https://www.halomedan.com/ Halo Medan | Berani Tampil Beda Sat, 10 Oct 2026 06:36:00 +0700+0700 id-ID Pemko Medan, Pelindo dan DP World Siapkan Pembangunan SMP Negeri di Belawan Sat, 10 Oct 2026 03:45:00 +0700+0700 Medan |halomedan.com -

Pemko Medan, Pelindo, bersama DP World menyiapkan pembangunan gedung sekolah menengah pertama (SMP) negeri baru di Belawan, Kota Medan, sebagai bentuk kontribusi sosial perusahaan dalam memperluas akses pendidikan yang layak dan gratis bagi masyarakat.

Dalam rencana kerja sama tersebut, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) akan menyediakan lahan, sementara pendanaan pembangunan gedung didukung melalui BNCT dari DP World Foundation. Setelah pembangunan selesai, gedung sekolah direncanakan diserahterimakan kepada Pemerintah Kota Medan untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan. Kepemilikan lahan tetap berada pada Pelindo, sedangkan operasional dan pemeliharaan sekolah akan menjadi tanggung jawab Pemko Medan sesuai kesepakatan para pihak.

Sekretaris Perusahaan BNCT, Rizki Affandi Nasution, mengatakan bahwa tim teknis hari ini telah merumuskan skema kerjasama tersebut dan mempersiapkan rencana Groundbreaking. Bahwa rencana pembangunan sekolah tersebut merupakan wujud komitmen perusahaan untuk menghadirkan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat di sekitar kawasan pelabuhan.

"Bagi kami, pembangunan sekolah ini bukan sekadar menghadirkan fasilitas pendidikan baru, tetapi juga merupakan bentuk kepedulian terhadap masa depan anak-anak Belawan. Kami berharap kolaborasi ini dapat memperluas kesempatan masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang layak dan gratis, sekaligus memberikan dampak sosial yang nyata bagi generasi mendatang," ujar Rizki.

Ia menambahkan, kehadiran BNCT di Belawan diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi terhadap perekonomian dan aktivitas kepelabuhanan, tetapi juga mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL).

Melalui kolaborasi antara BNCT, DP World Foundation, Pelindo, dan Pemerintah Kota Medan, pembangunan sekolah ini diharapkan menjadi bagian dari upaya bersama untuk memperkuat akses pendidikan di Belawan. Inisiatif tersebut sekaligus menegaskan pentingnya sinergi antara dunia usaha dan pemerintah dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia.

"Investasi terbaik bagi masa depan adalah investasi pada generasi muda. Kami berharap sekolah ini nantinya menjadi tempat bagi anak-anak Belawan untuk belajar, berkembang, dan meraih cita-cita mereka," tutup Rizki.(W02)

]]> https://www.halomedan.com/kota/66997/pemko-medan-pelindo-dan-dp-world-siapkan-pembangunan-smp-negeri-di-belawan-2/ Pemko Medan, Pelindo dan DP World Siapkan Pembangunan SMP Negeri di Belawan Fri, 09 Oct 2026 23:57:00 +0700+0700
Medan— Pemko Medan, Pelindo, bersama DP World menyiapkan pembangunan gedung sekolah menengah pertama (SMP) negeri baru di Belawan, Kota Medan, sebagai bentuk kontribusi sosial perusahaan dalam memperluas akses pendidikan yang layak dan gratis bagi masyarakat.

Dalam rencana kerja sama tersebut, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) akan menyediakan lahan, sementara pendanaan pembangunan gedung didukung melalui BNCT dari DP World Foundation. Setelah pembangunan selesai, gedung sekolah direncanakan diserahterimakan kepada Pemerintah Kota Medan untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan. Kepemilikan lahan tetap berada pada Pelindo, sedangkan operasional dan pemeliharaan sekolah akan menjadi tanggung jawab Pemko Medan sesuai kesepakatan para pihak.

Sekretaris Perusahaan BNCT, Rizki Affandi Nasution, mengatakan bahwa tim teknis hari ini telah merumuskan skema kerjasama tersebut dan mempersiapkan rencana Groundbreaking. Bahwa rencana pembangunan sekolah tersebut merupakan wujud komitmen perusahaan untuk menghadirkan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat di sekitar kawasan pelabuhan.

"Bagi kami, pembangunan sekolah ini bukan sekadar menghadirkan fasilitas pendidikan baru, tetapi juga merupakan bentuk kepedulian terhadap masa depan anak-anak Belawan. Kami berharap kolaborasi ini dapat memperluas kesempatan masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang layak dan gratis, sekaligus memberikan dampak sosial yang nyata bagi generasi mendatang," ujar Rizki.

Ia menambahkan, kehadiran BNCT di Belawan diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi terhadap perekonomian dan aktivitas kepelabuhanan, tetapi juga mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL).

Melalui kolaborasi antara BNCT, DP World Foundation, Pelindo, dan Pemerintah Kota Medan, pembangunan sekolah ini diharapkan menjadi bagian dari upaya bersama untuk memperkuat akses pendidikan di Belawan. Inisiatif tersebut sekaligus menegaskan pentingnya sinergi antara dunia usaha dan pemerintah dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia.

"Investasi terbaik bagi masa depan adalah investasi pada generasi muda. Kami berharap sekolah ini nantinya menjadi tempat bagi anak-anak Belawan untuk belajar, berkembang, dan meraih cita-cita mereka," tutup Rizki.]]> https://www.halomedan.com/news/66996/pemko-medan-pelindo-dan-dp-world-siapkan-pembangunan-smp-negeri-di-belawan/ Ketua DPC AWI Kota Medan "Busor" Ucapkan Selamat dan Sukses "Brigjen Pol Sonny Irawan SIK MH" Sebagai Kapolda Sumut Fri, 09 Oct 2026 22:03:00 +0700+0700 Medan |halomedan.com -

Ketua Dewan Pimpinan Cabang Aliansi Wartawan Indonesia (DPC AWI) Kota Medan, Budi H Sormin menyampaikan ucapan selamat dan sukses kepada Brigjen Pol. Sonny Irawan, S.I.K., M.H., yang ditunjuk sebagai Kapolda Sumatera Utara (Sumut) menggantikan Irjen Pol. Whisnu Hermawan Februanto.


Pergantian tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2205/X/KEP./2026 tertanggal 2 Oktober 2026. Mutasi Kapolda Sumut menjadi bagian dari rotasi sejumlah perwira tinggi dan perwira menengah di lingkungan Polri pada awal kepemimpinan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto.


Sonny Irawan sebelumnya menjabat Wakil Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Wakapolda Sumut). Sementara itu, Whisnu Hermawan Februanto dimutasi dari jabatan Kapolda Sumut dan mendapat penugasan baru sebagai Wakil Inspektur Pengawasan Umum (Wairwasum) Polri.


Pergantian pucuk pimpinan Polda Sumut tersebut merupakan bagian dari mutasi yang mencakup sejumlah pejabat di lingkungan Polri. Selain Kapolda Sumut, sejumlah Kapolda lain serta pejabat utama Mabes Polri juga mengalami rotasi.


Menanggapi keputusan tersebut, Budi Sormin yang akrab dengan panggilan Busor berharap, amanah yang diberikan kepada Sonny Irawan dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab serta membawa institusi Polri semakin profesional dalam memberikan pelayanan, perlindungan, dan pengayoman kepada masyarakat.


"Selamat dan sukses kepada Brigjen Pol. Sonny Irawan, S.I.K., M.H., atas kepercayaan dan amanah yang diberikan untuk memimpin Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Semoga dapat menjalankan tugas dengan penuh integritas, profesionalisme, serta senantiasa mengedepankan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara," ujar Busor.


Busor yang juga menjabat sebagai Ketua Satgas Dewan Pimpinan Daerah Angkata Muda Pembaharuan Indonesia (DPD AMPI) Sumatera Utara (Sumut) berharap kepemimpinan Sonny Irawan dapat memperkuat sinergi antara Polri, masyarakat, pemerintah, dan insan pers dalam menciptakan keamanan serta situasi yang kondusif.


"Semoga di bawah kepemimpinan Brigjen Pol Sonny Irawan, Polri di Sumatera Utara semakin dekat dengan masyarakat dan dapat terus mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian," ucap Busor.


Lanjut dikatakan Busor, dirinya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Irjen Pol. Whisnu Hermawan Februanto atas kepemimpinannya selama menjabat Kapolda Sumatera Utara.


"Terima kasih atas pengabdian dan dedikasi selama memimpin Polda Sumatera Utara. Selamat menjalankan amanah dan tugas baru sebagai Wairwasum Polri. Semoga senantiasa diberikan kelancaran dan kesuksesan dalam menjalankan tugas," pungkas Busor.(W02)

]]> https://www.halomedan.com/news/66995/ketua-dpc-awi-kota-medan-quotbusorquot-ucapkan-selamat-dan-sukses-quotbrigjen-pol-sonny-irawan-sik-mhquot-sebagai-kapolda-sumut/ IM3 Luncurkan Paket Istimewa di Medan: Kombinasi Konektivitas, AI, dan Roaming dalam Satu Genggaman Fri, 09 Oct 2026 20:34:00 +0700+0700 halomedan.com - Medan

Indosat Ooredoo Hutchison (IOH) melalui brand IM3 memperkuat komitmennya di Kota Medan dengan menghadirkan inovasi terbaru bertajuk IM3 Istimewa. Layanan prabayar ini dirancang khusus untuk mendampingi dinamika keseharian masyarakat Medan yang aktif, mulai dari pekerja kantoran, mahasiswa, pelaku UMKM, hingga para pembuat konten.

