https://www.halomedan.com/ Halo Medan | Berani Tampil Beda Wed, 14 Oct 2026 05:39:29 +0700+0700 id-ID Hendri Yanto Sitorus Kembali Pimpin Golkar Labura Periode 2025–2030, Ini Targetnya Tue, 13 Oct 2026 21:47:00 +0700+0700 Hendri Yanto Sitorus kembali dipercaya memimpin Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golongan Karya (Golkar) Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura) untuk periode 2025–2030.

Ia ditetapkan sebagai ketua dalam Musyawarah Daerah (Musda) V Golkar Labura yang berlangsung di Hotel Permata Warna, Aekkanopan, Selasa (13/10/2026).

Hendri Yanto Sitorus, Bupati Labura ini akrab disapa HYS, terpilih setelah menjadi satu-satunya bakal calon yang mendaftarkan diri hingga penutupan pendaftaran pada 11 Oktober 2026. Penetapannya dilakukan melalui sidang pleno yang dipimpin Isma Padli Arya Pulungan.

Kembali terpilihnya HYS diharapkan menjadi momentum bagi Golkar Labura untuk memperkuat konsolidasi internal, menjaga soliditas kader, serta mempersiapkan organisasi menghadapi agenda politik mendatang.

Dalam Musda tersebut, sidang pleno juga menetapkan lima orang formatur yang bertugas menyusun komposisi kepengurusan DPD Golkar Labura periode 2025–2030.

Kelima formatur itu terdiri atas Hendri Yanto Sitorus sebagai ketua formatur, Erni Ariyanti Sitorus mewakili Golkar Sumatera Utara, Rimba Bertuah Sitorus dan Ahmad Yani sebagai perwakilan pimpinan kecamatan, serta Indra SB Simatupang yang mewakili organisasi sayap partai.

HYS mengatakan, komposisi kepengurusan yang baru akan disampaikan kepada DPD Partai Golkar Sumatera Utara dalam waktu dua pekan.
"Kita akan menyampaikan komposisi pengurus ke DPD Golkar Sumut dalam waktu dua pekan," ujar HYS.

Selain menetapkan ketua dan tim formatur, Musda V Golkar Labura juga menetapkan Drs. P. Sinarani sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Labura.

Dalam sambutannya, HYS mengajak seluruh pengurus dan kader untuk menjaga kekompakan serta menyatukan langkah dalam membesarkan partai berlambang pohon beringin tersebut.
Menurutnya, kebersamaan seluruh elemen partai merupakan modal penting untuk memperkuat organisasi sekaligus meningkatkan kontribusi Golkar bagi masyarakat Kabupaten Labuhanbatu Utara.
Sementara itu, Ketua Panitia Musda V, Rimba Bertuah Sitorus, menyampaikan bahwa perolehan kursi Golkar di DPRD Labura meningkat dari tujuh menjadi sembilan kursi selama kepemimpinan HYS.

Ia berharap capaian tersebut dapat menjadi pijakan untuk meningkatkan perolehan kursi pada pemilu mendatang.

Musda V Golkar Labura secara resmi ditutup oleh Wakil Ketua DPD Partai Golkar Sumatera Utara, Rolel Harahap. Dalam arahannya, Rolel menyampaikan optimisme terhadap perkembangan Golkar di Labura dan mengingatkan pentingnya mempertahankan karakter partai yang terbuka bagi berbagai kalangan.

Dengan kembali terpilihnya HYS, Golkar Labura selanjutnya memasuki tahapan penyusunan kepengurusan baru. Konsolidasi organisasi, penguatan kerja politik, dan peningkatan kontribusi kepada masyarakat menjadi tantangan penting bagi kepengurusan periode 2025–2030.
Red.

]]> https://www.halomedan.com/politik/67029/hendri-yanto-sitorus-kembali-pimpin-golkar-labura-periode-2025ndash2030-ini-targetnya/ KONI dan Kemenag Siapkan Pospenas 2027, Pesantren Jadi Basis Pembinaan Atlet Nasional Tue, 13 Oct 2026 18:21:00 +0700+0700
Persiapan Pospenas X dibahas dalam pertemuan Ketua Umum KONI Pusat Letjen TNI (Purn) Marciano Norman dengan jajaran Kementerian Agama di Kantor KONI Pusat, Senayan, Jakarta, Selasa (13/10/2026). Pertemuan tersebut turut melibatkan Komite Sepakbola Mini Indonesia (KSMI), yang sudah dulu membangun kerja sama dengan Kemenag dalam penyelenggaraan Liga Santri 2026.

Sinergi ketiga pihak diharapkan dapat memperkuat penyelenggaraan kompetisi olahraga di lingkungan pesantren, mulai dari tata kelola pertandingan hingga kesinambungan pembinaan atlet. Dengan jumlah pesantren yang tersebar di berbagai daerah, lingkungan pendidikan tersebut dinilai memiliki potensi besar untuk memperluas basis pencarian bibit atlet nasional.

Marciano menyambut baik rencana penyelenggaraan Pospenas sebagai bagian dari upaya meningkatkan prestasi olahraga Indonesia. Menurut dia, kompetisi yang dirancang secara terarah dapat menjadi sarana untuk menemukan atlet berbakat sejak dini sekaligus membuka jalan bagi mereka menuju jenjang pertandingan yang lebih tinggi.

"Selaku Ketua Umum KONI Pusat, saya mengapresiasi dan menyambut baik kejuaraan ini sebagai bagian dari langkah penjaringan bibit atlet dan meningkatkan prestasi olahraga nasional. Oleh karenanya, program ini harus dirangkai dengan sangat baik," kata Marciano.

Ia berharap pembinaan melalui Pospenas dapat melahirkan atlet yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional, termasuk pada SEA Games, Asian Games, hingga Olimpiade. Untuk mencapai tujuan tersebut, penyelenggaraan kompetisi perlu diikuti sistem identifikasi bakat, latihan, dan pembinaan yang berkesinambungan.

KONI Pusat, sebagai induk organisasi olahraga prestasi di Indonesia, akan memberikan pendampingan, terutama dalam aspek tata kelola kompetisi. Dukungan itu mencakup upaya menyiapkan sistem pertandingan yang terencana dan profesional, dengan memperhatikan ketentuan teknis serta karakteristik setiap cabang olahraga.

Wakil Ketua Umum I KONI Pusat Mayjen TNI (Purn) Suwarno mengatakan, persiapan Pospenas harus dilakukan secara menyeluruh. Selain memastikan kesiapan pertandingan, panitia perlu memperhatikan kebutuhan operasional, mulai dari konsumsi, layanan kesehatan, keamanan, hingga perlengkapan dan peralatan olahraga.

"Seluruh rangkaian harus dipersiapkan dengan baik, mulai dari konsumsi, kesehatan, keamanan, hingga perlengkapan dan peralatan," ujar Suwarno.

Ia juga menyarankan agar penyelenggaraan tidak hanya terpusat di Kota Bandung. Jawa Barat memiliki sejumlah fasilitas olahraga yang dapat dipertimbangkan sebagai lokasi pertandingan, sehingga distribusi venue dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing cabang olahraga.

Menurut Suwarno, penentuan kelompok umur dan nomor pertandingan juga perlu dikaji bersama pengurus cabang olahraga. Setiap cabang memiliki ketentuan berbeda mengenai usia peserta dan jenis pertandingan yang dapat diikuti. Perencanaan yang matang diperlukan agar kompetisi berlangsung aman, tertib, dan memberi kesempatan optimal bagi para santri untuk menunjukkan kemampuan.

Sejumlah cabang olahraga yang direncanakan dipertandingkan dalam Pospenas X Tahun 2027 meliputi sepak bola mini, bola voli, pencak silat, atletik, dan bulu tangkis. Cabang-cabang tersebut diharapkan dapat menjadi ruang bagi santri untuk mengembangkan kemampuan fisik, keterampilan teknis, serta nilai sportivitas.

Direktur Bina Pendidikan Muadalah dan Pendidikan Diniyah Formal Direktorat Jenderal Pesantren Kementerian Agama Mastuki HS mengatakan, Pospenas merupakan bagian dari komitmen kementeriannya untuk mengembangkan potensi santri, termasuk di bidang olahraga. Kompetisi tersebut diharapkan memperluas kesempatan santri untuk berpartisipasi, berprestasi, dan memperoleh pembinaan yang lebih terarah.

"Penyelenggaraan kompetisi ini tidak hanya untuk meningkatkan partisipasi santri dalam kegiatan olahraga, melainkan juga menjadi bagian dari upaya mendukung peningkatan prestasi atlet nasional," kata Mastuki.

Pembinaan olahraga di pesantren, lanjutnya, perlu dikembangkan secara berkelanjutan agar bakat yang dimiliki santri tidak berhenti pada partisipasi dalam satu kompetisi. Program latihan yang terstruktur dan kesempatan bertanding secara berkala menjadi bagian penting dalam mengembangkan kemampuan mereka.

Ketua Umum KSMI Yan Mulia Abidin juga mendorong penguatan sinergi antara KONI Pusat, Kementerian Agama, dan para pemangku kepentingan olahraga. Kerja sama tersebut dinilai penting untuk mengawal agenda olahraga santri, termasuk Liga Santri 2026 yang dijadwalkan mulai bergulir pada November mendatang.

Melalui kompetisi sepak bola mini tersebut, KSMI dan Kemenag berupaya memperluas ruang partisipasi santri sekaligus membangun jalur pembinaan yang lebih terarah. Pengalaman penyelenggaraan Liga Santri juga diharapkan dapat mendukung pengembangan kompetisi olahraga pesantren dalam skala nasional.

Sinergi menuju Pospenas X 2027, Wakil Ketua Umum KSMI Tundra Meliala menambahkan, akan diuji bukan hanya dari kelancaran penyelenggaraan, melainkan juga dari kemampuan para pihak menindaklanjuti potensi atlet yang ditemukan. Jika kompetisi terhubung dengan program latihan, pendampingan cabang olahraga, dan jenjang pertandingan lanjutan, pesantren berpeluang menjadi salah satu basis penting dalam pembinaan olahraga prestasi Indonesia.RED]]> https://www.halomedan.com/olahraga/67028/koni-dan-kemenag-siapkan-pospenas-2027-pesantren-jadi-basis-pembinaan-atlet-nasional/ Kapolda Sumut Silaturahmi ke Kejati, Perkuat Sinergi Penegakan Hukum Tue, 13 Oct 2026 17:11:00 +0700+0700
MEDAN - Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Irjen Pol. Sonny Irawan, S.I.K., M.H., bersama Wakapolda Sumut Brigjen Pol. Naek Pamen Simanjuntak dan sejumlah pejabat utama Polda Sumut melakukan silaturahmi ke Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut), Selasa (13/10).

Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya mempererat hubungan kelembagaan sekaligus memperkuat sinergi antara Polda Sumut dan Kejati Sumut dalam mendukung penegakan hukum yang profesional, transparan, dan berkeadilan di wilayah Sumatera Utara.

Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol. Dr. Ferry Walintukan, S.I.K., S.H., M.H., mengatakan silaturahmi tersebut merupakan langkah positif untuk menjaga komunikasi dan meningkatkan koordinasi antara kepolisian dan kejaksaan sebagai unsur penting dalam sistem peradilan pidana.

"Bapak Kapolda Sumut menekankan pentingnya menjaga sinergi dan komunikasi yang baik antarlembaga penegak hukum. Melalui silaturahmi ini, diharapkan koordinasi antara Polda Sumut dan Kejati Sumut semakin kuat dalam mendukung pelaksanaan tugas serta memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat," ujarnya.

Ia menyampaikan, hubungan yang harmonis antara kepolisian dan kejaksaan merupakan salah satu faktor penting dalam mewujudkan penegakan hukum yang efektif, berintegritas, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Menurutnya, kolaborasi yang baik juga diperlukan untuk memastikan setiap proses penanganan perkara berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan tetap mengedepankan profesionalisme dan akuntabilitas.

Polda Sumut, lanjutnya, berkomitmen untuk terus membangun koordinasi dan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk Kejati Sumut, guna menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif serta mendukung pembangunan di Sumatera Utara.

Silaturahmi tersebut diharapkan semakin memperkokoh hubungan kelembagaan antara Polda Sumut dan Kejati Sumut, sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam memberikan pelayanan hukum yang optimal kepada masyarakat.]]> https://www.halomedan.com/news/67027/kapolda-sumut-silaturahmi-ke-kejati-perkuat-sinergi-penegakan-hukum/ Kapolda Sumut Silaturahmi ke Kodam I/BB, Perkuat Sinergi TNI-Polri Tue, 13 Oct 2026 13:59:00 +0700+0700
MEDAN I SUMUT24.CO
Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Irjen Pol. Sonny Irawan, S.I.K., M.H., melaksanakan silaturahmi dengan Panglima Kodam I/Bukit Barisan di Markas Kodam I/Bukit Barisan, Sumatera Utara, sebagai upaya mempererat hubungan kelembagaan dan memperkuat sinergi TNI-Polri dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah Sumatera Utara.

Silaturahmi tersebut menjadi momentum untuk memperkuat komunikasi, koordinasi, dan kerja sama antara Polda Sumut dan Kodam I/Bukit Barisan dalam menghadapi berbagai tantangan keamanan serta menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat agar tetap aman dan kondusif.

Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol. Dr. Ferry Walintukan, S.I.K., S.H., M.H., mengatakan silaturahmi tersebut mencerminkan komitmen Polda Sumut untuk terus membangun hubungan yang harmonis dengan jajaran TNI sebagai mitra strategis dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

"Bapak Kapolda Sumut menekankan pentingnya memperkuat sinergi dan soliditas TNI-Polri. Komunikasi serta koordinasi yang baik menjadi kunci dalam menjaga stabilitas keamanan, menciptakan situasi yang kondusif, dan memberikan rasa aman kepada masyarakat," ujarnya. Selasa (13/10/26)

Ia menyampaikan, sinergi TNI-Polri merupakan salah satu fondasi penting dalam menjaga keutuhan bangsa, memelihara persatuan, serta memastikan masyarakat dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan aman dan nyaman.

Menurutnya, kerja sama yang solid antara Polda Sumut dan Kodam I/Bukit Barisan juga diperlukan untuk mendukung berbagai program pemerintah dan mengantisipasi potensi gangguan keamanan melalui langkah-langkah yang terkoordinasi.

Polda Sumut, lanjutnya, berkomitmen untuk terus memperkuat kolaborasi dengan TNI serta seluruh elemen masyarakat guna menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Sumatera Utara.

Melalui silaturahmi tersebut, diharapkan hubungan baik dan soliditas TNI-Polri semakin kokoh sehingga mampu mendukung pelaksanaan tugas masing-masing secara profesional serta memberikan pengabdian terbaik bagi masyarakat, bangsa, dan negara.(W05)

Foto:]]> https://www.halomedan.com/news/67026/kapolda-sumut-silaturahmi-ke-kodam-ibb-perkuat-sinergi-tnipolri/ Menteri Investasi dan Hilirisasi Tetapkan Kinerja Perizinan Deli Serdang Sangat Baik, Nilai Tembus 91,728 Tue, 13 Oct 2026 13:55:00 +0700+0700
LUBUK PAKAM – Kinerja pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) dan percepatan pelaksanaan berusaha (PPB) Kabupaten Deli Serdang meningkat. Nilainya naik 10,348 poin, dari 81,380 pada 2024 menjadi 91,728 pada 2026.



Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Perkasa Roeslani, melalui keputusan Nomor 204 Tahun 2026 menetapkan Deli Serdang meraih predikat sangat baik. Nilai yang dicapai bahkan lebih tinggi dibandingkan nilai Provinsi Sumatera Utara yang mencapai 82,038 pada 2026.



Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Deli Serdang, Rio Laka Dewa, mengatakan hasil penilaian menempatkan Deli Serdang di urutan ke-61 dari Kabupaten se-Indonesia. Capaian ini menjadi pengakuan pemerintah pusat atas upaya Pemkab Deli Serdang meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan percepatan pelaksanaan berusaha.



Kemudahan berusaha melalui pelayanan Cepat, Transparan, dan Mudah (CTM), yang menjadi salah satu fokus pemerintahan Bupati Asri Ludin Tambunan dan Wakil Bupati Lom Lom Suwondo, akan terus ditingkatkan.



"Kemarin kami baru menerima sertifikat atas capaian tersebut. Tentunya penghargaan ini menjadi semangat dan motivasi tambahan bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Deli Serdang," ujarnya, Selasa (13/10/2026).



Rio menegaskan, perbaikan pelayanan akan terus dilakukan agar masyarakat dan pelaku usaha memperoleh layanan yang semakin baik. Upaya ini juga diarahkan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.



"Peningkatan kualitas pelayanan tersebut menjadi bagian dari upaya mewujudkan Deli Serdang yang sehat, cerdas, sejahtera, religius, dan berkelanjutan," pungkasnya.





]]> https://www.halomedan.com/news/67025/menteri-investasi-dan-hilirisasi-tetapkan-kinerja-perizinan-deli-serdang-sangat-baik-nilai-tembus-91728/ Dr. H. Hery Subiansauri: Polda Sumsel Hadir Memberi Rasa Aman dan Keadilan Tue, 13 Oct 2026 13:44:00 +0700+0700 Polda Sumsel Sahabat Masyarakat".

Dr. H. Hery Subiansauri, S.H., M.H., M.Si., menekankan pentingnya memperkuat hubungan antara kepolisian dan masyarakat sebagai fondasi untuk mewujudkan Sumatera Selatan yang aman, damai, maju, dan sejahtera.

Pesan tersebut menempatkan masyarakat bukan sekadar pihak yang harus dilindungi, melainkan mitra strategis kepolisian dalam menjaga ketertiban, merawat persatuan, dan menciptakan lingkungan yang kondusif.

Menurut semangat yang diusung, kehadiran polisi harus benar-benar dirasakan masyarakat melalui pelayanan yang responsif, komunikasi yang terbuka, serta tindakan nyata dalam menjawab berbagai persoalan keamanan dan ketertiban.

Bukan Sekadar Slogan, Harus Terbukti dalam Pelayanan
Di tengah dinamika kehidupan masyarakat yang semakin kompleks, kepercayaan publik menjadi modal penting bagi institusi kepolisian. Kepercayaan itu tidak cukup dibangun melalui slogan atau kegiatan seremonial, tetapi harus diwujudkan melalui integritas, profesionalisme, dan penegakan hukum yang adil.

Polisi dituntut mampu mendengar keluhan warga, merespons laporan dengan cepat, memberikan perlindungan tanpa diskriminasi, serta menindak setiap pelanggaran hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Pendekatan humanis juga tidak berarti mengurangi ketegasan aparat. Sebaliknya, sikap santun dalam pelayanan harus berjalan beriringan dengan keberanian menegakkan hukum secara profesional dan transparan.

Dengan demikian, masyarakat tidak hanya melihat polisi sebagai aparat penegak hukum, tetapi juga sebagai mitra yang dapat dipercaya ketika menghadapi persoalan.

Memperkuat Sinergi dengan Masyarakat Sumsel
Sumatera Selatan memiliki keberagaman sosial, budaya, dan karakter masyarakat yang menjadi kekuatan sekaligus tanggung jawab bersama untuk dijaga. Karena itu, kolaborasi antara kepolisian, tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda, dan berbagai elemen sosial perlu terus diperkuat.

Sinergi tersebut penting untuk mencegah konflik, mengantisipasi gangguan keamanan, serta menumbuhkan kesadaran bahwa menjaga kedamaian bukan hanya tugas aparat, melainkan tanggung jawab seluruh masyarakat.

Kehadiran polisi yang terbuka dan dekat dengan warga juga dapat mempersempit jarak komunikasi, sehingga berbagai persoalan di lingkungan masyarakat bisa diketahui dan ditangani lebih dini.

Semangat Polisi Bersama Masyarakat harus menjadi landasan untuk membangun hubungan yang dilandasi rasa saling percaya, kepedulian, dan penghormatan terhadap hukum.

Keamanan dan Keadilan untuk Semua
Pada akhirnya, keberhasilan kepolisian tidak hanya diukur dari pengungkapan kasus atau penindakan terhadap pelaku kejahatan. Ukuran penting lainnya adalah seberapa besar masyarakat merasakan keamanan, memperoleh pelayanan yang layak, dan percaya bahwa hukum berlaku bagi semua orang.

Pesan Polda Sumsel Sahabat Masyarakat menjadi pengingat bahwa tugas kepolisian memiliki dimensi kemanusiaan yang kuat. Melindungi berarti memberikan rasa aman, mengayomi berarti hadir dengan kepedulian, sedangkan melayani berarti menempatkan kepentingan masyarakat sebagai bagian penting dari pelaksanaan tugas.

Dengan semangat tersebut, diharapkan Polda Sumsel terus memperkuat kedekatan dengan masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan, dan menjaga konsistensi penegakan hukum demi terciptanya Sumatera Selatan yang aman, damai, maju, dan sejahtera.

