https://www.halomedan.com/ Halo Medan | Berani Tampil Beda Tue, 30 Jun 2026 20:03:00 +0700+0700 id-ID Bupati Dukung Rakerda dan Family Gathering JMSI Sumut dan Pelantikan JMSI Sergai/Tebingtinggi Tue, 30 Jun 2026 16:01:00 +0700+0700
SERDANG BEDAGAI |Pengurus Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Sergai/Tebingtinggi melakukan audiensi dengan Bupati Serdang Bedagai (Sergai), H. Darma Wijaya, di Kantor Bupati Sergai, Selasa (30/6/2026) siang. Pertemuan berlangsung hangat, penuh keakraban dan senda gurau sekaligus membahas persiapan pelantikan kepengurusan JMSI Sergai/Tebingtinggi yang dijadwalkan berlangsung pada 18 Juli 2026 di kawasan wisata Pantai Romantis, Kecamatan Perbaungan.

Audiensi dipimpin langsung Ketua JMSI Sergai/Tebingtinggi, Irlan Jaya Situmorang, SH, didampingi Sekretaris Yusnar Al Banjari beserta sejumlah pengurus. Turut hadir mendampingi, Ketua JMSI Sumatera Utara Rianto, SH., MH, yang akrab disapa Anto Genk, sekaligus CEO Sumut 24 Group bersama sejumlah pengurus JMSI Sumut.

Sementara itu, Bupati Sergai H. Darma Wijaya menerima rombongan didampingi beberapa staf Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai.

Dalam sambutannya, Bupati H. Darma Wijaya menyampaikan apresiasi atas kunjungan JMSI Sumut dan JMSI Sergai/Tebingtinggi. Menurutnya, kehadiran organisasi perusahaan media siber menjadi mitra strategis pemerintah dalam menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat.

"Atas nama Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai, saya mengucapkan selamat datang kepada Ketua JMSI Sumatera Utara beserta jajaran dan Pengurus JMSI Sergai/Tebingtinggi. Kami menyambut baik kehadiran JMSI sebagai organisasi perusahaan media yang memiliki peran penting dalam membangun komunikasi publik. Kami berharap JMSI dapat terus menyajikan berita yang berimbang, akurat, edukatif, serta menjadi mitra pemerintah dalam menyampaikan berbagai program pembangunan kepada masyarakat," ujar Bupati yang akrab disapa Wiwiek.

Ketua JMSI Sergai/Tebingtinggi, Irlan Jaya Situmorang, SH, mengucapkan terima kasih atas sambutan hangat yang diberikan Bupati Sergai. Ia menjelaskan bahwa audiensi tersebut juga bertujuan menyampaikan rencana pelantikan kepengurusan JMSI Sergai/Tebingtinggi.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati yang telah menerima kami dengan sangat baik. Melalui kesempatan ini, kami juga menyampaikan undangan sekaligus berharap Bapak Bupati H. Darma Wijaya dapat berkenan hadir pada acara Pelantikan JMSI Sergai/Tebingtinggi yang direncanakan dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 2026 di objek wisata Pantai Romantis, Kecamatan Perbaungan. Kehadiran Bapak tentu akan menjadi motivasi bagi kami untuk terus berkontribusi melalui dunia pers yang profesional," kata Irlan.

Senada dengan itu, Sekretaris JMSI Sergai/Tebingtinggi, Yusnar Al Banjari, menegaskan bahwa kepengurusan JMSI yang akan dilantik berkomitmen membangun sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan di daerah.

"JMSI Sergai/Tebingtinggi siap menjadi wadah perusahaan media siber yang profesional, menjunjung tinggi kode etik jurnalistik, serta berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam menyampaikan informasi yang benar, berimbang, dan bermanfaat bagi masyarakat," ujarnya.

Sementara itu, Ketua JMSI Sumatera Utara, Rianto, SH., MH (Anto Genk), menyampaikan acara pelantikan JMSI Sergai/Tebingtinggi juga dirangkaikan dengan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) ke I JMSI Sumut dibawah kepemimpinan Rianto, SH MH (Anto Genk) dan juga pelaksanaan Family Gathering kepengurusan JMSI se Sumatera Utara.

Anto Genk juga memberikan apresiasi kepada Bupati Sergai yang telah meluangkan waktu menerima jajaran JMSI Sumut dan JMSI Sergai/Tebingtinggi dan juga ucapan terimakasih atas janji bupati Sergai yang akan menghadiri undangan dan memberikan apresiasi untuk kegiatan JMSI Sumut dan JMSI Sergai/Tebingtinggi.

"Silaturahmi ini menjadi momentum penting untuk memperkuat hubungan antara pemerintah daerah dengan perusahaan media yang tergabung dalam JMSI. Kami berharap sinergi yang telah terjalin dapat terus ditingkatkan sehingga media dapat menjalankan fungsi kontrol sosial sekaligus menjadi mitra strategis dalam mendukung pembangunan daerah melalui pemberitaan yang profesional, berimbang, dan bertanggung jawab," tutur Anto Genk.

Ia juga berharap pelantikan JMSI Sergai/Tebingtinggi menjadi langkah awal memperkuat eksistensi organisasi di wilayah Serdang Bedagai dan Kota Tebing Tinggi.

Audiensi berlangsung dalam suasana penuh keakraban dan dialog konstruktif mengenai peran media di era digital. Pertemuan kemudian diakhiri dengan sesi foto bersama sebagai simbol terjalinnya komitmen sinergi antara Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai dengan JMSI Sumatera Utara serta JMSI Sergai/Tebingtinggi.*(SS68)*]]> https://www.halomedan.com/news/66146/bupati-dukung-rakerda-dan-family-gathering-jmsi-sumut-dan-pelantikan-jmsi-sergaitebingtinggi/ JMSI Sumut Dukung Program Gubsu Bobby Nasution: Kolaborasi Pemerintah dan Media Kunci Percepat Pembangunan Tue, 30 Jun 2026 14:29:00 +0700+0700
Pernyataan tersebut disampaikan Ketua JMSI Sumut, Rianto, SH., MH, yang akrab disapa Anto Genk, di sela-sela pertemuan bersama sejumlah wartawan di Garasi Cafe, Jalan Sakti Lubis, Medan, Selasa (30/6/2026).

Menurut Anto Genk yang juga CEO media Sumut 24 Group, berbagai capaian yang telah diraih Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menunjukkan komitmen kuat dalam membangun daerah melalui kolaborasi dengan seluruh elemen masyarakat, termasuk media massa.

"JMSI Sumatera Utara mendukung program kolaborasi yang digagas Gubernur Bobby Nasution. Kami menilai berbagai program pembangunan yang berjalan telah memberikan dampak positif bagi masyarakat. Media memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi yang benar, akurat, dan berimbang kepada publik," ujar Anto Genk.

Ia menilai salah satu prestasi yang patut diapresiasi adalah keberhasilan Kaldera Toba kembali mempertahankan status Green Card dari UNESCO Global Geopark (UGGp). Capaian tersebut dinilai menjadi bukti bahwa kawasan geopark dunia di Sumatera Utara terus dikelola dengan baik sehingga mampu menjaga pengakuan internasional sekaligus mendorong sektor pariwisata dan perekonomian masyarakat.

Selain itu, pembangunan infrastruktur juga terus menunjukkan progres positif. Salah satunya pembangunan tiga ruas jalan provinsi di kawasan Sipiongot, Kecamatan Dolok, Kabupaten Padang Lawas Utara yang saat ini berjalan secara masif. Infrastruktur tersebut diharapkan mampu meningkatkan konektivitas antarwilayah serta mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Di sektor ekonomi, Anto Genk juga mengapresiasi pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara yang pada Triwulan I Tahun 2026 tercatat sebesar 4,98 persen secara tahunan (year on year). Bahkan, proyeksi Bank Indonesia menunjukkan pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara hingga akhir tahun diperkirakan berada pada kisaran 4,9 hingga 5,7 persen, yang menjadi sinyal positif bagi iklim investasi dan dunia usaha.

JMSI Sumut juga menilai langkah tegas Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama Pemerintah Kabupaten Karo dalam melakukan penertiban terhadap praktik pungutan liar di kawasan wisata Sidebuk-debuk merupakan bentuk keberpihakan pemerintah kepada masyarakat dan wisatawan. Penertiban tersebut dinilai berhasil menciptakan rasa aman dan nyaman bagi para pengunjung sehingga diharapkan mampu meningkatkan citra destinasi wisata Sumatera Utara.

Menurut Anto Genk, keberhasilan pembangunan tidak dapat dipisahkan dari komunikasi publik yang efektif. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah dan media menjadi faktor penting dalam memastikan setiap program pembangunan dapat diketahui, dipahami, sekaligus diawasi oleh masyarakat.

Ia mengapresiasi pendekatan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang terus membuka ruang dialog dengan insan pers melalui pertemuan bersama para pemimpin redaksi serta melibatkan wartawan dalam berbagai agenda dan rapat kerja daerah. Langkah tersebut dinilai mampu menciptakan komunikasi dua arah yang sehat antara pemerintah dan media.

"Kolaborasi pemerintah dan media bukan sekadar menyampaikan informasi, tetapi juga membangun kepercayaan publik. JMSI Sumut siap menjadi mitra strategis pemerintah dalam menyebarluaskan informasi pembangunan dan pelayanan publik secara cepat, akurat, edukatif, dan berimbang," tegasnya.

Anto Genk berharap sinergi yang telah terjalin antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan media siber terus diperkuat sehingga berbagai program pembangunan dapat berjalan optimal serta memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat Sumatera Utara.rel]]> https://www.halomedan.com/news/66145/jmsi-sumut-dukung-program-gubsu-bobby-nasution-kolaborasi-pemerintah-dan-media-kunci-percepat-pembangunan/ Amnesti di Tengah Momentum Kemerdekaan: Menguji Komitmen Negara terhadap Keadilan bagi Pejuang Pandemi Tue, 30 Jun 2026 11:13:00 +0700+0700
Medan — Rencana kebijakan amnesti Presiden Republik Indonesia yang diwacanakan bertepatan dengan momentum Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI 17 Agustus 2026 menjadi perhatian publik. Kebijakan tersebut membuka harapan baru bagi sejumlah pihak yang mendorong agar negara memberikan ruang pertimbangan terhadap perkara-perkara yang memiliki dimensi kemanusiaan dan pengabdian publik.

