Sambut HUT ke-62, Golkar Medan Salurkan 3.062 Paket Sembako

admin — Sat, 17 Oct 2026 15:12:00 +0700+0700

Medan - DPD Partai Golkar Kota Medan menyalurkan 3.062 paket sembako kepada masyarakat kurang mampu dan membutuhkan di berbagai kecamatan di Medan. Kegiatan ini dilakukan menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-62 partai berlambang pohon beringin tersebut.

Ketua DPD Partai Golkar Kota Medan, Rahmaddian Shah, mengatakan paket yang dibagikan berisi berbagai bahan kebutuhan pokok, seperti beras, gula pasir, dan minyak goreng.

Anggota Komisi E DPRD Sumatera Utara (Sumut), itu mengatakan kegiatan ini merupakan wujud kepedulian Partai Golkar terhadap masyarakat, khususnya bagi mereka yang memerlukan bantuan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

Rahmaddian mengatakan, bantuan tersebut telah disalurkan ke seluruh kecamatan di wilayah Medan untuk memastikan manfaatnya dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat.

"Kami ingin peringatan hari ulang tahun ke-62 ini tidak sekadar menjadi perayaan, tetapi juga momentum untuk berbagi dan menunjukkan kepedulian kepada mereka yang membutuhkan sejalan dengan instruksi dari DPP Partai Golkar kepada seluruh jajaran pengurus DPD," ujarnya, Jumat (16/10/2026).

Ia berharap inisiatif sosial ini dapat meringankan beban masyarakat, sekaligus mempererat ikatan antara Partai Golkar dan warga Kota Medan.

"Melalui bantuan ini, kami harap masyarakat dapat terbantu, khususnya dalam menghadapi kondisi kondisi kualitas udara yang buruk akibat kabut asap yang melanda Sumatera Utara, khususnya di Kota Medan," ucapnya.

Dirinya berharap peringatan hari ulang tahun ke-62 Partai Golkar dapat menjadi momentum untuk terus memperkuat semangat pengabdian, memperluas jangkauan kepedulian sosial, serta menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.red

KAPOLRI Ditantang Buktikan “No Viral No Justice”, Karyawati 22 Tahun Diduga Jadi Korban Kekerasan Seksual

admin — Sat, 17 Oct 2026 14:07:00 +0700+0700

JAKARTA — Pernyataan Kapolri Jenderal Pol Suyudi yang menegaskan tidak boleh lagi ada istilah "No Viral No Justice" atau keadilan baru bergerak setelah sebuah kasus viral, kini menjadi sorotan. Publik menanti pembuktian komitmen tersebut dalam penanganan laporan dugaan kekerasan seksual terhadap seorang karyawati berusia 22 tahun di kawasan industri Cikarang.
Seorang ketua serikat pekerja berinisial MRN dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan kekerasan seksual berbasis relasi kuasa terhadap karyawati yang identitasnya disamarkan sebagai Bunga.
Kasus ini menjadi perhatian karena korban mengaku mengalami bujuk rayu, intimidasi, hingga tekanan yang diduga berkaitan dengan status pekerjaannya. Bahkan, kesempatan untuk diangkat menjadi karyawan tetap disebut-sebut hilang setelah korban menolak permintaan pribadi terlapor.

Kuasa hukum korban, Ermelina Singereta, mengatakan dugaan peristiwa tersebut memperlihatkan bagaimana posisi dan pengaruh seseorang di lingkungan kerja berpotensi digunakan untuk menekan pekerja yang berada dalam posisi rentan.

"Pelaku diduga memanfaatkan posisi, pengaruh, dan kewenangannya di lingkungan perusahaan untuk melakukan serangkaian tindakan yang mengarah pada kekerasan seksual berbasis relasi kuasa," kata Ermelina kepada wartawan, Rabu (15/7/2026).

*Diduga Ditekan untuk Menikah Siri*

Menurut keterangan kuasa hukum, persoalan bermula ketika Bunga sedang mencari pekerjaan. Melalui anggota keluarganya, korban memperoleh informasi bahwa MRN, yang saat itu disebut sebagai calon anggota legislatif, dapat membantu masyarakat mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan elektronik.

Setelah lamarannya tidak kunjung mendapat kepastian, korban menghubungi MRN. Korban kemudian diterima bekerja sebagai karyawan kontrak.
Namun, menurut pengakuan korban yang disampaikan melalui kuasa hukumnya, setelah mulai bekerja, MRN diduga berulang kali melakukan pendekatan pribadi yang tidak diinginkan. Korban mengaku pernah dibujuk, dimarahi, diintimidasi, hingga diajak bertemu di hotel.

Korban juga mengaku beberapa kali mendapat ancaman bahwa kontraknya tidak akan diperpanjang apabila tidak mengikuti keinginan terlapor.

Selain itu, MRN disebut berulang kali mengajak korban menikah secara siri. Korban mengaku dijanjikan uang mulai dari jutaan hingga puluhan juta rupiah setiap bulan apabila bersedia menerima permintaan tersebut.

"Korban tetap menolak dan berusaha menghindari berbagai ajakan itu dengan berbagai alasan, termasuk alasan lembur dan pekerjaan," ujar Ermelina.

Seluruh dugaan tersebut masih harus diuji melalui proses penyelidikan dan penyidikan. Karena itu, penanganan perkara secara objektif menjadi penting untuk mengungkap fakta sekaligus memastikan hak-hak korban terlindungi.

*Ditolak, Rekomendasi Jadi Karyawan Tetap Diduga Dicabut*

Puncak persoalan disebut terjadi pada Januari 2026. Saat itu, korban mengaku telah memperoleh informasi dari atasannya bahwa dirinya akan diproses menjadi karyawan tetap.

Namun, pada waktu yang hampir bersamaan, terlapor kembali menghubungi korban dan meminta agar hubungan pribadi mereka berlanjut.
Korban kembali menolak. Berdasarkan keterangan kuasa hukum, setelah penolakan tersebut, MRN menghubungi atasan korban dan menyampaikan bahwa dirinya tidak memberikan rekomendasi untuk pengangkatan korban menjadi karyawan tetap.

Akibatnya, menurut pihak korban, proses pengangkatan tersebut tidak berlanjut dan korban tidak dapat meneruskan pekerjaannya di perusahaan itu.

Peristiwa inilah yang menjadi salah satu pokok persoalan dalam laporan ke Polda Metro Jaya. Kuasa hukum menilai dugaan penggunaan pengaruh terhadap status pekerjaan untuk menekan korban harus diusut secara menyeluruh.

Jika terbukti, perkara ini tidak hanya menyangkut dugaan kekerasan seksual, tetapi juga menyentuh persoalan perlindungan pekerja dari penyalahgunaan relasi kuasa di lingkungan kerja.

*Minta Penyidik Dalami UU TPKS*

Ermelina menilai dugaan perbuatan tersebut perlu dikaji berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), termasuk kemungkinan penerapan Pasal 6 sesuai fakta dan unsur hukum yang ditemukan penyidik.
"Perkara ini menunjukkan dugaan penyalahgunaan relasi kuasa. Pelaku diduga memanfaatkan kewenangan dan pengaruhnya untuk mengintimidasi korban agar menuruti keinginannya. Praktik seperti ini mengancam hak perempuan untuk bekerja, berkembang, dan memperoleh kesempatan yang setara di lingkungan kerja," ujarnya.
Sementara itu, anggota tim kuasa hukum, Judianto Simanjuntak, meminta penyidik mendalami kemungkinan penerapan Pasal 10 UU TPKS terkait dugaan pemaksaan perkawinan.

"Kami akan mengawal perkara ini hingga tuntas. Penyidik juga perlu mendalami penerapan Pasal 10 UU TPKS karena terdapat dugaan pemaksaan perkawinan siri," kata Judianto.

Tim kuasa hukum juga meminta penyidik menelusuri kemungkinan adanya korban lain apabila ditemukan pola atau modus serupa. Namun, dugaan tersebut perlu ditindaklanjuti berdasarkan bukti dan keterangan yang sah, bukan asumsi.
Selain melaporkan perkara ke kepolisian, pihak korban berencana mengajukan pengaduan kepada Komnas Perempuan, Komnas HAM, dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) guna meminta perlindungan serta pendampingan psikologis.

*Publik Menanti Pembuktian Komitmen Kapolri*

Kasus Bunga kini menjadi ujian bagi penegakan hukum yang berpihak pada keadilan tanpa harus menunggu tekanan publik atau viral di media sosial.
Pernyataan tegas Kapolri mengenai pentingnya menghapus fenomena "No Viral No Justice" menumbuhkan harapan bahwa setiap laporan masyarakat akan ditangani secara profesional, terukur, dan transparan, termasuk perkara yang melibatkan dugaan penyalahgunaan kekuasaan di lingkungan kerja.
Publik menanti langkah konkret Polda Metro Jaya dalam mengusut laporan tersebut. Penyidik diharapkan memeriksa seluruh keterangan dan bukti secara menyeluruh, mengungkap fakta, serta memastikan proses hukum berjalan tanpa tekanan maupun perlakuan istimewa terhadap pihak mana pun.
Di sisi lain, asas praduga tak bersalah tetap harus dihormati. MRN masih berstatus sebagai terlapor dalam informasi yang disampaikan kuasa hukum korban, sehingga dugaan terhadap dirinya harus dibuktikan melalui proses hukum.
Namun, status tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan laporan maupun kebutuhan perlindungan korban.
Keadilan tidak semestinya bergantung pada seberapa viral sebuah perkara. Jika komitmen menghapus "No Viral No Justice" benar-benar diwujudkan, setiap laporan yang memiliki dasar hukum harus ditangani secara serius, tanpa menunggu korban menjadi sorotan publik.
Kini, masyarakat menanti pembuktian komitmen itu dalam penanganan kasus Bunga.

Bapenda Sumut Gelar Operasi Sadar Pajak Kendaraan, Permudah Warga Lakukan Pembayaran

admin — Sat, 17 Oct 2026 13:43:00 +0700+0700

Medan - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sumatera Utara terus mendorong peningkatan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor.

Melalui Operasi Sadar Pajak Kendaraan 2026, Bapenda Sumut menghadirkan layanan pembayaran pajak langsung di lokasi operasi. Tujuannya untuk mempermudah masyarakat.

Operasi gabungan tersebut digelar Bapenda Sumut bersama Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Sumut, Jasa Raharja Sumut, Satpol PP, Dinas Perhubungan, Diskominfo, serta unsur terkait lainnya, di Jalan Putri Hijau, Medan, Jumat (16/10/2026).

Kepala Bapenda Sumut, Sutan Tolang Lubis menjelaskan, Operasi Sadar Pajak Kendaraan yang diinsteuksikan Gubernur Sumut Bobby Nasution tersebut, bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan, sekaligus mendorong tertib berlalu lintas.