"Polisi yang menjadi sahabat masyarakat adalah polisi yang hadir ketika rakyat membutuhkan, mau mendengar ketika masyarakat menyampaikan keluhan, serta memberikan perlindungan dan pelayanan secara adil. Kedekatan dengan rakyat harus dibuktikan melalui kerja nyata dan integritas," demikian pesan yang sejalan dengan semangat Polda Sumsel Sahabat Masyarakat.

Salam hormat,

Dr. H. Hery Subiansauri, S.H., M.H., M.Si.]]> https://www.halomedan.com/news/67024/dr-h-hery-subiansauri-polda-sumsel-hadir-memberi-rasa-aman-dan-keadilan/ Dr. H. Hery Subiansauri: Polda Sumbar Hadir sebagai Sahabat Masyarakat, Bukan Sekadar Penegak Hukum Tue, 13 Oct 2026 13:25:00 +0700+0700 PADANG – Kepolisian daerah Sumatera Barat dipimpin oleh Irjen Pol. Drs. Jawari, S.H., M.H. yang kuat bukan hanya diukur dari keberhasilan mengungkap kejahatan, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat merasa aman, terlindungi, dan memperoleh pelayanan yang adil. Semangat inilah yang menjadi pesan utama Polda Sumbar Sahabat Masyarakat.

Dr. H. Hery Subiansauri, S.H., M.H., M.Si., menegaskan pentingnya membangun hubungan yang erat antara kepolisian dan masyarakat. Menurutnya, pendekatan humanis harus menjadi bagian penting dalam pelaksanaan tugas Polri, tanpa mengesampingkan ketegasan dan profesionalisme dalam penegakan hukum.

"Polisi harus hadir di tengah masyarakat, mendengar keluhan rakyat, memahami persoalan yang dihadapi, serta memberikan solusi yang nyata. Masyarakat tidak hanya membutuhkan aparat yang mampu menindak pelaku kejahatan, tetapi juga polisi yang peduli, responsif, dan dapat dipercaya," demikian pesan yang diangkat dalam kampanye Polisi Bersama Masyarakat tersebut.

Ranah Minang Membutuhkan Polisi yang Humanis
Di Sumatera Barat, yang dikenal dengan kuatnya adat, nilai agama, dan tradisi gotong royong, kedekatan antara kepolisian dan masyarakat memiliki arti strategis.

Menurut Hery, kolaborasi dengan tokoh adat, tokoh agama, pemuda, serta berbagai elemen masyarakat perlu terus diperkuat. Sinergi tersebut dapat menjadi modal sosial untuk menjaga kerukunan, mencegah konflik, dan menciptakan lingkungan yang kondusif.

Kehadiran polisi yang menyapa warga, berdialog dengan masyarakat, serta membangun interaksi positif dengan anak-anak dan generasi muda juga menjadi bagian penting dalam menumbuhkan kepercayaan sejak dini.

Namun, pendekatan humanis tidak boleh berhenti pada kegiatan seremonial atau sekadar membangun citra. Kedekatan dengan masyarakat harus tercermin dalam kualitas pelayanan, kecepatan merespons laporan, keterbukaan menerima kritik, serta keberanian menindak setiap pelanggaran hukum secara profesional.

Kepercayaan Publik Harus Dibuktikan dengan Kerja Nyata
Hery menilai, kepercayaan masyarakat merupakan modal utama bagi institusi kepolisian. Kepercayaan itu tidak dapat dibangun hanya melalui slogan, melainkan harus dijaga melalui integritas, transparansi, dan penegakan hukum yang tidak diskriminatif.

"Menjadi sahabat masyarakat berarti bersedia mendengar, tidak menutup mata terhadap keluhan, dan tidak membiarkan warga merasa sendirian ketika menghadapi persoalan. Kehadiran polisi harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," menjadi pesan yang relevan dalam memperkuat hubungan Polri dengan rakyat.

Ia juga menekankan bahwa keamanan bukan semata-mata tanggung jawab kepolisian. Partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan, melaporkan tindak kejahatan, menghormati perbedaan, serta memelihara persatuan merupakan bagian penting dalam menciptakan ketenteraman bersama.

Karena itu, sinergi kepolisian dan masyarakat harus dibangun atas dasar saling percaya, bukan rasa takut. Polisi menjalankan tugas sesuai hukum, sementara masyarakat menjadi mitra aktif dalam menjaga keamanan dan ketertiban.

Hadir, Mendengar, Peduli, dan Memberi Solusi
Pesan Polda Sumbar Sahabat Masyarakat menempatkan empat nilai penting sebagai landasan pelayanan, yakni hadir, mendengar, peduli, dan memberikan solusi bagi rakyat.

Bagi Hery, nilai-nilai tersebut seharusnya menjadi komitmen berkelanjutan dalam mewujudkan keamanan, kenyamanan, dan masa depan yang lebih baik di Ranah Minang.

Pada akhirnya, keberhasilan kepolisian tidak hanya terlihat dari angka pengungkapan kasus, tetapi juga dari tumbuhnya rasa aman, meningkatnya kepercayaan publik, dan terjaganya hubungan harmonis antara aparat dengan masyarakat.

"Polisi yang dicintai rakyat adalah polisi yang mampu melindungi tanpa membeda-bedakan, melayani dengan ketulusan, serta menegakkan hukum dengan adil dan berintegritas. Itulah makna sesungguhnya menjadi sahabat masyarakat," demikian pesan yang selaras dengan semangat Polda Sumbar Sahabat Masyarakat.

Salam hormat,

Dr. H. Hery Subiansauri, S.H., M.H., M.Si.]]> https://www.halomedan.com/news/67023/dr-h-hery-subiansauri-polda-sumbar-hadir-sebagai-sahabat-masyarakat-bukan-sekadar-penegak-hukum/ Dr. H. Hery Subiansauri: Polda Metro Jaya Harus Terus Hadir sebagai Sahabat Masyarakat Tue, 13 Oct 2026 13:04:00 +0700+0700 JAKARTA – Semangat Polisi Bersama Masyarakat harus diwujudkan melalui pelayanan yang humanis, penegakan hukum yang adil, serta kehadiran aparat yang mampu memberikan rasa aman kepada seluruh lapisan masyarakat.

Hal itu disampaikan Dr. H. Hery Subiansauri, S.H., M.H., M.Si., dalam menyikapi pentingnya membangun kedekatan antara kepolisian dan masyarakat, sebagaimana tercermin dalam pesan Polda Metro Jaya Sahabat Masyarakat.

Menurutnya, polisi tidak hanya dituntut hadir ketika terjadi tindak kejahatan atau gangguan keamanan, tetapi juga harus mampu menjadi mitra masyarakat dalam menjaga ketertiban, merawat kerukunan, dan menyelesaikan berbagai persoalan sosial.

"Polisi harus benar-benar hadir di tengah masyarakat. Bukan hanya ketika ada persoalan hukum, tetapi juga menjadi tempat masyarakat menyampaikan aspirasi, mengadukan persoalan, dan mencari perlindungan. Inilah makna polisi sebagai sahabat masyarakat," ujarnya.

Ia menilai, kepercayaan publik merupakan modal penting bagi keberhasilan institusi kepolisian dalam menjalankan tugasnya. Kepercayaan itu tidak cukup dibangun melalui slogan, melainkan harus dibuktikan lewat tindakan nyata, profesionalisme, integritas, serta pelayanan yang tidak diskriminatif.

Menurut Hery, pendekatan humanis juga perlu diperkuat melalui komunikasi dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, kalangan pemuda, dan seluruh elemen sosial. Sinergi tersebut penting untuk mencegah konflik, mengantisipasi gangguan keamanan, sekaligus menciptakan suasana kehidupan yang harmonis.

"Keamanan bukan hanya tanggung jawab polisi. Masyarakat juga memiliki peran besar dalam menjaga lingkungannya, menghormati perbedaan, dan membangun kepedulian sosial. Karena itu, hubungan polisi dan masyarakat harus dibangun atas dasar kepercayaan dan kerja sama," katanya.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa semangat hadir, mendengar, melindungi, mengayomi, dan melayani harus menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas kepolisian sehari-hari.

Pelayanan yang cepat, sikap yang terbuka terhadap kritik, serta penegakan hukum yang profesional dan berkeadilan, menurutnya, menjadi unsur penting untuk menjawab harapan masyarakat terhadap Polri.

Hery juga berharap Polda Metro Jaya dibawah pimpinan Komisaris Jenderal Polisi (Komjen Pol.) Dadang Hartanto terus memperkuat pendekatan yang mengedepankan kepentingan publik, sehingga masyarakat benar-benar merasakan manfaat kehadiran polisi dalam kehidupan sehari-hari.

"Menjadi sahabat masyarakat bukan sekadar slogan. Itu adalah komitmen yang harus dibuktikan dengan kerja nyata. Ketika masyarakat merasa aman, didengar, dilindungi, dan dilayani dengan baik, di situlah kepercayaan terhadap kepolisian akan tumbuh," tegasnya.

Ia berharap sinergi antara kepolisian dan masyarakat semakin kuat demi mewujudkan Jakarta yang aman, damai, tertib, dan sejahtera.

"Polisi kuat bersama masyarakat, dan masyarakat merasa aman ketika hukum ditegakkan secara profesional, adil, serta berintegritas," tutup Dr. H. Hery Subiansauri.]]> https://www.halomedan.com/news/67021/dr-h-hery-subiansauri-polda-metro-jaya-harus-terus-hadir-sebagai-sahabat-masyarakat/ Senator H. Dedi Iskandar Batu Bara Terima Kunjungan Bang Anto Genk, Bahas Kiprah dan Pengabdian untuk Sumatera Utara Tue, 13 Oct 2026 13:03:00 +0700+0700
MEDAN – Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), H. Dedi Iskandar Batu Bara, menerima kunjungan Bang Anto Genk, yang memiliki nama lengkap Rianto, S.H., M.H., di kediamannya. Pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban.

Bang Anto Genk merupakan putra Simalungun yang kini sukses berkiprah di Kota Medan. Ia dikenal sebagai CEO Sumut24 Group, Ketua Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Sumatera Utara, serta aktif dalam sejumlah organisasi kemasyarakatan dan kesukuan. Selain aktif dalam dunia media dan organisasi, ia juga dikenal dekat dengan kehidupan keagamaan dan memiliki pergaulan luas di tengah masyarakat.

"Terima kasih sudah berkenan singgah ke rumah kami, Bang," ujar H. Dedi Iskandar Batu Bara menyambut kunjungan tersebut, Selasa 13 Oktober 2026.

Dalam pertemuan itu, Bang Anto Genk mengungkapkan bahwa dirinya telah lama mengenal sosok Dedi Iskandar Batu Bara, termasuk kiprahnya sebagai senator yang mewakili masyarakat Sumatera Utara di tingkat nasional.