Salah satu yang menjadi sorotan adalah usulan amnesti terhadap dr. Aris Yudhariansyah, MM, yang dikenal sebagai Juru Bicara Satgas Covid-19 Provinsi Sumatera Utara pada masa pandemi Covid-19.

Penasihat Hukum (PH) dr. Aris Yudhariansyah, Prof. Yuspar, SH., M.Hum, menyampaikan bahwa usulan amnesti tersebut telah disampaikan melalui mekanisme resmi kepada Presiden Republik Indonesia melalui Menteri Hukum RI sejak Januari 2026.

Menurut Prof. Yuspar, langkah tersebut merupakan bagian dari ikhtiar hukum untuk meminta negara melihat perkara secara menyeluruh, tidak hanya dari aspek hukum formal, tetapi juga mempertimbangkan aspek kemanusiaan, pengabdian, dan kondisi luar biasa yang terjadi saat pandemi.

"Usulan amnesti telah kami sampaikan melalui jalur resmi kepada Presiden melalui Menteri Hukum RI sejak Januari 2026. Kami berharap pemerintah dapat mengkaji secara objektif dengan melihat seluruh aspek, termasuk peran dan pengabdian dalam situasi pandemi Covid-19," ujar Prof. Yuspar.

Ia menjelaskan bahwa pandemi Covid-19 merupakan kondisi darurat nasional yang membuat banyak pihak, termasuk tenaga kesehatan dan unsur pemerintah, bekerja dalam situasi penuh tekanan untuk melindungi masyarakat.

"Dalam keadaan luar biasa, tentu terdapat konteks yang harus dilihat secara utuh. Negara memiliki ruang melalui kebijakan amnesti untuk menghadirkan keadilan substantif dengan tetap menghormati proses hukum," katanya.

Prof. Yuspar menilai momentum Hari Kemerdekaan 17 Agustus 2026 dapat menjadi simbol bahwa negara hadir melalui kebijakan yang mengedepankan keseimbangan antara kepastian hukum dan nilai kemanusiaan.

"Amnesti bukan berarti mengabaikan hukum, tetapi merupakan kewenangan konstitusional Presiden untuk memberikan pertimbangan berdasarkan nilai keadilan dan kemanusiaan," tambahnya.

Sementara itu, Ali Yusuf, SH., Pendiri Advokat Muda Muslim Indonesia (AMMI), menyampaikan bahwa kebijakan amnesti perlu melihat kontribusi dan situasi khusus yang dihadapi para pihak ketika negara berada dalam masa krisis pandemi.

"Pandemi Covid-19 adalah kondisi yang tidak biasa. Banyak orang bekerja dalam tekanan besar demi kepentingan masyarakat. Karena itu, ketika negara membuka ruang amnesti, aspek pengabdian dan kemanusiaan patut menjadi bagian dari pertimbangan," ujar Ali Yusuf.

Menurutnya, momentum amnesti dapat menjadi refleksi bahwa negara tidak hanya hadir melalui penegakan hukum, tetapi juga melalui kebijakan yang memberikan ruang pemulihan dan keadilan.

"Kami berharap Presiden dapat melihat setiap usulan secara objektif dan menyeluruh. Keadilan bukan hanya berbicara mengenai aturan, tetapi juga mengenai konteks dan nilai kemanusiaan," kata Ali Yusuf.

Rencana pemberian amnesti pada 17 Agustus 2026 masih menunggu proses dan keputusan resmi pemerintah. Pemberian amnesti merupakan kewenangan Presiden sesuai mekanisme konstitusional yang berlaku.

Momentum kemerdekaan tahun ini diharapkan menjadi ruang bagi negara untuk menunjukkan komitmen terhadap nilai keadilan, kemanusiaan, dan penghargaan terhadap mereka yang pernah mengambil peran dalam menghadapi krisis nasional.]]> https://www.halomedan.com/news/66144/amnesti-di-tengah-momentum-kemerdekaan-menguji-komitmen-negara-terhadap-keadilan-bagi-pejuang-pandemi/ Gerindra: Evaluasi Latsarmil Jadi Momentum Perbaikan, KDMP-KNMP Tetap Dilanjutkan Tue, 30 Jun 2026 11:09:00 +0700+0700
Jakarta - Juru Bicara Partai Gerindra, Sugiat Santoso, menyampaikan belasungkawa atas insiden yang terjadi dalam pelaksanaan Program Latihan Dasar Militer (Latsarmil). Menurutnya, peristiwa tersebut harus menjadi momentum untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh tanpa menghilangkan tujuan besar dari program-program pemberdayaan masyarakat.

"Kami menyampaikan duka cita yang mendalam kepada keluarga korban. Semoga almarhum mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan serta ketabahan menghadapi musibah ini," kata Sugiat Santoso, Selasa (30/6/2026).

Ia menegaskan, keselamatan peserta harus menjadi prioritas utama dalam setiap pelaksanaan program pemerintah. Dia meminta agar ada standar keselamatan bagi peserta.

"Peristiwa ini harus dievaluasi secara menyeluruh. Evaluasi untuk memastikan standar keselamatan, pengawasan, dan tata kelola pelaksanaan program semakin baik sehingga kejadian serupa tidak terulang kembali," ujarnya.

Sugiat mengatakan perlu melakukan pembenahan terhadap seluruh aspek penyelenggaraan program, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga sistem pengawasan.

"Kita ingin setiap program pemerintah berjalan secara profesional. Karena itu, standar operasional harus diperkuat, mitigasi risiko diperjelas, dan pengawasan di lapangan harus lebih optimal. Hal ini mulai dari pendataan kondisi calon peserta sebelum mengikuti kegiatan," katanya.

Ia juga menegaskan negara harus hadir mendampingi keluarga korban. Dia menyebut penanganan harus dilakukan secara terbuka.

"Negara tidak boleh abai. Pemerintah harus memastikan keluarga korban mendapatkan pendampingan, perhatian, serta seluruh hak yang menjadi tanggung jawab negara. Penanganan kasus ini juga harus dilakukan secara terbuka, transparan, dan akuntabel agar masyarakat memperoleh kejelasan," ucap Wakil Ketua Komisi XIII DPR ini.

Meski demikian, Sugiat meminta agar insiden tersebut tidak mengaburkan tujuan strategis dari Program Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes MP) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).

"Kopdes Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih merupakan program strategis Presiden untuk memperkuat ekonomi desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mendorong kemandirian ekonomi rakyat. Program ini tetap harus dilanjutkan karena manfaatnya sangat besar bagi masyarakat," katanya.

Menurut Sugiat, yang perlu diperbaiki adalah mekanisme pelaksanaan dan tata kelola, bukan menghentikan program yang telah dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Kalau ada kekurangan dalam pelaksanaan, tentu harus diperbaiki. Tetapi semangat membangun desa, memperkuat koperasi, dan meningkatkan kesejahteraan nelayan jangan sampai berhenti. Justru kita harus memastikan seluruh rangkaian program dilaksanakan dengan standar keselamatan yang lebih tinggi dan tata kelola yang semakin baik," ujarnya.

Ia berharap hasil evaluasi nantinya dapat menjadi dasar penyempurnaan pelaksanaan program ke depan.

"Kita ingin setiap kebijakan pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Karena itu, evaluasi harus menghasilkan perbaikan nyata sehingga seluruh program strategis dapat berjalan lebih aman, lebih profesional, dan lebih akuntabel," tutup Sugiat.]]> https://www.halomedan.com/Berita/66143/gerindra-evaluasi-latsarmil-jadi-momentum-perbaikan-kdmpknmp-tetap-dilanjutkan/ Dasco Terima Audiensi DPP FAGAR dan Perwakilan Guru Honorer, Bahas Pengangkatan ASN hingga Kesejahteraan Guru Mon, 29 Jun 2026 21:04:00 +0700+0700 Dalam pertemuan tersebut, DPP FAGAR dan perwakilan guru honorer menyampaikan sejumlah aspirasi terkait peningkatan kesejahteraan serta status kepegawaian tenaga pendidik. Beberapa isu utama yang dibahas meliputi pengangkatan guru honorer menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), pengangkatan guru PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK penuh waktu, usulan pengangkatan guru PPPK menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), serta pelaksanaan inpassing atau penyetaraan bagi guru.
Selain itu, audiensi juga membahas berbagai persoalan lain yang berkaitan dengan dunia pendidikan, termasuk upaya menciptakan kebijakan yang lebih berpihak kepada guru dan tenaga kependidikan di seluruh Indonesia.
Dalam kesempatan tersebut, DPR RI bersama pemerintah menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti berbagai aspirasi yang disampaikan oleh DPP FAGAR dan perwakilan guru honorer. Komitmen tersebut diharapkan menjadi langkah nyata dalam memperjuangkan peningkatan kesejahteraan guru serta penguatan kualitas pendidikan nasional.
Audiensi berlangsung dalam suasana dialogis dan konstruktif sebagai bagian dari upaya membangun sinergi antara DPR RI, pemerintah, dan para pemangku kepentingan di sektor pendidikan demi kemajuan pendidikan dan kesejahteraan guru di Indonesia.rel]]> https://www.halomedan.com/politik/66142/dasco-terima-audiensi-dpp-fagar-dan-perwakilan-guru-honorer-bahas-pengangkatan-asn-hingga-kesejahteraan-guru/ Bank Sumut Salurkan Zakat Pegawai, 100 Anak Ikuti Khitan Massal Mon, 29 Jun 2026 20:38:00 +0700+0700


Medan – PT Bank Sumut melalui Unit Pengelola Zakat (UPZ) kembali menggelar aksi sosial berupa khitan massal terhadap 100 anak. Berlangsung di Ballroom Kantor Pusat Bank Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan, Minggu (28/6). Kegiatan ini menjadi salah satu bentuk pemanfaatan dana zakat yang dihimpun dari pegawai Bank Sumut untuk membantu masyarakat melalui layanan kesehatan.

Khitan massal tersebut dihadiri Direktur TI dan Operasional Bank Sumut Sandhy Sofyan, Wakil Ketua II BAZNAS Sumatera Utara Sultoni Trikusuma, Ketua Tim Medis RSU Haji Medan Fitrady Ulianda Siregar, jajaran pengurus UPZ Bank Sumut, serta Ibu-Ibu Rukun Wanita PT Bank Sumut.

