https://www.halomedan.com/ Halo Medan | Berani Tampil Beda Fri, 26 Jun 2026 11:36:15 +0700+0700 id-ID LTKP Desak Kejatisu Usut Dugaan Korupsi Pengadaan Makanan Pasien RSU Haji Medan Rp4,3 Miliar Fri, 26 Jun 2026 10:58:00 +0700+0700 MEDAN | Presidium Lingkaran Transparansi Kebijakan Publik (LTKP) mendesak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) segera mengusut dugaan korupsi dalam pengadaan belanja makanan dan minuman pasien di RSU Haji Medan Tahun Anggaran 2025 yang disebut bernilai Rp4,3 miliar.
Desakan tersebut disampaikan Ketua Presidium LTKP, Syafaruddin Sikumbang, kepada wartawan di Coriz Cafe, Jalan HM Joni, Medan, Kamis (25/6/2026) malam.
Menurut Syafaruddin, pengadaan makanan dan minuman pasien itu dilaksanakan melalui dua penyedia, yakni CV PPD dan CV WJA. Berdasarkan dokumen kontrak yang dimiliki pihaknya, kedua perusahaan tersebut disebut telah mempertanggungjawabkan realisasi belanja sekitar Rp2,3 miliar.
LTKP menduga terdapat sejumlah penyimpangan dalam pelaksanaan pengadaan. Di antaranya dugaan manipulasi data pasien dengan memasukkan pasien rawat jalan ke dalam daftar penerima makanan, padahal fasilitas tersebut hanya diperuntukkan bagi pasien rawat inap.
Selain itu, LTKP juga menyoroti dugaan pengaturan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang diduga berpotensi menyebabkan pembengkakan anggaran.
"Kami meminta Kejatisu segera turun tangan melakukan penyelidikan dan mengusut tuntas dugaan korupsi di RSU Haji Medan," ujar Syafaruddin.
Ia menilai dugaan penyimpangan tersebut diduga telah berlangsung cukup lama dan lemahnya pengawasan menjadi salah satu faktor yang memungkinkan praktik itu terjadi.
"Seharusnya pelayanan kepada pasien menjadi prioritas. Jangan sampai anggaran makanan dan minuman pasien justru diduga disalahgunakan," tegasnya.
LTKP berharap Kejatisu segera menindaklanjuti laporan dan melakukan pemeriksaan terhadap seluruh pihak yang terlibat guna memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran di RSU Haji Medan.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak RSU Haji Medan belum memberikan tanggapan maupun keterangan resmi terkait dugaan tersebut. Upaya konfirmasi kepada pihak rumah sakit masih terus dilakukan. Rl/ss]]> https://www.halomedan.com/news/66118/ltkp-desak-kejatisu-usut-dugaan-korupsi-pengadaan-makanan-pasien-rsu-haji-medan-rp43-miliar/ Transisi Energi dan Ujian Pemerintahan Ekologis Indonesia Fri, 26 Jun 2026 10:24:00 +0700+0700 Oleh: Abdullah Rasyid
Mahasiswa Doktoral Ilmu Pemerintahan IPDN dan Pendiri GREAT Institute

Di tengah krisis iklim global, Indonesia kembali menyampaikan pesan penting di panggung internasional: pembangunan nasional tidak boleh mengorbankan stabilitas ekologi. Pesan itu disampaikan Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Mohammad Jumhur Hidayat, dalam forum Global Electrification and Transition Energy Summit (GETES) 2026 di London, Inggris, pada 23 Juni 2026.

Sekilas, pernyataan tersebut dapat dibaca sebagai komitmen diplomatik biasa. Namun, jika dilihat lebih dalam, pesan itu menyentuh persoalan yang jauh lebih mendasar: bagaimana negara mengelola pembangunan dalam era krisis iklim, transisi energi, dan kompetisi ekonomi hijau global.

Indonesia menegaskan bahwa transisi energi tidak boleh dipahami secara sempit sebagai perpindahan dari energi fosil menuju energi bersih. Transisi energi bukan sekadar mengganti batu bara dengan panel surya, minyak dengan baterai, atau pembangkit lama dengan teknologi baru. Transisi energi adalah transformasi sistem pembangunan. Ia menyangkut arah ekonomi, perlindungan lingkungan, nasib pekerja, masa depan industri, tata kelola sumber daya alam, serta legitimasi negara di hadapan rakyat dan dunia.

Di sinilah letak penting pernyataan Menteri Jumhur. Ia menegaskan bahwa transformasi energi harus berjalan secara bertanggung jawab, inklusif, dan tidak boleh mengorbankan stabilitas ekologi maupun hak-hak dasar kelompok pekerja domestik. Dengan kata lain, transisi energi tidak boleh menciptakan korban baru atas nama masa depan hijau.

Masa depan hijau akan kehilangan makna apabila dibangun dengan cara yang merusak alam. Ia juga akan kehilangan legitimasi apabila meninggalkan pekerja, masyarakat lokal, petani, nelayan, masyarakat adat, dan komunitas yang selama ini hidup di sekitar kawasan industri, tambang, hutan, pesisir, dan sumber daya energi.

Karena itu, transisi energi harus diletakkan sebagai agenda pemerintahan, bukan hanya agenda teknologi. Dalam perspektif Ilmu Pemerintahan, inti persoalannya bukan semata apakah negara memiliki target penurunan emisi, tetapi apakah negara memiliki kapasitas untuk mengelola perubahan besar itu secara adil, terukur, dan berkelanjutan.

Negara bukan hanya pembuat janji. Negara adalah pengelola perubahan.

Transisi Energi sebagai Persoalan Pemerintahan

Ilmu Pemerintahan mengajarkan bahwa pemerintahan tidak hanya berbicara tentang lembaga, jabatan, atau prosedur administrasi. Pemerintahan adalah seni dan kapasitas negara dalam mengatur kehidupan bersama, menjaga ketertiban, melindungi warga, mengelola sumber daya, dan mengarahkan pembangunan menuju tujuan publik.

Dalam konteks transisi energi, negara menghadapi tantangan yang kompleks. Ia harus menurunkan emisi, tetapi tetap menjaga pertumbuhan ekonomi. Ia harus mendorong investasi energi bersih, tetapi tetap melindungi lingkungan. Ia harus mempercepat hilirisasi dan industrialisasi, tetapi tidak boleh membiarkan pencemaran dan konflik lahan. Ia harus menciptakan lapangan kerja hijau, tetapi juga harus melindungi pekerja lama yang terdampak perubahan struktur ekonomi.

Di sinilah transisi energi menjadi ujian kapasitas pemerintahan. Apakah negara mampu mengintegrasikan kebijakan energi, lingkungan, industri, ketenagakerjaan, keuangan, investasi, pendidikan, desa, dan pemerintah daerah dalam satu arah yang sama? Apakah negara mampu memastikan bahwa standar lingkungan tidak hanya kuat dalam dokumen, tetapi juga kuat dalam pelaksanaan? Apakah negara mampu menindak pelanggaran lingkungan, meskipun pelanggaran itu dilakukan oleh aktor ekonomi besar?

Tanpa kapasitas pemerintahan yang kuat, transisi energi dapat berubah menjadi paradoks. Atas nama energi hijau, eksploitasi sumber daya alam bisa berjalan dengan wajah baru. Atas nama hilirisasi, kerusakan ekologis bisa tetap terjadi. Atas nama investasi, masyarakat lokal bisa tersingkir. Atas nama pertumbuhan, hak pekerja bisa diabaikan.

Indonesia tidak boleh masuk ke dalam jebakan itu.

Transisi energi yang benar bukan hanya menghasilkan listrik bersih. Ia juga harus menghasilkan tata kelola yang bersih. Bukan hanya menurunkan emisi karbon, tetapi juga menurunkan ketimpangan. Bukan hanya membangun industri hijau, tetapi juga memperkuat keadilan sosial.

Asta Cita dan Arah Baru Pembangunan

Pesan Indonesia di GETES 2026 sangat relevan dengan Asta Cita pemerintahan nasional. Asta Cita bukan hanya daftar program politik. Ia dapat dibaca sebagai kerangka pembangunan negara dalam menghadapi tantangan baru: kedaulatan energi, ketahanan pangan, ekonomi hijau, ekonomi biru, hilirisasi, lapangan kerja, pembangunan dari desa, reformasi birokrasi, serta harmoni dengan lingkungan dan budaya.

Asta Cita kedua menegaskan pentingnya kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Dalam konteks ini, kemandirian energi tidak boleh dimaknai semata sebagai kemampuan menyediakan energi dalam jumlah besar. Kemandirian energi harus berarti kemampuan negara menyediakan energi yang bersih, aman, terjangkau, berkeadilan, dan tidak merusak masa depan.

Asta Cita ketiga berbicara tentang peningkatan lapangan kerja yang berkualitas. Maka, transisi energi harus menjadi jalan lahirnya green jobs: pekerjaan hijau yang layak, produktif, dan memberi masa depan bagi rakyat. Pekerja di sektor batu bara, migas, industri ekstraktif, transportasi, dan rantai pasok energi fosil tidak boleh dipandang sebagai angka statistik dalam proses dekarbonisasi. Mereka adalah warga negara yang harus dilindungi, dilatih ulang, dan diberi akses menuju ekonomi baru.

Asta Cita kelima menekankan hilirisasi dan industrialisasi. Namun, hilirisasi tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan ekologi. Hilirisasi harus naik kelas menjadi hilirisasi hijau: menciptakan nilai tambah nasional, tetapi tetap tunduk pada standar lingkungan, efisiensi energi, tata kelola limbah, perlindungan masyarakat lokal, dan transparansi perizinan.

Asta Cita keenam menegaskan pembangunan dari desa dan dari bawah. Artinya, transisi energi tidak boleh hanya menjadi agenda kota besar, kawasan industri, atau elite teknokratik. Desa, pesisir, kawasan sekitar hutan, wilayah tambang, dan daerah penghasil energi harus menjadi subjek pembangunan. Rakyat daerah tidak boleh hanya menjadi penonton ketika sumber daya mereka dikelola. Mereka harus menjadi penerima manfaat dan bagian dari rantai nilai ekonomi hijau.

Asta Cita ketujuh menekankan reformasi politik, hukum, dan birokrasi. Dalam agenda transisi energi, reformasi birokrasi berarti memperkuat pengawasan lingkungan, memperbaiki perizinan, menutup celah rente, memperkuat penegakan hukum, dan memastikan bahwa kebijakan tidak dibajak oleh kepentingan sempit. Birokrasi tidak boleh hanya menjadi mesin percepatan investasi. Birokrasi harus menjadi penjaga kepentingan publik.

