SMG FC Juara Laycar Championship 2026, Tekuk Sadiq FC 3-0

admin — Sun, 11 Oct 2026 13:35:00 +0700+0700

BANDA ACEH— Sunday Morning Glory FC (SMG FC) tampil perkasa dengan menjuarai Laycar Championship 2026 setelah menaklukkan Sadiq FC dengan skor 3-0 pada partai final di Lapangan Sepak Bola Mini AR Minisoccer, Mibo, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, Sabtu (10/10/2026) malam.

Kemenangan tersebut mengantarkan SMG FC ke podium tertinggi, sedangkan Sadiq FC harus puas sebagai juara kedua.

Pada perebutan tempat ketiga, Satu FC mengalahkan Gasspat FC melalui adu penalti 5-4 setelah kedua tim bermain imbang 5-5 pada waktu normal.

Panitia juga memberikan penghargaan individu kepada Tata dari Sadiq FC sebagai pemain terbaik dan Hafiz dari SMG FC sebagai penjaga gawang terbaik. Partai final dipimpin wasit Azhari dan Johan.

Ketua Panitia, Carles Wibawa, mengapresiasi seluruh tim yang telah berpartisipasi hingga turnamen berakhir. Ia berharap Laycar Championship dapat menjadi agenda kompetisi yang mendorong perkembangan sepak bola mini di Aceh.

"Harapan kami, turnamen ini tidak berhenti sampai di sini. Semoga ke depan semakin banyak klub yang berpartisipasi, persaingan semakin berkualitas, dan sepak bola mini di Aceh terus berkembang," ujar Carles.

Sementara itu, Ketua Komite Sepakbola Mini Indonesia (KSMI) Pengurus Aceh, Muktarrudin Usman, S.E., saat menutup turnamen menegaskan bahwa kompetisi berkelanjutan menjadi salah satu kunci memperkuat pembinaan pemain.

Menurutnya, Aceh memiliki potensi besar melahirkan pemain berbakat yang mampu bersaing di tingkat nasional hingga internasional. Karena itu, diperlukan pembinaan terarah, penguatan klub, serta dukungan pemerintah, komunitas olahraga, dan dunia usaha.

"Target kita bukan sekadar meramaikan lapangan, tetapi menjadikan Aceh sebagai salah satu pusat lahirnya talenta sepak bola mini yang diperhitungkan di Indonesia, bahkan dunia," kata Muktarrudin.

Ia juga berpesan kepada SMG FC agar tidak cepat berpuas diri, sementara tim lainnya diminta menjadikan hasil turnamen sebagai motivasi untuk meningkatkan kemampuan.

Dalam acara penutupan Laycar Championship 2026, Ketua KSMI Aceh turut didampingi Sekretaris KSMI Aceh, Muhammad Zubir dan Wakil Sekretaris KSMI Aceh Muhammad Hasan.

"Laycar Championship 2026 diharapkan menjadi pijakan untuk meningkatkan kualitas kompetisi dan memperkuat pembinaan sepak bola mini di Aceh.," pungkasnya. (R)

Debut di Piala Dunia Sepakbola Mini, Indonesia Uji Hasil Pembinaan KSMI

admin — Sun, 11 Oct 2026 13:34:00 +0700+0700

JAKARTA — Indonesia akan ambil bagian untuk pertama kalinya dalam Piala Dunia Sepakbola Mini atau IMF World Cup Minifootball Antalya 2026 yang berlangsung di Turki pada 1-6 November 2026. Keikutsertaan tersebut menjadi momentum penting bagi Komite Sepakbola Mini Indonesia (KSMI) untuk menunjukkan keseriusan membangun sepakbola mini sebagai wadah pembinaan prestasi generasi muda.

Turnamen di Antalya itu mempertemukan tim dari sejumlah kawasan, yakni Asia, Afrika, Eropa, dan Amerika Selatan. Selain Indonesia, peserta yang dijadwalkan ambil bagian adalah tuan rumah Turki, Arab Saudi, Qatar, Irak, Libya, Bahrain, India, Palestina, Austria, Rusia, Tunisia, Serbia, Bosnia dan Herzegovina, Ghana, Aljazair, serta Brasil.

Ketua Umum KSMI Dr. Ir. H. Yan Mulia Abidin mengatakan, kesempatan membawa Indonesia tampil dalam ajang internasional tersebut tidak boleh dilewatkan. Debut di tingkat dunia, menurut dia, sekaligus menjadi ujian awal bagi proses pembinaan yang telah dibangun KSMI dalam beberapa bulan terakhir.

"Kesempatan ini tidak boleh dilewatkan. Partisipasi Timnas KSMI di IMF World Cup Minifootball Antalya 2026 akan menjadi pembuktian bahwa kita serius dan konsisten membangun KSMI sebagai wadah pembinaan prestasi generasi muda ke depan," ujar Yan.

Persiapan tim nasional pun tidak dilakukan secara instan. Proses pencarian pemain telah berlangsung selama beberapa bulan melalui seleksi atlet di sejumlah daerah. Seleksi antara lain dilakukan di Aceh, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan provinsi lainnya.

Dari rangkaian seleksi tersebut, KSMI berharap dapat menemukan pemain-pemain terbaik yang kemudian dijadwalkan mengikuti pemusatan latihan nasional di Jakarta mulai 25 Oktober. Pelatnas tersebut menjadi tahap penting untuk membentuk tim yang memiliki kesiapan teknik, keterampilan individu, pemahaman permainan, serta kekompakan antarpemain.

Menurut Yan, perkembangan sepakbola mini di Indonesia menunjukkan prospek yang semakin besar. Olahraga tersebut mulai mendapatkan tempat di kalangan anak muda karena karakter permainannya yang dinamis dan dapat dimainkan di ruang yang relatif lebih terbatas dibandingkan sepakbola lapangan besar.

Namun, pertumbuhan tersebut membutuhkan fondasi organisasi dan ekosistem yang kuat. KSMI menilai pengembangan sepakbola mini tidak cukup hanya dengan memperbanyak kompetisi, tetapi juga memerlukan penguatan federasi, pembangunan infrastruktur, sosialisasi regulasi secara masif, serta perluasan jaringan di berbagai daerah.

"Kita memiliki potensi besar karena tren perkembangan minifootball di Indonesia semakin digemari kalangan anak-anak muda. Tantangannya adalah membangun federasi yang kuat, infrastruktur, sosialisasi regulasi yang masif, dan jaringan," kata Yan.

Ia menilai sumber daya manusia KSMI, khususnya di tingkat pusat, memiliki kapasitas untuk mengembangkan sepakbola mini agar semakin membumi. Penguatan organisasi akan berjalan beriringan dengan pembinaan atlet dan perluasan kompetisi sehingga olahraga tersebut tidak berhenti sebagai kegiatan rekreasi.

2 judul tambahan

Debut di Piala Dunia Sepakbola Mini, Indonesia Uji Hasil Pembinaan KSMI

Indonesia Tampil Perdana di Piala Dunia Sepakbola Mini, KSMI Bidik Talenta Muda
Menurut Wakil Ketua Umum Organisasi Tri Winarno, keikutsertaan Indonesia melalui KSMI dapat memperkuat posisi organisasi dalam membangun kerja sama dengan pemerintah, Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), Komite Olimpiade Indonesia (KOI), sponsor, serta International Minifootball Federation (IMF).

"Partisipasi Timnas Indonesia melalui KSMI memberikan trust atau kepercayaan dari stakeholder nasional dan internasional bagi organisasi KSMI ke depannya. Dukungan penuh dari seluruh stakeholder menjadi bagian penting dalam pengembangan minifootball Indonesia," ujarnya.

2 judul tambahan

Debut di Piala Dunia Sepakbola Mini, Indonesia Uji Hasil Pembinaan KSMI

Indonesia Tampil Perdana di Piala Dunia Sepakbola Mini, KSMI Bidik Talenta Muda

Selain membangun prestasi, KSMI juga terus mendorong agenda internasional melalui penyelenggaraan dan bidding berbagai turnamen. Salah satu visi yang tengah didorong adalah membawa ajang Piala Dunia Sepakbola Mini ke Indonesia sehingga atlet-atlet nasional suatu saat dapat bertanding di hadapan pendukung sendiri.

Bagi KSMI, menjadi tuan rumah kompetisi internasional bukan semata-mata persoalan penyelenggaraan. Kehadiran turnamen dunia di Indonesia diharapkan menjadi pemicu tumbuhnya motivasi bagi atlet muda sekaligus memperluas basis pembinaan di daerah.

Bendahara Umum KSMI Her Pramtama menekankan pentingnya membangun ekosistem sepakbola mini dari tingkat akar rumput. Pembibitan pemain usia muda, menurut dia, harus menjadi bagian utama dari strategi pengembangan olahraga tersebut agar tersedia kesinambungan antara kompetisi usia dini, pembinaan prestasi, dan tim nasional.

Lapangan sepakbola mini dengan demikian tidak lagi sekadar dipandang sebagai tempat bermain dan berekreasi. Ruang tersebut dapat menjadi bagian dari proses pendidikan karakter yang mempertemukan bakat, kedisiplinan, kepemimpinan, kerja sama, dan cita-cita anak-anak muda untuk berprestasi serta suatu saat membela Indonesia.

Debut Indonesia di Antalya menjadi salah satu tahapan awal dari proses panjang tersebut. Hasil di Turki tentu penting, tetapi bagi KSMI, pengalaman bertanding melawan tim dari berbagai negara juga menjadi kesempatan untuk mengukur kualitas pembinaan sekaligus memetakan pekerjaan rumah sepakbola mini Indonesia ke depan.red

Enam Bulan Penyidikan Tol Medan–Binjai, Belum Ada Tersangka: Sutrisno Pangaribuan Tantang Keberanian Kejatisu

admin — Sun, 11 Oct 2026 12:36:00 +0700+0700

MEDAN – Keberanian Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) dalam menuntaskan dugaan korupsi pengadaan lahan pembangunan Jalan Tol Medan–Binjai kini menjadi sorotan. Enam bulan setelah kasus tersebut dikabarkan naik ke tahap penyidikan, publik masih menanti langkah konkret penyidik, terutama penetapan tersangka dan pengungkapan pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab.

Presidium Kongres Rakyat Nasional (KORNAS), Presidium Perkumpulan Semangat Rakyat Anti Korupsi (SEMARAK), sekaligus Direktur Indonesian Government Watch (IGOWA) dan Pusat Studi Anti Korupsi (PUSAKO), Sutrisno Pangaribuan, mendesak Kejatisu agar tidak membiarkan perkara ini berlarut-larut tanpa kejelasan.

Menurut Sutrisno, penyidikan perkara yang menyangkut uang negara dalam jumlah besar harus menghasilkan kemajuan yang terukur. Penggeledahan dan pemeriksaan saksi tidak boleh berhenti sebagai rangkaian prosedur tanpa kejelasan mengenai siapa yang harus dimintai pertanggungjawaban hukum.

"Publik menanti keberanian jaksa untuk membongkar dugaan permainan pengadaan lahan Jalan Tol Medan–Binjai. Jika ditemukan bukti yang cukup, siapa pun yang terlibat harus diproses sesuai hukum, tanpa pandang jabatan, kekuasaan, maupun kedekatan politik," demikian pokok desakan Sutrisno dalam pernyataannya, Minggu (11/10/2026).