Direktur TI dan Operasional Bank Sumut Sandhy Sofyan mengatakan, khitan bukan hanya tindakan medis, tetapi juga bagian dari ikhtiar menjaga kesehatan sekaligus menjalankan syariat. Karena itu, Bank Sumut berupaya menghadirkan layanan yang aman dan nyaman bagi seluruh peserta.

"Melalui kegiatan ini kami ingin memastikan anak-anak mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik, sekaligus merasakan suasana yang menyenangkan sehingga pengalaman hari ini menjadi kenangan yang baik bagi mereka," ujar Sandhy.

Khitan massal gratis, lanjut Sandhy, merupakan bagian dari komitmen Bank Sumut menghadirkan manfaat yang lebih luas melalui pengelolaan zakat pegawai. Dana yang dihimpun dari para muzaki di lingkungan Bank Sumut dikembalikan kepada masyarakat melalui berbagai program sosial yang menyentuh kebutuhan nyata.

Sandhy juga menyampaikan apresiasi kepada Rumah Sakit Umum Haji Medan yang mendukung pelaksanaan khitan massal tersebut. Kolaborasi antara lembaga keuangan dan institusi kesehatan menjadi salah satu cara untuk memperluas jangkauan pelayanan kepada masyarakat. Sekaligus berharap khitan massal dapat membantu meringankan beban keluarga peserta sekaligus menjadi amal kebaikan bagi seluruh pihak yang terlibat.

Bagi Bank Sumut, program seperti ini menjadi bagian dari upaya memperkuat peran perusahaan dalam mendukung kesejahteraan masyarakat. Melalui pengelolaan zakat yang terarah, Bank Sumut berupaya menghadirkan manfaat yang tidak hanya dirasakan oleh penerima bantuan, tetapi juga memperkuat semangat gotong royong dan kepedulian sosial di Sumatera Utara.

Sementara itu, Wakil Ketua II BAZNAS Sumatera Utara, Sultoni Trikusuma mengapresiasi konsistensi UPZ Bank Sumut yang selama ini aktif berkolaborasi dengan BAZNAS dalam berbagai program sosial.

Ia menyebut Bank Sumut telah menjadi salah satu mitra strategis dalam pengelolaan zakat di Sumatera Utara. Bahkan, berdasarkan penghimpunan zakat, UPZ Bank Sumut menempati posisi kedua terbesar di Sumatera Utara setelah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada UPZ Bank Sumut atas kerja sama yang telah terjalin selama ini. Banyak program yang telah dilaksanakan bersama dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Ini menunjukkan kepedulian Komisaris, Direksi, dan seluruh pegawai Bank Sumut terhadap pengelolaan serta penyaluran zakat," ujarnya.

Dalam pelaksanaannya, seluruh proses khitan dilakukan oleh tim medis dari Rumah Sakit Umum Haji Medan. Selain mendapatkan layanan khitan secara gratis, peserta juga memperoleh pendampingan medis sehingga pelaksanaan kegiatan berlangsung aman dan lancar.]]> https://www.halomedan.com/Berita/66141/bank-sumut-salurkan-zakat-pegawai-100-anak-ikuti-khitan-massal/ Dosen UNPAB Raih Gelar Doktor di Universitas Indonesia Mon, 29 Jun 2026 20:10:00 +0700+0700 Pencapaian tersebut menjadi wujud nyata dari dedikasi, kerja keras, dan komitmen Dr. Nuraini dalam mengembangkan kompetensi akademik sekaligus memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan pembangunan bangsa.
Keluarga Besar Universitas Pembangunan Panca Budi menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi atas keberhasilan tersebut. Prestasi ini diharapkan menjadi inspirasi bagi seluruh sivitas akademika untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
Keberhasilan Dr. Nuraini juga mencerminkan komitmen UNPAB dalam mendukung pengembangan sumber daya manusia yang unggul, inovatif, dan berdaya saing. Dengan bertambahnya dosen bergelar doktor, diharapkan kualitas pembelajaran, riset, serta kontribusi universitas terhadap pembangunan nasional semakin meningkat.
UNPAB berharap pencapaian ini menjadi motivasi bagi para dosen dan mahasiswa untuk terus berkarya, berprestasi, serta menghasilkan inovasi yang memberikan manfaat luas bagi masyarakat.
"Selamat atas pencapaian luar biasa ini. Semoga terus berkarya, menginspirasi, dan menjadi bagian dari perubahan menuju masa depan yang lebih baik."red]]> https://www.halomedan.com/profil/66140/dosen-unpab-raih-gelar-doktor-di-universitas-indonesia/ LTKP Desak Wali Kota Medan Evaluasi Kadis Pariwisata, GEMES IX 2026 Dinilai Minim Inovasi dan Disorot Soal Anggaran Rp2,5 Miliar Mon, 29 Jun 2026 20:05:00 +0700+0700 MEDAN |Pelaksanaan Gelar Melayu Serumpun (GEMES) IX Tahun 2026 yang menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi Kota Medan ke-436 sekaligus menyambut Rakernas APEKSI XVIII dimana Kota Medan ditunjuk sebagai tuan rumah telah menuai sorotan tajam.

Presidium Lingkaran Transparansi Kebijakan Publik (LTKP), Syafaruddin Sikumbang, meminta Wali Kota Medan, Rico Waas, segera mengevaluasi Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Medan, M. Odi Anggia Batubara, menyusul pelaksanaan acara yang dinilai tidak menghadirkan inovasi maupun terobosan baru.

Menurut Syafaruddin, kegiatan yang berlangsung pada Sabtu (27/6/2026) dan akan berlangsung sampai Selasa (30/6/2026) tersebut justru terkesan monoton dan tidak mencerminkan sebuah agenda budaya berskala internasional yang seharusnya menjadi etalase kebudayaan Melayu sekaligus wajah Kota Medan di hadapan para tamu daerah.

"Kami menilai pelaksanaan GEMES tahun ini sangat minim inovasi. Tidak terlihat konsep baru yang mampu mengangkat nilai budaya Melayu secara lebih modern, kreatif, dan berdaya tarik tinggi. Padahal kegiatan ini membawa nama besar Kota Medan dan digelar bertepatan dengan Hari Jadi Kota Medan serta Rakernas APEKSI," ujar Syafaruddin.

LTKP menilai Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Medan gagal memanfaatkan momentum besar tersebut untuk membangun citra pariwisata daerah. Dengan dukungan anggaran yang cukup besar, menurut mereka, masyarakat seharusnya dapat menikmati sebuah pertunjukan budaya yang lebih spektakuler, inovatif, dan memberikan dampak nyata terhadap sektor ekonomi kreatif.


*Soroti Anggaran Rp2,5 Miliar*

Tidak hanya mengkritik kualitas penyelenggaraan acara, LTKP juga menyoroti besarnya anggaran pelaksanaan GEMES IX Tahun 2026 yang mencapai sekitar Rp2,5 miliar.

Berdasarkan data yang disebut berasal dari laman LPSE Kota Medan, paket pekerjaan Jasa Penyelenggaraan Acara dengan kode tender 10136337000 dimenangkan oleh PT Global Gemilang.

Syafaruddin mengatakan bahwa besarnya nilai proyek harus sejalan dengan kualitas hasil yang diterima masyarakat.

"Ketika anggaran mencapai miliaran rupiah tetapi output kegiatan dinilai biasa-biasa saja dan tidak menunjukkan kreativitas maupun inovasi yang signifikan, maka publik tentu berhak mempertanyakan efektivitas penggunaan anggaran tersebut," katanya.

LTKP mengaku mencium adanya indikasi dugaan penyimpangan dalam pengelolaan anggaran kegiatan. Namun demikian, organisasi tersebut menegaskan bahwa dugaan tersebut perlu dibuktikan melalui audit dan pemeriksaan oleh aparat yang berwenang.

"Kami tidak ingin berspekulasi. Dugaan itu harus diuji melalui pemeriksaan yang objektif oleh lembaga penegak hukum maupun aparat pengawasan. Karena itu kami meminta dilakukan audit menyeluruh agar penggunaan anggaran benar-benar transparan dan akuntabel," tegasnya.


*Minta Wali Kota Bertindak Tegas*

LTKP mendesak Wali Kota Medan agar tidak menutup mata terhadap kritik masyarakat. Evaluasi terhadap Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dinilai penting sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan event budaya Kota Medan ke depan.

Menurut Syafaruddin, evaluasi tidak semata menyangkut persoalan administrasi, tetapi juga berkaitan dengan kemampuan menghadirkan inovasi, efektivitas penggunaan anggaran, serta keberhasilan mempromosikan budaya daerah.

"Jangan sampai event budaya hanya menjadi agenda seremonial yang menghabiskan anggaran besar tanpa memberikan dampak yang signifikan bagi pariwisata maupun ekonomi masyarakat. Kota Medan membutuhkan pejabat yang memiliki visi, kreativitas, dan keberanian menghadirkan inovasi," pungkasnya.


*Tuntutan Evaluasi Kejati Sumut*

LTKP juga mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumut untuk bersikap tegas mengusut dugaan penyimpangan anggaran pelaksanaan GEMES dari tahun ke tahun.*(SS68)*]]> https://www.halomedan.com/news/66139/ltkp-desak-wali-kota-medan-evaluasi-kadis-pariwisata-gemes-ix-2026-dinilai-minim-inovasi-dan-disorot-soal-anggaran-rp25-miliar/ Optimalkan Pertumbuhan padi, Babinsa Ngembul Bantu Petani Bersihkan Rumput Liar Mon, 29 Jun 2026 12:53:00 +0700+0700

Blitar - Dalam mendukung program nasional serta memastikan keberhasilan masa tanam para petani di wilayah binaan. Langkah ini dibuktikan oleh Babinsa Desa Ngembul Koramil 0808/11 Binangun, Koptu Yulianto, yang turun langsung ke sawah untuk melaksanakan kegiatan hanpangan dengan membantu mencabut rumput liar (gulma) di lahan padi milik Bapak Harno. Kegiatan ini bertempat di Dusun Ngembul RT. 02 RW. 01 Desa Ngembul Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar, Senin (29/6/2026).