Asta Cita kedelapan menegaskan harmoni dengan lingkungan, alam, dan budaya. Inilah fondasi moral transisi energi. Pembangunan yang tercerabut dari alam pada akhirnya akan kehilangan arah. Pembangunan yang mengabaikan budaya lokal akan kehilangan legitimasi. Pembangunan yang merusak ruang hidup rakyat akan kehilangan makna.

Karena itu, transisi energi berkeadilan adalah salah satu bentuk konkret dari Asta Cita jika dijalankan dengan konsisten. Ia menghubungkan kedaulatan energi, keadilan sosial, penciptaan kerja, perlindungan lingkungan, pembangunan daerah, reformasi birokrasi, dan masa depan Indonesia Emas 2045.

Lingkungan sebagai Aset Strategis Negara

Indonesia adalah salah satu negara dengan kekayaan keanekaragaman hayati terbesar di dunia. Hutan tropis, gambut, mangrove, laut, sungai, kawasan pesisir, biodiversitas, dan jasa ekosistem Nusantara bukan hanya kekayaan alam. Semua itu adalah aset strategis negara.

Di sinilah gagasan Environmental Asset Economy menjadi relevan. Lingkungan hidup tidak cukup hanya dipandang sebagai objek perlindungan atau objek pengendalian. Lingkungan hidup harus dipahami sebagai aset pembangunan yang memiliki nilai ekonomi, sosial, ekologis, energi, dan fiskal.

Hutan bukan hanya kumpulan pohon. Ia adalah penyerap karbon, penjaga air, penyangga biodiversitas, pengendali iklim, sumber kehidupan masyarakat, dan modal pembangunan masa depan. Mangrove bukan hanya tanaman pesisir. Ia adalah pelindung garis pantai, rumah ekosistem laut, penyangga ekonomi nelayan, dan aset karbon biru. Sampah bukan hanya residu. Dalam tata kelola yang tepat, ia dapat menjadi sumber ekonomi sirkular dan energi. Karbon bukan hanya beban emisi. Dalam sistem yang kredibel, ia dapat menjadi instrumen pembiayaan lingkungan dan pembangunan rendah karbon.

Namun, melihat lingkungan sebagai aset tidak boleh diartikan sebagai mengkomersialisasikan alam tanpa batas. Sebaliknya, pendekatan ini harus menjadi cara baru untuk memastikan bahwa lingkungan lebih dihargai, lebih dijaga, dan lebih dikelola secara profesional. Alam akan lebih mudah dirusak ketika ia dianggap tidak bernilai. Sebaliknya, ketika nilai ekologis, sosial, ekonomi, dan fiskalnya diakui secara benar, negara memiliki alasan yang lebih kuat untuk menjaganya.

Di sinilah pemerintahan ekologis diperlukan.

Pemerintahan ekologis adalah pemerintahan yang menempatkan daya dukung alam sebagai dasar pengambilan keputusan publik. Ia tidak anti-pertumbuhan, tetapi menolak pertumbuhan yang merusak. Ia tidak anti-investasi, tetapi menuntut investasi yang bertanggung jawab. Ia tidak anti-industri, tetapi menghendaki industri yang bersih, adil, dan berkelanjutan.

Pemerintahan ekologis tidak melihat lingkungan sebagai hambatan pembangunan. Ia melihat lingkungan sebagai fondasi pembangunan.

Dari Komitmen Global ke Kapasitas Nasional

Pertemuan Menteri Jumhur dengan Sekretaris Jenderal PBB António Guterres memperkuat pesan bahwa Indonesia tidak sedang berbicara sendirian. Dunia sedang bergerak menuju transisi energi yang lebih cepat, lebih bersih, dan lebih adil. Namun, Indonesia harus memastikan bahwa transisi ini tidak membuat bangsa hanya menjadi pemasok bahan mentah bagi industri hijau global.

Indonesia memiliki posisi strategis. Kita memiliki biodiversitas besar, cadangan karbon, sumber energi terbarukan, mineral penting, pasar domestik yang luas, dan tenaga kerja produktif. Tetapi posisi strategis itu hanya akan menjadi kekuatan apabila dikelola dengan tata kelola yang kuat.

Tanpa tata kelola, kekayaan alam mudah berubah menjadi kutukan. Tanpa pengawasan, investasi hijau bisa berubah menjadi eksploitasi baru. Tanpa perlindungan sosial, transisi energi bisa menimbulkan resistensi. Tanpa partisipasi publik, kebijakan bisa kehilangan legitimasi.

Karena itu, komitmen global harus diterjemahkan menjadi kapasitas nasional. Diplomasi lingkungan di London harus berlanjut menjadi kebijakan yang nyata di Jakarta, provinsi, kabupaten, desa, kawasan industri, wilayah tambang, hutan, dan pesisir.

Pertama, pemerintah perlu memperkuat koordinasi lintas sektor. Transisi energi tidak bisa hanya menjadi urusan kementerian energi atau lingkungan hidup. Ia harus melibatkan kementerian industri, ketenagakerjaan, keuangan, investasi, pendidikan, desa, BUMN, pemerintah daerah, akademisi, dunia usaha, serikat pekerja, dan masyarakat sipil.

Kedua, pemerintah perlu membangun data transisi energi yang kuat. Negara harus tahu wilayah mana yang paling rentan, pekerja mana yang terdampak, industri mana yang perlu dialihkan, keterampilan apa yang dibutuhkan, ekosistem mana yang harus dipulihkan, dan investasi apa yang benar-benar berkelanjutan.

Ketiga, perlindungan sosial bagi pekerja terdampak harus disiapkan sejak awal. Just transition tidak boleh berhenti sebagai istilah dalam forum internasional. Ia harus menjadi program nyata: pelatihan ulang, sertifikasi keterampilan, jaminan pendapatan sementara, penempatan kerja baru, dukungan UMKM hijau, dan penciptaan lapangan kerja di daerah terdampak.

Keempat, pengawasan lingkungan harus diperkuat. Standar lingkungan yang ketat tidak boleh hanya menjadi bahasa perizinan. Ia harus menjadi praktik pemerintahan. AMDAL, pengelolaan limbah, pemulihan lahan, perlindungan kawasan ekologis, dan pengendalian emisi harus diawasi secara transparan dan tegas.

Kelima, masyarakat harus dilibatkan. Transisi energi akan gagal jika dirancang secara elitis. Kebijakan yang menyangkut hidup banyak orang harus membuka ruang partisipasi. Masyarakat lokal, pekerja, pemerintah daerah, akademisi, dunia usaha, dan organisasi masyarakat sipil harus menjadi bagian dari desain kebijakan sejak awal, bukan sekadar diajak bicara setelah konflik muncul.

Ujian Legitimasi Negara

Pada akhirnya, transisi energi adalah ujian legitimasi negara. Rakyat akan menerima perubahan besar apabila mereka melihat bahwa negara hadir secara adil. Mereka akan mendukung agenda hijau apabila mereka tidak merasa ditinggalkan. Mereka akan percaya pada transformasi apabila manfaatnya terasa dalam kehidupan sehari-hari.

Keberhasilan transisi energi tidak cukup diukur dari turunnya grafik emisi. Ia juga harus diukur dari jumlah pekerjaan hijau yang tercipta, pekerja yang terlindungi, desa yang diberdayakan, konflik lingkungan yang menurun, kualitas udara yang membaik, hutan yang terjaga, mangrove yang pulih, dan masyarakat yang hidup lebih sejahtera.

Di sinilah pembangunan menemukan ukuran moralnya. Pembangunan bukan hanya tentang berapa besar ekonomi tumbuh, tetapi tentang apakah hidup manusia menjadi lebih baik. Bukan hanya tentang berapa banyak proyek selesai, tetapi tentang apakah alam tetap mampu menopang kehidupan. Bukan hanya tentang seberapa kuat negara menarik investasi, tetapi tentang seberapa adil negara membagi manfaat pembangunan.

Indonesia Emas 2045 tidak boleh dibangun di atas alam yang rusak dan rakyat yang tertinggal. Indonesia Emas harus dibangun di atas energi yang bersih, ekologi yang terjaga, industri yang bertanggung jawab, pekerja yang terlindungi, desa yang berdaya, dan pemerintahan yang mampu bekerja secara terintegrasi.

Itulah hakikat transisi energi berkeadilan. Bukan sekadar mengganti sumber energi, melainkan mengganti cara negara memandang pembangunan.

Dari pembangunan yang menaklukkan alam menuju pembangunan yang hidup bersama alam. Dari pertumbuhan yang meninggalkan rakyat menuju pertumbuhan yang memuliakan manusia. Dari kebijakan sektoral yang terpecah menuju pemerintahan ekologis yang mengintegrasikan ekonomi, lingkungan, energi, dan keadilan sosial.

Pesan Indonesia di London harus menjadi momentum. Pemerintah telah menyampaikan arah yang benar: pembangunan tidak boleh mengorbankan stabilitas ekologi. Kini tantangannya adalah memastikan arah itu menjadi kebijakan, kebijakan menjadi kapasitas, dan kapasitas menjadi perubahan nyata.

Karena tugas terbesar negara bukan hanya membangun hari ini. Tugas terbesar negara adalah memastikan bahwa pembangunan hari ini tidak merampas masa depan.

Indonesia tidak boleh memilih antara maju atau menjaga alam. Indonesia harus membuktikan bahwa kemajuan sejati justru lahir ketika negara mampu menjaga alam, melindungi manusia, dan mengelola pembangunan dengan akal sehat pemerintahan.

