Intelijen Aceh Diuji: HDA Berlalu, Radar Desember Mulai Menyala

admin — Tue, 25 Aug 2026 19:17:00 +0700+0700

BANDA ACEH, — Peringatan Hari Damai Aceh (HDA) ke-21 pada 15 Agustus 2026 menjadi ujian bagi kemampuan deteksi dini intelijen dalam membaca potensi kerawanan. Munculnya pengibaran bendera daerah disertai narasi kemerdekaan dan referendum dinilai menunjukkan bahwa momentum historis masih berpotensi dimanfaatkan untuk mengangkat kembali isu politik.

Pengamat Intelijen dan Keamanan Aceh, Syafruddin, S.T., M.H., alias Cek Din, menilai deteksi dini dan langkah pencegahan menjadi faktor penting agar dinamika tersebut tidak berkembang menjadi eskalasi yang lebih luas.

"Deteksi dini menjadi penting untuk membaca potensi kerawanan sebelum berkembang menjadi aksi terbuka," kata Syafruddin, yang juga Sekretaris PD Pemuda Panca Marga (PPM) Aceh, Selasa (25/8/2026).

Menurutnya, pemetaan aktor, jaringan, potensi massa serta perkembangan narasi di ruang digital harus dilakukan jauh sebelum momentum berlangsung. Kegiatan masyarakat yang awalnya damai, kata dia, tetap dapat dimanfaatkan pihak tertentu sebagai ruang menyisipkan agenda politik.

"Kegiatan masyarakat yang awalnya berlangsung damai dapat dimanfaatkan pihak tertentu untuk menyisipkan agenda politik dan narasi kemerdekaan atau referendum," ujarnya.

Syafruddin juga menyoroti penggunaan kawasan Masjid Raya Baiturrahman sebagai lokasi penyampaian agenda politik. Ia mengingatkan kawasan tersebut memiliki nilai simbolik yang kuat bagi masyarakat Aceh dan seharusnya tetap menjadi ruang yang merepresentasikan perdamaian.

"Masjid Raya Baiturrahman sebagai ikon masyarakat Aceh seharusnya menjadi simbol kedamaian Aceh. Jangan sampai ruang yang memiliki nilai sakral justru menjadi panggung untuk agenda politik," katanya.

Terkait dugaan keterkaitan jaringan di Aceh dan Papua, Syafruddin meminta aparat tidak terburu-buru menyimpulkan adanya koordinasi langsung. Menurutnya, kesamaan narasi dan momentum perlu diverifikasi berdasarkan data.

"Kesamaan momentum dan narasi memang perlu dicermati. Namun, dugaan koordinasi langsung masih memerlukan pendalaman dan verifikasi berdasarkan data serta fakta," ujarnya.

Perhatian kini, kata dia, harus mulai diarahkan pada Desember 2026 yang memiliki sejumlah momentum historis sensitif.

"Radar deteksi dini intelijen sudah mulai bekerja sebelum Desember. Hal ini penting untuk mencegah potensi mobilisasi massa secara luas," katanya.

Ia mendorong penguatan pemetaan aktor, pemantauan mobilisasi massa, pengawasan narasi provokatif di ruang digital serta koordinasi antarlembaga.

"Intelijen yang kuat bukan yang baru bergerak setelah masalah terjadi, tetapi yang mampu membaca tanda-tanda awal sehingga persoalan dapat dicegah sebelum berkembang menjadi eskalasi," pungkasnya. (Muktar )

Kolaborasi Indonesia–Malaysia untuk Atlet Paralimpik Dunia

admin — Tue, 25 Aug 2026 15:43:00 +0700+0700

JAKARTA — Gerakan 100 CTFP (Celebrities Talk for Para Athletes) terus memperluas dukungan bagi atlet paralimpik dunia. Hingga kini, sebanyak 657 tokoh dari berbagai negara telah bergabung dalam gerakan yang digagas oleh Natalia Tjahja, Founder Maria Monique Last Wish Foundation (MMLWF).

Sejak diluncurkan, 100 CTFP konsisten membawa konsep zero budget dan non-komersial, dengan menghadirkan pesan-pesan inspiratif dari para tokoh dunia sebagai bentuk penghormatan dan dukungan kepada para atlet paralimpik.

##Dukungan Direktur Utama ANTARA

Dalam rangka memperluas jejaring dukungan, Natalia berkunjung ke kantor Perum LKBN ANTARA dan bertemu dengan Direktur Utama ANTARA, Benny Siga Butarbutar.

Dalam pertemuan tersebut, Benny menyampaikan dukungannya kepada 100 CTFP melalui sebuah video pesan yang ditujukan kepada para atlet paralimpik dunia.

"One thing you can learn from these determined para athletes is their spirit to always give their very best for their nation, for their country, and for the world. They are the true heroes. Thank you from Indonesia," ujar Benny.

"Pesan Bapak Benny akan kita berikan kepada atlet difabel sedunia, khususnya para atlet yang akan berkompetisi di Asian Para Games Aichi-Nagoya," kata Natalia.

Menurut Natalia, dukungan dari pimpinan kantor berita nasional Indonesia tersebut merupakan sebuah kehormatan sekaligus bentuk dukungan Indonesia terhadap perjuangan para atlet paralimpik dunia.

##Kolaborasi Indonesia–Malaysia

Semangat kolaborasi berkembang melalui pertemuan Natalia dengan Shukri Harun, Director of the Para Division (Pengarah Bahagian Para) pada Majlis Sukan Negara Malaysia (MSN).

Dalam kesempatan tersebut, Natalia memperkenalkan kartu 100 CTFP kepada Shukri.

"Kartu 100 CTFP seperti ini, Pak. Di bagian depan terdapat nama tokoh dunia. Atlet paralimpik yang menerima kartu ini nantinya dapat bertemu dengan tokoh tersebut. Ini masih dalam tahap pengembangan dan akan dilengkapi dengan nomor seri," jelas Natalia sambil menunjukkan kartu tersebut.

"Wah, unik ya kartu ini. Bagus, Natalia. Saya support. Kita tentukan tanggal acaranya 19 September," ujar Shukri.

"Mari kita bersama-sama membuat acara Beautiful Malaysia–Indonesia melalui 100 CTFP. Saya juga akan mengajak KBRI Kuala Lumpur untuk bersama-sama menghadiri acara ini," kata Natalia.

Natalia mempersiapkan kartu kartu 100 CTFP untuk di bagikan buat atlit paralimpik nasional Malayasia yg akan bertanding dalam rangka Asian Para Games Aichi Nagoya.

Dalam rangka kolaborasi tersebut, Natalia turut mengajak En. Mohd Sofian Hamzah, Timbalan Ketua Pengarah Sektor Pembangunan Sukan, serta Muhammad Safrul Sahar Yusof, Director Event and Sports Management MSN untuk hadir diacara 100 CTFP di Malaysia.

##Tetap Berkomitmen pada Zero Budget dan non komersial

Ia mengatakan, perjalanan menuju Kuala Lumpur pun dijalaninya dengan keyakinan dan doa.

"Saya tetap mengimani perjalanan ini. Saya berdoa dan bertanya kepada Tuhan, maskapai apa yang akan mendukung perjalanan saya ke Kuala Lumpur . Ternyata yang dikirim Tuhan adalah Citilink Indonesia. Ketika saya bertanya hotel apa yang akan saya tempati, ternyata Tuhan mengirim Renaissance Kuala Lumpur," ujar Natalia.

"Bagi saya, 100 CTFP adalah perjalanan iman. Kami berjalan dengan hati, tanpa anggaran komersial, dan percaya bahwa Tuhan akan membuka jalan di setiap langkah," katanya.

##Membawa Pesan kepada Atlet Malaysia

"Fisik kartu 100 CTFP sangat menyentuh hati. Saya langsung jatuh hati ketika melihatnya. Di balik kartu ada cerita singkat tentang 100 CTFP dan ucapan terima kasih kepada seseorang yang luar biasa hatinya, pemimpin dunia yang humble, yang menjadi Bapak 100 CTFP dunia, yaitu Mr. Andrew Parsons, President International Paralympic Committee," ujar Natalia.

"Tuhan mengatur semuanya. Mr. Andrew dan IPC menerima saya apa adanya. Bahkan, saya memberikan Mr. Andrew kartu 100 CTFP yang pertama, yang saat itu masih berupa kartu kertas yang sangat sederhana," katanya.

Natalia menambahkan, setiap kegiatan 100 CTFP selalu diberitahukan kepada IPC, mereka menyambut baik dan memberikan dukungan yang positif.

Dalam kegiatan 100 CTFP di Malaysia, sekitar 30 tokoh akan memberikan pesan dan dukungan kepada para atlet paralimpik Malaysia.

"Yang ingin kami bangun bukan hanya sebuah acara, tetapi sebuah gerakan dari hati untuk para atlet. Kami ingin memberikan penghormatan terbaik atas perjuangan mereka yang luar biasa dan menjadi momentum yang mempertemukan olahraga, kemanusiaan, dan persahabatan antarbangsa," ujar Natalia.

Setelah Malaysia, perjalanan 100 CTFP akan dilanjutkan ke sejumlah negara, antara lain Singapura, Filipina, Thailand, Vietnam, China, India, Bhutan, Korea Selatan, Amerika Serikat, serta negara-negara lainnya.

##Donatur Pertama Kartu 100 CTFP

Natalia juga menyampaikan terima kasih kepada para donatur perorangan yang telah memberikan dukungan untuk pembuatan kartu 100 CTFP.

