https://www.halomedan.com/ Halo Medan | Berani Tampil Beda Mon, 19 Oct 2026 12:35:24 +0700+0700 id-ID Muscab HA IPB Padangsidimpuan-Tapsel, Padang Lawas dan Paluta, Wali Kota Dorong Alumni Jadi Mitra Strategis Pembangunan Mon, 19 Oct 2026 08:09:00 +0700+0700 PADANGSIDIMPUAN – Musyawarah Cabang (Muscab) Dewan Pengurus Cabang Himpunan Alumni Institut Pertanian Bogor (DPC HA IPB) Padangsidimpuan–Tapanuli Selatan dan Padang Lawas serta Padang Lawas Utara (Paluta) menjadi momentum memperkuat sinergi dan kolaborasi alumni dalam mendukung pembangunan daerah.



Mengusung tema "Sinergi dan Kolaborasi Memperkuat Alumni sebagai Pilar Strategis Pembangunan Wilayah" tersebut dilaksanakan di Aula Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Baplitbangda) Kota Padangsidimpuan, Minggu (18/10/2026).



Wali Kota Padangsidimpuan, Dr. H. Letnan Dalimunthe, S.KM., M.Kes., dalam sambutannya menyampaikan keberadaan alumni perguruan tinggi, khususnya alumni Institut Pertanian Bogor (IPB), memiliki potensi besar untuk memberikan kontribusi nyata melalui ilmu pengetahuan, pengalaman, inovasi, dan jejaring profesional yang dimiliki.



"Saya berharap HA IPB dapat menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam mendorong inovasi, meningkatkan produktivitas, memperkuat ketahanan pangan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujar Letnan Dalimunthe



HA IPB Sumut Mekarkan Organisasi Menjadi Lima Cabang



Sementara itu, Plt. Ketua HA IPB Sumatera Utara, M. Fadly Abdina, yang juga menjabat sebagai Wakil Wali Kota Tanjungbalai, menjelaskan bahwa pengembangan organisasi alumni di Sumatera Utara terus dilakukan untuk memperkuat konsolidasi dan memperluas kontribusi alumni di tingkat daerah.



Ia menyampaikan bahwa wilayah HA IPB Padangsidimpuan–Tapanuli Selatan dimekarkan menjadi lima cabang, yakni DPC HA IPB Padangsidimpuan, Tapanuli Selatan, Padang Lawas Utara, Padang Lawas, dan Mandailing Natal.



"Penguatan organisasi ini diharapkan dapat menjadi langkah strategis untuk mengoptimalkan potensi alumni dalam mendukung pembangunan daerah, terutama pada sektor pertanian, ketahanan pangan, dan pengembangan sumber daya manusia," ujar Fadli Abdina didampingi Plt Sekretaris Anggi Rhaditya Lubis



Alumni IPB Berkiprah di Tingkat Nasional



Fadly juga menyebutkan sejumlah alumni IPB yang saat ini menduduki posisi strategis di pemerintahan, di antaranya Dr. Sudaryono, Prof. Dr. Arif Satria, S.P., M.Si., dan Dr. Alim Setiawan Slamet, S.TP., M.Si.



Menurutnya, kiprah para alumni tersebut menjadi motivasi bagi HA IPB di daerah untuk terus meningkatkan kapasitas organisasi dan memperkuat kontribusi bagi masyarakat.



Dorong Beasiswa dan Pengurangan Biaya Kuliah bagi Korban Bencana



Selain penguatan organisasi dan pembangunan daerah, Fadly mengungkapkan bahwa pihaknya telah membangun komunikasi dengan Rektor IPB terkait upaya pengurangan biaya kuliah bagi mahasiswa yang terdampak bencana, sekaligus mendorong penyediaan beasiswa, khususnya bagi mahasiswa dan calon mahasiswa asal Sumatera Utara.



"Kami mendorong agar ada perhatian khusus bagi mahasiswa dan calon mahasiswa dari Sumatera Utara, terutama mereka yang terdampak bencana dan membutuhkan dukungan biaya pendidikan," ungkap Fadli Abdina



Dalam pelaksanaan Muscab 4 Kab/Kota Tabagsel terpilih ketua dan sekretaris yakni DPC HA IPB Padangsidimpuan, Ketua : Rusydi Nasution, S.TP, MM dan Sekretaris : Ali Amran Jambak, SP, MM selanjutnya DPC HA IPB Padang Lawas, Ketua : Agus Salim Hasibuan, S.Pt, MP dan Sekretaris : Aulia Rahman Hasibuan, SP serta DPC HA IPB Tapanuli Selatan, Ketua : Efrida Yanti Pakpahan, S.TP, MM dan Sekretaris : Zul Pardede, SP, MP, terakhir DPC HA IPB Padang Lawas Utara, Ketua : Elli Parluhutan, SP dan Sekretaris : Hamdan Al Mujahid, S.Hut



Acara pembukaan Muscab di Hadiri oleh staf ahli Bupati palas, Asisten Pemkab Tapanuli Selatan, Pengurus HKTI Sumut Mulyadi, Ismail Marzuki, Tegar Rinaldi, HIPKA Sumut Andi Wiliandi dan para alumni senior dan Junior HA IPB SE Tabagsel.rel]]> https://www.halomedan.com/news/67074/muscab-ha-ipb-padangsidimpuantapsel-padang-lawas-dan-paluta-wali-kota-dorong-alumni-jadi-mitra-strategis-pembangunan/ Terlapor di Polda Metro Jaya, MRN Terduga Pelaku Kekerasan Seksual MRN Bekerja di EPSON dan TP2D Kabupaten Bekasi Mon, 19 Oct 2026 08:02:00 +0700+0700
‎
‎JAKARTA — Sosok MRN, ketua serikat pekerja yang dilaporkan seorang karyawati berusia 22 tahun atas dugaan kekerasan seksual berbasis relasi kuasa, menjadi sorotan. Selain dugaan perbuatannya terhadap korban, informasi mengenai latar belakang pekerjaan dan aktivitas MRN di lingkungan pemerintahan turut beredar di masyarakat.
‎
‎Berdasarkan informasi yang beredar, MRN disebut merupakan karyawan di salah satu perusahaan yang bergerak di bidang elektronik dengan inisial EPS. Informasi tersebut mengemuka seiring beredarnya foto yang memperlihatkan seorang pria yang disebut sebagai MRN bersama sejumlah orang di depan papan nama PT Indonesia Epson Industry.
‎
‎Namun, foto tersebut belum cukup untuk memastikan identitas pria yang ditandai sebagai MRN maupun status kepegawaiannya di perusahaan tersebut. Keterkaitan itu masih memerlukan konfirmasi dari pihak terkait.
‎
‎Di sisi lain, sebuah flayer ucapan selamat atas pelantikan Murniadi sebagai bagian dari Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D) Kabupaten Bekasi juga beredar. Flayer tersebut memuat nama Murniadi dan ucapan selamat atas penunjukannya dalam tim yang berkaitan dengan percepatan pembangunan daerah.
‎
‎Meski demikian, belum terdapat bukti yang cukup untuk memastikan bahwa Murniadi yang tercantum dalam flayer tersebut merupakan orang yang sama dengan MRN yang dilaporkan dalam perkara dugaan kekerasan seksual. Hubungan antara kedua informasi tersebut tidak dapat disimpulkan hanya berdasarkan materi visual yang beredar.
‎
‎Laporan di Polda Metro Jaya
‎
‎Sementara itu, berdasarkan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan (SP2HP) yang ditunjukkan kepada redaksi, laporan korban telah ditangani Direktorat Reserse PPA dan PPO Polda Metro Jaya.
‎
‎Dokumen tersebut mencantumkan Laporan Polisi Nomor LP/B/5095/VII/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA tertanggal 13 Juli 2026. Surat itu juga menyebut rencana tindak lanjut penyidik, antara lain klarifikasi terhadap pelapor, saksi-saksi, dan terlapor, serta pemeriksaan rekaman CCTV hotel dan pendampingan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
‎
‎Dalam laporan tersebut, korban melalui kuasa hukumnya menduga MRN memanfaatkan posisi, pengaruh, dan kewenangannya di lingkungan kerja untuk menekan korban agar memenuhi keinginannya.
‎
‎Kuasa hukum korban, Ermelina Singereta, sebelumnya menyampaikan bahwa korban mengaku mengalami bujuk rayu, intimidasi, serta tekanan untuk menjalin hubungan pribadi dan menikah secara siri dengan terlapor. Korban juga mengaku kesempatan untuk diangkat menjadi karyawan tetap tidak berlanjut setelah dirinya menolak permintaan tersebut.
‎
‎Anggota tim kuasa hukum korban, Judianto Simanjuntak, meminta penyidik mendalami dugaan pemaksaan perkawinan secara siri serta kemungkinan penerapan ketentuan lain dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
‎
‎Pernyataan tersebut merupakan keterangan dari pihak kuasa hukum dan masih harus diuji melalui proses penyelidikan maupun penyidikan. Status terlapor dalam perkara ini juga tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa tindak pidana yang dilaporkan telah terjadi.
‎
‎Menunggu Klarifikasi dan Proses Hukum
‎
‎Beredarnya informasi mengenai dugaan keterkaitan MRN dengan perusahaan elektronik dan TP2D Kabupaten Bekasi perlu disikapi secara hati-hati. Identitas, jabatan, serta hubungan antara informasi yang beredar harus dipastikan melalui sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.
‎
‎Hingga informasi ini disusun, diperlukan konfirmasi langsung dari pihak MRN, perusahaan terkait, serta pihak yang berwenang di Kabupaten Bekasi untuk memastikan kebenaran informasi tersebut.
‎
‎Di sisi lain, korban berharap laporan yang telah disampaikan kepada Polda Metro Jaya diproses secara adil, objektif, dan bijaksana sesuai bukti serta ketentuan hukum yang berlaku.
‎
‎Penanganan perkara ini menjadi penting bukan hanya untuk memastikan terpenuhinya hak korban atas perlindungan dan keadilan, tetapi juga untuk menjamin bahwa setiap pihak memperoleh perlakuan yang sesuai dengan prinsip praduga tak bersalah.
‎
‎Seluruh dugaan dalam perkara ini masih harus dibuktikan melalui proses hukum. Klarifikasi dari pihak terlapor dan pihak-pihak terkait diperlukan agar informasi yang berkembang di ruang publik tidak berhenti pada spekulasi.]]> https://www.halomedan.com/news/67073/terlapor-di-polda-metro-jaya-mrn-terduga-pelaku-kekerasan-seksual-mrn-bekerja-di-epson-dan-tp2d-kabupaten-bekasi/ Segel Foodtray Jadi Benteng Terakhir MBG, Hanief Palopo: Jangan Beri Celah Makanan Diracun! Mon, 19 Oct 2026 07:54:00 +0700+0700 JAKARTA — Keamanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak cukup hanya mengandalkan dapur yang memenuhi standar, bahan pangan berkualitas, dan prosedur operasional yang ketat. Ada titik rawan yang tak boleh diabaikan Badan Gizi Nasional (BGN), yakni keamanan makanan sejak keluar dari dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) hingga tiba di tangan penerima manfaat.

Peringatan keras itu disampaikan Koordinator Nasional Taring Prabowo, Hanief Palopo Wibowo, saat menjadi narasumber dalam diskusi mengenai kasus keracunan dan perkembangan terbaru program MBG yang diselenggarakan Poros Muda NU di Jakarta, Minggu (18/10/2026).