Di situlah transisi energi menjadi lebih dari agenda lingkungan. Ia menjadi jalan baru pemerintahan Indonesia menuju kedaulatan, keadilan, dan martabat bangsa.]]> https://www.halomedan.com/Berita/66117/transisi-energi-dan-ujian-pemerintahan-ekologis-indonesia/ PWPM Dukung Sukses APEKSI XVIII 2026, Siap Promosikan Potensi Kota Medan Thu, 25 Jun 2026 22:07:00 +0700+0700 Ketua PWPM, M. Edison Ginting, mengatakan penunjukan Kota Medan sebagai tuan rumah forum nasional tersebut merupakan sebuah kehormatan sekaligus peluang besar untuk memperkenalkan berbagai potensi daerah kepada para peserta yang datang dari seluruh Indonesia.
Menurut pria yang akrab disapa Ginting Cobra itu, seluruh elemen masyarakat, termasuk insan pers, memiliki tanggung jawab untuk mendukung kesuksesan pelaksanaan APEKSI XVIII.
"Kepercayaan yang diberikan kepada Kota Medan sebagai tuan rumah APEKSI XVIII harus menjadi kebanggaan bersama. Ini momentum penting untuk menunjukkan kemajuan pembangunan, keberagaman budaya, serta berbagai potensi yang dimiliki Kota Medan kepada para kepala daerah dan tamu yang hadir," ujar Edison di Medan, Kamis (25/6/2026).
Ia menegaskan, PWPM siap mengambil peran dalam menyukseskan kegiatan tersebut melalui pemberitaan yang informatif, edukatif, dan berimbang. Menurutnya, media memiliki fungsi strategis dalam menyampaikan informasi kepada publik sekaligus membantu mempromosikan potensi daerah.
"Media memiliki peran penting untuk menyebarluaskan informasi terkait seluruh rangkaian kegiatan APEKSI. Selain itu, melalui publikasi yang positif dan konstruktif, potensi Kota Medan dapat dikenal lebih luas," katanya.
Edison juga mengajak seluruh anggota PWPM untuk turut menjaga suasana yang kondusif selama pelaksanaan kegiatan berlangsung. Sinergi antara pemerintah, media, dan masyarakat dinilai menjadi faktor penting dalam mendukung kelancaran agenda nasional tersebut.
"Kami berharap seluruh insan pers dapat menjadi mitra strategis Pemerintah Kota Medan dalam menyampaikan informasi yang akurat, objektif, dan membangun. Kesuksesan APEKSI bukan hanya milik pemerintah, tetapi juga menjadi kebanggaan seluruh masyarakat Kota Medan," ujarnya.
Selain menjadi ajang silaturahmi dan forum strategis antar pemerintah kota, Edison menilai pelaksanaan APEKSI XVIII juga akan memberikan dampak positif terhadap perekonomian daerah. Kehadiran para wali kota, delegasi, pelaku usaha, dan tamu dari berbagai daerah diperkirakan mampu meningkatkan aktivitas sektor perhotelan, kuliner, transportasi, hingga pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
"Momentum ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk memperkenalkan sektor pariwisata, budaya, ekonomi kreatif, hingga peluang investasi yang dimiliki Kota Medan," tambahnya.
PWPM berharap pelaksanaan Musyawarah Nasional APEKSI XVIII 2026 dapat berjalan sukses, aman, dan lancar, serta memberikan manfaat nyata bagi pembangunan daerah sekaligus memperkuat posisi Medan sebagai kota metropolitan yang maju, inklusif, dan berdaya saing.red]]> https://www.halomedan.com/kota/66116/pwpm-dukung-sukses-apeksi-xviii-2026-siap-promosikan-potensi-kota-medan/ PTPN I Regional 1 dan Forkopimcam Tanjung Morawa Tanam 300 Pohon Peringati Hari Bumi dan HUT Deli Serdang ke-80 Thu, 25 Jun 2026 20:51:00 +0700+0700
Kegiatan yang dimulai pukul 08.00 WIB tersebut menjadi bagian dari upaya pelestarian lingkungan sekaligus wujud sinergi antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di wilayah Kabupaten Deli Serdang.

Region Head PTPN I (Persero) Regional 1, Wispramono Budiman, dalam sambutannya mengatakan bahwa kegiatan penanaman pohon merupakan program lanjutan PTPN Group yang tahun ini mengusung tema "Our Power, Our Planet" atau "Kekuatan Kita, Planet Kita". Menurutnya, program tersebut diharapkan mampu memberikan manfaat jangka panjang bagi lingkungan dan masyarakat.

"Kami menyadari bahwa sebagai bagian dari BUMN, selain mendorong pertumbuhan ekonomi, kami juga memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga dan melestarikan lingkungan sebagai warisan bagi generasi mendatang," ujarnya.

Ia menambahkan, kegiatan penanaman pohon merupakan bentuk nyata kepedulian perusahaan terhadap kelestarian alam serta bagian dari komitmen Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PTPN Group.

"Kegiatan penanaman pohon ini merupakan bentuk nyata kepedulian perusahaan terhadap lingkungan. Kami mengapresiasi seluruh pihak yang telah berkolaborasi mendukung program pelestarian alam demi keberlanjutan kehidupan di masa depan," katanya.

Usai sambutan, Wispramono Budiman bersama Sekretaris Kecamatan Tanjung Morawa Fuad Ikhwan Hasibuan, Kepala Kepolisian Sektor Tanjung Morawa, serta perwakilan Koramil 0201-16/Tanjung Morawa melakukan penanaman pohon secara simbolis di Jalan Industri, Desa Dagang Kerawan. Kegiatan tersebut turut diikuti para Kepala Bagian, Head of PMO, Manajer Unit Tembakau, pengurus Serikat Pekerja Perkebunan, karyawan PTPN I Regional 1, serta jajaran Pemerintah Kecamatan Tanjung Morawa.

Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 300 bibit pohon ditanam, terdiri atas 50 bibit pohon duku, 50 bibit pohon manggis, 100 bibit pohon mahoni, dan 100 bibit pohon trembesi. Bibit-bibit tersebut akan ditanam di sejumlah titik lahan gersang dan kawasan rawan longsor di beberapa desa di Kecamatan Tanjung Morawa.

Program ini merupakan bagian dari komitmen PTPN Group dalam menjaga kelestarian lingkungan di sekitar wilayah operasional perusahaan sekaligus meningkatkan kesadaran karyawan dan masyarakat akan pentingnya menjaga ekosistem dan keberlanjutan alam.
Selain itu, kegiatan ini juga menjadi bentuk dukungan perusahaan terhadap program pemerintah daerah melalui kolaborasi dan sinergi dengan para pemangku kepentingan dalam berbagai kegiatan sosial dan lingkungan.

Sementara itu, Sekretaris Kecamatan Tanjung Morawa, Fuad Ikhwan Hasibuan, menyampaikan apresiasi kepada PTPN I Regional 1 atas kontribusinya dalam mendukung pelestarian lingkungan hidup.

Menurutnya, upaya menjaga kelestarian alam tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja, melainkan membutuhkan kerja sama antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.

"Kami mengapresiasi kepedulian PTPN I Regional 1 terhadap lingkungan. Kegiatan seperti ini sangat penting untuk mendukung upaya pelestarian alam dan meningkatkan kesadaran bersama akan pentingnya menjaga lingkungan bagi generasi yang akan datang," ujarnya.

Melalui kegiatan penanaman pohon ini, PTPN I Regional 1 berharap dapat memberikan manfaat ekologis, sosial, dan ekonomi bagi masyarakat sekaligus memperkuat komitmen perusahaan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan pelestarian lingkungan di Kabupaten Deli Serdang. Rel

]]> https://www.halomedan.com/news/66115/ptpn-i-regional-1-dan-forkopimcam-tanjung-morawa-tanam-300-pohon-peringati-hari-bumi-dan-hut-deli-serdang-ke80/ 10 Propinsi Berlaga di Sumut Nasional Taekwondo Championship Thu, 25 Jun 2026 20:40:00 +0700+0700
Medan - Ribuan atlit Taekwondo akan berlaga di event Sumut Nasional Taekwondo Championship, tanggal 26-28 Juni 2026 di GOR Unimed.
Acara yang digelar oleh Pengprov TI Sumut ini pun diikuti oleh 10 Propinsi di Indonesia.
" Ada 10 Propinsi yang ikut berlaga dievent kita yaitu Aceh, Sumut, Sumatera Barat, Riau, Kepri, Jambi, Bengkulu, Lampung, Kalimantan Barat dan Nusa Tenggara Timur. KIta berharap event ini bisa berjalan dengan baik dan lancar,"ungkap ketua Pengprov TI Sumut H. Hamdani Syahputra S.sos kepada Media Kamis (25/6) pukul 17.00 wib.
Selain itu, wakil ketua DPRD Deli Serdang ini juga menjelaskan ada 1500 peserta yang ikut dalam kompetisi kejuaraan ini. "Sedangkan total hadiah yang diperebutkan berjumlah Rp 50 jt dengan memperebutkan piala anggota DPR RI DR. H. Musa Rajekshah S.sos M, hum, yang juga Pembina Pengprov TI Sumut,"paparnya.
Pria yang akrab disapa bang Danny ini juga mengucapkan terima kasih kepada Ketua Umum PBTI Letjen. TNI Richard Tampubolon yang telah mengizinkan terselenggaranya event ini. Begitu juga kepada Kemenpora dan Koni Pusat yang telah membantu terselenggaranya kegiatan ini.
"Tak lupa pula kami ucapkan terimakasih kepada sponsor utama Baba Parfum dan minuman Indodes serta D'coffee Kedan yang telah banyak membantu. Begitu juga dengan MPC PP Deli Serdang untuk bidang keamanan,"ucapnya.
Sedangkan ketua panitia Rinaldi SE didampingi Sekretaris Pengprov TI Sumut Tulus Abdiansyah mengatakan kegiatan ini langsung diawasi oleh bidang pertandingan PBTI Master Charles. "Sedangkan wasitnya juga kita panggil dari berbagai daerah yang memiliki sertifikat wasit nasional (Wasnas). Sehingga pertandingan nanti bisa berlangsung adil dan nyaman,"ungkapnya.
Tidak hanya itu, ia juga menjelaskan, saat menggelar tehnical meeting, pihaknya sudah menjelaskan semua aturan yang berlaku."Jadi tidak ada lagi perseteruan di lapangan. Karena semuanya sudah dijelaskan,"imbuhnya.
Sementara, Tulus Abdiansyah mengatakan kegiatan bertaraf nasional ini merupakan event perdana digelar ditahun 2026.
"Karena ini menjadi barometer kita untuk menggelar event lebih besar lagi yaitu event internasional yang bakal digelar di Sumatera Utara,"ungkapnya.(iza)]]> https://www.halomedan.com/news/66114/10-propinsi-berlaga-di-sumut-nasional-taekwondo-championship/ Senanyak 10 Propinsi Berlaga di Sumut Nasional Taekwondo Championship Thu, 25 Jun 2026 20:29:00 +0700+0700 Acara yang digelar oleh Pengprov TI Sumut ini pun diikuti oleh 10 Propinsi di Indonesia.
" Ada 10 Propinsi yang ikut berlaga dievent kita yaitu Aceh, Sumut, Sumatera Barat, Riau, Kepri, Jambi, Bengkulu, Lampung, Kalimantan Barat dan Nusa Tenggara Timur. KIta berharap event ini bisa berjalan dengan baik dan lancar,"ungkap ketua Pengprov TI Sumut H. Hamdani Syahputra S.sos kepada Media Kamis (25/6) pukul 17.00 wib.
Selain itu, wakil ketua DPRD Deli Serdang ini juga menjelaskan ada 1500 peserta yang ikut dalam kompetisi kejuaraan ini. "Sedangkan total hadiah yang diperebutkan berjumlah Rp 50 jt dengan memperebutkan piala anggota DPR RI DR. H. Musa Rajekshah S.sos M, hum, yang juga Pembina Pengprov TI Sumut,"paparnya.
Pria yang akrab disapa bang Danny ini juga mengucapkan terima kasih kepada Ketua Umum PBTI Letjen. TNI Richard Tampubolon yang telah mengizinkan terselenggaranya event ini. Begitu juga kepada Kemenpora dan Koni Pusat yang telah membantu terselenggaranya kegiatan ini.
"Tak lupa pula kami ucapkan terimakasih kepada sponsor utama Baba Parfum dan minuman Indodes serta D'coffee Kedan yang telah banyak membantu. Begitu juga dengan MPC PP Deli Serdang untuk bidang keamanan,"ucapnya.
Sedangkan ketua panitia Rinaldi SE didampingi Sekretaris Pengprov TI Sumut Tulus Abdiansyah mengatakan kegiatan ini langsung diawasi oleh bidang pertandingan PBTI Master Charles. "Sedangkan wasitnya juga kita panggil dari berbagai daerah yang memiliki sertifikat wasit nasional (Wasnas). Sehingga pertandingan nanti bisa berlangsung adil dan nyaman,"ungkapnya.
Tidak hanya itu, ia juga menjelaskan, saat menggelar tehnical meeting, pihaknya sudah menjelaskan semua aturan yang berlaku."Jadi tidak ada lagi perseteruan di lapangan. Karena semuanya sudah dijelaskan,"imbuhnya.
Sementara, Tulus Abdiansyah mengatakan kegiatan bertaraf nasional ini merupakan event perdana digelar ditahun 2026.
"Karena ini menjadi barometer kita untuk menggelar event lebih besar lagi yaitu event internasional yang bakal digelar di Sumatera Utara,"ungkapnya.(iza)]]> https://www.halomedan.com/olahraga/66113/senanyak-10-propinsi-berlaga-di-sumut-nasional-taekwondo-championship/ JMSI Sumut dan Sumut 24 Group Mendukung Kota Medan menjadi Tuan Rumah Penyelenggaraan Rakernas APEKSI XVIII Thu, 25 Jun 2026 20:26:00 +0700+0700
Dukungan terhadap Kota Medan sebagai tuan rumah Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) 2026 terus mengalir dari berbagai elemen. Sejumlah pemberitaan media lokal dan nasional sebelumnya menyoroti pentingnya momentum ini bagi penguatan ekonomi daerah serta promosi Kota Medan di tingkat nasional.

