https://www.halomedan.com/ Halo Medan | Berani Tampil Beda Thu, 15 Oct 2026 03:32:20 +0700+0700 id-ID Dr. Ramces Pandiangan Resmi Laporkan Satpol PP Deli Serdang ke Polda Sumut Terkait Dugaan Pengerusakan Thu, 15 Oct 2026 00:22:00 +0700+0700 Laporan tersebut berkaitan dengan pembongkaran rumah kliennya di Desa Rugemuk, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, yang diduga dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Deli Serdang.

Laporan itu tercatat dengan nomor STTLP/B/1744/X/2026/SPKT/POLDA SUMATERA UTARA. Ramces menegaskan, pihaknya meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan pengerusakan tersebut serta memeriksa dasar hukum pembongkaran rumah milik kliennya.

"Kami mengutuk keras tindakan pembongkaran rumah klien kami yang sudah ditempati secara turun-temurun. Kami mempertanyakan dasar hukum dan kewenangan pihak yang melakukan pembongkaran tersebut," ujar Ramces saat diwawancarai awak media di Polda Sumut.

Menurut Ramces, rumah milik Abdul Rahim berada di kawasan yang disebut sebagai hutan lindung. Ia menyatakan bahwa keluarganya telah tinggal di lokasi tersebut selama beberapa generasi, bahkan diperkirakan sudah berlangsung ratusan tahun.

Atas dasar itu, Ramces meminta pemerintah dan aparat terkait memperhatikan status kawasan, riwayat penguasaan tempat tinggal masyarakat, serta ketentuan hukum yang berlaku sebelum melakukan tindakan penertiban.

Ia juga merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi yang disebutnya sebagai Putusan MK Nomor 181. Namun, nomor dan substansi putusan yang dimaksud perlu dipastikan kembali agar penerapannya terhadap perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang sebenarnya.

Pertanyakan Kewenangan Satpol PP

Ramces menilai kewenangan Satpol PP Kabupaten Deli Serdang dalam melakukan pembongkaran di kawasan yang diklaim sebagai hutan lindung perlu diperiksa secara hukum.

Menurutnya, persoalan tersebut tidak semata-mata berkaitan dengan perizinan bangunan, tetapi juga menyangkut status kawasan dan kewenangan instansi yang melakukan penertiban.

Ia mempertanyakan alasan pembongkaran yang disebut berkaitan dengan ketiadaan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Ramces berpendapat bahwa kondisi bangunan milik kliennya dan status kawasan tempat rumah itu berdiri harus dikaji terlebih dahulu sebelum tindakan pembongkaran dilakukan.

"Pemerintah harus menjelaskan dasar hukum pembongkaran tersebut. Kami juga mempertanyakan apakah pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan di lokasi yang disebut sebagai kawasan hutan lindung," katanya.

Ramces turut menyoroti pengerahan personel dalam kegiatan pembongkaran rumah berukuran sekitar 3 x 4 meter yang menurut keterangannya terbuat dari tepas.

Ia mempertanyakan siapa yang memerintahkan dan membiayai pengerahan personel serta penggunaan alat berat dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, hal itu perlu ditelusuri agar seluruh proses penertiban dapat dipertanggungjawabkan secara transparan.

Tiopan Tarigan Soroti Dugaan Keterlibatan Pihak Lain

Sementara itu, Tiopan Tarigan, S.H., anggota tim kuasa hukum yang turut menjadi pelapor, meminta kejelasan mengenai pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan pembongkaran tersebut.

Tiopan mengutip pemberitaan mengenai penertiban bangunan tanpa izin yang disebut berada di atas areal milik PT Tun Sewindu. Dalam pemberitaan itu, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang melalui Satpol PP dikabarkan melakukan pembongkaran pada Selasa, 14 Juli 2026, dengan pengamanan personel Polresta Deli Serdang dan keterlibatan perangkat pemerintah daerah.

Ia juga menyebut PT Tun Sewindu sebagai perusahaan tambak udang yang menurut keterangannya telah beroperasi sejak 1988 di wilayah Desa Rugemuk/Pematang Biara, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang.

Berdasarkan informasi tersebut, Tiopan mempertanyakan apakah terdapat kerja sama atau koordinasi antara perusahaan dengan pemerintah daerah dalam kegiatan penertiban, termasuk keterlibatan aparat keamanan.

"Yang menjadi pertanyaan kami, apakah memang ada kerja sama antara PT Tun Sewindu dengan Pemkab Deli Serdang melalui Satpol PP dan personel kepolisian dalam kegiatan tersebut, sementara lokasi yang kami persoalkan disebut sebagai kawasan hutan lindung," ujar Tiopan.

Pertanyaan tersebut, menurut tim kuasa hukum, perlu dijawab melalui pemeriksaan dokumen, dasar pelaksanaan kegiatan, serta keterangan pihak-pihak yang terlibat. Dugaan mengenai hubungan atau kerja sama para pihak belum dapat disimpulkan tanpa bukti dan klarifikasi resmi.

Minta Aparat Mengusut

Laporan
Ramces dan tim kuasa hukum berharap laporan yang telah disampaikan ke Polda Sumut ditindaklanjuti secara profesional. Mereka meminta aparat memeriksa dugaan tindak pidana, menelusuri pihak yang bertanggung jawab, serta mengkaji kemungkinan kerugian materiil dan imateriil yang dialami kliennya.

Ramces juga menyampaikan harapannya kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto, serta Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol. Sonny Irawan agar memberikan perhatian terhadap perkara tersebut.

Ia meminta agar penanganan laporan dilakukan secara transparan dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.

"Kami berharap laporan ini ditindaklanjuti secara serius. Kami meminta agar dugaan pelanggaran hukum diperiksa secara objektif dan kerugian yang dialami klien kami dapat diproses sesuai ketentuan hukum," ujarnya.


]]> https://www.halomedan.com/news/67038/dr-ramces-pandiangan-resmi-laporkan-satpol-pp-deli-serdang-ke-polda-sumut-terkait-dugaan-pengerusakan/ FABEM SUMUT DAN MASKER PRAGI UCAPKAN SELAMAT BERTUGAS DIRUT PT.PLN SUROSO ISNANDAR Wed, 14 Oct 2026 23:23:00 +0700+0700
Medan - Darmawan Prasodjo dicopot dari posisi Direktur Utama PT PLN (Persero). Posisi Dirut kini diisi oleh Suroso Isnandar yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan PLN.
Adapun pergantian posisi Dirut ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) hari ini, Rabu (14/10/2026). Kabar ini dibenarkan oleh Komisaris Independen PLN Andi Arief.kepada detikcom

Andi mengatakan bahwa pelaksanaan RUPSLB tersebut dilakukan melalui zoom yang dihadiri oleh seluruh direksi dan Komisaris. Ada juga Wakil Kepala Badan Pengaturan BUMN, Tedi Bharata.

Ketua DPW FABEM (Forum Alumni Badan Eksekutif Mahasiswa) Sumatera Utara Rinno Hadinata memberi keterangan pada awak media 14/10/2026 Di Champion Cafe Medan ,pergantian dirut PT.PLN Darmawan Prasojo sangat realistis,Karena PLN butuh regenerasi kepemimpinan.
Suroso Isnandar juga memiliki Track record yang baik.pengalaman beliau juga mumpuni.

Rinno menegaskan agar Dirut PT.PLN yang baru Suroso Isnandar mampu mengakomodir semua kepentingan di internal maupun eksternal.mampu merangkul Serikat Pekerja (SP) PLN yang merupakan instrument penting dalam mewujudkan PLN berkelas dunia.
Selamat bertugas Dirut PT.PLN Suroso Isnandar,,masyarakat menunggu Kebijakan yang populis,dan terobosan baru pada Energi Kelistrikan.

Menurut Tody Ardiansyah Prabu S.H Wakil ketua Umum DPP FABEM dan juga Ketua Umum Relawan Masker Pragi (Masyarakat Kritis Pengawal Prabowo Gibran) menegaskan terjadi nya pergantian Dirut PT.PLN merupakan penyegaran dalam manajemen PT.PLN.Darmawan Prasojo sudah cukup lama menjadi Dirut PT.PLN,jadi wajar saja diganti.

Sosok Suroso Isnandar juga memiliki pengalaman yang baik dalam menjalankan tugas dan fungsi nya selama ini.akan ada energi baru di Struktur Manajemen PT.PLN dibawah kepemimpinan nya.

Tody juga berharap terobosan baru dibutuhkan dalam menjadikan PT.PLN berkelas dunia dengan bersinergi dan berkolaborasi di internal dengan Serikat Pekerja (SP) PLN dan pemangku kepentingan lain nya di eksternal manajemen PT.PLN]]> https://www.halomedan.com/news/67037/fabem-sumut-dan-masker-pragi-ucapkan-selamat-bertugas-dirut-ptpln-suroso-isnandar/ D’Legends Sumut Serahkan Sertifikat Touring Medan–Banda Aceh, Kurniawan Tekankan Semangat Persaudaraan* Wed, 14 Oct 2026 22:45:00 +0700+0700 MEDAN | Komunitas D'Legends Sumut menyerahkan sertifikat penghargaan kepada peserta yang berpartisipasi dalam kegiatan touring Medan–Banda Aceh yang berlangsung pada 25–28 September 2026. Penyerahan sertifikat tersebut dilaksanakan di KKA (Kopi Kereta Api), Jalan Sena Nomor 7, Medan, Rabu (14/10/2026) malam.

Ketua D'Legends Sumut, Kurniawan, menyampaikan bahwa sertifikat tersebut merupakan bentuk apresiasi atas partisipasi, kontribusi, serta semangat kebersamaan para anggota dalam menyukseskan perjalanan touring lintas daerah tersebut.

Kegiatan touring yang menempuh rute Medan–Stabat–Langsa–Lhokseumawe–Banda Aceh itu tidak hanya menjadi ajang perjalanan bersama, tetapi juga sarana mempererat tali persaudaraan, membangun kekompakan, serta memperkuat solidaritas di antara anggota komunitas.

Menurut Kurniawan, setiap perjalanan yang dilakukan bersama memiliki nilai lebih dari sekadar menempuh jarak. Kebersamaan, kedisiplinan, saling menghargai, dan kepedulian terhadap sesama menjadi bagian penting yang harus terus dijaga oleh seluruh anggota D'Legends Sumut.

"Penyerahan sertifikat ini merupakan bentuk apresiasi kami kepada seluruh anggota yang telah berpartisipasi dalam touring Medan–Banda Aceh. Bagi kami, yang paling utama bukan hanya perjalanan dan destinasi yang dituju, tetapi juga kebersamaan, kekompakan, serta persaudaraan yang terbangun selama kegiatan berlangsung," ujar Kurniawan.

Ia berharap, kegiatan tersebut dapat menjadi motivasi bagi anggota untuk terus menjaga kekompakan dan membawa nama baik komunitas dalam setiap kegiatan, baik touring maupun aktivitas sosial lainnya.

Kurniawan juga menekankan pentingnya menjadikan komunitas sebagai wadah untuk memperluas pertemanan, memperkuat hubungan antaranggotanya, serta menumbuhkan rasa saling menghormati.

