https://www.halomedan.com/ Halo Medan | Berani Tampil Beda Wed, 22 Apr 2026 15:50:59 +0700+0700 id-ID Pemasyarakatan Produktif, Strategi Kemenimipas Tekan Residivisme dan Dorong Ekonomi Inklusif Berbasis Restorative Justice Wed, 22 Apr 2026 13:14:00 +0700+0700 Pemasyarakatan (Kemenimipas) kini semakin diarahkan pada pendekatan produktif berbasis data dan kebutuhan riil ekonomi. Kebijakan ini tidak hanya menitikberatkan pada pembinaan, tetapi juga pada penciptaan nilai ekonomi dari warga binaan, sekaligus mengintegrasikan prinsip keadilan restoratif (restorative justice).

Berbicara di Jakarta (22/4), Staf Khusus Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Ir. H. Abdullah Rasyid, M.E., menegaskan bahwa reformasi pemasyarakatan harus dilihat sebagai bagian dari strategi pembangunan nasional yang inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada pemulihan sosial.

"Pemasyarakatan produktif bukan sekadar program sosial, tetapi bagian dari desain besar untuk menekan residivisme melalui pendekatan ekonomi dan pemulihan relasi sosial. Data menunjukkan bahwa keterampilan dan akses kerja menjadi faktor kunci keberhasilan reintegrasi," ujarnya.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) hingga 2025, jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan di Indonesia mencapai lebih dari 270 ribu orang, sementara kapasitas ideal hanya sekitar 140 ribu orang, atau mengalami overkapasitas di atas 90 persen. Kondisi ini menjadi tantangan serius dalam optimalisasi pembinaan sekaligus implementasi keadilan restoratif yang ideal.

Namun di tengah keterbatasan tersebut, program pembinaan kemandirian menunjukkan perkembangan. Tercatat sekitar 70 ribu warga binaan telah terlibat dalam berbagai program pelatihan kerja dan kegiatan produktif, mulai dari pertanian, perikanan, kerajinan, hingga manufaktur skala kecil.

Dari sisi ekonomi, kontribusi kegiatan usaha warga binaan juga mulai terlihat. Data Kementerian sebelumnya menunjukkan bahwa nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor pemasyarakatan, termasuk hasil karya warga binaan, mencapai kisaran Rp60–80 miliar per tahun, dengan tren meningkat seiring perluasan program pembinaan produktif.

Menurut Abdullah Rasyid, angka tersebut masih memiliki ruang besar untuk ditingkatkan, terutama jika didukung dengan kemitraan strategis bersama dunia usaha.

"Bayangkan jika 20–30 persen dari total warga binaan bisa masuk dalam ekosistem produksi yang terstandarisasi. Ini bukan hanya soal pembinaan, tetapi juga potensi ekonomi yang nyata," katanya.

Di sisi lain, data menunjukkan tingkat pengulangan tindak pidana (residivisme) di Indonesia masih berada pada kisaran 15–20 persen, yang sebagian besar dipicu oleh faktor ekonomi dan keterbatasan akses pekerjaan setelah bebas.

Karena itu, Kemenimipas kini mendorong model link and match antara pelatihan di dalam lapas dengan kebutuhan pasar kerja. Program ini diperkuat melalui kerja sama dengan sektor swasta, pelatihan berbasis sertifikasi, serta pengembangan industri dalam lapas (prison industry).

Integrasi Prinsip Restorative Justice

Sejalan dengan paradigma baru dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru Indonesia, pendekatan pemasyarakatan produktif juga diarahkan untuk mengimplementasikan prinsip restorative justice, yaitu penyelesaian perkara pidana yang menitikberatkan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat.

Dalam konteks ini, pembinaan di dalam lapas tidak hanya bertujuan menciptakan keterampilan kerja, tetapi juga:

Pemulihan tanggung jawab moral pelaku, melalui program kesadaran hukum dan sosial

Reintegrasi sosial yang lebih manusiawi, dengan mengurangi stigma terhadap mantan narapidana

Pemberdayaan ekonomi sebagai bentuk reparasi sosial, di mana warga binaan dapat berkontribusi positif bagi masyarakat


Pendekatan ini memperkuat fungsi pemasyarakatan bukan sekadar sebagai sistem penghukuman (punitive system), tetapi sebagai sistem pemulihan (rehabilitative and restorative system).

Selain itu, praktik restorative justice juga membuka ruang bagi pengembangan program seperti mediasi penal, kerja sosial produktif, hingga keterlibatan komunitas dalam proses reintegrasi. Hal ini diyakini dapat menurunkan potensi residivisme secara lebih berkelanjutan dibanding pendekatan konvensional.

Dampak Ekonomi dan Sosial

Pendekatan ini juga memberikan efek berganda (multiplier effect) bagi perekonomian daerah. Produk hasil pembinaan warga binaan mulai masuk ke pasar lokal hingga nasional, memperkuat sektor UMKM dan ekonomi kerakyatan.

Lebih jauh, integrasi restorative justice dengan pemasyarakatan produktif menciptakan model pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada keadilan sosial.

Meski demikian, Rasyid mengakui bahwa tantangan struktural masih cukup besar, mulai dari keterbatasan anggaran, kualitas fasilitas pelatihan, hingga rasio petugas terhadap warga binaan yang belum ideal.

"Tentu kita tidak menutup mata terhadap tantangan. Tapi arah kebijakan sudah jelas, pemasyarakatan harus produktif, adaptif, dan terhubung dengan sistem ekonomi sekaligus berlandaskan prinsip keadilan restoratif," tegasnya.

Arah Kebijakan ke Depan

Ke depan, dengan basis data yang semakin kuat dan sinergi lintas sektor, Kemenimipas optimistis pemasyarakatan produktif berbasis restorative justice dapat menjadi salah satu instrumen efektif dalam menekan residivisme, memperkuat kohesi sosial, sekaligus menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi baru yang inklusif di Indonesia.rel]]> https://www.halomedan.com/news/65487/pemasyarakatan-produktif-strategi-kemenimipas-tekan-residivisme-dan-dorong-ekonomi-inklusif-berbasis-restorative-justice/ Pesantren Didorong Jadi Motor Kebangkitan Ekonomi Syariah Nasional Wed, 22 Apr 2026 11:45:00 +0700+0700 Medan — Ketua Umum Gema Santri Nusa, Akhmad Khambali, menegaskan bahwa pesantren memiliki peran strategis dalam memperkuat ekonomi umat di tengah tekanan ekonomi global dan domestik yang kian berat.
Dalam keterangannya, Khambali yang juga merupakan pengurus di Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat menyebutkan, kondisi ekonomi saat ini ditandai dengan melemahnya daya beli masyarakat, meningkatnya utang rumah tangga, serta terbatasnya pertumbuhan lapangan kerja formal.
"Jika ribuan pesantren bergerak serentak membangun usaha, koperasi, wakaf produktif, dan pelatihan soft skill santri, maka umat tidak hanya selamat dari tekanan ekonomi, tetapi juga bangkit menjadi kekuatan ekonomi baru Indonesia," ujarnya.
Tekanan Ekonomi dan Ancaman Kesenjangan
Menurutnya, situasi ekonomi yang tidak stabil berpotensi memperlebar jurang sosial. Di satu sisi, kelompok kecil menjadi semakin kaya, sementara mayoritas masyarakat rentan jatuh miskin akibat beban utang konsumtif seperti pinjaman online, paylater, dan kartu kredit.
Khambali menilai, pola ekonomi berbasis utang konsumtif merupakan indikator rapuhnya struktur kesejahteraan masyarakat. Dalam perspektif ekonomi Islam, sistem tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan, produktivitas, dan keberkahan.
Pesantren sebagai Episentrum Ekonomi Umat
Ia menegaskan bahwa pesantren memiliki modal besar yang belum dioptimalkan, mulai dari kekuatan moral, jaringan sosial yang luas, hingga sumber daya manusia (SDM) dari kalangan santri.
"Pesantren tidak hanya mencetak dai, tetapi juga harus menjadi pusat pemberdayaan ekonomi rakyat," katanya.
Lima Langkah Strategis
Khambali memaparkan lima langkah strategis yang dapat dilakukan pesantren untuk menghadapi tekanan ekonomi:
Membangun unit usaha produktif sesuai potensi daerah seperti pertanian, peternakan, hingga bisnis digital.
Membentuk koperasi syariah untuk melindungi masyarakat dari jeratan rentenir dan pinjaman berbunga tinggi.
Melakukan digitalisasi ekonomi pesantren, termasuk pemasaran online dan pengelolaan keuangan modern.
Mewujudkan kemandirian pangan guna menekan biaya operasional sekaligus menjadi sarana pembelajaran santri.
Mengembangkan wakaf produktif sebagai sumber pembiayaan berkelanjutan bagi pendidikan dan UMKM.
Peran Umat dan Negara
Selain peran pesantren, ia juga menekankan pentingnya perubahan perilaku ekonomi di tingkat rumah tangga, seperti mengurangi utang konsumtif, membangun dana darurat, dan mendukung produk UMKM.
Di sisi lain, pemerintah diminta hadir secara konkret melalui akses pembiayaan murah, pelatihan usaha, sertifikasi halal, serta kemitraan dengan BUMN.
Momentum Kebangkitan
Khambali menilai krisis ekonomi yang terjadi saat ini harus dijadikan momentum untuk melakukan koreksi arah menuju ekonomi produktif berbasis nilai-nilai syariah.
"Pesantren memiliki semua syarat untuk menjadi benteng kemandirian umat. Tinggal kemauan untuk bertransformasi menjadi pusat peradaban ekonomi," tegasnya.
Ia optimistis, jika gerakan ekonomi berbasis pesantren dilakukan secara masif dan terorganisir, Indonesia akan memiliki kekuatan ekonomi umat yang kokoh dan berkelanjutan.]]> https://www.halomedan.com/news/65486/pesantren-didorong-jadi-motor-kebangkitan-ekonomi-syariah-nasional/ Musrenbang Sumut 2027 Digelar, Fokus pada Pertumbuhan Berkualitas dan Dampak Nyata bagi Masyarakat Wed, 22 Apr 2026 10:22:00 +0700+0700

Medan— Pemerintah Provinsi Sumatera Utara resmi menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027. Kegiatan yang berlangsung selama dua hari, 22–23 April 2026 ini menjadi forum strategis untuk menyelaraskan arah kebijakan pembangunan dengan aspirasi masyarakat.
Ketua panitia, Dr Dicky Anugerah Panjaitan dalam laporannya menegaskan bahwa Musrenbang bukan sekadar agenda tahunan, melainkan momentum penting untuk memastikan perencanaan pembangunan lebih terukur, terarah, dan berdampak langsung bagi masyarakat.
"Perencanaan pembangunan harus berbasis data, efisien, serta berorientasi pada hasil. Kita tidak lagi berbicara tentang banyaknya kegiatan, tetapi perubahan nyata yang dirasakan masyarakat," ujarnya.
Dalam forum yang turut dihadiri Dirjen Pembangunan Daerah, Rektor Universitas Sumatera Utara (USU) sebagai narasumber, Dirjen Bina Keuangan Daerah, serta unsur Forkopimda se-Sumatera Utara itu, ditegaskan empat prinsip utama pembangunan tahun 2027.