"Tak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada para donatur perorangan yang telah mendukung, yaitu Ariawan, Didrikus, Jenny O, Lina dan Harnoto Darsono," ujar Natalia.

Kolaborasi Indonesia–Malaysia untuk Atlet Paralimpik Dunia

admin — Tue, 25 Aug 2026 15:41:00 +0700+0700

Meneladani Rasulullah dalam Gerakan Ekonomi Syariah

admin — Tue, 25 Aug 2026 14:51:00 +0700+0700

Oleh Abdullah Rasyid
Pengurus Pusat Masyarakat Ekonomi Syariah (MES)

Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW semestinya tidak berhenti pada lantunan selawat, ceramah, dan ungkapan kecintaan kepada Rasulullah. Semua itu penting sebagai bentuk penghormatan kepada manusia agung yang membawa risalah Islam. Namun, kecintaan kepada Nabi akan menemukan maknanya yang lebih dalam apabila diterjemahkan menjadi akhlak, tindakan, dan keberpihakan nyata dalam kehidupan.

Allah SWT menegaskan bahwa pada diri Rasulullah terdapat uswatun hasanah, teladan yang baik bagi orang yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah dan hari akhir. Keteladanan itu meliputi seluruh dimensi kehidupan: hubungan dengan Allah, kehidupan keluarga, kepemimpinan, perdagangan, penyelesaian konflik, penegakan hukum, dan pembelaan terhadap mereka yang lemah.

Dalam konteks Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), meneladani Rasulullah berarti menghadirkan nilai-nilai kenabian dalam kegiatan ekonomi. Bukan hanya memastikan kesesuaian bentuk akad dengan ketentuan syariah, tetapi juga menjaga agar aktivitas ekonomi benar-benar melahirkan kejujuran, keadilan, kemanfaatan, dan kesejahteraan bersama.

Al-Qur'an menyebut Rasulullah sebagai sirajan munira, pelita yang menerangi. Beliau membawa manusia keluar dari kegelapan kebodohan, penindasan, fanatisme kesukuan, dan kerusakan moral. Cahaya yang dibawa Rasulullah juga menerangi kehidupan ekonomi yang ketika itu diwarnai riba, kecurangan dalam timbangan, penimbunan barang, eksploitasi kelompok lemah, serta penguasaan kekayaan oleh segelintir orang.

Rasulullah tidak memisahkan ekonomi dari akhlak. Pasar bukan ruang bebas nilai. Keuntungan tidak boleh diperoleh dengan mengorbankan kejujuran. Kekayaan tidak boleh menjadi alat menindas. Posisi tawar yang lebih kuat tidak memberikan hak kepada seseorang untuk memperlakukan pihak lain secara tidak adil.

Di sinilah ekonomi syariah memperoleh landasan moralnya. Ekonomi syariah bukan sekadar ekonomi konvensional yang diberi istilah Arab. Ia juga tidak cukup ditandai oleh nama lembaga, jenis akad, sertifikasi halal, atau busana religius pelakunya. Syariah harus terlihat dalam cara sebuah lembaga memperlakukan nasabah, pekerja, mitra usaha, konsumen, masyarakat, dan lingkungan.

Sebuah pembiayaan mungkin dinyatakan sesuai akad, tetapi belum tentu mencerminkan semangat keadilan apabila seluruh risiko dibebankan kepada pihak yang lemah. Produk dapat memperoleh sertifikat halal, tetapi nilai keberkahannya patut dipertanyakan apabila pekerjanya dibayar secara tidak layak atau proses produksinya merusak lingkungan. Lembaga dapat menggunakan nama syariah, tetapi kehilangan ruhnya apabila tata kelolanya tidak transparan.

Rasulullah juga dikenal sebagai pribadi yang sangat peka terhadap penderitaan umat. Al-Qur'an menggambarkan bahwa penderitaan manusia terasa berat baginya. Beliau sangat menginginkan keselamatan dan kebaikan bagi umat serta penuh kasih sayang terhadap orang-orang beriman.

Kepekaan semacam ini harus menjadi jiwa gerakan ekonomi syariah. Pertumbuhan aset perbankan syariah, perluasan industri halal, peningkatan transaksi, dan bertambahnya jumlah lembaga keuangan tentu patut disyukuri. Namun, angka-angka tersebut belum cukup menjawab pertanyaan mendasar: sejauh mana ekonomi syariah membantu masyarakat keluar dari kemiskinan, pengangguran, ketimpangan, dan jeratan utang?

Ekonomi syariah tidak boleh menjadi ruang eksklusif bagi kelompok yang sudah mapan. Ia harus hadir di tengah pedagang pasar, petani, nelayan, pekerja, perempuan pelaku usaha, santri, generasi muda, dan jutaan pelaku usaha mikro yang selama ini sulit memperoleh akses pembiayaan.

Rasulullah mengajarkan agar umatnya mempermudah dan tidak mempersulit, memberikan kabar gembira dan tidak membuat manusia menjauh. Prinsip tersebut relevan bagi industri keuangan syariah. Produk dan layanan harus mudah dipahami, transparan, terjangkau, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jangan sampai istilah yang rumit membuat ekonomi syariah terasa jauh dari rakyat yang justru paling membutuhkan kehadirannya.

Meneladani Rasulullah juga berarti menjaga keadilan tanpa tunduk kepada kedekatan. Dalam sebuah peristiwa, beliau menolak permintaan keringanan hukuman bagi seorang perempuan dari kalangan terpandang. Rasulullah mengingatkan bahwa kehancuran umat terdahulu terjadi karena hukum ditegakkan kepada orang lemah, tetapi diabaikan ketika pelakunya berasal dari golongan berpengaruh.

Pesan tersebut sangat penting bagi tata kelola ekonomi. Kedekatan pribadi, organisasi, politik, maupun bisnis tidak boleh mengalahkan integritas. Pembiayaan tidak boleh diberikan karena hubungan istimewa. Dana umat tidak boleh dikelola tanpa pertanggungjawaban. Konflik kepentingan harus dibuka. Pelanggaran harus ditindak tanpa membedakan kedudukan pelakunya.

Ekonomi syariah akan kehilangan kepercayaan apabila hanya tegas kepada pelaku kecil, tetapi diam terhadap penyimpangan orang-orang yang memiliki kekuasaan. Kepercayaan masyarakat dibangun bukan melalui slogan, melainkan melalui konsistensi antara nilai yang disampaikan dan praktik yang dijalankan.

Sebagai bagian dari gerakan ekonomi umat, MES mempunyai ruang pengabdian yang luas. MES dapat mempertemukan pemerintah, ulama, dunia usaha, lembaga keuangan, perguruan tinggi, komunitas, dan masyarakat. Kekuatan jaringan ini semestinya diarahkan untuk membawa ekonomi syariah dari pinggiran menuju arus utama perekonomian nasional, tanpa kehilangan tujuan sosialnya.

Ada beberapa agenda yang perlu terus diperkuat. Pertama, memperluas literasi yang tidak hanya menjelaskan perbedaan akad, tetapi juga menanamkan etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Kedua, mendorong pembiayaan yang lebih mudah dijangkau UMKM dan kelompok rentan. Ketiga, menghubungkan sektor keuangan komersial dengan zakat, infak, sedekah, dan wakaf produktif agar pemberdayaan masyarakat berlangsung lebih utuh.

Keempat, membangun industri halal yang tidak berhenti pada sertifikasi, tetapi menjamin mutu, kebersihan, kelayakan kerja, serta keberlanjutan lingkungan. Kelima, memperkuat ekonomi syariah sebagai gerakan inklusif. Nilai kejujuran, keadilan, kemitraan, dan perlindungan terhadap yang lemah merupakan kebaikan universal yang dapat dirasakan oleh siapa pun.

Rasulullah diutus sebagai rahmatan lil-'alamin, rahmat bagi seluruh alam. Maka, ekonomi yang meneladani Rasulullah harus menghadirkan manfaat melampaui batas kelompok. Ia tumbuh tanpa meninggalkan yang lemah, memperoleh keuntungan tanpa melupakan tanggung jawab, dan mengelola kekayaan tanpa merusak alam.

Maulid Nabi menjadi momentum untuk memeriksa kembali arah gerakan ekonomi syariah. Apakah kehadirannya telah mempermudah kehidupan rakyat? Apakah pelaku usaha kecil memperoleh kesempatan berkembang? Apakah dana umat dikelola secara amanah? Apakah pertumbuhan industri telah mempersempit ketimpangan?

Meneladani sirajan munira berarti membawa cahaya Rasulullah ke dalam pasar, lembaga keuangan, dunia usaha, dan kebijakan ekonomi. Kemajuan tidak hanya diukur dari besarnya aset dan transaksi, tetapi juga dari luasnya kemaslahatan. Di situlah ekonomi syariah menemukan jati dirinya: bukan sekadar sistem keuangan, melainkan ikhtiar menghadirkan akhlak kenabian dalam perjuangan mewujudkan keadilan dan kesejahteraan.

Tokoh Madina H. Syahrir Nasution Soroti Keras Jalan Jembatan Merah–Muara Soma hingga Simpang Gambir

admin — Tue, 25 Aug 2026 10:36:00 +0700+0700

MANDAILING NATAL — Kondisi jalan yang menghubungkan Jembatan Merah–Muara Soma hingga Simpang Gambir, Kabupaten Mandailing Natal (Madina) mendapat sorotan keras dari tokoh masyarakat Madina, H. Syahrir Nasution.

