangan yang dijelaskan, dan ada tanggung jawab yang belum selesai.

Yang Sebenarnya Ditemukan MK

Pada halaman 372–375, Mahkamah menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan luar negeri sebagai dasar penyetaraan dengan tamat sekolah menengah atas atau sederajat.

Mahkamah juga membedakan bukti kehadiran belajar dari bukti kelulusan. Certificate of attendance dan dokumen pendukung yang diperiksa dinilai tidak menunjukkan keberhasilan menamatkan jenjang pendidikan tertentu.

Perbedaan ini mudah dipahami. Mengikuti pelajaran dan menyelesaikan pendidikan adalah dua hal yang perlu dibuktikan secara berbeda. Seseorang dapat mempunyai pengetahuan yang baik, tetapi ketika aturan mensyaratkan tamat sekolah, penyelenggara harus memastikan adanya bukti yang memenuhi ketentuan tersebut.

MK menegaskan bahwa penilaian "memiliki pengetahuan setara" tidak sama dengan pembuktian "tamat sekolah". Karena itu, temuan ini tidak layak dianggap sekadar persoalan istilah atau kekurangan administrasi kecil.

Namun, kita tetap perlu menjaga ketepatan kalimat. Mengatakan MK tidak menemukan bukti kelulusan yang meyakinkan sesuai persyaratan lebih tepat daripada menyimpulkan bahwa seluruh riwayat pendidikan Gibran telah terbukti palsu. Kesimpulan terakhir itu tidak dinyatakan dalam putusan.

Ketelitian tidak melemahkan kritik. Ia membuat kritik lebih sulit dipatahkan.

Mengapa Permohonan Tidak Diterima?

Pertanyaan berikutnya tentu muncul: jika terdapat persoalan pembuktian, mengapa permohonan tidak diterima?

MK menjelaskan bahwa Gibran sudah berstatus wakil presiden setelah dilantik pada 20 Oktober 2024. Persoalan yang diajukan tidak lagi tepat diselesaikan melalui sengketa hasil pemilu sebagaimana dimohonkan. Mahkamah juga menyatakan para pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum karena bukan pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Karena itu, putusan ini tidak membatalkan pelantikan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatannya.

Tetapi putusan tersebut juga tidak dapat dibaca sebagai pernyataan bahwa seluruh pemeriksaan pencalonan telah berjalan tanpa masalah. Temuan tentang bukti pendidikan tetap tercantum dalam pertimbangan hakim.

Di sinilah kita perlu berhenti sejenak dari kebiasaan mencari kemenangan politik. Ada orang yang mungkin ingin mengatakan semuanya selesai. Ada pula yang ingin menyatakan pemberhentian tinggal menunggu waktu. Isi putusan membutuhkan pembacaan yang lebih cermat daripada kedua kesimpulan itu.

Pemakzulan Memerlukan Proses Tersendiri

Temuan MK memberikan bahan penting untuk ditelaah oleh lembaga yang berwenang. Mahkamah sendiri menyebut tindak lanjut persoalan tersebut menjadi ranah lembaga sesuai kewenangan dalam UUD 1945.

Namun, itu bukan perintah pemberhentian.

Jika DPR hendak menindaklanjuti persoalan keterpenuhan syarat jabatan melalui mekanisme konstitusional, prosesnya tidak cukup berlangsung di DPR dan MPR saja. UUD 1945 mengatur keterlibatan DPR, pemeriksaan pendapat DPR oleh MK, kemudian keputusan MPR apabila persyaratan untuk melanjutkan proses terpenuhi.

Putusan sengketa pemilu ini tidak menggantikan pemeriksaan dalam mekanisme tersebut. Menyatakan Gibran "sudah dapat dimakzulkan karena pelanggarannya terbukti" melompati tahapan yang masih harus dijalankan.

Masyarakat berhak meminta DPR menelaah temuan itu secara terbuka. DPR pun perlu menjelaskan sikapnya dengan alasan yang dapat diperiksa. Keseriusan persoalan menuntut pekerjaan yang tertib, bukan perlombaan mengucapkan kesimpulan paling keras.

Soal Dugaan Keterangan Palsu

Hal serupa berlaku pada anggapan bahwa masyarakat kini dapat menggugat Gibran karena memberikan keterangan palsu.

Putusan ini tidak menyatakan Gibran terbukti melakukan pemalsuan atau memberikan keterangan palsu. Kekurangan bukti kelulusan dan tindak pidana merupakan persoalan yang berbeda.

Dugaan keterangan palsu memerlukan pemeriksaan tersendiri: keterangan apa yang diberikan, bagian mana yang tidak benar, siapa yang bertanggung jawab, dan apakah unsur pelanggarannya terpenuhi.

Pilihan untuk mengajukan gugatan atau laporan juga bergantung pada dasar hukum, kewenangan lembaga, kedudukan pihak yang mengajukan, serta ketentuan waktu yang berlaku. Putusan ini tidak otomatis membuka semua jalur atau menjamin keberhasilannya.

Kita boleh menuntut pemeriksaan. Namun, seseorang tidak boleh dianggap bersalah atas perbuatan yang belum diputus.

Menjawab Kegelisahan Warga

Sebagai mantan Komisioner KPUD Jambi, saya memahami tekanan yang dihadapi penyelenggara pemilu. Tahapan berjalan cepat, tenggat ketat, dan keputusan selalu berada dalam sorotan.

Justru karena itu, pemeriksaan harus meninggalkan catatan yang jelas.

MK mengingatkan pentingnya kecermatan dan kehati-hatian. Mengandalkan surat dari instansi berwenang perlu disertai pemeriksaan yang memadai, terutama untuk jabatan tertinggi pemerintahan.

Kini KPU dan kementerian terkait perlu menjelaskan bagaimana keputusan dibuat serta menanggapi temuan Mahkamah. Pengawasan juga perlu diperkuat agar kendala akses dokumen tidak berulang.

Bagi warga yang masih ragu, jawaban "sudah sesuai prosedur" terasa belum cukup. Mereka ingin memahami apa yang diperiksa dan mengapa hasilnya dianggap memenuhi syarat.

Keterbukaan akan membantu masyarakat menilai secara adil, sekaligus memberi kesempatan kepada Gibran untuk menjawab keraguan dengan dasar yang jelas.

Palu hakim telah diketuk. Pertanyaan yang tersisa perlu dijawab dengan tenang dan sungguh-sungguh. Sebab, warga ingin mengetahui bahwa aturan yang mereka patuhi setiap hari juga berlaku bagi pemimpin mereka.

Dasar pembacaan: Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, khususnya halaman 372–378. Mekanisme pemberhentian merujuk Pasal 7A–7B UUD 1945.]]> https://www.halomedan.com/news/66968/putusan-mk-dan-pertanyaan-yang-tersisa/ Rocky Gerung Masuk Istana, Kritik Masihkah Berjarak? Wed, 07 Oct 2026 11:14:00 +0700+0700 Oleh: Tundra Meliala
Pegiat Media

TAK habis-habisnya orang menyerang Rocky Gerung setelah namanya masuk dalam jajaran Dewan Pertimbangan Presiden. Sebagian menganggap langkah itu sebagai akhir dari kariernya sebagai pengkritik kekuasaan. Ada pula yang melihatnya sebagai bukti bahwa seorang yang selama ini berdiri di luar pagar akhirnya ikut masuk ke dalam halaman Istana.

Saya justru melihat persoalannya tidak sesederhana itu.

Rocky memang dikenal sebagai pengkritik yang keras. Ia bisa menyebalkan, bahkan menjengkelkan, bagi mereka yang menjadi sasaran kritiknya. Tetapi justru karena itulah posisi barunya menarik. Untuk pertama kalinya, kita bisa menguji apakah keberanian berbicara di luar kekuasaan memiliki daya tahan ketika suara itu dibutuhkan langsung di dalam kekuasaan.

Apalagi hubungan Rocky dengan Prabowo bukan cerita yang baru dimulai pada Oktober 2026.

Pada Pilpres 2019, nama Rocky sudah masuk dalam daftar 68 orang yang diperkenalkan Prabowo sebagai calon pembantu pemerintahan jika menang. Rocky tercatat sebagai pengamat politik dalam daftar tersebut. Lima tahun kemudian, setelah Prabowo memenangkan Pilpres 2024, Rocky kembali berada di sekitar perdebatan mengenai pemerintahan baru, meskipun tidak menjadi bagian dari kabinet.

Namun, di sinilah cerita menjadi lebih menarik.

Rocky bukan pendukung Prabowo yang konsisten sepanjang jalan. Menjelang Pilpres 2024, ia justru pernah menyatakan dukungan kepada Anies Baswedan. Bahkan pada awal 2024, ia aktif mengomentari pertarungan Anies dan Prabowo dengan posisi yang cukup kritis terhadap pemerintahan Jokowi dan proses politik menjelang pemilu.

Lebih jauh lagi, Rocky kemudian menyatakan tidak mencoblos pada Pilpres 2024. Ia mengatakan tangannya tidak memiliki tinta sebagai tanda tidak datang ke tempat pemungutan suara. Alasannya, ia menganggap persoalan etik demokrasi lebih penting daripada sekadar memilih salah satu kandidat.

Artinya, terlalu sederhana jika Rocky sekarang ditempelkan sebagai orang yang sejak awal berada di barisan Prabowo.

Justru rekam jejak itu yang membuat penunjukannya sebagai anggota Wantimpres layak dibaca sebagai eksperimen politik.

Eksperimen itu bukan hanya untuk Rocky, melainkan juga untuk Prabowo.

Sebab, seorang presiden yang dikelilingi orang-orang yang selalu mengatakan "iya" tidak selalu memperoleh nasihat yang baik. Kekuasaan membutuhkan orang yang bersedia mengatakan "tidak" ketika kebijakan mulai menyimpang dari tujuan awal.

Dalam konteks itulah keberadaan Rocky bisa mempunyai arti.

Setelah dilantik pada 2 Oktober 2026, Rocky sendiri mengatakan fungsi Wantimpres adalah bersikap kritis terhadap kebijakan. Ia membedakan antara "mengkritik" dan bersikap "kritis". Menurut dia, tugas dewan adalah membaca ekses kebijakan dan memberikan pertimbangan mengenai arah kebijakan agar tetap sesuai dengan visi Presiden.