Langkah strategis ini dilatarbelakangi oleh komitmen IM3 dalam mendengarkan aspirasi dan kebutuhan digital pelanggan setianya. Berdasarkan masukan yang diterima, kebutuhan konsumen masa kini tidak lagi berfokus semata-mata pada besaran kuota internet, melainkan pada fleksibilitas serta ragam manfaat relevan yang dapat menunjang produktivitas harian.

Melalui paket IM3 Istimewa, pelanggan kini bisa menikmati berbagai fasilitas digital lengkap yang terangkum dalam satu produk prabayar. Penawaran menarik tersebut mencakup akses hiburan streaming, layanan berbasis kecerdasan buatan (AI) serta aplikasi kreativitas, prioritas jaringan, hingga kuota roaming untuk perjalanan ke luar negeri seperti Malaysia dan Singapura.

EVP Head of Circle Sumatera Indosat Ooredoo Hutchison, Agus Sulistio, menyampaikan bahwa pendekatan customer focus menjadi prioritas utama perusahaan dalam memahami karakteristik unik masyarakat Medan. Suara dari para pelanggan dinilai sebagai aset berharga agar IM3 dapat terus menghadirkan pengalaman digital yang bernilai tinggi dan sesuai dengan gaya hidup masa kini.

Kenyamanan berselancar di dunia maya juga semakin disempurnakan berkat kehadiran jaringan Indosat 5G di Medan. Infrastruktur jaringan generasi terbaru ini memastikan kelancaran aktivitas digital pelanggan, mulai dari bekerja, belajar, bermain gim, hingga mengakses berbagai fitur unggulan yang tersedia di dalam paket IM3 Istimewa.

Bagi masyarakat yang tertarik, paket IM3 Istimewa tersedia dalam beberapa varian kapasitas, seperti pilihan 80GB seharga Rp125.000 dengan masa aktif 30 hari serta berbagai bonus menarik. Produk ini sudah bisa diperoleh dengan mudah melalui aplikasi myIM3, WhatsApp resmi IM3, minimarket terdekat, hingga berbagai platform e-commerce. (Rel)

]]> https://www.halomedan.com/ekbis/66994/im3-luncurkan-paket-istimewa-di-medan-kombinasi-konektivitas-ai-dan-roaming-dalam-satu-genggaman/ Lima Wartawan Utama Aceh Lulus ToT Calon Penguji UKW di Bandung Fri, 09 Oct 2026 17:09:00 +0700+0700
Informasi tersebut disampaikan Ketua Serikat Perusahaan Pers (SPS) Aceh, Muktarrudin Usman, Kamis, 8 Oktober 2026.

Kelima wartawan yang lulus tersebut yakni Abdul Rahman dan Syawaluddin dari mediaaceh.co.id, Abdul Hadi dari posaceh.com, Muhammad Hendra Vramenia dari kabartamiang.com, serta Jurnalisa, wartawan asal Aceh Tengah.

Muktarrudin mengatakan, keikutsertaan lima wartawan utama Aceh dalam program tersebut merupakan bagian dari upaya SPS Aceh mendorong peningkatan kualitas dan profesionalisme sumber daya manusia pers.

"Kami tentu sangat senang dan bangga atas kelulusan lima wartawan utama asal Aceh dalam program ToT Calon Penguji UKW ini. Ini bukan sekadar capaian pribadi, tetapi menjadi tambahan kekuatan bagi pengembangan sumber daya manusia pers di Aceh," ujar Muktarrudin.

Menurutnya, peningkatan kapasitas wartawan utama sebagai calon penguji UKW diharapkan dapat memberikan dampak lebih luas terhadap pengembangan kompetensi wartawan di Aceh.

"Ke depan, kami berharap mereka dapat berkontribusi dalam mencetak wartawan yang semakin kompeten, profesional, berintegritas dan memahami standar kerja jurnalistik. SPS Aceh akan terus mendorong peningkatan kualitas dan kompetensi wartawan melalui kerja sama dengan lembaga-lembaga yang memiliki kredibilitas dalam pengembangan pers," katanya.

Program ToT tersebut digagas SPS Aceh bekerja sama dengan Lembaga UKW Pikiran Rakyat sebagai bagian dari pengembangan sumber daya manusia pers.

Koordinator LUKW Pikiran Rakyat, Refa Riana, sebelumnya menyebutkan program tersebut merupakan investasi jangka panjang bagi wartawan utama di daerah masing-masing.

"Ini merupakan investasi jangka panjang bagi wartawan utama di daerah masing-masing. Kesempatan ini terbatas. Sungguh beruntung bagi yang punya kesempatan ikut serta," kata Refa Riana.

Menurut Refa, program tersebut menjadi kesempatan bagi wartawan utama untuk meningkatkan kapasitas sekaligus mempersiapkan diri mendukung pengembangan kompetensi wartawan di daerah masing-masing.

Salah seorang peserta, Abdul Hadi, mengaku senang mendapat kesempatan mengikuti program tersebut hingga dinyatakan lulus.

"Alhamdulillah, saya sangat senang bisa mendapat kesempatan mengikuti program ToT ini dan akhirnya dinyatakan lulus. Terima kasih kepada Ketua SPS Aceh yang telah memberikan kesempatan kepada kami," ujar Abdul Hadi.

Ia mengatakan, pelatihan tersebut memberikan pengalaman dan pengetahuan baru yang diharapkan dapat diterapkan untuk mendukung peningkatan kompetensi wartawan di Aceh.

"Semoga ilmu dan pengalaman yang kami dapat selama mengikuti program ini bisa kami manfaatkan dan memberikan manfaat bagi perkembangan pers di Aceh," katanya.

Muktarrudin menambahkan, setelah menyelesaikan program ToT, beberapa peserta langsung dijadwalkan mengikuti pemagangan pada sejumlah kegiatan UKW yang diselenggarakan di luar Aceh.

Pemagangan tersebut menjadi bagian dari proses untuk memperkuat pengalaman dan kemampuan teknis peserta sebelum menjalankan peran sebagai calon penguji UKW.

"Ini menjadi kesempatan penting bagi mereka untuk memperdalam pengalaman langsung di lapangan. Kami berharap pemagangan di berbagai kegiatan UKW di luar Aceh dapat semakin mematangkan kemampuan mereka, sehingga nantinya mampu memberikan kontribusi lebih besar bagi peningkatan kompetensi wartawan di Aceh," ujar Muktarrudin. (R)]]> https://www.halomedan.com/news/66993/lima-wartawan-utama-aceh-lulus-tot-calon-penguji-ukw-di-bandung/ Timor Leste Buka Jalan ke Asia Championship 2027 di Sentul Fri, 09 Oct 2026 16:29:00 +0700+0700
JAKARTA — Lapangan sepak bola mini di Sentul, Bogor, Jawa Barat, berpeluang menjadi titik temu baru bagi negara-negara Asia. Timor Leste membuka jalan untuk mengirimkan wakilnya dalam Asia Championship 2027 yang dijadwalkan berlangsung pada Januari mendatang. Keikutsertaan itu sekaligus membuka pembicaraan lebih jauh mengenai pengembangan sepak bola mini di Timor Leste.

Peluang tersebut mengemuka dalam pertemuan Pengurus Pusat Komite Sepak Bola Mini Indonesia (KSMI) dengan Duta Besar Timor Leste untuk Indonesia, Roberto Sarmento de Oliveira Soares, di Kedutaan Besar Timor Leste, Jakarta, Jumat (9/10/2026) siang.

Pertemuan diawali dengan pembicaraan yang dibuka Wakil Ketua Umum KSMI Bidang Media dan Teknologi, Tundra Meliala. Dalam kesempatan itu, Ketua Umum KSMI Yan Mulia Abidin menawarkan keikutsertaan Timor Leste dalam Asian Mini Football Cup 2027 yang menjadi bagian dari rangkaian Asia Championship di Sentul.

"Kami sangat berterima kasih atas waktu yang diberikan Bapak Dubes Roberto Sarmento de Oliveira Soares. Pertemuan ini menjadi bagian penting dalam upaya KSMI memperluas jejaring sepak bola mini di kawasan Asia," kata Tundra.

Tawaran tersebut mendapat sambutan positif dari Roberto. Duta Besar Timor Leste itu menyatakan senang atas kedatangan Pengurus Pusat KSMI yang secara khusus meluangkan waktu untuk datang ke kantor kedutaan.

