https://www.halomedan.com/ Halo Medan | Berani Tampil Beda Thu, 16 Apr 2026 19:32:04 +0700+0700 id-ID OTT Kadis Kominfo Tebingtinggi, Empat Orang Diamankan Ditkrimsus Polda Sumut Thu, 16 Apr 2026 16:04:00 +0700+0700 Tebingtinggi — Direktorat Kriminal Khusus (Ditkrimsus) Polda Sumatera Utara melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Tebingtinggi bersama tiga orang lainnya, Rabu (15/4/2025) sekitar pukul 16.00 WIB.
Keempat orang yang diamankan dari Kantor Dinas Kominfo di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Satria, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebingtinggi masing-masing Gazali Rahman (Kadis Kominfo), Dedi Saputra (Kabid Aplikasi Informatika), Nur Erdian (Plt. Kabid Informasi dan Komunikasi Publik), serta seorang pihak swasta, Heny Afrianti, yang merupakan pegawai PT Whiz Digital Berjaya.
OTT tersebut diduga terkait kasus korupsi proyek pengadaan jaringan internet melalui sistem elektronik katalog (e-katalog) di lingkungan Pemko Tebingtinggi.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, perkara ini berkaitan dengan kegiatan pengadaan WiFi tahun 2025 pada Dinas Kominfo Kota Tebingtinggi, khususnya pada belanja kawat/faksimili/internet/TV berlangganan serta pengadaan jaringan internet dengan kapasitas 700 Mbps (bandwidth domestik).
Proyek tersebut bersumber dari APBD Kota Tebingtinggi Tahun Anggaran 2024 dengan nilai mencapai Rp1.111.500.000.
Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol. Ferry Walintukan, membenarkan adanya OTT tersebut. Namun, ia menegaskan bahwa kasus masih dalam tahap pendalaman.
"Benar ada OTT Kadis Kominfo Kota Tebingtinggi, namun masih dalam pendalaman. Kita tunggu hasilnya dan perintah dari Kapolda," ujarnya kepada wartawan, Kamis (16/4/2026).
Informasi terbaru menyebutkan, dua orang yakni Gazali Rahman dan Dedi Saputra telah dipulangkan setelah menjalani pemeriksaan awal. Sementara itu, Nur Erdian dan Heny Afrianti masih menjalani pemeriksaan intensif di Ditkrimsus Polda Sumut.
Tebingtinggi Heboh
Pasca OTT tersebut, suasana di Kota Tebingtinggi langsung diwarnai berbagai spekulasi. Informasi menyebar cepat, terutama di lingkungan Pemerintah Kota Tebingtinggi.
Sejumlah isu yang belum terverifikasi beredar di kalangan pegawai dan masyarakat. Sebagian menyebutkan bahwa para pejabat diamankan oleh aparat kepolisian, sementara versi lain menyebutkan adanya dugaan OTT terkait praktik suap proyek.
Beberapa warga mengaku mengetahui informasi tersebut dari percakapan langsung maupun pesan berantai di aplikasi WhatsApp. Namun hingga kini, sebagian informasi tersebut belum dapat dipastikan kebenarannya.
Pihak kepolisian masih terus melakukan pendalaman untuk mengungkap secara utuh dugaan tindak pidana dalam proyek tersebut.]]> https://www.halomedan.com/news/65444/ott-kadis-kominfo-tebingtinggi-empat-orang-diamankan-ditkrimsus-polda-sumut/ BATU MARMAR: Dipercaya Tiga Periode Pimpin PDIP Medan, Hasyim, SE Dinilai Sangat Layak Jadi Wali Kota Medan Kedepan Thu, 16 Apr 2026 15:57:00 +0700+0700 Medan – Barisan Pemersatu Masyarakat Marginal (BATU MARMAR) menegaskan bahwa Hasyim, SE merupakan figur yang layak memimpin Kota Medan ke depan. Penilaian ini didasarkan pada rekam jejak panjangnya di dunia politik, mulai dari DPRD Medan hingga DPRD Sumatera Utara, yang menunjukkan konsistensi, dedikasi, dan kedekatan dengan masyarakat.

Menurut Ketua Koordinator Pusat BATU MARMAR, Lahja, Hasyim adalah sosok pemimpin inklusif yang mampu merangkul seluruh golongan tanpa membedakan latar belakang agama, suku, maupun status sosial. Hal ini menjadikannya sebagai figur pemersatu di tengah kemajemukan Kota Medan.

Selama tiga periode menjabat di DPRD Medan, Hasyim dikenal memiliki rekam jejak yang bersih serta komitmen kuat dalam memperjuangkan kepentingan rakyat, khususnya masyarakat kecil dan kelompok marjinal. Sikap rendah hati dan keterbukaannya membuat dirinya diterima luas oleh berbagai kalangan.

Selain itu, keaktifannya dalam kegiatan sosial lintas agama dan budaya memperkuat citranya sebagai pemimpin yang menjunjung tinggi nilai toleransi dan kebersamaan. Hal ini dinilai sangat penting untuk menjaga keharmonisan di kota yang plural seperti Medan.

Keberhasilannya terpilih sebagai anggota DPRD Sumatera Utara periode 2024–2029 juga menjadi bukti kuat bahwa kepercayaan publik terhadap dirinya tetap terjaga. Tidak hanya itu, Hasyim juga kembali dipercaya untuk memimpin sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan (PDIP) Kota Medan untuk ketiga kalinya, yang menunjukkan kuatnya legitimasi dan kepercayaan internal partai terhadap kepemimpinannya.

Dengan pengalaman panjang, integritas, serta kemampuan merangkul semua lapisan masyarakat, BATU MARMAR menilai Hasyim, SE memiliki kapasitas yang sangat layak untuk menjadi Wali Kota Medan ke depan. Oleh karena itu, BATU MARMAR mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memberikan dukungan penuh kepada Hasyim sebagai sosok pemimpin yang mampu membawa Medan menjadi lebih maju, inklusif, dan bersatu.rel]]> https://www.halomedan.com/Berita/65443/batu-marmar-dipercaya-tiga-periode-pimpin-pdip-medan-hasyim-se-dinilai-sangat-layak-jadi-wali-kota-medan-kedepan/ Wanita Lansia di Duga Jadi Korban Dikriminalisasi Oleh Kepolisian Deli Serdang Thu, 16 Apr 2026 14:59:00 +0700+0700
Berdasarkan pengakuan dan keterangan dari klien kami, permasalahan yang dihadapinya bermula dari Perjanjian jual beli pakan ayam antara Klien kami dengan saudara Erick Wu dan terjadinya perdebatan jumlah hutang piutang, klien kami merasa sudah membayarnya dengan cara mencicil hutangnya.

Karena merasa perkara ini adalah perkara hutang piutang, kemudian Erick Wu mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Medan dengan Register: 1109/Pdt.G/2023/PN.Mdn, pada tanggal 22 Mei 2024 dan telah di putus dengan amar putusan menolak Gugatan yang diajukan oleh saudara Erick Wu (Pelapor) dan putusan PN Medan tersebut juga diperkuat oleh Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 392/PDT/2024/PT.Mdn pada tanggal 12 Agustus 2024 yang juga menolak keseluruhan permohonan banding yang diajukan oleh suadara Erick Wu. Dari kedua Putusan ini dapat dilihat bahwa perkara ini murni perkara perdata, selama ini Erick Wu juga mengangap masalah ini sebatas hutang piutang.

Harusnya penyidik berhati-hati menentukan apakah suata peristiwa menjadi sebuah perbuatan/tindak pidana lebih lagi melakukan penahanan terhadap klien kami yang usianya sudah mencapai 60-an tahun, salah satu asas pidana itu adalah _ultimum remedium_ yang maksud dari asas tersebut adalah menempatkan sanksi pidana sebagai jalan terakhir dalam penegakan hukum, digunakan hanya jika sanksi lain seperti perdata dan administrasi tidak memadai. Adapun tujuan dari asas tersebut membatasi penggunaan pidana yang keras.

Bahwa menurut hemat kami perkara ini penuh nuansa kriminalisasi terhadap Klien kami yang kami duga penetapan tersangka dan penahanan terhadap klien kami merupakan pesanan dari pihak tertentu untuk menjatuhkan reputasi Klien kami. Sehingga dapat kami duga bahwa kriminalisasi yang dialami oleh klien kami di kepolisian resor deli Serdang dalam proses penanganan perkara yang dihadapi oleh klien kami. Kami menegaskan bahwa Penyidik Polri dalam hal ini Kepolisian Resor Deli Serdang menjunjung tinggi slogannya PRESISI Prediktif Responsibilitas Transparansi Berkeadilan.