Hanief menyoroti Surat Edaran Kepala BGN Nomor 21 Tahun 2026 tentang Optimalisasi Penerapan Segel dan Label pada foodtray MBG. Menurutnya, kebijakan tersebut harus menjadi momentum untuk memperketat pengawasan distribusi makanan, bukan sekadar formalitas administratif.

Ia menegaskan, segel pada wadah makanan merupakan salah satu lapisan pengamanan penting untuk mencegah kemungkinan makanan dibuka atau diutak-atik oleh pihak yang tidak berwenang sebelum dikonsumsi penerima manfaat.

"Segel pada foodtray merupakan upaya terakhir untuk menutup celah Makan Bergizi Gratis diracun," tegas Hanief.

Pernyataan tersebut menjadi peringatan serius bagi BGN. Sebab, sebaik apa pun sistem pengolahan makanan di dapur, keamanan program tetap berpotensi terganggu apabila pengawasan pada tahap pengiriman dan serah terima tidak dilakukan secara ketat.

Segel Bukan Pajangan, Lakban Dinilai Tidak Memadai

Hanief secara khusus meminta BGN menggunakan segel kertas jenis pecah telur yang akan rusak ketika dibuka, bukan sekadar lakban biasa.

Menurutnya, segel yang mudah dilepas dan ditempelkan kembali berpotensi menyisakan celah bagi pihak yang tidak bertanggung jawab untuk membuka wadah makanan tanpa meninggalkan tanda yang jelas.

"Pergunakan segel kertas pecah telur, bukan menggunakan lakban. Segel kertas pecah telur, jika dibuka akan rusak dan tidak bisa diperbaiki. Berbeda dengan lakban, jika dibuka masih bisa ditempel kembali dengan rapi. Artinya, masih ada kesempatan pihak ketiga untuk berbuat curang atau memberi racun di foodtray," ujarnya.

Karena itu, ia menilai penerapan segel harus menjadi bagian dari sistem pengamanan berlapis yang disertai prosedur pemeriksaan, dokumentasi, dan pertanggungjawaban pada setiap tahapan distribusi.

Bagi Hanief, segel bukan sekadar tempelan pada wadah makanan. Segel harus menjadi penanda apakah makanan masih berada dalam kondisi pengiriman yang semestinya atau justru telah mengalami gangguan sebelum diterima penerima manfaat.

Foodtray Wajib Difoto, Segel Rusak Jangan Dikonsumsi

Hanief menjelaskan, setiap foodtray yang keluar dari dapur SPPG harus berada dalam kondisi tersegel dan berlabel sebelum dikirim ke sekolah maupun lokasi penerima manfaat lainnya.

Kondisi makanan saat pengiriman juga perlu didokumentasikan melalui foto dan berita acara sebagai bukti bahwa wadah dikirim dalam keadaan baik.

Ketika makanan tiba di lokasi tujuan, kondisi segel harus kembali diperiksa. Jika ditemukan segel rusak, terbuka, atau menunjukkan tanda-tanda telah dimanipulasi, makanan tersebut tidak boleh langsung dikonsumsi. Penerima harus segera melaporkannya kepada petugas untuk pemeriksaan lebih lanjut.

"Jika segel rusak, artinya foodtray sudah dibuka oleh orang yang tidak bertanggung jawab dan penerima manfaat dilarang untuk memakannya," katanya.

Meski demikian, kerusakan segel tidak dengan sendirinya membuktikan adanya upaya peracunan. Kondisi tersebut harus diperlakukan sebagai tanda bahaya yang wajib ditindaklanjuti melalui pemeriksaan dan penelusuran.

Menurut Hanief, mekanisme pengawasan serupa juga perlu diterapkan pada penyaluran MBG bagi kelompok 3B, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

Apabila makanan tidak diambil langsung oleh penerima manfaat atau tidak diserahkan melalui kader posyandu, proses pembukaan wadah harus dilakukan di hadapan penerima. Kondisinya perlu didokumentasikan dan dituangkan dalam berita acara agar ada kejelasan mengenai kondisi makanan saat diserahkan.

Jangan Hanya Awasi Dapur, Titik Distribusi Juga Harus Diperiksa

Hanief mengkritik pendekatan pengamanan MBG yang hanya menitikberatkan perhatian pada fasilitas dapur, kelengkapan peralatan, kualitas bahan pangan, dan penerapan standar operasional prosedur (SOP).

Menurutnya, seluruh upaya tersebut bisa kehilangan efektivitas apabila keamanan makanan selama pengiriman tidak memperoleh perhatian yang sama.

"Percuma segala fasilitas dapur MBG sudah baik, seluruh kelengkapan tersedia, dan semua SOP dijalankan, tetapi BGN lupa bahwa pada ujung pengantaran foodtray, program ini masih memiliki celah yang bisa dimanfaatkan untuk melakukan sabotase," ujarnya.

Ia mengingatkan, perlindungan terhadap penerima manfaat harus mencakup seluruh rantai penyediaan makanan, mulai dari proses produksi, pengemasan, pengiriman, serah terima, hingga makanan siap dikonsumsi.

Karena itu, BGN perlu memastikan setiap tahapan memiliki mekanisme pengawasan yang jelas, petugas yang bertanggung jawab, serta bukti dokumentasi yang dapat diperiksa apabila terjadi dugaan penyimpangan.

Jika ditemukan makanan yang diduga telah dibuka atau dimanipulasi selama perjalanan, penanganannya tidak boleh berhenti pada penggantian makanan. Peristiwa tersebut harus ditelusuri untuk memastikan penyebab, mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab jika terbukti terjadi pelanggaran, dan mencegah kejadian serupa terulang.

Jika Segel Utuh tetapi Terjadi Keracunan, SPPG Harus Diaudit

Hanief juga menegaskan bahwa apabila makanan tiba dalam kondisi segel utuh tetapi tetap menimbulkan dugaan keracunan, BGN tidak boleh mengabaikan kemungkinan adanya masalah pada proses produksi maupun faktor lain yang memengaruhi keamanan pangan.

"Jika sudah disegel rapi dan masih tetap keracunan, artinya dapur produksi MBG tersebut yang bermasalah," pungkasnya.

Pernyataan itu menegaskan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap proses produksi dan distribusi. Namun, penyebab keracunan harus dipastikan melalui pemeriksaan sampel makanan, penelusuran rantai distribusi, evaluasi proses pengolahan, serta penyelidikan oleh pihak berwenang. Segel utuh saja tidak cukup untuk memastikan sumber kontaminasi berasal dari dapur.

Pada akhirnya, persoalan keamanan MBG bukan sekadar soal ada atau tidaknya segel pada wadah makanan. Yang lebih penting adalah apakah sistem pengawasan BGN benar-benar mampu mendeteksi potensi gangguan, mencegah manipulasi, dan menjamin setiap makanan yang diterima masyarakat aman dikonsumsi.

Jangan sampai anggaran besar, fasilitas dapur yang memadai, dan berbagai prosedur yang telah disusun menjadi tidak berarti akibat lemahnya pengawasan pada tahap terakhir distribusi.

Sebab, dalam program yang menyangkut kesehatan jutaan penerima manfaat, satu celah pengamanan saja tidak boleh dianggap sepele.

]]> https://www.halomedan.com/news/67072/segel-foodtray-jadi-benteng-terakhir-mbg-hanief-palopo-jangan-beri-celah-makanan-diracun/ BAKOPAM SUMUT BAGIKAN MASKER DAN SEMBAKO KEPADA WARGA TERDAMPAK KABUT ASAP KARHUTLA Mon, 19 Oct 2026 07:43:00 +0700+0700

MEDAN – Badan Koordinasi Pemuda Muslim (BAKOPAM) Sumatera Utara kembali menunjukkan kepedulian sosial melalui kegiatan BAKOPAM Berkah Berbagi dengan membagikan masker dan paket sembako kepada masyarakat yang terdampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla), Minggu (18/10/2026).

Kegiatan sosial tersebut dilaksanakan di kawasan Kelurahan Tegal Sari Mandala I, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, serta Desa Paya Gambar, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang.

Ketua Bakopam Sumut Ibnu Hajar SE mengatakan, Pembagian masker dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat yang aktivitas sehari-harinya terganggu akibat kabut asap. Sementara itu, bantuan paket sembako diharapkan dapat membantu meringankan beban warga yang terdampak kondisi tersebut.

Melalui kegiatan ini, BAKOPAM Sumut berupaya hadir di tengah masyarakat, tidak hanya untuk memberikan bantuan, tetapi juga menumbuhkan semangat solidaritas dan kepedulian terhadap sesama, terutama ketika masyarakat menghadapi situasi yang sulit.

Program BAKOPAM Berkah Berbagi juga menjadi wujud komitmen organisasi dalam menjalankan kegiatan sosial yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Ajak Donatur Berpartisipasi

BAKOPAM Sumut turut mengajak masyarakat, para dermawan, donatur, serta berbagai pihak yang memiliki kepedulian sosial untuk berpartisipasi dalam mendukung kegiatan kemanusiaan tersebut.

Dukungan dapat diberikan dalam bentuk paket sembako maupun bantuan lainnya guna membantu keberlangsungan program sosial BAKOPAM Sumut agar dapat menjangkau lebih banyak masyarakat yang membutuhkan.

Bagi masyarakat dan donatur yang ingin menyalurkan bantuan, dapat melalui rekening berikut:

1. Bank Sumut

Nomor rekening: 11102040195610
Atas nama: BAKOPAM SUMATERA UTARA
2. Bank Mandiri

Nomor rekening: 1060009796502
Atas nama: IBNU HAJAR
BAKOPAM Sumut menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial tersebut.

Diharapkan, semangat berbagi dan kepedulian sosial ini dapat terus tumbuh sehingga semakin banyak masyarakat yang terbantu, khususnya mereka yang terdampak bencana dan kondisi lingkungan yang mengganggu aktivitas sehari-hari.

BAKOPAM Berkah Berbagi: Menebar Kebaikan, Menguatkan Kepedulian, dan Menghadirkan Manfaat bagi Sesama.

Semoga berkah dan bermanfaat. Aamiin ya Rabbal 'alamin.]]> https://www.halomedan.com/news/67071/bakopam-sumut-bagikan-masker-dan-sembako-kepada-warga-terdampak-kabut-asap-karhutla/ Prof M Abdiyanto Pimpin Padepokan Agung Tunggal Roso Nuswantoro, Ajak Semua Pihak Bersatu Dukung Program Pemerintah Sun, 18 Oct 2026 23:07:00 +0700+0700 Patron, sekaligus memperkuat sinergi dengan pemerintah dalam mendukung program pembangunan.

Sebagai Ketua Padepokan Agung Tunggal Roso Nuswantoro, Abdiyanto menegaskan pentingnya menjaga kekompakan, membangun kerja sama, serta menaati peraturan dan hukum yang berlaku dalam menjalankan roda organisasi.

"Ayo kita satukan gerak dan langkah memajukan Padepokan/Patron dan bekerja sama serta mendukung program Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten Deli Serdang, dan desa," ujar Prof. M. Abdiyanto, pada pers, Minggu 18 Oktober 2026.

Menurutnya, persatuan dan soliditas kepengurusan merupakan modal utama untuk membangun organisasi yang kuat, sekaligus mendorong kontribusi nyata bagi masyarakat.

Dukungan terhadap kepemimpinan Abdiyanto juga disampaikan Wakil Bupati Deli Serdang, Lom Lom Suwondo. Ia menyatakan pengakuannya terhadap Padepokan/Patron yang dipimpin Prof. M. Abdiyanto.

Lom Lom menyebut Abdiyanto selama ini telah bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dan menjalankan peran sebagai tenaga ahli bupati. Sinergi tersebut diharapkan terus terjalin dalam mendukung berbagai program pembangunan daerah.