Kegiatan pembersihan lahan ini sengaja difokuskan pada pembersihan tanaman pengganggu atau gulma yang tumbuh subur di sela-sela tanaman padi. Koptu Yulianto bersama Bapak Harno tampak kompak masuk ke dalam petakan sawah yang berair untuk mencabuti rumput satu per satu menggunakan tangan. Aksi nyata dari seorang Babinsa yang tidak ragu berkubang lumpur sejak pagi hari ini terbukti mampu memberikan suntikan semangat tersendiri bagi petani setempat.

Di sela-sela kesibukannya, Koptu Yulianto menyampaikan bahwa pendampingan berupa pembersihan rumput ini sangat krusial dan bertujuan untuk menjaga kesuburan tanah serta mengoptimalkan pertumbuhan padi secara maksimal. Jika rumput liar dibiarkan tumbuh tak terkendali, maka penyerapan pupuk dan nutrisi oleh tanaman utama akan terbagi, yang pada akhirnya dapat menyebabkan pertumbuhan padi menjadi kerdil dan menurunkan kualitas serta kuantitas hasil panen nantinya.

Lebih lanjut Koptu Yulianto menambahkan bahwa kehadiran Babinsa di sektor pertanian merupakan salah satu perwujudan tugas pokok dalam mendukung pemerintah daerah mewujudkan swasembada pangan. Melalui komunikasi dua arah di pematang sawah seperti ini, jajaran Koramil 0808/11 Binangun dapat memantau secara berkala setiap kendala yang dihadapi petani, mulai dari ketersediaan pupuk, serangan hama, hingga kecukupan pasokan air irigasi demi dicarikan solusi bersama.

Sementara itu, Bapak Harno selaku pemilik lahan menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang mendalam atas bantuan tenaga dan waktu yang telah diberikan oleh Koptu Yulianto. Ia mengaku sangat senang karena kehadiran Babinsa yang aktif mendampingi tidak hanya meringankan beban kerjanya, tetapi juga mempererat hubungan kekeluargaan serta kemanunggalan yang harmonis antara TNI dan masyarakat petani di Desa Ngembul (Dim0808).]]> https://www.halomedan.com/news/66138/optimalkan-pertumbuhan-padi-babinsa-ngembul-bantu-petani-bersihkan-rumput-liar/ Menjaga Gerbang Negeri dari Siem Reap: Indonesia dan Politik Baru Perbatasan Keimigrasian Mon, 29 Jun 2026 09:41:00 +0700+0700
Oleh: Abdullah Rasyid
Staf Khusus Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan

JAKARTA — Kehadiran Direktur Jenderal Imigrasi Indonesia, Hendarsam Marantoko, dalam Pertemuan ke-29 ASEAN Directors-General of Immigration Departments and Heads of Consular Affairs Divisions of Ministries of Foreign Affairs atau DGICM pada 23–25 Juni 2026 di Siem Reap, Kamboja, bukan sekadar agenda diplomasi teknis antarotoritas imigrasi ASEAN. Forum ini menjadi panggung penting untuk menegaskan arah baru keimigrasian Indonesia: menjaga kedaulatan negara dengan sistem perbatasan yang modern, digital, terintegrasi, dan responsif terhadap dinamika kawasan.

Dalam forum tersebut, Indonesia memaparkan Tiga Pilar Strategi Nasional Penguatan Perbatasan, yaitu penguatan pemeriksaan perbatasan, pengawasan warga negara asing, dan integrasi layanan digital. Tiga pilar ini menunjukkan bahwa keimigrasian hari ini tidak lagi dapat dipahami hanya sebagai urusan cap paspor di pintu kedatangan. Imigrasi telah menjadi instrumen strategis negara dalam menjaga keamanan, mengelola mobilitas manusia, memperkuat pelayanan publik, dan melindungi kepentingan nasional.

Perbatasan adalah wajah pertama negara. Di sanalah kedaulatan diuji, keamanan disaring, dan pelayanan publik dinilai. Karena itu, penguatan pemeriksaan perbatasan harus berjalan dalam dua arah sekaligus: lebih ketat terhadap risiko, tetapi lebih cepat bagi mobilitas yang sah dan produktif. Negara tidak boleh lambat melayani, tetapi juga tidak boleh lengah mengawasi.

Strategi kedua, yakni pengawasan warga negara asing, menjadi sangat relevan di tengah meningkatnya mobilitas lintas negara, investasi, pariwisata, pendidikan, dan aktivitas digital. Indonesia adalah negara terbuka, tetapi keterbukaan harus dikelola dengan prinsip kehati-hatian. Pengawasan WNA bukan bentuk kecurigaan berlebihan, melainkan bagian dari tanggung jawab negara untuk memastikan bahwa setiap orang asing yang masuk, tinggal, dan berkegiatan di Indonesia mematuhi hukum serta tidak merugikan masyarakat.

Di sinilah teknologi memainkan peran penting. Pemanfaatan Passengers Analysis Unit (PAU), Immigration Traffic Monitoring Center (ITMC), Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) yang terintegrasi dengan Polri, platform All Indonesia, hingga teknologi Corridor Gate dalam skema Makkah Route, menunjukkan bahwa Ditjen Imigrasi sedang bergerak menuju tata kelola berbasis data dan pemantauan real-time.

Transformasi digital keimigrasian bukan semata-mata soal aplikasi. Ia adalah perubahan cara negara bekerja. Data tidak boleh lagi berdiri sendiri dalam ruang-ruang birokrasi yang terpisah. Pemeriksaan, pelayanan, pengawasan, analisis risiko, dan penindakan harus saling terhubung. Dengan integrasi digital, negara dapat membaca pola mobilitas, mendeteksi potensi ancaman, mempercepat layanan, sekaligus memperkecil ruang penyimpangan.

Lebih dari itu, posisi Indonesia sebagai Voluntary Lead Shepherd untuk isu people smuggling memperlihatkan kepercayaan kawasan terhadap kepemimpinan Indonesia. Penyelundupan manusia bukan hanya persoalan pelanggaran keimigrasian, tetapi kejahatan lintas negara yang menyangkut kemanusiaan, jaringan kriminal, keamanan perbatasan, dan martabat manusia. Peran ini menempatkan Indonesia bukan hanya sebagai peserta forum, tetapi sebagai penggerak kerja sama regional.

Kepercayaan itu semakin kuat dengan ditunjuknya Indonesia sebagai tuan rumah DGICM ke-30 pada 2027. Penunjukan ini memiliki makna strategis. Indonesia bukan hanya negara besar secara geografis dan demografis, tetapi juga salah satu pusat mobilitas manusia di kawasan. Dengan ribuan pulau, banyak pintu masuk, arus perjalanan internasional yang tinggi, dan posisi geopolitik yang penting, Indonesia memiliki pengalaman konkret dalam mengelola kompleksitas perbatasan.

Karena itu, forum DGICM 2026 harus dibaca sebagai momentum konsolidasi. Indonesia sedang menunjukkan bahwa modernisasi keimigrasian bukan sekadar program internal, melainkan bagian dari diplomasi kawasan. Ketika sistem perbatasan Indonesia semakin kuat, cepat, dan terintegrasi, maka kawasan ASEAN juga ikut memperoleh manfaat melalui pertukaran data, kerja sama penegakan hukum, pencegahan kejahatan lintas negara, dan perlindungan mobilitas manusia yang sah.

Arah ini sejalan dengan semangat "Imigrasi Untuk Rakyat." Imigrasi untuk rakyat berarti pelayanan yang mudah, cepat, dan manusiawi. Tetapi pada saat yang sama, imigrasi untuk rakyat juga berarti negara hadir menjaga keamanan, menutup celah penyalahgunaan izin tinggal, mencegah penyelundupan manusia, dan memastikan bahwa keterbukaan Indonesia tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang merugikan kepentingan nasional.

Pada akhirnya, penguatan perbatasan keimigrasian bukan hanya tentang teknologi, sistem, atau forum internasional. Ini adalah tentang bagaimana negara menjaga gerbangnya dengan cerdas. Indonesia tidak sedang membangun tembok isolasi, tetapi membangun gerbang yang kuat: terbuka bagi kebaikan, tertutup bagi ancaman, cepat dalam pelayanan, dan tegas dalam pengawasan.

Dari Siem Reap, Indonesia mengirim pesan penting kepada kawasan: keimigrasian adalah wajah kedaulatan negara modern. Dan dalam wajah itu, Indonesia ingin tampil bukan hanya sebagai negara yang mengikuti perkembangan, tetapi sebagai negara yang ikut memimpin arah baru tata kelola perbatasan ASEAN.]]> https://www.halomedan.com/Berita/66137/menjaga-gerbang-negeri-dari-siem-reap-indonesia-dan-politik-baru-perbatasan-keimigrasian/ Silaturahmi Bulanan UNPAB Perkuat Kebersamaan dan Berikan Apresiasi bagi Dosen Berprestasi Mon, 29 Jun 2026 09:25:00 +0700+0700
Acara diawali dengan registrasi peserta, dilanjutkan Senam Pagi Bersama dan sarapan bersama yang berlangsung penuh keakraban. Suasana hangat tersebut menjadi cerminan budaya kekeluargaan yang terus dijaga di lingkungan UNPAB.

Mewakili Rektor UNPAB, Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia dan Hubungan Internasional, H. Abdul Razak Nasution, S.H.Int., M.Sc., menyampaikan sambutan sekaligus arahan kepada seluruh pegawai dan dosen. Dalam sambutannya, beliau mengajak seluruh sivitas akademika untuk terus menjaga semangat kolaborasi, profesionalisme, serta memperkuat komitmen dalam memberikan kontribusi terbaik bagi kemajuan UNPAB di tengah tantangan pendidikan tinggi yang terus berkembang.

Rangkaian kegiatan juga diisi dengan pengenalan pegawai dan pejabat struktural baru sebagai bagian dari penguatan organisasi. Selain itu, UNPAB memberikan penghargaan kepada dosen berprestasi kinerja Tahun 2025 sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi, loyalitas, dan kontribusi dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Tidak hanya itu, kegiatan turut diramaikan dengan pengumuman penerima Reward Puasa Senin dan Kamis periode Mei–Juni 2026, reward Maghrib Bersama Pegawai UNPAB periode Mei, serta perayaan ulang tahun pegawai dan dosen yang lahir pada bulan Juni. Momen tersebut semakin mempererat rasa kebersamaan dan kekeluargaan di lingkungan kampus.