"Semoga kebersamaan ini terus terjaga. Saya berharap D'Legends Sumut semakin solid, semakin kompak, dan mampu menghadirkan kegiatan-kegiatan positif yang memberikan manfaat bagi anggota maupun masyarakat," tambahnya.

Penyerahan sertifikat berlangsung dalam suasana penuh keakraban. Para anggota memanfaatkan kesempatan tersebut untuk kembali mengenang perjalanan touring yang telah dilalui bersama, sekaligus mempererat komunikasi dan silaturahmi.

Acara kemudian diakhiri dengan hiburan bersama seluruh anggota D'Legends Sumut. Suasana kekeluargaan mewarnai kegiatan malam itu, mencerminkan semangat persaudaraan yang menjadi salah satu nilai utama dalam komunitas tersebut.

Melalui kegiatan ini, D'Legends Sumut berharap semangat kebersamaan yang terbangun selama touring Medan–Banda Aceh dapat terus dipelihara dan menjadi modal untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan berikutnya.red]]> https://www.halomedan.com/news/67036/drsquolegends-sumut-serahkan-sertifikat-touring-medanndashbanda-aceh-kurniawan-tekankan-semangat-persaudaraan/ Musa Rajekshah Hadiri Mubes XI Pemuda Pancasila, Japto Soerjosoemarno Kembali Ditetapkan sebagai Ketua Umum Wed, 14 Oct 2026 21:10:00 +0700+0700
JAKARTA – Ketua Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) Pemuda Pancasila Sumatera Utara, Dr. H. Musa Rajekshah, menghadiri lanjutan Musyawarah Besar (Mubes) XI Pemuda Pancasila di Jakarta, Rabu (14/10/2026).

Dalam forum musyawarah tersebut, KPH H. Japto Soelistyo Soerjosoemarno kembali ditetapkan sebagai Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional (MPN) Pemuda Pancasila.

Musa Rajekshah, yang akrab disapa Ijeck, hadir bersama seluruh Ketua MPW Pemuda Pancasila dari berbagai provinsi di Indonesia dalam lanjutan agenda Mubes XI tersebut.

Kehadiran para pimpinan wilayah ini menjadi bagian dari konsolidasi organisasi dalam forum musyawarah nasional Pemuda Pancasila.

Usai mengikuti Mubes XI, Ijeck menyampaikan semangat perjuangan yang selama ini menjadi semboyan organisasi Pemuda Pancasila.

"Sekali Layar Terkembang, Surut Kita Berpantang," demikian semboyan yang menggambarkan semangat dan komitmen kader Pemuda Pancasila dalam menjalankan perjuangan organisasi.

Mubes XI Pemuda Pancasila menjadi momentum bagi jajaran pengurus di tingkat nasional maupun wilayah untuk memperkuat kebersamaan dan menjaga soliditas organisasi.
"Merdeka! Pancasila!"]]> https://www.halomedan.com/news/67034/musa-rajekshah-hadiri-mubes-xi-pemuda-pancasila-japto-soerjosoemarno-kembali-ditetapkan-sebagai-ketua-umum/ Pemberantasan Narkoba hingga Kejahatan Jalanan Jadi Prioritas, Gus Sonny Gandeng PWNU Sumut Wed, 14 Oct 2026 17:51:00 +0700+0700
MEDAN | Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Sumatera Utara, KH. Marahalim Harahap, menyambut hangat dan bahagia kunjungan silaturahmi Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol. Sonny Irawan, S.I.K., M.H., yang akrab disapa Gus Sonny, ke Kantor PWNU Sumut di Jalan Sei Batanghari, Medan, Rabu (14/10/2026).

Kunjungan tersebut menjadi momentum mempererat hubungan antara Kepolisian dan kalangan ulama dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta keharmonisan masyarakat di Sumatera Utara.

Kedatangan Gus Sonny disambut langsung KH. Marahalim Harahap bersama Wakil Rais PWNU Sumut KH. Abdul Hamid Ritonga dan jajaran pengurus PWNU Sumatera Utara.

KH. Marahalim menyampaikan apresiasi atas amanah yang diberikan kepada Gus Sonny untuk memimpin Polda Sumut. Ia berharap pengalaman Sonny Irawan sebagai Wakapolda Sumut sebelumnya menjadi modal penting dalam menjalankan tugas menjaga keamanan dan ketertiban di daerah yang dikenal memiliki keberagaman suku, agama, dan budaya.

"Sumatera Utara merupakan miniatur Indonesia dengan berbagai keberagaman. Dibutuhkan kepemimpinan yang mampu menjaga kondusivitas dan kebersamaan," ujar KH. Marahalim.

Menurutnya, sinergi antara ulama, umara, aparat keamanan, dan masyarakat merupakan salah satu fondasi penting dalam merawat persatuan serta mencegah berbagai persoalan sosial yang berpotensi mengganggu ketenteraman masyarakat.

Gus Sonny Paparkan Tiga Program Prioritas Polda Sumut

Dalam pertemuan tersebut, Gus Sonny memaparkan tiga program prioritas Polda Sumut, yakni pemberantasan narkoba melalui Germastoba atau Gerakan Masyarakat Sumut Tolak Narkoba, pemberantasan kejahatan jalanan, serta penertiban lalu lintas.

Kapolda menegaskan bahwa keberhasilan menjaga keamanan tidak cukup hanya mengandalkan tindakan aparat kepolisian. Dukungan tokoh agama, organisasi kemasyarakatan, dan partisipasi masyarakat juga diperlukan untuk membangun kesadaran hukum serta mencegah terjadinya tindak kriminalitas.

Karena itu, Gus Sonny mengajak PWNU Sumut dan seluruh jajaran organisasi hingga tingkat ranting untuk ikut menyosialisasikan pesan-pesan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Upaya tersebut dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan keagamaan dan sosial, termasuk program Jumat Keliling dan Subuh Keliling.

"Kami membutuhkan dukungan tokoh agama dan masyarakat untuk bersama-sama menjaga ketertiban serta keamanan di Sumatera Utara," kata Gus Sonny.

PWNU Sumut Tegaskan Komitmen Bersinergi

Menanggapi ajakan tersebut, PWNU Sumatera Utara menyatakan kesiapan untuk bersinergi dengan Kepolisian dalam menjaga kondusivitas daerah.

KH. Marahalim menegaskan, NU sejak dahulu memiliki komitmen kebangsaan dengan mengedepankan sikap santun, persatuan, serta nilai amar ma'ruf nahi mungkar dalam kehidupan bermasyarakat.

Menurutnya, peran ulama dan organisasi keagamaan sangat strategis dalam menyampaikan pesan-pesan kedamaian, membangun kesadaran masyarakat, serta memperkuat semangat kebersamaan di tengah perbedaan.

Silaturahmi tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai pertemuan seremonial, tetapi dapat menjadi awal penguatan komunikasi dan kerja sama yang berkelanjutan antara PWNU Sumut dan Polda Sumut.

Sinergi tersebut juga diharapkan mampu mendukung upaya pemberantasan narkoba, pencegahan kejahatan jalanan, serta peningkatan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas.

Kegiatan diakhiri dengan penyerahan plakat Polda Sumut kepada PWNU Sumatera Utara, doa yang dipimpin Wakil Rais PWNU Sumut KH. Abdul Hamid Ritonga, serta foto bersama Kapolda Sumut dan jajaran pengurus PWNU Sumatera Utara.

Pertemuan ini menjadi simbol komitmen bersama bahwa menjaga Sumatera Utara tetap aman, damai, dan harmonis membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, termasuk ulama dan aparat penegak hukum.]]> https://www.halomedan.com/news/67033/pemberantasan-narkoba-hingga-kejahatan-jalanan-jadi-prioritas-gus-sonny-gandeng-pwnu-sumut/ Andar Amin Harahap Matangkan Agenda Golkar Sumut, Pelantikan hingga Rakerda Jadi Fokus Wed, 14 Oct 2026 17:43:00 +0700+0700
MEDAN | Ketua DPD Partai Golkar Sumatera Utara, H. Andar Amin Harahap, S.STP., M.Si., memimpin rapat perdana pengurus harian DPD Partai Golkar Sumut periode 2025–2030 di Kantor DPD Partai Golkar Sumut, Jalan KH. Wahid Hasyim Nomor 12, Medan, Rabu (14/10/2026).

Hadir dalam rapat perdana DPD Golkar Sumut antara lain; Viktor Silaen (Sekretaris), Mula Rotua Siregar (Bendahara), Rolel Harahap (Wakil Ketua Bidang Organisasi), H.M. Syaf Lubis
(Wakil Ketua Bidang Kerjasama Ormas), AS Suruhenta Sembiring (Wakil Ketua Bidang Sosial dan Pengabdian Masyarakat), Rianto selaku Wakil Sekretaris Bidang Perdagangan dan seluruh unsur Pengurus Harian lainnya.

Rapat tersebut membahas tindak lanjut hasil rapat pleno pertama, termasuk persiapan pelantikan kepengurusan, pelaksanaan Rapat Kerja Daerah (Rakerda), serta Bimbingan Teknis (Bimtek).

Dalam arahannya, Andar menyampaikan bahwa rapat pengurus harian menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi internal sekaligus memastikan seluruh agenda organisasi berjalan sesuai mekanisme dan ketentuan Partai Golkar.

Ia mengapresiasi kehadiran jajaran pengurus yang tetap meluangkan waktu di tengah kesibukan masing-masing untuk mengikuti rapat.

Menurutnya, partisipasi aktif seluruh pengurus merupakan bentuk komitmen dan tanggung jawab bersama dalam menjalankan roda organisasi.

"Rapat pengurus harian ini kita laksanakan sebagai tindak lanjut atas rapat pleno pertama yang telah diselenggarakan pada 15 September 2026," ujar Andar dalam arahannya.

*Badan Saksi Nasional Telah Terbentuk*

Pada kesempatan itu, Andar melaporkan sejumlah langkah yang telah dilakukan DPD Partai Golkar Sumut setelah rapat pleno pertama.

Salah satunya adalah pembentukan Badan Saksi Nasional Partai Golkar Sumatera Utara. Pembentukan badan tersebut, kata Andar, telah ditetapkan melalui surat keputusan dan dilaporkan kepada DPP Partai Golkar.

Selain itu, panitia pelantikan dan Rakerda juga telah terbentuk serta mulai melaksanakan rapat-rapat awal untuk mempersiapkan rangkaian kegiatan organisasi tersebut.

DPD Partai Golkar Sumut juga telah menyampaikan surat permohonan jadwal pelaksanaan Bimtek, pelantikan, dan Rakerda kepada DPP Partai Golkar.

Namun, hingga rapat berlangsung, pihaknya masih menunggu penetapan jadwal dari DPP.

Andar berharap seluruh jajaran pengurus memberikan dukungan agar persiapan dan pelaksanaan agenda tersebut dapat berjalan lancar.

*Empat Daerah Telah Melaksanakan Musda*

Dalam laporannya, Andar juga menyampaikan perkembangan pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar di tingkat kabupaten.