Menurut Anto Genk, salah satu hal yang menjadi perhatian Dedi adalah keterlibatannya dalam upaya mencerdaskan anak bangsa, khususnya melalui dunia pendidikan. Sosok Dedi juga dikenal sebagai pribadi yang santun dan memiliki latar belakang keagamaan sebagai ustaz.

"Bang Dedi sudah tiga kali menjadi anggota DPD RI. Kita mengenal kiprah beliau dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat Sumatera Utara, terutama dalam bidang pendidikan. Semoga pengabdian dan kiprah politik beliau terus berlanjut serta memberikan manfaat bagi masyarakat," kata Anto Genk.

Pertemuan tersebut menjadi ajang silaturahmi sekaligus mempererat hubungan persaudaraan antara tokoh masyarakat, insan media, dan wakil daerah. Silaturahmi semacam ini diharapkan dapat terus terjalin sebagai bagian dari upaya membangun komunikasi dan kebersamaan demi kemajuan Sumatera Utara.

Silaturahmi, pengabdian, dan kepedulian terhadap masyarakat menjadi nilai penting yang terus perlu dijaga dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa.red]]> https://www.halomedan.com/news/67020/senator-h-dedi-iskandar-batu-bara-terima-kunjungan-bang-anto-genk-bahas-kiprah-dan-pengabdian-untuk-sumatera-utara/ |DPD Golkar Sumut Tunjuk Alfan Sihombing Plt Ketua Golkar Toba, Revitalisasi 16 PK Dikebut Mon, 12 Oct 2026 22:25:00 +0700+0700 DPD Partai Golkar Sumatera Utara menunjuk Alfan Sihombing, S.H., sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Toba melalui SK Nomor Skep-5/GK-SU/IX/2026.

Penunjukan ini dilakukan untuk memperkuat konsolidasi organisasi sekaligus mempersiapkan Musyawarah Daerah (Musda) Golkar Toba yang dijadwalkan berlangsung akhir Oktober 2026 di Balige.

Alfan yang menjabat Wakil Ketua Bidang Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim DPD Golkar Sumut mengatakan, pihaknya akan memprioritaskan revitalisasi kepengurusan, termasuk Pengurus Kecamatan (PK) di 16 kecamatan se-Kabupaten Toba.

"Kami menargetkan revitalisasi PK di 16 kecamatan rampung pertengahan bulan ini agar MUSDA berjalan demokratis dan sukses," ujar Alfan.

Ia berharap konsolidasi tersebut dapat memperkuat soliditas kader serta melahirkan kepemimpinan baru yang mampu membawa Golkar Toba semakin solid menghadapi agenda politik mendatang.
(Red)

]]> https://www.halomedan.com/politik/67019/dpd-golkar-sumut-tunjuk-alfan-sihombing-plt-ketua-golkar-toba-revitalisasi-16-pk-dikebut/ MENGUJI JANJI PEMBENAHAN IMIPAS Mon, 12 Oct 2026 20:13:00 +0700+0700
Oleh Abdullah Rasyid
Staf Khusus Bidang Komunikasi dan Media Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan

Mengurus paspor sering kali dimulai dengan harapan yang sederhana: semoga prosesnya lancar, biayanya jelas, dan dokumennya selesai sesuai waktu yang dijanjikan. Ada yang sedang menyiapkan perjalanan ibadah, melanjutkan pendidikan, bekerja, atau menemui keluarga yang sudah lama terpisah. Di balik setiap permohonan, ada rencana hidup yang sedang diusahakan.

Begitu pula bagi pengguna layanan izin tinggal. Mereka membutuhkan kepastian tentang persyaratan dan proses yang harus dilalui. Ketika ada kendala, penjelasan yang ramah dan mudah dipahami bisa mengurangi kecemasan.

Perasaan serupa hadir dalam keluarga warga binaan. Mereka menunggu kabar tentang hak anggota keluarganya, mencari informasi mengenai tahapan pembebasan bersyarat, atau menempuh perjalanan jauh untuk sebuah kunjungan. Ketidakjelasan membuat penantian terasa lebih berat.

Dari pengalaman itulah pelayanan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memperoleh maknanya. Negara terasa hadir ketika orang mendapat jawaban yang jelas dan diperlakukan dengan hormat.

Membaca Evaluasi dari Pengalaman Warga

Kerja Tim Evaluasi dan Perbaikan Tata Kelola Pelayanan Publik memberikan kesempatan untuk memahami apa yang masih menghambat pelayanan.

Pada bidang keimigrasian, rancangan quick win menyentuh layanan paspor, izin tinggal, serta pemeriksaan keimigrasian di perbatasan. Perhatian diberikan pada pengendalian alur layanan, transparansi kuota M-Paspor, penggunaan akun sesuai kewenangan, dan pemeriksaan berbasis risiko.

Bagi masyarakat, istilah teknis itu mungkin terasa jauh. Namun, manfaat yang diharapkan cukup dekat: antrean yang tertib, proses yang dapat ditelusuri, serta penjelasan ketika permohonan belum bisa diselesaikan.

Pada bidang pemasyarakatan, paparan perkembangan evaluasi menyaring 52 layanan menjadi delapan layanan prioritas. Observasi dan uji petik pada 18 UPT di lima wilayah menemukan sejumlah persoalan, termasuk asesmen yang belum konsisten menjadi dasar penempatan, keberadaan fasilitas nonstandar, serta keterbatasan informasi layanan.

Temuan ini perlu dibaca sesuai cakupan pemeriksaannya. Kondisi pada lokasi uji petik tidak dapat langsung dianggap mewakili seluruh satuan kerja. Tetapi temuan tersebut cukup memberi alasan untuk memperhatikan titik rawan dengan lebih sungguh-sungguh.

Di baliknya ada kebutuhan manusia: perlakuan yang adil, hunian yang layak, dan kesempatan memperoleh hak melalui proses yang dapat dipahami.

Menjaga Kesepakatan Rakor

Rapat Koordinasi Kemenimipas yang ditutup pada 23 September 2026 telah merumuskan tindak lanjut atas pekerjaan evaluasi tersebut.

Laporan penutupan mencatat penyusunan 33 SOP Administrasi Pemerintahan dan dua surat edaran pada bidang keimigrasian. Penerapannya direncanakan melalui internalisasi kepada jajaran, penguatan kompetensi petugas, serta pemantauan berkala.

Pada bidang pemasyarakatan, laporan itu menyebut rancangan rencana kerja tindak lanjut Rakor, standar waktu pemberian hak integrasi, serta penguatan tata kelola Penelitian Kemasyarakatan atau Litmas.

Semua ini merupakan kemajuan yang perlu dijaga. Namun, penyusunan dokumen dan pelaksanaan di lapangan mempunyai tahapan yang berbeda. Kita masih perlu melihat bagaimana pedoman disahkan, dipahami petugas, dan digunakan dalam pelayanan sehari-hari.

Keluarga yang menunggu kepastian pembebasan bersyarat tentu berharap standar waktu tersebut membantu mereka mengetahui posisi berkas. Pemohon paspor berharap pedoman pelayanan membuat proses lebih mudah dipahami. Harapan-harapan inilah yang memberi arah pada tindak lanjut Rakor.

Monev yang Dekat dengan Kenyataan

Paparan persiapan monitoring dan evaluasi pada 12 Oktober 2026 menunjukkan bahwa perangkat pemeriksaan pengadaan bahan makanan serta blok dan kamar hunian telah disusun. SK Tim masih menunggu penandatanganan Menteri, sementara kesiapan instrumen lainnya perlu dikonfirmasi.

Monev ini perlu menghubungkan rekomendasi Tim Evaluasi dengan kesepakatan Rakor. Pertanyaannya sederhana: apa yang sudah berubah, apa yang masih tersendat, dan dukungan apa yang dibutuhkan?

Pada pengadaan bahan makanan, pemeriksaan perlu menjangkau makanan yang benar-benar diterima warga binaan. Pada hunian, pemeriksaan perlu melihat kondisi kamar, dasar penempatan, dan kesesuaian fasilitas dengan standar.rel

Untuk layanan keimigrasian, dokumen pengendalian perlu diuji melalui pengalaman pemohon dan praktik petugas. Apakah informasi mudah diperoleh? Apakah perubahan proses tercatat? Apakah kendala mendapat penjelasan?

Pendekatan PRIMA—Petakan, Bersihkan, Benahi, Kuatkan, dan Jaga—akan berguna apabila membantu persoalan bergerak menuju penyelesaian. Setiap rekomendasi membutuhkan penanggung jawab dan tenggat, lalu diperiksa kembali hasilnya.

Memberi Ruang untuk Jujur

Pembenahan juga perlu mendengar petugas. Ada yang menghadapi beban kerja tinggi, sarana terbatas, atau prosedur yang belum jelas. Mereka membutuhkan dukungan agar dapat melayani dengan baik.

Keterbukaan tentang kesulitan membantu pimpinan membedakan hambatan kerja, kelemahan sistem, dan dugaan penyimpangan. Masing-masing memerlukan jawaban yang tepat. Ketegasan tetap diperlukan ketika pelanggaran terbukti, sementara petugas yang bekerja benar layak mendapat perlindungan.

Kepercayaan tumbuh melalui pengalaman yang berulang. Hari ini mendapat informasi yang jelas. Besok memperoleh layanan sesuai ketentuan. Ketika mengadu, ada yang mendengar dan menindaklanjuti.

Di situlah hasil evaluasi, kesepakatan Rakor, dan Monev akan terasa berarti: ketika orang yang datang membawa kebutuhan pulang dengan kepastian, serta merasa bahwa negara menghargai dirinya.]]> https://www.halomedan.com/hukum/67018/menguji-janji-pembenahan-imipas-2/ MENGUJI JANJI PEMBENAHAN IMIPAS Mon, 12 Oct 2026 20:13:00 +0700+0700
Oleh Abdullah Rasyid
Staf Khusus Bidang Komunikasi dan Media Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan

Mengurus paspor sering kali dimulai dengan harapan yang sederhana: semoga prosesnya lancar, biayanya jelas, dan dokumennya selesai sesuai waktu yang dijanjikan. Ada yang sedang menyiapkan perjalanan ibadah, melanjutkan pendidikan, bekerja, atau menemui keluarga yang sudah lama terpisah. Di balik setiap permohonan, ada rencana hidup yang sedang diusahakan.

Begitu pula bagi pengguna layanan izin tinggal. Mereka membutuhkan kepastian tentang persyaratan dan proses yang harus dilalui. Ketika ada kendala, penjelasan yang ramah dan mudah dipahami bisa mengurangi kecemasan.