Pernyataan itu penting.

Sebab, kritik di luar kekuasaan relatif murah. Orang dapat mengatakan apa saja tanpa harus ikut memikul konsekuensi keputusan. Ketika sebuah kebijakan gagal, pengkritik tinggal menunjuk dan berkata: saya sudah memperingatkan.

Tetapi berada di dalam kekuasaan berbeda.

Di dalam Istana, sebuah gagasan harus berhadapan dengan anggaran, birokrasi, kepentingan partai, target politik, tekanan publik, kepentingan bisnis, serta konsekuensi sosial. Kritik tidak lagi cukup menjadi kalimat yang menarik di layar YouTube. Ia harus diterjemahkan menjadi pertimbangan yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan.

Di titik itulah Rocky sedang diuji.

Dan Prabowo juga sedang diuji.

Apakah Prabowo sungguh menghendaki orang kritis di sekelilingnya? Ataukah "orang kritis" hanya menarik selama kritik itu berada di luar pagar kekuasaan?

Pertanyaan ini penting karena sejarah politik Indonesia memperlihatkan bahwa banyak pengkritik akhirnya berubah ketika berhadapan dengan kekuasaan. Sebagian menjadi bagian dari sistem yang dahulu dikritiknya. Sebagian lainnya tetap berada di dalam sistem, tetapi kehilangan daya kritis karena terlalu dekat dengan pusat keputusan.

Rocky mempunyai modal sosial yang berbeda. Selama bertahun-tahun ia membangun identitas sebagai intelektual yang tidak mudah tunduk pada arus politik. Bahkan ketika pernah dikaitkan dengan kubu tertentu, ia tetap menunjukkan kecenderungan untuk mengambil posisi yang tidak selalu nyaman bagi kelompok yang sedang dibicarakan.

Itulah sebabnya penunjukan ini tidak seharusnya dibaca semata-mata sebagai "Rocky masuk Istana".

Pertanyaan yang lebih penting adalah: apakah Istana sedang berubah karena Rocky, atau Rocky yang sedang berubah karena Istana?

Jawabannya belum ada.

Bahkan terlalu dini menyimpulkannya.

Satu hal yang jelas, hubungan Rocky dan Prabowo memiliki sejarah yang lebih panjang daripada sekadar penunjukan Wantimpres. Pada 2019, Prabowo pernah memasukkan Rocky dalam daftar orang yang diproyeksikan membantu pemerintahan. Pada 2024, Rocky sempat menawarkan dirinya sendiri jika diperlukan masuk pemerintahan, bahkan menyebut posisi Jaksa Agung sebagai jabatan yang ia inginkan. Pada saat yang sama, ia juga memprediksi hubungan Prabowo dengan Jokowi dapat mengalami benturan karena perbedaan prioritas kebijakan.

Ini menunjukkan satu hal: Rocky tidak pernah benar-benar jauh dari gelanggang kekuasaan Prabowo.

Tetapi kedekatan tidak otomatis berarti kepatuhan.

Justru di sinilah kualitas hubungan keduanya akan ditentukan.

Seorang penasihat presiden bukan orang yang tugasnya membenarkan keputusan presiden. Ia harus mampu menunjukkan risiko dari sebuah keputusan sebelum risiko itu berubah menjadi masalah. Ia harus bisa mengatakan bahwa suatu kebijakan populer belum tentu benar, dan kebijakan yang tidak populer belum tentu salah.

Jika Rocky mampu menjalankan fungsi itu, keberadaannya di Wantimpres justru dapat menjadi keuntungan bagi Prabowo.

Presiden membutuhkan cermin yang tidak selalu membuat wajah terlihat bagus.

Cermin yang hanya memantulkan wajah yang ingin dilihat pemiliknya tidak berguna. Demikian pula penasihat yang hanya mengatakan apa yang ingin didengar presiden.

Tetapi Rocky juga harus memahami bahwa kritik dari dalam memiliki disiplin yang berbeda dengan kritik dari luar. Di luar, retorika dapat mengguncang publik. Di dalam, argumentasi harus lebih terukur. Data harus kuat. Alternatif kebijakan harus tersedia. Kritik harus disertai jalan keluar.

Kalau tidak, Rocky hanya memindahkan panggung.

Dulu ia berbicara dari luar Istana. Kini ia memiliki akses ke ruang tempat keputusan politik dibentuk.

Maka ukuran keberhasilannya bukan seberapa sering ia tampil dan mengeluarkan pernyataan keras. Ukurannya adalah apakah pertimbangannya mampu mencegah kebijakan yang keliru, memperbaiki kebijakan yang bermasalah, dan membuat Presiden melihat konsekuensi yang mungkin luput dari pandangan.

Di sinilah masyarakat seharusnya menunggu, bukan buru-buru menghakimi.

Sebab, kritik paling sulit bukan kritik kepada pemerintah ketika kita tidak memiliki jabatan apa-apa.

Kritik paling mahal adalah kritik kepada pemerintah ketika kita sudah menjadi bagian dari lingkar kekuasaan.

Rocky kini berada di posisi itu.

Ia telah berpindah dari luar pagar ke dalam halaman Istana. Tetapi perpindahan tempat tidak boleh otomatis berarti perpindahan prinsip.

Justru sekarang pembuktiannya dimulai.

Jika kelak Rocky berani menyampaikan pertimbangan yang tidak menyenangkan kepada Prabowo, lalu pertimbangan itu tetap didengar, kita akan melihat sesuatu yang menarik: kekuasaan ternyata bisa memberi ruang bagi kritik.

Sebaliknya, jika kritik perlahan menghilang setelah kursi kekuasaan diberikan, masyarakat juga akan mendapatkan jawaban.

Bukan tentang apakah Rocky berubah menjadi pendukung Prabowo.

Melainkan tentang apakah seorang pengkritik mampu tetap menjadi pengkritik ketika orang yang dikritiknya kini menjadi orang yang memberinya ruang di dalam kekuasaan.

Itulah eksperimen sebenarnya.

Dan kali ini, Rocky tidak lagi berdiri di luar pagar sambil berteriak.

Ia sudah berada di dalam.

Karena itu, publik berhak menunggu satu hal: apakah keberanian Rocky masih sebesar keberaniannya ketika ia belum memiliki kursi di Istana? (***)]]> https://www.halomedan.com/news/66967/rocky-gerung-masuk-istana-kritik-masihkah-berjarak/ Rico Waas Ditabalkan Marga Ginting, Sebut sebagai Amanah Wed, 07 Oct 2026 01:09:00 +0700+0700 Karo. Bagi Rico, marga tersebut bukan sekadar identitas, tetapi amanah untuk mengenal dan memperkenalkan budaya Karo lebih luas.

Hal itu disampaikan Rico saat menerima Panitia Mburo Tedeh Ate sekaligus Penabalan Marga Wali Kota Medan di Balai Kota Medan, Senin (6/10/2026).

Prosesi penabalan bersama Ketua TP PKK Kota Medan Ny. Airin Rico Waas dijadwalkan berlangsung di Gedung TP PKK Kota Medan, 7 November 2026.

Rico mengaku bangga dipercaya menjadi bagian dari keluarga besar masyarakat Karo. Ia mengatakan, setelah menerima marga, dirinya memiliki tanggung jawab untuk ikut memperhatikan pemberdayaan masyarakat Karo sekaligus mempromosikan kebudayaannya.

«"Ini bukan hanya soal penabalan marga. Ada tanggung jawab khusus setelah saya ditabalkan, bagaimana saya memberikan perhatian terhadap pemberdayaan masyarakat Karo dan ikut mempromosikan kebudayaan Karo ke kancah nasional," kata Rico.»

Ia juga ingin memahami lebih dalam sejarah, bahasa, adat istiadat, musik tradisional dan tradisi Karo agar dapat menjelaskannya kepada masyarakat luas.

Rico berharap penabalan tersebut menjadi bagian dari kekerabatan dan memberikan manfaat bagi masyarakat Karo di Kota Medan. Ia juga menegaskan momentum tersebut tidak semestinya dipandang sebagai kepentingan politik.

Ketua Panitia Muhammad Edison Ginting mengatakan, prosesi akan dikemas dengan nuansa adat Karo. Sejumlah unsur budaya akan ditampilkan, seperti alat musik tradisional, tarian, nyanyian, prosesi adat dan tradisi manuk sangka atau makan nasi bersama.

"Kita akan menabalkan marga Wali Kota menjadi Ginting Suka bere-bere Tarigan, sedangkan Ketua TP PKK Kota Medan menjadi Beru Sembiring Pelawi," jelas Ginting.

Menurutnya, kegiatan tersebut sejalan dengan konsep "Medan untuk Semua" dan diharapkan memperkuat kekerabatan serta kebersamaan antarsuku di Kota Medan.

Tokoh masyarakat Karo Roy Fakhrabi menambahkan, kegiatan tersebut juga menjadi momentum memperkenalkan eksistensi masyarakat Karo di Kota Medan. Sejumlah kepala daerah, tokoh masyarakat dan tokoh adat direncanakan hadir.Kalau ingin, saya juga bisa buatkan 5 judul alternatif yang lebih menarik/clickable tetapi tetap bernuansa berita.red]]> https://www.halomedan.com/politik/66966/rico-waas-ditabalkan-marga-ginting-sebut-sebagai-amanah/ MK Nyatakan Permohonan soal Syarat Pendidikan Gibran Tak Dapat Diterima Wed, 07 Oct 2026 00:59:00 +0700+0700
Dalam pertimbangannya, MK menilai para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan tersebut. Sebab, para pemohon bukan pasangan calon dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

Mengutip unggahan MK, Mahkamah juga menyatakan tidak menemukan bukti yang meyakinkan berupa ijazah, sertifikat, atau diploma yang menunjukkan Gibran telah menamatkan pendidikan di luar negeri yang setara dengan SMA atau sederajat.

Dokumen certificate of attendance dan catatan akademik yang menjadi dasar penyetaraan pendidikan Gibran turut dipertimbangkan oleh Mahkamah.

Namun, MK menilai dokumen tersebut hanya menunjukkan kehadiran dalam proses pembelajaran dan tidak membuktikan bahwa Gibran telah menyelesaikan atau lulus dari pendidikan tersebut.
Meski demikian, MK menegaskan tidak dapat membatalkan kedudukan Gibran sebagai Wakil Presiden melalui permohonan tersebut.

