PB PERPANI Kukuhkan Pengurus Sumut, Muhammad Yani Dipercaya Jadi Ketua Umum

admin — Fri, 06 Nov 2026 18:13:00 +0700+0700

MEDAN – Pengurus Provinsi Persatuan Panahan Indonesia (Pengprov PERPANI) Sumatera Utara resmi menerima Surat Keputusan (SK) Pengurus Besar Persatuan Panahan Indonesia (PB PERPANI) Nomor 25 Tahun 2026 tentang Pengukuhan Personalia Pengurus Provinsi PERPANI Sumatera Utara Masa Bakti 2026–2030.

Dalam SK yang ditetapkan di Jakarta pada 3 November 2026 dan ditandatangani Ketua Umum PB PERPANI M. Arsjad Rasjid P.M. tersebut, Muhammad Yani, ST, dipercaya menakhodai Pengprov PERPANI Sumatera Utara sebagai Ketua Umum untuk periode 2026–2030.

Adapun susunan pengurus inti Pengprov PERPANI Sumut periode 2026–2030 yakni Yose Andre Sinuhaji sebagai Sekretaris dan Muhammad Faisal, ST, sebagai Bendahara.

Sementara itu, posisi Wakil Ketua Umum I Bidang Organisasi dan Hukum dipercayakan kepada H. Elfi Irwansyah Pane, M.K.M., Wakil Ketua Umum II Bidang Pembinaan dan Prestasi dijabat Budiono, Wakil Ketua Umum III Bidang Perencanaan Anggaran dan Dana Usaha dijabat H. Hamzah Manurung, SE.
Selanjutnya, Wakil Ketua Umum IV Bidang Litbang dan Sport Science dijabat Hj. Leliana Puspa Sari, sedangkan Wakil Ketua Umum V Bidang Prasarana dan Humas dipercayakan kepada Drs. Budi Priatama, M.Pd.

Dengan diterbitkannya SK tersebut, kepengurusan baru PERPANI Sumatera Utara diharapkan mampu memperkuat konsolidasi organisasi sekaligus meningkatkan pembinaan dan pengembangan olahraga panahan di seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Utara.
Di bawah kepemimpinan Muhammad Yani, PERPANI Sumut berkomitmen mendorong kemajuan olahraga panahan melalui penguatan tata kelola organisasi, peningkatan kualitas atlet, pembinaan pelatih dan wasit, serta penyelenggaraan kompetisi secara berkesinambungan.

Selain itu, perhatian juga akan diarahkan pada pengembangan potensi atlet muda di berbagai daerah. Langkah tersebut diharapkan dapat menciptakan regenerasi atlet yang berkelanjutan sekaligus melahirkan pemanah-pemanah potensial yang mampu bersaing di tingkat daerah, nasional hingga internasional.
Kepengurusan periode 2026–2030 juga diharapkan mampu membangun sinergi dan kolaborasi dengan pemerintah daerah, KONI, pengurus PERPANI kabupaten/kota, klub panahan, serta seluruh pemangku kepentingan olahraga.

Dengan terbentuknya kepengurusan baru ini, PERPANI Sumatera Utara optimistis dapat semakin berperan dalam memajukan olahraga panahan dan mengharumkan nama Sumatera Utara melalui prestasi atlet di berbagai kejuaraan.

Penerimaan SK pengukuhan tersebut menjadi langkah awal bagi Muhammad Yani bersama jajaran pengurus untuk menjalankan amanah organisasi serta mewujudkan pembinaan olahraga panahan Sumatera Utara yang lebih terarah, profesional, dan berkelanjutan. (red)

HUT Ke-65, Bank Sumut Perkuat Transformasi, Perluas Layanan Dan Tumbuh Bersama Masyarakat

admin — Fri, 06 Nov 2026 18:00:00 +0700+0700

Medan – Memasuki usia ke-65 tahun, PT Bank Sumut terus memperkuat komitmen untuk tumbuh bersama masyarakat melalui peningkatan kualitas layanan, akselerasi transformasi digital, pengembangan bisnis, serta berbagai kegiatan sosial yang melibatkan insan perusahaan, nasabah, stakeholder, dan masyarakat.

Mengusung tema "Selalu Ada Ruang untuk Tumbuh Bersama", peringatan HUT ke-65 Bank Sumut menjadi momentum untuk memperkuat semangat perubahan sekaligus menegaskan peran Bank Sumut sebagai bank pembangunan daerah yang terus bertumbuh bersama masyarakat Sumatera Utara.

Direktur Utama PT Bank Sumut, Heru Mardiansyah, dalam amanat upacara peringatan HUT ke-65 pada Rabu, 4 November 2026 menyampaikan bahwa perjalanan 65 tahun Bank Sumut merupakan hasil dari kerja keras, dedikasi, loyalitas, dan kontribusi seluruh insan perusahaan dalam menjaga kepercayaan masyarakat.

Ia menegaskan bahwa kepercayaan merupakan fondasi utama dalam industri perbankan. Kepercayaan tersebut harus dijaga melalui integritas, profesionalisme, konsistensi kinerja, serta kemampuan perusahaan dalam menghadirkan pelayanan yang semakin baik dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Menurutnya, pertumbuhan perusahaan tidak cukup hanya dilihat dari peningkatan aset maupun pencapaian bisnis, tetapi juga dari kemampuan Bank Sumut dalam menghadirkan manfaat yang semakin luas bagi nasabah dan masyarakat.

"Kita ingin Bank Sumut tumbuh bukan hanya lebih besar, tetapi juga lebih sehat. Bukan hanya lebih modern, tetapi juga semakin dekat dengan masyarakat. Dan bukan hanya semakin kuat secara bisnis, tetapi juga semakin besar manfaatnya," tegasnya.

*Perkuat Layanan dan Akselerasi Digitalisasi*

Sejalan dengan komitmen transformasi tersebut, Bank Sumut terus melakukan berbagai langkah strategis untuk meningkatkan jangkauan dan kualitas layanan perbankan.

Salah satunya melalui *Soft Launching Kantor Cabang Pembantu S. Parman* menjadi *Sentra Perumahan* yang digelar pada Rabu (4/11). Pengembangan ini merupakan bagian dari upaya Bank Sumut untuk memperkuat fokus layanan di sektor pembiayaan perumahan sekaligus memberikan kemudahan akses bagi masyarakat yang membutuhkan solusi pembiayaan kepemilikan rumah.

Di sisi lain, Bank Sumut juga mendorong perluasan *akuisisi merchant QRIS dan Sumut Link*. Langkah ini dilakukan untuk memperluas jangkauan layanan transaksi, meningkatkan kemudahan masyarakat dalam mengakses layanan keuangan, serta memperkuat ekosistem pembayaran dan inklusi keuangan di Sumatera Utara.

Sejalan dengan perkembangan teknologi dan perubahan kebutuhan nasabah, Bank Sumut juga tengah mempersiapkan pengembangan layanan perbankan digital melalui fitur *Customer Onboarding*. Inovasi ini dirancang untuk memberikan kemudahan dan meningkatkan kualitas pengalaman nasabah dalam mengakses layanan perbankan.

Layanan Customer Onboarding tersebut direncanakan akan diluncurkan setelah seluruh aspek perizinan dan ketentuan yang dipersyaratkan terpenuhi. Pengembangan ini menjadi bagian dari strategi Bank Sumut dalam meningkatkan daya saing melalui layanan perbankan berbasis digital yang semakin mudah diakses, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pengembangan berbagai layanan tersebut mencerminkan komitmen Bank Sumut untuk terus beradaptasi terhadap dinamika industri perbankan, sekaligus memastikan bahwa transformasi digital memberikan kemudahan dan manfaat bagi nasabah.

*HUT ke-65 Diisi Berbagai Kegiatan Sosial dan Kebersamaan*

Selain penguatan bisnis dan transformasi layanan, peringatan HUT ke-65 Bank Sumut juga diisi dengan berbagai kegiatan sosial dan kebersamaan.

Rangkaian kegiatan diawali dengan upacara peringatan HUT ke-65 yang dirangkaikan dengan pemberian penghargaan masa kerja kepada pegawai. Penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi perusahaan atas loyalitas, dedikasi, dan pengabdian insan Bank Sumut dalam mendukung perjalanan perusahaan.

Semarak perayaan turut diisi dengan berbagai kegiatan olahraga, salah satunya melalui kolaborasi dengan KONI Sumatera Utara. Kegiatan ini menjadi sarana mempererat hubungan kelembagaan, membangun kebersamaan, sekaligus mendukung semangat olahraga.

Di bidang sosial, Bank Sumut turut melaksanakan kegiatan donor darah, pengajian, dan santunan sosial. Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen perusahaan untuk menumbuhkan kepedulian dan memperkuat kontribusi sosial kepada masyarakat.

Suasana perayaan HUT juga dihadirkan lebih dekat dengan masyarakat melalui kegiatan merayakan bersama nasabah di seluruh unit kantor Bank Sumut. Inisiatif ini menjadi bentuk apresiasi kepada nasabah yang selama ini telah memberikan kepercayaan dan menjadi bagian penting dari perjalanan Bank Sumut.

Melalui berbagai rangkaian tersebut, Bank Sumut ingin menjadikan peringatan hari jadi bukan hanya sebagai seremoni tahunan, tetapi juga momentum untuk memperkuat hubungan dengan masyarakat dan meningkatkan kontribusi sosial perusahaan.

*Melangkah ke Depan dengan Semangat Tumbuh Bersama*

Memasuki usia ke-65 tahun, Bank Sumut berkomitmen melanjutkan transformasi secara konsisten melalui penguatan fundamental bisnis, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan layanan digital, serta perluasan jangkauan pelayanan kepada masyarakat.

Direktur Utama PT Bank Sumut menyampaikan bahwa tema "Selalu Ada Ruang untuk Tumbuh Bersama" mencerminkan keyakinan bahwa setiap insan perusahaan memiliki kesempatan untuk belajar, berkembang, berinovasi, dan memberikan kontribusi terbaik.

"Selalu ada ruang untuk belajar, selalu ada ruang untuk berubah, dan selalu ada ruang untuk tumbuh bersama. Mari kita jaga kepercayaan yang telah diberikan, perkuat kebersamaan, dan terus memberikan kontribusi terbaik bagi Bank Sumut dan masyarakat Sumatera Utara," tutupnya.

Dengan semangat "Berubah, Bertumbuh, dan Berprestasi", Bank Sumut meneguhkan komitmen untuk terus beradaptasi menghadapi dinamika industri perbankan, memperkuat daya saing, serta menjadi mitra keuangan yang semakin dekat dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Enam puluh lima tahun menjadi bukti perjalanan dan kepercayaan yang dibangun bersama. Ke depan, Bank Sumut akan terus melangkah, berinovasi, dan membuka lebih banyak ruang bagi masyarakat untuk tumbuh bersama.red

Kolaborasi dan Deteksi Dini Jadi Kunci Cegah Karhutla Riau

admin — Fri, 06 Nov 2026 15:09:00 +0700+0700

PEKANBARU — Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Riau masih sulit dikendalikan meski pemerintah telah melakukan berbagai langkah mitigasi sejak awal tahun. Cuaca yang semakin ekstrem, kondisi lahan gambut, serta aktivitas manusia menjadi faktor yang membuat ancaman karhutla terus berulang.

Direktur Pengendalian Kebakaran Lahan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), Dasrul Chaniago, mengatakan upaya pencegahan karhutla sebenarnya telah disiapkan jauh sebelum musim kebakaran 2026 berlangsung. Namun, kondisi cuaca ekstrem membuat penanganan di lapangan semakin berat.

"Musim kemarau yang lebih kering, suhu tinggi, kelembapan rendah dan angin kencang membuat vegetasi lebih mudah terbakar dan api lebih cepat menyebar," kata Dasrul saat menjadi pembicara dalam Seminar Lingkungan yang digelar Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) di Auditorium Universitas Islam Riau (UIR), Kamis (5/11/2026).

Menurut dia, pemerintah pusat telah melakukan mitigasi sejak awal tahun. Sejumlah daerah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi juga telah menetapkan status siaga karhutla. Namun, kondisi cuaca ekstrem membuat potensi kebakaran meningkat sekaligus menyulitkan upaya pemadaman.

Dasrul menegaskan faktor manusia juga masih menjadi persoalan utama. Sebagian besar kejadian karhutla berkaitan dengan aktivitas manusia, baik akibat pembakaran yang disengaja maupun kelalaian.

"Kalau sumber api dan perilaku pembukaan lahan tidak berubah, kebakaran akan terus berulang," ujarnya.

Karena itu, Dasrul mendorong penguatan mitigasi berbasis masyarakat. Sosialisasi dan pelibatan masyarakat melalui program Desa Peduli Api dinilai perlu diperluas, terutama di wilayah yang memiliki tingkat kerawanan kebakaran tinggi.

"Ke depan, mitigasi terhadap karhutla harus lebih diperkuat. Sosialisasi kepada masyarakat agar aktif mencegah kebakaran melalui program Desa Peduli Api juga harus ditingkatkan," katanya.

Peneliti Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Riau, Dr. Prayoto, mengatakan karakteristik wilayah Riau yang didominasi lahan gambut turut memperbesar risiko karhutla.

Menurut dia, sekitar *91,6 persen kejadian kebakaran lahan di Riau terjadi di kawasan gambut. Kondisi tersebut membuat pengelolaan ekosistem gambut menjadi bagian penting dalam strategi pencegahan karhutla.