Sementara itu, Ketua Umum Pendawa, H. Ruslan, S.H.,
menegaskan pentingnya menaati ketentuan hukum dan menghormati kepengurusan organisasi yang diakui pemerintah.
"Kita taat dengan aturan dan hukum yang berlaku, dan kepengurusan yang diakui pemerintah," tegas H. Ruslan.

Berdasarkan keterangan mengenai kepengurusan yang disampaikan, susunan pengurus Padepokan Agung Tunggal Roso Nuswantoro terdiri atas Prof. M. Abdiyanto sebagai ketua, Supriyadi sebagai sekretaris, dan H. Benny Soebardjo, S.H., sebagai bendahara.

Prof. M. Abdiyanto berharap seluruh jajaran dapat terus memperkuat kebersamaan, menjaga kondusivitas, dan membangun komunikasi yang baik dengan pemerintah pusat hingga pemerintahan desa.

Dengan semangat persatuan dan sinergi, Padepokan Agung Tunggal Roso Nuswantoro diharapkan semakin berkembang serta mampu mengambil bagian dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, khususnya di Kabupaten Deli Serdang.red

]]> https://www.halomedan.com/news/67070/prof-m-abdiyanto-pimpin-padepokan-agung-tunggal-roso-nuswantoro-ajak-semua-pihak-bersatu-dukung-program-pemerintah/ Merdang Merdem 2026, Wali Kota Medan Ajak Masyarakat Rawat Keberagaman Sun, 18 Oct 2026 22:19:00 +0700+0700 Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengajak seluruh warga untuk terus merawat rasa persatuan di tengah keberagaman etnis serta kompak memanjatkan doa agar musibah kabut asap yang melanda Kota Medan dapat segera berakhir.

Ajakan tersebut disampaikan Rico Waas saat menghadiri puncak perayaan tradisi budaya Karo, Merdang Merdem 2026, yang digelar di Lapangan Benteng, Sabtu (17/10/2026) malam.

​Dalam sambutannya, Rico Waas menyampaikan bahwa tradisi Merdang Merdem merupakan wujud rasa syukur atas berkat Tuhan bagi tanah yang subur.

"setiap tahunnya kita merayakan merdang merdem sebagai bentuk rasa syukur yang diberikan Tuhan kepada bangsa kita, pada daerah-daerah kita yang subur. Mudah-mudahan negara kita semakin maju, negara kita semakin subur, rakyatnya semakin makmur, kita semuanya sehat, dan juga apa yang kita cita-citakan sebagai bangsa yang berdaulat, adil, dan makmur dapat terwujud" ujar Rico Waas.

​Rico Waas juga menegaskan pentingnya menjaga keharmonisan di antara 2,5 juta jiwa warga Medan yang multietnis mulai dari Karo, Batak, Jawa, Minang, Aceh, India, Tionghoa, Nias, hingga suku-suku lainnya. Ia juga mengulas sejarah panjang kota yang didirikan oleh Guru Patimpus Sembiring Pelawi hingga menjelma menjadi kota metropolitan yang maju seperti saat ini.

​"Biarlah kita berbeda-beda suku, tetapi kita semua bangga bahwa Medan adalah bagian dari suku Karo, dan suku Karo adalah bagian tak terpisahkan dari Kota Medan. Mari kita junjung tinggi persatuan untuk membangun negara yang lebih baik," tegas Rico Waas di hadapan ribuan warga yang hadir.

​Di tengah suasana sukacita budaya tersebut, Wali Kota Medan memberikan perhatian khusus pada kondisi lingkungan kota saat ini. Rico Waas mengajak seluruh masyarakat untuk berdoa bersama agar paparan kabut asap segera surut sehingga aktivitas warga dapat kembali berjalan normal.

"Mari kita berdoa bersama, mudah-mudahan kabut asap ini segera berlalu dan kita bisa beraktivitas kembali normal seperti sediakala," ajaknya.

​Malam puncak perayaan ditutup dengan momen hangat dan penuh keakraban. Wali Kota Medan turun langsung ke tengah lapangan untuk menari landek bersama masyarakat dan para tamu undangan.

Perayaan Merdang Merdem 2026 ini turut pula dihadiri Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen, unsur Forkopimda Kota Medan, Pj Sekda Kota Medan Erfin Fachrurrazi, serta Pimpinan Perangkat Daerah di lingkungan Pemko Medan.red]]> https://www.halomedan.com/news/67069/merdang-merdem-2026-wali-kota-medan-ajak-masyarakat-rawat-keberagaman/ TGB Ahmad Sabban Terpilih Jadi Mudir Jatman Sumut 2026-2031, Rektor UnPab HM Isa Indrawan Jadi Rois Sun, 18 Oct 2026 22:03:00 +0700+0700
Sementara itu, Assoc. Prof. Dr. Isa Indrawan yang juga Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi (UnPab) terpilih sebagai Rois (Penasehat).
Penetapan tersebut disepakati dalam Rapat Tim Ahwa/Formatur Musyawarah Daerah (Musda) Jatman Sumut yang berlangsung di Pondok Persulukan Serambi Babussalam, Nagori Jawa Tongah, Kabupaten Simalungun, Sabtu petang (17/10/2026).

Musda dipimpin Sekretaris Jenderal Jatman Pusat, KH. Dr. M. Ali Abdillah, MA, didampingi Mudir demisioner Khalifah Dr. Muhammad Sontang Sihotang, S.Si., M.Si., serta Sekretaris Ustadz Dr. H. Endi Marsal Dalimunthe, M.Pd. Kegiatan berlangsung lancar dan tertib.

Pada Ahad pagi (18/10/2026), saat menerima Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Utara, TGB Ahmad Sabban menyampaikan rasa syukur atas amanah yang diberikan kepadanya untuk memimpin Jatman Sumut selama periode lima tahun ke depan.

Ia berharap amanah tersebut dapat menjadi sarana untuk semakin memasyarakatkan tarekat sufi di tengah kehidupan masyarakat, sekaligus memperkuat kerukunan dan persatuan kebangsaan, baik di Sumatera Utara maupun secara nasional.

Menurut TGB Ahmad Sabban, pengembangan ajaran dan amaliah tarekat perlu berjalan seiring dengan upaya menjaga harmoni sosial serta memperkokoh nilai-nilai kebangsaan di tengah keberagaman masyarakat.

Selain itu, ia berharap komposisi kepengurusan Jatman Sumut periode 2026-2031 yang akan disusun nantinya diisi oleh orang-orang yang memiliki komitmen dan kemampuan untuk bekerja bersama dalam memajukan organisasi.

Dengan kepengurusan baru tersebut, Jatman Sumut diharapkan semakin aktif menjalankan peran dalam pengembangan kehidupan spiritual umat, memperkuat nilai-nilai tasawuf, serta berkontribusi menjaga kerukunan dan persatuan masyarakat.
(red)]]> https://www.halomedan.com/politik/67068/tgb-ahmad-sabban-terpilih-jadi-mudir-jatman-sumut-20262031-rektor-unpab-hm-isa-indrawan-jadi-rois/ PWI Sulsel Masa Bakti 2026–2031 Dilantik: Dorong Profesionalisme dan Perkuat Kepercayaan Publik Sun, 18 Oct 2026 21:21:00 +0700+0700

MAKASSAR — Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Akhmad Munir, secara resmi melantik jajaran Pengurus PWI Sulawesi Selatan (Sulsel) periode 2026–2031 di Ballroom Sandeq, Hotel Claro Makassar, Sabtu (17/10/2026).

Momen pelantikan ini menandai fajar baru kepengurusan PWI Sulsel di bawah komando Suwardi Thahir. Organisasi pers tertua di Tanah Air tersebut diharapkan tampil kian solid, profesional, serta adaptif dalam mengarungi pesatnya dinamika industri media dan tantangan dunia jurnalistik di era digital.

Rangkaian acara diawali oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) PWI Pusat, Marthen Selamet Susanto, yang membacakan Surat Keputusan (SK) PWI Pusat terkait komposisi struktur pengurus PWI Sulsel masa bakti 2026–2031.

Sebelum prosesi pengukuhan, Cak Munir—sapaan akrab Akhmad Munir—terlebih dahulu memantapkan kesiapan Suwardi Thahir beserta seluruh jajaran untuk mengemban amanah. "Bersedia...!" seru para pengurus secara serentak dan penuh semangat.

Pada kesempatan tersebut, Cak Munir berpesan agar segenap jajaran pengurus PWI Sulsel senantiasa merawat profesionalisme pers demi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.

"Pertanggungjawaban atas perjalanan kepengurusan ini kelak akan disampaikan secara transparan kepada seluruh anggota di penghujung masa bakti," tutur pria yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas LKBN ANTARA tersebut.

Dalam amanatnya, Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir sempat melemparkan refleksi mendalam mengenai relevansi PWI di tengah era perubahan zaman dan bergesernya tren konsumsi berita masyarakat.

Kendati demikian, Cak Munir optimistis bahwa pers tidak akan pernah redup, dan PWI bakal terus berdiri kokoh sebagai garda terdepan pers nasional yang teruji, bermarwah, serta bermartabat.

Ia menegaskan, meski saat ini semua orang memiliki akses untuk memproduksi dan menyebarkan berita, produk jurnalistik yang valid serta akurat hanya lahir dari institusi pers yang berintegritas dan dapat dipertanggungjawabkan karyanya.

"Pers sejatinya hadir menyajikan fakta dengan sejujur-jujurnya, memastikan kebenaran serta keakuratan informasi, dan wartawan wajib menjamin agar karyanya memberi kemanfaatan bagi publik. Seluruh proses itu terikat teguh dalam bingkai kode etik jurnalistik," tegasnya.

Ia pun menambahkan bahwa insan pers wajib mematuhi kode etik, mengasah keterampilan selaras dengan kemajuan teknologi, serta terus berinovasi demi mewujudkan ekosistem perusahaan pers yang sehat dan berkelanjutan.

Di sisi lain, Ketua PWI Sulsel terpilih, Suwardi Thahir, dalam pidato perdananya menegaskan komitmen untuk membawa PWI Sulsel menjadi wadah yang inklusif, solid, dan responsif terhadap perubahan lanskap media.

Di bawah kepemimpinannya, PWI Sulsel bertekad memperkuat pilar profesionalisme wartawan, membuka ruang ruang ekspresi yang lebih luas bagi jurnalis muda, serta mengawal proses regenerasi demi keberlangsungan organisasi.

"PWI Sulsel harus hadir sebagai rumah bersama bagi seluruh anggota. Kita berikhtiar membangun organisasi yang solid, inklusif, dan lincah beradaptasi dengan lompatan teknologi serta dinamika industri media, tanpa sedikit pun mengesampingkan pilar profesionalisme dan kode etik jurnalistik," ungkap Suwardi Thahir.

Ia juga menggarisbawahi krusialnya penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM) pers melalui program pendidikan, peningkatan kompetensi, serta pembinaan profesi secara berkelanjutan.

Menurutnya, tantangan di arena jurnalistik kian kompleks seiring masifnya pertumbuhan media digital. Oleh karena itu, PWI harus mengambil peran strategis dalam menjaga kualitas produk berita, merawat kepercayaan publik, dan memastikan pers bekerja sesuai standar etika.

"Apresiasi dan terima kasih setinggi-tingginya kami haturkan kepada seluruh pihak serta para sponsor yang telah mendukung agenda ini. Pelantikan pengurus PWI Sulsel periode 2026–2031 ini menjadi momentum krusial untuk memperkuat konsolidasi internal sekaligus mendongkrak mutu profesi kewartawanan di daerah," terang Suwardi Thahir.