Mahkamah menjelaskan, proses pencalonan presiden dan wakil presiden telah berakhir setelah pasangan calon terpilih dilantik pada 20 Oktober 2024.

Dengan demikian, persoalan terkait syarat pencalonan Gibran tidak lagi dapat diselesaikan melalui mekanisme perselisihan hasil Pemilihan Presiden.

Atas pertimbangan tersebut, MK menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena tidak memiliki kedudukan hukum dalam perkara tersebut.red

]]> https://www.halomedan.com/news/66965/mk-nyatakan-permohonan-soal-syarat-pendidikan-gibran-tak-dapat-diterima/ Syahganda: Jarak Gagasan Pemerintah dan Kebutuhan Masyarakat Diperkecil Tue, 06 Oct 2026 21:42:00 +0700+0700 Bakom RI) menegaskan arah penguatan komunikasi pemerintah yang mengutamakan penyampaian informasi secara sederhana, penyerapan aspirasi masyarakat, dan koordinasi lintas instansi. Pendekatan ini ditujukan untuk memperkecil jarak antara gagasan pemerintah dan kebutuhan masyarakat.

Dalam keterangan kepada media pada kegiatan serah terima jabatan, Kepala Bakom RI, Syahganda Nainggolan, Selasa sore, 6 Oktober 2026, menyampaikan bahwa pemerintah perlu lebih aktif memahami tanggapan masyarakat terhadap kebijakan dan pelaksanaan program. Komunikasi tidak hanya berfungsi menyampaikan pesan, tetapi juga mendengarkan usulan, masukan, keluhan, dan kritik publik.

"Jadi strategi kita adalah strategi mendengar tadi," ujar Syahganda.

Menurut Syahganda Nainggolan, Presiden mengarahkan Bakom untuk mendengarkan suara rakyat secara sungguh-sungguh. Bakom akan mengembangkan pendekatan aktif atau menjemput bola agar memperoleh umpan balik masyarakat, sekaligus membantu menjelaskan arah kebijakan pemerintah dengan bahasa yang mudah dipahami.

Untuk mendukung pendekatan tersebut, Bakom akan memperkuat kerja sama dengan unsur komunikasi dan kehumasan pada kementerian, lembaga, instansi vertikal, serta pemerintahan daerah hingga tingkat desa. Masukan masyarakat akan diteruskan kepada instansi terkait sesuai bidang kewenangannya.

Wakil Kepala Bakom RI, Fadli Tri Hartono menegaskan bahwa program, gagasan, dan kebijakan pemerintah harus dapat menjangkau masyarakat seluas-luasnya. Karena itu, penyampaian informasi perlu menggunakan bahasa sederhana agar masyarakat dapat memahami pesan pemerintah secara utuh.

Fadli Tri Hartono juga menyampaikan pentingnya mendengarkan masyarakat secara aktif dan meneruskan aspirasi kepada kementerian, lembaga terkait, serta Presiden. Kerja sama dengan media akan diperkuat untuk mendukung penyampaian informasi dan penerimaan masukan publik.

Bakom akan melanjutkan dan mengoptimalkan kapasitas yang telah tersedia, termasuk jejaring kehumasan, perangkat big data, hubungan dengan wartawan, serta pertemuan rutin bersama media.

Penguatan tersebut diarahkan untuk mendukung kerja komunikasi pemerintah yang lebih cepat dan responsif.

Melalui komunikasi dua arah, Bakom berupaya membantu masyarakat memahami kebijakan pemerintah sekaligus memastikan suara masyarakat dapat diterima oleh pihak yang berwenang. Rel
]]> https://www.halomedan.com/news/66964/syahganda-jarak-gagasan-pemerintah-dan-kebutuhan-masyarakat-diperkecil/ Gugatan Minta Gibran Didiskualifikasi Kandas di MK Tue, 06 Oct 2026 21:37:00 +0700+0700 halomedan.com - JAKARTA | – Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan gugatan terkait syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2024 tidak dapat diterima.
Putusan tersebut dibacakan dalam sidang di Gedung MK, Jakarta, Selasa (6/10/2026).

MK mengabulkan eksepsi mengenai kedudukan hukum atau legal standing para pemohon. Mahkamah menilai para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara tersebut.

Dengan pertimbangan tersebut, MK tidak melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok permohonan yang mempersoalkan syarat pendidikan Gibran.

Sebelumnya, para pemohon meminta MK mendiskualifikasi Gibran sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024. Mereka juga meminta sejumlah keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait pencalonan dan hasil Pilpres 2024 dibatalkan.
Persoalan yang diajukan berkaitan dengan pemenuhan syarat pendidikan calon wakil presiden. Para pemohon mempersoalkan dokumen dan ketentuan yang digunakan dalam proses pencalonan Gibran.

Dalam persidangan, MK turut mempertimbangkan berbagai hal yang berkaitan dengan bukti pendidikan tersebut. Namun, Mahkamah tidak sampai memutus apakah syarat pendidikan Gibran telah terpenuhi atau tidak.

Pasalnya, persoalan kedudukan hukum pemohon menjadi alasan utama perkara tersebut tidak dapat dilanjutkan ke pemeriksaan pokok permohonan.
Dengan demikian, putusan MK kali ini tidak menyatakan bahwa substansi persoalan syarat pendidikan Gibran terbukti atau tidak terbukti. Mahkamah hanya menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena pemohon dinilai tidak memiliki legal standing.red/dt

]]> https://www.halomedan.com/politik/66963/gugatan-minta-gibran-didiskualifikasi-kandas-di-mk/ KH. AKHMAD KHAMBALI: MOMENTUM MEMPERKUAT KOLABORASI ULAMA, UMARO, TNI, POLRI DAN UMAT Tue, 06 Oct 2026 20:21:00 +0700+0700

MEDAN — Kehadiran Kapolda Sumatera Utara Irjen. Pol. Sony Irawan, S.I.K., M.H. di Bumi Sumatera Utara disambut hangat dalam suasana penuh kebersamaan dan semangat persatuan.

Penyambutan tersebut menjadi momentum strategis untuk memperkuat sinergi seluruh komponen bangsa dalam menjaga keamanan, kedamaian dan kondusivitas Sumatera Utara.

Hadir dalam momentum tersebut Gubernur Sumatera Utara, Kajati Sumatera Utara, Kasdam I/Bukit Barisan, Danlantamal, jajaran Forkopimda Provinsi Sumatera Utara, Pejabat Utama Polda Sumut, serta para Kapolres seluruh kabupaten/kota se-Sumatera Utara.

Turut memberikan perhatian dan dukungan terhadap momentum tersebut KH. Akhmad Khambali, SE, MM., Ketua Umum Gema Santri Nusa, yang menegaskan bahwa kehadiran Kapolda Sumatera Utara merupakan energi baru bagi penguatan kolaborasi antara ulama, umaro, TNI, Polri dan seluruh elemen masyarakat.

BUKAN SEKADAR PENYAMBUTAN, TETAPI AWAL GERAKAN BESAR

KH. Akhmad Khambali mengatakan, penyambutan Kapolda Sumut tidak boleh berhenti pada seremoni, tetapi harus menjadi titik awal membangun gerakan bersama yang nyata dan berkelanjutan.

«"Kami menyambut Bapak Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol. Sony Irawan dengan penuh hormat dan optimisme. Kehadiran beliau kami maknai sebagai energi baru untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi menjaga Sumatera Utara tetap aman, damai, sejuk dan bermartabat," ujar KH. Akhmad Khambali.»

Menurutnya, Sumatera Utara memiliki kekuatan besar karena memiliki banyak tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, pemuda, organisasi kemasyarakatan serta unsur TNI dan Polri yang dapat bergerak bersama dalam satu visi.

«"Kalau ulama membimbing, umat bersatu, umaro mengayomi, TNI menjaga kedaulatan dan Polri melindungi masyarakat, maka insyaallah Sumatera Utara akan menjadi rumah besar yang aman, damai dan bermartabat," tegasnya.»

DUKUNG PENUH PROGRAM KAPOLRI

Gema Santri Nusa, lanjut KH. Akhmad Khambali, siap mengambil bagian dalam mendukung dan mengimplementasikan program-program prioritas Kapolri di wilayah Sumatera Utara.

Kolaborasi tersebut dapat diwujudkan melalui berbagai kegiatan keagamaan, sosial, kebangsaan dan pembinaan masyarakat, termasuk dakwah kebangsaan, sholawat kebangsaan, pembinaan generasi muda, penguatan moderasi beragama, pencegahan radikalisme dan ekstremisme, pemberantasan narkoba, serta gerakan menjaga kerukunan dan persatuan.

«"Program Kapolri harus kita turunkan dari tingkat institusi sampai ke tengah-tengah masyarakat. Jangan hanya menjadi program kepolisian, tetapi kita jadikan gerakan bersama. Gema Santri Nusa siap menjadi bagian dari gerakan tersebut," katanya.»

SINERGI TNI-POLRI DAN ULAMA UNTUK SUMUT

Kehadiran unsur Gubernur Sumatera Utara, Kajati Sumut, Kasdam I/Bukit Barisan, Lantamal, Polda Sumut dan jajaran Forkopimda menjadi simbol kuat bahwa keamanan dan pembangunan daerah merupakan tanggung jawab bersama.

KH. Akhmad Khambali menilai kolaborasi lintas institusi tersebut sangat penting menghadapi berbagai tantangan yang berkembang di tengah masyarakat.

Mulai dari hoaks, ujaran kebencian, provokasi, intoleransi, radikalisme, ekstremisme, narkoba, kenakalan remaja hingga potensi konflik sosial, semuanya membutuhkan pendekatan bersama yang mengedepankan komunikasi, edukasi dan keteladanan.

«"Kita jangan menunggu masalah menjadi besar. Ulama hadir memberikan pencerahan, pemerintah hadir memberikan pelayanan, TNI menjaga stabilitas, Polri memberikan perlindungan dan penegakan hukum, sementara masyarakat menjadi kekuatan utama dalam menjaga lingkungan masing-masing," jelasnya.»

DARI SUMATERA UTARA UNTUK INDONESIA

KH. Akhmad Khambali menegaskan, Sumatera Utara harus menjadi contoh bagaimana kekuatan Ulama, Umaro, TNI, Polri dan Umat dapat berjalan dalam satu frekuensi.