"Kita mendorong kesadaran masyarakat untuk membayar pajak, karena ada masyarakat yang dengan berbagai alasan sehingga belum membayar pajak. Jadi kita ingatkan, kita ajak mereka," kata Sutan Tolang Lubis.

Disebutkan Operasi Sadar Pajak digelar di 33 kabupaten/kota se-Sumut sepanjang Oktober 2026. Karena itu, ia mengimbau masyarakat agar tidak menunda pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Untuk mempermudah pelayanan, Bapenda Sumut juga menghadirkan bus layanan pajak keliling di lokasi operasi. Dengan fasilitas tersebut, masyarakat dapat langsung menunaikan kewajibannya tanpa harus mendatangi kantor Samsat.

"Di tempat operasi sadar pajak ada bus keliling pajak, agar masyarakat lebih mudah membayar pajak, kita juga memberikan hadiah-hadiah kepada masyarakat yang telah membayar pajak," ungkap Sutan Tolang.

Sebagai bentuk penghargaan kepada masyarakat yang membayar pajak kendaraan bermotornya pada pelaksanaan operasi, diberikan souvenir apresiasi berupa payung, helm, dan kaca spion sepeda motor.

Tak hanya itu, pelaksanaan operasi gabungan ini dirangkaikan juga dengan membagikan masker kepada masyarakat sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi kabut asap dan kualitas udara di Sumatera Utara yang belum membaik.

"Dan bagi setiap masyarakat yang melakukan pembayaran pajak kendaraan juga berkesempatan mengikuti Program Gebyar Pajak dengan berbagai hadiah melalui mekanisme undian. Karena membayar pajak bukan hanya tentang kewajiban, tetapi juga bagian dari kontribusi kita untuk pembangunan dan pelayanan publik di Sumatera Utara," sebutnya.

Sutan Tolang menegaskan Operasi Sadar Pajak Kendaraan bukan semata tentang penindakan, tetapi tentang mengajak masyarakat semakin sadar dan tertib dalam memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor.

Sementara itu, Direktur Lalu Lintas Polda Sumut, Kombes Pol Achmad Fauzi, turut mengimbau masyarakat agar taat membayar pajak. Ia mengingatkan bahwa pajak yang dibayarkan masyarakat memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan daerah, termasuk penyediaan infrastruktur dan fasilitas publik.

"Kepada masyarakat untuk membayar kewajibannya, membayar pajak, karena dari uang pajak, ada pembangunan jalan, jembatan, lampu lampu jalan dan lain-lainnya, dari kita untuk kita," katanya.

Kehadiran layanan pajak keliling tersebut mendapat respons positif dari masyarakat. Rini, warga Amplas, mengaku terbantu karena proses pembayaran pajak melalui bus keliling lebih mudah, cepat, dan tidak menyulitkan.

"Maunya bus-bus seperti ini lebih banyak lagi, jadi kami mudah bayar pajak, kalau di kantor Samsatkan ada antrean yang banyak, kalau banyak saja bus-bus seperti ini, saya yakin masyarakat banyak yang bayar pajak," ungkapnya.

Rini menilai langkah Bapenda Sumut menghadirkan layanan langsung di tengah masyarakat merupakan terobosan yang baik. Selain mempermudah pembayaran pajak, pelayanan jemput bola tersebut juga dinilai lebih efisien karena masyarakat tidak perlu menghabiskan banyak waktu untuk mengantre di kantor Samsat. (*)

KERJA NYATA KEMENIMIPAS: MENJAGA PINTU NEGARA, MEMBUKA JALAN HARAPAN

admin — Sat, 17 Oct 2026 13:12:00 +0700+0700

Oleh Abdullah Rasyid
Staf Khusus Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan

Imigrasi mempertemukan negara dengan banyak harapan. Ada orang tua yang mengurus paspor untuk beribadah, mahasiswa yang bersiap melanjutkan pendidikan, pekerja migran yang berharap bisa membantu keluarganya, dan warga yang ingin pulang. Kebutuhan mereka berbeda, tetapi ada keinginan yang sama: mendapat penjelasan yang jelas, diperlakukan dengan baik, dan bepergian dengan aman.

Pertemuan dengan petugas mungkin hanya berlangsung beberapa menit. Namun, pengalaman singkat itu bisa menentukan cara seseorang memandang pemerintah. Penjelasan yang sabar, antrean yang tertib, serta biaya yang pasti sering lebih mudah diingat daripada pidato panjang tentang perbaikan pelayanan.

Dari pengalaman sehari-hari itulah kerja nyata dua tahun Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan perlu dinilai. Angka capaian membantu kita melihat seberapa jauh pekerjaan telah dilakukan. Namun, masyarakat juga ingin tahu apa yang berubah dalam kehidupan mereka.

Selama dua tahun ini, ada kemajuan dalam pelayanan keimigrasian, pelindungan warga, dan pembinaan di pemasyarakatan. Hasilnya patut mendapat perhatian, termasuk kerja petugas yang jarang terlihat. Apresiasi itu tetap perlu disertai kesediaan melihat kekurangan. Warga yang masih menghadapi kesulitan tentu ingin keluhannya didengar dan diselesaikan.

Negara di pintu perjalanan

Pada 2025, sebanyak 306 autogate melayani lebih dari 27,63 juta transaksi perlintasan. Sepanjang Januari–September 2026, jumlah pemeriksaan keimigrasian tercatat hampir 39,81 juta.

Besarnya perlintasan itu memperlihatkan betapa sibuknya pekerjaan di pintu masuk dan keluar Indonesia. Petugas harus melayani perjalanan sekaligus memeriksa kemungkinan pelanggaran. Teknologi dapat membantu pemeriksaan rutin dan memberi waktu untuk mendalami perlintasan yang berisiko.

Bagi pengguna, manfaatnya terasa jika pemeriksaan berjalan lancar. Meski begitu, tidak semua orang terbiasa memakai perangkat digital. Penumpang lanjut usia, orang yang baru pertama bepergian, atau keluarga dengan anak kecil mungkin membutuhkan bantuan.

Di tengah penggunaan teknologi, kesabaran petugas tetap penting. Orang yang bingung memerlukan seseorang untuk bertanya. Kalau sistem bermasalah, mereka membutuhkan penjelasan dan penyelesaian. Pengalaman semacam ini menentukan apakah pembaruan layanan benar-benar memudahkan warga.

Keamanan pun harus tetap terjaga. Pemeriksaan yang teliti dan pelayanan yang ramah sama-sama diperlukan di tengah mobilitas yang terus berlangsung.

Harapan yang perlu dijaga

Bagi calon pekerja migran, berangkat ke luar negeri bisa menjadi keputusan paling berat dalam hidupnya. Ada tabungan yang dikumpulkan, utang yang mungkin dibuat, dan keluarga yang menunggu kiriman. Dalam keadaan terdesak, tawaran pekerjaan dengan penghasilan besar mudah dipercaya.

Pada 2025, kementerian mencatat 8.821 penundaan keberangkatan dalam upaya pencegahan perdagangan orang dan penyelundupan manusia. Tercatat pula pemulangan 1.442 WNI terkait penanganan kedua persoalan tersebut.

Angka penundaan belum menunjukkan berapa orang yang berhasil diselamatkan. Namun, pemeriksaan sebelum keberangkatan memberi kesempatan untuk menemukan risiko lebih awal, ketika seseorang masih berada di Indonesia dan lebih mudah memperoleh bantuan.

Kita juga perlu memahami kecemasan mereka yang tertunda berangkat. Tiket sudah dibeli, keluarga sudah diberi kabar, pekerjaan sudah dibayangkan. Dalam situasi itu, petugas perlu menjelaskan alasan penundaan dan langkah yang dapat ditempuh. Penjelasan yang baik membantu warga memahami tindakan yang diambil untuk melindunginya.

Pada capaian program aksi 2026, PIMPASA menjangkau 1.126 desa binaan. Kehadiran petugas di desa memberi kesempatan bagi warga untuk bertanya sebelum memutuskan berangkat. Mereka membutuhkan informasi yang bisa dipercaya dan tempat meminta bantuan ketika meragukan tawaran pekerjaan.

Bekal untuk pulang

Di pemasyarakatan, ada penantian yang berlangsung lebih panjang. Keluarga menghitung waktu. Warga binaan memikirkan apa yang akan dihadapi setelah bebas: apakah bisa bekerja, bagaimana bertemu anak, dan apakah lingkungan bersedia menerima mereka kembali.

Kegelisahan itu layak dipahami, tanpa mengabaikan kesalahan yang dilakukan maupun penderitaan korban. Hukuman harus dijalani. Selama masa tersebut, kesempatan belajar dan memperbaiki diri perlu tersedia.

Pada 2025, tercatat 4.772 warga binaan bersertifikat keterampilan. Sebanyak 16 lapas juga dilaporkan mengekspor produk ke 11 negara. Hasil ini menunjukkan bahwa keterampilan yang dipelajari di lapas dapat menghasilkan karya yang diterima pasar.

Capaian 2026 mencatat 9.075 peserta aktif dalam pendidikan kesetaraan, pendidikan formal, dan pendidikan tinggi. Angka tersebut berasal dari 385 dari 532 satuan kerja, sehingga belum mencakup seluruh layanan.

Bagi orang yang pernah putus sekolah, kembali belajar bisa menumbuhkan kepercayaan diri. Begitu pula ketika seseorang berhasil menguasai keterampilan. Ada sesuatu yang bisa diandalkan untuk mencari penghasilan setelah bebas.

Tentu, sertifikat saja belum cukup. Mereka masih membutuhkan kesempatan kerja, dukungan keluarga, dan pendampingan. Di sinilah Bapas dan Pembimbing Kemasyarakatan diperlukan agar persiapan selama di lapas tersambung dengan kehidupan setelah pulang.

Masyarakat pun berkepentingan terhadap keberhasilan pembinaan. Orang yang kembali dengan kemampuan bekerja dan dukungan yang memadai mempunyai bekal lebih baik untuk menjalani hidupnya.

Kepastian yang ditunggu keluarga

Sebagian pembenahan berlangsung dalam urusan administrasi yang jarang mendapat perhatian. Pada capaian 2026, sebanyak 526 dari 530 satuan kerja telah melakukan pertukaran data peradilan pidana. Sebanyak 199 Pos Bantuan Hukum Pemasyarakatan juga telah dibentuk.

Bagi keluarga tahanan, ketepatan data bukan urusan kecil. Informasi yang terlambat atau keliru bisa membuat mereka terus bertanya tentang proses hukum dan masa penahanan. Bantuan hukum memberi tempat untuk memperoleh penjelasan ketika prosedur terasa sulit dipahami.

Dari sisi penerimaan negara, realisasi PNBP mencapai Rp10,53 triliun pada 2025. Hingga pertengahan Oktober 2026, penerimaan sekitar Rp8,62 triliun telah melampaui target tahunan. Besarnya penerimaan menuntut pengelolaan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Kerja nyata dua tahun Kemenimipas juga harus menghadapi persoalan yang belum selesai: kepadatan lapas, integritas aparatur, dan kualitas data. Membicarakan kekurangan secara terbuka memberi kesempatan untuk memperbaikinya. Keluhan warga membantu menunjukkan bagian yang masih membutuhkan perhatian.

