Bank Sumut Bersiap Naik Kelas, Dida Tekankan Transformasi Digital dan Kritik Publik

admin — Wed, 16 Sep 2026 19:58:00 +0700+0700

MEDAN | Halomedan.com

Komisaris Utama PT Bank Sumut, Firsal Dida Mutyara atau yang akrab disapa Dida, menegaskan bahwa era baru Bank Sumut harus dibangun di atas tiga fondasi utama, yakni persatuan internal, transformasi digital, dan keterbukaan terhadap kritik.

Hal itu disampaikannya Komut PT Bank Sumut, Firsal Dida Mutyara, didampingiBudi Anshari Nasution menjabat sebagai Corporate Secretary atau Sekretaris Perusahaan (Sekper) , dalam wawancara eksklusif bersama CEO Sumut24 Group sekaligus Ketua Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Sumatera Utara, Rianto SH MH atau Anto Genk, di Ruangan Komisaris Utama PT Bank Sumut, Jalan Imam Bonjol Nomor 18, Medan, Rabu (16/9/2026).

Dalam suasana wawancara yang berlangsung penuh keakraban, Dida mengajak seluruh pegawai Bank Sumut, baik di kantor pusat maupun di daerah, untuk memiliki visi dan misi yang sama sebagai satu keluarga besar.

Menurutnya, soliditas internal menjadi modal penting untuk memperkuat daya saing Bank Sumut sebagai bank kebanggaan pemerintah daerah dan masyarakat Sumatera Utara.

"Kita ini keluarga besar Bank Sumut harus punya visi dan misi yang sama, dengan semangat memajukan Bank Sumut agar mampu berkompetisi dengan berbagai perbankan nasional, khususnya di Sumatera Utara. Hal ini sesuai dengan arahan dan target Gubernur Bobby Nasution, bahwa pada tahun 2027 Bank Sumut harus naik kelas," ujar Dida.

Transformasi Digital Tak Bisa Ditunda

Dida juga menyoroti pentingnya percepatan transformasi digital di tengah perkembangan industri perbankan yang semakin kompetitif.
Menanggapi rencana peluncuran aplikasi mobile banking yang memungkinkan masyarakat membuka rekening secara digital, Dida menilai adaptasi terhadap teknologi merupakan langkah strategis yang harus dilakukan.

"Teknologi yang ada sekarang harus kita aplikasikan sehingga Bank Sumut bisa ikut berkompetisi di dunia industri perbankan saat ini," katanya.

Ia menegaskan, investasi di bidang teknologi menjadi kebutuhan penting bagi Bank Sumut untuk menghadapi perubahan perilaku konsumen dan perkembangan layanan perbankan digital.

"Tanpa investasi teknologi, saya yakin Bank Sumut akan sulit berkompetisi," tegasnya.

Media Bukan Sekadar Pemberi Kabar

Dalam kesempatan tersebut, Dida juga mengajak insan pers, nasabah, dan seluruh masyarakat Sumatera Utara untuk tidak ragu menyampaikan kritik maupun masukan terkait pelayanan Bank Sumut.

"Apa pun yang menjadi permasalahan di Bank Sumut, tolong sampaikan kepada kami, baik melalui media seperti Sumut24 Group maupun langsung dari para nasabah. Itu akan menjadi pecutan bagi kami untuk terus melakukan improvement," katanya.

Menurut Dida, kritik dan masukan dari publik dapat menjadi bahan evaluasi bagi manajemen untuk melakukan perbaikan secara berkelanjutan.

Pandangan tersebut sekaligus menempatkan media sebagai salah satu mitra strategis dalam mendorong keterbukaan dan pengawasan publik terhadap pelayanan perbankan.

Sementara itu, CEO Sumut24 Group sekaligus Ketua JMSI Sumut, Rianto SH MH, mengatakan sinergi antara media dan Bank Sumut merupakan bagian penting dalam membangun kepercayaan publik.

"Dengan adanya sinergi antara media dan Bank Sumut menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan publik.

.

Informasi yang akurat, kritik yang objektif, dan ruang komunikasi yang terbuka akan menjadi pemicu peningkatan kinerja Bank Sumut ke depan," ujar Rianto.

Ia menilai kolaborasi yang sehat antara media, nasabah, dan manajemen dapat menciptakan ruang komunikasi yang konstruktif sekaligus mendorong peningkatan kualitas pelayanan.

Kolaborasi tersebut diharapkan mampu mendorong lahirnya layanan perbankan yang semakin transparan, inovatif, dan kompetitif di tengah percepatan transformasi digital industri perbankan Indonesia.red

Tersangka Anggota DPRDSU Dhody Thahir Ditahan Polda Sumut, Dirkrimum Bilang Belum Ada Info

admin — Wed, 16 Sep 2026 18:13:00 +0700+0700

MEDAN , Setelah dua kali panggilan sebagai tersangka tidak dipenuhi, anggota DPRDSU Dhody Thahir,SE "diamankan" Ditreskrimum Polda Sumut dan dilakukan penahanan, Rabu (16/9).

Anggota Fraksi Golkar DPRDSU itu ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan kasus memberikan keterangan palsu kedalam akta autentik/ penipuan dan pemalsuan surat tanah.

Kasubbid Penmas Bid Humas Polda Sumut AKBP Mangasitua Pasaribu yang dikonfirmasi Medan Pos mengakui tersangka Dhody Thahir setelah menjalani pemeriksaan akan dilakukan penahanan.

"Benar, Dhody Thahir sedang menjalani pemeriksaan di Subdit II/Harda-Bangtah Ditreskrimum Polda Sumut, setelah itu dilakukan penahanan, "ujar AKBP Mangasitua Pasaribu, Rabu (16/9). :Yang bersangkutan ditahan," kata Pasaribu.
Dirreskrimum Polda Sumut Kombes Pol Cornelis H Simanjuntak yang dikonfirmasi soal kasus hukum anggota DPRDSU Dhody Thahir tidak pernah mau memberikan keterangan.

Kembali pada Rabu (16)9) ditanya soal diamankannya tersangka Dhody Thahir, tidak mau menjawab.

Terkesan, Kombes Cornelis H Simanjuntak terlalu hati-hati atau ada upaya menutupi kasus ini.

Terkait kasus ini, Kabid Humas Kombes Ferry Walintukan yang dikonfirmasi mengatakan "Dirkrimum bilang belum ada info".

"Saya sudah tanya ke Pak Dirkrimum jawabannya belum ada info," kata Kombes Ferry Walintukan sembari memperlihatkan balasan WA di telepon selulernya, Rabu (16/8) sore

Sebelumnya, penyidik Ditreskrimsus Polda Sumut telah melayangkan surat panggilan 1 sebagai tersangka kepada Dhody Thahir. Pemanggilan pertama dilakukan pada Kamis (27/8) sekitar Pukul 10.00 wib, sesuai surat panggilan tersangka ke 1 No.S.pgl/Tsk-1/1629/VIII/Res 1.9/Ditreskrimum. Selanjutnya, panggilan ke 2 pada Senin (14/9).

Dengan penetapan tersangka No.S.Tap.tsk/166/VIII/Res 1.9/Ditreskrimum Poldasu tanggal 21 Agustus 2026.

Kemudian, surat panggilan ke 2 sebagai tersangka dilayangkan pada Rabu 9 September 2026 untuk datang pada Senin (14/9) pukul 20.00 wib, dengan surat panggilan tersangka ke 2 nomor: S.pgl/tsk 2/1629.a/IX/Res.1.9/2026/Ditreskrimum yang ditandatangani Ditreskrimum Kombes Pol Cornelis H Simanjuntak.

Sebelumnya, Kabid Humas Kombes Ferry Walintukan mengatakan apabila tidak menghadiri surat panggilan tersangka ke 2 ini, tanpa memberi alasan yang patut, wajar, maka penyidik akan menerbitkan surat perintah membawa paksa tersangka.

Diketahui, H Dhody Thahir,SE warga Komplek Bumi Asri Blok C, Kel Cinta Damai, Kec Medan Helvetia, Kota Medan, dilaporkan Muhammad Gazali Iskandar sesuai laporan Polisi No.LP/B/499/IV/2023/SPKT Polda Sumut tanggal 11 April 2023, menempatkan keterangan palsu kedalam akte autentik dan atau pemalsuan surat sebagaimana pasal 266 subsider pasal 263 UU No 1 tahun 1946 tentang KUHPidana Jo pasal 394 sub pasal 391 UU no 1 Tahun 2023.

Dalam laporan disebutkan bahwa tersangka diduga memalsukan surat tanah tempat tinggal mereka yang berada di Komplek Perumahan Pondok Alam.

Salah seorang warga, Nasa, menyatakan rasa lega dan terima kasihnya kepada pihak kepolisian, Rabu (26/8/2026). Ia menyebutkan ketenangan kini dirasakan warga setelah kasus yang bergulir sejak tahun 2023 tersebut menunjukkan perkembangan signifikan.

"Kami berterima kasih dan memberi apresiasi setinggi-tingginya kepada Polda Sumut yang telah menetapkan status tersangka kepada Bapak Dhody Thahir. Dengan adanya penetapan ini, kami merasa jauh lebih tenang karena ini berkaitan langsung dengan rumah kami," ujar Nasa.rrd

Akses JKN Makin Luas, BPJS Kesehatan Dorong Mutu Layanan Faskes

admin — Wed, 16 Sep 2026 17:21:00 +0700+0700

Jakarta - BPJS Kesehatan mendorong peningkatan mutu layanan kesehatan dalam
Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang tidak hanya berorientasi pada jumlah pelayanan, tetapi juga manfaat kesehatan yang dirasakan peserta.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, melalui siaran pres kepada wartawan mengatakan, luasnya cakupan kepesertaan JKN perlu diikuti dengan peningkatan terhadap mutu yang diberikan oleh fasiltas kesehatan. Per 1
September 2026.

