https://www.halomedan.com/ Halo Medan | Berani Tampil Beda Mon, 15 Jun 2026 06:12:26 +0700+0700 id-ID Gubsu Bobby Afif Nasution Ucapkan Selamat Bertugas kepada Pengurus DPW PAN Sumut dan DPD PAN se-Sumut Sun, 14 Jun 2026 19:30:00 +0700+0700 Pelantikan pengurus tersebut dilakukan langsung oleh Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Zulkifli Hasan, sebagai bagian dari upaya memperkuat konsolidasi partai dan memperbesar kontribusi PAN dalam pembangunan daerah.

Dalam pesannya, Bobby Afif Nasution menegaskan bahwa amanah yang diemban para pengurus merupakan tanggung jawab besar yang harus dijalankan dengan penuh dedikasi dan komitmen terhadap kepentingan masyarakat.

"Amanah ini besar. Mari jadikan partai sebagai rumah untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat. Bersama-sama kita kuatkan sinergi dan kolaborasi antara pemerintah, partai politik, dan masyarakat demi kemajuan Sumatera Utara," ujar Bobby.

Sementara itu, Ketua DPW PAN Sumut, H. Syah Afandin, menyampaikan rasa terima kasih kepada Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, atas kepercayaan dan amanah yang diberikan untuk memimpin PAN di Sumatera Utara.

"Terima kasih kepada Bapak Ketua Umum Zulkifli Hasan atas kepercayaan yang diberikan kepada kami untuk mengemban amanah ini. Insya Allah amanah tersebut akan kami jalankan dengan sebaik-baiknya demi kemajuan partai dan kesejahteraan masyarakat," ujar Syah Afandin yang akrab disapa Bang Ondim.

Bang Ondim juga menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Sumatera Utara, Bobby Afif Nasution, atas semangat kolaborasi yang terus dibangun dalam mewujudkan Sumut yang berkah dan maju.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution atas sinergi dan kolaborasi yang terjalin selama ini untuk mewujudkan Sumut Berkah. Saya juga sebagai Bupati Kabupaten Langkat akan terus berkolaborasi dan bekerja sama untuk membangun daerah serta mendukung terwujudnya Indonesia Maju," kata Bang Ondim.

Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah daerah, partai politik, dan seluruh elemen masyarakat merupakan kunci penting dalam mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pelantikan pengurus DPW PAN Sumut dan DPD PAN se-Sumatera Utara diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat peran partai dalam menyerap aspirasi masyarakat sekaligus mendukung program pembangunan daerah dan nasional.
Red.

]]> https://www.halomedan.com/politik/66012/gubsu-bobby-afif-nasution-ucapkan-selamat-bertugas-kepada-pengurus-dpw-pan-sumut-dan-dpd-pan-sesumut/ Lightscape Perth 2026 Sulap Kings Park Menjadi Destinasi Musim Dingin Penuh Cahaya dan Keajaiban Sun, 14 Jun 2026 18:40:00 +0700+0700 Lightscape telah berkembang menjadi salah satu ikon musim dingin paling dinantikan di Australia Barat. Berawal dari sebuah visi untuk menghadirkan pengalaman baru di Kings Park and Botanic Garden, festival ini kini menjelma menjadi tradisi tahunan yang selalu berhasil menarik perhatian ratusan ribu pengunjung setiap tahunnya. Di balik instalasi cahaya yang spektakuler, Lightscape membawa misi yang sederhana namun bermakna: mengajak orang kembali terhubung dengan alam melalui perpaduan seni, cahaya, dan suasana yang menenangkan di tengah hiruk pikuk kehidupan modern.

Memasuki 2026, pengalaman ini terasa semakin relevan di tengah rutinitas digital yang semakin padat dan melelahkan. Lightscape hadir bukan hanya sebagai festival cahaya, tetapi juga sebagai tempat untuk recharge secara emosional dan menikmati momen berkualitas bersama keluarga maupun sahabat. Kembali berlangsung mulai 5 Juni hingga 26 Juli 2026, Lightscape akan mengubah Kings Park menjadi dunia penuh cahaya yang imersif dan sinematik, menghadirkan pengalaman magis yang membuat pengunjung serasa melangkah langsung ke dalam adegan film fantasi berskala besar.

Menjelajahi Keajaiban Baru Bersama-sama

Musim 2026 menghadirkan transformasi besar bagi Lightscape, menjadikannya salah satu pengalaman musim dingin yang wajib masuk dalam bucket list perjalanan ke Australia Barat. Jalur sepanjang 1,8 kilometer kini tampil dengan konsep baru dan lebih dari 20 instalasi cahaya spektakuler yang memadukan teknologi seni modern dengan keindahan alami hutan khas Australia Barat.

Baik bersama keluarga maupun sahabat, pengunjung akan diajak menikmati berbagai pengalaman imersif yang terasa seperti masuk ke dalam dunia fantasi penuh cahaya. Beberapa instalasi yang paling dinantikan tahun ini antara lain:

'Herbum' yang Megah dan Instagramable

Diciptakan oleh studio seni asal Prancis, TILT, instalasi bunga bercahaya raksasa ini menghadirkan suasana bak taman mistis dalam film fantasi. Dengan ukuran yang menjulang tinggi dan visual yang dramatis, area ini menjadi spot favorit untuk mengabadikan foto grup yang estetik dan sinematik.

Sensasi Cahaya Interaktif 'Mycelium Network'

Seniman asal Inggris, Stevie Thompson, menghadirkan pengalaman visual unik melalui jaringan cahaya berdenyut yang terinspirasi dari koneksi tersembunyi di bawah tanah hutan. Instalasi ini menciptakan suasana magis yang menarik untuk dijelajahi, baik oleh anak-anak maupun para pencinta traveling dan fotografi.

Pengalaman Multimedia yang Lebih Imersif

Tahun ini, setiap instalasi Lightscape dilengkapi dengan tata suara dan musik khusus yang bergerak mengikuti perjalanan pengunjung. Perpaduan visual dan audio tersebut menciptakan pengalaman multimedia kelas dunia yang membuat setiap langkah terasa lebih hidup dan emosional.

Destinasi Winter Night Out Paling Seru di Perth

Lebih dari sekadar festival cahaya, Lightscape 2026 menghadirkan pengalaman musim dingin yang hangat, menyenangkan, dan penuh momen kebersamaan. Bagi keluarga, area ini dirancang aman dan ramah stroller, memungkinkan anak-anak bebas menjelajahi "dunia cahaya" layaknya berada di dalam buku cerita.

Sementara bagi wisatawan yang datang bersama teman-teman, Lightscape menawarkan suasana sempurna untuk menikmati malam musim dingin yang berbeda. Mulai dari berjalan santai di bawah kanopi cahaya neon, menikmati hot chocolate atau mulled wine hangat dari gerai pop-up, hingga memanggang marshmallow di area api unggun terbuka, semuanya menghadirkan pengalaman winter escape yang cozy sekaligus memorable.

Dengan tata cahaya yang dirancang secara sinematik, setiap sudut Lightscape juga menjadi surga bagi pencinta fotografi dan konten media sosial. Hampir setiap area terasa begitu estetik dan fotogenik, membuat setiap momen bersama keluarga maupun sahabat terlihat seperti potongan adegan film.

Jangan biarkan malam musim dingin Anda berlalu begitu saja di dalam ruangan. Ajak keluarga dan sahabat terdekat, siapkan kamera terbaik Anda, dan rasakan langsung keajaiban cahaya di Lightscape Perth 2026, pengalaman yang siap mengubah liburan biasa menjadi petualangan musim dingin yang tak terlupakan.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai Lightscape Perth 2026 dan pembelian tiket, kunjungi Western Australia Official Website. r]]> https://www.halomedan.com/cinema/66011/lightscape-perth-2026-sulap-kings-park-menjadi-destinasi-musim-dingin-penuh-cahaya-dan-keajaiban/ Hasil Seleksi Pelatihan Vokasi Nasional Batch 2 Diumumkan 18 Juni 2026, Peserta Diminta Pantau Skillhub Sun, 14 Jun 2026 18:36:00 +0700+0700 Hasil seleksi dapat diakses peserta melalui platform Skillhub dalam ekosistem SIAPkerja.

Program PVN Batch 2 sebelumnya telah membuka pendaftaran pada 19 Mei–9 Juni 2026, dilanjutkan dengan proses seleksi dan wawancara pada 10–17 Juni 2026.

Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Binalavotas) Kemnaker, Darmawansyah, mengimbau peserta untuk secara berkala memantau akun Skillhub masing-masing guna mengetahui hasil seleksi serta informasi lanjutan terkait pelaksanaan pelatihan.

"Pengumuman hasil seleksi pada 18 Juni 2026 menjadi tahap penting bagi peserta yang telah mengikuti seluruh proses. Kami me ngimbau peserta untuk memantau akun Skillhub secara berkala dan memastikan kelengkapan data agar dapat mengikuti tahapan berikutnya," ujar Darmawansyah melalui siaran pers Biro Humas Kemnaker, Minggu (14/6/2026).

Ia menjelaskan bahwa PVN merupakan upaya strategis pemerintah dalam meningkatkan kompetensi dan daya saing angkatan kerja Indonesia melalui pelatihan berbasis kebutuhan industri.

"PVN dirancang untuk membekali peserta dengan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Peserta yang lolos diharapkan dapat mengikuti pelatihan dengan sungguh-sungguh agar kompetensi yang diperoleh dapat menjadi bekal untuk bekerja maupun berwirausaha," ujarnya.

PVN Batch 2 Tahun 2026 menyediakan kuota sebanyak 30.000 peserta yang akan mengikuti pelatihan di berbagai Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP), Satuan Pelayanan (Satpel), serta Unit Pelatihan Teknis Daerah (UPTD) Kemnaker di seluruh Indonesia.

Peserta yang lolos seleksi akan mengikuti kegiatan kick off dan orientasi program pada 22 Juni 2026.

Selain pelatihan gratis, peserta juga memperoleh fasilitas pendukung, antara lain makan siang, bantuan transportasi, perlindungan BPJS Ketenagakerjaan, sertifikat pelatihan dari BPVP, serta sertifikat kompetensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).red

]]> https://www.halomedan.com/info/66010/hasil-seleksi-pelatihan-vokasi-nasional-batch-2-diumumkan-18-juni-2026-peserta-diminta-pantau-skillhub/ Zulkifli Hasan: Pelantikan DPW PAN Sumut Terbaik Dan Terbesar di Seluruh Indonesia Sun, 14 Jun 2026 17:04:00 +0700+0700
Ketua Umum DPP PAN, Zulkifli Hasan, menegaskan bahwa pelantikan dan deklarasi DPW serta DPD PAN se-Sumatera Utara periode 2024–2029 merupakan yang terbaik dan terbesar di seluruh Indonesia.

Hal itu disampaikan Zulkifli Hasan dalam rangkaian acara pelantikan pengurus DPW dan DPD PAN Sumut yang digelar di IKM Hall Deli Serdang, Minggu (14/6/2026), usai sebelumnya juga melakukan pelantikan sejumlah DPW PAN di berbagai daerah.

"Setelah melantik beberapa DPW di Indonesia, saya bisa menyampaikan bahwa pelantikan DPW PAN Sumatera Utara ini adalah yang terbaik dan terbesar. Ini menunjukkan soliditas, kekompakan, dan kesiapan PAN Sumut dalam menghadapi agenda politik ke depan," ujar Zulkifli Hasan.

Ia juga kembali menekankan filosofi lambang PAN yang bergambar matahari sebagai simbol sumber kehidupan dan pencerahan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Menurutnya, 38 sinar pada logo PAN melambangkan keragaman budaya bangsa yang disatukan dalam semangat persatuan, kesetaraan, dan nilai moral politik yang berlandaskan rahmatan lil alamin.

"PAN adalah rumah besar bagi seluruh anak bangsa. Matahari melambangkan cahaya, harapan, dan semangat perubahan. Sedangkan 38 sinar adalah simbol keberagaman Indonesia yang harus kita rawat dalam bingkai persatuan dan kesetaraan," katanya.

Zulkifli Hasan juga menegaskan bahwa keberhasilan pelantikan DPW dan DPD PAN Sumut ini tidak lepas dari kerja keras seluruh panitia dan jajaran pengurus yang terlibat.

"Ini semua berkat kerja keras dan kebersamaan semua pihak, khususnya di bawah kepemimpinan Ketua Panitia Ir. H. Yahdi Khoir Harahap, MBA, yang telah bekerja maksimal sehingga seluruh rangkaian acara dapat berlangsung sukses, tertib, dan meriah," ujarnya.

Kegiatan pelantikan tersebut turut dihadiri Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti Sitorus, Kepala Kesbangpolinmas Sumut Mulyono, jajaran OPD Pemprov Sumut, anggota legislatif PAN, tokoh masyarakat, serta pengurus DPD PAN se-Sumatera Utara.