Anggaran Rp1,17 Triliun, Penegakan Hukum Jangan Jalan di Tempat

Kasus ini berkaitan dengan pengadaan lahan pembangunan Jalan Tol Medan–Binjai seksi I, II, dan III sepanjang 25,441 kilometer. Proyek yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2016 itu memiliki nilai anggaran sekitar Rp1,17 triliun.

Berdasarkan keterangan Kasi Penkum Kejatisu, Rizaldi, pada 19 April 2026, perkara tersebut telah memasuki tahap penyidikan dan penyidik masih memeriksa sejumlah saksi.

Sebelumnya, penyidik Pidana Khusus Kejatisu juga melakukan penggeledahan di Kantor BPN Provinsi Sumatera Utara di Jalan Brigjen Katamso dan Kantor Pertanahan Kota Medan di Jalan STM, Kelurahan Sitirejo.

Di Kantor BPN Sumut, penyidik memeriksa sejumlah ruangan, termasuk ruang kerja bidang pengadaan tanah dan pengembangan, ruang staf, serta gudang arsip yang berkaitan dengan dokumentasi pengadaan lahan. Sementara di Kantor Pertanahan Kota Medan, penggeledahan diarahkan pada ruangan yang diduga menyimpan dokumen terkait proses pengadaan tanah proyek tersebut.

Dari penggeledahan itu, penyidik menyita berkas dan dokumen yang berkaitan dengan perkara yang sedang diselidiki.

Namun, bagi kelompok masyarakat antikorupsi, langkah penggeledahan tersebut harus ditindaklanjuti dengan pengujian bukti, penelusuran aliran dana, dan pengungkapan pihak-pihak yang diduga memperoleh keuntungan secara tidak sah.

Pertanyaan mendasarnya: apakah penyidikan ini telah mengungkap konstruksi dugaan penyimpangan, atau justru masih berkutat pada pemeriksaan saksi tanpa kejelasan perkembangan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik?

Tentu, belum diumumkannya tersangka tidak dengan sendirinya membuktikan penyidikan mandek. Namun, besarnya nilai proyek dan seriusnya dugaan yang mencuat membuat transparansi perkembangan perkara menjadi penting, sepanjang tidak mengganggu proses penyidikan.

Pengakuan Penggarap di Tanjung Mulia Harus Ditelusuri

Sutrisno mengungkapkan, SEMARAK pernah bertemu dengan sejumlah petani atau penggarap lahan di kawasan Tanjung Mulia, Kota Medan. Mereka mengaku tidak menerima pembayaran ganti rugi atas lahan yang selama ini mereka garap dan kemudian digunakan untuk pembangunan jalan tol.

Menurut keterangan para penggarap tersebut, terdapat skema pembagian ganti rugi antara pemegang sertifikat dan pihak yang menggarap serta mengusahai lahan. Namun, mereka menduga skema tersebut tidak dijalankan sebagaimana mestinya setelah pemegang sertifikat menerima pembayaran dari pemerintah.

Persoalan ini patut menjadi perhatian penyidik. Sebab, jika pengakuan para penggarap dapat dibuktikan melalui dokumen dan keterangan saksi, persoalannya tidak hanya menyangkut sengketa pembagian ganti rugi, tetapi juga dapat membuka pertanyaan mengenai validitas kepemilikan tanah, proses penetapan penerima pembayaran, serta kemungkinan adanya penyimpangan dalam administrasi pengadaan lahan.

Para penggarap, sebagaimana disampaikan Sutrisno, juga mengaku tidak mengenal sejumlah orang yang tercatat sebagai pemilik sertifikat atas lahan yang mereka garap.

Muncul dugaan bahwa pihak-pihak tertentu memperoleh pembayaran ganti rugi meskipun hubungan mereka dengan penguasaan fisik lahan dipertanyakan oleh para penggarap.

Dugaan tersebut harus diuji secara objektif. Kejatisu perlu menelusuri riwayat kepemilikan setiap bidang tanah, dokumen sertifikat, identitas penerima pembayaran, berita acara pengadaan lahan, serta bukti transfer atau pencairan dana ganti rugi.

Jika ditemukan ketidaksesuaian antara data kepemilikan, penguasaan lahan, dan pembayaran, penyidik harus mengungkap siapa yang membuat, memeriksa, menyetujui, serta menerima manfaat dari transaksi tersebut.

Jangan sampai pengakuan masyarakat yang merasa dirugikan hanya menjadi catatan dalam berkas pemeriksaan, tanpa ditindaklanjuti dengan pembuktian yang menyeluruh.

ATR/BPN dan PUPR Harus Diperiksa Berdasarkan Bukti

Sutrisno menduga kemungkinan adanya keterlibatan oknum di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), serta pihak-pihak yang namanya tercantum dalam dokumen kepemilikan lahan.

Ia meminta penyidik menelusuri kemungkinan adanya rekayasa kepemilikan, penyimpangan administrasi, atau kesepakatan yang menguntungkan pihak tertentu dalam proses pembebasan lahan.

Akan tetapi, dugaan keterlibatan pihak-pihak tersebut tidak boleh langsung dianggap sebagai fakta hukum. Penetapan tanggung jawab pidana harus didasarkan pada alat bukti yang sah dan hasil penyidikan.

Karena itu, pemeriksaan harus menjangkau seluruh rantai pengadaan lahan, mulai dari inventarisasi dan identifikasi bidang tanah, verifikasi dokumen kepemilikan, penilaian ganti rugi, penetapan pihak yang berhak, hingga pencairan dan penyaluran pembayaran.

Penyidik juga perlu memastikan apakah terdapat bidang tanah yang dokumennya bermasalah, penerima ganti rugi yang tidak memenuhi persyaratan, atau pembayaran yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Jika ada uang negara yang diselewengkan, penyidik harus mengungkap jumlah kerugian, modus, pihak yang menikmati hasilnya, dan bukti keterlibatan masing-masing pihak.

Jangan Tebang Pilih, Jangan Takut Kekuasaan

Sutrisno menegaskan, SEMARAK mendukung Kejatisu untuk mengungkap perkara tersebut secara transparan dan profesional. Ia meminta aparat penegak hukum tidak berhenti pada pemeriksaan pihak-pihak di tingkat administratif apabila bukti mengarah kepada pihak lain yang memiliki kewenangan lebih tinggi.

Menurutnya, penegakan hukum dalam perkara korupsi harus menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun yang kebal hukum.

Ia juga menyinggung penanganan perkara lampu pocong di Kota Medan yang dikaitkannya dengan Wali Kota Medan saat itu, Bobby Nasution. Sutrisno menggunakan perkara tersebut sebagai pembanding untuk mempertanyakan konsistensi dan keberanian aparat penegak hukum dalam menangani persoalan yang menyangkut kepentingan publik.

Namun, perbandingan tersebut tidak menghapus kewajiban untuk menilai setiap perkara berdasarkan fakta, alat bukti, dan ketentuan hukum yang berlaku.

Bagi Sutrisno, ukuran keberhasilan penegakan hukum bukan sekadar penggeledahan atau banyaknya saksi yang diperiksa, melainkan kemampuan penyidik mengungkap kebenaran materiil, menetapkan pertanggungjawaban pidana berdasarkan bukti, serta memulihkan kerugian negara apabila terbukti terjadi korupsi.

Publik Menunggu Jawaban Kejatisu

Kini, perhatian tertuju kepada Kejatisu. Setelah penggeledahan dua kantor pertanahan dan pemeriksaan sejumlah saksi, masyarakat berhak menantikan penjelasan mengenai perkembangan penyidikan sesuai batas-batas informasi yang dapat dibuka kepada publik.

Apakah penyidik telah menemukan persoalan dalam dokumen kepemilikan lahan? Apakah pembayaran ganti rugi telah ditelusuri hingga penerima akhirnya? Apakah pengakuan para penggarap di Tanjung Mulia telah diperiksa dan dicocokkan dengan dokumen resmi? Dan apakah telah ditemukan bukti yang cukup untuk menentukan pihak-pihak yang bertanggung jawab?

Pertanyaan-pertanyaan itu perlu dijawab melalui proses hukum yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sutrisno menegaskan, SEMARAK akan terus mendorong pengusutan perkara tersebut demi kepentingan masyarakat dan perlindungan uang negara.

Jangan biarkan dugaan korupsi pengadaan lahan Tol Medan–Binjai berakhir menjadi perkara yang ramai saat penggeledahan, tetapi sunyi ketika publik menunggu pertanggungjawaban.

Jika bukti telah cukup, proses hukum harus dilanjutkan secara tegas. Jika penyidikan masih membutuhkan waktu, Kejatisu perlu memastikan bahwa setiap petunjuk penting ditelusuri secara serius.

Sebab, uang negara bukan milik segelintir orang. Dan penegakan hukum tidak boleh berhenti hanya karena perkara yang diusut menyentuh kepentingan pihak-pihak yang berpengaruh.

Catatan: Seluruh dugaan dalam perkara ini harus dibuktikan melalui proses hukum. Pihak-pihak yang disebut atau diduga terkait tetap harus diperlakukan sesuai asas praduga tak bersalah.

Minggu, 11 Oktober 2026

Sutrisno Pangaribuan
Presidium Kongres Rakyat Nasional (KORNAS)
Presidium Perkumpulan Semangat Rakyat Anti Korupsi (SEMARAK)
Direktur Indonesian Government Watch (IGOWA)
Direktur Pusat Studi Anti Korupsi (PUSAKO)

REMISI, HARAPAN PULANG, DAN KEPERCAYAAN YANG HARUS DIJAGA

admin — Sun, 11 Oct 2026 12:27:00 +0700+0700

Oleh Abdullah Rasyid
Staf Khusus Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan

Bagi keluarga yang menunggu di rumah, pengurangan masa pidana berarti kesempatan untuk bertemu lebih cepat. Ada anak yang merindukan ayahnya. Ada ibu yang semakin renta, berharap masih sempat menyambut kepulangan anaknya. Ada pasangan yang bertahun-tahun menjaga keluarga seorang diri.

Namun, bagi korban kejahatan, kabar kebebasan pelaku dapat membangkitkan kembali rasa sakit. Korban penipuan mungkin masih berjuang menata kehidupan setelah tabungannya habis. Penyintas kekerasan seksual mungkin masih menghadapi trauma ketika orang yang melukainya sudah kembali ke masyarakat.

Kedua kenyataan ini harus mendapat tempat dalam pemasyarakatan. Harapan keluarga narapidana patut dihormati. Penderitaan korban juga harus didengar.

Di antara keduanya, negara memikul tanggung jawab besar: menjalankan hukum secara adil, memberi kesempatan manusia memperbaiki diri, dan memastikan setiap keputusan lahir dari proses yang dapat dipercaya.

Kesempatan untuk Berubah

Remisi merupakan pengurangan masa menjalani pidana bagi narapidana yang memenuhi persyaratan hukum. Pembebasan bersyarat atau PB memungkinkan narapidana menjalani bagian dari masa pidananya di luar lapas dengan pembimbingan dan pengawasan.