Menurut Syahrir, kerusakan ruas jalan tersebut tidak boleh terus dibiarkan karena menyangkut kepentingan masyarakat luas. Jalan itu merupakan salah satu jalur penting yang digunakan masyarakat untuk menjalankan aktivitas sehari-hari, termasuk mengangkut hasil pertanian dan perkebunan.

"Pemerintah jangan tutup mata terhadap kondisi jalan ini. Masyarakat membutuhkan jalan yang layak, bukan sekadar janji dan alasan. Jalan merupakan urat nadi perekonomian masyarakat. Kalau jalannya rusak, aktivitas ekonomi rakyat juga ikut terganggu," tegas H. Syahrir Nasution.

Ia meminta pemerintah yang memiliki kewenangan terhadap ruas jalan tersebut segera turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi sebenarnya. Jangan sampai persoalan kerusakan jalan baru mendapat perhatian setelah terjadi kecelakaan atau menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi masyarakat.

Syahrir juga mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam memastikan pemerataan pembangunan infrastruktur di daerah.

"Jangan pembangunan hanya terlihat di pusat-pusat pemerintahan atau kawasan perkotaan. Masyarakat di pelosok juga memiliki hak yang sama untuk menikmati infrastruktur jalan yang aman dan layak," ujarnya.

Menurutnya, pemerintah harus transparan mengenai status kewenangan ruas jalan tersebut, termasuk rencana perbaikan dan sumber anggaran yang akan digunakan.

"Kalau kewenangannya sudah jelas, maka jangan saling lempar tanggung jawab. Pemerintah harus hadir dan memberikan solusi. Masyarakat sudah cukup lama menghadapi kondisi jalan yang rusak," katanya.

Ia menegaskan, pembangunan infrastruktur seharusnya berorientasi pada kebutuhan rakyat, bukan semata-mata mengejar proyek.

"Yang dibutuhkan masyarakat bukan seremoni, bukan janji, tetapi jalan yang benar-benar diperbaiki dan bisa digunakan dengan aman. Jangan tunggu rakyat mengeluh berkali-kali baru pemerintah bergerak," tegas Syahrir.

Syahrir berharap pemerintah segera melakukan pengecekan menyeluruh terhadap ruas Jembatan Merah–Muara Soma–Simpang Gambir dan mengambil langkah konkret untuk memperbaikinya.

"Jalan adalah urat nadi kehidupan masyarakat. Pemerintah wajib memastikan urat nadi itu tetap berfungsi dengan baik. Jangan sampai masyarakat Madina terus menjadi korban buruknya infrastruktur," pungkasnya.

Dede Irwanda, Tokoh Muda Potensial, Siap Bawa Energi Baru untuk Hanura Medan Marelan

admin — Tue, 25 Aug 2026 10:31:00 +0700+0700

Medan Marelan — Sosok muda Dede Irwanda dinilai memiliki potensi besar untuk terus berkembang dan mengambil peran lebih strategis dalam dinamika politik di Kecamatan Medan Marelan.

Sebagai Ketua Pimpinan Anak Cabang (PAC) Partai Hanura Medan Marelan, Dede Irwanda berada pada posisi penting untuk menggerakkan organisasi sekaligus membangun komunikasi dengan masyarakat di tingkat akar rumput.

Di tengah perubahan konstelasi politik yang semakin dinamis, tampilnya figur muda seperti Dede menjadi warna tersendiri. Usia muda tidak semestinya dipandang sebagai keterbatasan, tetapi justru menjadi modal untuk menghadirkan energi, gagasan dan pola komunikasi politik yang lebih segar.

Dede dinilai memiliki ruang yang cukup besar untuk membangun kekuatan politiknya melalui kerja-kerja nyata di tengah masyarakat. Kedekatan dengan warga, kemampuan membangun jaringan serta keberanian mengambil tanggung jawab organisasi menjadi modal penting bagi seorang kader muda.

"Anak muda jangan hanya menjadi penonton dalam panggung politik. Anak muda harus berani tampil, bekerja dan membuktikan bahwa mereka mampu membawa perubahan," demikian semangat yang tercermin dari kiprah Dede Irwanda dalam memimpin PAC Hanura Medan Marelan.

Sementara itu, keberadaan Muhammad Ilham Sumanto sebagai Sekretaris PAC Partai Hanura Medan Marelan juga menjadi bagian penting dalam memperkuat soliditas kepengurusan.

Kombinasi kepemimpinan anak muda dengan semangat organisasi yang solid diharapkan mampu menjadikan PAC Hanura Medan Marelan semakin aktif, komunikatif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat.

Bagi Dede, panggung politik bukan semata-mata tempat mengejar jabatan. Lebih jauh, politik harus menjadi ruang untuk membangun kepercayaan, memperjuangkan kepentingan masyarakat dan menunjukkan bahwa kader muda juga mampu memberikan kontribusi nyata.

Dengan energi muda dan tantangan politik yang semakin kompleks, kiprah Dede Irwanda ke depan menarik untuk dicermati. Bukan tidak mungkin, dari Medan Marelan akan lahir figur muda yang mampu menapaki panggung politik yang lebih besar.

Kini waktunya anak muda tidak sekadar bicara tentang perubahan, tetapi tampil dan menjadi bagian dari perubahan itu sendiri.

Gubsu Bobby Bahas Persiapan IMT-GT ke-32 Bersama Menko Perekonomian

admin — Tue, 25 Aug 2026 01:40:00 +0700+0700

MEDAN — Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution membahas persiapan Pertemuan Tingkat Menteri Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT) ke-32 bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto.

Pertemuan IMT-GT ke-32 tersebut dijadwalkan berlangsung di Sumatera Utara pada September 2026 mendatang.

Agenda ini dinilai menjadi momentum strategis untuk memperkuat posisi Sumatera Utara dalam perekonomian nasional sekaligus meningkatkan konektivitas ekonomi dengan kawasan ASEAN.
Dalam diskusi tersebut, Bobby Nasution dan Airlangga Hartarto membahas berbagai potensi yang dimiliki Sumatera Utara.

Mulai dari sumber daya alam, komoditas unggulan, infrastruktur, pasar, hingga posisi geografis yang strategis bagi perekonomian nasional.

Sumatera Utara juga memiliki posisi penting karena menjadi salah satu pintu gerbang Indonesia menuju kawasan ASEAN. Karena itu, pelaksanaan IMT-GT 2026 diharapkan tidak hanya menjadi agenda seremonial, tetapi mampu menghasilkan kerja sama konkret di bidang investasi, perdagangan dan konektivitas.

Ada tiga prioritas utama yang diharapkan dapat didorong melalui IMT-GT 2026. Pertama, integrasi rantai nilai dan hilirisasi. Kedua, penguatan konektivitas dan logistik. Ketiga, mengubah berbagai potensi yang dimiliki menjadi peluang investasi dan perdagangan.

Selain itu, integrasi ekonomi Sumatera juga diharapkan semakin kuat melalui pengembangan pariwisata, ekonomi halal, ekonomi hijau dan energi bersih, human capital, serta transformasi digital.

Bobby Nasution berharap momentum IMT-GT 2026 dapat dimanfaatkan untuk memperkuat daya saing Sumatera Utara dan Sumatera secara keseluruhan.

Dengan berbagai keunggulan yang dimiliki, Sumatera Utara diharapkan mampu menjadi salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkuat hubungan ekonomi Indonesia dengan Malaysia dan Thailand.

Pertemuan tingkat menteri tersebut nantinya diharapkan dapat membuka lebih banyak peluang investasi, memperluas pasar produk unggulan daerah, serta memperkuat konektivitas antarwilayah dalam kawasan IMT-GT.red

Ketua JMSI Sumut Dukung Langkah Gubsu Bobby Nasution, Sumut Tuan Rumah IMT-GT ke-32

admin — Tue, 25 Aug 2026 01:18:00 +0700+0700

MEDAN — Ketua Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Sumatera Utara, Sumur Rianto, SH, MH, mendukung langkah Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution dalam mempersiapkan Sumatera Utara sebagai tuan rumah Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT) ke-32 yang akan digelar pada September 2026.

Menurut Sumur Rianto, yang akrab disapa Anto Genk, sekaligus CEO Sumut24 Group, penyelenggaraan pertemuan tingkat menteri tersebut merupakan momentum penting bagi Sumatera Utara untuk memperkenalkan berbagai potensi daerah kepada dunia internasional, khususnya kawasan ASEAN.

"JMSI Sumut mendukung langkah Gubsu Bobby Nasution menjadikan Sumatera Utara sebagai tuan rumah IMT-GT ke-32. Ini merupakan momentum strategis untuk memperkuat posisi Sumut di tingkat regional," kata Anto Genk.

Ia menilai, Sumatera Utara memiliki berbagai keunggulan yang dapat ditawarkan dalam forum kerja sama Indonesia, Malaysia dan Thailand, mulai dari sektor pariwisata, komoditas unggulan, investasi, perdagangan hingga konektivitas.

Anto Genk juga berharap momentum IMT-GT dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat Sumatera Utara, terutama dalam membuka peluang investasi, memperluas pasar produk lokal, menciptakan lapangan kerja serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

"Yang paling penting, kegiatan ini jangan hanya menjadi agenda pertemuan. Kita berharap ada tindak lanjut konkret berupa investasi, perdagangan, penguatan UMKM, pariwisata dan sektor-sektor strategis lainnya," ujarnya.

Selain itu, ia menilai keterlibatan media siber juga penting dalam menyampaikan informasi dan potensi Sumatera Utara kepada masyarakat nasional maupun internasional.
"Media memiliki peran untuk mengawal dan mempublikasikan potensi serta peluang yang lahir dari IMT-GT. JMSI Sumut siap ikut mendukung dan mengawal momentum ini agar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi Sumatera Utara," kata Anto Genk.