"Menjaga lahan gambut dengan tata kelola air yang baik, pemulihan ekosistem, serta mencegah penyebab kebakaran menjadi sebuah keharusan agar kebakaran hutan dan lahan dapat diminimalisir," ujarnya.

Ia menjelaskan lahan gambut yang mengalami kekeringan menjadi sangat mudah terbakar. Api juga dapat menjalar hingga ke lapisan bawah permukaan tanah sehingga sulit dideteksi dan dipadamkan.

Karena itu, pencegahan tidak cukup hanya dilakukan ketika api sudah muncul. Tata kelola air, pembasahan kembali kawasan gambut, pemulihan ekosistem, serta pengawasan terhadap aktivitas masyarakat harus dilakukan secara berkelanjutan.

Sementara itu, akademisi UIR, Dr. Sri Wahyuni Kadir Abbas, menilai berulangnya karhutla di Riau menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih kuat berbasis teknologi dan kolaborasi lintas sektor.

Ia mengaku telah membawa persoalan karhutla Riau ke sejumlah forum internasional sebagai bentuk keprihatinan atas dampak kebakaran terhadap lingkungan dan masyarakat.

Menurut dia, salah satu hal yang perlu diperkuat adalah **sistem peringatan dini (early warning system)**. Teknologi harus dimanfaatkan untuk mendeteksi potensi kebakaran sekaligus mempercepat respons ketika titik api mulai muncul.

"Lewat pendekatan teknologi, perlu dibangun respons cepat dalam menangani ancaman karhutla," katanya.

Sri Wahyuni juga menekankan pentingnya sinergi pentahelix yang melibatkan pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi, media, dunia usaha, serta pemangku kepentingan lainnya.

"Yang jelas perlu sinergi pentahelix untuk mencegah terjadinya karhutla. Pemerintah bersama masyarakat, kampus, media dan stakeholder lainnya harus bersama-sama mengatasi masalah ini," ujarnya.

Upaya tersebut dinilai penting karena penanganan karhutla tidak bisa hanya mengandalkan pemadaman ketika kebakaran terjadi. Pencegahan, deteksi dini, pengelolaan gambut, perubahan perilaku masyarakat, hingga respons cepat di lapangan harus berjalan secara bersamaan. Rel

JMSI Riau Gelar UKW

admin — Fri, 06 Nov 2026 15:08:00 +0700+0700

PEKANBARU — Sebanyak 30 wartawan di Riau mengikuti Uji Kompetensi Wartawan (UKW) yang digelar Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Riau di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Riau (UIR), 6–7 November 2026.

UKW tersebut terdiri atas tiga kelas jenjang muda serta masing-masing satu kelas untuk jenjang madya dan utama. Para peserta mengikuti rangkaian mata uji yang menilai kemampuan dan kompetensi mereka dalam menjalankan tugas jurnalistik secara profesional.

Wakil Ketua JMSI Riau Bidang Jurnalisme Berkualitas, Tun Akhyar, mengatakan pelaksanaan UKW menjadi bagian dari upaya JMSI mendorong peningkatan kualitas wartawan sekaligus memperkuat profesionalisme perusahaan pers yang menjadi anggotanya.

Sementara itu, Sekretaris Bidang Jurnalisme Berkualitas JMSI, Satria Utama, mengatakan UKW memiliki arti penting untuk memastikan wartawan memahami dan mampu menjalankan tugas jurnalistik sesuai standar kompetensi yang ditetapkan.

"UKW bukan sekadar menguji kemampuan wartawan, tetapi juga menjadi instrumen untuk memastikan kerja jurnalistik dilakukan secara profesional, beretika, dan bertanggung jawab kepada publik," ujarnya.

Menurut Satria, peningkatan kompetensi wartawan menjadi kebutuhan penting di tengah perkembangan media digital yang berlangsung sangat cepat. Wartawan dituntut mampu menghasilkan informasi yang akurat, berimbang, terverifikasi, sekaligus tetap berpegang pada Kode Etik Jurnalistik.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada PT Pertamina Hulu Rokan (PHR), Astra, FIKOM UIR dan sejumlah mitra perusahaan lainnya yang memberikan dukungan terhadap pelaksanaan UKW tersebut. Dukungan itu membuat peserta dapat mengikuti UKW dengan biaya yang lebih terjangkau.

"Pers yang sehat dan profesional hanya dapat terwujud dengan sinergi dan kolaborasi yang baik dengan seluruh stakeholder," katanya.

Ketua Tim Lembaga Uji Pikiran Rakyat, Refa Riana, meminta peserta mengikuti seluruh rangkaian UKW dengan disiplin dan fokus. Ia mengingatkan peserta tidak perlu merasa gugup menghadapi setiap mata uji.

"Tak perlu takut atau gugup, karena yang diujikan sepenuhnya merupakan aktivitas dan pekerjaan sehari-hari sebagai seorang wartawan, redaktur maupun pemimpin redaksi," pesannya.

JMSI dan UIR Perkuat Kerja Sama

Pada kesempatan yang sama, JMSI Riau dan Fakultas Ilmu Komunikasi UIR juga menandatangani Memorandum of Agreement (MoA) di bidang pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Dekan FIKOM UIR, Dr. Eko Hero, M.I.Kom, menyambut baik kerja sama tersebut. Menurutnya, kolaborasi antara perguruan tinggi dan organisasi perusahaan pers dapat membuka ruang lebih luas bagi pengembangan kompetensi mahasiswa maupun insan pers.

Ia berharap kerja sama tersebut memberikan manfaat bagi kedua pihak, terutama dalam pengembangan pendidikan, peningkatan kualitas SDM, serta penguatan hubungan antara dunia akademik dan industri media.

Pelaksanaan UKW dan penandatanganan MoA tersebut menjadi bagian dari upaya JMSI Riau memperkuat profesionalisme insan pers sekaligus membangun kolaborasi yang lebih erat dengan perguruan tinggi dan dunia usaha.rel

Rakernas SPS 2026 Hasilkan Enam Rekomendasi Strategis, Lampung Jadi Tuan Rumah Kongres 2027

admin — Fri, 06 Nov 2026 14:23:00 +0700+0700

SAMARINDA— Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Serikat Perusahaan Pers (SPS) 2026 menghasilkan enam rekomendasi strategis yang mencakup penguatan tata kelola organisasi, persiapan Kongres SPS 2027, hingga keberlanjutan industri pers nasional dan daerah. Salah satu keputusan penting forum tersebut adalah penetapan Provinsi Lampung sebagai tuan rumah Kongres SPS 2027 yang direncanakan berlangsung pada Juni 2027, bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 SPS.

Mengusung tema "Konsolidasi Organisasi Menuju Kongres SPS 2027", Rakernas yang diselenggarakan di Samarinda, Kalimantan Timur, Kamis (5/11), menjadi momentum konsolidasi pengurus pusat dan provinsi dalam memperkuat kelembagaan SPS sekaligus merumuskan langkah bersama menghadapi tantangan industri pers yang terus berkembang.

Ketua Umum SPS, Januar P. Ruswita, menyampaikan bahwa perjalanan delapan dekade SPS merupakan upaya organisasi dan industri pers Indonesia untuk terus beradaptasi menghadapi perubahan zaman. "Delapan puluh tahun perjalanan SPS telah membawa organisasi ini melintasi berbagai perubahan besar dalam kehidupan pers Indonesia. Dari masa ketika surat kabar menjadi salah satu sumber utama informasi masyarakat, hingga hari ini ketika teknologi digital dan kecerdasan buatan mengubah cara informasi diproduksi, didistribusikan, dan dikonsumsi," ujar Januar P. Ruswita.

Menurutnya, perubahan tersebut menuntut SPS untuk terus memperkuat peran sebagai rumah bersama perusahaan pers, sekaligus menjadi organisasi yang mampu menjawab kebutuhan anggotanya di tengah tantangan keberlanjutan bisnis media.

Dalam konteks itu, Kongres SPS 2027 dipandang bukan sekadar agenda pergantian kepengurusan, tetapi juga kesempatan untuk mengevaluasi dan memperkuat fondasi organisasi dalam menghadapi tantangan masa depan.

Rakernas memberikan mandat kepada Pengurus SPS Pusat bersama SPS Provinsi Lampung untuk menetapkan jadwal dan mempersiapkan seluruh kebutuhan penyelenggaraan Kongres sesuai AD/ART SPS.

Selain menetapkan Lampung sebagai tuan rumah, Rakernas merekomendasikan agar penyempurnaan AD/ART menjadi salah satu agenda prioritas Kongres 2027, khususnya menyangkut pengaturan Musyawarah Daerah Provinsi (Musdaprov) dan tata kelola SPS Provinsi. Penyempurnaan aturan organisasi tersebut diharapkan dapat memperkuat kepastian mekanisme kelembagaan, meningkatkan efektivitas koordinasi antara pengurus pusat dan daerah, serta memastikan organisasi mampu merespons dinamika dan kebutuhan anggotanya.
Dalam pembahasan tata kelola organisasi, Rakernas juga merekomendasikan agar Kongres SPS 2027 membahas penghapusan ketentuan larangan rangkap jabatan bagi Pengurus SPS Provinsi dalam organisasi partai politik.

Ketentuan tersebut saat ini tercantum dalam Anggaran Dasar SPS, BAB IV tentang Organisasi, Pasal 12 Ayat (8). Rekomendasi Rakernas merupakan usulan perubahan yang selanjutnya perlu dibahas dan diputuskan melalui mekanisme Kongres sesuai ketentuan organisasi.

Di sisi lain, Rakernas turut memberikan perhatian terhadap penguatan identitas kelembagaan SPS melalui rekomendasi pembentukan lagu mars organisasi. Kehadiran Mars SPS diharapkan menjadi simbol pemersatu yang memperkuat rasa memiliki, kebanggaan, dan semangat kebersamaan seluruh anggota SPS di berbagai daerah.

Kemitraan Strategis
Selain membahas agenda internal organisasi, Rakernas SPS 2026 memberikan perhatian khusus terhadap keberlanjutan perusahaan pers nasional dan daerah. Forum menyepakati pentingnya penguatan kemitraan strategis dan berkelanjutan antara perusahaan pers anggota SPS dengan pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Kemitraan tersebut diarahkan untuk memperkuat ekosistem pers, mendukung keberlanjutan usaha perusahaan media, serta meningkatkan kualitas komunikasi publik dengan tetap menjunjung tinggi independensi pers.

Bagi SPS, keberlanjutan perusahaan pers merupakan bagian penting dari upaya menjaga keberadaan media yang profesional dan mampu menjalankan fungsi jurnalistiknya bagi masyarakat.
Karena itu, hubungan antara industri pers dan pemerintah perlu dibangun dalam kerangka kemitraan yang sehat, saling mendukung, dan berorientasi jangka panjang, tanpa mengurangi kebebasan redaksional maupun fungsi kontrol sosial pers.

Rakernas juga menyoroti dampak kebijakan fiskal Pemerintah Pusat terhadap aktivitas ekonomi daerah dan keberlangsungan industri pers. Melalui rekomendasi keenam, SPS mendorong Pemerintah Pusat agar lebih bijaksana dalam menerapkan kebijakan pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) dan Transfer ke Daerah (TKD), dengan mempertimbangkan dampak turunannya terhadap sektor riil serta ekosistem pers nasional dan daerah.

Pengurangan kapasitas fiskal daerah dinilai dapat memengaruhi aktivitas ekonomi dan belanja pemerintah daerah, yang pada akhirnya turut berdampak pada berbagai sektor usaha, termasuk perusahaan pers.

Bagi industri media daerah, dinamika ekonomi lokal memiliki keterkaitan erat dengan keberlanjutan usaha. Oleh sebab itu, SPS memandang pentingnya kebijakan fiskal yang mempertimbangkan kondisi daerah serta dampak yang mungkin timbul terhadap ekosistem pers.

Seruan tersebut merupakan bagian dari komitmen SPS untuk memperjuangkan lingkungan usaha yang memungkinkan perusahaan pers tetap tumbuh secara sehat, profesional, dan independen.

Rakernas SPS 2026 diikuti perwakilan dari sembilan provinsi, yakni SPS Aceh, SPS Riau, SPS Jawa Barat, SPS Banten, SPS Jawa Timur, SPS Kalimantan Tengah, SPS Kalimantan Timur, SPS Kepulauan Riau, dan SPS Sulawesi Utara.

Berikut enam rekomendasi SPS yang ditetapkan saat Rakernas:
Rakernas menyepakati Provinsi Lampung sebagai tempat penyelenggaraan Kongres SPS 2027, dengan rencana pelaksanaan pada Juni 2027 bersamaan dengan HUT ke-81 SPS. Rakernas memberikan mandat kepada Pengurus SPS Pusat dan SPS Lampung untuk menetapkan jadwal serta mempersiapkan seluruh kebutuhan Kongres sesuai AD/ART SPS.
Rakernas merekomendasikan agar Kongres SPS 2027 menjadikan penyempurnaan AD/ART, khususnya pengaturan Musdaprov dan tata kelola SPS Provinsi, sebagai salah satu agenda prioritas.
Rakernas merekomendasikan agar Kongres 2027 melakukan Penghapusan ketentuan larangan rangkap jabatan Pengurus SPS Provinsi dalam Organisasi Partai Politik seperti yang tertuang dalam Anggaran Dasar (AD) BAB IV – Organisasi, Pasal 12 Ayat (8).