Keduanya memiliki ketentuan berbeda. Undang-Undang Pemasyarakatan mensyaratkan perilaku baik, keaktifan mengikuti pembinaan, dan penurunan tingkat risiko. Untuk PB, terdapat pula persyaratan menjalani paling singkat dua pertiga masa pidana, dengan ketentuan dua pertiga tersebut paling sedikit sembilan bulan.

Di balik persyaratan itu terdapat tujuan yang dekat dengan kepentingan kita bersama. Orang yang selesai menjalani pidana akan kembali menjadi tetangga, orang tua, pekerja, dan anggota masyarakat. Kita tentu berharap mereka pulang dengan kemampuan menjalani kehidupan secara lebih bertanggung jawab.

Karena itu, pembinaan harus memiliki isi. Seseorang perlu dibantu memahami akibat perbuatannya, mengendalikan diri, serta membangun keterampilan untuk mencari penghidupan yang layak. Penilaian atas perubahan tersebut harus dilakukan secara cermat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Harapan untuk pulang lebih cepat perlu tumbuh bersama kesiapan untuk hidup tanpa mengulangi kejahatan.

Ketika Keputusan Harus Dikoreksi

Persoalan muncul apabila remisi diberikan melalui proses yang tidak sesuai ketentuan. Penghitungan masa pidana dan kelayakan memperoleh PB pun perlu diperiksa kembali.

Kasus Indra Kesuma alias Indra Kenz memperlihatkan pentingnya pemeriksaan tersebut. Ia memperoleh PB pada 24 September 2026. Pada 5 Oktober 2026, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menyatakan PB itu dicabut karena terdapat proses pemberian remisi yang tidak benar. Sebelumnya, evaluasi difokuskan pada remisi sakit berkepanjangan dan kesesuaiannya dengan prosedur.

Bagi korban perkara Binomo, persoalan ini menyentuh perasaan keadilan. Sebagian mungkin masih menanggung utang, kehilangan penghasilan, atau menghadapi keretakan keluarga. Mereka membutuhkan penjelasan mengapa keputusan tersebut sempat diberikan dan apa yang ditemukan dalam pemeriksaan.

Kegelisahan serupa muncul dalam kasus Mochamad Subchi Azal Tsani alias Bechi. PB yang dijalaninya sejak Agustus 2025 dicabut, dan ia kembali ke Lapas Kelas I Malang pada 8 Oktober 2026. Ditjenpas Jawa Timur menyampaikan adanya indikasi maladministrasi dalam tahapan pemberian PB.

Bagi penyintas kekerasan seksual, kepastian hukum berkaitan erat dengan rasa aman. Penjelasan mengenai hak dan pembinaan pelaku perlu disampaikan dengan kepekaan terhadap pengalaman korban. Jangan sampai bahasa administrasi membuat mereka merasa penderitaannya tidak diperhitungkan.

Pencabutan PB dalam kedua kasus tersebut merupakan langkah korektif. Namun, koreksi perlu diikuti pemeriksaan yang menjawab bagaimana masalah terjadi, siapa yang bertanggung jawab, dan apa yang harus diperbaiki agar tidak berulang.

Menelusuri Penyimpangan sampai ke Sumbernya

Masyarakat berhak memperoleh penjelasan yang cukup mengenai hasil evaluasi. Bagian prosedur mana yang bermasalah? Apakah dokumen pendukungnya sah? Apakah penghitungan masa pidananya tepat? Bagaimana rekomendasi disusun dan diverifikasi?

Pertanyaan itu wajar. Kepercayaan akan lebih mudah tumbuh apabila negara bersedia menjelaskan dasar tindakannya, dengan tetap melindungi informasi yang menurut hukum harus dirahasiakan.

Indikasi pemberian remisi yang tidak prosedural perlu ditelusuri melalui dokumen, catatan penilaian, rekomendasi, dan jejak persetujuan. Apabila muncul indikasi suap, gratifikasi, pemalsuan dokumen, atau penyalahgunaan kewenangan, pemeriksaan harus menguji dugaan tersebut secara sungguh-sungguh.

Maladministrasi tidak dengan sendirinya membuktikan korupsi. Meski demikian, dugaan korupsi tidak boleh berhenti pada perbaikan berkas. Jika ditemukan bukti tindak pidana, penanganannya perlu diteruskan kepada aparat penegak hukum sesuai kewenangan.

Pertanggungjawaban harus menjangkau pihak yang terbukti terlibat. Pencabutan keputusan tidak boleh menjadi penutup bagi pemeriksaan terhadap proses yang melahirkannya.

Keadilan yang Tidak Bergantung pada Sorotan

Evaluasi perlu menjangkau perkara yang tidak ramai diberitakan. Hak narapidana dan kepentingan korban sama-sama membutuhkan perlakuan yang konsisten.

Keluarga warga binaan juga perlu mendapatkan informasi yang jelas. Ketidakpastian mudah melahirkan kecemasan dan membuka ruang bagi pihak yang menawarkan jalan pintas. Kepastian prosedur, layanan tanpa pungutan, serta saluran pengaduan yang dapat dipercaya akan membantu melindungi mereka.

Pemasyarakatan memberi ruang bagi manusia untuk memperbaiki diri. Ruang itu harus dijaga dari pengaruh uang, kedekatan, dan manipulasi administrasi.

Harapan untuk pulang tetap layak dihormati. Begitu pula hak korban untuk merasa aman dan memperoleh keadilan. Tugas negara adalah menjaga keduanya melalui keputusan yang jujur, proses yang tertib, dan keberanian mengoreksi penyimpangan.

Musda XI Golkar Asahan Resmi Dibuka, Efi Irwansyah Pane Kembali Terpilih Secara Aklamasi

admin — Sat, 10 Oct 2026 22:43:00 +0700+0700

ASAHAN – Musyawarah Daerah (Musda) XI Partai Golkar Kabupaten Asahan periode 2025–2030 resmi dibuka melalui pemukulan gong oleh Sekretaris DPD Partai Golkar Sumatera Utara, Viktor Silaen. Dalam musyawarah tersebut, H. Efi Irwansyah Pane, M.K.M., kembali terpilih sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Asahan setelah memperoleh dukungan penuh dari seluruh pemilik suara.

Kegiatan berlangsung di Aula Hotel Sabty Garden, Kisaran, Sabtu (10/10/2026), mulai pukul 09.00 WIB hingga 11.00 WIB. Musda XI ini berjalan aman dan lancar dengan mengusung semangat kebersamaan serta konsolidasi organisasi untuk menghadapi tantangan politik lima tahun ke depan.

Acara tersebut dihadiri Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Dr. H. Ahmad Doli Kurnia Tanjung, S.Si., M.T., Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si., anggota DPR RI Fraksi Golkar, perwakilan DPD Partai Golkar Provinsi Sumatera Utara, Wakil Ketua Bidang Organisasi DPD Partai Golkar Sumut Rolel Harahap, anggota DPRD Kabupaten Asahan Fraksi Golkar, pengurus DPD Partai Golkar Asahan, perwakilan partai politik lainnya, serta tamu undangan.

Dalam arahannya, Ahmad Doli Kurnia Tanjung mengapresiasi kinerja DPD Partai Golkar Kabupaten Asahan yang dinilai mampu menjaga kondusivitas organisasi sekaligus mencatatkan prestasi politik. Golkar Asahan disebut menjadi salah satu daerah penyumbang suara terbesar pada Pemilu 2024 dan berhasil meningkatkan perolehan kursi di DPR RI, DPRD Provinsi Sumatera Utara, maupun DPRD Kabupaten Asahan.

"Mempertahankan kemenangan lebih sulit daripada merebutnya. Karena itu, melalui Musda ini, kita harus merumuskan program kerja secara terarah dan terukur untuk lima tahun ke depan," ujar Doli.
Ia menegaskan, Partai Golkar merupakan milik bersama yang lahir dari aspirasi masyarakat. Karena itu, upaya membesarkan partai membutuhkan gotong royong, komitmen, dan soliditas seluruh kader.

Menurutnya, setiap langkah organisasi harus berorientasi pada kepentingan rakyat agar keberadaan partai benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Sementara itu, Efi Irwansyah Pane menyampaikan bahwa kekuatan dan soliditas kader menjadi modal utama untuk mempertahankan kemenangan sekaligus meningkatkan perolehan kursi Partai Golkar pada pemilu mendatang.

Ia mengajak seluruh kader memperkuat kebersamaan dan menjaga kekompakan dalam menjalankan roda organisasi.

"Saya tidak sendiri dalam perjuangan ini. Mari kita terus berjuang bersama. Kita bangun kembali kekuatan partai untuk lima tahun ke depan dengan semangat kebersamaan dan soliditas seluruh kader," ungkapnya.

Perwakilan DPD Partai Golkar Sumatera Utara, Rolel Harahap, turut menyampaikan apresiasi atas keberhasilan Golkar Asahan merebut kembali kemenangan di daerah tersebut. Ia berharap prestasi yang telah diraih dapat dipertahankan dan ditingkatkan pada masa mendatang.

Dukungan terhadap penguatan organisasi juga disampaikan Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin. Dalam sambutannya, ia mengucapkan selamat atas pelaksanaan Musda XI Partai Golkar Kabupaten Asahan serta menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan seluruh elemen politik dalam mendorong pembangunan berkelanjutan.

"Terima kasih kepada rekan-rekan partai politik yang telah banyak berkontribusi mendukung Pemerintah Kabupaten Asahan mewujudkan daerah yang semakin maju dan sejahtera. Semoga kepengurusan yang terpilih nantinya terus memperkuat sinergi dan mendukung berbagai program pembangunan demi kepentingan masyarakat," harap Taufik.

Rangkaian Musda XI Partai Golkar Kabupaten Asahan diawali dengan tarian penyambutan, pembacaan doa, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Partai Golkar, laporan ketua panitia, serta tarian kreasi. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sambutan-sambutan dan secara simbolis dibuka melalui pemukulan gong.

Terpilihnya kembali Efi Irwansyah Pane diharapkan semakin memperkuat konsolidasi internal Partai Golkar Kabupaten Asahan, menjaga soliditas kader, serta mendorong peningkatan kontribusi partai dalam pembangunan daerah selama lima tahun ke depan. Ref

Buka Pekan Budaya Medan 2026, Rico Waas Main Gendang Melayu Deli dan Ajak Masyarakat Rawat Warisan Leluhur

admin — Sat, 10 Oct 2026 21:57:00 +0700+0700

Medan, Halomedan.com

Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengingatkan budaya yang hidup di Kota Medan bisa terkikis bahkan hilang jika tidak dirawat di tengah arus modernisasi. Ia mencontohkan sejumlah kesenian Melayu yang ditampilkan saat pembukaan Pekan Budaya Daerah Kota Medan 2026, yang menurutnya mungkin sudah tidak banyak dikenal masyarakat.

Pesan itu disampaikan Wali Kota saat membuka Pekan Budaya Daerah Kota Medan 2026 di Lapangan Benteng Medan, Kamis malam (8/10/2026). Kegiatan yang berlangsung 8–10 Oktober 2026 tersebut mengusung tema "Merawat Pusaka, Menjunjung Budaya" dan menjadi pelaksanaan perdana Pekan Budaya Daerah Kota Medan.