Bagi KSMI, respons tersebut menjadi lebih penting karena pembicaraan tidak berhenti pada kemungkinan keikutsertaan Timor Leste dalam turnamen di Indonesia. Kedutaan Besar Timor Leste juga akan menindaklanjuti gagasan pengembangan sepak bola mini tersebut kepada Menteri Olahraga Timor Leste.

Langkah itu diharapkan dapat membuka jalan bagi pembentukan atau pengembangan sepak bola mini secara lebih terorganisasi di Timor Leste. Dengan demikian, partisipasi dalam Asia Championship tidak hanya menjadi agenda pertandingan, tetapi juga bagian dari upaya membangun ekosistem sepak bola mini di negara tersebut.

"Kedutaan Besar Timor Leste akan menindaklanjuti kepada Menteri Olahraga agar sepak bola mini juga dapat dikembangkan di sana," ujar Yan.

Asia Championship 2027 sendiri diproyeksikan menjadi salah satu ajang sepak bola mini lintas negara di kawasan Asia. KSMI tengah membangun komunikasi dengan sejumlah negara untuk memastikan kompetisi tersebut memiliki representasi internasional yang kuat.

Rencana menghadirkan Timor Leste menambah dimensi tersendiri bagi turnamen. Selain mempertemukan tim-tim dari berbagai negara Asia, kompetisi tersebut dapat menjadi ruang interaksi antarpemain, pelatih, pengurus olahraga, dan komunitas sepak bola dari negara-negara peserta.

Sepak bola mini dinilai memiliki peluang berkembang karena format permainannya lebih sederhana dan kebutuhan infrastrukturnya relatif lebih fleksibel dibandingkan sepak bola lapangan besar. Karena itu, olahraga tersebut berpotensi menjadi pintu masuk pembinaan pemain sekaligus memperluas basis partisipasi masyarakat.

Bagi Indonesia, penyelenggaraan Asia Championship juga menjadi kesempatan untuk memperkenalkan kemampuan dalam mengembangkan sepak bola mini sekaligus membangun hubungan olahraga dengan negara-negara di kawasan.

KSMI berharap komunikasi dengan Timor Leste dapat berlanjut hingga ke tingkat pemerintah. Jika terealisasi, keikutsertaan Timor Leste akan menambah kekuatan dan keragaman peserta Asia Championship 2027 sekaligus menjadi awal kerja sama yang lebih luas dalam pengembangan sepak bola mini kedua negara.

Dalam pertemuan tersebut, Dubes Roberto didampingi Second Secretary Joanico Gomes dan Third Secretary Remigio Coa. Dari KSMI, pertemuan tersebut diikuti jajaran Pengurus Pusat yang tengah mempersiapkan pelaksanaan Asia Championship 2027.

Yan menilai keterbukaan Kedutaan Besar Timor Leste menjadi modal penting bagi KSMI untuk memperluas jaringan sepak bola mini di Asia.

"Kami berharap Timor Leste dapat menjadi bagian dari Asia Championship 2027. Lebih dari itu, kami berharap pertemuan ini menjadi awal kerja sama yang berkelanjutan dalam mengembangkan sepak bola mini di Timor Leste," katanya.]]> https://www.halomedan.com/news/66992/timor-leste-buka-jalan-ke-asia-championship-2027-di-sentul/ PROF. YUSPAR: PUTUSAN MK SOAL GIBRAN SISAKAN PARADOKS HUKUM, KEPastian HUKUM DIPERTANYAKAN Fri, 09 Oct 2026 15:01:00 +0700+0700
MEDAN — Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait perkara yang mempersoalkan persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menuai sorotan dari pakar hukum Universitas Ekasakti Padang, Prof. Dr. Yuspar, S.H., M.Hum. Ia menilai putusan tersebut menyisakan persoalan mendasar mengenai kepastian hukum dan kejelasan tindak lanjut konstitusional.



Dalam tanggapannya, Prof. Yuspar menyebut situasi tersebut sebagai paradoks hukum. Menurutnya, putusan pengadilan semestinya tidak hanya menyelesaikan persoalan prosedural, tetapi juga memberikan kejelasan yang dapat dipahami masyarakat mengenai ruang lingkup persoalan yang diperiksa dan konsekuensi hukumnya.



"Ketika hukum tunduk pada kekuasaan, yang kalah bukan hanya keadilan, tetapi juga kepercayaan rakyat terhadap institusi negara," demikian pernyataan Prof. Yuspar dalam artikel yang ditulisnya.



Putusan MK dan Pertanyaan tentang Kepastian Hukum



Prof. Yuspar menyoroti persoalan kedudukan hukum pemohon (legal standing) dan batas kewenangan MK yang menjadi bagian penting dalam perkara tersebut.



Menurutnya, persoalan yang menyangkut persyaratan pejabat publik seharusnya memperoleh penjelasan hukum yang terang agar tidak menimbulkan ruang tafsir yang semakin luas di tengah masyarakat.



Ia juga menekankan pentingnya prinsip rule of law dan persamaan di hadapan hukum (equality before the law). Kedua prinsip tersebut, menurutnya, merupakan fondasi penting bagi negara demokrasi yang menempatkan hukum sebagai pedoman penyelenggaraan kekuasaan.



Bagi Prof. Yuspar, persoalan ini bukan sekadar perdebatan tentang pihak yang menang atau kalah dalam persidangan, melainkan menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap konsistensi penegakan hukum.



Dokumen Pendidikan Gibran Menjadi Bagian dari Polemik



Dalam artikelnya, Prof. Yuspar turut mempersoalkan dokumen pendidikan yang menjadi bagian dari gugatan terhadap persyaratan pencalonan Gibran.



Ia merujuk pada Pasal 169 huruf r dan Pasal 227 huruf i Undang-Undang Pemilu sebagai dasar hukum yang relevan dalam perdebatan mengenai persyaratan pendidikan calon presiden dan wakil presiden.



Menurut pandangannya, persoalan mengenai kecukupan dokumen pendidikan dan pemenuhan persyaratan jabatan publik perlu mendapatkan penjelasan hukum yang tidak menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan.



Meski demikian, penilaian mengenai keabsahan dokumen pendidikan harus dibedakan dari kesimpulan mengenai terpenuhi atau tidaknya persyaratan hukum. Hal tersebut perlu didasarkan pada dokumen resmi, ketentuan yang berlaku, serta pertimbangan dan amar putusan yang sebenarnya.



DPR Disorot, Akankah Ada Langkah Konstitusional Berikutnya?



Prof. Yuspar juga menyoroti kemungkinan adanya perkembangan lanjutan melalui mekanisme konstitusional yang melibatkan lembaga negara lain.



Dalam artikelnya, ia mengarahkan perhatian kepada DPR dan mengangkat kemungkinan pemakzulan sebagai salah satu isu yang patut dicermati dalam perdebatan publik.



Namun, pemakzulan wakil presiden bukanlah proses otomatis akibat gugatan yang tidak diterima MK. Mekanisme tersebut harus memenuhi dasar dan tahapan konstitusional sebagaimana diatur dalam UUD 1945.



Karena itu, setiap wacana mengenai pemberhentian wakil presiden harus ditempatkan dalam kerangka hukum yang berlaku, bukan semata-mata berdasarkan tekanan politik atau penafsiran sepihak terhadap putusan pengadilan.



Meski demikian, sorotan Prof. Yuspar memperlihatkan bahwa perdebatan mengenai putusan tersebut tidak berhenti pada ruang persidangan. Publik juga menaruh perhatian pada bagaimana lembaga-lembaga negara menjalankan kewenangan konstitusionalnya.



Kepercayaan Publik Menjadi Taruhan



Prof. Yuspar mengingatkan bahwa legitimasi lembaga peradilan tidak hanya ditentukan oleh kewenangan formalnya, tetapi juga oleh kejelasan pertimbangan hukum, integritas, dan konsistensi dalam menjalankan prinsip negara hukum.



Menurutnya, apabila suatu putusan menimbulkan pertanyaan yang luas di tengah masyarakat, penjelasan yang transparan mengenai dasar hukum dan ruang lingkup kewenangan lembaga terkait menjadi sangat penting.



Ia berharap polemik ini menjadi momentum untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi peradilan dan memastikan bahwa setiap persoalan hukum diselesaikan melalui mekanisme yang sah.



"Ketika hukum tunduk pada kekuasaan, yang kalah bukan hanya keadilan, tetapi juga kepercayaan rakyat terhadap institusi negara," tegasnya.



Bagi Prof. Yuspar, perkembangan berikutnya perlu dicermati dengan mengedepankan konstitusi, kepastian hukum, dan tanggung jawab lembaga negara.