Dikatakan, program JKN telah memberikan perlindungan kepada sekitar 284,3 juta penduduk atau lebih dari 98,6 persen populasi Indonesia.

"Tugas kita bukan hanya memastikan masyarakat terdaftar sebagai peserta, tetapi juga menjamin bahwa ketika membutuhkan pelayanan kesehatan, mereka memperoleh layanan yang bermutu serta perlindungan dari risiko finansial," ujar Pujo dalam Pertemuan Nasional Fasilitas Kesehatan
BPJS Kesehatan Tahun 2026, Selasa (15/9).

Menurut Pujo, peningkatan pemanfaatan layanan menunjukkan semakin terbukanya akses masyarakat. Hal ini terlihat dari jumlah fasilitas kesehatan yang telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

Ia menambahkan, Per 1 September 2026, terdapat 23.816 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), 3.221 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) hingga 7.180 sarana penunjang yang telah
bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

Lebih dari itu,lanjut Pujo jumlah tersebut juga perlu diikuti dengan pelayanan yang sesuai kebutuhan medis dan memberikan hasil kesehatan yang optimal.

Tak hanya itu, sepanjang tahun 2014-2025, BPJS Kesehatan telah mengeluarkan lebih dari Rp1.279,8 triliun ke fasilitas kesehatan untuk membayar pelayanan kesehatan, sebutnya.

Menurut Pujo, itu bukanlah biaya yang sedikit. Ada banyak masyarakat yang bergantung JKN untuk berobat, apalagi jika penyakitnya berbiaya mahal atau membutuhkan waktu pengobatan panjang.

"Transformasi yang perlu kita bangun bersama adalah dari volume menuju value. Value-based care bukan tentang mengurangi pelayanan, tetapi memastikan peserta memperoleh pelayanan yang
tepat, pada waktu yang tepat, sesuai kebutuhan medis, dengan hasil kesehatan yang terbaik," kata Pujo.

Ditambahkan, upaya tersebut membutuhkan peran aktif fasilitas kesehatan Karena itu, BPJS Kesehatan memberikan penghargaan bertajuk Seva Paramahita Award 2026 kepada fasilitas kesehatan yang menunjukkan komitmen dan kinerja terbaik dalam memberikan pelayanan kepada
peserta JKN.

"Fasilitas kesehatan yang memperoleh penghargaan hari ini diharapkan bisa menjadi role model, menjadi tempat bertukar ilmu, serta ikut menyebarluaskan praktik-praktik baik dalam peningkatan
mutu, inovasi, dan akuntabilitas pelayanan JKN," ujar Pujo.

Ia menambahkan, penguatan mutu layanan juga perlu dirasakan langsung oleh peserta ketika berada di fasilitas kesehatan. Untuk itu, BPJS Kesehatan meluncurkan wajah baru Petugas BPJS. "SATU atau BPJS Siap Membantu sebagai bagian dari upaya memperkuat pengalaman," katanya.

Di sisi pembiayaan, kata Pujo BPJS Kesehatan juga memperkuat koordinasi dengan Asuransi Kesehatan Tambahan (AKT) melalui Koordinasi Antar Penyelenggara Jaminan (KAPJ).

Melalui skema ini, menurutnya peserta JKN yang memiliki AKT dapat memperoleh manfaat kenaikan kelas perawatan dengan
koordinasi pembiayaan antara BPJS Kesehatan dan AKT, sehingga peserta tidak perlu menanggung out-of-pocket di luar ketentuan. KAPJ juga mengatur koordinasi kepesertaan, sistem tagihan satu pintu, serta pembagian selisih biaya pelayanan antara BPJS Kesehatan dan AKT.

"Peluncuran wajah baru BPJS SATU serta penandatanganan kerja sama dengan Asuransi Kesehatan Tambahan menjadi bagian dari ikhtiar kita untuk semakin memperkuat pengalaman
peserta serta membangun koordinasi pembiayaan kesehatan yang lebih terintegrasi, efektif, dan
berorientasi pada kualitas," tutur Pujo.
[16/9, 17.14] Bang Isn: Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Stevanus Adrianto Passat mengatakan, perluasan akses layanan JKN perlu berjalan seimbang dengan peningkatan mutu dan keberlanjutan Program JKN.

Menurutnya, fasilitas kesehatan memiliki peran strategis karena secara langsung menentukan pengalaman peserta, sehingga pelayanan harus mudah diakses, berkualitas, aman, cepat, dan berkeadilan.

Ia menambahkan, Dewan Pengawas terus mendorong penguatan tata kelola JKN yang transparan dan akuntabel, termasuk dalam aspek kualitas layanan, kepatuhan regulasi, pengelolaan risiko, dan
perlindungan hak peserta.

Penguatan tersebut juga perlu didukung kolaborasi seluruh ekosistem
JKN, termasuk melalui koordinasi antara BPJS Kesehatan dan Asuransi Kesehatan Tambahan untuk memperkuat integrasi ekosistem kesehatan nasional.

Sementara itu, Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Kementerian Kesehatan, Maria Endang Sumiwi menjelaskan Program JKN merupakan salah satu pondasi penting dalam
pembangunan Indonesia sehingga perlu dipastikan setiap peserta memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu, aman, efisien, dan berorientasi pada kebutuhan.

Transformasi kesehatan
yang terus dijalankan juga perlu berjalan seiring dengan transformasi mutu layanan, termasuk melalui penguatan fasilitas kesehatan yang menjadi bagian penting dalam memastikan akses layanan kesehatan semakin luas dan berkualitas bagi masyarakat.

"Tidak ada sistem jaminan kesehatan yang kuat tanpa didukung fasilitas kesehatan yang kuat. Semangat gotong royong harus kita maknai sebagai kerja sama dan tanggung jawab yang jelas dari seluruh pihak, baik pemerintah, BPJS Kesehatan, fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, maupun
masyarakat," tegas Maria.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Republik Indonesia, Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, menegaskan komitmen pemerintah untuk terus memperkuat Program Jaminan
Kesehatan Nasional (JKN) agar mampu memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan.

Menurutnya, JKN merupakan wujud nyata gotong royong bangsa dalam
memberikan perlindungan kesehatan bagi seluruh masyarakat.

"Untuk menjaga keberlanjutan dan memperkuat manfaat JKN, perlu adanya komitmen dan kontribusi dari seluruh ekosistem JKN," katanya.

Pemerintah berperan melalui dukungan kebijakan, regulasi, dan pembiayaan, peserta dengan menjaga kepesertaan tetap aktif serta memenuhi kewajibannya, sementara fasilitas kesehatan memiliki peran penting dalam memastikan pelayanan diberikan
sesuai standar, bermutu, dan dapat dipertanggungjawabkan," kata Cak Imin.

Di sisi pelayanan, penguatan akses dan pemerataan mutu fasilitas kesehatan perlu terus dilakukan seiring meningkatnya pemanfaatan layanan dan perubahan pola penyakit di Indonesia. Penguatan
layanan primer menjadi salah satu prioritas, termasuk melalui peningkatan kapasitas sumber daya.rel

Akses Warga Makin Aman, Jembatan Beton Aek Karontang Rampung Dibangun

admin — Wed, 16 Sep 2026 14:29:00 +0700+0700

Humbang Hasundutan |halomedan.com -

Pembangunan Jembatan Beton Aek Karontang di Dusun Karontang, Desa Sitanduk, Kecamatan Tarabintang, Kabupaten Humbang Hasundutan, rampung 100 persen pada Jumat, 11 September 2026.

Pembangunan jembatan yang dilaksanakan Kodim 0210/TU melalui Babinsa Koramil 11/Parlilitan bersama mitra Kodam I/BB ini merupakan bagian dari program Bakti TNI yang diprakarsai Presiden RI Prabowo Subianto melalui TNI AD untuk mendukung akses masyarakat di wilayah tersebut.

Jembatan Beton Aek Karontang memiliki panjang 15 meter dan lebar 4 meter. Infrastruktur ini menjadi penghubung bagi warga di wilayah Desa Sitanduk sekaligus akses menuju dusun dan kawasan pertanian setempat. Sedikitnya 384 jiwa menjadi penerima manfaat dari keberadaan jembatan tersebut.

Pembangunan jembatan dilakukan karena jembatan lama yang sebelumnya digunakan warga telah mengalami kerusakan akibat lapuk dan tidak lagi layak untuk dilintasi.

Dengan rampungnya jembatan beton baru, masyarakat kini memiliki akses yang lebih aman dan nyaman untuk menjalankan aktivitas sehari-hari, termasuk menuju kawasan pertanian dan mendukung kegiatan perekonomian warga.

Kapendam I/BB Kolonel Inf Sandy, S.I.P., M.Han., mengatakan pembangunan infrastruktur melalui Bakti TNI merupakan bentuk kepedulian TNI AD dalam membantu meningkatkan akses dan kesejahteraan masyarakat, sekaligus memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat.(W02)

Pangdam I/BB Terima Audiensi PLN UID Sumut di Makodam I/BB

admin — Wed, 16 Sep 2026 14:27:00 +0700+0700

Medan |halomedan.com -

Pangdam I/BB Mayjen TNI Hendy Antariksa menerima audiensi jajaran PLN UID Sumatera Utara, UIP Sumbagut, dan UIP3B Sumatera di Ruang Kerja Pangdam I/BB Lantai II Makodam I/BB, Selasa (15/9/2026).

Pertemuan tersebut menjadi sarana silaturahmi sekaligus memperkuat komunikasi dan kolaborasi antara PLN dan Kodam I/BB, termasuk membahas kondisi kelistrikan di Sumatera Utara serta dukungan PLN terhadap berbagai program pemerintah.