Salah satu dukungan datang dari RIANTO SH MH (Anto Genk) selaku Ketua Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Sumatera Utara dan juga CEO Sumut 24 Group yang menilai pelaksanaan Rakernas APEKSI di Kota Medan pada 28 Juni hingga 4 Juli 2026 merupakan peluang strategis yang harus dimaksimalkan bersama.

Menurut Rianto, kegiatan berskala nasional tersebut tidak hanya menjadi agenda rutin pemerintah kota se-Indonesia, tetapi juga membawa dampak langsung terhadap perputaran ekonomi masyarakat, khususnya sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

"Pertama, kita mendukung penuh pelaksanaan Rakernas APEKSI di Kota Medan karena akan berdampak pada peningkatan ekonomi rakyat, terutama UMKM. Kehadiran ribuan peserta dari seluruh Indonesia tentu akan meningkatkan okupansi hotel, menggairahkan bisnis kuliner, serta memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan," ujar Rianto.

Ia menambahkan, selain dampak ekonomi, penyelenggaraan APEKSI di Medan juga menjadi sarana promosi besar-besaran bagi Kota Medan ke seluruh pemerintah kota di Indonesia. Menurutnya, ini adalah kesempatan untuk memperkenalkan potensi, budaya, serta perkembangan infrastruktur kota kepada tamu-tamu dari berbagai daerah.

"Dengan adanya kegiatan ini, Medan akan semakin dikenal luas di seluruh Indonesia. Ini momentum penting untuk menunjukkan bahwa Medan siap menjadi kota yang maju, terbuka, dan layak menjadi tuan rumah event nasional," lanjutnya.

Rianto juga menegaskan bahwa JMSI Sumatera Utara dan Sumut 24 Group menyatakan dukungan penuh terhadap suksesnya penyelenggaraan Rakernas APEKSI XVIII di Kota Medan. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut menjaga suasana yang kondusif selama kegiatan berlangsung.

"Karena itu, JMSI Sumut mendukung penuh pelaksanaan APEKSI di Kota Medan. Kami juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama menyukseskan acara ini dengan memberikan hal-hal positif, menjaga ketertiban, dan menunjukkan keramahan khas Kota Medan," tegasnya.

Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, diharapkan Rakernas APEKSI XVIII di Kota Medan dapat berjalan sukses, lancar, serta memberikan dampak nyata bagi pembangunan ekonomi dan citra kota di tingkat nasional.*(SS68)*]]> https://www.halomedan.com/news/66112/jmsi-sumut-dan-sumut-24-group-mendukung-kota-medan-menjadi-tuan-rumah-penyelenggaraan-rakernas-apeksi-xviii/ Ketum PWI Pusat akan Hadiri FG PWI Sumut, Farianda Ingatkan Panitia Maksimalkan Pelayanan Thu, 25 Jun 2026 18:03:00 +0700+0700
Medan - Ketua PWI Sumut Farianda Putra Sinik SE pimpin rapat pemantapan Family Gathering (FG) 2026 Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumut yang akan dilaksanakan Sabtu, 4 Juli 2026 di Jona Garden, Kabupaten Langkat.

Farianda berpesan kepada panitia agar memberikan pelayanan semaksimal guna mensukses acara, meriah dan penuh keakraban.

Rapat yang dipimpin Farianda didampingi Sekretaria PWI Sumut SR Hamonangan Panggabean, Ketua Panitia Amrizal, Sekretaris Panitia Fakhrur Rozi dan sejumlah panitia di kantor PWI Sumut Jl Adinegoro Kota Medan, Sumut, Kamis (25/6/2026).

"Saya ingatkan, dalam acara kali ini jangan sampai ada peserta yang kecewa. Cukup lah pada acara kekurangan sebelumnya sebagai bahan evaluasi untuk peningkatan pelayanan. Kita memperkuat silaturahmi maka jaga kekompakan," pesan Farianda.

Maka itu sambung Farianda, semua Panitia FG dan pengurus PWI Sumut harus ikut berpartisipasi memeriahkan acara. "Seluruh peserta kita akomodir dan kita layani dengan baik," imbuhnya.

Selanjutnya tambah Farianda, dalam acara FG nanti akan dihadiri Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir beserta istri. "Saya sudah dikonfirmasi, beliau (Red-Akhmad Munir) akan hadir dalam FG nanti," ujar Farianda.

Ditambahkan Farianda yang juga pemilik Medan Pos itu, acara FG dirangkai dengan pengukuhan anggota baru PWI Sumut.

Sementara itu, Ketua Panitia FG Amrizal SH dalam rapat menyampaikan, hingga saat ini peserta acara FG yang telah mendaftar berjumlah sekitar 957 orang dan diperkirakan lebih 1000 peserta. Dengan rincian 350 orang untuk naik bus dan sisanya naik kendaraan pribadi peserta

Sedangkan bagi yang ikut FG diberi kesempatan batas akhir pendaftaran hingga Selasa (30/6/2026). "Yang naik bus sudah tutup dan yang naik kendaraan pribadi batasnya Selasa mendatang," terang Amrizal.

Ditambahkan Amrizal, dalam acara FG nanti disediakan acara lucky draw dengan sejumlah hadiah menarik. "Kita targetkan sepeda motor, sepeda gunung, dan TV akan menjadi lucky draw nantinya, " harap Amrizal.

Selain itu tambah Amrizal, sejumlah hadiah menarik seperti Kulkas, dan peralatan elektronik lainnya juga akan teraedia. "Saat ini sejumlah hadiah lucky draw sudah parkir di kantor PWI," ungkapnya.(*)]]> https://www.halomedan.com/Berita/66111/ketum-pwi-pusat-akan-hadiri-fg-pwi-sumut-farianda-ingatkan-panitia-maksimalkan-pelayanan/ JMSI Kecam Keras Hilangnya Akun Instagram Hendri Satrio, Sebut Upaya Pembungkaman dalam Demokrasi Thu, 25 Jun 2026 16:29:00 +0700+0700
Jakarta — Ketua Umum Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Teguh Santosa mengecam keras hilangnya akun Instagram milik Anggota Dewan Pakar JMSI sekaligus pengamat politik Hendri Satrio.

Ia menilai kejadian tersebut sebagai upaya pembungkaman terhadap kebebasan menyampaikan pandangan.

"Saya menyesalkan dan mengecam upaya yang dilakukan oleh pihak-pihak yang sampai sejauh ini belum bisa teridentifikasi untuk membungkam saudara Hendri Satrio," ujar Teguh di Jakarta, Rabu (25/6/2026).

Menurutnya, hilangnya akun Instagram Hendri Satrio yang selama ini digunakan untuk mendiseminasi pikiran dan gagasan-gagasannya bisa dikategorikan sebagai bentuk pembungkaman.

Teguh pun menilai, setiap orang berhak menyampaikan pendapatnya sehingga tidak perlu adanya pembungkaman yang dialami oleh Hendri Satrio.

"Saya kira dalam ruang demokrasi yang partisipatif, deliberatif, setiap orang itu berhak untuk menyampaikan pandangan apapun yang dia miliki dan menjadi satu kekayaan bagi bangsa kita, jadi sangat disayangkan kalau misalnya ada pihak-pihak yang karena tidak setuju atau karena tidak suka tersinggungan seterusnya merampas hal itu," ujar Teguh.

Oleh karena itu, Teguh pun menyampaikan dua tuntutan tegas. Pertama, ia meminta pelaku segera mengembalikan akun tersebut.

"Jadi tolong yang pertama, siapapun yang melakukan pembajakan atau pemberangusan akun Instagram saudara Hendri Satrio itu untuk mengembalikan kepada pemiliknya," jelas Teguh.

Kedua, ia berharap masyarakat Indonesia semakin dewasa dalam menyikapi perbedaan pandangan. Sebab, menurut Teguh, perbedaan pandangan tersebut yang membuat Indonesia bisa maju ke depan.

"Dan yang kedua, saya berharap kita semua masyarakat Indonesia ini semakin dewasa dalam menyikapi perbedaan-perbedaan pandangan. Bagaimanapun juga kekayaan pandangan kita ini adalah kekuatan utama bangsa Indonesia yang kita butuhkan untuk maju ke depan," tutup Teguh.