Pembukaan ditandai dengan pemukulan gendang oleh Rico Waas bersama kelompok pemusik yang membawakan instrumen Rempak Mendai Melayu Deli. Dalam harmoni tabuhan perkusi Melayu, Rico Waas tampak bermain luwes dan tidak canggung. Ia menyatu dengan irama yang dimainkan para penabuh sanggar, termasuk saat memainkan gensang dalam irama Melayu Deli. Penampilan tersebut memperlihatkan keterlibatan Rico Waas dalam menghidupkan suasana pembukaan sekaligus memberi penghormatan terhadap tradisi musik Melayu yang menjadi bagian dari warisan budaya Kota Medan.

Selama tiga hari, Pekan Budaya Daerah diisi beragam pertunjukan, perlombaan, dan kegiatan budaya. Agenda yang digelar antara lain Menegakkan Keris, Berbalas Pantun Melayu, Kuliner Nasi Hadap-Hadapan Multietnis, Tari Kreasi Zapin Melayu, Kampung Budaya, serta Estafet Egrang antarpelajar SMP se-Kota Medan. Kegiatan juga melibatkan pelajar SD dan SMP serta dirangkai dengan penganugerahan kepada tokoh dan pegiat kebudayaan Kota Medan.

Dalam sambutannya, Rico mengatakan tarian Dayang Nan Tujuh yang ditampilkan pada awal acara menjadi contoh kesenian tradisional yang perlu kembali diperkenalkan. Ia menilai sebagian besar masyarakat kemungkinan belum pernah melihat kesenian tersebut, padahal merupakan bagian dari kebudayaan Melayu yang hidup di Kota Medan dan mulai jarang ditampilkan.

"Mayoritas mungkin 90 persen tidak pernah melihat tarian tersebut. Padahal sejatinya tarian tersebut adalah tarian asli dari Melayu yang mungkin hampir punah pada saat ini," ungkapnya.

Wali Kota juga mendorong Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan bersama para tokoh budaya terus memperkenalkan dan mempromosikan berbagai kebudayaan yang ada, terutama kesenian yang mulai jarang ditampilkan dan berisiko terlupakan oleh generasi muda.

Ia juga meminta para tokoh kebudayaan dilibatkan dalam menyusun perencanaan kegiatan untuk tahun-tahun berikutnya. Masukan mengenai kegiatan yang perlu digelar, menurutnya, perlu dituangkan dalam rancangan agar pelestarian budaya tidak berhenti pada satu perhelatan, tetapi terus berkembang dan dapat dirasakan masyarakat.

"Kami minta dituliskan apa yang perlu dan penting agar nantinya acara-acara kebudayaan kita benar-benar bisa dirasakan dan tetap bisa eksis di dunia modern seperti ini," ujarnya.

Menurut Rico Waas, pelestarian budaya tidak hanya berfokus pada seni kontemporer dan tarian populer. Kesenian tradisional yang memiliki nilai sejarah maupun kesakralan juga perlu mendapat ruang, termasuk berbagai kebudayaan lain yang hidup dan berkembang di Kota Medan.

"Jangan sampai kebudayaan kita terkikis satu per satu hingga akhirnya menghilang. Apa yang kita lihat hari ini merupakan kekayaan yang harus kita jaga agar anak-anak dan cucu kita tetap mengenal budaya daerahnya," pesannya dalam perhelatan yang dihadiri para seniman dan budayawan, Asisten Sekretariat Daerah Kota Medan, pimpinan perangkat daerah, serta camat se-Kota Medan.

Dalam kegiatan itu, Rico Waas menyerahkan Sertifikat Anugerah Tokoh Penggiat Kebudayaan Kota Medan Tahun 2026 kepada 25 tokoh, antara lain Prof. Dr. phil. Ichwan Azhari, M.S., T. M. Muhar Omtatok, dan Teja Purnama Lubis.

Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi, kontribusi, dan peran nyata mereka dalam pelestarian, pengembangan, serta pemajuan kebudayaan di Kota Medan.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan Ahmad Barli Mulia Nasution berharap Pekan Budaya Daerah dapat terus dilaksanakan pada tahun-tahun mendatang dengan berbagai perbaikan. Ia berharap kegiatan tersebut menjadi ruang edukasi serta kreativitas bagi pelajar, seniman, dan masyarakat untuk melestarikan budaya sekaligus memperkuat karakter generasi muda.red

Akademisi USU Apresiasi Program Tebus Ijazah Rico Waas, Dorong Siswa Kurang Mampu Lanjutkan Pendidikan

admin — Sat, 10 Oct 2026 21:55:00 +0700+0700

MEDAN – Akademisi Universitas Sumatera Utara (USU), Roy Fachraby Ginting, mengapresiasi kebijakan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas melalui program tebus ijazah bagi siswa dari keluarga kurang mampu.

Menurut Roy, program tersebut merupakan langkah konkret dalam membantu masyarakat mengatasi persoalan biaya pendidikan sekaligus mendukung upaya pengentasan kemiskinan di Kota Medan.

Ia menilai, ijazah merupakan dokumen penting bagi siswa untuk melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia kerja. Karena itu, persoalan biaya yang menghambat pengambilan ijazah tidak seharusnya menjadi penghalang bagi anak-anak untuk meraih masa depan yang lebih baik.

Roy mengatakan, program tebus ijazah juga sejalan dengan tujuan pendidikan, yakni mengembangkan potensi diri, membentuk kepribadian, serta mempersiapkan generasi muda agar mandiri dan mampu menjalani kehidupan.

Menurutnya, akses terhadap ijazah dapat membuka peluang lebih luas bagi siswa untuk melanjutkan sekolah atau mendapatkan pekerjaan yang layak, sehingga mereka memiliki kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Meski demikian, Roy mengingatkan agar program yang menggunakan anggaran Pemerintah Kota Medan tersebut diawasi secara ketat oleh Wali Kota Medan. Pengawasan diperlukan untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh oknum tertentu.

"Program tebus ijazah ini menggunakan anggaran Pemko Medan. Jangan sampai program ini dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu untuk menjadi ladang transaksional. Kalau itu sampai terjadi, maka nama baik Wali Kota Medan juga yang akan jelek," tegasnya.

Roy berharap program tebus ijazah dapat dilaksanakan secara transparan dan berkelanjutan, sehingga benar-benar membantu siswa kurang mampu memperoleh haknya serta membuka kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan meningkatkan taraf hidup. [R]

Duta Besar Jepang Ueno Atsushi Menerima Natalia Tjahja Menjelang Asian Para Games Aichi-Nagoya 2026

admin — Sat, 10 Oct 2026 21:39:00 +0700+0700

Jakarta, Indonesia — Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Yang Mulia Ueno Atsushi, menerima kunjungan Natalia Tjahja, Pendiri Maria Monique Last Wish Foundation (MMLWF) sekaligus pencetus 100 CTFP (100 Celebrities Talk for Para Athletes), dalam sebuah pertemuan di kediaman Duta Besar Jepang di Jakarta menjelang Asian Para Games Aichi-Nagoya 2026.

Duta Besar Ueno menerima Natalia sebagai bentuk apresiasi atas perannya sebagai pencipta lagu anthem Asian Paralympic Committee (APC), yang akan diperdengarkan pada upacara pembukaan Asian Para Games Aichi-Nagoya 2026 pada 18 Oktober 2026.

Natalia menyampaikan rasa terima kasih kepada Duta Besar Ueno dan Kedutaan Besar Jepang atas kesediaan mereka menyimpan buku tentang Maria Monique Last Wish Foundation selama 15 tahun.

Sebagai pencipta, sutradara, dan produser film nirlaba Movie Boccia, Natalia memperkenalkan film tersebut, yang menyoroti perjuangan dan pencapaian atlet boccia dari 10 negara, termasuk Jepang. Ia juga menyampaikan apresiasi atas prestasi luar biasa Indonesia dalam cabang olahraga boccia, termasuk keberhasilannya menjadi juara dunia. Duta Besar Ueno turut menyampaikan apresiasinya atas pencapaian Indonesia dalam olahraga boccia.

Natalia juga memperkenalkan sejumlah tokoh terkemuka yang telah mendukung 100 CTFP, di antaranya:

- Suryo Pratomo ( mantan Duta Besar Indonesia untuk Singapura) , duta besar pertama di dunia yang mendukung dan turut meluncurkan 100 CTFP bersama Natalia di Singapura.

- Abdulla Rafiu, Menteri Olahraga Maladewa, yang menjadi menteri pertama di dunia yang meluncurkan 100 CTFP di negaranya.

-Kementrian pertama di dunia yang mendukung 100 CTFP adalah Kementrian Kebudayaan RI dibawah kepemimpinan Fadli Zon.

Tiga Pokok Penting yang Disampaikan Natalia

1. Mengapresiasi Tokyo sebagai Kota Inklusif yang Luar Biasa

Natalia menyampaikan ucapan selamat kepada Tokyo atas pencapaiannya yang luar biasa dalam bidang inklusi. Ia menyoroti penilaian 10,5 dari 10 yang diberikan oleh Andrew Parsons, Presiden International Paralympic Committee (IPC), terhadap Tokyo.

2. Mengenang Kesuksesan Paralimpiade Tokyo 2020 di Bawah Kepemimpinan Andrew Parsons

Natalia mengenang upaya tanpa kenal lelah Andrew Parsons, Presiden IPC, dalam memperjuangkan kebahagiaan dan pencapaian para atlet Paralimpiade di tengah pandemi COVID-19.

Meskipun ditunda selama satu tahun, Paralimpiade Tokyo 2020 akhirnya terselenggara dengan kesuksesan luar biasa. Ajang tersebut berlangsung tanpa penonton umum dan diikuti oleh para atlet dari 162 negara, dengan dukungan dari Kaisar Naruhito dan Jepang sebagai negara tuan rumah.

Pada Mei 2025, Kaisar Naruhito menganugerahkan Grand Cordon of the Order of the Rising Sun kepada Andrew Parsons sebagai pengakuan atas kontribusi luar biasanya dalam menciptakan sejarah bagi gerakan Paralimpiade.

3. Memperkenalkan 100 CTFP melalui Dua Kartu Pesan tokoh dunia.

Natalia memperkenalkan dua kartu 100 CTFP yang menampilkan pesan dari tokoh-tokoh terkemuka dalam gerakan Paralimpiade dunia, yaitu kartu Andrew Parsons, Bapak 100 CTFP di Seluruh Dunia (Father of 100 CTFP Worldwide), dan kartu Miki Matheson.

Miki Matheson merupakan anggota Dewan Pimpinan IPC (IPC Governing Board), peraih medali emas Paralimpiade asal Jepang, serta salah satu tokoh penting dalam gerakan Paralimpiade Jepang melalui keterlibatannya di Japan Paralympic Committee.

Melalui kedua kartu tersebut, Natalia memperkenalkan semangat 100 CTFP, yaitu berbagi pesan dari para tokoh dunia atas dedikasi dan perjuangan para atlet Paralimpiade di seluruh dunia.

"Terima kasih, Tuhan, karena telah menjadikan pertemuan ini begitu luar biasa," ujar Natalia Tjahja saat mengakhiri wawancara.rel

Kasuwargan Paku Buwono XII

admin — Sat, 10 Oct 2026 21:37:00 +0700+0700

Kasuwargan Paku Buwono XII

Kukusing dupa kumelun. Harum mewangi ke kanan kiri. Melingkupi pajimatan Imogiri. Senin 5 Oktober 2026 doa kasuwargan konjuk Kanjeng Sri Susuhunan Paku Buwono XII.