Kegiatan diawali dengan ucapan selamat datang dari Pangdam I/BB kepada rombongan PLN, kemudian dilanjutkan perkenalan jajaran PLN yang disampaikan General Manager PLN UID Sumatera Utara Rizky Mochamad.

Dalam audiensi tersebut, PLN menyampaikan kondisi kelistrikan di wilayah Sumatera Bagian Utara, khususnya Sumatera Utara, dalam keadaan aman. Pembahasan juga mencakup dukungan PLN terhadap program-program pemerintah yang membutuhkan sinergi lintas instansi.

Pangdam I/BB mengapresiasi audiensi tersebut karena dinilai dapat mempererat komunikasi dan kolaborasi antara PLN dan Kodam I/BB.

Pangdam menyampaikan, Kodam I/BB siap mendukung upaya menjaga ketahanan energi nasional melalui PLN, sekaligus memperkuat kerja sama dalam menyukseskan berbagai program pemerintah.

Audiensi turut dihadiri GM PLN UID Sumut Rizky Mochamad, GM UIP Sumbagut Rizki Aftarianto, serta jajaran manajemen UIP3B Sumatera.

Pangdam I/BB dalam kegiatan tersebut didampingi Asops Kasdam I/BB. Sinergi antara TNI dan PLN diharapkan terus berjalan dalam menjaga keandalan energi sekaligus mendukung berbagai kebutuhan pembangunan di Sumatera Utara.(W02)

Nekat Edarkan Sabu, Seorang Penjual Nasi Goreng Ditangkap Polisi di Jalan Tuasan

admin — Wed, 16 Sep 2026 14:25:00 +0700+0700

Medan |halomedan.com -

Satuan Resnarkoba Polrestabes Medan meringkus seorang oknum penjual nasi goreng, yang nyambi edarkan narkoba jenis sabu di Jalan Tuasan, Kecamatan Medan Tembung, Rabu (9/9/2026) malam.

Saat ditangkap, petugas menyita satu paket sabu siap edar dari pelaku, yang ternyata sudah dua kali dipenjara dalam dua kasus berbeda.

Kasat Resnarkoba Polrestabes Medan, AKBP Rafli Yusuf Nugraha, SH, SIK, MIP, Rabu (16/9/2026) pagi mengatakan, penangkapan HI (44) berawal dari informasi yang disampaikan masyarakat, perihal aktivitas pelaku yang menjual narkoba di warung nasi goreng.

Pelaku yang sehari - hari melayani pembeli nasi goreng, ternyata juga melayani pembeli narkoba yang datang ke warungnya.

"Pelaku diringkus Tim 7 Unit 2 Satuan Resnarkoba Polrestabes Medan di warung nasi gorengnya, pelaku ini sehari - hari menjual nasi goreng di lokasi penangkapan. Kami menyita satu paket sabu siap edar, yang merupakan narkoba sisa yang belum habis terjual," ungkap Rafli.

Pelaku, baru dalam kurun waktu satu bulan terakhir, menjual narkoba karena tergiur dengan keuntungan yang didapat, dan untuk memenuhi kecanduan narkoba dirinya sendiri.

Dalam setiap satu gram narkotika jenis sabu yang laku terjual, pelaku mendapat keuntungan sebesar Rp.100 ribu.

"Pelaku sudah dalam satu bulan terakhir menjual narkoba, yang bersangkutan juga pengguna narkoba aktif," tambah Rafli.

Dari catatan Polisi, pelaku ternyata bukan kali pertama berurusan dengan hukum. Sebelumnya, pelaku pernah dipenjara pada tahun 2019 karena kasus narkotika, dan kemudian setelah bebas kembali dipenjara karena melakukan penganiyaan.

"Pelaku ini residivis, sudah dua kali dipenjara dalam kasus yang berbeda yakni narkotika dan penganiayaan," ungkap Rafli.

Dalam kasus ini, Polisi kini sedang mengejar pemasok narkoba yang identitasnya sudah diketahui. Polisi memastikan, akan membongkar seluruh jaringan narkoba yang melibatkan pelaku.

"Pemasok narkoba kepada pelaku kami identifikasi berada di kawasan Bagan, Percut Sei Tuan. Kami pastikan pemasok narkoba tidak akan bisa bersembunyi, pasti akan kami ungkap. Bagaimana pun pelaku mengganti modusnya, hukum pasti tetap menemukan," pungkas Rafli.(W02)

Resmi Jadi Sekretaris Golkar Sumut, Viktor Silaen Hadapi Tantangan Konsolidasi

admin — Wed, 16 Sep 2026 13:51:00 +0700+0700

MEDAN | Babak baru kepengurusan Partai Golkar Sumatera Utara dimulai. Viktor Silaen dipercaya menduduki posisi Sekretaris DPD Partai Golkar Sumut periode 2025–2030, mendampingi Andar Amin Harahap sebagai ketua.

Kepastian tersebut tertuang dalam Surat Keputusan (SK) DPP Partai Golkar yang diterbitkan pada 14 September 2026. SK itu kemudian ditindaklanjuti dengan pengumuman susunan kepengurusan dalam rapat pleno DPD Golkar Sumut di Medan, Selasa (15/9/2026).

Dalam struktur yang diumumkan, Andar Amin Harahap menjabat Ketua DPD Golkar Sumut, Viktor Silaen sebagai Sekretaris, dan Mula P Siregar sebagai Bendahara. Total kepengurusan yang diumumkan mencapai 186 orang.

Penetapan Viktor menjadi sekretaris menambah tanggung jawab politiknya di tubuh Golkar Sumut. Selain menjalankan tugas sebagai anggota DPRD Sumatera Utara, ia kini berada di jajaran inti organisasi yang memiliki tanggung jawab terhadap konsolidasi dan penguatan struktur partai di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.

Dua Periode di DPRD Sumut

Viktor Silaen bukan nama baru dalam politik Sumatera Utara. Ia saat ini merupakan anggota DPRD Sumut periode 2024–2029 dan sebelumnya juga menjadi anggota DPRD Sumut periode 2019–2024.
Pengalaman dua periode sebagai legislator menjadi bagian dari perjalanan politik Viktor sebelum dipercaya mengemban jabatan struktural di DPD Golkar Sumut.

Dengan posisi baru tersebut, ruang kerja Viktor tidak lagi hanya berkaitan dengan fungsi legislasi dan pengawasan sebagai anggota DPRD. Ia juga dituntut menjalankan fungsi organisasi partai, termasuk membantu memastikan konsolidasi kepengurusan dan komunikasi politik berjalan di seluruh wilayah Sumatera Utara.

SK Terbit Setelah Penantian Berbulan-bulan

Terbitnya SK kepengurusan DPD Golkar Sumut menjadi penutup penantian yang berlangsung sekitar delapan bulan setelah Musda.

Ketua DPD Golkar Sumut Andar Amin Harahap menyebut terbitnya SK tersebut sebagai hal yang wajar. Ia juga membantah bahwa lamanya penerbitan SK berkaitan dengan dinamika internal partai.
Setelah SK diterbitkan, kepengurusan baru langsung menggelar rapat pleno. Sejumlah agenda organisasi selanjutnya mencakup pelantikan, bimbingan teknis, rapat kerja daerah, serta pembentukan badan dan lembaga Partai Golkar Sumut.

Pimpin Kosgoro 1957 Sumut

Selain menjadi anggota DPRD Sumut dan Sekretaris DPD Golkar Sumut, Viktor Silaen juga dipercaya memimpin PDK Kosgoro 1957 Sumut periode 2026–2031.

Viktor terpilih secara aklamasi dalam Musyawarah Daerah (Musda) IV PDK Kosgoro 1957 Sumut yang digelar di Medan pada Februari 2026. Musda tersebut diikuti perwakilan dari 28 kabupaten/kota di Sumatera Utara.

Rangkaian jabatan tersebut menempatkan Viktor pada tiga ruang organisasi sekaligus, yakni sebagai legislator, pengurus inti Partai Golkar, serta pimpinan organisasi kemasyarakatan yang memiliki hubungan historis dengan Golkar.
Konsolidasi Menjadi Tantangan
Dengan terbentuknya kepengurusan baru, konsolidasi menjadi salah satu pekerjaan penting bagi Golkar Sumut.

Penguatan struktur organisasi, komunikasi antarkader, hubungan dengan masyarakat serta koordinasi hingga tingkat kabupaten/kota menjadi bagian dari agenda yang harus dijalankan kepengurusan Andar Amin Harahap dan Viktor Silaen.

Di sisi lain, sejumlah kader berharap kepengurusan baru dapat meningkatkan kehadiran Golkar di tengah masyarakat. Harapan tersebut antara lain diwujudkan melalui kerja-kerja politik dan sosial yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Agenda Pemilu 2029 memang masih berada beberapa tahun di depan.

Namun, bagi partai politik, penguatan organisasi dan konsolidasi kader merupakan proses yang berlangsung jauh sebelum tahapan pemilu dimulai.

Karena itu, posisi Viktor sebagai sekretaris akan menjadi salah satu bagian penting dalam menjalankan roda organisasi Golkar Sumut bersama Andar Amin Harahap.

Kini, perhatian tidak lagi hanya tertuju pada siapa yang mengisi struktur kepengurusan.
Tantangan berikutnya adalah bagaimana struktur tersebut menjalankan program organisasi, menjaga konsolidasi internal, serta membangun komunikasi yang efektif dengan masyarakat Sumatera Utara.