Kami juga melihat adanya upaya paksa terhadap klien kami yang juga merupakan Wanita lansia, klien kami dipaksakan menjadi tersangka dan di tahan dalam kasus yang sebenarnya bukan merupakan ranah penyidik kepolisian kabupaten deli Serdang yang dimana ini bisa menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum di Indonesia.

Kami meminta aparat penegak hukum untuk bersikap professional, objektif dan transparan serta menghentikan upaya kriminalisasi terhadap Klien kami.rel

]]> https://www.halomedan.com/hukum/65442/wanita-lansia-di-duga-jadi-korban-dikriminalisasi-oleh-kepolisian-deli-serdang/ Mediator PN Pekanbaru Berhasil Damaikan Sengketa Wanprestasi di Penghujung Waktu Thu, 16 Apr 2026 14:58:00 +0700+0700 Pekanbaru – Upaya mediasi di Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas IA kembali membuahkan hasil. Mediator hakim bersertifikat, Asraruddin Anwar, berhasil mendamaikan para pihak yang bersengketa dalam perkara perdata wanprestasi, Kamis (16/4/2026).
Mediasi yang berlangsung di ruang mediasi pengadilan tersebut sempat mengalami perpanjangan waktu setelah diajukan kepada majelis hakim pemeriksa perkara. Di penghujung batas waktu yang diberikan, kedua belah pihak akhirnya sepakat mengakhiri sengketa melalui jalur damai.
Kesepakatan tersebut kemudian dimohonkan untuk dikukuhkan dalam bentuk Akta Perdamaian (Van Dading), yang memiliki kekuatan hukum tetap sebagaimana putusan pengadilan.
Dalam keterangannya kepada media, Asraruddin Anwar mengaku bersyukur sekaligus terharu atas keberhasilan tersebut. Ia menyebut proses perdamaian tercapai di "injury time" masa perpanjangan yang diberikan majelis hakim.
"Perkara Nomor 484/Pdt.G/2025/PN Pbr ini merupakan perkara wanprestasi. Tidak mudah mendamaikan para pihak karena ada dinamika antara kewajiban di satu sisi dan keyakinan syar'i di sisi lain. Namun, Alhamdulillah pada 27 Syawal 1447 Hijriah, para pihak terbuka hatinya untuk berdamai," ujarnya.
Usai penandatanganan kesepakatan perdamaian, suasana haru dan lega tampak menyelimuti kedua belah pihak. Mereka kemudian saling berjabat tangan sebagai simbol berakhirnya sengketa, serta mengabadikan momen dengan foto bersama.
Keberhasilan ini kembali menegaskan pentingnya peran mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata, sebagai langkah efektif, cepat, dan berkeadilan bagi para pihak.red]]> https://www.halomedan.com/news/65441/mediator-pn-pekanbaru-berhasil-damaikan-sengketa-wanprestasi-di-penghujung-waktu/ Tim Penyidik Tetapkan Ketua Ombudsman HS sebagai Tersangka Kasus Tambang Nikel di Sultra Thu, 16 Apr 2026 14:36:00 +0700+0700
Jakarta— Tim Penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) menetapkan HS selaku Ketua Ombudsman Republik Indonesia periode 2026–2031 sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola usaha pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara.

Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik memperoleh alat bukti yang cukup melalui rangkaian penyidikan, termasuk pemeriksaan sejumlah saksi dan penggeledahan di wilayah Jakarta. Proses tersebut disebut dilakukan secara profesional dan tetap menjunjung asas praduga tidak bersalah.

Dalam konstruksi perkara, kasus bermula dari persoalan perhitungan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) yang dihadapi PT TSHI oleh Kementerian Kehutanan Republik Indonesia. Perusahaan tersebut keberatan membayar kewajiban dimaksud, sehingga pemiliknya, berinisial LD, mencari jalan keluar dengan menemui HS.

Saat itu, HS masih menjabat sebagai anggota Komisioner Ombudsman periode 2021–2026. Ia diduga bersedia membantu dengan menginisiasi pemeriksaan terhadap Kementerian Kehutanan RI yang dikemas seolah-olah berasal dari laporan masyarakat.

Dalam prosesnya, HS diduga mengatur jalannya pemeriksaan sehingga kebijakan Kementerian Kehutanan yang mewajibkan PT TSHI membayar denda dinilai keliru. Ombudsman kemudian mengoreksi kebijakan tersebut dan memerintahkan agar perusahaan melakukan perhitungan sendiri atas kewajiban yang harus dibayarkan kepada negara.

Selanjutnya, pada April 2025, HS disebut mengadakan pertemuan dengan pihak terkait di Kantor Ombudsman dan Hotel Borobudur, Jakarta. Dalam pertemuan itu, diduga terjadi kesepakatan pemberian uang sebesar Rp1,5 miliar agar Ombudsman menemukan adanya kesalahan administrasi dalam penetapan PNBP IPPKH.

Tak hanya itu, HS juga diduga memerintahkan penyampaian draft Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada pihak perusahaan, disertai pesan bahwa hasil akhir pemeriksaan akan menguntungkan PT TSHI serta mengintervensi kebijakan kementerian terkait.

Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan sejumlah pasal dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, baik sebagai dakwaan primair, subsidiair, maupun lebih subsidiair.

Saat ini, HS telah ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung menyatakan, penyidikan akan terus dikembangkan guna mengungkap keterlibatan pihak lain dalam perkara tersebut.red]]> https://www.halomedan.com/news/65440/tim-penyidik-tetapkan-ketua-ombudsman-hs-sebagai-tersangka-kasus-tambang-nikel-di-sultra/ Tokoh Masyarakat Madina H. Sjahrir Nasution Desak Kejelasan Perda Tanah Ulayat Thu, 16 Apr 2026 12:23:00 +0700+0700 Mandailing Natal – Tokoh masyarakat Mandailing Natal, H. Sjahrir Nasution, angkat suara terkait belum jelasnya tindak lanjut Peraturan Daerah (Perda) tentang masyarakat adat, khususnya menyangkut tanah ulayat di Kabupaten Mandailing Natal (Madina).
Dalam pernyataannya, Sjahrir menegaskan bahwa hingga saat ini masyarakat adat masih menunggu kepastian dari DPRD Madina terkait progres pembahasan Perda tersebut. Padahal, keberadaan tanah ulayat telah diakui secara hukum melalui Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960.
"Sebagai wakil rakyat, Ketua DPRD Madina harus menjelaskan kepada publik, sudah sejauh mana tindak lanjut Perda masyarakat adat tentang tanah ulayat ini," tegas Sjahrir, Rabu (16/4/2026).
Ia menyebut, desakan ini bukan hanya datang dari dirinya, tetapi juga dari berbagai tokoh adat Mandailing mulai dari tingkat kabupaten, provinsi hingga nasional. Menurutnya, isu ini menyangkut hak dasar masyarakat adat yang tidak boleh diabaikan.
Lebih lanjut, Sjahrir mengingatkan agar suara masyarakat yang kini semakin menguat tidak dianggap sebagai hal biasa.
"Jangan dianggap ini angin lalu. Suara masyarakat adat hari ini adalah bentuk kegelisahan yang nyata dan harus segera direspons oleh pemerintah daerah dan DPRD," ujarnya.
Ia pun mendesak Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal bersama DPRD agar segera mengambil langkah konkret dalam merampungkan Perda tersebut, guna memberikan kepastian hukum terhadap eksistensi tanah ulayat dan melindungi hak-hak masyarakat adat Mandailing.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak DPRD Madina terkait perkembangan pembahasan Perda masyarakat adat dimaksud.rel]]> https://www.halomedan.com/Berita/65439/tokoh-masyarakat-madina-h-sjahrir-nasution-desak-kejelasan-perda-tanah-ulayat/ Dirut Bank Sumut Heru Mardiansyah Pimpin Forkom IJK Sumut 2026–2027 Thu, 16 Apr 2026 09:39:00 +0700+0700

Medan - Direktur Utama PT Bank Sumut (Perseroda), Heru Mardiansyah, dipercaya menjabat Ketua Umum Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan (Forkom IJK) Sumatera Utara periode 2026–2027. Penetapan dilakukan melalui serah terima kepengurusan dalam kegiatan Halal Bihalal Forkom IJK Sumut bersama Badan Musyawarah Perbankan Daerah (BMPD) Sumut, Rabu (15/4).

Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara selaku Ketua BMPD Sumut Rudy Brando Hutabarat, Kepala Kantor Perwakilan I Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Medan Jimmy Ardianto, Wakil Ketua BMPD Sumatera Utara Didit Widiana, Sekretaris Jenderal Forkom IJK Sumut Yusri, Sekretaris Jenderal BMPD Sumatera Utara Iman Gunadi, serta pengurus dan anggota Forkom IJK Sumut dan BMPD Sumut.

Heru Mardiansyah mengatakan, amanah sebagai Ketua Forkom IJK Sumut akan difokuskan pada penguatan sinergi dan kolaborasi antar lembaga jasa keuangan di daerah. Sejumlah program akan didorong dalam kepengurusan baru, antara lain peningkatan literasi dan edukasi keuangan masyarakat, penguatan kegiatan kebersamaan antar lembaga jasa keuangan, serta kolaborasi kegiatan sosial.

"Amanah ini merupakan kehormatan sekaligus tanggung jawab yang akan saya jalankan dengan penuh komitmen, dalam rangka memperkuat sinergi, kolaborasi, serta kontribusi antar lembaga jasa keuangan di Sumatera Utara," ujar Heru.

Forkom IJK, lanjut Heru, memiliki peran strategis sebagai wadah komunikasi dan koordinasi lintas lembaga di tengah dinamika industri jasa keuangan yang terus berkembang. Keselarasan langkah dinilai penting untuk menjaga stabilitas sekaligus mendorong pertumbuhan sektor keuangan yang inklusif.

"Forkom IJK Sumut harus terus berkembang menjadi forum yang semakin solid, adaptif, dan memberikan nilai tambah, baik bagi industri jasa keuangan maupun masyarakat luas," kata Heru.

Pasca serah terima jabatan, Forkom IJK Sumut juga akan menggelar pertemuan lanjutan dengan melibatkan pemangku kepentingan guna menyusun program kerja yang lebih terarah dan terukur. Sehingga forum ini diharapkan dapat menjadi wadah untuk menyelaraskan program kerja yang memberikan dampak nyata bagi pengembangan industri jasa keuangan dan masyarakat.

Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sumatera Utara, Khoirul Muttaqien, mengatakan pergantian kepengurusan menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi antar lembaga jasa keuangan.

"Pergantian kepengurusan ini menjadi bagian dari upaya kita untuk terus mempererat hubungan dan kerja sama antar lembaga jasa keuangan di Sumatera Utara," ujar Khoirul Muttaqien.

Ia mengapresiasi kepengurusan sebelumnya atas kontribusi dalam membangun sinergi lintas sektor. Berbagai capaian dan sinergi yang telah terbangun selama ini menjadi fondasi yang kuat bagi keberlanjutan organisasi ke depan.

Ketua Umum Forkom IJK Sumut periode 2023–2025 dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang diwakili Wicaksono Hendiko Putro menyatakan dukungan terhadap kepengurusan baru agar dapat melanjutkan dan memperkuat kolaborasi yang telah berjalan.

Pergantian kepemimpinan ini diharapkan semakin memperkuat peran Forkom IJK Sumut dalam mendorong sinergi industri jasa keuangan serta mendukung pengembangan ekonomi daerah.]]> https://www.halomedan.com/Berita/65438/dirut-bank-sumut-heru-mardiansyah-pimpin-forkom-ijk-sumut-2026ndash2027/ DPW PKB Sumut Hadiri Muscab DPC PKB Langkat 2026, Tekankan Soliditas dan Peran Nyata untuk Rakyat Thu, 16 Apr 2026 09:31:00 +0700+0700
Langkat | Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sumatera Utara menghadiri Musyawarah Cabang (Muscab) Dewan Pengurus Cabang (DPC) PKB Tahun 2026 yang digelar di Stabat, Kabupaten Langkat, Rabu (15/4/2026).
Kehadiran DPW PKB Sumut dalam Muscab tersebut merupakan perpanjangan tangan Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKB, sekaligus menjalankan mandat Ketua DPW PKB Sumut, Ashari Tambunan, yang juga merupakan anggota DPR RI Komisi VIII.
Pelaksanaan Muscab dipimpin oleh tim yang terdiri dari A. Jabidi Ritonga, Pengerlem Dasopang, dan Edy Potan Siregar. Mereka bertugas memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan sesuai mekanisme organisasi dan ketentuan partai.
Muscab ini dilaksanakan serentak di seluruh Sumatera Utara, bahkan secara nasional, menyusul berakhirnya masa kepengurusan DPC PKB pada tahun 2026. DPP PKB pun telah menetapkan jadwal pelaksanaan Muscab bagi masing-masing DPC, termasuk DPC PKB Langkat yang digelar hari ini.
Dalam pelaksanaannya, Muscab PKB melalui empat tahapan sidang pleno, yakni Pleno I hingga Pleno IV. Agenda tersebut mencakup pembacaan calon sementara Ketua DPC hasil pemetaan DPP PKB, pembahasan bakal calon usulan Muscab, hingga pengesahan pengurus Dewan Syuro dan Dewan Tanfidz. Selanjutnya, ditetapkan pula hasil-hasil keputusan Muscab sebagai dasar arah organisasi ke depan.
Dalam sambutannya, A. Jabidi Ritonga menegaskan pentingnya peran partai politik sebagai pilar demokrasi yang harus hadir di tengah masyarakat.
"PKB harus menjadi penyambung lidah rakyat, menyerap dan memperjuangkan aspirasi masyarakat. Kita tidak boleh menjauh, apalagi menutup mata dan telinga terhadap persoalan yang dihadapi rakyat," tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya pendidikan politik kepada masyarakat agar tidak apatis terhadap proses demokrasi, sekaligus memperkuat peran partai sebagai jembatan antara rakyat dan pemerintah.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa tantangan organisasi ke depan semakin kompleks, di tengah maraknya praktik oligarki dan pragmatisme politik yang kian masif.
"Fenomena politik transaksional membuat hubungan antara yang memilih dan yang dipilih semakin renggang. Visi, misi, dan rekam jejak bukan lagi menjadi ukuran utama. Ini kondisi yang ironis," ujarnya.
Untuk itu, ia mengajak seluruh kader PKB agar terus berbenah, memperkuat soliditas, dan menjaga komitmen perjuangan partai demi masa depan yang lebih baik.
"Kita harus bangkit, kita harus solid agar kita bisa menang," pungkasnya.]]> https://www.halomedan.com/news/65437/dpw-pkb-sumut-hadiri-muscab-dpc-pkb-langkat-2026-tekankan-soliditas-dan-peran-nyata-untuk-rakyat/ Menjaga Gerbang Negara di Era Tanpa Batas dalam Visi Asta Cita Thu, 16 Apr 2026 09:11:00 +0700+0700
Oleh: Abdullah Rasyid
*Mahasiswa Doktoral Ilmu Pemerintahan IPDN
*Staf Khusus Menteri IMIPAS

Di tengah euforia globalisasi—ketika manusia, modal, dan ide bergerak melintasi batas negara dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya—satu realitas lama justru tetap bertahan: dunia internasional tidak pernah benar-benar "damai". Ia tetap kompetitif, bahkan cenderung anarkis. Tidak ada otoritas tunggal yang mampu menjamin keamanan semua negara.

Pandangan ini bukan baru. John Mearsheimer, salah satu pemikir realisme terkemuka, menegaskan bahwa dalam sistem seperti ini, setiap negara pada akhirnya harus menjaga dirinya sendiri. Kedaulatan bukan sekadar simbol, melainkan hasil dari kemampuan negara mengontrol apa yang terjadi di dalam wilayahnya—termasuk siapa yang masuk dan keluar.

Dalam konteks Indonesia, agenda Asta Cita pemerintahan Prabowo Subianto menempatkan kedaulatan sebagai fondasi. Tetapi pertanyaannya: bagaimana kedaulatan itu dijaga di era mobilitas global?

Jawabannya ada pada satu titik yang sering dianggap teknis, tetapi sesungguhnya sangat politis: perbatasan.

Perbatasan sebagai Arena Kekuasaan

Dalam logika realisme, perbatasan bukan sekadar garis di peta. Ia adalah arena tempat negara mempertahankan kontrol atas ruang hidupnya. Setiap kebijakan visa, setiap pemeriksaan paspor, adalah bentuk konkret dari kekuasaan negara.