Melalui kegiatan silaturahmi bulanan ini, UNPAB terus membangun budaya organisasi yang harmonis, apresiatif, dan kolaboratif. Kebersamaan yang terjalin diharapkan menjadi kekuatan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta mewujudkan Universitas Pembangunan Panca Budi sebagai perguruan tinggi yang unggul, berdampak, dan berdaya saing di tingkat nasional maupun internasional.rel]]> https://www.halomedan.com/news/66136/silaturahmi-bulanan-unpab-perkuat-kebersamaan-dan-berikan-apresiasi-bagi-dosen-berprestasi/ Taekwondo Berastagi Juara Umum SNTC, Boyong Piala Musa Rajekshah Mon, 29 Jun 2026 09:20:00 +0700+0700 Ketua Pengurus Provinsi Taekwondo Indonesia (Pengprov TI) Sumatera Utara, H. Hamdani Syahputra, S.Sos., didampingi Sekretaris Tulus Abdiansyah, mengatakan persaingan dalam kejuaraan berlangsung sangat ketat karena diikuti peserta dari 10 provinsi.
"Taekwondo Berastagi menjadi juara umum dengan raihan tujuh emas, satu perak, dan empat perunggu. Posisi kedua ditempati Yame Taekwondo Riau dengan empat emas, tiga perak, dan dua perunggu. Peringkat ketiga diraih XG Rush Deli Serdang dengan empat emas, satu perak, dan satu perunggu, sedangkan Medan Team berada di posisi keempat dengan tiga emas, empat perak, dan tiga perunggu," ujar Hamdani, Minggu (28/6).
Pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Deli Serdang itu mengapresiasi perjuangan seluruh atlet yang tampil maksimal selama kejuaraan berlangsung.
"Persaingan begitu ketat sehingga seluruh atlet bertanding dengan semangat dan kemampuan terbaiknya," katanya.
Hamdani juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung suksesnya penyelenggaraan SNTC, mulai dari sponsor utama Baba Parfum, Indodes, dan D'Coffee Kedan, hingga Dispora Sumut, KONI Sumut, Kemenpora, MPC PP Deli Serdang, serta Universitas Negeri Medan (Unimed).
Tak lupa, ia menyampaikan apresiasi kepada Ketua Umum PBTI Letjen TNI Richard Tampubolon yang telah memberikan dukungan terhadap pelaksanaan kejuaraan tersebut.
"Saya juga mengucapkan terima kasih kepada DR. H. Musa Rajekshah yang telah mempercayakan pialanya untuk diperebutkan pada event ini," ungkapnya.
Sementara itu, Ketua Panitia SNTC, Rinaldi, menjelaskan penghargaan pemain terbaik kategori Kyorugi Junior diraih Devon Lowell dari Medan Team, sedangkan pemain terbaik kategori senior disabet Panji Aji dari Namo Bintang, Pancur Batu, Deli Serdang.
Untuk kategori Overall Team, Dewa Team (Medan) berhasil menjadi yang terbaik, disusul Tiger Sumatera (Binjai) di posisi kedua dan FTA (Sibolga) di peringkat ketiga.
Pada sesi penutupan juga digelar pengundian lucky draw. Hadiah utama dimenangkan Dojang Espana Medan, televisi 32 inci diraih Dojang TSA Banda Aceh, sementara satu set perlengkapan pertandingan menjadi milik Macan TC Medan.
Kejuaraan SNTC tahun ini diharapkan menjadi ajang pembinaan atlet taekwondo sekaligus melahirkan bibit-bibit baru yang mampu berprestasi di tingkat nasional maupun internasional. (Iza)

]]> https://www.halomedan.com/olahraga/66135/taekwondo-berastagi-juara-umum-sntc-boyong-piala-musa-rajekshah/ Patriot Medan U-11 Juara Festival SSB Se-Sumut pada HUT ke-20 SSB Patriot Mon, 29 Jun 2026 08:50:00 +0700+0700 Pada partai final, SSB Patriot Medan tampil impresif dengan mengalahkan SSB Lasuma dengan skor 2-0. Gelar ini menjadi pencapaian bersejarah bagi Patriot Medan U-11 karena untuk pertama kalinya mampu menjadi juara di turnamen yang digelar di kandang sendiri, setelah sebelumnya kerap gagal meraih posisi pertama meski telah mengikuti puluhan turnamen di markas sendiri. Sebaliknya, saat tampil di luar kandang, tim ini justru beberapa kali berhasil membawa pulang trofi juara.

Sementara itu, posisi ketiga diraih SSB Mayang Putra usai menaklukkan SSB SO Point dengan skor telak 3-0. Festival yang diikuti 30 tim SSB dari berbagai daerah di Sumatera Utara tersebut berlangsung meriah dan menjadi ajang pembinaan bagi pesepakbola usia dini.

Ketua Umum SSB Patriot Medan, H. Hendra DS, didampingi legenda PSMS Medan, Saktiawan Sinaga, saat menutup kegiatan berharap pembinaan sepak bola usia dini di Kota Medan terus ditingkatkan sehingga mampu melahirkan pesepakbola berkualitas yang dapat mengharumkan nama daerah.
"Kepada tim yang berhasil menjadi juara, jangan cepat berpuas diri. Teruslah meningkatkan kualitas latihan agar kemampuan para pemain semakin berkembang," ujar Hendra.

Pada kesempatan tersebut, Hendra DS juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada panitia pelaksana, Rifo yang juga merupakan pelatih SSB Patriot, serta M. Nasir yang selama ini tetap konsisten dan penuh semangat membina pemain usia dini di SSB Patriot yang kini telah memasuki usia ke-20 tahun.rel

]]> https://www.halomedan.com/olahraga/66134/patriot-medan-u11-juara-festival-ssb-sesumut-pada-hut-ke20-ssb-patriot/ DIRGAHAYU BHAYANGKARA: Antara "Ulang Tahun" dan "Hari Lahir" Mon, 29 Jun 2026 08:19:00 +0700+0700
Oleh: Safrizal (Presiden Komunitas Cinta Polri)

Setiap tanggal 1 Juli, spanduk ucapan selamat memenuhi jalanan. Dari gang sempit hingga gedung pencakar langit, dari baliho raksasa sampai status WhatsApp, semua berlomba mengucapkan, "Dirgahayu Bhayangkara."
Ucapan itu terdengar indah. Bahkan sangat patriotik.

Tetapi setiap kali mendengar kata dirgahayu, saya selalu teringat dua istilah yang sering dianggap sama padahal sebenarnya berbeda: ulang tahun dan hari lahir.

Ulang tahun hanya memastikan angka bertambah.

Hari lahir seharusnya memastikan semangat ikut lahir kembali.

Kalau ulang tahun, lilinnya yang bertambah.
Kalau hari lahir, harapannya yang bertambah.
Kalau ulang tahun, cukup beli kue.
Kalau hari lahir, mestinya ada tekad memperbaiki diri.
Nah, pertanyaannya, Hari Bhayangkara lebih sering dirayakan sebagai ulang tahun atau benar-benar menjadi hari lahir?

Jangan-jangan yang berubah hanya desain logonya.
Tema berganti.
Spanduk baru.
Seragam baru.
Hashtag baru.
Tetapi kebiasaan lama masih betah tinggal.
Seperti rumah kontrakan yang sewanya sudah dibayar lima tahun ke depan.

Setiap tahun tema peringatannya terdengar luar biasa.
Melayani.
Mengayomi.
Melindungi.
Presisi.
Humanis.
Profesional.

Kalau tema bisa menangkap maling, mungkin angka kejahatan sudah turun drastis.
Sayangnya tema hanya tulisan.
Yang diuji masyarakat adalah kenyataan.

Masyarakat tidak menilai institusi dari baliho.
Masyarakat menilai dari pengalaman ketika datang ke kantor polisi.

Masyarakat menilai dari cara petugas berbicara.
Masyarakat menilai dari kecepatan menangani laporan.
Dan yang paling penting, masyarakat menilai apakah hukum benar-benar berdiri tegak atau justru sering terlihat membungkuk.

Kepercayaan publik tidak dibangun oleh slogan.
Kepercayaan dibangun oleh tindakan yang konsisten.

Ada sebuah lelucon yang beredar.
Katanya, kalau ingin mengetahui apakah sebuah pelayanan sudah berubah, jangan lihat ruang tunggunya. Lihatlah wajah orang yang keluar dari ruang pelayanan.

Kalau masuk tersenyum lalu keluar tetap tersenyum, berarti pelayanan berjalan baik.

Kalau masuk tersenyum lalu keluar sambil mengelus dada, mungkin masih ada pekerjaan rumah.

Polri tentu telah melakukan banyak pembenahan dalam berbagai bidang.

Namun di sisi lain, berbagai kasus yang melibatkan oknum anggota juga terus menjadi sorotan publik.

Ironisnya, satu kesalahan oknum sering kali menghapus seribu kebaikan anggota lain yang bekerja dengan jujur.
Inilah beratnya menjadi institusi besar.
Setetes tinta hitam bisa mengubah seember air jernih menjadi keruh.
Karena itu, memperbaiki citra tidak cukup dengan membuat video sinematik atau slogan baru.

Yang dibutuhkan adalah keberanian membersihkan diri dari dalam.

Hari Bhayangkara seharusnya menjadi momentum kelahiran kembali semangat profesionalisme.
Momentum untuk bertanya dengan jujur:
Apakah masyarakat hari ini lebih mudah mendapatkan keadilan?
Apakah warga kecil merasa dilindungi?
Apakah hukum benar-benar berlaku sama bagi semua orang?

Kalau jawaban atas pertanyaan itu masih membuat kita terdiam cukup lama, mungkin memang masih ada pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.

Masyarakat tidak berharap polisi menjadi malaikat.
Masyarakat hanya berharap polisi tetap menjadi polisi.
Berani melindungi yang lemah.
Tegas kepada pelanggar hukum.
Ramah kepada masyarakat.
Dan tidak membedakan pelayanan berdasarkan status sosial.