Persoalan mendasarnya kini adalah bagaimana memastikan bahwa setiap polemik hukum memperoleh penjelasan yang memadai dan setiap langkah lanjutan tetap berada dalam koridor konstitusi.rel]]> https://www.halomedan.com/news/66991/prof-yuspar-putusan-mk-soal-gibran-sisakan-paradoks-hukum-kepastian-hukum-dipertanyakan/ JNE Raih Sertifikasi Halal untuk Layanan Logistik dari BPJPH, Perkuat Standar Layanan Terpercaya Fri, 09 Oct 2026 13:26:00 +0700+0700
Jakarta– JNE kembali memperkuat komitmennya dalam menghadirkan layanan logistik yang aman, terpercaya, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Memasuki momentum penting penerapan ekosistem halal di Indonesia, JNE resmi memperoleh sertifikasi halal untuk layanan logistik dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Pencapaian ini menjadi langkah strategis JNE dalam memperkuat standar pengelolaan layanan logistik sekaligus memberikan nilai tambah bagi pelanggan dan pelaku usaha di berbagai sektor.



Sertifikasi halal tersebut diterbitkan oleh BPJPH dengan Nomor Sertifikat ID314110080091010826, setelah melalui proses pemeriksaan dan audit halal oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). Perolehan sertifikasi ini menjadi bagian dari upaya JNE untuk memastikan penerapan prinsip jaminan produk halal dalam proses layanan logistik sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku.



Pencapaian tersebut ditandai melalui peresmian sertifikasi halal layanan logistik JNE yang diselenggarakan di Ballroom Kantor Pusat JNE, Jl. Tomang Raya No. 11, Jakarta Barat. Kegiatan ini turut dihadiri oleh Kepala BPJPH Republik Indonesia, Ahmad Haikal Hasan (Babe Haikal), Asya Fathya Nur Zakiah, selaku Strategic Key Account & Halal Auditor LPPOM, Dwi Pamungkas Bermani selaku Direktur PT DGI Levner Consulting, serta Presiden Direktur JNE, M. Feriadi Soeprapto, bersama jajaran manajemen JNE.



Mengusung tema "Halal Logistics: From Certification to Implementation", momentum ini menegaskan bahwa sertifikasi halal tidak berhenti pada pemenuhan aspek administratif, tetapi menjadi bagian dari penerapan standar secara konsisten dalam proses operasional layanan logistik. Melalui penerapan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH), JNE terus memperkuat proses penanganan, penyimpanan, pengemasan, dan pendistribusian kiriman agar berjalan sesuai dengan standar halal yang dipersyaratkan.



M. Feriadi Soeprapto, menyampaikan bahwa perolehan sertifikasi ini merupakan bukti nyata konsistensi JNE dalam memenuhi kriteria Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH). Mulai dari proses penjemputan, pengemasan, penyimpanan, hingga distribusi sampai ke tangan konsumen, seluruh rantai pasok dipastikan berjalan dengan aman, higienis, dan sesuai prinsip syariat.



"Dengan diraihnya sertifikasi halal logistik ini, JNE memastikan bahwa seluruh proses operasional, mulai dari penanganan kiriman makanan, pemisahan secara ketat antara produk halal dan non-halal di setiap titik transit, hingga proses pengiriman ke tujuan akhir telah memenuhi standar logistik halal yang ketat," ujar M. Feriadi Soeprapto.



Feriadi juga menambahkan bahwa kehadiran layanan logistik berstandar halal ini memberikan nilai tambah yang signifikan, khususnya bagi para pelaku usaha makanan. Melalui sistem operasional yang terintegrasi, para pelaku usaha, baik produk halal maupun non-halal dapat merasa jauh lebih aman dan nyaman. Jaminan penanganan yang tepat memastikan tidak ada risiko kontaminasi silang selama perjalanan paket, sehingga kualitas produk tetap terjaga hingga diterima oleh konsumen. Hal ini sejalan dengan komitmen jangka panjang perusahaan untuk senantiasa mewujudkan makna "Connecting Happiness" mengantarkan kebahagiaan kepada setiap pelanggan.



Menyambut usia JNE ke-36 tahun pada tanggal 26 November 2026 mendatang dengan mengusung tema "Melesat Hebat", pencapaian besar ini menjadi momentum penting JNE untuk terus berinovasi, bergerak progresif, serta memperkuat posisinya sebagai mitra logistik terdepan yang dapat diandalkan oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia.]]> https://www.halomedan.com/news/66990/jne-raih-sertifikasi-halal-untuk-layanan-logistik-dari-bpjph-perkuat-standar-layanan-terpercaya/ MEMADATKAN JARAK, MENGHADIRKAN NEGARA Fri, 09 Oct 2026 13:06:00 +0700+0700
Oleh Abdullah Rasyid Staf Khusus Bidang Komunikasi dan Media Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan

Seorang petani mungkin tidak pernah menginjakkan kaki di Istana. Ia belum tentu mengikuti pidato Presiden sampai selesai. Tetapi ia tahu kapan pupuk sulit diperoleh, berapa harga gabahnya, dan apakah penghasilannya cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Dari pengalaman itulah ia mengenal pemerintah.

Bagi masyarakat, wajah kekuasaan hadir melalui perkara sehari-hari: petugas yang melayani dengan ramah, bantuan yang tiba tepat waktu, atau pengaduan yang tidak kunjung mendapat jawaban. Presiden jauh secara fisik, tetapi akibat kebijakannya terasa dekat.

Gagasan seorang Guru Besar Komunikasi, Prof. Iswandi Syahputra tentang "memadatkan jarak komunikasi pemerintah" menyentuh persoalan penting: bagaimana pemikiran Presiden Prabowo dipahami rakyat, sekaligus bagaimana kehidupan rakyat masuk ke dalam pertimbangan pemerintah?

Kedekatan dan Pengalaman

Seseorang yang dilihat dari jauh memang dapat dipahami berbeda oleh mereka yang mengenalnya langsung. Sosok yang terkesan keras bisa terasa hangat setelah diajak berbicara. Pertemuan membuka kesempatan untuk memahami alasan di balik sikapnya.

Namun, kedekatan tidak selalu menghasilkan kepercayaan. Warga juga bisa kecewa karena pernah mengalami pelayanan buruk.

Karena itu, kritik tidak boleh buru-buru dianggap sebagai kebencian. Orang tua yang mempertanyakan keamanan makanan anaknya sedang menyampaikan kecemasan. Petani yang mengeluhkan pupuk sedang membicarakan kelangsungan hidup. Mereka membutuhkan jawaban, bukan penilaian terhadap sikapnya.

Dalam psikologi, dikenal 'negativity bias', kecenderungan memberi bobot lebih besar pada informasi negatif dibandingkan informasi positif. Satu pengalaman buruk dapat membekas lebih lama daripada sederet kabar baik.

Pada tingkat masyarakat, pengalaman itu dibagikan, menemukan pengalaman serupa, lalu membentuk persepsi bersama. Kekecewaan pribadi dapat berkembang menjadi ketidakpercayaan publik.

Komunikasi pemerintah perlu memahami proses ini. Publikasi capaian harus berjalan bersama perbaikan yang dirasakan warga.

Mendengar hingga Menindaklanjuti

James E. Grunig menawarkan model komunikasi dua arah yang simetris. Organisasi menjelaskan pandangannya, mendengarkan publik, dan membuka kemungkinan penyesuaian berdasarkan dialog.

Bagi pemerintah, prinsip ini berarti suara masyarakat mempunyai tempat dalam keputusan.

Sayangnya, birokrasi kadang merasa pekerjaan selesai setelah informasi diumumkan. Padahal, warga yang mengadu ingin mengetahui siapa yang menangani masalahnya, kapan memperoleh jawaban, dan apa yang sedang dikerjakan.

Kanal pengaduan membawa tanggung jawab untuk menindaklanjuti. Jika keluhan hanya menjadi angka dalam laporan, masyarakat merasa berbicara kepada ruang kosong.

Bakom dapat mengorkestrasi perjalanan suara warga: menghimpun keluhan, memeriksa fakta, meneruskannya kepada instansi berwenang, dan memastikan hasil penanganan disampaikan kembali.

Persoalan yang berulang harus menjadi bahan evaluasi Presiden. Dengan begitu, komunikasi ikut membantu pemerintah membaca keadaan.

Adil dalam Memperlakukan Warga

Teori keadilan prosedural menjelaskan bahwa kepercayaan dipengaruhi oleh cara keputusan dibuat dan cara seseorang diperlakukan. Kesempatan bersuara, proses yang terbuka, dan perlakuan penuh hormat mempunyai arti penting.

Warga mungkin belum mendapatkan hasil yang diharapkan. Namun, penjelasan yang jujur membuat mereka memahami keadaan.

Sebaliknya, jawaban yang benar secara administratif bisa menimbulkan luka jika disampaikan dengan merendahkan.

Dalam pelayanan keimigrasian dan pemasyarakatan, prinsip ini terasa nyata. Pemohon paspor membutuhkan kejelasan persyaratan dan waktu pelayanan. Keluarga warga binaan membutuhkan kepastian prosedur serta informasi mengenai hak yang berlaku.

Cara petugas menjawab turut membentuk pandangan mereka terhadap negara. Di loket pelayanan, komunikasi pemerintah menemukan ujiannya.

Empati Saat Masalah Terjadi

Ketika program menghadapi masalah, pemerintah perlu mendahulukan warga yang terdampak.