Hingga saat ini, DPD Partai Golkar Sumut telah melaksanakan Musda di empat daerah, yakni Kabupaten Dairi, Kabupaten Asahan, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, dan Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Ia menyebutkan, pelaksanaan Musda di keempat daerah tersebut berlangsung dengan baik dan mengacu pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Golkar.

Andar menyampaikan apresiasi kepada jajaran pengurus yang telah turun langsung memberikan dukungan dan memastikan proses Musda berjalan sesuai ketentuan organisasi.

Sementara itu, penjadwalan Musda untuk sejumlah DPD Partai Golkar kabupaten/kota lainnya masih menunggu proses lebih lanjut.

Ia juga meminta masukan dari para ketua DPD, Ketua Organizing Committee (OC), serta Ketua Steering Committee (SC) mengenai perkembangan persiapan kegiatan dan berbagai hal yang masih memerlukan koordinasi bersama.

*Siapkan Peringatan HUT Partai Golkar*

Selain agenda konsolidasi organisasi, rapat tersebut turut membahas rencana peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-62 Partai Golkar pada 22 Oktober 2026.

Andar menjelaskan, meskipun petunjuk pelaksanaan maupun petunjuk teknis resmi dari DPP Partai Golkar belum diterima, DPD Partai Golkar Sumut berencana menggelar kegiatan ziarah dan kemungkinan syukuran sederhana di kantor DPD.

Pelaksanaannya tetap akan menyesuaikan arahan resmi dari DPP Partai Golkar.

Menurut Andar, koordinasi dan kesiapan organisasi menjadi hal penting agar seluruh kegiatan dapat dilaksanakan secara tertib dan sesuai dengan kebijakan partai.

*Minta Pengurus Aktif Berikan Masukan*

Menutup arahannya, Andar berharap rapat pengurus harian tersebut menjadi forum untuk menyampaikan gagasan, saran, dan masukan dalam mempersiapkan agenda organisasi ke depan.

Ia menekankan pentingnya keterlibatan seluruh jajaran pengurus, khususnya dalam mematangkan persiapan Bimtek, pelantikan, Rakerda, serta penjadwalan Musda di daerah lainnya.

Melalui koordinasi yang berkesinambungan, DPD Partai Golkar Sumut diharapkan dapat menjaga soliditas kepengurusan dan memastikan program organisasi berjalan sesuai rencana.

Rapat perdana pengurus harian ini sekaligus menjadi bagian dari konsolidasi internal DPD Partai Golkar Sumatera Utara dalam menjalankan agenda kepengurusan periode 2025–2030.]]> https://www.halomedan.com/news/67032/andar-amin-harahap-matangkan-agenda-golkar-sumut-pelantikan-hingga-rakerda-jadi-fokus/ Integrasi Pembelajaran dan Pertukaran Pengetahuan, FMIPA USU Gelar Sumatra Biosphere Summer Course 2026 Wed, 14 Oct 2026 16:44:00 +0700+0700
MEDAN - Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Sumatera Utara (USU) menyelenggarakan Sumatran Biosphere Summer Course 2026 dengan tema "From Fungal Ecology to Wildlife Conservation and Biotechnology", pada 5–13 Oktober 2026.

Program akademik internasional ini, mengintegrasikan pembelajaran, pertukaran pengetahuan, konservasi keanekaragaman hayati, dan bioteknologi, sekaligus memperkuat jejaring akademik internasional serta kontribusi perguruan tinggi kepada masyarakat.

Kegiatan ini menghadirkan rangkaian kuliah pakar, diskusi ilmiah, kegiatan lapangan, pertukaran budaya, kompetisi fotografi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat. Melalui pendekatan experiential learning, peserta memperoleh kesempatan untuk memahami ekologi fungi, konservasi satwa liar, dan pemanfaatan biodiversitas secara berkelanjutan, baik melalui pembelajaran akademik maupun pengamatan langsung di kawasan Danau Toba.

Dalam sambutan pembukaan, Dekan FMIPA USU, Prof. Dr. Miswar Budi Mulya, S.Si., M.Si., menyampaikan bahwa program ini merupakan kesempatan untuk memperluas wawasan ilmiah, membangun jejaring internasional, dan mendorong kolaborasi akademik di bidang biodiversitas, ekologi, mikrobiologi, virologi, fisiologi tumbuhan, serta pengembangan produk berbasis bahan alam.

Penyelenggaraan Sumatran Biosphere Summer Course 2026 juga sejalan dengan upaya USU memperkuat internasionalisasi pendidikan, kolaborasi akademik lintas negara, serta pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Program (IKP) universitas. Program ini menjadi salah satu bentuk implementasi kerja sama internasional yang telah terjalin antara USU dan berbagai mitra, termasuk Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) Chulalongkorn University (Thailand), Yayasan Ekosistem Lestari (YEL), dan PanEco (Swiss).

Pembukaan kegiatan turut dihadiri oleh Prof. Dr. dr. Dewi Masyithah Darlan, DAP&E., MPH., Sp.Par.K., Direktur Direktorat Kerja Sama dan Internasionalisasi USU.

Dukungan pimpinan universitas dan fakultas menjadi bagian penting dalam mendorong penyelenggaraan program akademik internasional yang membuka peluang pertukaran keahlian, pengembangan jejaring, dan kolaborasi berkelanjutan.

Ketua Panitia, Dr. Cheryl Grace Pratiwi Rumahorbo, M.Si., dalam laporannya menjelaskan, bahwa program yang berlangsung secara hibrida pada 5–13 Oktober 2026 ini dirancang untuk mempertemukan peserta, akademisi, peneliti, dan praktisi dari berbagai negara.

"Keberagaman latar belakang peserta diharapkan memperkaya pertukaran perspektif, memperluas pengalaman belajar, serta membuka peluang kerja sama pendidikan dan penelitian pada masa mendatang," ungkapnya, Rabu (14/10/2026).

Program ini juga menghadirkan narasumber nasional dan internasional dengan beragam kepakaran. Salah satunya adalah Prof. Dr. Hunsa Punnapayak, yang berasal dari Chulalongkorn University, Thailand, yang berbagi pengetahuan dalam bidang bioteknologi tumbuhan dan mikrobiologi industri. Materi lainnya mencakup ekologi dan evolusi, enzim fungi, bioteknologi, bioremediasi, genetika, biologi molekuler, serta pemanfaatan sumber daya hayati secara berkelanjutan.

Selain kegiatan akademik, program ini juga memberikan perhatian khusus pada pelestarian lingkungan melalui kegiatan lapangan di kawasan Aek Batu, Huta Tiga, Kabupaten Simalungun, serta kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Sipolha. Kegiatan lapangan meliputi pengamatan biodiversitas, observasi lingkungan, bird watching, dan aktivitas edukatif yang menghubungkan pembelajaran ilmiah dengan tantangan konservasi di tingkat lokal.

Pengabdian kepada masyarakat di Sipolha melibatkan empat program studi di FMIPA USU, yaitu Biologi, Fisika, Kimia, dan Matematika.

Kolaborasi ini menunjukkan penerapan Tridarma Perguruan Tinggi melalui pendekatan multidisiplin yang menghubungkan ilmu pengetahuan, pendidikan, konservasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Program Studi Biologi melaksanakan kegiatan bertajuk "Tree Planing to Support Ecosistem Conservation and Environmental Sustainability in Aek Batu, Sipolha" yang berfokus pada penanaman pohon untuk mendukung konservasi ekosistem dan keberlanjutan lingkungan.

Kegiatan ini, diharapkan dapat meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap pentingnya menjaga tutupan vegetasi, melestarikan lingkungan, dan mempertahankan keseimbangan ekosistem setempat.

Sementara itu, untuk Program Studi Fisika sendiri mengusung kegiatan "Enhancing Students Interest in Physics through Hands-On Basic Measurrment Training at SMP Negeri 1 Pematang Sidamanik: An International Community Service Program".

Melalui pelatihan pengukuran dasar secara langsung, kegiatan ini bertujuan meningkatkan ketertarikan siswa terhadap fisika, memperkenalkan penerapan konsep fisika dalam kehidupan sehari-hari, dan memberikan pengalaman pembelajaran yang lebih interaktif.

Sedangkan Program Studi Kimia menyelenggarakan "Pilah Hebat: Sort Weste, Live Clean and Healthy", yang mendorong peningkatan kesadaran mengenai pemilahan sampah, kebersihan, dan pola hidup sehat. Kegiatan ini diharapkan membantu menumbuhkan kebiasaan pengelolaan sampah yang lebih baik serta memperkuat kepedulian terhadap kebersihan lingkungan.

Selanjutnya, Program Studi Matematika menghadirkan "Matj Fun Day: Learning Mathematics through Games - Improving Elementary School Students' Interest in and Understanding of Mathematics through Game-Based Learning at SDN 091437 Hutamala". Melalui pendekatan pembelajaran berbasis permainan, kegiatan ini bertujuan meningkatkan minat dan pemahaman siswa sekolah dasar terhadap matematika dengan suasana belajar yang menyenangkan, interaktif, dan mudah dipahami.

Keterlibatan keempat program studi tersebut memperlihatkan bahwa pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan melalui beragam pendekatan keilmuan yang saling melengkapi. Tidak hanya berorientasi pada transfer pengetahuan, kegiatan ini juga diarahkan untuk menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat melalui pendidikan, peningkatan kesadaran lingkungan, dan penguatan partisipasi dalam menjaga keberlanjutan lingkungan.

Liana Dwi Sri Hastuti, S.Si., M.si., Ph.D., Wakil Dekan III FMIPA USU, dalam sambutan penutupan menyampaikan apresiasi kepada seluruh narasumber, mitra, panitia, dan peserta yang telah berkontribusi terhadap pelaksanaan kegiatan.

"Saya berharap Summer Course ini dapat memperkuat hubungan akademik internasional dan membuka peluang kolaborasi dalam penelitian bersama, pertukaran akademik, serta pengabdian kepada masyarakat," ujarnya.

Wakil Ketua Panitia, Ozoe Akbar Pratama, M.Sc., bersama tim panitia turut berperan dalam mendukung koordinasi berbagai rangkaian kegiatan, mulai dari sesi akademik hingga aktivitas lapangan dan pengabdian kepada masyarakat. Sinergi antara pimpinan fakultas, panitia, dosen, mahasiswa, mitra, dan peserta menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program ini.

Melalui Sumatran Biosphere Summer Course 2026, FMIPA USU menegaskan komitmennya untuk menghubungkan pendidikan tinggi, penelitian, kerja sama internasional, dan pengabdian kepada masyarakat. Program ini diharapkan menjadi langkah berkelanjutan dalam memperkuat internasionalisasi USU, meningkatkan kepedulian terhadap biodiversitas Sumatera, serta mendorong kontribusi nyata perguruan tinggi bagi masyarakat dan lingkungan.]]> https://www.halomedan.com/news/67031/integrasi-pembelajaran-dan-pertukaran-pengetahuan-fmipa-usu-gelar-sumatra-biosphere-summer-course-2026/ INDONESIA–MALAYSIA PERKUAT KERJA SAMA IMIGRASI, PENCEGAHAN TPPO JADI PERHATIAN Wed, 14 Oct 2026 10:25:00 +0700+0700 Oleh Abdullah Rasyid
Staf Khusus Bidang Komunikasi dan Media Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan

Indonesia dan Malaysia memperkuat kerja sama keimigrasian untuk menghadapi kejahatan lintas negara, termasuk perdagangan orang, penyelundupan manusia, penipuan, dan penyalahgunaan dokumen. Perlindungan terhadap korban turut menjadi perhatian dalam Pertemuan Bilateral ke-3 di Bandung, Jawa Barat, pada 13 Oktober 2026.