Pertama, perencanaan berbasis data dan efisiensi, dengan mengacu pada kebutuhan riil serta indikator kinerja yang jelas. Kedua, sinkronisasi dan integrasi antara pemerintah desa, kabupaten/kota hingga provinsi dengan pemerintah pusat. Ketiga, pergeseran paradigma dari kuantitas kegiatan ke manfaat nyata. Keempat, pendekatan partisipatif dan inklusif yang melibatkan seluruh elemen masyarakat, termasuk kelompok rentan.
Adapun tema pembangunan yang diusung dalam RKPD Sumut 2027 adalah "Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Peningkatan Produktivitas, Investasi, dan Industrialisasi Berbasis Potensi Daerah."

Dicky menjelaskan, Musrenbang ini merupakan puncak dari rangkaian panjang proses perencanaan yang telah dimulai sejak akhir 2025, mulai dari kick-off meeting, konsultasi publik, hingga pelaksanaan Musrenbang di 33 kabupaten/kota.
Selain itu, Pemprov Sumut juga melakukan transformasi pendekatan perencanaan, dari berbasis wilayah menjadi berbasis potensi daerah. Pendekatan ini diwujudkan melalui sejumlah forum kawasan, seperti kawasan komoditas unggulan di Tapanuli Selatan, kawasan pertumbuhan di Pematangsiantar, kawasan ketahanan pangan di Batubara, serta kawasan afirmasi di Gunungsitoli.
"Melalui pendekatan ini, perencanaan menjadi lebih tematik, fokus, dan langsung menyasar persoalan utama di setiap daerah," jelasnya.

Musrenbang Provinsi Sumatera Utara 2027 diharapkan menghasilkan kesepakatan prioritas pembangunan yang mampu mendorong lompatan pertumbuhan ekonomi, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.
Di akhir laporannya, panitia berharap Gubernur Sumatera Utara dapat memberikan arahan sekaligus membuka secara resmi Musrenbang RKPD Tahun 2027.
"Dengan perencanaan yang berkualitas dan berbasis data, kita optimistis pembangunan Sumatera Utara ke depan akan lebih tepat sasaran dan berdampak luas bagi masyarakat," tutup Dicky.rel]]> https://www.halomedan.com/news/65485/musrenbang-sumut-2027-digelar-fokus-pada-pertumbuhan-berkualitas-dan-dampak-nyata-bagi-masyarakat/ GCI, Diaspora dan Asta Cita Menjembatani Identitas, Ekonomi dan Kepentingan Wed, 22 Apr 2026 07:33:00 +0700+0700
Oleh: Abdullah Rasyid
*Mahasiswa Doktoral Ilmu Pemerintahan IPDN
*Staf Khusus Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan

Kebijakan Global Citizenship of Indonesia (GCI) menandai satu babak baru dalam politik keimigrasian Indonesia. Di tengah ketegangan lama antara prinsip kewarganegaraan tunggal dan realitas mobilitas global, negara mencoba mengambil jalan tengah: memberikan keterikatan permanen tanpa harus membuka pintu kewarganegaraan ganda penuh. Ini bukan sekadar kebijakan administratif, melainkan pilihan strategis yang menyentuh aspek identitas, ekonomi, dan geopolitik.

Dalam konteks ini, GCI layak dibaca sebagai instrumen negara untuk merangkul diaspora dan anak hasil perkawinan campuran—dua kelompok yang selama ini sering berada di "ruang antara": dekat secara emosional dengan Indonesia, tetapi terbatas secara hukum.

Diaspora: dari "Brain Drain" ke "Brain Circulation"

Selama bertahun-tahun, diaspora Indonesia menghadapi dilema klasik: mempertahankan kewarganegaraan Indonesia dengan keterbatasan mobilitas global, atau berpindah kewarganegaraan dengan konsekuensi keterputusan administratif dari tanah air. GCI mencoba memutus dilema ini.

Dengan memberikan ITAP tanpa batas waktu, negara mengirim sinyal kuat: kontribusi tidak lagi diukur dari status paspor semata, tetapi dari keterlibatan nyata. Diaspora dapat tinggal, berinvestasi, membangun usaha, bahkan mentransfer pengetahuan tanpa beban prosedural yang berbelit.

Manfaat paling konkret terletak pada transformasi dari brain drain menjadi brain circulation. Profesional Indonesia di luar negeri—ilmuwan, teknokrat, entrepreneur—dapat menjadikan Indonesia sebagai basis kedua tanpa kehilangan akses globalnya. Dalam jangka panjang, ini berpotensi memperkuat ekosistem inovasi nasional, sesuatu yang selama ini menjadi titik lemah daya saing Indonesia.

Anak Perkawinan Campuran: Mengakhiri "Limbo Identitas"

Jika diaspora menghadapi dilema strategis, anak hasil perkawinan campuran menghadapi dilema eksistensial. Banyak dari mereka tumbuh dengan identitas ganda secara kultural, tetapi dipaksa memilih satu secara hukum ketika dewasa. Pilihan itu sering kali bukan soal loyalitas, melainkan soal peluang hidup.

GCI menawarkan solusi yang lebih manusiawi. Ia tidak memaksa pilihan yang bersifat zero-sum, tetapi membuka ruang keterikatan berkelanjutan dengan Indonesia. Bagi kelompok ini, GCI bukan sekadar izin tinggal, melainkan pengakuan atas kompleksitas identitas mereka.

Dampaknya tidak hanya psikologis, tetapi juga struktural: akses terhadap pendidikan, peluang ekonomi, dan jaringan sosial di Indonesia menjadi lebih terbuka. Dalam jangka panjang, kelompok ini justru bisa menjadi "jembatan alami" antara Indonesia dan dunia global—aset yang jarang disadari dalam perumusan kebijakan publik.

Asta Cita dan Logika Negara Modern

Dalam kerangka Asta Cita Presiden Prabowo, GCI memiliki relevansi yang cukup kuat, setidaknya pada tiga dimensi utama.

Pertama, penguatan sumber daya manusia (SDM) unggul.
Asta Cita menekankan pentingnya kualitas SDM sebagai fondasi kemajuan bangsa. GCI memperluas definisi SDM nasional—tidak lagi terbatas pada warga negara secara formal, tetapi juga mereka yang memiliki afiliasi kuat dan kapasitas global. Ini adalah pendekatan yang lebih adaptif terhadap era kompetisi talenta internasional.

Kedua, akselerasi pertumbuhan ekonomi dan investasi. Dengan skema komitmen investasi dan kemudahan tinggal, GCI berpotensi menarik patient capital dari diaspora. Berbeda dengan investasi spekulatif jangka pendek, diaspora cenderung memiliki ikatan emosional yang mendorong investasi jangka panjang dan berorientasi pembangunan.

Ketiga, penguatan posisi Indonesia dalam percaturan global. Negara-negara seperti India dan Tiongkok telah lama memanfaatkan diaspora sebagai instrumen diplomasi ekonomi dan pengaruh global. GCI menunjukkan bahwa Indonesia mulai bergerak ke arah yang sama—membangun "jejaring kebangsaan" yang melampaui batas teritorial.

Catatan Kritis: Antara Peluang dan Kehati-hatian

Namun, optimisme terhadap GCI tidak boleh mengabaikan sejumlah risiko.
Pertama, potensi ketimpangan akses antara diaspora berkapital tinggi dan masyarakat lokal.
Jika tidak diatur dengan baik, GCI bisa dipersepsikan sebagai "karpet merah" bagi kelompok tertentu.

Kedua, disharmoni regulasi antara rezim keimigrasian dan ketenagakerjaan.
Fakta bahwa pemegang GCI tetap membutuhkan izin kerja menunjukkan adanya fragmentasi kebijakan yang dapat mengurangi daya tarik program ini.

Ketiga, aspek kedaulatan dan sensitivitas politik.
Di negara yang masih memegang teguh prinsip kewarganegaraan tunggal, kebijakan seperti GCI harus dikelola dengan narasi yang tepat agar tidak memicu resistensi publik.

Penutup

GCI pada dasarnya adalah kompromi cerdas: ia tidak mengubah doktrin kewarganegaraan, tetapi memperluas makna keanggotaan dalam bangsa. Bagi diaspora dan anak perkawinan campuran, ini adalah pintu kembali—bukan secara simbolik, tetapi secara nyata.

Dalam perspektif Asta Cita, GCI bisa menjadi instrumen strategis untuk memperkuat SDM, menarik investasi, dan memperluas pengaruh global Indonesia.
Namun, seperti semua kebijakan inovatif, keberhasilannya tidak hanya ditentukan oleh desain, tetapi oleh konsistensi implementasi dan keberanian melakukan penyempurnaan.

Jika dikelola dengan tepat, GCI bukan sekadar kebijakan imigrasi. Ia bisa menjadi fondasi bagi redefinisi kebangsaan Indonesia di era global: lebih inklusif, lebih strategis, dan tetap berakar pada kepentingan nasional.]]> https://www.halomedan.com/Berita/65484/gci-diaspora-dan-asta-cita-menjembatani-identitas-ekonomi-dan-kepentingan/ MAJLIS SHOLAWAT AKHSA NUSANTARA Hadir Menebar Cahaya Sholawat Untuk Umat Wed, 22 Apr 2026 07:02:00 +0700+0700
MAJLIS SHOLAWAT AKHSA NUSANTARA
Hadir Menebar Cahaya Sholawat Untuk Umat

Makna Nama
AKHSA adalah
Gerakan sholawat Ahlussunnah yang menebarkan cinta Rasulullah ﷺ di seluruh Nusantara.

VISI
Menjadi majlis sholawat yang istiqomah dalam menebarkan cinta Rasulullah ﷺ serta memperkuat persatuan umat melalui sholawat dan dakwah Ahlussunnah wal Jamaah di Nusantara.

MISI
Menghidupkan majlis sholawat dan Maulid Nabi di tengah masyarakat
Menanamkan kecintaan kepada Rasulullah ﷺ sejak dini
Menjaga dan melestarikan amaliyah Ahlussunnah wal Jamaah
Menjadi wadah persatuan umat melalui dzikir dan sholawat
Menebarkan dakwah Islam yang damai, sejuk, dan rahmatan lil 'alamin

Mengajak masyarakat untuk aktif dalam kegiatan keagamaan

TAGLINE RESMI Majlis Sholawat Akhsa Nusantara adalah :
"Menebar Cahaya Sholawat Untuk Umat"

MOTTO
"Dengan Sholawat, Hati Menjadi Dekat dengan Rasulullah ﷺ dan Umat Menjadi Kuat."