Kehadiran Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman, para bupati se-Sulsel, jajaran jajaran pemerintah daerah, unsur TNI-Polri, organisasi pers, pimpinan media, hingga para pemangku kepentingan lainnya mempertegas betapa pentingnya kolaborasi dalam merawat ekosistem pers yang sehat dan bertanggung jawab.

Susunan Pengurus PWI Sulsel Periode 2026–2031:

* Ketua: Suwardi Thahir
* Wakil Ketua Bidang Organisasi: Mappiar HS
* Wakil Ketua Bidang Pembelaan dan Pembinaan Hukum: Abdul Razak Arsyad
* Wakil Ketua Bidang Pendidikan: Faisal Syam
* Wakil Ketua Bidang Kesejahteraan: Ihsan Dj
* Wakil Ketua Bidang Kerja Sama: Ramah Praeska
* Wakil Ketua Bidang Multimedia dan IT: Ardiansyah Bandoe
* Wakil Ketua Bidang Pengelolaan Aset: Ade Cahyadi

* Sekretaris: Amrullah Basri Gani
* Wakil Sekretaris I: Muh. Akbar
* Wakil Sekretaris II: Megawati Umar

* Bendahara: James Wehantouw
* Wakil Bendahara: Iga Kumarimurti Diwia dan Titiek K

Susunan Dewan Kehormatan PWI Sulsel:

* Ketua: M. Dahlan Abubakar
* Sekretaris: FAS Rahmat
* Anggota: Faisal Palapa
* Anggota: Ismail Asnawi
* Anggota: Herry Kontessa

Dengan resminya pelantikan kepengurusan anyar ini, PWI Sulsel melangkah ke babak baru yang diharapkan mampu memperkokoh soliditas internal, mengasah kapabilitas wartawan, serta menjaga kehormatan pers di tengah pusaran transformasi industri media.

Nakhoda baru ini turut diharapkan dapat menjadi ruang kolaborasi produktif antara wartawan senior dan jurnalis muda untuk bersama-sama membidani pers yang profesional, independen, berintegritas, serta berpihak pada kepentingan publik lewat karya jurnalistik yang presisi dan berimbang. Rel]]> https://www.halomedan.com/news/67067/pwi-sulsel-masa-bakti-2026ndash2031-dilantik-dorong-profesionalisme-dan-perkuat-kepercayaan-publik/ Semarakkan HUT Golkar, DPD Partai Golkar Padangsidimpuan Gelar Jalan Sehat Berhadiah Doorprize Hingga Bagi Sembako Sun, 18 Oct 2026 18:40:00 +0700+0700 ‎
‎PADANGSIDIMPUAN – Dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) Partai Golongan Karya (Golkar) Ke-62 Tahun, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kota Padangsidimpuan menggelar kegiatan Jalan Sehat bersama kader dan masyarakat, Minggu (18/10/2026).
‎
‎Kegiatan yang berlangsung meriah ini dilepas secara langsung oleh Ketua DPD Partai Golkar Kota Padangsidimpuan, H. Irsan Efendi Nasution, S.H., M.M.
‎
‎Rute jalan sehat dimulai (start) dari Sekretariat DPD Partai Golkar di Jalan Sutombol, melintasi Jalan Serma Liam Kosong, menuju Jalan Baginda Oloan, melewati kawasan Alaman Bolak Nadimpu, hingga kembali (finish) di Kantor DPD Partai Golkar di Jalan Sutombol.
‎
‎Dalam sambutannya, Ketua DPD Partai Golkar Padangsidimpuan, H. Irsan Efendi Nasution, menyampaikan bahwa kegiatan ini bukan hanya sekadar perayaan HUT partai, tetapi juga menjadi momentum untuk mempererat tali silaturahmi serta menjaga kebugaran bersama seluruh kader dan masyarakat.
‎
‎"Jalan sehat ini merupakan wujud rasa syukur sekaligus sarana untuk memperkuat kebersamaan, soliditas kader, dan kedekatan Partai Golkar dengan seluruh elemen masyarakat Kota Padangsidimpuan," ujar Irsan.
‎
‎Usai melintasi rute yang ditentukan, suasana semakin semarak saat memasuki acara pengundian doorprize. Beragam hadiah menarik disiapkan panitia untuk peserta, dengan hadiah utama berupa mesin cuci dan kulkas.

‎Tak hanya pengundian doorprize, di penghujung acara DPD Partai Golkar Kota Padangsidimpuan juga melengkapi kemeriahan perayaan HUT dengan merangkai kegiatan sosial berupa pembagian paket sembako kepada masyarakat dan kader yang hadir.
‎
‎Kegiatan ini turut dihadiri oleh jajaran Pengurus DPD Partai Golkar Padangsidimpuan, Sekretaris DPD, Ketua Dewan Penasehat, Ketua DPRD Kota Padangsidimpuan, serta Ketua dan Anggota Fraksi Golkar DPRD Kota Padangsidimpuan.
‎
‎Tampak hadir pula pimpinan ormas yang mendirikan dan didirikan Partai Golkar, di antaranya Ketua AMPG, Ketua MKGR, Ketua Kosgoro 1957, Ketua AMPI, Ketua KPPG, dan Ketua SOKSI. Selain itu, hadir pula 6 Pimpinan Kecamatan (PK)]]> https://www.halomedan.com/news/67066/semarakkan-hut-golkar-dpd-partai-golkar-padangsidimpuan-gelar-jalan-sehat-berhadiah-doorprize-hingga-bagi-sembako/ Dewan Penasehat ANTO GENK: PENDAWA Harus Hadir Membantu Masyarakat Sun, 18 Oct 2026 18:35:00 +0700+0700
MEDAN – Dewan Penasihat Pendawa Sumatera Utara, Rianto, SH, yang akrab disapa Anto Genk, menegaskan bahwa Pendawa harus terus berkembang dan hadir memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Hal itu disampaikannya dalam kegiatan silaturahmi dan perkenalan pengurus DPW Pendawa Sumut di Aula Nusantara, Kantor Bakesbangpol Sumut, Medan, Minggu (18/10/2026).

"Pendawa harus terus berkembang sampai ke tingkat basis dan hadir membantu masyarakat. Semangat gotong royong harus menjadi bagian penting dalam menjalankan program organisasi," tegas Anto Genk.

Dalam kesempatan tersebut, Anto Genk menerima penyematan pin sebagai Dewan Penasihat Pendawa Sumut.

Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Ketua Umum PB Pendawa Indonesia, H. Ruslan, SH, dan Ketua DPW Pendawa Sumut, Dr. H. Adlan, atas kepercayaan yang diberikan kepadanya.

"Terima kasih kepada Ketua Umum Pendawa, Bapak H. Ruslan, SH, dan Ketua DPW Pendawa Sumut, Bapak Dr. H. Adlan, atas kepercayaan ini. Amanah ini akan saya jalankan dengan sebaik-baiknya demi membesarkan Pendawa dan memberikan manfaat bagi masyarakat," ungkap Anto Genk yang juga Wakil Sekretaris DPD Partai Golkar Sumut

Ia berharap seluruh keluarga besar Pendawa terus menjaga kekompakan, memperkuat persaudaraan, serta mengedepankan kepedulian sosial dan semangat gotong royong.

Pendawa Solid, Pendawa Satria, Pendawa Hadir untuk Masyarakat! ? red]]> https://www.halomedan.com/news/67065/dewan-penasehat-anto-genk-pendawa-harus-hadir-membantu-masyarakat/ Penegakan Hukum Belum Menyentuh Pemilik Perusahaan Pelaku Karhutla, Aktivis 98 Sebut Prabowo Tidak Serius Sun, 18 Oct 2026 17:51:00 +0700+0700
Medan - Ketua Perhimpunan Pergerakan 98 Sahat Simatupang menilai Presiden Prabowo tidak sungguh - sungguh atau tidak serius dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Hal ini terlihat dari semakin bertambahnya provinsi yang terpaksa menetapkan status siaga darurat maupun tanggap darurat untuk menghadapi kebakaran hutan dan lahan termasuk yang terbaru Provinsi Sumatera Utara yang terdampak asap dari karhutla.

Sebagai presiden, perintah Prabowo kepada penegak hukum untuk mengungkap otak atau dalang dan menangkap pemilik perusahaan perkebunan kelapa sawit yang menyebabkan kebakaran hutan sepertinya tidak berlanjut.

" Sebab faktanya kebakaran hutan yang menyebabkan asap mengepung udara Indonesia malah semakin meluas dan lebih dari 13 juta penduduk berisiko mengalami dampak kesehatan akibat asap karhutla," kata Sahat Simatupang, Minggu, 18 Oktober 2026.

Akibat ketidakseriusan pemerintah menindak otak atau dalang yang memerintahkan pembakaran hutan untuk kepentingan pembukaan lahan perkebunan sawit menyebabkan kebakaran hutan terus terjadi, kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) dilaporkan terjadi di 63 kabupaten/kota di 7 provinsi terdampak.

" Berdasarkan laporan Public Health Emergency Operation Center atau PHEOC Kementerian Kesehatan RI per 11 Oktober 2026 pukul 16.00 WIB, sebanyak 277.075 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) dilaporkan di 63 kabupaten/kota di 7 provinsi terdampak. Adapun kasus ISPA yang dialami oleh balita 0-5 tahun tercatat ada 62.400 kasus. Pemerintah gagal menindak otak atau dalang pembakaran hutan," ujar Sahat.

Data yang disajikan pemerintah seolah - olah telah menindak pelaku pembakaran hutan namun faktanya kebakaran hutan terus terjadi dan asap sudah mengepung udara Indonesia bahkan beberapa negara Asia Tenggara. Kerugian akibat kebakaran hutan, sambung Sahat, dialami semua orang.

" Sekolah terpaksa diliburkan, kantin sekolah tutup, stok bahan makanan program MBG rusak hingga busuk didalam lemari pendingin karena sekolah tutup, angkutan umum yang setiap pagi beroperasi mengangkut anak sekolah kehilangan penumpang hingga penerbangan domestik dan internasional yang berhenti beroperasi. Orang - orang kembali mengenakan masker.Belum lagi kerugian sosial dan kerugian ekologi dan ekosistem dengan rusaknya habitat satwa yang sangat berharga dan tak bisa digantikan," ujarnya.

Dari data yang didapat, ujar Sahat, 26 subjek hukum telah dikenai sanksi administratif, termasuk 5 pencabutan izin oleh Kementerian Kehutanan. Namun hanya 9 korporasi yang ditetapkan sebagai tersangka karhutla oleh Bareskrim Polri dengan 223 orang dari level menengah yang telah ditetapkan sebagai tersangka karhutla.

" Mestinya pemilik perusahaan yang ditetapkan sebagai tersangka, bukan pekerja di level menengah. Kami belum melihat pemilik perusahaan perkebunan sawit yang dijadikan tersangka. Dan hal ini patut dipertanyakan kepada Prabowo selaku penanggung jawab dan pemegang komando tertinggi dalam kebijakan, mitigasi, dan penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla," ujar Sahat.