Raja Karaton Surakarta Hadiningrat ini memerintah tahun 1945 - 2004. Mendapat jejuluk Sunan Hamardika. Jasa terbesar buat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yakni Raja pertama di dunia yang memberi pengakuan. Soekarno Hatta didukung penuh untuk memimpin kemerdekaan. Proklamasi 17 Agustus 1945 berjalan lancar. Karaton Surakarta Hadiningrat selalu berdoa murih wilujenge Negara Kesatuan Republik Indonesia dalah saisinipun.

Abdi dalem ulama Imogiri membaca tahlil takbir tahmid tasbeh. Mbrengengeng pindha bremara ngrabasa kusuma. Cara melantunkan doa mirip orang membaca japa mantra. Syair Islam, cengkok Jawa. Benar benar perpaduan antara agama dan budaya.

Beri berisi aneka ragam kembang. Bunga melati, mawar, kenanga. Bau semerbak. Ragam sesekaran tertata rapi. Abdi dalem mandra budaya berbaris berjajar jajar. Dari palereman menuju kompleks kasuwargan dua belas. Waktu itu hari menjelang sore.

Hawa yang sumeles panas tiba tiba berubah menjadi sejuk. GKR Wandansari memimpin tata cara nyekar haul Sinuhun Paku Buwono XII. Bersama dengan GKR Ayu Koes Indriyah dan GKR Putri Purnamaningrum. Sentana dan abdi dalem berjalan urut patut. Dari sasana palereman melewati sasana madya. Naik ke atas menuju kaping sedasan.

Terdapat empat raja yang sedang sumare. Sinuhun Paku Buwono X, Sinuhun Paku Buwono XI, Sinuhun Paku Buwono XII dan Sinuhun Paku Buwono XIII. Raja Paku Buwono XIII wafat pada tanggal 2 Nopember 2025. Sumare bersebelahan dengan Paku Buwono XII yang surut pada tahun 2004.

Satu lokasi dengan kaping dua belas. Yaitu GKR Galuh Kencono, GKR Sekar Kencono, GKR Retno Dumilah, KGPH Haryo Mataram, KGPH Kusumoyudo. Sesabar dengan Paku Buwono XII yakni Kanjeng Ratu Ageng.

Warisan kejuangan Paku Buwono XII berlimpah ruah. Harta benda, uang, tanah, kebun, pabrik, perhiasan, gedung, kantor disumbangkan untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kekuasaan Karaton Surakarta Hadiningrat diserahkan. Kewenangan diberikan. Wilayah dihibahkan. Total tanpa sisa. Tinggal Karaton Surakarta Hadiningrat sakmegaring payung.

Lila lan legawa kanggo mulyaning negara. Sampai akhir hayat kepunyaan Paku Buwono XII amat sangat terbatas. Negara Kesatuan Republik Indonesia jelas berhutang budi. Catatan sejarah itu mesti diingat dengan benar. Laras lurus leres liris.

Dinas militer Paku Buwono XII sebagai anggota TNI. Berlangsung tahun 1945 hingga 1966. Pangkat terakhir sampai Kolonel. Undur dari dinas militer bersamaan dengan Presiden Soekarno turun dari panggung politik. Rupa rupanya kesetiaan Paku Buwono XII kepada Presiden Soekarno boleh dibilang tinggi sekali. Mendhem jero mikul dhuwur.

Dua nampan emas dibawa Sinuhun Paku Buwono XII. Sumbangan untuk biaya konferensi meja Bundar di Den Haag. Selama mengikuti KMB atas biaya sendiri. Sri Mangkunegara VIII juga ikut. Delegasi KMB dari Indonesia dipimpin oleh Wakil Presiden Mohammad Hatta. Jasa besar ini pantas dikenang sepanjang jaman.

Peran Sinuhun Paku Buwono XII malah meluas. Berbondong -bondong pimpinan NKRI ndherek suwita pada Karaton Surakarta Hadiningrat. Sebut saja Presiden Abdurrahman Wahid. Ketua DPR Ir Akbar Tanjung. Panglima ABRI Jenderal Wiiranto. Ketua MPR Prof Dr Amien Rais. Wakil ketua DPD AM Fatwa. Hubungan harmonis.

Strategi kebudayaan yang dilakukan oleh Sinuhun Paku Buwono XII membuat Karaton Surakarta Hadiningrat lestari. Selayaknya bila cita cita luhur itu berlanjut. Nilai kebangsaan kebudayaan berjalan beiringan. Nuting jaman kelakone.

Pengusulan gelar pahlawan nasional kerap dilakukan oleh masyarakat umum. Tahun 2012 dilaksanakan seminar di kampus UGM. Tahun 2025 akademisi dari Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa mengusulkan kepada pemerintah. Seharusnya Sinuhun Paku Buwono XII mendapat gelar pahlawan nasional. Demi tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Imogiri,
Purwadi

Tembang Prof Dr HR Wijaya M.Si.

admin — Sat, 10 Oct 2026 21:36:00 +0700+0700

Tembang Prof Dr HR Wijaya M.Si.

1.
Dhandhanggula

Prof Wijaya sayekti winarni,
Badhe mendhar mangka guru besar,
Jroning pawiiyatan gedhe,
Babaran kawruh ngelmu,
Mligi bidang sosiologi,
Mistik kejawen Islam,
Sumebar sumawur,
Kampus UIN Raden Fatah,
Tata titi para kolega nekseni,
Kawignyan kautaman.

2.
Pangkur

Ngumandhang kota Palembang,
Banyu bening ilining kali Musi,
Marsudi dhawuh leluhur,
Lumantar ibu bapak,
Sung pituduh Prof Wijaya wani wanuh,
Kerajaan Sriwijaya,
Dadi wawasan historis.

3.
Mijil

Darma bakti dhumateng negari,
Mengabdi kesohor,
Arum wangi melati rinonce,
Prof Wijaya mejang siswa siswi,
Kebangsaan inggil,
Kabudayan unggul.

4.
Sambang sambung sawang srawung,
Wicara ketitik becik,
Grapyak sigrak tur semanak,
Ngendi papan mikolehi,
Gandheng renteng Prof Wijaya,
Andhap asor welas asih.

5.
Gambuh

Ilmu laku tinemu,
Suka sukur rahayu sempulur,
Prof Wijaya mulang muruk kawruh Jawi,
Sosiologi tinutur,
Satemah ngembuyung awoh.

6.
Pucung

Sinengkuyung Prof Wijaya adi luhung,
Wasis samudaya,
Sanak kadang kakung putri,
Mbudidaya murih raharjaning praja.

7.
Asmarandana

Zakat fitrah idul fitri,
Idul Kurban sasi Besar,
Gotong royong gawa gawe,
Jumurung kerja sosial,
imbang serasi selaras,
Prof Wijaya gugur gunung,
Caket raket seduluran.

8.
Megatruh

Unggul kabul organisasi pinunjul,
Sekretaris PGRI,
Sadarum Ketua Umum,
Wadhahe psiko terapi,
Prof Wijaya kersa momong.

9.
Durma

Ibu Ela Aspiati nama garwa,
Dita Nurul Safitri,
Putra sepisanan,
Tika Widya Utama,
Raka Andika Jagad katri,
Wusnya bebrayan,
Subur makmur basuki.

10.
Maskumambang

Muhammad Shalahuddin Syah kang pinilih,
Muhammad Nyakra Kusuma,
Lan Naila Larasati,
Tetiga wayah Prof Wijaya.

11.
Sinom

Kuat drajat pangkat semat,
Wirya arta tri winasis,
Prof Wijaya ngupakara,
Bu Ela nayogyani,
Ndherek kersa anak putu,
Mardi dalan kamulyan,
Yuwana hayu lestari,
Kawidadan kawibawan karaharjan.

Palembang, 7 Oktober 2026.
Purwadi

10.

Sosiologi Islam Kejawen

admin — Sat, 10 Oct 2026 21:35:00 +0700+0700

Sosiologi Islam Kejawen

Pengukuhan guru besar dilakukan pada hari Rabu, tanggal 7 Oktober 2026. Pidato mengulas bidang sosiologi Islam Kejawen. Bertempat di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Guru Besar Kawentar
Prof Dr HR Wijaya M.Si. memadukan unsur keagamaan kebangsaan dan kebudayaan.

Hari itu cuaca cerah ceria. Matahari bersinar terang dan terang terus. Angin semilir sepoi sepoi. Berhembus membawa hawa sejuk. Aula UIN Raden Patah dikelilingi karangan bunga. Ucapan selamat bahagia bertaburan. Turut mangayu bagya guru Besar sosiologi Islam Kejawen.

Paham Islam Kejawen berpangkal dari konsep syariat tarikat hakikat makrifat. Derivasi dari ajaran kama arta dharma muksa. Lebih jauh dikenal adanya doktrin kamadhatu rupadhatu arupadhatu nirwana. Akulturasi budaya memberi deskripsi mengenai sembah raga, sembah cipta, sembah jiwa, sembah rasa.

1.
Dhandhanggula

Prof Wijaya sayekti winarni,
Badhe mendhar mangka guru besar,
Jroning pawiiyatan gedhe,
Babaran kawruh ngelmu,
Mligi bidang sosiologi,
Mistik kejawen Islam,
Sumebar sumawur,
Kampus UIN Raden Fatah,
Tata titi para kolega nekseni,
Kawignyan kautaman.

2.
Pangkur

Ngumandhang kota Palembang,
Banyu bening ilining kali Musi,
Marsudi dhawuh leluhur,
Lumantar ibu bapak,
Sung pituduh Prof Wijaya wani wanuh,
Kerajaan Sriwijaya,
Dadi wawasan historis.

3.
Mijil

Darma bakti dhumateng negari,
Mengabdi kesohor,
Arum wangi melati rinonce,
Prof Wijaya mejang siswa siswi,
Kebangsaan inggil,
Kabudayan unggul.

4.
Kinanthi

Sambang sambung sawang srawung,
Wicara ketitik becik,
Grapyak sigrak tur semanak,
Ngendi papan mikolehi,
Gandheng renteng Prof Wijaya,
Andhap asor welas asih.

5.
Gambuh

Ilmu laku tinemu,
Suka sukur rahayu sempulur,
Prof Wijaya mulang muruk kawruh Jawi,
Sosiologi tinutur,
Satemah ngembuyung awoh.

6.
Pucung

Sinengkuyung Prof Wijaya adi luhung,
Wasis samudaya,
Sanak kadang kakung putri,
Mbudidaya murih raharjaning praja.

7.
Asmarandana

Zakat fitrah idul fitri,
Idul Kurban sasi Besar,
Gotong royong gawa gawe,
Jumurung kerja sosial,
imbang serasi selaras,
Prof Wijaya gugur gunung,
Caket raket seduluran.

8.
Megatruh

Unggul kabul organisasi pinunjul,
Sekretaris PGRI,
Sadarum Ketua Umum,
Wadhahe psiko terapi,
Prof Wijaya kersa momong.

9.
Durma

Ibu Ela Aspiati nama garwa,
Dita Nurul Safitri,
Putra sepisanan,
Tika Widya Utama,
Raka Andika Jagad katri,
Wusnya bebrayan,
Subur makmur basuki.