Prosesi pelantikan ditandai dengan pembacaan Surat Keputusan DPP PAN oleh Eko Patrio, pengambilan sumpah jabatan, penyerahan pataka partai, serta deklarasi komitmen seluruh pengurus.

Ketua Panitia Pelaksana, Ir. Yahdi Khoir Harahap, MBA, menyebut pelantikan ini menjadi momentum konsolidasi besar PAN Sumut hingga ke tingkat akar rumput.

"Ini bukan sekadar pelantikan, tetapi momentum penguatan struktur dan soliditas kader untuk memenangkan PAN di Sumatera Utara," ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPW PAN Sumut, H. Syah Afandin, SH, menegaskan bahwa kepengurusan baru siap memperkuat kaderisasi dan memperluas jaringan politik hingga ke daerah.

"PAN Sumut akan hadir lebih dekat dengan masyarakat dan menjadi bagian dari solusi atas berbagai persoalan rakyat," katanya.

Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution dalam sambutannya juga menyampaikan selamat kepada seluruh pengurus yang dilantik dan menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan partai politik.

"Pemerintah Provinsi Sumatera Utara siap berkolaborasi dengan semua pihak demi percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat," ujar Bobby.

Acara kemudian ditutup dengan deklarasi bersama, pembacaan komitmen organisasi, serta foto bersama sebagai simbol soliditas PAN Sumatera Utara dalam menyongsong agenda politik dan pembangunan ke depan.



Susunan Lengkap Pengurus DPW PAN Sumatera Utara Periode 2024–2029
Dewan Kehormatan Wilayah
Ketua: Brigjen Pol (Purn) H. Monang Situmorang, SH, M.Si

Anggota:

Ahmad Fauzan Daulay, SE, MM

Muhammad Ikhsan Lubus, SH

Majelis Pakar Wilayah
Ketua: Prof. Dr. Togu Harlen Lumban Raja, M.Si

Anggota:

Dudung Hartito

Oky Irawan, SE

Dr. Hastuti Olivia, SE, M.Ak

Majelis Penasehat Partai Wilayah
Ketua: Drs. Parluhutan Siregar, MAP

Anggota:

Irwansyah Damanik

Mark Yunan Sirhan

Hj. Emma Gata, SH

Pengurus Harian DPW PAN Sumut
Ketua
H. Syah Afandin, SH

Sekretaris
Dedy Irawan, SP, M.Si

Bendahara
Mora Harahap

Wakil Ketua
Yahdi Khoir Harahap

Rudi Alfahri Rangkuti

Hendra Cipta

Hermansyah Lubis

Tukari Talunohi

Ahmad Arif

Muslim Simbolon

dr. Susanti Dewayani

Bahrumsyah

Borkat

Sada Arih Sembiring

Mega Magdalena

Ahmad Saidi Harahap

Amirullah Hidayat

M. Iqbal

Zainuddin

Ramadhona Simbolon

Rosmawati Nadeak

Kuat Surbakti

Osaka Hendra Ginting

Isfan F Fachruddin

Ahmad Khairuddin

Mahyuzar Masri

Luthfi Fauzi

Fitri Dwi Yuda

Syahrial Harahap

Zuraidah Ghina

Pinta Ito Siregar

Dini Hikmayani Nasution

Agus Salim Ujung

Dahrun Hutagaol

Wakil Sekretaris
Drs. Suartono

Jahiddin Hidayat Daulay

Welly Susanto

Ahmad Rizaly

Agus Salim Sitorus

Ari Gusti Sundari

M. Nasrullah

Mhd. Gusti

Ulfa Shalpha Daulay

Eva Lariyanti

Zulfi Amri

Wira Hayati Saragih

Ucu Kohar

M. Fajrin Permana

Lola Imanda Harefa

Elfi Susanti

M. Arifuddin

Rio Alvin Kurniawan

Arif Makmur Nasution

Budi Ardhya Utama

Rachmat Kurniawan

Mukhtar Sabili Tambak

Boy Iskandar Warongan

Vera Asrita

Rusdianto Ricky Sastro

Turmiji Harahap

M. Romadhona Batubara

Tengku Harmain Syarif

Dedi Gunawan Ritonga

Bambang Agus Priyono

Zainuddin

Wakil Bendahara
A. Marzuqie Nasution

Riduwan Putra Saleh

Rahmawati Lubis

Resky Yudarty Solia

Nurmala Dewi

Elfinta Muhani Matondang

Neni Julistiani

Syairah

T. Elfina

Ibah Setia Wati

Eva Rahim

Rina Andriani Harahap

Halimatussadiah Lubis

Afrina Sari Dewi

Elva Arinni Syah Putri

Citra Khairunisya Pasaribu

Fitri Isnaini Nasution

Santi Oktafenti

Ketua dan Sekretaris Badan-Badan DPW PAN Sumut
Badan Pengembangan Organisasi dan Keanggotaan
Ketua: Yahdi Khoir Harahap
Sekretaris: Drs. Suartono

Badan Pembinaan dan Pemenangan Pemilu
Ketua: Hermansyah Lubis
Sekretaris: Welly Susanto

Badan Relawan dan Saksi Wilayah
Ketua: Isfan F Fachruddin
Sekretaris: Mukhtar Sabili Tambak

Badan Perkaderan
Ketua: Muslim Simbolon
Sekretaris: Jahiddin Hidayat Daulay

Badan Pencalegan
Ketua: Amirullah Hidayat
Sekretaris: Mhd. Gusti

Red

]]> https://www.halomedan.com/Berita/66009/zulkifli-hasan-pelantikan-dpw-pan-sumut-terbaik-dan-terbesar-di-seluruh-indonesia/ Sapi–Pisang di Garis Batas: Ketika Kedaulatan Bertemu Kemanusiaan Sun, 14 Jun 2026 09:03:00 +0700+0700 Sapi–Pisang di Garis Batas: Ketika Kedaulatan Bertemu Kemanusiaan

Oleh: Abdullah Rasyid
Staf Khusus Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan
Mahasiswa Doktoral Ilmu Pemerintahan IPDN

Pagi itu, Bandara Sam Ratulangi tidak hanya menjadi pintu kedatangan kami di Sulawesi Utara. Ia menjadi pintu masuk untuk memahami satu persoalan yang jauh lebih dalam daripada sekadar perjalanan studi. Bersama Mahasiswa Doktoral Ilmu Pemerintahan IPDN, kami melakukan Studi Strategis ke Manado dan Minahasa Utara. Sesampainya di bandara, kami disambut hangat oleh kawan-kawan dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian IMIPAS Sulawesi Utara.

Awalnya sederhana saja. Sarapan pagi, kopi, makanan khas, dan percakapan ringan. Tetapi dari meja sarapan itulah diskusi bergerak ke tema yang tidak ringan: perbatasan, kewarganegaraan, identitas, manusia, dan negara.

Salah satu cerita yang paling menarik perhatian saya adalah mengenai Persons of Filipino Descent, atau PFDs. Istilah ini terdengar administratif, seolah hanya perkara data, dokumen, dan status hukum. Namun, di balik istilah itu terdapat kisah panjang tentang manusia yang hidup di antara dua negara, dua sistem hukum, dua sejarah, dan satu ruang maritim yang sejak lama menjadi jembatan kehidupan.

PFDs adalah komunitas keturunan Filipina yang telah lama bermukim di Sulawesi Utara, terutama di wilayah Bitung, Minahasa Utara, Tahuna, Sangihe, Talaud, dan kawasan kepulauan yang secara geografis dekat dengan Filipina Selatan. Mereka bukan sekadar angka dalam tabel pendataan. Mereka adalah kenyataan sosial perbatasan Indonesia–Filipina.

Di atas peta, batas negara tampak tegas. Ada garis, koordinat, yurisdiksi, bendera, paspor, visa, dan aturan keimigrasian. Tetapi dalam kehidupan masyarakat kepulauan, laut tidak selalu berarti pemisah. Bagi masyarakat Sangihe, Talaud, Nusa Utara, dan Filipina Selatan, laut sering kali justru menjadi ruang keluarga, ruang ekonomi, ruang budaya, dan ruang sejarah.

Di kawasan itu, perahu lebih dahulu mengenal rute daripada negara mengenal administrasi modern. Keluarga lebih dahulu saling berkunjung daripada paspor menjadi kewajiban. Perdagangan rakyat lebih dahulu tumbuh daripada garis batas dipertegas di atas peta politik. Karena itu, membicarakan PFDs tidak cukup hanya dengan bahasa hukum keimigrasian.

Tentu, negara harus tegas. Negara wajib mengetahui siapa yang masuk, siapa yang tinggal, siapa yang bekerja, dan siapa yang melintasi wilayahnya. Tetapi ketegasan negara tidak boleh kehilangan kepekaan sejarah dan kemanusiaan. Negara yang kuat bukan negara yang hanya mampu menjaga pagar, melainkan negara yang mampu memahami kehidupan di sekitar pagar itu.

Dalam tradisi sosial masyarakat perbatasan, dikenal istilah Sapi dan Pisang. Sapi sering dipahami sebagai Sangir-Filipina, yakni keturunan dari ayah Sangir dan ibu Filipina. Pisang adalah Filipina-Sangir, keturunan dari ayah Filipina dan ibu Sangir. Istilah ini lahir dari pengalaman hidup masyarakat, bukan dari meja birokrasi.

Sapi–Pisang menunjukkan bahwa hubungan Indonesia dan Filipina di kawasan utara bukan semata hubungan diplomatik antarnegara. Ia juga hubungan keluarga antarwarga. Ada perkawinan, perdagangan, bahasa, marga, gereja, kampung, perahu, dan makam leluhur di dalamnya.

Maka, terlalu sempit jika persoalan ini direduksi menjadi isu "WNA ilegal". Cara pandang seperti itu bukan hanya menyederhanakan masalah, tetapi juga berisiko mengabaikan sejarah panjang masyarakat maritim di utara Indonesia. PFDs dan Sapi–Pisang bukan sekadar soal siapa datang dari mana. Ini tentang bagaimana negara membaca manusia yang hidup di persimpangan sejarah, hukum, dan identitas.

Laut Sulawesi bukan hanya garis batas negara. Bagi masyarakat Sangihe dan Filipina Selatan, ia adalah ruang keluarga, ruang ekonomi, dan ruang sejarah. Tugas negara bukan memutus jalur hidup itu, melainkan menatanya agar manusia terlindungi, ekonomi daerah tidak bocor, dan kedaulatan tetap tegak.

Di sinilah penanganan PFDs menjadi penting. Negara tidak boleh membiarkan ada manusia yang hidup terlalu lama dalam status abu-abu. Tidak jelas sebagai warga negara mana. Tidak memiliki dokumen yang kuat. Tidak sepenuhnya terlindungi oleh sistem hukum. Tidak mudah mengakses layanan dasar. Tidak pula memiliki kepastian penuh atas masa depannya.

Ketidakjelasan status kewarganegaraan bukan masalah kecil. Ia berdampak pada pendidikan, pekerjaan, layanan kesehatan, akses bantuan sosial, perlindungan hukum, hingga martabat seseorang sebagai manusia. Tanpa dokumen yang jelas, seseorang bisa hadir secara fisik di tengah masyarakat, tetapi absen secara administratif di mata negara.

Lebih jauh, ketidakjelasan itu juga membuka risiko statelessness, yaitu kondisi ketika seseorang tidak diakui sebagai warga negara oleh negara mana pun. Inilah ruang gelap yang harus dicegah. Sebab, manusia tanpa kewarganegaraan bukan hanya kehilangan dokumen. Ia berpotensi kehilangan akses terhadap masa depan.

Karena itu, langkah Kantor Wilayah Imigrasi Sulawesi Utara dalam menangani PFDs patut dilihat sebagai bagian dari agenda besar negara. Ada pendataan. Ada verifikasi. Ada koordinasi dengan Konsulat Jenderal Filipina. Ada pembentukan desk koordinasi. Ada proses Register Filipino Nationals. Ada pemberian izin tinggal terbatas dengan tarif Rp0. Ada penegasan kewarganegaraan. Ada pula penerbitan dokumen kependudukan bagi mereka yang memenuhi syarat.

Ini bukan sekadar pekerjaan administratif. Ini adalah upaya negara menghadirkan kepastian hukum bagi manusia perbatasan.

Namun, penyelesaian PFDs tidak bisa diletakkan hanya di pundak Imigrasi. Imigrasi memang berada di garis depan, tetapi persoalan ini menyentuh banyak sektor: kewarganegaraan, administrasi kependudukan, hubungan luar negeri, pemerintahan daerah, keamanan wilayah, ekonomi perbatasan, serta perlindungan hak asasi manusia.