Diketahui, sebelumnya akun Instagram Hendri Satrio, @hendri.satrio, hilang sejak beberapa pekan lalu. Diduga, akunnya hilang setelah ia mengunggah video kritik terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG). []]]> https://www.halomedan.com/Berita/66110/jmsi-kecam-keras-hilangnya-akun-instagram-hendri-satrio-sebut-upaya-pembungkaman-dalam-demokrasi/ Semarak HUT ke-75 Seskoad, Turnamen Domino Danseskoad Cup Resmi Dibuka Thu, 25 Jun 2026 13:03:00 +0700+0700
Bandung— Seskoad menggelar Turnamen Olahraga Domino Danseskoad Cup dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun ke-75 Seskoad. Turnamen yang menjadi ajang olahraga untuk menjunjung tinggi sportivitas, strategi, dan silaturahmi ini diikuti peserta Kategori Eksekutif dan Umum, serta dihadiri pejabat TNI/Polri, unsur Pemerintah Daerah, dan pengurus Persatuan Olahraga Domino Indonesia (PORDI) Jawa Barat.

Kegiatan diawali dengan sambutan Komandan Seskoad, Mayjen TNI Dr. Agustinus Purboyo, S.I.P., M.Tr.(Han), yang menyampaikan bahwa olahraga domino merupakan salah satu cabang olahraga yang mengasah kemampuan berpikir, ketelitian, konsentrasi, serta pengambilan keputusan. Selain menjadi ajang kompetisi, olahraga ini juga mempererat kebersamaan antarpeserta melalui semangat dan sportivitas.

Selanjutnya, Wakil Gubernur Jawa Barat, H. Erwan Setiawan, S.E., selaku Pembina PORDI Jawa Barat, menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya Turnamen Domino ini, sebagai wadah mempererat silaturahmi dan kebersamaan. Beliau mengajak seluruh peserta untuk menjunjung tinggi kejujuran, sportivitas, dan semangat persaudaraan. Pada kesempatan tersebut, Wakil Gubernur Jawa Barat secara resmi membuka Turnamen Domino Danseskoad Cup Tahun 2026.

Melalui penyelenggaraan olahraga domino yang menjunjung tinggi sportivitas, kejujuran, dan kebersamaan, turnamen ini diharapkan mampu mempererat sinergi antara TNI, Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat. Penseskoad]]> https://www.halomedan.com/news/66109/semarak-hut-ke75-seskoad-turnamen-domino-danseskoad-cup-resmi-dibuka/ Meriahkan Car Free Day, Maxim Akan Gelar Zumba Akbar di Lapangan Merdeka Medan Thu, 25 Jun 2026 12:33:00 +0700+0700 Indonesia, Maxim akan menggelar kegiatan Zumba Akbar yang dapat diikuti
oleh masyarakat Kota Medan. Kegiatan ini menjadi wujud komitmen Maxim
dalam mendukung gaya hidup sehat sekaligus menghadirkan ruang interaksi
yang positif dan menyenangkan bagi masyarakat melalui aktivitas olahraga
bersama.
Kegiatan Zumba Akbar ini akan diselenggarakan pada Minggu, 28 Juni 2026
mulai pukul 06.00 WIB di Lapangan Merdeka Medan. Acara ini dilaksanakan
bersamaan dengan kegiatan Car Free Day dan mendapat dukungan dari Dinas
Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Medan sebagai bagian dari upaya
mendorong masyarakat untuk menjalani gaya hidup aktif dan sehat.
Melalui kegiatan ini, peserta akan diajak untuk berolahraga bersama
dalam suasana yang energik dan penuh semangat. Sesi zumba akan dipandu
oleh instruktur berpengalaman yang siap mengajak peserta bergerak aktif
sambil menikmati momen kebersamaan bersama keluarga, teman, maupun
komunitas.
Tidak hanya menghadirkan kegiatan olahraga yang menyenangkan, Maxim juga
telah menyiapkan berbagai hadiah menarik bagi para peserta. Beragam
doorprize berupa peralatan elektronik seperti kipas angin dan dispenser
akan dibagikan kepada peserta yang beruntung selama acara berlangsung.
"Kami sangat senang dapat menghadirkan kegiatan Zumba Akbar bagi
masyarakat Medan. Melalui kegiatan ini, kami ingin mengajak masyarakat
untuk menjalani gaya hidup yang lebih sehat sekaligus menikmati suasana
Car Free Day yang lebih meriah dan penuh kebersamaan bersama Maxim,"
ujar Head of Subdivision Maxim Medan, Erick Elfrada Sinurat.
Dengan dukungan dari Dispora Kota Medan serta antusiasme masyarakat
terhadap kegiatan olahraga bersama, Maxim berharap Zumba Akbar ini dapat
menjadi wadah yang menyenangkan untuk mempererat kebersamaan sekaligus
mendorong gaya hidup sehat di tengah masyarakat. Maxim mengundang
seluruh warga Medan untuk hadir dan turut meramaikan kegiatan ini
bersama keluarga, sahabat, maupun komunitas olahraga.r]]> https://www.halomedan.com/info/66108/meriahkan-car-free-day-maxim-akan-gelar-zumba-akbar-di-lapangan-merdeka-medan/ Kualitas Peserta MTQ Sumut Terus Meningkat, Muncul Juara-Juara Baru dari Berbagai Daerah Thu, 25 Jun 2026 12:29:00 +0700+0700
Hal tersebut disampaikan Ketua Dewan Hakim MTQ ke-40 Sumut Syaifuddin Hazmi Lubis di Astaka MTQ Sumut, Jalan Willem Iskandar, Deliserdang, Jumat (19/6/2026). Menurutnya, peningkatan kualitas peserta terlihat dari capaian nilai yang berhasil diraih selama kompetisi berlangsung.

"Jika pada tahun-tahun lalu nilai tertinggi yang diberikan oleh Dewan Hakim umumnya terbatas di angka 94 dari skor maksimal 100. Pada pelaksanaan tahun ini beberapa peserta sudah berhasil menembus nilai 95 ke atas meskipun kompetisi baru berjalan empat hari," kata Hazmi.

Berdasarkan perkembangan tersebut, Hazmi optimistis Sumut mampu mencapai target lima besar pada MTQ Nasional 2026. Ia menjelaskan, sekitar 50 persen peserta yang berkompetisi pada MTQ Sumut tahun ini telah memiliki pengalaman dan kualitas bertaraf nasional.

Para peserta terbaik hasil MTQ Sumut nantinya akan dipersiapkan untuk mewakili Sumut pada MTQ Nasional 2026.

"Nah ini kan ada beberapa orang yang memang sudah pemain nasional. Nah mudah-mudahan kalau mereka juga tampil nanti di tingkat nasional, akan memberikan yang terbaik lah untuk Sumatera Utara," ujarnya.

Selain itu, Dewan Hakim menilai peserta Sumut di berbagai cabang memiliki peluang untuk meraih medali pada MTQ Nasional mendatang. Karena itu, Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Sumut menargetkan perolehan medali dari seluruh cabang yang dipertandingkan.

"Kalau dilihat dari kemampuan, sepertinya memang dari seluruh cabang ada berpotensi untuk mendapatkan medali, semua cabang kita masih menginginkan mereka mendapat medali," kata Hazmi.

Fenomena menarik lainnya pada MTQ Sumut tahun ini adalah semakin meratanya persaingan antardaerah. Menurut Hazmi, peserta unggulan tidak lagi didominasi daerah-daerah yang selama ini kerap menjadi langganan juara.r
]]> https://www.halomedan.com/news/66107/kualitas-peserta-mtq-sumut-terus-meningkat-muncul-juarajuara-baru-dari-berbagai-daerah/ Kemnaker–Pertamina Jalin Kolaborasi Pengembangan SDM dan Pelatihan Vokasi K3 Thu, 25 Jun 2026 12:27:00 +0700+0700
Pernyataan tersebut disampaikan Menaker Yassierli saat menghadiri penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) tentang Sinergi Program Ketenagakerjaan dan Pendayagunaan SDM antara Sekretaris Jenderal Kemnaker Cris Kuntadi dan Direktur SDM PT Pertamina (Persero) Andy Arvianto, serta Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pelatihan Vokasi Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) antara Direktorat Jenderal Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kemnaker dan Pertamina Corporate University di Jakarta, Senin (22/6/2026).

Yassierli menyampaikan bahwa kerja sama dengan Pertamina merupakan langkah strategis dalam memperkuat ekosistem ketenagakerjaan nasional, khususnya melalui pengembangan pelatihan vokasi yang relevan dengan kebutuhan industri. Sinergi tersebut diharapkan mampu melahirkan tenaga kerja yang tidak hanya kompeten, tetapi juga adaptif terhadap dinamika dunia ker ja.

Ia juga mendorong Pertamina agar dapat menjadi salah satu contoh dalam pengembangan SDM, pengelolaan hubungan industrial, serta penyiapan keterampilan masa depan (future skills) yang dibutuhkan di berbagai sektor.

"Kami ingin banyak cerita keberhasilan lahir dari Pertamina, termasuk dalam penguatan hubungan industrial dan pengembangan kompetensi SDM," ujar Yassierli.

Menurutnya, keterlibatan dunia usaha menjadi kunci dalam mencetak tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan dan standar industri. Karena itu, perusahaan diharapkan tidak hanya menyediakan akses pembelajaran kerja, tetapi juga berperan aktif dalam membangun ekosistem pelatihan dan pengembangan kompetensi yang berkelanjutan.

Sementara itu, Wakil Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Oki Muraza menegaskan bahwa kolaborasi dengan Kemnaker semakin penting seiring meningkatnya tuntutan operasional dalam menjaga ketahanan energi nasional. Ia menyebut keberhasilan operasional perusahaan tidak hanya d itopang oleh infrastruktur, tetapi juga oleh kesiapan SDM yang mengawaki seluruh proses bisnis dari hulu hingga hilir.

Ia menambahkan, setiap hari ratusan ribu pekerja di lingkungan Pertamina Group terlibat dalam menjaga kelancaran distribusi dan produksi energi nasional. Karena itu, dibutuhkan tenaga kerja yang tidak hanya memiliki kompetensi teknis, tetapi juga menjunjung tinggi disiplin serta budaya keselamatan kerja yang kuat.

"Di Pertamina Group, keberhasilan operasi dimulai dari SDM yang mengawakinya. Mereka memastikan seluruh proses berjalan aman, produktif, dan berkinerja tinggi," kata Oki.

Sedangkan Komisaris Utama (Komut) PT Pertamina (Persero) Mochamad Iriawan (Iwan Bule) berharap kolaborasi antara Pertamina dan Kementerian Ketenagakerjaan dapat menjadi langkah awal dalam membangun pusat pengembangan kompetensi keselamatan kerja berstandar nasional hingga regional.

Iriawan menyebut ruang kolaborasi ke depan juga dapat diperluas, tidak hanya pada p elatihan vokasi, tetapi juga pengembangan talenta untuk mendukung transformasi industri, digitalisasi, dan transisi energi menuju Indonesia Emas 2045.