Sebab seragam tidak otomatis menghadirkan wibawa.
Yang menghadirkan wibawa adalah integritas.
Pangkat bisa diperoleh melalui pendidikan.
Tetapi kepercayaan hanya diperoleh melalui keteladanan.

Maka, Dirgahayu Bhayangkara bukan sekadar ucapan.
Ia adalah pengingat.
Bahwa setiap tahun seharusnya bukan hanya usia yang bertambah.
Tetapi juga kualitas pelayanan, keberanian menegakkan hukum, dan kepercayaan masyarakat.

Kalau yang bertambah hanya usia, itu namanya ulang tahun.
Kalau yang bertambah adalah integritas, keberanian, dan semangat melayani, barulah layak disebut hari lahir.

Selamat Hari Bhayangkara.
Semoga yang lahir bukan sekadar perayaan baru, tetapi juga tekad baru untuk semakin dekat dengan keadilan dan semakin dipercaya oleh rakyat.***]]> https://www.halomedan.com/news/66133/dirgahayu-bhayangkara-antara-quotulang-tahunquot-dan-quothari-lahirquot/ CAFE ONTHEL Binjai, Destinasi Nongkrong Asri Yang Wajib Dikunjungi Bersama Keluarga dan Sahabat Sun, 28 Jun 2026 17:09:00 +0700+0700
Bagi pecinta kopi dan suasana santai, Cafe Onthell yang berlokasi di Jalan Perwira, Kota Binjai, Sumatera Utara menjadi salah satu destinasi yang patut dikunjungi. Mengusung konsep asri, sejuk, dan nyaman, kafe ini menawarkan suasana yang cocok untuk bersantai, berdiskusi, hingga berkumpul bersama keluarga, sahabat, maupun rekan kerja.

Tak hanya menghadirkan beragam pilihan kopi dan minuman berkualitas, Cafe Onthell juga memberikan pengalaman berbeda melalui pelayanan yang ramah serta lingkungan yang tenang, sehingga pengunjung dapat menikmati waktu dengan lebih nyaman.

Di bawah pengelolaan Owner Edwin Ginting, Cafe Onthell terus berkomitmen menghadirkan tempat nongkrong yang mengedepankan kenyamanan, kualitas, dan suasana kekeluargaan bagi setiap tamu yang datang.

CEO Sumut 24 Group, RIANTO SH MH (Anto Genk), yang pernah berkunjung ke Cafe Onthell, memberikan apresiasi terhadap konsep yang dihadirkan.

"Cafe Onthell memiliki suasana yang sangat nyaman dan asri. Tempatnya cocok untuk berkumpul bersama keluarga, berdiskusi dengan relasi, maupun sekadar menikmati secangkir kopi setelah menjalani aktivitas. Pelayanan yang ramah dan konsepnya yang sederhana namun berkelas menjadi nilai tambah. Saya berharap Cafe Onthell terus berkembang dan menjadi salah satu ikon tempat nongkrong terbaik di Kota Binjai," ujar Rianto SH MH (Anto Genk).

Dengan perpaduan suasana yang menenangkan, cita rasa kopi yang nikmat, serta pelayanan yang bersahabat, Cafe Onthell layak menjadi pilihan utama bagi masyarakat yang ingin menikmati momen kebersamaan dalam suasana yang nyaman di Kota Binjai.*(SS68)*]]> https://www.halomedan.com/ekbis/66132/cafe-onthel-binjai-destinasi-nongkrong-asri-yang-wajib-dikunjungi-bersama-keluarga-dan-sahabat/ MENGENAL UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI (UNPAB) Sun, 28 Jun 2026 15:29:00 +0700+0700
MEDAN | Universitas Pembangunan Panca Budi (UNPAB) adalah Perguruan Tinggi tertua di Kota Medan yang memiliki spirit Tamadun Mandiri, yaitu spirit yang menggabungkan nilai-nilai tradisional dan modern.

*Tahun 1956, Awal Mula Berdiri*
Universitas Pembangunan Panca Budi semula berdiri dengan nama Akademi Metafisika, di bawah naungan Yayasan Akademi Metafisika. Didirikan pada tanggal 27 November 1956, oleh Prof. Dr. H. Kadirun Yahya, seorang veteran militer dan cendikiawan, ahli di bidang fisika dan kimia dan menguasai beberapa bahasa yaitu bahasa Inggris, Jerman dan Belanda, serta ahli di bidang ilmu filsafat spiritual.

*Tahun 1961 Berganti Nama*
Akademi Metafisika berubah menjadi Universitas Pembangunan Panca Budi dan tanggal 19 Desember 1961 ditetapkan sebagai tanggal berdirinya Universitas Pembangunan Panca Budi, yang kemudian terdaftar secara resmi dalam akta pendirian lembaga pendidikan tinggi di Indonesia.

*Tahun 2013*
Mulai menggunakan Sistem E-Learning
Pembelajaran sistem daring UNPAB mulai beroperasi.

*Tahun 2017*
Peleburan 7 Fakultas Menjadi 4 Fakultas
Yakni Fakultas Agama Islam dan Humaniora, Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Sosial Sains dan Program Pascasarjana.

*Tahun 2020*
Dimulainya Program Berbasis Pengabdian Masyarakat
Program ini kemudian dikenal sebagai "Membangun Desa, Membangun Indonesia.*(SS68 )*]]> https://www.halomedan.com/Berita/66131/mengenal-universitas-pembangunan-panca-budi-unpab/ Bank Sumut Resmikan KCP Sei Berombang, Perkuat Inklusi Keuangan dan Dukung Pertumbuhan Ekonomi Labuhanbatu* Sun, 28 Jun 2026 14:03:00 +0700+0700 Labuhanbatu – PT Bank Sumut (Perseroda) terus memperkuat komitmennya dalam mendukung pembangunan daerah melalui perluasan jaringan layanan dengan meresmikan Kantor Cabang Pembantu (KCP) Sei Berombang di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kecamatan Panai Hilir, Kabupaten Labuhanbatu, Kamis (25/6).

Kehadiran kantor layanan baru ini menjadi langkah strategis Bank Sumut untuk menghadirkan akses layanan perbankan yang semakin dekat bagi masyarakat sekaligus memperkuat peran sebagai Bank Pembangunan Daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan pesisir.

Peresmian ini dilakukan oleh Direktur Utama PT Bank Sumut, Heru Mardiansyah bersama Wakil Bupati Labuhanbatu, H. Jamri, ST, serta dihadiri unsur Forkopimda Labuhanbatu, unsur Forkopimca Panai Hilir, camat, lurah, kepala desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, pimpinan instansi, mitra kerja, dan nasabah Bank Sumut.

Dalam sambutannya, Direktur Utama Bank Sumut, Heru Mardiansyah menyampaikan bahwa pembukaan KCP Sei Berombang merupakan bagian dari strategi perusahaan untuk memperluas inklusi keuangan dan menghadirkan layanan perbankan yang lebih mudah dijangkau oleh masyarakat.

"Kehadiran KCP Sei Berombang bukan sekadar menambah jaringan layanan, tetapi menjadi bentuk komitmen Bank Sumut untuk hadir lebih dekat dengan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, serta mendukung berbagai program pembangunan daerah," ujar Heru.

Sementara itu, Wakil Bupati Labuhanbatu, H. Jamri, ST, menyampaikan apresiasi atas komitmen Bank Sumut yang terus memperluas jaringan pelayanan hingga ke wilayah pesisir Kabupaten Labuhanbatu.

"Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu menyampaikan apresiasi kepada Bank Sumut atas diresmikannya KCP Sei Berombang. Kehadiran kantor ini merupakan bukti nyata sinergi Bank Sumut dalam mendukung pembangunan daerah, memperluas akses layanan keuangan, memperkuat sektor UMKM, perdagangan, dan perikanan, serta memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh layanan perbankan. Kami berharap kolaborasi ini terus terjalin untuk mendorong kesejahteraan masyarakat Labuhanbatu," ujar Wakil Bupati.

Ia juga mengajak masyarakat untuk memanfaatkan kehadiran Bank Sumut sebagai lembaga keuangan daerah yang terpercaya, sekaligus mendukung peningkatan budaya menabung, transaksi non-tunai, dan pengembangan usaha produktif.

Pada kesempatan tersebut, Bank Sumut juga menyerahkan secara simbolis Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Sumut dengan bunga 0% kepada nasabah sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan usaha mikro dan kecil. Selain itu, Bank Sumut menyerahkan Tabungan Simpanan Pelajar (SimPel) kepada siswa-siswi di Sei Berombang sebagai bagian dari upaya meningkatkan literasi dan inklusi keuangan sejak usia dini serta menumbuhkan budaya gemar menabung di kalangan generasi muda.

Peresmian KCP Sei Berombang menjadi salah satu langkah nyata Bank Sumut dalam memperkuat perannya sebagai Bank Pembangunan Daerah yang tidak hanya menyediakan layanan perbankan, tetapi juga menjadi mitra pembangunan yang mendorong pertumbuhan ekonomi, memperluas inklusi keuangan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan semangat "Berubah, Bertumbuh, Berprestasi," Bank Sumut akan terus menghadirkan inovasi, memperluas jangkauan layanan, dan memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung pembangunan Sumatera Utara.###]]> https://www.halomedan.com/Berita/66130/bank-sumut-resmikan-kcp-sei-berombang-perkuat-inklusi-keuangan-dan-dukung-pertumbuhan-ekonomi-labuhanbatu/ Zakiyuddin Harahap Sambut Peserta APEKSI 2026, Ajak Nikmati Keramahan dan Kuliner Kota Medan Sat, 27 Jun 2026 19:23:00 +0700+0700

Medan – Wakil Wali Kota Medan, H. Zakiyuddin Harahap, mengucapkan selamat datang kepada seluruh tamu pemerintah kota dari berbagai daerah di Indonesia yang hadir di Kota Medan dalam rangka Pertemuan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Tahun 2026.

Pertemuan yang dihadiri para wali kota beserta jajaran pemerintah kota se-Indonesia tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antardaerah sekaligus mempromosikan potensi Kota Medan sebagai kota metropolitan yang kaya akan budaya dan kuliner.

Dalam keterangannya, Minggu (27/6/2026), Zakiyuddin Harahap berharap seluruh peserta dapat menikmati pengalaman terbaik selama berada di Kota Medan.