Di titik inilah Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan memiliki peran strategis. Kemenko Kumham Imipas tidak sekadar menjadi penghubung administratif, tetapi menjadi koordinator dan pengarah kebijakan lintas sektoral. Penyelesaian status PFDs membutuhkan orkestrasi negara yang utuh, bukan kerja sektoral yang berjalan sendiri-sendiri.

Kemenko Kumham Imipas telah beberapa kali menginisiasi pertemuan lintas kementerian dan lembaga, termasuk membangun komunikasi dengan Duta Besar Filipina di Jakarta serta Konsulat Jenderal Filipina di Manado. Langkah seperti ini penting karena masalah PFDs tidak bisa diselesaikan hanya dengan satu surat, satu rapat, atau satu instansi. Ia memerlukan kerja diplomatik, kerja administratif, kerja hukum, dan kerja kemanusiaan secara bersamaan.

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri melalui Dukcapil, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, aparat keamanan, serta pemerintah Filipina harus berada dalam satu tarikan napas kebijakan. Tanpa koordinasi, manusia perbatasan akan terus berpindah dari satu meja ke meja lain, dari satu formulir ke formulir lain, dari satu tafsir aturan ke tafsir aturan berikutnya. Akhirnya, negara terlihat hadir, tetapi tidak benar-benar menyelesaikan.

PFDs juga harus dilihat dalam kerangka kedaulatan negara. Pendekatan kemanusiaan bukan berarti negara menjadi longgar. Justru sebaliknya, pendataan dan legalisasi status adalah cara negara memperkuat kendali. Dengan data yang baik, negara tahu siapa yang berada di wilayahnya. Dengan verifikasi yang kuat, negara dapat membedakan siapa warga negara Indonesia, siapa warga negara Filipina, dan siapa yang berisiko tanpa kewarganegaraan. Dengan dokumen yang jelas, ruang penyalahgunaan dapat dipersempit.

Kedaulatan yang kuat bukan hanya kedaulatan yang keras. Kedaulatan yang kuat adalah kedaulatan yang tertib, adil, dan manusiawi.

Di sisi lain, isu PFDs juga terkait dengan ekonomi maritim perbatasan. Jalur Sangihe, Talaud, Bitung, dan Filipina Selatan sejak lama menjadi ruang perdagangan tradisional. Ada ikan, hasil bumi, kebutuhan pokok, tenaga kerja, jasa, dan relasi ekonomi rakyat. Jika tidak ditata, jalur ini bisa menjadi ruang rawan penyelundupan, perdagangan ilegal, eksploitasi, bahkan kejahatan lintas negara. Tetapi jika dikelola dengan baik, ia dapat menjadi kekuatan ekonomi daerah perbatasan.

Negara tidak boleh hanya menjadi pagar. Negara harus menjadi penata.

Perdagangan tradisional harus dibedakan dari pelanggaran hukum. Mobilitas keluarga lintas batas harus dibedakan dari penyelundupan manusia. Komunitas perbatasan harus dibedakan dari jaringan kejahatan. Di sinilah kecerdasan negara diuji: tegas terhadap pelanggaran, tetapi bijak terhadap sejarah sosial masyarakatnya sendiri.

Gagasan Desa Taat Status Keimigrasian, atau Desa Taskim, menjadi relevan dalam konteks ini. Jika dijalankan dengan serius, Desa Taskim dapat menjadi jembatan antara negara dan masyarakat perbatasan. Ia bisa menjadi ruang edukasi, pendataan, pembinaan, pengawasan partisipatif, dan pelayanan langsung. Masyarakat tidak lagi hanya menjadi objek pemeriksaan, tetapi menjadi mitra negara dalam menjaga ketertiban wilayah.

Pelajaran dari Studi Strategis IPDN ini sederhana tetapi penting. Pemerintahan tidak selalu hidup dalam teori besar, dokumen tebal, atau pidato resmi. Kadang, ilmu pemerintahan muncul dari meja sarapan di bandara. Dari obrolan dengan petugas lapangan. Dari cerita tentang keluarga yang hidup di dua sisi perbatasan. Dari data penduduk yang belum rapi. Dari kartu identitas yang belum terbit. Dari manusia yang menunggu kepastian status.

Sulawesi Utara adalah pintu utara Indonesia. Dari daerah ini, kita belajar bahwa perbatasan bukan sekadar garis yang dijaga, tetapi ruang hidup yang harus dikelola. Negara hadir bukan hanya melalui pos lintas batas, kapal patroli, dan aturan keimigrasian. Negara juga hadir melalui dokumen identitas, izin tinggal, penegasan kewarganegaraan, pelayanan kependudukan, dan keberanian menyelesaikan persoalan yang telah lama dibiarkan abu-abu.

PFDs dan Sapi–Pisang memberi kita pelajaran bahwa kedaulatan tidak boleh kehilangan wajah manusia. Negara harus tegas, tetapi tidak boleh buta sejarah. Negara harus tertib, tetapi tidak boleh dingin terhadap nasib manusia. Negara harus menjaga batas, tetapi juga harus memahami kehidupan yang tumbuh di sekitar batas itu.

Pada akhirnya, persoalan PFDs bukan hanya tentang siapa orang Indonesia dan siapa orang Filipina. Ini tentang bagaimana negara memperlakukan manusia yang hidup di antara dua dunia administratif, tetapi memiliki akar sosial yang nyata di tanah dan laut kita.

Dari Bandara Sam Ratulangi pagi itu, dari sambutan kawan-kawan Imigrasi, dari sarapan yang berubah menjadi diskusi serius, saya semakin yakin bahwa perbatasan bukan hanya soal garis di peta. Perbatasan adalah soal manusia.

Dan ketika negara hadir memberi kepastian kepada manusia perbatasan, di situlah kedaulatan menemukan martabatnya.rel]]> https://www.halomedan.com/politik/66008/sapindashpisang-di-garis-batas-ketika-kedaulatan-bertemu-kemanusiaan/ Belanja LPJU Rp291 Miliar Bisa Diubah Jadi Sumber PAD, Marlis Pohan Tawarkan Skema KPBU Lampu Surya Sun, 14 Jun 2026 01:58:00 +0700+0700
Ekonom sekaligus pengusaha, Marlis Pohan, menilai besarnya anggaran tersebut seharusnya tidak hanya dipandang sebagai beban pengeluaran rutin tahunan, melainkan peluang strategis untuk menciptakan aset produktif yang dapat menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Angka sebesar itu, dalam skema sekarang, adalah pengeluaran yang akan terus berulang bahkan cenderung meningkat setiap tahun.

Pertanyaannya, mengapa tidak diubah menjadi aset produktif milik daerah?" ujar Marlis Pohan kepada wartawan, Minggu (14/6).

Menurutnya, salah satu alternatif yang dapat dipertimbangkan Pemko Medan adalah penerapan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) berbasis Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS).

Dalam model tersebut, investasi pembangunan dan penggantian lampu jalan ditanggung oleh Badan Usaha Pelaksana.

Pemerintah daerah kemudian melakukan pembayaran secara bertahap menggunakan penerimaan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) yang selama ini telah dipungut dari pelanggan listrik dan disetorkan oleh PLN.

"Yang perlu digarisbawahi, masyarakat tidak dibebani pungutan baru. Konsumen tetap membayar PPJ seperti biasa dan PLN tetap menyetorkan PPJ kepada pemerintah daerah. Yang berubah hanya pola pemanfaatan dana tersebut," katanya.

Setelah Titik Impas Menjadi Milik Daerah
Marlis menjelaskan bahwa keuntungan utama skema tersebut akan dirasakan setelah proyek mencapai titik impas atau break even point (BEP). Berbeda dengan lampu jalan konvensional yang bergantung pada pasokan listrik PLN, lampu tenaga surya menghasilkan energi secara mandiri sehingga biaya konsumsi listrik dapat ditekan secara signifikan.

"Setelah biaya investasi tertutup, aset lampu surya menjadi milik pemerintah daerah. Sejak saat itu tidak ada lagi tagihan energi yang harus dibayar, sementara penerimaan PPJ tetap berjalan. Selisihnya berpotensi menjadi sumber pendapatan daerah yang berkelanjutan," ujarnya.

Ia menilai pendekatan tersebut dapat mengubah pola pengeluaran daerah dari yang semula bersifat konsumtif menjadi investasi jangka panjang yang memberikan manfaat fiskal.

Sudah Diterapkan di Sejumlah Daerah
Marlis Pohan menegaskan bahwa konsep KPBU untuk penerangan jalan bukanlah gagasan tanpa dasar.

Beberapa pemerintah daerah di Indonesia telah mempersiapkan skema serupa sebagai upaya meningkatkan efisiensi anggaran.

Kota Surakarta, misalnya, telah menyiapkan proyek KPBU PJU sejak 2017 dengan salah satu pertimbangan utama berupa penghematan biaya listrik. Kabupaten Bekasi juga pernah mengkaji skema pembiayaan penerangan jalan yang didukung oleh penerimaan PPJ.

Selain itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah mendorong pemanfaatan PJU tenaga surya sebagai bagian dari upaya efisiensi energi dan pengurangan beban pengeluaran pemerintah daerah.

Meski demikian, menurut Marlis, implementasi program di Kota Medan memerlukan koordinasi lintas lembaga. Untuk ruas jalan yang berada di bawah kewenangan pemerintah provinsi diperlukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Sementara untuk jalan nasional perlu melibatkan pemerintah pusat dan instansi teknis terkait.
Koordinasi dengan PLN juga dibutuhkan guna mendukung integrasi dan pengelolaan sistem penerangan jalan.

"Pesan saya sederhana. Angka Rp291 miliar itu tidak harus menjadi beban abadi APBD. Dengan KPBU lampu surya, investasi ditanggung badan usaha, dibayar bertahap dari PPJ yang sudah ada, dan setelah titik impas justru dapat menjadi sumber PAD yang berkelanjutan. Di saat yang sama, daerah juga ikut mendukung transisi energi dan pengurangan emisi nasional," katanya.

Marlis menambahkan bahwa seluruh perhitungan investasi, masa kerja sama, titik impas, potensi penghematan, dan dampak lingkungan tetap harus ditetapkan melalui studi kelayakan resmi yang menggunakan data riil Kota Medan sebelum proyek dapat direalisasikan.red

]]> https://www.halomedan.com/news/66007/belanja-lpju-rp291-miliar-bisa-diubah-jadi-sumber-pad-marlis-pohan-tawarkan-skema-kpbu-lampu-surya/ Syaikh DR Reza Abdul Jabbar Di Masjid Agung, Siap Bantu Pembangunan Sat, 13 Jun 2026 17:08:00 +0700+0700
Dalam kunjungan silaturahmi sekaligus menggelar acara dauroh akbar 'Ilmuilah Cinta' yang berlangsung pada Sabtu (13/6/2026), Syaikh Reza menyatakan komitmennya untuk turut membantu rencana pembangunan dan pengembangan Masjid Agung.

Kehadiran tamu istimewa tersebut disambut hangat oleh jajaran pengurus BKM Masjid Agung serta ribuan jamaah yang memadati acara dauroh akbar itu. Turut hadir dalam pertemuan itu H. Rizal, H. Sofyan Yahya, H. Donal Sidabalok, H. Hendra DS, dan H. Abdullah Matondang serta pengurus lainnya.

H. Abdullah Matondang mengaku bersyukur atas kunjungan Syaikh Reza yang dinilai dapat membawa manfaat besar bagi kemajuan Masjid Agung.

"Alhamdulillah, kami bersyukur atas kedatangan Syaikh DR Reza Abdul Jabbar. Semoga silaturahmi ini membawa berkah dan menjadi jalan kebaikan bagi pembangunan Masjid Agung ke depan," ujarnya kepada wartawan.

Dalam kesempatan tersebut, Syaikh Reza juga menyampaikan kekagumannya terhadap desain dan arsitektur Masjid Agung yang dinilainya sangat indah dan berkelas.

"Arsitektur Masjid Agung ini sangat apik dan mengagumkan. Saya melihat masjid ini memiliki potensi besar menjadi salah satu pusat syiar Islam yang megah dan membanggakan," katanya.