NILAI-NILAI UTAMA
Mahabbah Rasul (Cinta kepada Nabi ﷺ)
Ukhuwah Islamiyah (Persatuan umat)
Istiqomah dalam Sholawat
Akhlakul Karimah
Dakwah yang lembut dan menyejukkan

Logo AKHSA Nusantara melambangkan:
Bulan sabit & masjid adalah Simbol Islam dan cahaya iman
Warna hijau adalah Kedamaian dan keberkahan
Warna emas adalah Kemuliaan sholawat dan keagungan Rasulullah ﷺ
Tulisan AKHSA Merupakan Identitas gerakan sholawat Ahlussunnah
Ornamen klasik Islami Merupakan Tradisi dan warisan ulama Nusantara

Majlis Sholawat Akhsa Nusantara dalam Asuhan KH. Akhmad Khambali, SE, MM selalu Menebar Kebaikan melalui Pembacaan Rowi Maulid Diba' dan Tahlil serta Sholawat Munajat agar alam Raya Bumi Pertiwi selalu sejuk, damai, tentram dan selalu dalam lindungan Ilahiyyah.

Kyai Khambali yang juga Pengurus Komisi Dakwah MUI Pusat, mengajak seluruh umat Islam, khususnya masyarakat sekitar, untuk tidak hanya hadir sendiri, tetapi juga mengajak sanak keluarga, tetangga, dan sahabat agar bersama-sama meramaikan majlis yang mulia ini. Jadikan ini sebagai gerakan kebaikan bersama, menjemput rahmat Allah dan mempererat tali silaturrahim.

InsyaAllah kegiatan ini dilaksanakan secara rutin: Setiap Selasa malam Rabu
Pukul 20.00 WIB – selesai
Sekretariat Gema Santri Nusa
Ponpes Roudhotul Ulum Al Husaini
Jl. Raya Payabakung, Hamparan Perak, Deli Serdang, Sumatera Utara

Alhamdulillah... Rutinan setiap Selasa Malam Rabu selalu di Hadiri Oleh Komponen Anak Bangsa dari berbagai Lintas Profesi tanpa membanggakan Pangkat dan Jabatan, karena hakekatnya semua rindu akan Rosul, maka dengan Pembacaan Rowi Maulid Diba' Rindu akan Rosul akan terobati Ujar Kyai Khambali yang Juga Ketua Umum Gema Santri Nusa.rrel]]> https://www.halomedan.com/news/65483/majlis-sholawat-akhsa-nusantara-hadir-menebar-cahaya-sholawat-untuk-umat/ Anggota DPRD Sumut Abdul Rahim Siregar Dilaporkan ke Polda Sumut Terkait Dugaan Pengeroyokan Kader KAMMI Tue, 21 Apr 2026 20:42:00 +0700+0700
Medan — Insiden kericuhan dalam kegiatan Halal Bihalal Keluarga Alumni Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KA KAMMI) Sumatera Utara yang berlangsung pada Minggu (19/4/2026) sekitar pukul 10.00 WIB, berbuntut pada laporan hukum di Polda Sumatera Utara.

Peristiwa tersebut terjadi di Aula Kantor Gubernur Sumatera Utara saat kegiatan halal bihalal berlangsung. Dalam kejadian itu, seorang kader KAMMI bernama Muslimin dilaporkan mengalami dugaan pengeroyokan oleh sejumlah oknum alumni KAMMI. Korban disebut mengalami sejumlah pukulan sebelum akhirnya diamankan oleh petugas Satpol PP untuk dikeluarkan dari lokasi acara.

Situasi memanas saat proses pengamanan berlangsung. Berdasarkan informasi yang dihimpun, di dalam ruang transit kantor gubernur, terjadi dugaan tindakan kekerasan lain, di mana seorang kader KAMMI disebut ditampar oleh Abdul Rahim Siregar yang juga menjabat sebagai Ketua KA KAMMI Sumatera Utara. Selain itu, terdapat pula dugaan adanya provokasi ancaman kepada anggota KAMMI untuk di Suntik Anestesi.


Atas kejadian tersebut, para korban secara resmi telah melaporkan Abdul Rahim Siregar yang juga merupakan Anggota DPRD Sumatera Utara Fraksi PKS atas dugaan tindak pidana pengeroyokan ke Polda Sumatera Utara dengan nomor laporan: STTLP/B/608/IV/2026/SPKT/POLDA SUMATERA UTARA.


Diketahui, sedikitnya enam orang menjadi korban dalam insiden tersebut, di mana lima di antaranya harus menjalani perawatan intensif (opname) di Rumah Sakit Haji Medan akibat luka yang dialami.

Hingga saat ini, pihak kepolisian diharapkan segera menindaklanjuti laporan tersebut dan melakukan proses penyelidikan guna mengungkap fakta serta pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam insiden tersebut.

Sebelumnya diberitakan Ketua PW KAMMI Sumut, Irham Sadani Rambe (ISR), menyayangkan kericuhan tersebut dan menjelaskan bahwa konflik bermula dari ketidakkonsistenan saudara Abdul Rahim Siregar terhadap kesepakatan yang telah dibuat dua hari sebelum acara berlangsung.

Dalam keterangannya, ISR mengungkapkan bahwa pada Jumat (17/4), telah dilakukan pertemuan klarifikasi antara Ketua KA KAMMI Sumut, Abdul Rahim Siregar, dengan Ketua PW KAMMI Sumut, dengan dirinya. Dalam pertemuan tersebut, Abdul Rahim berkomitmen bahwa kegiatan Halal Bihalal tidak akan disusupi agenda pelantikan PW KAMMI Sumut versi lain (penumpang gelap).

Dalam pertemuan tersebut, Abdul Rahim Siregar (ARS) juga menyampaikan permohonan maaf atas beredarnya flyer di media sosial dan grup KAMMI Sumut yang mencantumkan agenda Halal Bihalal sekaligus pelantikan KA KAMMI Sumut dan menyelipkan Pelantikan PW KAMMI Sumut.

Abdul Rahim Siregar juga berkomitmen untuk tidak menimbulkan perpecahan di tubuh KAMMI Sumatera Utara, serta berjanji akan merangkul seluruh alumni dan kader demi menjaga persatuan organisasi, sekaligus mendorong penyelesaian konflik di tingkat pusat. Namun menurut ISR kesepakatan itu tidak ditaati oleh ARS, sehingga menimbulkan kekecewaan dari beberapa kader KAMMI.]]> https://www.halomedan.com/Berita/65482/anggota-dprd-sumut-abdul-rahim-siregar-dilaporkan-ke-polda-sumut-terkait-dugaan-pengeroyokan-kader-kammi/ Bongkar Dugaan Praktik Mafia Solar: PW HIMMAH Sumut Yakin Atensi Kapolda Soal BBM Ilegal di Belawan Tue, 21 Apr 2026 19:03:00 +0700+0700
MEDAN – Pimpinan Wilayah Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (PW HIMMAH) Sumatera Utara menggelar aksi unjuk rasa pada Senin, (20/04) di Mapolda Sumut terkait dugaan praktik mafia Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis solar yang kian meresahkan di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan.

Pihaknya menyoroti adanya peredaran solar ilegal yang diduga berlangsung secara sistematis dan masif, terutama di kawasan Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan (PPSB). Praktik ini dinilai telah merampas hak nelayan kecil yang seharusnya menjadi penerima manfaat utama solar subsidi.

Wakil Ketua I PW HIMMAH Sumut, Mahdayan Tanjung yang juga selaku Koordinator Lapangan mengungkap adanya dugaan keterlibatan sosok yang dikenal sebagai "Wak Uteh" yang diduga memiliki gudang distribusi di Hamparan Perak yang menjadi pemasok utama solar ilegal ke Gudang Bencuan di Gabion Belawan.

"Lokasi tersebut pernah digerebek, aktivitas distribusi ilegal diduga tetap berjalan. Ini memicu pertanyaan besar bahwa ada apa yang terjadi sebenarnya. Kami mendukung penuh Kapolda Sumut, Irjen. Pol. Whisnu Hermawan Februanto dan Kapolres Pelabuhan Belawan , AKBP Rosef Efendi serta jajarannya untuk segera menindaklanjuti hal tersebut," ujarnya.

Informasinya, PW HIMMAH Sumut juga mendapatkan kabar bahwa terdapat dugaan mafia BBM Solar lainnya di Gudang Arang Belawan berinisial AS yang sampai saat ini masih bebas beroperasi tanpa tersentuh hukum.

PW HIMMAH Sumut membawa sejumlah tuntutan krusial yang ditujukan kepada Kapolda Sumatera Utara dan jajaran terkait, diantaranya:

1. Meminta penyegelan gudang-gudang ilegal dan penerapan sanksi pidana sesuai UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
2. Melakukan pemeriksaan terhadap sosok 'Wak Uteh' beserta seluruh jaringan distribusinya.
3. Mendesak Pertamina Regional Sumbagut untuk melakukan audit distribusi agar penyaluran BBM subsidi transparan dan akuntabel.

Dalam kesempatan itu, Mahdayan Tanjung meminta kepastian mengenai proses penegakan hukum dan tindaklanjuti dari tuntutan yang telah dilayangkan dan ditanggapi langsung oleh Perwira Menengah Pengawas (Pamenwas).

Adapun yang menerima kehadiran para pengunjuk rasa yaitu AKBP Parulian Samosir dan Kompol Rismanto Jaya Negara Purba yang berkomitmen untuk segera memproses hal ini dan akan menyampaikan kepada pimpinan, diantaranya Kapolda Sumut dan jajaran serta melakukan pengembangan dalam persoalan yang dimaksud.

"Kami mengapresiasi dan meyakini Kapolda Sumut dan Kapolres Pelabuhan Belawan untuk segera memproses tuntutan tersebut. Hal ini bukan sekadar masalah ekonomi, tapi keadilan sosial bagi nelayan kecil. Kami meyakini respons cepat dan transparan dari pihak kepolisian membuktikan bahwa hukum tidak tajam ke bawah dan tumpul ke atas, serta tidak ada mafia yang kebal hukum," pungkasnya mengakhiri.]]> https://www.halomedan.com/Berita/65481/bongkar-dugaan-praktik-mafia-solar-pw-himmah-sumut-yakin-atensi-kapolda-soal-bbm-ilegal-di-belawan/ Dari Penjara ke Pembinaan: Momentum KUHP–KUHAP Baru dan Peran Bapas dalam Revolusi Pemasyarakatan” Tue, 21 Apr 2026 16:16:00 +0700+0700
Oleh: Abdullah Rasyid
Mahasiswa Doktoral Ilmu Pemerintahan IPDN
Staf Khusus Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan

Indonesia sedang berada di titik balik penting dalam reformasi sistem hukum pidana. Kehadiran KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023) dan pembaruan KUHAP bukan sekadar perubahan norma, melainkan peluang untuk menggeser paradigma pemidanaan: dari pemenjaraan menuju pembinaan yang lebih humanis, adaptif, dan berorientasi pada pemulihan.

