Ketua DPD Golkar Labuhanbatu Selatan H. Madhon Nasution Terima SK Kepengurusan dari DPD Golkar Sumut

admin — Sat, 07 Nov 2026 18:55:00 +0700+0700

MEDAN – Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Labusel), H. Madhon Nasution, menerima Surat Keputusan (SK) kepengurusan Partai Golkar yang diserahkan langsung oleh Ketua DPD Partai Golkar Sumatera Utara, Andar Amin Harahap, di Kantor DPD Golkar Sumut, Jalan KH. Wahid Hasyim, Medan, Sabtu (7/11/2026).

Penyerahan SK tersebut menjadi langkah awal bagi kepengurusan Partai Golkar Labuhanbatu Selatan untuk menjalankan program kerja serta memperkuat konsolidasi partai hingga ke tengah masyarakat.
Ketua DPD Golkar Labuhanbatu Selatan, H. Madhon Nasution, menegaskan bahwa pihaknya siap bekerja maksimal sesuai dengan program yang telah direncanakan.

"Kita akan bekerja sesuai dengan program yang sudah kita susun. Partai Golkar juga harus terus disosialisasikan kepada masyarakat agar semakin dikenal dan dicintai. Target kita, pada Pemilu 2029 mendatang, Partai Golkar Labuhanbatu Selatan dapat menambah perolehan kursi," tegas H. Madhon Nasution.

Ia juga menyampaikan bahwa dalam waktu dekat pihaknya akan terlebih dahulu mempersiapkan pelantikan kepengurusan sebelum menjalankan seluruh program kerja secara maksimal.
"Kita buat terlebih dahulu pelantikan, setelah itu kita akan bekerja dengan maksimal untuk membesarkan Partai Golkar di Labuhanbatu Selatan," ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPD Partai Golkar Sumatera Utara, Andar Amin Harahap, menegaskan agar seluruh jajaran pengurus Partai Golkar Labuhanbatu Selatan terus bekerja dan mengambil simpati masyarakat.

Ia mengingatkan bahwa kehadiran Partai Golkar harus benar-benar dirasakan masyarakat melalui kerja nyata, kedekatan dengan rakyat, serta berbagai program yang memberikan manfaat.
"Teruslah mengambil simpati masyarakat. Bangun komunikasi yang baik dan hadir di tengah-tengah masyarakat," tegas Andar Amin Harahap.

Dengan diterimanya SK kepengurusan tersebut, DPD Partai Golkar Labuhanbatu Selatan diharapkan semakin solid dan mampu memperkuat barisan partai guna menghadapi agenda politik ke depan, khususnya dalam meningkatkan perolehan kursi pada Pemilu 2029.red

KAPMI sebagai Rumah Besar Pengusaha Muda Memberikan Tawaran Gagasan Besar menjaga Marwah Ekonomi Nasional

admin — Sat, 07 Nov 2026 18:49:00 +0700+0700

Jakarta , Halomedan.com

Audensi BPP KAPMI Kamar Dagang Pengusaha Muda Indonesia tanggal 5 November 20206 di Wisma Mandiri 2 Kebon Sirih Jakarta, mewakili Ketua Umum BPP KAPMI Bpk Muliansyah Abdurahman yakni Bpk Tody Ardiansyah Prabu, S.H sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina / Pendiri BPP KAPMI ( Kamar Dagang Pengusaha Muda Indonesia ) Ahmad Ridha Sabana, S.E., M.B.A., Ph.D. menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang UMKM, Ekonomi Kreatif.

Hadir dalam pertemuan tsb Tody Ardiyansyah Prabu,S.H sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina sekaligus Pendiri BPP KAPMI , Sekjen BPP KAPMI Mohammad Rozak, Waketum Bidang UMKM Dany Laksana
Serta Waketum Bidang Ekonomi Kreatif dan Digital BPP KAPMI Marlina.

Adapun Masukan Pendiri / Dewan Pembina sdr Tody Ardiansyah Prabu S.H BPP KAPMI kepada Utusan Khusus Presiden Bidang UMKM , Ekonomi Kreatif dan Digital :

KAPMI sebagai Rumah Besar Bersama Para Pengusaha Muda. Tugas misi KAPMI dengan Slogan Berjuang Bergerak , Berdampak dan Berjaya Konsisten Menghimpun , Mengokesterasi , Memperkuat para pengusaha muda disetiap propinsi untuk menciptakan pelaku - pelaku usaha ekonomi kreatif dan umkm yang berbasis teknologi yang naik kelas di setiap wilayahnya , menjadi local hero pengembangan kewirausahaan dan membangun Ekonomi wilayahnya bersinergi sampai ke desa - desa untuk memperkuat program pemerintah Presiden Bpk Prabowo Subianto . Kehadiran KAPMI menjaga marwah Ekonomi Bangsa dan turut membantu mendukung program kebijakan pemerintahan Prabowo Subianto dalam mencapai pertumbuhan ekonomi 6% dalam waktu dekat sampai menuju 8 % . Dan targetnya jangka menengah KAPMI Mencetak 1 juta Pelaku Usaha sampai 2029 selaras dengan nafas Asta Cita
kepemimpinan Bpk Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia.
salah satunya yakni Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur serta Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. KAPMI mengusulkan dibentuknya program " Desa Komiiditi " & Membuat Blue Print Peta Komiditi Nusantara dengan integritas Peta Jalur Perdagangan Nasional dan Dunia agar bisa menjadi basis kekuatan simpul simpul desa ekspor ke Internasional menjadikan desa aglomerasi dengan dukungan basis teknologi AI , infrastruktur bersaing yang menghidupkan ekosistem ekonomi wilayahnya dengan sinergi program koperasi desa, kampung Nelayan berbasis Ekspor serta program MBG mendorong ekosistem ekonomi. Karena Bpk Presiden Prabowo Subianto terus mendorong Ekspor hilirisasi produk produk dalam negeri kita bisa berdaya bersaing di luar negeri. Serta memberikan Usulan Kedutaan KBRi , Konsulat diseluruh dunia ikut peran aktif sebagai Duta pemasaran produk produk indonesia dalam membangun akses ekosistem pasar , ini adalah Strategic Point penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dalam meningkatkan Devisa hasil dari Ekspor produk produk Indonesia sebagai pemain utama dunia dengan mengokestrasi Kekuatan 5 sumbu dimiliki Indonesia yakni Sumbu Komiditi Dunia , sumbu Produk Halal sebagai sumbu Negara Muslim terbesar dunia, sumbu Maritim maupun sumbu spirit Asia afrika , serta Sumbu Karbon trading dunia sebagai Negara Tropis dalam merawat kelestarian keseimbangan Hutan dalam memajukan perekonomian kawasan Asia afrika inilah Positioning Indonesia di mata Dunia untuk memainkan Peran Utama Pemain Ekonomi besar di Dunia dengan kelebihan Indonesia Memiliki Selat Malaka, Selat Makassar, Bali dan Lombok. KAPMI memiliki Gagasan Besar , Terus Bergerak berjuang diseluruh Wilayah Propinsi Indonesia serta mengeksekusi terdepan Untuk mengokestrasi Sumbu Kekuatan tersebut berdampak Efek Getar Dominasi Kekuatan Pemain Utama Ekonomi Dunia berkolaborasi dengan Semua Kawasan Kerjasama Dunia Internasional untuk Membangun Menjaga Marwah Ekonomi Nasional disaat turbelensi Ekonomi Dunia serta Geopolitik

KAPMI sudah terbentuk BPD KAPMI 27 Propinsi dan terus bergerak terbentuk 38 propinsi , sampai ke akar kabupaten kota serta desa desa. Sedangkan kepengurusan KAPMI BPP memiliki 50 Wakil Ketua Umum dibidang keahliannya. KAPMI memiliki KAPMI PT perguruan Tinggi mulai terbentuk di beberapa universitas di DKI , Target jangka menengah dan panjang diseluruh Universitas di seluruh daerah. Serta KAPMI memiliki Academy KAPMI yang baru saja dilaunching tanggal 4 november 2026 di Thamrin City Jakarta Pusat .

BPP KAPMI dapat bisa berkolaborasi dengan Stakeholder Pemerintah Pusat Khususnya Utusan Khusus Presiden Bidang UMKM, Ekonomi Kreatif dan digital. BPD KAPMI setiap Propinsi siap bersinergi dengan Stakeholder Pemerintah daerah untuk memperkuat ekonomi Rakyat.

Selain itu pandangan KAPMI Yakni
KAPMI bersinergi bersanding dengan KADIN Indonesia, HIPMI dan Kadin seluruh Wilayah seIndonesia untuk mewujudkan Kekuatan Lokomotif Ekonomi Bangsa. Spirit nation interest merah putih Kader KAPMI Wajib berpegang teguh demi kepentingan Bangsa Negara NKRI apa yang menjadi sesuai cita cita Pendiri Bangsa. Inilah buah pikir para pendiri Pembina, Nakhodah Ketum serta Pengurus KAPMI harapkan cita - cita tsb.

KAPMI ikut aktif agar mendorong Revisi UU KADIN untuk memperkuat melindungi UMKM Naik kelas.
Selain itu regulasi Pemerintah Indonesia memperkuat arah kebijakan ini melalui Perpres No. 38 Tahun 2026 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional, yang menetapkan pedoman peningkatan rasio kewirausahaan nasional lewat rencana aksi dan penguatan ekosistem

Tindak lanjut perpres 38 tahun 2026 karena dalam perpres sudah dirinci target UMKM ekspor, peningkatan rasio kewirausahaan Indonesia, pengembangan pembiayaan melalui kelembagaan khusus dan investasi serta penciptaan ekosistemnya.

Perciptaan kewirausahaan salah satu strategi bekerjasama dengan perguruan tinggi utk inkubasinya terutama UMKM yang erbasis teknologi dan menggunakan bahan baku dari Indonesia .

Tujuan dan Target Rasio Kewirausahaan

• Penciptaan Lapangan Kerja: Mengurangi angka pengangguran—khususnya dari kalangan pemuda usia 16–30 tahun yang mendominasi kelompok pencari kerja.

• Pertumbuhan Ekonomi: Meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) dan daya saing nasional.
• Target Nasional: Pemerintah menargetkan rasio kewirausahaan Indonesia mencapai 3,23% (2024), 3,60% (2029), hingga 8,00% pada tahun 2045.

Strategi Utama Pengembangan

• Pendidikan & Pelatihan: Mengintegrasikan praktik bisnis melalui model Teaching Factory, inkubator kampus, hingga pelatihan vokasi.
• Akses Pembiayaan & Legalitas: Mempermudah akses permodalan melalui program seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) serta pendampingan perizinan usaha (NIB, BPOM, dan sertifikasi).
• Adopsi Teknologi Digital: Memanfaatkan media sosial dan lokapasar (marketplace) untuk memperluas jangkauan pasar dan menekan biaya operasional.
• Kolaborasi Ekosistem: Menghubungkan dunia usaha/industri, lembaga pembiayaan (perbankan), pemerintah, dan perguruan tinggi.
- Kebijakan Persyaratan Kandungan Lokal (Local Content Requirements / LCR) atau di Indonesia dikenal sebagai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) memang menjadi instrumen strategis pemerintah untuk memastikan investasi asing memberikan dampak langsung bagi ekonomi domestik

Substitusi impor barang impor seperti
1. produk organik yg masuk ke supermarket (pendampingan dan penguatan umkmnya)

Dalam hal pertemuan audensi tsb Bpk H. Ahmad Ridha Sabana, S.E., M.B.A., Ph.D. Utusan Khusus Presiden Bidang UMKM , Ekonomi Kreatif serta Digital menyambut baik semangat Pengusaha Muda tergabung dari KAPMI dengan aspirasi usulan strategis gagasan besarnya memperkuat peran posisi Pengusaha Muda, mendorong pertumbuhan ekonomi nasional khususnya sektor UMKM, ekonomi kreatif dan Digital udapat berkelanjutan berkolaborasi dengan kementerian terkait serta memperkuat peran kemajuan pengembangan umkm yang inovatif , mandiri serta berdaya saing. Dan harapan Utusan Khusus Presiden KAPMI Pengurus Daerah bisa kerjasama dengan Pemerintah daerah dalam pengembangan kemajuan ekonomi wilayahnya .rel

JELANG PELANTIKAN, PDK KOSGORO 1957 SUMUT AUDIENSI KE DPD GOLKAR, ANDAR AMIN HARAHAP SIAP BERIKAN DUKUNGAN

admin — Sat, 07 Nov 2026 16:46:00 +0700+0700

MEDAN, Menjelang pelantikan kepengurusan Pimpinan Daerah Kolektif (PDK) Kosgoro 1957 Sumatera Utara, jajaran pengurus melakukan audiensi ke Kantor DPD Partai Golkar Sumatera Utara.