Dengan begitu, kontribusi terhadap Asta Cita dapat dirasakan melalui layanan yang pasti, keluarga yang terlindungi, dan pembinaan yang berguna. Bagi warga, kehadiran negara terasa ketika ada petugas yang mau mendengar, pertanyaan yang dijawab, dan kesulitan yang dibantu penyelesaiannya.

Harapan mereka sederhana. Perjalanan bisa dilanjutkan dengan aman. Keluarga memperoleh kepastian. Orang yang selesai menjalani hukuman mendapat kesempatan untuk bekerja dan memperbaiki hidup. Kerja nyata Kemenimipas akan semakin berarti ketika harapan-harapan itu makin banyak terpenuhi.

---

Data mengacu pada bahan Capaian Kinerja Kemenimipas 2025–2026. Angka 2026 merupakan capaian berjalan dengan batas pengukuran berbeda pada tiap bagian.

KARHUTLA, TOBAT EKOLOGIS Dan KOMUNIKASI PEMERINTAH

admin — Sat, 17 Oct 2026 13:09:00 +0700+0700

Oleh Abdullah Rasyid
Staf Khusus Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan
Pendiri GREAT Institute

Ketika asap mulai masuk ke rumah, orang tua memikirkan hal yang sangat sederhana: apakah anaknya masih aman bernapas? Mereka memeriksa jendela, membatasi anak bermain di luar, lalu mencari kabar tentang sekolah besok pagi. Di tempat seperti itu, penanganan kebakaran hutan dan lahan diukur dari sesuatu yang dekat: udara yang kembali bersih dan kehidupan yang bisa berjalan seperti biasa.

Kita sering membicarakan karhutla melalui angka. Berapa titik panas terpantau, berapa hektare terbakar, berapa personel diturunkan. Angka diperlukan untuk membaca keadaan. Namun, di balik setiap laporan, ada keluarga yang menunggu pertolongan dan petugas yang berusaha menjangkau api.

Karena itulah, karhutla perlu dibaca sekaligus sebagai persoalan lingkungan, tata kelola, dan komunikasi pemerintah. Ketiganya bertemu dalam satu pertanyaan: seberapa jauh negara mampu melindungi warga dan menjelaskan pekerjaannya dengan terang?

Kerja yang Perlu Diakui

Penilaian terhadap pemerintah harus adil. Kebakaran yang belum sepenuhnya teratasi tidak berarti pemerintah diam. Manggala Agni bersama pemerintah daerah, TNI–Polri, dan masyarakat menjalankan patroli, pemeriksaan titik panas, serta pemadaman. Pemantauan melalui SiPongi membantu menunjukkan lokasi yang membutuhkan perhatian.

Di Kalimantan Tengah, laporan Kementerian Kehutanan pada Oktober 2026 menyebut penanganan darat masih mencakup pemadaman langsung, penyekatan penjalaran api, pembasahan, dan pendinginan. Pada gambut, bara dapat bertahan di bawah permukaan meskipun nyala api sudah tidak terlihat. Petugas harus memastikan lokasi benar-benar aman sebelum meninggalkannya.

Ada ketekunan yang mudah luput dari pemberitaan. Mendatangi kembali lahan yang sama, memeriksa sisa bara, lalu membasahinya sekali lagi mungkin tidak menghasilkan gambar yang menarik. Tetapi pekerjaan itulah yang membantu mencegah api kembali menyala.

Pemerintah juga menggabungkan operasi modifikasi cuaca dengan penanganan satgas darat. BNPB menekankan perlunya perpaduan tersebut dalam menghadapi kebakaran gambut. Teknologi membantu operasi, sementara pekerjaan di lapangan tetap menentukan.

Semua itu layak diakui. Dukungan kepada pemerintah pun akan lebih bermakna apabila disertai kesediaan melihat bagian yang belum selesai.

Tobat yang Menyentuh Tata Kelola

Pemadaman menghadapi ancaman hari ini. Pencegahan menuntut jawaban tentang mengapa kebakaran kembali terjadi dan apa yang harus diubah sebelum kemarau berikutnya.

Gagasan tobat ekologis relevan di sini. KLH/BPLH mengaitkannya dengan kesadaran memperbaiki hubungan manusia dengan alam, mengubah perilaku, dan tidak mengulangi tindakan yang merusak lingkungan.

Bagi saya, maknanya harus sampai pada cara lahan dikelola. Mengakui kerusakan membawa kewajiban menghentikan penyebabnya, memperbaiki akibatnya, dan mencegah pengulangan. Menanam pohon penting, tetapi merawat tata air gambut, mengawasi kegiatan usaha, serta menyediakan pilihan pengolahan lahan tanpa membakar juga membutuhkan perhatian.

Tanggung jawab itu tidak boleh dibagikan secara serampangan. Petani kecil membutuhkan alat, pendampingan, dan biaya yang terjangkau. Perusahaan mempunyai kewajiban menjaga areal kelolaannya. Pemerintah harus memastikan pengawasan berjalan dan pelanggaran diperiksa berdasarkan bukti.

Pada Agustus 2026, Kementerian Kehutanan mengumumkan sanksi administratif terhadap enam perusahaan pemegang izin pemanfaatan hutan, termasuk pembekuan izin terhadap satu perusahaan. Kewajiban memperbaiki pengendalian kebakaran dan memulihkan areal terdampak menjadi bagian dari tindakan tersebut.

Langkah itu perlu dikawal sampai kewajibannya dipenuhi. Tobat ekologis memperoleh bobot ketika keputusan mengubah perilaku pengelola, memperbaiki kawasan, dan mengurangi risiko bagi warga sekitar.

Menjelaskan Keadaan, Mendengar Warga

Tulisan Yuwono Setyo Widagdo tentang komunikasi negara dalam menghadapi karhutla mengangkat kegelisahan yang patut diperhatikan. Warga membutuhkan informasi yang membantu mereka menghadapi keadaan, termasuk ketika penanganan belum menghasilkan keadaan yang diharapkan.

Pemerintah bisa bekerja keras, tetapi masyarakat tetap kebingungan apabila informasi datang terlambat atau berbeda antarinstansi. Karena itu, komunikasi perlu melekat pada penanganan sejak awal.

Pertanyaan warga biasanya langsung: bagaimana kondisi udara hari ini, ke mana memperoleh layanan kesehatan, apakah kegiatan sekolah berubah, dan bagaimana meminta bantuan? Jawaban atas pertanyaan tersebut seharusnya mudah ditemukan.

Di sinilah Bakom RI perlu mengambil peran dalam koordinasi komunikasi. Informasi kehutanan, lingkungan hidup, kebencanaan, cuaca, kesehatan, pendidikan, dan pemerintah daerah harus saling mendukung. Kewenangan teknis tetap berada pada masing-masing instansi, sementara penjelasan kepada warga disusun agar utuh dan mudah dipahami.

Perbedaan angka juga perlu diterangkan. Titik panas, laporan kejadian, luas terbakar, dan kualitas udara mengukur hal berbeda. Sumber data, cakupan wilayah, metode, serta waktu pembaruan harus menyertai penjelasan. Dengan begitu, publik dapat membaca angka tanpa menebak-nebak.

Pemerintah juga perlu menyampaikan apa yang belum diketahui. Perkiraan yang berubah harus diperbarui, kekeliruan informasi dikoreksi, dan keterbatasan penanganan dijelaskan. Keterusterangan semacam ini membantu warga menilai keadaan secara wajar.

Saluran keluhan pun harus berujung pada tindakan. Laporan tentang bantuan yang belum sampai atau informasi sekolah yang membingungkan perlu diteruskan kepada pejabat yang dapat menyelesaikannya. Warga berhak mengetahui tindak lanjutnya.

Kepercayaan Melampaui Batas

Pembahasan Great Talk mengenai karhutla di Kalimantan membawa perhatian pula pada dugaan keterkaitan aktivitas perusahaan dan dampak asap lintas batas. Dugaan harus diperiksa, sedangkan kekhawatiran negara tetangga perlu dijawab dengan data dan perkembangan penanganan.

Kerja sama ASEAN mengenai pencemaran asap lintas batas menyediakan ruang untuk membangun tanggung jawab bersama. Pemerintah telah membawa pendekatan pencegahan, pengelolaan gambut, pemantauan, dan penegakan hukum dalam pembahasan regional tersebut.

Keterbukaan memperkuat posisi Indonesia. Negara yang bersedia menjelaskan masalah dan menunjukkan upayanya mempunyai dasar lebih kuat untuk meminta kerja sama.

Pemerintah terus berusaha mengatasi karhutla. Petugasnya bekerja, perangkat penanganannya bergerak, dan tanggung jawab pengelola mulai ditagih. Pekerjaan itu perlu diteruskan sambil memperbaiki kekurangannya.

Tobat ekologis harus diwujudkan dalam kebijakan yang mencegah kebakaran, penegakan hukum yang konsisten, dan pemulihan kawasan yang terukur. Pemerintah perlu membuka data, memastikan bantuan serta informasi sampai kepada warga, dan menindak pengelola yang lalai. Masyarakat dapat ikut menjaga lahan, melaporkan pembakaran, dan mengawasi tindak lanjutnya. Mari menuntut udara bersih bukan hanya saat asap datang, melainkan sebagai hasil kerja bersama yang dimulai sekarang.

Kapolda Sumut Gelar Suling Perdana, H Ikrom Helmi Nasution Apresiasi Program Polri Bersama Masyarakat

admin — Sat, 17 Oct 2026 09:28:00 +0700+0700

MEDAN |– Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Sonny Irawan, S.I.K., M.H., menggelar kegiatan Subuh Keliling (Suling) perdana di Masjid Abidin, Jalan Brigjen Katamso, persimpangan Jalan Pelangi, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Medan Maimun, Sabtu (17/10/2026).

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya membangun kedekatan antara Polri dan masyarakat melalui pendekatan keagamaan, silaturahmi, serta komunikasi langsung dengan warga.

Program Suling tersebut mengusung semangat transformasi Polri dengan tema "Polri Bersama Masyarakat", sejalan dengan program prioritas Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto untuk periode 2026–2029.

Kehadiran Kapolda Sumut dalam kegiatan keagamaan di tengah masyarakat diharapkan dapat memperkuat hubungan antara kepolisian dan warga, sekaligus membuka ruang komunikasi untuk menyerap aspirasi serta mendengarkan berbagai persoalan yang berkembang di lingkungan masyarakat.

Masjid sebagai pusat ibadah dan kegiatan sosial memiliki peran strategis dalam membangun kebersamaan, mempererat persaudaraan, serta menumbuhkan nilai-nilai kedamaian dan kepedulian sosial.