Selama ini, persoalan klasik seperti over capacity lapas, keterbatasan anggaran, dan tingginya residivisme menunjukkan bahwa penjara belum sepenuhnya menjalankan fungsi korektif. Bahkan, dalam banyak kasus, penjara justru menjadi "sekolah kejahatan". Di sinilah relevansi gagasan pemasyarakatan humanis bertemu dengan semangat pembaruan KUHP–KUHAP: menghadirkan pemidanaan alternatif sebagai arus utama, bukan sekadar pelengkap.

Pemidanaan Alternatif: Mengakhiri Dominasi Penjara

KUHP baru secara eksplisit membuka ruang luas bagi pidana non-penjara, seperti pidana pengawasan, kerja sosial, dan pidana denda proporsional. Pendekatan ini mencerminkan pergeseran dari retributive justice menuju restorative justice—di mana tujuan hukum tidak lagi semata menghukum, tetapi juga memulihkan.

Logikanya sederhana: tidak semua pelaku kejahatan harus dipenjara. Untuk tindak pidana ringan, pelaku pertama, atau kejahatan non-kekerasan, pendekatan alternatif justru lebih efektif. Negara dapat menghemat biaya pemasyarakatan, sekaligus menjaga agar pelaku tetap produktif di masyarakat.

Dengan demikian, pemidanaan alternatif bukan "pilihan lunak", melainkan strategi rasional untuk meningkatkan efektivitas sistem peradilan pidana.

KUHAP Baru dan Perluasan Diskresi Humanis

Reformasi KUHAP memperkuat ruang bagi aparat penegak hukum—polisi, jaksa, dan hakim—untuk menerapkan pendekatan restoratif sejak tahap awal proses peradilan. Diversi, mediasi penal, hingga penghentian perkara berbasis keadilan restoratif menjadi instrumen penting untuk mengurangi beban lembaga pemasyarakatan.

Namun, kebijakan ini hanya akan efektif jika diikuti dengan sistem pengawasan dan pembinaan yang kuat di luar penjara. Di sinilah peran krusial Balai Pemasyarakatan (Bapas) menjadi penentu keberhasilan reformasi.

Bapas sebagai Ujung Tombak Pembinaan

Selama ini, Bapas sering dipandang sebagai institusi pendukung. Padahal dalam kerangka KUHP–KUHAP baru, Bapas justru harus menjadi aktor sentral. Tugas pembimbing kemasyarakatan tidak lagi sekadar membuat litmas (penelitian kemasyarakatan), tetapi juga:

Mengawal pelaksanaan pidana pengawasan

Membimbing pelaku dalam kerja sosial

Menjadi mediator antara pelaku, korban, dan masyarakat

Memastikan proses reintegrasi sosial berjalan efektif


Dengan kata lain, Bapas adalah "jembatan" antara sistem hukum dan masyarakat. Tanpa penguatan kelembagaan, SDM, dan anggaran Bapas, pemidanaan alternatif berisiko gagal di tingkat implementasi.

Integrasi dengan Visi Pemasyarakatan Humanis

Konsep pemasyarakatan humanis—seperti model penjara terbuka dan berbasis komunitas—menemukan momentumnya dalam KUHP–KUHAP baru. Jika sebelumnya reformasi pemasyarakatan terhambat oleh dominasi pidana penjara, kini kerangka hukum telah memberi ruang untuk pendekatan yang lebih progresif.

Pemasyarakatan tidak lagi hanya berlangsung di balik tembok, tetapi juga di tengah masyarakat. Penjara menjadi "opsi terakhir" (ultimum remedium), bukan pilihan utama. Ini selaras dengan arah pembangunan nasional yang menempatkan manusia sebagai pusat kebijakan.

Tantangan Implementasi

Meski arah kebijakan sudah tepat, tantangan ke depan tidak ringan:

Resistensi budaya hukum yang masih "penjara-sentris"

Keterbatasan jumlah dan kapasitas pembimbing kemasyarakatan

Belum meratanya pemahaman aparat terhadap keadilan restoratif

Kebutuhan sistem digital untuk monitoring pidana alternatif


Tanpa pembenahan serius, pemidanaan alternatif berpotensi menjadi norma di atas kertas.

Penutup

KUHP dan KUHAP baru membuka jalan bagi transformasi besar dalam sistem pemasyarakatan Indonesia. Pemidanaan alternatif memberi peluang untuk mengurangi over capacity, meningkatkan efektivitas pembinaan, dan menghadirkan keadilan yang lebih manusiawi.

Namun, kunci keberhasilannya terletak pada penguatan Balai Pemasyarakatan sebagai ujung tombak pembinaan di luar penjara. Reformasi hukum harus diikuti reformasi kelembagaan.

Jika momentum ini dimanfaatkan dengan tepat, Indonesia tidak hanya memperbaiki sistem penjara, tetapi juga membangun model keadilan yang lebih beradab—di mana hukuman bukan sekadar pembalasan, melainkan jalan menuju pemulihan dan reintegrasi sosial.]]> https://www.halomedan.com/news/65479/dari-penjara-ke-pembinaan-momentum-kuhpndashkuhap-baru-dan-peran-bapas-dalam-revolusi-pemasyarakatanrdquo/ Diskriminasi Pendidikan oleh Negara: Bayangan Kolonial yang Membelenggu Nusantara Tue, 21 Apr 2026 16:10:00 +0700+0700
Medan - Pluralisme pendidikan Indonesia, yang secara historis menjadi tulang punggung peradaban, kini digerogoti diskriminasi struktural pemerintah yang mencolok. Ini bukan sekadar ketimpangan, melainkan bayangan gelap warisan kolonial yang menghambat kemajuan bangsa. Demikian kecaman keras Shohibul Anshor Siregar, dosen senior Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UMSU Medan.



Siregar menegaskan, praktik diskriminatif ini tak hanya menggerogoti pendanaan, namun juga merasuk dalam regulasi, perlakuan administratif, hingga nasib para penjaga garda terdepan pendidikan: para guru honorer. Semua ini secara sistematis memarginalkan kontribusi esensial lembaga pendidikan masyarakat dan mengkhianati amanat konstitusi. "Fenomena ini bukan anomali, melainkan pola historis yang berulang. Kolonial Belanda secara brutal mendiskriminasi pendidikan pribumi, utamanya pesantren dan sekolah rakyat. Mereka menggelontorkan dana melimpah untuk sekolah Eropa dan elite pribumi, sementara pendidikan akar rumput dibiarkan berdarah-darah, bahkan dibungkam lewat Wildeschoolen Ordonnantie," ungkap Siregar dengan intonasi tajam. "Ironisnya, pola pikir segregatif ini seolah bereinkarnasi dalam kebijakan pendidikan pasca-kemerdekaan, mencerminkan ketidakpedulian negara terhadap amanat pembukaan konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa."



Disparitas Pendanaan: Cermin Ketidakadilan yang Memilukan



Jurang pendanaan, menurut analisis Siregar, adalah wajah paling telanjang dari diskriminasi ini. "Anggaran pendidikan kita cenderung menjadi 'proyek' yang lebih menguntungkan sektor pendidikan negeri. Meskipun sekolah swasta, termasuk madrasah, menopang 20-30% siswa nasional—bahkan di beberapa wilayah pelosok madrasah menopang lebih dari 50%—alokasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) atau subsidi lain dari pemerintah seringkali hanya remah-remah. Ini menciptakan sistem kasta, di mana sekolah negeri bergelimang fasilitas, sementara sekolah masyarakat yang mengemban amanat mendidik jutaan anak bangsa harus berjuang dari kekurangan," paparnya, tidak menyembunyikan kekecewaannya.



Siregar bahkan menunjuk perbandingan dengan pendidikan kedinasan (Akpol, IPDN, atau sekolah tinggi kementerian lain) sebagai paradoks yang menyakitkan. "Negara mengucurkan dana tak terbatas untuk pendidikan kedinasan, lengkap dengan fasilitas mewah, asrama, dan jaminan karir, untuk mencetak 'pelayan negara'. Tapi, untuk pendidikan yang mencetak 'warga negara' di lembaga masyarakat, yang notabene adalah tulang punggung pembangunan sosial, justru diperlakukan sebagai anak tiri. Ini bukan sekadar disparitas, ini adalah pengkhianatan terhadap prinsip keadilan, sebuah replika struktural perlakuan istimewa kolonial terhadap segmen pendidikan tertentu," kecam Siregar.



Jerat Regulasi dan Pembungkaman Kemitraan: Pola Kontrol Kolonial yang Tersamarkan



Regulasi dan pengakuan juga tak luput dari sorotan kritis Siregar. "Dulu kita punya Wildeschoolen Ordonnantie yang mencekik. Kini, meski tanpa nama sekejam itu, regulasi perizinan yang labirin, akreditasi yang diskriminatif, dan kurikulum nasional yang kaku menjadi belenggu nyata bagi sekolah swasta atau madrasah. Ini bukan 'standar kualitas', melainkan kontrol yang berlebihan, upaya mematikan inovasi, dan meniadakan otonomi, persis seperti motif kolonial untuk membendung gerakan rakyat," ujarnya.



Partisipasi lembaga pendidikan masyarakat dalam perumusan kebijakan nasional pun, menurut Siregar, adalah sebuah fatamorgana. "Organisasi penyelenggara pendidikan swasta seringkali hanya dihadirkan sebagai formalitas, bukan mitra substantif. Suara mereka dibungkam, pengalaman lapangan mereka diabaikan. Ini menegaskan bahwa narasi 'pendidikan nasional' yang dibangun seringkali hanya mengakui pendidikan negeri sebagai entitas utama, sementara kontribusi masyarakat dikesampingkan. Ini adalah pola pembungkaman yang mirip dengan cara kolonial meredam aspirasi pribumi," tambah Siregar, menyiratkan adanya keberlanjutan pola pikir dominasi.



Nasib Guru Honorer: Cerminan Ketidakpedulian Negara terhadap Pilar Pendidikan



Puncak dari diskriminasi struktural ini, menurut Siregar, terwujud jelas dalam perlakuan terhadap guru honorer—entitas yang sesungguhnya menjadi tulang punggung operasional banyak sekolah negeri dan swasta, terutama di daerah pelosok.



"Pola rekrutmen guru honorer sangat kacau, seringkali tanpa standar yang jelas, bersifat ad hoc, dan bergantung pada kebijakan lokal yang rentan politisasi," kritik Siregar tajam. "Perlakuan terhadap mereka pun sungguh memprihatinkan. Mereka bekerja dengan beban yang sama, atau bahkan lebih berat dari guru PNS, namun dengan jaminan kesejahteraan yang nol. Gaji mereka seringkali di bawah upah minimum regional, dibayar terlambat, atau bahkan hanya mengandalkan belas kasihan dari komite sekolah atau dana BOS yang minim. Ini adalah bentuk eksploitasi terang-terangan yang dilakukan negara melalui sistem, bukan lagi hanya oleh individu. Guru-guru ini, pahlawan tanpa tanda jasa yang sesungguhnya, dipaksa hidup dalam ketidakpastian dan kemiskinan."