"Saya ingin sinergi ini menjadi tonggak penting dalam membangun SDM Indonesia yang unggul, memperkuat budaya keselamatan kerja, serta memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat dan pembangunan nasional," tutur Iriawan.r]]> https://www.halomedan.com/news/66106/kemnakerndashpertamina-jalin-kolaborasi-pengembangan-sdm-dan-pelatihan-vokasi-k3/ PT Fauzan Risky Utama Gandeng BTN Medan, Perumahan Tagam Indah Siapkan 600 Unit Rumah untuk Milenial dan Gen Z Thu, 25 Jun 2026 12:10:00 +0700+0700
PT Fauzan Risky Utama resmi menjalin kerja sama strategis dengan Bank BTN Cabang Medan Suratman Patari melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS/MoU) pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) untuk pengembangan Perumahan Tagam Indah yang berlokasi di Jalan Bangun Mulia, Medan Krio KM 12, Kabupaten Deli Serdang, Kamis 25 Juni 2026.

Langkah kolaboratif ini menjadi dorongan penting dalam memperluas akses masyarakat terhadap kepemilikan rumah, khususnya bagi generasi muda dan masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah yang membutuhkan skema pembiayaan yang lebih mudah dan terjangkau.

Penandatanganan kerja sama tersebut dilakukan langsung oleh Direktur Utama PT Fauzan Risky Utama, M. Abdul Yafi Damanik, bersama pihak Bank BTN Medan. Kesepakatan ini diharapkan menjadi pintu pembuka percepatan penyerapan unit-unit hunian di kawasan tersebut.

Perumahan Tagam Indah sendiri dikembangkan dengan total rencana 600 unit rumah di atas lahan seluas 8 hektare. Saat ini, sekitar 88 unit telah selesai dibangun dan mulai dipasarkan, sementara pembangunan tahap berikutnya terus dikebut seiring meningkatnya permintaan pasar.

Wakil Ketua Dewan Penasehat DPD REI Sumatera Utara, Irwansyah Damanik, SE, menilai proyek ini memiliki daya tarik tinggi karena berada di lokasi strategis yang dekat dengan kawasan Apartemen Manhattan serta memiliki akses cepat menuju Tol Sei Semayang.

"Lokasinya sangat potensial. Ini menjadi peluang besar bagi generasi milenial dan Gen Z untuk memiliki rumah pertama dengan akses yang mudah ke pusat aktivitas kota," ujarnya, Kamis (25/6/2026).

Ia juga menegaskan bahwa pengembangan perumahan ini menjadi bagian dari kontribusi sektor swasta dalam mendukung program pemerintah penyediaan hunian layak bagi masyarakat luas.

Lebih lanjut, Irwansyah menjelaskan bahwa kebijakan pemerintah terkait tenor KPR hingga 40 tahun dinilai akan semakin meringankan beban cicilan masyarakat, terutama bagi kelompok berpenghasilan rendah.

"Dengan skema ini, masyarakat bisa lebih mudah memiliki rumah. Cicilan menjadi lebih ringan, dan kualitas hidup di lingkungan perumahan yang tertata juga akan meningkat," tambahnya.

Direktur PT Fauzan Risky Utama, Abdul Yafi, turut menegaskan komitmen perusahaan untuk terus mengembangkan Perumahan Tagam Indah sebagai kawasan hunian yang menjawab kebutuhan masyarakat di wilayah penyangga Kota Medan yang terus tumbuh setiap tahun.

Sementara itu, pemerintah melalui Komite Tapera sebelumnya telah menyetujui skema tenor KPR subsidi hingga 40 tahun sebagai upaya memperluas kepemilikan rumah di Indonesia. Kebijakan ini diharapkan mampu menekan besaran cicilan agar lebih terjangkau.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, juga menyebut bahwa program KPR jangka panjang ini merupakan langkah strategis dalam memperluas akses kepemilikan rumah bagi masyarakat.

Pemerintah turut memastikan bunga rumah subsidi tetap stabil, yakni 5 persen untuk rumah subsidi dan 6 persen untuk rusun subsidi dengan skema bunga tetap hingga akhir masa kredit.

Dengan adanya kerja sama antara PT Fauzan Risky Utama dan Bank BTN Medan ini, Perumahan Tagam Indah diharapkan mampu menjadi salah satu pilihan utama hunian terjangkau dan strategis di Sumatera Utara, khususnya bagi masyarakat muda yang ingin memiliki rumah pertama.red]]> https://www.halomedan.com/news/66105/pt-fauzan-risky-utama-gandeng-btn-medan-perumahan-tagam-indah-siapkan-600-unit-rumah-untuk-milenial-dan-gen-z/ Pemerintah Lanjutkan Program Magang dan Vokasi pada Semester II Tahun 2026 Thu, 25 Jun 2026 12:03:00 +0700+0700 Pemerintah menyiapkan Paket Stimulus Ekonomi Triwulan II dan Semester II Tahun 2026 yang terdiri atas delapan kebijakan dalam tiga pilar utama. Salah satu fokus kebijakan tersebut adalah program magang dan vokasi untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja sekaligus menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (22/6/2026), yang turut dihadiri Menteri Ketenagakerjaan Yassierli dan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi.

Airlangga mengatakan pemerintah akan mendorong pelaksanaan program magang dan vokasi pada semester II-2026 sebagai bagian dari upaya menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional.

"Program magang dan vokasi ini kita akan dorong untuk dilaksanakan di paruh kedua semester kedua sehingga ini menjadi penggerak daripada perekonomian di masyarakat," kata Airlangga.

Dalam paket stimulus tersebut, pemerintah mengalokasikan anggaran Rp6,26 triliun, terd iri atas Rp4,14 triliun untuk Program Magang Nasional bagi 150 ribu peserta dan Rp2,12 triliun untuk pelatihan vokasi. Program vokasi diprioritaskan bagi 220 ribu lulusan SMK dan 50 ribu pekerja terdampak PHK.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menjelaskan Program Magang Nasional 2025 (MagangHub) menunjukkan hasil positif. Program ini menjaring 102,6 ribu peserta dari 370,5 ribu pendaftar yang ditempatkan pada 8.048 perusahaan dan instansi pemerintah di seluruh Indonesia.

Peserta memperoleh uang saku setara upah minimum, perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM), pendampingan mentor, serta kesempatan mengikuti sertifikasi kompetensi BNSP.

Berdasarkan survei terhadap 65.245 peserta, sebanyak 84,26 persen menyatakan puas atau sangat puas terhadap Program Magang Nasional. Dari sisi manfaat ekonomi, 67,13 persen responden menyatakan program tersebut membantu atau sangat membantu kondisi ekonomi peserta dan keluarganya.

Survei terhadap 7.217 perusahaan dan instansi penyelenggara magang juga menunjukkan hasil positif, dengan 84,13 persen menyatakan puas atau sangat puas terhadap kontribusi peserta magang.

"Ini hasil yang menurut kami cukup positif sebagai feedback kita untuk pelaksanaan magang di angkatan II," ujar Yassierli.

Berdasarkan penilaian 22.297 mentor, sebanyak 65,55 persen peserta mengalami peningkatan kompetensi teknis yang signifikan selama mengikuti program. Penilaian juga menunjukkan peningkatan kemampuan komunikasi, kerja sama tim, pemecahan masalah, berpikir kritis, adaptabilitas, hingga keterampilan teknis sesuai bidang pekerjaan.

"Rata-rata skor kompetensi peserta meningkat dari 3,77 menjadi 4,19 berdasarkan penilaian peserta, serta dari 3,33 menjadi 3,66 berdasarkan penilaian mentor," ucapnya.

Dari sisi penyerapan tenaga kerja, sektor keuangan menjadi penyerap terbesar peserta magang yang memperoleh penawaran kerja, diikuti sektor perdagangan besar dan industri pengolahan . Sektor kesehatan, teknologi informasi dan komunikasi, jasa administrasi, serta akomodasi juga aktif merekrut lulusan program magang.

"Ini sekaligus sebagai janji kami dari Kementerian Ketenagakerjaan secara transparan menyampaikan hasil evaluasi. Ini sudah dari 85 persen data peserta magang," ucap Yassierli.

Menaker menegaskan Kemnaker terus memperkuat ekosistem pelatihan vokasi nasional melalui pelatihan, sertifikasi kompetensi, dan penguatan infrastruktur pelatihan. Upaya tersebut diharapkan mampu menghasilkan tenaga kerja yang kompeten, adaptif, dan siap menghadapi kebutuhan dunia kerja sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.r]]> https://www.halomedan.com/news/66104/pemerintah-lanjutkan-program-magang-dan-vokasi-pada-semester-ii-tahun-2026/ Ketika Wartawan Kehabisan Kata-Kata: Catatan dari Sebuah Wawancara yang Terhenti oleh Air Mata Thu, 25 Jun 2026 10:50:00 +0700+0700

Oleh Ir Zulfikar Tanjung


Ada ribuan wawancara yang telah saya lakukan sepanjang lebih dari tiga dasawarsa menjadi wartawan.

Ada pejabat yang berbicara penuh keyakinan. Ada tokoh masyarakat yang menyampaikan gagasan besar. Ada pula rakyat kecil yang mengungkapkan keluh kesah dengan bahasa yang sederhana namun menyentuh. Sebagian wawancara berlangsung biasa saja. Sebagian lagi meninggalkan kesan mendalam.

Namun, harus saya akui, tidak banyak wawancara yang membuat saya kehilangan kata-kata.

Peristiwa itu terjadi di Asrama Haji Medan, sesaat setelah berakhirnya rangkaian pemulangan jamaah haji Sumatera Utara tahun ini.

Di hadapan saya duduk seorang Petugas Haji Daerah (PHD) Kloter 17 Sumatera Utara, Masdar Tambusai. Ia baru saja menyelesaikan tugas yang bagi banyak orang mungkin hanya dipandang sebagai bagian dari sebuah pekerjaan. Namun dari sorot matanya terlihat bahwa ada sesuatu yang jauh lebih dalam daripada sekadar tugas administratif.

Awalnya wawancara berlangsung seperti biasa.

Saya menanyakan bagaimana pelaksanaan tugas selama di Tanah Suci. Ia menjawab dengan tenang. Tentang jamaah yang dapat beribadah dengan nyaman. Tentang makanan yang tersedia dengan baik. Tentang pelayanan yang berjalan sesuai kebutuhan jamaah. Tentang rasa syukur melihat para tamu Allah dapat menjalankan ibadah dengan tenang dan khusyuk.

Jawaban-jawaban itu penting. Tetapi semuanya masih berada dalam wilayah yang lazim dijangkau oleh bahasa.

Kemudian saya mengajukan satu pertanyaan yang sederhana.

"Bagaimana pengalaman spiritual yang Bapak rasakan selama melayani jamaah haji?"