Rakernas merekomendasikan agar SPS memiliki lagu mars sebagai simbol pemersatu, menumbuhkan rasa memiliki dan kebanggaan seluruh anggota, serta memperkuat identitas organisasi.
Rakernas SPS 2026 menyepakati penguatan kemitraan strategis dan berkelanjutan antara perusahaan pers anggota SPS dengan pemerintah, BUMN, dan BUMD. Guna secara bersama-sama menguatkan ekosistem pers, mendukung keberlanjutan usaha, dan menjaga kualitas komunikasi publik dengan tetap menjunjung tinggi independensi pers.

Rakernas SPS mendorong agar Pemerintah Pusat lebih bijaksana dalam menerapkan kebijakan pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) dan Transfer ke Daerah (TKD), karena dampak turunannya sangat memukul sektor riil dan ekosistem pers nasional dan daerah.Rel

Cook for World: Menghidupkan Teknologi AI dengan Sentuhan 'Beautiful Heart'

admin — Fri, 06 Nov 2026 11:55:00 +0700+0700

IAKARTA – Natalia Tjahja, pendiri Maria Monique Last Wish Foundation dan Kreator 100 CTFP, kembali membawa terobosan kemanusiaan yang menyentuh hati. Setelah mendedikasikan hidupnya untuk Tuhan dan anak-anak dan kaum disabilitas global—termasuk menciptakan Anthem untuk APC dan film non-profit Movie Boccia, pencetus Asia Cooking Journeys —kini sebuah berkat baru hadir dalam perjalanannya sebagai seorang AI filmmaker.

Melalui proyek sinematik bertajuk "Cook for World", Natalia berkolaborasi secara indah dengan teknologi Google Veo. Dalam kerja sama ini, Natalia merancang seluruh alur cerita, karakter, serta arahan kamera dari hati, sementara Google Veo menghidupkannya secara visual. Kolaborasi ini lahir dari diskusi mendalam untuk menyebarkan pesan ketulusan universal melalui keindahan kuliner global.

Menariknya, "Cook for World" hadir sebagai sebuah gerakan sinematik baru yang unik di YouTube, yang merayakan pesan beautiful hearts lewat tayangan kuliner dunia.

Sebagai hidangan perdana, proyek ini mengangkat Pão de Queijo, makanan khas legendaris dari Brasil. Dipilihnya kuliner Brasil ini secara khusus didedikasikan sebagai bentuk apresiasi tertinggi untuk negara asal Andrew Parsons,President IPC, sosok luar biasa yang dihormati sebagai "Father of 100 CTFP Worldwide". Kehangatan cita rasa autentik inilah yang dipilih untuk menjembatani pesan cinta kasih antarbangsa.

Melalui karya ini, Natalia Tjahja juga menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang mendalam kepada Larry Page, Sergey Brin, serta Sundar Pichai. Visi dan kepemimpinan humanis mereka telah melahirkan teknologi inklusif yang kini mampu menjadi jembatan kebaikan bagi para kreator di seluruh dunia.

Seluruh karya sinematik ini dapat disaksikan melalui channel YouTube resmi @beautifulheartai. Proyek "Cook for World" hadir bukan untuk mencari pengikut, melainkan menjadi ruang bagi siapa saja untuk berhenti sejenak dan merasakan indahnya from the heart.red

Jokowi Akhirnya Buka Suara soal Kasus Penyadapan Presiden Prabowo, Singgung Proses Hukum

admin — Thu, 05 Nov 2026 21:08:00 +0700+0700

Jakarta — Joko Widodo (Jokowi) akhirnya menanggapi kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang turut menyeret nama mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.

Saat ditanya awak media seusai menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis, 5 November 2026, Jokowi meminta semua pihak menghormati proses hukum yang sedang berjalan.

"Semuanya kita menghormati proses hukum yang ada, nanti kita tunggu ya," kata Jokowi.

Pernyataan tersebut disampaikan ketika Jokowi dimintai tanggapan mengenai perkembangan perkara dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo.

Nama Listyo Sigit Muncul dalam Persidangan

Kasus penyadapan turut menjadi pembahasan dalam sidang perkara tudingan ijazah palsu yang menghadirkan Jokowi sebagai saksi dengan terdakwa Roy Suryo.

Awalnya, kuasa hukum Roy Suryo, Refly Harun, menanyakan sosok Kapolri yang menjabat ketika Jokowi melaporkan perkara ijazahnya ke kepolisian.

Jokowi sempat menjawab tidak mengingat nama Kapolda Metro Jaya saat itu. Namun, ketika ditanya mengenai Kapolri, ia menyebut nama Listyo Sigit.

"Pak Listyo Sigit," jawab Jokowi di hadapan majelis hakim.

Pertanyaan kemudian berlanjut mengenai hubungan pengangkatan Listyo Sigit sebagai Kapolri dengan Jokowi yang saat itu menjabat sebagai presiden.

Jaksa penuntut umum sempat menyampaikan keberatan karena menilai pertanyaan tersebut tidak berkaitan dengan pokok perkara ijazah.

Listyo Sigit Jadi Tersangka Kasus Penyadapan

Nama Listyo Sigit menjadi perhatian setelah Bareskrim Polri mengumumkan penetapan tiga tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal.

Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin mengumumkan tiga tersangka berinisial LSP, ASN, dan EH dalam konferensi pers di Mabes Polri, Selasa, 3 November 2026.

Selain Listyo Sigit, dua nama lainnya adalah Irjen Ahrie Sonta Nasution dan Irjen Eko Hadi Santoso.

Penyidik menduga penyadapan dilakukan tanpa prosedur terhadap sejumlah nomor telepon, termasuk milik Presiden Prabowo, pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi masyarakat, dan pengusaha.

Bareskrim juga mengungkap dugaan penghapusan berkas hasil penyadapan pada Oktober 2026. Dalam penyidikan, polisi telah memeriksa 10 saksi dan tiga saksi ahli serta menyita sejumlah perangkat elektronik.

Penyidikan Masih Berjalan

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra sebelumnya menyatakan perkara tersebut masih berfokus pada dugaan tindak pidana penyadapan dan intersepsi.

Menurut Yusril, penyidik masih mendalami materi yang menjadi sasaran penyadapan serta tujuan tindakan tersebut.

Karena itu, pernyataan Jokowi agar semua pihak menghormati proses hukum disampaikan di tengah penyidikan yang masih berlangsung.

Kasus ini masih harus melalui tahapan hukum untuk menguji dugaan tindak pidana dan pertanggungjawaban para tersangka.

Red /Prom

Dari Komitmen Menuju Aksi: Taiwan dan Dunia Bersinergi Menciptakan Solusi Iklim

admin — Thu, 05 Nov 2026 14:34:00 +0700+0700

Dari Komitmen Menuju Aksi: Taiwan dan Dunia Bersinergi Menciptakan Solusi Iklim

Peng Chi-ming
Menteri Lingkungan Hidup Taiwan

Menggerakkan Aksi Global untuk Mempercepat Implementasi Komitmen Iklim
Pada tahun 2026, gelombang panas ekstrem terus melanda berbagai belahan dunia, dengan suhu yang mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarah di sejumlah wilayah. Eropa Barat mengalami bulan Juni terpanas yang pernah tercatat. Kondisi suhu ekstrem ini memperparah kekeringan dan kebakaran hutan serta meningkatkan tekanan terhadap ketersediaan sumber daya air. Dampaknya turut mengganggu kesehatan masyarakat, pasokan energi, dan aktivitas perekonomian. Taiwan juga menghadapi berbagai risiko perubahan iklim, termasuk suhu panas ekstrem, curah hujan tinggi, dan topan. Perubahan iklim kini telah menjadi tantangan bersama yang membawa implikasi mendalam terhadap stabilitas sosial, pembangunan industri, dan ketahanan nasional.

Dalam konteks tersebut, tata kelola iklim global kini bergerak melampaui sekadar perumusan target dan komitmen menuju implementasi yang konkret. Pada pertemuan COP31 tahun ini, para peserta akan menekankan prinsip dialog, konsensus, dan aksi nyata, sekaligus mendorong penerjemahan berbagai komitmen menjadi hasil yang konkret dan dapat dipantau. Meskipun Taiwan bukan merupakan pihak dalam Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (United Nations Framework Convention on Climate Change/UNFCCC), Taiwan tetap berupaya menjalankan tata kelola iklim dengan berpedoman pada semangat Persetujuan Paris (Paris Agreement).

Setelah menyampaikan Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional (Nationally Determined Contributions/NDC) untuk tahun 2035 pada 2025, Taiwan kini mulai menerjemahkan target pengurangan emisi ke dalam langkah-langkah nyata yang melibatkan berbagai lembaga pemerintah. Upaya tersebut diarahkan untuk mewujudkan transisi industri hijau, sirkularitas sumber daya, adaptasi perubahan iklim, serta transisi yang berkeadilan. Selain itu, Taiwan juga terus menjalin kerja sama dengan mitra internasional guna mengembangkan solusi-solusi praktis dalam menghadapi perubahan iklim.

Menyelaraskan dengan Norma Internasional sekaligus Mewujudkan Pengurangan Emisi secara Nyata melalui Tata Kelola yang Transparan
Pasal 4 Persetujuan Paris mengamanatkan negara-negara pihak untuk secara bertahap memperkuat rencana mitigasi serta memenuhi Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional. Sementara itu, kerangka kerja transparansi yang diperkuat (Enhanced Transparency Framework) sebagaimana diatur dalam Pasal 13 mengharuskan penyediaan informasi yang konsisten dan dapat ditelusuri guna menilai kemajuan pelaksanaan aksi iklim.

Sejalan dengan norma-norma internasional tersebut, pada tahun ini Taiwan secara resmi mengesahkan Program Aksi Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca Tahap Ketiga untuk enam sektor, yang mencakup periode 2026–2030. Program ini meliputi sektor energi, manufaktur, bangunan tempat tinggal dan komersial, transportasi, pertanian, serta lingkungan. Di dalamnya tercakup 20 rencana aksi mitigasi unggulan, target emisi tahunan, dan 63 indikator kinerja. Program tersebut juga mengintegrasikan sasaran mitigasi nasional ke dalam kebijakan masing-masing sektor serta memungkinkan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap tahun.

Inventarisasi gas rumah kaca nasional terbaru Taiwan juga menunjukkan bahwa pada tahun 2024, emisi gas rumah kaca bersih tercatat 6,59 persen lebih rendah dibandingkan tingkat emisi pada tahun 2005. Penurunan tersebut berlangsung selama tiga tahun berturut-turut. Dalam periode yang sama, produk domestik bruto (PDB) riil terus mengalami pertumbuhan, sementara intensitas emisi karbon dioksida menurun sebesar 48,59 persen. Hal ini menunjukkan adanya proses pemisahan secara bertahap antara pertumbuhan ekonomi dan emisi karbon (decoupling).

Dalam aspek transparansi, Taiwan mengacu pada kerangka dan pedoman yang direkomendasikan oleh Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (Intergovernmental Panel on Climate Change/IPCC) serta Persetujuan Paris. Taiwan secara berkala memublikasikan berbagai dokumen terkait, termasuk Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional (NDC), Laporan Transparansi Dua Tahunan (Biennial Transparency Reports), dan Laporan Inventarisasi Nasional (National Inventory Reports), sesuai dengan praktik pelaporan internasional.

Melalui jalur mitigasi yang jelas, pelaksanaan aksi di tingkat sektoral, serta penyediaan informasi yang transparan, Taiwan akan terus mengevaluasi kemajuan yang telah dicapai dan menerjemahkan komitmen iklim menjadi hasil nyata yang terukur serta dapat dipantau secara berkelanjutan.

Mendorong Target Emisi Nol Bersih dan Nol Limbah untuk Meningkatkan Daya Saing Industri dalam Transisi Hijau
Untuk mempercepat transisi industri hijau, Taiwan mulai memberlakukan pemungutan biaya karbon pada tahun ini sebagai bagian dari upaya menjadikan penetapan harga karbon sebagai instrumen kebijakan utama dalam mendorong dekarbonisasi sektor industri. Mekanisme pemungutan ini dikaitkan dengan rencana pengurangan emisi secara sukarela serta pemberian tarif khusus yang lebih rendah guna mendorong perusahaan mengintegrasikan upaya pengurangan emisi ke dalam keputusan investasi dan kegiatan operasional mereka.

Pada tahun pertama penerapannya, pemungutan biaya karbon telah menghasilkan pendapatan sebesar NT$4,97 miliar. Seluruh penerimaan tersebut dialokasikan ke dalam Dana Pengelolaan Gas Rumah Kaca, yaitu dana khusus yang diperuntukkan bagi upaya pengurangan emisi gas rumah kaca dan adaptasi perubahan iklim. Dana ini menyediakan penjaminan kredit pinjaman serta subsidi bunga guna mengoptimalkan pelaksanaan program. Selain itu, Peraturan tentang Pemberian Subsidi untuk Teknologi Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca dan Adaptasi Perubahan Iklim (Regulations Governing Subsidies for Greenhouse Gas Reduction Technologies and Climate Change Adaptation) telah diundangkan untuk mendukung pengembangan teknologi pengurangan emisi dan penerapan langkah-langkah adaptasi. Melalui berbagai instrumen, seperti subsidi, pembiayaan, dan pembagian risiko, Taiwan berupaya mendorong keterlibatan modal swasta yang lebih besar dalam mendukung transisi menuju emisi nol bersih.