Kondisi guru honorer ini, lanjut Siregar, secara fundamental bertentangan dengan amanat Pembukaan UUD 1945 alinea keempat yang menekankan "mencerdaskan kehidupan bangsa". "Bagaimana mungkin kita mencerdaskan bangsa jika para pencerdas itu sendiri diabaikan, dieksploitasi, dan tidak dijamin kesejahteraannya? Ini menunjukkan bahwa negara, meskipun retorikanya berapi-api soal pendidikan, namun dalam praktiknya, belum sepenuhnya serius melaksanakan amanat konstitusi. Ini adalah warisan pola pikir kolonial yang melihat tenaga pengajar pribumi sebagai kelas dua, murah, dan dapat diperas," Siregar menyimpulkan dengan nada geram.



Dampak Sosiologis dan Panggilan Kemerdekaan Sejati



Dampak diskriminasi ini melampaui kerugian finansial, menancapkan luka sosiologis yang dalam dan membiakkan ketimpangan antar-generasi. "Ini memperparah kesenjangan pendidikan, menciptakan segmen 'pendidikan mahal' yang hanya terakses elite, sementara siswa dari keluarga menengah ke bawah yang mengandalkan sekolah swasta terjangkau atau madrasah menjadi korban. Hak pilih orang tua terampas, inovasi pendidikan mati suri, dan pluralisme yang menjadi kekayaan bangsa terancam punah. Jika mentalitas pembelah ala kolonial ini terus dipertahankan, kita tidak hanya mengkhianati jutaan anak didik, tetapi juga mengebiri potensi kebangkitan intelektual yang sejati," tandas Siregar dengan nada penuh peringatan.



Untuk mengatasinya, Siregar menyerukan sebuah revolusi paradigma. "Pemerintah harus bertransformasi dari patron yang mengontrol menjadi mitra yang setara. Pemerataan pendanaan berbasis siswa yang adil, regulasi yang fleksibel namun akuntabel, dan inklusi substantif perwakilan pendidikan masyarakat dalam setiap perumusan kebijakan adalah keniscayaan," usulnya. "Dan yang terpenting, negara harus segera menghapuskan sistem eksploitasi guru honorer ini, mengangkat mereka dengan layak, menjamin kesejahteraan, dan memberikan kepastian karir. Hanya dengan demikian kita bisa mengklaim sebagai negara yang sungguh-sungguh merdeka, yang menghormati amanat konstitusinya untuk mencerdaskan kehidupan seluruh anak bangsa, bebas dari bayang-bayang diskriminasi masa lalu dan kini."red]]> https://www.halomedan.com/news/65478/diskriminasi-pendidikan-oleh-negara-bayangan-kolonial-yang-membelenggu-nusantara/ Koperasi Pers Indonesia Distribusikan Mesin Grain Dryer dari Tiongkok, Siapkan Pelatihan Gratis di Medan Tue, 21 Apr 2026 16:04:00 +0700+0700
MEDAN – Koperasi Keluarga Pers Indonesia dipercaya menjadi mitra distribusi mesin grain dryer atau pengering hasil pertanian yang berasal dari investor Tiongkok. Teknologi ini dirancang sebagai mesin pengering sekaligus penggiling padi dalam bentuk portabel dengan kapasitas produksi hingga sekitar 6 ton per proses.

Ketua Koperasi Keluarga Pers Indonesia, Devis Abuimau Karmoy, mengatakan mesin tersebut tidak hanya ditujukan untuk komoditas padi, tetapi juga dapat digunakan untuk jagung. Kehadiran alat ini diharapkan mampu memperkuat efisiensi penanganan pascapanen di tingkat petani.

"Ini seperti kilang padi, tetapi versi portable. Bisa digunakan untuk padi maupun jagung," ujarnya di Medan.

Selain membuka peluang kerja sama dengan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Sumatera Utara dalam pemanfaatan mobil *grain dryer* tersebut, Koperasi Pers Indonesia juga menyiapkan program pendampingan bagi calon pengguna.

Pendampingan itu akan dilakukan melalui *workshop* gratis yang menghadirkan tenaga ahli langsung dari Tiongkok yang dijadwalkan datang ke Medan. Pelatihan tersebut difokuskan pada pemahaman teknis pengoperasian serta perawatan mesin agar dapat dimanfaatkan secara optimal di lapangan.

"Selain kerja sama, kami juga menyiapkan workshop gratis dari ahli yang akan datang langsung dari Tiongkok untuk memberikan pemahaman kepada pengguna," kata Devis.

Untuk informasi lebih lanjut terkait kerja sama dan distribusi mesin *grain dryer* ini, masyarakat dapat menghubungi Ketua Koperasi Jasa Keluarga Pers Indonesia, Devis Abuimau Karmoy, melalui WhatsApp 081342277628 atau email: koperasipersid@gamil.com.]]> https://www.halomedan.com/Berita/65477/koperasi-pers-indonesia-distribusikan-mesin-grain-dryer-dari-tiongkok-siapkan-pelatihan-gratis-di-medan/ Jadwal Seleksi Komisi Informasi Sumut 2026–2030 Disesuaikan, Ini Tahapan Terbarunya Tue, 21 Apr 2026 15:42:00 +0700+0700 Medan — Tahapan seleksi calon anggota Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara (KI Provsu) periode 2026–2030 resmi mengalami penyesuaian jadwal. Perubahan ini dilakukan oleh Tim Seleksi (Timsel) sebagai bentuk penyesuaian terhadap hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2026.
Penyesuaian tersebut tertuang dalam pengumuman Timsel KI Provsu Nomor: 002/TIMSEL-KI-PROVSU/IV/2026 tertanggal 20 April 2026 tentang Pemberitahuan Penyesuaian Tahapan Seleksi Calon Anggota KI Sumut periode 2026–2030. Perubahan ini merupakan tindak lanjut dari pengumuman sebelumnya Nomor: 001/TIMSEL-KI-PROVSU/IV/2026 tertanggal 2 April 2026 mengenai pendaftaran seleksi.
Penyesuaian jadwal dilakukan mengacu pada Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri, yakni Kementerian Agama Republik Indonesia, Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, dan Kementerian PANRB Republik Indonesia, terkait hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2026.
Adapun rincian tahapan seleksi terbaru adalah sebagai berikut:
Pengumuman hasil seleksi administrasi: 30 April, 4 dan 5 Mei 2026
Tes Potensi: 6 Mei 2026
Pengumuman hasil Tes Potensi: 11 Mei 2026
Penerimaan masukan/saran masyarakat: 12 Mei – 5 Juni 2026
Psikotes dan dinamika kelompok: 8–9 Juni 2026
Wawancara oleh Tim Seleksi: 17–18 Juni 2026
Pengumuman hasil wawancara: 22 Juni 2026
Pembuatan makalah bagi peserta lulus: 23–29 Juni 2026
Sementara itu, lokasi pelaksanaan tes akan diumumkan kemudian oleh Tim Seleksi.
Timsel menegaskan bahwa perubahan jadwal ini bersifat administratif dan tidak mengubah substansi maupun mekanisme seleksi. Proses rekrutmen tetap mengedepankan prinsip kepastian hukum, keterbukaan, serta kesetaraan bagi seluruh peserta.
Para calon peserta diimbau untuk mencermati setiap pengumuman resmi dan memastikan seluruh berkas serta persyaratan telah sesuai ketentuan. Informasi terbaru diharapkan terus dipantau melalui kanal resmi Tim Seleksi guna menghindari kesalahpahaman.
Tim Seleksi juga menyatakan komitmennya untuk menyampaikan setiap perkembangan secara berkala. Jika terdapat perubahan lanjutan, informasi akan diumumkan sesuai mekanisme yang berlaku.]]> https://www.halomedan.com/Berita/65476/jadwal-seleksi-komisi-informasi-sumut-2026ndash2030-disesuaikan-ini-tahapan-terbarunya/ Efisiensi Skala Prioritas penggunaan anggaran Apbd Kota Banjar Patroman dan kolaborasi diaspora, strategi banjar dorong pembangunan berkelanjutan Mon, 20 Apr 2026 23:50:00 +0700+0700
Jakarta -;Menurut Pandangan TAP - Tody Ardiansyah Prabu, S.H undangan sebagai Ketua umum Komunitas Jabar Unggul aktifis pergerakan Intelektual nasional sebagai HMI Alumni Univ Trisakti & Pengusaha Property Bandung dan merupakan Advokat Peradi RBA sosok TAP, S.H adalah warga Bandung Jabar yang sangat dekat emosional dengan tokoh - tokoh senior FPBP ( Forum Peduli Banjar Patroman ) , yang mana bagian dari pemerhati dan peduli terhadap Kota Banjar Patroman hadir dalam pertemuan Dialog "Sauyunan" Perkuat Sinergitas Pemerintah Kota Banjar dan Warga Perantau hari minggu tanggal 19 april 2026 di Gedung Perhutani Bandung :

Wilayah dapat mencapai kesejahteraan meskipun memiliki anggaran terbatas dengan menerapkan pendekatan efisiensi, prioritas, dan pemberdayaan berbasis komunitas. Rumus utamanya bukan pada besarnya dana, melainkan pada efektivitas alokasi (kualitas belanja).

Sebuah wilayah dapat mencapai kesejahteraan meskipun memiliki anggaran rendah melalui pendekatan strategis, efisiensi pengelolaan, dan optimalisasi potensi lokal. Anggaran belanja daerah (APBD) yang terbatas bukan merupakan hambatan mutlak, melainkan tantangan untuk meningkatkan kinerja keuangan.

Rumus utama yang ditekankan adalah penentuan prioritas dan efisiensi anggaran. Pemerintah daerah perlu memfokuskan belanja pada program yang berdampak langsung bagi masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur dasar, penanganan kemiskinan ekstrem melalui bantuan langsung tunai, serta pencegahan stunting melalui layanan kesehatan dasar.

Selain itu, optimalisasi belanja juga dilakukan dengan mengurangi pengeluaran rutin dan memperbesar porsi belanja modal yang produktif. Langkah ini dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal secara berkelanjutan.

Penguatan BUMDes juga menjadi strategi penting dalam menggerakkan ekonomi desa. Melalui penyertaan modal dan pengembangan usaha produktif berbasis potensi lokal, BUMDes diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli desa.

Pendekatan pemberdayaan berbasis komunitas turut menjadi perhatian, salah satunya melalui program padat karya tunai desa. Skema ini tidak hanya menekan biaya pembangunan, tetapi juga membuka lapangan kerja bagi masyarakat setempat, disertai peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan dan pendampingan.