Melalui program Subuh Keliling, jajaran Polda Sumut diharapkan semakin dekat dengan masyarakat dan mampu mengedepankan pelayanan yang humanis, responsif, serta berorientasi pada kepentingan publik.

H IKROM HELMI NASUTION SAMBUT POSITIF PROGRAM SULING

Sementara itu, tokoh masyarakat H. Ikrom Helmi Nasution menyambut baik pelaksanaan program Subuh Keliling yang digelar Kapolda Sumatera Utara di Masjid Abidin, Medan.

Menurutnya, kegiatan yang mengedepankan pendekatan keagamaan dan silaturahmi tersebut dapat menjadi sarana mempererat hubungan antara kepolisian dan masyarakat.

Ia berharap program Suling tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga menjadi wadah komunikasi yang berkelanjutan untuk menyerap aspirasi masyarakat, memperkuat rasa aman, serta membangun kepercayaan publik terhadap institusi Polri.

Semangat "Polri Bersama Masyarakat" diharapkan diwujudkan melalui tindakan nyata, terutama dalam memberikan pelayanan terbaik, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta merespons berbagai persoalan yang dihadapi warga.

Kedekatan antara kepolisian dan masyarakat dinilai penting dalam menciptakan situasi keamanan dan ketertiban yang kondusif. Dengan komunikasi yang terbuka dan hubungan yang harmonis, berbagai persoalan sosial maupun gangguan keamanan diharapkan dapat diantisipasi secara bersama-sama.

Pelaksanaan Suling perdana ini diharapkan menjadi awal dari penguatan kemitraan antara Polda Sumatera Utara dan masyarakat, dengan mengedepankan nilai-nilai religius, kebersamaan, pelayanan, serta kepercayaan publik.

Kejagung Jemput Paksa Direktur PT TPL, Dugaan Korupsi Transfer Pricing Rugikan Negara Rp2 Triliun

admin — Fri, 16 Oct 2026 22:07:00 +0700+0700

JAKARTA – Penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung menetapkan Anwar Laden alias AL, Direktur sekaligus Corporate Secretary PT Toba Pulp Lestari Tbk (TPL), sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi transfer pricing.

Anwar Laden dijemput paksa oleh penyidik di Medan, Sumatera Utara, pada Kamis (15/10/2026), setelah disebut mangkir dari panggilan pemeriksaan Kejagung.

Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna, membenarkan penetapan tersangka tersebut dalam keterangan tertulis, Jumat (16/10/2026).

Menurut Anang, tersangka diduga melakukan praktik under-invoicing atau pelaporan nilai transaksi lebih rendah dari yang semestinya melalui manipulasi kode Harmonized System (HS) produk.

Penyidik menduga produk yang berdasarkan karakteristik, kegunaan, dan nilai pasarnya seharusnya dikategorikan sebagai dissolving pulp, sengaja diklasifikasikan sebagai paper grade pulp atau bleached hardwood kraft pulp (BHKP).

Perbedaan klasifikasi produk tersebut diduga berkaitan dengan praktik pelaporan transaksi yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Dugaan Manipulasi Dokumen Pajak

Selain dugaan manipulasi klasifikasi produk, Anwar Laden juga diduga menyampaikan laporan transaksi yang tidak sesuai dalam dokumen transfer pricing (Transfer Pricing Documentation/TP Doc) dan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Badan kepada Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa (KPP PMB), Direktorat Jenderal Pajak.

Penyidik juga menduga terdapat aliran uang suap kepada tim pemeriksa pajak dalam perkara tersebut.

Kejagung memperkirakan rangkaian perbuatan yang diduga dilakukan tersangka bersama pihak pemeriksa pajak itu mengakibatkan kerugian keuangan negara sekitar Rp2 triliun.

Di sisi lain, penyidik menyatakan telah menyelamatkan keuangan negara sebesar Rp500 miliar dari Direktorat Jenderal Pajak.

Angka tersebut menjadi salah satu aspek penting dalam pengusutan perkara, terutama untuk mengungkap mekanisme transaksi, dugaan penyimpangan pelaporan pajak, serta pihak-pihak yang diduga terlibat.

Ditahan di Rutan Salemba

Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Anwar Laden ditahan selama 20 hari, terhitung sejak 16 Oktober hingga 4 November 2026, di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Salemba Cabang Kejaksaan Agung.

Kasus ini menjadi sorotan karena menyangkut dugaan penyimpangan transaksi perusahaan, kepatuhan perpajakan, serta dugaan keterlibatan pemeriksa pajak.

Penyidikan diharapkan dapat mengungkap secara terang konstruksi perkara, aliran dana, pihak-pihak yang diduga menerima keuntungan, serta mekanisme yang menyebabkan kerugian negara ditaksir mencapai Rp2 triliun.

Hingga proses hukum berjalan, dugaan tindak pidana yang disangkakan kepada tersangka tetap harus dibuktikan melalui proses peradilan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Bupati Klaten Hamenang Ditahan KPK, Uang Rp1,9 Miliar Disita

admin — Fri, 16 Oct 2026 21:59:00 +0700+0700

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Bupati Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo, setelah memeriksanya terkait operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan sejak Kamis (15/10/2026).

Hamenang keluar dari Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (16/10/2026), sekitar pukul 18.31 WIB. Ia terlihat mengenakan rompi oranye tahanan KPK dengan kedua tangan diborgol.

Dalam perkara ini, Hamenang ditahan bersama dua pihak lainnya, yakni Ahmad Luthfi, Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Tengah, serta M Amin Wahyu Utomo dari pihak swasta.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan perkara yang terungkap melalui OTT tersebut telah dinaikkan dari tahap penyelidikan ke penyidikan setelah dilakukan ekspose pada Kamis malam.

"Untuk pihak-pihak yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka, kami akan sampaikan secara lengkap dalam konferensi pers," ujar Budi kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jumat.

Hamenang sendiri telah tiba di Gedung KPK sekitar pukul 07.01 WIB untuk menjalani pemeriksaan. Ia datang dengan didampingi penyidik menggunakan mobil berwarna hitam.

19 Orang Diciduk, Uang Rp1,9 Miliar Disita

Dalam operasi tersebut, KPK menangkap total 20 orang, termasuk Hamenang dan Kepala Perwakilan BPK Jawa Tengah. Penangkapan dilakukan di dua lokasi, yakni Klaten dan Jakarta.

Selain mengamankan sejumlah pihak, penyidik juga menyita uang tunai yang nilainya mencapai Rp1,9 miliar.

KPK menduga perkara ini berkaitan dengan penerimaan oleh penyelenggara negara yang berhubungan dengan pengadaan barang dan jasa, perizinan, serta penerimaan lainnya dari organisasi perangkat daerah (OPD).

Kasus tersebut juga dikaitkan dengan dugaan suap proyek dan rekayasa hasil audit BPK. Dugaan ini menjadi perhatian serius karena melibatkan kepala daerah dan pejabat lembaga pemeriksa keuangan negara.

Keterlibatan pejabat BPK dalam perkara yang berkaitan dengan hasil audit menimbulkan pertanyaan mengenai integritas pengawasan penggunaan anggaran pemerintah daerah.

Meski demikian, konstruksi lengkap perkara, termasuk dugaan aliran uang, proyek yang menjadi objek perkara, serta peran masing-masing pihak, masih menunggu penjelasan resmi KPK.

Pendaftaran Balon Ketua PWI Sumut Dibuka 2-6 Nopember 2026

admin — Fri, 16 Oct 2026 21:42:00 +0700+0700

Medan - Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) membuka pendaftaran bakal calon (Balon) Ketua PWI Sumut periode 2026-2031 mulai tanggal 2 s/6 Nopember 2026.

Hal itu diputuskan dalam rapat panitia Konferensi PWI Sumut di Sekretariat PWI Sumut, Gedung Parada Harahap, Jalan Adinegoro No. 4 Medan, Jumat (16/10/2026).

Rapat dipimpin Ketua Panitia, Rifki Warisan, didampingi Sekretaris SR Hamonangan Panggabean dan Ketua Stering Commite (SC), Taufik Wal Hidayat.

Rifki mengatakan, rapat sengaja digelar mengingat waktu konferensi sesuai jadwal yang telah ditetapkan hanya tinggal hitungan bulan.

"Seusai jadwal, konferensi akan kita gelar tanggal 21 Nopember 2026 di Medan. Makanya, kita harus mempersiapkan segala sesuatunya, agar konferensi berjalan dengan baik dan lancar," katanya.

Dalam rapat, sebut Rifki, juga dibahas berbagai hal-hal teknis, sehingga konferensi nantinya dapat terselenggara sesuai jadwal. "Soal daftar pemilih, kita sudah kirimkan ke PWI Pusat untuk diverifikasi. Hasil verifikasi itu akan kita umumkan secara terbuka, sebelum ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT)," sebutnya.

Terkait syarat bakal calon yang akan mendaftar, sebut Rifki, bakal calon telah menjadi anggota PWI berstatus anggota biasa selama 5 tahun, pernah menjadi pengurus, baik itu pengurus kabupaten/kota maupun pengurus provinsi serta bersertifikat UKW Utama. "Pendaftaran di Sekretariat Panitia Kantor PWI Sumut, Jalan Adinegoro No. 4 Medan pada hari dan jam kerja," katanya.

BNCT, Pelindo dan Pemko Medan Bangun SMP Baru di Belawan, Target Beroperasi 2028

admin — Fri, 16 Oct 2026 17:55:00 +0700+0700

MEDAN – PT Belawan New Container Terminal (BNCT) bersama Pemerintah Kota Medan, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo, serta DP World Foundation memulai pembangunan sekolah menengah pertama (SMP) baru di Belawan. Pembangunan ini diharapkan memperluas akses pendidikan dan membuka peluang masa depan yang lebih baik bagi generasi muda di kawasan pesisir tersebut.

Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) dan peletakan batu pertama pembangunan sekolah bertema Classrooms of Hope, Kamis (15/10/2026). Program ini merupakan bagian dari inisiatif sosial BNCT bertajuk Tumbuh Bersama.

Kegiatan tersebut dihadiri Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas, Duta Besar Uni Emirat Arab untuk Indonesia Abdulla Salem AlDhaheri, President Director BNCT Suffian Manaf, Executive Vice President of People DP World Asia Pacific Gaylynne Neill, Direktur Kelembagaan Pelindo Hendri Ginting, serta jajaran pimpinan DP World Foundation dan pemangku kepentingan lainnya.

Sekolah tersebut akan dibangun di atas lahan seluas sekitar 5.000 meter persegi yang disediakan Pelindo. Sementara pendanaan pembangunan gedung berasal dari DP World Foundation melalui BNCT.

Pembangunan dijadwalkan dimulai pada 2027 dengan estimasi pengerjaan selama 10–12 bulan. Setelah rampung, gedung sekolah akan diserahkan kepada Pemerintah Kota Medan untuk dikelola sebagai SMP negeri, dengan target mulai beroperasi pada 2028.