Suasana silaturahmi berlangsung hangat, penuh kekeluargaan dan persaudaraan. Pertemuan itu diharapkan menjadi langkah awal terjalinnya sinergi yang lebih kuat dalam mendukung pembangunan serta pengembangan Masjid Agung sebagai pusat ibadah, pendidikan dan syiar Islam.
(red)]]> https://www.halomedan.com/news/66006/syaikh-dr-reza-abdul-jabbar-di-masjid-agung-siap-bantu-pembangunan/ Terungkap! Belanja LPJU Rp291 Miliar Jadi Paket Pengadaan Terbesar Pemko Medan Tahun 2026 Sat, 13 Jun 2026 15:39:00 +0700+0700 Medan - Pemko Medan tidak memiliki satu pagu tunggal untuk seluruh proyek, melainkan terbagi ke dalam ribuan paket pengadaan dengan skala nilai yang berbeda-beda. Namun, paket pengadaan dengan pagu anggaran terbesar pada tahun 2026 adalah Belanja Tagihan Listrik Penerangan Lampu Jalan Umum (LPJU) dari Dinas Perhubungan, yang mencapai Rp291.064.084.500.

Pemko Medan tidak memiliki satu pagu tunggal untuk seluruh proyek, melainkan terbagi ke dalam ribuan paket pengadaan dengan skala nilai yang berbeda-beda. Namun, paket pengadaan dengan pagu anggaran terbesar pada tahun 2026 adalah Belanja Tagihan Listrik Penerangan Lampu Jalan Umum (LPJU) dari Dinas Perhubungan, yang mencapai Rp291.064.084.500.

Pagu anggaran untuk proyek-proyek lain di lingkungan Pemko Medan pada tahun 2026 bervariasi tergantung pada jenis pekerjaan. Berikut adalah beberapa kisaran pagu berdasarkan jenis kegiatan:

- Penyelenggaraan Event / Jasa Lainnya: Berkisar antara Rp1,1 Miliar hingga Rp2,5 Miliar.

- Supervisi Konstruksi (Drainase & Gedung): Berkisar antara Rp800 Juta hingga Rp1,9 Miliar per wilayah.

- Pengadaan Langsung (Non-Tender): Berkisar antara Rp18 Juta hingga Rp170 Juta, seperti belanja modal, pemeliharaan sarana, dan pengadaan bahan.

Anda dapat memantau rincian pagu, tahapan lelang, dan pagu untuk seluruh Satuan Kerja secara berkala melalui LPSE Kota Medan - Cari Paket atau Data Lelang Terbaru LPSE Kota Medan.red]]> https://www.halomedan.com/news/66005/terungkap-belanja-lpju-rp291-miliar-jadi-paket-pengadaan-terbesar-pemko-medan-tahun-2026/ Pj Sekdaprov Harapkan MTQ Sumut 2026 Lahirkan Generasi Qurani Berkarakter Sat, 13 Jun 2026 12:57:00 +0700+0700
Hal tersebut terungkap dalam Rapat Peresmian Pelaksanaan MTQ ke-40 Tingkat Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026 M/1447 H yang dipimpin Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut Sulaiman Harahap di Ruang Rapat I Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, Selasa (2/6/2026).

Pada rapat tersebut, Sulaiman Harahap memastikan kesiapan seluruh aspek pelaksanaan MTQ yang akan berlangsung pada 15-24 Juni 2026 dan dipusatkan di Gedung Astaka, Jalan Willem Iskandar, Medan.

Sulaiman juga berkoordinasi dengan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) yang terlibat, di antaranya Dinas Perhubungan, Dinas Bina Marga, Dinas Kesehatan, serta Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara guna memastikan kelancaran penyelenggaraan kegiatan.

"MTQ ini diharapkan dapat memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan pemerintah daerah, lembaga pendidikan, organisasi keagamaan, serta seluruh elemen masyarakat. Membina generasi muda guna melahirkan generasi Qurani yang unggul, berakhlak, dan berkarakter kuat," ujar Sulaiman.

Sementara itu, Ketua Harian Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ) Sumut Muhammad Yasir Tanjung mengatakan MTQ ke-40 Tingkat Provinsi Sumut akan digelar pada 15-24 Juni 2026 dengan mengusung tema "Satu Irama Tilawah, Satu Tekad dalam Kolaborasi Sumut Berkah".

Menurut Yasir, hingga saat ini jumlah peserta yang telah terdata mencapai 1.092 orang yang berasal dari 20 Kabupaten. Daerah dengan jumlah peserta terbanyak antara lain Kabupaten Deliserdang, Serdangbedagai, Padanglawas, Labuhanbatu Selatan, dan Langkat.

"Dari 6.113 desa, target Gubernur satu desa satu guru mengaji. Ini kekuatan besar dan bukan muluk-muluk. Dengan kolaborasi yang kita bangun, maka diharapkan masyarakat Sumut semakin dekat dengan Alquran. Kita harus memberikan kontribusi dalam pelaksanaan MTQ," ujarnya.

MTQ ke-40 Tingkat Provinsi Sumut juga akan menghadirkan Muhammad Zian Fahrezi, qori internasional asal Nusa Tenggara Barat (NTB), yang akan membacakan ayat suci Alquran pada pembukaan acara. Selain itu, rangkaian kegiatan akan dimeriahkan dengan tarian persembahan Islami, paduan suara MAN 1 Medan, marching band, seremoni pemukulan bedug, serta berbagai penampilan lainnya.re]]> https://www.halomedan.com/info/66004/pj-sekdaprov-harapkan-mtq-sumut-2026-lahirkan-generasi-qurani-berkarakter/ Lantik Kepengurusan JMSI Aceh 2025-2030, Bang Hendri : Konstituen Dewan Pers paling rapi Sat, 13 Jun 2026 12:36:00 +0700+0700

BANDA ACEH - Ketua Dewan Pakar Hendri CH Bangun, lantik Kepengurusan Pengurus Daerah (Pengda) Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Aceh periode 2025-2030. Pelantikan dilangsungkan di salah satu hotel di Banda Aceh, Jumat 12 Juni 2026. Pada acara itu, Surat Keputusan (SK) susunan personil organisasi perusahaan berbasis siber itu, dibacakan oleh Bendaraha Umum Pengurus Pusat Akhiruddin Mahjuddin.

Para personil JMSI Aceh yang dilantik, diantaranya, Ketua Dewan Pembina Azhari sebagai pemilik media Antenews, selanjutnya pengurus harian, Hendro Saky dari popularitas.com sebagai Ketua, Gito Rolies sebagai owner acehportal.com sebagai sekretaris, Junaidi (tubinnews) sebagai bendahara, dan Ihsan Yunadi sebagai wakil ketua.

Saat melantik para pengurus JMSI Aceh, Bang Hendri karib ketua dewan pakar itu disapa, mengatakan bahwa, dari sejumlah organisasi perusahaan pers berbasis siber yang jadi konstituen Dewan Pers, JMSI merupakan perkumpulan yang paling rapi secara organisatoris.

Hal itu terlihat dari data base keanggotaan pada website, serta pemberian peringkat bagi perusahaan pers yang tergabung dalam JMSI, tambahnya. Contoh, kata Bang Hendri lagi, skor bintang lima diberikan bagi anggota yang telah lengkap secara administrasi dan faktual. Bintang empat untuk kategori tertentu hingga seterusnya.

Jadi, sebagai mantan anggota Dewan Pers, saya paham betul organisasi-organisasi konstituen dan menurut saya, JMSI ini perkumpulan paling rapi.

Sementara itu, Ketua JMSI Aceh Hendro Saky menegaskan bahwa, sebagai organisasi tempat berhimpunnya perusahaan pers berbasis siber, miliki mandatori penting, salah satunya memastikan para anggota untuk terdaftar dan terverifikasi oleh Dewan Pers.

​"JMSI merupakan tempat berhimpun pemilik perusahaan pers dan kita mendapat mandatori salah satunya adalah memastikan perusahaan pers di Aceh khususnya telah terverifikasi Dewan Pers," katanya.

Pernyataan itu disampaikam disela-sela pelantikan pengurus daerah JMSI Aceh yang turut dihadiri Staf Ahli Gubernur Bidang Keistimewaan Aceh, SDM dan Hubungan Kerja Sama, Dr Husnan, Direktur Manajemen Penanggulangan Bencana dan PRR Edy Suharmanto, Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa'aduddin Djamal, Bendahara Umum JMSI Pusat Akhiruddin Mahyuddin dan Kepala Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA), Nasri Djalal.

​Ia menjelaskan JMSI Aceh bertekad untuk melahirkan produk-produk pers yang diterbitkan media siber berkualitas sesuai dengan kode etik dan prinsip jurnalistik. ​"Artinya, seluruh pemberitaan yang disiarkan perusahaan pers yang tergabung dalam JMSI Aceh khususnya dapat dipertanggungjawabkan," katanya.

​Pihaknya juga bertekad mewujudkan perusahaan pers yang sehat dengan membangun kolaborasi dengan semua pihak, termasuk dengan pemerintah.

​Adapun susunan pengurus yang dilantik masing-masing Azhari sebagai Dewan Pembina dan Zulfadhli sebagai Dewan Pakar.

​Kemudian untuk pengurus harian JMSI Aceh, Ketua Hendro Saky, Ihsan Yunadi sebagai Wakil Ketua, Gito Rolis sebagai Sekretaris, Junaidi sebagai Bendahara, dan Hendra Saputra menduduki jabatan Wakil Bendahara.

​Kemudian Ketua Bidang Organisasi Muhammad Irfan, Sekretaris Bidang Organisasi Fery Saputra, Ketua Bidang Jurnalisme Berkualitas Iranda Novandi, dan Sekretaris Bidang Jurnalisme Berkualitas Ranti.

​Kemudian Masrizal sebagai Ketua Bidang Platform Digital, Iskandar sebagai Sekretaris Bidang Platform Digital, Fachrul Razi sebagai Ketua Bidang Potensi Daerah, dan Ichdar Ifan sebagai Sekretaris Bidang Potensi Daerah.

​Selanjutnya Ketua Bidang Usaha dan Pendanaan Ismail, Dedi sebagai Sekretaris Bidang Usaha dan Pendanaan, dan Muhammad Balia sebagai Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga serta Husni sebagai Sekretaris Bidang Hubungan Antar Lembaga.

​Ketua Bidang Hukum dan Advokasi Imran Joni, Fauzi Yudha sebagai Sekretaris Bidang Hukum dan Advokasi, serta Dedi Iwaran menduduki jabatan Kepala Sekretariat.



]]> https://www.halomedan.com/Berita/66003/lantik-kepengurusan-jmsi-aceh-20252030-bang-hendri-konstituen-dewan-pers-paling-rapi/ Kejari Medan Tahan Mantan Dirut PT Graha Konstruksi Sejati Kasus Dugaan Penggelapan Fri, 12 Jun 2026 23:20:00 +0700+0700 Acai (56) di Rutan Kelas I Medan.

"Yang bersangkutan ditahan selama 20 hari ke depan, terhitung sejak hari ini di Rutan Kelas I Medan," ucap Kepala Seksi Intelijen Kejari Medan Valentino Harry Parluhutan Manurung, Jumat (12/6).

Penahanan itu dilakukan, setelah pihaknya menerima pelimpahan tahap II berupa tersangka dan barang bukti dari penyidik Ditreskrimum Polda Sumut dalam perkara dugaan penggelapan dan/atau penggelapan dalam jabatan.

"Penahanan dilakukan setelah JPU menerima pelimpahan tersangka dan barang bukti dari penyidik Polda Sumut di ruang tahap II Kejari Medan," ujarnya

Ia mengatakan pelimpahan tahap II dilakukan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P-21 oleh JPU, sehingga penanganan perkara dilanjutkan ke tahap penyusunan surat dakwaan dan penuntutan.

"Setelah pelimpahan diterima, JPU langsung melakukan proses penahanan dan penyusunan surat dakwaan terhadap yang bersangkutan sesuai ketentuan hukum yang berlaku," ujarnya.

Ia menambahkan, tersangka ditahan untuk kepentingan penyusunan surat dakwaan sebelum perkara dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Medan.

"Yang bersangkutan ditahan sembari JPU menyiapkan surat dakwaan untuk dilimpahkan ke pengadilan dan disidangkan," kata Valentino.

Kasi Pidum Kejari Medan Zulkarnain Harahap, mengatakan perkara tersebut bermula dari laporan polisi terkait dugaan penyimpangan dana perusahaan pada salah satu perusahaan pengembang properti di Medan.

Berdasarkan hasil audit internal perusahaan periode 2019 hingga 2025, ditemukan adanya dugaan transaksi keuangan yang tidak sesuai prosedur dan tanpa persetujuan pihak yang berwenang, dengan nilai kerugian mencapai Rp5.032.000.000.

Menurut dia, tersangka diduga melakukan perbuatan tersebut saat menjabat sebagai Direktur Utama PT Graha Konstruksi Sejati dalam kurun waktu 2019 hingga 2025.

"Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan Pasal 486 dan/atau Pasal 488 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terkait tindak pidana penggelapan dan/atau penggelapan dalam jabatan," pungkasnya.r



]]> https://www.halomedan.com/Berita/66002/kejari-medan-tahan-mantan-dirut-pt-graha-konstruksi-sejati-kasus-dugaan-penggelapan/ Bakopam Sumut Hadiri Sosialisasi Layanan Hukum Komisi XIII DPR RI Maruli Siahaan di Andaliman Hall Fri, 12 Jun 2026 20:59:00 +0700+0700

MEDAN– Badan Koordinasi Pemuda Muslim (Bakopam) Sumatera Utara menghadiri acara sosialisasi Forum Komunikasi Masyarakat yang digelar di Andaliman Hall, Medan, Jumat (12/6). Agenda strategis ini diinisiasi oleh Anggota Komisi XIII DPR RI, Maruli Siahaan, dengan fokus pada optimalisasi fungsi tata negara dan pelayanan hukum nasional.



Acara yang berlangsung dinamis ini mengangkat tema sentral terkait Layanan Hukum, Optimalisasi Fungsi Tata Negara dalam Pelayanan Kewarganegaraan, Partai Politik, dan Administrasi Hukum Nasional.

Dalam arahannya, Maruli Siahaan menekankan pentingnya peran pengawasan legislatif terhadap eksekutif agar instrumen hukum yang dimiliki negara benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.



"Barang (pelayanan) itu ada, tetapi kalau tidak ada yang mengoptimalkan khusus bagi masyarakat, tidak akan bisa berjalan dengan baik. Di sinilah fungsi kami di DPR RI untuk mengawasi dan memastikan negara hadir di tengah masyarakat," tegas Maruli di hadapan para peserta.



Sinergi Birokrasi, Akademisi, dan Pemuda



Sosialisasi ini dihadiri langsung oleh mitra kerja Komisi XIII dari Kementerian Hukum dan HAM, di antaranya Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, serta perwakilan Kemenkumham RI, Yusuf Romli beserta rombongan. Kehadiran mereka menegaskan komitmen bersama dalam membenahi administrasi hukum, parpol, dan status kewarganegaraan di Sumut.

Guna membedah regulasi dari perspektif ilmiah, acara ini turut menghadirkan dosen Universitas Sumatera Utara (USU), Dr. Fernando Putra Adela, S.Sos. Kehadiran akademisi muda ini dipuji langsung oleh Maruli Siahaan sebagai pemantik energi bagi generasi penerus.

"Ahlinya ada di sini, Bapak Dr. Fernando Putra Adela dari USU. Beliau masih muda dan energik. Ke depan, generasi muda seperti ini yang harus terus kita dorong untuk menjadi penerus pemimpin negara," lanjut Maruli.



Kehadiran Bakopam dan Elemen Kemitraan Sumut



Ketua Bakopam Sumut Ibnu Hajar beserta jajaran hadir langsung memberikan dukungan penuh terhadap jalannya sosialisasi ini. Selain Bakopam, forum ini juga dihadiri oleh perwakilan dari Kosgoro dan jajaran Soksi yang hadir tanpa atribut dinas demi menjaga netralitas forum yang murni bersifat kemitraan publik, bukan agenda politik kepartaian.



Ketua Bakopam Sumut Ibnu Hajar mengucapkan apresiasi kepada Bapak Maruli Siahaan yang memberikan sosialisasi hukum kepada masyarakat sehingga bermanfaat bagi masyarakat itu sendiri, ucapnya.

Acara yang dikemas cair namun berbobot ini diwarnai dengan dialog interaktif khas Sumatera Utara. Maruli Siahaan juga sempat memberikan selingan humor segar mengenai intensitas kerja kedewanan di dapilnya yang telah memasuki sosialisasi tahap kedua ini.

Melalui forum komunikasi di Andaliman Hall ini, Komisi XIII DPR RI bersama Bakopam Sumut dan seluruh elemen kemitraan berkomitmen untuk terus mengawal agar pemahaman hukum serta pelayanan publik di Sumatera Utara semakin optimal dan merata. (Red)

]]> https://www.halomedan.com/Berita/66001/bakopam-sumut-hadiri-sosialisasi-layanan-hukum-komisi-xiii-dpr-ri-maruli-siahaan-di-andaliman-hall/ Diduga, Whell Loader Milik PT Belawan Indah (BI) Lakukan Pengerusakan Pembangunan Tembok Milik PT SBP Fri, 12 Jun 2026 18:29:00 +0700+0700 Medan |halomedan.com -

Alat berat (Whell Loader) milik PT Belawan Indah (BI) diduga telah mengganggu aktivitas pengerjaan pembangunan tembok milik PT Sarana Baja Perkasa (SBP), Kamis (11/6/2026) sekira pukul 11.25 Wib di Jalan Pelabuhan Raya Kampung Salam Belawan, Kota Medan.


Tidak hanya mengganggu aktivitas pekerjaan, kearogansian alat berat (Whell Loader) yang diduga atas suruhan pihak management PT Belawan Indah (BI) tersebut, juga dapat membahayakan keselamatan para pekerja disana.


Menurut beberapa orang pekerja yang tidak ingin identitasnya sebutkan mengatakan kepada wartawan, Jumat (12/6/2026) bahwa, pengerusakan bangunan tembok dengan menggunakan alat berat (Whell Loader) sudah hampir membuat pekerja celaka.


"Saat kami sedang bekerja membangun pagar tembok milik PT SBP, seketika alat berat (Whell Loader) milik PT BI datang membuang tanah timbun kelokasi areal pengerjaan bangunan tembok yang sedang kami kerjakan. Bahkan, alat berat (Whell Loader) dan tanah yang dibuangnya nyaris mengenai kami," ujar pekerja.


Masih pekerja, tindakan yang dapat membahayakan keselamatan nyawa manusia oleh pihak PT BI yang tidak hanya sekali itu juga ditanggapi oleh pihak management PT SBP yang meminta agar pihak aparat kepolisian baik Polsek dan Polres Belawan untuk segera menyikapi persoalan ini. Sehingga kedepan tidak ada terjadi korban terluka dan timbulnya kericuhan yang tidak diinginkan di wilayah hukum Polres Belawan.


Sementara, Rindu Sihotang HRD PT BI yang dikonfirmasi wartawan via WhatsApp, Jumat (12/6/2026) terkait dugaan insiden pengerusakan dan dapat membahayakan keselamatan nyawa pekerja/orang belum ada memberikan keterangan.(W02)

]]> https://www.halomedan.com/kota/66000/diduga-whell-loader-milik-pt-belawan-indah-bi-lakukan-pengerusakan-pembangunan-tembok-milik-pt-sbp/ Sepakat Berdamai : Hamdani Meminta Maaf kepada Erni Fri, 12 Jun 2026 13:47:00 +0700+0700 Laporan Ketua DRPD Provinsi Sumatera Utara Erni Ariyanti Sitorus, SH, M.Kn terhadap Wakil Ketua DPRD Deliserdang H. Hamdani Syahputra S.sos di Direktorat Reserse Siber Kepolisian Daerah Sumatera Utara berakhir damai.

Keputusan ini diambil setelah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak untuk mengakhiri Laporan Nomor LP/B/1330/VIII/SPKT di Polda Sumatera Utara atas dugaan pelanggaran Pasal 315 UU No. 1 Tahun 1946 tentang KUHP terhadap Hamdani Syahputra.

"Ini adalah kesalahpahaman atas komentar saya di salah satu postingan Instagram (IG) yang telah menyinggung pribadi Ibu Erni Ariyanti. Untuk itu, saya mengaku khilaf dan sungguh-sungguh meminta maaf kepada ibu Erni dan keluarga ataupun pihak lainya yang terkait, Alhamdulillah kami telah bersepakat untuk berdamai," Ujar Hamdani Syahputra, Jumat (12/6).

Pria yang akrab disapa bang Danny ini juga mengaku kejadian ini menjadi pelajaran agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial. "Ini menjadi koreksi bagi saya, dan Insya' Allah tidak akan terjadi lagi dikemudian hari" ungkapnya.

Sementara itu Dr. Ramadhany Nasution SH, MH sebagai kuasa hukum Hamdani Syahputra mengatakan setelah tercapainya kesepakatan perdamaian ini maka kedua belah pihak tidak akan saling menuntut baik secara pidana maupun perdata di kemudian hari serta tuntutan hukum terhadap Kliennya tersebut telah berakhir.

Menanggapi hal tersebut, Kuasa Hukum Erni Sitorus, Agusyah R. Damanik, SH, MH, membenarkan bahwa perkara yang melibatkan Hamdani Syahputra dan Erni Sitorus telah berakhir dengan kesepakatan damai. Menurutnya, penyelesaian tersebut dicapai setelah Hamdani menyampaikan permintaan maaf kepada Erni Sitorus melalui sejumlah media sebagaimana diatur dalam poin-poin kesepakatan yang telah disetujui kedua belah pihak.

"Permintaan maaf yang disampaikan Saudara Hamdani kepada klien kami, Ibu Erni Sitorus, melalui sejumlah media merupakan bagian dari komitmen penyelesaian yang telah disepakati bersama. Dengan tercapainya kesepahaman tersebut, pengaduan di Polda Sumatera Utara akan dicabut dan proses hukum tidak berlanjut. Kesepakatan perdamaian itu juga telah dituangkan dalam dokumen resmi yang ditandatangani para pihak dan disaksikan oleh kuasa hukum masing-masing," tegas Agusyah.red

]]> https://www.halomedan.com/news/65999/sepakat-berdamai-hamdani-meminta-maaf-kepada-erni/ Gebyar Pajak Sumut 2026 Digelar, 936 Hadiah Disiapkan untuk Wajib Pajak Taat Fri, 12 Jun 2026 13:25:00 +0700+0700 MEDAN, - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) kembali menggelar Gebyar Pajak Sumut 2026 sebagai bentuk apresiasi kepada masyarakat yang taat membayar pajak kendaraan bermotor.

Sebanyak 936 hadiah disiapkan untuk diundi kepada wajib pajak yang telah memenuhi kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor. Pengundian hadiah triwulan I tersebut berlangsung di Aula Bapenda Sumut Lantai 4, Jumat (12/6/2026).

Asisten Administrasi Umum Setdaprov Sumut, Muhammad Suib, mengatakan Gebyar Pajak merupakan bentuk penghargaan kepada masyarakat yang disiplin membayar pajak sekaligus upaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

"Tujuan utamanya adalah memberikan apresiasi dan reward kepada masyarakat Sumatera Utara yang membayar pajak kendaraannya. Kegiatan ini akan dilaksanakan empat kali dalam satu tahun," ujar Suib.

Menurutnya, program tersebut juga menjadi sarana edukasi agar masyarakat memiliki kesadaran untuk membayar pajak tepat waktu, tanpa harus menunggu adanya program pemutihan.

"Ini sebagai upaya meningkatkan pendapatan daerah Sumatera Utara. Masyarakat kita edukasi agar tidak hanya mengharapkan pemutihan, tetapi memiliki ketaatan dan ketepatan waktu dalam membayar pajak, sehingga dapat menambah pendapatan daerah," katanya.

Suib menegaskan, proses pengundian dilakukan secara terbuka dan diawasi sejumlah pihak yang berwenang untuk menjamin transparansi pelaksanaan kegiatan.

"Pengundian ini disaksikan oleh notaris, perwakilan Dinas Sosial, unsur independen, serta rekan-rekan media. Tidak ada pengaturan. Semuanya dilakukan secara terbuka," tegasnya.

Ia menjelaskan, seluruh nama pemenang yang terpilih masih akan melalui proses verifikasi oleh Bapenda Sumut guna memastikan hadiah diterima oleh pihak yang benar-benar berhak.

Berbagai hadiah disediakan dalam Gebyar Pajak Sumut 2026, mulai dari laptop, sepeda, kulkas, mesin cuci, televisi, telepon genggam, hingga voucher belanja.

Sementara itu, Kepala Bapenda Sumut, Sutan Tolang Lubis, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan pengundian Gebyar Pajak Triwulan I Tahun 2026.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu, mendukung, dan menyukseskan pelaksanaan kegiatan Gebyar Pajak ini," ujarnya.

Ia berharap, program tersebut mampu meningkatkan motivasi masyarakat untuk menunaikan kewajiban pajak kendaraan bermotor.

"Harapan kita, kegiatan ini semakin memberikan semangat kepada masyarakat Sumatera Utara untuk membayarkan pajak kendaraan bermotornya. Semakin banyak masyarakat yang taat membayar pajak, tentu akan semakin mendukung program pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara," kata Sutan.