10.
Maskumambang

Muhammad Shalahuddin Syah kang pinilih,
Muhammad Nyakra Kusuma,
Lan Naila Larasati,
Tetiga wayah Prof Wijaya.

11.
Sinom

Kuat drajat pangkat semat,
Wirya arta tri winasis,
Prof Wijaya ngupakara,
Bu Ela nayogyani,
Ndherek kersa anak putu,
Mardi dalan kamulyan,
Yuwana hayu lestari,
Kawidadan kawibawan karaharjan.

Puncak mistik Islam Kejawen berupa rasa jati, sari rasa jati, sarira sajati. Ilmu kasampurnan guna memahami hakikat hidup. Itulah ngelmu sangkan paraning dumadi. Tiap insan mengerti asal asul dan jatidiri.

Dalam konteks sosiologis dalam rangka memahami aspek wahdatul wujud. Manunggaling kawula gusti. Bersatunya pemimpin dan rakyat. Dari perspective theologis demi mencapai ketakwaan. Dalam kacamata antropologis demi memayu hayuning bawana.

Palembang,
Purwadi

GREAT Institute: Integrasi Papua ke Indonesia Sudah Sah di Mata Hukum Internasional

admin — Sat, 10 Oct 2026 15:59:00 +0700+0700

NEW YORK — Posisi Papua sebagai bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia telah sah di mata hukum internasional. Proses integrasi yang diawali Perjanjian New York tahun 1962 dan dilanjutkan dengan Pernyataan Pendapat Rakyat (Pepera) sebagai pelaksanaan mekanisme self determination tahun 1969 telah disahkan Majelis Umum PBB melalui Resolusi 2504.

Direktur Geopolitik GREAT Institute Dr. Teguh Santosa menilai, upaya segelintir pihak yang ingin membawa kembali isu Papua ke PBB patut dikecam karena mengabaikan fakta sejarah dan pengakuan dunia internasional.

Selain itu, isu perbedaan ras yang kerap digunakan oleh segelintir pihak itu berbahaya dan justru menjauhkan persoalan sebenarnya yang sedang dihadapi masyarakat Papua, yakni percepatan pembangunan dan pemberantasan korupsi, serta ancaman kekerasan dari kelompok kriminal bersenjata (KKB).

"Integrasi Papua ke Indonesia sudah sesuai dengan prinsip penentuan nasib sendiri atau self determination berupa Pernyataan Pendapat Rakyat (Pepera) tahun 1969 sejalan dengan Perjanjian New York tahun 1962," ujar Teguh yang juga dosen hubungan internasional Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta.

"Karena telah sesuai dengan prinsip self determination, tahun 1969 Majelis Umum PBB menerbitkan Resolusi No. 2504 dan mengeluarkan Papua dari daftar non-self governing teritorries yang dibahas Komite 4 PBB," ujar Teguh lagi.

Pernyataan Teguh disampaikan untuk merespon pernyataan seorang petisioner dalam isu dekolonisasi Kaledonia Baru di sidang Komite 4 PBB hari Selasa lalu, 6 Oktober 2026, di Markas PBB di New York.

Petisioner itu, Ronald Waromi, menyelipkan istilah "West Papua" yang merujuk pada wilayah Papua yang merupakan bagian dari Indonesia dalam pernyataannya. Tindakan Ronald ini jelas melanggar aturan dan tertib sidang.

Sebelum mempersilakan petisioner menyampaikan pendapat, Duta Besar Coly Seck dari Senegal yang menjadi pimpinan sidang juga telah memperingatkan para petisioner untuk tidak membahas teritori lain di luar yang dibahas Komite Politik Khusus dan Dekolonisasi itu.

Pernyataan Ronald Waromi segera diprotes diplomat Indonesia, Nara Masista Rakhmatia. Dia mengingatkan bahwa pernyataan sang petisioner tidak sesuai dengan tata tertib sidang dan "West Papua" sama sekali tidak dibahas Komite 4 PBB.

Protes delegasi Indonesia itu diterima Dubes Seck. Ia memberikan peringatan keras kepada petisioner yang offside itu untuk mematuhi tata tertib dan tidak membawa-bawa hal yang tidak menjadi agenda Komite 4 PBB.

"Sebelum yang bersangkutan berbicara, saya telah mengingatkan para pembicara (petisioner) agar tidak merujuk pada wilayah-wilayah selain wilayah yang ada dalam agenda Komite," ujar Dubes Seck.

Ketika peristiwa itu terjadi Teguh berada di balkon petisioner di dalam ruangan sidang, dan sedang menunggu pembahasa sengketa Sahara Barat di mana ia menjadi salah seorang petisioner.

Teguh yang juga anggota Lembaga Hubungan dan Kerja Sama Internasional (LHKI) PP Muhammadiyah serta Ketua Umum Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) telah empat kali berpartisipasi dalam sidang Komite 4 PBB untuk membahas sengketa Sahara Barat.

Dalam petisinya, Teguh mengatakan, sudah saatnya penyelesaikan sengketa Sahara Barat menggunakan Resolusi Keamanan PBB No. 2797 yang diterbitkan tahun lalu sebagai satu-satunya kompas.

Dalam resolusi itu, Dewan Keamanan menilai proposal otonomi khusus yang disampaikan Kerajaan Maroko merupakan jalan keluar yang paling kredibel dan dapat diandalkan untuk menghentikan sengketa dan melanjutkan agenda pembangunan Sahara.

"Menjadi petisioner dalam isu dekolonisasi memang tidak mudah. Seorang petisioner dituntut untuk benar-benar objektif dan tidak boleh emosional. Selain itu, pemahaman yang luas mengenai duduk perkara dan sejarah sengketa sangat dibutuhkan, sehingga petisi yang diajukan fokus untuk menyelesaikan sengketa yang dibicarakan," demikian Teguh. []

Menteri Olahraga Maldives dan NOC Indonesia Dukung 100 CTFP untuk Para Atlet

admin — Sat, 10 Oct 2026 11:59:00 +0700+0700

Malé — Dukungan terhadap program 100 CTFP (100 Celebrities Talk for Para Athletes) terus berkembang. Dalam acara pelepasan kontingen para-atlet Maldives menuju Asian Para Games Aichi-Nagoya 2026, kartu 100 CTFP diberikan kepada para atlet sebagai pesan dukungan dari tokoh-tokoh dunia.

Acara yang berlangsung di Youth Hub, Lily Magu, Malé, dihadiri Menteri Youth Empowerment, Sports and Fitness Maldives H.E. Abdulla Rafiu, Duta Besar Jepang H.E. Ishigami Rumiko, serta Presiden Maldives Paralympic Committee Aishath Nazhath.

Dua atlet Maldives, Abdul Razzaq Abdul Samad dan Fathimath Ibrahim, menjadi penerima kartu 100 CTFP dalam kesempatan tersebut.

"Sungguh luar biasa National Paralympic Committee Maldives mengapresiasi program 100 CTFP," ujar Natalia Tjahja, pencetus 100 CTFP.

Sekjen NPC Maldives Ahmed Mohamed menyatakan dukungannya terhadap program tersebut, termasuk rencana mempertemukan para atlet dengan tokoh-tokoh yang memberikan pesan melalui kartu 100 CTFP.

Melalui 100 CTFP, para atlet paralimpik dapat mengenal berbagai figur dunia yang menghargai perjuangan mereka. Dari Indonesia, dukungan juga datang dari National Olympic Committee Indonesia (NOC Indonesia) di bawah kepemimpinan Raja Sapta Oktohari, dengan pesan dari tokoh olahraga seperti Richard Sam Bera, legenda renang Indonesia, dan Krisna Bayu, Olympian judo Indonesia.

Program ini juga melibatkan figur internasional seperti Alessandra Giannetto, petenis muda Italia-Kroasia, Preity Zinta, artis papan atas Bollywood India, serta grup musik Korea Selatan CMDM.

Natalia menyebut dukungan Menteri Abdulla Rafiu sebagai sebuah momen penting dalam perjalanan 100 CTFP.

"Bisa dikatakan Menteri Abdulla Rafiu menjadi Menteri Olahraga pertama di dunia yang mendukung program 100 CTFP," ujar Natalia.

Bagi Natalia, kunjungan ke Maldives juga menjadi pengalaman istimewa.

"Saya belum pernah ke Maldives, tetapi sekarang ini Tuhan aturkan saya punya keluarga baru di Maldives, yakni NPC Maldives," ujar Natalia.

100 CTFP terus membawa satu pesan sederhana: One Heart, One Family, Through the Message to the World.

MBG di Medan Disorot Usai 17 Siswa Dilarikan ke Rumah Sakit, PDI Perjuangan Minta Tanggung Jawab

admin — Sat, 10 Oct 2026 10:48:00 +0700+0700

MEDAN – Dugaan keracunan Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang dialami 17 siswa SD Negeri 060870 Kota Medan menjadi sorotan DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara. Para siswa mengalami gejala mual, muntah, dan sakit perut setelah mengonsumsi makanan yang dibagikan di sekolah pada Jumat (9/10/2026). Mereka kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Imelda Kota Medan untuk mendapatkan penanganan medis.

Ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara sekaligus Anggota DPR RI Komisi XIII, Rapidin Simbolon, menilai kejadian ini harus menjadi perhatian serius bagi pihak penyelenggara program MBG. Menurutnya, pemenuhan gizi bagi anak sekolah tidak boleh hanya berorientasi pada distribusi makanan, tetapi harus disertai jaminan keamanan pangan dan pengawasan yang benar-benar berjalan.

"Kalau sampai 17 anak mengalami mual dan muntah setelah mengonsumsi MBG, ini bukan persoalan yang bisa dianggap sepele. Kita harus berani mempertanyakan bagaimana makanan itu disiapkan, bagaimana kualitasnya diperiksa, dan sejauh mana pengawasan dilakukan. Jangan sampai program yang bertujuan menyehatkan anak-anak justru membuat mereka harus mendapatkan perawatan di rumah sakit," kata Rapidin.

Badan Gizi Nasional (BGN) Provinsi Sumatera Utara telah menutup Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menyediakan makanan tersebut. Dari 17 siswa yang mendapatkan perawatan, 11 siswa dilaporkan telah diperbolehkan pulang dengan kondisi stabil, sedangkan enam siswa lainnya masih menjalani pemantauan. Penyebab pasti kejadian ini masih menunggu hasil pemeriksaan lebih lanjut, termasuk hasil laboratorium sampel makanan.

Rapidin meminta penanganan kasus tersebut tidak berhenti pada penutupan SPPG. Menurutnya, pihak berwenang harus mengungkap penyebab kejadian dan memastikan pertanggungjawaban apabila ditemukan kelalaian atau pelanggaran prosedur dalam penyediaan makanan.

"Jangan sampai persoalan ini selesai hanya dengan menutup SPPG, sementara penyebabnya tidak pernah dijelaskan secara terang. Harus ada kepastian mengenai apa yang terjadi dan siapa yang bertanggung jawab jika ditemukan pelanggaran. Ini menyangkut keselamatan anak-anak, sehingga tidak boleh ada pihak yang lepas tangan," tegasnya.