Perasaan serupa hadir dalam keluarga warga binaan. Mereka menunggu kabar tentang hak anggota keluarganya, mencari informasi mengenai tahapan pembebasan bersyarat, atau menempuh perjalanan jauh untuk sebuah kunjungan. Ketidakjelasan membuat penantian terasa lebih berat.

Dari pengalaman itulah pelayanan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memperoleh maknanya. Negara terasa hadir ketika orang mendapat jawaban yang jelas dan diperlakukan dengan hormat.

Membaca Evaluasi dari Pengalaman Warga

Kerja Tim Evaluasi dan Perbaikan Tata Kelola Pelayanan Publik memberikan kesempatan untuk memahami apa yang masih menghambat pelayanan.

Pada bidang keimigrasian, rancangan quick win menyentuh layanan paspor, izin tinggal, serta pemeriksaan keimigrasian di perbatasan. Perhatian diberikan pada pengendalian alur layanan, transparansi kuota M-Paspor, penggunaan akun sesuai kewenangan, dan pemeriksaan berbasis risiko.

Bagi masyarakat, istilah teknis itu mungkin terasa jauh. Namun, manfaat yang diharapkan cukup dekat: antrean yang tertib, proses yang dapat ditelusuri, serta penjelasan ketika permohonan belum bisa diselesaikan.

Pada bidang pemasyarakatan, paparan perkembangan evaluasi menyaring 52 layanan menjadi delapan layanan prioritas. Observasi dan uji petik pada 18 UPT di lima wilayah menemukan sejumlah persoalan, termasuk asesmen yang belum konsisten menjadi dasar penempatan, keberadaan fasilitas nonstandar, serta keterbatasan informasi layanan.

Temuan ini perlu dibaca sesuai cakupan pemeriksaannya. Kondisi pada lokasi uji petik tidak dapat langsung dianggap mewakili seluruh satuan kerja. Tetapi temuan tersebut cukup memberi alasan untuk memperhatikan titik rawan dengan lebih sungguh-sungguh.

Di baliknya ada kebutuhan manusia: perlakuan yang adil, hunian yang layak, dan kesempatan memperoleh hak melalui proses yang dapat dipahami.

Menjaga Kesepakatan Rakor

Rapat Koordinasi Kemenimipas yang ditutup pada 23 September 2026 telah merumuskan tindak lanjut atas pekerjaan evaluasi tersebut.

Laporan penutupan mencatat penyusunan 33 SOP Administrasi Pemerintahan dan dua surat edaran pada bidang keimigrasian. Penerapannya direncanakan melalui internalisasi kepada jajaran, penguatan kompetensi petugas, serta pemantauan berkala.

Pada bidang pemasyarakatan, laporan itu menyebut rancangan rencana kerja tindak lanjut Rakor, standar waktu pemberian hak integrasi, serta penguatan tata kelola Penelitian Kemasyarakatan atau Litmas.

Semua ini merupakan kemajuan yang perlu dijaga. Namun, penyusunan dokumen dan pelaksanaan di lapangan mempunyai tahapan yang berbeda. Kita masih perlu melihat bagaimana pedoman disahkan, dipahami petugas, dan digunakan dalam pelayanan sehari-hari.

Keluarga yang menunggu kepastian pembebasan bersyarat tentu berharap standar waktu tersebut membantu mereka mengetahui posisi berkas. Pemohon paspor berharap pedoman pelayanan membuat proses lebih mudah dipahami. Harapan-harapan inilah yang memberi arah pada tindak lanjut Rakor.

Monev yang Dekat dengan Kenyataan

Paparan persiapan monitoring dan evaluasi pada 12 Oktober 2026 menunjukkan bahwa perangkat pemeriksaan pengadaan bahan makanan serta blok dan kamar hunian telah disusun. SK Tim masih menunggu penandatanganan Menteri, sementara kesiapan instrumen lainnya perlu dikonfirmasi.

Monev ini perlu menghubungkan rekomendasi Tim Evaluasi dengan kesepakatan Rakor. Pertanyaannya sederhana: apa yang sudah berubah, apa yang masih tersendat, dan dukungan apa yang dibutuhkan?

Pada pengadaan bahan makanan, pemeriksaan perlu menjangkau makanan yang benar-benar diterima warga binaan. Pada hunian, pemeriksaan perlu melihat kondisi kamar, dasar penempatan, dan kesesuaian fasilitas dengan standar.rel

Untuk layanan keimigrasian, dokumen pengendalian perlu diuji melalui pengalaman pemohon dan praktik petugas. Apakah informasi mudah diperoleh? Apakah perubahan proses tercatat? Apakah kendala mendapat penjelasan?

Pendekatan PRIMA—Petakan, Bersihkan, Benahi, Kuatkan, dan Jaga—akan berguna apabila membantu persoalan bergerak menuju penyelesaian. Setiap rekomendasi membutuhkan penanggung jawab dan tenggat, lalu diperiksa kembali hasilnya.

Memberi Ruang untuk Jujur

Pembenahan juga perlu mendengar petugas. Ada yang menghadapi beban kerja tinggi, sarana terbatas, atau prosedur yang belum jelas. Mereka membutuhkan dukungan agar dapat melayani dengan baik.

Keterbukaan tentang kesulitan membantu pimpinan membedakan hambatan kerja, kelemahan sistem, dan dugaan penyimpangan. Masing-masing memerlukan jawaban yang tepat. Ketegasan tetap diperlukan ketika pelanggaran terbukti, sementara petugas yang bekerja benar layak mendapat perlindungan.

Kepercayaan tumbuh melalui pengalaman yang berulang. Hari ini mendapat informasi yang jelas. Besok memperoleh layanan sesuai ketentuan. Ketika mengadu, ada yang mendengar dan menindaklanjuti.

Di situlah hasil evaluasi, kesepakatan Rakor, dan Monev akan terasa berarti: ketika orang yang datang membawa kebutuhan pulang dengan kepastian, serta merasa bahwa negara menghargai dirinya.]]> https://www.halomedan.com/hukum/67017/menguji-janji-pembenahan-imipas/ Laporan Setahun Tak Jelas, Yaspetia Adukan Dugaan Perampasan Aset STAI Al-Hikmah ke PWNU Sumut Mon, 12 Oct 2026 19:49:00 +0700+0700
MEDAN | SUMUT24.co

Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Islam Al-Hikmah (Yaspetia) Medan mengadukan dugaan perampasan aset dan persoalan legalitas Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Hikmah Medan kepada Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Sumatera Utara. Mereka meminta dukungan agar laporan yang telah disampaikan ke Polsek Medan Area lebih dari satu tahun lalu segera mendapat kepastian hukum.

Pengaduan itu disampaikan Ketua Yaspetia Medan Ir. H. Marapinta Harahap, Ketua STAI Al-Hikmah Medan Asrul Siregar, dan Sekretaris Yayasan Prof. Dr. Zainuddin di Kantor PWNU Sumut, Jalan Sei Batanghari, Medan, Senin (12/10/2026).

Mereka mengaku kecewa karena laporan terkait dugaan perampasan inventaris, penggunaan nama kampus, serta persoalan izin perguruan tinggi yang mereka kaitkan dengan Masdar Limbong dan pihak-pihak lainnya belum menunjukkan perkembangan yang diharapkan.

Ketua Yaspetia Medan, Ir. H. Marapinta Harahap, mengatakan kedatangan mereka ke PWNU Sumut bertujuan meminta dukungan dan perlindungan sebagai sesama warga Nahdlatul Ulama (NU).

"Kami menyampaikan kegelisahan ini kepada Ketua PWNU Sumatera Utara untuk memohon bantuan dan perlindungan sebagai sesama warga NU.

Laporan yang kami masukkan ke Polsek Medan Area terkait dugaan perampasan inventaris, izin, dan nama kampus oleh Masdar Limbong cs sudah lebih dari setahun jalan di tempat tanpa ada kejelasan maupun penetapan tersangka," ujar Marapinta.

Menurutnya, pihak yayasan berharap pimpinan PWNU Sumut dapat membantu mengawal persoalan tersebut agar penanganan laporan memperoleh kejelasan.
Senada dengan itu, Sekretaris Yaspetia Medan, Prof. Dr. Zainuddin, mendesak kepolisian memberikan penjelasan mengenai perkembangan laporan dugaan pencurian aset yang telah mereka sampaikan.

"Kasus dugaan perampasan aset dan legalitas perguruan tinggi ini sudah terkatung-katung lebih dari setahun. Laporan kami terkait dugaan pencurian aset ke Polsek Medan Area sampai hari ini belum ada yang tersangka," tegas Zainuddin.

Ia berharap PWNU Sumut dapat ikut mendorong agar aparat penegak hukum menuntaskan penanganan perkara secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Sementara itu, Ketua STAI Al-Hikmah Medan, Asrul Siregar, menilai persoalan yang mereka laporkan tidak hanya berkaitan dengan aset yayasan, tetapi juga menyangkut keberlangsungan institusi pendidikan dan kepentingan mahasiswa.
Asrul menyampaikan adanya dugaan penguasaan inventaris, penyalahgunaan data mahasiswa, hingga penerbitan ijazah yang menurut pihaknya tidak sah. Ia meminta dugaan tersebut ditelusuri dan ditangani melalui proses hukum.

"Dugaan perampasan inventaris, pembajakan data mahasiswa, hingga penerbitan ijazah secara tidak sah ini sangat terang-terangan dilakukan. Sangat disayangkan laporan kami di Polsek Medan Area sudah mengendap lebih dari satu tahun," ungkap Asrul.

Ia berharap kepolisian tidak mengulur waktu dalam memberikan kepastian hukum atas laporan tersebut, sekaligus memastikan kepentingan mahasiswa tetap terlindungi.
Hingga berita ini ditulis, belum terdapat keterangan dari Polsek Medan Area mengenai perkembangan laporan tersebut. Tanggapan Masdar Limbong terkait dugaan yang disampaikan pihak Yaspetia juga belum diperoleh.

Pihak Yaspetia berharap pengaduan kepada PWNU Sumut menjadi langkah untuk mendorong penyelesaian persoalan tersebut secara transparan dan sesuai mekanisme hukum.rel]]> https://www.halomedan.com/news/67016/laporan-setahun-tak-jelas-yaspetia-adukan-dugaan-perampasan-aset-stai-alhikmah-ke-pwnu-sumut/ Romadon Nasution Terpilih Aklamasi Pimpin Golkar Labusel, Bidik Kemenangan Pileg 2029 Mon, 12 Oct 2026 17:41:00 +0700+0700 Golkar Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Labusel) dalam Musyawarah Daerah (Musda) IV yang digelar di Hotel Grand Suma Labusel, Senin (12/10/2026).

Musda tersebut dihadiri Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Sumatera Utara, Andar Amin Harahap, Bendahara Mularotua Harahap, serta Bupati Labuhanbatu Selatan, Feri Sahputra Simatupang.