Rombongan PDK Kosgoro 1957 Sumut dipimpin langsung Ketua Viktor Silaen, didampingi Sekretaris Boy Iskandar Rangkuti, Bendahara H. Datuk Aidil Aberham, serta Wakil Ketua Gunarto Azis.

Kedatangan rombongan disambut Ketua DPD Partai Golkar Sumut, Andar Amin Harahap, didampingi Wakil Ketua AS Suruhenta Sembiring yang membidangi Sosial dan Kebudayaan, serta Bendahara Golkar Sumut, Mula Rotua Siregar.

Dalam audiensi tersebut, Andar Amin Harahap menyatakan kesiapan DPD Partai Golkar Sumut untuk memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan pelantikan PDK Kosgoro 1957 Sumatera Utara.

Pelantikan pengurus PDK Kosgoro 1957 Sumut dijadwalkan berlangsung pada 21 November 2026 di Grand City Hall Medan.
Ketua PDK Kosgoro 1957 Sumut, Viktor Silaen, menyampaikan bahwa selain agenda pelantikan, pihaknya juga merencanakan kegiatan pendidikan politik dengan menghadirkan narasumber dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

"Ke depan, kita juga akan meminta narasumber dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam rangka kegiatan pendidikan politik. Ini penting untuk memberikan pemahaman dan wawasan politik kepada para kader," tegas Viktor Silaen.

Melalui audiensi ini, PDK Kosgoro 1957 Sumut berharap koordinasi dan komunikasi dengan DPD Partai Golkar Sumatera Utara semakin terjalin, sekaligus memastikan seluruh persiapan pelantikan pada 21 November mendatang berjalan dengan baik.red

Pelantikan JMSI Karo, Siap Bersinergi dengan Pemkab Karo

admin — Sat, 07 Nov 2026 15:39:00 +0700+0700

BERASTAGI, KARO – Bupati Karo Brigjen Pol. (Purn.) Dr. dr. Antonius Ginting, Sp.OG., M.Kes., bersama Wakil Bupati Karo Komando Tarigan, SP, dan Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Karo Gelora Kurnia Putra Ginting, S.STP., M.M., menghadiri pelantikan pengurus Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Kabupaten Karo, Sabtu (7/11/2026), bertempat di Hotel Rudang, Berastagi, Kabupaten Karo.

Kegiatan tersebut turut dihadiri perwakilan BRI Cabang Kabanjahe, Pilemon Meliala, Ketua Pengda JMSI Sumatera Utara, serta sejumlah undangan dan insan pers.

Dalam pelantikan tersebut, Iseptanus Sembiring resmi dipercaya sebagai Ketua Pengcab JMSI Kabupaten Karo, didampingi Nanang Sugih Suroso sebagai Sekretaris.

Pelantikan ini menjadi momentum penting bagi penguatan organisasi perusahaan media siber di Kabupaten Karo, sekaligus mendorong terciptanya insan pers yang profesional, independen, berintegritas, dan bertanggung jawab dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.

Dalam sambutannya, Ketua Pengcab JMSI Kabupaten Karo, Iseptanus Sembiring, didampingi Sekretaris Nanang Sugih Suroso, menyampaikan komitmennya untuk menjadikan JMSI sebagai wadah yang mampu mendorong peningkatan profesionalisme insan pers, khususnya perusahaan media siber di Kabupaten Karo.

Ia menegaskan bahwa JMSI Kabupaten Karo siap membangun kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karo serta berbagai pemangku kepentingan lainnya dalam mendukung pembangunan daerah melalui pemberitaan yang objektif, berimbang, dan edukatif.

Sementara itu, Ketua Pengda JMSI Sumatera Utara, Rianto, S.H., M.H. menyampaikan kesiapan organisasi untuk terus memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan pemerintah daerah. JMSI diharapkan dapat menjadi corong informasi yang menyampaikan berbagai program, kebijakan, dan capaian pembangunan Pemerintah Kabupaten Karo kepada masyarakat luas.

Kolaborasi tersebut dinilai penting untuk membangun komunikasi publik yang sehat, transparan, dan konstruktif, dengan tetap menjunjung tinggi independensi pers serta fungsi kontrol sosial sebagai bagian dari kehidupan demokrasi.

Kehadiran Bupati, Wakil Bupati, dan Sekda Kabupaten Karo dalam kegiatan tersebut menjadi bentuk perhatian terhadap perkembangan dunia pers dan keberadaan organisasi media di Kabupaten Karo.

Melalui kepengurusan yang baru dilantik, JMSI Kabupaten Karo diharapkan mampu menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam menyampaikan informasi pembangunan, mengedukasi masyarakat, serta turut mempromosikan berbagai potensi daerah, baik sektor pariwisata, pertanian, ekonomi kreatif, maupun sektor unggulan lainnya.

Dengan semangat kebersamaan dan profesionalisme, JMSI Kabupaten Karo diharapkan semakin solid, berkembang, dan memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan pers serta pembangunan Kabupaten Karo.

Bupati Karo, Brigjen Pol. (Purn.) Dr. dr. Antonius Ginting, Sp.OG., M.Kes., dalam sambutannya mengucapkan selamat dan sukses kepada seluruh pengurus JMSI Kabupaten Karo. "Selamat dan sukses kepada seluruh pengurus JMSI Kabupaten Karo yang hari ini resmi dilantik. Amanah ini merupakan tanggung jawab besar untuk membangun organisasi yang profesional, solid, dan mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat serta pembangunan daerah," ucapnya.

Dia juga menyebutkan bahwa media massa, khususnya media siber memiliki peran strategis dalam perkembangan kehidupan masyarakat. "Media bukan hanya menjadi sarana penyampaian informasi, tetapi juga memiliki fungsi edukasi, kontrol sosial, serta menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat," jelasnya. ( * )

Sumut24 dan Sumut.co Raih Penghargaan IDMA 2026, Buktikan Media Daerah Mampu Bersaing di Tingkat Nasional

admin — Fri, 06 Nov 2026 23:24:00 +0700+0700

MEDAN – Prestasi membanggakan kembali ditorehkan media asal Sumatera Utara. Sumut24 dan Sumut.co berhasil meraih penghargaan dalam ajang Indonesia Digital Media Awards (IDMA) 2026 yang diselenggarakan Serikat Perusahaan Pers (SPS) Pusat.

Dalam ajang bergengsi tersebut, www.sumut24.co berhasil meraih Bronze Winner kategori The Best Media Website. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Ketua Umum SPS, Januar Primadi Ruspita, pada malam penganugerahan SPS Awards 2026 di Ballroom Dispora Kalimantan Timur, Kadrie Oening Tower, Samarinda Utara, Jumat (6/11/2026).

Capaian ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi CEO Sumut24 Group, Rianto SH MH. Prestasi tersebut sekaligus membuktikan bahwa media daerah memiliki kemampuan untuk bersaing dan mendapatkan pengakuan di tingkat nasional.
Rianto SH MH menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh jajaran redaksi, wartawan, karyawan, serta keluarga besar Sumut24 Group yang selama ini bekerja keras membangun eksistensi media dan menjaga kepercayaan masyarakat.
Menurutnya, penghargaan IDMA 2026 bukan sekadar simbol keberhasilan perusahaan, melainkan buah dari kerja kolektif seluruh insan pers yang terus berkomitmen menghadirkan informasi berkualitas kepada publik.

"Ini merupakan kebanggaan sekaligus motivasi bagi kami. Penghargaan ini menunjukkan bahwa media daerah juga mampu bersaing di tingkat nasional. Saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran redaksi, wartawan dan keluarga besar Sumut24 Group atas kerja keras dan dedikasinya," ujar Rianto.

Ia menegaskan, penghargaan tersebut tidak boleh membuat seluruh jajaran berpuas diri. Sebaliknya, pencapaian ini harus menjadi penyemangat untuk terus meningkatkan kualitas jurnalistik, profesionalisme, independensi, serta keberanian pers dalam menjalankan fungsi kontrol sosial.

Sumut24 dan Sumut.co Berjaya di Tingkat Nasional

Penetapan pemenang IDMA 2026 tertuang dalam surat resmi SPS Pusat Nomor 55/X/SPS/2026/LXXIX tertanggal 14 Oktober 2026.
Berdasarkan hasil penilaian dewan juri, Sumut24 Group berhasil masuk dalam daftar penerima penghargaan Indonesia Digital Media Awards 2026.

Prestasi ini menjadi catatan penting bagi perkembangan industri media digital di Sumatera Utara. Di tengah ketatnya persaingan media online dan pesatnya transformasi digital, media yang berasal dari daerah mampu menunjukkan eksistensi sekaligus memperoleh apresiasi di panggung nasional.

Penganugerahan SPS Awards 2026 di Samarinda

Penganugerahan SPS Awards 2026 dilaksanakan pada Jumat, 6 November 2026, di Samarinda, Kalimantan Timur.
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Serikat Perusahaan Pers (SPS) dengan mengusung tema "Pers Maju Bersama Bangsa Menuju Ibu Kota Nusantara".

Selain Indonesia Digital Media Awards (IDMA), SPS Awards 2026 juga mencakup sejumlah kategori penghargaan lainnya, yakni Indonesia Print Media Awards (IPMA), Indonesia Inhouse Magazine Awards (InMA), Indonesia Young Readers Awards (IYRA), dan Indonesia Students Media Awards (ISMA).

Rangkaian kegiatan juga dijadwalkan mencakup kunjungan resmi ke kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), sebelum dilanjutkan dengan malam puncak Gala Dinner dan Awarding.

Rianto: Jangan Berpuas Diri, Terus Tingkatkan Kualitas

Rianto SH MH berharap penghargaan ini menjadi momentum bagi Sumut24 dan Sumut.co untuk semakin berkembang serta meningkatkan kualitas pemberitaan.
Menurutnya, kecepatan dalam menyajikan informasi kepada masyarakat harus tetap diimbangi dengan akurasi, verifikasi, keberimbangan, dan tanggung jawab jurnalistik.

Kepercayaan masyarakat, katanya, merupakan modal utama bagi keberlangsungan sebuah media. Karena itu, Sumut24 Group berkomitmen untuk terus menghadirkan pemberitaan yang kritis, independen, profesional, serta berpihak pada kepentingan publik.

Keberhasilan Sumut24 dan Sumut.co meraih penghargaan IDMA 2026 menjadi kebanggaan tersendiri bagi insan pers Sumatera Utara.
Prestasi ini sekaligus menjadi bukti bahwa media daerah bukan hanya mampu bertahan menghadapi tantangan transformasi digital, tetapi juga memiliki kesempatan besar untuk berprestasi dan mendapatkan tempat di tingkat nasional.

Sumut24 Group, terus bertumbuh, berkarya, dan menjaga kepercayaan publik. Red

Genjot Ekspor CPO dan Efisiensi Biaya, PTPN IV PalmCo Optimistis Penuhi Target Akhir Tahun

admin — Fri, 06 Nov 2026 19:47:00 +0700+0700

Medan - Memasuki kuartal keempat tahun 2026, PT Perkebunan Nusantara IV (PTPN IV PalmCo) mematangkan strategi operasional dan finansial untuk memastikan pencapaian target akhir tahun perusahaan. Melalui Rapat Pimpinan (Rapim) Q4 yang melibatkan jajaran Dewan Komisaris, Direksi, Kepala Divisi, hingga Regional Management, perusahaan sepakat untuk memprioritaskan peningkatan volume direct export (ekspor langsung) Crude Palm Oil (CPO), efisiensi biaya, serta transformasi menuju tata kelola kebun presisi.

*Akselerasi Ekspor dan Kendali Biaya*

Direktur Utama PTPN IV PalmCo Jatmiko K. Santosa menegaskan bahwa optimalisasi sisa waktu di dua bulan terakhir difokuskan pada pengawalan produksi secara ketat dari hulu ke hilir. Langkah ini dibarengi dengan inisiatif efisiensi terstruktur guna menjaga daya saing biaya produksi dan profitabilitas.

"Tahun ini kita melakukan inisiatif untuk memperluas pasar melalui direct export. Namun, kuncinya tetap berada pada pengawalan produksi di lapangan, memastikan kepastian pasokan, serta menjaga mutu yang ketat mulai dari proses di pabrik hingga manajemen logistik. Di sisi lain, kita terus menekan cash cost melalui inisiatif Go Lean dan Go Secure agar margin perusahaan tetap terjaga secara fundamental," ujar Jatmiko.