Dengan pengalaman dua periode sebagai anggota DPRD Sumut dan kini dipercaya sebagai Sekretaris DPD Golkar Sumut, Viktor Silaen memasuki fase baru dalam perjalanan politiknya. " Saya siap laksanakan amanah ini itu membangun kejayaan Partai Golkar di Sumatera Utara. Mari semua kader golkar rapatkan barisan, " kata Viktor pada pers. red

Golkar Sumut Gelar Pleno Perdana, 186 Pengurus Baru Mulai Konsolidasi

admin — Wed, 16 Sep 2026 12:45:00 +0700+0700

MEDAN, DPD Partai Golkar Sumatera Utara menggelar rapat pleno perdana kepengurusan periode 2026-2031 di Kantor DPD Golkar Sumut, Jalan Wahid Hasyim, Medan, Selasa (15/9/2026).

Rapat pleno ini menjadi langkah awal konsolidasi setelah kepengurusan definitif DPD Golkar Sumut terbentuk.
Sebanyak 186 pengurus baru diperkenalkan dalam rapat tersebut. Selain itu, pleno membahas sejumlah agenda organisasi, mulai dari pembentukan panitia pelantikan, badan dan lembaga, hingga persiapan rapat kerja daerah (Rakerda) dan bimbingan teknis (Bimtek).

Ketua DPD Partai Golkar Sumut, Andar Amin Harahap, mengatakan konsolidasi menjadi fokus utama kepengurusan baru.
Menurut Andar, struktur yang telah terbentuk akan menjadi dasar bagi partai untuk menjalankan berbagai program dan agenda organisasi secara bertahap.

Golkar Sumut juga akan melakukan penyesuaian kepemimpinan di empat DPD kabupaten/kota dengan menunjuk pelaksana tugas (Plt).
Penyesuaian tersebut dilakukan karena sejumlah ketua DPD kabupaten/kota kini masuk dalam kepengurusan tingkat provinsi sehingga tidak dapat merangkap jabatan.

Andar mengatakan evaluasi juga akan dilakukan terhadap pelaksana tugas dan program organisasi di daerah. Kader yang aktif dan memiliki kemampuan akan didorong untuk menjalankan tugas, sementara pengurus yang tidak aktif akan menjadi bahan evaluasi internal.

Pleno turut membahas pengelolaan anggaran sekitar Rp250 miliar. Andar menyatakan anggaran tersebut akan dialokasikan melalui mekanisme dan struktur internal partai sesuai ketentuan yang berlaku.

Kepengurusan baru Golkar Sumut selanjutnya akan melanjutkan konsolidasi dengan merangkul kader di berbagai tingkatan.
Fokus berikutnya mencakup pelantikan pengurus, penguatan struktur organisasi, serta persiapan agenda kerja Partai Golkar di Sumatera Utara. (red)

PNPI: RUU Migas Harus Kembalikan Tata Kelola Energi pada Amanat Pasal 33 UUD 1945

admin — Wed, 16 Sep 2026 11:29:00 +0700+0700

JAKARTA — Ketua Umum PNPI Syamsul Rizal menilai pembentukan undang-undang baru untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas) tidak semestinya hanya dipandang sebagai pembaruan regulasi industri.
Menurut Syamsul, penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Migas harus menjadi momentum untuk mengembalikan tata kelola minyak dan gas bumi kepada cita-cita kemerdekaan serta amanat Pasal 33 UUD 1945.
"Migas bukan semata komoditas ekonomi, melainkan sumber daya alam strategis yang pengelolaannya menyangkut kedaulatan negara, ketahanan energi dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat," kata Syamsul.
Ia mengingatkan, secara faktual UU Nomor 22 Tahun 2001 telah menempatkan minyak dan gas bumi sebagai sumber daya alam strategis tidak terbarukan yang dikuasai negara dan memiliki peranan penting bagi perekonomian nasional.
Syamsul mengatakan pembahasan RUU Migas saat ini memiliki arti penting karena berlangsung setelah lebih dari dua dekade pelaksanaan UU 22/2001.
Pada 15 Agustus 2026, DPR menyepakati rancangan tersebut disusun dalam format RUU Penggantian, bukan sekadar perubahan terbatas terhadap sejumlah pasal. Sementara itu, Badan Legislasi (Baleg) DPR menyatakan proses revisi telah bergulir sejak 2015 dan rancangan tersebut selanjutnya diarahkan menjadi RUU usul inisiatif DPR.
Menurut Syamsul, perkembangan tersebut semestinya membuka ruang untuk melakukan evaluasi secara mendasar terhadap arsitektur tata kelola migas nasional.
"Jangan hanya memperbaiki persoalan teknis dan kelembagaan, tetapi juga perlu mengevaluasi filosofi dan desain pengelolaan migas nasional," ujarnya.
Berpijak pada Pasal 33 UUD 1945
Syamsul menilai landasan konstitusional RUU Migas harus dibangun dari konstruksi dasar Pasal 33 UUD 1945. Prinsip tersebut, antara lain, menempatkan cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dalam penguasaan negara.
Selain itu, bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Dalam perspektif tersebut, kata dia, keberhasilan tata kelola migas tidak cukup diukur dari besarnya investasi, penerimaan negara atau efisiensi pasar.
"Ukuran keberhasilannya juga harus dilihat dari kemampuan negara memastikan kekayaan energi menghasilkan manfaat nyata bagi kepentingan nasional dan kesejahteraan masyarakat," kata Syamsul.
Karena itu, menurutnya, semangat ekonomi konstitusi perlu menjadi fondasi dalam menentukan hubungan antara negara, BUMN, badan usaha swasta dan investor di sektor migas.
Belajar dari Putusan Mahkamah Konstitusi
Syamsul juga menyoroti sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dinilainya memiliki arti penting dalam melihat kedudukan negara dalam pengelolaan sumber daya migas.
Dalam Putusan Nomor 002/PUU-I/2003, MK menyatakan sejumlah ketentuan dalam UU 22/2001 bertentangan dengan UUD 1945, termasuk ketentuan terkait penyerahan harga BBM dan gas bumi kepada mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar.
Selanjutnya, melalui Putusan Nomor 36/PUU-X/2012, MK kembali mengabulkan sebagian permohonan pengujian UU Migas dan membatalkan sejumlah ketentuan terkait Badan Pelaksana Migas.
Menurut Syamsul, putusan tersebut menjadi salah satu tonggak penting dalam membentuk kembali konstruksi hubungan negara dengan pengelolaan sumber daya migas.
Dalam perkembangan doktrin konstitusional, penguasaan negara atas sumber daya alam tidak berhenti pada fungsi regulasi. Dokumentasi putusan MK menjelaskan bahwa penguasaan negara mencakup fungsi kebijakan (beleid), pengurusan (bestuursdaad), pengaturan (regelendaad), pengelolaan (beheersdaad), dan pengawasan.
Dalam konteks Putusan 36/PUU-X/2012, pengelolaan langsung oleh negara ditempatkan sebagai bentuk penguasaan negara yang sangat penting dalam kerangka Pasal 33 UUD 1945, dengan tetap membuka ruang keterlibatan swasta dalam kondisi dan batas tertentu.
"Bagi PNPI, konstruksi inilah yang perlu menjadi salah satu rujukan utama pembentuk undang-undang agar RUU Migas melahirkan kelembagaan yang kuat sekaligus memberikan kepastian hukum bagi seluruh pelaku usaha," ujar Syamsul.
Kedaulatan Energi dan Investasi
Syamsul menegaskan kedaulatan energi tidak berarti menutup pintu bagi investasi. Menurutnya, industri migas merupakan sektor berisiko tinggi, padat modal, serta membutuhkan teknologi dan kemampuan manajemen yang kuat.
Karena itu, tantangan utama regulasi baru adalah membangun desain yang mampu mempertemukan kepentingan nasional dengan kebutuhan investasi, eksplorasi dan peningkatan produksi.
Persoalan produksi, lanjut Syamsul, juga menjadi bagian dari pembahasan aktual RUU Migas. Pada Agustus 2026, anggota Baleg DPR menyoroti penurunan lifting minyak sebagai salah satu persoalan substantif yang perlu dijawab melalui regulasi baru.
Di sisi lain, Komisi XII DPR turut menekankan pentingnya kepastian hukum investasi, penyederhanaan perizinan, serta penguatan tata kelola sektor migas.
Syamsul berharap RUU Migas tidak berhenti pada pergantian nomenklatur maupun kelembagaan, tetapi juga menghadirkan perubahan pada filosofi pengelolaan sumber daya energi nasional.
"Karena itu, RUU Migas jangan hanya melahirkan pergantian nomenklatur dan kelembagaan, sementara filosofi pengelolaannya tidak berubah. Inilah momentum untuk menempatkan kembali minyak dan gas bumi sebagai instrumen kedaulatan ekonomi nasional," tegasnya.
Ia menambahkan, investasi, teknologi dan kemitraan global tetap dibutuhkan untuk mengembangkan industri migas nasional. Namun, negara harus memiliki posisi yang kuat untuk memastikan kebijakan dan nilai ekonomi yang lahir dari kekayaan migas Indonesia memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat.
"Bagi PNPI, di situlah cita-cita Proklamasi dan roh Pasal 33 UUD 1945 harus hadir secara nyata dalam undang-undang migas yang baru," pungkas Syamsul Rizal.

Petani Beringin Perluas Tanam Cabai, Pemkab Hadir Jaga Harga dan Kesejahteraan

admin — Tue, 15 Sep 2026 21:29:00 +0700+0700

BERINGIN – Jumlah petani yang menanam cabai merah di Kecamatan Beringin terus bertambah. Kondisi ini menjadi bagian dari upaya bersama Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dan petani dalam menjaga ketersediaan pasokan serta membantu stabilisasi harga cabai di tengah harga yang masih tinggi.