Meski demikian, Sahat mengapresiasi upaya yang dilakukan Presiden Prabowo telah menginstruksikan para pejabat utama TNI dan Polri untuk turun langsung bersama pemerintah daerah dan masyarakat setempat menangani karhutla di provinsi terdampak. Namun ia kecewa karena penegakan hukum kepada pelaku karhutla belum menyentuh pemilik perusahan yang melakukan pembakaran hutan sehingga tidak menimbulkan efek jera.]]> https://www.halomedan.com/news/67064/penegakan-hukum-belum-menyentuh-pemilik-perusahaan-pelaku-karhutla-aktivis-98-sebut-prabowo-tidak-serius/ H Ruslan Pimpin Silaturahmi Pendawa Sumut, Dr H Adlan Tegaskan Komitmen Besarkan Organisasi Sun, 18 Oct 2026 17:02:00 +0700+0700 MEDAN – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Pendawa Sumatera Utara menggelar silaturahmi dan perkenalan pengurus di Aula Nusantara, Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Sumut, Jalan Gatot Subroto, Medan, Minggu (18/10/2026).
Kegiatan yang dipandu Pengurus Besar (PB) Pendawa Indonesia ini bertujuan memperkuat konsolidasi internal, menegakkan tertib organisasi, sekaligus memperkenalkan keberadaan Pendawa kepada masyarakat dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sumatera Utara.
Ketua Umum PB Pendawa Indonesia, H. Ruslan, SH, mengatakan, silaturahmi dan perkenalan pengurus merupakan bagian dari upaya membangun organisasi yang tertib, solid, dan dikenal luas oleh masyarakat.
"Perkenalan pengurus ini adalah bagian dari pelaksanaan tertib organisasi paguyuban Pendawa. Eksistensinya perlu disosialisasikan agar masyarakat dan Forkopimda Sumut mengetahui keberadaan organisasi paguyuban Pendawa," ujar Ruslan.
Sementara itu, Ketua DPW Pendawa Sumut, Dr. H. Adlan, menegaskan kesiapannya untuk mengibarkan panji Pendawa di seluruh Sumatera Utara. Ia juga berkomitmen memperkuat konsolidasi organisasi hingga ke tingkat kabupaten/kota dan basis masyarakat.
Menurut Adlan, soliditas kepengurusan menjadi modal penting untuk menjalankan program organisasi serta memperluas peran Pendawa dalam kegiatan sosial kemasyarakatan.
Dukungan terhadap program Pendawa Sumut turut disampaikan perwakilan Gubernur Sumatera Utara melalui Bakesbangpol Sumut, Dr. Ir. Muliono. Ia menyatakan dukungan terhadap program-program Pendawa yang diarahkan pada penguatan organisasi dan kegiatan kemasyarakatan.

Anto Genk: Pendawa Harus Hadir Membantu Masyarakat
Dewan Penasihat Pendawa Sumut, Rianto, SH, yang akrab disapa Anto Genk, mengapresiasi langkah DPW Pendawa Sumut dalam memperkuat organisasi dan memperluas konsolidasi hingga ke tingkat basis.
Menurutnya, Pendawa harus mampu menunjukkan keberadaan dan manfaatnya secara langsung di tengah masyarakat, terutama melalui kegiatan sosial, kepedulian terhadap sesama, serta semangat gotong royong.
"Pendawa harus terus berkembang sampai ke tingkat basis dan hadir membantu masyarakat. Semangat gotong royong harus menjadi bagian penting dalam menjalankan program organisasi," ungkap Anto Genk.
Apresiasi tersebut disampaikannya saat menerima penyematan pin Pendawa sebagai Dewan Penasihat organisasi.


Dihadiri Unsur Pemerintahan dan Pengurus DPC

Kegiatan silaturahmi dan perkenalan pengurus ini turut dihadiri perwakilan Bakesbangpol Kota Medan, Andi Marion, perwakilan Polda Sumut, AKBP Hartono, Parlindungan Purba, serta Eko Rajagukguk dari unsur Imigrasi.
Hadir pula jajaran pengurus DPC Pendawa dari sejumlah daerah di Sumatera Utara, di antaranya Medan, Binjai, Mandailing Natal (Madina), Simalungun, dan daerah lainnya.
Kehadiran para pengurus daerah tersebut menjadi bagian dari upaya mempererat hubungan antarpengurus sekaligus menyatukan langkah dalam menjalankan program organisasi.
Melalui kegiatan ini, DPW Pendawa Sumut diharapkan semakin solid, mampu memperluas jaringan organisasi hingga ke tingkat basis, serta berkontribusi nyata bagi masyarakat melalui kegiatan sosial dan semangat gotong royong.rel]]> https://www.halomedan.com/news/67063/h-ruslan-pimpin-silaturahmi-pendawa-sumut-dr-h-adlan-tegaskan-komitmen-besarkan-organisasi/ KSMI Aceh Perkuat Organisasi, Tiga Putra Aceh Dipanggil Timnas ke Piala Dunia IMF di Turki Sat, 17 Oct 2026 20:17:00 +0700+0700 Aceh menargetkan pembentukan kepengurusan cabang di minimal 14 kabupaten/kota. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat struktur organisasi sekaligus memperluas pembinaan sepak bola mini di Aceh.

Target tersebut dibahas dalam rapat koordinasi pengurus KSMI Aceh di Banda Aceh, Sabtu, 17 Oktober 2026. Rapat juga membahas persiapan Piala Dunia Minifootball International Minifootball Federation (IMF) di Turki, pelaksanaan Liga Santri, dan Kejuaraan Daerah (Kejurda) Aceh.

Dalam agenda internasional, tiga pemain asal Aceh mendapat panggilan untuk memperkuat Timnas Indonesia pada Piala Dunia Minifootball IMF di Turki, 1–6 November 2026. Ketiganya berasal dari Kabupaten Aceh Besar, Kota Banda Aceh, dan Kota Sabang.

Kehadiran tiga pemain tersebut menjadi peluang bagi putra Aceh untuk menunjukkan kemampuan di tingkat internasional. Namun, keterbatasan anggaran masih menjadi tantangan dalam mendukung kebutuhan persiapan dan keberangkatan pemain.

Ketua KSMI Aceh, Muktarrudin Usman, mengatakan penguatan organisasi di tingkat kabupaten/kota menjadi prioritas agar pembinaan dan kompetisi sepak bola mini dapat berjalan lebih terarah.

Sejumlah wilayah telah memiliki koordinator, di antaranya Banda Aceh dengan Saifullah, ST; Aceh Besar dengan Syafrizal; Bireuen dengan Iqbal; Pidie dengan Ronal dan Mahfud; serta Aceh Tamiang, Kota Langsa, dan Aceh Timur yang dikoordinasikan Muktar dan M. Zubir. Sementara itu, Subulussalam dikoordinasikan Ade Rusli Bintang.

Untuk Aceh Utara, KSMI Aceh akan melakukan komunikasi kembali dengan pengurus yang sebelumnya telah memperoleh surat keputusan (SK). Adapun sejumlah daerah lainnya, termasuk Bener Meriah, Aceh Selatan, Aceh Singkil, dan Nagan Raya, akan ditindaklanjuti pada tahap berikutnya.

Rapat juga menyepakati penjadwalan ulang Liga Santri menjadi November 2026. Sementara Kejurda Sepak Bola Mini Aceh direncanakan berlangsung pada Desember 2026, dengan Charles Wibawa, ST, ditunjuk sebagai ketua panitia.

Untuk mendukung kegiatan organisasi, KSMI Aceh sementara menggunakan Kantor Media Aceh di kawasan Kampung Keuramat, Banda Aceh, sebagai sekretariat.

Muktarrudin menegaskan, penguatan organisasi harus berjalan seiring dengan pembinaan atlet dan penyelenggaraan kompetisi agar semakin banyak pemain Aceh memperoleh kesempatan berkembang.

"Target kami bukan hanya memperluas kepengurusan, tetapi juga membangun pembinaan yang berkelanjutan, sehingga sepak bola mini Aceh mampu melahirkan atlet berkualitas dan bersaing di tingkat nasional maupun internasional," pungkas Muktarrudin, didampingi Sekretaris KSMI Aceh, M. Zubir, SH, MH. (R)]]> https://www.halomedan.com/news/67062/ksmi-aceh-perkuat-organisasi-tiga-putra-aceh-dipanggil-timnas-ke-piala-dunia-imf-di-turki/ DPW Pendawa Sumut Gelar Silaturahmi dan Perkenalan Pengurus Sat, 17 Oct 2026 19:58:00 +0700+0700 Pendawa Sumatera Utara akan menggelar silaturahmi dan perkenalan pengurus pada Minggu (18/10/2026), pukul 14.00 WIB, di Aula Nusantara, Bakesbangpol Sumut, Jalan Gatot Subroto, Medan.

Kegiatan ini akan dipandu Pengurus Besar (PB) Pendawa Indonesia sebagai upaya memperkuat konsolidasi dan menegakkan tertib organisasi.
Ketua Umum PB Pendawa Indonesia, H. Ruslan, SH, mengatakan perkenalan pengurus tersebut juga bertujuan menyosialisasikan keberadaan Pendawa kepada masyarakat dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sumatera Utara.

"Perkenalan pengurus ini adalah bagian dari pelaksanaan tertib organisasi paguyuban Pendawa. Eksistensinya perlu disosialisasikan agar masyarakat dan Forkopimda Sumut mengetahui keberadaan organisasi paguyuban Pendawa," ujar Ruslan, Sabtu (17/10/2026).

Ia berharap kegiatan ini dapat mempererat persaudaraan, menjaga kekompakan pengurus, serta mendorong Pendawa Sumut agar semakin berkontribusi bagi masyarakat.

"Mari kita bangun terus semangat persaudaraan dan kebersamaan, sehingga kehadiran Pendawa Sumut bermanfaat buat sesamanya," pungkasnya.rel

]]> https://www.halomedan.com/politik/67061/dpw-pendawa-sumut-gelar-silaturahmi-dan-perkenalan-pengurus/ Leriadi Soroti Peran Ijeck di Pemuda Pancasila, Kaderisasi dan Konsolidasi Jadi Kunci Sat, 17 Oct 2026 17:58:00 +0700+0700 Pandangan itu disampaikan Leriadi, Wakil Sekretaris Balitbang DPP Partai Golkar sekaligus Wakil Sekretaris Jenderal PPK Kosgoro 1957, melalui tulisannya berjudul "Musa Rajekshah dan Pemuda Pancasila: Berkarya dalam Pengabdian, Bergerak dalam Dedikasi."

Menurut Leriadi, jabatan Sekretaris Jenderal bukan sekadar posisi struktural, melainkan amanah untuk memastikan organisasi berjalan dengan tata kelola yang baik, solid, dan mampu menghadirkan program yang bermanfaat bagi masyarakat.
Ia menilai, pengalaman Ijeck di bidang pemerintahan, politik, dan organisasi kemasyarakatan menjadi bagian penting dalam mendukung pelaksanaan tugas tersebut.
"Organisasi yang kuat adalah organisasi yang mampu menyatukan potensi banyak orang, memberikan ruang bagi kader untuk berkembang, serta membangun sistem yang tetap berjalan dengan baik," tulis Leriadi dalam artikelnya.

Pengalaman Ijeck Jadi Modal Penguatan Organisasi
Ijeck merupakan tokoh asal Sumatera Utara yang pernah menjabat sebagai Wakil Gubernur Sumatera Utara periode 2018–2023. Ia juga merupakan anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar periode 2024–2029 yang bertugas di Komisi V DPR RI.

Di bidang organisasi, Musa Rajekshah menjabat sebagai Ketua Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) Pemuda Pancasila Sumatera Utara periode 2024–2027. Ia juga memimpin Pengurus Wilayah Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Sumatera Utara.

Rekam jejak tersebut menjadi bagian dari pengalaman Ijeck dalam menjalankan peran di pemerintahan, politik, dan organisasi kemasyarakatan.