Menurutnya, keamanan bukan hanya tugas aparat, tetapi merupakan hasil dari kepercayaan, komunikasi dan gotong royong seluruh masyarakat.

«"Kita ingin membangun Sumatera Utara bukan hanya aman secara keamanan, tetapi juga aman secara sosial, damai secara kehidupan, kuat secara persatuan dan bermartabat dalam peradaban," ungkapnya.»

Ia berharap kepemimpinan Irjen Pol. Sony Irawan di Sumatera Utara dapat semakin memperkuat kedekatan Polri dengan masyarakat serta membuka ruang kolaborasi yang luas bersama para ulama dan tokoh masyarakat.

SATU BUMI, SATU SEMANGAT, SATU KOMITMEN

Momentum penyambutan Kapolda Sumatera Utara ini menjadi simbol bahwa seluruh elemen strategis Sumatera Utara siap berjalan bersama menjaga stabilitas daerah.

Ulama membimbing.
Umat bersatu.
Umaro mengayomi.
TNI menjaga.
Polri melindungi.

SATU KOMITMEN:

SUMATERA UTARA AMAN, DAMAI DAN BERMARTABAT.

Dari Bumi Sumatera Utara, seluruh elemen masyarakat menyampaikan pesan kuat:

"Kita boleh berbeda pilihan, tetapi kita satu tujuan.

Kita boleh berbeda latar belakang, tetapi kita satu Indonesia.

Kita boleh berbeda cara pandang, tetapi jangan pernah berbeda dalam menjaga persatuan."

Gema Santri Nusa siap bersinergi bersama Polda Sumatera Utara dan seluruh Forkopimda untuk mengawal program-program Kapolri, memperkuat ketahanan sosial masyarakat, serta membangun Sumatera Utara yang aman, damai, sejuk, religius dan bermartabat.

Dari Sumut untuk Indonesia.
Bersama menjaga persatuan.
Bersama merawat kedamaian.
Bersama membangun negeri]]> https://www.halomedan.com/news/66962/kh-akhmad-khambali-momentum-memperkuat-kolaborasi-ulama-umaro-tni-polri-dan-umat/ Di Era Bahlil, Golkar Tak Lagi Milik Para Pewaris: Dari Staf Ahli, Jurnalis hingga Kader Bawah Kini Duduk di Kabinet Tue, 06 Oct 2026 16:10:00 +0700+0700 Golkar yang kini menduduki posisi menteri dapat dibaca sebagai gambaran perubahan komposisi elite partai berlambang pohon beringin itu. Di bawah kepemimpinan Bahlil Lahadalia, sejumlah kader yang meniti karier dari bawah kini mendapat tempat di lingkaran kekuasaan nasional.

Nama-nama seperti Muhammad Sarmuji, Wihaji, Maman Abdurrahman hingga Meutya Hafid memiliki perjalanan politik yang tidak identik dengan dinasti politik lama Golkar.

Sarmuji, misalnya, sebelum menjadi Menteri Perindustrian pada Oktober 2026, merupakan tenaga ahli Fraksi Golkar di DPR. Ia kemudian menjadi anggota DPR selama tiga periode dan menjabat Sekretaris Jenderal Partai Golkar sejak 2024. Rekam jejaknya juga panjang di organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan, termasuk HMI, AMPI dan AMPG.

Wihaji memiliki perjalanan yang serupa. Ia mengawali karier politik sebagai staf ahli anggota DPR dari Partai Golkar. Ia sempat gagal dalam Pemilu 2014 sebelum kemudian terpilih sebagai Bupati Batang dan akhirnya dipercaya menjadi Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN dalam Kabinet Merah Putih.
Sementara itu, Maman Abdurrahman datang dari jalur profesional dan organisasi. Setelah berkarier di sektor minyak dan gas, ia aktif di Partai Golkar dan pernah menjadi tenaga ahli Kementerian Sosial pada 2018. Ia kemudian menjadi anggota DPR melalui mekanisme pergantian antarwaktu dan terpilih kembali pada Pemilu berikutnya sebelum dipercaya menjadi Menteri UMKM.

Ada pula Meutya Hafid. Sebelum masuk politik, ia dikenal sebagai jurnalis Metro TV. Jalan politiknya juga tidak langsung mulus. Ia gagal dalam pencalonan anggota DPR pada 2009 dan kemudian kalah dalam Pilkada Binjai 2010 sebagai calon wakil wali kota mendampingi Dhani Setiawan Isma. Setelah itu, ia justru masuk DPR melalui mekanisme PAW pada 2010 dan kemudian terpilih dalam tiga pemilu berikutnya. Kini ia menjadi Menteri Komunikasi dan Digital.

Rangkaian perjalanan tersebut memperlihatkan munculnya generasi kader Golkar dengan latar belakang yang berbeda dari sebagian elite partai pada masa sebelumnya.

Dari dinasti menuju meritokrasi?

Golkar merupakan partai yang memiliki sejarah panjang dan berkelindan dengan kekuasaan sejak era Orde Baru. Karena sejarah tersebut, pembicaraan mengenai jejaring elite, keluarga politik dan kesinambungan antargenerasi selalu menjadi bagian dari dinamika internal partai.
Dalam konteks itu, komposisi elite Golkar hari ini menarik untuk diperhatikan.
Nama keluarga seperti Bakrie, Laksono, Kalla, Isman, Hartanto, hingga Kartasasmita pernah menjadi bagian dari sejarah panjang elite Golkar dan politik nasional. Namun, kemunculan sejumlah kader baru menunjukkan bahwa nama keluarga bukan satu-satunya jalur menuju posisi strategis di partai maupun pemerintahan.

Airlangga Hartarto menjadi salah satu figur yang masih memiliki hubungan langsung dengan elite Orde Baru. Ia merupakan putra Hartarto Sastrosoenarto, Menteri Perindustrian pada era pemerintahan Soeharto. Airlangga sendiri kemudian membangun karier politiknya sebagai anggota DPR, Menteri Perindustrian, Ketua Umum Golkar, dan kini Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
Namun, keberadaan Airlangga sekaligus memperlihatkan bahwa Golkar hari ini tidak sepenuhnya meninggalkan generasi lama. Yang berubah adalah komposisinya: semakin banyak kader yang berasal dari jalur organisasi, profesional, legislatif dan politik akar rumput yang memperoleh akses ke posisi puncak.

Bahlil dan wajah baru Golkar

Di titik inilah kepemimpinan Bahlil Lahadalia menarik untuk dilihat.
Bahlil sendiri bukan produk dinasti politik Orde Baru. Ia membangun karier dari organisasi kepemudaan dan dunia usaha sebelum masuk ke pemerintahan. Kini, sebagai Ketua Umum Golkar sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, ia memimpin partai yang secara historis memiliki banyak figur yang lahir dari lingkungan elite lama.
Pilihan untuk memberi ruang kepada kader seperti Sarmuji, Wihaji, Maman dan Meutya dapat dibaca sebagai upaya memperlebar jalur kaderisasi Golkar.
Bukan berarti seluruh kader tersebut datang dari latar belakang yang sama atau sepenuhnya tanpa jejaring politik. Mereka masing-masing memiliki pengalaman organisasi, legislatif dan pemerintahan yang panjang. Tetapi perjalanan mereka menunjukkan bahwa posisi strategis tidak semata-mata ditentukan oleh nama keluarga.

Dalam perspektif ini, Golkar di bawah Bahlil sedang memperlihatkan wajah yang berbeda: kaderisasi berdasarkan perjalanan politik dan pengalaman organisasi semakin terlihat berdampingan dengan warisan elite lama.
Tidak ada lagi anggapan bahwa nama belakang tertentu otomatis membuat seorang kader lebih istimewa.

Bagi partai setua Golkar, perubahan semacam ini penting dicermati. Sebab, keberlangsungan sebuah partai tidak hanya ditentukan oleh kemampuan mempertahankan jaringan kekuasaan lama, tetapi juga oleh kemampuan membuka jalan bagi generasi yang datang dari bawah.

Foto tersebut, dengan demikian, bukan sekadar dokumentasi sejumlah menteri dari Partai Golkar. Ia dapat dibaca sebagai simbol perubahan generasi di tubuh partai: dari politik yang lekat dengan warisan keluarga menuju politik yang semakin memberi ruang bagi kader yang membangun kariernya melalui proses panjang di organisasi, parlemen dan pemerintahan.

Apakah ini menandai berakhirnya pengaruh "darah biru" di Golkar? Belum tentu.red

]]> https://www.halomedan.com/politik/66961/di-era-bahlil-golkar-tak-lagi-milik-para-pewaris-dari-staf-ahli-jurnalis-hingga-kader-bawah-kini-duduk-di-kabinet/ Tembang Prof Dr HR Wijaya M.Si. 1. Dhandhanggula Prof Wijaya sayekti winarni, Badhe mendhar mangka guru besar, Jroning pawiiyatan gedhe, Babaran Tue, 06 Oct 2026 16:00:00 +0700+0700 Tembang Prof Dr HR Wijaya M.Si.

1.
Dhandhanggula

Prof Wijaya sayekti winarni,
Badhe mendhar mangka guru besar,
Jroning pawiiyatan gedhe,
Babaran kawruh ngelmu,
Mligi bidang sosiologi,
Mistik kejawen Islam,
Sumebar sumawur,
Kampus UIN Raden Fatah,
Tata titi para kolega nekseni,
Kawignyan kautaman.

2.
Pangkur

Ngumandhang kota Palembang,
Banyu bening ilining kali Musi,
Marsudi dhawuh leluhur,
Lumantar ibu bapak,
Sung pituduh Prof Wijaya wani wanuh,
Kerajaan Sriwijaya,
Dadi wawasan historis.

3.
Mijil

Darma bakti dhumateng negari,
Mengabdi kesohor,
Arum wangi melati rinonce,
Prof Wijaya mejang siswa siswi,
Kebangsaan inggil,
Kabudayan unggul.

4.
Sambang sambung sawang srawung,
Wicara ketitik becik,
Grapyak sigrak tur semanak,
Ngendi papan mikolehi,
Gandheng renteng Prof Wijaya,
Andhap asor welas asih.