Hal tersebut disampaikan Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Mandiri, Sugiarto, kepada Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang usai panen cabai merah bersama di Dusun Kauman, Desa Sidodadi Ramunia, Kecamatan Beringin, Selasa (15/9/2026).

Sugiarto mengatakan, saat ini terdapat 11 kelompok dalam Gapoktan Mandiri. Sebelumnya, baru lima kelompok yang menanam cabai. Namun, kini seluruh kelompok telah mulai menanam sehingga luas tanam cabai semakin bertambah.

Peningkatan aktivitas tanam tersebut juga mulai berdampak pada kondisi keuangan kelompok yang semakin baik. Para petani turut menerapkan pengaturan pola tanam untuk membantu pengendalian hama.

"Ini juga berkat Pak Bupati. Kami sekarang rapat dulu sebelum tanam dan menyepakati kapan mulai tanam. Dengan pola tanam yang teratur, pengendalian hama juga lebih mudah dan panen bisa terus-menerus," katanya.

Bupati Deli Serdang, dr H Asri Ludin Tambunan, mengapresiasi peningkatan luas tanam tersebut. Menurutnya, pemerintah akan terus mendukung kebutuhan petani, mulai dari alat mesin pertanian hingga pengaturan yang dibutuhkan untuk meningkatkan hasil produksi.

"Pemerintah pada prinsipnya pasti mendukung kebutuhan petani untuk memaksimalkan hasil, menjaga stabilitas komoditas, sekaligus menjaga penyangga pangan," ujarnya.

Di sisi lain, untuk merespons tingginya harga cabai saat ini, Pemkab Deli Serdang melakukan intervensi melalui Toko Pengendali dan Pantau Inflasi (TOPPIS) yang tersebar di enam titik pasar tradisional. Operasi pasar murah juga dilakukan untuk membantu menstabilkan harga di tingkat masyarakat.

Petani lokal juga dilibatkan dalam memasok cabai ke TOPPIS yang disiapkan pemerintah. Dengan demikian, intervensi harga sekaligus menjadi ruang bagi petani untuk memperluas akses pasar.

"Pembelian cabai di TOPPIS dibatasi maksimal satu kilogram per keluarga agar manfaat intervensi dapat dirasakan masyarakat secara lebih luas," terangnya.

Selain itu, Pemkab Deli Serdang akan memperkuat kerja sama antardaerah untuk menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga cabai.

Wakil Bupati Deli Serdang, Lom Lom Suwondo SS, mengatakan peningkatan produksi juga harus diikuti dengan peningkatan kesejahteraan petani. Karena itu, pemerintah akan melihat perkembangan ekonomi petani melalui sejumlah indikator, termasuk tingkat tabungan, penggunaan QRIS, dan aktivitas perbankan lainnya.

"Intinya, tingkat ekonomi masyarakat dan petani akan kita ukur. Salah satu indikatornya adalah peningkatan tabungan, penggunaan QRIS, serta instrumen-instrumen lain yang berkaitan dengan perbankan," ujarnya.

Perluasan tanam oleh petani, dukungan pemerintah, intervensi pasar, dan kerja sama antardaerah diharapkan dapat berjalan bersama untuk menjaga keseimbangan antara kesejahteraan petani dan keterjangkauan harga bagi masyarakat.

Kegiatan panen bersama turut dihadiri jajaran pimpinan perangkat daerah, Direktur BUMD Bhinneka Perkasa Jaya, dan para kelompok tani.

Rafika Dwi Kurnia Tanjung Dilantik Jadi PPAT Kota Tanjungbalai

admin — Tue, 15 Sep 2026 16:44:00 +0700+0700

TANJUNGBALAI | Rafika Dwi Kurnia Tanjung, S.H., M.Kn., resmi dilantik sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Wilayah Kerja Kota Tanjungbalai, Selasa (15/9).

Pelantikan sekaligus pengambilan sumpah jabatan berlangsung di Aula Kantor Pertanahan Kota Tanjungbalai. Prosesi dipimpin Kepala Kantor Pertanahan Kota Tanjungbalai, Mindo Desima Sianturi, S.H., M.H., berdasarkan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nomor 384/SK-HR.03.04.PPAT/VIII/2026 tertanggal 31 Agustus 2026.

Sebelum pelantikan, kegiatan diawali laporan, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan pembacaan surat keputusan Menteri ATR/Kepala BPN RI. Selanjutnya dilakukan pengambilan sumpah jabatan PPAT yang didampingi rohaniwan, serta penandatanganan berita acara pengambilan sumpah jabatan.

Dalam naskah pelantikan disebutkan, Rafika Dwi Kurnia Tanjung dilantik sebagai PPAT di wilayah kerja Kota Tanjungbalai sesuai keputusan Menteri ATR/Kepala BPN RI. Pelantikan tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan tugas dan kewenangan PPAT dalam memberikan pelayanan pertanahan kepada masyarakat.
Rafika Dwi Kurnia Tanjung yang dilantik merupakan anak dari Prof Dr.H.Bahdin Nur Tanjung SE,MM dan Mega Magdalena, SH.M.Kn (notaris/PPAT Deli Serdang).

Kepala Kantor Pertanahan Kota Tanjungbalai Mindo Desima Sianturi dalam naskah pelantikan menyampaikan harapan agar pejabat yang dilantik dapat menjalankan amanah dengan baik. Pelantikan tersebut katanya, menandai dimulainya tugas Rafika Dwi Kurnia Tanjung sebagai PPAT di wilayah kerja Kota Tanjungbalai.

Mindo Desima berharap Kehadiran PPAT turut mendukung pelayanan administrasi pertanahan dan pembuatan akta tanah bagi masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku.

"Semoga Allah melimpahkan taufik dan hidayah-Nya kepada Saudara dalam mengabdi kepada bangsa dan negara," ujar Mindo dalam naskah pelantikan.

Usai pengambilan sumpah dan pelantikan, kegiatan dilanjutkan dengan pengarahan dan bimbingan Kepala Kantor Pertanahan Kota Tanjungbalai. Acara kemudian ditutup dengan doa, pemberian ucapan selamat serta foto bersama. Rel

DPD PDI Perjuangan Sumut Desak Penanganan Cepat Siswa MTsN 2 Kisaran, Jangan Ulangi Kasus Karo

admin — Tue, 15 Sep 2026 13:53:00 +0700+0700

Medan –Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Sumatera Utara meminta penanganan medis terhadap puluhan siswa MTsN 2 Kisaran, Kabupaten Asahan, yang mengalami gangguan kesehatan setelah mengonsumsi makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG), dilakukan secara cepat dan tepat. Keselamatan para siswa harus menjadi prioritas utama, sementara penyebab kejadian tetap perlu ditelusuri secara menyeluruh.

Sekitar 30 siswa dilaporkan mengalami sejumlah keluhan seperti mual, muntah, pusing dan sakit perut setelah mengonsumsi makanan MBG pada Senin (14/9/2026). Sejumlah siswa kemudian dibawa ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan penanganan. Aparat kepolisian juga telah melakukan pemeriksaan awal dan mengambil sampel makanan untuk memastikan penyebab kejadian tersebut.

Ketua DPD PDI Perjuangan Sumut, Drs. Rapidin Simbolon, M.M., mengatakan proses penyelidikan tidak boleh menghambat penanganan terhadap para siswa. Menurutnya, setiap korban harus mendapatkan pemeriksaan dan pelayanan medis sesuai kondisi masing-masing, termasuk apabila membutuhkan observasi maupun perawatan lebih lanjut.

"Kami sangat prihatin dengan kejadian yang menimpa anak-anak kita di MTsN 2 Kisaran. Program Makan Bergizi Gratis tujuannya tentu untuk meningkatkan kesehatan dan gizi anak-anak, bukan justru menimbulkan persoalan kesehatan. Karena itu, saya meminta seluruh siswa yang terdampak mendapatkan penanganan medis secara cepat, tepat dan maksimal" kata Rapidin di Medan, Selasa (15/9/2026).

Rapidin meminta seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan, mulai dari pemerintah daerah, tenaga kesehatan hingga rumah sakit, memastikan koordinasi berjalan baik. Menurutnya, kondisi pasien harus menjadi dasar dalam menentukan tindakan medis, sehingga apabila seorang siswa membutuhkan layanan lebih lanjut, keputusan rujukan dapat dilakukan tanpa menunggu kondisi semakin memburuk.

Ia juga mengingatkan agar pengalaman dalam penanganan kasus dugaan keracunan di Kabupaten Karo menjadi pelajaran penting. Rapidin tidak ingin terjadi kembali keterlambatan dalam mengambil keputusan medis maupun persoalan koordinasi yang berpotensi membuat korban tidak segera memperoleh layanan yang dibutuhkan.

"Kita sudah punya pengalaman dari kasus serupa di Kabupaten Karo. Jangan sampai kasus seperti itu terulang lagi di Kabupaten Asahan. Kalau ada anak yang kondisinya membutuhkan penanganan lebih lanjut, jangan menunggu sampai kondisinya kritis baru dirujuk. Kalau memang secara medis harus dirujuk, segera lakukan rujukan. Jangan ada persoalan birokrasi atau prosedur yang justru menghambat keselamatan pasien," tegas Rapidin.

Lebih lanjut, Rapidin meminta agar rumah sakit tujuan rujukan ditentukan berdasarkan kebutuhan medis pasien, bukan semata-mata karena pertimbangan administratif. Apabila fasilitas kesehatan tempat pasien pertama kali ditangani tidak memiliki kemampuan yang dibutuhkan, pasien harus segera mendapatkan akses ke rumah sakit dengan fasilitas dan tenaga medis yang lebih lengkap.