Dari sisi tata kelola, transparansi dan penggunaan data akurat menjadi kunci. Pengambilan keputusan melalui musyawarah desa serta pemanfaatan data kemiskinan yang valid dinilai penting untuk memastikan program tepat sasaran.

Selanjutnya Pemda kota Banjar dan Dprd mesti membuat regulasi yang sinkronisasi dalam bentuk Perda, maupun perwal dalam Kemudahan Investasi dan insentif untuk pelaku investor. Jangan sampai aturan yang menghambat mempersulit investor yang ingin membangun memajukan kota Banjar. Infrastrukur yang skala prioritas di utamakan agar investor mendapatkan kemudahan perizinan yang gampang berminat untuk nyaman investasi di kota Banjar. Wujudkan Banjar sebagai kota yang aman nyaman penuh teloransi dan beradab. Wujudkan Tagline Banjar sebagai gerbang utama kota Investasi yang Ramah & Mudah dari Timur perbatasan Jabar dan Jateng

Supremasi hukum juga ditekankan sebagai fondasi pembangunan daerah dan populis yang menjadi daya tarik investor. Kepastian hukum dinilai mampu menciptakan iklim investasi yang sehat, sekaligus mencegah praktik penyalahgunaan wewenang di tingkat pemerintahan.

Untuk mendukung hal tersebut, diperlukan sinergi antar lembaga penegak hukum melalui kerja sama dengan kejaksaan, kepolisian, dan pengadilan. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan meningkatkan kepercayaan investor.

Forum peduli Banjar Patroman bersama Pemda kota Banjar turut menginventarisir SDM diaspora yang unggul agar menjadi perumus kemajuan peradaban Kota Banjar menjadi mitra strategis dengan Pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan kebijakan yang terukur dalam meningkatkan PAD kota Banjar dan menggunakan anggaran belanja yang berkualitas walaupun anggaran terbatas goalnya adalah kemajuan pembangunan yang berkesinambungan, berkelanjutan dan mewujudkan kesejahteraan untuk rakyat kota Banjar.

Perlunya kolaborasi antar daerah dan propinsi . Pemda kota Banjar bersama pelaku usaha umkm, kadin hipmi daerah berkolaborasi dengan daerah tetangganya pangandaran , ciamis dan tasik jika perlu tetangga jateng yakni cilacap Perlu dibangun kekuatan umkm dan komoditi untuk menguatkan ekonomi & daya beli masyrakat meghadirikan Menteri Umkm , para bupati walikota daerah, Gub Jabar dan Gub jateng untuk membangun harmonisasi kekuatan ekosistem UMKM & Komiditi Wilayah menjadi benteng kekuatan ekonomi rakyat kecil . Goalnya adalah daya beli masyarakat meningkat , interaksi ekosistem terwujud dan pelaku usaha tumbuh . Dan banjar bisa menginisiasi program kampung komiditi buah buahan dan perkebunan menuju pasar Ekspor internasional di kembangkan oleh pelaku usaha lokal dan di bina oleh pemda kota banjar

Gagasan tersebut mengemuka dalam dialog antara Pemerintah Kota Banjar dan Forum Peduli Banjar Patroman (FPBP). Forum ini menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan diaspora dalam mendorong ekonomi lokal, peningkatan kualitas SDM, serta promosi investasi, sebagai bagian dari upaya mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Dialog "sauyunan" antara Pemerintah Kota Banjar dan Forum Peduli Banjar Patroman menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergitas pembangunan daerah. Kolaborasi antara Ir. H. Sudarsono walikota Banjar Patroman serta wakil walikota, sekda perangkat birokrasi yang hadir dan Ir. Endang Kuswara Ketua FPBP Forum Peduli Banjar Patroman beserta tokoh Abah Nana Ketua GNPKRI Jabar, kang Eka Santosa mantan ketua dprd Propinsi Jabar senior Tokoh Banjar & Jabar , Kang Dadang tokoh birokrasi perhutani, tokoh akademisi Doktor Affan Sulaiman, mantan tokoh birokrasi bbws / mantan calon walikota Ir.Bambang Hidayah, kang Pepen Mantan Ketua Bapenda / Asda Birokrat Pemda Kota Karawang, Kang Agung Suryamal Waketum Kadin Indonesia / Tokoh Jabar mencerminkan komitmen bersama untuk melibatkan seluruh elemen masyarakat, termasuk diaspora, dalam pembangunan Kota Banjar.

Salah satu point penting dalam dialog wargi Banjar kemaren menurut Kang Eka Santosa adalah perlu terciptanya kondisi kondusif dan harmonis antar warga dan warga dg aparat. Sehingga Banjar terkesan sbgi kota nyaman utk menjadi tujuan (transit) juga untuk berinvestasi. Kedua , perlu di kembangkan dan di populerkan HASIL CIPTA KARSA masyarskat yg merupakan warisan nilai dari leluhur kota banjar, baik dlm bentuk Budaya, seni, kuliner serta pengabadian nama -nama besar tempat bersejarah yang sudah populer srjsk zaman kolonial.

Menurut kang Eka Santosa Apresiasi kepada Kang BAMBANG dan Pa DIMYATI sabagai kompetitor dalam Pilwakot 2024 bisa hadir . Disamping berjiwa besar atas kedewadaan berdemokrasi, juga adalah jawaban bahwa ketika mencalonkan diri sbgi Walikota banjar, bukan semata - mata mengejar KEKUASAAN, tapi ingin pengabdian kpd kampung halamannya. Salut dan hormat !


Semoga dialog forum banjar dapat dilakukan setiap per 6bulan saran TAP kepada FPBP sebagai evaluasi kebijakan dari partisipasi ketokohan banjar dan jabar dalam demokrasi yang sehat menjadi role model di jabar dan nasional]]> https://www.halomedan.com/news/65475/efisiensi-skala-prioritas-penggunaan-anggaran-apbd-kota-banjar-patroman-dan-kolaborasi-diaspora-strategi-banjar-dorong-pembangunan-berkelanjutan/ Indosat dan REI Sumatera Selatan Hadirkan HiFi Air di Area Perumahan Mon, 20 Apr 2026 17:09:00 +0700+0700 halomedan.com - Palembang

Memiliki rumah baru kini bukan hanya soal lokasi atau bangunan, tetapi juga konektivitas yang siap mendukung aktivitas sehari-hari. Menjawab kebutuhan tersebut, Indosat Ooredoo Hutchison (Indosat atau IOH) jalin kerja sama strategis dengan Real Estate Indonesia (REI) Sumatera Selatan.

Kerja sama tersebut untuk menghadirkan layanan internet rumah nirkabel HiFi Air lebih dekat ke kawasan perumahan di Sumatera Selatan (Sumsel). Kolaborasi ini merupakan bagian dari upaya Indosat untuk menghadirkan layanan yang relevan dengan kebutuhan pelanggan, Senin (20/4/2026)

Selain itu juga memberi pilihan internet rumah yang praktis, fleksibel, dan mudah digunakan bagi masyarakat di area hunian. Melalui kerja sama ini, Indosat ingin membawa HiFi Air lebih dekat ke masyarakat perumahan di Sumatera Selatan, sebagai pilihan internet rumah yang praktis dan mudah digunakan.

Agus Sulistio, EVP-Head of Circle Sumatra Indosat Ooredoo Hutchison, mengatakan, kebutuhan internet rumah kini semakin dekat dengan aktivitas harian keluarga, mulai dari belajar, bekerja, hingga menikmati hiburan di rumah. Karena itu, kami ingin menghadirkan layanan yang tidak hanya andal, tetapi juga praktis dan relevan untuk keseharian pelanggan," katanya

Melalui kolaborasi dengan REI Sumatera Selatan diharapkan HiFi Air dapat menjadi pilihan internet rumah yang lebih mudah dan nyaman digunakan bagi masyarakat perumahan di Sumatera Selatan.

Ketua DPD REI Sumatera Selatan, Zewwy Salim, menyambut baik kolaborasi

Disebutkannya, kebutuhan masyarakat terhadap hunian saat ini terus berkembang. Rumah tidak lagi hanya menjadi tempat tinggal, tetapi juga ruang untuk menjalani aktivitas digital sehari-hari. Kolaborasi dengan Indosat menjadi nilai tambah bagi anggota REI karena menghadirkan pilihan internet rumah yang praktis bagi konsumen perumahan di Sumatera Selatan.

HiFi Air sendiri menawarkan sejumlah keunggulan bagi pelanggan, antara lain:

- plug-and-play, tanpa perlu instalasi teknisi;

- langsung bisa digunakan tanpa proses pemasangan yang rumit;

- pilihan paket kuota yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan;

- perangkat portabel yang memberi keleluasaan penggunaan di area cakupan jaringan; dan

- harga yang kompetitif untuk mendukung kebutuhan internet rumah sehari-hari.

Dengan kemudahan tersebut, HiFi Air menjadi solusi yang relevan, khususnya bagi penghuni rumah baru yang membutuhkan internet rumah dengan proses yang lebih sederhana, cepat, dan fleksibel. Selain kemudahan penggunaan, pelanggan juga bisa menikmati berbagai nilai tambah melalui program loyalitas yang disiapkan secara berkala.

Hal ini juga membuat HiFi Air menjadi pilihan internet rumah yang tidak hanya praktis, tetapi juga memberi manfaat lebih untuk kebutuhan sehari-hari. Melalui kolaborasi ini, Indosat dan REI Sumatera Selatan ingin menghadirkan pengalaman internet rumah yang lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat perumahan di Sumatera Selatan.

Sejalan dengan semangat #LebihBaikIndosat, langkah ini menjadi bagian dari komitmen Indosat untuk terus menghadirkan layanan yang relevan, mudah digunakan, dan memberi nilai tambah bagi pelanggan. (Rel)

]]> https://www.halomedan.com/ekbis/65480/indosat-dan-rei-sumatera-selatan-hadirkan-hifi-air-di-area-perumahan/ UNPAB Berikan 15 Kuota Beasiswa untuk Pemenang MTQ ke-59 Kota Medan, Wujud Nyata Dukungan Pendidikan dan Syiar Al-Qur’an Mon, 20 Apr 2026 16:57:00 +0700+0700
Medan — Universitas Pembangunan Panca Budi (UNPAB) kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung pengembangan generasi Qur'ani melalui pemberian beasiswa kepada para peserta berprestasi. Hal ini ditandai dengan penyerahan 15 kuota beasiswa bagi para pemenang Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) ke-59 Kota Medan pada acara penutupan yang berlangsung khidmat pada Sabtu, 18 April 2026.

Beasiswa tersebut diumumkan dan disampaikan langsung oleh Kepala Lembaga Rekrutmen dan Kerjasama Mahasiswa Baru UNPAB, Dr. Erwansyah, S.E., M.M.
Dalam kesempatan tersebut, Dr. Erwansyah menyampaikan bahwa program beasiswa ini merupakan bentuk apresiasi sekaligus komitmen UNPAB dalam mendukung generasi muda yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki nilai-nilai religius yang kuat.