Ia menambahkan, dengan posisi geografis yang strategis dan kedekatan dengan negara-negara ASEAN, Sumatera Utara memiliki peluang besar untuk menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan.

"Ini kesempatan besar bagi Sumut. Kita harus bersama-sama mendukung langkah Gubernur Bobby Nasution agar IMT-GT ke-32 benar-benar menjadi momentum kebangkitan investasi, perdagangan dan ekonomi Sumatera Utara," pungkasnya.rd

Gerebek Dua Sarang Narkoba di Jalan Mangkubumi Medan, 2 Pengedar dan 7 Pemakai Diamankan

admin — Mon, 24 Aug 2026 22:45:00 +0700+0700

Medan |halomedan.com -

Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan, Minggu (23/8/2026) sore menggerebek dua sarang narkoba di pemukiman padat Jalan Mangkubumi, Kecamatan Medan Maimun. Polisi, berhasil meringkus dua pengedar, dan tujuh pemakai yang beberapa diantaranya sempat lompat ke sungai.

Kasat Resnarkoba Polrestabes Medan, AKBP Rafli Yusuf Nugraha, SH, SIK, MIP, Senin (24/8/2026) pagi menjelaskan, penggerebekan dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan petugas, yang menemukan adanya praktek jual beli narkoba di dua tempat kawasan Mangkubumi.

Dengan perhitungan yang matang, seluruh Perwira Satresnarkoba Polrestabes Medan kemudian berpencar bersama tim gabungan untuk melakukan penggerebekan.

Hasilnya, dua sarang narkoba pun berhasil disentuh dan sembilan pria diringkus di lokasi penggerebekan.

"Ada dua sarang narkoba dengan modus berbeda yang kami gerebek. Pertama sarang narkoba modus rumah kos, jadi di lantai 2 kamar kos, dan lantai 1 dijadikan basis narkoba. Sarang narkoba kedua, modusnya berada di bantaran sungai, saat kami gerebek ada beberapa orang yang melompat ke sungai," ungkap Rafli.

Dari sembilan orang yang ditangkap, dua diantaranya yakni AR (37) dan AG (42) yang merupakan warga Jalan Mangkubumi, Kecamatan Medan Maimun, dipastikan merupakan pengedar narkotika jenis sabu. Dari keduanya, petugas menyita masing – masing 4 paket sabu siap edar dari tangan AR, dan 3 paket sabu siap edar dari tangan AG.

"Untuk tujuh orang kami deteksi sebagai pengguna, mereka ini umumnya berprofesi sebagai juru parkir dan beberapa berprofesi sebagai buruh harian lepas. Selain narkotika jenis sabu, kami juga menyita puluhan alat hisap, puluhan plastik klip, sejumlah uang, dan sebilah kapak yang diduga sengaja disiapkan untuk menyerang petugas," tambah Rafli.

Agar praktek serupa tidak terulang, petugas pun kemudian menghancurkan seluruh tempat transaksi narkoba di pemukiman padat ini. Petugas, juga membakar tempat duduk dan meja yang digunakan untuk menggunakan narkoba, termasuk triplek penutup lapak narkoba.

Kawasan ini, kini dalam pengawasan ketat pihak Kepolisian, dan penggerebekan serupa dipastikan akan kembali dilakukan, jika praktek jual beli narkoba kembali ditemukan di tempat ini.

"Kawasan ini akan kami awasi dengan ketat, kami mengajak masyarakat untuk sama – sama memerangi narkoba, untuk menyelamatkan generasi bangsa," pungkas Rafli.(W02)

Seorang Residivis Narkoba Gol di Polsek Medan Kota, Ini Kasusnya

admin — Mon, 24 Aug 2026 22:42:00 +0700+0700

Medan |halomedan.com -

Tim Opsnal Polsek Medan Kota Polrestabes Medan mengamankan seorang laki laki tersangka pelaku pencurian HP yang terjadi di salah satu toko/kedai di Jalan Ir H Juanda, Kelurahan Pasar Merah Barat, Kecamatan Medan Kota.

Adapun tersangka seorang residivis kasus narkoba bernama, Boby Pratama (40) tahun, warga Jalan Setiabudi yang kesehariannya mengamen hingga pelapor/korban, Novia Clara Sibarani (27) tahun warga Gg Segitiga Dusun I, Tanjung Morawa mengalami kerugian 1 (satu) unit Handphone jenis IPhone 11 warna abu ditaksir kerugian sekitar Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah).

Kapolsek Medan Kota Melalui Kanit Reskrim Polsek Medan Kota, Iptu Poltak Tambunan kepada wartawan, Senin (24/8/226) mengatakan, kronologis pencurian tersebut terjadi pada hari Senin 24 Agustus 2026 sekira pukul 01.00 Wib. Pelapor bersama dengan temannya sedang berbelanja di Kedai Aceh di Jalan Ir H Juanda.

Lalu setelah berbelanja pelapor lupa bahwa handphone miliknya tertinggal di meja kasir kedai tersebut. Sehingga pelapor kembali namun handphone tersebut sudah tidak ada lagi di meja.

Masih Iptu Poltak Tambunan, saat dicek dari rekaman cctv terlihat seorang laki - laki pengamen mengambil handphone milik korban tersebut lalu pergi. Kemudian korban melapor ke petugas Unit Reskrim Polsek Medan Kota.

"Dengan petunjuk rekaman cctv kemudian petugas dan korban bersama - sama mencari pelaku yang akhirnya ditemukan sedang berada di Gang Nasional. Kemudian petugas langsung mengamankan dan menggeledah pelaku lalu menemukan 1(satu) unit handphone milik korban dari saku celana sebelah kanan bagian depan pelaku," ujar Iptu Poltak Tambunan.

Lanjut Kanit, saat di interogasi pelaku mengakui perbuatannya telah mencuri handphone milik korban saat berada di kedai aceh. Lalu ingin menjualkannya di gang nasional. Namun handphone tersebut belum sempat dijualkan sudah diamankan oleh petugas. Atas kejadian tersebut korban merasa keberatan lalu membuat laporan pengaduan di Polsek Medan Kota.(W02)

Satgas Karya Bakti TNI Terus Melanjutkan Pembangunan Jembatan Beton di Mehaga

admin — Mon, 24 Aug 2026 22:40:00 +0700+0700

Nias Selatan |halomedan.com -

Satgas Karya Bakti TNI untuk Rakyat terus melanjutkan pembangunan jembatan beton di Desa Mehaga, Kecamatan Somambawa, Kabupaten Nias Selatan, Senin (24/8/2026). Pembangunan jembatan ini merupakan bagian dari Program Karya Bakti TNI untuk Rakyat yang diprakarsai Presiden RI Prabowo Subianto sebagai upaya mempercepat pemerataan pembangunan infrastruktur hingga ke wilayah terpencil sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Jembatan beton di Jembatan Gewa Silimewali, Desa Mehaga, memiliki panjang 10 meter, lebar 4 meter, dan tinggi 4,5 meter. Jembatan tersebut dibangun karena kondisi jembatan lama sudah tidak layak dilalui dan dinilai membahayakan keselamatan warga. Nantinya, jembatan baru ini diharapkan dapat memperkuat akses penghubung antardusun di Desa Mehaga sekaligus mempermudah mobilitas masyarakat menuju wilayah sekitar Kecamatan Somambawa.

Hingga kini, progres pembangunan telah mencapai 62 persen. Pekerjaan yang dilakukan meliputi pemasangan bekisting dan perakitan besi tulangan sebagai tahapan persiapan sebelum pengecoran lantai beton. Pengerjaan dilaksanakan secara gotong royong oleh personel Yonif TP 905/TS, personel Kodim 0213/Nias bersama masyarakat setempat. Kolaborasi tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat pembangunan sekaligus memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat.

Kapendam I/BB Kolonel Inf Sandy, S.I.P., M.Han., mengatakan TNI AD terus berkomitmen mendukung kebijakan pemerintah melalui Program Karya Bakti TNI untuk Rakyat, khususnya pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat. Menurutnya, keberadaan jembatan tersebut diharapkan dapat memberikan akses yang lebih aman sekaligus menunjang aktivitas warga.

"Melalui semangat gotong royong dan sinergi antara prajurit TNI dengan masyarakat, kami berharap pembangunan jembatan ini dapat segera diselesaikan sehingga manfaatnya bisa segera dirasakan oleh warga. TNI akan terus hadir membantu pemerintah mempercepat pembangunan di daerah serta mengatasi berbagai kesulitan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur yang memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan rakyat," ujar Kapendam.(W02)

Pangdam I/BB Resmikan Jembatan Perintis Tumpatan Nibung Deli Serdang, Buka Akses Warga

admin — Mon, 24 Aug 2026 22:38:00 +0700+0700

Deliserdang |halomedan.com -

Pangdam I/Bukit Barisan Mayjen TNI Hendy Antariksa meresmikan Jembatan Perintis di Dusun I, Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Senin (24/8/2026). Jembatan tersebut merupakan program Presiden RI yang dikerjakan oleh TNI AD.

Setibanya di lokasi, Pangdam I/BB menyampaikan pernyataan resmi, dilanjutkan penandatanganan prasasti dan foto bersama tokoh masyarakat. Peresmian kemudian ditandai dengan pemotongan pita, Pangdam berinteraksi langsung dengan masyarakat Desa Tumpatan Nibung.