"Kalau dokter menyatakan pasien membutuhkan penanganan di rumah sakit yang fasilitasnya lebih lengkap, ya segera dirujuk. Jangan menunggu kondisi semakin berat. Kita bicara tentang anak-anak, tentang keselamatan dan nyawa mereka. Karena itu, semua keputusan harus berorientasi pada kepentingan medis pasien," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Sumut, Sutrisno Pangaribuan, S.T., secara khusus meminta agar siswa yang membutuhkan penanganan tingkat lanjut tidak kembali mengalami proses rujukan yang berlarut-larut. Ia menegaskan, apabila berdasarkan penilaian medis pasien membutuhkan fasilitas rumah sakit tipe A, maka rujukan harus langsung diarahkan ke rumah sakit tipe A.

"Kalau memang berdasarkan penilaian dokter membutuhkan rumah sakit tipe A, jangan lagi berhenti di rumah sakit tipe B seperti RS Haji. Langsung dirujuk ke RSUP H. Adam Malik. Ini bukan soal rumah sakit mana yang lebih dekat atau siapa yang menangani, tetapi soal kebutuhan medis pasien. Kalau membutuhkan fasilitas dan tenaga medis yang lebih lengkap, langsung ke tempat yang mampu memberikan penanganan tersebut," kata Sutrisno.

Menurut Sutrisno, keputusan rujukan harus dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi pasien dan tingkat layanan yang dibutuhkan. Ia meminta seluruh pihak tidak mengulang pola penanganan yang berpotensi menyebabkan pasien kehilangan waktu berharga ketika membutuhkan pertolongan medis lanjutan.

DPD PDI Perjuangan Sumut juga meminta pemerintah dan pihak terkait tetap melakukan pemeriksaan menyeluruh untuk memastikan penyebab gangguan kesehatan yang dialami para siswa. Evaluasi terhadap proses penyediaan, pengolahan, distribusi dan keamanan makanan MBG juga dinilai penting agar kejadian serupa tidak kembali terjadi.

"Kita berharap seluruh siswa segera pulih dan tidak ada korban yang mengalami kondisi lebih berat. Tetapi setelah mereka ditangani, jangan berhenti di situ. Harus ada evaluasi menyeluruh. Kita ingin program MBG berjalan dengan baik karena tujuan program ini sangat baik, tetapi keamanan dan keselamatan anak-anak harus menjadi hal yang tidak bisa ditawar," tambah Rapidin.

DPD PDI Perjuangan Sumut menyatakan akan terus memantau penanganan para siswa dan mendorong evaluasi terhadap pelaksanaan MBG di Sumatera Utara, khususnya aspek keamanan pangan dan mekanisme respons apabila terjadi kejadian serupa.

PLN Sumut Dukung Listrik Masuk Desa, Dorong Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat

admin — Tue, 15 Sep 2026 09:38:00 +0700+0700

MEDAN — General Manager PLN UID Sumatera Utara Rizky Mochamad menegaskan komitmen PLN mendukung penuh program pemerintah dalam memperluas akses listrik hingga ke desa-desa. Program listrik masuk desa dinilai memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.

"PLN siap mendukung penuh program pemerintah, termasuk listrik masuk desa. Kehadiran listrik bukan hanya memberikan penerangan, tetapi juga menjadi penggerak aktivitas ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujar Rizky Mochamad saat menerima panitia Green Energy Golf (GEG) Tournament Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI) Sumatera Utara ke-2 Tahun 2026 di Cafe Senghap 1881, Senin 14/9/2026.

Menurut Rizky, ketersediaan listrik yang andal menjadi salah satu fondasi penting bagi pembangunan di wilayah pedesaan. Dengan adanya akses listrik, masyarakat dapat mengembangkan berbagai aktivitas produktif, mulai dari usaha mikro dan kecil, sektor pertanian, hingga kegiatan pendidikan dan sosial.

Ia menambahkan, PLN akan terus memperkuat sinergi dengan pemerintah dan para pemangku kepentingan untuk mendukung pemerataan akses listrik di Sumatera Utara.

"Listrik memiliki dampak yang sangat luas. Ketika listrik hadir di desa, peluang usaha tumbuh, aktivitas masyarakat semakin produktif, dan kualitas hidup pun meningkat. Karena itu, PLN berkomitmen untuk terus hadir memberikan pelayanan kelistrikan terbaik bagi masyarakat," katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Rizky juga mengapresiasi pelaksanaan GEG Tournament MKI Sumatera Utara ke-2 Tahun 2026. Menurutnya, kegiatan tersebut dapat menjadi momentum mempererat silaturahmi sekaligus membangun kolaborasi di antara para pemangku kepentingan sektor ketenagalistrikan.

Ia berharap sinergi yang terbangun melalui berbagai kegiatan dan forum seperti ini dapat semakin memperkuat kolaborasi dalam mendukung transformasi energi serta pembangunan ketenagalistrikan yang berkelanjutan di Sumatera Utara.red

**HGB Bogor dalam Pusaran OTT: Dari Pejabat ATR/BPN hingga Politisi, Siapa Pemain Utamanya?

admin — Tue, 15 Sep 2026 07:57:00 +0700+0700

JAKARTA — Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di wilayah Jabodetabek mulai membuka pertanyaan yang jauh lebih besar daripada sekadar penangkapan sejumlah pejabat.

Sebanyak 17 orang diamankan KPK dalam operasi yang berkaitan dengan dugaan korupsi pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) di Kabupaten Bogor serta dugaan penerimaan lainnya.

Yang membuat kasus ini mencengangkan bukan hanya jumlah orang yang diamankan. KPK juga menemukan uang tunai dalam bentuk rupiah dan valuta asing yang dikemas dalam sekitar 20 koper, boks dan kardus, dengan estimasi sementara mencapai ratusan miliar rupiah. Penghitungan masih dilakukan penyidik.

Di antara pihak yang diamankan terdapat Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR/BPN Lampri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung, Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang Tardi, politikus Golkar Fahd A Rafiq, serta mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto.

Pertanyaan Besarnya: Untuk Siapa Uang Sebanyak Itu?

Di sinilah kasus OTT tersebut layak dibaca lebih dalam.

Jika dugaan perkara memang berkaitan dengan pengurusan HGB, maka penyidik KPK tidak cukup berhenti pada siapa yang menerima uang. Publik tentu menunggu jawaban mengenai siapa pemberi, siapa perantara, siapa penerima akhir dan kepentingan bisnis apa yang sedang diperjuangkan melalui proses pertanahan tersebut.

Sebab, pengurusan HGB bukan sekadar persoalan administrasi biasa. Di dalamnya terdapat kepentingan atas tanah, nilai ekonomi yang sangat besar, kepastian investasi, dan potensi keuntungan bisnis yang nilainya bisa berlipat jauh dibandingkan biaya resmi pengurusan.

Maka keberadaan uang hingga ratusan miliar rupiah menjadi alarm serius.

Apakah seluruh uang tersebut berkaitan langsung dengan perkara HGB? Apakah ada fee yang dibagi berjenjang? Siapa yang mengumpulkan uang? Di mana titik awal transaksi? Dan siapa yang sebenarnya menikmati keuntungan terbesar?

Pertanyaan-pertanyaan inilah yang harus dijawab KPK.

Pejabat, Politisi dan Kepentingan Bisnis

Kasus ini semakin menarik karena pihak yang diamankan tidak hanya berasal dari birokrasi pertanahan.

Ada pejabat ATR/BPN, ada pihak swasta, ada politisi, bahkan ada mantan kepala daerah. KPK juga menyebut pihak terkait perusahaan Summarecon turut diamankan dalam rangkaian OTT tersebut.

Komposisi ini memunculkan dugaan adanya rantai kepentingan yang lebih luas.

Namun, perlu digarisbawahi, keterlibatan atau diamankannya seseorang dalam OTT belum otomatis berarti orang tersebut bersalah atau menjadi tersangka. Status hukum masing-masing pihak masih harus ditentukan berdasarkan hasil pemeriksaan dan alat bukti KPK.

Yang harus dibongkar adalah konstruksi perkaranya.

KPK Jangan Hanya Tangkap "Penerima"

Publik sudah terlalu sering melihat perkara korupsi berhenti pada pejabat yang menerima uang.

Dalam kasus sebesar ini, KPK dituntut bekerja lebih jauh.

Telusuri aliran uangnya.

Dari rekening mana uang bergerak?

Siapa yang menginstruksikan?

Siapa yang menyiapkan?

Siapa yang menjadi penghubung antara kepentingan bisnis dan pejabat?

Apakah ada komunikasi sebelum transaksi?

Apakah ada pertemuan khusus?

Dan yang paling penting:

Apakah dugaan permainan HGB ini berdiri sendiri atau merupakan bagian dari pola yang lebih besar dalam pengurusan aset dan pertanahan di kawasan strategis Jabodetabek?

KPK sendiri menyatakan operasi tersebut berkaitan dengan pengurusan HGB di Kabupaten Bogor dan dugaan penerimaan lainnya.

Frasa "penerimaan-penerimaan lainnya" justru patut menjadi pintu masuk penyidikan lebih dalam.

Dari HGB ke Dugaan Jaringan Kekuasaan

Jika nantinya penyidik menemukan bahwa uang tersebut tidak hanya mengalir kepada satu-dua pejabat, kasus ini berpotensi memperlihatkan bagaimana birokrasi, kepentingan bisnis dan jaringan politik dapat bertemu dalam satu meja transaksi.

Karena itu, publik layak menunggu konferensi pers KPK bukan sekadar daftar tersangka.

Publik membutuhkan peta perkara:

siapa aktornya, apa kepentingannya, berapa nilai transaksinya, bagaimana modusnya, ke mana uang mengalir dan siapa yang menikmati hasil akhirnya.

OTT boleh dimulai dengan menangkap orang.

Tetapi pemberantasan korupsi baru benar-benar selesai jika KPK berhasil membongkar sistem yang memungkinkan transaksi itu terjadi.