"UNPAB memberikan 15 kuota beasiswa khusus bagi para pemenang MTQ ke-59 Kota Medan. Ini adalah bentuk penghargaan kami kepada putra-putri terbaik yang telah menunjukkan kemampuan luar biasa dalam bidang tilawah dan pemahaman Al-Qur'an," ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa UNPAB membuka peluang seluas-luasnya bagi generasi Qur'ani untuk melanjutkan pendidikan tinggi, sekaligus menjadi bagian dari kampus yang menjunjung tinggi nilai spiritual, intelektual, dan karakter.

Pemberian beasiswa ini disambut antusias oleh para peserta dan menjadi salah satu momen penting dalam rangkaian penutupan MTQ ke-59 Kota Medan. Kehadiran UNPAB dalam kegiatan ini sekaligus memperkuat peran perguruan tinggi dalam mendukung syiar Islam serta pembangunan sumber daya manusia yang berdaya saing.
Melalui program ini, UNPAB berharap dapat terus berkontribusi dalam mencetak generasi unggul yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga berakhlak mulia dan berlandaskan nilai-nilai Al-Qur'an.]]> https://www.halomedan.com/Berita/65474/unpab-berikan-15-kuota-beasiswa-untuk-pemenang-mtq-ke59-kota-medan-wujud-nyata-dukungan-pendidikan-dan-syiar-alqurrsquoan/ LPA Labura : Tidak Ada Coret-Menyoret di Sekolah, Masyarakat Diminta Tidak Menyudutkan SMAN 1 Kualuh Selatan Mon, 20 Apr 2026 15:39:00 +0700+0700
Aek Kanopan- Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kabupaten Labuhanbatu Utara, A. Ardiansyah Harahap, mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan objektif dalam menyikapi video viral yang melibatkan sejumlah pelajar di labuhanbatu utara . Ia menegaskan bahwa penilaian terhadap pihak sekolah, khususnya SMAN 1 Kualuh Selatan, harus dilakukan secara adil dan berdasarkan fakta, bukan asumsi yang berkembang di media sosial.

A. Ardiansyah Harahap menegaskan bahwa berdasarkan pantauan yang dilakukan oleh LPA Labura, tidak ditemukan adanya aktivitas siswa di lingkungan sekolah yang melakukan coret-menyoret seragam, baik sebelum maupun setelah kegiatan perpisahan. Hal ini menjadi bukti bahwa sekolah telah menjalankan pengawasan internal dengan baik.

Ia juga kembali menekankan bahwa di dalam lingkungan sekolah tidak ada proses ataupun kegiatan yang membenarkan tindakan coret-mencoret. Sekolah justru menjadi tempat pembinaan karakter dan kedisiplinan, sehingga sangat tidak tepat jika tindakan di luar lingkungan sekolah langsung dikaitkan dengan institusi pendidikan tersebut.

Lebih lanjut, Ketua LPA Labura menegaskan secara jelas bahwa tidak ada aktivitas coret-menyoret yang terjadi di sekolah sebagaimana yang berkembang dalam persepsi publik. Pernyataan ini disampaikan berdasarkan hasil pemantauan langsung serta komunikasi dengan berbagai pihak terkait.

Selain itu, perlu dipahami bahwa kejadian dalam video tersebut berlangsung di wilayah Kabupaten Asahan, bukan di Labuhanbatu Utara. Dengan demikian, secara geografis dan kewenangan, peristiwa tersebut berada di luar jangkauan pengawasan langsung pihak sekolah.

Menurutnya, sangat tidak logis apabila pihak sekolah harus bertanggung jawab penuh atas tindakan siswa yang dilakukan di luar jam sekolah, terlebih lagi di luar daerah yang cukup jauh. Dalam hal ini, peran orang tua dan lingkungan sekitar menjadi faktor penting dalam pengawasan anak.

Ketua LPA Labura juga mengingatkan bahwa momentum kelulusan seringkali menimbulkan euforia di kalangan pelajar. Namun demikian, euforia tersebut bukanlah cerminan dari kebijakan sekolah, melainkan lebih kepada tindakan individu yang terjadi di luar kontrol institusi.

Ia menilai bahwa SMAN 1 Kualuh Selatan telah menjalankan tugasnya sesuai aturan, termasuk memberikan imbauan kepada siswa agar tidak melakukan konvoi maupun tindakan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Oleh karena itu, tidak tepat jika sekolah dijadikan pihak yang disalahkan.

A. Ardiansyah Harahap juga mengajak masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum tentu utuh kebenarannya. Klarifikasi resmi dan fakta di lapangan harus menjadi dasar dalam membangun opini publik yang sehat.

Sebagai penutup, Ketua LPA Labuhanbatu Utara menegaskan komitmennya untuk terus melindungi anak dan mendukung dunia pendidikan. Ia berharap semua pihak dapat bersinergi, menjaga suasana tetap kondusif, serta menjadikan peristiwa ini sebagai pembelajaran bersama tanpa menyudutkan sekolah yang pada faktanya tidak melakukan dan tidak membiarkan adanya aktivitas coret-menyoret di lingkungan sekolah.]]> https://www.halomedan.com/news/65473/lpa-labura-tidak-ada-coretmenyoret-di-sekolah-masyarakat-diminta-tidak-menyudutkan-sman-1-kualuh-selatan/ Kenaikan Harga BBM Non-Subsidi, Pertamax Turbo dan Dex Series Melonjak Tajam Mon, 20 Apr 2026 13:23:00 +0700+0700
Jakarta - Penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) oleh Pertamina kembali menjadi perhatian publik per 18 April 2026. Sejumlah produk BBM non-subsidi mengalami kenaikan signifikan, terutama pada jenis dengan kadar oktan dan cetane tinggi.

Kenaikan paling mencolok terjadi pada Pertamax Turbo yang melonjak dari Rp13.100 menjadi Rp19.400 per liter. Sementara itu, Pertamina Dex juga mengalami lonjakan tajam dari Rp14.500 menjadi Rp23.900 per liter. Kenaikan serupa terjadi pada Dexlite yang kini dibanderol Rp23.600 per liter, dari sebelumnya Rp14.200.

Di sisi lain, beberapa jenis BBM tidak mengalami perubahan harga. Pertamax tetap di angka Rp12.300 per liter, Pertamax Green berada di Rp12.900, dan Pertalite masih bertahan di Rp10.000 per liter.

Kondisi ini menunjukkan bahwa penyesuaian harga lebih difokuskan pada BBM non-subsidi di segmen atas. Kebijakan tersebut berpotensi berdampak pada biaya operasional, khususnya bagi pengguna kendaraan diesel serta kendaraan dengan spesifikasi bahan bakar beroktan tinggi.

Masyarakat diimbau untuk menyesuaikan konsumsi BBM sesuai kebutuhan dan kemampuan, serta meningkatkan efisiensi berkendara di tengah fluktuasi harga energi yang terus terjadi.]]> https://www.halomedan.com/news/65472/kenaikan-harga-bbm-nonsubsidi-pertamax-turbo-dan-dex-series-melonjak-tajam/ Benteng Integritas Dibangun di Pematang Siantar: Seluruh Petugas Lapas Ikrarkan Perang Total Lawan Handphone Ilegal, Pungli dan Narkoba Mon, 20 Apr 2026 13:02:00 +0700+0700

PEMATANG SIANTAR – Suasana hening namun penuh ketegasan menyelimuti halaman Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Pematang Siantar pagi ini. Bukan sekadar apel rutin, melainkan sebuah deklarasi perang terhadap praktik-praktik yang mencoreng marwah institusi. Dalam sebuah momentum bersejarah bertajuk "Apel Ikrar dan Penandatanganan Komitmen Bersama Zero Halinar (Handphone, Pungli, Narkoba)", seluruh jajaran petugas secara bulat menyatakan sikap Toleransi Nol. Senin (20/4/2026).



Kegiatan strategis ini dipimpin langsung oleh Kepala Lapas (Kalapas) Pematang Siantar, yang dalam amanatnya membakar semangat integritas para anak buah. Kalapas menegaskan bahwa komitmen ini bukanlah ritual seremonial belaka atau sekadar foto bersama untuk konsumsi media, melainkan sebuah mandat moral dan hukum yang harus diterjemahkan dalam setiap detak tugas sehari-hari.



"Ini adalah garis merah. Tidak ada lagi ruang bagi kompromi. Handphone ilegal adalah pintu masuk kekacauan, pungli adalah pencuri kepercayaan publik, dan narkoba adalah pembunuh masa depan. Kita tutup rapat-rapat celah tersebut! Integritas Anda adalah harga diri lembaga ini," tegas Kalapas di hadapan ratusan personel yang berbaris rapi.



Puncak acara berlangsung khidmat saat seluruh petugas, mulai dari pejabat struktural hingga staf pelaksana, maju satu per satu untuk membacakan ikrar suci jabatan. Dengan suara lantang, mereka bersumpah untuk Menolak Mentah-mentah segala bentuk upaya penyelundupan handphone ke dalam blok hunian, Memutus Rantai praktik pungutan liar (pungli) dalam pelayanan apapun dan Membendung Arus peredaran gelap narkotika di dalam tembok lapas.



Setelah pembacaan ikrar, dilanjutkan dengan penandatanganan dokumen komitmen bersama di atas kain putih simbolis, menandai bahwa nama mereka telah terikat secara resmi dalam perjuangan mewujudkan Lapas Pematang Siantar yang bersih, transparan, dan akuntabel.



Langkah drastis ini diambil sebagai respons atas tuntutan reformasi birokrasi dan keinginan kuat untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemasyarakatan Indonesia. Kalapas menyadari bahwa satu saja oknum yang terjebak dalam ketiga pelanggaran tersebut, dapat meruntuhkan reputasi yang dibangun puluhan tahun.



"Dokumen yang kami tandatangani hari ini adalah kontrak kerja kami dengan rakyat. Jika kami gagal, maka proses hukum dan disiplin menanti. Kami ingin Lapas Pematang Siantar dikenal sebagai benteng rehabilitasi yang sesungguhnya, bukan sarang kejahatan baru," tambah Kalapas dengan nada serius.



Sebagai tindak lanjut dari ikrar ini, Lapas Pematang Siantar mengumumkan akan memperketat prosedur pemeriksaan di gerbang masuk, meningkatkan frekuensi penggeledahan mendadak (sidak) di kamar hunian, serta mengaktifkan saluran pengaduan masyarakat yang terintegrasi untuk memantau kinerja petugas secara real-time.