Dalam keterangannya, Pangdam mengatakan kehadirannya di Deli Serdang untuk meresmikan salah satu Jembatan Perintis Garuda atau jembatan gantung yang dibangun di wilayah Sumatera Utara. Hingga saat ini, Kodam I/BB telah membangun 323 jembatan, dengan 256 jembatan telah selesai dan sisanya masih dalam proses pengerjaan. "Bulan depan, kita juga akan melaksanakan penambahan titik-titik pembangunan jembatan di Samosir dan ada beberapa penambahan titik di wilayah Sumatera Utara lainnya. Tujuannya adalah untuk memberikan akses yang baik dan layak kepada masyarakat seluruh indonesia khususnya di Sumut," kata Pangdam.

Pangdam memastikan pembangunan jembatan hingga saat ini berjalan melalui sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat. Menurutnya, kolaborasi tersebut menjadi salah satu kunci agar pembangunan infrastruktur dapat berjalan dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Pangdam berharap masyarakat memanfaatkan dan merawat jembatan dengan sebaik-baiknya. Apabila terjadi kerusakan atau permasalahan, masyarakat dapat segera melaporkannya kepada TNI agar dapat ditindaklanjuti.

Usai peresmian, Pangdam meninjau langsung kondisi jembatan untuk memastikan infrastruktur tersebut benar-benar layak dilintasi masyarakat. Turut hadir Danrem 022/PT, Aster Kasdam I/BB, Kazidam I/BB, Kapendam I/BB, Forkopimda Kabupaten Deli Serdang, serta Forkopimcam Kecamatan Batang Kuis.(W02)

Aksi Berbagi LPM Sei Agul Bagikan 50 Tas dan Perlengkapan Sekolah, Didorong Jadi Role Model se-Kecamatan Medan Barat

admin — Mon, 24 Aug 2026 14:40:00 +0700+0700

Medan, halomedan.com

Sebanyak 50 tas sekolah lengkap dengan perlengkapan alat tulis dibagikan kepada anak-anak dalam kegiatan Aksi Berbagi dan Edukasi Deteksi Gangguan Pendengaran Sejak Dini Bersama LPM dan Kelurahan Sei Agul di Jalan Karya Medan, Senin (24/8/2026). Aksi sosial ini mendapat apresiasi dari Pemerintah Kecamatan Medan Barat dan dihadiri para lurah se-Kecamatan Medan Barat.

Sekretaris Camat Medan Barat, Erwin Munte yang mewakili Camat Medan Barat Maswan Harahap, berharap aksi sosial tersebut tidak berhenti di Sei Agul. Ia mendorong kegiatan serupa dapat diinisiasi di kelurahan lain dengan melibatkan LPM, pemerintah setempat, pelaku usaha, dan masyarakat.

"Mudah-mudahan ini menjadi tolak ukur ataupun role model di Kecamatan Medan Barat untuk tertular juga di kelurahan yang lain," katanya.

Ketua LPM Sei Agul, M. Akhiruddin Nasution, mengatakan pembagian bantuan tersebut menjadi wujud nyata kepedulian bersama untuk membantu anak-anak mendapatkan fasilitas pendukung belajar yang layak.

Ia mengatakan, aksi berbagi ini terwujud atas partisipasi masyarakat dan perusahaan yang berada di wilayah Kelurahan Sei Agul, PT Mestindo.

Ia juga mengajak para pelaku usaha di wilayah Sei Agul ikut mengambil bagian dalam membantu menyelesaikan persoalan sosial. Menurutnya, kepedulian dunia usaha dapat dibangun melalui pola sederhana namun berkelanjutan.

"Jika seluruh pelaku usaha mau terlibat, misalnya dengan konsep satu pengusaha satu anak asuh, kami yakin permasalahan sosial di Sei Agul dapat terentaskan," harapnya.

Sedangkan kepada anak-anak penerima bantuan bAkhiruddin berpesan menjadikan bantuan tersebut sebagai pemicu semangat untuk terus belajar.

Sementara itu, Lurah Sei Agul, Ade Kurniawan mengapresiasi kolaborasi yang terbangun dalam kegiatan tersebut. Ia menilai kegiatan sosial tidak cukup hanya dengan memberikan bantuan, tetapi juga perlu disertai perhatian dan pendampingan terhadap anak-anak.

Ade mengingatkan pentingnya peran orang tua dalam mengawasi pergaulan anak di tengah berbagai tantangan yang dihadapi generasi muda. Menurutnya, anak-anak harus terus diarahkan pada kegiatan positif agar tumbuh menjadi generasi penerus yang pintar dan memiliki karakter baik.

Ia juga mengajak orang tua, LPM, Babinsa, Bhabinkamtibmas, pemerintah, dan seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi anak-anak di Kelurahan Sei Agul.

Selain aksi berbagi, kegiatan tersebut juga diisi edukasi deteksi gangguan pendengaran sejak dini oleh dr. Siti Masliana Siregar yang juga Ketua TP PKK Sei Agul.

Dalam paparannya, Siti Masliana menjelaskan pentingnya mendeteksi gangguan pendengaran pada anak sejak dini. Menurutnya, gangguan pendengaran dapat dipicu berbagai faktor, mulai dari kondisi bawaan lahir, infeksi saat kehamilan, trauma fisik, hingga efek samping obat tertentu, termasuk obat untuk penyakit TBC.

Siti Masliana mengimbau para orang tua mewaspadai tanda-tanda awal gangguan pendengaran pada anak. Beberapa di antaranya anak tidak merespons ketika dipanggil, sering meminta ucapan diulang, menyetel volume televisi atau telepon seluler terlalu keras, hingga mengeluhkan telinga berdenging.

Menurutnya, gangguan pendengaran yang tidak ditangani dapat berdampak pada aktivitas anak di sekolah. Anak bisa mengalami kesulitan berkonsentrasi, penurunan prestasi belajar, bahkan kerap disalahpahami sebagai anak yang tidak patuh karena tidak merespons ketika diajak berbicara.

Karena itu, Siti Masliana mengingatkan orang tua segera memeriksakan anak ke dokter spesialis THT apabila menemukan tanda-tanda yang mengarah pada gangguan pendengaran.red

Peringati HUT ke-28, Borkat dan Pengurus DPD PAN Padang Sidimpuan Santuni dan Bantu Rakyat

admin — Mon, 24 Aug 2026 14:32:00 +0700+0700

Padang Sidimpuan | Wakil Ketua DPW PAN Sumatera Utara, H Borkat SSos MM yang juga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan, menghadiri tasyakuran HUT ke-28 Partai Amanat Nasional, yang dilaksanakan DPD PAN Kota Padang Sidimpuan.

Peringatan HUT yang ditandai dengan rangkaian kegiatan bantu rakyat di antaranya pemberian santunan kepada anak yatim tersebut, digelar di Sekretariat DPD PAN Kota Padang Sidimpuan, Jalan Arif Rahman Hakim No 9 Kelurahan Bincar, Minggu (23/8/2026).

Borkat yang juga Ketua Badan Penguatan Dapil Sumut VII itu dalam kesempatan itu menegaskan, peringatan HUT PAN merupakan momentum untuk memperkuat konsolidasi internal dan soliditas antara segenap pengurus bersama konstituen partai.

Borkat juga menyatakan, bahwa sesuai dengan pesan yang sering disampaikan Ketua Umum DPP PAN, Zulkifli Hasan, bahwa para pimpinan dan kader partai harus senantiasa responsif dalam membantu rakyat.

Dalam hal ini, Borkat mengapresiasi jajaran pengurus DPD PAN Kota Padangsidimpuan bersama para pengurus DPC, yang juga telah memperlihatkan komitmennya untuk selalu hadir di tengah masyarakat.

Sementara, Ketua DPD PAN Padangsidimpuan Adianto Siregar SSos menyambut positif kehadiran Borkat dalam kapasitasnya sebagai pengurus harian DPW PAN Sumatera Utara."Kegiatan peringatan HUT partai yang ditandai dengan adanya pemberian bantuan kepada masyarakat, rutin kita laksanakan setiap tahun," ujarnya.

Pada peringatan HUT yang berlangsung khidmat itu juga hadir para tokoh masyarakat di sekitar sekretariat, Kepala Lingkungan Kampung Marancar H Ismail Siregar, dan mantan Ketua DPC PPP Tapsel H Kasmuddin Harahap yang juga pernah menjadi anggota DPRD Tapsel.

Sejumlah tokoh dan warga yang menyaksikan kehadiran Borkat menyampaikan harapan, baik secara langsung maupun melalui media sosial (medsos), bahwa suami Maritoyani Batubara ini sudah layak menjadi bakal calon Wali Kota Padang Sidimpuan.

Mereka menyampaikan harapan sekaligus dukungan itu, karena Borkat dinilai sudah teruji saat diberi amanah menjadi Ketua DPD PAN Tapanuli Selatan, sukses meningkatkan raihan kursi sejak Pileg 2019, dari 3 menjadi 5 dan terus bisa dipertahankan sampai sekarang.

Menyikapi pesan dan ekspektasi sejumlah kalangan, baik yang disampaikan secara langsung maupun melalui medsos tersebut, Borkat hanya senyum senyum saja dan menganggapnya sebagai sebuah tantangan untuk terus berbuat lebih baik kepada masyarakat di Tabagsel.

"Insya Allah untuk saat ini saya fokus dulu bekerja sebagai wakil rakyat dan sekuat tenaga akan terus berupaya bantu rakyat sesuai instruksi pak ketum kita, Zulhas," kata Borkat.