Rapidin juga mengingatkan bahwa keberhasilan MBG tidak bisa semata-mata diukur dari banyaknya makanan yang berhasil disalurkan. Kualitas bahan baku, proses pengolahan, kebersihan, penyimpanan, hingga distribusi harus mendapat pengawasan ketat. Ia menilai kepercayaan masyarakat terhadap program tersebut bergantung pada kemampuan penyelenggara memastikan makanan yang dikonsumsi siswa benar-benar aman.

Wakil Ketua Bidang Politik DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara, Sutrisno Pangaribuan, turut menyoroti pentingnya penerapan standar operasional prosedur (SOP) dalam pelaksanaan MBG. Ia menilai, setiap ketentuan mengenai keamanan pangan harus dijalankan secara nyata, bukan sekadar menjadi dokumen administratif yang tidak menjamin keselamatan penerima manfaat.

"Jangan hanya sibuk memastikan makanan sampai ke sekolah, tetapi lupa memastikan makanan itu aman untuk dikonsumsi. Kalau ada siswa yang jatuh sakit setelah makan, pelaksanaannya harus diperiksa secara serius. Program ini menyangkut anak-anak, sehingga standar keamanan pangan tidak boleh ditawar dan tanggung jawab tidak boleh saling dilempar," ujar Sutrisno.

Sutrisno menegaskan, hasil pemeriksaan kasus di SD Negeri 060870 Medan harus disampaikan secara jelas, terang benderang, setelah proses investigasi selesai. Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui penyebab kejadian berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium yang dapat dipertanggungjawabkan. Penanganan yang transparan dan penetapan tanggung jawab sesuai fakta menjadi hal penting agar kejadian serupa tidak kembali mengancam keselamatan siswa.

DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara menegaskan bahwa keselamatan anak-anak harus ditempatkan di atas segala target pelaksanaan program MBG. Dugaan kejadian di Medan ini tidak boleh berakhir sebatas penanganan korban dan penutupan SPPG, tetapi harus dituntaskan hingga penyebabnya terungkap dan tanggung jawab pihak terkait menjadi jelas.

Program yang menggunakan anggaran negara (bukan gratis) dan menyasar kebutuhan dasar masyarakat harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, sebab keberhasilannya bukan hanya diukur dari makanan yang dibagikan, melainkan dari manfaat dan keamanan yang benar-benar dirasakan anak-anak.

Pemko Medan, Pelindo dan DP World Siapkan Pembangunan SMP Negeri di Belawan

admin — Sat, 10 Oct 2026 03:45:00 +0700+0700

Medan |halomedan.com -

Pemko Medan, Pelindo, bersama DP World menyiapkan pembangunan gedung sekolah menengah pertama (SMP) negeri baru di Belawan, Kota Medan, sebagai bentuk kontribusi sosial perusahaan dalam memperluas akses pendidikan yang layak dan gratis bagi masyarakat.

Dalam rencana kerja sama tersebut, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) akan menyediakan lahan, sementara pendanaan pembangunan gedung didukung melalui BNCT dari DP World Foundation. Setelah pembangunan selesai, gedung sekolah direncanakan diserahterimakan kepada Pemerintah Kota Medan untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan. Kepemilikan lahan tetap berada pada Pelindo, sedangkan operasional dan pemeliharaan sekolah akan menjadi tanggung jawab Pemko Medan sesuai kesepakatan para pihak.

Sekretaris Perusahaan BNCT, Rizki Affandi Nasution, mengatakan bahwa tim teknis hari ini telah merumuskan skema kerjasama tersebut dan mempersiapkan rencana Groundbreaking. Bahwa rencana pembangunan sekolah tersebut merupakan wujud komitmen perusahaan untuk menghadirkan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat di sekitar kawasan pelabuhan.

"Bagi kami, pembangunan sekolah ini bukan sekadar menghadirkan fasilitas pendidikan baru, tetapi juga merupakan bentuk kepedulian terhadap masa depan anak-anak Belawan. Kami berharap kolaborasi ini dapat memperluas kesempatan masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang layak dan gratis, sekaligus memberikan dampak sosial yang nyata bagi generasi mendatang," ujar Rizki.

Ia menambahkan, kehadiran BNCT di Belawan diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi terhadap perekonomian dan aktivitas kepelabuhanan, tetapi juga mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL).

Melalui kolaborasi antara BNCT, DP World Foundation, Pelindo, dan Pemerintah Kota Medan, pembangunan sekolah ini diharapkan menjadi bagian dari upaya bersama untuk memperkuat akses pendidikan di Belawan. Inisiatif tersebut sekaligus menegaskan pentingnya sinergi antara dunia usaha dan pemerintah dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia.

"Investasi terbaik bagi masa depan adalah investasi pada generasi muda. Kami berharap sekolah ini nantinya menjadi tempat bagi anak-anak Belawan untuk belajar, berkembang, dan meraih cita-cita mereka," tutup Rizki.(W02)

Pemko Medan, Pelindo dan DP World Siapkan Pembangunan SMP Negeri di Belawan

admin — Fri, 09 Oct 2026 23:57:00 +0700+0700

Medan— Pemko Medan, Pelindo, bersama DP World menyiapkan pembangunan gedung sekolah menengah pertama (SMP) negeri baru di Belawan, Kota Medan, sebagai bentuk kontribusi sosial perusahaan dalam memperluas akses pendidikan yang layak dan gratis bagi masyarakat.

Dalam rencana kerja sama tersebut, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) akan menyediakan lahan, sementara pendanaan pembangunan gedung didukung melalui BNCT dari DP World Foundation. Setelah pembangunan selesai, gedung sekolah direncanakan diserahterimakan kepada Pemerintah Kota Medan untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan. Kepemilikan lahan tetap berada pada Pelindo, sedangkan operasional dan pemeliharaan sekolah akan menjadi tanggung jawab Pemko Medan sesuai kesepakatan para pihak.

Sekretaris Perusahaan BNCT, Rizki Affandi Nasution, mengatakan bahwa tim teknis hari ini telah merumuskan skema kerjasama tersebut dan mempersiapkan rencana Groundbreaking. Bahwa rencana pembangunan sekolah tersebut merupakan wujud komitmen perusahaan untuk menghadirkan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat di sekitar kawasan pelabuhan.

"Bagi kami, pembangunan sekolah ini bukan sekadar menghadirkan fasilitas pendidikan baru, tetapi juga merupakan bentuk kepedulian terhadap masa depan anak-anak Belawan. Kami berharap kolaborasi ini dapat memperluas kesempatan masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang layak dan gratis, sekaligus memberikan dampak sosial yang nyata bagi generasi mendatang," ujar Rizki.

Ia menambahkan, kehadiran BNCT di Belawan diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi terhadap perekonomian dan aktivitas kepelabuhanan, tetapi juga mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL).

Melalui kolaborasi antara BNCT, DP World Foundation, Pelindo, dan Pemerintah Kota Medan, pembangunan sekolah ini diharapkan menjadi bagian dari upaya bersama untuk memperkuat akses pendidikan di Belawan. Inisiatif tersebut sekaligus menegaskan pentingnya sinergi antara dunia usaha dan pemerintah dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia.

"Investasi terbaik bagi masa depan adalah investasi pada generasi muda. Kami berharap sekolah ini nantinya menjadi tempat bagi anak-anak Belawan untuk belajar, berkembang, dan meraih cita-cita mereka," tutup Rizki.

Ketua DPC AWI Kota Medan "Busor" Ucapkan Selamat dan Sukses "Brigjen Pol Sonny Irawan SIK MH" Sebagai Kapolda Sumut

admin — Fri, 09 Oct 2026 22:03:00 +0700+0700

Medan |halomedan.com -

Ketua Dewan Pimpinan Cabang Aliansi Wartawan Indonesia (DPC AWI) Kota Medan, Budi H Sormin menyampaikan ucapan selamat dan sukses kepada Brigjen Pol. Sonny Irawan, S.I.K., M.H., yang ditunjuk sebagai Kapolda Sumatera Utara (Sumut) menggantikan Irjen Pol. Whisnu Hermawan Februanto.

Pergantian tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2205/X/KEP./2026 tertanggal 2 Oktober 2026. Mutasi Kapolda Sumut menjadi bagian dari rotasi sejumlah perwira tinggi dan perwira menengah di lingkungan Polri pada awal kepemimpinan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto.

Sonny Irawan sebelumnya menjabat Wakil Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Wakapolda Sumut). Sementara itu, Whisnu Hermawan Februanto dimutasi dari jabatan Kapolda Sumut dan mendapat penugasan baru sebagai Wakil Inspektur Pengawasan Umum (Wairwasum) Polri.

Pergantian pucuk pimpinan Polda Sumut tersebut merupakan bagian dari mutasi yang mencakup sejumlah pejabat di lingkungan Polri. Selain Kapolda Sumut, sejumlah Kapolda lain serta pejabat utama Mabes Polri juga mengalami rotasi.

Menanggapi keputusan tersebut, Budi Sormin yang akrab dengan panggilan Busor berharap, amanah yang diberikan kepada Sonny Irawan dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab serta membawa institusi Polri semakin profesional dalam memberikan pelayanan, perlindungan, dan pengayoman kepada masyarakat.

"Selamat dan sukses kepada Brigjen Pol. Sonny Irawan, S.I.K., M.H., atas kepercayaan dan amanah yang diberikan untuk memimpin Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Semoga dapat menjalankan tugas dengan penuh integritas, profesionalisme, serta senantiasa mengedepankan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara," ujar Busor.

Busor yang juga menjabat sebagai Ketua Satgas Dewan Pimpinan Daerah Angkata Muda Pembaharuan Indonesia (DPD AMPI) Sumatera Utara (Sumut) berharap kepemimpinan Sonny Irawan dapat memperkuat sinergi antara Polri, masyarakat, pemerintah, dan insan pers dalam menciptakan keamanan serta situasi yang kondusif.

"Semoga di bawah kepemimpinan Brigjen Pol Sonny Irawan, Polri di Sumatera Utara semakin dekat dengan masyarakat dan dapat terus mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian," ucap Busor.

Lanjut dikatakan Busor, dirinya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Irjen Pol. Whisnu Hermawan Februanto atas kepemimpinannya selama menjabat Kapolda Sumatera Utara.

"Terima kasih atas pengabdian dan dedikasi selama memimpin Polda Sumatera Utara. Selamat menjalankan amanah dan tugas baru sebagai Wairwasum Polri. Semoga senantiasa diberikan kelancaran dan kesuksesan dalam menjalankan tugas," pungkas Busor.(W02)

IM3 Luncurkan Paket Istimewa di Medan: Kombinasi Konektivitas, AI, dan Roaming dalam Satu Genggaman

admin — Fri, 09 Oct 2026 20:34:00 +0700+0700

halomedan.com - Medan

Indosat Ooredoo Hutchison (IOH) melalui brand IM3 memperkuat komitmennya di Kota Medan dengan menghadirkan inovasi terbaru bertajuk IM3 Istimewa. Layanan prabayar ini dirancang khusus untuk mendampingi dinamika keseharian masyarakat Medan yang aktif, mulai dari pekerja kantoran, mahasiswa, pelaku UMKM, hingga para pembuat konten.