Dan dalam kasus 20 koper uang ini, pertanyaan terbesar bukan lagi:

"Siapa yang ditangkap KPK?"

Melainkan:

"Siapa sebenarnya yang berada di belakang uang ratusan miliar itu?"

PLN UID Sumut dan MKI Perkuat Kolaborasi, Green Energy Golf Tournament Jadi Momentum Transisi Energi

admin — Tue, 15 Sep 2026 07:09:00 +0700+0700

MEDAN — Upaya mempercepat transisi menuju energi bersih membutuhkan kolaborasi lintas sektor. PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Sumatera Utara pun mendorong penguatan sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk membangun ekosistem energi yang lebih hijau, andal, dan berkelanjutan.

Hal tersebut disampaikan General Manager PLN UID Sumatera Utara, Rizky Mochamad, saat menerima kunjungan panitia Green Energy Golf (GEG) Tournament Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI) Sumatera Utara ke-2 Tahun 2026 di Cafe Senghap 1881, Kesawan, Medan, Senin (14/9/2026).

Rizky menegaskan, transisi energi tidak dapat dijalankan PLN seorang diri. Diperlukan keterlibatan pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, investor, hingga mitra strategis lainnya agar pemanfaatan energi baru terbarukan dapat semakin cepat berkembang dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Transisi menuju energi bersih tentu tidak dapat dijalankan oleh PLN sendiri. Diperlukan sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, akademisi, komunitas, investor, dan seluruh mitra strategis untuk mempercepat pemanfaatan energi baru terbarukan serta membangun ekosistem energi hijau yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," ujar Rizky.

Menurut Rizky, pelaksanaan GEG Tournament MKI Sumut ke-2 juga memiliki makna strategis. Selain menjadi ajang olahraga dan silaturahmi, kegiatan tersebut dapat menjadi ruang untuk memperluas jejaring sekaligus membangun kepercayaan antarpemangku kepentingan sektor ketenagalistrikan.

"Green Energy Golf Tournament MKI Sumut ke-2 hendaknya tidak hanya dimaknai sebagai sebuah turnamen olahraga, tetapi juga sebagai forum strategis untuk membangun kepercayaan, memperluas jejaring, dan memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan masa depan energi yang lebih hijau," katanya.

Ia menambahkan, PLN UID Sumatera Utara siap mendukung berbagai inisiatif kolaboratif yang sejalan dengan agenda transisi energi maupun pembangunan daerah.

"Kami berharap kegiatan ini dapat berlangsung dengan sukses serta menjadi agenda yang semakin mempererat sinergi seluruh insan dan pemangku kepentingan ketenagalistrikan," ujar Rizky.

Dalam pertemuan tersebut, Rizky didampingi SRM Niaga dan Manajemen Pelanggan UID Sumut Maman Sulaiman, SRM Distribusi UID Sumut Dicky Hiwardi, Manager Komunikasi dan TJSL UID Sumut Darma Saputra, serta Manager Aset Properti dan Umum UID Sumut Surya Syahputra Sitepu.

Sementara itu, Sekretaris MKI Sumatera Utara, Ahmad Iskandar, S.T., yang mewakili Ketua MKI Sumut Assoc. Prof. Dr. M. Isa Indrawan, S.E., M.M., menyampaikan salam dari Datuk Isa yang berhalangan hadir dalam pertemuan tersebut dan titip salam.

Iskandar mengatakan, MKI Sumut siap berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk menyukseskan GEG Tournament MKI Sumut ke-2 Tahun 2026.

"Pada prinsipnya MKI Sumut siap berkolaborasi untuk menyukseskan acara turnamen ini," kata Iskandar.Ia didampingi Bendahara MKI Sumut Assoc. Prof. Dr. Rahima Purba, S.E., serta JE Melky Purba dari GEG MKI Sumut dan panitia lainya.

GEG Tournament MKI Sumut ke-2 Tahun 2026 dijadwalkan berlangsung pada 8 November 2026 di Graha Metropolitan Golf Course.

Tidak hanya turnamen golf, MKI Sumut juga menyiapkan rangkaian kegiatan yang mengangkat isu akademik dan energi. Sehari sebelum turnamen, tepatnya pada 7 November 2026, akan digelar Seminar/Focus Group Discussion (FGD) Akademisi.
Rangkaian kegiatan tersebut diharapkan menjadi ruang bertukar gagasan sekaligus memperkuat komunikasi antara kalangan akademisi, pelaku industri, pemerintah, PLN, dan pemangku kepentingan lainnya dalam menghadapi tantangan serta peluang pengembangan energi bersih di Sumatera Utara.

Pertemuan panitia GEG MKI Sumut dengan jajaran PLN UID Sumut berlangsung dalam suasana santai dan penuh keakraban. Kegiatan ditutup dengan pemberian cendera mata dan foto bersama sebagai simbol penguatan silaturahmi serta komitmen kolaborasi dalam mendukung agenda ketenagalistrikan dan transisi energi.
(Red)

Tim Tabur Intel Kejati Sumut dan Kejari Madina Amankan DPO Terpidana Perkara Pertambangan di Kawasan Hutan

admin — Mon, 14 Sep 2026 23:27:00 +0700+0700

Medan, Tim Tangkap Buron (Tabur) Intelijen Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan Kejaksaan Negeri Mandailing Natal berhasil mengamankan seorang yang masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) terpidana, atas nama Julita Hasby Nasution alias Kultom bin Hobby Nasution, dalam perkara tindak pidana kehutanan secara tidak sah yaitu melakukan pertambangan di kawasan hutan.

Pengamanan terhadap terpidana dilaksanakan Senin (14/9/2026) sekira pukul 08.00 WIB di rumah kontrakannya di kawasan Jalan Sukapura, Kelurhan Suka Maju, Kecamatan Medan Johor. Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara.

"Pada saat diamankan, keluarga dari terpidana sempat melakukan perlawanan, dan terpidana akhirnya berhasil diamankan dan dibawa ke kantor Kejati Sumut untuk proses administrasi," kata Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Mandailing Natal, Jupri W. Banjarnahor SH, MH, Senin (14/9/2026).

Menurut Jupri W Banjarnahor, keberhasilan pengamanan DPO tersebut merupakan hasil koordinasi dan kerja sama antara Tim Intelijen Kejaksaan Negeri Mandailing Natal dengan Tim Intelijen Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.

"Pengamanan terhadap DPO ini merupakan bentuk komitmen Kejaksaan dalam memastikan setiap putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dilaksanakan. Kami terus melakukan koordinasi dan upaya pencarian terhadap para buronan, khususnya dalam rangka mendukung pelaksanaan penegakan hukum dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat," ujar Kasi Intelijen Kejari Madina.

Sebelumnya, terpidana telah ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) perkara tindak pidana kehutanan yaitu melakukan usaha pertambangan di kawasan hutan, yaitu DPO ini melakukan penggalian di sungai Lolo menggunakan alat berat, yang kemudian tanah hasil galian didulang untuk mendapatkan emas yang mana lokasi terpidana melakukan penggalian tanah tersebut masuk dalam kawasan Hutan Produksi terbatas (HPT), demikian dalam pertimbangan Majelis hakim dalam putusanya

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1205K/Pid.Sus-LH/2025, terpidana dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengerjakan, dan/atau menggunakan dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah."

"Atas perbuatannya tersebut, Mahkamah Agung menjatuhkan pidana kepada terpidana berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)," paparnya.

Terhadap DPO, lanjut Kasi Intel sudah lama dilakukan pemantauan, dan telah mempelajari pergerakan daripada DPO, selanjutnya berkordinasi dengan Intelijen Kejati Sumut, hingga mendeteksi keberadaan DPO di Medan dan langsung melakukan pengamanan.

Setelah berhasil diamankan, terpidana selanjutnya dibawa ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara untuk menjalani proses hukum lebih lanjut dalam rangka pelaksanaan putusan pengadilan.

Kasi Intelijen Kejari Madina menambahkan bahwa pihaknya akan terus melakukan koordinasi dengan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara serta bidang terkait guna memastikan proses administrasi dan pelaksanaan eksekusi oleh Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Mandailing Natal terhadap terpidana berjalan sesuai dengan putusan pengadilan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Setelah berhasil diamankan, terpidana selanjutnya diserahkan kepada Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Mandailing Natal untuk dilakukan eksekusi sesuai dengan putusan pengadilan. Pelaksanaan eksekusi tersebut dilakukan oleh Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Mandailing Natal, Gilbeth Sitindaon, SH, MH, dengan menempatkan terpidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan," tandasnya.

Lebih lanjut Kasi Intel Kejari Madina menegaskan bahwa tidak ada tempat yang aman bagi DPO. Kepada DPO yang masih bersembunyi agar segera menyerahkan diri dan menjalani proses hukum yang berlaku.

SK Golkar Sumut Akhirnya Terbit, Andar Amin Resmi Pimpin Untuk Periode 2025–2030*

admin — Mon, 14 Sep 2026 21:03:00 +0700+0700

Medan —DPP Partai Golkar akhirnya menerbitkan SK kepengurusan DPD Partai Golkar Sumatera UTARA periode 2025–2030.

Dalam SK tersebut, Andar Amin Harahap ditetapkan sebagai Ketua, Viktor Silaen, SE., MM sebagai Sekretaris, dan Mula Rotua Siregar sebagai Bendahara.

"Benar, SK kepengurusan DPD Partai Golkar Sumut sudah keluar," kata Yasyir Ridho Loebis saat dikonfirmasi, Senin (14/9/2026).