Melalui Gebyar Pajak Sumut 2026, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) berharap tingkat kepatuhan wajib pajak terus meningkat, sehingga penerimaan daerah dapat semakin optimal untuk membiayai berbagai program pembangunan yang manfaatnya kembali dirasakan oleh masyarakat.]]> https://www.halomedan.com/Berita/65998/gebyar-pajak-sumut-2026-digelar-936-hadiah-disiapkan-untuk-wajib-pajak-taat/ Pewarta Polrestabes Medan Hadir untuk Sesama Lewat Program Jumat Barokah Fri, 12 Jun 2026 13:12:00 +0700+0700 Medan |halomedan.com -

Semangat berbagi terus ditunjukkan Persatuan Wartawan (Pewarta) Polrestabes Medan melalui kegiatan Jumat Barokah yang rutin dilaksanakan setiap pekan.

Pada Jumat (12/6/2026), organisasi wartawan tersebut kembali menyalurkan bantuan beras kepada anggota dan warga sekitar Sekretariat Pewarta Polrestabes Medan di Jalan Bromo, Lorong Karya, Kecamatan Medan Area.

Kegiatan sosial yang berlangsung sederhana namun penuh makna itu mendapat sambutan hangat dari para penerima manfaat. Bantuan beras dibagikan sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama sekaligus upaya membantu meringankan kebutuhan pokok masyarakat.

Ketua Pewarta Polrestabes Medan, Chairum Lubis, mengatakan bahwa program Jumat Barokah merupakan salah satu bentuk komitmen organisasi untuk terus hadir dan memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar.

Menurutnya, kegiatan berbagi tidak hanya bernilai membantu secara materi, tetapi juga menjadi sarana mempererat hubungan kekeluargaan antara anggota organisasi dan masyarakat.

"Melalui kegiatan ini, kami ingin menumbuhkan semangat kebersamaan dan kepedulian sosial. Mudah-mudahan bantuan yang diberikan dapat bermanfaat bagi penerima," ujarnya.

Ia menambahkan, peran wartawan tidak hanya sebatas menyampaikan informasi kepada publik, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial untuk ikut berkontribusi dalam kegiatan kemanusiaan.

Para penerima bantuan mengaku senang dan berterima kasih atas perhatian yang diberikan oleh Pewarta Polrestabes Medan. Mereka berharap kegiatan seperti ini dapat terus berlanjut sehingga semakin banyak masyarakat yang merasakan manfaatnya.

Dengan konsisten menjalankan program Jumat Barokah, Pewarta Polrestabes Medan berupaya memperkuat nilai gotong royong serta menumbuhkan rasa solidaritas di tengah masyarakat.

Kegiatan ini sekaligus menjadi bukti bahwa insan pers juga dapat berperan aktif dalam aksi sosial yang membawa dampak positif bagi lingkungan sekitar.(W02)

]]> https://www.halomedan.com/kota/65997/pewarta-polrestabes-medan-hadir-untuk-sesama-lewat-program-jumat-barokah/ Dapur Besar dan Titik Merah Kecil Fri, 12 Jun 2026 11:30:00 +0700+0700 Dapur Besar dan Titik Merah Kecil

Oleh Abdullah Rasyid
Mahasiswa Doktoral Ilmu Pemerintahan IPDN dan Pendiri GREAT Institute

Ada ironi lama dalam hubungan Indonesia dan Singapura. Indonesia besar di peta, kaya sumber daya alam, luas lautnya, banyak penduduknya, dan besar pasarnya. Singapura kecil, bahkan pernah disebut hanya seperti titik merah kecil di tengah hamparan luas Indonesia. Tetapi dalam ekonomi kawasan, yang kecil itu sering menjadi pusat. Yang besar justru kerap menjadi pinggiran.

Inilah paradoks yang tidak nyaman: Indonesia punya dapur, tetapi pesta sering berlangsung di meja orang lain.

Istilah Little Red Dot atau titik merah kecil memang pernah lahir sebagai sindiran. Ia mengingatkan bahwa Singapura secara geografis sangat kecil dibandingkan Indonesia. Namun sejarah memberi pelajaran menarik. Singapura tidak tenggelam dalam rasa tersinggung. Ia mengambil sindiran itu, mengolahnya, lalu menjadikannya identitas: kecil tetapi efisien, terbatas tetapi disiplin, miskin sumber daya alam tetapi kaya institusi, jaringan, teknologi, logistik, dan kepercayaan.

Di situlah pelajarannya. Masalah Indonesia bukan karena Singapura kecil tetapi pintar. Masalah Indonesia adalah karena kita terlalu lama besar tetapi lengah.

Kabar bahwa sejumlah saham perusahaan sawit dan komoditas yang tercatat di Bursa Efek Singapura tertekan setelah pemerintah Indonesia mulai memperketat tata kelola ekspor komoditas strategis melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia atau DSI bukan sekadar berita pasar modal. Harga saham memang bisa naik-turun setiap hari. Investor bisa panik, analis bisa salah baca, dan pasar bisa bereaksi berlebihan.

Namun pasar jarang bergerak tanpa alasan. Ketika perusahaan yang model bisnisnya terkait dengan komoditas Indonesia mulai dihitung ulang risikonya, ada pesan yang lebih besar dari sekadar grafik merah di layar bursa: struktur lama sedang diganggu.

Pertanyaannya sederhana: mengapa ketika Indonesia mulai ingin menata ulang ekspor sawit, batu bara, ferroalloy, dan komoditas strategis lain, sebagian pelaku pasar di Singapura ikut bergetar?

Jawabannya juga sederhana, meski tidak enak didengar: karena terlalu lama nilai tambah dari dapur Indonesia ikut menopang pesta di tempat lain.

Angka yang Membuat Paradoks Terlihat

Paradoks itu tidak hanya hidup dalam teori. Ia tampak dalam angka.

Nilai perdagangan bilateral Indonesia dan Singapura mencapai sekitar US$33,7 miliar. Dari jumlah itu, ekspor Indonesia ke Singapura sekitar US$12,2 miliar, sementara impor Indonesia dari Singapura mencapai US$21,5 miliar. Dengan kata lain, Indonesia mencatat defisit perdagangan bilateral sekitar US$9,3 miliar.

Angka ini penting karena memperlihatkan dua hal sekaligus. Pertama, Singapura bukan pemain kecil dalam arus dagang Indonesia. Kedua, hubungan itu tidak berjalan dalam posisi yang sepenuhnya seimbang. Dari total transaksi dagang tersebut, ekspor Indonesia hanya sekitar 36 persen, sementara impor dari Singapura sekitar 64 persen. Secara sederhana, setiap Indonesia menjual barang senilai US$1 ke Singapura, Indonesia membeli kembali barang dari Singapura sekitar US$1,76.

Di atas kertas, ini mungkin tampak sebagai statistik biasa. Tetapi dalam kacamata rantai nilai, angka itu berbicara lebih keras. Indonesia mengirim bahan bakar mineral, komoditas, produk pertanian, dan bahan industri. Dari Singapura, Indonesia mengimpor produk kimia, mesin industri, elektronik, logam mulia, dan berbagai barang bernilai tambah yang telah terhubung dengan sistem logistik, pembiayaan, dan perdagangan global.

Masalahnya bukan sekadar defisit dagang. Defisit bisa terjadi karena banyak alasan. Masalah yang lebih dalam adalah struktur hubungan ekonomi: siapa yang menjual bahan, siapa yang mengolah nilai, siapa yang menguasai kontrak, siapa yang memegang pembiayaan, siapa yang mengatur logistik, siapa yang menyimpan devisa, dan siapa yang menikmati margin akhirnya.

Di sinilah angka perdagangan harus dibaca bersama data volume fisik ekspor-impor. Dalam statistik, volume barang bisa dihitung sebagai berat bersih: ribu ton barang yang bergerak melalui kapal, pelabuhan, tangki penyimpanan, kontainer, pipa, dan gudang. Tetapi dalam ekonomi modern, tonase bukan penentu akhir kemenangan. Satu juta ton barang mentah bisa kalah nilainya dari satu kontrak teknologi. Jutaan ton energi bisa kalah posisi tawarnya dari satu sistem pembiayaan. Berton-ton komoditas bisa hanya menjadi angka statistik jika harga, kontrak, margin, dan devisanya dikendalikan dari luar.

Maka ketika kita bicara Singapura sebagai hub, kita tidak sedang bicara tentang negara kecil yang kebetulan menjadi tetangga. Kita sedang bicara tentang simpul ekonomi yang menghubungkan komoditas, uang, hukum, logistik, asuransi, arbitrase, penyimpanan, dan pasar global.

Lebih jauh lagi, Singapura juga menjadi salah satu sumber investasi asing terbesar bagi Indonesia. Pada 2025, realisasi investasi Singapura ke Indonesia dilaporkan mencapai sekitar US$17,4 miliar. Ini bukan angka kecil. Ia menunjukkan bahwa Singapura bukan hanya mitra dagang, tetapi juga pintu modal, pintu korporasi, dan pintu struktur keuangan regional.

Sekali lagi, ini tidak otomatis buruk. Investasi tetap dibutuhkan. Perdagangan tetap penting. Singapura tetap mitra strategis. Tetapi angka-angka itu harus membuat Indonesia lebih sadar: hubungan ekonomi dengan Singapura bukan sekadar hubungan jual-beli biasa. Ia adalah hubungan yang menyangkut kendali atas nilai.

Bukan Soal Benci Singapura

Kritik ini tidak perlu dibaca sebagai sentimen anti-Singapura. Justru sebaliknya, Singapura harus dibaca sebagai negara yang sangat cerdas memahami keterbatasannya. Ia tidak punya tambang besar, tidak punya hutan luas, tidak punya ladang sawit, tidak punya cadangan batu bara, dan tidak punya pasar domestik sebesar Indonesia. Tetapi ia punya pelabuhan kelas dunia, sistem hukum yang dipercaya, bank kuat, pusat arbitrase, asuransi, trader global, kilang, pusat penyimpanan, dan reputasi sebagai tempat aman bagi uang.

Singapura tidak menang karena punya bahan mentah. Ia menang karena menguasai simpul nilai.

Di ekonomi modern, pemenang tidak selalu pemilik bahan baku. Pemenang adalah pihak yang menguasai pembiayaan, logistik, kontrak, data, standar harga, penyimpanan, asuransi, pasar, dan jaringan pembeli. Indonesia punya gas, sawit, batu bara, nikel, bauksit, tembaga, perikanan, panas bumi, dan pasar besar. Tetapi selama bertahun-tahun, banyak dari kekayaan itu keluar sebagai bahan mentah atau setengah mentah, lalu nilai tambahnya dipanen di tempat lain.

Kita menjual mentah, membeli jadi. Kita mengirim bahan baku, orang lain membangun industri. Kita punya sumber daya, tetapi pihak lain menguasai kontrak, margin, pembiayaan, dan label internasionalnya.

Dalam bahasa sederhana: Indonesia punya dapur. Singapura punya restoran globalnya.

Paradoks Center-Periphery

Dalam teori ekonomi politik, hubungan semacam ini sering disebut pola center-periphery: pusat dan pinggiran. Pusat menguasai kapital, teknologi, logistik, keuangan, standar harga, dan jaringan pasar. Pinggiran menyediakan bahan mentah, tenaga kerja, ruang pasar, dan risiko lingkungan.

Secara geografis, Indonesia jelas bukan pinggiran. Tetapi secara rantai nilai, kita kerap diposisikan sebagai pinggiran. Komoditas berasal dari tanah, laut, hutan, dan tambang kita. Tetapi pencatatan nilai, pembiayaan, transaksi ulang, pengemasan, arbitrase, dan sebagian keuntungan justru berputar di luar.

Di sinilah paradoks Little Red Dot menjadi penting. Ukuran wilayah ternyata tidak otomatis menentukan posisi dalam ekonomi global. Negara kecil bisa menjadi pusat bila menguasai sistem. Negara besar bisa menjadi pinggiran bila hanya bangga pada kekayaan alam tanpa menguasai rantai nilainya.

Itu sebabnya perdebatan tentang DSI, Devisa Hasil Ekspor, hilirisasi, gas domestik, bursa komoditas, dan tata kelola ekspor tidak boleh dibaca sebagai isu teknis semata. Ini bukan sekadar soal formulir ekspor, izin, atau jalur administrasi. Ini soal apakah Indonesia ingin tetap menjadi pemasok bahan baku atau mulai menjadi pengendali nilai.

Gas Kita, Lampu Mereka

Ambil contoh energi. Singapura adalah negara kecil dengan kebutuhan energi besar. Hampir seluruh listriknya bergantung pada gas alam impor. Sebagian pasokan gas itu selama ini datang dari Indonesia melalui pipa bawah laut.

Tidak ada yang salah dengan ekspor gas. Perdagangan energi adalah hal wajar. Tetapi pertanyaannya: apakah gas Indonesia paling besar manfaatnya jika terus diekspor sebagai komoditas? Atau seharusnya gas itu diprioritaskan untuk menghidupkan industri pupuk, petrokimia, pembangkit, smelter, manufaktur, kawasan industri, dan pusat pertumbuhan domestik?