Leriadi berpandangan, pengalaman itu dapat mendukung upaya memperkuat koordinasi, membangun komunikasi lintas elemen, serta mendorong program organisasi yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Meski demikian, menurutnya, keberhasilan kepemimpinan tetap ditentukan oleh kerja nyata, pelaksanaan program, dan kemampuan membangun kolaborasi di seluruh tingkatan organisasi.

Kaderisasi Harus Jadi Prioritas

Leriadi menekankan, kaderisasi merupakan salah satu agenda penting yang perlu terus diperkuat Pemuda Pancasila. Kader tidak cukup hanya memiliki semangat berorganisasi, tetapi juga harus dibekali integritas, kedisiplinan, keterampilan, serta kemampuan beradaptasi dengan perkembangan zaman.

Selain itu, konsolidasi internal perlu dijalankan secara berkelanjutan untuk menjaga soliditas organisasi. Komunikasi terbuka, pembagian tanggung jawab yang jelas, dan penyelesaian perbedaan secara konstruktif dinilai menjadi bagian penting dalam membangun organisasi yang sehat.

Menurut Leriadi, penguatan organisasi juga perlu diikuti dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia agar kader mampu mengambil peran lebih luas, baik di lingkungan organisasi maupun di tengah masyarakat.

Pemuda Pancasila Didorong Perluas Pengabdian
Selain pembenahan internal, Leriadi melihat adanya peluang bagi Pemuda Pancasila untuk memperluas kontribusi sosial melalui program pemberdayaan ekonomi, pendidikan, peningkatan keterampilan generasi muda, kegiatan sosial, dan kepedulian terhadap lingkungan.
Ia menegaskan, nilai-nilai Pancasila perlu diwujudkan dalam tindakan nyata, termasuk menghormati hukum, menghargai perbedaan, menjaga persaudaraan, serta merawat persatuan bangsa.

Dalam pelaksanaannya, tugas Sekretaris Jenderal MPN Pemuda Pancasila juga membutuhkan dukungan dan kerja sama seluruh jajaran organisasi, mulai dari pengurus pusat, Majelis Pimpinan Wilayah, Majelis Pimpinan Cabang, hingga kader di berbagai daerah.

Leriadi menilai, kepemimpinan yang berorientasi pada penguatan sistem dan kerja kolektif akan membantu organisasi menjaga keberlanjutan program serta meningkatkan manfaat bagi masyarakat.
Ia berharap, momentum kepemimpinan Musa Rajekshah dapat menjadi dorongan bagi Pemuda Pancasila untuk terus berbenah, memperkuat kaderisasi, meningkatkan kualitas tata kelola, dan memperluas peran sosial.

Dengan demikian, keberhasilan organisasi tidak hanya dilihat dari banyaknya kegiatan, tetapi juga dari konsistensi pelaksanaan program dan dampak nyata yang dirasakan masyarakat.red]]> https://www.halomedan.com/politik/67060/leriadi-soroti-peran-ijeck-di-pemuda-pancasila-kaderisasi-dan-konsolidasi-jadi-kunci/ Sambut HUT ke-62, Golkar Medan Salurkan 3.062 Paket Sembako Sat, 17 Oct 2026 15:12:00 +0700+0700


Medan - DPD Partai Golkar Kota Medan menyalurkan 3.062 paket sembako kepada masyarakat kurang mampu dan membutuhkan di berbagai kecamatan di Medan. Kegiatan ini dilakukan menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-62 partai berlambang pohon beringin tersebut.

Ketua DPD Partai Golkar Kota Medan, Rahmaddian Shah, mengatakan paket yang dibagikan berisi berbagai bahan kebutuhan pokok, seperti beras, gula pasir, dan minyak goreng.

Anggota Komisi E DPRD Sumatera Utara (Sumut), itu mengatakan kegiatan ini merupakan wujud kepedulian Partai Golkar terhadap masyarakat, khususnya bagi mereka yang memerlukan bantuan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

Rahmaddian mengatakan, bantuan tersebut telah disalurkan ke seluruh kecamatan di wilayah Medan untuk memastikan manfaatnya dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat.


"Kami ingin peringatan hari ulang tahun ke-62 ini tidak sekadar menjadi perayaan, tetapi juga momentum untuk berbagi dan menunjukkan kepedulian kepada mereka yang membutuhkan sejalan dengan instruksi dari DPP Partai Golkar kepada seluruh jajaran pengurus DPD," ujarnya, Jumat (16/10/2026).

Ia berharap inisiatif sosial ini dapat meringankan beban masyarakat, sekaligus mempererat ikatan antara Partai Golkar dan warga Kota Medan.

"Melalui bantuan ini, kami harap masyarakat dapat terbantu, khususnya dalam menghadapi kondisi kondisi kualitas udara yang buruk akibat kabut asap yang melanda Sumatera Utara, khususnya di Kota Medan," ucapnya.

Dirinya berharap peringatan hari ulang tahun ke-62 Partai Golkar dapat menjadi momentum untuk terus memperkuat semangat pengabdian, memperluas jangkauan kepedulian sosial, serta menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.red

]]> https://www.halomedan.com/news/67059/sambut-hut-ke62-golkar-medan-salurkan-3062-paket-sembako/ KAPOLRI Ditantang Buktikan “No Viral No Justice”, Karyawati 22 Tahun Diduga Jadi Korban Kekerasan Seksual Sat, 17 Oct 2026 14:07:00 +0700+0700
JAKARTA — Pernyataan Kapolri Jenderal Pol Suyudi yang menegaskan tidak boleh lagi ada istilah "No Viral No Justice" atau keadilan baru bergerak setelah sebuah kasus viral, kini menjadi sorotan. Publik menanti pembuktian komitmen tersebut dalam penanganan laporan dugaan kekerasan seksual terhadap seorang karyawati berusia 22 tahun di kawasan industri Cikarang.
Seorang ketua serikat pekerja berinisial MRN dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan kekerasan seksual berbasis relasi kuasa terhadap karyawati yang identitasnya disamarkan sebagai Bunga.
Kasus ini menjadi perhatian karena korban mengaku mengalami bujuk rayu, intimidasi, hingga tekanan yang diduga berkaitan dengan status pekerjaannya. Bahkan, kesempatan untuk diangkat menjadi karyawan tetap disebut-sebut hilang setelah korban menolak permintaan pribadi terlapor.

Kuasa hukum korban, Ermelina Singereta, mengatakan dugaan peristiwa tersebut memperlihatkan bagaimana posisi dan pengaruh seseorang di lingkungan kerja berpotensi digunakan untuk menekan pekerja yang berada dalam posisi rentan.

"Pelaku diduga memanfaatkan posisi, pengaruh, dan kewenangannya di lingkungan perusahaan untuk melakukan serangkaian tindakan yang mengarah pada kekerasan seksual berbasis relasi kuasa," kata Ermelina kepada wartawan, Rabu (15/7/2026).

*Diduga Ditekan untuk Menikah Siri*

Menurut keterangan kuasa hukum, persoalan bermula ketika Bunga sedang mencari pekerjaan. Melalui anggota keluarganya, korban memperoleh informasi bahwa MRN, yang saat itu disebut sebagai calon anggota legislatif, dapat membantu masyarakat mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan elektronik.

Setelah lamarannya tidak kunjung mendapat kepastian, korban menghubungi MRN. Korban kemudian diterima bekerja sebagai karyawan kontrak.
Namun, menurut pengakuan korban yang disampaikan melalui kuasa hukumnya, setelah mulai bekerja, MRN diduga berulang kali melakukan pendekatan pribadi yang tidak diinginkan. Korban mengaku pernah dibujuk, dimarahi, diintimidasi, hingga diajak bertemu di hotel.

Korban juga mengaku beberapa kali mendapat ancaman bahwa kontraknya tidak akan diperpanjang apabila tidak mengikuti keinginan terlapor.

Selain itu, MRN disebut berulang kali mengajak korban menikah secara siri. Korban mengaku dijanjikan uang mulai dari jutaan hingga puluhan juta rupiah setiap bulan apabila bersedia menerima permintaan tersebut.

"Korban tetap menolak dan berusaha menghindari berbagai ajakan itu dengan berbagai alasan, termasuk alasan lembur dan pekerjaan," ujar Ermelina.

Seluruh dugaan tersebut masih harus diuji melalui proses penyelidikan dan penyidikan. Karena itu, penanganan perkara secara objektif menjadi penting untuk mengungkap fakta sekaligus memastikan hak-hak korban terlindungi.

*Ditolak, Rekomendasi Jadi Karyawan Tetap Diduga Dicabut*

Puncak persoalan disebut terjadi pada Januari 2026. Saat itu, korban mengaku telah memperoleh informasi dari atasannya bahwa dirinya akan diproses menjadi karyawan tetap.

Namun, pada waktu yang hampir bersamaan, terlapor kembali menghubungi korban dan meminta agar hubungan pribadi mereka berlanjut.
Korban kembali menolak. Berdasarkan keterangan kuasa hukum, setelah penolakan tersebut, MRN menghubungi atasan korban dan menyampaikan bahwa dirinya tidak memberikan rekomendasi untuk pengangkatan korban menjadi karyawan tetap.

Akibatnya, menurut pihak korban, proses pengangkatan tersebut tidak berlanjut dan korban tidak dapat meneruskan pekerjaannya di perusahaan itu.

Peristiwa inilah yang menjadi salah satu pokok persoalan dalam laporan ke Polda Metro Jaya. Kuasa hukum menilai dugaan penggunaan pengaruh terhadap status pekerjaan untuk menekan korban harus diusut secara menyeluruh.

Jika terbukti, perkara ini tidak hanya menyangkut dugaan kekerasan seksual, tetapi juga menyentuh persoalan perlindungan pekerja dari penyalahgunaan relasi kuasa di lingkungan kerja.

*Minta Penyidik Dalami UU TPKS*

Ermelina menilai dugaan perbuatan tersebut perlu dikaji berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), termasuk kemungkinan penerapan Pasal 6 sesuai fakta dan unsur hukum yang ditemukan penyidik.
"Perkara ini menunjukkan dugaan penyalahgunaan relasi kuasa. Pelaku diduga memanfaatkan kewenangan dan pengaruhnya untuk mengintimidasi korban agar menuruti keinginannya. Praktik seperti ini mengancam hak perempuan untuk bekerja, berkembang, dan memperoleh kesempatan yang setara di lingkungan kerja," ujarnya.
Sementara itu, anggota tim kuasa hukum, Judianto Simanjuntak, meminta penyidik mendalami kemungkinan penerapan Pasal 10 UU TPKS terkait dugaan pemaksaan perkawinan.

"Kami akan mengawal perkara ini hingga tuntas. Penyidik juga perlu mendalami penerapan Pasal 10 UU TPKS karena terdapat dugaan pemaksaan perkawinan siri," kata Judianto.

Tim kuasa hukum juga meminta penyidik menelusuri kemungkinan adanya korban lain apabila ditemukan pola atau modus serupa. Namun, dugaan tersebut perlu ditindaklanjuti berdasarkan bukti dan keterangan yang sah, bukan asumsi.
Selain melaporkan perkara ke kepolisian, pihak korban berencana mengajukan pengaduan kepada Komnas Perempuan, Komnas HAM, dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) guna meminta perlindungan serta pendampingan psikologis.