Turut hadir Wakil Ketua Golkar Sumut Rolel Harahap, Zainuddin Purba, Suruhenta Sembiring, Wakil Sekretaris Muhammad Asril, Wakil Sekretaris Riduan Dalimunthe, serta jajaran pengurus Partai Golkar lainnya.

Dalam sambutannya, Andar Amin Harahap menegaskan bahwa Musda bukan sekadar agenda pemilihan ketua, melainkan juga momentum untuk memperkuat konsolidasi organisasi dan pendidikan politik bagi seluruh kader Partai Golkar.

"Musyawarah ini bukan sekadar pemilihan ketua. Tapi ini menjadi momentum konsolidasi dan pendidikan politik bagi seluruh kader Golkar di Sumatera Utara," kata Andar.

Ia juga berpesan kepada ketua terpilih agar mampu merangkul seluruh potensi yang ada di internal Partai Golkar Labusel. Menurutnya, kebersamaan dan soliditas kader menjadi bagian penting dalam memperkuat organisasi hingga ke tingkat bawah.

Sementara itu, Bupati Labuhanbatu Selatan, Feri Sahputra Simatupang, menyatakan kesiapannya untuk terus menjalin kolaborasi dengan Partai Golkar Labusel dalam mendukung pembangunan daerah.

"Kami juga mengapresiasi Partai Golkar Labusel yang sampai saat ini terus mengawal dan mendukung jalannya pemerintahan Kabupaten Labusel.
Mudah-mudahan kolaborasi dan sinergi ini berjalan terus hingga tercipta pembangunan yang signifikan di Kabupaten Labusel," ujar Feri.

Usai terpilih secara aklamasi, Romadon Nasution menyampaikan targetnya untuk meningkatkan perolehan kursi Partai Golkar di DPRD Labusel pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2029 mendatang.
Untuk mencapai target tersebut, Romadon menegaskan akan mengintensifkan konsolidasi organisasi hingga ke tingkat lingkungan dan tempat pemungutan suara (TPS).

"Konsolidasi akan terus kita pacu hingga ke tingkat lingkungan dan TPS. Insyaallah Golkar jadi pemenang di Kabupaten Labusel," ujar Romadon.

Terpilihnya Romadon melalui Musda IV ini menjadi awal kepemimpinannya dalam menggerakkan konsolidasi kader dan mempersiapkan strategi partai menghadapi Pileg 2029 di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
(red)]]> https://www.halomedan.com/news/67015/romadon-nasution-terpilih-aklamasi-pimpin-golkar-labusel-bidik-kemenangan-pileg-2029/ Andar Amin Harahap Ajak Kader Golkar Rangkul Semua Potensi di Kabupaten Labusel Mon, 12 Oct 2026 17:41:00 +0700+0700 Musyawarah Daerah (Musda) IV DPD Partai Golkar Kabupaten Labuhanbatu Selatan resmi digelar, Senin (12/10/2026) di Hotel Grand Suma Labusel. Terpilih secara aklamasi dalam musyawarah itu Romadon Nasution.

Pantauan wartawan, hadir dalam pembukaan Musda itu Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Sumatera Utara Andar Amin Harahap, Bendahara Mularotua Harahap serta Bupati Labusel Feri Sahputra Simatupang.

Hadir juga Wakil Ketua Golkar Sumut Rolel Harahap, Zainuddin Purba, Suruhenta Sembiring, Wakil Sekretaris Muhammad Asril, Wakil Sekretaris Riduan Dalimunthe dan jajaran pengurus lainnya.

"Musyawarah ini bukan sekadar pemilihan Ketua. Tapi ini menjadi momentum konsolidasi dan pendidikan politik bagi seluruh kader Golkar di Sumatera Utara," kata Andar Amin Harahap.

Andar berpesan kepada Ketua Terpilih Golkar Labusel nantinya untuk merangkul semua potensi yang ada di Golkar Kabupaten Labusel.

Bupati Labusel Feri Simatupang di acara pembukaan Musda itu mengatakan siap berkolaborasi dengan Partai Golkar Labusel.

"Kami juga mengapresiasi Partai Golkar Labusel yang sampai saat ini terus mengawal dan mendukung jalannya pemerintahan Kabupaten Labusel. Mudah-mudahan kolaborasi dan sinergi ini berjalan terus hingga tercipta pembangunan yang signifikan di Kabupaten Labusel," kata Bupati.

Pada Musda itu, terpilih secara Aklamasi Romadoj Nasution sebagai Ketua Golkar Kabupaten Labusel. Romadon menargetkan Partai Golkar Labusel menambah perolehan kursi DPRD pada Pileg 2029 mendatang.

"Konsolidasi akan terus kita pacu hingga ke tingkat lingkungan dan TPS. InshaAllah Golkar jadi pemenang di Kabupaten Labusel," tukas Romadon.rel

]]> https://www.halomedan.com/politik/67014/andar-amin-harahap-ajak-kader-golkar-rangkul-semua-potensi-di-kabupaten-labusel/ KUA Medan Denai Komitmen Berikan Pelayanan Prima, Ahmat Yani Siregar: Masyarakat Harus Dilayani dengan Baik Mon, 12 Oct 2026 15:42:00 +0700+0700
Pelayanan yang ramah, profesional, transparan, dan sesuai ketentuan menjadi prioritas dalam memberikan kemudahan bagi masyarakat.
Berlokasi di Gang KUA, Jalan Raya Menteng, Kecamatan Medan Denai, KUA terus memperkuat perannya sebagai garda terdepan Kementerian Agama dalam memberikan pelayanan keagamaan, terutama bagi calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan.

Kepala KUA Kecamatan Medan Denai, Drs. H. Ahmat Yani Siregar, M.A., menegaskan bahwa pelayanan kepada masyarakat merupakan amanah yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, ketulusan, dan dedikasi.

Demikian disampaikan KUA Medan Denai, Selasa 12 Oktober saat menerima Pimred Sumut24 Rianto SH MH, di kantornya.

Menurutnya, setiap masyarakat berhak memperoleh pelayanan yang mudah, jelas, transparan, serta tidak berbelit-belit.

"Pelayanan prima bukan hanya tentang menyelesaikan urusan administrasi, tetapi juga bagaimana kita memberikan kenyamanan, kepastian informasi, dan sikap yang santun kepada setiap masyarakat yang datang. Terlebih dalam pelayanan pernikahan, kita harus memberikan perhatian yang baik karena pernikahan merupakan momen penting dalam kehidupan seseorang," tegas Ahmat Yani Siregar.

Ia menjelaskan, dalam pelayanan pencatatan pernikahan, petugas KUA memberikan informasi secara jelas kepada calon pengantin mengenai persyaratan administrasi, prosedur pendaftaran kehendak nikah, pemeriksaan dokumen, hingga tahapan yang harus dipenuhi sebelum pelaksanaan akad nikah.
Apabila terdapat dokumen yang belum lengkap atau perlu diperbaiki, petugas memberikan penjelasan kepada calon pengantin agar setiap tahapan dapat dipahami dan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
Tak hanya berfokus pada urusan administrasi, KUA Medan Denai juga memberikan perhatian terhadap kesiapan calon pengantin dalam membangun rumah tangga melalui bimbingan perkawinan.
Dalam bimbingan tersebut, calon pengantin diberikan pemahaman mengenai hak dan kewajiban suami istri, komunikasi dalam keluarga, tanggung jawab bersama, serta pentingnya membangun keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Ahmat Yani Siregar menyampaikan, keberhasilan pelayanan pernikahan tidak semata-mata diukur dari kelancaran proses pencatatan, tetapi juga dari sejauh mana calon pengantin memperoleh bekal pengetahuan agama, kesiapan mental, dan pemahaman tentang tanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga.

Karena itu, ia mengingatkan seluruh jajaran KUA agar senantiasa mengedepankan kedisiplinan, kesopanan, ketelitian, serta kepedulian dalam menjalankan tugas pelayanan.
Setiap masyarakat yang datang harus mendapatkan pelayanan yang baik tanpa membedakan latar belakang. Selain itu, informasi yang diberikan harus benar, jelas, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menurutnya, pelayanan yang berkualitas juga membutuhkan kerja sama dan sinergi seluruh pegawai, penghulu, serta penyuluh agama Islam. Dengan koordinasi yang baik, pelayanan administrasi pernikahan dan pembinaan kehidupan beragama diharapkan semakin efektif serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Selain pelayanan pernikahan, KUA Kecamatan Medan Denai turut menjalankan berbagai fungsi pelayanan keagamaan lainnya, di antaranya bimbingan keluarga sakinah, konsultasi keagamaan, pembinaan majelis taklim, serta penyuluhan kepada masyarakat.

Berbagai kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya mendekatkan layanan Kementerian Agama kepada umat sekaligus memperkuat peran KUA sebagai pusat pelayanan dan pembinaan kehidupan keagamaan di tingkat kecamatan.
Ahmat Yani Siregar menambahkan, kepercayaan masyarakat merupakan modal penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Oleh sebab itu, evaluasi dan peningkatan kualitas pelayanan harus terus dilakukan agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara optimal.

Ia berharap, melalui komitmen pelayanan prima, KUA Kecamatan Medan Denai semakin mampu menghadirkan pelayanan yang memberikan kemudahan, kepastian, dan kenyamanan bagi masyarakat.

"Harapan kita, masyarakat yang datang ke KUA dapat memperoleh pelayanan yang baik, merasa dihargai, dan pulang dengan membawa kejelasan atas keperluannya. Kita ingin KUA benar-benar hadir sebagai pelayan masyarakat sekaligus pembimbing umat," tutupnya.

Dengan komitmen tersebut, KUA Kecamatan Medan Denai terus berupaya mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, berintegritas, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat, sejalan dengan semangat Kementerian Agama dalam memberikan pelayanan terbaik kepada umat.
(Red)

]]> https://www.halomedan.com/news/67013/kua-medan-denai-komitmen-berikan-pelayanan-prima-ahmat-yani-siregar-masyarakat-harus-dilayani-dengan-baik/ Atasi Kepadatan Lapas, Pemerintah Perkuat Rehabilitasi Mon, 12 Oct 2026 10:24:00 +0700+0700
Menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto, rapat lintas kementerian dan lembaga di Kementerian Hukum pada 5 Oktober 2026 membahas rencana pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika, terutama usia produktif.

Staf Khusus Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Abdullah Rasyid, menegaskan bahwa penanganan kelebihan kapasitas harus dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya melalui penambahan fasilitas, tetapi juga dengan memperkuat pembinaan dan mempersiapkan warga binaan kembali ke masyarakat.