Dengan tekad baja ini, Lapas Pematang Siantar berharap dapat menjadi role model bagi satuan pemasyarakatan lainnya di Sumatera Utara, membuktikan bahwa dengan integritas tinggi, lingkungan yang bebas dari "tiga dosa besar" sepenuhnya bisa diwujudkan.]]> https://www.halomedan.com/news/65471/benteng-integritas-dibangun-di-pematang-siantar-seluruh-petugas-lapas-ikrarkan-perang-total-lawan-handphone-ilegal-pungli-dan-narkoba/ UNPAB Satukan Tokoh Nasional dalam Halal Bihalal 2026, Perkuat Kolaborasi Akademik dan Sosial Mon, 20 Apr 2026 10:24:00 +0700+0700
Medan — Universitas Pembangunan Panca Budi (UNPAB) menggelar kegiatan Halal Bihalal Civitas Akademika dalam rangka memperingati 1 Syawal 1447 H pada Sabtu (18/4/2026), bertempat di Rumah Besar UNPAB. Kegiatan ini berlangsung penuh kehangatan dan khidmat, sekaligus menjadi momentum mempererat silaturahmi antara pimpinan, dosen, pegawai, mahasiswa, serta para tokoh nasional dan masyarakat yang turut hadir.

Acara diawali dengan registrasi undangan dan pembukaan oleh MC, dilanjutkan dengan sambutan dari Rektor UNPAB yang diwakili oleh jajaran pimpinan universitas. Dalam suasana penuh kebersamaan, kegiatan ini juga menghadirkan sejumlah tokoh penting dari berbagai sektor, menunjukkan kuatnya jejaring dan peran strategis UNPAB di tingkat regional maupun nasional.

Beberapa tokoh yang hadir di antaranya Tengku Erry Nuradi, Budi Djatmiko, Lomlom Suwondo, Tommy Eko Pradityo, serta Benny Isic yang mewakili Wali Kota Medan. Kehadiran para tokoh ini menambah nilai strategis kegiatan sekaligus memperkuat sinergi antara dunia akademik dan pemangku kebijakan.

Rangkaian acara dilanjutkan dengan pemberian santunan kepada anak yatim, yang menjadi bagian dari komitmen sosial UNPAB dalam berbagi keberkahan di momen Idulfitri. Suasana semakin hangat dengan sesi foto bersama dan hiburan yang mempererat kebersamaan seluruh peserta.

Pada kesempatan tersebut, UNPAB juga memberikan apresiasi kepada dosen berprestasi melalui pemberian reward publikasi jurnal bereputasi Scopus kinerja 2025, yang diberikan kepada *Assoc. Prof. Dr. Rahmaniar, S.T., M.T.* dan *Assoc. Prof. Tamaulina Br. Sembiring, S.H., M.Hum., Ph.D.* Selain itu, penghargaan juga diberikan kepada dosen dan pegawai yang berulang tahun pada bulan April 2026, serta apresiasi program Maghrib Bareng periode Februari–November.

Kegiatan ditutup dengan sesi ramah tamah dan makan bersama yang diikuti oleh seluruh civitas akademika, mulai dari dosen, pegawai, organisasi mahasiswa, hingga jajaran yayasan.

Melalui kegiatan Halal Bihalal ini, UNPAB tidak hanya memperkuat nilai-nilai kebersamaan dan kekeluargaan, tetapi juga menegaskan komitmennya sebagai institusi pendidikan yang aktif membangun kolaborasi lintas sektor demi kemajuan pendidikan dan masyarakat.]]> https://www.halomedan.com/news/65470/unpab-satukan-tokoh-nasional-dalam-halal-bihalal-2026-perkuat-kolaborasi-akademik-dan-sosial/ Imigrasi yang Berdaulat: Menjaga Gerbang, Mengelola Peradaban Mon, 20 Apr 2026 08:54:00 +0700+0700
Oleh: Abdullah Rasyid
*Mahasiswa Doktoral Ilmu Pemerintahan IPDN
*Staf Khusus Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan

Bayangkan sebuah negara sebagai sebuah rumah besar yang strategis dan kaya. Di ambang pintunya, berdiri seorang penjaga yang menentukan siapa yang boleh bertamu dan siapa yang harus ditolak. Selama ini, publik sering kali menyempitkan peran imigrasi hanya sebatas "pengecek paspor" atau pemberi stempel. Padahal, dalam konstelasi geopolitik modern, imigrasi adalah lapisan pertama kedaulatan sekaligus instrumen vital pembangunan nasional.
Negara yang besar tidak hanya dijaga oleh moncong senjata di perbatasan, tetapi oleh kecerdasan sistem yang mengurasi arus manusia. Di bawah kepemimpinan baru melalui Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas), Indonesia kini tengah berada di persimpangan krusial: bagaimana mentransformasi wajah imigrasi dari sekadar penjaga gerbang administratif menjadi kekuatan strategis yang elegan dan berkontribusi langsung pada masa depan bangsa.

Evolusi Paradigma

Dalam paradigma lama, imigrasi berfungsi sebagai *gatekeeper* pasif. Namun, arus globalisasi memaksa kita untuk sadar bahwa setiap individu yang melintas membawa dua sisi mata uang: potensi ekonomi dan risiko keamanan. Kita tidak bisa lagi hanya "menerima atau menolak", melainkan harus mampu "mengkurasi".
Langkah ini tercermin dalam *15 Program Aksi Kemenimipas*, khususnya pada penguatan layanan berbasis digital dan penyederhanaan regulasi visa bagi investor.
Melalui skema seperti *Golden Visa*, imigrasi bergeser menjadi "mesin ekonomi tersembunyi" (*revenue generator*). Pesannya jelas: Indonesia terbuka bagi talenta global dan investasi, namun tetap memiliki filter yang ketat terhadap anomali.

Benteng di Tengah Digitalisasi

Kedaulatan hari ini bukan sekadar soal patok batas negara, melainkan soal integritas data. Konsep *smart border control* yang mengintegrasikan teknologi biometrik, AI, dan pemeriksaan otomatis (*autogate*) bukan lagi kemewahan, melainkan kebutuhan. Program pemasangan *autogate* massal di berbagai pintu masuk internasional adalah manifestasi dari "efisiensi yang berwibawa".
Namun, teknologi hanyalah alat. Kekuatan sesungguhnya terletak pada akurasi informasi. Integrasi data lintas lembaga—intelijen, kepolisian, dan keuangan—menjadi "otak" yang memungkinkan imigrasi mendeteksi niat di balik langkah kaki setiap pengunjung.
Dengan *risk profiling* yang tajam, kita bisa memastikan bahwa tenaga kerja asing ilegal atau jaringan kriminal internasional tidak menemukan celah di beranda kita.

Elegansi dan Wajah Negara

Cara kita menjaga pintu mencerminkan siapa kita sebagai bangsa. Bagi seorang investor atau wisatawan, pengalaman pertama mereka tentang Indonesia bukan pada keindahan pantainya, melainkan pada profesionalisme petugas imigrasi di bandara.
Elegansi dalam pengawasan berarti bersikap tegas tanpa harus kasar, dan cepat tanpa menjadi ceroboh. Program aksi yang menekankan pada peningkatan kompetensi SDM melalui pendidikan vokasi dan pelatihan internasional adalah investasi jangka panjang untuk menghapus citra birokrasi yang kaku.
Kita membutuhkan petugas yang bukan hanya cakap secara teknis, tetapi juga memiliki integritas untuk menangkal praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang.

Melampaui Garis Perbatasan

Transformasi ini tidak boleh berhenti di terminal bandara. Peran imigrasi kini merasuk hingga ke unit terkecil masyarakat melalui program Petugas Imigrasi Pembina Desa (Pimpasa).
Ini adalah langkah preventif yang cerdas untuk membentengi warga dari ancaman Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) sejak dari hulu. Imigrasi hadir bukan sebagai institusi yang menakutkan, melainkan sebagai pelindung kedaulatan manusia.
Di sisi lain, sinergi dengan sistem pemasyarakatan—seperti program kemandirian pangan dan pendidikan bagi warga binaan—menunjukkan bahwa kementerian ini sedang membangun ekosistem keamanan yang holistik. Bahwa menjaga "rumah besar" Indonesia berarti juga memanusiakan mereka yang sempat tersesat di dalamnya, agar kelak saat kembali ke masyarakat, mereka tidak lagi menjadi ancaman bagi kedaulatan.

Penutup: Arsitek Masa Depan

Kita sering berbicara tentang pembangunan dalam bentuk fisik: jembatan, tol, atau gedung pencakar langit.
Namun, infrastruktur yang jauh lebih penting adalah sistem yang mengatur siapa yang berhak menjadi bagian dari gerak maju bangsa ini.
Imigrasi adalah gerbang itu. Jika gerbang ini rapuh, pembangunan di dalamnya akan selalu rentan. Namun, jika gerbang ini cerdas, adaptif, dan visioner, maka Indonesia memiliki fondasi yang kokoh untuk bersaing di panggung global. Melalui 15 Program Aksi ini, kita sedang menyaksikan lahirnya penjaga gerbang yang tidak lagi sekadar memegang stempel, melainkan menjadi arsitek yang ikut merancang kemajuan dan martabat bangsa di mata dunia.]]> https://www.halomedan.com/news/65469/imigrasi-yang-berdaulat-menjaga-gerbang-mengelola-peradaban/ Ketua DPD II Golkar Maluku Tenggara Tewas, Pelaku Ngaku Simpan Dendam Sun, 19 Apr 2026 21:35:00 +0700+0700 Jakarta – Kasus penikaman yang menewaskan Ketua DPD II Partai Golkar Maluku Tenggara, Agrapinus Rumatora alias Nus Kei, mulai menemui titik terang. Polisi mengungkap motif di balik aksi brutal yang dilakukan dua pelaku berinisial HR (28) dan FU (36).

Kapolres Maluku Tenggara, Rian Sehendi, menjelaskan bahwa motif utama kedua pelaku adalah dendam terhadap korban.

"Motifnya itu dendam, dari hasil penyidikan sementara," ujarnya, Minggu (19/4/2026).

Meski demikian, Rian belum merinci secara detail latar belakang dendam tersebut. Ia hanya menyebut bahwa permasalahan antara pelaku dan korban telah terjadi sebelumnya saat mereka sama-sama berada di Jakarta.

"Permasalahan sebelumnya antara pelaku dengan korban ini dulu di Jakarta," tambahnya.

Usai melakukan penikaman, kedua pelaku langsung melarikan diri dari lokasi kejadian. Namun, berkat gerak cepat aparat kepolisian, keduanya berhasil diringkus dalam waktu singkat.

"Alhamdulillah, pelaku berhasil kita tangkap tidak lebih dari dua jam setelah kejadian. Ini juga berkat kerja sama dengan pihak keluarga," jelas Rian.

Saat ini, kedua pelaku telah diamankan dan tengah menjalani proses hukum lebih lanjut. Polisi juga masih mendalami kasus tersebut guna mengungkap secara lengkap kronologi serta motif yang melatarbelakangi aksi penikaman tersebut. Res/dt]]> https://www.halomedan.com/news/65468/ketua-dpd-ii-golkar-maluku-tenggara-tewas-pelaku-ngaku-simpan-dendam/