Dalam contoh insiden keracunan MBG yang disebut Prof. Iswandi, anak yang sakit dan keluarga yang cemas membutuhkan pertolongan, informasi, pemeriksaan penyebab, serta langkah pencegahan.

Tujuan besar program tetap perlu dijelaskan. Tetapi urutan penyampaian menentukan apakah pemerintah terdengar peduli atau sibuk membela diri.

Masyarakat dapat memahami bahwa program besar menghadapi kendala. Yang sulit diterima adalah ketika penderitaan mereka terasa dikecilkan.

Mengakui masalah secara jujur membuka ruang perbaikan. Penjelasan tentang niat Presiden kemudian memperoleh kekuatan karena ditopang tindakan.

Bahasa yang Sampai ke Rumah

Memadatkan jarak berarti membawa bahasa kebijakan ke kehidupan warga. Ketahanan pangan perlu dijelaskan melalui pupuk, penghasilan petani, dan harga kebutuhan pokok. Transformasi pelayanan harus terlihat pada antrean, persyaratan, dan waktu penyelesaian.

Fakta antarlembaga harus konsisten. Penyampaiannya mengikuti kebutuhan masyarakat melalui petugas pelayanan, penyuluh, guru, media lokal, dan kanal digital.

Keberhasilannya diukur dari pemahaman warga, kepercayaan, serta penyelesaian keluhan.

Presiden tidak mungkin menemui setiap orang. Namun, pemerintah dapat memastikan setiap perjumpaan warga dengan negara menghadirkan rasa dihormati.

Petani tetap jauh dari Istana. Ketika pupuk tersedia dan keluhannya ditanggapi, jarak itu menyempit.

Ia memiliki alasan untuk percaya. Kepercayaan yang lahir dari pengalaman semacam itulah yang membuat pesan Presiden mempunyai arti dalam kehidupan rakyat.]]> https://www.halomedan.com/news/66989/memadatkan-jarak-menghadirkan-negara/ Global Student Network 2026 Hadirkan Mahasiswa Tajikistan di UNPAB, Ada Apa di Balik Pilihan Mereka? Fri, 09 Oct 2026 11:14:00 +0700+0700
Medan – Universitas Pembangunan Panca Budi (UNPAB) memperkuat pengalaman pendidikan internasional melalui program Global Student Network 2026. Dua mahasiswa asal Tajikistan resmi bergabung dengan lingkungan akademik UNPAB untuk melanjutkan pendidikan di jenjang sarjana.

Kedua mahasiswa tersebut adalah Muhammad Soleh, mahasiswa Program Studi S1 Arsitektur, dan Fakhriddin Zainutdinov, mahasiswa Program Studi S1 Akuntansi. Keduanya tiba di Sumatera Utara pada 4 Oktober 2026 dan dijemput di Bandara Internasional Kualanamu sebelum melanjutkan proses kedatangan sebagai mahasiswa internasional UNPAB.

Pada Senin (5/10/2026), Muhammad Soleh dan Fakhriddin Zainutdinov melakukan proses pendaftaran masuk UNPAB sekaligus mengikuti pengarahan sebagai bagian dari tahapan awal bergabung dengan lingkungan akademik universitas.

Bagi Muhammad Soleh, keputusan memilih UNPAB tidak terlepas dari kesempatan untuk mengembangkan kemampuan akademik dan keahliannya di bidang yang diminatinya. Ia memilih Program Studi S1 Arsitektur dengan harapan dapat memperoleh pengalaman dan pengembangan kompetensi selama menempuh pendidikan di Indonesia.

"Saya memilih Universitas UNPAB karena saya melihat peluang yang baik di universitas ini untuk meningkatkan keahlian dan mengembangkan kemampuan saya di bidang arsitektur," ujar Muhammad Soleh.

Selain pertimbangan akademik, keduanya mengaku senang dapat belajar di Indonesia. Medan juga menjadi bagian dari pengalaman baru yang ingin mereka jalani selama menempuh pendidikan. Keduanya menyampaikan ketertarikan terhadap lingkungan Kota Medan serta pilihan mereka untuk melanjutkan pendidikan di UNPAB.

Kehadiran Muhammad Soleh dan Fakhriddin Zainutdinov menjadi bagian dari pelaksanaan Global Student Network 2026, yang mempertemukan mahasiswa dari berbagai negara dengan lingkungan pendidikan di UNPAB. Program tersebut membuka ruang bagi mahasiswa internasional untuk memperoleh pengalaman akademik sekaligus mengenal kehidupan sosial dan budaya di Indonesia.

Bagi UNPAB, bergabungnya mahasiswa dari Tajikistan turut memperluas keberagaman lingkungan akademik. Interaksi antara mahasiswa internasional dan mahasiswa Indonesia dapat menjadi ruang pertukaran pengalaman, wawasan, serta perspektif lintas budaya di lingkungan kampus.

Di bawah kepemimpinan Assoc. Prof. Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, S.E., M.M., UNPAB terus membuka ruang bagi penguatan hubungan akademik dan jejaring internasional. Kehadiran mahasiswa asal Tajikistan menjadi bagian dari perkembangan lingkungan akademik UNPAB yang semakin terbuka bagi mahasiswa dari berbagai negara.

Global Student Network 2026 tidak hanya menjadi bagian dari mobilitas mahasiswa internasional, tetapi juga menghadirkan kesempatan bagi sivitas akademika untuk berinteraksi dalam lingkungan pendidikan yang lebih beragam. Kehadiran mahasiswa dari Tajikistan diharapkan dapat memperkaya pengalaman akademik dan sosial di lingkungan UNPAB.

Dengan bergabungnya Muhammad Soleh dan Fakhriddin Zainutdinov, Global Student Network 2026 menjadi salah satu ruang bagi UNPAB untuk memperluas pengalaman pendidikan lintas negara sekaligus memperkenalkan lingkungan akademik Indonesia kepada mahasiswa internasional.]]> https://www.halomedan.com/news/66988/global-student-network-2026-hadirkan-mahasiswa-tajikistan-di-unpab-ada-apa-di-balik-pilihan-mereka/ Delapan Tersangka Baru, Dua Eks Bupati Dipanggil: Otti Minta KPK Bongkar Rantai Korupsi Thu, 08 Oct 2026 21:09:00 +0700+0700
MEDAN — Pemanggilan mantan Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel) Dolly Putra Parlindungan Pasaribu dan mantan Bupati Mandailing Natal (Madina) Muhammad Jafar Sukhairi Nasution oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pengembangan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara mendapat perhatian serius Barisan Rakyat Pemerhati Korupsi.

Otti S. Batubara menilai langkah KPK memeriksa dua mantan kepala daerah tersebut merupakan perkembangan penting. Namun, ia meminta lembaga antirasuah tidak berhenti pada pemeriksaan formalitas, melainkan menelusuri secara utuh siapa yang mengetahui, mengatur, menikmati, atau diduga memiliki kepentingan dalam proyek-proyek jalan yang kini menjadi perkara hukum.

"Jangan sampai rakyat hanya disuguhi penangkapan dan pemeriksaan orang-orang di lapangan. Kalau memang ada aliran uang, pengaturan proyek, atau intervensi dalam proses pengadaan, semuanya harus dibuka secara terang," tegas Otti dalam keterangannya, Kamis (8/10/2026).

KPK menjadwalkan pemeriksaan Dolly dan Jafar di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Padangsidimpuan. Selain keduanya, penyidik juga memanggil sejumlah pejabat dan mantan pejabat Dinas PUPR di wilayah Tapsel, Madina dan Padang Lawas Utara.

Menurut Otti, pemanggilan dua mantan bupati tersebut memperlihatkan bahwa perkara proyek jalan Sumut tidak lagi bisa dipandang sekadar persoalan teknis pengadaan atau hubungan antara kontraktor dan pejabat pelaksana.

"Ini sudah menjadi perkara yang harus dilihat dari hulu sampai hilir. Siapa yang mengusulkan, siapa yang menentukan, siapa yang mendapatkan pekerjaan, bagaimana prosesnya, dan ke mana uangnya mengalir. Semua harus terang," ujarnya.

Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan KPK pada 26 Juni 2025 yang berkaitan dengan dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di lingkungan Dinas PUPR Sumut dan Satker Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah I Sumut.

Dalam perkara awal, KPK menetapkan lima tersangka. Perkara tersebut berkaitan dengan enam proyek dengan nilai keseluruhan sekitar Rp231,8 miliar.

Yang lebih menarik, pada 7 Oktober 2026 KPK mengumumkan telah menetapkan delapan tersangka baru dalam pengembangan perkara tersebut. Identitas dan peran para tersangka baru itu belum seluruhnya diumumkan kepada publik.

Bagi Barisan Rakyat Pemerhati Korupsi, perkembangan ini menjadi momentum bagi KPK untuk membongkar perkara secara lebih menyeluruh.

Otti meminta penyidik tidak hanya mengejar pihak yang diduga menerima atau memberikan uang, tetapi juga menelusuri kemungkinan adanya jejaring kepentingan yang berada di balik proyek-proyek bernilai besar tersebut.