Anggaran BTT tak Otomatis Bisa Dipakai Bangun Rumah Korban Puting Beliung di Medan Johor

admin — Mon, 24 Aug 2026 13:36:00 +0700+0700

MEDAN — Rencana Pemerintah Provinsi Sumatera Utara membangun kembali rumah warga korban angin puting beliung di Kecamatan Medan Johor mendapat apresiasi dari sisi kemanusiaan. Namun kebijakan tersebut dinilai tidak boleh mengabaikan batas kewenangan pemerintahan, mekanisme penganggaran, serta prinsip akuntabilitas penggunaan APBD.

Analis Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Sumatera Utara, Elfenda Ananda, menilai keinginan Gubernur Sumut Bobby Nasution merespons cepat penderitaan korban merupakan langkah positif. Akan tetapi, respons terhadap bencana harus tetap berjalan dalam koridor tata kelola pemerintahan yang baik.

"Dari sisi kemanusiaan, rencana Pemprov Sumut membangun kembali rumah korban puting beliung patut diapresiasi. Tetapi niat baik pemerintah tidak boleh mengabaikan tata kelola pemerintahan dan disiplin anggaran," ujarnya menjawab wartawan, Senin (24/8/2026).

Menurutnya, terdapat sejumlah pertanyaan mendasar yang harus dijawab sebelum pembangunan dilakukan. Di antaranya, siapa yang memiliki tanggungjawab utama terhadap penanganan bencana, dari mana sumber anggaran pembangunan rumah, serta atas dasar kewenangan apa Pemprov Sumut membangun rumah warga yang secara administratif berada di wilayah Kota Medan.

Elfenda menegaskan, intervensi Pemprov Sumut tetap dapat dibenarkan sepanjang ditempatkan sebagai bentuk dukungan, fasilitasi, koordinasi, atau bantuan kepada Pemko Medan. Sebaliknya, intervensi tersebut dinilai bermasalah apabila berubah menjadi pengambilalihan kewenangan pemerintah kota tanpa landasan yang jelas.

"Jangan sampai karena ingin terlihat cepat merespons penderitaan korban bencana, pemerintah justru mengabaikan siapa yang bertanggung jawab, kewenangan masing-masing pemerintah daerah, serta mekanisme penggunaan anggaran," tegasnya.

**Tumpang Tindih Anggaran
Lebih jauh Elfenda mengingatkan bahwa Kecamatan Medan Johor merupakan wilayah administratif Pemerintah Kota Medan. Karena itu, Pemko Medan melalui perangkat daerah terkait, termasuk BPBD Kota Medan, memiliki tanggungjawab dalam penanganan bencana di wilayah tersebut.

Pemprov Sumut, lanjutnya, tentu dapat memberikan bantuan. Namun, posisi pemprov harus diperjelas sejak awal: apakah sebagai pemberi bantuan kepada Pemko Medan, fasilitator, atau menggunakan mekanisme lain yang dibenarkan peraturan perundang-undangan.
Kejelasan tersebut penting agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan maupun penganggaran.

"Turunnya gubernur langsung ke lokasi bencana menunjukkan kepedulian terhadap korban. Tetapi kehadiran kepala daerah di lapangan tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan batas kewenangan pemerintahan dan mekanisme pengelolaan APBD," katanya.

Menurut Elfenda, penggunaan anggaran bencana, termasuk Belanja Tidak Terduga (BTT), juga tidak dapat dilakukan secara bebas hanya dengan alasan terjadi bencana.
Penggunaan BTT harus mengacu pada regulasi pengelolaan keuangan daerah, termasuk ketentuan dalam PP Nomor 12 Tahun 2019 dan pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 77 Tahun 2020.

**Tak Otomatis Bisa Pakai BTT
Elfenda menekankan, tidak setiap kegiatan pascabencana secara otomatis dapat dibebankan ke BTT. Harus dilihat terlebih dahulu sifat, tahapan, serta kebutuhan kegiatannya. Jika berkaitan dengan kondisi tanggap darurat, BTT dapat menjadi instrumen yang relevan. Namun, ketika kegiatan telah masuk tahap rehabilitasi dan rekonstruksi, pemerintah harus melihat mekanisme penganggaran yang paling tepat melalui program dan kegiatan perangkat daerah terkait atau instrumen anggaran lain yang dibenarkan.

"Pembangunan rumah tidak otomatis harus menggunakan BTT. Harus dilihat dulu sifat kegiatannya. Kalau tanggap darurat, BTT sangat relevan. Kalau sudah masuk rehabilitasi dan rekonstruksi, penganggarannya harus dilihat lebih spesifik," ucapnya.

Salah satu opsi, kata Elfenda, adalah pemberian bantuan keuangan kepada Pemko Medan apabila desain kebijakannya memang Pemprov Sumut memberikan dukungan fiskal agar pemerintah kota melaksanakan rehabilitasi atau rekonstruksi rumah korban. Namun, bantuan tersebut tetap harus memiliki mekanisme yang jelas, mulai dari pemberian, penyaluran, penggunaan hingga pertanggungjawabannya.

"Kalau Pemprov Sumut membangun rumah secara langsung di Kota Medan tanpa jelas siapa penerima manfaatnya, siapa pelaksana kegiatannya, apa dasar kewenangannya, dan bagaimana posisi anggarannya terhadap APBD Kota Medan, tentu berpotensi menjadi persoalan hukum apabila ketentuan dilanggar," katanya.

**Jangan Langsung Diumumkan
Terkait rencana pembangunan kembali 167 rumah terdampak, Elfenda meminta Pemprov Sumut dan Pemko Medan terlebih dahulu melakukan verifikasi bersama.

Ia menilai pemerintah tidak seharusnya langsung menetapkan seluruh rumah terdampak akan dibangun kembali sebelum memiliki basis data yang terverifikasi.

Menurutnya, perlu dibuat database bersama yang sekurang-kurangnya memuat identitas kepala keluarga, alamat lengkap, status kepemilikan bangunan, dokumentasi kondisi sebelum dan setelah bencana, hasil asesmen, nilai kerugian, jenis bantuan yang telah diberikan, sumber pembiayaan, serta klasifikasi apakah rumah harus dibangun kembali atau cukup direhabilitasi.

"Jangan langsung diumumkan semuanya akan dibangun. Harus terlebih dahulu dibuat database bersama antara Pemprov Sumut dan Pemko Medan," ujarnya.

Verifikasi bersama juga diperlukan untuk mencegah terjadinya pembiayaan ganda. Jangan sampai satu korban menerima pembiayaan dari APBD provinsi dan APBD kota untuk pekerjaan yang sama, sementara korban lain dengan tingkat kerusakan lebih berat justru belum mendapatkan bantuan.

"Ini fungsi koordinasi. Jangan sampai ada korban yang mendapatkan pembiayaan ganda untuk pekerjaan yang sama, sementara korban lain yang kerusakannya lebih berat belum memperoleh bantuan," tegas Elfenda.

Ia juga meminta seluruh data penerima bantuan, bentuk bantuan, serta sumber pembiayaannya dibuka secara transparan kepada publik sebagai bagian dari prinsip akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Elfenda juga menyoroti alasan Gubernur Bobby yang menilai pemberian material bangunan dapat membebani korban karena warga masih harus membeli kekurangannya.
Secara sosial, menurutnya, alasan tersebut dapat dipahami. Namun, dari perspektif kebijakan anggaran, kondisi itu tidak berarti seluruh rumah korban otomatis harus dibangun ulang oleh pemerintah.

Pemerintah perlu melakukan klasifikasi berdasarkan tingkat kerusakan. Rumah dengan kerusakan ringan dapat diberikan bantuan material atau perbaikan. Rumah dengan kerusakan sedang dapat memperoleh rehabilitasi sesuai tingkat kerusakannya. Sementara rumah yang rusak berat, tidak layak huni, atau hancur total dapat diprioritaskan untuk pembangunan kembali. Kondisi ekonomi korban, lanjut Elfenda, dapat menjadi faktor pertimbangan, tetapi tidak boleh menggantikan hasil asesmen teknis.

"Prinsip kebijakannya bukan sekadar 'yang rusak kita bangun, yang hancur kita bangun baru'. Bantuan harus diberikan sesuai tingkat kerusakan berdasarkan verifikasi teknis dan kemampuan fiskal pemerintah," katanya.

Ia mengingatkan, kebijakan pembangunan seluruh rumah korban secara otomatis juga dapat menimbulkan persoalan baru apabila tidak dirancang secara hati-hati, termasuk munculnya ekspektasi bahwa setiap bencana harus selalu diikuti bantuan pembangunan rumah secara penuh dari pemerintah. Karena itu, penanggulangan bencana harus ditempatkan dalam kerangka kebijakan yang utuh, mulai dari pra-bencana, tanggap darurat hingga rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

"Yang paling penting bukan siapa yang terlihat paling cepat hadir, tetapi apakah kebijakan tersebut tepat sasaran, memiliki dasar kewenangan, jelas sumber anggarannya, tidak tumpang tindih, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik," pungkas Elfenda. ***

KSMI Siapkan Liga Santri dan Piala Asia, Sepakbola Mini Kian Berkembang di Indonesia

admin — Sun, 23 Aug 2026 17:44:00 +0700+0700

JAKARTA — Komite Sepakbola Mini Indonesia (KSMI) menyiapkan dua kejuaraan sepakbola mini dalam agenda beruntun. Kejuaraan pertama adalah Liga Santri yang dijadwalkan berlangsung pada Oktober 2026, disusul Piala Asia pada Januari 2027.