Di sinilah gagasan John Mearsheimer menjadi relevan. Negara tidak hanya bertahan, tetapi juga berusaha memaksimalkan kekuatannya. Dalam konteks imigrasi, ini berarti negara harus mampu memilih: siapa yang memperkuatnya dan siapa yang justru berpotensi melemahkan.

Masalahnya, globalisasi sering mendorong negara untuk membuka diri selebar-lebarnya. Pariwisata, investasi, dan mobilitas tenaga kerja dianggap sebagai mesin pertumbuhan. Indonesia pun tidak terkecuali.

Namun keterbukaan tanpa kontrol adalah kerentanan. Kita telah melihat bagaimana penyalahgunaan izin tinggal, tenaga kerja ilegal, hingga aktivitas ekonomi yang tidak terpantau dapat berkembang di celah sistem yang lemah.

Ancaman yang Tak Selalu Kasat Mata

Ancaman terhadap negara hari ini jarang hadir dalam bentuk invasi militer. Ia lebih sering datang secara senyap—melalui jaringan kejahatan lintas negara, infiltrasi ekonomi, atau bahkan penetrasi nilai dan ide.

Di titik ini, perspektif Samuel P. Huntington menjadi penting. Ia mengingatkan bahwa konflik di dunia modern tidak hanya soal kepentingan material, tetapi juga soal identitas dan peradaban. Arus manusia yang tidak terkendali bukan hanya soal angka statistik, tetapi juga berpotensi memengaruhi kohesi sosial.

Indonesia, dengan keragaman internalnya, memiliki sensitivitas tersendiri terhadap isu ini. Karena itu, kontrol perbatasan tidak cukup hanya berbasis keamanan, tetapi juga harus mempertimbangkan stabilitas sosial dan identitas nasional.

Dilema yang Tak Terhindarkan

Negara seperti Indonesia tidak bisa memilih antara "terbuka" atau "tertutup" secara ekstrem. Keduanya sama-sama berisiko. Terlalu tertutup akan menghambat pertumbuhan ekonomi. Terlalu terbuka akan melemahkan kontrol.

Dalam kerangka realisme, solusi bukanlah memilih salah satu, melainkan mengelola keduanya secara strategis. Negara harus terbuka—tetapi dengan syarat. Harus menerima—tetapi dengan seleksi.

Prinsip selective policy menjadi kunci di sini. Bukan sekadar slogan, tetapi mekanisme konkret untuk memastikan bahwa setiap orang asing yang masuk benar-benar memberikan nilai tambah.

Teknologi: Senjata Baru di Perbatasan

Jika dahulu kontrol perbatasan bergantung pada manusia dan dokumen fisik, hari ini ia bergeser ke data dan algoritma. Negara-negara maju telah menggunakan biometrik, kecerdasan buatan, dan integrasi data untuk mengidentifikasi risiko bahkan sebelum seseorang tiba di bandara.

Indonesia mulai bergerak ke arah ini. Namun tantangannya bukan hanya adopsi teknologi, melainkan bagaimana memastikan bahwa data tersebut benar-benar menjadi alat kekuatan negara.

Dalam logika realisme, siapa yang menguasai informasi, ia memiliki keunggulan. Dan dalam konteks imigrasi, data mobilitas manusia adalah salah satu bentuk informasi paling strategis.

Menjaga, Bukan Menghalangi

Pada akhirnya, kontrol perbatasan bukan soal membangun tembok tinggi. Ia adalah soal membangun sistem yang mampu menjaga tanpa menghalangi.

Asta Cita berbicara tentang kedaulatan, tetapi kedaulatan di era ini tidak cukup dijaga dengan retorika. Ia membutuhkan instrumen yang konkret, salah satunya adalah imigrasi yang kuat, cerdas, dan adaptif.

Di dunia yang tetap anarkis, seperti diingatkan John Mearsheimer, negara yang lengah akan tertinggal. Dan dalam dunia yang semakin kompleks secara identitas, seperti diingatkan Samuel P. Huntington, negara yang abai terhadap kohesi sosialnya akan menghadapi risiko dari dalam.

Maka menjaga gerbang negara bukan lagi tugas rutin birokrasi. Ia adalah strategi bertahan—dan sekaligus cara untuk memastikan Indonesia tidak hanya terbuka, tetapi juga berdaulat.]]> https://www.halomedan.com/news/65436/menjaga-gerbang-negara-di-era-tanpa-batas-dalam-visi-asta-cita/ Komitmen LPTQ Medan Amplas: Kafilah MTQ Murni Putra-Putri Daerah Sendiri Thu, 16 Apr 2026 08:39:00 +0700+0700 MEDAN — Selama tiga tahun berturut-turut, Kecamatan Medan Amplas selalu mengikutsertakan kafilah asli kecamatannya untuk berkompetisi pada ajang bergengsi Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) tingkat Kota Medan. Pada 2026 ini atau perhelatan MTQ ke-59, Kecamatan Medan Amplas mengirimkan sebanyak 25 peserta untuk berlaga pada sejumlah cabang pertandingan.

Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Kecamatan Medan Amplas, H Ahmad Muhajir, mengatakan konsistensi mengikutsertakan putra dan putri terbaik asal domisili setempat, merupakan suatu komitmen yang penting dipegang teguh oleh pengurus LTPQ kecamatan.

"Alhamdulillah selama tiga tahun belakangan ini, sejak kami diamanahkan sebagai pengurus LPTQ Kecamatan Medan Amplas, peserta yang kami kirimkan merupakan putra dan putri asli dari Kecamatan Medan Amplas itu sendiri. Selain dari hal administrasinya, kami mengetahui rumah anak-anak kami yang memang tinggal di wilayah Kecamatan Medan Amplas. Jadi murni tidak ada kami menggunakan peserta di luar Kecamatan Medan Amplas," ucapnya kepada wartawan di Medan, Kamis, 16 April 2026.

Sikap istiqomah ini penting untuk dilakukan, kata Ahmad Muhajir, agar fungsi dan tanggung jawab pengurus LPTQ sebagai lembaga pengembangan dan pembinaan generasi Qurani, kembali pada khitahnya.

"Paling tidak semangat ini kami mulai dan sudah tunjukkan dari Kecamatan Medan Amplas, bahwa penjaringan generasi Qurani secara berjenjang harus dilakukan pengurus LPTQ karena hal itu merupakan khitah atau cita-cita atau garis haluan hadirnya LPTQ sebagai lembaga pengembangan tilawatil Qur'an," ujar mantan qori nasional tersebut.

Ahmad Muhajir mendorong seluruh pengurus LPTQ kecamatan se Kota Medan agar memahami nawacita atas hadirnya lembaga tersebut. Harapannya dengan berjalannya pengembangan dan pembinaan itu, Kota Medan mampu mencetak banyak generasi Qurani yang unggul dan bermanfaat bagi sesama, tidak saja secara pribadi melainkan membawa kebaikan untuk semua.

"Sebagaimana yang kita tahu dan sadari bersama bahwa, semakin banyak generasi Qurani yang mampu kita lahirkan besok, Insyaallah Kota Medan yang kita cintai bersama ini juga akan mendapatkan barokah dari Allah SWT. Sebab Allah SWT akan menolong orang-orang yang sungguh-sungguh mencintai Al-Qur'an, dan akan turun pula keberkahan dari-Nya karena sebab selalu mendekatkan diri pada Al-Qur'an," ucapnya.

Kesempatan itu dirinya turut mengapresiasi Camat Medan Amplas, Zulfahmi Tarigan beserta seluruh perangkatnya, yang telah menunjukkan komitmen kuat dalam memotivasi seluruh peserta di kecamatannya, untuk bertanding di ajang MTQ ke-59 tahun ini.

"Meskipun beliau mengemban amanah jabatan di masa transisi yang mendekati pelaksanaan MTQ tahun ini, namun pak camat kami nilai begitu komit untuk mendukung perjuangan anak-anak kami. Bahkan beliau menyatakan komitmen untuk meningkatkan dukungan di semua sisi pada perhelatan MTQ ke-60 tahun mendatang, agar Kecamatan Medan Amplas bisa bersaing dengan kecamatan-kecamatan lain sebagai juara umum," pungkas Ahmad Muhajir.