Saya tidak menyangka pertanyaan itulah yang mengubah suasana.

Masdar terdiam.

Kalimat yang hendak keluar seolah tertahan di tenggorokan. Suaranya mulai bergetar. Matanya perlahan dipenuhi air. Beberapa detik kemudian ia sesenggukan.

Saya menunggu.

Tetapi yang datang bukan jawaban.

Yang datang adalah air mata.

Di situlah wawancara berhenti.

Secara naluriah saya berkata,

"Silakan saja menangis, Pak. Tidak apa-apa. Luapkan saja isi hati."

Kalimat itu keluar begitu saja.

Namun sesungguhnya pada saat yang sama saya sedang berjuang menyembunyikan sesuatu yang juga sedang terjadi dalam diri saya sendiri.

Sebab entah mengapa, ketika melihatnya berusaha menjelaskan sesuatu yang tidak sanggup dijelaskan oleh kata-kata, saya justru merasakan getaran yang sama mengalir ke dalam hati saya.

Sebagai wartawan, saya terbiasa menjaga jarak.

Profesi ini mengajarkan untuk mendengar tanpa larut. Mengamati tanpa kehilangan objektivitas. Menulis tanpa membiarkan emosi mengambil alih.

Tetapi hari itu, jarak tersebut perlahan menghilang.

Saya tidak lagi sekadar mendengar jawaban seorang narasumber.

Saya seperti ikut menyaksikan pergulatan batin yang sedang berlangsung di hadapan saya.

Masdar akhirnya berusaha menjelaskan.

"Ini tidak bisa diuraikan dengan kata-kata. Perasaan itu melampaui kata-kata," ujarnya.

Kalimat itu sederhana.

Namun justru kesederhanaannya yang membuatnya terasa begitu dalam.

Ia bercerita tentang kebahagiaan melayani jamaah. Tentang kepuasan melihat para lansia dapat beribadah dengan tenang. Tentang rasa syukur ketika kebutuhan jamaah terpenuhi dengan baik.

Tetapi ketika berbicara mengenai pengalaman spiritual, ia berulang kali kembali pada satu kesimpulan yang sama: tidak cukup kata-kata untuk menjelaskannya.

Ia mengenang saat melihat Ka'bah.

Ia mengenang saat berziarah ke makam Rasulullah SAW.

Ia mengenang berbagai momen ketika air mata mengalir tanpa bisa dicegah.

Dan anehnya, ketika ia mencoba menceritakan kembali pengalaman itu, air mata yang sama kembali hadir.

Saat itulah saya mulai memahami sesuatu.

(*Kekuatan air mata)*

Mungkin memang ada pengalaman-pengalaman tertentu dalam hidup manusia yang tidak dapat sepenuhnya ditangkap oleh bahasa.

Kita dapat menuliskan peristiwanya.

Kita dapat mengutip kalimat-kalimatnya.

Kita dapat merekam suara dan gambar.

Tetapi ada bagian terdalam dari pengalaman manusia yang tidak pernah benar-benar dapat dipindahkan ke dalam kata-kata.

Bahasa hanya mampu mendekat.

Tidak pernah benar-benar sampai.

Sebagai wartawan yang telah bekerja selama 36 tahun, saya selalu percaya bahwa setiap peristiwa dapat dituliskan selama kita menemukan sudut pandang yang tepat.

Namun pengalaman mewawancarai Masdar membuat saya menyadari bahwa keyakinan itu memiliki batas.

Ada wilayah tertentu yang hanya bisa dipahami oleh hati.

Wilayah di mana kalimat-kalimat terbaik sekalipun menjadi terasa kurang.

Wilayah di mana air mata justru lebih jujur daripada kata-kata.

Ironisnya, kesadaran itu muncul ketika saya sedang melakukan pekerjaan yang seluruh hidupnya bergantung pada kata-kata.

(*Tidak semua tertuang)*

Dan ketika saya kemudian duduk untuk menulis pengalaman ini, saya kembali merasakan kesulitan yang sama.

Saya menulis.

Lalu menghapus.

Menulis lagi.

Lalu memperbaiki.

Bukan karena saya tidak tahu apa yang ingin saya sampaikan.

Tetapi karena saya tahu apa yang saya tulis tidak pernah sepenuhnya mampu mewakili apa yang saya rasakan saat itu.

Mungkin pembaca dapat memahami kisah ini.

Mungkin pula pembaca dapat merasakan sebagian emosi yang hadir dalam wawancara tersebut.

Namun saya tetap merasa bahwa ada sesuatu yang tertinggal.

Sesuatu yang tidak ikut masuk ke dalam kalimat-kalimat ini.

Sesuatu yang hanya hadir dalam ruang sunyi antara seorang petugas haji yang sedang menahan tangis dan seorang wartawan yang diam-diam sedang menahan air matanya sendiri.

Dan barangkali di situlah pelajaran terbesarnya.

Bahwa tidak semua kebenaran hadir dalam bentuk kata-kata.

Ada yang hadir dalam getaran hati.

Ada yang hadir dalam keheningan.

Ada yang hadir dalam air mata.

Dan pada momen-momen tertentu, justru ketika kata-kata berhenti, hati mulai berbicara. (penulis bersertifikat wartawan utama dewan pers)]]> https://www.halomedan.com/info/66103/ketika-wartawan-kehabisan-katakata-catatan-dari-sebuah-wawancara-yang-terhenti-oleh-air-mata/ Harumkan Almamater, DPP IKA UMA Apresiasi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungbalai Thu, 25 Jun 2026 08:00:00 +0700+0700 Ikatan Keluarga Alumni Universitas Medan Area (DPP IKA UMA) memberikan apresiasi kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungbalai yang dinilai berhasil mengharumkan nama almamater melalui kiprah dan pengabdiannya di pemerintahan daerah.

Apresiasi tersebut disampaikan dalam kunjungan silaturahmi DPP IKA UMA ke Pemerintah Kota Tanjungbalai, Selasa (23/6/2026). Rombongan dipimpin langsung Ketua Umum DPP IKA UMA, Hj. Ritha Wizni Rahudman, didampingi sejumlah pengurus inti organisasi alumni tersebut.

Kedatangan rombongan disambut langsung Wali Kota Tanjungbalai, Mahyaruddin Salim, bersama Wakil Wali Kota Muhammad Fadly Abdina di rumah dinas wali kota. Keduanya diketahui merupakan alumni Program Magister Universitas Medan Area (UMA).

Dalam pertemuan yang berlangsung hangat dan penuh keakraban tersebut, Ketua Umum DPP IKA UMA Hj. Ritha Wizni Rahudman menyampaikan rasa bangga atas kiprah kedua kepala daerah tersebut yang dinilai mampu menunjukkan kapasitas dan kompetensi lulusan UMA dalam memimpin daerah.

Menurut Ritha, keberhasilan Mahyaruddin Salim dan Muhammad Fadly Abdina memimpin Kota Tanjungbalai melalui visi pembangunan "Tanjungbalai EMAS" menjadi inspirasi sekaligus kebanggaan bagi keluarga besar alumni UMA.

"Program Tanjungbalai EMAS yang diusung pemerintah daerah menunjukkan komitmen untuk membangun daerah secara berkelanjutan. Hal ini tentu menjadi kebanggaan bagi kami karena dipimpin oleh alumni Universitas Medan Area," ujar Ritha.

Ia mengatakan, saat ini alumni UMA telah banyak berkiprah di berbagai sektor, baik di pemerintahan, dunia usaha, maupun lembaga-lembaga strategis lainnya.

"Sudah banyak alumni UMA yang dipercaya menjadi kepala daerah, wakil kepala daerah, anggota legislatif, pejabat pemerintahan, hingga menduduki posisi penting di berbagai bidang. Ini membuktikan bahwa lulusan UMA memiliki kualitas, kompetensi, dan kemampuan yang dapat diandalkan," katanya.

Ritha berharap keberhasilan para alumni yang telah mengemban amanah di berbagai sektor dapat menjadi motivasi bagi generasi muda dan mahasiswa UMA untuk terus meningkatkan kualitas diri dan memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat.

Selain mempererat hubungan silaturahmi, pertemuan tersebut juga membahas berbagai program kerja DPP IKA UMA serta peluang sinergi dan kerja sama antara organisasi alumni dengan Pemerintah Kota Tanjungbalai.

Berbagai gagasan yang mengemuka di antaranya terkait penguatan sumber daya manusia, pengembangan jejaring alumni, pertukaran informasi, serta kontribusi alumni dalam mendukung pembangunan daerah.

Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim menyampaikan apresiasi atas kunjungan DPP IKA UMA dan mengaku bangga dapat menjadi bagian dari keluarga besar alumni Universitas Medan Area.

Menurutnya, keberadaan organisasi alumni memiliki peran penting dalam memperkuat jejaring, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, serta memberikan kontribusi positif bagi pembangunan daerah.

"Kami menyambut baik kunjungan DPP IKA UMA. Silaturahmi seperti ini sangat penting untuk memperkuat hubungan antarsesama alumni dan membangun kolaborasi yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan daerah," ujar Mahyaruddin.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Muhammad Fadly Abdina menilai IKA UMA memiliki potensi besar sebagai wadah pemersatu alumni yang dapat berkontribusi dalam berbagai bidang pembangunan.

Ia berharap komunikasi dan sinergi antara pemerintah daerah dan para alumni UMA dapat terus ditingkatkan sehingga mampu melahirkan berbagai program yang bermanfaat bagi masyarakat.

"Alumni memiliki kekuatan jaringan dan sumber daya yang besar. Jika disinergikan dengan pemerintah daerah, tentu akan memberikan dampak positif bagi kemajuan Kota Tanjungbalai," katanya.

Sebagai penutup rangkaian kegiatan, DPP IKA UMA menyerahkan cendera mata kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungbalai. Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penyematan pin IKA UMA sebagai simbol kebersamaan dan komitmen dalam menjaga hubungan baik antara almamater dan para alumni yang mengabdi di berbagai bidang.

Silaturahmi tersebut diharapkan menjadi langkah awal untuk memperkuat kolaborasi antara IKA UMA dan Pemerintah Kota Tanjungbalai dalam mendukung pembangunan daerah sekaligus memperkokoh peran alumni dalam memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat.rel]]> https://www.halomedan.com/news/66102/harumkan-almamater-dpp-ika-uma-apresiasi-wali-kota-dan-wakil-wali-kota-tanjungbalai/ Kadis Perindag ESDM Sumut Dedi J Putra Harahap : "Semua Permohonan Langsung Kami Proses" Wed, 24 Jun 2026 23:15:00 +0700+0700
Medan – Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral (Perindag ESDM) Sumatera Utara, Dedi J. Putra Harahap, membantah informasi yang menyebut ratusan permohonan izin Air Bawah Tanah (ABT), baik izin baru maupun perpanjangan, mengalami keterlambatan hingga berbulan-bulan.