5.
Gambuh

Ilmu laku tinemu,
Suka sukur rahayu sempulur,
Prof Wijaya mulang muruk kawruh Jawi,
Sosiologi tinutur,
Satemah ngembuyung awoh.

6.
Pucung

Sinengkuyung Prof Wijaya adi luhung,
Wasis samudaya,
Sanak kadang kakung putri,
Mbudidaya murih raharjaning praja.

7.
Asmarandana

Zakat fitrah idul fitri,
Idul Kurban sasi Besar,
Gotong royong gawa gawe,
Jumurung kerja sosial,
imbang serasi selaras,
Prof Wijaya gugur gunung,
Caket raket seduluran.

8.
Megatruh

Unggul kabul organisasi pinunjul,
Sekretaris PGRI,
Sadarum Ketua Umum,
Wadhahe psiko terapi,
Prof Wijaya kersa momong.

9.
Durma

Ibu Ela Aspiati nama garwa,
Dita Nurul Safitri,
Putra sepisanan,
Tika Widya Utama,
Raka Andika Jagad katri,
Wusnya bebrayan,
Subur makmur basuki.

10.
Maskumambang

Muhammad Shalahuddin Syah kang pinilih,
Muhammad Nyakra Kusuma,
Lan Naila Larasati,
Tetiga wayah Prof Wijaya.

11.
Sinom

Kuat drajat pangkat semat,
Wirya arta tri winasis,
Prof Wijaya ngupakara,
Bu Ela nayogyani,
Ndherek kersa anak putu,
Mardi dalan kamulyan,
Yuwana hayu lestari,
Kawidadan kawibawan karaharjan.


Palembang, 7 Oktober 2026.
Purwadi

10.]]> https://www.halomedan.com/info/66960/tembang-prof-dr-hr-wijaya-msi-1-dhandhanggula-prof-wijaya-sayekti-winarni-badhe-mendhar-mangka-guru-besar-jroning-pawiiyatan-gedhe-babaran/ SYAMSUL RIZAL KETUM GARUDA 08 : CALON KAPOLRI BARU, HARAPAN BARU BAGI POLRI DAN RAKYAT INDONESIA Tue, 06 Oct 2026 11:22:00 +0700+0700 JAKARTA — Ketua Umum GARUDA 08, Syamsul Rizal, menyambut positif langkah Presiden Prabowo Subianto yang secara resmi mengajukan Komjen Pol Suyudi Ario Seto sebagai calon Kapolri untuk menggantikan Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo. Pengajuan tersebut telah disampaikan melalui Surat Presiden kepada DPR RI dan kini memasuki tahapan konstitusional di parlemen. Bagi Syamsul Rizal, langkah Presiden tersebut merupakan momentum penting untuk mempersiapkan kepemimpinan baru Polri dalam menghadapi tantangan bangsa yang semakin kompleks.

Syamsul Rizal menegaskan bahwa posisi Komjen Pol Suyudi Ario Seto saat ini adalah calon Kapolri yang diajukan Presiden, sehingga seluruh pihak patut menghormati proses dan mekanisme yang sedang berlangsung di DPR RI. Menurutnya, proses tersebut bukan sekadar pergantian pucuk pimpinan, tetapi juga menjadi momentum strategis untuk memperkuat profesionalisme, integritas, modernisasi, serta kepercayaan masyarakat terhadap institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

"Kami menyambut positif keputusan Presiden Prabowo mengajukan Komjen Pol Suyudi Ario Seto sebagai calon Kapolri. Menurut pandangan kami, pilihan Presiden tersebut merupakan langkah strategis dalam menjawab tantangan bangsa ke depan. Kini proses konstitusional sedang berjalan, dan tentu harus kita hormati bersama. Masyarakat menaruh harapan besar terhadap hadirnya kepemimpinan baru Polri yang profesional, tegas, humanis, dan berintegritas," ujar Syamsul Rizal.

Menurut Syamsul Rizal, pengalaman panjang Komjen Pol Suyudi Ario Seto di berbagai penugasan strategis menjadi salah satu aspek penting yang akan menjadi perhatian publik selama proses pencalonannya. Tantangan kepolisian ke depan semakin luas, mulai dari kejahatan konvensional dan transnasional, narkotika, kejahatan siber dan kejahatan terorganisasi, hingga tuntutan masyarakat terhadap penegakan hukum yang transparan, adil, dan tidak diskriminatif.

GARUDA 08 berpandangan bahwa masyarakat Indonesia menaruh perhatian besar terhadap proses penentuan calon Kapolri menjadi Kapolri definitif. Harapan publik bukan hanya tertuju kepada figur, melainkan juga kepada agenda besar transformasi institusi kepolisian. Polri diharapkan semakin profesional dalam penegakan hukum, semakin terbuka terhadap pengawasan, semakin responsif dalam pelayanan, serta mampu menjadikan kepercayaan masyarakat sebagai fondasi utama dalam menjalankan tugas negara.

"Calon Kapolri yang nantinya memperoleh persetujuan DPR dan ditetapkan sesuai mekanisme konstitusional akan memikul amanah yang sangat besar. Rakyat menginginkan kepolisian yang kuat dalam memberantas kejahatan, tetapi sekaligus humanis dalam melayani masyarakat. Ketegasan hukum harus berjalan bersama keadilan, integritas dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat," tegas Syamsul Rizal.

Syamsul Rizal juga mengajak seluruh elemen bangsa memberikan ruang bagi proses konstitusional di DPR RI untuk berjalan secara objektif dan transparan. Menurutnya, uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon Kapolri merupakan bagian penting dalam memastikan arah kepemimpinan Polri ke depan. Karena itu, perhatian publik sebaiknya diarahkan kepada visi, program, integritas, profesionalisme, serta komitmen calon Kapolri dalam memperkuat supremasi hukum dan pelayanan kepada masyarakat.

"Kami berharap seluruh tahapan berjalan dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku. Rakyat Indonesia menantikan kepemimpinan baru Polri yang mampu membawa semangat pembaruan, menjaga keamanan dan ketertiban, serta memastikan hukum berdiri tegak untuk seluruh rakyat. GARUDA 08 berharap proses pencalonan Komjen Pol Suyudi Ario Seto dapat menjadi momentum untuk semakin memperkuat Polri sebagai institusi yang profesional, modern, berintegritas dan dipercaya masyarakat," pungkas Syamsul Rizal.rel]]> https://www.halomedan.com/news/66959/syamsul-rizal-ketum-garuda-08-calon-kapolri-baru-harapan-baru-bagi-polri-dan-rakyat-indonesia/ Usai Karo, PDI Perjuangan Sumut Lanjutkan Pemberian Tali Asih untuk Siswa Terdampak MBG di Kisaran Tue, 06 Oct 2026 10:11:00 +0700+0700 ASAHAN— Setelah memberikan tali asih kepada siswa terdampak dugaan keracunan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Karo, Sabtu (3/10/2026), DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara melanjutkan pemberian bantuan kepada siswa terdampak di Kabupaten Asahan. Penyerahan tali asih berlangsung di MTsN 2 Asahan, Kisaran, Senin (05/10/2026) terhadap 21 orang siswa.



Kegiatan tersebut merupakan bagian dari kepedulian PDI Perjuangan Sumatera Utara terhadap anak-anak dan keluarga yang terdampak persoalan dalam pelaksanaan program MBG (dugaan keracunan). Pemberian tali asih juga menjadi wujud pelaksanaan pesan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri agar kader selalu hadir di tengah masyarakat, terutama ketika masyarakat menghadapi situasi sulit.



Wakil Ketua Bidang Politik DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara, Sutrisno Pangaribuan, mengatakan pemberian tali asih tersebut merupakan bentuk kepedulian sekaligus dukungan moral kepada anak-anak dan keluarga yang terdampak.



"Kami melanjutkan apa yang sudah dilakukan di Karo. Ini merupakan bentuk kepedulian kami kepada anak-anak dan keluarga yang terdampak. Kami ingin mereka tahu bahwa mereka tidak sendiri dan ada yang hadir memberikan dukungan di tengah situasi yang mereka hadapi," ujar Sutrisno.



Menurut Sutrisno, perhatian kepada para siswa tersebut bukan hanya soal bantuan yang diberikan, tetapi juga tentang bagaimana anak-anak dan keluarga mereka merasa didampingi setelah mengalami kejadian yang tidak diharapkan.



"Kita bisa membayangkan bagaimana perasaan anak-anak dan orang tua setelah mengalami kejadian seperti ini. Karena itu, kami ingin datang, bertemu langsung, mendengar dan memberikan sedikit penguatan. Mudah-mudahan mereka segera pulih dan bisa kembali menjalani hari-hari mereka dengan tenang," katanya.



Ia menjelaskan, tali asih yang diberikan merupakan wujud gotong royong kader PDI Perjuangan Sumatera Utara. Bantuan disalurkan dalam bentuk tabungan melalui kerja sama dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI), dengan besaran yang disesuaikan berdasarkan kondisi siswa terdampak.



Untuk siswa yang mengalami kondisi berat hingga harus menjalani perawatan dan dirujuk, bantuan diberikan sebesar Rp2,5 juta per orang (khusus Kabupaten Karo). Sementara siswa yang menjalani rawat inap mendapatkan Rp500 ribu per orang, sedangkan siswa terdampak yang tidak menjalani perawatan memperoleh Rp300 ribu per orang.



"Nilainya mungkin tidak akan menghapus apa yang sudah mereka alami. Tetapi kami berharap bantuan ini bisa sedikit meringankan dan menjadi tanda bahwa ada orang-orang yang ikut memikirkan mereka. Bagi kami, itu yang paling penting," ujar Sutrisno.



Semula DPD PDI Perjuangan Provinsi Sumatera Utara menjadwalkan pembagian tali asih di Asahan, Senin (5/10/2026) Pukul 16.00 WIB. Namun akhirnya disesuaikan dengan waktu belajar para siswa di sekolah, Senin (5/10/2026) Pukul 10.00 WIB. Dalam kegiatan tersebut, DPD PDI Perjuangan Provinsi Sumatera Utara menugaskan Sekretaris, Soetarto menyerahkan tali asih kepada para siswa terdampak. Soetarto didampingi Rosmansyah, Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Asahan beserta pengurus DPC dan Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Asahan.