Perhelatan MTQ ke-59 tingkat Kota Medan berlangsung mulai 11 — 18 April 2026 yang dipusatkan di Jalan Gatot Subroto Km 5,5 Kecamatan Medan Sunggal. ***



]]> https://www.halomedan.com/Berita/65435/komitmen-lptq-medan-amplas-kafilah-mtq-murni-putraputri-daerah-sendiri/ DPD RI Soroti Kasus Dana BOS di Deli Serdang, Minta Guru Dibebaskan Wed, 15 Apr 2026 22:29:00 +0700+0700 Dedi Iskandar Batubara dari Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia mendesak aparat penegak hukum untuk mengevaluasi penanganan kasus dugaan korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di MAS Farhan Syarif Hidayah, Kecamatan Sunggal, Deli Serdang.

Ia secara khusus meminta Cabang Kejaksaan Negeri Labuhan Deli untuk meninjau kembali penahanan tiga guru serta penetapan empat tenaga pendidik sebagai tersangka.

Menurutnya, penahanan yang telah berlangsung lebih dari 90 hari tanpa kejelasan persidangan menimbulkan tanda tanya besar dan dinilai tidak mencerminkan asas kehati-hatian dalam penegakan hukum.

"Guru adalah aset bangsa. Penanganan hukum harus proporsional, objektif, dan tidak tergesa-gesa," ujar Dedi.

DPD RI juga mencium adanya indikasi kriminalisasi dalam kasus ini, terutama jika kesalahan yang terjadi lebih bersifat administratif dan belum diuji secara menyeluruh. Selain itu, muncul dugaan para guru hanya dijadikan pihak yang bertanggung jawab, sementara aktor utama dalam pengelolaan dana belum tersentuh.

Dalam pandangan DPD RI, penahanan seharusnya menjadi langkah terakhir (ultimum remedium) dalam proses hukum. Tanpa alasan kuat seperti potensi melarikan diri atau menghilangkan barang bukti, penahanan berkepanjangan dinilai berpotensi melanggar prinsip keadilan.

Atas dasar itu, DPD RI mendesak:
Penangguhan atau pembebasan sementara para guru.

Evaluasi ulang status tersangka dengan mengedepankan due process of law.
Pengusutan aktor utama secara transparan dan objektif.

DPD RI mengingatkan, penegakan hukum yang tidak proporsional dapat berdampak pada psikologis tenaga pendidik dan mengganggu dunia pendidikan.
"Ini bukan hanya soal hukum, tetapi juga menyangkut kepercayaan publik dan perlindungan profesi guru," tegasnya. Red

]]> https://www.halomedan.com/hukum/65434/dpd-ri-soroti-kasus-dana-bos-di-deli-serdang-minta-guru-dibebaskan/ ISEI Jangan Sekadar “Ngangguk-Ngangguk”: Saatnya Kembali ke Marwah Intelektual Wed, 15 Apr 2026 17:12:00 +0700+0700 Oleh: H. Sjahrir Nasution

Suara kritis dari kalangan intelektual ekonomi hari ini terasa semakin redup. Di tengah berbagai persoalan ekonomi nasional yang kian kompleks—mulai dari ketimpangan, tata kelola anggaran, hingga praktik vested interest—peran Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia justru dipertanyakan. Apakah organisasi ini masih menjadi penjaga nurani ekonomi bangsa, atau sekadar menjadi penonton yang "ngangguk-ngangguk" mengikuti arus kekuasaan?
Padahal, jika kita menoleh ke belakang, ISEI lahir dari rahim pemikiran besar para pendiri bangsa di bidang ekonomi. Nama-nama seperti Sumitro Djojohadikusumo dan Sarbini Sumawinata bukan sekadar tokoh akademik, tetapi juga intelektual pejuang yang menjadikan ilmu ekonomi sebagai alat perjuangan rakyat. ISEI di masa itu bukan hanya forum diskusi, melainkan kekuatan moral dan intelektual yang berani bersuara lantang terhadap kebijakan yang menyimpang.
ISEI dulu memiliki "taring". Kritiknya tajam, berbasis riset, dan berpihak pada kepentingan publik. Integritas akademik dijunjung tinggi, dan independensi menjadi harga mati. Tidak ada kompromi terhadap kepentingan sempit. Para ekonom tidak takut berbeda pendapat dengan penguasa, karena yang mereka bela adalah kebenaran ilmiah dan kesejahteraan rakyat.
Namun hari ini, warna itu terasa memudar. Yang muncul justru kesan adanya tarik-menarik kepentingan di dalam tubuh organisasi. Suara kritis menjadi langka, digantikan dengan sikap aman dan kompromistis. Dalam banyak isu strategis, ISEI seolah kehilangan keberanian untuk tampil sebagai penyeimbang kebijakan publik.
Pertanyaannya sederhana: ke mana integritas itu pergi?
Dalam situasi ekonomi yang penuh tantangan, bangsa ini justru membutuhkan kehadiran ekonom yang berani. Bukan sekadar analis yang pandai membaca data, tetapi juga intelektual yang memiliki keberpihakan moral. Ketika kebijakan tidak berpihak pada rakyat, ISEI seharusnya menjadi garda terdepan yang mengingatkan, bukan malah larut dalam arus kepentingan.
Sudah saatnya ISEI melakukan refleksi mendalam. Kembali ke khitah sebagai organisasi ilmiah yang independen, berintegritas, dan berpihak pada kepentingan publik. Menghidupkan kembali tradisi kritik yang sehat, membangun diskursus ekonomi yang jujur, dan menghadirkan solusi berbasis ilmu pengetahuan.
ISEI tidak boleh menjadi organisasi yang hanya ramai dalam forum, tetapi sunyi dalam keberpihakan. Tidak cukup hanya hadir dalam seminar dan seremoni, tetapi absen dalam pergulatan nyata rakyat.
Bangsa ini menunggu suara itu. Suara yang jernih, berani, dan berintegritas.
Jadi, bagaimana ISEI hari ini? Masih mau "ngangguk-ngangguk", atau kembali menunjukkan taringnya?

]]> https://www.halomedan.com/news/65433/isei-jangan-sekadar-ldquongangguknganggukrdquo-saatnya-kembali-ke-marwah-intelektual/ Ditangkap Saat Santai di Spa, Acay Buronan Penggelapan Dana Miliaran Digelandang ke Medan Wed, 15 Apr 2026 16:08:00 +0700+0700

DELISERDANG, halomedan.com

Setelah sempat mangkir dari panggilan penyidik Polda Sumatera Utara, tersangka kasus dugaan penggelapan dana perusahaan dan karyawan senilai miliaran rupiah, Sulaiman alias Acay, akhirnya berhasil diamankan.

Pria yang diketahui merupakan mantan Direktur PT Graha Konstruksi Sejati itu ditangkap saat tengah bersantai di sebuah spa di Jakarta. Penangkapan dilakukan setelah tersangka diduga melarikan diri dengan alasan sakit dan tidak memenuhi panggilan pemeriksaan.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, kasus ini dilaporkan oleh dua perusahaan, yakni PT Graha Konstruksi Sejati bersama PT Medan Mega Development, yang merasa dirugikan akibat dugaan penggelapan dana tersebut.

Setelah berhasil diamankan, tersangka langsung dibawa ke Medan dengan pengawalan ketat. Ia diterbangkan menggunakan pesawat Citilink QG 882 dan tiba di Bandara Internasional Kualanamu, Selasa malam (14/4/2026) sekitar pukul 22.50 WIB.

Pantauan di lokasi, tersangka terlihat keluar dari terminal kedatangan domestik dengan kedua tangan diborgol. Ia diapit dua personel kepolisian dari Polda Sumatera Utara dengan pengawalan ketat menuju kendaraan yang telah disiapkan.

Saat dikonfirmasi, salah seorang petugas kepolisian yang turut dalam pengamanan enggan memberikan keterangan lebih lanjut.

"Ya, nanti pimpinan yang menjelaskan ya, saat ini pelaku dibawa ke Polda Sumut," ujarnya singkat.
Kini, tersangka telah dibawa ke kantor Polda Sumatera Utara untuk menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut terkait dugaan penggelapan dana yang merugikan perusahaan hingga miliaran rupiah.red

]]> https://www.halomedan.com/news/65432/ditangkap-saat-santai-di-spa-acay-buronan-penggelapan-dana-miliaran-digelandang-ke-medan/ Pelapor Jusuf Kalla Harus Minta Maaf Wed, 15 Apr 2026 14:46:00 +0700+0700

Medan - Media pers dan media sosial kita beberapa hari terakhir disuguhi akrobat segelintir elit Parpol yang juga menjadi komisaris independen anak perusahaan BUMN/ Danantara. Keriuhan dimulai dari beredarnya potongan video (tanpa izin) ceramah Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, Muhammad Jusuf Kalla yang menjadi dasar dalam laporan polisi, dugaan penistaan terhadap agama Kristen.