Pada tahap berikutnya, Taiwan akan mengembangkan sistem perdagangan emisi berbasis batas emisi (cap-and-trade) secara bertahap. Sistem ini akan dikenal sebagai Taiwan Emissions Trading System (TW-ETS), yang diarahkan untuk membentuk kerangka penetapan harga karbon yang lebih beragam, dengan mekanisme biaya karbon dan Sistem Perdagangan Emisi (ETS) berjalan secara berdampingan.

Baru-baru ini, Inggris telah mengakui biaya karbon Taiwan sebagai salah satu skema penetapan harga karbon yang memenuhi persyaratan dalam Mekanisme Penyesuaian Karbon Perbatasan (Carbon Border Adjustment Mechanism). Pengakuan ini memungkinkan produk-produk Taiwan yang memenuhi persyaratan untuk memperoleh pengurangan kewajiban pembayaran karbon sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal tersebut menjadi langkah penting dalam memperkuat keterkaitan antara kerangka penetapan harga karbon Taiwan dan sistem internasional.

Transisi industri menuju emisi nol bersih tidak hanya harus mencakup pengelolaan energi dan karbon, tetapi juga perlu memperhatikan pola pemanfaatan sumber daya. Pada tahun ini, Taiwan telah menyelesaikan revisi Undang-Undang Promosi Sirkularitas Sumber Daya (Resource Circulation Promotion Act) dan Undang-Undang Pengelolaan Limbah (Waste Disposal Act). Perubahan tersebut menggeser pendekatan pengelolaan dari penanganan limbah pada tahap akhir (end-of-pipe treatment) menuju tata kelola yang mencakup seluruh siklus hidup produk.

Pemerintah Taiwan telah mengidentifikasi delapan bidang utama ekonomi sirkular, yaitu pangan, plastik, tekstil, kesehatan, konstruksi, elektronik, sumber daya anorganik, dan industri sirkular. Saat ini, terdapat 69 perusahaan terbuka yang bergerak di sektor ekonomi sirkular, dengan total pendapatan tahunan melampaui NT$1 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi sirkular semakin berkembang menjadi sektor industri hijau dengan skala usaha yang signifikan.

Taiwan juga terus mendorong penerapan paspor produk digital, pengurangan penggunaan plastik dari sumbernya, serta pemanfaatan kembali produk dan material (reuse). Melalui regulasi, kolaborasi industri, dan inovasi digital, Taiwan berupaya mempercepat sirkularitas sumber daya dan mewujudkan nol limbah, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap bahan baku primer dan menekan beban emisi karbon.

Berbagai langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat ketahanan sumber daya, meningkatkan resiliensi rantai pasok, serta memperkuat daya saing industri hijau Taiwan di tingkat global.

Memperkuat Ketahanan Iklim serta Mengintegrasikan Adaptasi ke dalam Perencanaan Nasional dan Kehidupan Sehari-hari
Pasal 7 Persetujuan Paris menetapkan tujuan global untuk meningkatkan kapasitas adaptasi, memperkuat ketahanan, serta mengurangi kerentanan terhadap perubahan iklim. Pada COP30, para peserta mengadopsi Indikator Adaptasi Belém (Belém Adaptation Indicators) guna mendorong pencapaian Tujuan Global untuk Adaptasi (Global Goal on Adaptation) melalui aksi nyata yang terukur dan dapat dipantau. Taiwan terus menyelaraskan upaya adaptasinya dengan agenda internasional melalui integrasi penilaian risiko iklim ke dalam tata kelola nasional dan daerah, sekaligus memperkuat ketahanan dalam menghadapi berbagai peristiwa iklim ekstrem, seperti gelombang panas dan hujan lebat.

Sebagai respons terhadap meningkatnya risiko suhu panas ekstrem, pada tahun ini Taiwan menggunakan skenario gelombang panas dengan suhu mencapai 40°C sebagai dasar untuk mengembangkan strategi adaptasi lintas kementerian. Langkah ini bertujuan memperkuat kesiapsiagaan dan koordinasi di berbagai sektor, termasuk kesehatan masyarakat, energi, transportasi, keselamatan dan kesehatan kerja, serta perlindungan bagi kelompok masyarakat rentan.

Selain itu, atas arahan Presiden Lai Ching-te, Taiwan telah membentuk Komite Promosi Hutan Perkotaan tingkat nasional (Urban Forest Promotion Committee) untuk mendorong pelaksanaan Program Nasional Pengembangan Tutupan Hijau (National Green Canopy Program). Inisiatif ini menempatkan pengembangan hutan perkotaan sebagai bagian dari infrastruktur ketahanan nasional. Program tersebut juga mengintegrasikan teknologi penginderaan jauh LiDAR, teknologi digital twin tiga dimensi (3D), serta data iklim mikro untuk mengidentifikasi secara akurat titik-titik rawan panas dan area yang masih kekurangan tutupan peneduh. Dengan demikian, Taiwan berupaya membangun jaringan ruang hijau daratan yang tangguh dan mampu menyeimbangkan kebutuhan adaptasi perubahan iklim dengan perlindungan kesehatan masyarakat.

Taiwan juga akan menyusun Undang-Undang Hutan Perkotaan (Urban Forests Act) yang bertujuan mendorong sertifikasi tenaga profesional di bidang pemeliharaan dan perlindungan pohon, sekaligus mengembangkan pemanfaatan kayu secara sirkular dengan nilai tambah yang lebih tinggi.
Melalui optimalisasi sumber daya perusahaan dalam kerangka ESG (Environmental, Social, and Governance) serta dorongan partisipasi masyarakat, Taiwan akan mengembangkan kawasan percontohan berbasis lokal. Inisiatif ini akan mengoptimalkan keahlian sektor swasta dan pemanfaatan teknologi mutakhir guna meningkatkan ketahanan kawasan perkotaan dalam menghadapi peristiwa iklim ekstrem dan bencana alam.

Mewujudkan Transisi yang Berkeadilan dan Menggerakkan Partisipasi Masyarakat Menuju Emisi Nol Bersih
Pembukaan Persetujuan Paris menekankan pentingnya mempertimbangkan prinsip transisi tenaga kerja yang berkeadilan, termasuk penciptaan pekerjaan yang layak dan berkualitas. Dalam beberapa tahun terakhir, Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim juga terus mengembangkan pembahasan mengenai energi, industri, ketenagakerjaan, serta dimensi sosial dalam proses transisi. Pada COP30, para peserta mendorong pengembangan mekanisme terkait transisi yang berkeadilan dengan memperkuat kerja sama internasional, bantuan teknis, peningkatan kapasitas, serta pertukaran pengetahuan. Upaya ini bertujuan memastikan bahwa kebutuhan dan peluang pembangunan bagi berbagai kelompok masyarakat dapat terakomodasi selama proses transisi menuju emisi nol bersih.

Taiwan menjadikan prinsip tidak meninggalkan siapa pun sebagai landasan utama dalam proses transisi menuju emisi nol bersih. Untuk itu, Taiwan telah membangun dasar tata kelola yang mengakomodasi prinsip transisi berkeadilan melalui Undang-Undang Respons Perubahan Iklim (Climate Change Response Act).
Dalam rangka mewujudkan transisi yang berkeadilan sekaligus melaksanakan kebijakan pengurangan emisi karbon, pada tahun ini Taiwan menyelenggarakan konsultasi dengan para pemangku kepentingan di enam sektor utama, yaitu energi, manufaktur, bangunan tempat tinggal dan komersial, transportasi, pertanian, serta lingkungan. Melalui penghimpunan aspirasi masyarakat secara luas dan peninjauan serta tindak lanjut atas masukan tersebut oleh masing-masing sektor, koordinasi lintas kementerian dan lembaga terus diperkuat.
Selanjutnya, Taiwan akan mengintegrasikan berbagai kebijakan sektoral untuk menyusun Rencana Aksi Transisi Berkeadilan Nasional. Langkah ini bertujuan membangun kerangka kebijakan transisi berkeadilan di tingkat nasional sekaligus memastikan bahwa partisipasi masyarakat tetap menjadi komponen penting dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan menuju emisi nol bersih.

Pada tahun ini, Taiwan juga memanfaatkan Dana Pengelolaan Gas Rumah Kaca (Greenhouse Gas Management Fund) untuk mengintegrasikan kapasitas lintas sektor serta memberikan dukungan kepada pekerja, industri, daerah, dan kelompok masyarakat yang terdampak oleh proses transisi. Upaya ini diharapkan dapat mendorong pengembangan tenaga kerja terampil di sektor hijau (green-collar workforce), transisi rendah karbon bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), perlindungan kelompok rentan, peningkatan partisipasi masyarakat lokal, serta penguatan tata kelola transisi yang berkeadilan.

Memperkuat Kemitraan Global untuk Bersama-sama Merumuskan Solusi Iklim
Pasal 6 Persetujuan Paris mendorong kerja sama sukarela guna meningkatkan ambisi dalam aksi iklim sekaligus mendukung pembangunan berkelanjutan dengan berlandaskan prinsip integritas lingkungan, transparansi, dan pencegahan penghitungan ganda. Seiring dengan mulai diterapkannya berbagai mekanisme terkait, kerja sama iklim internasional kini semakin berkembang, tidak lagi terbatas pada dialog kebijakan, tetapi juga mencakup proyek mitigasi, kerja sama teknologi, pengembangan kapasitas, serta investasi. Berbagai bentuk kerja sama tersebut menjadi jalur penting untuk mempercepat implementasi Persetujuan Paris.

Taiwan terus mengembangkan diplomasi iklim melalui langkah-langkah nyata dan pendekatan pragmatis. Pada tahun lalu, Taiwan menandatangani nota kesepahaman mengenai kerja sama berdasarkan Persetujuan Paris dengan Paraguay, negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Taiwan. Saat ini, kedua negara tengah melaksanakan 12 rencana aksi di bidang tata kelola lingkungan. Kerja sama tersebut merupakan wujud nyata kontribusi terhadap aksi iklim global dan kolaborasi lingkungan melalui berbagi teknologi, dialog antargenerasi muda, serta pertukaran pengetahuan dan pengalaman mengenai ekonomi sirkular.

Turki (Türkiye) menetapkan COP31 sebagai COP Masa Depan, dengan menekankan bahwa komitmen merupakan pernyataan niat, sedangkan pelaksanaan merupakan wujud kepercayaan. Seiring dengan memasuki fase penting yang berorientasi pada praktik dan hasil nyata dalam tata kelola iklim global, Taiwan akan terus memperkuat kemitraan internasional melalui keterlibatan yang pragmatis, memberikan kontribusi konkret, serta berbagi pengalaman dalam proses transisi menuju emisi nol bersih.

Taiwan juga mengharapkan dukungan internasional agar dapat berpartisipasi secara bermakna dalam Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklimdan berbagai upaya tata kelola iklim global.
Taiwan meyakini bahwa pencapaian tujuan Persetujuan Paris memerlukan partisipasi seluruh mitra yang memiliki kapasitas dan kemauan untuk mengambil tindakan nyata. Taiwan siap bekerja sama dengan berbagai negara untuk menerjemahkan komitmen iklim menjadi aksi konkret serta bersama-sama mewujudkan masa depan yang lebih tangguh, berkelanjutan, dan menuju emisi nol bersih.red

Protes SK Baru BGN, Mitra MBG Priangan Timur Tempuh Jalur Audiensi ke DPR

admin — Thu, 05 Nov 2026 09:54:00 +0700+0700

TASIKMALAYA.- Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi oleh pemerintah pusat sejatinya membawa harapan besar bagi peningkatan gizi anak-anak Indonesia.

Namun, di balik mulianya niat tersebut, riak-riak kekhawatiran kini tengah bergejolak di tingkat akar rumput.

Puluhan mitra program MBG di wilayah Priangan Timur harus berkumpul guna menyamakan persepsi dan menyuarakan kegelisahan mendalam menyusul terbitnya regulasi baru yang dinilai memberatkan.

Pertemuan penting yang digelar di Sunny Cafe & Resto, Jalan Letjen Mashudi, Kota Tasikmalaya, pada Rabu (4/11/2026) ini menjadi wadah curahan hati para pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Mereka menyoroti peralihan Surat Keputusan (SK) dari nomor 63539 menjadi SK 63551 yang dikeluarkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

Perubahan Skema yang Memicu Defisit Fantastis

Pemicu utama keresahan para mitra adalah perubahan skema pembayaran yang drastis. Jika sebelumnya menggunakan tarif harian tetap sebesar Rp 6 juta, kini BGN memberlakukan skema insentif pengelola dapur sebesar Rp 2.000 per penerima manfaat.

Perubahan ini bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan ancaman nyata bagi operasional dapur di lapangan. Para mitra mengkalkulasikan bahwa kebijakan ini memaksa mereka mengalami defisit operasional hingga Rp 80 juta per bulan, atau menembus angka Rp 1 miliar dalam setahun. Belum lagi beban biaya kendaraan operasional yang sebelumnya ditanggung anggaran kini dialihkan sepenuhnya kepada pihak mitra.

"Ini menjadi dilema bagi kami mitra SPPG yang harus mengurangi jumlah relawan tanpa alasan yang jelas. Padahal mereka sangat bergantung pada dapur SPPG untuk bertahan hidup," kata salah satu Mitra MBG Kota Tasikmalaya Badai.