*Optimalisasi Aset dan Nilai Tambah Green Business*

Selain fokus operasional inti, Jatmiko juga menggarisbawahi pentingnya manajemen aset yang terukur serta optimalisasi inisiatif green business. PTPN IV PalmCo memastikan seluruh aset perusahaan terkuasai secara fisik dan tuntas secara legalitas guna memitigasi risiko operasional. Secara paralel, perusahaan juga memaksimalkan nilai tambah dari pengolahan limbah sawit, seperti pemanfaatan fasilitas methane capture dan optimalisasi penjualan cangkang sawit.

*Smart Plantation sebagai Kunci Daya Saing*

Sejalan dengan visi direksi, Komisaris Utama PTPN IV PalmCo Desrial mengingatkan bahwa keunggulan operasional perusahaan perkebunan ke depan tidak lagi diukur semata-mata dari seberapa luas lahan yang dimiliki, melainkan dari tingginya capaian produktivitas per hektare dan ketepatan alokasi biaya.

Menurut Desrial, tuntutan industri saat ini mengharuskan perusahaan untuk beralih pada penerapan Smart Plantation yang secara efektif mengintegrasikan mekanisasi lapangan dengan sistem digitalisasi perusahaan.

"Transformasi ini adalah keharusan. Eksekusi operasional yang didukung oleh mekanisasi akan menjamin standarisasi proses dan efisiensi waktu, sementara digitalisasi memastikan setiap pelaporan dan pengambilan keputusan manajerial terkalibrasi secara objektif, cepat, dan berbasis data mutakhir. Keduanya harus berjalan beriringan agar corrective action di lapangan dapat dilakukan seketika," tegas Desrial.

*Penegakan GCG dan Kepatuhan Berlapis*

Dewan Komisaris juga menyoroti pentingnya penegakan Good Corporate Governance (GCG) di seluruh level manajemen. Pematuhan pada Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Instruksi Kerja (IKA) wajib menjadi pedoman harian, dengan pengawasan berjenjang yang dimulai dari lapisan eksekutor pertama guna memastikan tidak ada celah terhadap potensi penyimpangan administratif maupun operasional.

Melalui sinkronisasi antara agresivitas pencapaian target produksi, perluasan pasar global, dan pengawasan internal yang ketat, PTPN IV PalmCo optimistis tren kinerja positif yang telah terbentuk hingga kuartal ketiga dapat terus terakselerasi guna mencatatkan pencapaian optimal di penutup tahun buku 2026.rel

PB PERPANI Kukuhkan Pengurus Sumut, Muhammad Yani Dipercaya Jadi Ketua Umum

admin — Fri, 06 Nov 2026 18:13:00 +0700+0700

MEDAN – Pengurus Provinsi Persatuan Panahan Indonesia (Pengprov PERPANI) Sumatera Utara resmi menerima Surat Keputusan (SK) Pengurus Besar Persatuan Panahan Indonesia (PB PERPANI) Nomor 25 Tahun 2026 tentang Pengukuhan Personalia Pengurus Provinsi PERPANI Sumatera Utara Masa Bakti 2026–2030.

Dalam SK yang ditetapkan di Jakarta pada 3 November 2026 dan ditandatangani Ketua Umum PB PERPANI M. Arsjad Rasjid P.M. tersebut, Muhammad Yani, ST, dipercaya menakhodai Pengprov PERPANI Sumatera Utara sebagai Ketua Umum untuk periode 2026–2030.

Adapun susunan pengurus inti Pengprov PERPANI Sumut periode 2026–2030 yakni Yose Andre Sinuhaji sebagai Sekretaris dan Muhammad Faisal, ST, sebagai Bendahara.

Sementara itu, posisi Wakil Ketua Umum I Bidang Organisasi dan Hukum dipercayakan kepada H. Elfi Irwansyah Pane, M.K.M., Wakil Ketua Umum II Bidang Pembinaan dan Prestasi dijabat Budiono, Wakil Ketua Umum III Bidang Perencanaan Anggaran dan Dana Usaha dijabat H. Hamzah Manurung, SE.
Selanjutnya, Wakil Ketua Umum IV Bidang Litbang dan Sport Science dijabat Hj. Leliana Puspa Sari, sedangkan Wakil Ketua Umum V Bidang Prasarana dan Humas dipercayakan kepada Drs. Budi Priatama, M.Pd.

Dengan diterbitkannya SK tersebut, kepengurusan baru PERPANI Sumatera Utara diharapkan mampu memperkuat konsolidasi organisasi sekaligus meningkatkan pembinaan dan pengembangan olahraga panahan di seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Utara.
Di bawah kepemimpinan Muhammad Yani, PERPANI Sumut berkomitmen mendorong kemajuan olahraga panahan melalui penguatan tata kelola organisasi, peningkatan kualitas atlet, pembinaan pelatih dan wasit, serta penyelenggaraan kompetisi secara berkesinambungan.

Selain itu, perhatian juga akan diarahkan pada pengembangan potensi atlet muda di berbagai daerah. Langkah tersebut diharapkan dapat menciptakan regenerasi atlet yang berkelanjutan sekaligus melahirkan pemanah-pemanah potensial yang mampu bersaing di tingkat daerah, nasional hingga internasional.
Kepengurusan periode 2026–2030 juga diharapkan mampu membangun sinergi dan kolaborasi dengan pemerintah daerah, KONI, pengurus PERPANI kabupaten/kota, klub panahan, serta seluruh pemangku kepentingan olahraga.

Dengan terbentuknya kepengurusan baru ini, PERPANI Sumatera Utara optimistis dapat semakin berperan dalam memajukan olahraga panahan dan mengharumkan nama Sumatera Utara melalui prestasi atlet di berbagai kejuaraan.

Penerimaan SK pengukuhan tersebut menjadi langkah awal bagi Muhammad Yani bersama jajaran pengurus untuk menjalankan amanah organisasi serta mewujudkan pembinaan olahraga panahan Sumatera Utara yang lebih terarah, profesional, dan berkelanjutan. (red)

HUT Ke-65, Bank Sumut Perkuat Transformasi, Perluas Layanan Dan Tumbuh Bersama Masyarakat

admin — Fri, 06 Nov 2026 18:00:00 +0700+0700

Medan – Memasuki usia ke-65 tahun, PT Bank Sumut terus memperkuat komitmen untuk tumbuh bersama masyarakat melalui peningkatan kualitas layanan, akselerasi transformasi digital, pengembangan bisnis, serta berbagai kegiatan sosial yang melibatkan insan perusahaan, nasabah, stakeholder, dan masyarakat.

Mengusung tema "Selalu Ada Ruang untuk Tumbuh Bersama", peringatan HUT ke-65 Bank Sumut menjadi momentum untuk memperkuat semangat perubahan sekaligus menegaskan peran Bank Sumut sebagai bank pembangunan daerah yang terus bertumbuh bersama masyarakat Sumatera Utara.

Direktur Utama PT Bank Sumut, Heru Mardiansyah, dalam amanat upacara peringatan HUT ke-65 pada Rabu, 4 November 2026 menyampaikan bahwa perjalanan 65 tahun Bank Sumut merupakan hasil dari kerja keras, dedikasi, loyalitas, dan kontribusi seluruh insan perusahaan dalam menjaga kepercayaan masyarakat.

Ia menegaskan bahwa kepercayaan merupakan fondasi utama dalam industri perbankan. Kepercayaan tersebut harus dijaga melalui integritas, profesionalisme, konsistensi kinerja, serta kemampuan perusahaan dalam menghadirkan pelayanan yang semakin baik dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Menurutnya, pertumbuhan perusahaan tidak cukup hanya dilihat dari peningkatan aset maupun pencapaian bisnis, tetapi juga dari kemampuan Bank Sumut dalam menghadirkan manfaat yang semakin luas bagi nasabah dan masyarakat.

"Kita ingin Bank Sumut tumbuh bukan hanya lebih besar, tetapi juga lebih sehat. Bukan hanya lebih modern, tetapi juga semakin dekat dengan masyarakat. Dan bukan hanya semakin kuat secara bisnis, tetapi juga semakin besar manfaatnya," tegasnya.

*Perkuat Layanan dan Akselerasi Digitalisasi*

Sejalan dengan komitmen transformasi tersebut, Bank Sumut terus melakukan berbagai langkah strategis untuk meningkatkan jangkauan dan kualitas layanan perbankan.

Salah satunya melalui *Soft Launching Kantor Cabang Pembantu S. Parman* menjadi *Sentra Perumahan* yang digelar pada Rabu (4/11). Pengembangan ini merupakan bagian dari upaya Bank Sumut untuk memperkuat fokus layanan di sektor pembiayaan perumahan sekaligus memberikan kemudahan akses bagi masyarakat yang membutuhkan solusi pembiayaan kepemilikan rumah.

Di sisi lain, Bank Sumut juga mendorong perluasan *akuisisi merchant QRIS dan Sumut Link*. Langkah ini dilakukan untuk memperluas jangkauan layanan transaksi, meningkatkan kemudahan masyarakat dalam mengakses layanan keuangan, serta memperkuat ekosistem pembayaran dan inklusi keuangan di Sumatera Utara.

Sejalan dengan perkembangan teknologi dan perubahan kebutuhan nasabah, Bank Sumut juga tengah mempersiapkan pengembangan layanan perbankan digital melalui fitur *Customer Onboarding*. Inovasi ini dirancang untuk memberikan kemudahan dan meningkatkan kualitas pengalaman nasabah dalam mengakses layanan perbankan.

Layanan Customer Onboarding tersebut direncanakan akan diluncurkan setelah seluruh aspek perizinan dan ketentuan yang dipersyaratkan terpenuhi. Pengembangan ini menjadi bagian dari strategi Bank Sumut dalam meningkatkan daya saing melalui layanan perbankan berbasis digital yang semakin mudah diakses, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pengembangan berbagai layanan tersebut mencerminkan komitmen Bank Sumut untuk terus beradaptasi terhadap dinamika industri perbankan, sekaligus memastikan bahwa transformasi digital memberikan kemudahan dan manfaat bagi nasabah.

*HUT ke-65 Diisi Berbagai Kegiatan Sosial dan Kebersamaan*

Selain penguatan bisnis dan transformasi layanan, peringatan HUT ke-65 Bank Sumut juga diisi dengan berbagai kegiatan sosial dan kebersamaan.

Rangkaian kegiatan diawali dengan upacara peringatan HUT ke-65 yang dirangkaikan dengan pemberian penghargaan masa kerja kepada pegawai. Penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi perusahaan atas loyalitas, dedikasi, dan pengabdian insan Bank Sumut dalam mendukung perjalanan perusahaan.

Semarak perayaan turut diisi dengan berbagai kegiatan olahraga, salah satunya melalui kolaborasi dengan KONI Sumatera Utara. Kegiatan ini menjadi sarana mempererat hubungan kelembagaan, membangun kebersamaan, sekaligus mendukung semangat olahraga.

Di bidang sosial, Bank Sumut turut melaksanakan kegiatan donor darah, pengajian, dan santunan sosial. Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen perusahaan untuk menumbuhkan kepedulian dan memperkuat kontribusi sosial kepada masyarakat.

Suasana perayaan HUT juga dihadirkan lebih dekat dengan masyarakat melalui kegiatan merayakan bersama nasabah di seluruh unit kantor Bank Sumut. Inisiatif ini menjadi bentuk apresiasi kepada nasabah yang selama ini telah memberikan kepercayaan dan menjadi bagian penting dari perjalanan Bank Sumut.

Melalui berbagai rangkaian tersebut, Bank Sumut ingin menjadikan peringatan hari jadi bukan hanya sebagai seremoni tahunan, tetapi juga momentum untuk memperkuat hubungan dengan masyarakat dan meningkatkan kontribusi sosial perusahaan.

*Melangkah ke Depan dengan Semangat Tumbuh Bersama*

Memasuki usia ke-65 tahun, Bank Sumut berkomitmen melanjutkan transformasi secara konsisten melalui penguatan fundamental bisnis, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan layanan digital, serta perluasan jangkauan pelayanan kepada masyarakat.

Direktur Utama PT Bank Sumut menyampaikan bahwa tema "Selalu Ada Ruang untuk Tumbuh Bersama" mencerminkan keyakinan bahwa setiap insan perusahaan memiliki kesempatan untuk belajar, berkembang, berinovasi, dan memberikan kontribusi terbaik.

"Selalu ada ruang untuk belajar, selalu ada ruang untuk berubah, dan selalu ada ruang untuk tumbuh bersama. Mari kita jaga kepercayaan yang telah diberikan, perkuat kebersamaan, dan terus memberikan kontribusi terbaik bagi Bank Sumut dan masyarakat Sumatera Utara," tutupnya.