Kehadiran sekolah baru ini diharapkan dapat mendukung pemerataan akses pendidikan sekaligus menyediakan fasilitas belajar yang lebih baik bagi anak-anak di Belawan.

President Director BNCT, Suffian Manaf, mengatakan pembangunan sekolah tersebut merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk tumbuh bersama masyarakat di sekitar wilayah operasionalnya.

"Pendidikan merupakan fondasi penting dalam membuka peluang bagi generasi mendatang. Melalui pembangunan sekolah ini, kami ingin menghadirkan lingkungan belajar yang memungkinkan generasi muda Belawan mengembangkan potensi, meningkatkan keterampilan, dan meraih cita-cita mereka," ujar Suffian.

Menurutnya, pertumbuhan bisnis harus berjalan seiring dengan manfaat nyata yang dirasakan masyarakat, termasuk melalui peningkatan kesempatan pendidikan bagi generasi muda.

Executive Vice President of People DP World Asia Pacific, Gaylynne Neill, menyampaikan bahwa investasi di bidang pendidikan menjadi salah satu langkah penting untuk membangun masyarakat yang tangguh dan membuka peluang bagi generasi berikutnya.

Melalui program Classrooms of Hope, pihaknya berharap anak-anak Belawan memperoleh kesempatan lebih luas untuk meningkatkan kemampuan, membangun kepercayaan diri, dan mengembangkan aspirasi demi masa depan yang lebih baik.

Sementara itu, Direktur Kelembagaan Pelindo, Hendri Ginting, mengatakan kolaborasi tersebut menunjukkan pentingnya sinergi antara perusahaan, pemerintah, dan lembaga sosial dalam menghadirkan manfaat bagi masyarakat di sekitar kawasan pelabuhan.

Pelindo, katanya, mendukung pembangunan tersebut melalui penyediaan lahan untuk fasilitas pendidikan yang diharapkan memberikan manfaat jangka panjang bagi warga Belawan.

Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas turut menyambut baik pembangunan sekolah tersebut. Ia mengapresiasi kolaborasi berbagai pihak dalam mendukung peningkatan akses pendidikan, khususnya bagi anak-anak di Belawan.

Pemerintah Kota Medan berharap sekolah itu dapat menjadi lingkungan belajar yang positif sekaligus membantu generasi muda mengembangkan kemampuan dan meraih cita-cita.

Direktur Jenderal DP World Foundation, Latifa Al Qemzi, menegaskan bahwa pendidikan merupakan salah satu fokus utama yayasan dalam memperkuat masyarakat dan menciptakan peluang bagi generasi mendatang.

Menurutnya, pembangunan sekolah melalui Classrooms of Hope menjadi bagian dari upaya memperluas akses pendidikan berkualitas dan menciptakan dampak positif jangka panjang bagi komunitas.

Pembangunan SMP baru ini juga menjadi bagian dari inisiatif Tumbuh Bersama yang berfokus pada empat bidang utama, yakni pendidikan, lingkungan, kesehatan, dan pengembangan ekonomi masyarakat.

Program tersebut dikembangkan berdasarkan kajian kebutuhan masyarakat (Community Needs Assessment) yang dilaksanakan pada 2025 untuk mengidentifikasi kebutuhan warga serta bidang yang berpotensi memberikan manfaat berkelanjutan.

Di bidang lingkungan, BNCT bersama para mitranya sebelumnya telah melaksanakan program restorasi mangrove dan konservasi kepiting bakau di wilayah Hamparan Perak dengan cakupan sekitar 22 hektare.

Melalui pembangunan sekolah ini, BNCT dan para mitranya berharap pertumbuhan Belawan sebagai salah satu pusat perdagangan dan logistik penting dapat berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Inisiatif tersebut juga sejalan dengan agenda pembangunan sumber daya manusia dalam Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, khususnya dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan menuju Indonesia Emas 2045.

Dengan target operasional pada 2028, masyarakat Belawan kini menantikan terwujudnya fasilitas pendidikan baru yang dapat memperluas kesempatan belajar dan menjadi fondasi bagi masa depan generasi muda.rel

CEO Sumut24 Group Anto Genk Ucapkan Selamat kepada Bang Ijeck sebagai Sekjen

admin — Fri, 16 Oct 2026 16:07:00 +0700+0700

MEDAN – CEO Sumut24 Group, Rianto SH MH, yang akrab disapa Anto Genk, menyampaikan ucapan selamat dan sukses kepada Dr. H. Musa Rajekshah atau yang akrab disapa Bang Ijeck, atas kepercayaan yang diberikan Ketua Umum MPN Pemuda Pancasila, KPH Japto S. Soerjosoemarno, sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) Majelis Pimpinan Nasional (MPN) Pemuda Pancasila.

Anto Genk yang juga menjabat sebagai Ketua Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Sumatera Utara itu berharap, amanah yang dipercayakan kepada Bang Ijeck dapat semakin memperkuat soliditas organisasi serta membawa Pemuda Pancasila terus berkontribusi bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

"Semoga amanah ini semakin membawa ormas Pemuda Pancasila, sebagai salah satu organisasi kemasyarakatan terbesar di Indonesia, terus menjadi garda terdepan dalam mengawal nilai-nilai Pancasila," ujar Anto Genk yang juga kader utama MPW PP Sumut, Jumat (16/10/2026).

Menurutnya, kepercayaan tersebut merupakan tanggung jawab besar yang harus dijalankan dengan penuh dedikasi, integritas, dan komitmen untuk membesarkan organisasi.

Ia juga berharap, di bawah kepemimpinan Ketua Umum KPH Japto S. Soerjosoemarno bersama jajaran pengurus nasional, Pemuda Pancasila semakin solid dan konsisten dalam menjaga persatuan serta kesatuan bangsa.

Selain itu, Pemuda Pancasila diharapkan terus memperkuat peran dalam kegiatan sosial kemasyarakatan dan menjadi bagian dari upaya menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Selamat dan sukses kepada Bang Ijeck. Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan dalam menjalankan amanah ini, serta mampu membawa Pemuda Pancasila semakin maju dan bermanfaat bagi masyarakat," tutupnya. Red

Korban Dugaan Pencurian Jadi Tersangka, Kapolres Jakpus Diadukan ke Kapolri

admin — Fri, 16 Oct 2026 14:25:00 +0700+0700

JAKARTA — Penanganan perkara dugaan pencurian uang melalui ATM BCA di Polres Metro Jakarta Pusat kembali dipersoalkan. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol. Dr. Reynold E.P. Hutagalung dan mantan Kasatreskrim AKBP Roby Heri Saputra diadukan kembali kepada Kapolri oleh pihak BPT, seseorang yang mengaku sebagai korban pencurian uang, tetapi justru ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan.

Melalui kuasa hukumnya, BPT meminta Kapolri memeriksa kedua pejabat kepolisian tersebut atas dugaan ketidakprofesionalan, penyimpangan prosedur, dan lemahnya pengawasan dalam penanganan perkara.

Menurut pihak korban, kasus tersebut bermula dari dugaan pencurian uang melalui ATM BCA yang diduga dilakukan oleh seseorang bernama Vinson Leocarlius sebagaimana dalam press release dan bukti laporan polisi LP/B/536/II/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA tgl 19 Februari 2026.

Namun, pihak korban mempertanyakan mengapa BPT yang mengaku kehilangan uang justru ditetapkan sebagai tersangka, sementara dugaan keterlibatan Vinson Leocarlius dinilai belum diperiksa secara memadai.

Pihak korban juga menyebut Vinson Leocarlius sebagai anak seorang pengusaha besar di bidang tambang yang sangat terkenal, PT PKPK. Apakah karena anak Pengusaha Tambang sehingga tidak diproses hukum?

Pihak korban meminta agar penyidikan dilakukan secara objektif tanpa dipengaruhi status sosial, kekuatan ekonomi, maupun hubungan keluarga pihak-pihak yang terkait.

Kapolres dan Mantan Kasatreskrim Diminta Bertanggung Jawab

Kuasa hukum BPT menilai bahwa dugaan kejanggalan dalam penyidikan tidak cukup hanya diperiksa pada tingkat penyidik pelaksana. Kapolres dan mantan Kasatreskrim juga perlu dimintai keterangan mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan dan pengendalian penyidikan.
Menurut pihak korban, Kombes Reynold sebagai Kapolres dan AKBP Roby Heri Saputra sebagai mantan Kasatreskrim perlu diperiksa untuk mengetahui apakah penetapan tersangka, penahanan, dan pengumpulan alat bukti telah dilakukan sesuai ketentuan hukum.

Pengaduan Sebelumnya Dinilai Belum Ditindaklanjuti

Pihak BPT menyatakan bahwa pengaduan sebelumnya kepada pimpinan Polri belum memperoleh penyelesaian yang memadai. Karena itu, mereka kembali meminta perhatian Kapolri agar perkara tersebut diperiksa secara menyeluruh dan independen.

Kasatreskrim Dicopot Karena Melanggar Etika

Pihak korban juga meminta agar adanya informasi di media masaa mengenai dicopotnya Mantan Kasatreskrim Polres Jakarta Pusat AKBP karena melanggar Etika, dijadikan Kapolri sebagai bahan evaluasi terhadap Kapolres dan Kasatreskrim. Keluarga Korban menduga bahwa pada kasus ini ada dugaan pelanggaran Etik juga karena Korban Pencurian malah jadi tersangka. Sedangkan terduga pelaku tidak dijadikan tersangka padahal CCTV dan bukti lainnya lengkap.

Selain itu, mereka meminta di masa mutasi saat ini, pimpinan Polri mempertimbangkan penundaan promosi jabatan bagi pejabat yang diadukan sampai proses pemeriksaan memperoleh kejelasan.

Permintaan tersebut dinilai sebagai langkah kehati-hatian untuk menjaga integritas institusi, bukan sebagai bentuk penjatuhan sanksi sebelum adanya pembuktian.

Kapolri Diminta Menjamin Keadilan

Kasus ini, menurut pihak korban, menjadi ujian bagi profesionalitas dan akuntabilitas kepolisian, terutama dalam menjamin bahwa setiap warga negara memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum.
Pihak korban menegaskan bahwa tujuan pengaduan bukan untuk mengintervensi penyidikan, melainkan memastikan mengapa seseorang yang mengaku sebagai korban pencurian uang justru menjadi tersangka, serta apakah proses hukum telah dilaksanakan secara adil dan sesuai ketentuan.

Hingga naskah ini disusun, belum diperoleh tanggapan resmi dari Kombes Reynold, AKBP Roby Heri Saputra, maupun Vinson Leocarlius mengenai tuduhan dan pengaduan pihak BPT.

BAKOPAM SUMUT SALURKAN SEMBAKO LEWAT JUMAT BERKAH, IBNU HAJAR AJAK MASYARAKAT PEDULI SESAMA

admin — Fri, 16 Oct 2026 06:19:00 +0700+0700

MEDAN – Badan Koordinasi Pemuda Muslim (BAKOPAM) Sumatera Utara kembali menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat melalui kegiatan sosial Jumat Berkah dengan menyalurkan paket sembako kepada warga di Jalan Amaliun, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, Jumat (16/10/2026).