Bantuan diberikan melalui tabungan yang difasilitasi BRI sehingga dapat dimanfaatkan oleh masing-masing penerima. Sutrisno mengatakan perhatian PDI Perjuangan terhadap para siswa terdampak tidak berhenti pada pemberian tali asih. Menurutnya, perkembangan kondisi anak-anak dan persoalan yang berkaitan dengan pelaksanaan MBG tetap perlu menjadi perhatian bersama.



"Kami berharap anak-anak segera pulih dan dapat kembali beraktivitas seperti biasa. Dan tentu kita semua berharap kejadian seperti ini tidak terulang. Anak-anak harus menjadi perhatian utama dalam setiap pelaksanaan program yang menyangkut kebutuhan mereka," katanya.



Ia menambahkan, pemberian tali asih di Asahan merupakan kelanjutan dari kegiatan serupa yang sebelumnya dilakukan di Kabupaten Karo, dan akan dilanjutkan Rabu (7/10/2026) di Kabupaten Deli Serdang. Perhatian tersebut menjadi bagian dari kepedulian kader PDI Perjuangan Sumatera Utara kepada masyarakat yang terdampak persoalan MBG.



"Kami akan terus melihat apa yang dibutuhkan masyarakat di lapangan. Kalau ada yang bisa kami lakukan untuk membantu, kami akan berusaha hadir. Bukan karena ingin sekadar datang memberikan bantuan, tetapi karena kami ingin anak-anak dan keluarga ini tahu bahwa mereka punya banyak orang yang peduli," ujar Sutrisno.



Melalui pemberian tali asih tersebut, PDI Perjuangan Sumatera Utara melanjutkan kepedulian kepada para siswa dan keluarga terdampak MBG, setelah sebelumnya melakukan kegiatan serupa di Kabupaten Karo. Kehadiran kader di tengah masyarakat tersebut menjadi bagian dari upaya memberikan dukungan kepada keluarga yang terdampak sekaligus memastikan mereka tidak menghadapi persoalan tersebut seorang diri.rel]]> https://www.halomedan.com/news/66958/usai-karo-pdi-perjuangan-sumut-lanjutkan-pemberian-tali-asih-untuk-siswa-terdampak-mbg-di-kisaran/ Batalyon Parako 463 Pasgat Terima Tanda Kehormatan Samkaryanugraha Tue, 06 Oct 2026 08:24:00 +0700+0700
Tanda kehormatan tersebut diserahkan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan diterima oleh Komandan Batalyon Parako 463 Pasgat, Letkol Pas Jhon Herriansyah Siregar, S.I.P.
Penganugerahan Samkaryanugraha tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86/TK/Tahun 2026 tentang Penganugerahan Tanda Kehormatan Samkaryanugraha yang ditetapkan di Jakarta pada 5 Oktober 2026.

Dalam petikan Keputusan Presiden tersebut, Batalyon Parako 463 Pasgat "Pancawara" dianugerahi Tanda Kehormatan Samkaryanugraha atas jasa dalam operasi militer dan pembangunan TNI Angkatan Udara.

Pengabdian tersebut mencakup pelaksanaan Operasi Pengamanan Objek Vital Nasional Bandara Kualanamu pada 2013–2026, Satgas Garuda UNIFIL pada 2021, Satgas Pamtas RI-PNG pada 2022–2026, penanggulangan bencana alam di wilayah Sumatera Utara dan Aceh pada 2025, serta peningkatan kemampuan personel antiterorisme aspek udara.
Rangkaian penugasan tersebut dinilai turut mendukung pelaksanaan misi perdamaian dunia dan kemanusiaan serta upaya menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagi keluarga besar Batalyon Parako 463 Pasgat, penganugerahan Samkaryanugraha menjadi kehormatan sekaligus kebanggaan. Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas dedikasi, loyalitas, profesionalisme, disiplin, dan semangat pengabdian para prajurit Pancawara dalam menjalankan berbagai penugasan.

Dalam pesan yang tercantum dalam Keputusan Presiden tersebut, Presiden Republik Indonesia memberikan amanat kepada para prajurit Batalyon Parako 463 Pasgat:

"KOBARKAN SEMANGAT 'BAYU BUMI SAMYOGA' PRAJURIT PANCAWARA PASGAT. JADILAH PUNGGAWA DIRGANTARA PELINDUNG TANAH AIR YANG KOKOH DAN CEPAT DI DARAT MAUPUN DI UDARA."

Pesan tersebut menjadi dorongan bagi seluruh prajurit Batalyon Parako 463 Pasgat untuk terus menjaga kehormatan satuan, meningkatkan profesionalisme dan kesiapsiagaan, serta memberikan pengabdian terbaik dalam setiap tugas yang dipercayakan.

Penganugerahan Samkaryanugraha bukan hanya menjadi tanda kehormatan bagi satuan, tetapi juga menjadi bagian dari catatan sejarah perjalanan panjang Batalyon Parako 463 Pasgat "Pancawara" dalam menjalankan tugas dan pengabdiannya kepada bangsa dan negara.red

]]> https://www.halomedan.com/news/66957/batalyon-parako-463-pasgat-terima-tanda-kehormatan-samkaryanugraha/ Adik Wawako Medan Jadi Kadiv Propam Polri, CEO Sumut24 Group: Nazly Putra Terbaik Sumut Mon, 05 Oct 2026 21:37:00 +0700+0700 JAKARTA | Halomedan.com

Irjen Pol. Dr. H. Mahmud Nazly Harahap, S.I.K., M.H., M.M., dipercaya menjabat sebagai Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri.

Alumni Akpol 1997 tersebut sebelumnya menjabat Kepala Korps Sabhara Baharkam Polri sejak Juni 2026. Penunjukan ini menambah panjang perjalanan kariernya di Korps Bhayangkara, setelah sebelumnya pernah menjabat Kapolres Sumedang dan Kapolres Bandung serta menjalani penugasan di Baintelkam Polri dan BIN.

Irjen Mahmud Nazly Harahap merupakan putra mantan Bupati Tapanuli Selatan M. Saleh Harahap. Ia juga adik kandung Wakil Wali Kota Medan, Zakiyuddin Harahap.

Dengan pangkat jenderal polisi bintang dua, kini Nazly mengemban tugas penting dalam pengawasan internal, penegakan disiplin, kode etik, dan pengamanan profesi di lingkungan Polri.

Selain memiliki pengalaman panjang di kepolisian, Nazly juga berlatar pendidikan hukum dan manajemen. Ia menyelesaikan S-2 Ilmu Hukum dan S-2 Manajemen serta meraih gelar doktor Ilmu Hukum di Universitas Jayabaya.

CEO Sumut24 Group Beri Apresiasi

CEO Sumut24 Group, Rianto, SH, MH, yang akrab disapa Anto Genk, menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada Irjen Mahmud Nazly Harahap.

"Ini tentu menjadi kebanggaan bagi Sumatera Utara. Irjen Mahmud Nazly Harahap merupakan salah satu putra terbaik Sumut yang kini dipercaya menduduki jabatan strategis di Mabes Polri," ujar Rianto.

Ia juga menyoroti kiprah dua bersaudara tersebut. Menurutnya, Mahmud Nazly Harahap kini dipercaya mengemban amanah di institusi Polri, sementara sang kakak, Zakiyuddin Harahap, menjabat sebagai Wakil Wali Kota Medan.

"Abangnya, Zakiyuddin Harahap, juga kini menjabat Wakil Wali Kota Medan. Satu keluarga mengabdi di dua bidang berbeda, pemerintahan dan kepolisian. Luar biasa," kata Anto Genk.

Ia berharap Irjen Mahmud Nazly Harahap dapat menjalankan amanah tersebut dengan baik dan terus membawa nama Sumatera Utara di tingkat nasional.red]]> https://www.halomedan.com/news/66956/adik-wawako-medan-jadi-kadiv-propam-polri-ceo-sumut24-group-nazly-putra-terbaik-sumut/ Ikanas Sumut Prihatin Binsar Nasution Jadi Korban Kriminal, Minta Polisi Usut Tuntas Mon, 05 Oct 2026 21:20:00 +0700+0700
MADINA – Ikatan Keluarga Nasution Sumatera Utara (Ikanas Sumut) menyampaikan keprihatinan mendalam atas tindakan kriminal yang menimpa Binsar Nasution, SH, anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal (Madina) sekaligus warga Ikanas.

Sebagai bentuk kepedulian dan solidaritas, Ketua Ikanas Sumut Erwan Rozadi Nasution menunjuk Wakil Ketua Ikanas Sumut, Parulian Nasution, untuk menjenguk Binsar Nasution yang tengah menjalani perawatan di RSU Madina, Senin (5/10/2026).

Kunjungan tersebut sekaligus menjadi bentuk dukungan moral Ikanas Sumut kepada Binsar Nasution dan keluarganya agar tetap kuat, sabar dan tabah menghadapi musibah yang terjadi.

"Kami menyampaikan rasa keprihatinan yang cukup tinggi atas tindakan kriminal yang menimpa saudara kami Binsar Nasution. Kami berharap beliau dan keluarga tetap kuat, sabar dan tabah menghadapi kejadian ini," ujar Parulian Nasution menyampaikan pesan Ketua Ikanas Sumut Erwan Rozadi Nasution.

Ikanas Sumut juga mendoakan agar Binsar Nasution segera diberikan kesembuhan sehingga dapat kembali menjalankan tugas dan pengabdiannya sebagai wakil rakyat.

Menurut Ikanas Sumut, Binsar Nasution dikenal sebagai sosok yang baik, familier dan komunikatif dalam berinteraksi dengan masyarakat.

"Menurut kami, Binsar Nasution adalah orang baik, familier dan komunikatif. Karena itu, kami sangat prihatin dan mengecam tindakan kriminal yang menimpa beliau," tegasnya.

Ikanas Sumut meminta aparat penegak hukum, khususnya Polres Mandailing Natal, segera mengusut kasus tersebut secara profesional, transparan dan tuntas.

Proses hukum diharapkan tidak berhenti pada penangkapan pelaku, tetapi dilanjutkan hingga tahap penuntutan di Kejaksaan Negeri Madina dan persidangan di Pengadilan Negeri Madina sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

"Tangkap, periksa dan ungkap secara terang benderang. Hukum harus hadir memberikan perlindungan kepada korban sesuai prinsip equality before the law. Hukum harus ditegakkan di tengah masyarakat," tegas Ikanas Sumut.