Dengan semangat "Berubah, Bertumbuh, dan Berprestasi", Bank Sumut meneguhkan komitmen untuk terus beradaptasi menghadapi dinamika industri perbankan, memperkuat daya saing, serta menjadi mitra keuangan yang semakin dekat dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Enam puluh lima tahun menjadi bukti perjalanan dan kepercayaan yang dibangun bersama. Ke depan, Bank Sumut akan terus melangkah, berinovasi, dan membuka lebih banyak ruang bagi masyarakat untuk tumbuh bersama.red

Kolaborasi dan Deteksi Dini Jadi Kunci Cegah Karhutla Riau

admin — Fri, 06 Nov 2026 15:09:00 +0700+0700

PEKANBARU — Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Riau masih sulit dikendalikan meski pemerintah telah melakukan berbagai langkah mitigasi sejak awal tahun. Cuaca yang semakin ekstrem, kondisi lahan gambut, serta aktivitas manusia menjadi faktor yang membuat ancaman karhutla terus berulang.

Direktur Pengendalian Kebakaran Lahan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), Dasrul Chaniago, mengatakan upaya pencegahan karhutla sebenarnya telah disiapkan jauh sebelum musim kebakaran 2026 berlangsung. Namun, kondisi cuaca ekstrem membuat penanganan di lapangan semakin berat.

"Musim kemarau yang lebih kering, suhu tinggi, kelembapan rendah dan angin kencang membuat vegetasi lebih mudah terbakar dan api lebih cepat menyebar," kata Dasrul saat menjadi pembicara dalam Seminar Lingkungan yang digelar Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) di Auditorium Universitas Islam Riau (UIR), Kamis (5/11/2026).

Menurut dia, pemerintah pusat telah melakukan mitigasi sejak awal tahun. Sejumlah daerah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi juga telah menetapkan status siaga karhutla. Namun, kondisi cuaca ekstrem membuat potensi kebakaran meningkat sekaligus menyulitkan upaya pemadaman.

Dasrul menegaskan faktor manusia juga masih menjadi persoalan utama. Sebagian besar kejadian karhutla berkaitan dengan aktivitas manusia, baik akibat pembakaran yang disengaja maupun kelalaian.

"Kalau sumber api dan perilaku pembukaan lahan tidak berubah, kebakaran akan terus berulang," ujarnya.

Karena itu, Dasrul mendorong penguatan mitigasi berbasis masyarakat. Sosialisasi dan pelibatan masyarakat melalui program Desa Peduli Api dinilai perlu diperluas, terutama di wilayah yang memiliki tingkat kerawanan kebakaran tinggi.

"Ke depan, mitigasi terhadap karhutla harus lebih diperkuat. Sosialisasi kepada masyarakat agar aktif mencegah kebakaran melalui program Desa Peduli Api juga harus ditingkatkan," katanya.

Peneliti Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Riau, Dr. Prayoto, mengatakan karakteristik wilayah Riau yang didominasi lahan gambut turut memperbesar risiko karhutla.

Menurut dia, sekitar *91,6 persen kejadian kebakaran lahan di Riau terjadi di kawasan gambut. Kondisi tersebut membuat pengelolaan ekosistem gambut menjadi bagian penting dalam strategi pencegahan karhutla.

"Menjaga lahan gambut dengan tata kelola air yang baik, pemulihan ekosistem, serta mencegah penyebab kebakaran menjadi sebuah keharusan agar kebakaran hutan dan lahan dapat diminimalisir," ujarnya.

Ia menjelaskan lahan gambut yang mengalami kekeringan menjadi sangat mudah terbakar. Api juga dapat menjalar hingga ke lapisan bawah permukaan tanah sehingga sulit dideteksi dan dipadamkan.

Karena itu, pencegahan tidak cukup hanya dilakukan ketika api sudah muncul. Tata kelola air, pembasahan kembali kawasan gambut, pemulihan ekosistem, serta pengawasan terhadap aktivitas masyarakat harus dilakukan secara berkelanjutan.

Sementara itu, akademisi UIR, Dr. Sri Wahyuni Kadir Abbas, menilai berulangnya karhutla di Riau menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih kuat berbasis teknologi dan kolaborasi lintas sektor.

Ia mengaku telah membawa persoalan karhutla Riau ke sejumlah forum internasional sebagai bentuk keprihatinan atas dampak kebakaran terhadap lingkungan dan masyarakat.

Menurut dia, salah satu hal yang perlu diperkuat adalah **sistem peringatan dini (early warning system)**. Teknologi harus dimanfaatkan untuk mendeteksi potensi kebakaran sekaligus mempercepat respons ketika titik api mulai muncul.

"Lewat pendekatan teknologi, perlu dibangun respons cepat dalam menangani ancaman karhutla," katanya.

Sri Wahyuni juga menekankan pentingnya sinergi pentahelix yang melibatkan pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi, media, dunia usaha, serta pemangku kepentingan lainnya.

"Yang jelas perlu sinergi pentahelix untuk mencegah terjadinya karhutla. Pemerintah bersama masyarakat, kampus, media dan stakeholder lainnya harus bersama-sama mengatasi masalah ini," ujarnya.

Upaya tersebut dinilai penting karena penanganan karhutla tidak bisa hanya mengandalkan pemadaman ketika kebakaran terjadi. Pencegahan, deteksi dini, pengelolaan gambut, perubahan perilaku masyarakat, hingga respons cepat di lapangan harus berjalan secara bersamaan. Rel

JMSI Riau Gelar UKW

admin — Fri, 06 Nov 2026 15:08:00 +0700+0700

PEKANBARU — Sebanyak 30 wartawan di Riau mengikuti Uji Kompetensi Wartawan (UKW) yang digelar Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Riau di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Riau (UIR), 6–7 November 2026.

UKW tersebut terdiri atas tiga kelas jenjang muda serta masing-masing satu kelas untuk jenjang madya dan utama. Para peserta mengikuti rangkaian mata uji yang menilai kemampuan dan kompetensi mereka dalam menjalankan tugas jurnalistik secara profesional.

Wakil Ketua JMSI Riau Bidang Jurnalisme Berkualitas, Tun Akhyar, mengatakan pelaksanaan UKW menjadi bagian dari upaya JMSI mendorong peningkatan kualitas wartawan sekaligus memperkuat profesionalisme perusahaan pers yang menjadi anggotanya.

Sementara itu, Sekretaris Bidang Jurnalisme Berkualitas JMSI, Satria Utama, mengatakan UKW memiliki arti penting untuk memastikan wartawan memahami dan mampu menjalankan tugas jurnalistik sesuai standar kompetensi yang ditetapkan.

"UKW bukan sekadar menguji kemampuan wartawan, tetapi juga menjadi instrumen untuk memastikan kerja jurnalistik dilakukan secara profesional, beretika, dan bertanggung jawab kepada publik," ujarnya.

Menurut Satria, peningkatan kompetensi wartawan menjadi kebutuhan penting di tengah perkembangan media digital yang berlangsung sangat cepat. Wartawan dituntut mampu menghasilkan informasi yang akurat, berimbang, terverifikasi, sekaligus tetap berpegang pada Kode Etik Jurnalistik.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada PT Pertamina Hulu Rokan (PHR), Astra, FIKOM UIR dan sejumlah mitra perusahaan lainnya yang memberikan dukungan terhadap pelaksanaan UKW tersebut. Dukungan itu membuat peserta dapat mengikuti UKW dengan biaya yang lebih terjangkau.

"Pers yang sehat dan profesional hanya dapat terwujud dengan sinergi dan kolaborasi yang baik dengan seluruh stakeholder," katanya.

Ketua Tim Lembaga Uji Pikiran Rakyat, Refa Riana, meminta peserta mengikuti seluruh rangkaian UKW dengan disiplin dan fokus. Ia mengingatkan peserta tidak perlu merasa gugup menghadapi setiap mata uji.

"Tak perlu takut atau gugup, karena yang diujikan sepenuhnya merupakan aktivitas dan pekerjaan sehari-hari sebagai seorang wartawan, redaktur maupun pemimpin redaksi," pesannya.

JMSI dan UIR Perkuat Kerja Sama

Pada kesempatan yang sama, JMSI Riau dan Fakultas Ilmu Komunikasi UIR juga menandatangani Memorandum of Agreement (MoA) di bidang pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Dekan FIKOM UIR, Dr. Eko Hero, M.I.Kom, menyambut baik kerja sama tersebut. Menurutnya, kolaborasi antara perguruan tinggi dan organisasi perusahaan pers dapat membuka ruang lebih luas bagi pengembangan kompetensi mahasiswa maupun insan pers.

Ia berharap kerja sama tersebut memberikan manfaat bagi kedua pihak, terutama dalam pengembangan pendidikan, peningkatan kualitas SDM, serta penguatan hubungan antara dunia akademik dan industri media.

Pelaksanaan UKW dan penandatanganan MoA tersebut menjadi bagian dari upaya JMSI Riau memperkuat profesionalisme insan pers sekaligus membangun kolaborasi yang lebih erat dengan perguruan tinggi dan dunia usaha.rel

Rakernas SPS 2026 Hasilkan Enam Rekomendasi Strategis, Lampung Jadi Tuan Rumah Kongres 2027

admin — Fri, 06 Nov 2026 14:23:00 +0700+0700

SAMARINDA— Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Serikat Perusahaan Pers (SPS) 2026 menghasilkan enam rekomendasi strategis yang mencakup penguatan tata kelola organisasi, persiapan Kongres SPS 2027, hingga keberlanjutan industri pers nasional dan daerah. Salah satu keputusan penting forum tersebut adalah penetapan Provinsi Lampung sebagai tuan rumah Kongres SPS 2027 yang direncanakan berlangsung pada Juni 2027, bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 SPS.

Mengusung tema "Konsolidasi Organisasi Menuju Kongres SPS 2027", Rakernas yang diselenggarakan di Samarinda, Kalimantan Timur, Kamis (5/11), menjadi momentum konsolidasi pengurus pusat dan provinsi dalam memperkuat kelembagaan SPS sekaligus merumuskan langkah bersama menghadapi tantangan industri pers yang terus berkembang.

Ketua Umum SPS, Januar P. Ruswita, menyampaikan bahwa perjalanan delapan dekade SPS merupakan upaya organisasi dan industri pers Indonesia untuk terus beradaptasi menghadapi perubahan zaman. "Delapan puluh tahun perjalanan SPS telah membawa organisasi ini melintasi berbagai perubahan besar dalam kehidupan pers Indonesia. Dari masa ketika surat kabar menjadi salah satu sumber utama informasi masyarakat, hingga hari ini ketika teknologi digital dan kecerdasan buatan mengubah cara informasi diproduksi, didistribusikan, dan dikonsumsi," ujar Januar P. Ruswita.

Menurutnya, perubahan tersebut menuntut SPS untuk terus memperkuat peran sebagai rumah bersama perusahaan pers, sekaligus menjadi organisasi yang mampu menjawab kebutuhan anggotanya di tengah tantangan keberlanjutan bisnis media.

Dalam konteks itu, Kongres SPS 2027 dipandang bukan sekadar agenda pergantian kepengurusan, tetapi juga kesempatan untuk mengevaluasi dan memperkuat fondasi organisasi dalam menghadapi tantangan masa depan.

Rakernas memberikan mandat kepada Pengurus SPS Pusat bersama SPS Provinsi Lampung untuk menetapkan jadwal dan mempersiapkan seluruh kebutuhan penyelenggaraan Kongres sesuai AD/ART SPS.

Selain menetapkan Lampung sebagai tuan rumah, Rakernas merekomendasikan agar penyempurnaan AD/ART menjadi salah satu agenda prioritas Kongres 2027, khususnya menyangkut pengaturan Musyawarah Daerah Provinsi (Musdaprov) dan tata kelola SPS Provinsi. Penyempurnaan aturan organisasi tersebut diharapkan dapat memperkuat kepastian mekanisme kelembagaan, meningkatkan efektivitas koordinasi antara pengurus pusat dan daerah, serta memastikan organisasi mampu merespons dinamika dan kebutuhan anggotanya.
Dalam pembahasan tata kelola organisasi, Rakernas juga merekomendasikan agar Kongres SPS 2027 membahas penghapusan ketentuan larangan rangkap jabatan bagi Pengurus SPS Provinsi dalam organisasi partai politik.

Ketentuan tersebut saat ini tercantum dalam Anggaran Dasar SPS, BAB IV tentang Organisasi, Pasal 12 Ayat (8). Rekomendasi Rakernas merupakan usulan perubahan yang selanjutnya perlu dibahas dan diputuskan melalui mekanisme Kongres sesuai ketentuan organisasi.

Di sisi lain, Rakernas turut memberikan perhatian terhadap penguatan identitas kelembagaan SPS melalui rekomendasi pembentukan lagu mars organisasi. Kehadiran Mars SPS diharapkan menjadi simbol pemersatu yang memperkuat rasa memiliki, kebanggaan, dan semangat kebersamaan seluruh anggota SPS di berbagai daerah.