"Pemasyarakatan bukan sekadar menjalankan hukuman, tetapi juga membangun kesempatan bagi warga binaan untuk memperbaiki diri dan kembali menjadi bagian produktif dari masyarakat," demikian draf pernyataan Abdullah Rasyid.

Selain rehabilitasi, optimalisasi pidana pengawasan dan kerja sosial sesuai ketentuan KUHP baru serta penguatan Balai Pemasyarakatan (Bapas) diperlukan untuk mendukung pembinaan yang lebih efektif.
Keberhasilan kebijakan ini diharapkan tidak hanya mengurangi kepadatan lapas, tetapi juga meningkatkan kualitas pembinaan dan menekan pengulangan tindak pidana.
red/rasyid

]]> https://www.halomedan.com/news/67012/atasi-kepadatan-lapas-pemerintah-perkuat-rehabilitasi/ SMG FC Juara Laycar Championship 2026, Tekuk Sadiq FC 3-0 Sun, 11 Oct 2026 13:35:00 +0700+0700 Bola Mini AR Minisoccer, Mibo, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, Sabtu (10/10/2026) malam.

Kemenangan tersebut mengantarkan SMG FC ke podium tertinggi, sedangkan Sadiq FC harus puas sebagai juara kedua.

Pada perebutan tempat ketiga, Satu FC mengalahkan Gasspat FC melalui adu penalti 5-4 setelah kedua tim bermain imbang 5-5 pada waktu normal.

Panitia juga memberikan penghargaan individu kepada Tata dari Sadiq FC sebagai pemain terbaik dan Hafiz dari SMG FC sebagai penjaga gawang terbaik. Partai final dipimpin wasit Azhari dan Johan.

Ketua Panitia, Carles Wibawa, mengapresiasi seluruh tim yang telah berpartisipasi hingga turnamen berakhir. Ia berharap Laycar Championship dapat menjadi agenda kompetisi yang mendorong perkembangan sepak bola mini di Aceh.

"Harapan kami, turnamen ini tidak berhenti sampai di sini. Semoga ke depan semakin banyak klub yang berpartisipasi, persaingan semakin berkualitas, dan sepak bola mini di Aceh terus berkembang," ujar Carles.

Sementara itu, Ketua Komite Sepakbola Mini Indonesia (KSMI) Pengurus Aceh, Muktarrudin Usman, S.E., saat menutup turnamen menegaskan bahwa kompetisi berkelanjutan menjadi salah satu kunci memperkuat pembinaan pemain.

Menurutnya, Aceh memiliki potensi besar melahirkan pemain berbakat yang mampu bersaing di tingkat nasional hingga internasional. Karena itu, diperlukan pembinaan terarah, penguatan klub, serta dukungan pemerintah, komunitas olahraga, dan dunia usaha.

"Target kita bukan sekadar meramaikan lapangan, tetapi menjadikan Aceh sebagai salah satu pusat lahirnya talenta sepak bola mini yang diperhitungkan di Indonesia, bahkan dunia," kata Muktarrudin.

Ia juga berpesan kepada SMG FC agar tidak cepat berpuas diri, sementara tim lainnya diminta menjadikan hasil turnamen sebagai motivasi untuk meningkatkan kemampuan.

Dalam acara penutupan Laycar Championship 2026, Ketua KSMI Aceh turut didampingi Sekretaris KSMI Aceh, Muhammad Zubir dan Wakil Sekretaris KSMI Aceh Muhammad Hasan.

"Laycar Championship 2026 diharapkan menjadi pijakan untuk meningkatkan kualitas kompetisi dan memperkuat pembinaan sepak bola mini di Aceh.," pungkasnya. (R)]]> https://www.halomedan.com/news/67011/smg-fc-juara-laycar-championship-2026-tekuk-sadiq-fc-30/ Debut di Piala Dunia Sepakbola Mini, Indonesia Uji Hasil Pembinaan KSMI Sun, 11 Oct 2026 13:34:00 +0700+0700
Turnamen di Antalya itu mempertemukan tim dari sejumlah kawasan, yakni Asia, Afrika, Eropa, dan Amerika Selatan. Selain Indonesia, peserta yang dijadwalkan ambil bagian adalah tuan rumah Turki, Arab Saudi, Qatar, Irak, Libya, Bahrain, India, Palestina, Austria, Rusia, Tunisia, Serbia, Bosnia dan Herzegovina, Ghana, Aljazair, serta Brasil.

Ketua Umum KSMI Dr. Ir. H. Yan Mulia Abidin mengatakan, kesempatan membawa Indonesia tampil dalam ajang internasional tersebut tidak boleh dilewatkan. Debut di tingkat dunia, menurut dia, sekaligus menjadi ujian awal bagi proses pembinaan yang telah dibangun KSMI dalam beberapa bulan terakhir.

"Kesempatan ini tidak boleh dilewatkan. Partisipasi Timnas KSMI di IMF World Cup Minifootball Antalya 2026 akan menjadi pembuktian bahwa kita serius dan konsisten membangun KSMI sebagai wadah pembinaan prestasi generasi muda ke depan," ujar Yan.

Persiapan tim nasional pun tidak dilakukan secara instan. Proses pencarian pemain telah berlangsung selama beberapa bulan melalui seleksi atlet di sejumlah daerah. Seleksi antara lain dilakukan di Aceh, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan provinsi lainnya.

Dari rangkaian seleksi tersebut, KSMI berharap dapat menemukan pemain-pemain terbaik yang kemudian dijadwalkan mengikuti pemusatan latihan nasional di Jakarta mulai 25 Oktober. Pelatnas tersebut menjadi tahap penting untuk membentuk tim yang memiliki kesiapan teknik, keterampilan individu, pemahaman permainan, serta kekompakan antarpemain.

Menurut Yan, perkembangan sepakbola mini di Indonesia menunjukkan prospek yang semakin besar. Olahraga tersebut mulai mendapatkan tempat di kalangan anak muda karena karakter permainannya yang dinamis dan dapat dimainkan di ruang yang relatif lebih terbatas dibandingkan sepakbola lapangan besar.

Namun, pertumbuhan tersebut membutuhkan fondasi organisasi dan ekosistem yang kuat. KSMI menilai pengembangan sepakbola mini tidak cukup hanya dengan memperbanyak kompetisi, tetapi juga memerlukan penguatan federasi, pembangunan infrastruktur, sosialisasi regulasi secara masif, serta perluasan jaringan di berbagai daerah.

"Kita memiliki potensi besar karena tren perkembangan minifootball di Indonesia semakin digemari kalangan anak-anak muda. Tantangannya adalah membangun federasi yang kuat, infrastruktur, sosialisasi regulasi yang masif, dan jaringan," kata Yan.

Ia menilai sumber daya manusia KSMI, khususnya di tingkat pusat, memiliki kapasitas untuk mengembangkan sepakbola mini agar semakin membumi. Penguatan organisasi akan berjalan beriringan dengan pembinaan atlet dan perluasan kompetisi sehingga olahraga tersebut tidak berhenti sebagai kegiatan rekreasi.

2 judul tambahan

Debut di Piala Dunia Sepakbola Mini, Indonesia Uji Hasil Pembinaan KSMI

Indonesia Tampil Perdana di Piala Dunia Sepakbola Mini, KSMI Bidik Talenta Muda
Menurut Wakil Ketua Umum Organisasi Tri Winarno, keikutsertaan Indonesia melalui KSMI dapat memperkuat posisi organisasi dalam membangun kerja sama dengan pemerintah, Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), Komite Olimpiade Indonesia (KOI), sponsor, serta International Minifootball Federation (IMF).

"Partisipasi Timnas Indonesia melalui KSMI memberikan trust atau kepercayaan dari stakeholder nasional dan internasional bagi organisasi KSMI ke depannya. Dukungan penuh dari seluruh stakeholder menjadi bagian penting dalam pengembangan minifootball Indonesia," ujarnya.

2 judul tambahan

Debut di Piala Dunia Sepakbola Mini, Indonesia Uji Hasil Pembinaan KSMI

Indonesia Tampil Perdana di Piala Dunia Sepakbola Mini, KSMI Bidik Talenta Muda

Selain membangun prestasi, KSMI juga terus mendorong agenda internasional melalui penyelenggaraan dan bidding berbagai turnamen. Salah satu visi yang tengah didorong adalah membawa ajang Piala Dunia Sepakbola Mini ke Indonesia sehingga atlet-atlet nasional suatu saat dapat bertanding di hadapan pendukung sendiri.

Bagi KSMI, menjadi tuan rumah kompetisi internasional bukan semata-mata persoalan penyelenggaraan. Kehadiran turnamen dunia di Indonesia diharapkan menjadi pemicu tumbuhnya motivasi bagi atlet muda sekaligus memperluas basis pembinaan di daerah.

Bendahara Umum KSMI Her Pramtama menekankan pentingnya membangun ekosistem sepakbola mini dari tingkat akar rumput. Pembibitan pemain usia muda, menurut dia, harus menjadi bagian utama dari strategi pengembangan olahraga tersebut agar tersedia kesinambungan antara kompetisi usia dini, pembinaan prestasi, dan tim nasional.

Lapangan sepakbola mini dengan demikian tidak lagi sekadar dipandang sebagai tempat bermain dan berekreasi. Ruang tersebut dapat menjadi bagian dari proses pendidikan karakter yang mempertemukan bakat, kedisiplinan, kepemimpinan, kerja sama, dan cita-cita anak-anak muda untuk berprestasi serta suatu saat membela Indonesia.

Debut Indonesia di Antalya menjadi salah satu tahapan awal dari proses panjang tersebut. Hasil di Turki tentu penting, tetapi bagi KSMI, pengalaman bertanding melawan tim dari berbagai negara juga menjadi kesempatan untuk mengukur kualitas pembinaan sekaligus memetakan pekerjaan rumah sepakbola mini Indonesia ke depan.red]]> https://www.halomedan.com/profil/67010/debut-di-piala-dunia-sepakbola-mini-indonesia-uji-hasil-pembinaan-ksmi/ Enam Bulan Penyidikan Tol Medan–Binjai, Belum Ada Tersangka: Sutrisno Pangaribuan Tantang Keberanian Kejatisu Sun, 11 Oct 2026 12:36:00 +0700+0700

MEDAN – Keberanian Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) dalam menuntaskan dugaan korupsi pengadaan lahan pembangunan Jalan Tol Medan–Binjai kini menjadi sorotan. Enam bulan setelah kasus tersebut dikabarkan naik ke tahap penyidikan, publik masih menanti langkah konkret penyidik, terutama penetapan tersangka dan pengungkapan pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab.