Ikanas juga menyoroti bahwa peristiwa tersebut terjadi ketika Binsar Nasution sedang menjalankan tugas reses sebagai anggota DPRD Madina di Kecamatan Siabu.

Karena itu, selain meminta proses hukum berjalan maksimal, Ikanas Sumut memandang perlu adanya perhatian terhadap aspek keamanan dan pemulihan psikologis korban, terutama ketika Binsar nantinya kembali melaksanakan tugas-tugas kedewanan di tengah masyarakat.

"Dalam proses pemulihan trauma, kami memandang perlu adanya bantuan perlindungan keamanan bagi beliau, terutama saat kembali menjalankan tugas di lapangan," katanya.

Ikanas Sumut berharap kejadian serupa tidak kembali terjadi di Kabupaten Mandailing Natal yang selama ini dikenal sebagai daerah yang menjunjung tinggi nilai agama, adat dan budaya.

"Semoga peristiwa seperti ini tidak terulang lagi di Bumi Serambi Mekkah Madina yang kita kenal dengan ketaatan beragama, adat dan budayanya," pungkasnya.]]> https://www.halomedan.com/news/66955/ikanas-sumut-prihatin-binsar-nasution-jadi-korban-kriminal-minta-polisi-usut-tuntas/ Adik Kandung Wakil Walikota Medan Zakiyuddin , Irjen Mahmud Nazly Harahap Kini Dipercaya Jadi Kadiv Propam Polri Mon, 05 Oct 2026 21:14:00 +0700+0700
JAKARTA | Irjen Pol. Dr. H. Mahmud Nazly Harahap, S.I.K., M.H., M.M., kini dipercaya menduduki salah satu posisi strategis di Mabes Polri sebagai Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri.

Perwira tinggi Polri kelahiran Sumatera Utara dan alumni Akademi Kepolisian (Akpol) 1997 tersebut mendapat amanah baru setelah sebelumnya menjabat sebagai Kepala Korps Sabhara (Kakorsabhara) Baharkam Polri sejak Juni 2026.

Penunjukan tersebut menempatkan Irjen Nazly Harahap sebagai pejabat yang memiliki tanggung jawab penting dalam fungsi pengawasan internal, penegakan disiplin, ketertiban, serta pengamanan profesi di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Putra Mantan Bupati Tapanuli Selatan

Nama Mahmud Nazly Harahap memiliki keterkaitan kuat dengan Sumatera Utara. Ia merupakan putra kandung M. Saleh Harahap, yang pernah menjabat sebagai Bupati Tapanuli Selatan periode 1999–2004.

Irjen Nazly Harahap juga merupakan adik kandung Wakil Wali Kota Medan, Zakiyuddin Harahap. Hubungan keluarga tersebut semakin menegaskan kedekatan keluarga Harahap dengan perjalanan pemerintahan dan kehidupan publik di Sumatera Utara.

Meski berasal dari keluarga yang dikenal di lingkungan pemerintahan daerah, perjalanan Nazly Harahap di institusi Polri dibangun melalui penugasan dan jenjang karier yang panjang, baik di kewilayahan maupun di tingkat pusat.

Di luar perjalanan karier kepolisian, Irjen Nazly Harahap dikenal memiliki latar belakang pendidikan akademis di bidang hukum dan manajemen.

Ia menyelesaikan pendidikan S-2 Ilmu Hukum dan S-2 Manajemen di Universitas Jayabaya. Pendidikan akademiknya kemudian berlanjut hingga jenjang S-3 (Doktor) Ilmu Hukum di universitas yang sama.

Rekam Jejak Karier

Karier Irjen Nazly Harahap di Korps Bhayangkara terbilang panjang dengan sejumlah penugasan di kewilayahan maupun tingkat pusat.

Berikut sejumlah jabatan yang pernah diembannya:

- 2015: Kapolsek Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
- 2015–2016: Kapolres Sumedang, Jawa Barat.
- 2016–2017: Kapolres Bandung, Jawa Barat.
- 2017–2022: Perwira Menengah Baintelkam Polri dalam penugasan pada Badan Intelijen Negara (BIN).
- 2022–2023: Perwira Tinggi Baintelkam Polri dalam penugasan pada BIN.
- Desember 2023–Juni 2026: Pati Baintelkam Polri dalam penugasan pada BIN.
- Juni–Oktober 2026: Kepala Korps Sabhara Baharkam Polri.
- Oktober 2026–sekarang: Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri.

Dalam perjalanan kariernya, Irjen Nazly Harahap juga memperoleh kenaikan pangkat hingga menyandang pangkat Inspektur Jenderal (Irjen) atau jenderal polisi bintang dua.

Kini Memimpin Divisi Propam Polri

Sebagai Kadiv Propam Polri, Irjen Nazly Harahap kini berada pada posisi yang berkaitan langsung dengan pengawasan internal personel Polri.

Divisi Propam memiliki fungsi penting dalam menjaga disiplin dan ketertiban anggota, penegakan kode etik profesi, serta pengamanan profesi di lingkungan kepolisian.

Dengan pengalaman di bidang kewilayahan, intelijen, serta pendidikan hukum dan manajemen, penugasan baru ini menjadi bagian penting dari perjalanan karier Irjen Nazly Harahap di institusi Polri.

Sosoknya pun kembali menjadi perhatian publik Sumatera Utara. Selain karena menduduki jabatan strategis sebagai Kadiv Propam Polri, perhatian tersebut juga tidak terlepas dari latar belakang keluarganya yang memiliki sejarah dalam pemerintahan daerah Tapanuli Selatan.

Irjen Mahmud Nazly Harahap merupakan putra mantan Bupati Tapanuli Selatan M. Saleh Harahap dan adik kandung Wakil Wali Kota Medan Zakiyuddin Harahap. Dengan demikian, kiprahnya di tingkat nasional sekaligus menjadi catatan tersendiri bagi Sumatera Utara.rel]]> https://www.halomedan.com/news/66954/adik-kandung-wakil-walikota-medan-zakiyuddin-irjen-mahmud-nazly-harahap-kini-dipercaya-jadi-kadiv-propam-polri/ DPN PERADI Angkat 25 Advokat Baru di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bandung Mon, 05 Oct 2026 19:46:00 +0700+0700 Pengangkatan tersebut menjadi tahapan legal formal bagi para advokat sebelum melanjutkan proses pengambilan sumpah atau janji advokat oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung.

Sidang pengangkatan dipimpin jajaran pengurus pusat DPN PERADI yang hadir mewakili Ketua Umum. Hadir dalam kesempatan tersebut Wakil Ketua Umum DPN PERADI Haris Azhar, S.H., M.A., serta Wakil Sekretaris Jenderal Anggara Suwahju, S.H., M.H.

Prosesi turut dihadiri jajaran lengkap Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PERADI Bandung. Ketua DPC PERADI Bandung Heryanrico Silitonga, S.H., CLA., CTA., hadir bersama Sekretaris Bayu Listiawan, S.H., Bendahara Fina Fitria Dewi, S.H., Wakil Ketua I Idris Cardi Pasaribu, S.H., M.H., Wakil Ketua II I Nengah Merta, S.H., M.H., M.Si., Wakil Ketua III R. Dodi Budi Kelana, S.H., M.H., serta Wakil Ketua IV Bidang Antar Lembaga, Penegak Hukum dan Pemerintah, Tody Ardiansyah Prabu, S.H.

Sejumlah anggota Dewan Penasihat PERADI dan para senior organisasi juga turut hadir. Kehadiran mereka memberikan dukungan moral sekaligus menjadi bagian dari prosesi pengangkatan para advokat baru.

Dalam arahannya, Haris Azhar menekankan bahwa profesi advokat merupakan officium nobile atau profesi yang terhormat. Karena itu, setiap advokat dituntut menjunjung tinggi integritas, keberanian moral, serta tanggung jawab dalam menjalankan tugas dan membela kepentingan hukum masyarakat.
Pengangkatan advokat tersebut dilaksanakan dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang mengatur mengenai organisasi advokat dan proses pengangkatan advokat.

Sementara itu, Anggara Suwahju memberikan pembekalan mengenai perkembangan praktik hukum di tengah transformasi digital. Salah satu materi yang disampaikan yakni sosialisasi Panduan Artificial Intelligence (AI) serta Panduan Manajemen Kantor Hukum.

Pembekalan tersebut diarahkan untuk mempersiapkan para advokat baru agar tidak hanya memiliki kemampuan dalam praktik persidangan, tetapi juga mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi serta menerapkan tata kelola kantor hukum yang efektif dan efisien.
Kehadiran jajaran pengurus, dewan penasihat, dan para senior PERADI dalam prosesi tersebut sekaligus memperlihatkan dukungan organisasi terhadap proses kaderisasi advokat baru.

Acara kemudian ditutup dengan pemberian ucapan selamat kepada 25 advokat yang telah resmi diangkat, disertai harapan agar mereka dapat menjalankan profesi secara profesional, kompeten, berintegritas, serta menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan.red

]]> https://www.halomedan.com/hukum/66953/dpn-peradi-angkat-25-advokat-baru-di-wilayah-hukum-pengadilan-tinggi-bandung/ KSMI Aceh Menguat, KONI Sebut Sepakbola Mini Punya Prospek Besar Mon, 05 Oct 2026 19:42:00 +0700+0700
"Kami menyambut baik terbentuknya Pengurus KSMI Provinsi Aceh," kata Wakil Ketua I Bidang Organisasi KONI Aceh, T. Rayuan Sukma.

Hal itu disampaikan saat menerima audiensi Pengurus KSMI Aceh di Kantor KONI Aceh, kawasan Lhong Raya, Banda Aceh, Senin (5/10/2026). Pertemuan tersebut membahas keberadaan KSMI Aceh sekaligus persiapan memenuhi persyaratan untuk menjadi anggota KONI Aceh.

"Kehadiran KSMI tentu menjadi sesuatu yang positif. Sepakbola mini saat ini semakin berkembang dan diminati masyarakat. Prospeknya cukup besar, terutama jika pembinaan dan kompetisinya dilakukan secara berkelanjutan," ujar T. Rayuan Sukma.