Kemitraan Strategis
Selain membahas agenda internal organisasi, Rakernas SPS 2026 memberikan perhatian khusus terhadap keberlanjutan perusahaan pers nasional dan daerah. Forum menyepakati pentingnya penguatan kemitraan strategis dan berkelanjutan antara perusahaan pers anggota SPS dengan pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Kemitraan tersebut diarahkan untuk memperkuat ekosistem pers, mendukung keberlanjutan usaha perusahaan media, serta meningkatkan kualitas komunikasi publik dengan tetap menjunjung tinggi independensi pers.

Bagi SPS, keberlanjutan perusahaan pers merupakan bagian penting dari upaya menjaga keberadaan media yang profesional dan mampu menjalankan fungsi jurnalistiknya bagi masyarakat.
Karena itu, hubungan antara industri pers dan pemerintah perlu dibangun dalam kerangka kemitraan yang sehat, saling mendukung, dan berorientasi jangka panjang, tanpa mengurangi kebebasan redaksional maupun fungsi kontrol sosial pers.

Rakernas juga menyoroti dampak kebijakan fiskal Pemerintah Pusat terhadap aktivitas ekonomi daerah dan keberlangsungan industri pers. Melalui rekomendasi keenam, SPS mendorong Pemerintah Pusat agar lebih bijaksana dalam menerapkan kebijakan pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) dan Transfer ke Daerah (TKD), dengan mempertimbangkan dampak turunannya terhadap sektor riil serta ekosistem pers nasional dan daerah.

Pengurangan kapasitas fiskal daerah dinilai dapat memengaruhi aktivitas ekonomi dan belanja pemerintah daerah, yang pada akhirnya turut berdampak pada berbagai sektor usaha, termasuk perusahaan pers.

Bagi industri media daerah, dinamika ekonomi lokal memiliki keterkaitan erat dengan keberlanjutan usaha. Oleh sebab itu, SPS memandang pentingnya kebijakan fiskal yang mempertimbangkan kondisi daerah serta dampak yang mungkin timbul terhadap ekosistem pers.

Seruan tersebut merupakan bagian dari komitmen SPS untuk memperjuangkan lingkungan usaha yang memungkinkan perusahaan pers tetap tumbuh secara sehat, profesional, dan independen.

Rakernas SPS 2026 diikuti perwakilan dari sembilan provinsi, yakni SPS Aceh, SPS Riau, SPS Jawa Barat, SPS Banten, SPS Jawa Timur, SPS Kalimantan Tengah, SPS Kalimantan Timur, SPS Kepulauan Riau, dan SPS Sulawesi Utara.

Berikut enam rekomendasi SPS yang ditetapkan saat Rakernas:
Rakernas menyepakati Provinsi Lampung sebagai tempat penyelenggaraan Kongres SPS 2027, dengan rencana pelaksanaan pada Juni 2027 bersamaan dengan HUT ke-81 SPS. Rakernas memberikan mandat kepada Pengurus SPS Pusat dan SPS Lampung untuk menetapkan jadwal serta mempersiapkan seluruh kebutuhan Kongres sesuai AD/ART SPS.
Rakernas merekomendasikan agar Kongres SPS 2027 menjadikan penyempurnaan AD/ART, khususnya pengaturan Musdaprov dan tata kelola SPS Provinsi, sebagai salah satu agenda prioritas.
Rakernas merekomendasikan agar Kongres 2027 melakukan Penghapusan ketentuan larangan rangkap jabatan Pengurus SPS Provinsi dalam Organisasi Partai Politik seperti yang tertuang dalam Anggaran Dasar (AD) BAB IV – Organisasi, Pasal 12 Ayat (8).

Rakernas merekomendasikan agar SPS memiliki lagu mars sebagai simbol pemersatu, menumbuhkan rasa memiliki dan kebanggaan seluruh anggota, serta memperkuat identitas organisasi.
Rakernas SPS 2026 menyepakati penguatan kemitraan strategis dan berkelanjutan antara perusahaan pers anggota SPS dengan pemerintah, BUMN, dan BUMD. Guna secara bersama-sama menguatkan ekosistem pers, mendukung keberlanjutan usaha, dan menjaga kualitas komunikasi publik dengan tetap menjunjung tinggi independensi pers.

Rakernas SPS mendorong agar Pemerintah Pusat lebih bijaksana dalam menerapkan kebijakan pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) dan Transfer ke Daerah (TKD), karena dampak turunannya sangat memukul sektor riil dan ekosistem pers nasional dan daerah.Rel

Cook for World: Menghidupkan Teknologi AI dengan Sentuhan 'Beautiful Heart'

admin — Fri, 06 Nov 2026 11:55:00 +0700+0700

IAKARTA – Natalia Tjahja, pendiri Maria Monique Last Wish Foundation dan Kreator 100 CTFP, kembali membawa terobosan kemanusiaan yang menyentuh hati. Setelah mendedikasikan hidupnya untuk Tuhan dan anak-anak dan kaum disabilitas global—termasuk menciptakan Anthem untuk APC dan film non-profit Movie Boccia, pencetus Asia Cooking Journeys —kini sebuah berkat baru hadir dalam perjalanannya sebagai seorang AI filmmaker.

Melalui proyek sinematik bertajuk "Cook for World", Natalia berkolaborasi secara indah dengan teknologi Google Veo. Dalam kerja sama ini, Natalia merancang seluruh alur cerita, karakter, serta arahan kamera dari hati, sementara Google Veo menghidupkannya secara visual. Kolaborasi ini lahir dari diskusi mendalam untuk menyebarkan pesan ketulusan universal melalui keindahan kuliner global.

Menariknya, "Cook for World" hadir sebagai sebuah gerakan sinematik baru yang unik di YouTube, yang merayakan pesan beautiful hearts lewat tayangan kuliner dunia.

Sebagai hidangan perdana, proyek ini mengangkat Pão de Queijo, makanan khas legendaris dari Brasil. Dipilihnya kuliner Brasil ini secara khusus didedikasikan sebagai bentuk apresiasi tertinggi untuk negara asal Andrew Parsons,President IPC, sosok luar biasa yang dihormati sebagai "Father of 100 CTFP Worldwide". Kehangatan cita rasa autentik inilah yang dipilih untuk menjembatani pesan cinta kasih antarbangsa.

Melalui karya ini, Natalia Tjahja juga menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang mendalam kepada Larry Page, Sergey Brin, serta Sundar Pichai. Visi dan kepemimpinan humanis mereka telah melahirkan teknologi inklusif yang kini mampu menjadi jembatan kebaikan bagi para kreator di seluruh dunia.

Seluruh karya sinematik ini dapat disaksikan melalui channel YouTube resmi @beautifulheartai. Proyek "Cook for World" hadir bukan untuk mencari pengikut, melainkan menjadi ruang bagi siapa saja untuk berhenti sejenak dan merasakan indahnya from the heart.red

Jokowi Akhirnya Buka Suara soal Kasus Penyadapan Presiden Prabowo, Singgung Proses Hukum

admin — Thu, 05 Nov 2026 21:08:00 +0700+0700

Jakarta — Joko Widodo (Jokowi) akhirnya menanggapi kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang turut menyeret nama mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.

Saat ditanya awak media seusai menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis, 5 November 2026, Jokowi meminta semua pihak menghormati proses hukum yang sedang berjalan.

"Semuanya kita menghormati proses hukum yang ada, nanti kita tunggu ya," kata Jokowi.

Pernyataan tersebut disampaikan ketika Jokowi dimintai tanggapan mengenai perkembangan perkara dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo.

Nama Listyo Sigit Muncul dalam Persidangan

Kasus penyadapan turut menjadi pembahasan dalam sidang perkara tudingan ijazah palsu yang menghadirkan Jokowi sebagai saksi dengan terdakwa Roy Suryo.

Awalnya, kuasa hukum Roy Suryo, Refly Harun, menanyakan sosok Kapolri yang menjabat ketika Jokowi melaporkan perkara ijazahnya ke kepolisian.

Jokowi sempat menjawab tidak mengingat nama Kapolda Metro Jaya saat itu. Namun, ketika ditanya mengenai Kapolri, ia menyebut nama Listyo Sigit.

"Pak Listyo Sigit," jawab Jokowi di hadapan majelis hakim.

Pertanyaan kemudian berlanjut mengenai hubungan pengangkatan Listyo Sigit sebagai Kapolri dengan Jokowi yang saat itu menjabat sebagai presiden.

Jaksa penuntut umum sempat menyampaikan keberatan karena menilai pertanyaan tersebut tidak berkaitan dengan pokok perkara ijazah.

Listyo Sigit Jadi Tersangka Kasus Penyadapan

Nama Listyo Sigit menjadi perhatian setelah Bareskrim Polri mengumumkan penetapan tiga tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal.

Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin mengumumkan tiga tersangka berinisial LSP, ASN, dan EH dalam konferensi pers di Mabes Polri, Selasa, 3 November 2026.

Selain Listyo Sigit, dua nama lainnya adalah Irjen Ahrie Sonta Nasution dan Irjen Eko Hadi Santoso.

Penyidik menduga penyadapan dilakukan tanpa prosedur terhadap sejumlah nomor telepon, termasuk milik Presiden Prabowo, pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi masyarakat, dan pengusaha.

Bareskrim juga mengungkap dugaan penghapusan berkas hasil penyadapan pada Oktober 2026. Dalam penyidikan, polisi telah memeriksa 10 saksi dan tiga saksi ahli serta menyita sejumlah perangkat elektronik.

Penyidikan Masih Berjalan

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra sebelumnya menyatakan perkara tersebut masih berfokus pada dugaan tindak pidana penyadapan dan intersepsi.

Menurut Yusril, penyidik masih mendalami materi yang menjadi sasaran penyadapan serta tujuan tindakan tersebut.

Karena itu, pernyataan Jokowi agar semua pihak menghormati proses hukum disampaikan di tengah penyidikan yang masih berlangsung.

Kasus ini masih harus melalui tahapan hukum untuk menguji dugaan tindak pidana dan pertanggungjawaban para tersangka.

Red /Prom

Dari Komitmen Menuju Aksi: Taiwan dan Dunia Bersinergi Menciptakan Solusi Iklim

admin — Thu, 05 Nov 2026 14:34:00 +0700+0700

Dari Komitmen Menuju Aksi: Taiwan dan Dunia Bersinergi Menciptakan Solusi Iklim

Peng Chi-ming
Menteri Lingkungan Hidup Taiwan

Menggerakkan Aksi Global untuk Mempercepat Implementasi Komitmen Iklim
Pada tahun 2026, gelombang panas ekstrem terus melanda berbagai belahan dunia, dengan suhu yang mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarah di sejumlah wilayah. Eropa Barat mengalami bulan Juni terpanas yang pernah tercatat. Kondisi suhu ekstrem ini memperparah kekeringan dan kebakaran hutan serta meningkatkan tekanan terhadap ketersediaan sumber daya air. Dampaknya turut mengganggu kesehatan masyarakat, pasokan energi, dan aktivitas perekonomian. Taiwan juga menghadapi berbagai risiko perubahan iklim, termasuk suhu panas ekstrem, curah hujan tinggi, dan topan. Perubahan iklim kini telah menjadi tantangan bersama yang membawa implikasi mendalam terhadap stabilitas sosial, pembangunan industri, dan ketahanan nasional.

Dalam konteks tersebut, tata kelola iklim global kini bergerak melampaui sekadar perumusan target dan komitmen menuju implementasi yang konkret. Pada pertemuan COP31 tahun ini, para peserta akan menekankan prinsip dialog, konsensus, dan aksi nyata, sekaligus mendorong penerjemahan berbagai komitmen menjadi hasil yang konkret dan dapat dipantau. Meskipun Taiwan bukan merupakan pihak dalam Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (United Nations Framework Convention on Climate Change/UNFCCC), Taiwan tetap berupaya menjalankan tata kelola iklim dengan berpedoman pada semangat Persetujuan Paris (Paris Agreement).

Setelah menyampaikan Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional (Nationally Determined Contributions/NDC) untuk tahun 2035 pada 2025, Taiwan kini mulai menerjemahkan target pengurangan emisi ke dalam langkah-langkah nyata yang melibatkan berbagai lembaga pemerintah. Upaya tersebut diarahkan untuk mewujudkan transisi industri hijau, sirkularitas sumber daya, adaptasi perubahan iklim, serta transisi yang berkeadilan. Selain itu, Taiwan juga terus menjalin kerja sama dengan mitra internasional guna mengembangkan solusi-solusi praktis dalam menghadapi perubahan iklim.