"Selamat datang di Kota Medan. Kami berharap seluruh tamu dapat menikmati suasana Kota Medan yang ramah, mencicipi beragam kuliner khas, serta menyaksikan berbagai atraksi budaya yang menjadi kebanggaan masyarakat Medan," ujar Zakiyuddin.

Ia juga berharap pelaksanaan Pertemuan APEKSI 2026 berlangsung sukses dan menghasilkan berbagai gagasan serta kerja sama yang mampu memperkuat pembangunan dan pelayanan publik di seluruh pemerintah kota di Indonesia.

Sebagai tuan rumah, Pemerintah Kota Medan berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh peserta agar rangkaian kegiatan APEKSI 2026 berjalan lancar, sekaligus meninggalkan kesan positif bagi setiap tamu yang berkunjung ke Kota Medan.
(Red)

]]> https://www.halomedan.com/Berita/66129/zakiyuddin-harahap-sambut-peserta-apeksi-2026-ajak-nikmati-keramahan-dan-kuliner-kota-medan/ Bank Sumut Luncurkan QResto, Inovasi Digital Bersama Pemkab Deli Serdang untuk Optimalkan Pajak Daerah Sat, 27 Jun 2026 15:30:00 +0700+0700


Lubuk Pakam – Pemerintah Kabupaten Deli Serdang resmi meluncurkan sistem pembayaran digital Qresto (Quick Response Electronic Splitting System for Tax Optimization), Jumat (26/6). Inovasi ini menjadikan Deli Serdang sebagai kabupaten pertama di Indonesia yang menerapkan sistem pemisahan otomatis pembayaran tagihan makanan dan pajak restoran langsung ke kas daerah.

Inovasi yang dikembangkan Bank Sumut bersama Pemerintah Kabupaten Deli Serdang tersebut resmi diluncurkan di Pondok Rame, Lubuk Pakam, Jumat (26/6). QResto menjadi salah satu langkah nyata memperkuat digitalisasi transaksi pemerintah daerah sekaligus mendorong tata kelola penerimaan daerah yang lebih transparan, akuntabel, dan real time.

Direktur Teknologi Informasi dan Operasional PT Bank Sumut, Sandhy Sofian mengatakan QResto bukan sekadar menghadirkan sistem pembayaran digital, tetapi memperkenalkan pendekatan baru dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Hari ini kita tidak hanya meluncurkan sebuah sistem pembayaran digital. Kita sedang meluncurkan cara baru dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah melalui proses yang lebih modern, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan," ujar Sandhy.

Menurut Sandhy, inovasi tersebut lahir dari kebutuhan untuk menjawab tantangan yang selama ini dihadapi pemerintah daerah dan pelaku usaha, yakni bagaimana meningkatkan kepatuhan pajak tanpa menambah beban administrasi maupun mengubah kebiasaan masyarakat dalam bertransaksi menggunakan QRIS.

Melalui QResto, proses yang sebelumnya masih mengandalkan pelaporan dan pencatatan manual kini berjalan secara otomatis. Saat pelanggan melakukan pembayaran melalui QRIS Bank Sumut, seluruh nilai transaksi terlebih dahulu masuk ke rekening pelaku usaha sebagaimana biasanya. Selanjutnya, sistem Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Bank Sumut secara otomatis autodebet dan menyetorkan bagian pajak yang menjadi hak pemerintah daerah. Seluruh proses berlangsung secara real time, sehingga meminimalkan kesalahan pencatatan sekaligus meningkatkan transparansi.

Sebagai Bank Pembangunan Daerah milik pemerintah daerah di Sumatera Utara, Bank Sumut, lanjutnya, memiliki komitmen untuk terus menghadirkan inovasi digital yang memberi manfaat nyata bagi pemerintah daerah, dunia usaha, maupun masyarakat.

Bank Sumut berharap implementasi QResto di Kabupaten Deli Serdang dapat menjadi model yang diperluas ke berbagai kabupaten dan kota lain di Sumatera Utara sehingga semakin banyak pemerintah daerah yang memperoleh manfaat dari sistem pengelolaan penerimaan yang terintegrasi.

Bupati Deli Serdang, Asri Ludin Tambunan menyambut baik kolaborasi tersebut. Menurutnya, digitalisasi transaksi melalui QResto akan memberikan manfaat bagi pemerintah, pelaku usaha, maupun masyarakat karena setiap transaksi tercatat secara otomatis sehingga potensi kebocoran penerimaan daerah dapat diminimalkan.

"Selain memberikan kemudahan kepada masyarakat, sistem ini membantu pemerintah memastikan penerimaan pajak menjadi lebih optimal dan transparan. Pajak merupakan sumber utama pembangunan daerah sehingga pengelolaannya harus semakin akuntabel," ujar Bupati

Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara, Ameriza Moesa mengapresiasi sinergi yang dibangun Bank Sumut bersama Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dalam menghadirkan QResto.

Menurutnya, inovasi tersebut menjadi salah satu contoh implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah yang mampu memperkuat ekosistem pembayaran digital sekaligus meningkatkan kepatuhan pajak.

Bank Indonesia juga menyambut baik kebijakan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang yang memberikan insentif pengurangan pajak kepada masyarakat. Kebijakan tersebut dinilai dapat mempercepat adopsi transaksi digital sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam ekosistem pembayaran berbasis QRIS.

Ameriza menegaskan Bank Indonesia akan terus mendukung pengembangan QResto bersama Bank Sumut dan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, termasuk mendorong penerapannya pada berbagai jenis penerimaan daerah lainnya agar manfaat digitalisasi semakin luas dirasakan masyarakat.]]> https://www.halomedan.com/Berita/66128/bank-sumut-luncurkan-qresto-inovasi-digital-bersama-pemkab-deli-serdang-untuk-optimalkan-pajak-daerah/ Strategi Komunikasi Pemerintah: Menjaga Narasi, Menjaga Kepercayaan Publik Sat, 27 Jun 2026 14:41:00 +0700+0700 Oleh: Abdullah Rasyid
Staf Khusus Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan

Dalam pemerintahan modern, keberhasilan sebuah kebijakan tidak hanya ditentukan oleh seberapa baik program itu dirancang dan dijalankan, tetapi juga oleh seberapa jelas program tersebut dijelaskan kepada publik. Negara tidak cukup hanya bekerja. Negara juga harus mampu menerangkan arah kerjanya, menjelaskan alasan kebijakannya, membuka ruang pemahaman publik, serta menjaga agar informasi yang beredar tidak terdistorsi oleh kekosongan narasi, hoaks, atau framing yang menyesatkan.

Di titik inilah komunikasi pemerintah menjadi bagian penting dari tata kelola pemerintahan. Komunikasi bukan pekerjaan tambahan setelah kebijakan selesai dibuat. Komunikasi adalah bagian dari proses pemerintahan itu sendiri. Kebijakan yang baik tetapi tidak dijelaskan dengan baik dapat melahirkan salah paham. Program yang strategis tetapi tidak dikomunikasikan secara tepat dapat kehilangan dukungan publik. Bahkan, capaian yang nyata pun dapat tertutup oleh kegaduhan apabila negara terlambat hadir dalam percakapan publik.

Karena itu, kehadiran dalam Strategic Communication Forum Staf Khusus Bidang Komunikasi Kabinet Merah Putih yang diselenggarakan oleh Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia atau Bakom RI menjadi sangat penting. Forum ini bukan sekadar agenda seremonial, melainkan forum konsolidasi komunikasi strategis pemerintah. Agenda utamanya membicarakan strategi komunikasi pemerintah dan penunjukan juru bicara dari masing-masing kementerian dan lembaga.

Forum yang dipimpin oleh Kepala Bakom RI, Bapak Muhammad Qodari, menegaskan satu pesan utama: komunikasi pemerintah harus lebih terkoordinasi, lebih cepat, lebih responsif, lebih berbasis data, dan lebih selaras antar-kementerian/lembaga. Pemerintah tidak boleh berbicara dalam banyak suara yang saling bertabrakan. Pemerintah harus hadir dalam satu arah besar, dengan narasi yang kuat, substansi yang jelas, dan pesan yang mudah dipahami masyarakat.

Bakom RI dan Orkestrasi Komunikasi Pemerintah

Bakom RI memiliki posisi strategis sebagai orkestrator komunikasi pemerintah. Istilah orkestrasi penting untuk dipahami. Dalam sebuah orkestra, banyak alat musik dimainkan oleh banyak orang, tetapi semuanya harus mengikuti partitur dan irama yang sama. Demikian pula komunikasi pemerintah. Setiap kementerian dan lembaga memiliki sektor, isu, program, dan karakter kebijakan masing-masing. Namun, seluruhnya harus terhubung dengan agenda besar Presiden dan arah pembangunan nasional.

Tugas Bakom RI bukan mengambil alih komunikasi kementerian/lembaga, melainkan menyelaraskan, menguatkan, dan memastikan komunikasi pemerintah berjalan dalam satu napas. Di dalamnya terdapat fungsi penyusunan strategi komunikasi, manajemen risiko, penyediaan materi komunikasi, diseminasi informasi, kemitraan dengan media, koordinasi lintas kementerian/lembaga, serta penguatan tata kelola komunikasi pemerintah.

Dengan demikian, Bakom RI tidak hanya menjadi lembaga penyampai informasi. Bakom RI menjadi pusat penguatan narasi pemerintah. Ia memastikan agar setiap kebijakan strategis memiliki penjelasan yang utuh: apa programnya, mengapa program itu dilakukan, siapa penerima manfaatnya, bagaimana cara pelaksanaannya, apa tantangannya, dan apa dampaknya bagi masyarakat.

Inilah yang membedakan komunikasi pemerintah yang sekadar informatif dengan komunikasi pemerintah yang strategis. Komunikasi informatif hanya menyampaikan berita. Komunikasi strategis membangun pemahaman, memperkuat kepercayaan, mengelola risiko, dan menjaga legitimasi kebijakan publik.

Tidak Boleh Ada Ruang Kosong Narasi

Salah satu pesan penting dalam forum tersebut adalah bahwa pemerintah tidak boleh membiarkan adanya ruang kosong narasi. Dalam era digital, ruang kosong tidak pernah benar-benar kosong. Jika pemerintah terlambat menjelaskan, ruang itu akan segera diisi oleh spekulasi, opini liar, disinformasi, atau narasi yang tidak utuh.