Sisi Lain Kebijakan: Ancaman Pengangguran Baru di Daerah

Dampak dari defisit operasional ini memaksa para pengelola mengambil keputusan pahit, merampingkan jumlah relawan dapur. Padahal, sejak awal program ini bergulir, para relawan telah berjibaku mencurahkan tenaga demi menyukseskan pemenuhan gizi anak-anak di daerah.

Hal senada turut dikeluhkan oleh Nandang Makmur, mitra SPPG Suksasenang, Kabupaten Tasikmalaya. Ia menyoroti bagaimana kebijakan baru ini secara tidak langsung berpotensi melahirkan gelombang pengangguran baru di tingkat lokal.

"Ya, ini akan menambah jumlah pengangguran baru karena semua mitra SPPG terpaksa harus mengeluarkan sebagian relawannya," ujarnya.

Harapan kepada Pemerintah: Evaluasi dan Asuransi Lapangan

Meski dihadapkan pada dilema berat, para mitra SPPG tetap menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Presiden Prabowo Subianto atas gagasan mulia program MBG, serta kepada Kepala BGN Sudaryono.
Robi Tamzil, mitra SPPG Ciamis, mewakili rekan-rekannya memohon agar pimpinan BGN berkenan mengkaji ulang regulasi tersebut agar selaras dengan realitas di daerah.

"Kami berharap pihak BGN bisa turun langsung melakukan asistensi ke mitra-mitra SPPG untuk mengecek secara langsung kondisi di lapangan, agar paham bagaimana pengelolaan dapur SPPG yang sebenarnya, tidak hanya menerima laporan dari pihak mitra saja," ujar Robi.

Ia juga mendesak agar petunjuk teknis (junkis) segera direvisi demi mengakhiri kebingungan di tingkat bawah.

Menempuh Jalur Konstitusional: Siap Duduk Bersama di Senayan

Alih-alih memilih jalan demonstrasi yang menguras energi, para mitra memilih jalur audiensi yang bermartabat. Koordinator Mitra SPPG, Ucu Supriatna (yang akrab disapa Abah Ucu), menegaskan bahwa pihaknya telah melayangkan surat resmi kepada Komisi IX DPR RI dan dijadwalkan akan diterima pada 16 November 2026.

Dalam agenda tersebut, para mitra berharap Komisi IX dapat menghadirkan Kepala BGN secara langsung guna berdialog secara terbuka mengenai arah masa depan program MBG.

"Kita bukan demo, kalau demo capek menguras energi. Kalau kita audiensi dan berdiskusi, sebetulnya MBG ini mau dibawa ke mana," kataAbah Ucu.

Abah Ucu menutup dengan pesan kuat bahwa di balik berbagai tantangan yang ada, masyarakat di daerah sesungguhnya sangat merasakan dampak positif dari program MBG. Oleh karena itu, ia meminta para pembuat kebijakan di BGN untuk mendengar aspirasi dari bawah demi kebaikan bersama dan keberlanjutan program mulia ini.rel

Kunjungan Kerja ke Bali, Staf Khusus Menteri Imipas Soroti Empat Agenda Pembenahan Tata Kelola

admin — Thu, 05 Nov 2026 09:10:00 +0700+0700

BALI — Keteladanan pimpinan, penguatan kompetensi petugas, kesejahteraan yang sepadan dengan risiko pekerjaan, serta keadilan dalam pengembangan karier menjadi empat agenda pembenahan yang mengemuka dalam kunjungan kerja Staf Khusus Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan ke Bali, Rabu (4/11/2026).

Kunjungan tersebut dilakukan Abdullah Rasyid bersama Irjen Pol. (Purn.) Heru Dwi Pratondo, Staf Khusus Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Bidang Isu-isu Strategis. Keduanya menjalankan amanah Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto untuk melakukan monitoring dan evaluasi perbaikan tata kelola kementerian.

Dalam pertemuan dengan jajaran kantor wilayah dan unit pelaksana teknis, keduanya mendorong keterbukaan mengenai kondisi pekerjaan, kendala pelayanan, serta dukungan yang dibutuhkan petugas.

Abdullah menekankan bahwa keberhasilan kunjungan perlu diukur dari tindak lanjut yang memudahkan pekerjaan petugas dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pertemuan harus mampu menggali persoalan di lapangan agar dapat ditangani secara tepat.

Empat persoalan yang mengemuka dalam diskusi tersebut masih memerlukan pendalaman melalui data dan pemeriksaan. Catatan itu menjadi bahan evaluasi, bukan kesimpulan mengenai adanya pelanggaran tertentu.

Keteladanan dan Pengawasan

Salah satu perhatian dalam evaluasi tersebut ialah risiko berulangnya penyimpangan akibat kebiasaan buruk yang diwariskan di lingkungan kerja. Pergantian pejabat dinilai belum cukup apabila pola kerja yang memungkinkan pelanggaran tetap bertahan.

Menurut Abdullah, pegawai mempelajari nilai organisasi melalui perilaku yang mereka lihat setiap hari. Karena itu, arahan mengenai integritas harus tercermin dalam keputusan dan tindakan pimpinan.

Keteladanan tersebut antara lain diwujudkan melalui penolakan terhadap pemberian, pembagian tugas yang adil, keterbukaan dasar pengambilan keputusan, serta konsistensi menindak pelanggaran tanpa membedakan kedekatan.

Evaluasi pengawasan juga perlu mencakup penanganan pengaduan dan keamanan pegawai dalam menyampaikan persoalan. Hal ini diperlukan agar organisasi dapat mengenali penyebab pelanggaran berulang dan memperbaikinya.

Penguatan Kompetensi Petugas

Agenda berikutnya menyangkut pendidikan dan pelatihan tugas dan fungsi, termasuk bagi pegawai yang direkrut melalui jalur selain pendidikan kedinasan keimigrasian dan pemasyarakatan.

Abdullah menekankan bahwa jalur rekrutmen tidak dapat menjadi ukuran tunggal kualitas pegawai. Institusi perlu memastikan setiap petugas memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan pendampingan yang sesuai dengan tanggung jawabnya.

Petugas imigrasi menghadapi pemeriksaan identitas dan dokumen, pengawasan kegiatan orang asing, serta keputusan yang berkaitan dengan hak seseorang dan keamanan negara. Sementara itu, petugas pemasyarakatan menangani dinamika hunian, potensi konflik, kebutuhan kesehatan, dan kerentanan warga binaan.

Pelatihan karena itu perlu disesuaikan dengan situasi nyata, mulai dari menghadapi tekanan pihak berpengaruh, mengenali manipulasi dokumen, hingga meredakan konflik dan meminta bantuan ketika menghadapi ancaman.

Penempatan pada pekerjaan berisiko tinggi juga perlu mempertimbangkan kemampuan yang telah dinilai. Dalam pembinaan pegawai, kekurangan kompetensi harus dibedakan dari kecurangan yang dilakukan secara sengaja agar penegakan disiplin berjalan adil.

Kesejahteraan dan Kepastian Karier

Kondisi kerja petugas turut menjadi perhatian, terutama bagi mereka yang berjaga malam, bekerja pada hari libur, dan menghadapi ancaman di lapangan.

Kesejahteraan yang rendah tidak dapat dijadikan pembenaran atas pungutan liar maupun perdagangan fasilitas. Namun, tuntutan integritas perlu disertai dukungan institusi dalam menyediakan kondisi kerja yang layak.

Evaluasi yang diperlukan mencakup kompensasi berbasis risiko, kecukupan personel, waktu istirahat, perlengkapan keselamatan, dukungan psikologis, serta perlindungan bagi petugas yang menghadapi ancaman karena menjalankan tugas secara benar.

Pada aspek karier, penerapan sistem merit perlu terlihat melalui persyaratan jabatan yang jelas, penilaian berbasis bukti, serta penggunaan hasil asesmen secara konsisten.

Mekanisme keberatan juga perlu menjamin keamanan pegawai. Sementara itu, rotasi harus memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan agar tidak dipersepsikan sebagai hukuman bagi pegawai yang menyampaikan persoalan.

Pelayanan Menjadi Ukuran

Seluruh agenda pembenahan tersebut diarahkan pada peningkatan mutu pelayanan. Dalam bidang keimigrasian, pengawasan orang asing memerlukan petugas yang kompeten dan pengambilan keputusan yang terlindungi dari intervensi. Dalam pemasyarakatan, pembinaan membutuhkan perlakuan adil serta persiapan reintegrasi sosial yang memadai.

Bagi masyarakat, hasil pembenahan dapat dirasakan melalui kepastian biaya, kejelasan prosedur, pengaduan yang ditindaklanjuti, serta pelayanan yang setara. Keluarga warga binaan juga perlu memperoleh layanan yang tidak bergantung pada uang atau kedekatan.

Abdullah mendorong agar hasil monitoring dan evaluasi di Bali diterjemahkan menjadi tindak lanjut dengan penanggung jawab, tenggat, dan pemeriksaan hasil yang jelas. Masukan petugas perlu kembali didengar untuk memastikan perbaikan benar-benar menjawab kebutuhan di lapangan.

Pembenahan tersebut diharapkan dapat memutus pewarisan kebiasaan buruk sekaligus memperkuat lingkungan kerja yang mendukung kompetensi, integritas, dan pelayanan publik.

Tiga Prajurit Gugur dalam Insiden Helikopter TNI AD yang Jatuh saat Pemadaman Karhutla, Kemenhut: Pengabdian akan Senantiasa Dikenang

admin — Thu, 05 Nov 2026 08:25:00 +0700+0700

Jakarta - Helikopter Mi-17V5 milik TNI Angkatan Darat (AD) mengalami kecelakaan saat menjalankan misi pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah pada Rabu, 4 November 2026.

Insiden tersebut terjadi di perairan Desa Sungai Perlu, Kecamatan Danau Sembuluh, Kabupaten Seruyan.

Saat bertugas, helikopter tersebut membawa 8 orang kru untuk melakukan pemadaman dengan metode water bombing.

Dalam update terbaru, diberitakan bahwa kini korban meninggal dunia bertambah menjadi 3 orang prajurit, setelah sebelumnya dikonfirmasi satu orang prajurit meninggal ketika proses evakuasi.

Kementerian Kehutanan mengunggah postingan belasungkawa atas meninggalnya 3 prajurit dalam misi pemadaman tersebut.

"Kami menyampaikan penghormatan dan terima kasih atas dedikasi serta pengabdian almarhum kepada bangsa dan negara," tulis keterangan dalam unggahan lewat akun @kemenhut pada Kamis, 5 November 2026.

"Pengabdian dan jasa pahlawan yang gugur bertugas akan senantiasa dikenang," imbuhnya.

Adapun ketiga prajurit yang meninggal dunia adalah Letkol Cpn (Anm) Dudi Firmansyah, Kapten Cpn (Anm) Nurhafiz Akbar, dan Sertu (Anm ) Heri Prasetyo.

Kronologi Helikopter Jatuh Saat Water Bombing

Berdasarkan keterangan resmi TNI AD, helikopter Mi-17V5 tersebut lepas landas dari Kuala Pembuang sekitar pukul 09.55 WIB menuju Telaga Pulang untuk menjalankan misi pemadaman karhutla di kawasan Taman Nasional Tanjung Puting (TNTP).

Sekitar pukul 11.18 WIB, helikopter mengalami kecelakaan ketika melakukan pengambilan air untuk operasi water bombing di perairan Desa Sungai Perlu.

Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigjen TNI Donny Pramono menjelaskan bahwa proses evakuasi langsung dilakukan setelah insiden terjadi.

Evakuasi saat itu dilakukan melalui jalur udara dan laut dengan mengerahkan personel dari TNI AD dan tim gabungan.

"Kecelakaan terjadi saat helikopter melakukan pengambilan air laut untuk water bombing," ujarnya dalam keterangan resmi pada Rabu, 4 November 2026.

"Upaya penyelamatan tersebut diprioritaskan untuk memastikan seluruh personel mendapatkan pertolongan secepatnya," lanjutnya.

Mengenai penyebab kecelakaan, Donny juga menyebut bahwa masih dalam penyelidikan pihak terkait.

"Penyebab kecelakaan masih dalam proses penyelidikan," pungkasnya.rel

Momen Peringatan Hari Sumpah Pemuda,BRI BO Sibuhuan Perkuat Pengabdian Layanan

admin — Wed, 04 Nov 2026 22:25:00 +0700+0700

PALAS - Dimomen Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke 98, BRI Branch Office(BO) Sibuhuan perkuat pengabdian layanan kepada masyarakat.

Semangat persatuan yang diikrarkan para pemuda Indonesia pada 28 Oktober 1928 terus menemukan maknanya dalam perjalanan bangsa.

Hampir satu abad berlalu, api perjuangan itu tak hanya hidup dalam sejarah, tetapi juga menjelma menjadi pengabdian melalui kerja dan pelayanan kepada masyarakat.

Semangat itulah mewarnai upacara Hari Sumpah Pemuda yang diikuti para insanBrilian dan pekerja BRI Branch Office Sibuhuan.

Mereka berdiri dalam satu barisan, membawa semangat yang sama, merawat persatuan, memperkuat solidaritas dan meneguhkan komitmen pengabdian melalui tugas pelayanan perbankan.

Peringatan tahun ini mengusung tema "Patriotik, Gigih, Berempati: Pemuda Indonesia".