*Publik Menanti Pembuktian Komitmen Kapolri*

Kasus Bunga kini menjadi ujian bagi penegakan hukum yang berpihak pada keadilan tanpa harus menunggu tekanan publik atau viral di media sosial.
Pernyataan tegas Kapolri mengenai pentingnya menghapus fenomena "No Viral No Justice" menumbuhkan harapan bahwa setiap laporan masyarakat akan ditangani secara profesional, terukur, dan transparan, termasuk perkara yang melibatkan dugaan penyalahgunaan kekuasaan di lingkungan kerja.
Publik menanti langkah konkret Polda Metro Jaya dalam mengusut laporan tersebut. Penyidik diharapkan memeriksa seluruh keterangan dan bukti secara menyeluruh, mengungkap fakta, serta memastikan proses hukum berjalan tanpa tekanan maupun perlakuan istimewa terhadap pihak mana pun.
Di sisi lain, asas praduga tak bersalah tetap harus dihormati. MRN masih berstatus sebagai terlapor dalam informasi yang disampaikan kuasa hukum korban, sehingga dugaan terhadap dirinya harus dibuktikan melalui proses hukum.
Namun, status tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan laporan maupun kebutuhan perlindungan korban.
Keadilan tidak semestinya bergantung pada seberapa viral sebuah perkara. Jika komitmen menghapus "No Viral No Justice" benar-benar diwujudkan, setiap laporan yang memiliki dasar hukum harus ditangani secara serius, tanpa menunggu korban menjadi sorotan publik.
Kini, masyarakat menanti pembuktian komitmen itu dalam penanganan kasus Bunga.]]> https://www.halomedan.com/news/67058/kapolri-ditantang-buktikan-ldquono-viral-no-justicerdquo-karyawati-22-tahun-diduga-jadi-korban-kekerasan-seksual/ Bapenda Sumut Gelar Operasi Sadar Pajak Kendaraan, Permudah Warga Lakukan Pembayaran Sat, 17 Oct 2026 13:43:00 +0700+0700

Medan - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sumatera Utara terus mendorong peningkatan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor.

Melalui Operasi Sadar Pajak Kendaraan 2026, Bapenda Sumut menghadirkan layanan pembayaran pajak langsung di lokasi operasi. Tujuannya untuk mempermudah masyarakat.

Operasi gabungan tersebut digelar Bapenda Sumut bersama Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Sumut, Jasa Raharja Sumut, Satpol PP, Dinas Perhubungan, Diskominfo, serta unsur terkait lainnya, di Jalan Putri Hijau, Medan, Jumat (16/10/2026).

Kepala Bapenda Sumut, Sutan Tolang Lubis menjelaskan, Operasi Sadar Pajak Kendaraan yang diinsteuksikan Gubernur Sumut Bobby Nasution tersebut, bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan, sekaligus mendorong tertib berlalu lintas.

"Kita mendorong kesadaran masyarakat untuk membayar pajak, karena ada masyarakat yang dengan berbagai alasan sehingga belum membayar pajak. Jadi kita ingatkan, kita ajak mereka," kata Sutan Tolang Lubis.

Disebutkan Operasi Sadar Pajak digelar di 33 kabupaten/kota se-Sumut sepanjang Oktober 2026. Karena itu, ia mengimbau masyarakat agar tidak menunda pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Untuk mempermudah pelayanan, Bapenda Sumut juga menghadirkan bus layanan pajak keliling di lokasi operasi. Dengan fasilitas tersebut, masyarakat dapat langsung menunaikan kewajibannya tanpa harus mendatangi kantor Samsat.

"Di tempat operasi sadar pajak ada bus keliling pajak, agar masyarakat lebih mudah membayar pajak, kita juga memberikan hadiah-hadiah kepada masyarakat yang telah membayar pajak," ungkap Sutan Tolang.

Sebagai bentuk penghargaan kepada masyarakat yang membayar pajak kendaraan bermotornya pada pelaksanaan operasi, diberikan souvenir apresiasi berupa payung, helm, dan kaca spion sepeda motor.

Tak hanya itu, pelaksanaan operasi gabungan ini dirangkaikan juga dengan membagikan masker kepada masyarakat sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi kabut asap dan kualitas udara di Sumatera Utara yang belum membaik.

"Dan bagi setiap masyarakat yang melakukan pembayaran pajak kendaraan juga berkesempatan mengikuti Program Gebyar Pajak dengan berbagai hadiah melalui mekanisme undian. Karena membayar pajak bukan hanya tentang kewajiban, tetapi juga bagian dari kontribusi kita untuk pembangunan dan pelayanan publik di Sumatera Utara," sebutnya.

Sutan Tolang menegaskan Operasi Sadar Pajak Kendaraan bukan semata tentang penindakan, tetapi tentang mengajak masyarakat semakin sadar dan tertib dalam memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor.

Sementara itu, Direktur Lalu Lintas Polda Sumut, Kombes Pol Achmad Fauzi, turut mengimbau masyarakat agar taat membayar pajak. Ia mengingatkan bahwa pajak yang dibayarkan masyarakat memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan daerah, termasuk penyediaan infrastruktur dan fasilitas publik.

"Kepada masyarakat untuk membayar kewajibannya, membayar pajak, karena dari uang pajak, ada pembangunan jalan, jembatan, lampu lampu jalan dan lain-lainnya, dari kita untuk kita," katanya.

Kehadiran layanan pajak keliling tersebut mendapat respons positif dari masyarakat. Rini, warga Amplas, mengaku terbantu karena proses pembayaran pajak melalui bus keliling lebih mudah, cepat, dan tidak menyulitkan.

"Maunya bus-bus seperti ini lebih banyak lagi, jadi kami mudah bayar pajak, kalau di kantor Samsatkan ada antrean yang banyak, kalau banyak saja bus-bus seperti ini, saya yakin masyarakat banyak yang bayar pajak," ungkapnya.

Rini menilai langkah Bapenda Sumut menghadirkan layanan langsung di tengah masyarakat merupakan terobosan yang baik. Selain mempermudah pembayaran pajak, pelayanan jemput bola tersebut juga dinilai lebih efisien karena masyarakat tidak perlu menghabiskan banyak waktu untuk mengantre di kantor Samsat. (*)]]> https://www.halomedan.com/news/67057/bapenda-sumut-gelar-operasi-sadar-pajak-kendaraan-permudah-warga-lakukan-pembayaran/ KERJA NYATA KEMENIMIPAS: MENJAGA PINTU NEGARA, MEMBUKA JALAN HARAPAN Sat, 17 Oct 2026 13:12:00 +0700+0700
Oleh Abdullah Rasyid
Staf Khusus Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan

Imigrasi mempertemukan negara dengan banyak harapan. Ada orang tua yang mengurus paspor untuk beribadah, mahasiswa yang bersiap melanjutkan pendidikan, pekerja migran yang berharap bisa membantu keluarganya, dan warga yang ingin pulang. Kebutuhan mereka berbeda, tetapi ada keinginan yang sama: mendapat penjelasan yang jelas, diperlakukan dengan baik, dan bepergian dengan aman.

Pertemuan dengan petugas mungkin hanya berlangsung beberapa menit. Namun, pengalaman singkat itu bisa menentukan cara seseorang memandang pemerintah. Penjelasan yang sabar, antrean yang tertib, serta biaya yang pasti sering lebih mudah diingat daripada pidato panjang tentang perbaikan pelayanan.

Dari pengalaman sehari-hari itulah kerja nyata dua tahun Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan perlu dinilai. Angka capaian membantu kita melihat seberapa jauh pekerjaan telah dilakukan. Namun, masyarakat juga ingin tahu apa yang berubah dalam kehidupan mereka.

Selama dua tahun ini, ada kemajuan dalam pelayanan keimigrasian, pelindungan warga, dan pembinaan di pemasyarakatan. Hasilnya patut mendapat perhatian, termasuk kerja petugas yang jarang terlihat. Apresiasi itu tetap perlu disertai kesediaan melihat kekurangan. Warga yang masih menghadapi kesulitan tentu ingin keluhannya didengar dan diselesaikan.

Negara di pintu perjalanan

Pada 2025, sebanyak 306 autogate melayani lebih dari 27,63 juta transaksi perlintasan. Sepanjang Januari–September 2026, jumlah pemeriksaan keimigrasian tercatat hampir 39,81 juta.

Besarnya perlintasan itu memperlihatkan betapa sibuknya pekerjaan di pintu masuk dan keluar Indonesia. Petugas harus melayani perjalanan sekaligus memeriksa kemungkinan pelanggaran. Teknologi dapat membantu pemeriksaan rutin dan memberi waktu untuk mendalami perlintasan yang berisiko.

Bagi pengguna, manfaatnya terasa jika pemeriksaan berjalan lancar. Meski begitu, tidak semua orang terbiasa memakai perangkat digital. Penumpang lanjut usia, orang yang baru pertama bepergian, atau keluarga dengan anak kecil mungkin membutuhkan bantuan.

Di tengah penggunaan teknologi, kesabaran petugas tetap penting. Orang yang bingung memerlukan seseorang untuk bertanya. Kalau sistem bermasalah, mereka membutuhkan penjelasan dan penyelesaian. Pengalaman semacam ini menentukan apakah pembaruan layanan benar-benar memudahkan warga.

Keamanan pun harus tetap terjaga. Pemeriksaan yang teliti dan pelayanan yang ramah sama-sama diperlukan di tengah mobilitas yang terus berlangsung.

Harapan yang perlu dijaga

Bagi calon pekerja migran, berangkat ke luar negeri bisa menjadi keputusan paling berat dalam hidupnya. Ada tabungan yang dikumpulkan, utang yang mungkin dibuat, dan keluarga yang menunggu kiriman. Dalam keadaan terdesak, tawaran pekerjaan dengan penghasilan besar mudah dipercaya.

Pada 2025, kementerian mencatat 8.821 penundaan keberangkatan dalam upaya pencegahan perdagangan orang dan penyelundupan manusia. Tercatat pula pemulangan 1.442 WNI terkait penanganan kedua persoalan tersebut.

Angka penundaan belum menunjukkan berapa orang yang berhasil diselamatkan. Namun, pemeriksaan sebelum keberangkatan memberi kesempatan untuk menemukan risiko lebih awal, ketika seseorang masih berada di Indonesia dan lebih mudah memperoleh bantuan.

Kita juga perlu memahami kecemasan mereka yang tertunda berangkat. Tiket sudah dibeli, keluarga sudah diberi kabar, pekerjaan sudah dibayangkan. Dalam situasi itu, petugas perlu menjelaskan alasan penundaan dan langkah yang dapat ditempuh. Penjelasan yang baik membantu warga memahami tindakan yang diambil untuk melindunginya.

Pada capaian program aksi 2026, PIMPASA menjangkau 1.126 desa binaan. Kehadiran petugas di desa memberi kesempatan bagi warga untuk bertanya sebelum memutuskan berangkat. Mereka membutuhkan informasi yang bisa dipercaya dan tempat meminta bantuan ketika meragukan tawaran pekerjaan.

Bekal untuk pulang

Di pemasyarakatan, ada penantian yang berlangsung lebih panjang. Keluarga menghitung waktu. Warga binaan memikirkan apa yang akan dihadapi setelah bebas: apakah bisa bekerja, bagaimana bertemu anak, dan apakah lingkungan bersedia menerima mereka kembali.

Kegelisahan itu layak dipahami, tanpa mengabaikan kesalahan yang dilakukan maupun penderitaan korban. Hukuman harus dijalani. Selama masa tersebut, kesempatan belajar dan memperbaiki diri perlu tersedia.

Pada 2025, tercatat 4.772 warga binaan bersertifikat keterampilan. Sebanyak 16 lapas juga dilaporkan mengekspor produk ke 11 negara. Hasil ini menunjukkan bahwa keterampilan yang dipelajari di lapas dapat menghasilkan karya yang diterima pasar.

Capaian 2026 mencatat 9.075 peserta aktif dalam pendidikan kesetaraan, pendidikan formal, dan pendidikan tinggi. Angka tersebut berasal dari 385 dari 532 satuan kerja, sehingga belum mencakup seluruh layanan.