Ketua BAKOPAM Sumut, Ibnu Hajar, SE, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian organisasi terhadap masyarakat, khususnya warga yang membutuhkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

Menurutnya, program Jumat Berkah tidak sekadar menjadi kegiatan berbagi, tetapi juga merupakan upaya menumbuhkan semangat solidaritas, mempererat silaturahmi, serta membangun kepedulian sosial di tengah masyarakat.

"Melalui kegiatan Jumat Berkah ini, kami berharap bantuan yang diberikan dapat bermanfaat dan sedikit meringankan beban masyarakat. Kami juga ingin mengajak lebih banyak pihak untuk menumbuhkan semangat berbagi dan peduli terhadap sesama," demikian pesan Ibnu Hajar dalam kegiatan sosial tersebut.

BAKOPAM Sumut turut mengajak masyarakat, para donatur, dermawan, serta berbagai pihak yang memiliki kepedulian sosial untuk berpartisipasi mendukung kegiatan kemanusiaan tersebut.

Dukungan dapat diberikan dalam bentuk paket sembako maupun bantuan lainnya guna menunjang keberlangsungan program sosial BAKOPAM Sumut agar dapat menjangkau lebih banyak masyarakat yang membutuhkan.

Bagi masyarakat dan donatur yang ingin berpartisipasi, bantuan dapat disalurkan melalui rekening berikut:

1. Bank Sumut

- Nomor rekening: 11102040195610
- Atas nama: BAKOPAM SUMATERA UTARA

2. Bank Mandiri

- Nomor rekening: 1060009796502
- Atas nama: IBNU HAJAR

Ibnu Hajar menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh donatur serta pihak yang telah memberikan dukungan terhadap kegiatan sosial BAKOPAM Sumut.

Ia berharap semangat berbagi melalui program Jumat Berkah dapat terus berlanjut dan menginspirasi semakin banyak orang untuk membantu sesama, terutama masyarakat yang membutuhkan perhatian dan uluran tangan.

"Semoga setiap bantuan yang diberikan menjadi amal ibadah, membawa keberkahan bagi para donatur, serta memberikan manfaat bagi masyarakat luas," demikian harapannya.

Jumat Berkah, berbagi dengan ikhlas, menebar manfaat, dan memperkuat kepedulian terhadap sesama.

Aamiin ya Rabbal 'alamin.

Coe Sumut24 Group Anto Genk Ucapkan Selamat atas Pelantikan Letjen TNI Richard Taruli Horja Tampubolon sebagai Wamenhan RI

admin — Fri, 16 Oct 2026 00:45:00 +0700+0700

Medan – CEO SUMUT24 Group sekaligus Ketua Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Sumatera Utara, Rianto SH MH, yang akrab disapa Anto Genk, menyampaikan ucapan selamat dan sukses atas pelantikan Letjen TNI Richard Taruli Horja Tampubolon sebagai Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Wamenhan RI).

Rianto berharap, amanah baru yang diberikan Presiden Prabowo Subianto tersebut dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab serta memberikan kontribusi nyata bagi penguatan pertahanan nasional dan kemajuan Indonesia.
"Selamat dan sukses kepada Letjen TNI Richard Taruli Horja Tampubolon atas amanah baru sebagai Wakil Menteri Pertahanan RI. Semoga senantiasa diberikan kesehatan, kelancaran, serta kemampuan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab demi kepentingan bangsa dan negara," ujar Rianto.

Menurut Rianto, jabatan Wakil Menteri Pertahanan merupakan amanah penting dalam mendukung penyelenggaraan pertahanan negara. Karena itu, ia berharap Letjen TNI Richard Taruli Horja Tampubolon dapat menjalankan tugasnya secara optimal demi menjaga kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Ia juga mendoakan agar Letjen TNI Richard Taruli Horja Tampubolon senantiasa diberikan kekuatan dan kebijaksanaan dalam mengemban tanggung jawab serta menjalankan tugas negara.

"Semoga kepercayaan yang diberikan dapat dilaksanakan dengan baik dan membawa manfaat bagi bangsa dan negara, khususnya dalam memperkuat pertahanan nasional," tutup Rianto.

CEO Media Sumut24 Group Rianto, SH, MH, Sampaikan Selamat atas Pelantikan Mayjen TNI Kristomei Sianturi sebagai Kepala BNPB RI

admin — Fri, 16 Oct 2026 00:43:00 +0700+0700

Jakarta — CEO Media Sumut24 Group, Rianto, SH, MH, yang akrab disapa Anto Genk, menyampaikan apresiasi serta ucapan selamat dan sukses kepada Mayjen TNI Kristomei Sianturi atas pelantikannya sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Republik Indonesia, menggantikan Letjen TNI Suharyanto.

Rianto berharap, amanah baru yang diemban Mayjen TNI Kristomei Sianturi dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab, serta membawa penguatan terhadap upaya penanggulangan bencana di seluruh wilayah Indonesia.

"Atas nama pribadi dan keluarga besar Media Sumut24 Group, saya mengucapkan selamat dan sukses kepada Mayjen TNI Kristomei Sianturi atas amanah baru sebagai Kepala BNPB Republik Indonesia. Semoga senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, dan kelancaran dalam menjalankan tugas demi keselamatan masyarakat serta kepentingan bangsa dan negara," ujar Rianto, SH, MH, yang akrab disapa Anto Genk.

Menurut Rianto, penanggulangan bencana merupakan tugas kemanusiaan yang membutuhkan kesiapsiagaan, koordinasi lintas sektor, serta respons cepat dan tepat. Oleh karena itu, sinergi antara BNPB, pemerintah daerah, TNI-Polri, relawan, dan masyarakat perlu terus diperkuat untuk meminimalkan risiko serta dampak bencana.

Ia juga berharap kepemimpinan baru di tubuh BNPB mampu mendorong peningkatan mitigasi bencana, memperkuat kesiapan menghadapi situasi darurat, serta mengoptimalkan penanganan dan pemulihan bagi masyarakat yang terdampak bencana.

"Harapan kita bersama, BNPB semakin solid dan responsif dalam menghadapi berbagai tantangan kebencanaan. Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas, dengan mengedepankan langkah pencegahan, kesiapsiagaan, serta penanganan yang cepat dan terkoordinasi," ungkapnya.

Lebih lanjut, Rianto menegaskan bahwa Media Sumut24 Group mendukung berbagai upaya
kemanusiaan dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya mitigasi bencana. Menurutnya, edukasi publik dan penyebaran informasi yang akurat juga menjadi bagian penting dalam membangun masyarakat yang tangguh menghadapi bencana.

Di akhir pernyataannya, Rianto, SH, MH, kembali menyampaikan ucapan selamat dan sukses kepada Mayjen TNI Kristomei Sianturi dalam menjalankan tugas sebagai Kepala BNPB Republik Indonesia.

"Selamat bertugas dan sukses selalu. Semoga amanah ini dapat dijalankan dengan baik serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bangsa, dan negara," tutup Anto Genk.

Kemendagri Salurkan Puluhan Alat Berat dan Dump Truck Percepat Pemulihan Pasca-Banjir di Aceh

admin — Thu, 15 Oct 2026 21:47:00 +0700+0700

JAKARTA / BANDA ACEH — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus memperkuat komitmennya dalam mendukung percepatan pemulihan wilayah terdampak bencana banjir di Aceh. Melalui Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Kemendagri, pemerintah pusat mengerahkan puluhan unit alat berat dan armada dump truck yang disebar ke berbagai kabupaten/kota terdampak.
Dukungan tersebut disalurkan melalui skema pinjam pakai untuk mempercepat pengerukan mud/lumpur, normalisasi sungai, serta pemulihan lahan produktif seperti pertanian dan tambak warga.
Mewakili Kemendagri, Kepala Biro Umum Sekretariat Jenderal Kemendagri Dr. Asmawa, A.P., M.Si., melalui Putu W. A.A. Pratama menjelaskan bahwa langkah ini merupakan bentuk aksi nyata dan komitmen Kemendagri untuk memastikan penanganan bencana di daerah berjalan cepat, terintegrasi, dan tepat sasaran.
Hal tersebut disampaikan Putu usai serah terima alat dengan Pemerintah Daerah Biruen bertempat Pendopo Rumah Jabatan Bupati Bireuen.

Berikut rincian sebaran armada dan alat berat yang dikerahkan Kemendagri ke beberapa daerah terdampak:
• Kabupaten Pidie Jaya: Menerima alokasi terbesar yakni 22 unit alat berat dan 44 unit dump truck.
• Kabupaten Pidie: Menerima 7 unit alat berat dan 12 unit dump truck.
• Kabupaten Aceh Besar: Menerima 9 unit alat berat dan 11 unit dump truck.
• Kabupaten Bireuen: Menerima 5 unit ekskavator (terdiri dari 2 unit long arm dan 3 unit ekskavator standar).
Bupati Bireuen, H. Mukhlis, S.T., saat menerima kedatangan Tim Satgas PRR Kemendagri di Pendopo Bupati, mengapresiasi langkah cepat pemerintah pusat. Bantuan tersebut langsung ditindaklanjuti BPBD Bireuen dengan mengerahkan unit ekskavator ke lokasi prioritas seperti Gampong Rheum Barat (Kecamatan Simpang Mamplam) dan kawasan Pante Karya (Kecamatan Peusangan Siblah Krueng).
Kemendagri berharap sinergi yang terjalin antara pusat, pemerintah daerah, dan BPBD dapat mempercepat normalisasi kehidupan masyarakat sehingga roda perekonomian warga terdampak segera pulih kembali.

H. Zulkarnain, SE Ditunjuk Jadi Ketua Badan Buruh dan Pekerja MPN Pemuda Pancasila

admin — Thu, 15 Oct 2026 18:50:00 +0700+0700

JAKARTA — H. Zulkarnain, SE, resmi mendapat kepercayaan untuk menjabat sebagai Ketua Badan Buruh dan Pekerja Majelis Pimpinan Nasional (MPN) Pemuda Pancasila. Penunjukan tersebut dilakukan oleh Ketua Umum MPN Pemuda Pancasila, KPH H. Japto S. Soerjosoemarno, SH, pada Kamis (15/10/2026).

Penunjukan ini menjadi amanah baru bagi H. Zulkarnain dalam memperkuat peran Pemuda Pancasila di sektor ketenagakerjaan, khususnya dalam membangun komunikasi, memperjuangkan aspirasi, serta mendorong peningkatan kesejahteraan buruh dan pekerja di Indonesia.

Kepercayaan tersebut juga menempatkan H. Zulkarnain pada posisi strategis untuk membangun sinergi antara organisasi, kalangan pekerja, dunia usaha, dan pemerintah dalam menghadapi berbagai tantangan ketenagakerjaan.