Tema tersebut menjadi pengingat bahwa semangat kepemudaan tidak berhenti pada romantisme sejarah, tetapi harus hadir dalam tindakan nyata, termasuk melalui pelayanan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Pimpinan Cabang BRI Branch Office(BO) Sibuhuan, Dedi Harpian,As,Selasa(3/11/2026), mengatakan nilai-nilai sumpah pemuda relevan dengan tanggung jawab insan BRILiaN dalam menjalankan peran sebagai pelayan masyarakat.

Menurut Dedi Harpian, perjuangan pekerja BRI tidak semata-mata berorientasi pada kepentingan perusahaan,tetapi lebih dari itu, menunjukan tanggungjawab kerja untuk pengabdian pelayanan.

" Tanggung jawab untuk menghadirkan layanan keuangan yang mudah dijangkau, aman, dan inklusif bagi masyarakat harus dibangun dilingkungan kerja perbankan," tandas Dedi Harpian.

Keterangan Photo : Pimpinan Cabang BRI BO Sibuhuan,Dedi Harpian,As bersama Insan BRILian dan pekerja dikegiatan upacara Hari Sumpah Pemuda.

Suksesi Kepemimpinan Organisasi Pendiri Golkar: SOKSI Sumut Resmi Buka Pendaftaran Calon Ketua Jelang Musda XII

admin — Wed, 04 Nov 2026 21:50:00 +0700+0700

MEDAN – Kompetisi perebutan kursi kepemimpinan di tubuh salah satu organisasi kemasyarakatan (Ormas) pendiri Partai Golkar tingkat Sumut resmi dimulai.

Panitia Penyelenggara Musyawarah Daerah (Musda) XII Dewan Pimpinan Daerah (DEPIDAR) II Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) Provinsi Sumatera Utara secara resmi mengumumkan pembukaan pendaftaran dan penjaringan Bakal Calon Ketua untuk periode 2026–2031.

Momentum krusial bagi masa depan organisasi ini dijadwalkan berlangsung pada 7–8 November 2026 di Emerald Garden International Hotel, Jln KL Yosudarso, Medan.

Ketua Panitia Penyelenggara Musda XII DEPIDAR II SOKSI SUMUT, Hadi Wirawan Muslim, yg saat ini juga menjabat Wasekjend Depinas SOKSI menegaskan bahwa gelaran lima tahunan ini memiliki nilai strategis yang sangat tinggi. Hal ini dibuktikan dengan rencana kehadiran langsung para petinggi nasional organisasi.

"Insyaallah Musda XII DEPIDAR SOKSI SUMUT akan langsung dihadiri oleh Ketua Umum DEPINAS SOKSI Bapak Dr. H. Mukhamad Misbakhun, SE., MH. dan Sekretaris Jenderal Ibu Puteri Anetta Komarudin, B.Com, beserta sejumlah pengurus teras lainnya," ujar Hadi di hadapan wartawan di Medan, Rabu (4/11/2026).

Rangkaian acara MUSDA XII akan dikemas secara padat dan progresif, dimulai pada Sabtu (7/11/2026) malam hingga Minggu (8/11/2026) siang.

Menariknya, setelah nakhoda baru terpilih menggantikan Sangkot Sirait yang saat ini masih dipercaya sebagai Ketua Cartaker DEPIDAR II SOKSI Sumut sekaligus Wakil Ketua Umum DEPINAS SOKSI, pada hari yang sama (Minggu, 8/11/2026) jelang sore, panitia akan langsung menggelar prosesi Pelantikan Pengurus DEPIDAR II SOKSI SUMUT Periode 2026–2031.

"Kami mengajak seluruh kader SOKSI di Sumatera Utara untuk merapatkan barisan, memeriahkan, dan menyukseskan MUSDA XII ini. Maju Terus! Pantang Mundur!" seru Hadi dengan penuh optimisme.

Jadwal dan Syarat Ketat Penjaringan Calon

Di tempat yang sama, Ketua Steering Committee (SC) Timbul Jaya Sibarani, melalui Sekretaris SC Feriansyah Nasution didampingi Wakil Ketua SC Romay Noor, memaparkan teknis dan linimasa penjaringan calon yang akan berlangsung ketat selama tiga hari, yaitu pada 5–7 November 2026.

Berikut adalah detail tahapan pendaftaran:

* Pengambilan Formulir: 5–6 November 2026 (Pukul 13.00 WIB s.d. 18.00 WIB).
* Pengembalian Formulir: 6–7 November 2026 (Batas akhir s.d. Pukul 18.00 WIB).
* Lokasi Sekretariat: Restoran Emerald Garden International Hotel, Medan
* Pendaftaran wajib diantar langsung oleh kandidat bakal calon.

Feriansyah, yang akrab disapa Feri, mengingatkan bahwa SOKSI merupakan organisasi yang matang secara ideologi dan administrasi. Oleh karena itu, setiap figur yang ingin maju bertarung wajib lolos dari penyaringan sesuai konstitusi internal SOKSI.

"Pendaftaran Bakal Calon Ketua Depidar II SOKSI Sumut ini harus memenuhi seluruh syarat dan ketentuan yang tertuang dalam AD/ART serta Peraturan Organisasi (PO) SOKSI yang berlaku. Kami mencari pemimpin yang berintegritas dan siap membesarkan organisasi," pungkas Feri. (*)

Insiden Penurunan Bendera Bintang Bulan di Pulo Kenari Berujung Rusuh, Satu Orang Dilaporkan Meninggal Dunia dan Puluhan Luka-luka

admin — Wed, 04 Nov 2026 21:46:00 +0700+0700

PIDIE, ACEH – Acara khanduri Maulid dalam rangka memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW di Desa Pulo Kenari, Kecamatan Tiro/Truseb, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, berakhir ricuh. Insiden tersebut dilaporkan mengakibatkan satu orang meninggal dunia dan puluhan lainnya mengalami luka-luka.

Berdasarkan keterangan salah seorang warga setempat yang dikonfirmasi melalui WhatsApp, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 16.00 WIB. Menurut penuturan warga tersebut, sekitar tujuh unit truk yang membawa personel TNI dari Kodim Pidie mendatangi lokasi kegiatan.

Kedatangan personel TNI tersebut, menurut keterangan warga, bertujuan menurunkan bendera Bintang Bulan yang dikibarkan di lokasi acara Maulid.

Situasi kemudian memanas hingga terjadi kericuhan antara masyarakat dan aparat. Bentrokan tersebut dilaporkan menyebabkan satu orang meninggal dunia serta puluhan warga mengalami luka-luka.

Peristiwa ini meninggalkan duka mendalam bagi masyarakat setempat. Kegiatan keagamaan yang seharusnya berlangsung dalam suasana damai dan penuh kebersamaan justru berakhir dengan insiden yang menimbulkan korban jiwa.

Masyarakat berharap pihak berwenang segera memberikan penjelasan secara terbuka mengenai kronologi kejadian, penyebab kericuhan, serta memastikan penanganan para korban dan penyelidikan yang transparan.

Hingga berita ini disusun, keterangan resmi dari pihak TNI maupun kepolisian terkait kronologi lengkap dan jumlah korban masih perlu dikonfirmasi. (Anwar R)

Aksi Kelompok LSP Ancaman Fatal bagi Reputasi Indonesia di Arena Global

admin — Wed, 04 Nov 2026 19:34:00 +0700+0700

PAKANBARU -- Posisi tawar Indonesia di kancah internasional kembali diuji oleh dinamika domestik yang mengkhawatirkan. Direktur Geopolitik GREAT Institute, Dr. Teguh Santosa, mengecam keras dugaan tindakan penyadapan yang dilakukan oleh kelompok Listyo Sigit Prabowo terhadap Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

Dari sudut pandang geopolitik, tindakan spionase internal ini dinilai sebagai pelanggaran yang tidak dapat dimaafkan karena merusak reputasi Indonesia yang sedang bangkit di panggung global.

Dalam analisis geopolitik yang disampaikan GREAT Institute, stabilitas nasional sebuah negara berdaulat tidak hanya diukur dari kekuatan militer di perbatasan, tetapi juga dari ketahanan informasi dan soliditas di jantung pemerintahan.

"Ketika seorang kepala negara yang memegang kendali penuh atas kebijakan strategis nasional menjadi objek penyadapan oleh faksi di dalam negeri sendiri, hal ini mengirimkan sinyal bahaya yang menunjukkan adanya kerentanan struktural yang sangat serius bagi keamanan negara," ujar Teguh yang sedang berada di Pakanbaru, Riau, Rabu, 4 November 2026.

Dr. Teguh menegaskan bahwa dalam konstelasi global saat ini, Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto tengah menikmati momentum kebangkitan diplomatik yang signifikan. Indonesia aktif dalam berbagai forum internasional, disegani oleh kekuatan-kekuatan besar dunia, dan menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif secara mandiri. Namun, aksi penyadapan domestik ini dinilai dapat merusak kredibilitas diplomatik tersebut di mata komunitas internasional.

Di mata dunia internasional, stabilitas politik domestik dan keamanan rahasia negara adalah indikator utama bagi kepercayaan mitra strategis serta investor global. Ketika kelompok-kelompok di dalam negeri berani melompati batas konstitusional dengan menyadap Presidennya sendiri, hal itu mencoreng wibawa pemerintah dan menurunkan tingkat kepercayaan global terhadap ketahanan rezim serta kepastian hukum di Indonesia.

GREAT Institute menilai bahwa tindakan tersebut merupakan bentuk sabotase terhadap posisi tawar strategis Indonesia. Reputasi Indonesia sebagai mercusuar stabilitas dan demokrasi di kawasan Asia Tenggara terancam tergerus oleh ambisi politik kelompok tertentu yang mengabaikan kepentingan nasional yang lebih besar.

"Aksi spionase internal semacam ini berpotensi dimanfaatkan oleh aktor-aktor geopolitik asing yang ingin melihat Indonesia melemah dari dalam," sambungnya.

Oleh karena itu, GREAT Institute mendesak adanya langkah-langkah luar biasa untuk memulihkan wibawa negara. Pembersihan menyeluruh terhadap elemen-elemen di dalam tubuh aparat yang bertindak di luar koridor hukum dan konstitusi menjadi sebuah keharusan mutlak. Audit keamanan siber dan pengamanan komunikasi ring satu kepresidenan harus diperketat tanpa kompromi guna memastikan kedaulatan negara benar-benar steril dari segala bentuk ancaman infiltrasi internal.

Dr. Teguh Santosa juga mengingatkan bahwa kedaulatan geopolitik Indonesia tidak boleh dikompromikan demi kepentingan politik jangka pendek segelintir elite. Seluruh pemangku kepentingan, terutama institusi pertahanan, keamanan, dan diplomasi, harus bersatu padu mengamankan jalannya pemerintahan dari berbagai bentuk sabotase terselubung.

Sebagai penutup, GREAT Institute menyatakan akan terus mengawal isu ini dari perspektif strategis global. Indonesia harus diselamatkan dari krisis kepercayaan akibat ulah pihak-pihak internal yang tidak bertanggung jawab, agar langkah besar bangsa ini menuju percaturan kekuatan utama dunia tidak terhambat oleh pengkhianatan dari dalam negeri sendiri.

Menatap Realitas Baru: Konsensus Dewan Keamanan PBB dan Urgensi Transformasi Misi MINURSO

admin — Wed, 04 Nov 2026 10:12:00 +0700+0700

Oleh: Dr. Teguh Santosa, Direktur Geopolitik GREAT Institute dan Dosen Hubungan Internasional UIN Jakarta

DINAMIKA geopolitik global kembali diuji dalam sebuah sidang yang krusial di Markas Besar Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Pada tanggal 30 Oktober 2026, Dewan Keamanan PBB mengadakan sidang pleno untuk mengambil keputusan penting melalui mekanisme pemungutan suara terkait perpanjangan mandat Misi PBB untuk Referendum di Sahara Barat (MINURSO). Pertemuan ini bukan sekadar rutinitas birokratis diplomatik tahunan, melainkan sebuah titik balik yang memperlihatkan adanya pergeseran fundamental dalam peta dukungan politik internasional terhadap penyelesaian sengketa wilayah tersebut.

Hasil dari pemungutan suara tersebut mencatat dukungan substansial yang datang dari 11 negara anggota Dewan Keamanan PBB. Angka ini menunjukkan adanya sebuah konsensus politik yang kuat dan signifikan mengenai arah penyelesaian yang harus diambil oleh komunitas internasional. Dukungan mayoritas ini menegaskan bahwa sebagian besar negara melihat perlunya langkah-langkah progresif yang keluar dari stagnasi panjang. Namun, di tengah dukungan mayoritas yang begitu masif, resolusi tersebut harus menghadapi jalan buntu akibat digunakannya hak veto oleh Rusia.

Veto tunggal ini memang menghentikan adopsi formal dari draf resolusi di atas meja Dewan Keamanan. Kendati demikian, realitas politik di balik layar pemungutan suara tidak boleh diabaikan begitu saja oleh para pengamat internasional. Signifikansi dari dukungan luas yang diperoleh draf resolusi tersebut bersifat sangat telak dan tidak ambigu. Dengan memilih untuk memberikan suara dukungan, sebagian besar anggota Dewan Keamanan PBB secara tegas kembali menegaskan posisi mereka.