Berdasarkan unggahan Direktorat Jenderal Imigrasi, kerja sama dengan Jabatan Imigresen Malaysia mencakup pertukaran informasi, deteksi dini, pengawasan berbasis risiko, peningkatan kemampuan petugas, serta koordinasi penegakan hukum.

Kedua negara memiliki mobilitas masyarakat yang tinggi. Orang melintasi perbatasan untuk bekerja, berusaha, belajar, dan menemui keluarga. Di tengah lalu lintas tersebut, jaringan kejahatan memanfaatkan tawaran pekerjaan palsu dan berbagai bentuk penipuan untuk menjaring korban.

Sebagian korban berangkat dengan harapan memperoleh penghasilan yang lebih baik. Setelah tiba, mereka justru dieksploitasi atau dipaksa terlibat dalam jaringan penipuan. Keadaan ini membuat identifikasi dan perlindungan korban menjadi bagian penting dalam penanganan kejahatan lintas negara.

Mempercepat Penanganan

Pertemuan di Bandung juga mendorong penguatan Joint Immigration Enforcement Task Force (JIETF). Melalui forum ini, Indonesia dan Malaysia diharapkan dapat mempercepat pertukaran informasi dan tindak lanjut penegakan hukum.

Kerja sama tersebut melanjutkan langkah yang dibahas dalam pertemuan perdana JIETF di Batam pada 30 September–2 Oktober 2026. Pertemuan itu menghasilkan kesepakatan pembentukan kelompok kerja teknis bersama serta mekanisme komunikasi antarkelompok kerja.

Koordinasi diperlukan karena perekrut, perantara, korban, dan pengendali jaringan dapat berada di negara berbeda. Informasi yang dimiliki satu pihak perlu dihubungkan dengan temuan pihak lainnya agar penanganan tidak terputus di perbatasan.

Tindak lanjutnya perlu terlihat dalam pekerjaan sehari-hari: pemeriksaan informasi tentang perekrut, penelusuran dokumen yang disalahgunakan, serta penanganan laporan keluarga yang kehilangan kontak dengan anggota keluarganya.

Pencegahan Dimulai Sebelum Keberangkatan

Dalam tulisan sebelumnya, "Menjaga Harapan, Memutus Rantai Perdagangan Manusia", saya menyoroti pentingnya pencegahan sejak warga menerima tawaran pekerjaan.

Tawaran itu bisa datang melalui media sosial, pesan pribadi, bahkan orang yang sudah dikenal. Gaji yang menarik dan janji keberangkatan cepat mudah mendapat perhatian, terutama ketika keluarga sedang menghadapi kesulitan ekonomi.

Karena itu, informasi pencegahan perlu menjawab pertanyaan yang benar-benar dihadapi calon pekerja. Apakah perekrutnya dapat dipercaya? Siapa pemberi kerjanya? Apa pekerjaan yang akan dilakukan? Apakah kontrak dan prosedur keberangkatannya jelas? Ke mana harus meminta bantuan jika ada sesuatu yang mencurigakan?

Tulisan tersebut juga menempatkan Petugas Imigrasi Pembina Desa atau Pimpasa sebagai penghubung penting dalam edukasi masyarakat. Kehadirannya perlu didukung kerja sama dengan pemerintah desa, instansi ketenagakerjaan, lembaga pelindungan pekerja migran, dan kepolisian.

Warga membutuhkan bantuan untuk memeriksa tawaran pekerjaan. Peringatan agar berhati-hati akan lebih berguna jika disertai tempat bertanya dan jalur bantuan yang jelas.

Keluarga pun perlu mendapat informasi. Permintaan untuk merahasiakan perjalanan, menyerahkan dokumen kepada perantara, atau memberikan keterangan yang tidak sesuai tujuan sebenarnya patut diperiksa sebelum keberangkatan.

Sejalan dengan Asta Cita

Penguatan kerja sama Indonesia–Malaysia dapat ditempatkan dalam arah Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, terutama pada agenda keamanan negara, pembangunan manusia, serta reformasi hukum dan birokrasi.

Asta Cita kedua memuat penguatan sistem pertahanan dan keamanan negara. Kerja sama pengawasan perbatasan dan penanganan jaringan kejahatan lintas negara mendukung arah tersebut.

Asta Cita keempat menekankan pembangunan sumber daya manusia, termasuk penguatan peran perempuan dan pemuda. Perlindungan dari perdagangan orang berkaitan dengan kesempatan mereka untuk bekerja dan mengembangkan diri tanpa terjebak eksploitasi.

Adapun Asta Cita ketujuh mencakup reformasi hukum dan birokrasi serta pencegahan dan pemberantasan berbagai kejahatan. Dalam penanganan TPPO, arah ini membutuhkan layanan yang transparan, petugas yang berintegritas, dan tindak lanjut laporan yang dapat diperiksa.

Hubungan tersebut perlu diwujudkan melalui pelayanan dan perlindungan yang dirasakan warga. Calon pekerja memperoleh informasi yang jelas, keluarga dapat melaporkan kekhawatiran, dan korban mendapat penanganan sesuai kebutuhannya.

Memastikan Laporan Ditindaklanjuti

Dalam "Rekomendasi Komunikasi Strategis Imipas", saya menekankan perlunya menghubungkan keluhan masyarakat dengan tindakan. Prinsip ini relevan bagi keluarga yang melaporkan dugaan perdagangan orang.

Mereka membutuhkan kepastian tentang siapa yang menangani laporan, apa yang sedang dilakukan, dan kapan perkembangan berikutnya dapat diketahui. Jawaban awal harus diikuti proses penanganan yang jelas.

Petugas juga perlu cermat membedakan pelaku dan korban. Orang yang ditemukan bekerja dalam jaringan penipuan mungkin mengalami ancaman atau paksaan. Pemeriksaan perlu menelusuri keadaan tersebut agar orang yang membutuhkan pertolongan mendapat perlindungan.

Kerja sama bilateral ini menjadi langkah penting. Hasilnya perlu dinilai dari kecepatan tindak lanjut informasi, pengungkapan jaringan, dan akses korban terhadap bantuan.

Bagi keluarga yang menunggu kabar dari luar negeri, ukuran keberhasilan itu sangat konkret: orang yang mereka sayangi ditemukan, dilindungi, dan dapat kembali dengan selamat.]]> https://www.halomedan.com/news/67030/indonesiandashmalaysia-perkuat-kerja-sama-imigrasi-pencegahan-tppo-jadi-perhatian/ Hendri Yanto Sitorus Kembali Pimpin Golkar Labura Periode 2025–2030, Ini Targetnya Tue, 13 Oct 2026 21:47:00 +0700+0700 Hendri Yanto Sitorus kembali dipercaya memimpin Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golongan Karya (Golkar) Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura) untuk periode 2025–2030.

Ia ditetapkan sebagai ketua dalam Musyawarah Daerah (Musda) V Golkar Labura yang berlangsung di Hotel Permata Warna, Aekkanopan, Selasa (13/10/2026).

Hendri Yanto Sitorus, Bupati Labura ini akrab disapa HYS, terpilih setelah menjadi satu-satunya bakal calon yang mendaftarkan diri hingga penutupan pendaftaran pada 11 Oktober 2026. Penetapannya dilakukan melalui sidang pleno yang dipimpin Isma Padli Arya Pulungan.

Kembali terpilihnya HYS diharapkan menjadi momentum bagi Golkar Labura untuk memperkuat konsolidasi internal, menjaga soliditas kader, serta mempersiapkan organisasi menghadapi agenda politik mendatang.

Dalam Musda tersebut, sidang pleno juga menetapkan lima orang formatur yang bertugas menyusun komposisi kepengurusan DPD Golkar Labura periode 2025–2030.

Kelima formatur itu terdiri atas Hendri Yanto Sitorus sebagai ketua formatur, Erni Ariyanti Sitorus mewakili Golkar Sumatera Utara, Rimba Bertuah Sitorus dan Ahmad Yani sebagai perwakilan pimpinan kecamatan, serta Indra SB Simatupang yang mewakili organisasi sayap partai.

HYS mengatakan, komposisi kepengurusan yang baru akan disampaikan kepada DPD Partai Golkar Sumatera Utara dalam waktu dua pekan.
"Kita akan menyampaikan komposisi pengurus ke DPD Golkar Sumut dalam waktu dua pekan," ujar HYS.

Selain menetapkan ketua dan tim formatur, Musda V Golkar Labura juga menetapkan Drs. P. Sinarani sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Labura.

Dalam sambutannya, HYS mengajak seluruh pengurus dan kader untuk menjaga kekompakan serta menyatukan langkah dalam membesarkan partai berlambang pohon beringin tersebut.
Menurutnya, kebersamaan seluruh elemen partai merupakan modal penting untuk memperkuat organisasi sekaligus meningkatkan kontribusi Golkar bagi masyarakat Kabupaten Labuhanbatu Utara.
Sementara itu, Ketua Panitia Musda V, Rimba Bertuah Sitorus, menyampaikan bahwa perolehan kursi Golkar di DPRD Labura meningkat dari tujuh menjadi sembilan kursi selama kepemimpinan HYS.

Ia berharap capaian tersebut dapat menjadi pijakan untuk meningkatkan perolehan kursi pada pemilu mendatang.

Musda V Golkar Labura secara resmi ditutup oleh Wakil Ketua DPD Partai Golkar Sumatera Utara, Rolel Harahap. Dalam arahannya, Rolel menyampaikan optimisme terhadap perkembangan Golkar di Labura dan mengingatkan pentingnya mempertahankan karakter partai yang terbuka bagi berbagai kalangan.

Dengan kembali terpilihnya HYS, Golkar Labura selanjutnya memasuki tahapan penyusunan kepengurusan baru. Konsolidasi organisasi, penguatan kerja politik, dan peningkatan kontribusi kepada masyarakat menjadi tantangan penting bagi kepengurusan periode 2025–2030.
Red.

]]> https://www.halomedan.com/politik/67029/hendri-yanto-sitorus-kembali-pimpin-golkar-labura-periode-2025ndash2030-ini-targetnya/ KONI dan Kemenag Siapkan Pospenas 2027, Pesantren Jadi Basis Pembinaan Atlet Nasional Tue, 13 Oct 2026 18:21:00 +0700+0700
Persiapan Pospenas X dibahas dalam pertemuan Ketua Umum KONI Pusat Letjen TNI (Purn) Marciano Norman dengan jajaran Kementerian Agama di Kantor KONI Pusat, Senayan, Jakarta, Selasa (13/10/2026). Pertemuan tersebut turut melibatkan Komite Sepakbola Mini Indonesia (KSMI), yang sudah dulu membangun kerja sama dengan Kemenag dalam penyelenggaraan Liga Santri 2026.