Perkuat Perjuangan Aspirasi Buruh dan Pekerja

Badan Buruh dan Pekerja MPN Pemuda Pancasila diharapkan dapat menjadi wadah untuk menampung dan memperjuangkan aspirasi kaum pekerja, sekaligus mendorong terciptanya hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan.

Sejumlah persoalan ketenagakerjaan, seperti perlindungan hak-hak pekerja, kesejahteraan buruh, kepastian kerja, kesempatan kerja, serta peningkatan kompetensi tenaga kerja, menjadi isu penting yang memerlukan perhatian bersama.

Dalam konteks tersebut, kepemimpinan H. Zulkarnain diharapkan mampu memperkuat koordinasi organisasi hingga ke berbagai daerah, sehingga keberadaan Badan Buruh dan Pekerja tidak hanya menjadi struktur organisasi, tetapi juga memiliki kontribusi nyata bagi masyarakat pekerja.

Selain itu, kolaborasi dengan kalangan pengusaha dan pemangku kepentingan lainnya dinilai penting untuk membangun dialog yang konstruktif dalam menyikapi berbagai persoalan hubungan industrial.

Amanah Baru di Lingkungan MPN Pemuda Pancasila

Penunjukan H. Zulkarnain, SE, juga menjadi bagian dari penguatan peran organisasi Pemuda Pancasila dalam merespons dinamika sosial dan ekonomi, termasuk persoalan ketenagakerjaan yang terus berkembang.

Dengan mengemban jabatan tersebut, H. Zulkarnain diharapkan dapat menjalankan tugas organisasi secara profesional, memperluas jaringan komunikasi, serta membangun program yang berorientasi pada kepentingan buruh dan pekerja.

Dukungan dari jajaran organisasi dan seluruh pemangku kepentingan akan menjadi bagian penting dalam pelaksanaan amanah tersebut.

Penunjukan ini sekaligus membawa harapan agar Badan Buruh dan Pekerja MPN Pemuda Pancasila dapat mengambil peran lebih aktif dalam mendorong perlindungan pekerja, memperjuangkan kesejahteraan, serta memperkuat hubungan industrial yang saling menghormati.

Amanah yang diberikan oleh Ketua Umum MPN Pemuda Pancasila, KPH H. Japto S. Soerjosoemarno, SH, kepada H. Zulkarnain, SE, diharapkan dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab demi kemajuan organisasi dan kepentingan buruh serta pekerja Indonesia.

Junaidi Rusli — Wartawan dan Pemerhati Kebijakan Publik Tinggal di Tangsel.

Go Healthy with Taiwan 2026: 832 Proposal dari 62 Negara, Taiwan Dorong Inovasi Kesehatan Berbasis AI

admin — Thu, 15 Oct 2026 18:12:00 +0700+0700

JAKARTA — Kecerdasan buatan (AI), telemedisin, dan perangkat kesehatan pintar semakin mengubah cara dunia mendeteksi penyakit, memantau kondisi pasien, hingga menjangkau masyarakat di wilayah yang jauh dari fasilitas kesehatan. Taiwan berupaya mengambil peran dalam perubahan tersebut dengan menghubungkan kekuatan teknologi industrinya dengan inovasi yang dikembangkan untuk menjawab persoalan kesehatan di berbagai negara.

Upaya itu tercermin dalam kompetisi Go Healthy with Taiwan 2026, yang menerima 832 proposal dari 62 negara. Jumlah tersebut meningkat sekitar 30 persen dibandingkan tahun sebelumnya, ketika kompetisi ini mencatat 638 proposal dari 55 negara. Dari ratusan proposal yang masuk, terpilih 20 semifinalis dari 16 negara dalam dua kategori, yakni Smart Healthcare serta Sport Tech & Cycling.

Direktur Taiwan Trade Center (TAITRA), Amy Hsiao, yang mengoordinasikan kegiatan Go Healthy with Taiwan 2026, menilai kolaborasi internasional menjadi bagian penting dalam mendorong inovasi kesehatan agar tidak berhenti pada kecanggihan teknologi, tetapi menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.

"Melalui Go Healthy with Taiwan, kami ingin mempertemukan kekuatan teknologi Taiwan dengan ide-ide inovatif dari berbagai negara untuk menjawab tantangan kesehatan yang nyata. Kami percaya bahwa kolaborasi lintas negara dapat mempercepat lahirnya solusi yang lebih praktis, mudah diakses, dan bermanfaat bagi masyarakat."

Komposisi peserta memperlihatkan bahwa inovasi tersebut semakin dekat dengan penerapan nyata. Sekitar 70 persen semifinalis telah memasarkan produknya, sedangkan 45 persen berasal dari perusahaan kecil dan menengah.

Teknologi yang dikembangkan mencakup perangkat skrining berbasis AI, pemantauan tanda vital, dukungan diagnosis, hingga solusi untuk membantu lansia mempertahankan kemandiriannya.

Dari teknologi elektronik menuju ekosistem kesehatan digital

Perkembangan ini bertumpu pada fondasi yang dibangun Taiwan selama puluhan tahun. Salah satunya adalah National Health Insurance (NHI), sistem asuransi kesehatan nasional yang mulai beroperasi pada 1995 dan kini mencakup sekitar 99,9 persen penduduk Taiwan.

Cakupan yang luas tersebut mendukung terbentuknya basis data kesehatan berskala populasi. Seiring waktu, Taiwan mengembangkan infrastruktur digital yang menghubungkan data pelayanan kesehatan, rekam medis elektronik, komputasi awan, dan analisis berbasis AI.

Salah satu contohnya adalah NHI MediCloud, sistem yang memungkinkan tenaga kesehatan mengakses informasi medis pasien dari berbagai fasilitas. Data yang tersedia mencakup riwayat obat, pemeriksaan, hasil laboratorium, pencitraan medis, alergi, tindakan medis, hingga informasi vaksinasi.

Pada 2024, penggunaan MediCloud telah menjangkau seluruh rumah sakit dan 98 persen klinik di Taiwan, dengan rata-rata sekitar 1,23 juta pencarian setiap hari. Integrasi tersebut membantu tenaga kesehatan memperoleh gambaran yang lebih lengkap mengenai riwayat pelayanan pasien.

Di bidang kecerdasan buatan, Taiwan juga mengembangkan pemanfaatan data untuk membantu memperkirakan risiko penyakit kronis, termasuk diabetes dan penyakit kardiovaskular. Pendekatan ini membuka peluang pergeseran pelayanan kesehatan, dari yang semula berfokus pada penanganan setelah seseorang jatuh sakit menuju deteksi risiko dan intervensi lebih dini.

Kekuatan Taiwan tidak hanya terletak pada AI. Industri elektronik, semikonduktor, teknologi informasi dan komunikasi, serta perangkat medis menyediakan fondasi untuk pengembangan sensor, sistem pemantauan, komputasi, dan teknologi kesehatan terintegrasi.

Data pemerintah Taiwan yang dikutip dalam kajian mengenai ekosistem kesehatan digital negara itu menunjukkan nilai bisnis industri biomedis mencapai sekitar NT$830,1 miliar pada 2025. Cakupannya meliputi farmasi, alat kesehatan, bioteknologi, pengobatan regeneratif, dan kesehatan digital.

Teknologi yang menjawab persoalan di lapangan

Berbagai inovasi yang masuk semifinal Go Healthy with Taiwan 2026 memperlihatkan bagaimana teknologi dapat diterapkan dalam situasi yang beragam.

Sebut saja misalnya Horus ML dari Spanyol mengembangkan AI untuk skrining risiko penyakit jantung. Masima dari Brasil memanfaatkan AI untuk menganalisis citra CT dan MRI otak. Sementara itu, Neodocs dari India mengembangkan teknologi berbasis telepon pintar untuk membaca strip tes urine dalam waktu sekitar 30 detik.

Di wilayah dengan keterbatasan infrastruktur kesehatan, pendekatan yang dibutuhkan bahkan lebih spesifik. Cardiac Centre Ethiopia mengembangkan sistem pendukung keputusan klinis yang dapat beroperasi tanpa koneksi internet. PragmaClin dari Kanada menggunakan kamera tiga dimensi dan AI untuk membantu penilaian gejala Parkinson di wilayah pedesaan.

Inovasi lain menyasar kebutuhan masyarakat lanjut usia. Teknologi yang dikembangkan para peserta mencakup rekomendasi aktivitas fisik, deteksi ketika penderita demensia berjalan tanpa arah, serta perangkat yang membantu lansia tetap mandiri dalam menjalani aktivitas sehari-hari.

Ragam solusi tersebut menunjukkan bahwa inovasi kesehatan tidak semata-mata ditentukan oleh kecanggihan mesin. Kemampuan bekerja dalam kondisi lapangan, kemudahan penggunaan, dan kesesuaian dengan kebutuhan pasien juga menjadi pertimbangan penting.

Peluang kolaborasi bagi Indonesia

Pengalaman Taiwan menawarkan sejumlah pelajaran bagi Indonesia yang memiliki tantangan geografis, kebutuhan pelayanan kesehatan yang beragam, dan kesenjangan akses antardaerah.

Digitalisasi kesehatan membutuhkan lebih dari sekadar aplikasi. Sistem yang berbeda perlu dapat bertukar informasi, data pasien harus dikelola secara aman, dan teknologi yang digunakan dalam pelayanan kesehatan perlu melalui pengujian untuk memastikan keamanan serta manfaat klinisnya.

Interoperabilitas, tata kelola data, perlindungan privasi, dan pemerataan akses menjadi bagian penting dari transformasi tersebut. Tanpa fondasi itu, perkembangan AI berisiko hanya memberikan manfaat kepada kelompok masyarakat yang sudah memiliki akses terhadap fasilitas dan teknologi yang memadai.

Melalui Go Healthy with Taiwan 2026, Taiwan berupaya menghubungkan kemampuan industri dan teknologinya dengan kebutuhan inovator dari berbagai negara. Model kolaborasi ini membuka ruang bagi pengembangan solusi yang dapat diuji dalam konteks penggunaan yang berbeda, sekaligus memperluas peluang kerja sama di bidang kesehatan digital.

Pada akhirnya, keberhasilan teknologi kesehatan tidak hanya diukur dari kemampuan algoritma atau kecanggihan perangkat. Ukuran yang lebih penting adalah sejauh mana inovasi tersebut membantu mendeteksi penyakit lebih dini, meningkatkan kualitas pelayanan, memperluas akses, dan membuat masyarakat hidup lebih sehat.

Tentang Go Healthy with Taiwan

Go Healthy with Taiwan merupakan inisiatif kompetisi internasional yang menghubungkan inovasi kesehatan dan olahraga dengan teknologi Taiwan. Pada edisi 2026, kompetisi ini menerima 832 proposal dari 62 negara dan memilih 20 semifinalis dari 16 negara dalam kategori Smart Healthcare serta Sport Tech & Cycling. Kompetisi ini diselenggarakan oleh Taiwan Economic Ministry's International Trade Administration (TITA) dan dilaksanakan oleh Taiwan External Trade Development Council (TAITRA).