Menyelaraskan dengan Norma Internasional sekaligus Mewujudkan Pengurangan Emisi secara Nyata melalui Tata Kelola yang Transparan
Pasal 4 Persetujuan Paris mengamanatkan negara-negara pihak untuk secara bertahap memperkuat rencana mitigasi serta memenuhi Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional. Sementara itu, kerangka kerja transparansi yang diperkuat (Enhanced Transparency Framework) sebagaimana diatur dalam Pasal 13 mengharuskan penyediaan informasi yang konsisten dan dapat ditelusuri guna menilai kemajuan pelaksanaan aksi iklim.

Sejalan dengan norma-norma internasional tersebut, pada tahun ini Taiwan secara resmi mengesahkan Program Aksi Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca Tahap Ketiga untuk enam sektor, yang mencakup periode 2026–2030. Program ini meliputi sektor energi, manufaktur, bangunan tempat tinggal dan komersial, transportasi, pertanian, serta lingkungan. Di dalamnya tercakup 20 rencana aksi mitigasi unggulan, target emisi tahunan, dan 63 indikator kinerja. Program tersebut juga mengintegrasikan sasaran mitigasi nasional ke dalam kebijakan masing-masing sektor serta memungkinkan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap tahun.

Inventarisasi gas rumah kaca nasional terbaru Taiwan juga menunjukkan bahwa pada tahun 2024, emisi gas rumah kaca bersih tercatat 6,59 persen lebih rendah dibandingkan tingkat emisi pada tahun 2005. Penurunan tersebut berlangsung selama tiga tahun berturut-turut. Dalam periode yang sama, produk domestik bruto (PDB) riil terus mengalami pertumbuhan, sementara intensitas emisi karbon dioksida menurun sebesar 48,59 persen. Hal ini menunjukkan adanya proses pemisahan secara bertahap antara pertumbuhan ekonomi dan emisi karbon (decoupling).

Dalam aspek transparansi, Taiwan mengacu pada kerangka dan pedoman yang direkomendasikan oleh Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (Intergovernmental Panel on Climate Change/IPCC) serta Persetujuan Paris. Taiwan secara berkala memublikasikan berbagai dokumen terkait, termasuk Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional (NDC), Laporan Transparansi Dua Tahunan (Biennial Transparency Reports), dan Laporan Inventarisasi Nasional (National Inventory Reports), sesuai dengan praktik pelaporan internasional.

Melalui jalur mitigasi yang jelas, pelaksanaan aksi di tingkat sektoral, serta penyediaan informasi yang transparan, Taiwan akan terus mengevaluasi kemajuan yang telah dicapai dan menerjemahkan komitmen iklim menjadi hasil nyata yang terukur serta dapat dipantau secara berkelanjutan.

Mendorong Target Emisi Nol Bersih dan Nol Limbah untuk Meningkatkan Daya Saing Industri dalam Transisi Hijau
Untuk mempercepat transisi industri hijau, Taiwan mulai memberlakukan pemungutan biaya karbon pada tahun ini sebagai bagian dari upaya menjadikan penetapan harga karbon sebagai instrumen kebijakan utama dalam mendorong dekarbonisasi sektor industri. Mekanisme pemungutan ini dikaitkan dengan rencana pengurangan emisi secara sukarela serta pemberian tarif khusus yang lebih rendah guna mendorong perusahaan mengintegrasikan upaya pengurangan emisi ke dalam keputusan investasi dan kegiatan operasional mereka.

Pada tahun pertama penerapannya, pemungutan biaya karbon telah menghasilkan pendapatan sebesar NT$4,97 miliar. Seluruh penerimaan tersebut dialokasikan ke dalam Dana Pengelolaan Gas Rumah Kaca, yaitu dana khusus yang diperuntukkan bagi upaya pengurangan emisi gas rumah kaca dan adaptasi perubahan iklim. Dana ini menyediakan penjaminan kredit pinjaman serta subsidi bunga guna mengoptimalkan pelaksanaan program. Selain itu, Peraturan tentang Pemberian Subsidi untuk Teknologi Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca dan Adaptasi Perubahan Iklim (Regulations Governing Subsidies for Greenhouse Gas Reduction Technologies and Climate Change Adaptation) telah diundangkan untuk mendukung pengembangan teknologi pengurangan emisi dan penerapan langkah-langkah adaptasi. Melalui berbagai instrumen, seperti subsidi, pembiayaan, dan pembagian risiko, Taiwan berupaya mendorong keterlibatan modal swasta yang lebih besar dalam mendukung transisi menuju emisi nol bersih.

Pada tahap berikutnya, Taiwan akan mengembangkan sistem perdagangan emisi berbasis batas emisi (cap-and-trade) secara bertahap. Sistem ini akan dikenal sebagai Taiwan Emissions Trading System (TW-ETS), yang diarahkan untuk membentuk kerangka penetapan harga karbon yang lebih beragam, dengan mekanisme biaya karbon dan Sistem Perdagangan Emisi (ETS) berjalan secara berdampingan.

Baru-baru ini, Inggris telah mengakui biaya karbon Taiwan sebagai salah satu skema penetapan harga karbon yang memenuhi persyaratan dalam Mekanisme Penyesuaian Karbon Perbatasan (Carbon Border Adjustment Mechanism). Pengakuan ini memungkinkan produk-produk Taiwan yang memenuhi persyaratan untuk memperoleh pengurangan kewajiban pembayaran karbon sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal tersebut menjadi langkah penting dalam memperkuat keterkaitan antara kerangka penetapan harga karbon Taiwan dan sistem internasional.

Transisi industri menuju emisi nol bersih tidak hanya harus mencakup pengelolaan energi dan karbon, tetapi juga perlu memperhatikan pola pemanfaatan sumber daya. Pada tahun ini, Taiwan telah menyelesaikan revisi Undang-Undang Promosi Sirkularitas Sumber Daya (Resource Circulation Promotion Act) dan Undang-Undang Pengelolaan Limbah (Waste Disposal Act). Perubahan tersebut menggeser pendekatan pengelolaan dari penanganan limbah pada tahap akhir (end-of-pipe treatment) menuju tata kelola yang mencakup seluruh siklus hidup produk.

Pemerintah Taiwan telah mengidentifikasi delapan bidang utama ekonomi sirkular, yaitu pangan, plastik, tekstil, kesehatan, konstruksi, elektronik, sumber daya anorganik, dan industri sirkular. Saat ini, terdapat 69 perusahaan terbuka yang bergerak di sektor ekonomi sirkular, dengan total pendapatan tahunan melampaui NT$1 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi sirkular semakin berkembang menjadi sektor industri hijau dengan skala usaha yang signifikan.

Taiwan juga terus mendorong penerapan paspor produk digital, pengurangan penggunaan plastik dari sumbernya, serta pemanfaatan kembali produk dan material (reuse). Melalui regulasi, kolaborasi industri, dan inovasi digital, Taiwan berupaya mempercepat sirkularitas sumber daya dan mewujudkan nol limbah, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap bahan baku primer dan menekan beban emisi karbon.

Berbagai langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat ketahanan sumber daya, meningkatkan resiliensi rantai pasok, serta memperkuat daya saing industri hijau Taiwan di tingkat global.

Memperkuat Ketahanan Iklim serta Mengintegrasikan Adaptasi ke dalam Perencanaan Nasional dan Kehidupan Sehari-hari
Pasal 7 Persetujuan Paris menetapkan tujuan global untuk meningkatkan kapasitas adaptasi, memperkuat ketahanan, serta mengurangi kerentanan terhadap perubahan iklim. Pada COP30, para peserta mengadopsi Indikator Adaptasi Belém (Belém Adaptation Indicators) guna mendorong pencapaian Tujuan Global untuk Adaptasi (Global Goal on Adaptation) melalui aksi nyata yang terukur dan dapat dipantau. Taiwan terus menyelaraskan upaya adaptasinya dengan agenda internasional melalui integrasi penilaian risiko iklim ke dalam tata kelola nasional dan daerah, sekaligus memperkuat ketahanan dalam menghadapi berbagai peristiwa iklim ekstrem, seperti gelombang panas dan hujan lebat.

Sebagai respons terhadap meningkatnya risiko suhu panas ekstrem, pada tahun ini Taiwan menggunakan skenario gelombang panas dengan suhu mencapai 40°C sebagai dasar untuk mengembangkan strategi adaptasi lintas kementerian. Langkah ini bertujuan memperkuat kesiapsiagaan dan koordinasi di berbagai sektor, termasuk kesehatan masyarakat, energi, transportasi, keselamatan dan kesehatan kerja, serta perlindungan bagi kelompok masyarakat rentan.

Selain itu, atas arahan Presiden Lai Ching-te, Taiwan telah membentuk Komite Promosi Hutan Perkotaan tingkat nasional (Urban Forest Promotion Committee) untuk mendorong pelaksanaan Program Nasional Pengembangan Tutupan Hijau (National Green Canopy Program). Inisiatif ini menempatkan pengembangan hutan perkotaan sebagai bagian dari infrastruktur ketahanan nasional. Program tersebut juga mengintegrasikan teknologi penginderaan jauh LiDAR, teknologi digital twin tiga dimensi (3D), serta data iklim mikro untuk mengidentifikasi secara akurat titik-titik rawan panas dan area yang masih kekurangan tutupan peneduh. Dengan demikian, Taiwan berupaya membangun jaringan ruang hijau daratan yang tangguh dan mampu menyeimbangkan kebutuhan adaptasi perubahan iklim dengan perlindungan kesehatan masyarakat.

Taiwan juga akan menyusun Undang-Undang Hutan Perkotaan (Urban Forests Act) yang bertujuan mendorong sertifikasi tenaga profesional di bidang pemeliharaan dan perlindungan pohon, sekaligus mengembangkan pemanfaatan kayu secara sirkular dengan nilai tambah yang lebih tinggi.
Melalui optimalisasi sumber daya perusahaan dalam kerangka ESG (Environmental, Social, and Governance) serta dorongan partisipasi masyarakat, Taiwan akan mengembangkan kawasan percontohan berbasis lokal. Inisiatif ini akan mengoptimalkan keahlian sektor swasta dan pemanfaatan teknologi mutakhir guna meningkatkan ketahanan kawasan perkotaan dalam menghadapi peristiwa iklim ekstrem dan bencana alam.

Mewujudkan Transisi yang Berkeadilan dan Menggerakkan Partisipasi Masyarakat Menuju Emisi Nol Bersih
Pembukaan Persetujuan Paris menekankan pentingnya mempertimbangkan prinsip transisi tenaga kerja yang berkeadilan, termasuk penciptaan pekerjaan yang layak dan berkualitas. Dalam beberapa tahun terakhir, Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim juga terus mengembangkan pembahasan mengenai energi, industri, ketenagakerjaan, serta dimensi sosial dalam proses transisi. Pada COP30, para peserta mendorong pengembangan mekanisme terkait transisi yang berkeadilan dengan memperkuat kerja sama internasional, bantuan teknis, peningkatan kapasitas, serta pertukaran pengetahuan. Upaya ini bertujuan memastikan bahwa kebutuhan dan peluang pembangunan bagi berbagai kelompok masyarakat dapat terakomodasi selama proses transisi menuju emisi nol bersih.

Taiwan menjadikan prinsip tidak meninggalkan siapa pun sebagai landasan utama dalam proses transisi menuju emisi nol bersih. Untuk itu, Taiwan telah membangun dasar tata kelola yang mengakomodasi prinsip transisi berkeadilan melalui Undang-Undang Respons Perubahan Iklim (Climate Change Response Act).
Dalam rangka mewujudkan transisi yang berkeadilan sekaligus melaksanakan kebijakan pengurangan emisi karbon, pada tahun ini Taiwan menyelenggarakan konsultasi dengan para pemangku kepentingan di enam sektor utama, yaitu energi, manufaktur, bangunan tempat tinggal dan komersial, transportasi, pertanian, serta lingkungan. Melalui penghimpunan aspirasi masyarakat secara luas dan peninjauan serta tindak lanjut atas masukan tersebut oleh masing-masing sektor, koordinasi lintas kementerian dan lembaga terus diperkuat.
Selanjutnya, Taiwan akan mengintegrasikan berbagai kebijakan sektoral untuk menyusun Rencana Aksi Transisi Berkeadilan Nasional. Langkah ini bertujuan membangun kerangka kebijakan transisi berkeadilan di tingkat nasional sekaligus memastikan bahwa partisipasi masyarakat tetap menjadi komponen penting dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan menuju emisi nol bersih.