"Kalau proyek jalan bernilai ratusan miliar bisa dimainkan, pertanyaannya sederhana: siapa yang menikmati keuntungan paling besar? Jangan hanya mencari tangan yang menerima uang. Telusuri otak, jaringan dan seluruh aliran dananya," katanya.

Ia juga meminta KPK membuka secara transparan setiap perkembangan penyidikan sepanjang tidak mengganggu proses hukum.

"Publik berhak tahu. Uang yang digunakan untuk membangun jalan adalah uang rakyat. Karena itu rakyat juga berhak mendapatkan jawaban siapa yang bertanggung jawab apabila anggaran tersebut diselewengkan," ujar Otti.

Menurutnya, kualitas pemberantasan korupsi tidak diukur dari banyaknya tersangka yang ditetapkan, tetapi dari kemampuan aparat hukum mengungkap rantai korupsi secara utuh, termasuk apabila terdapat pihak yang selama ini belum tersentuh.

"Kita berharap KPK jangan tebang pilih. Siapa pun yang terlibat, apakah pejabat aktif, mantan pejabat, pengusaha atau pihak lain, sepanjang bukti hukumnya cukup, harus diproses sesuai hukum," tegasnya.

Otti menambahkan, pemeriksaan mantan kepala daerah tidak serta-merta berarti mereka bersalah. Status mereka dalam perkara ini adalah saksi dan proses hukum harus tetap menjunjung asas praduga tak bersalah.

Namun demikian, ia menilai pemeriksaan tersebut penting untuk membuka konteks pengambilan kebijakan dan hubungan para pihak dalam proyek-proyek jalan yang kini sedang didalami KPK.

"Biarkan KPK bekerja dengan bukti. Tetapi jangan pula kasus sebesar ini berhenti pada pemain lapangan. Rakyat ingin tahu siapa sebenarnya yang mengendalikan permainan," pungkas Otti.]]> https://www.halomedan.com/news/66987/delapan-tersangka-baru-dua-eks-bupati-dipanggil-otti-minta-kpk-bongkar-rantai-korupsi/ PKA III BPSDM Sumut Studi Lapangan ke PT Transjakarta, Pelajari Inovasi Pelayanan Publik Thu, 08 Oct 2026 20:53:00 +0700+0700
JAKARTA – Peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan III Kelompok Genap yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Sumatera Utara melaksanakan kegiatan Studi Lapangan (Stula) dengan lokus PT Transportasi Jakarta (Transjakarta).


Peserta pelatihan disambut langsung oleh Direktur Utama PT Transjakarta Bapak Welfizon Yuza.

Kegiatan ini merupakan bagian dari proses pembelajaran dalam Pelatihan Kepemimpinan Administrator yang bertujuan meningkatkan kompetensi kepemimpinan, memperluas wawasan, serta memperkuat kemampuan peserta dalam mengidentifikasi dan mengadaptasi praktik-praktik terbaik (best practices) pengelolaan organisasi, inovasi pelayanan publik, dan tata kelola yang berorientasi pada hasil.

Pemilihan PT Transjakarta sebagai lokus studi lapangan didasarkan pada perannya sebagai salah satu penyelenggara layanan transportasi publik perkotaan yang terus mengembangkan inovasi, transformasi digital, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Melalui kegiatan ini, peserta diharapkan memperoleh pemahaman mengenai strategi kepemimpinan, manajemen perubahan, pengembangan inovasi, serta upaya membangun budaya kerja yang adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pada kebutuhan pengguna layanan.

Dalam pelaksanaan studi lapangan, peserta PKA Angkatan III Kelompok Genap memfokuskan pembelajaran pada berbagai aspek strategis pengelolaan organisasi, khususnya kepemimpinan transformasional, peningkatan kinerja organisasi, pemanfaatan teknologi informasi, dan inovasi pelayanan publik.

PT Transjakarta menjadi salah satu contoh organisasi pelayanan publik yang menghadapi tantangan kompleks dalam memenuhi kebutuhan mobilitas masyarakat perkotaan. Kondisi tersebut memberikan pembelajaran mengenai pentingnya kepemimpinan yang responsif, pengambilan keputusan berbasis data, serta kemampuan organisasi untuk terus beradaptasi terhadap perubahan.

Selain itu, pengembangan sistem transportasi yang terintegrasi, pemanfaatan teknologi digital, serta peningkatan aksesibilitas layanan menjadi aspek penting yang dapat dipelajari sebagai referensi dalam pengembangan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara maupun instansi asal peserta.

Kegiatan ini juga sejalan dengan semangat transformasi birokrasi yang menuntut aparatur pemerintah memiliki kemampuan memimpin perubahan, membangun kolaborasi lintas sektor, serta menghadirkan pelayanan publik yang semakin efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Melalui kegiatan ini, BPSDM Provinsi Sumatera Utara terus memperkuat komitmennya dalam mencetak pemimpin administrator yang profesional, inovatif, adaptif, dan mampu menjadi agen perubahan dalam mewujudkan birokrasi yang berkinerja tinggi serta berorientasi pada pelayanan masyarakat.

Studi lapangan ini sekaligus menjadi bagian penting dalam membangun kapasitas aparatur yang tidak hanya mampu memahami tantangan organisasi, tetapi juga memiliki keberanian dan kemampuan untuk menghadirkan solusi nyata demi peningkatan kualitas pelayanan publik dan kemajuan pembangunan di Provinsi Sumatera Utara.



]]> https://www.halomedan.com/news/66986/pka-iii-bpsdm-sumut-studi-lapangan-ke-pt-transjakarta-pelajari-inovasi-pelayanan-publik/ BPJS Kesehatan Perluas Kerja Sama dengan Asuransi Kesehatan Tambahan Thu, 08 Oct 2026 19:17:00 +0700+0700
Bogor- Kesehatan bersama sejumlah Asuransi Kesehatan Tambahan (AKT) menandatangani Perjanjian Kerja Sama Koordinasi Antar Penyelenggara Jaminan (KAPJ) sebagai langkah implementasi KAPJ sesuai amanat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1117 Tahun 2025.

Penandatanganan tersebut dilaksanakan dalam rangkaian kegiatan Komite Kebijakan Sektor Kesehatan (KKSK) di Bogor (6/10/2026).

Penandatanganan perjanjian kerja sama ini merupakan salah satu tindak lanjut konkret dari pembahasan KAPJ yang telah dilakukan secara intensif melalui forum KKSK.



Sebelumnya, BPJS Kesehatan bersama Kementerian Kesehatan,otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan asosiasi Asuransi Kesehatan Tambahan membentuk Tim Task Force Percepatan Implementasi KAPJ untuk menyiapkan berbagai aspek kebijakan, operasional, dan tata kelola implementasi KAPJ.

Penandatanganan perjanjian kerja sama kali ini menambah jumlah mitra Asuransi Kesehatan Tambahan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dalam implementasi KAPJ.

Sebanyak 18 AKT menandatangani perjanjian kerja sama pada kesempatan ini. Dengan demikian, total terdapat 31 AKT yang telah menjadi mitra BPJS Kesehatan.

Pada kesempatan tersebut, juga dilakukan penandatanganan kerja sama antara AKT dengan fasilitas kesehatan (rumah sakit/grup rumah sakit).

Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan, Abdi Kurniawan Purba, menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan bentuk penguatan koordinasi manfaat antara Program JKN dan AKT yang berorientasi pada peningkatan perlindungan peserta.

"Penandatanganan kerja sama ini menjadi tonggak penting dalam mewujudkan ekosistem jaminan kesehatan yang semakin kuat dan kolaboratif.
[8/10, 19.06] Bang Isn: sendiri, tetapi saling melengkapi untuk menghadirkan perlindungan kesehatan yang lebih optimal bagi masyarakat. Melalui KAPJ, kami ingin mendorong pembiayaan kesehatan yang lebih efektif, transparan, dan berorientasi pada kemudahan peserta dalam mengakses layanan kesehatan," ujar Ogi.

Lebih lanjut, Ogi menjelaskan bahwa OJK terus memperkuat ekosistem asuransi kesehatan melalui berbagai kebijakan, termasuk menerbitkan POJK Nomor 36 Tahun 2025 tentang Penguatan Ekosistem Asuransi Kesehatan.

Dalam POJK ini yang mewajibkan perusahaan asuransi untuk meningkatkan tata kelola, manajemen risiko, serta sinergi dengan fasilitas kesehatan dan penyelenggara jaminan lainnya termasuk Program JKN yang dikelola BPJS Kesehatan.

Ogi mengungkapkan, dari 31 AKT yang sudah menjalin kerja sama dengan BPJS Kesehatan, ada 25 AKT yang telah bermitra dengan 13 rumah sakit atau grup rumah sakit. Hal ini menjadi fondasi penting bagi implementasi KAPJ.

OJK berharap kerja sama tersebut dapat berjalan efektif di lapangan dan terus diperluas sehingga seluruh AKT dapat berpartisipasi dalam KAPJ pada 2027, demi memberikan kemudahan bagi peserta serta mewujudkan ekosistem pembiayaan kesehatan yang lebih kuat dan berkelanjutan.