Menurut Dedi, seluruh berkas permohonan yang masuk tetap diproses sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku. Ia menegaskan tidak ada kebijakan menunda atau menghambat penerbitan izin ABT.

"Tidak benar informasi itu, Bang. Semua surat-surat terkait ABT selalu kami proses dengan segera," kata Dedi J. Putra Harahap saat dikonfirmasi, Selasa (24/6/2026).

Dedi menjelaskan, proses perizinan ABT tidak hanya mencakup pemeriksaan administrasi, tetapi juga verifikasi teknis dan pengawasan lapangan. Karena itu, pihaknya secara rutin melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi-lokasi pemanfaatan air bawah tanah guna memastikan seluruh aktivitas berjalan sesuai aturan.

"Kami juga sudah rutin melakukan sidak ke lapangan terkait ABT. Jadi setiap permohonan yang masuk tetap ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku," ujarnya.

Ia menambahkan, pengawasan terhadap pemanfaatan air bawah tanah merupakan bagian dari upaya pemerintah menjaga kelestarian sumber daya air sekaligus memastikan kepatuhan para pengguna terhadap regulasi yang berlaku.

Terkait isu yang menyebut keterlambatan proses perizinan menyebabkan berkurangnya potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumatera Utara dari sektor ABT, Dedi menegaskan bahwa pihaknya terus berupaya mengoptimalkan pelayanan dan pengawasan agar penerimaan daerah tetap berjalan sesuai target.

Dengan adanya klarifikasi tersebut, Dinas Perindag ESDM Sumut berharap masyarakat dan pelaku usaha memperoleh informasi yang berimbang serta tidak terpengaruh oleh kabar yang belum terverifikasi. Pemerintah daerah, lanjut Dedi, tetap berkomitmen memberikan pelayanan perizinan yang cepat, transparan, dan akuntabel kepada seluruh pemohon.red]]> https://www.halomedan.com/Berita/66101/kadis-perindag-esdm-sumut-dedi-j-putra-harahap-quotsemua-permohonan-langsung-kami-prosesquot/ RUPST Inalum 2025 Tetapkan Susunan Direksi dan Komisaris Baru, Kinerja Cetak Rekor Tertinggi Sepanjang Sejarah Wed, 24 Jun 2026 20:46:00 +0700+0700
Jakarta – Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2025 PT Indonesia Asahan Aluminium atau PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) menetapkan susunan direksi dan komisaris untuk periode kepengurusan berikutnya. Dalam rapat yang digelar pada 22 Juni 2026 tersebut, pemegang saham mempertahankan sebagian besar jajaran manajemen dan hanya melakukan perubahan pada satu posisi direksi.

RUPST kembali menetapkan Melati Sarnita sebagai Direktur Utama dan Musa Bangun sebagai Komisaris Utama sekaligus Komisaris Independen.

Perubahan terjadi pada posisi Direktur Sumber Daya Manusia (SDM) dan Transformasi Bisnis. Jabatan tersebut kini diemban oleh Kemal Sudiro menggantikan Benny Wiwoho.

Susunan Dewan Komisaris

Musa Bangun – Komisaris Utama dan Komisaris Independen

Indra Simarta – Komisaris

Ali Said – Komisaris

Hari Soebagijo – Komisaris Independen

Kardwiyana Ukar – Komisaris


Susunan Direksi

Melati Sarnita – Direktur Utama

Ken Permana – Direktur Keuangan

Ivan Ermisyam – Direktur Operasi

Arif Haendra – Direktur Strategi Korporasi, Pengembangan Usaha dan Komersial

Kemal Sudiro – Direktur SDM dan Transformasi Bisnis


Corporate Secretary Inalum, Mahyaruddin A.R., menyatakan bahwa dengan kepengurusan baru tersebut perusahaan optimistis dapat melanjutkan momentum pertumbuhan, memperkuat program hilirisasi aluminium nasional, serta memberikan kontribusi yang berkelanjutan bagi negara dan seluruh pemangku kepentingan.

Kinerja Keuangan Tertinggi dalam 50 Tahun

Selain menetapkan susunan pengurus, RUPST juga mengesahkan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2025. Perseroan memperoleh opini wajar dalam semua hal yang material dari Kantor Akuntan Publik Purwanto, Susanti dan Surja.

Atas pengesahan tersebut, pemegang saham memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas pelaksanaan tugas pengurusan dan pengawasan selama Tahun Buku 2025.

Sepanjang 2025, Inalum membukukan kinerja terbaik sepanjang sejarah perusahaan yang telah berdiri selama lima dekade. Pendapatan perusahaan meningkat sekitar 10 persen dibandingkan tahun sebelumnya, didorong oleh kenaikan volume penjualan dan membaiknya harga komoditas aluminium.

Sementara itu, laba bersih konsolidasian tumbuh 15 persen secara tahunan, sedangkan EBITDA meningkat 17 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Di sektor operasional, produksi aluminium mencapai 280.082 metrik ton, naik sekitar 2 persen secara tahunan. Penjualan juga mencatatkan rekor tertinggi dengan volume 280.141 metrik ton, meningkat sekitar 1 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Capaian tersebut ditopang oleh penyelesaian proyek Pot Upgrading, yang meningkatkan kapasitas produksi terpasang menjadi sekitar 274 ribu ton per tahun melalui peningkatan teknologi tungku reduksi menjadi arus 235 kA pada 170 tungku di Potline 2.

Tata Kelola dan Program Lingkungan

Dari sisi kesehatan perusahaan, Inalum memperoleh predikat "AA" dengan klasifikasi "Sehat", didukung peringkat idAA-/Stable dan idA+(sa) dari PEFINDO.

Pencapaian Key Performance Indicators (KPI) kolegial tahun 2025 tercatat sebesar 85,54 persen (audited), sementara peringkat komposit risiko berada pada level 2.

Dalam aspek tata kelola perusahaan, tingkat penerapan prinsip ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) diproyeksikan meningkat menjadi 87,54 persen pada 2025, naik dari 81,01 persen pada tahun sebelumnya.

Pada bidang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), Inalum merealisasikan berbagai program strategis sepanjang 2025, di antaranya pemberian beasiswa kepada 145 penerima manfaat, pelatihan bagi 110 guru, penanaman 15.000 pohon mangrove, pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di tiga lokasi, serta dukungan pembiayaan bagi usaha mikro dan kecil.

Manajemen menilai capaian tersebut menjadi bukti keberhasilan strategi transformasi operasional, peningkatan efisiensi, serta penguatan hilirisasi aluminium yang dijalankan perusahaan dalam beberapa tahun terakhir.]]> https://www.halomedan.com/Berita/66100/rupst-inalum-2025-tetapkan-susunan-direksi-dan-komisaris-baru-kinerja-cetak-rekor-tertinggi-sepanjang-sejarah/ ABPEDNAS Sumut Klaim Sudah Terbentuk di 23 Daerah, Fokus Kawal Dana Desa dan Restorative Justice Wed, 24 Jun 2026 20:09:00 +0700+0700

Deli Serdang – Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) Sumatera Utara menyatakan telah terbentuk di 23 kabupaten/kota di Sumatera Utara. Organisasi tersebut kini memfokuskan program kerjanya pada pengawasan dana desa, pengawasan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta penguatan Restorative Justice di tingkat desa.

Hal itu disampaikan Ketua DPD ABPEDNAS Sumut, H. Abdul Khair, saat melakukan audiensi dengan Kepala Kejaksaan Negeri Deli Serdang, Sapta Putra, SH, MHum, di Deli Serdang, Selasa, 24 Juni 2026.

Menurut Abdul Khair, keberadaan ABPEDNAS di berbagai daerah merupakan bagian dari upaya memperkuat peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mendukung tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel.

"ABPEDNAS saat ini telah terbentuk di 23 kabupaten/kota di Sumatera Utara dan ke depan akan terus bertambah," kata Abdul Khair.

Ia menjelaskan, sejumlah program yang dijalankan ABPEDNAS sejalan dengan arahan Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Kejaksaan Agung RI. Program tersebut antara lain Jaga Desa yang berfokus pada pengawasan penggunaan dana desa, pengawasan dapur Program Makan Bergizi Gratis, serta pembentukan Rumah Restorative Justice di desa-desa.

Menurut Abdul Khair, Rumah Restorative Justice diharapkan menjadi sarana penyelesaian berbagai persoalan sosial melalui pendekatan musyawarah dan kekeluargaan sebelum berkembang menjadi perkara hukum.

"Melalui Rumah Restorative Justice, persoalan masyarakat dapat diselesaikan terlebih dahulu di tingkat desa melalui dialog dan musyawarah," ujarnya.

Abdul Khair menilai kolaborasi antara ABPEDNAS dan Kejaksaan penting untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sekaligus memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan program-program pemerintah di desa.

Sementara itu, Ketua DPC ABPEDNAS Kabupaten Deli Serdang, OK Hendri, SH, mengatakan kepengurusan ABPEDNAS Deli Serdang telah terbentuk dan dalam waktu dekat akan melaksanakan perkenalan serta pelantikan pengurus.

Menurut Hendri, DPC ABPEDNAS Deli Serdang akan menjalankan program-program prioritas organisasi, termasuk pengawasan dana desa, pengawasan pelaksanaan MBG, dan penguatan Restorative Justice.

"ABPEDNAS Deli Serdang siap berkolaborasi dengan pemerintah desa, aparat penegak hukum, dan seluruh elemen masyarakat dalam menjalankan program-program tersebut," katanya.

Ia menambahkan, keberadaan ABPEDNAS tidak hanya berfungsi sebagai wadah bagi anggota Badan Permusyawaratan Desa, tetapi juga diharapkan menjadi mitra masyarakat dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial melalui pendekatan non-litigasi.

Menurut Hendri, banyak persoalan yang muncul di tengah masyarakat sebenarnya masih dapat diselesaikan melalui mediasi dan musyawarah tanpa harus berujung pada proses pidana.

"Kami ingin ABPEDNAS hadir sebagai bagian dari solusi. Persoalan yang masih bisa diselesaikan secara damai diharapkan tidak berkembang menjadi perkara pidana yang berujung pada proses hukum maupun pemenjaraan," ujarnya.

Audiensi tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara ABPEDNAS dan Kejaksaan dalam mendukung pengawasan program pemerintah di desa sekaligus mendorong penyelesaian konflik masyarakat melalui pendekatan keadilan restoratif.]]> https://www.halomedan.com/news/66099/abpednas-sumut-klaim-sudah-terbentuk-di-23-daerah-fokus-kawal-dana-desa-dan-restorative-justice/