Sinergi ketiga pihak diharapkan dapat memperkuat penyelenggaraan kompetisi olahraga di lingkungan pesantren, mulai dari tata kelola pertandingan hingga kesinambungan pembinaan atlet. Dengan jumlah pesantren yang tersebar di berbagai daerah, lingkungan pendidikan tersebut dinilai memiliki potensi besar untuk memperluas basis pencarian bibit atlet nasional.

Marciano menyambut baik rencana penyelenggaraan Pospenas sebagai bagian dari upaya meningkatkan prestasi olahraga Indonesia. Menurut dia, kompetisi yang dirancang secara terarah dapat menjadi sarana untuk menemukan atlet berbakat sejak dini sekaligus membuka jalan bagi mereka menuju jenjang pertandingan yang lebih tinggi.

"Selaku Ketua Umum KONI Pusat, saya mengapresiasi dan menyambut baik kejuaraan ini sebagai bagian dari langkah penjaringan bibit atlet dan meningkatkan prestasi olahraga nasional. Oleh karenanya, program ini harus dirangkai dengan sangat baik," kata Marciano.

Ia berharap pembinaan melalui Pospenas dapat melahirkan atlet yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional, termasuk pada SEA Games, Asian Games, hingga Olimpiade. Untuk mencapai tujuan tersebut, penyelenggaraan kompetisi perlu diikuti sistem identifikasi bakat, latihan, dan pembinaan yang berkesinambungan.

KONI Pusat, sebagai induk organisasi olahraga prestasi di Indonesia, akan memberikan pendampingan, terutama dalam aspek tata kelola kompetisi. Dukungan itu mencakup upaya menyiapkan sistem pertandingan yang terencana dan profesional, dengan memperhatikan ketentuan teknis serta karakteristik setiap cabang olahraga.

Wakil Ketua Umum I KONI Pusat Mayjen TNI (Purn) Suwarno mengatakan, persiapan Pospenas harus dilakukan secara menyeluruh. Selain memastikan kesiapan pertandingan, panitia perlu memperhatikan kebutuhan operasional, mulai dari konsumsi, layanan kesehatan, keamanan, hingga perlengkapan dan peralatan olahraga.

"Seluruh rangkaian harus dipersiapkan dengan baik, mulai dari konsumsi, kesehatan, keamanan, hingga perlengkapan dan peralatan," ujar Suwarno.

Ia juga menyarankan agar penyelenggaraan tidak hanya terpusat di Kota Bandung. Jawa Barat memiliki sejumlah fasilitas olahraga yang dapat dipertimbangkan sebagai lokasi pertandingan, sehingga distribusi venue dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing cabang olahraga.

Menurut Suwarno, penentuan kelompok umur dan nomor pertandingan juga perlu dikaji bersama pengurus cabang olahraga. Setiap cabang memiliki ketentuan berbeda mengenai usia peserta dan jenis pertandingan yang dapat diikuti. Perencanaan yang matang diperlukan agar kompetisi berlangsung aman, tertib, dan memberi kesempatan optimal bagi para santri untuk menunjukkan kemampuan.

Sejumlah cabang olahraga yang direncanakan dipertandingkan dalam Pospenas X Tahun 2027 meliputi sepak bola mini, bola voli, pencak silat, atletik, dan bulu tangkis. Cabang-cabang tersebut diharapkan dapat menjadi ruang bagi santri untuk mengembangkan kemampuan fisik, keterampilan teknis, serta nilai sportivitas.

Direktur Bina Pendidikan Muadalah dan Pendidikan Diniyah Formal Direktorat Jenderal Pesantren Kementerian Agama Mastuki HS mengatakan, Pospenas merupakan bagian dari komitmen kementeriannya untuk mengembangkan potensi santri, termasuk di bidang olahraga. Kompetisi tersebut diharapkan memperluas kesempatan santri untuk berpartisipasi, berprestasi, dan memperoleh pembinaan yang lebih terarah.

"Penyelenggaraan kompetisi ini tidak hanya untuk meningkatkan partisipasi santri dalam kegiatan olahraga, melainkan juga menjadi bagian dari upaya mendukung peningkatan prestasi atlet nasional," kata Mastuki.

Pembinaan olahraga di pesantren, lanjutnya, perlu dikembangkan secara berkelanjutan agar bakat yang dimiliki santri tidak berhenti pada partisipasi dalam satu kompetisi. Program latihan yang terstruktur dan kesempatan bertanding secara berkala menjadi bagian penting dalam mengembangkan kemampuan mereka.

Ketua Umum KSMI Yan Mulia Abidin juga mendorong penguatan sinergi antara KONI Pusat, Kementerian Agama, dan para pemangku kepentingan olahraga. Kerja sama tersebut dinilai penting untuk mengawal agenda olahraga santri, termasuk Liga Santri 2026 yang dijadwalkan mulai bergulir pada November mendatang.

Melalui kompetisi sepak bola mini tersebut, KSMI dan Kemenag berupaya memperluas ruang partisipasi santri sekaligus membangun jalur pembinaan yang lebih terarah. Pengalaman penyelenggaraan Liga Santri juga diharapkan dapat mendukung pengembangan kompetisi olahraga pesantren dalam skala nasional.

Sinergi menuju Pospenas X 2027, Wakil Ketua Umum KSMI Tundra Meliala menambahkan, akan diuji bukan hanya dari kelancaran penyelenggaraan, melainkan juga dari kemampuan para pihak menindaklanjuti potensi atlet yang ditemukan. Jika kompetisi terhubung dengan program latihan, pendampingan cabang olahraga, dan jenjang pertandingan lanjutan, pesantren berpeluang menjadi salah satu basis penting dalam pembinaan olahraga prestasi Indonesia.RED]]> https://www.halomedan.com/olahraga/67028/koni-dan-kemenag-siapkan-pospenas-2027-pesantren-jadi-basis-pembinaan-atlet-nasional/ Kapolda Sumut Silaturahmi ke Kejati, Perkuat Sinergi Penegakan Hukum Tue, 13 Oct 2026 17:11:00 +0700+0700
MEDAN - Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Irjen Pol. Sonny Irawan, S.I.K., M.H., bersama Wakapolda Sumut Brigjen Pol. Naek Pamen Simanjuntak dan sejumlah pejabat utama Polda Sumut melakukan silaturahmi ke Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut), Selasa (13/10).

Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya mempererat hubungan kelembagaan sekaligus memperkuat sinergi antara Polda Sumut dan Kejati Sumut dalam mendukung penegakan hukum yang profesional, transparan, dan berkeadilan di wilayah Sumatera Utara.

Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol. Dr. Ferry Walintukan, S.I.K., S.H., M.H., mengatakan silaturahmi tersebut merupakan langkah positif untuk menjaga komunikasi dan meningkatkan koordinasi antara kepolisian dan kejaksaan sebagai unsur penting dalam sistem peradilan pidana.

"Bapak Kapolda Sumut menekankan pentingnya menjaga sinergi dan komunikasi yang baik antarlembaga penegak hukum. Melalui silaturahmi ini, diharapkan koordinasi antara Polda Sumut dan Kejati Sumut semakin kuat dalam mendukung pelaksanaan tugas serta memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat," ujarnya.

Ia menyampaikan, hubungan yang harmonis antara kepolisian dan kejaksaan merupakan salah satu faktor penting dalam mewujudkan penegakan hukum yang efektif, berintegritas, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Menurutnya, kolaborasi yang baik juga diperlukan untuk memastikan setiap proses penanganan perkara berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan tetap mengedepankan profesionalisme dan akuntabilitas.

Polda Sumut, lanjutnya, berkomitmen untuk terus membangun koordinasi dan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk Kejati Sumut, guna menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif serta mendukung pembangunan di Sumatera Utara.

Silaturahmi tersebut diharapkan semakin memperkokoh hubungan kelembagaan antara Polda Sumut dan Kejati Sumut, sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam memberikan pelayanan hukum yang optimal kepada masyarakat.]]> https://www.halomedan.com/news/67027/kapolda-sumut-silaturahmi-ke-kejati-perkuat-sinergi-penegakan-hukum/ Kapolda Sumut Silaturahmi ke Kodam I/BB, Perkuat Sinergi TNI-Polri Tue, 13 Oct 2026 13:59:00 +0700+0700
MEDAN I SUMUT24.CO
Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Irjen Pol. Sonny Irawan, S.I.K., M.H., melaksanakan silaturahmi dengan Panglima Kodam I/Bukit Barisan di Markas Kodam I/Bukit Barisan, Sumatera Utara, sebagai upaya mempererat hubungan kelembagaan dan memperkuat sinergi TNI-Polri dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah Sumatera Utara.

Silaturahmi tersebut menjadi momentum untuk memperkuat komunikasi, koordinasi, dan kerja sama antara Polda Sumut dan Kodam I/Bukit Barisan dalam menghadapi berbagai tantangan keamanan serta menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat agar tetap aman dan kondusif.

Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol. Dr. Ferry Walintukan, S.I.K., S.H., M.H., mengatakan silaturahmi tersebut mencerminkan komitmen Polda Sumut untuk terus membangun hubungan yang harmonis dengan jajaran TNI sebagai mitra strategis dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

"Bapak Kapolda Sumut menekankan pentingnya memperkuat sinergi dan soliditas TNI-Polri. Komunikasi serta koordinasi yang baik menjadi kunci dalam menjaga stabilitas keamanan, menciptakan situasi yang kondusif, dan memberikan rasa aman kepada masyarakat," ujarnya. Selasa (13/10/26)

Ia menyampaikan, sinergi TNI-Polri merupakan salah satu fondasi penting dalam menjaga keutuhan bangsa, memelihara persatuan, serta memastikan masyarakat dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan aman dan nyaman.

Menurutnya, kerja sama yang solid antara Polda Sumut dan Kodam I/Bukit Barisan juga diperlukan untuk mendukung berbagai program pemerintah dan mengantisipasi potensi gangguan keamanan melalui langkah-langkah yang terkoordinasi.

Polda Sumut, lanjutnya, berkomitmen untuk terus memperkuat kolaborasi dengan TNI serta seluruh elemen masyarakat guna menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Sumatera Utara.

Melalui silaturahmi tersebut, diharapkan hubungan baik dan soliditas TNI-Polri semakin kokoh sehingga mampu mendukung pelaksanaan tugas masing-masing secara profesional serta memberikan pengabdian terbaik bagi masyarakat, bangsa, dan negara.(W05)

Foto:]]> https://www.halomedan.com/news/67026/kapolda-sumut-silaturahmi-ke-kodam-ibb-perkuat-sinergi-tnipolri/ Menteri Investasi dan Hilirisasi Tetapkan Kinerja Perizinan Deli Serdang Sangat Baik, Nilai Tembus 91,728 Tue, 13 Oct 2026 13:55:00 +0700+0700
LUBUK PAKAM – Kinerja pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) dan percepatan pelaksanaan berusaha (PPB) Kabupaten Deli Serdang meningkat. Nilainya naik 10,348 poin, dari 81,380 pada 2024 menjadi 91,728 pada 2026.



Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Perkasa Roeslani, melalui keputusan Nomor 204 Tahun 2026 menetapkan Deli Serdang meraih predikat sangat baik. Nilai yang dicapai bahkan lebih tinggi dibandingkan nilai Provinsi Sumatera Utara yang mencapai 82,038 pada 2026.



Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Deli Serdang, Rio Laka Dewa, mengatakan hasil penilaian menempatkan Deli Serdang di urutan ke-61 dari Kabupaten se-Indonesia. Capaian ini menjadi pengakuan pemerintah pusat atas upaya Pemkab Deli Serdang meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan percepatan pelaksanaan berusaha.



Kemudahan berusaha melalui pelayanan Cepat, Transparan, dan Mudah (CTM), yang menjadi salah satu fokus pemerintahan Bupati Asri Ludin Tambunan dan Wakil Bupati Lom Lom Suwondo, akan terus ditingkatkan.



"Kemarin kami baru menerima sertifikat atas capaian tersebut. Tentunya penghargaan ini menjadi semangat dan motivasi tambahan bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Deli Serdang," ujarnya, Selasa (13/10/2026).



Rio menegaskan, perbaikan pelayanan akan terus dilakukan agar masyarakat dan pelaku usaha memperoleh layanan yang semakin baik. Upaya ini juga diarahkan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.



"Peningkatan kualitas pelayanan tersebut menjadi bagian dari upaya mewujudkan Deli Serdang yang sehat, cerdas, sejahtera, religius, dan berkelanjutan," pungkasnya.





]]> https://www.halomedan.com/news/67025/menteri-investasi-dan-hilirisasi-tetapkan-kinerja-perizinan-deli-serdang-sangat-baik-nilai-tembus-91728/ Dr. H. Hery Subiansauri: Polda Sumsel Hadir Memberi Rasa Aman dan Keadilan Tue, 13 Oct 2026 13:44:00 +0700+0700 Polda Sumsel Sahabat Masyarakat".

Dr. H. Hery Subiansauri, S.H., M.H., M.Si., menekankan pentingnya memperkuat hubungan antara kepolisian dan masyarakat sebagai fondasi untuk mewujudkan Sumatera Selatan yang aman, damai, maju, dan sejahtera.

Pesan tersebut menempatkan masyarakat bukan sekadar pihak yang harus dilindungi, melainkan mitra strategis kepolisian dalam menjaga ketertiban, merawat persatuan, dan menciptakan lingkungan yang kondusif.

Menurut semangat yang diusung, kehadiran polisi harus benar-benar dirasakan masyarakat melalui pelayanan yang responsif, komunikasi yang terbuka, serta tindakan nyata dalam menjawab berbagai persoalan keamanan dan ketertiban.

Bukan Sekadar Slogan, Harus Terbukti dalam Pelayanan
Di tengah dinamika kehidupan masyarakat yang semakin kompleks, kepercayaan publik menjadi modal penting bagi institusi kepolisian. Kepercayaan itu tidak cukup dibangun melalui slogan atau kegiatan seremonial, tetapi harus diwujudkan melalui integritas, profesionalisme, dan penegakan hukum yang adil.

Polisi dituntut mampu mendengar keluhan warga, merespons laporan dengan cepat, memberikan perlindungan tanpa diskriminasi, serta menindak setiap pelanggaran hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Pendekatan humanis juga tidak berarti mengurangi ketegasan aparat. Sebaliknya, sikap santun dalam pelayanan harus berjalan beriringan dengan keberanian menegakkan hukum secara profesional dan transparan.

Dengan demikian, masyarakat tidak hanya melihat polisi sebagai aparat penegak hukum, tetapi juga sebagai mitra yang dapat dipercaya ketika menghadapi persoalan.

Memperkuat Sinergi dengan Masyarakat Sumsel
Sumatera Selatan memiliki keberagaman sosial, budaya, dan karakter masyarakat yang menjadi kekuatan sekaligus tanggung jawab bersama untuk dijaga. Karena itu, kolaborasi antara kepolisian, tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda, dan berbagai elemen sosial perlu terus diperkuat.

Sinergi tersebut penting untuk mencegah konflik, mengantisipasi gangguan keamanan, serta menumbuhkan kesadaran bahwa menjaga kedamaian bukan hanya tugas aparat, melainkan tanggung jawab seluruh masyarakat.

Kehadiran polisi yang terbuka dan dekat dengan warga juga dapat mempersempit jarak komunikasi, sehingga berbagai persoalan di lingkungan masyarakat bisa diketahui dan ditangani lebih dini.

Semangat Polisi Bersama Masyarakat harus menjadi landasan untuk membangun hubungan yang dilandasi rasa saling percaya, kepedulian, dan penghormatan terhadap hukum.

Keamanan dan Keadilan untuk Semua
Pada akhirnya, keberhasilan kepolisian tidak hanya diukur dari pengungkapan kasus atau penindakan terhadap pelaku kejahatan. Ukuran penting lainnya adalah seberapa besar masyarakat merasakan keamanan, memperoleh pelayanan yang layak, dan percaya bahwa hukum berlaku bagi semua orang.

Pesan Polda Sumsel Sahabat Masyarakat menjadi pengingat bahwa tugas kepolisian memiliki dimensi kemanusiaan yang kuat. Melindungi berarti memberikan rasa aman, mengayomi berarti hadir dengan kepedulian, sedangkan melayani berarti menempatkan kepentingan masyarakat sebagai bagian penting dari pelaksanaan tugas.

Dengan semangat tersebut, diharapkan Polda Sumsel terus memperkuat kedekatan dengan masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan, dan menjaga konsistensi penegakan hukum demi terciptanya Sumatera Selatan yang aman, damai, maju, dan sejahtera.

"Polisi yang menjadi sahabat masyarakat adalah polisi yang hadir ketika rakyat membutuhkan, mau mendengar ketika masyarakat menyampaikan keluhan, serta memberikan perlindungan dan pelayanan secara adil. Kedekatan dengan rakyat harus dibuktikan melalui kerja nyata dan integritas," demikian pesan yang sejalan dengan semangat Polda Sumsel Sahabat Masyarakat.

Salam hormat,

Dr. H. Hery Subiansauri, S.H., M.H., M.Si.]]> https://www.halomedan.com/news/67024/dr-h-hery-subiansauri-polda-sumsel-hadir-memberi-rasa-aman-dan-keadilan/ Dr. H. Hery Subiansauri: Polda Sumbar Hadir sebagai Sahabat Masyarakat, Bukan Sekadar Penegak Hukum Tue, 13 Oct 2026 13:25:00 +0700+0700 PADANG – Kepolisian daerah Sumatera Barat dipimpin oleh Irjen Pol. Drs. Jawari, S.H., M.H. yang kuat bukan hanya diukur dari keberhasilan mengungkap kejahatan, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat merasa aman, terlindungi, dan memperoleh pelayanan yang adil. Semangat inilah yang menjadi pesan utama Polda Sumbar Sahabat Masyarakat.

Dr. H. Hery Subiansauri, S.H., M.H., M.Si., menegaskan pentingnya membangun hubungan yang erat antara kepolisian dan masyarakat. Menurutnya, pendekatan humanis harus menjadi bagian penting dalam pelaksanaan tugas Polri, tanpa mengesampingkan ketegasan dan profesionalisme dalam penegakan hukum.

"Polisi harus hadir di tengah masyarakat, mendengar keluhan rakyat, memahami persoalan yang dihadapi, serta memberikan solusi yang nyata. Masyarakat tidak hanya membutuhkan aparat yang mampu menindak pelaku kejahatan, tetapi juga polisi yang peduli, responsif, dan dapat dipercaya," demikian pesan yang diangkat dalam kampanye Polisi Bersama Masyarakat tersebut.

Ranah Minang Membutuhkan Polisi yang Humanis
Di Sumatera Barat, yang dikenal dengan kuatnya adat, nilai agama, dan tradisi gotong royong, kedekatan antara kepolisian dan masyarakat memiliki arti strategis.

Menurut Hery, kolaborasi dengan tokoh adat, tokoh agama, pemuda, serta berbagai elemen masyarakat perlu terus diperkuat. Sinergi tersebut dapat menjadi modal sosial untuk menjaga kerukunan, mencegah konflik, dan menciptakan lingkungan yang kondusif.

Kehadiran polisi yang menyapa warga, berdialog dengan masyarakat, serta membangun interaksi positif dengan anak-anak dan generasi muda juga menjadi bagian penting dalam menumbuhkan kepercayaan sejak dini.

Namun, pendekatan humanis tidak boleh berhenti pada kegiatan seremonial atau sekadar membangun citra. Kedekatan dengan masyarakat harus tercermin dalam kualitas pelayanan, kecepatan merespons laporan, keterbukaan menerima kritik, serta keberanian menindak setiap pelanggaran hukum secara profesional.

Kepercayaan Publik Harus Dibuktikan dengan Kerja Nyata
Hery menilai, kepercayaan masyarakat merupakan modal utama bagi institusi kepolisian. Kepercayaan itu tidak dapat dibangun hanya melalui slogan, melainkan harus dijaga melalui integritas, transparansi, dan penegakan hukum yang tidak diskriminatif.

"Menjadi sahabat masyarakat berarti bersedia mendengar, tidak menutup mata terhadap keluhan, dan tidak membiarkan warga merasa sendirian ketika menghadapi persoalan. Kehadiran polisi harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," menjadi pesan yang relevan dalam memperkuat hubungan Polri dengan rakyat.

Ia juga menekankan bahwa keamanan bukan semata-mata tanggung jawab kepolisian. Partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan, melaporkan tindak kejahatan, menghormati perbedaan, serta memelihara persatuan merupakan bagian penting dalam menciptakan ketenteraman bersama.

Karena itu, sinergi kepolisian dan masyarakat harus dibangun atas dasar saling percaya, bukan rasa takut. Polisi menjalankan tugas sesuai hukum, sementara masyarakat menjadi mitra aktif dalam menjaga keamanan dan ketertiban.

Hadir, Mendengar, Peduli, dan Memberi Solusi
Pesan Polda Sumbar Sahabat Masyarakat menempatkan empat nilai penting sebagai landasan pelayanan, yakni hadir, mendengar, peduli, dan memberikan solusi bagi rakyat.

Bagi Hery, nilai-nilai tersebut seharusnya menjadi komitmen berkelanjutan dalam mewujudkan keamanan, kenyamanan, dan masa depan yang lebih baik di Ranah Minang.

Pada akhirnya, keberhasilan kepolisian tidak hanya terlihat dari angka pengungkapan kasus, tetapi juga dari tumbuhnya rasa aman, meningkatnya kepercayaan publik, dan terjaganya hubungan harmonis antara aparat dengan masyarakat.