Gas bukan sekadar barang dagangan. Gas adalah bahan bakar untuk naik kelas. Jika gas hanya dijual keluar, Indonesia memperoleh devisa. Tetapi jika gas dipakai untuk industri dalam negeri, kita memperoleh nilai tambah, pekerjaan, teknologi, pajak, dan rantai produksi.

Inilah perbedaan antara menjual energi dan membangun kekuatan ekonomi.

DHE dan Uang yang Terlalu Lama Menginap di Luar

Masalah berikutnya adalah Devisa Hasil Ekspor (DHE). Selama bertahun-tahun, Indonesia mencatat ekspor besar, tetapi tidak seluruh kekuatan dolar dari ekspor itu benar-benar tinggal dan bekerja dalam sistem keuangan nasional.

Sebagian devisa parkir di luar negeri. Sebagian berputar di pusat keuangan regional. Sebagian masuk melalui skema yang sulit dibaca publik. Akibatnya, Indonesia bisa tampak kuat sebagai eksportir, tetapi rupiah tetap mudah tertekan. Komoditas kita laku, tetapi sistem keuangan nasional tidak selalu menikmati kekuatan penuh dari hasil ekspor itu.

Maka kebijakan pengetatan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam menjadi penting. Negara ingin memastikan dolar dari hasil bumi Indonesia tidak hanya lewat secara administratif, tetapi benar-benar memperkuat likuiditas domestik.

Namun di sini kita perlu jujur. Memulangkan devisa tidak cukup hanya dengan aturan. Uang bisa pulang sebentar di permukaan, tetapi keuntungan tetap bisa dialihkan melalui transfer pricing, management fee, royalti, utang antarperusahaan, kontrak afiliasi, dan holding di luar negeri.

Karena itu, DHE harus diikuti dengan audit, transparansi beneficial ownership, integrasi data ekspor-keuangan-pajak, pengawasan PPATK, serta penegakan hukum terhadap manipulasi harga. Tanpa itu, kebijakan DHE hanya menjadi pagar tinggi yang berlubang di bagian bawah.

DSI: Koreksi atau Kotak Hitam Baru?

Dalam konteks inilah DSI harus dibaca. Pemerintah ingin menertibkan ekspor komoditas strategis agar harga, margin, nilai ekspor, dan devisa tidak terus bocor. Secara prinsip, gagasan ini masuk akal. Selama ini ekspor komoditas terlalu banyak bergantung pada trader, kontrak privat, jaringan perantara, dan struktur harga yang tidak selalu transparan.

Jika negara tidak punya posisi tawar, kekayaan alam bisa berubah menjadi angka ekspor yang besar tetapi manfaat publik yang kecil.

Namun justru karena gagasan ini besar, ia harus dijaga dengan sangat serius. Setiap pemusatan kewenangan selalu membawa dua kemungkinan: memperkuat negara atau menciptakan rente baru.

Jika DSI bekerja transparan, profesional, berbasis data, dan diawasi publik, ia bisa menjadi instrumen kedaulatan ekonomi. Ia dapat membantu negara membaca harga riil, mencegah under-invoicing, memperbaiki pencatatan ekspor, memperkuat devisa, dan meningkatkan penerimaan negara.

Tetapi jika DSI menjadi kotak hitam baru, maka yang terjadi hanya pemindahan pesta. Dulu pesta berlangsung melalui trader luar negeri dan jaringan perantara lama. Besok, pesta bisa berlangsung melalui perantara baru yang diberi mandat negara.

Karena itu, pertanyaan publik harus keras tetapi sehat. Siapa yang mengawasi DSI? Bagaimana metodologi harga ditentukan? Apakah kontrak lama diaudit? Apakah data ekspor dapat diverifikasi? Apakah ada audit independen? Apakah DPR, BPK, KPK, PPATK, Bea Cukai, Kementerian Keuangan, dan publik punya akses pengawasan memadai? Apakah beneficial ownership perusahaan eksportir dibuka? Apakah ada sanksi pidana bagi manipulasi harga dan pengalihan keuntungan?

Kedaulatan ekonomi tanpa transparansi hanya akan mengganti aktor, bukan memperbaiki sistem.

Negara Tidak Perlu Dibuat Terlalu Rumit

Pada akhirnya, urusan negara sering tampak rumit karena dibuat terlalu rumit. Padahal tugas dasarnya sederhana: menjaga agar kekayaan nasional tidak bocor, agar rakyat mendapat manfaat, agar hukum berlaku, agar birokrasi tidak menjadi pasar gelap kewenangan, dan agar kebijakan tidak berubah menjadi karpet merah bagi rente baru.

Memimpin negara tidak selalu membutuhkan kalimat yang terlalu tinggi. Yang dibutuhkan adalah keberanian menjaga hal sederhana: komoditas dijual dengan harga wajar, devisa pulang, pajak dibayar, data terbuka, pejabat diawasi, kontrak tidak dimanipulasi, dan rakyat memperoleh manfaat.

Dalam hal ini, DSI tidak boleh menjadi proyek gengsi. Ia harus menjadi instrumen kerja. Negara tidak sedang membutuhkan simbol baru, melainkan sistem baru. Bukan sekadar badan baru, melainkan tata kelola baru.

Jika Indonesia ingin membalik paradoks center-periphery, maka yang harus dibangun bukan hanya kewenangan negara, tetapi kapasitas negara. Kewenangan tanpa kapasitas melahirkan kemacetan. Kewenangan tanpa transparansi melahirkan rente. Kewenangan tanpa profesionalisme melahirkan ketakutan pasar. Kewenangan tanpa akuntabilitas hanya mengganti pemain lama dengan pemain baru.

Jangan Anti-Pasar, tetapi Jangan Disandera Pasar

Kritik terhadap struktur lama tidak boleh berubah menjadi sikap anti-pasar. Indonesia tetap membutuhkan pasar global, investasi, teknologi, modal asing, dan kerja sama internasional. Singapura tetap mitra penting. Investor tetap dibutuhkan. Perdagangan tetap harus berjalan.

Tetapi pasar tidak boleh menjadi alasan bagi negara untuk tidak berdaulat.

Jika setiap upaya menertibkan ekspor disebut mengganggu pasar, maka negara akan selamanya menjadi penjaga pintu bagi kepentingan trader. Jika setiap upaya menarik devisa disebut tidak ramah bisnis, maka rupiah akan terus menjadi korban dari ekspor yang tidak pulang. Jika setiap upaya hilirisasi disebut distorsi, maka Indonesia akan terus menjual tanah dalam bentuk bijih dan membeli kembali masa depan dalam bentuk barang jadi.

Negara tidak boleh anti-pasar. Tetapi negara juga tidak boleh disandera pasar.

Pasar harus sehat, bukan liar. Investasi harus dihormati, tetapi rente harus dibongkar. Kontrak harus dijaga, tetapi under-invoicing harus dihentikan. Ekspor harus lancar, tetapi nilai tambah harus adil. Kepastian bisnis harus dijamin, tetapi kepastian itu tidak boleh menjadi perlindungan bagi kebocoran.

Yang Disebut Risiko Bisa Jadi Koreksi

Mengapa pasar bereaksi ketika Indonesia mulai menata ekspor komoditas? Karena pelaku pasar sedang menghitung ulang model bisnis lama. Mereka bertanya: apakah margin akan turun? Apakah kontrak jangka panjang terganggu? Apakah harga beli berubah? Apakah biaya kepatuhan naik? Apakah pembayaran tetap lancar? Apakah pasokan terganggu?

Semua pertanyaan itu wajar. Pasar tidak suka ketidakpastian.

Namun kita juga harus jujur: sebagian ketidakpastian itu muncul karena selama ini kepastian yang dinikmati pelaku lama berdiri di atas ketidaktertiban yang merugikan negara pemilik sumber daya.

Dengan kata lain, yang disebut "risiko" oleh investor bisa jadi adalah "koreksi" bagi negara.

Koreksi memang tidak selalu nyaman. Ia mengganggu yang mapan, memaksa yang malas berbenah, dan membuka kebiasaan lama yang selama ini ditutup istilah teknis. Tetapi tanpa koreksi, Indonesia akan tetap kaya di permukaan dan bocor di dalam.

Siapa di Dalam Negeri yang Menjaga Kebocoran?

Mudah sekali menyalahkan Singapura. Tetapi itu jalan pintas. Singapura kuat karena membangun kapasitas. Ia disiplin, efisien, konsisten, dan dipercaya. Kita boleh mengkritik struktur yang timpang, tetapi kita juga harus berani bertanya: mengapa struktur itu bertahan begitu lama?

Jawabannya tidak selalu ada di luar negeri. Sering kali ia ada di dalam negeri.

Sebagian pengusaha komoditas nyaman menjual mentah karena cepat menghasilkan uang. Sebagian birokrasi menikmati kuasa perizinan. Sebagian elite politik menikmati pembiayaan dari sektor ekstraktif. Sebagian trader menikmati margin. Sebagian perusahaan afiliasi menikmati selisih harga. Sebagian jaringan keuangan menikmati likuiditas. Maka pola lama bertahan bukan hanya karena Indonesia belum mampu, tetapi juga karena ada pihak yang tidak ingin Indonesia terlalu cepat berubah.

Rente tidak selalu berbentuk amplop suap. Rente bisa berupa izin, kuota, kontrak jangka panjang, akses informasi, harga khusus, konsesi, celah pajak, struktur afiliasi, dan hak istimewa yang tidak dinikmati publik.

Maka pertanyaan terpenting bukan hanya: apakah negara lain mengambil untung dari kelemahan kita? Pertanyaan yang lebih tajam adalah: siapa di dalam negeri yang ikut menjaga kelemahan itu agar tetap menguntungkan?

Dapur Itu Milik Kita

Analogi dapur mungkin terdengar sederhana, tetapi ia menjelaskan masalah besar. Indonesia terlalu lama membiarkan dapurnya terbuka. Bahan baku keluar. Nilai tambah dimasak di tempat lain. Uang menginap di luar. Lalu sebagian hasil akhirnya kembali dijual kepada kita dengan harga lebih tinggi.

Sekarang Indonesia mulai menata dapurnya sendiri. DHE diperketat. Gas mulai diprioritaskan untuk industri domestik. Hilirisasi didorong. Ekspor komoditas strategis diatur lebih ketat. Data ingin dikonsolidasikan. Harga ingin dibaca lebih jernih. Devisa ingin ditahan lebih lama di dalam negeri.

Tentu yang selama ini nyaman akan terganggu. Tentu pasar akan bertanya. Tentu pelaku lama akan melobi. Tentu akan ada tekanan, narasi negatif, dan kekhawatiran investor.

Tetapi yang lebih penting dari semua itu adalah memastikan bahwa dapur yang kita kunci benar-benar dipakai untuk memasak bagi rakyat, bukan untuk pesta baru sekelompok orang.

Sebab sejarah ekonomi Indonesia mengajarkan satu hal: kekayaan alam tidak otomatis membuat bangsa sejahtera. Ia hanya menjadi berkah jika negara mampu mengubahnya menjadi industri, pekerjaan, teknologi, penerimaan publik, dan keadilan sosial.

Kita tidak perlu marah kepada Singapura yang pintar membaca peluang. Kita justru harus marah kepada diri sendiri jika kembali membiarkan peluang itu hilang.

Little Red Dot telah membuktikan bahwa negara kecil bisa menjadi besar karena menguasai simpul nilai. Indonesia harus membuktikan hal sebaliknya: negara besar tidak boleh terus-menerus menjadi pinggiran di dapurnya sendiri.

Angka perdagangan US$33,7 miliar, defisit bilateral sekitar US$9,3 miliar, impor dari Singapura yang hampir 1,76 kali ekspor Indonesia ke sana, serta investasi Singapura sekitar US$17,4 miliar menunjukkan satu hal: Singapura telah menjadi simpul penting dalam ekonomi Indonesia. Tugas Indonesia bukan memutus simpul itu secara emosional, melainkan memastikan simpul tersebut tidak lagi menjadi tempat nilai tambah Indonesia berhenti, menginap, dan berpesta tanpa cukup pulang ke rumah.

Bursa Singapura boleh bergetar. Saham komoditas boleh terkoreksi. Investor boleh menghitung ulang. Tetapi Indonesia juga berhak menghitung ulang sesuatu yang jauh lebih mendasar: berapa lama lagi nilai tambah dari dapur sendiri disajikan sebagai pesta di meja orang lain?