Pada tahun ini, Taiwan juga memanfaatkan Dana Pengelolaan Gas Rumah Kaca (Greenhouse Gas Management Fund) untuk mengintegrasikan kapasitas lintas sektor serta memberikan dukungan kepada pekerja, industri, daerah, dan kelompok masyarakat yang terdampak oleh proses transisi. Upaya ini diharapkan dapat mendorong pengembangan tenaga kerja terampil di sektor hijau (green-collar workforce), transisi rendah karbon bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), perlindungan kelompok rentan, peningkatan partisipasi masyarakat lokal, serta penguatan tata kelola transisi yang berkeadilan.

Memperkuat Kemitraan Global untuk Bersama-sama Merumuskan Solusi Iklim
Pasal 6 Persetujuan Paris mendorong kerja sama sukarela guna meningkatkan ambisi dalam aksi iklim sekaligus mendukung pembangunan berkelanjutan dengan berlandaskan prinsip integritas lingkungan, transparansi, dan pencegahan penghitungan ganda. Seiring dengan mulai diterapkannya berbagai mekanisme terkait, kerja sama iklim internasional kini semakin berkembang, tidak lagi terbatas pada dialog kebijakan, tetapi juga mencakup proyek mitigasi, kerja sama teknologi, pengembangan kapasitas, serta investasi. Berbagai bentuk kerja sama tersebut menjadi jalur penting untuk mempercepat implementasi Persetujuan Paris.

Taiwan terus mengembangkan diplomasi iklim melalui langkah-langkah nyata dan pendekatan pragmatis. Pada tahun lalu, Taiwan menandatangani nota kesepahaman mengenai kerja sama berdasarkan Persetujuan Paris dengan Paraguay, negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Taiwan. Saat ini, kedua negara tengah melaksanakan 12 rencana aksi di bidang tata kelola lingkungan. Kerja sama tersebut merupakan wujud nyata kontribusi terhadap aksi iklim global dan kolaborasi lingkungan melalui berbagi teknologi, dialog antargenerasi muda, serta pertukaran pengetahuan dan pengalaman mengenai ekonomi sirkular.

Turki (Türkiye) menetapkan COP31 sebagai COP Masa Depan, dengan menekankan bahwa komitmen merupakan pernyataan niat, sedangkan pelaksanaan merupakan wujud kepercayaan. Seiring dengan memasuki fase penting yang berorientasi pada praktik dan hasil nyata dalam tata kelola iklim global, Taiwan akan terus memperkuat kemitraan internasional melalui keterlibatan yang pragmatis, memberikan kontribusi konkret, serta berbagi pengalaman dalam proses transisi menuju emisi nol bersih.

Taiwan juga mengharapkan dukungan internasional agar dapat berpartisipasi secara bermakna dalam Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklimdan berbagai upaya tata kelola iklim global.
Taiwan meyakini bahwa pencapaian tujuan Persetujuan Paris memerlukan partisipasi seluruh mitra yang memiliki kapasitas dan kemauan untuk mengambil tindakan nyata. Taiwan siap bekerja sama dengan berbagai negara untuk menerjemahkan komitmen iklim menjadi aksi konkret serta bersama-sama mewujudkan masa depan yang lebih tangguh, berkelanjutan, dan menuju emisi nol bersih.red

Protes SK Baru BGN, Mitra MBG Priangan Timur Tempuh Jalur Audiensi ke DPR

admin — Thu, 05 Nov 2026 09:54:00 +0700+0700

TASIKMALAYA.- Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi oleh pemerintah pusat sejatinya membawa harapan besar bagi peningkatan gizi anak-anak Indonesia.

Namun, di balik mulianya niat tersebut, riak-riak kekhawatiran kini tengah bergejolak di tingkat akar rumput.

Puluhan mitra program MBG di wilayah Priangan Timur harus berkumpul guna menyamakan persepsi dan menyuarakan kegelisahan mendalam menyusul terbitnya regulasi baru yang dinilai memberatkan.

Pertemuan penting yang digelar di Sunny Cafe & Resto, Jalan Letjen Mashudi, Kota Tasikmalaya, pada Rabu (4/11/2026) ini menjadi wadah curahan hati para pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Mereka menyoroti peralihan Surat Keputusan (SK) dari nomor 63539 menjadi SK 63551 yang dikeluarkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

Perubahan Skema yang Memicu Defisit Fantastis

Pemicu utama keresahan para mitra adalah perubahan skema pembayaran yang drastis. Jika sebelumnya menggunakan tarif harian tetap sebesar Rp 6 juta, kini BGN memberlakukan skema insentif pengelola dapur sebesar Rp 2.000 per penerima manfaat.

Perubahan ini bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan ancaman nyata bagi operasional dapur di lapangan. Para mitra mengkalkulasikan bahwa kebijakan ini memaksa mereka mengalami defisit operasional hingga Rp 80 juta per bulan, atau menembus angka Rp 1 miliar dalam setahun. Belum lagi beban biaya kendaraan operasional yang sebelumnya ditanggung anggaran kini dialihkan sepenuhnya kepada pihak mitra.

"Ini menjadi dilema bagi kami mitra SPPG yang harus mengurangi jumlah relawan tanpa alasan yang jelas. Padahal mereka sangat bergantung pada dapur SPPG untuk bertahan hidup," kata salah satu Mitra MBG Kota Tasikmalaya Badai.

Sisi Lain Kebijakan: Ancaman Pengangguran Baru di Daerah

Dampak dari defisit operasional ini memaksa para pengelola mengambil keputusan pahit, merampingkan jumlah relawan dapur. Padahal, sejak awal program ini bergulir, para relawan telah berjibaku mencurahkan tenaga demi menyukseskan pemenuhan gizi anak-anak di daerah.

Hal senada turut dikeluhkan oleh Nandang Makmur, mitra SPPG Suksasenang, Kabupaten Tasikmalaya. Ia menyoroti bagaimana kebijakan baru ini secara tidak langsung berpotensi melahirkan gelombang pengangguran baru di tingkat lokal.

"Ya, ini akan menambah jumlah pengangguran baru karena semua mitra SPPG terpaksa harus mengeluarkan sebagian relawannya," ujarnya.

Harapan kepada Pemerintah: Evaluasi dan Asuransi Lapangan

Meski dihadapkan pada dilema berat, para mitra SPPG tetap menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Presiden Prabowo Subianto atas gagasan mulia program MBG, serta kepada Kepala BGN Sudaryono.
Robi Tamzil, mitra SPPG Ciamis, mewakili rekan-rekannya memohon agar pimpinan BGN berkenan mengkaji ulang regulasi tersebut agar selaras dengan realitas di daerah.

"Kami berharap pihak BGN bisa turun langsung melakukan asistensi ke mitra-mitra SPPG untuk mengecek secara langsung kondisi di lapangan, agar paham bagaimana pengelolaan dapur SPPG yang sebenarnya, tidak hanya menerima laporan dari pihak mitra saja," ujar Robi.

Ia juga mendesak agar petunjuk teknis (junkis) segera direvisi demi mengakhiri kebingungan di tingkat bawah.

Menempuh Jalur Konstitusional: Siap Duduk Bersama di Senayan

Alih-alih memilih jalan demonstrasi yang menguras energi, para mitra memilih jalur audiensi yang bermartabat. Koordinator Mitra SPPG, Ucu Supriatna (yang akrab disapa Abah Ucu), menegaskan bahwa pihaknya telah melayangkan surat resmi kepada Komisi IX DPR RI dan dijadwalkan akan diterima pada 16 November 2026.

Dalam agenda tersebut, para mitra berharap Komisi IX dapat menghadirkan Kepala BGN secara langsung guna berdialog secara terbuka mengenai arah masa depan program MBG.

"Kita bukan demo, kalau demo capek menguras energi. Kalau kita audiensi dan berdiskusi, sebetulnya MBG ini mau dibawa ke mana," kataAbah Ucu.

Abah Ucu menutup dengan pesan kuat bahwa di balik berbagai tantangan yang ada, masyarakat di daerah sesungguhnya sangat merasakan dampak positif dari program MBG. Oleh karena itu, ia meminta para pembuat kebijakan di BGN untuk mendengar aspirasi dari bawah demi kebaikan bersama dan keberlanjutan program mulia ini.rel

Kunjungan Kerja ke Bali, Staf Khusus Menteri Imipas Soroti Empat Agenda Pembenahan Tata Kelola

admin — Thu, 05 Nov 2026 09:10:00 +0700+0700

BALI — Keteladanan pimpinan, penguatan kompetensi petugas, kesejahteraan yang sepadan dengan risiko pekerjaan, serta keadilan dalam pengembangan karier menjadi empat agenda pembenahan yang mengemuka dalam kunjungan kerja Staf Khusus Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan ke Bali, Rabu (4/11/2026).

Kunjungan tersebut dilakukan Abdullah Rasyid bersama Irjen Pol. (Purn.) Heru Dwi Pratondo, Staf Khusus Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Bidang Isu-isu Strategis. Keduanya menjalankan amanah Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto untuk melakukan monitoring dan evaluasi perbaikan tata kelola kementerian.

Dalam pertemuan dengan jajaran kantor wilayah dan unit pelaksana teknis, keduanya mendorong keterbukaan mengenai kondisi pekerjaan, kendala pelayanan, serta dukungan yang dibutuhkan petugas.

Abdullah menekankan bahwa keberhasilan kunjungan perlu diukur dari tindak lanjut yang memudahkan pekerjaan petugas dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pertemuan harus mampu menggali persoalan di lapangan agar dapat ditangani secara tepat.

Empat persoalan yang mengemuka dalam diskusi tersebut masih memerlukan pendalaman melalui data dan pemeriksaan. Catatan itu menjadi bahan evaluasi, bukan kesimpulan mengenai adanya pelanggaran tertentu.

Keteladanan dan Pengawasan

Salah satu perhatian dalam evaluasi tersebut ialah risiko berulangnya penyimpangan akibat kebiasaan buruk yang diwariskan di lingkungan kerja. Pergantian pejabat dinilai belum cukup apabila pola kerja yang memungkinkan pelanggaran tetap bertahan.

Menurut Abdullah, pegawai mempelajari nilai organisasi melalui perilaku yang mereka lihat setiap hari. Karena itu, arahan mengenai integritas harus tercermin dalam keputusan dan tindakan pimpinan.

Keteladanan tersebut antara lain diwujudkan melalui penolakan terhadap pemberian, pembagian tugas yang adil, keterbukaan dasar pengambilan keputusan, serta konsistensi menindak pelanggaran tanpa membedakan kedekatan.

Evaluasi pengawasan juga perlu mencakup penanganan pengaduan dan keamanan pegawai dalam menyampaikan persoalan. Hal ini diperlukan agar organisasi dapat mengenali penyebab pelanggaran berulang dan memperbaikinya.

Penguatan Kompetensi Petugas

Agenda berikutnya menyangkut pendidikan dan pelatihan tugas dan fungsi, termasuk bagi pegawai yang direkrut melalui jalur selain pendidikan kedinasan keimigrasian dan pemasyarakatan.

Abdullah menekankan bahwa jalur rekrutmen tidak dapat menjadi ukuran tunggal kualitas pegawai. Institusi perlu memastikan setiap petugas memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan pendampingan yang sesuai dengan tanggung jawabnya.

Petugas imigrasi menghadapi pemeriksaan identitas dan dokumen, pengawasan kegiatan orang asing, serta keputusan yang berkaitan dengan hak seseorang dan keamanan negara. Sementara itu, petugas pemasyarakatan menangani dinamika hunian, potensi konflik, kebutuhan kesehatan, dan kerentanan warga binaan.

Pelatihan karena itu perlu disesuaikan dengan situasi nyata, mulai dari menghadapi tekanan pihak berpengaruh, mengenali manipulasi dokumen, hingga meredakan konflik dan meminta bantuan ketika menghadapi ancaman.

Penempatan pada pekerjaan berisiko tinggi juga perlu mempertimbangkan kemampuan yang telah dinilai. Dalam pembinaan pegawai, kekurangan kompetensi harus dibedakan dari kecurangan yang dilakukan secara sengaja agar penegakan disiplin berjalan adil.

Kesejahteraan dan Kepastian Karier

Kondisi kerja petugas turut menjadi perhatian, terutama bagi mereka yang berjaga malam, bekerja pada hari libur, dan menghadapi ancaman di lapangan.

Kesejahteraan yang rendah tidak dapat dijadikan pembenaran atas pungutan liar maupun perdagangan fasilitas. Namun, tuntutan integritas perlu disertai dukungan institusi dalam menyediakan kondisi kerja yang layak.

Evaluasi yang diperlukan mencakup kompensasi berbasis risiko, kecukupan personel, waktu istirahat, perlengkapan keselamatan, dukungan psikologis, serta perlindungan bagi petugas yang menghadapi ancaman karena menjalankan tugas secara benar.

Pada aspek karier, penerapan sistem merit perlu terlihat melalui persyaratan jabatan yang jelas, penilaian berbasis bukti, serta penggunaan hasil asesmen secara konsisten.