Mereka memandang bahwa Prakarsa Otonomi Maroko (Moroccan Autonomy Initiative), yang berada di bawah kerangka kedaulatan penuh Maroko, merupakan satu-satunya fondasi yang paling realistis. Opsi otonomi ini dinilai sebagai satu-satunya basis yang kredibel dan rasional untuk mengakhiri sengketa yang telah berlarut-larut selama dasawarsa tersebut. Sikap mayoritas ini mengirimkan dua pesan kunci yang sangat jelas kepada komunitas global.

Pesan pertama adalah adanya keinginan mendalam yang sudah tidak dapat ditawar lagi untuk segera keluar dari status quo. Status quo yang selama ini memelihara ketidakpastian telah dinilai sebagai situasi yang sama sekali tidak dapat diterima lagi oleh perkembangan zaman. Pesan kedua adalah penolakan keras terhadap segala bentuk upaya pihak manapun yang mencoba merusak proses politik. Proses politik yang sah tersebut harus didasarkan secara eksklusif pada kerangka kerja Plan Otonomi Maroko.

Jika ditarik lebih jauh ke belakang, posisi Kerajaan Maroko terhadap keberadaan MINURSO sejak awal pembentukannya selalu konsisten. Maroko senantiasa memberikan dukungan yang konstruktif terhadap mandat misi penjaga perdamaian tersebut. Akan tetapi, pergeseran lanskap politik global dan regional yang begitu cepat telah mengubah konstelasi secara radikal. Perkembangan zaman secara perlahan menjadikan mandat asli dari misi tersebut tampak anakronis.

Mandat awal tersebut dinilai semakin tidak selaras dengan realitas geopolitik dan sosiopolitik yang terjadi di lapangan saat ini. Huruf "R" yang merepresentasikan kata "Referendum" di dalam akronim MINURSO kini menjelma menjadi sebuah peninggalan dari konfigurasi masa lalu. Mempertahankan istilah dan orientasi tersebut di dalam nama serta struktur misi tampak semakin tidak relevan. Terlebih lagi jika melihat bagaimana roda proses yang dimotori oleh PBB telah berputar selama dua dekade terakhir.

Faktanya, penyelenggaraan sebuah bentuk referendum sudah tidak lagi menjadi agenda atau tujuan yang dikejar oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Oleh karena itu, terdapat sebuah jurang pemisah atau diskrepansi yang sangat mencolok di mata hukum dan diplomasi internasional. Di satu sisi, momentum internasional yang mendukung solusi otonomi di bawah kedaulatan Maroko terus melaju kencang. Solusi otonomi ini dipandang sebagai jalan keluar politik yang ditempuh melalui meja perundingan.

Namun di sisi lain, entitas MINURSO tetap dipertahankan dengan struktur kerangka kerja yang bersandar pada mekanisme usang. Mekanisme berbasis referendum tersebut sejatinya telah ditinggalkan dan ditolak oleh dinamika zaman. Kondisi ini menuntut adanya evaluasi jujur agar lembaga internasional tidak terjebak dalam romantisme birokrasi masa lalu yang mandek.

Selain masalah nomenklatur, fungsi operasional MINURSO di lapangan turut menghadapi ujian integritas yang tidak ringan. Secara mandat resmi, misi ini dibebankan tugas utama untuk memantau kepatuhan terhadap kepatuhan gencatan senjata. Namun, situasi keamanan berubah drastis ketika front "Polisario" secara sepihak mengumumkan penarikan diri dari komitmen gencatan senjata tersebut pada tahun 2020.

Tindakan sepihak ini praktis mengubah kondisi di lapangan secara drastis bagi para personel penjaga perdamaian. Situasi baru pasca-2020 tersebut memunculkan banyak pertanyaan mendasar di kalangan pengamat pertahanan dan diplomasi. Pertanyaan itu terutama menyangkut kapasitas riil misi dalam menjalankan fungsi pengawasannya secara penuh. Ketika salah satu pihak menolak komitmen dasar, relevansi dan tujuan keberadaan misi dengan format lama patut dipertanyakan kembali.

Menyikapi perkembangan sidang Dewan Keamanan PBB pada akhir Oktober 2026 tersebut, pemerintah Maroko mengambil langkah diplomatik yang terukur. Melalui Komunike resmi yang dikeluarkan oleh Kabinet Kerajaan pada 30 Oktober 2026, Maroko menegaskan kembali komitmennya. Komitmen tersebut bersifat kokoh, teguh, dan tidak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi komitmen gencatan senjata.

Di saat yang sama, Maroko juga menegaskan tekadnya untuk melindungi kepentingan nasional yang bersifat krusial. Perlindungan tersebut mencakup pengamanan keutuhan teritorial negara, penjagaan ketat atas imperatif keamanan nasional, serta jaminan kesejahteraan dan kedamaian bagi seluruh warganya. Sikap ini menunjukkan kedewasaan bernegara yang senantiasa menempatkan stabilitas kawasan sebagai prioritas utama.

Sebagai sebuah negara yang memiliki catatan sejarah panjang dan membanggakan dalam kontribusi pasukan penjaga perdamaian PBB, Maroko tetap memegang teguh prinsip multilateralisme. Maroko konsisten dalam menunjukkan dedikasinya untuk senantiasa menghormati seluruh kewajiban internasional yang melekat pada dirinya. Bentuk penghormatan tersebut tercermin dari kesiapan penuh negara untuk memberikan fasilitas yang diperlukan.

Fasilitas dan dukungan penuh akan diberikan demi kelancaran proses kepulangan seluruh personel sipil maupun militer MINURSO. Keputusan ini diambil dengan semangat kooperatif tanpa melunturkan sedikit pun kedaulatan hukum nasional Maroko di wilayahnya. Transisi ini membuktikan bahwa Maroko siap menyongsong babak baru tata kelola kawasan yang lebih mandiri dan stabil.

Perkembangan mutakhir di markas besar PBB ini memberi sinyal kuat bahwa komunitas internasional harus berani bersikap realistis. Memaksakan keberlanjutan sebuah format misi yang telah kehilangan pijakan empirisnya hanya akan memelihara ketidakpastian. Dukungan mayoritas dari 11 anggota Dewan Keamanan merupakan sebuah indikator valid bahwa masa depan Sahara harus diletakkan di atas rel otonomi yang konstruktif.

Pembangunan ekonomi, penguatan infrastruktur sosial, serta stabilitas keamanan yang terus berdenyut di wilayah Sahara Maroko membutuhkan mitra internasional yang berpikiran maju. Sudah saatnya diplomasi global meninggalkan kerangka pikir masa lalu yang sarat kebuntuan politik. Stabilitas jangka panjang, perlindungan martabat manusia, dan perdamaian abadi di kawasan hanya dapat diwujudkan melalui dukungan penuh terhadap realitas politik yang progresif dan berdaulat. []

Penulis juga seorang Petisioner sengketa Sahara Barat di Komite 4 PBB.

Kaki Bengkak Saat Ditekan Meninggalkan Bekas? Kenali Tanda Gangguan Jantung Ini

admin — Tue, 03 Nov 2026 21:40:00 +0700+0700

Jakarta — Penyakit jantung koroner dapat berkembang tanpa gejala yang jelas sebelum memicu serangan jantung. Karena itu, mengenali faktor risiko dan menjaga kesehatan sejak dini menjadi langkah penting untuk mengurangi risiko komplikasi.

Dokter spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan kardiologi intervensi, dr. Bobby, Sp.JP(K), membahas penyakit jantung koroner dalam video di kanal YouTube Raditya Dika yang tayang pada Selasa, 30 Juni 2026.

Dalam pembahasan tersebut, ia menjelaskan risiko serangan jantung, pilihan tindakan medis, serta pentingnya membangun kebiasaan hidup sehat secara konsisten.

Mengapa Serangan Jantung Bisa Terjadi Saat Subuh?

Menurut penjelasan dr. Bobby, perubahan ritme biologis tubuh menjelang pagi dapat memengaruhi denyut jantung dan tekanan darah. Pada orang yang memiliki faktor risiko, perubahan ini dapat berperan dalam memicu masalah pada plak di pembuluh darah koroner.

"Malam ketika kita tidur, jantung mulai rileks, nadi dan tensi turun. Dekat subuh, tubuh bersiap bangun, adrenalin naik, tensi naik. Pada orang dengan faktor risiko, ini bisa bikin robekan plak yang memicu serangan jantung," jelasnya.

Meski demikian, serangan jantung tidak hanya terjadi saat subuh. Kondisi ini dapat muncul kapan saja, sehingga gejala yang mengarah pada serangan jantung perlu ditangani sebagai keadaan darurat.

Tanda yang perlu diwaspadai antara lain rasa tertekan atau nyeri di dada, sesak napas, keringat dingin, mual, serta nyeri yang menjalar ke lengan, punggung, leher, atau rahang.

Jika gejala tersebut muncul, segera cari pertolongan medis darurat. Jangan menunggu sampai rasa sakit semakin berat atau menghilang dengan sendirinya.

Gaya Hidup Berpengaruh terhadap Risiko Penyakit Jantung

Penyakit jantung koroner terjadi ketika pembuluh darah yang memasok darah ke otot jantung mengalami penyempitan, umumnya akibat penumpukan plak. Proses ini dapat berlangsung selama bertahun-tahun.

Sejumlah faktor yang meningkatkan risiko antara lain kebiasaan merokok, tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, diabetes, obesitas, dan kurang aktivitas fisik.

Pencegahan dapat dimulai dengan berhenti merokok, menjaga pola makan seimbang, memantau tekanan darah dan kolesterol, serta melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala.

Langkah-langkah tersebut tidak menjamin seseorang sepenuhnya terbebas dari penyakit jantung, tetapi dapat membantu mengurangi faktor risiko yang bisa dikendalikan.

Pasang Ring atau Bypass, Mana yang Dibutuhkan?

Dalam penanganan penyakit jantung koroner, dokter dapat mempertimbangkan pemasangan stent atau ring untuk membantu membuka pembuluh darah yang menyempit. Namun, tindakan ini tidak selalu menjadi pilihan terbaik untuk setiap pasien.

Bobby menjelaskan bahwa pada kasus penyempitan yang melibatkan banyak pembuluh darah atau memiliki karakteristik tertentu, operasi bypass dapat memberikan hasil jangka panjang yang lebih baik.

"Orang yang banyak penyempitan dibandingkan dipasang 4-5 ring, hasil studinya lebih bagus bypass jangka panjang," ujarnya.

Pilihan tindakan tetap harus ditentukan berdasarkan kondisi pasien, lokasi dan tingkat penyempitan, penyakit penyerta, serta hasil pemeriksaan oleh tim medis. Pasien tidak sebaiknya menentukan pilihan hanya berdasarkan jumlah ring atau pengalaman orang lain.

Kaki Bengkak Bisa Menjadi Tanda Gangguan Jantung

Pembengkakan pada kaki atau pergelangan kaki dapat terjadi karena penumpukan cairan. Dalam kondisi tertentu, gejala ini bisa berkaitan dengan gagal jantung, yakni ketika jantung tidak mampu memompa darah secara efektif.

Salah satu bentuk pembengkakan adalah pitting edema, yaitu kondisi ketika kulit meninggalkan cekungan sementara setelah ditekan. Namun, kaki bengkak tidak selalu berarti seseorang mengalami penyakit jantung karena masalah ginjal, pembuluh darah, obat-obatan, dan faktor lain juga dapat menjadi penyebab.

Jika pembengkakan menetap, memburuk, atau disertai sesak napas maupun kenaikan berat badan mendadak, segera periksakan diri ke tenaga kesehatan.

Mulai Olahraga Perlahan dan Konsisten

Bobby menekankan bahwa menjaga kesehatan jantung perlu dilakukan melalui kebiasaan yang berkelanjutan, bukan perubahan ekstrem dalam waktu singkat.

"Jantung itu sifatnya pembiasaan. Buat teman-teman yang baru mulai hidup sehat, start slow saja tapi konsisten," katanya.

Sebagai panduan umum, orang dewasa dianjurkan melakukan sedikitnya 150 menit aktivitas aerobik intensitas sedang setiap minggu, atau 75 menit aktivitas intensitas berat. Latihan penguatan otot juga dianjurkan setidaknya dua hari dalam seminggu.

Aktivitas dapat dimulai dari berjalan kaki, bersepeda, atau olahraga lain yang sesuai kemampuan. Orang dengan riwayat penyakit jantung atau keluhan saat beraktivitas perlu berkonsultasi dengan dokter sebelum memulai latihan intensif.

Pada akhirnya, pencegahan penyakit jantung koroner membutuhkan kombinasi pola hidup sehat, pengendalian faktor risiko, dan pemeriksaan medis. Mengenali gejala lebih awal serta segera mencari pertolongan dapat membantu mengurangi risiko komplikasi serius.

***

Hui Chandra Fireta Raih Penghargaan Indonesia Most Innovative CFO Awards 2026

admin — Tue, 03 Nov 2026 21:13:00 +0700+0700

Jakarta – Hui Chandra Fireta selaku Business Support Director JNE meraih penghargaan bergengsi dari The Iconomics dalam ajang 4th Indonesia Most Innovative CFO Awards 2026. Mengusung tema "Mengkatalisasi Ekonomi Daerah: Pembiayaan, Investasi, dan Kolaborasi untuk Pertumbuhan", penghargaan ini diserahkan langsung oleh Founder & CEO The Iconomics, Bram S. Putro, pada Kamis (15/10).