Berikut Daftar Asuransi Kesehatan Tambahan (AKT) yang telah menjalin kerja sama dengan BPJS Kesehatan dalam implementasi KAPJ, PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia,PT Asuransi BRI Life, PT Asuransi Jiwa BCA (BCA Life), PT Hanwha Life Insurance Indonesia,PT Asuransi Jiwa Sequis Life, PT AIA Financial,PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia,PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia Syariah

Selain itu, PT Asuransi Allianz Life Indonesia, PT Asuransi Jiwa Teguh Pelita Pelindung (EquiraLife),PT Asuransi Sinar Mas, PT Bosowa Asuransi,PT Pertalife Insurance, PT AJ Central Asia Raya, PT Asuransi Takaful Keluarga, PT Asuransi Multi Artha Guna, Tbk, PT Avrist Assurance, PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk, PT Prudential Sharia Life Assurance, PT Prudential Life Assurance.

Selanjutnya PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia, BNI Life Insurance, PT Panin Dai-ichi Life, PT AXA Mandiri Financial Services, PT Sun Life Financial Indonesia,PT Sun Life Syariah,PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk, PT AXA Financial Indonesia,PT Zurich Topas life,PT Panin Dai-ichi Life Syariah Indonesia dan PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia.rel]]> https://www.halomedan.com/news/66985/bpjs-kesehatan-perluas-kerja-sama-dengan-asuransi-kesehatan-tambahan/ Belum Lewat Tahun Anggaran, Jalan Sipiongot Rp94,3 Miliar Hancur: Ada Apa? Thu, 08 Oct 2026 18:39:00 +0700+0700 MEDAN | Proyek pembangunan jalan provinsi pada ruas Sipiongot–Batas Labuhanbatu, Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta), Sumatera Utara, kembali menjadi sorotan. Belum berakhir tahun anggaran 2026, kondisi jalan yang baru dikerjakan tersebut disebut sudah mengalami kerusakan.

Kondisi itu memantik dugaan adanya persoalan dalam pelaksanaan proyek yang bersumber dari APBD Sumatera Utara tersebut.

Ketua Gerakan Mahasiswa Peduli Transparansi (GMPT), Rahmat Ritonga, saat ditemui di Medan, Kamis (8/10/2026), mendesak aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap proyek tersebut.

"Temuan kerusakan jalan provinsi pada ruas Sipiongot-Batas Labuhanbatu di Kabupaten Paluta ini menimbulkan dugaan adanya korupsi yang terjadi pada proyek tersebut," ujar Rahmat.

Menurut Rahmat, proyek tersebut dikerjakan oleh PT Sumatera Pionner Building Meterial, dengan konsultan PT Esconsoil Ensan KSO PT Puri Dimensi. Nilai kontraknya disebut mencapai Rp94,3 miliar, bersumber dari APBD Sumatera Utara Tahun Anggaran 2026.

Pekerjaan dimulai pada 16 April 2026, berdasarkan kontrak Nomor 620/UPTD-BMCK-GT/KPA/124/2026, dengan masa pelaksanaan selama 260 hari kalender.

Rahmat mempertanyakan bagaimana proyek dengan nilai puluhan miliar rupiah tersebut dapat mengalami kerusakan ketika masa pelaksanaan bahkan belum berakhir.

"Kalau benar pekerjaan belum selesai tetapi sudah mengalami kerusakan, ini harus menjadi perhatian serius. Aparat hukum harus memeriksa KPA, PPK dan pihak perusahaan yang mengerjakan proyek," tegasnya.

Sebagai putra daerah Paluta, Rahmat mengaku kecewa dengan kondisi infrastruktur tersebut.

"Saya sebagai putra daerah Paluta sangat dirugikan. Kami tentu kecewa melihat kondisi jalan yang belum lewat tahun anggaran tetapi sudah hancur. Uang rakyat yang jumlahnya tidak sedikit harus menghasilkan pekerjaan yang berkualitas," katanya.

Objek Perkara Lama, Proyek Tetap Dilanjutkan

Sorotan GMPT semakin tajam karena ruas jalan Sipiongot–Batas Labuhanbatu tersebut disebut berkaitan dengan perkara dugaan korupsi proyek jalan yang sebelumnya menyeret mantan Kepala Dinas PUPR Sumut, Topan Ginting, dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 2025.

Rahmat mempertanyakan keputusan untuk melanjutkan pekerjaan pada ruas yang disebutnya masih berkaitan dengan perkara yang ditangani KPK.

"Objek perkara masih dalam proses penyidikan tetapi proyeknya bisa dilanjutkan. Ini yang menjadi pertanyaan. Kenapa proyek tersebut dipaksakan untuk dikerjakan?" ujarnya.

Ia juga mempertanyakan belum diperiksanya sejumlah pihak yang dinilainya berkaitan dengan proses penganggaran dan pelaksanaan proyek.

Rahmat bahkan mendesak KPK membuka secara terang keterkaitan proyek tersebut dengan perkara sebelumnya, termasuk menelusuri proses perencanaan, penganggaran, penetapan pemenang, kontrak, spesifikasi teknis hingga pelaksanaan pekerjaan di lapangan.

"Jangan sampai masyarakat hanya melihat proyek jalan dibangun, tetapi kualitasnya justru dipertanyakan. Kalau ada indikasi penyimpangan, harus dibuka siapa yang bertanggung jawab," katanya.

KPK Diminta Jangan Tutup Mata

GMPT meminta KPK tidak berhenti pada penanganan perkara sebelumnya. Jika ruas jalan yang kini dikerjakan merupakan bagian dari objek atau memiliki keterkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, menurut Rahmat, seluruh prosesnya harus ditelusuri.

"KPK di mana sekarang? Apakah diam saja melihat kondisi jalan yang rusak dan berbau dugaan korupsi ini?" kata Rahmat.

Ia meminta aparat penegak hukum memeriksa KPA, PPK, konsultan pengawas, kontraktor serta pihak-pihak lain yang terlibat dalam proyek tersebut apabila ditemukan indikasi pelanggaran hukum.

Rahmat juga mengingatkan agar APBD Sumut tidak sekadar menjadi instrumen pembangunan yang menghasilkan proyek secara fisik, tetapi harus memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

"Jangan sampai masyarakat Sipiongot hanya dijadikan objek pencitraan politik. Jalan dibangun dengan uang rakyat, tetapi belum selesai sudah rusak. Kalau memang ada kesalahan atau penyimpangan, harus ada yang bertanggung jawab," pungkasnya.


]]> https://www.halomedan.com/news/66984/belum-lewat-tahun-anggaran-jalan-sipiongot-rp943-miliar-hancur-ada-apa/ Pemprov Sumut Genjot Realisasi Pembangunan Daerah, Targetkan Tuntas Sebelum Akhir Tahun Thu, 08 Oct 2026 18:09:00 +0700+0700


MEDAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) terus mempercepat realisasi pembangunan daerah dengan melakukan pemetaan dan evaluasi terhadap seluruh program yang sedang berjalan. Pemprov Sumut menargetkan seluruh pelaksanaan program pembangunan dapat rampung paling lambat pada 26 Desember 2026.

Hal tersebut disampaikan Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumut (Setdaprovsu), Faisal Arif Nasution, dalam konferensi pers yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut di Lobby Dekranasda, Kantor Gubernur Sumut, Kamis (8/10/2026).

"Secara umum terdapat 42 organisasi perangkat daerah (OPD) yang di tahun ini melaksanakan 5.395 kegiatan fisik infrastruktur dan kegiatan fisik non infrastruktur," ujar Faisal.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 853 merupakan kegiatan fisik infrastruktur dan 4.542 kegiatan fisik noninfrastruktur. Selain itu, terdapat dua program strategis nasional, 364 kegiatan Program Strategis Daerah (PSD), 236 kegiatan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC), serta 655 kegiatan Transfer Keuangan Daerah (TKD).

Faisal menjelaskan, total porsi anggaran kegiatan secara umum di lingkungan Pemprov Sumut mencapai sekitar Rp4,4 triliun. Dari jumlah tersebut, nilai pekerjaan yang telah berkontrak mencapai sekitar Rp3,7 triliun.

"Untuk realisasi fisik ini kami menerima laporan pada tanggal 10 setiap bulannya dari masing-masing OPD, laporan di bulan ini masih proses penginputan dalam aplikasi Progress Report Pengendalian Pembangunan (PRP2) Sumut," kata Faisal.

Terkait Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Sumut atau Quick Wins, Faisal mengatakan program tersebut dilaksanakan oleh sembilan OPD dengan total 236 kegiatan. Pagu anggaran PHTC dialokasikan sekitar Rp1,1 triliun, dengan nilai yang telah berkontrak sebesar Rp1 triliun dan capaian realisasi fisik mencapai 39,30%.