Proyek Drainase Dinas SDABMBK Kota Medan di Medan Johor Disorot

admin — Thu, 15 Oct 2026 17:41:00 +0700+0700

Medan |halomedan.com -

Pekerjaan pembangunan sistem drainase perkotaan di jalan gudang/perumahan Johor City s/d jalan jamin Ginting, kecamatan Medan Johor mendapat sorotan. Pasalnya, proyek yang seharusnya memberikan manfaat justru pelaksanaannya dinilai mengabaikan sejumlah aspek penting lingkungan dan keselamatan warga juga pengguna jalan/pengendara.

Amatan wartawan di lokasi, aktivitas pekerjaan pembangunan sistem drainase perkotaan berpotensi akan berdampak pada bahaya kecelakaam bagi masyarakat maupun pengendara yang tinggal atau saat beraktivitas di sekitar lokasi pekerjaan dikarenakan material proyek dan alat berat menutup akses jalan.

Tidak hanya itu, pengerjaan tersebut terkesan tidak sesuai SOP (Standar Oprasional Prosedur) yakni, sebelum pelaksanaan dikerjakan, pihak instansi pemerintah kecamatan dan kelurahan serta pihak pelaksana proyek tidak ada melakukan sosialisasi terhadap warga. Pengerjaan penggalian dan pemasangan batu coran disetiap sisi kiri dan kanan parit/drainase menimbulkan polusi udara dari sisa tanah yang dikeruk berserakan di sepanjang pengerjaan proyek.

"Selain dugaan pengerjaan proyek tidak sesuai SOP, kekhawatiran juga berdampak terhadap kesehatan warga karena polusi udara yang ditimbulkan dan dapat membahayakan warga yang akan beraktivitas. Karena, dinding parit kiri dan kanan hanya ditempel dengan batu mal coran tanpa ada pengikatnya. Apabila curah hujan deras, maka mal cor coran yang dipasang oleh pekerja atas perintah pihak pelaksana proyek berdampak terhadap amblasnya jalan. Ironisnya, kita juga menduga, sebelum pelaksanaan dan pengajuan proyek terlaksana, pihak pelaksana maupun dinas SDABMBK kota medan terkesan tidak memakai tim ahli sehingga, pengerjaan/lokasi kuat dugaan tidak sesuai perencanaan awal," ucap Dedi Iswandi seorang pemerhati lingkungan kepada wartan, Kamis (15/10/2026).

Lanjut Dedi, Kepada pemerintah kota (pemko) Medan dan pihak pemenang tender jangan hanya mencari dan mengambil keuntungan saja. Jangan sampai pengerjaan yang menggunakan dana anggaran tidak sedikit jumlahnya, berdampak mengganggu kondisi lingkungan dan menimbulkan keresahan bagi warga sekitar maupun pengendara saat beraktivitas dari amburadulnya pelaksanaan pengerjaan.

Untuk diketahui, pengerjaan proyek Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Kontruksi (SDABMBK) Kota Medan dengan paket pengerjaan Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan bertempat di Jln Gudang/Perumahan Johor City s/d Jln Jamin Ginting, Kecamatan Medan Johor dengan Nomor Kontrak 013/SP/29.4/APBD/2026 Tanggal 29 September 2026 Nilai Anggaran Rp4.968.027.000,00,' waktu pengerjaan 148 (seratus empat delapan) hari, sumber anggaran APBD, penyedia jasa CV AMAR MULIA dengan konsultan supervisi PT Konsulindo Citra Ernala.

Sebelumnya, Camat Medan Johor, Dr. Bachtiar Rivai Nasution, S.STP., M.AP saat dikonfirmasi wartawan menghimbau agar material pekerjaan proyek tidak menimbulkan keluhan warga dan mengganggu pengendara saat beraktivitas, dirinya akan berkoordinasi dengan pihak pelaksana teknis untuk merapikan.

Terkait pekerjaan itu, camat Medan Johor menjelaskan bahwa, proyek tersebut merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan giat gotong royong massal dan sapa warga yang dilakukan diwilayah Kecamatan Medan Johor Kelurahan Kwala Bekala.

"Ini merupakan salah satu upaya pengurangan dampak dan mempercepat surutnya genangan air di wilayah Jl. Jamin Ginting berdasarkan kajian tim teknis Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Kontruksi (SDABMBK) Kota Medan," ucap Bachtiar Rivai Nasution.(W02)

FABEM DAN GABUNGAN ORMAS KEPUNG KPK: BONGKAR DUGAAN MAFIA TANAH, DESAK NUSRON WAHID DIPERIKSA!

admin — Thu, 15 Oct 2026 15:04:00 +0700+0700

!

JAKARTA, SUMUT24.CO – Gelombang desakan publik terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membongkar dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) kembali menguat. DPP Forum Alumni Badan Eksekutif Mahasiswa (FABEM) bersama gabungan NGO, organisasi kemasyarakatan (ormas), mahasiswa, pelajar, dan relawan lintas politik menyerukan pengusutan menyeluruh terhadap dugaan praktik mafia tanah yang dinilai berpotensi merugikan hak-hak rakyat.

Melalui siaran pers, Kamis (15/10/2026), koalisi tersebut mendesak KPK tidak berhenti pada penindakan terhadap pelaksana teknis di lapangan. Mereka meminta lembaga antirasuah menelusuri dugaan keterlibatan aktor intelektual, jaringan perantara, pemilik modal, pengembang properti, hingga pihak-pihak lain yang diduga memperoleh keuntungan dari praktik melawan hukum.

Sorotan utama diarahkan pada perkara dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor. Koalisi menilai, perkara tersebut harus menjadi pintu masuk untuk membongkar secara menyeluruh dugaan penyimpangan dalam tata kelola pertanahan.

NUSRON WAHID DIMINTA DIPERIKSA

Salah satu tuntutan paling tegas adalah mendesak KPK memeriksa Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid serta mendalami setiap informasi yang relevan dengan perkara tersebut.

Desakan itu, menurut koalisi, bukan berarti menetapkan seseorang bersalah sebelum proses hukum membuktikannya. Namun, jabatan publik tidak boleh menjadi alasan bagi siapa pun untuk luput dari pemeriksaan apabila terdapat informasi dan bukti yang relevan.

KPK juga diminta menelusuri aliran dana, mengungkap peran para perantara, mendalami kemungkinan konflik kepentingan, serta mengidentifikasi pihak-pihak yang diduga menjadi penerima manfaat dari praktik yang sedang diusut.

"Penegakan hukum tidak boleh hanya menyasar orang-orang di lapangan, sementara pihak yang diduga menjadi pengendali atau menikmati keuntungan justru tidak tersentuh. Siapa pun yang terbukti terlibat harus diproses sesuai hukum," demikian penegasan dalam siaran pers koalisi tersebut.

MAFIA TANAH JANGAN BERSEMBUNYI DI BALIK KEKUASAAN DAN MODAL

Koalisi menilai persoalan pertanahan tidak cukup diselesaikan dengan menangkap pelaku individual. Jika ditemukan bukti adanya jaringan yang terorganisasi, KPK harus mengusut hubungan antara pejabat, perantara, pemilik modal, dan pengembang yang diduga terlibat.

Bagi koalisi, dugaan penyimpangan dalam penerbitan maupun pengurusan hak atas tanah bukan sekadar persoalan administrasi. Praktik semacam itu, apabila terbukti terjadi, dapat mengancam kepastian hukum, merugikan negara, dan menghilangkan hak masyarakat atas tanah.

Karena itu, mereka menuntut pengusutan dilakukan secara transparan, berbasis bukti, dan tidak tunduk pada tekanan politik maupun kepentingan ekonomi.

LIMA TUNTUTAN: DARI PEMERIKSAAN NUSRON HINGGA PEMULIHAN HAK RAKYAT

Dalam siaran pers tersebut, FABEM bersama gabungan NGO dan ormas menyampaikan lima tuntutan utama kepada KPK dan pihak terkait.

Pertama, memeriksa Nusron Wahid dan mendalami seluruh informasi relevan yang berkaitan dengan perkara dugaan korupsi di lingkungan ATR/BPN.

Kedua, menangkap dan mengadili siapa pun yang terbukti terlibat, tanpa membedakan jabatan, kekayaan, maupun kedekatan politik, dengan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah dan proses hukum yang adil.

Ketiga, membongkar dugaan jaringan oligarki dan mafia tanah, termasuk menelusuri peran pemilik modal, pengembang properti, perantara, dan pihak lain apabila ditemukan bukti keterlibatan.

Keempat, mengusut berbagai persoalan pertanahan yang menjadi perhatian publik, mulai dari dugaan sertifikat bermasalah, kasus pagar laut Tangerang, tanah terlantar, sertifikat tumpang tindih, persoalan kawasan konservasi Tesso Nilo, hingga sengketa tanah transmigran.

Kelima, menyelamatkan dan memulihkan hak tanah rakyat melalui audit administrasi pertanahan, perlindungan terhadap masyarakat yang dirugikan, serta pemulihan kerugian negara apabila terbukti terdapat kerugian akibat tindak pidana.

KPK DITANTANG MEMBUKTIKAN KOMITMEN PEMBERANTASAN KORUPSI

Desakan tersebut sekaligus menjadi ujian bagi komitmen pemberantasan korupsi di sektor pertanahan. Publik menunggu apakah penanganan perkara akan mengungkap keseluruhan konstruksi dugaan tindak pidana, termasuk pihak-pihak yang diduga mengambil keuntungan, atau justru berhenti pada sejumlah pelaku tertentu.

Koalisi menegaskan, penegakan hukum harus berjalan tanpa tebang pilih. Setiap dugaan keterlibatan wajib diuji melalui penyelidikan dan penyidikan yang profesional, bukan melalui penghakiman di ruang publik.

"Tanah rakyat bukan milik oligarki. Hukum bukan alat perlindungan elite. Kekuasaan bukan tameng bagi pelaku kejahatan," demikian seruan koalisi dalam siaran persnya.

Bagi mereka, keberhasilan pemberantasan mafia tanah tidak cukup diukur dari jumlah tersangka yang diumumkan. Ukuran yang lebih penting adalah terungkapnya keseluruhan jaringan apabila memang terbukti ada, pulihnya hak masyarakat yang dirugikan, dan terbangunnya sistem pertanahan yang transparan serta bebas dari praktik korupsi.

Kini, KPK dituntut membuktikan bahwa hukum benar-benar berlaku bagi semua orang, termasuk mereka yang memiliki jabatan, kekuatan modal, dan akses terhadap kekuasaan.

Organisasi/Koalisi: DPP Forum Alumni Badan Eksekutif Mahasiswa (FABEM), gabungan NGO dan ormas, mahasiswa dan pelajar, serta relawan lintas politik.