KONI Aceh menjelaskan, salah satu persyaratan yang harus dipenuhi KSMI Aceh adalah memiliki kepengurusan sekurang-kurangnya di 14 kabupaten/kota. Selain itu, KSMI harus menunjukkan aktivitas pembinaan dan kompetisi yang berjalan secara berkelanjutan, termasuk melalui kejuaraan daerah.

"Untuk menjadi anggota KONI Aceh tentu ada persyaratan organisasi yang harus dipenuhi, di antaranya kepengurusan minimal di 14 kabupaten/kota dan kegiatan olahraga seperti kejuaraan daerah," jelas T. Rayuan Sukma.

Ketua KSMI Aceh Muktaruddin Usman, S.E., mengatakan audiensi tersebut penting untuk menyelaraskan langkah organisasi dengan sistem pembinaan olahraga di Aceh. Pihaknya akan segera mempercepat konsolidasi dan pembentukan kepengurusan di kabupaten/kota.

"Kami ingin mengetahui secara langsung apa saja yang harus kami persiapkan untuk memenuhi persyaratan menjadi anggota KONI Aceh. Setelah ini kami akan bergerak membangun kepengurusan di kabupaten/kota," ujar Muktaruddin.

Secara nasional, KSMI telah tercatat sebagai anggota resmi KONI Pusat setelah diterima dalam Rakernas KONI 2025. Di tingkat internasional, KSMI juga telah tergabung dalam International Minifootball Federation (IMF), yang menaungi perkembangan minifootball dunia.

"Secara nasional KSMI sudah menjadi anggota resmi KONI Pusat. Di tingkat internasional kita juga tergabung dalam International Minifootball Federation. Ini menunjukkan bahwa sepakbola mini memiliki jaringan pengembangan dari daerah, nasional hingga internasional," katanya.

KSMI Aceh menargetkan sedikitnya 14 Pengcab/Pengkot terbentuk di Aceh. Struktur tersebut diharapkan tidak hanya memenuhi kebutuhan organisasi, tetapi menjadi fondasi pembinaan dan kompetisi yang lebih merata.

"Dengan terbentuknya KSMI Pengprov Aceh, kami berharap sepakbola mini dapat berkembang lebih terstruktur dan merata hingga ke seluruh kabupaten/kota. Kita ingin melahirkan bibit-bibit atlet unggul yang nantinya dapat mengharumkan nama Aceh," ujarnya.

Sebagai bagian dari agenda pembinaan, KSMI Aceh juga menyiapkan Liga Santri di Banda Aceh yang melibatkan klub-klub sepakbola mini dari dayah dan pesantren. Pemenangnya akan dipersiapkan mewakili Aceh pada kompetisi tingkat nasional.

"Kami juga akan melaksanakan Liga Santri yang melibatkan klub sepakbola dari dayah dan pesantren di Aceh. Pemenangnya nanti akan mewakili Aceh di tingkat nasional," kata Muktaruddin.

Menurutnya, penguatan organisasi harus berjalan bersama pembinaan dan kompetisi agar sepakbola mini tidak berhenti sebagai olahraga komunitas, tetapi berkembang menjadi bagian dari pembinaan prestasi.

"Kami tidak ingin KSMI Aceh hanya hadir sebagai nama atau struktur organisasi. Kami ingin membangun pembinaan yang nyata, kompetisi berkelanjutan dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi talenta muda Aceh. Dengan dukungan KONI Aceh serta jaringan KSMI secara nasional dan internasional, kami optimistis sepakbola mini Aceh dapat tumbuh lebih kuat dan membawa nama Aceh ke panggung nasional bahkan internasional," pungkas Muktaruddin. (R)]]> https://www.halomedan.com/olahraga/66952/ksmi-aceh-menguat-koni-sebut-sepakbola-mini-punya-prospek-besar/ Lantik 188 Pejabat, Wagub Sumut Tekankan Kolaborasi dan Sinergi dalam Bekerja Mon, 05 Oct 2026 16:46:00 +0700+0700

MEDAN – Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Utara (Sumut) Surya menekankan pentingnya kolaborasi dan sinergi dalam bekerja kepada 188 pejabat yang baru dilantik di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut. Menurutnya, kerja sama yang kuat antarpimpinan dan perangkat daerah menjadi kunci untuk menghadirkan kinerja pemerintahan yang efektif serta pelayanan publik yang semakin baik.

Hal tersebut disampaikan Wagub Surya dalam sambutannya usai Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut di Aula Raja Inal Siregar (RIS), Lantai 2, Kantor Gubernur Sumut, Senin (5/10/2026).

Dalam pelantikan tersebut, sebanyak 188 pejabat administrator dan pejabat pengawas dilantik, terdiri dari 71 pejabat administrator dan 117 pejabat pengawas dari berbagai organisasi perangkat daerah (OPD). Para pejabat tersebut diharapkan mampu memikul tanggung jawab dalam memimpin, menggerakkan organisasi, membangun kerja sama, membina jajaran, menyelesaikan persoalan, hingga memastikan pelayanan pemerintahan berjalan dengan baik.

"Saya berharap amanah ini diterima dengan penuh rasa syukur. Sekaligus juga dengan kesadaran bahwa semakin besar tanggung jawab, semakin besar tuntutan integritas, kemampuan dan keteladanan dalam bekerja," sebut Surya, didampingi sejumlah pimpinan OPD.

Sebagai perwujudan dari manajemen ASN berbasis talenta, Wagub menegaskan bahwa setiap jabatan perlu diisi oleh orang yang kompeten, potensial, berpengalaman, serta memiliki kemauan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Karena itu, jabatan harus menjadi ruang untuk menghasilkan kinerja, bukan sekadar menjalankan kewenangan.

"Saya ingin para pejabat yang dilantik ini mampu mebuktikan kepercayaan yang diberikan memang tepat. Tentunya dengan kerja nyata serta hasil yang dapat dirasakan. Karena jabatan ini memiliki posisi sangat penting dalam roda pemerintahan," jelas Surya.

Menurut Wagub Surya, posisi pejabat administrator dan pengawas sangat penting karena berhadapan langsung dengan pelaksanaan pekerjaan, koordinasi antarpegawai, pengendalian kegiatan, dan pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, ia mengajak para pejabat menjadi penggerak perubahan di unit kerja masing-masing.

"Bangun komunikasi yang baik, jangan biarkan persoalan kecil menjadi besar. Jika ada hambatan, segera koordinasikan dan cari jalan keluarnya. Dan yang terpenting, jangan bekerja sendiri-sendiri. Kita butuh pemerintahan yang bekerja dalam semagat kolaborasi dan sinergi," katanya.

Selain itu, Wagub Surya mengingatkan setiap perangkat daerah untuk saling mendukung dalam menjalankan tugas pemerintahan. Menurutnya, masyarakat tidak melihat satu OPD secara terpisah, melainkan melihat wajah Pemprov Sumut secara keseluruhan dalam menjawab kebutuhan publik.

"Mulailah bekerja sungguh-sungguh, responsif, disiplin dan lebih dekat dengan persoalan masyarakat. Mari kita pastikan setiap jabatan memberikan manfaat. Setiap tugas menghasilkan kinerja, dan setiap kebijakan bermuara pada peningkatan kualitas layanan serta kesejahteraan masyarakat Sumatera Utara," pungkas Wagub Surya.**]]> https://www.halomedan.com/news/66951/lantik-188-pejabat-wagub-sumut-tekankan-kolaborasi-dan-sinergi-dalam-bekerja/ Keselamatan Pengendara Terabaikan? Proyek Cor Beton Jalan Pancasila Paya Gambar Disorot Warga Mon, 05 Oct 2026 16:40:00 +0700+0700
DELISERDANG — Pekerjaan pengecoran beton pada bahu jalan atau rigid pavement di Jalan Pancasila, Desa Paya Gambar, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, dikeluhkan masyarakat.

Proyek yang semestinya memperkuat struktur tepi jalan, mencegah bahu jalan mudah ambles sekaligus membantu mengarahkan aliran air drainase tersebut justru dinilai menimbulkan keresahan bagi pengguna jalan.

Pantauan di lokasi menunjukkan adanya aktivitas pekerjaan yang berada di sisi badan jalan. Kondisi tersebut membuat pengguna jalan harus lebih berhati-hati, terlebih ketika melintas di sekitar titik pekerjaan.

Sejumlah masyarakat mengeluhkan minimnya pengaturan lalu lintas selama pekerjaan berlangsung. Kondisi ini dinilai berpotensi membahayakan pengendara, terutama pengendara sepeda motor yang tidak mengetahui adanya lubang atau bagian jalan yang sedang dikerjakan.

"Seharusnya ada petugas yang mengatur kendaraan. Jangan sampai masyarakat menjadi korban karena masuk ke lubang pekerjaan," keluh warga yang meminta identitasnya tidak disebutkan.

Selain persoalan keselamatan, masyarakat juga mempertanyakan kualitas pekerjaan tersebut. Mereka menduga pekerjaan pengecoran bahu jalan itu belum tentu dikerjakan sesuai spesifikasi teknis yang dipersyaratkan.


Masyarakat meminta pihak pelaksana maupun instansi yang bertanggung jawab melakukan pengawasan secara serius. Jangan sampai proyek yang menggunakan anggaran pemerintah tersebut hanya mengejar penyelesaian pekerjaan tanpa memperhatikan aspek keselamatan pengguna jalan dan kualitas konstruksi.

"Kalau memang sudah sesuai spesifikasi, silakan dibuktikan. Yang penting jangan sampai kualitasnya dipertanyakan dan masyarakat justru dirugikan," ujar warga.

Masyarakat juga berharap selama pekerjaan berlangsung dipasang rambu-rambu, pembatas serta petugas pengatur lalu lintas pada titik yang berpotensi membahayakan pengendara.

Sebab, pekerjaan infrastruktur bukan semata-mata soal mengejar target fisik, tetapi juga menyangkut keselamatan masyarakat dan pertanggungjawaban terhadap penggunaan anggaran negara.

Hingga berita ini ditulis, pihak pelaksana pekerjaan maupun instansi terkait belum memberikan penjelasan mengenai spesifikasi teknis pekerjaan, nilai kontrak, sumber anggaran serta langkah pengamanan lalu lintas di sekitar lokasi.]]> https://www.halomedan.com/news/66950/keselamatan-pengendara-terabaikan-proyek-cor-beton-jalan-pancasila-paya-gambar-disorot-warga/