Presidium Kongres Rakyat Nasional (KORNAS), Presidium Perkumpulan Semangat Rakyat Anti Korupsi (SEMARAK), sekaligus Direktur Indonesian Government Watch (IGOWA) dan Pusat Studi Anti Korupsi (PUSAKO), Sutrisno Pangaribuan, mendesak Kejatisu agar tidak membiarkan perkara ini berlarut-larut tanpa kejelasan.

Menurut Sutrisno, penyidikan perkara yang menyangkut uang negara dalam jumlah besar harus menghasilkan kemajuan yang terukur. Penggeledahan dan pemeriksaan saksi tidak boleh berhenti sebagai rangkaian prosedur tanpa kejelasan mengenai siapa yang harus dimintai pertanggungjawaban hukum.

"Publik menanti keberanian jaksa untuk membongkar dugaan permainan pengadaan lahan Jalan Tol Medan–Binjai. Jika ditemukan bukti yang cukup, siapa pun yang terlibat harus diproses sesuai hukum, tanpa pandang jabatan, kekuasaan, maupun kedekatan politik," demikian pokok desakan Sutrisno dalam pernyataannya, Minggu (11/10/2026).

Anggaran Rp1,17 Triliun, Penegakan Hukum Jangan Jalan di Tempat

Kasus ini berkaitan dengan pengadaan lahan pembangunan Jalan Tol Medan–Binjai seksi I, II, dan III sepanjang 25,441 kilometer. Proyek yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2016 itu memiliki nilai anggaran sekitar Rp1,17 triliun.

Berdasarkan keterangan Kasi Penkum Kejatisu, Rizaldi, pada 19 April 2026, perkara tersebut telah memasuki tahap penyidikan dan penyidik masih memeriksa sejumlah saksi.

Sebelumnya, penyidik Pidana Khusus Kejatisu juga melakukan penggeledahan di Kantor BPN Provinsi Sumatera Utara di Jalan Brigjen Katamso dan Kantor Pertanahan Kota Medan di Jalan STM, Kelurahan Sitirejo.

Di Kantor BPN Sumut, penyidik memeriksa sejumlah ruangan, termasuk ruang kerja bidang pengadaan tanah dan pengembangan, ruang staf, serta gudang arsip yang berkaitan dengan dokumentasi pengadaan lahan. Sementara di Kantor Pertanahan Kota Medan, penggeledahan diarahkan pada ruangan yang diduga menyimpan dokumen terkait proses pengadaan tanah proyek tersebut.

Dari penggeledahan itu, penyidik menyita berkas dan dokumen yang berkaitan dengan perkara yang sedang diselidiki.

Namun, bagi kelompok masyarakat antikorupsi, langkah penggeledahan tersebut harus ditindaklanjuti dengan pengujian bukti, penelusuran aliran dana, dan pengungkapan pihak-pihak yang diduga memperoleh keuntungan secara tidak sah.

Pertanyaan mendasarnya: apakah penyidikan ini telah mengungkap konstruksi dugaan penyimpangan, atau justru masih berkutat pada pemeriksaan saksi tanpa kejelasan perkembangan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik?

Tentu, belum diumumkannya tersangka tidak dengan sendirinya membuktikan penyidikan mandek. Namun, besarnya nilai proyek dan seriusnya dugaan yang mencuat membuat transparansi perkembangan perkara menjadi penting, sepanjang tidak mengganggu proses penyidikan.

Pengakuan Penggarap di Tanjung Mulia Harus Ditelusuri

Sutrisno mengungkapkan, SEMARAK pernah bertemu dengan sejumlah petani atau penggarap lahan di kawasan Tanjung Mulia, Kota Medan. Mereka mengaku tidak menerima pembayaran ganti rugi atas lahan yang selama ini mereka garap dan kemudian digunakan untuk pembangunan jalan tol.

Menurut keterangan para penggarap tersebut, terdapat skema pembagian ganti rugi antara pemegang sertifikat dan pihak yang menggarap serta mengusahai lahan. Namun, mereka menduga skema tersebut tidak dijalankan sebagaimana mestinya setelah pemegang sertifikat menerima pembayaran dari pemerintah.

Persoalan ini patut menjadi perhatian penyidik. Sebab, jika pengakuan para penggarap dapat dibuktikan melalui dokumen dan keterangan saksi, persoalannya tidak hanya menyangkut sengketa pembagian ganti rugi, tetapi juga dapat membuka pertanyaan mengenai validitas kepemilikan tanah, proses penetapan penerima pembayaran, serta kemungkinan adanya penyimpangan dalam administrasi pengadaan lahan.

Para penggarap, sebagaimana disampaikan Sutrisno, juga mengaku tidak mengenal sejumlah orang yang tercatat sebagai pemilik sertifikat atas lahan yang mereka garap.

Muncul dugaan bahwa pihak-pihak tertentu memperoleh pembayaran ganti rugi meskipun hubungan mereka dengan penguasaan fisik lahan dipertanyakan oleh para penggarap.

Dugaan tersebut harus diuji secara objektif. Kejatisu perlu menelusuri riwayat kepemilikan setiap bidang tanah, dokumen sertifikat, identitas penerima pembayaran, berita acara pengadaan lahan, serta bukti transfer atau pencairan dana ganti rugi.

Jika ditemukan ketidaksesuaian antara data kepemilikan, penguasaan lahan, dan pembayaran, penyidik harus mengungkap siapa yang membuat, memeriksa, menyetujui, serta menerima manfaat dari transaksi tersebut.

Jangan sampai pengakuan masyarakat yang merasa dirugikan hanya menjadi catatan dalam berkas pemeriksaan, tanpa ditindaklanjuti dengan pembuktian yang menyeluruh.

ATR/BPN dan PUPR Harus Diperiksa Berdasarkan Bukti

Sutrisno menduga kemungkinan adanya keterlibatan oknum di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), serta pihak-pihak yang namanya tercantum dalam dokumen kepemilikan lahan.

Ia meminta penyidik menelusuri kemungkinan adanya rekayasa kepemilikan, penyimpangan administrasi, atau kesepakatan yang menguntungkan pihak tertentu dalam proses pembebasan lahan.

Akan tetapi, dugaan keterlibatan pihak-pihak tersebut tidak boleh langsung dianggap sebagai fakta hukum. Penetapan tanggung jawab pidana harus didasarkan pada alat bukti yang sah dan hasil penyidikan.

Karena itu, pemeriksaan harus menjangkau seluruh rantai pengadaan lahan, mulai dari inventarisasi dan identifikasi bidang tanah, verifikasi dokumen kepemilikan, penilaian ganti rugi, penetapan pihak yang berhak, hingga pencairan dan penyaluran pembayaran.

Penyidik juga perlu memastikan apakah terdapat bidang tanah yang dokumennya bermasalah, penerima ganti rugi yang tidak memenuhi persyaratan, atau pembayaran yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Jika ada uang negara yang diselewengkan, penyidik harus mengungkap jumlah kerugian, modus, pihak yang menikmati hasilnya, dan bukti keterlibatan masing-masing pihak.

Jangan Tebang Pilih, Jangan Takut Kekuasaan

Sutrisno menegaskan, SEMARAK mendukung Kejatisu untuk mengungkap perkara tersebut secara transparan dan profesional. Ia meminta aparat penegak hukum tidak berhenti pada pemeriksaan pihak-pihak di tingkat administratif apabila bukti mengarah kepada pihak lain yang memiliki kewenangan lebih tinggi.

Menurutnya, penegakan hukum dalam perkara korupsi harus menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun yang kebal hukum.

Ia juga menyinggung penanganan perkara lampu pocong di Kota Medan yang dikaitkannya dengan Wali Kota Medan saat itu, Bobby Nasution. Sutrisno menggunakan perkara tersebut sebagai pembanding untuk mempertanyakan konsistensi dan keberanian aparat penegak hukum dalam menangani persoalan yang menyangkut kepentingan publik.

Namun, perbandingan tersebut tidak menghapus kewajiban untuk menilai setiap perkara berdasarkan fakta, alat bukti, dan ketentuan hukum yang berlaku.

Bagi Sutrisno, ukuran keberhasilan penegakan hukum bukan sekadar penggeledahan atau banyaknya saksi yang diperiksa, melainkan kemampuan penyidik mengungkap kebenaran materiil, menetapkan pertanggungjawaban pidana berdasarkan bukti, serta memulihkan kerugian negara apabila terbukti terjadi korupsi.

Publik Menunggu Jawaban Kejatisu

Kini, perhatian tertuju kepada Kejatisu. Setelah penggeledahan dua kantor pertanahan dan pemeriksaan sejumlah saksi, masyarakat berhak menantikan penjelasan mengenai perkembangan penyidikan sesuai batas-batas informasi yang dapat dibuka kepada publik.

Apakah penyidik telah menemukan persoalan dalam dokumen kepemilikan lahan? Apakah pembayaran ganti rugi telah ditelusuri hingga penerima akhirnya? Apakah pengakuan para penggarap di Tanjung Mulia telah diperiksa dan dicocokkan dengan dokumen resmi? Dan apakah telah ditemukan bukti yang cukup untuk menentukan pihak-pihak yang bertanggung jawab?

Pertanyaan-pertanyaan itu perlu dijawab melalui proses hukum yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sutrisno menegaskan, SEMARAK akan terus mendorong pengusutan perkara tersebut demi kepentingan masyarakat dan perlindungan uang negara.

Jangan biarkan dugaan korupsi pengadaan lahan Tol Medan–Binjai berakhir menjadi perkara yang ramai saat penggeledahan, tetapi sunyi ketika publik menunggu pertanggungjawaban.

Jika bukti telah cukup, proses hukum harus dilanjutkan secara tegas. Jika penyidikan masih membutuhkan waktu, Kejatisu perlu memastikan bahwa setiap petunjuk penting ditelusuri secara serius.

Sebab, uang negara bukan milik segelintir orang. Dan penegakan hukum tidak boleh berhenti hanya karena perkara yang diusut menyentuh kepentingan pihak-pihak yang berpengaruh.

Catatan: Seluruh dugaan dalam perkara ini harus dibuktikan melalui proses hukum. Pihak-pihak yang disebut atau diduga terkait tetap harus diperlakukan sesuai asas praduga tak bersalah.

Minggu, 11 Oktober 2026

Sutrisno Pangaribuan
Presidium Kongres Rakyat Nasional (KORNAS)
Presidium Perkumpulan Semangat Rakyat Anti Korupsi (SEMARAK)
Direktur Indonesian Government Watch (IGOWA)
Direktur Pusat Studi Anti Korupsi (PUSAKO)]]> https://www.halomedan.com/news/67009/enam-bulan-penyidikan-tol-medanndashbinjai-belum-ada-tersangka-sutrisno-pangaribuan-tantang-keberanian-kejatisu/