Mekanisme keberatan juga perlu menjamin keamanan pegawai. Sementara itu, rotasi harus memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan agar tidak dipersepsikan sebagai hukuman bagi pegawai yang menyampaikan persoalan.

Pelayanan Menjadi Ukuran

Seluruh agenda pembenahan tersebut diarahkan pada peningkatan mutu pelayanan. Dalam bidang keimigrasian, pengawasan orang asing memerlukan petugas yang kompeten dan pengambilan keputusan yang terlindungi dari intervensi. Dalam pemasyarakatan, pembinaan membutuhkan perlakuan adil serta persiapan reintegrasi sosial yang memadai.

Bagi masyarakat, hasil pembenahan dapat dirasakan melalui kepastian biaya, kejelasan prosedur, pengaduan yang ditindaklanjuti, serta pelayanan yang setara. Keluarga warga binaan juga perlu memperoleh layanan yang tidak bergantung pada uang atau kedekatan.

Abdullah mendorong agar hasil monitoring dan evaluasi di Bali diterjemahkan menjadi tindak lanjut dengan penanggung jawab, tenggat, dan pemeriksaan hasil yang jelas. Masukan petugas perlu kembali didengar untuk memastikan perbaikan benar-benar menjawab kebutuhan di lapangan.

Pembenahan tersebut diharapkan dapat memutus pewarisan kebiasaan buruk sekaligus memperkuat lingkungan kerja yang mendukung kompetensi, integritas, dan pelayanan publik.

Tiga Prajurit Gugur dalam Insiden Helikopter TNI AD yang Jatuh saat Pemadaman Karhutla, Kemenhut: Pengabdian akan Senantiasa Dikenang

admin — Thu, 05 Nov 2026 08:25:00 +0700+0700

Jakarta - Helikopter Mi-17V5 milik TNI Angkatan Darat (AD) mengalami kecelakaan saat menjalankan misi pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah pada Rabu, 4 November 2026.

Insiden tersebut terjadi di perairan Desa Sungai Perlu, Kecamatan Danau Sembuluh, Kabupaten Seruyan.

Saat bertugas, helikopter tersebut membawa 8 orang kru untuk melakukan pemadaman dengan metode water bombing.

Dalam update terbaru, diberitakan bahwa kini korban meninggal dunia bertambah menjadi 3 orang prajurit, setelah sebelumnya dikonfirmasi satu orang prajurit meninggal ketika proses evakuasi.

Kementerian Kehutanan mengunggah postingan belasungkawa atas meninggalnya 3 prajurit dalam misi pemadaman tersebut.

"Kami menyampaikan penghormatan dan terima kasih atas dedikasi serta pengabdian almarhum kepada bangsa dan negara," tulis keterangan dalam unggahan lewat akun @kemenhut pada Kamis, 5 November 2026.

"Pengabdian dan jasa pahlawan yang gugur bertugas akan senantiasa dikenang," imbuhnya.

Adapun ketiga prajurit yang meninggal dunia adalah Letkol Cpn (Anm) Dudi Firmansyah, Kapten Cpn (Anm) Nurhafiz Akbar, dan Sertu (Anm ) Heri Prasetyo.

Kronologi Helikopter Jatuh Saat Water Bombing

Berdasarkan keterangan resmi TNI AD, helikopter Mi-17V5 tersebut lepas landas dari Kuala Pembuang sekitar pukul 09.55 WIB menuju Telaga Pulang untuk menjalankan misi pemadaman karhutla di kawasan Taman Nasional Tanjung Puting (TNTP).

Sekitar pukul 11.18 WIB, helikopter mengalami kecelakaan ketika melakukan pengambilan air untuk operasi water bombing di perairan Desa Sungai Perlu.

Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigjen TNI Donny Pramono menjelaskan bahwa proses evakuasi langsung dilakukan setelah insiden terjadi.

Evakuasi saat itu dilakukan melalui jalur udara dan laut dengan mengerahkan personel dari TNI AD dan tim gabungan.

"Kecelakaan terjadi saat helikopter melakukan pengambilan air laut untuk water bombing," ujarnya dalam keterangan resmi pada Rabu, 4 November 2026.

"Upaya penyelamatan tersebut diprioritaskan untuk memastikan seluruh personel mendapatkan pertolongan secepatnya," lanjutnya.

Mengenai penyebab kecelakaan, Donny juga menyebut bahwa masih dalam penyelidikan pihak terkait.

"Penyebab kecelakaan masih dalam proses penyelidikan," pungkasnya.rel

Momen Peringatan Hari Sumpah Pemuda,BRI BO Sibuhuan Perkuat Pengabdian Layanan

admin — Wed, 04 Nov 2026 22:25:00 +0700+0700

PALAS - Dimomen Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke 98, BRI Branch Office(BO) Sibuhuan perkuat pengabdian layanan kepada masyarakat.

Semangat persatuan yang diikrarkan para pemuda Indonesia pada 28 Oktober 1928 terus menemukan maknanya dalam perjalanan bangsa.

Hampir satu abad berlalu, api perjuangan itu tak hanya hidup dalam sejarah, tetapi juga menjelma menjadi pengabdian melalui kerja dan pelayanan kepada masyarakat.

Semangat itulah mewarnai upacara Hari Sumpah Pemuda yang diikuti para insanBrilian dan pekerja BRI Branch Office Sibuhuan.

Mereka berdiri dalam satu barisan, membawa semangat yang sama, merawat persatuan, memperkuat solidaritas dan meneguhkan komitmen pengabdian melalui tugas pelayanan perbankan.

Peringatan tahun ini mengusung tema "Patriotik, Gigih, Berempati: Pemuda Indonesia".

Tema tersebut menjadi pengingat bahwa semangat kepemudaan tidak berhenti pada romantisme sejarah, tetapi harus hadir dalam tindakan nyata, termasuk melalui pelayanan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Pimpinan Cabang BRI Branch Office(BO) Sibuhuan, Dedi Harpian,As,Selasa(3/11/2026), mengatakan nilai-nilai sumpah pemuda relevan dengan tanggung jawab insan BRILiaN dalam menjalankan peran sebagai pelayan masyarakat.

Menurut Dedi Harpian, perjuangan pekerja BRI tidak semata-mata berorientasi pada kepentingan perusahaan,tetapi lebih dari itu, menunjukan tanggungjawab kerja untuk pengabdian pelayanan.

" Tanggung jawab untuk menghadirkan layanan keuangan yang mudah dijangkau, aman, dan inklusif bagi masyarakat harus dibangun dilingkungan kerja perbankan," tandas Dedi Harpian.

Keterangan Photo : Pimpinan Cabang BRI BO Sibuhuan,Dedi Harpian,As bersama Insan BRILian dan pekerja dikegiatan upacara Hari Sumpah Pemuda.

Suksesi Kepemimpinan Organisasi Pendiri Golkar: SOKSI Sumut Resmi Buka Pendaftaran Calon Ketua Jelang Musda XII

admin — Wed, 04 Nov 2026 21:50:00 +0700+0700

MEDAN – Kompetisi perebutan kursi kepemimpinan di tubuh salah satu organisasi kemasyarakatan (Ormas) pendiri Partai Golkar tingkat Sumut resmi dimulai.

Panitia Penyelenggara Musyawarah Daerah (Musda) XII Dewan Pimpinan Daerah (DEPIDAR) II Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) Provinsi Sumatera Utara secara resmi mengumumkan pembukaan pendaftaran dan penjaringan Bakal Calon Ketua untuk periode 2026–2031.

Momentum krusial bagi masa depan organisasi ini dijadwalkan berlangsung pada 7–8 November 2026 di Emerald Garden International Hotel, Jln KL Yosudarso, Medan.

Ketua Panitia Penyelenggara Musda XII DEPIDAR II SOKSI SUMUT, Hadi Wirawan Muslim, yg saat ini juga menjabat Wasekjend Depinas SOKSI menegaskan bahwa gelaran lima tahunan ini memiliki nilai strategis yang sangat tinggi. Hal ini dibuktikan dengan rencana kehadiran langsung para petinggi nasional organisasi.

"Insyaallah Musda XII DEPIDAR SOKSI SUMUT akan langsung dihadiri oleh Ketua Umum DEPINAS SOKSI Bapak Dr. H. Mukhamad Misbakhun, SE., MH. dan Sekretaris Jenderal Ibu Puteri Anetta Komarudin, B.Com, beserta sejumlah pengurus teras lainnya," ujar Hadi di hadapan wartawan di Medan, Rabu (4/11/2026).

Rangkaian acara MUSDA XII akan dikemas secara padat dan progresif, dimulai pada Sabtu (7/11/2026) malam hingga Minggu (8/11/2026) siang.

Menariknya, setelah nakhoda baru terpilih menggantikan Sangkot Sirait yang saat ini masih dipercaya sebagai Ketua Cartaker DEPIDAR II SOKSI Sumut sekaligus Wakil Ketua Umum DEPINAS SOKSI, pada hari yang sama (Minggu, 8/11/2026) jelang sore, panitia akan langsung menggelar prosesi Pelantikan Pengurus DEPIDAR II SOKSI SUMUT Periode 2026–2031.

"Kami mengajak seluruh kader SOKSI di Sumatera Utara untuk merapatkan barisan, memeriahkan, dan menyukseskan MUSDA XII ini. Maju Terus! Pantang Mundur!" seru Hadi dengan penuh optimisme.

Jadwal dan Syarat Ketat Penjaringan Calon

Di tempat yang sama, Ketua Steering Committee (SC) Timbul Jaya Sibarani, melalui Sekretaris SC Feriansyah Nasution didampingi Wakil Ketua SC Romay Noor, memaparkan teknis dan linimasa penjaringan calon yang akan berlangsung ketat selama tiga hari, yaitu pada 5–7 November 2026.

Berikut adalah detail tahapan pendaftaran:

* Pengambilan Formulir: 5–6 November 2026 (Pukul 13.00 WIB s.d. 18.00 WIB).
* Pengembalian Formulir: 6–7 November 2026 (Batas akhir s.d. Pukul 18.00 WIB).
* Lokasi Sekretariat: Restoran Emerald Garden International Hotel, Medan
* Pendaftaran wajib diantar langsung oleh kandidat bakal calon.

Feriansyah, yang akrab disapa Feri, mengingatkan bahwa SOKSI merupakan organisasi yang matang secara ideologi dan administrasi. Oleh karena itu, setiap figur yang ingin maju bertarung wajib lolos dari penyaringan sesuai konstitusi internal SOKSI.

"Pendaftaran Bakal Calon Ketua Depidar II SOKSI Sumut ini harus memenuhi seluruh syarat dan ketentuan yang tertuang dalam AD/ART serta Peraturan Organisasi (PO) SOKSI yang berlaku. Kami mencari pemimpin yang berintegritas dan siap membesarkan organisasi," pungkas Feri. (*)

Insiden Penurunan Bendera Bintang Bulan di Pulo Kenari Berujung Rusuh, Satu Orang Dilaporkan Meninggal Dunia dan Puluhan Luka-luka

admin — Wed, 04 Nov 2026 21:46:00 +0700+0700

PIDIE, ACEH – Acara khanduri Maulid dalam rangka memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW di Desa Pulo Kenari, Kecamatan Tiro/Truseb, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, berakhir ricuh. Insiden tersebut dilaporkan mengakibatkan satu orang meninggal dunia dan puluhan lainnya mengalami luka-luka.

Berdasarkan keterangan salah seorang warga setempat yang dikonfirmasi melalui WhatsApp, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 16.00 WIB. Menurut penuturan warga tersebut, sekitar tujuh unit truk yang membawa personel TNI dari Kodim Pidie mendatangi lokasi kegiatan.

Kedatangan personel TNI tersebut, menurut keterangan warga, bertujuan menurunkan bendera Bintang Bulan yang dikibarkan di lokasi acara Maulid.

Situasi kemudian memanas hingga terjadi kericuhan antara masyarakat dan aparat. Bentrokan tersebut dilaporkan menyebabkan satu orang meninggal dunia serta puluhan warga mengalami luka-luka.

Peristiwa ini meninggalkan duka mendalam bagi masyarakat setempat. Kegiatan keagamaan yang seharusnya berlangsung dalam suasana damai dan penuh kebersamaan justru berakhir dengan insiden yang menimbulkan korban jiwa.

Masyarakat berharap pihak berwenang segera memberikan penjelasan secara terbuka mengenai kronologi kejadian, penyebab kericuhan, serta memastikan penanganan para korban dan penyelidikan yang transparan.

Hingga berita ini disusun, keterangan resmi dari pihak TNI maupun kepolisian terkait kronologi lengkap dan jumlah korban masih perlu dikonfirmasi. (Anwar R)