Rencana tersebut ditetapkan dalam Rapat Pleno Pengurus Pusat KSMI yang digelar di Jakarta, Minggu (23/8/2026). Liga Santri akan mempertemukan klub-klub sepakbola mini santri dari berbagai daerah di Indonesia.

Adapun Piala Asia dijadwalkan diikuti tim-tim dari negara Saudi Arabia, Lebanon, Iraq, Maldives, Pakistan, Oman, Qatar, India, Indonesia, Brunei Darussalam, Filipina, dan Singapura.

Kejuaraan tersebut menjadi salah satu agenda yang dipersiapkan KSMI untuk memperluas kompetisi sepakbola mini Indonesia ke level regional.

Rapat pleno dipimpin Ketua Umum KSMI sekaligus Presiden Federasi Mini Football Asia, Dr. Ir. H. Yan Mulia Abidin, SE., M.Sc. Selain membahas agenda kompetisi, rapat tersebut juga menjadi momentum memperkuat struktur organisasi KSMI.

Salah satu perubahan dalam jajaran pengurus pusat adalah masuknya Tundra Meliala sebagai Wakil Ketua Umum yang membidangi media dan teknologi.

Kehadiran kompetisi nasional dan regional itu sejalan dengan perkembangan posisi sepakbola mini di Indonesia. Cabang olahraga tersebut resmi tercatat sebagai cabang olahraga (cabor) ke-78 di Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) pada 17 September 2025.

Dengan status tersebut, sepakbola mini memiliki pijakan yang lebih kuat dalam ekosistem olahraga nasional. Di sisi lain, keterlibatan dalam organisasi sepakbola mini internasional membuka peluang bagi Indonesia untuk menjadi tuan rumah maupun peserta kompetisi tingkat Asia.

KSMI kini menghadapi tantangan untuk memastikan pertumbuhan tersebut tidak berhenti pada aspek kelembagaan. Kompetisi yang teratur, pembinaan pemain dari tingkat daerah, serta keterhubungan antara turnamen nasional dan internasional menjadi faktor penting untuk membangun ekosistem sepakbola mini yang berkelanjutan.

Liga Santri pada Oktober 2026 dapat menjadi salah satu pintu masuk pembinaan pemain sekaligus memperluas basis sepakbola mini di lingkungan pesantren. Selanjutnya, Piala Asia pada Januari 2027 menjadi panggung bagi KSMI untuk menguji kapasitas Indonesia dalam penyelenggaraan kompetisi regional.

Dua agenda tersebut membuat periode akhir 2026 hingga awal 2027 menjadi fase penting bagi KSMI dalam memperkuat kompetisi sekaligus memperkenalkan sepakbola mini Indonesia di tingkat Asia.

Ambal Warso ke-31 Keluarga Besar DIY, Perkuat Guyub Sedulur dan Lestarikan Budaya Jawa

admin — Sun, 23 Aug 2026 15:28:00 +0700+0700

DELISERDANG | – Keluarga besar Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menggelar Ambal Warso ke-31 sebagai momentum mempererat tali silaturahmi, memperkuat semangat guyub sedulur, sekaligus melestarikan budaya Jawa.

Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Bupati Deli Serdang Lom Lom Suwondo, Ketua KB DIY Sumarsono, Brigjen TNI (Purn) Ahwan, Beny Subarjo, Rianto SH MH, Paryono serta keluarga besar dan warga Paguyuban DIY.

Wakil Bupati Deli Serdang Lom Lom Suwondo dalam kesempatan itu menyampaikan pentingnya menjaga kebersamaan dan persaudaraan di tengah masyarakat.
"Perlulah kita terus menjaga guyub sedulur. Persaudaraan harus tetap dirawat dan budaya Jawa harus terus dilestarikan, terutama agar nilai-nilai luhur budaya tersebut dapat diwariskan kepada generasi muda," ujar Lom Lom Suwondo.

Sementara itu, Ketua KB DIY Sumarsono mengatakan, Ambal Warso ke-32 bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi menjadi wadah silaturahmi bagi seluruh warga Paguyuban DIY.

"Ambal Warso yang ke-32 ini bagi warga Paguyuban DIY menjadi ajang silaturahmi. Kita ingin kebersamaan tetap terjaga dan bersama-sama ikut melestarikan budaya Jawa," kata Sumarsono.

Hal senada disampaikan Brigjen TNI (Purn) Ahwan. Ia mengucapkan terima kasih kepada seluruh sedulur Jawa Yogyakarta yang hingga kini masih konsisten menjaga dan membumikan budaya Jawa.

"Terima kasih kepada sedulur Jawa Yogyakarta yang masih terus ikut membumikan budaya Jawa. Ini merupakan bagian penting dalam menjaga warisan leluhur agar tetap hidup dan dikenal generasi berikutnya," ungkapnya.

Sementara itu, DPP Pujakesuma Bersatu Rianto SH MH atau yang akrab disapa Anto Genk mengapresiasi semangat keguyuban warga Jawa DIY.

Menurutnya, kebersamaan dan silaturahmi seperti Ambal Warso menjadi bukti bahwa semangat persaudaraan masyarakat Jawa tetap kuat.

"Kami mengapresiasi keguyuban sedulur Jawa DIY. Semoga semangat kebersamaan, kerukunan dan kecintaan terhadap budaya Jawa terus tumbuh serta menjadi perekat persaudaraan," ujar Anto Genk.

Ambal Warso ke-32 tersebut berlangsung penuh keakraban dan kekeluargaan. Semangat guyub, rukun, dan sedulur menjadi pesan utama dalam kegiatan yang sekaligus menjadi bagian dari upaya menjaga dan melestarikan budaya Jawa di Sumatera Utara. Rel

Bukan Sekadar Pertandingan, Pasukan Pimpong Putrajaya-Medan Bangun Jembatan Persahabatan Indonesia-Malaysia

admin — Sun, 23 Aug 2026 11:15:00 +0700+0700

MEDAN – Pertandingan persahabatan antara PTM Eksekutif Sumatera Utara dengan gabungan Pasukan Pimpong Putrajaya Malaysia berlangsung meriah di Aula Ar Rivai TPI Medan, Ahad (23/8/2026).

Kegiatan tersebut bukan sekadar pertandingan olahraga, tetapi juga menjadi momentum mempererat silaturahmi, persahabatan dan hubungan kekeluargaan antara masyarakat Sumatera Utara dengan sahabat-sahabat dari Putrajaya, Malaysia.

Pertandingan berlangsung dalam suasana penuh keakraban. Para peserta tampil penuh semangat dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas dan fair play.

Ketua PTM Eksekutif Sumut, H. Ikrom Helmi Nasution, SH, dalam sambutannya menyampaikan terima kasih atas kedatangan rombongan Pasukan Pimpong Putrajaya Malaysia.

Menurutnya, pertemuan tersebut merupakan bagian dari hubungan silaturahmi dan kekeluargaan yang telah terjalin selama ini dan perlu terus dipelihara.

"Kita akan bertemu kembali. Pertemuan seperti ini merupakan bagian dari silaturahmi dan hubungan kekeluargaan yang sudah terjalin," ujar H. Ikrom.

Sementara itu, perwakilan Pasukan Pimpong Putrajaya Malaysia, Saliki, menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat yang diberikan tuan rumah.

Ia mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah menerima dan menyambut rombongan Putrajaya. Saliki berharap hubungan persahabatan dan kekeluargaan antara kedua pihak dapat terus terjalin.

"Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini tidak sia-sia dan memberikan manfaat bagi kita semua," katanya.

Junjung Tinggi Sportivitas

Sementara itu, Kabid Olahraga Fahmi Harahap, yang mewakili Wali Kota Medan, mengapresiasi pelaksanaan pertandingan persahabatan tersebut.

Fahmi mengingatkan seluruh peserta agar menjunjung tinggi sportivitas selama pertandingan.

"Yang paling utama adalah menjunjung tinggi sportivitas dalam pertandingan. Menang dan kalah merupakan bagian dari olahraga. Yang terpenting bagaimana kita bertanding dengan fair play, saling menghormati dan menjaga persaudaraan," tegas Fahmi.

Menurutnya, olahraga bukan hanya tentang kemenangan dan prestasi, tetapi juga menjadi sarana mempererat hubungan antarmasyarakat serta membangun persahabatan lintas negara.

Ia berharap kegiatan olahraga bersama seperti ini dapat terus dilaksanakan secara berkesinambungan.

Hadir Tokoh dan Pengurus PTM

Turut hadir dalam acara tersebut Gubernur Sumatera Utara ke-17 H. T. Erry Nuradi, Ketua PTM Sumut Nanda Batubara, para pengurus PTM Eksekutif Sumut, rombongan Pasukan Pimpong Putrajaya Malaysia serta sejumlah undangan lainnya.

Kehadiran sejumlah tokoh dan pengurus tersebut semakin menambah suasana keakraban dalam kegiatan yang mengedepankan semangat persahabatan dan kekeluargaan.

Pertandingan persahabatan PTM Eksekutif Sumut dengan Pasukan Pimpong Putrajaya Malaysia diharapkan tidak berhenti pada kegiatan kali ini, namun dapat menjadi bagian dari rangkaian hubungan silaturahmi yang terus berkelanjutan.

Melalui olahraga, kedua pihak menunjukkan bahwa pertandingan dapat menjadi jembatan persahabatan Indonesia-Malaysia, dengan tetap mengedepankan sportivitas, persaudaraan dan semangat kebersamaan.rel

Gubsu Bobby Nasution Dorong Bank Sumut Jadi Penggerak Ekonomi dan Pembangunan Sumatera Utara

admin — Sun, 23 Aug 2026 10:13:00 +0700+0700

Medan – PT Bank Sumut mendapat dorongan kuat dari Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution untuk terus meningkatkan kinerja sekaligus memperbesar kontribusinya bagi pembangunan daerah.