"Polisi yang dicintai rakyat adalah polisi yang mampu melindungi tanpa membeda-bedakan, melayani dengan ketulusan, serta menegakkan hukum dengan adil dan berintegritas. Itulah makna sesungguhnya menjadi sahabat masyarakat," demikian pesan yang selaras dengan semangat Polda Sumbar Sahabat Masyarakat.

Salam hormat,

Dr. H. Hery Subiansauri, S.H., M.H., M.Si.]]> https://www.halomedan.com/news/67023/dr-h-hery-subiansauri-polda-sumbar-hadir-sebagai-sahabat-masyarakat-bukan-sekadar-penegak-hukum/ Dr. H. Hery Subiansauri: Polda Metro Jaya Harus Terus Hadir sebagai Sahabat Masyarakat Tue, 13 Oct 2026 13:04:00 +0700+0700 JAKARTA – Semangat Polisi Bersama Masyarakat harus diwujudkan melalui pelayanan yang humanis, penegakan hukum yang adil, serta kehadiran aparat yang mampu memberikan rasa aman kepada seluruh lapisan masyarakat.

Hal itu disampaikan Dr. H. Hery Subiansauri, S.H., M.H., M.Si., dalam menyikapi pentingnya membangun kedekatan antara kepolisian dan masyarakat, sebagaimana tercermin dalam pesan Polda Metro Jaya Sahabat Masyarakat.

Menurutnya, polisi tidak hanya dituntut hadir ketika terjadi tindak kejahatan atau gangguan keamanan, tetapi juga harus mampu menjadi mitra masyarakat dalam menjaga ketertiban, merawat kerukunan, dan menyelesaikan berbagai persoalan sosial.

"Polisi harus benar-benar hadir di tengah masyarakat. Bukan hanya ketika ada persoalan hukum, tetapi juga menjadi tempat masyarakat menyampaikan aspirasi, mengadukan persoalan, dan mencari perlindungan. Inilah makna polisi sebagai sahabat masyarakat," ujarnya.

Ia menilai, kepercayaan publik merupakan modal penting bagi keberhasilan institusi kepolisian dalam menjalankan tugasnya. Kepercayaan itu tidak cukup dibangun melalui slogan, melainkan harus dibuktikan lewat tindakan nyata, profesionalisme, integritas, serta pelayanan yang tidak diskriminatif.

Menurut Hery, pendekatan humanis juga perlu diperkuat melalui komunikasi dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, kalangan pemuda, dan seluruh elemen sosial. Sinergi tersebut penting untuk mencegah konflik, mengantisipasi gangguan keamanan, sekaligus menciptakan suasana kehidupan yang harmonis.

"Keamanan bukan hanya tanggung jawab polisi. Masyarakat juga memiliki peran besar dalam menjaga lingkungannya, menghormati perbedaan, dan membangun kepedulian sosial. Karena itu, hubungan polisi dan masyarakat harus dibangun atas dasar kepercayaan dan kerja sama," katanya.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa semangat hadir, mendengar, melindungi, mengayomi, dan melayani harus menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas kepolisian sehari-hari.

Pelayanan yang cepat, sikap yang terbuka terhadap kritik, serta penegakan hukum yang profesional dan berkeadilan, menurutnya, menjadi unsur penting untuk menjawab harapan masyarakat terhadap Polri.

Hery juga berharap Polda Metro Jaya dibawah pimpinan Komisaris Jenderal Polisi (Komjen Pol.) Dadang Hartanto terus memperkuat pendekatan yang mengedepankan kepentingan publik, sehingga masyarakat benar-benar merasakan manfaat kehadiran polisi dalam kehidupan sehari-hari.

"Menjadi sahabat masyarakat bukan sekadar slogan. Itu adalah komitmen yang harus dibuktikan dengan kerja nyata. Ketika masyarakat merasa aman, didengar, dilindungi, dan dilayani dengan baik, di situlah kepercayaan terhadap kepolisian akan tumbuh," tegasnya.

Ia berharap sinergi antara kepolisian dan masyarakat semakin kuat demi mewujudkan Jakarta yang aman, damai, tertib, dan sejahtera.

"Polisi kuat bersama masyarakat, dan masyarakat merasa aman ketika hukum ditegakkan secara profesional, adil, serta berintegritas," tutup Dr. H. Hery Subiansauri.]]> https://www.halomedan.com/news/67021/dr-h-hery-subiansauri-polda-metro-jaya-harus-terus-hadir-sebagai-sahabat-masyarakat/ Senator H. Dedi Iskandar Batu Bara Terima Kunjungan Bang Anto Genk, Bahas Kiprah dan Pengabdian untuk Sumatera Utara Tue, 13 Oct 2026 13:03:00 +0700+0700
MEDAN – Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), H. Dedi Iskandar Batu Bara, menerima kunjungan Bang Anto Genk, yang memiliki nama lengkap Rianto, S.H., M.H., di kediamannya. Pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban.

Bang Anto Genk merupakan putra Simalungun yang kini sukses berkiprah di Kota Medan. Ia dikenal sebagai CEO Sumut24 Group, Ketua Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Sumatera Utara, serta aktif dalam sejumlah organisasi kemasyarakatan dan kesukuan. Selain aktif dalam dunia media dan organisasi, ia juga dikenal dekat dengan kehidupan keagamaan dan memiliki pergaulan luas di tengah masyarakat.

"Terima kasih sudah berkenan singgah ke rumah kami, Bang," ujar H. Dedi Iskandar Batu Bara menyambut kunjungan tersebut, Selasa 13 Oktober 2026.

Dalam pertemuan itu, Bang Anto Genk mengungkapkan bahwa dirinya telah lama mengenal sosok Dedi Iskandar Batu Bara, termasuk kiprahnya sebagai senator yang mewakili masyarakat Sumatera Utara di tingkat nasional.

Menurut Anto Genk, salah satu hal yang menjadi perhatian Dedi adalah keterlibatannya dalam upaya mencerdaskan anak bangsa, khususnya melalui dunia pendidikan. Sosok Dedi juga dikenal sebagai pribadi yang santun dan memiliki latar belakang keagamaan sebagai ustaz.

"Bang Dedi sudah tiga kali menjadi anggota DPD RI. Kita mengenal kiprah beliau dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat Sumatera Utara, terutama dalam bidang pendidikan. Semoga pengabdian dan kiprah politik beliau terus berlanjut serta memberikan manfaat bagi masyarakat," kata Anto Genk.

Pertemuan tersebut menjadi ajang silaturahmi sekaligus mempererat hubungan persaudaraan antara tokoh masyarakat, insan media, dan wakil daerah. Silaturahmi semacam ini diharapkan dapat terus terjalin sebagai bagian dari upaya membangun komunikasi dan kebersamaan demi kemajuan Sumatera Utara.

Silaturahmi, pengabdian, dan kepedulian terhadap masyarakat menjadi nilai penting yang terus perlu dijaga dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa.red]]> https://www.halomedan.com/news/67020/senator-h-dedi-iskandar-batu-bara-terima-kunjungan-bang-anto-genk-bahas-kiprah-dan-pengabdian-untuk-sumatera-utara/ |DPD Golkar Sumut Tunjuk Alfan Sihombing Plt Ketua Golkar Toba, Revitalisasi 16 PK Dikebut Mon, 12 Oct 2026 22:25:00 +0700+0700 DPD Partai Golkar Sumatera Utara menunjuk Alfan Sihombing, S.H., sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Toba melalui SK Nomor Skep-5/GK-SU/IX/2026.

Penunjukan ini dilakukan untuk memperkuat konsolidasi organisasi sekaligus mempersiapkan Musyawarah Daerah (Musda) Golkar Toba yang dijadwalkan berlangsung akhir Oktober 2026 di Balige.

Alfan yang menjabat Wakil Ketua Bidang Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim DPD Golkar Sumut mengatakan, pihaknya akan memprioritaskan revitalisasi kepengurusan, termasuk Pengurus Kecamatan (PK) di 16 kecamatan se-Kabupaten Toba.

"Kami menargetkan revitalisasi PK di 16 kecamatan rampung pertengahan bulan ini agar MUSDA berjalan demokratis dan sukses," ujar Alfan.

Ia berharap konsolidasi tersebut dapat memperkuat soliditas kader serta melahirkan kepemimpinan baru yang mampu membawa Golkar Toba semakin solid menghadapi agenda politik mendatang.
(Red)

]]> https://www.halomedan.com/politik/67019/dpd-golkar-sumut-tunjuk-alfan-sihombing-plt-ketua-golkar-toba-revitalisasi-16-pk-dikebut/ MENGUJI JANJI PEMBENAHAN IMIPAS Mon, 12 Oct 2026 20:13:00 +0700+0700
Oleh Abdullah Rasyid
Staf Khusus Bidang Komunikasi dan Media Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan

Mengurus paspor sering kali dimulai dengan harapan yang sederhana: semoga prosesnya lancar, biayanya jelas, dan dokumennya selesai sesuai waktu yang dijanjikan. Ada yang sedang menyiapkan perjalanan ibadah, melanjutkan pendidikan, bekerja, atau menemui keluarga yang sudah lama terpisah. Di balik setiap permohonan, ada rencana hidup yang sedang diusahakan.

Begitu pula bagi pengguna layanan izin tinggal. Mereka membutuhkan kepastian tentang persyaratan dan proses yang harus dilalui. Ketika ada kendala, penjelasan yang ramah dan mudah dipahami bisa mengurangi kecemasan.

Perasaan serupa hadir dalam keluarga warga binaan. Mereka menunggu kabar tentang hak anggota keluarganya, mencari informasi mengenai tahapan pembebasan bersyarat, atau menempuh perjalanan jauh untuk sebuah kunjungan. Ketidakjelasan membuat penantian terasa lebih berat.

Dari pengalaman itulah pelayanan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memperoleh maknanya. Negara terasa hadir ketika orang mendapat jawaban yang jelas dan diperlakukan dengan hormat.

Membaca Evaluasi dari Pengalaman Warga

Kerja Tim Evaluasi dan Perbaikan Tata Kelola Pelayanan Publik memberikan kesempatan untuk memahami apa yang masih menghambat pelayanan.

Pada bidang keimigrasian, rancangan quick win menyentuh layanan paspor, izin tinggal, serta pemeriksaan keimigrasian di perbatasan. Perhatian diberikan pada pengendalian alur layanan, transparansi kuota M-Paspor, penggunaan akun sesuai kewenangan, dan pemeriksaan berbasis risiko.

Bagi masyarakat, istilah teknis itu mungkin terasa jauh. Namun, manfaat yang diharapkan cukup dekat: antrean yang tertib, proses yang dapat ditelusuri, serta penjelasan ketika permohonan belum bisa diselesaikan.

Pada bidang pemasyarakatan, paparan perkembangan evaluasi menyaring 52 layanan menjadi delapan layanan prioritas. Observasi dan uji petik pada 18 UPT di lima wilayah menemukan sejumlah persoalan, termasuk asesmen yang belum konsisten menjadi dasar penempatan, keberadaan fasilitas nonstandar, serta keterbatasan informasi layanan.