Para pelapor secara gegabah menjadikan potongan video pihak lain sebagai bahan laporan sebab para pelapor tidak hadir (bukan peserta) saat ceramah tersebut digelar. Para pelapor tidak memiliki izin merekam isi ceramah dan tidak memiliki izin edarnya. Maka laporan polisi dari para pelapor seharusnya tidak layak diterima oleh Polri dan pelapor Jusuf Kalla harus minta maaf, tegas Inisiator Kongres Perdamain Dunia (Konperda) Sutrisno Pangaribuan dalam siaran persnya, Rabu (15/4).


Menurut Sutrisno eks Anggota DPRD Sumut itu, Sebagai warga negara Indonesia, pemeluk agama Kristen Protestan, saya keberatan dengan para pelapor yang menggunakan Ormas Kristen membuat laporan polisi. Tidak ada Ormas Kristen yang didirikan untuk kepentingan Politik kecuali Partai Kristen Indonesia (Parkindo). Para pelapor seharusnya menggunakan partai masing- masing dalam kegiatan politik, tidak menarik- narik Ormas Kristen dalam kegiatan politik.

Terkait kegiatan politik praktis pelaporan Muhammad Jusuf Kalla ke Polri yang dilakukan atas nama Ormas Kristen disampaikan sikap dan pandangan sebagai berikut:

Pertama, bahwa tidak terdapat hal ikhwal kegentingan yang memaksa Ormas Kristen diseret- seret dalam membuat laporan polisi atas adanya dugaan tindak pidana.

Kedua, bahwa laporan polisi adalah laporan pribadi dari warga negara terhadap adanya dugaan tindak pidana. Maka laporan atas nama Ormas Kristen sebaiknya ditarik diganti dengan laporan pribadi.

Ketiga, bahwa umat Kristen tidak pernah memberi mandat kepada Ormas Kristen manapun untuk membuat laporan polisi. Maka para elit Ormas Kristen tersebut harus menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada seluruh warga Kristen atas kecerobohannya memanfaatkan Ormas Kristen dalam kepentingan politik.

Keempat, bahwa laporan polisi mengatasnamakan Ormas Kristen adalah kegiatan politik, hanya memberi manfaat bagi elit Ormas, bukan kepada warga Kristen. Aksi lapor polisi justeru merugikan umat Kristen, karena dianggap dapat memicu kegaduhan.

Kelima, bahwa Persekutuan Gereja- Gereja di Indonesia (PGI) diminta proaktif mengawasi perilaku Ormas Kristen dalam dinamika berbangsa dan bernegara. Aksi menyimpang dalam bentuk politik praktis lapor- lapor polisi harus ditertibkan.

Keenam, bahwa Muhammad Jusuf Kalla adalah Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, yang dapat diundang oleh PGI dan KWI untuk berdialog sehingga maksud dan tujuan penyebutan Kristen dalam ceramah tersebut tidak bias yang dapat menciptakan kegaduhan.

Ketujuh, bahwa seluruh warga negara hidup berdampingan, saling mengakuai, memahami dan menerima. Maka tidak ada ruang bagi pelaku diskriminasi, intoleransi. Indonesia adalah rumah bersama yang tidak boleh diadu domba oleh siapapun.

Kita butuh kerja sama, gotong royong menghadapi dinamika politik global yang sedang diguncang perang antara Iran mengahadapi Israel dan Amerika, ungkapnya.red

]]> https://www.halomedan.com/news/65431/pelapor-jusuf-kalla-harus-minta-maaf/ HUT ke-78 Sumatera Utara, LRPPN Bhayangkara Indonesia Dorong Perhatian Serius pada Rehabilitasi Narkoba Disumut Wed, 15 Apr 2026 14:31:00 +0700+0700
Sekretaris Umum LRPPN Bhayangkara Indonesia Taufik yang juga praktisi Hypnotherpy medan menyampaikan bahwa kami sebagai penyelengara layanan rehabilitasi narkoba dan ganguan mental terus berkolaborasi dengan pemerintah dalam layanan rehabilitasi narkoba sebagai bentuk komitmen nyata mendukung program nasional, sejalan dengan visi dan misi yang tertuang dalam Asta Cita Bapak Presiden Prabowo Subianto terkait pemberantasan dan penanganan narkotika

Menurut Taufik , layanan rehabilitasi yang kami jalankan LRPPN Bhayangkara Indonesia tidak hanya berfokus pada pemulihan fisik, tetapi juga menyentuh aspek mental, sosial, dan spiritual para klien. Hal ini menjadi penting agar para pecandu narkoba dapat kembali ke masyarakat dengan kondisi yang lebih baik dan produktif.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyampaikan harapan besar kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, khususnya kepada Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution agar memberikan perhatian lebih terhadap keberadaan dan pengembangan panti rehabilitasi narkoba khsusunya di sumatera utara

"Perlu adanya dukungan yang lebih konkret, baik dari segi fasilitas, regulasi, maupun pembinaan. Sumatera Utara membutuhkan sistem rehabilitasi yang kuat dan terintegrasi," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa kondisi saat ini menunjukkan adanya tantangan yang semakin kompleks, termasuk munculnya berbagai permasalahan seperti penyalahgunaan narkoba yang semakin meluas serta fenomena sosial lain yang berkaitan, termasuk yang disinyalir berkaitan dengan isu POD yang menjadi perhatian di lapangan.

Dengan semangat HUT ke-78 Sumatera Utara, LRPPN Bhayangkara Indonesia berharap seluruh elemen pemerintah dan masyarakat dapat bersinergi untuk memperkuat upaya rehabilitasi dan pencegahan narkoba demi mewujudkan Sumatera Utara yang lebih sehat, aman, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika.Red


]]> https://www.halomedan.com/news/65430/hut-ke78-sumatera-utara-lrppn-bhayangkara-indonesia-dorong-perhatian-serius-pada-rehabilitasi-narkoba-disumut/ Dari Desa untuk Dunia: MMLWF Indonesia Luncurkan “Happiness Golden Hope Account” bagi Perempuan Berkebutuhan Khusus Wed, 15 Apr 2026 12:12:00 +0700+0700

Melalui program terbarunya, "Happiness Golden Hope Account (HGHA)", MMLWF memberikan harapan nyata bagi perempuan berkebutuhan khusus yang menjadi tulang punggung keluarga.


Program ini hadir setelah suksesnya penyelenggaraan 100 CTFP Card of Honor 2026, sebuah momentum penting dalam gerakan kemanusiaan global. Dalam acara tersebut, Presiden Asian Paralympic Committee, Majid Rashed, menyampaikan pesan khusus 100 Celebrities Talk for Paralympic (100 CTFP) yang membuka kesadaran 45 negara Asia akan pentingnya perdamaian dunia melalui gerakan ini.


Dukungan terhadap gerakan 100 CTFP ini juga datang dari berbagai institusi dunia, termasuk International Paralympic Committee, Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia, ASEAN Para Sports Federation, National Paralympic Council Singapore, Komite Olahraga Indonesia, serta Perkumpulan Insan Maritim Andalan Indonesia (PIMA).


*Program Charity ke-19*) MMLWF*


Program ini menjadi program charity ke-19 MMLWF sekaligus program pertama dari 100 CTFP Indonesia. Fokus utamanya adalah membantu perempuan berkebutuhan khusus kurang mampu yang harus menjadi penopang utama keluarga mereka.


Berangkat dari realitas di lapangan, banyak anak berkebutuhan khusus harus menghadapi kehidupan yang sangat berat setelah kehilangan sosok ibu—yang juga berkebutuhan khusus—dan selama ini menjadi tulang punggung keluarga.


"Kami menanyakan kebutuhan paling mendesak dari keluarga berkebutuhan khusus, lalu menghadirkannya secara langsung. Kami juga mengajak para ibu untuk membuka tabungan emas sebagai bentuk harapan jangka panjang," ujar Natalia Tjahja, pendiri MMLWF dan 100 CTFP.


*Dari Bali hingga Dunia*


Program ini pertama kali dilaksanakan di Bali, dengan empat perempuan berkebutuhan khusus sebagai penerima manfaat perdana. Seiring waktu, program ini berkembang ke berbagai daerah seperti Parung, Pekalongan, Langsa, Banda Aceh, Sleman, dan wilayah lainnya.