Bagi orang yang pernah putus sekolah, kembali belajar bisa menumbuhkan kepercayaan diri. Begitu pula ketika seseorang berhasil menguasai keterampilan. Ada sesuatu yang bisa diandalkan untuk mencari penghasilan setelah bebas.

Tentu, sertifikat saja belum cukup. Mereka masih membutuhkan kesempatan kerja, dukungan keluarga, dan pendampingan. Di sinilah Bapas dan Pembimbing Kemasyarakatan diperlukan agar persiapan selama di lapas tersambung dengan kehidupan setelah pulang.

Masyarakat pun berkepentingan terhadap keberhasilan pembinaan. Orang yang kembali dengan kemampuan bekerja dan dukungan yang memadai mempunyai bekal lebih baik untuk menjalani hidupnya.

Kepastian yang ditunggu keluarga

Sebagian pembenahan berlangsung dalam urusan administrasi yang jarang mendapat perhatian. Pada capaian 2026, sebanyak 526 dari 530 satuan kerja telah melakukan pertukaran data peradilan pidana. Sebanyak 199 Pos Bantuan Hukum Pemasyarakatan juga telah dibentuk.

Bagi keluarga tahanan, ketepatan data bukan urusan kecil. Informasi yang terlambat atau keliru bisa membuat mereka terus bertanya tentang proses hukum dan masa penahanan. Bantuan hukum memberi tempat untuk memperoleh penjelasan ketika prosedur terasa sulit dipahami.

Dari sisi penerimaan negara, realisasi PNBP mencapai Rp10,53 triliun pada 2025. Hingga pertengahan Oktober 2026, penerimaan sekitar Rp8,62 triliun telah melampaui target tahunan. Besarnya penerimaan menuntut pengelolaan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Kerja nyata dua tahun Kemenimipas juga harus menghadapi persoalan yang belum selesai: kepadatan lapas, integritas aparatur, dan kualitas data. Membicarakan kekurangan secara terbuka memberi kesempatan untuk memperbaikinya. Keluhan warga membantu menunjukkan bagian yang masih membutuhkan perhatian.

Dengan begitu, kontribusi terhadap Asta Cita dapat dirasakan melalui layanan yang pasti, keluarga yang terlindungi, dan pembinaan yang berguna. Bagi warga, kehadiran negara terasa ketika ada petugas yang mau mendengar, pertanyaan yang dijawab, dan kesulitan yang dibantu penyelesaiannya.

Harapan mereka sederhana. Perjalanan bisa dilanjutkan dengan aman. Keluarga memperoleh kepastian. Orang yang selesai menjalani hukuman mendapat kesempatan untuk bekerja dan memperbaiki hidup. Kerja nyata Kemenimipas akan semakin berarti ketika harapan-harapan itu makin banyak terpenuhi.


---

Data mengacu pada bahan Capaian Kinerja Kemenimipas 2025–2026. Angka 2026 merupakan capaian berjalan dengan batas pengukuran berbeda pada tiap bagian.]]> https://www.halomedan.com/news/67056/kerja-nyata-kemenimipas-menjaga-pintu-negara-membuka-jalan-harapan/ KARHUTLA, TOBAT EKOLOGIS Dan KOMUNIKASI PEMERINTAH Sat, 17 Oct 2026 13:09:00 +0700+0700
Oleh Abdullah Rasyid
Staf Khusus Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan
Pendiri GREAT Institute

Ketika asap mulai masuk ke rumah, orang tua memikirkan hal yang sangat sederhana: apakah anaknya masih aman bernapas? Mereka memeriksa jendela, membatasi anak bermain di luar, lalu mencari kabar tentang sekolah besok pagi. Di tempat seperti itu, penanganan kebakaran hutan dan lahan diukur dari sesuatu yang dekat: udara yang kembali bersih dan kehidupan yang bisa berjalan seperti biasa.

Kita sering membicarakan karhutla melalui angka. Berapa titik panas terpantau, berapa hektare terbakar, berapa personel diturunkan. Angka diperlukan untuk membaca keadaan. Namun, di balik setiap laporan, ada keluarga yang menunggu pertolongan dan petugas yang berusaha menjangkau api.

Karena itulah, karhutla perlu dibaca sekaligus sebagai persoalan lingkungan, tata kelola, dan komunikasi pemerintah. Ketiganya bertemu dalam satu pertanyaan: seberapa jauh negara mampu melindungi warga dan menjelaskan pekerjaannya dengan terang?

Kerja yang Perlu Diakui

Penilaian terhadap pemerintah harus adil. Kebakaran yang belum sepenuhnya teratasi tidak berarti pemerintah diam. Manggala Agni bersama pemerintah daerah, TNI–Polri, dan masyarakat menjalankan patroli, pemeriksaan titik panas, serta pemadaman. Pemantauan melalui SiPongi membantu menunjukkan lokasi yang membutuhkan perhatian.

Di Kalimantan Tengah, laporan Kementerian Kehutanan pada Oktober 2026 menyebut penanganan darat masih mencakup pemadaman langsung, penyekatan penjalaran api, pembasahan, dan pendinginan. Pada gambut, bara dapat bertahan di bawah permukaan meskipun nyala api sudah tidak terlihat. Petugas harus memastikan lokasi benar-benar aman sebelum meninggalkannya.

Ada ketekunan yang mudah luput dari pemberitaan. Mendatangi kembali lahan yang sama, memeriksa sisa bara, lalu membasahinya sekali lagi mungkin tidak menghasilkan gambar yang menarik. Tetapi pekerjaan itulah yang membantu mencegah api kembali menyala.

Pemerintah juga menggabungkan operasi modifikasi cuaca dengan penanganan satgas darat. BNPB menekankan perlunya perpaduan tersebut dalam menghadapi kebakaran gambut. Teknologi membantu operasi, sementara pekerjaan di lapangan tetap menentukan.

Semua itu layak diakui. Dukungan kepada pemerintah pun akan lebih bermakna apabila disertai kesediaan melihat bagian yang belum selesai.

Tobat yang Menyentuh Tata Kelola

Pemadaman menghadapi ancaman hari ini. Pencegahan menuntut jawaban tentang mengapa kebakaran kembali terjadi dan apa yang harus diubah sebelum kemarau berikutnya.

Gagasan tobat ekologis relevan di sini. KLH/BPLH mengaitkannya dengan kesadaran memperbaiki hubungan manusia dengan alam, mengubah perilaku, dan tidak mengulangi tindakan yang merusak lingkungan.

Bagi saya, maknanya harus sampai pada cara lahan dikelola. Mengakui kerusakan membawa kewajiban menghentikan penyebabnya, memperbaiki akibatnya, dan mencegah pengulangan. Menanam pohon penting, tetapi merawat tata air gambut, mengawasi kegiatan usaha, serta menyediakan pilihan pengolahan lahan tanpa membakar juga membutuhkan perhatian.

Tanggung jawab itu tidak boleh dibagikan secara serampangan. Petani kecil membutuhkan alat, pendampingan, dan biaya yang terjangkau. Perusahaan mempunyai kewajiban menjaga areal kelolaannya. Pemerintah harus memastikan pengawasan berjalan dan pelanggaran diperiksa berdasarkan bukti.

Pada Agustus 2026, Kementerian Kehutanan mengumumkan sanksi administratif terhadap enam perusahaan pemegang izin pemanfaatan hutan, termasuk pembekuan izin terhadap satu perusahaan. Kewajiban memperbaiki pengendalian kebakaran dan memulihkan areal terdampak menjadi bagian dari tindakan tersebut.

Langkah itu perlu dikawal sampai kewajibannya dipenuhi. Tobat ekologis memperoleh bobot ketika keputusan mengubah perilaku pengelola, memperbaiki kawasan, dan mengurangi risiko bagi warga sekitar.

Menjelaskan Keadaan, Mendengar Warga

Tulisan Yuwono Setyo Widagdo tentang komunikasi negara dalam menghadapi karhutla mengangkat kegelisahan yang patut diperhatikan. Warga membutuhkan informasi yang membantu mereka menghadapi keadaan, termasuk ketika penanganan belum menghasilkan keadaan yang diharapkan.

Pemerintah bisa bekerja keras, tetapi masyarakat tetap kebingungan apabila informasi datang terlambat atau berbeda antarinstansi. Karena itu, komunikasi perlu melekat pada penanganan sejak awal.

Pertanyaan warga biasanya langsung: bagaimana kondisi udara hari ini, ke mana memperoleh layanan kesehatan, apakah kegiatan sekolah berubah, dan bagaimana meminta bantuan? Jawaban atas pertanyaan tersebut seharusnya mudah ditemukan.

Di sinilah Bakom RI perlu mengambil peran dalam koordinasi komunikasi. Informasi kehutanan, lingkungan hidup, kebencanaan, cuaca, kesehatan, pendidikan, dan pemerintah daerah harus saling mendukung. Kewenangan teknis tetap berada pada masing-masing instansi, sementara penjelasan kepada warga disusun agar utuh dan mudah dipahami.

Perbedaan angka juga perlu diterangkan. Titik panas, laporan kejadian, luas terbakar, dan kualitas udara mengukur hal berbeda. Sumber data, cakupan wilayah, metode, serta waktu pembaruan harus menyertai penjelasan. Dengan begitu, publik dapat membaca angka tanpa menebak-nebak.

Pemerintah juga perlu menyampaikan apa yang belum diketahui. Perkiraan yang berubah harus diperbarui, kekeliruan informasi dikoreksi, dan keterbatasan penanganan dijelaskan. Keterusterangan semacam ini membantu warga menilai keadaan secara wajar.

Saluran keluhan pun harus berujung pada tindakan. Laporan tentang bantuan yang belum sampai atau informasi sekolah yang membingungkan perlu diteruskan kepada pejabat yang dapat menyelesaikannya. Warga berhak mengetahui tindak lanjutnya.

Kepercayaan Melampaui Batas

Pembahasan Great Talk mengenai karhutla di Kalimantan membawa perhatian pula pada dugaan keterkaitan aktivitas perusahaan dan dampak asap lintas batas. Dugaan harus diperiksa, sedangkan kekhawatiran negara tetangga perlu dijawab dengan data dan perkembangan penanganan.

Kerja sama ASEAN mengenai pencemaran asap lintas batas menyediakan ruang untuk membangun tanggung jawab bersama. Pemerintah telah membawa pendekatan pencegahan, pengelolaan gambut, pemantauan, dan penegakan hukum dalam pembahasan regional tersebut.

Keterbukaan memperkuat posisi Indonesia. Negara yang bersedia menjelaskan masalah dan menunjukkan upayanya mempunyai dasar lebih kuat untuk meminta kerja sama.

Pemerintah terus berusaha mengatasi karhutla. Petugasnya bekerja, perangkat penanganannya bergerak, dan tanggung jawab pengelola mulai ditagih. Pekerjaan itu perlu diteruskan sambil memperbaiki kekurangannya.

Tobat ekologis harus diwujudkan dalam kebijakan yang mencegah kebakaran, penegakan hukum yang konsisten, dan pemulihan kawasan yang terukur. Pemerintah perlu membuka data, memastikan bantuan serta informasi sampai kepada warga, dan menindak pengelola yang lalai. Masyarakat dapat ikut menjaga lahan, melaporkan pembakaran, dan mengawasi tindak lanjutnya. Mari menuntut udara bersih bukan hanya saat asap datang, melainkan sebagai hasil kerja bersama yang dimulai sekarang.]]> https://www.halomedan.com/news/67055/karhutla-tobat-ekologis-dan-komunikasi-pemerintah/