Temuan ini perlu dibaca sesuai cakupan pemeriksaannya. Kondisi pada lokasi uji petik tidak dapat langsung dianggap mewakili seluruh satuan kerja. Tetapi temuan tersebut cukup memberi alasan untuk memperhatikan titik rawan dengan lebih sungguh-sungguh.

Di baliknya ada kebutuhan manusia: perlakuan yang adil, hunian yang layak, dan kesempatan memperoleh hak melalui proses yang dapat dipahami.

Menjaga Kesepakatan Rakor

Rapat Koordinasi Kemenimipas yang ditutup pada 23 September 2026 telah merumuskan tindak lanjut atas pekerjaan evaluasi tersebut.

Laporan penutupan mencatat penyusunan 33 SOP Administrasi Pemerintahan dan dua surat edaran pada bidang keimigrasian. Penerapannya direncanakan melalui internalisasi kepada jajaran, penguatan kompetensi petugas, serta pemantauan berkala.

Pada bidang pemasyarakatan, laporan itu menyebut rancangan rencana kerja tindak lanjut Rakor, standar waktu pemberian hak integrasi, serta penguatan tata kelola Penelitian Kemasyarakatan atau Litmas.

Semua ini merupakan kemajuan yang perlu dijaga. Namun, penyusunan dokumen dan pelaksanaan di lapangan mempunyai tahapan yang berbeda. Kita masih perlu melihat bagaimana pedoman disahkan, dipahami petugas, dan digunakan dalam pelayanan sehari-hari.

Keluarga yang menunggu kepastian pembebasan bersyarat tentu berharap standar waktu tersebut membantu mereka mengetahui posisi berkas. Pemohon paspor berharap pedoman pelayanan membuat proses lebih mudah dipahami. Harapan-harapan inilah yang memberi arah pada tindak lanjut Rakor.

Monev yang Dekat dengan Kenyataan

Paparan persiapan monitoring dan evaluasi pada 12 Oktober 2026 menunjukkan bahwa perangkat pemeriksaan pengadaan bahan makanan serta blok dan kamar hunian telah disusun. SK Tim masih menunggu penandatanganan Menteri, sementara kesiapan instrumen lainnya perlu dikonfirmasi.

Monev ini perlu menghubungkan rekomendasi Tim Evaluasi dengan kesepakatan Rakor. Pertanyaannya sederhana: apa yang sudah berubah, apa yang masih tersendat, dan dukungan apa yang dibutuhkan?

Pada pengadaan bahan makanan, pemeriksaan perlu menjangkau makanan yang benar-benar diterima warga binaan. Pada hunian, pemeriksaan perlu melihat kondisi kamar, dasar penempatan, dan kesesuaian fasilitas dengan standar.rel

Untuk layanan keimigrasian, dokumen pengendalian perlu diuji melalui pengalaman pemohon dan praktik petugas. Apakah informasi mudah diperoleh? Apakah perubahan proses tercatat? Apakah kendala mendapat penjelasan?

Pendekatan PRIMA—Petakan, Bersihkan, Benahi, Kuatkan, dan Jaga—akan berguna apabila membantu persoalan bergerak menuju penyelesaian. Setiap rekomendasi membutuhkan penanggung jawab dan tenggat, lalu diperiksa kembali hasilnya.

Memberi Ruang untuk Jujur

Pembenahan juga perlu mendengar petugas. Ada yang menghadapi beban kerja tinggi, sarana terbatas, atau prosedur yang belum jelas. Mereka membutuhkan dukungan agar dapat melayani dengan baik.

Keterbukaan tentang kesulitan membantu pimpinan membedakan hambatan kerja, kelemahan sistem, dan dugaan penyimpangan. Masing-masing memerlukan jawaban yang tepat. Ketegasan tetap diperlukan ketika pelanggaran terbukti, sementara petugas yang bekerja benar layak mendapat perlindungan.

Kepercayaan tumbuh melalui pengalaman yang berulang. Hari ini mendapat informasi yang jelas. Besok memperoleh layanan sesuai ketentuan. Ketika mengadu, ada yang mendengar dan menindaklanjuti.

Di situlah hasil evaluasi, kesepakatan Rakor, dan Monev akan terasa berarti: ketika orang yang datang membawa kebutuhan pulang dengan kepastian, serta merasa bahwa negara menghargai dirinya.]]> https://www.halomedan.com/hukum/67018/menguji-janji-pembenahan-imipas-2/ MENGUJI JANJI PEMBENAHAN IMIPAS Mon, 12 Oct 2026 20:13:00 +0700+0700
Oleh Abdullah Rasyid
Staf Khusus Bidang Komunikasi dan Media Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan

Mengurus paspor sering kali dimulai dengan harapan yang sederhana: semoga prosesnya lancar, biayanya jelas, dan dokumennya selesai sesuai waktu yang dijanjikan. Ada yang sedang menyiapkan perjalanan ibadah, melanjutkan pendidikan, bekerja, atau menemui keluarga yang sudah lama terpisah. Di balik setiap permohonan, ada rencana hidup yang sedang diusahakan.

Begitu pula bagi pengguna layanan izin tinggal. Mereka membutuhkan kepastian tentang persyaratan dan proses yang harus dilalui. Ketika ada kendala, penjelasan yang ramah dan mudah dipahami bisa mengurangi kecemasan.

Perasaan serupa hadir dalam keluarga warga binaan. Mereka menunggu kabar tentang hak anggota keluarganya, mencari informasi mengenai tahapan pembebasan bersyarat, atau menempuh perjalanan jauh untuk sebuah kunjungan. Ketidakjelasan membuat penantian terasa lebih berat.

Dari pengalaman itulah pelayanan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memperoleh maknanya. Negara terasa hadir ketika orang mendapat jawaban yang jelas dan diperlakukan dengan hormat.

Membaca Evaluasi dari Pengalaman Warga

Kerja Tim Evaluasi dan Perbaikan Tata Kelola Pelayanan Publik memberikan kesempatan untuk memahami apa yang masih menghambat pelayanan.

Pada bidang keimigrasian, rancangan quick win menyentuh layanan paspor, izin tinggal, serta pemeriksaan keimigrasian di perbatasan. Perhatian diberikan pada pengendalian alur layanan, transparansi kuota M-Paspor, penggunaan akun sesuai kewenangan, dan pemeriksaan berbasis risiko.

Bagi masyarakat, istilah teknis itu mungkin terasa jauh. Namun, manfaat yang diharapkan cukup dekat: antrean yang tertib, proses yang dapat ditelusuri, serta penjelasan ketika permohonan belum bisa diselesaikan.

Pada bidang pemasyarakatan, paparan perkembangan evaluasi menyaring 52 layanan menjadi delapan layanan prioritas. Observasi dan uji petik pada 18 UPT di lima wilayah menemukan sejumlah persoalan, termasuk asesmen yang belum konsisten menjadi dasar penempatan, keberadaan fasilitas nonstandar, serta keterbatasan informasi layanan.

Temuan ini perlu dibaca sesuai cakupan pemeriksaannya. Kondisi pada lokasi uji petik tidak dapat langsung dianggap mewakili seluruh satuan kerja. Tetapi temuan tersebut cukup memberi alasan untuk memperhatikan titik rawan dengan lebih sungguh-sungguh.

Di baliknya ada kebutuhan manusia: perlakuan yang adil, hunian yang layak, dan kesempatan memperoleh hak melalui proses yang dapat dipahami.

Menjaga Kesepakatan Rakor

Rapat Koordinasi Kemenimipas yang ditutup pada 23 September 2026 telah merumuskan tindak lanjut atas pekerjaan evaluasi tersebut.

Laporan penutupan mencatat penyusunan 33 SOP Administrasi Pemerintahan dan dua surat edaran pada bidang keimigrasian. Penerapannya direncanakan melalui internalisasi kepada jajaran, penguatan kompetensi petugas, serta pemantauan berkala.

Pada bidang pemasyarakatan, laporan itu menyebut rancangan rencana kerja tindak lanjut Rakor, standar waktu pemberian hak integrasi, serta penguatan tata kelola Penelitian Kemasyarakatan atau Litmas.

Semua ini merupakan kemajuan yang perlu dijaga. Namun, penyusunan dokumen dan pelaksanaan di lapangan mempunyai tahapan yang berbeda. Kita masih perlu melihat bagaimana pedoman disahkan, dipahami petugas, dan digunakan dalam pelayanan sehari-hari.

Keluarga yang menunggu kepastian pembebasan bersyarat tentu berharap standar waktu tersebut membantu mereka mengetahui posisi berkas. Pemohon paspor berharap pedoman pelayanan membuat proses lebih mudah dipahami. Harapan-harapan inilah yang memberi arah pada tindak lanjut Rakor.

Monev yang Dekat dengan Kenyataan

Paparan persiapan monitoring dan evaluasi pada 12 Oktober 2026 menunjukkan bahwa perangkat pemeriksaan pengadaan bahan makanan serta blok dan kamar hunian telah disusun. SK Tim masih menunggu penandatanganan Menteri, sementara kesiapan instrumen lainnya perlu dikonfirmasi.

Monev ini perlu menghubungkan rekomendasi Tim Evaluasi dengan kesepakatan Rakor. Pertanyaannya sederhana: apa yang sudah berubah, apa yang masih tersendat, dan dukungan apa yang dibutuhkan?

Pada pengadaan bahan makanan, pemeriksaan perlu menjangkau makanan yang benar-benar diterima warga binaan. Pada hunian, pemeriksaan perlu melihat kondisi kamar, dasar penempatan, dan kesesuaian fasilitas dengan standar.rel

Untuk layanan keimigrasian, dokumen pengendalian perlu diuji melalui pengalaman pemohon dan praktik petugas. Apakah informasi mudah diperoleh? Apakah perubahan proses tercatat? Apakah kendala mendapat penjelasan?

Pendekatan PRIMA—Petakan, Bersihkan, Benahi, Kuatkan, dan Jaga—akan berguna apabila membantu persoalan bergerak menuju penyelesaian. Setiap rekomendasi membutuhkan penanggung jawab dan tenggat, lalu diperiksa kembali hasilnya.

Memberi Ruang untuk Jujur

Pembenahan juga perlu mendengar petugas. Ada yang menghadapi beban kerja tinggi, sarana terbatas, atau prosedur yang belum jelas. Mereka membutuhkan dukungan agar dapat melayani dengan baik.

Keterbukaan tentang kesulitan membantu pimpinan membedakan hambatan kerja, kelemahan sistem, dan dugaan penyimpangan. Masing-masing memerlukan jawaban yang tepat. Ketegasan tetap diperlukan ketika pelanggaran terbukti, sementara petugas yang bekerja benar layak mendapat perlindungan.

Kepercayaan tumbuh melalui pengalaman yang berulang. Hari ini mendapat informasi yang jelas. Besok memperoleh layanan sesuai ketentuan. Ketika mengadu, ada yang mendengar dan menindaklanjuti.

Di situlah hasil evaluasi, kesepakatan Rakor, dan Monev akan terasa berarti: ketika orang yang datang membawa kebutuhan pulang dengan kepastian, serta merasa bahwa negara menghargai dirinya.]]> https://www.halomedan.com/hukum/67017/menguji-janji-pembenahan-imipas/