Salah satu penerima manfaat, Rosma—seorang pemulung di Banda Aceh—mengungkapkan rasa syukurnya,

"Ini adalah kebahagiaan dari Tuhan. Saya sangat bersyukur bisa terpilih dalam program ini."


Tak hanya di dalam negeri, program ini kini telah menjangkau tingkat internasional, termasuk Kroasia, Italia, dan Kazakstan.


*Peran Kunci Generasi Muda*


Perjalanan program ini tidak lepas dari peran generasi muda. Jadrianna Aletta Sutrisno menjadi Lead Youth Leader 100 CTFP Indonesia sekaligus sosok pertama yang memberikan dukungan bagi program ini.


Ia merupakan putri dari Jenny O—penerima penghargaan Women of Influence 100 CTFP Indonesia—dan Sarjono Sutrisno, pemilik Stro World. Dukungan awal dari Jadrianna menjadi fondasi penting dalam menggerakkan keterlibatan generasi muda.


Langkah tersebut kemudian diikuti oleh para Youth Leader 100 CTFP dari berbagai kota dan negara, yaitu Ricardo Ryo (Jakarta), Maira Shasmeen (Jakarta), Nathan K. Christanto (Jakarta), Warren G. Sebastian (Taiwan), Darlene Zhang (Melbourne), Kaylee Allison Yap (Medan), dan Laetitia Purawinata (USA).


*Kisah Kecil, Dampak Besar*


Salah satu kisah menyentuh datang dari Enza, warga Italia-Kroasia, bersama putrinya, Allesandra (11).


Dengan penuh kasih, Allesandra turut berbagi untuk membantu Ruk dan Sita—membuktikan bahwa kepedulian dapat tumbuh sejak usia dini.


Enza menyampaikan sebuah refleksi mendalam tentang makna kebahagiaan,

"Kebahagiaan sejati dimulai ketika tubuh dirawat dan jiwa dikuatkan—karena tanpa kesehatan, bahkan momen paling indah pun kehilangan maknanya."


Melalui program ini, seorang lansia berkebutuhan khusus, Ruk, kini mendapatkan akses obat-obatan, asupan gizi selama satu tahun penuh, serta tabungan emas bagi keluarganya. Hal serupa juga dirasakan oleh Sita, yang kini memiliki harapan baru untuk melanjutkan pengobatan.


*Gerakan Anak untuk Dunia*


Inspirasi dari Allesandra( 11) turut menggerakkan anak-anak lainnya untuk terlibat, di antaranya Aiden Setiawanto (11) di Singapura dan Jasmine Dzakyra Kurniawan (7) di Jakarta.


Keterlibatan ini menunjukkan bahwa gerakan kemanusiaan tidak mengenal usia—anak-anak pun dapat menjadi bagian dari perubahan besar.


*Gerakan Sunyi, Dampak Mendunia*


Dukungan terhadap program ini terus mengalir dari berbagai tokoh, termasuk Rita Pusponegoro, Jenny O, Karin Linggrid Koh, Tan Rini Mulyadi Dewi S. Hartati,Emmy Ranoewidjojo serta Mepi Lin.


Di tengah dunia yang penuh tantangan, program ini menjadi bukti bahwa harapan masih dapat tumbuh—dari desa, untuk dunia.rel]]> https://www.halomedan.com/seleb/65429/dari-desa-untuk-dunia-mmlwf-indonesia-luncurkan-ldquohappiness-golden-hope-accountrdquo-bagi-perempuan-berkebutuhan-khusus/ Transformasi Imigrasi, Dari Administratif ke Motor Penerimaan Negara Wed, 15 Apr 2026 12:10:00 +0700+0700
Staf Khusus Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Ir. H. Abdullah Rasyid, M.E., menegaskan bahwa kebijakan inovatif seperti GCI menunjukkan arah baru kebijakan imigrasi Indonesia yang lebih terbuka, namun tetap selektif dan berbasis kepentingan nasional.

"Imigrasi hari ini tidak lagi hanya mengurus keluar-masuk orang, tetapi sudah menjadi bagian dari strategi besar negara dalam menarik potensi ekonomi global, termasuk optimalisasi PNBP," ujarnya, di Jakarta, Rabu, 15 April 2026.

Program GCI sendiri merupakan izin tinggal tetap tanpa batas waktu bagi warga negara asing yang memiliki keterikatan kuat dengan Indonesia, baik dari sisi historis, kekerabatan, maupun hubungan sosial. Skema ini memberikan kemudahan akses tinggal tanpa harus mengubah status kewarganegaraan, sekaligus membuka ruang partisipasi diaspora dan individu global yang memiliki ikatan dengan Indonesia.

Dalam perspektif ekonomi, kebijakan ini dinilai memiliki dampak jangka panjang terhadap peningkatan PNBP. Dengan sistem layanan berbasis digital dan skema all-in-one—yang mencakup visa, alih status izin tinggal, hingga izin masuk kembali—setiap proses keimigrasian menjadi lebih efisien, transparan, dan berkontribusi langsung terhadap penerimaan negara.

"Setiap inovasi kebijakan seperti GCI pada dasarnya memperluas basis layanan keimigrasian. Ketika basis layanan meluas, maka potensi PNBP juga ikut meningkat. Ini yang menjadi logika dasar transformasi imigrasi saat ini," jelas Rasyid.

Selain itu, kebijakan ini juga memperkuat posisi Indonesia dalam kompetisi global untuk menarik talenta, diaspora, dan investor asing. Negara-negara lain seperti India dengan skema Overseas Citizenship of India (OCI) telah lebih dahulu menerapkan konsep serupa, dan terbukti mampu meningkatkan konektivitas ekonomi global mereka.

Namun demikian, Abdullah Rasyid menegaskan bahwa keterbukaan tersebut tetap diiringi dengan prinsip kehati-hatian. Tidak semua warga negara asing dapat mengakses fasilitas GCI, terutama yang memiliki latar belakang berisiko terhadap kedaulatan dan keamanan negara.

"Imigrasi tetap mengedepankan Prinsip Selektif (Selective Policy). Kemudahan diberikan kepada mereka yang memberi nilai tambah bagi Indonesia, bukan sebaliknya," tegasnya.
Dengan kombinasi antara reformasi layanan, digitalisasi, dan inovasi kebijakan seperti GCI, Kemenimipas kini menempatkan sektor keimigrasian sebagai salah satu pilar penting dalam struktur penerimaan negara.

Ke depan, peran ini diyakini akan semakin menguat seiring meningkatnya mobilitas global dan kebutuhan akan kebijakan imigrasi yang adaptif.

"PNBP keimigrasian memiliki ruang tumbuh yang besar. Selama inovasi terus berjalan dan integritas tetap dijaga, imigrasi akan menjadi motor penting bagi keuangan negara sekaligus penggerak ekonomi nasional," tutupnya.rel/r]]> https://www.halomedan.com/news/65428/transformasi-imigrasi-dari-administratif-ke-motor-penerimaan-negara/ Paparkan Strategi Entrepreneur Government Melalui Creative Finance, Rico Waas Bawa Medan Masuk Nominasi Penerima Penghargaan Kemendagri Wed, 15 Apr 2026 11:07:00 +0700+0700
Pemko Medan masuk nominasi penerima penghargaan bergengsi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai Pemerintah Daerah yang berprestasi di bidang Entrepreneur Goverment Melalui Pembiayaan Kreatif (Creative Finance)Tahun 2026.

Masuknya Medan dalam jajaran penerima penghargaan itu terungkap saat Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, memaparkan secara lugas strategi Entrepreneur Government melalui skema pembiayaan kreatif (Creative Finance), dalam rapat penilaian penghargaan yang dilakukan secara virtual, dari Rumah Dinas Wali Kota, Selasa (14/4/2026).

Dihadapan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, Rico Waas memaparkan berbagai terobosan dan inovasi yang telah dilakukan Pemko Medan dalam memperkuat pembiayaan dan keuangan daerah.

Salah satunya di sektor penerimaan pajak daerah yang telah menerapkan sistem digitalisasi dalam mengoptimalkan penerimaan pajak daerah. Rico Waas menjelaskan, saat ini Pemko Medan memiliki aplikasi Smart Tax Mobile dan Smart Tax Office yang memungkinkan proses pendaftaran, pelaporan hingga pembayaran pajak daerah dapat terpantau secara real time. Tidak hanya itu, melalui aplikasi Lapor Bapenda masyarakat bisa langsung menyampaikan laporan pengaduan secara digital. Dengan demikian maka akan memangkas waktu dan memudahkan masyarakat untuk melaporkan permasalahan pajak-pajak mereka.