Terbitnya SK ini mengakhiri penantian panjang setelah Musda XI Golkar Sumut yang digelar Februari 2026. Dalam Musda tersebut, Andar Amin ditetapkan secara aklamasi sebagai ketua terpilih setelah menjadi satu-satunya kandidat yang memenuhi persyaratan pencalonan.

Sebelumnya, puluhan DPD Golkar kabupaten/kota telah menyatakan dukungan kepada Andar.

Namun, hingga kini belum ada penjelasan resmi DPP Partai Golkar mengenai alasan SK tersebut baru terbit sekitar tujuh bulan setelah Musda. Karena itu, berbagai dugaan mengenai dinamika internal maupun persoalan administrasi belum dapat dipastikan sebagai penyebab.

Sementara Yasyir Ridho memastikan dirinya tidak masuk dalam struktur kepengurusan baru.

"Gak jadi apa-apa. Tugasku sudah selesai menyukseskan Musda Partai Golkar sampai SK terbit sesuai arahan sahabat saya Doli Kurnia Tanjung," ujarnya.

Dengan terbitnya SK, Andar Amin kini memasuki babak baru untuk mengonsolidasikan seluruh kekuatan Partai Golkar Sumut periode 2025–2030.

Prabowo Copot Purbaya dari Menkeu

admin — Mon, 14 Sep 2026 19:46:00 +0700+0700

Jakarta - Presiden Prabowo Subianto secara resmi mengumumkan perombakan (reshuffle) Kabinet Merah Putih pada Senin (14/9/2026). Perubahan paling krusial dalam perombakan kali ini terjadi pada pos bendahara negara, di mana Purbaya Yudhi Sadewa resmi dicopot dari jabatannya sebagai Menteri Keuangan. Digantikan Suahasil Nazara.

Keputusan ini mengakhiri masa jabatan Purbaya yang genap berjalan selama satu tahun, sejak ia pertama kali ditunjuk untuk menggantikan ekonom senior Sri Mulyani Indrawati.

Kebijakan Dolar SAL Pemicu Kontroversi
Sepanjang satu tahun menahkodai Kementerian Keuangan, kepemimpinan Purbaya kerap diwarnai dinamika dan perdebatan hangat. Salah satu langkahnya yang paling menyita perhatian publik adalah keputusan memindahkan serta menggelontorkan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) dari Bank Indonesia ke jajaran bank Badan Usaha Milik Negara (Himbara).

Kebijakan injeksi likuiditas tersebut sempat memicu pro-kontra di kalangan ekonom dan pelaku pasar modal terkait efektivitasnya dalam memacu pertumbuhan ekonomi serta dampaknya terhadap stabilitas moneter nasional.

Profil dan Latar Belakang Purbaya Yudhi Sadewa
Purbaya dikenal memiliki rekam jejak akademis yang terbilang unik untuk seorang pengelola fiskal negara. Ia berlatar belakang teknik sebelum akhirnya mendalami disiplin ilmu ekonomi tingkat lanjut:

Pendidikan Tinggi: Meraih gelar Sarjana Teknik Elektro dari Institut Teknologi Bandung (ITB), lalu melanjutkan studi hingga meraih gelar Master of Science (MSc) dan Doktor (PhD) Ilmu Ekonomi dari Purdue University, Indiana, Amerika Serikat.

Rekam Jejak Karier:

Ketua Dewan Komisioner LPS: Memimpin Lembaga Penjamin Simpanan sebelum masuk ke jajaran kabinet.

Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi (2018–2020): Bertugas di Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Staf Khusus Bidang Ekonomi Menko Maritim (2016–2018): Menjadi penasihat kebijakan ekonomi nasional.

Keputusan Presiden Prabowo melakukan perombakan di tubuh Kemenkeu ini diharapkan mampu memberikan arah baru bagi kepastian kebijakan fiskal serta memperkuat stabilitas ekonomi nasional ke depan. (*)

Sambut HUT ke-36, JNE Hadirkan Kolaborasi Eksklusif dengan Semangat Kreatif “Melesat Hebat”

admin — Mon, 14 Sep 2026 18:16:00 +0700+0700

Jakarta – Dalam menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) JNE ke-36 pada 26 November 2026, JNE sebagai perusahaan ekspedisi Indonesia menghadirkan gebrakan kreatif. Kali ini, JNE berkolaborasi dengan visual artist Indonesia, Muchlis Fachri yang akrab dikenal dengan Muklay untuk menyulap armada pengiriman JNE menjadi galeri seni berjalan yang merefleksikan semangat inovasi, kedekatan dengan pelanggan, dan energi positif.

Melalui kolaborasi ini, Muklay menghadirkan karakter visualnya yang kuat, ekspresif, penuh warna, dan lekat dengan nuansa pop art pada armada JNE. Karya tersebut merefleksikan dinamika perjalanan pengiriman, semangat para kurir dalam menjalankan perannya, serta kedekatan JNE dengan masyarakat yang telah menjadi bagian penting dari perjalanan perusahaan selama 36 tahun.

Eri Palgunadi, selaku SVP Marketing Group Head JNE, menyampaikan, "Kolaborasi ini sekaligus menjadi bentuk apresiasi JNE terhadap kreativitas dan karya seni anak bangsa, sekaligus menghadirkan pengalaman yang lebih dekat dan relevan bagi masyarakat. Melalui visual yang atraktif dan penuh energi, JNE ingin menyampaikan pesan bahwa perjalanan 36 tahun bukan hanya tentang mengantarkan paket dari satu tempat ke tempat lainnya, tetapi juga tentang terus menghadirkan semangat positif, membangun konektivitas, dan menghubungkan kebahagiaan di tengah masyarakat Indonesia. Semangat tersebut menjadi bagian dari perjalanan JNE untuk terus bergerak, berinovasi, dan memberikan kontribusi nyata bagi Indonesia, sejalan dengan semangat "Melesat Hebat" di usia ke-36 tahun."

Sementara itu, Muklay mengaku bangga bisa mengambil bagian dalam perayaan perjalanan panjang JNE. Menurutnya, armada JNE yang setiap hari melintasi berbagai sudut kota di Indonesia adalah media yang sangat tepat untuk menghadirkan karya seni yang inklusif. "Senang sekali bisa berkolaborasi dengan JNE yang sudah menjadi bagian dari keseharian masyarakat Indonesia. Lewat karakter dan warna-warna cerah khas saya, semoga visual di armada JNE ini bisa membawa senyuman, keceriaan, dan energi positif bagi siapa pun yang melihatnya di jalan," ungkapnya.

Mengusung tema "Melesat Hebat", perayaan HUT ke-36 JNE merefleksikan semangat perusahaan untuk terus tumbuh secara dinamis, adaptif, dan progresif dalam menghadapi perkembangan zaman. Tema ini sekaligus menegaskan komitmen JNE untuk senantiasa relevan dengan kebutuhan masyarakat melalui penguatan inovasi, pemanfaatan teknologi, serta peningkatan kualitas layanan. Memasuki usia ke-36 tahun, "Melesat Hebat" menjadi semangat JNE untuk mempercepat langkah dan menghadirkan pencapaian yang semakin bermakna, tidak hanya bagi perusahaan dan pelanggan, tetapi juga dalam memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Ketum LADON Ucok Ibah Milad, Komunitas ISO Coffee Panjatkan Doa dan Harapan

admin — Mon, 14 Sep 2026 16:48:00 +0700+0700

MEDAN, HALOMEDAN.COM

Kabar bahagia datang dari Ketua Umum LADON, Zedan Indra Jaya alias Ucok Ibah. Di hari istimewanya, Ucok Ibah mendapat ucapan selamat milad sekaligus doa dari keluarga besar Komunitas ISO Coffee.

Ucapan tersebut menjadi bentuk perhatian dan rasa persahabatan dari keluarga besar ISO Coffee kepada Ucok Ibah. Mereka berharap momentum pertambahan usia tersebut membawa keberkahan serta menjadi awal dari berbagai kesuksesan dan kebaikan di masa mendatang.

"Selamat milad, Ketum LADON Ucok Ibah. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, umur panjang dan penuh keberkahan, rezeki yang semakin berlimpah, halal dan berkah, serta kesuksesan dalam setiap langkah dan perjuangan," ujar keluarga besar Komunitas ISO Coffee dalam ucapan mereka.

Tak hanya mendoakan kesehatan dan keberkahan rezeki, keluarga besar ISO Coffee juga berharap seluruh urusan Ucok Ibah diberikan kemudahan dan setiap langkahnya dilancarkan.
Cita-cita dan harapan yang tengah diperjuangkan juga diharapkan dapat tercapai. Begitu pula dengan keluarga, agar senantiasa diberikan kebahagiaan, kesehatan dan keberkahan.

Bagi keluarga besar ISO Coffee, Ucok Ibah diharapkan terus menjadi sosok yang rendah hati, penuh semangat serta mampu memberikan inspirasi dan energi positif bagi orang-orang di sekitarnya.
"Panjang umur, sehat selalu, sukses terus dan semakin berjaya. Aamiin Ya Rabbal 'Alamin," ungkap mereka.

Ucapan selamat dan doa tersebut disampaikan mewakili keluarga besar Komunitas ISO Coffee, di antaranya Hendra DS, Subandi selaku owner ISO Coffee, Ramli Tarigan, Darwin, Ewin Ginting, Sofyan Yahya, Yosi Siregar, Muhazad, Azwar, Donald Sidabalok, Anto Genk serta sahabat-sahabat lainnya.

Momentum milad Ucok Ibah pun menjadi kesempatan bagi para sahabat untuk kembali mempererat tali silaturahmi dan menjaga kebersamaan yang telah terjalin selama ini.
Keluarga besar Komunitas ISO Coffee berharap Ucok Ibah selalu diberikan kesehatan, kesuksesan dan keberkahan dalam menjalani setiap langkah kehidupannya.

(Red)