Pesan itu disampaikan Bobby saat menghadiri Semarak Funwalk BUMD dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di pelataran parkir Kantor Pusat Bank Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan, Sabtu (22/8).

Kegiatan yang diikuti enam BUMD Sumatera Utara tersebut tidak sekadar menjadi momentum perayaan kemerdekaan. Jalan santai dilanjutkan dengan pembacaan Deklarasi Kolaborasi BUMD Provinsi Sumatera Utara sebagai komitmen bersama memperkuat sinergi dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

Enam BUMD yang terlibat yakni PT Bank Sumut, Perumda Tirtanadi, PT Pembangunan Prasarana Sumut (PPSU), PT Perkebunan Sumatera Utara (PSU), PT Dhirga Surya Sumatera Utara, serta PD Aneka Industri dan Jasa (AIJ).

Dalam arahannya, Bobby menegaskan bahwa BUMD harus mampu meningkatkan keberadaannya melalui kinerja yang sehat, tata kelola yang baik, serta manfaat nyata bagi masyarakat. Khusus Bank Sumut, ia menilai posisi bank pembangunan daerah tersebut sangat strategis karena mendapat dukungan permodalan sekaligus kepercayaan dari pemerintah daerah.

"Kami dari pemerintah memberikan dukungan dan kepercayaan kepada Bank Sumut. Karena itu, Bank Sumut harus benar-benar menunjukkan kinerja terbaiknya, didukung pertumbuhan pendapatan dan kinerja yang sehat," tegas Bobby.

Bobby juga meminta Bank Sumut membangun budaya kerja yang menempatkan prestasi sebagai dasar pengembangan perusahaan, termasuk dalam jenjang karier. Kekuatan internal yang diisi sumber daya manusia berprestasi akan menjadi modal penting untuk membawa Bank Sumut tumbuh lebih kuat dan berkelanjutan.

"Kalau internalnya yang memegang prestasi, Bank Sumut pasti lebih baik lagi," ujarnya.

Secara terpisah, Direktur Utama Bank Sumut Heru Mardiansyah menyatakan kesiapannya menakhodai Bank Sumut untuk dapat menjaga sekaligus menjadikan kepercayaan pemegang saham sebagai energi untuk terus memperkuat kinerja dan memperluas manfaat bagi masyarakat.

"Arahan Bapak Gubernur menjadi penyemangat bagi kami untuk terus meningkatkan kinerja, memperkuat tata kelola perusahaan, serta menghadirkan layanan yang semakin mudah, cepat, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Kepercayaan yang diberikan pemegang saham akan kami jawab melalui kinerja yang sehat, berkelanjutan, dan memberikan nilai tambah bagi Sumatera Utara," ujar Heru.

Heru menegaskan, Bank Sumut tidak ingin pertumbuhan hanya diukur dari sisi bisnis. Sebagai bank pembangunan daerah, setiap langkah penguatan perusahaan diarahkan untuk memperbesar peran Bank Sumut dalam menggerakkan ekonomi daerah, memperluas akses pembiayaan, mendukung UMKM, mempercepat digitalisasi layanan, dan meningkatkan inklusi keuangan.

Komitmen tersebut diperkuat melalui transformasi digital, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta kolaborasi yang semakin erat dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan. Dengan demikian, Bank Sumut diharapkan tidak hanya menjadi bank milik daerah, tetapi juga menjadi bagian penting dari solusi pembangunan Sumatera Utara.

Selain itu, semangat kolaborasi enam BUMD yang dideklarasikan dalam kegiatan tersebut menjadi pijakan untuk membangun ekosistem usaha daerah yang lebih kuat. Bagi Bank Sumut, sinergi tersebut sekaligus mempertegas perannya sebagai penghubung berbagai potensi ekonomi daerah agar dapat memberikan nilai tambah yang kembali dirasakan masyarakat.

Melalui kinerja yang sehat, layanan yang semakin dekat, dan kontribusi yang semakin nyata, Bank Sumut terus memperkuat identitasnya sebagai bank masyarakat Sumatera Utara yang tumbuh bersama daerah dan memberi manfaat bagi masyarakat.

Diduga Terima Aliran Rp400 Juta, BARAPAKSI: Jangan Hanya Korbankan Kepala Dinas, Bongkar Aktor Intelektual!

admin — Sun, 23 Aug 2026 07:59:00 +0700+0700

MEDAN — Direktur Eksekutif Barisan Rakyat Anti Korupsi (BARAPAKSI), Otti S. Batubara, mendesak aparat penegak hukum mengusut secara transparan dan menyeluruh dugaan penerimaan uang sebesar Rp400 juta yang dikaitkan dengan nama Emirsyah Harahap dalam perkara dugaan korupsi pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) Covid-19 di Sumatera Utara.

Menurut Otti, dugaan aliran dana tersebut tidak boleh berhenti sebatas keterangan yang muncul dalam persidangan. Aparat harus menelusuri dari mana uang berasal, siapa yang menyerahkan, siapa yang menerima, melalui siapa uang itu mengalir, serta siapa yang diduga berada di balik pengaturan seluruh jaringan tersebut.

"Saya minta jangan hanya korbankan kepala dinas. Aktor intelektualnya harus dibongkar. Siapa yang mengatur, siapa yang menerima aliran dana, siapa yang menjadi penghubung, semuanya harus diperiksa dan dipertanggungjawabkan secara hukum," tegas Otti.

Ia menilai, apabila benar terdapat aliran dana Rp400 juta yang berkaitan dengan perkara APD Covid-19, hal tersebut merupakan informasi serius yang wajib diverifikasi dan ditindaklanjuti dengan alat bukti.

"Jangan sampai orang yang menerima uang hasil dugaan korupsi diperlakukan seolah-olah menerima hibah biasa. Kalau uang itu benar berasal dari hasil korupsi, harus ditelusuri kenapa bisa sampai kepada penerimanya. Dari sana akan terlihat apakah ada jaringan yang menghubungkan penerima dengan otak pelaku," ujarnya.

Bongkar dari Hulu sampai Hilir
Otti menegaskan pemberantasan korupsi tidak boleh hanya menyentuh pihak yang berada di hilir.

"Jangan hanya menangkap orang yang berada di ujung. Kalau ada otak yang merancang dan mengendalikan, bongkar sampai ke sana. Kalau ada pihak yang menikmati aliran dana, telusuri juga," katanya.

Menurutnya, aparat harus menggunakan pendekatan follow the money dengan memeriksa transaksi perbankan, dokumen pengadaan, komunikasi, hubungan antar pihak, serta seluruh aliran dana yang berkaitan dengan proyek tersebut.

"Uang tidak mungkin bergerak sendiri. Kalau ada aliran dana, pasti ada sumber dan tujuan. Telusuri uangnya. Dari mana datangnya, siapa yang mengirim, siapa yang menerima dan untuk kepentingan apa," tegas Otti.

Otti juga meminta aparat mendalami secara serius nama DLL dan pihak-pihak lain yang disebut dalam rangkaian perkara tersebut.

"DLL dan pihak-pihak yang diduga menerima atau menikmati aliran dana harus diperiksa secara serius. Jangan ada pihak yang diduga menikmati uang hasil korupsi tetapi kemudian masih bebas berkeliaran seolah-olah tidak terjadi apa-apa," ujarnya.

Namun Otti menekankan bahwa BARAPAKSI tetap menghormati asas praduga tak bersalah.

"Penyebutan nama dalam persidangan belum otomatis berarti seseorang bersalah. Tetapi justru karena itu aparat harus memeriksa dan membuktikannya. Kalau tidak terbukti, silakan dibersihkan namanya. Tetapi kalau alat bukti menunjukkan keterlibatan, jangan ada perlakuan khusus," katanya.

Uang Covid-19 Adalah Uang Rakyat
Otti mengingatkan, dugaan korupsi dana yang berkaitan dengan penanganan Covid-19 bukan persoalan biasa. Dana tersebut semestinya digunakan untuk melindungi masyarakat dan tenaga kesehatan di tengah situasi pandemi.

"Ini uang rakyat. Ketika uang untuk penanganan Covid-19 diduga dikorupsi, yang menjadi korban bukan hanya negara, tetapi masyarakat yang saat itu sedang berjuang menghadapi pandemi," katanya.

Karena itu, Otti meminta aparat penegak hukum tidak berhenti pada pihak-pihak yang telah diproses.

"Kalau memang ada jaringan yang menikmati uang tersebut, bongkar sampai akar-akarnya. Jangan hanya orang di hilir yang dikorbankan, sementara pihak yang diduga mengendalikan atau menikmati hasilnya tetap aman," tegasnya.

BARAPAKSI, kata Otti, akan terus mengawal perkara tersebut dan mendorong aparat penegak hukum bekerja profesional, transparan dan tanpa pandang bulu.

"Kami tidak meminta hukum dipaksakan kepada siapa pun. Kami hanya meminta hukum bekerja. Kalau ada bukti, proses. Kalau tidak ada bukti, hentikan. Tetapi jangan sampai karena seseorang memiliki jabatan atau jaringan, kemudian proses hukum berhenti," pungkas Otti S. Batubara.

"Bongkar aktor intelektualnya, telusuri aliran dananya, dan proses siapa pun yang terbukti menerima atau menikmati hasil korupsi. Jangan hanya korbankan orang di hilir sementara yang di hulu tetap aman," tegasnya.red