​"selain melalui sistem digitalisasi, kami juga aktif melakukan gerakan pendapatan asli daerah ini secara offline juga, seperti pojok PBB, Samsat Keliling, Sipaling, dan layanan Drive Thru,"kata Rico Waas.

Selanjutnya dalam pengeloaan BUMD, orang nomor satu di Pemko Medan itu menjabarkan untuk saat ini Pemko Medan memiliki tiga BUMD yaitu PUD Pasar, PUD Pembangunan dan PUD Rumah Potong Hewan.

BUMD ini memiliki peran strategis sebagai motor penggerak ekonomi daerah, termasuk keterlibatanya dalam mendukung program Nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) guna memperkuat sirkulasi ekonomi lokal.

Lalu terobosan signifikan juga hadir pada sektor kesehatan. Setelah sukses dengan RS Pirngadi, Rico Waas melakukan kebijakan berani dengan men BLUD kan seluruh Puskesmas di Kota Medan.

"Kebijakan ini memberikan fleksibilitas bagi Puskesmas untuk mengelola anggaran secara mandiri agar pelayanan kepada masyarakat lebih prima dan kreatif," tambahnya.

Paparan tersebut juga mengungkap keberhasilan luar biasa di sektor investasi. Suami dari Ketua TP PKK kota Medan, Ny. Airin Rico Waas itu menyebutkan dari target Rp7,6 Triliun pada tahun 2025, Kota Medan berhasil menembus angka Rp. 14.5 Triliun. Capaian ini diyakininya akan menjadi mesin penggerak ekonomi utama bagi warga Medan pada tahun 2026 dan 2027.

Di sisi lain, optimalisasi aset daerah terus didorong melalui sistem digital dan kerja sama dengan pihak ketiga agar memberikan nilai tambah. Tak hanya itu, penguatan juga dilakukan melalui pemanfaatan CSR yang kini terintegrasi secara digital, sehingga lebih tepat sasaran.

"Sedangkan di sektor pelayanan publik, kami terus mengembangkan berbagai aplikasi, mulai dari perizinan, kependudukan, lowongan pekerjaan hingga pengaduan masyarakat yang kedepannya akan didukung teknologi AI (kecerdasan buatan),"Ungkap Rico Waas.

Paparan Rico Waas ini pun menggugah rasa penasaran oleh tim penilai untuk bertanya lebih dalam terkait terobosan dan inovasi yang telah di lakukan Pemko Medan dibawah kepemimpinan Wali Kota Medan, Rico Waas. Setiap pertanyaan yang disampaikan oleh tim penilai, langsung dijawab dengan lugas oleh Rico Waas yang hadir didampingi Sekda Wiriya Alrahman, Asisten Administrasi Umum Laksamana Putra, serta jajaran pimpinan perangkat daerah.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, menyampaikan bahwa penilaian ini merupakan bagian dari upaya mendorong daerah lebih inovatif di tengah tantangan ekonomi global dan keterbatasan fiskal.

"Kota Medan menjadi salah satu nominasi untuk menerima penghargaan ini untuk wilayah Sumatera. Penilaian akan dilakukan berdasarkan tujuh indikator utama, mulai dari inovasi di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kemudian pengelolaan BUMD, CSR, pengelolaan barang milik daerah, pengelolaan BLUD, SPBE, SIPD hingga LKPD,"Jelasnya.red]]> https://www.halomedan.com/kota/65427/paparkan-strategi-entrepreneur-government-melalui-creative-finance-rico-waas-bawa-medan-masuk-nominasi-penerima-penghargaan-kemendagri/ Bersihkan Sungai Demi Kelancaran Irigasi, Wujud Babinsa Doko Bersama Warga Bersatu Dengan Alam Wed, 15 Apr 2026 10:56:00 +0700+0700
Kegiatan pembersihan ini difokuskan pada pengangkatan sampah serta rumput liar yang menyumbat aliran sungai. Hal ini dilakukan guna menjaga kelancaran aliran air menuju lahan pertanian warga, sehingga kebutuhan irigasi tetap terpenuhi dengan baik.

Serka Winarto menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian terhadap lingkungan sekaligus upaya mendukung ketahanan pangan. Dengan aliran air yang lancar, diharapkan para petani dapat lebih optimal dalam mengelola sawah mereka.

Selain itu, kegiatan ini juga menjadi sarana untuk mempererat hubungan antara TNI dan masyarakat. Kebersamaan yang terjalin dalam gotong royong mencerminkan kemanunggalan TNI dengan rakyat yang terus terjaga dan semakin kuat.

Warga Dusun Doko pun menyambut baik kegiatan tersebut dan mengaku sangat terbantu dengan kehadiran Babinsa di tengah-tengah mereka. Diharapkan kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan demi menjaga kebersihan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat r

]]> https://www.halomedan.com/news/65426/bersihkan-sungai-demi-kelancaran-irigasi-wujud-babinsa-doko-bersama-warga-bersatu-dengan-alam/ Segudang Prestasi Kajati Sumut Harli Siregar, JMSI: Bukti Kerja Nyata Wed, 15 Apr 2026 09:27:00 +0700+0700

Medan – Kepemimpinan Dr Harli Siregar sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kajati Sumut) terus menuai sorotan positif . Meski belum genap satu tahun menjabat sejak dilantik pada 16 Juli 2025, berbagai capaian kinerja berhasil ditorehkan dan berdampak nyata bagi penegakan hukum di wilayah Sumatera Utara.

Di bawah komando Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, sejumlah prestasi membanggakan berhasil diraih sepanjang 2025. Mulai dari penghargaan peringkat III terbaik nasional dalam Satuan Kerja Kompetisi Ber-AKHLAK yang diberikan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia, hingga capaian peringkat III dalam kinerja pengelolaan keuangan APBN (IKPA) dengan nilai tinggi 98,18.

Tak hanya itu, Kejati Sumut juga mencatatkan kinerja unggul dalam laporan keuangan serta konsistensi pengelolaan anggaran, bahkan masuk dalam peringkat 7 besar nasional untuk transaksi Kartu Kredit Pemerintah (KKP).

Di bidang intelijen, pengamanan terhadap 66 proyek strategis nasional dengan nilai mencapai Rp930,5 miliar dan USD 163 juta menjadi bukti konkret kontribusi Kejati Sumut dalam mendukung pembangunan.

Sementara itu, dalam bidang penegakan hukum, pendekatan keadilan restoratif menjadi salah satu inovasi yang berdampak langsung bagi masyarakat. Tercatat 101 perkara berhasil diselesaikan melalui Restorative Justice, serta terbentuk 60 Rumah Restorative Justice di seluruh wilayah Sumatera Utara.

Komitmen pemberantasan korupsi juga ditunjukkan melalui capaian penyelamatan kerugian keuangan negara yang mencapai lebih dari Rp435 miliar sepanjang tahun 2025. Selain itu, keberhasilan pelelangan aset hasil tindak pidana senilai Rp172,7 miliar mengantarkan Kejati Sumut meraih peringkat I nasional dalam kinerja pemulihan aset.

Memasuki tahun 2026, kinerja positif tersebut terus berlanjut dengan penyelamatan kerugian negara sebesar Rp13 miliar dari kasus dugaan korupsi pembangunan di kawasan Pangururan dan Tele Samosir. Langkah tegas juga ditunjukkan melalui penggeledahan kantor BPN Sumut dan Kota Medan terkait dugaan korupsi proyek jalan tol Medan–Binjai.

Capaian gemilang tersebut mendapat apresiasi dari berbagai kalangan, termasuk dari Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Sumatera Utara.
Ketua JMSI Sumut, Rianto SH MH, yang akrab disapa Anto Genk, menyampaikan penghargaan atas kinerja nyata yang ditunjukkan Kajati Sumut.

"Kita sangat apresiasi Pak Harli dalam upaya penegakan hukum di Sumatera Utara," ujar Rianto, yang juga CEO Sumut24 Group, Rabu (15/4/2026).

Menurutnya, berbagai prestasi dan capaian yang diraih dalam waktu singkat menjadi bukti keseriusan serta komitmen Kejati Sumut dalam menjalankan tugas secara profesional, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Dengan sederet capaian tersebut, kepemimpinan Dr Harli Siregar dinilai berhasil membawa semangat baru dalam penegakan hukum di Sumatera Utara, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi kejaksaan.red]]> https://www.halomedan.com/news/65425/segudang-prestasi-kajati-sumut-harli-siregar-jmsi-bukti-kerja-nyata/