Ajang penghargaan yang diselenggarakan oleh The Iconomics Media dengan dukungan Axia Research ini digelar sebagai bentuk apresiasi bagi para pemimpin keuangan yang inovatif. Saat ini, peran Chief Financial Officer (CFO) dan pimpinan finansial tidak hanya berfokus pada pengendalian biaya serta pelaporan keuangan, melainkan juga terlibat aktif dalam menyusun dan mengeksekusi strategi pertumbuhan bisnis. Keputusan keuangan yang bijak dan inovatif menjadi pilar utama perusahaan dalam menciptakan ketahanan finansial serta mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan.

Penghargaan ini mengakui peran Hui Chandra Fireta sebagai pemimpin finansial dan operasional pendukung yang adaptif, visioner, serta mampu menghadirkan tata kelola keuangan yang responsif terhadap dinamika industri logistik. Di bawah kepemimpinannya, JNE secara konsisten memperkuat kepemimpinan finansial yang adaptif dalam mendorong inovasi, memperkuat operasional, dan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi di seluruh lini bisnis.

Hui Chandra Fireta menyatakan rasa syukurnya atas penghargaan ini dan berharap dapat menjadi motivasi bagi seluruh jajaran manajemen serta karyawan untuk terus meningkatkan kinerja dan inovasi. "Mewakili seluruh manajemen dan karyawan JNE, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada The Iconomics atas penghargaan Indonesia Most Innovative CFO Awards 2026. Penghargaan ini merupakan buah dari kerja keras dan dedikasi seluruh keluarga besar JNE. Dengan semangat 'Connecting Happiness', apresiasi ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus memperkuat strategi. Ke depannya, JNE berkomitmen untuk terus berkolaborasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang memberikan dampak positif bagi masyarakat luas," ungkapnya.

Rangkaian pencapaian ini semakin bermakna menjelang perayaan HUT JNE ke-36 dengan semangat "Melesat Hebat". Tema ini mencerminkan kepemimpinan yang adaptif dan inovatif dalam mengelola tata kelola keuangan serta kualitas layanan terdepan di era transformasi digital. JNE terus memperkuat posisinya bukan sekadar sebagai penyedia layanan logistik, melainkan juga sebagai motor penggerak pembangunan perekonomian nasional yang menghubungkan kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Farianda Minta Anto Genk Dukung Kembali Kepemimpinannya di PWI Sumut Periode Kedua*

admin — Tue, 03 Nov 2026 21:07:00 +0700+0700

MEDAN | Ketua Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Sumatera Utara sekaligus CEO Sumut24, Rianto, S.H., M.H., yang akrab disapa Anto Genk, menunjukkan sikap organisasi yang tegas dengan menyatakan mundur dari kandidat calon Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumatera Utara periode 2026–2031 dan memberikan dukungan kepada H. Farianda Putra Sinik Tanjung, S.E., untuk melanjutkan kepemimpinannya pada periode kedua.

Sikap tersebut disampaikan Anto Genk saat menghadiri deklarasi pencalonan Farianda di Kembar Cafe, Jalan Sakti Lubis, Medan, Selasa (3/11/2026).

Di hadapan sejumlah tokoh pers dan undangan yang hadir, Rianto mengungkapkan bahwa keputusannya memberikan dukungan bukan tanpa alasan. Ia memiliki pengalaman langsung menjalin hubungan dan bekerja sama dengan Farianda selama memimpin PWI Sumut.

Menurut Anto Genk, Farianda merupakan sosok pemimpin yang mampu merangkul seluruh elemen pers tanpa membedakan organisasi maupun latar belakang media. Bahkan, hubungan yang terjalin selama ini sudah melampaui hubungan formal antarlembaga dan berkembang menjadi persahabatan serta kekeluargaan.

"Selama kepemimpinan Bung Farianda, kami dari JMSI merasa dirangkul. Hubungan kami bukan hanya sebatas hubungan organisasi, tetapi sudah seperti sahabat lama. Beliau sosok yang baik, religius, terbuka, dan mudah diajak bekerja sama," ungkap Anto Genk.

Pernyataan tersebut sekaligus menggambarkan penilaian Rianto terhadap karakter kepemimpinan Farianda. Baginya, seorang pemimpin organisasi pers tidak cukup hanya mampu menjalankan roda organisasi sendiri, tetapi juga harus memiliki sikap terbuka, menghargai organisasi lain, dan mampu membangun persaudaraan di antara sesama insan pers.

*Mundur Bukan Karena Persaingan, Tetapi Memilih Kebersamaan*

Sikap Rianto yang menyatakan mundur dari kandidat Ketua PWI Sumut menjadi salah satu hal menarik dalam deklarasi tersebut.

Keputusan itu memperlihatkan bahwa hubungan baik, persahabatan, dan pengalaman bekerja sama dengan Farianda menjadi pertimbangan penting bagi Anto Genk dalam menentukan sikap.

Ia tidak menempatkan hubungan antarpimpinan organisasi semata-mata sebagai kepentingan pencalonan, melainkan sebagai bagian dari upaya menjaga kebersamaan dan soliditas dunia pers di Sumatera Utara.

Bagi Rianto, dukungan terhadap Farianda merupakan bentuk apresiasi atas kepemimpinan yang selama ini dirasakannya mampu membangun komunikasi dan merangkul organisasi media siber.

*Tak Lupakan Dukungan Farianda kepada JMSI*

Anto Genk juga mengingat sejumlah bentuk perhatian Farianda terhadap kegiatan JMSI Sumut. Salah satunya ketika Farianda menghadiri Rapat Kerja Daerah (Rakerda) JMSI Sumut 2026 di Pantai Romantis, Kabupaten Serdang Bedagai, Sabtu (18/7/2026).

Kegiatan yang dihadiri seluruh Pengurus Cabang JMSI se-Sumatera Utara tersebut menjadi salah satu bukti nyata hubungan baik antara kedua organisasi.

Bagi Rianto, kehadiran Farianda dalam kegiatan JMSI bukan sekadar memenuhi undangan, melainkan menunjukkan sikap menghargai dan mendukung keberadaan organisasi pers lainnya.

Sikap saling menghargai inilah yang menurutnya harus terus dipelihara. Sebab, kemajuan pers tidak bisa dibangun dengan berjalan sendiri-sendiri, tetapi membutuhkan komunikasi, kolaborasi, dan rasa persaudaraan.

*Berharap Farianda Kembali Memimpin PWI Sumut*

Dengan pengalaman hubungan yang telah terjalin, Rianto berharap Farianda kembali mendapatkan kepercayaan dan dukungan dari anggota PWI Sumut terutama yang bergabung di JMSI Sumut untuk memimpin organisasi tersebut selama lima tahun ke depan.

Ia menilai kesinambungan kepemimpinan diperlukan agar hubungan harmonis antarlembaga pers yang telah terbangun dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan.

Sementara itu, Farianda menyatakan kesiapannya kembali maju sebagai calon Ketua PWI Sumut periode 2026–2031 dalam konferensi yang dijadwalkan berlangsung pada 21 November 2026.

Farianda juga berkomitmen melanjutkan program peningkatan kompetensi dan kesejahteraan wartawan, di antaranya Uji Kompetensi Wartawan (UKW), sekolah jurnalistik, perlindungan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, beasiswa pendidikan anak wartawan, serta pemberdayaan keluarga wartawan.

Deklarasi tersebut turut dihadiri tokoh pers senior H. Roni Simon, Ketua SMSI Sumut Erris Julieta Napitupulu, ulama, tokoh masyarakat, serta sejumlah pimpinan media cetak dan siber di Sumatera Utara.

Sikap Anto Genk memberikan dukungan kepada Farianda menjadi pesan bahwa dalam membangun organisasi pers, persahabatan, saling menghargai, dan kebersamaan merupakan nilai penting yang tidak boleh dikesampingkan oleh kepentingan perebutan jabatan organisasi.

Pilih Kebersamaan, Anto Genk Nyatakan Dukungan untuk Farianda Pimpin PWI Sumut Periode Kedua

admin — Tue, 03 Nov 2026 21:03:00 +0700+0700

Medan,Ketua Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Sumatera Utara sekaligus CEO Sumut24, Rianto, S.H., M.H., yang akrab disapa Anto Genk, menunjukkan sikap organisasi yang tegas dengan menyatakan mundur dari kandidat calon Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumatera Utara periode 2026–2031 dan memberikan dukungan kepada H. Farianda Putra Sinik Tanjung, S.E., untuk melanjutkan kepemimpinannya pada periode kedua.

Sikap tersebut disampaikan Anto Genk saat menghadiri deklarasi pencalonan Farianda di Kembar Cafe, Jalan Sakti Lubis, Medan, Selasa (3/11/2026).

Di hadapan sejumlah tokoh pers dan undangan yang hadir, Rianto mengungkapkan bahwa keputusannya memberikan dukungan bukan tanpa alasan. Ia memiliki pengalaman langsung menjalin hubungan dan bekerja sama dengan Farianda selama memimpin PWI Sumut.

Menurut Anto Genk, Farianda merupakan sosok pemimpin yang mampu merangkul seluruh elemen pers tanpa membedakan organisasi maupun latar belakang media. Bahkan, hubungan yang terjalin selama ini sudah melampaui hubungan formal antarlembaga dan berkembang menjadi persahabatan serta kekeluargaan.

"Selama kepemimpinan Bung Farianda, kami dari JMSI merasa dirangkul. Hubungan kami bukan hanya sebatas hubungan organisasi, tetapi sudah seperti sahabat lama. Beliau sosok yang baik, religius, terbuka, dan mudah diajak bekerja sama," ungkap Anto Genk.

Pernyataan tersebut sekaligus menggambarkan penilaian Rianto terhadap karakter kepemimpinan Farianda. Baginya, seorang pemimpin organisasi pers tidak cukup hanya mampu menjalankan roda organisasi sendiri, tetapi juga harus memiliki sikap terbuka, menghargai organisasi lain, dan mampu membangun persaudaraan di antara sesama insan pers.

*Mundur Bukan Karena Persaingan, Tetapi Memilih Kebersamaan*

Sikap Rianto yang menyatakan mundur dari kandidat Ketua PWI Sumut menjadi salah satu hal menarik dalam deklarasi tersebut.

Keputusan itu memperlihatkan bahwa hubungan baik, persahabatan, dan pengalaman bekerja sama dengan Farianda menjadi pertimbangan penting bagi Anto Genk dalam menentukan sikap.

Ia tidak menempatkan hubungan antarpimpinan organisasi semata-mata sebagai kepentingan pencalonan, melainkan sebagai bagian dari upaya menjaga kebersamaan dan soliditas dunia pers di Sumatera Utara.

Bagi Rianto, dukungan terhadap Farianda merupakan bentuk apresiasi atas kepemimpinan yang selama ini dirasakannya mampu membangun komunikasi dan merangkul organisasi media siber.

*Tak Lupakan Dukungan Farianda kepada JMSI*

Anto Genk juga mengingat sejumlah bentuk perhatian Farianda terhadap kegiatan JMSI Sumut. Salah satunya ketika Farianda menghadiri Rapat Kerja Daerah (Rakerda) JMSI Sumut 2026 di Pantai Romantis, Kabupaten Serdang Bedagai, Sabtu (18/7/2026).

Kegiatan yang dihadiri seluruh Pengurus Cabang JMSI se-Sumatera Utara tersebut menjadi salah satu bukti nyata hubungan baik antara kedua organisasi.

Bagi Rianto, kehadiran Farianda dalam kegiatan JMSI bukan sekadar memenuhi undangan, melainkan menunjukkan sikap menghargai dan mendukung keberadaan organisasi pers lainnya.

Sikap saling menghargai inilah yang menurutnya harus terus dipelihara. Sebab, kemajuan pers tidak bisa dibangun dengan berjalan sendiri-sendiri, tetapi membutuhkan komunikasi, kolaborasi, dan rasa persaudaraan.

*Berharap Farianda Kembali Memimpin PWI Sumut*

Dengan pengalaman hubungan yang telah terjalin, Rianto berharap Farianda kembali mendapatkan kepercayaan dan dukungan dari anggota PWI Sumut terutama yang bergabung di JMSI Sumut untuk memimpin organisasi tersebut selama lima tahun ke depan.

Ia menilai kesinambungan kepemimpinan diperlukan agar hubungan harmonis antarlembaga pers yang telah terbangun dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan.

Sementara itu, Farianda menyatakan kesiapannya kembali maju sebagai calon Ketua PWI Sumut periode 2026–2031 dalam konferensi yang dijadwalkan berlangsung pada 21 November 2026.

Farianda juga berkomitmen melanjutkan program peningkatan kompetensi dan kesejahteraan wartawan, di antaranya Uji Kompetensi Wartawan (UKW), sekolah jurnalistik, perlindungan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, beasiswa pendidikan anak wartawan, serta pemberdayaan keluarga wartawan.

Deklarasi tersebut turut dihadiri tokoh pers senior H. Roni Simon, Ketua SMSI Sumut Erris Julieta Napitupulu, ulama, tokoh masyarakat, serta sejumlah pimpinan media cetak dan siber di Sumatera Utara.

Sikap Anto Genk memberikan dukungan kepada Farianda menjadi pesan bahwa dalam membangun organisasi pers, persahabatan, saling menghargai, dan kebersamaan merupakan nilai penting yang tidak boleh dikesampingkan oleh kepentingan perebutan jabatan organisasi.