Karena itu, pemerintah harus proaktif, bukan hanya reaktif. Pemerintah tidak boleh hanya menjawab setelah isu menjadi krisis. Pemerintah harus mampu membaca potensi isu sejak awal, menyiapkan narasi, menyampaikan data, dan menjelaskan kebijakan secara konsisten kepada publik.

Memenangkan pertarungan narasi bukan berarti menutup ruang kritik. Kritik tetap penting dalam demokrasi. Justru komunikasi pemerintah yang baik harus mampu membedakan antara kritik yang perlu dijawab dengan data, aspirasi yang perlu direspons dengan kebijakan, dan disinformasi yang perlu diluruskan dengan cepat. Pemerintah tidak boleh alergi terhadap kritik, tetapi juga tidak boleh membiarkan kebijakan negara dikalahkan oleh informasi yang keliru.

Dalam konteks ini, juru bicara di setiap kementerian/lembaga memiliki peran penting. Juru bicara bukan sekadar penyampai pernyataan. Juru bicara adalah penerjemah kebijakan. Ia harus mampu menjelaskan bahasa teknokratis menjadi bahasa publik. Ia harus memahami substansi kebijakan, arah politik pemerintahan, sensitivitas isu, dinamika media, serta kebutuhan masyarakat atas informasi yang jelas dan dapat dipercaya.

Penunjukan juru bicara dari masing-masing kementerian/lembaga menjadi langkah penting untuk memastikan komunikasi pemerintah memiliki titik koordinasi yang jelas. Dengan adanya juru bicara, setiap isu strategis dapat dijelaskan secara lebih cepat, lebih bertanggung jawab, dan lebih terukur.

Menjelaskan Visi Presiden, Bukan Sekadar Program

Komunikasi pemerintah juga harus mampu menjelaskan visi besar Presiden. Publik tidak cukup hanya diberi tahu nama program. Publik perlu memahami alasan di balik program tersebut.

Ketika Presiden mendorong program Sekolah Rakyat, misalnya, narasi yang harus dijelaskan bukan hanya tentang pembangunan sekolah, tetapi tentang upaya memutus rantai kemiskinan dan membuka jalan mobilitas sosial bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Ketika Presiden menjalankan program Makan Bergizi Gratis, narasi yang perlu disampaikan bukan hanya soal makanan, tetapi tentang investasi sumber daya manusia, penurunan stunting, peningkatan kualitas anak bangsa, serta pembangunan generasi Indonesia Emas.

Dengan kata lain, komunikasi pemerintah harus menjelaskan hubungan antara program dan tujuan besar negara. Rakyat perlu melihat bahwa setiap kebijakan bukan berdiri sendiri, melainkan bagian dari desain besar pembangunan nasional. Program harus dijelaskan sebagai ikhtiar negara untuk menghadirkan keadilan, memperkuat kedaulatan, meningkatkan kesejahteraan, dan membangun masa depan bangsa.

Di sinilah pentingnya keselarasan komunikasi lintas kementerian/lembaga. Setiap K/L boleh memiliki sektor masing-masing, tetapi narasinya harus bertemu pada arah yang sama: memperkuat pemerintahan yang bekerja, melindungi rakyat, menjaga kedaulatan, dan membangun Indonesia menuju 2045.

Posisi Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan

Bagi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, forum komunikasi strategis ini memiliki makna yang sangat penting. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan berada pada dua wilayah yang menyentuh langsung wajah negara: gerbang luar dan gerbang dalam.

Imigrasi adalah gerbang luar negara. Di sana negara mengatur lalu lintas manusia, menjaga kedaulatan wilayah, melayani mobilitas warga negara, mengawasi keberadaan orang asing, mencegah kejahatan lintas negara, dan memastikan bahwa keterbukaan Indonesia tetap berjalan dalam kerangka kepentingan nasional. Imigrasi tidak hanya bicara paspor dan visa. Imigrasi adalah instrumen kedaulatan negara.

Sementara itu, pemasyarakatan adalah gerbang dalam negara. Di sana negara diuji dalam memperlakukan manusia yang sedang menjalani pidana. Pemasyarakatan bukan hanya soal penjara, keamanan, dan pembinaan narapidana. Pemasyarakatan adalah cara negara mengembalikan martabat manusia, menyiapkan reintegrasi sosial, membangun keterampilan, menekan residivisme, serta memastikan hukum tidak kehilangan sisi kemanusiaannya.

Karena itu, komunikasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan harus mampu menjelaskan dua hal sekaligus: ketegasan negara dan kemanusiaan negara. Dalam bidang imigrasi, publik perlu melihat negara yang tegas menjaga pintu masuk dan keluar Indonesia. Dalam bidang pemasyarakatan, publik perlu melihat negara yang adil, membina, dan memberi kesempatan manusia untuk kembali produktif.

Narasi ini penting agar masyarakat tidak melihat imigrasi dan pemasyarakatan secara sempit. Imigrasi bukan sekadar layanan administratif. Pemasyarakatan bukan sekadar urusan lembaga pemasyarakatan. Keduanya merupakan instrumen pemerintahan yang sangat strategis dalam menjaga kedaulatan, keamanan, ketertiban, pelayanan publik, dan martabat bangsa.

Komunikasi sebagai Bagian dari Reformasi Tata Kelola

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memiliki banyak agenda penting yang perlu dikomunikasikan secara kuat. Mulai dari transformasi layanan keimigrasian, digitalisasi sistem perlintasan, penguatan pengawasan orang asing, penegakan hukum keimigrasian, perlindungan warga negara, hingga pembaruan tata kelola pemasyarakatan yang lebih produktif, humanis, dan akuntabel.

Setiap agenda tersebut membutuhkan komunikasi yang jelas. Publik perlu mengetahui bukan hanya apa yang dilakukan kementerian, tetapi juga mengapa hal itu dilakukan dan bagaimana manfaatnya bagi rakyat.

Transformasi digital imigrasi, misalnya, harus dijelaskan sebagai upaya meningkatkan kualitas layanan, mempercepat proses, memperkuat pengawasan, dan mengurangi ruang penyimpangan. Penguatan pengawasan orang asing harus dijelaskan sebagai bagian dari perlindungan kedaulatan dan keamanan nasional, bukan sebagai sikap tertutup terhadap dunia luar. Pembinaan pemasyarakatan harus dijelaskan sebagai agenda negara untuk membangun manusia, bukan sekadar mengelola penghukuman.

Dengan komunikasi yang baik, reformasi tata kelola akan lebih mudah dipahami publik. Komunikasi yang baik dapat memperkuat dukungan masyarakat, membangun kepercayaan, dan memperkecil jarak antara kebijakan pemerintah dengan persepsi publik.

Dari Publikasi Menuju Kepercayaan

Tantangan komunikasi pemerintah hari ini bukan hanya bagaimana membuat siaran pers atau unggahan media sosial. Tantangannya lebih besar: bagaimana membangun kepercayaan publik.

Kepercayaan lahir ketika pemerintah konsisten antara ucapan dan tindakan. Kepercayaan tumbuh ketika data yang disampaikan akurat. Kepercayaan menguat ketika pemerintah cepat menjelaskan isu, jujur mengakui tantangan, dan terbuka menyampaikan capaian. Komunikasi yang baik bukan kosmetik kebijakan, melainkan cermin dari tata kelola yang baik.

Karena itu, strategi komunikasi pemerintah harus bertumpu pada beberapa prinsip. Pertama, satu arah narasi besar yang selaras dengan visi Presiden. Kedua, kecepatan dalam merespons isu publik. Ketiga, akurasi data dan substansi. Keempat, koordinasi lintas kementerian/lembaga. Kelima, kemampuan menjelaskan kebijakan dalam bahasa yang mudah dipahami rakyat. Keenam, keberanian untuk hadir dalam ruang publik sebelum narasi lain mendominasi.

Pemerintah harus menyampaikan capaian, tetapi tidak boleh jatuh pada klaim kosong. Pemerintah harus membela kebijakan, tetapi tetap membuka ruang evaluasi. Pemerintah harus tegas meluruskan disinformasi, tetapi tetap menghormati kritik. Inilah komunikasi pemerintah yang sehat dalam negara demokratis.

Menjaga Gerbang Narasi Negara

Strategic Communication Forum yang diselenggarakan Bakom RI menjadi momentum penting untuk memperkuat disiplin komunikasi pemerintah. Forum ini mengingatkan bahwa setiap kementerian/lembaga tidak bisa berjalan sendiri-sendiri dalam menjelaskan kebijakan. Dalam pemerintahan yang besar, komunikasi harus dikonsolidasikan. Dalam ruang publik yang cepat berubah, narasi harus dipimpin. Dalam demokrasi yang terbuka, kepercayaan harus terus dirawat.

Bagi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, kehadiran dalam forum ini adalah bagian dari komitmen untuk menyelaraskan narasi kementerian dengan arah besar Kabinet Merah Putih. Kemenimipas harus hadir sebagai kementerian yang menjelaskan kerja-kerja kedaulatan, pelayanan, penegakan hukum, pembinaan manusia, dan pemulihan martabat secara lebih kuat kepada publik.

Pada akhirnya, komunikasi pemerintah bukan hanya soal berbicara. Komunikasi pemerintah adalah soal menjelaskan arah negara. Ia adalah jembatan antara kebijakan dan pemahaman publik, antara program dan kepercayaan rakyat, antara kerja pemerintah dan legitimasi sosial.

Negara yang bekerja harus mampu menjelaskan pekerjaannya. Negara yang kuat harus mampu menjaga narasinya. Dan negara yang ingin dipercaya rakyat harus hadir dengan komunikasi yang jujur, terkoordinasi, proaktif, dan berpihak pada kepentingan publik.

Di situlah pentingnya Bakom RI, pentingnya juru bicara kementerian/lembaga, dan pentingnya strategi komunikasi pemerintah: bukan semata-mata untuk memenangkan percakapan, tetapi untuk menjaga kepercayaan rakyat kepada negara.]]> https://www.halomedan.com/Berita/66127/strategi-komunikasi-pemerintah-menjaga-narasi-menjaga-kepercayaan-publik/