Dapur itu milik kita. Tetapi kedaulatan tidak cukup dengan memiliki kunci. Kedaulatan dimulai ketika kita tahu apa yang harus dimasak, untuk siapa makanan itu disajikan, dan siapa yang tidak boleh lagi berpesta diam-diam di dalamnya./rel
]]> https://www.halomedan.com/politik/65996/dapur-besar-dan-titik-merah-kecil/ Masjid Assyakirin Gelar Zikir, Doa Bersama dan Tabligh Akbar Sambut 1 Muharram 1448 Hijriah Fri, 12 Jun 2026 10:56:00 +0700+0700 Medan – Dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah, Masjid Assyakirin yang berlokasi di Jalan Eka Suka XIV, Kelurahan Gedung Johor, Kecamatan Medan Johor, akan menggelar kegiatan Zikir, Doa Bersama dan Tabligh Akbar pada Senin, 15 Juni 2026.

Kegiatan yang mengusung tema "Masjid Sentral Membangun Peradaban" ini diharapkan menjadi momentum bagi umat Islam untuk melakukan introspeksi diri, memperkuat ukhuwah Islamiyah, serta meningkatkan peran masjid sebagai pusat pembinaan umat dan pembangunan peradaban.

Acara akan menghadirkan penceramah Ustadz H. Abdul Latif Khan, yang akan menyampaikan Ceramah Hijriyah terkait makna hijrah dan tantangan umat Islam dalam membangun masyarakat yang berakhlak dan berkemajuan.

Ketua FOSIL BKMI Sumatera Utara, Syahlan J. Nasution, menyampaikan bahwa peringatan Tahun Baru Islam bukan sekadar seremonial pergantian tahun, tetapi juga menjadi sarana memperkuat spiritualitas dan kebersamaan umat.

"Kami mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama memakmurkan masjid dan menjadikan momentum 1 Muharram sebagai awal perubahan menuju kehidupan yang lebih baik, baik secara pribadi maupun sosial," ujarnya.

Rangkaian kegiatan akan diawali dengan zikir dan doa akhir tahun 1447 Hijriah setelah Shalat Ashar berjamaah, dilanjutkan dengan Shalat Maghrib berjamaah dan doa awal tahun 1448 Hijriah. Acara kemudian diteruskan dengan pembacaan ayat suci Al-Qur'an, sambutan para tokoh dan undangan, Shalat Isya berjamaah, serta Tabligh Akbar yang dijadwalkan berlangsung mulai pukul 20.30 WIB.

Panitia menegaskan bahwa kegiatan ini terbuka untuk umum, sehingga seluruh masyarakat Muslim dan Muslimah di Kota Medan dan sekitarnya diundang untuk hadir dan meramaikan syiar Islam dalam menyambut Tahun Baru Hijriah.

Melalui kegiatan ini, Masjid Assyakirin berharap dapat mempererat tali silaturahmi antarumat, meningkatkan kecintaan kepada masjid, serta menumbuhkan semangat hijrah menuju kehidupan yang lebih berkah dan bermartabat.]]> https://www.halomedan.com/Berita/65995/masjid-assyakirin-gelar-zikir-doa-bersama-dan-tabligh-akbar-sambut-1-muharram-1448-hijriah/ Pecah! Atlet Taekwondo Sumut M. Raihan Resmi Tembus Asian Games Nagoya 2026 Fri, 12 Jun 2026 10:24:00 +0700+0700 Prestasi membanggakan kembali ditorehkan putra terbaik Sumatera Utara. Atlet taekwondo andalan Sumut, M. Raihan, resmi mengamankan satu tempat di ajang olahraga paling bergengsi di Asia, Asian Games Nagoya 2026.

Kepastian tersebut diperoleh setelah Asian Taekwondo Union (ATU) mengeluarkan surat resmi yang kemudian ditindaklanjuti oleh Pengurus Besar Taekwondo Indonesia (PBTI) dengan mengumumkan nama-nama atlet Indonesia yang lolos kualifikasi menuju Nagoya.

Kabar ini disambut penuh rasa syukur oleh Ketua Pengprov Taekwondo Indonesia (TI) Sumatera Utara, H. Hamdani Syahputra, S.Sos. Menurutnya, keberhasilan Raihan bukan hanya menjadi kebanggaan bagi keluarga besar taekwondo Sumut, tetapi juga seluruh masyarakat Sumatera Utara.

.

"Alhamdulillah, atlet kita M. Raihan yang turun di kelas Under 80 Kg Putra secara resmi diumumkan lolos ke Asian Games Nagoya 2026. Ini adalah kebanggaan besar bagi Sumatera Utara. Kami berharap doa dan dukungan masyarakat agar Raihan bisa tampil maksimal dan mempersembahkan medali emas untuk Indonesia," ujar Hamdani, Jumat (12/6).

Pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Deli Serdang itu mengungkapkan, Raihan menjadi salah satu dari tiga atlet Indonesia yang berhasil memastikan tiket ke Nagoya. Selain Raihan, terdapat nama M. Rizal dari Jawa Barat di nomor Poomsae Putra serta M. Bassam Raihan dari DKI Jakarta yang akan tampil di kelas Under 68 Kg Putra.

"Mereka adalah putra-putra terbaik bangsa yang akan membawa nama Indonesia di pentas Asia. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan dan kemudahan dalam setiap perjuangan mereka," katanya.

Buah Pembinaan dan Konsistensi
Bang Danny, sapaan akrab Hamdani, menilai keberhasilan ini tidak hadir secara instan. Menurutnya, lolosnya Raihan ke Asian Games merupakan buah dari pembinaan berkelanjutan yang dilakukan PBTI di bawah kepemimpinan Ketua Umum Letjen TNI Richard Tampubolon.

Di tengah ketatnya persaingan atlet-atlet Asia yang dikenal sebagai kekuatan utama taekwondo dunia, Indonesia mampu menunjukkan eksistensinya melalui pencapaian para atlet yang terus mengumpulkan poin internasional.

"Tidak semua kemenangan diumumkan dari atas podium. Ada perjuangan panjang yang dihitung melalui akumulasi poin dan hasil pertandingan. Raihan berhasil membuktikan dirinya layak berada di panggung terbesar olahraga Asia," tegasnya.
Dukungan Ijeck dan Kerja Keras Dojang Sumut
Hamdani juga memberikan apresiasi kepada Pembina Taekwondo Sumut, Dr. H. Musa Rajekshah (Ijeck), yang selama ini konsisten memberikan dukungan moril maupun motivasi kepada para atlet dan pengurus.

Menurutnya, semangat yang terus diberikan menjadi salah satu energi besar bagi atlet-atlet Sumut untuk terus mengejar prestasi hingga level internasional.
Tak lupa, ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh dojang dan pelatih taekwondo di Sumatera Utara yang selama ini bekerja tanpa lelah membina atlet-atlet muda hingga mampu bersaing di level Asia.

"Keberhasilan ini adalah hasil kerja bersama. Terima kasih kepada seluruh dojang, pelatih, pengurus, orang tua atlet, dan semua pihak yang selama ini mendukung perjuangan taekwondo Sumut. Semoga Raihan bisa mengukir sejarah dan mengharumkan nama Indonesia di Nagoya nanti," pungkasnya.

Lolosnya M. Raihan ke Asian Games Nagoya 2026 menjadi sinyal kuat bahwa Sumatera Utara terus melahirkan atlet-atlet berkualitas yang mampu bersaing di level internasional. Kini, harapan masyarakat Indonesia tertuju kepada Raihan untuk membawa pulang prestasi terbaik dari Negeri Sakura. (Red)

]]> https://www.halomedan.com/news/65994/pecah-atlet-taekwondo-sumut-m-raihan-resmi-tembus-asian-games-nagoya-2026/ APBD Padangsidimpuan Dinilai Belum Jadi Mesin Ekonomi, Desakan Transformasi Fiskal Menguat Thu, 11 Jun 2026 18:11:00 +0700+0700
APBD Kota Padangsidimpuan dinilai masih belum berfungsi optimal sebagai mesin penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. Struktur anggaran yang cenderung didominasi belanja rutin membuat ruang fiskal untuk pembangunan dan penguatan ekonomi masyarakat menjadi terbatas.

Hal ini disampaikan oleh Rusydi Nasution, STP, MM (IPB), Ketua Partai Gerindra Kota Padangsidimpuan sekaligus mantan bankir, yang menilai bahwa saat ini sudah saatnya dilakukan transformasi fiskal secara menyeluruh di daerah tersebut.

Menurutnya, APBD seharusnya tidak hanya dipahami sebagai dokumen administrasi tahunan, tetapi sebagai instrumen strategis untuk mendorong kesejahteraan masyarakat, membuka lapangan kerja, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.

"APBD itu harus menjadi alat pembangunan, bukan sekadar alat membiayai rutinitas birokrasi," demikian semangat yang disampaikan dalam analisisnya.

Belanja Rutin Masih Mendominasi

Dari struktur APBD yang ada, belanja operasi tercatat mencapai 86,89 persen dari total belanja daerah. Dari porsi tersebut, belanja pegawai berada pada angka 52,65 persen.

Sementara itu, belanja modal yang seharusnya menjadi motor pembangunan aset produktif dan infrastruktur ekonomi, hanya berada di angka 3,60 persen.

Kondisi ini dinilai menunjukkan bahwa APBD masih lebih banyak terserap untuk kebutuhan rutin pemerintahan, dibandingkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Kemandirian Fiskal Masih Rendah

Dari sisi pendapatan, tingkat kemandirian fiskal Kota Padangsidimpuan masih berada di angka 20,34 persen. Artinya, ketergantungan terhadap transfer dari pemerintah pusat dan provinsi masih sangat tinggi.

Sementara itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) per kapita yang berada di kisaran Rp496 ribu per tahun dinilai masih menunjukkan bahwa potensi ekonomi daerah belum tergarap maksimal.

Padahal, sebagai daerah yang memiliki posisi strategis sebagai pusat perdagangan dan jasa di wilayah Tapanuli bagian selatan, ruang penguatan ekonomi dinilai masih sangat terbuka.

Perlu Perubahan Arah Kebijakan Fiskal

Kondisi ini memunculkan dorongan agar pemerintah daerah segera melakukan transformasi fiskal, terutama dalam hal efisiensi belanja dan peningkatan belanja produktif.

Efisiensi belanja pegawai dan rasionalisasi kegiatan yang tidak berdampak langsung ke masyarakat disebut menjadi langkah awal yang penting. Ruang fiskal yang muncul dari efisiensi tersebut diharapkan dapat dialihkan ke sektor yang lebih produktif.

PAD dan Aset Daerah Perlu Digenjot

Selain belanja, sektor pendapatan juga dinilai membutuhkan reformasi serius. Optimalisasi PAD tidak selalu harus melalui kenaikan pajak, tetapi melalui perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan, serta digitalisasi sistem pemungutan.

Sektor seperti pajak restoran, hotel, hiburan, reklame, hingga parkir dinilai masih memiliki potensi besar untuk ditingkatkan.

Di sisi lain, aset-aset daerah yang selama ini belum produktif seperti lahan tidur, bangunan kosong, dan aset komersial juga dinilai perlu segera dioptimalkan melalui skema kerja sama dengan pihak swasta.

Fokus ke Infrastruktur dan UMKM

Jika ruang fiskal berhasil diperbaiki, maka anggaran daerah diharapkan benar-benar diarahkan ke sektor yang memberikan efek berganda bagi ekonomi masyarakat.

Pembangunan infrastruktur ekonomi seperti jalan produksi, pasar rakyat, kawasan perdagangan, dan drainase kawasan usaha menjadi prioritas utama.

Selain itu, penguatan UMKM juga dinilai penting melalui pembentukan sentra usaha, program inkubasi bisnis, serta peningkatan kapasitas pelaku usaha lokal.

Transformasi digital, termasuk digitalisasi UMKM dan sistem pembayaran elektronik, juga dianggap sebagai langkah yang tidak bisa ditunda.

Penutup

Transformasi fiskal, menurut pandangan tersebut, bukan hanya soal perubahan komposisi angka dalam APBD, tetapi perubahan paradigma dalam pengelolaan keuangan daerah.

APBD harus ditempatkan sebagai instrumen pembangunan yang mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara nyata.

Dengan potensi yang dimiliki, Padangsidimpuan dinilai sebenarnya memiliki peluang besar untuk tumbuh lebih cepat. Namun hal itu hanya bisa tercapai jika ada keberanian untuk melakukan reformasi fiskal secara konsisten dan berkelanjutan.

"Ukuran keberhasilan daerah bukan pada besarnya APBD, tetapi pada manfaat yang dirasakan masyarakat," demikian penutup pandangan tersebut.

Oleh: Rusydi Nasution, STP, MM (IPB)
Ketua Partai Gerindra Kota Padangsidimpuan, Mantan Bankir.

red

]]> https://www.halomedan.com/profil/65993/apbd-padangsidimpuan-dinilai-belum-jadi-mesin-ekonomi-desakan-transformasi-fiskal-menguat/