Langkah strategis ini dilatarbelakangi oleh komitmen IM3 dalam mendengarkan aspirasi dan kebutuhan digital pelanggan setianya. Berdasarkan masukan yang diterima, kebutuhan konsumen masa kini tidak lagi berfokus semata-mata pada besaran kuota internet, melainkan pada fleksibilitas serta ragam manfaat relevan yang dapat menunjang produktivitas harian.

Melalui paket IM3 Istimewa, pelanggan kini bisa menikmati berbagai fasilitas digital lengkap yang terangkum dalam satu produk prabayar. Penawaran menarik tersebut mencakup akses hiburan streaming, layanan berbasis kecerdasan buatan (AI) serta aplikasi kreativitas, prioritas jaringan, hingga kuota roaming untuk perjalanan ke luar negeri seperti Malaysia dan Singapura.

EVP Head of Circle Sumatera Indosat Ooredoo Hutchison, Agus Sulistio, menyampaikan bahwa pendekatan customer focus menjadi prioritas utama perusahaan dalam memahami karakteristik unik masyarakat Medan. Suara dari para pelanggan dinilai sebagai aset berharga agar IM3 dapat terus menghadirkan pengalaman digital yang bernilai tinggi dan sesuai dengan gaya hidup masa kini.

Kenyamanan berselancar di dunia maya juga semakin disempurnakan berkat kehadiran jaringan Indosat 5G di Medan. Infrastruktur jaringan generasi terbaru ini memastikan kelancaran aktivitas digital pelanggan, mulai dari bekerja, belajar, bermain gim, hingga mengakses berbagai fitur unggulan yang tersedia di dalam paket IM3 Istimewa.

Bagi masyarakat yang tertarik, paket IM3 Istimewa tersedia dalam beberapa varian kapasitas, seperti pilihan 80GB seharga Rp125.000 dengan masa aktif 30 hari serta berbagai bonus menarik. Produk ini sudah bisa diperoleh dengan mudah melalui aplikasi myIM3, WhatsApp resmi IM3, minimarket terdekat, hingga berbagai platform e-commerce. (Rel)

Lima Wartawan Utama Aceh Lulus ToT Calon Penguji UKW di Bandung

admin — Fri, 09 Oct 2026 17:09:00 +0700+0700

BANDA ACEH - Lima wartawan utama asal Aceh dinyatakan lulus program Training of Trainer (ToT) Calon Penguji Uji Kompetensi Wartawan (UKW) yang diselenggarakan Lembaga UKW Pikiran Rakyat di Bandung, 7-8 Oktober 2026.

Informasi tersebut disampaikan Ketua Serikat Perusahaan Pers (SPS) Aceh, Muktarrudin Usman, Kamis, 8 Oktober 2026.

Kelima wartawan yang lulus tersebut yakni Abdul Rahman dan Syawaluddin dari mediaaceh.co.id, Abdul Hadi dari posaceh.com, Muhammad Hendra Vramenia dari kabartamiang.com, serta Jurnalisa, wartawan asal Aceh Tengah.

Muktarrudin mengatakan, keikutsertaan lima wartawan utama Aceh dalam program tersebut merupakan bagian dari upaya SPS Aceh mendorong peningkatan kualitas dan profesionalisme sumber daya manusia pers.

"Kami tentu sangat senang dan bangga atas kelulusan lima wartawan utama asal Aceh dalam program ToT Calon Penguji UKW ini. Ini bukan sekadar capaian pribadi, tetapi menjadi tambahan kekuatan bagi pengembangan sumber daya manusia pers di Aceh," ujar Muktarrudin.

Menurutnya, peningkatan kapasitas wartawan utama sebagai calon penguji UKW diharapkan dapat memberikan dampak lebih luas terhadap pengembangan kompetensi wartawan di Aceh.

"Ke depan, kami berharap mereka dapat berkontribusi dalam mencetak wartawan yang semakin kompeten, profesional, berintegritas dan memahami standar kerja jurnalistik. SPS Aceh akan terus mendorong peningkatan kualitas dan kompetensi wartawan melalui kerja sama dengan lembaga-lembaga yang memiliki kredibilitas dalam pengembangan pers," katanya.

Program ToT tersebut digagas SPS Aceh bekerja sama dengan Lembaga UKW Pikiran Rakyat sebagai bagian dari pengembangan sumber daya manusia pers.

Koordinator LUKW Pikiran Rakyat, Refa Riana, sebelumnya menyebutkan program tersebut merupakan investasi jangka panjang bagi wartawan utama di daerah masing-masing.

"Ini merupakan investasi jangka panjang bagi wartawan utama di daerah masing-masing. Kesempatan ini terbatas. Sungguh beruntung bagi yang punya kesempatan ikut serta," kata Refa Riana.

Menurut Refa, program tersebut menjadi kesempatan bagi wartawan utama untuk meningkatkan kapasitas sekaligus mempersiapkan diri mendukung pengembangan kompetensi wartawan di daerah masing-masing.

Salah seorang peserta, Abdul Hadi, mengaku senang mendapat kesempatan mengikuti program tersebut hingga dinyatakan lulus.

"Alhamdulillah, saya sangat senang bisa mendapat kesempatan mengikuti program ToT ini dan akhirnya dinyatakan lulus. Terima kasih kepada Ketua SPS Aceh yang telah memberikan kesempatan kepada kami," ujar Abdul Hadi.

Ia mengatakan, pelatihan tersebut memberikan pengalaman dan pengetahuan baru yang diharapkan dapat diterapkan untuk mendukung peningkatan kompetensi wartawan di Aceh.

"Semoga ilmu dan pengalaman yang kami dapat selama mengikuti program ini bisa kami manfaatkan dan memberikan manfaat bagi perkembangan pers di Aceh," katanya.

Muktarrudin menambahkan, setelah menyelesaikan program ToT, beberapa peserta langsung dijadwalkan mengikuti pemagangan pada sejumlah kegiatan UKW yang diselenggarakan di luar Aceh.

Pemagangan tersebut menjadi bagian dari proses untuk memperkuat pengalaman dan kemampuan teknis peserta sebelum menjalankan peran sebagai calon penguji UKW.

"Ini menjadi kesempatan penting bagi mereka untuk memperdalam pengalaman langsung di lapangan. Kami berharap pemagangan di berbagai kegiatan UKW di luar Aceh dapat semakin mematangkan kemampuan mereka, sehingga nantinya mampu memberikan kontribusi lebih besar bagi peningkatan kompetensi wartawan di Aceh," ujar Muktarrudin. (R)

Timor Leste Buka Jalan ke Asia Championship 2027 di Sentul

admin — Fri, 09 Oct 2026 16:29:00 +0700+0700

JAKARTA — Lapangan sepak bola mini di Sentul, Bogor, Jawa Barat, berpeluang menjadi titik temu baru bagi negara-negara Asia. Timor Leste membuka jalan untuk mengirimkan wakilnya dalam Asia Championship 2027 yang dijadwalkan berlangsung pada Januari mendatang. Keikutsertaan itu sekaligus membuka pembicaraan lebih jauh mengenai pengembangan sepak bola mini di Timor Leste.

Peluang tersebut mengemuka dalam pertemuan Pengurus Pusat Komite Sepak Bola Mini Indonesia (KSMI) dengan Duta Besar Timor Leste untuk Indonesia, Roberto Sarmento de Oliveira Soares, di Kedutaan Besar Timor Leste, Jakarta, Jumat (9/10/2026) siang.

Pertemuan diawali dengan pembicaraan yang dibuka Wakil Ketua Umum KSMI Bidang Media dan Teknologi, Tundra Meliala. Dalam kesempatan itu, Ketua Umum KSMI Yan Mulia Abidin menawarkan keikutsertaan Timor Leste dalam Asian Mini Football Cup 2027 yang menjadi bagian dari rangkaian Asia Championship di Sentul.

"Kami sangat berterima kasih atas waktu yang diberikan Bapak Dubes Roberto Sarmento de Oliveira Soares. Pertemuan ini menjadi bagian penting dalam upaya KSMI memperluas jejaring sepak bola mini di kawasan Asia," kata Tundra.

Tawaran tersebut mendapat sambutan positif dari Roberto. Duta Besar Timor Leste itu menyatakan senang atas kedatangan Pengurus Pusat KSMI yang secara khusus meluangkan waktu untuk datang ke kantor kedutaan.

Bagi KSMI, respons tersebut menjadi lebih penting karena pembicaraan tidak berhenti pada kemungkinan keikutsertaan Timor Leste dalam turnamen di Indonesia. Kedutaan Besar Timor Leste juga akan menindaklanjuti gagasan pengembangan sepak bola mini tersebut kepada Menteri Olahraga Timor Leste.

Langkah itu diharapkan dapat membuka jalan bagi pembentukan atau pengembangan sepak bola mini secara lebih terorganisasi di Timor Leste. Dengan demikian, partisipasi dalam Asia Championship tidak hanya menjadi agenda pertandingan, tetapi juga bagian dari upaya membangun ekosistem sepak bola mini di negara tersebut.

"Kedutaan Besar Timor Leste akan menindaklanjuti kepada Menteri Olahraga agar sepak bola mini juga dapat dikembangkan di sana," ujar Yan.

Asia Championship 2027 sendiri diproyeksikan menjadi salah satu ajang sepak bola mini lintas negara di kawasan Asia. KSMI tengah membangun komunikasi dengan sejumlah negara untuk memastikan kompetisi tersebut memiliki representasi internasional yang kuat.

Rencana menghadirkan Timor Leste menambah dimensi tersendiri bagi turnamen. Selain mempertemukan tim-tim dari berbagai negara Asia, kompetisi tersebut dapat menjadi ruang interaksi antarpemain, pelatih, pengurus olahraga, dan komunitas sepak bola dari negara-negara peserta.

Sepak bola mini dinilai memiliki peluang berkembang karena format permainannya lebih sederhana dan kebutuhan infrastrukturnya relatif lebih fleksibel dibandingkan sepak bola lapangan besar. Karena itu, olahraga tersebut berpotensi menjadi pintu masuk pembinaan pemain sekaligus memperluas basis partisipasi masyarakat.

Bagi Indonesia, penyelenggaraan Asia Championship juga menjadi kesempatan untuk memperkenalkan kemampuan dalam mengembangkan sepak bola mini sekaligus membangun hubungan olahraga dengan negara-negara di kawasan.

KSMI berharap komunikasi dengan Timor Leste dapat berlanjut hingga ke tingkat pemerintah. Jika terealisasi, keikutsertaan Timor Leste akan menambah kekuatan dan keragaman peserta Asia Championship 2027 sekaligus menjadi awal kerja sama yang lebih luas dalam pengembangan sepak bola mini kedua negara.

Dalam pertemuan tersebut, Dubes Roberto didampingi Second Secretary Joanico Gomes dan Third Secretary Remigio Coa. Dari KSMI, pertemuan tersebut diikuti jajaran Pengurus Pusat yang tengah mempersiapkan pelaksanaan Asia Championship 2027.

Yan menilai keterbukaan Kedutaan Besar Timor Leste menjadi modal penting bagi KSMI untuk memperluas jaringan sepak bola mini di Asia.

"Kami berharap Timor Leste dapat menjadi bagian dari Asia Championship 2027. Lebih dari itu, kami berharap pertemuan ini menjadi awal kerja sama yang berkelanjutan dalam mengembangkan sepak bola mini di Timor Leste," katanya.