Sementara itu, Program Strategis Daerah (PSD) yang diatur melalui Surat Keputusan Gubernur dilaksanakan oleh 23 perangkat daerah. Program tersebut mencakup 364 kegiatan dengan pagu anggaran sekitar Rp916 miliar. Nilai kontrak yang telah berjalan mencapai Rp826 miliar, dengan realisasi fisik sebesar 31,61% hingga triwulan III.

Faisal menyebutkan, capaian realisasi pembangunan daerah masih mengalami dinamika. Karena itu, pihaknya terus melakukan pemetaan dan analisis terhadap berbagai faktor teknis maupun nonteknis, termasuk jadwal proses pengadaan barang dan jasa.

"Ada beberapa kegiatan yang baru berkontrak di bulan Juli dan September. Namun melihat sisa masa waktu yang ada, insya Allah seluruh pelaksanaan kegiatan ini dapat rampung paling lambat pada 26 Desember 2026. Ini menjadi komitmen kita bersama agar target Gubernur dan Wakil Gubernur dapat tuntas tepat waktu," tegas Faisal.

Untuk memastikan akurasi data sekaligus mempercepat evaluasi, Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu juga memanfaatkan aplikasi PRP2 Sumut. Setiap perangkat daerah telah menugaskan admin khusus untuk menginput data realisasi secara berkala, paling lambat tanggal 10 setiap bulannya.

"Kami optimis pelaksanaan kegiatan dapat rampung semua sebelum akhir tahun," kata Faisal. **]]> https://www.halomedan.com/news/66983/pemprov-sumut-genjot-realisasi-pembangunan-daerah-targetkan-tuntas-sebelum-akhir-tahun/ Lagi lagi dan lagi, Empat Dosen Raih Jabatan Lektor Kepala, UNPAB Perkuat Kapasitas SDM untuk Pengembangan Pendidikan Tinggi Thu, 08 Oct 2026 16:52:00 +0700+0700
Medan – Universitas Pembangunan Panca Budi (UNPAB) memperkuat kapasitas sumber daya manusia akademik melalui peningkatan jabatan akademik empat dosen. Penyerahan Surat Keputusan (SK) Jabatan Akademik tersebut berlangsung di Aula Lantai 2 Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah I, Rabu (7/10/2026).

Empat dosen UNPAB yang menerima SK Jabatan Akademik berasal dari berbagai bidang keilmuan, yakni Assoc. Prof. H. Abdul Razak Nasution, S.H.Int., M.Sc., Program Studi Ilmu Hukum; Assoc. Prof. Dr. Darmeli Nasution, S.Kom., M.Kom., Program Studi Kecerdasan Buatan; Assoc. Prof. Dr. Slamet Widodo, S.E., M.M., Program Studi Manajemen; serta Assoc. Prof. Dr. Heriyati Chrisna, S.E., M.Si., Program Studi Akuntansi.

Penyerahan SK yang turut dihadiri Kepala LLDIKTI Wilayah I, Prof. Drs. Saiful Anwar Matondang, M.A., Ph.D. Dalam arahannya, Saiful menekankan bahwa peningkatan jabatan akademik perlu diiringi dengan tanggung jawab yang semakin besar dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan pelaksanaan tridarma perguruan tinggi.

Peningkatan jabatan akademik tidak hanya mencerminkan perkembangan karier seorang dosen, tetapi juga menuntut kontribusi akademik yang lebih luas. Dosen pada jenjang jabatan akademik yang lebih tinggi diharapkan mampu memperkuat aktivitas penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan, serta memberikan kontribusi bagi lingkungan pendidikan tinggi dan masyarakat.

Penguatan kapasitas akademik tersebut menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem perguruan tinggi yang berkualitas. Dosen tidak hanya menjalankan fungsi pendidikan dan pengajaran, tetapi juga memiliki peran dalam menghasilkan pengetahuan melalui penelitian serta memberikan kontribusi akademik yang relevan dengan perkembangan ilmu dan kebutuhan masyarakat.

Bagi UNPAB, penerimaan SK Jabatan Akademik bagi empat dosen tersebut menjadi bagian dari perjalanan pengembangan sumber daya manusia akademik. Bertambahnya dosen dengan jenjang jabatan akademik yang semakin kuat turut mendukung pengembangan keilmuan di berbagai program studi yang ada di lingkungan universitas.

Penguatan jenjang akademik juga membuka ruang yang lebih luas bagi dosen untuk meningkatkan kontribusi dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kompetensi masing-masing. Hal tersebut menjadi bagian dari upaya UNPAB dalam membangun sumber daya akademik yang terus berkembang dan adaptif terhadap kebutuhan pendidikan tinggi.

Melalui pengembangan karier akademik dosen secara berkelanjutan, UNPAB terus mendorong peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagai salah satu fondasi dalam pengembangan mutu pendidikan tinggi.

Peningkatan jabatan akademik empat dosen tersebut menjadi bagian dari langkah UNPAB dalam memperkuat ekosistem akademik sekaligus mendorong kontribusi dosen yang semakin luas dalam pendidikan, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan, dan pengabdian kepada masyarakat.]]> https://www.halomedan.com/news/66982/lagi-lagi-dan-lagi-empat-dosen-raih-jabatan-lektor-kepala-unpab-perkuat-kapasitas-sdm-untuk-pengembangan-pendidikan-tinggi/ Resmi Pimpin Polda Sumut, Irjen Pol Sonny Irawan Disambut Ulos dan Tarian Tradisional Thu, 08 Oct 2026 15:16:00 +0700+0700
MEDAN IKapolda Sumatera Utara yang baru, Irjen Pol. Sonny Irawan, S.I.K., M.H., mendapat sambutan adat dan penghormatan jajar saat tiba di Mapolda Sumut, Kamis pagi (08/10/2026), ditandai dengan pengalungan bunga dan ulos serta pertunjukan tarian khas Melayu dan Batak.

Penyambutan tersebut dihadiri Wakapolda Sumut, para pejabat utama Polda Sumut, Kapolres jajaran, dan personel Polda Sumut sebagai bagian dari rangkaian awal pelaksanaan tugas Irjen Pol Sonny Irawan sebagai Kapolda Sumut.

Setelah prosesi penyambutan, Irjen Pol Sonny kemudian memimpin apel di Lapangan K.S. Tubun Mapolda Sumut dan memberikan arahan kepada seluruh personel.

Dalam arahannya, Kapolda Sumut menegaskan komitmennya untuk menjalankan amanah secara terbuka dan berintegritas serta mengajak seluruh jajaran memperkuat komunikasi dan kedewasaan dalam berorganisasi.

Ia meminta personel mengutamakan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan menjaga hubungan yang baik dengan seluruh elemen masyarakat di Sumatera Utara.

"Berikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Layani dengan tulus, dengan baik, karena kita hadir untuk melayani masyarakat" kata Irjen Pol Sonny.

Menurut Irjen Pol Sonny, soliditas internal dan komunikasi yang baik menjadi bagian penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang harmonis sekaligus mendukung pelaksanaan tugas kepolisian.

Kapolda Sumut juga menekankan pentingnya evaluasi terhadap setiap pelaksanaan tugas. Ia menyatakan tindakan tegas akan dilakukan apabila diperlukan, namun tetap dengan menghargai setiap individu untuk kepentingan masyarakat.

Selain itu, Irjen Pol Sonny mengingatkan personel untuk senantiasa berdoa dan bersyukur serta terus berusaha dan berikhtiar dalam menjalankan tugas maupun mencapai prestasi dan karier.

"Rezeki itu sudah diatur oleh Tuhan. Tugas kita adalah berusaha, berikhtiar, berdoa dan bersyukur," ujarnya.

Ia juga mengajak jajaran membangun komunikasi yang baik dengan tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen masyarakat sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan dan ketertiban di Sumatera Utara.

Kapolda Sumut juga meminta seluruh personel menjaga kebersamaan dan menciptakan suasana kerja yang harmonis.

Irjen Pol Sonny menyampaikan terima kasih atas sambutan dan dukungan yang diberikan seluruh jajaran Polda Sumut. Ia berharap kebersamaan tersebut menjadi kekuatan untuk melanjutkan pembangunan dan meningkatkan kinerja Polda Sumut ke depan.

"Kita lanjutkan apa yang sudah baik, kita evaluasi apa yang masih kurang, dan bersama-sama kita bangun Polda Sumatera Utara agar semakin baik," katanya.(W05)

FOTO:]]> https://www.halomedan.com/news/66981/resmi-pimpin-polda-sumut-irjen-pol-sonny-irawan-disambut-ulos-dan-tarian-tradisional/ Brigjen Pol Rony Samtana Dipercaya Jabat Kapolda Sumsel, Rianto: Semoga Amanah Thu, 08 Oct 2026 14:52:00 +0700+0700
PALEMBANG — Ucapan selamat dan sukses disampaikan kepada Brigjen Pol Rony Samtana atas amanah dan kepercayaan untuk menjabat sebagai Kapolda Sumatera Selatan (Sumsel).

Ucapan tersebut disampaikan Rianto SH MH atau yang akrab disapa Anto Genk, CEO Media Sumut24 dan juga Ketua Jaringan Media Siber Indonesia ( JMSI) Sumut. Ia berharap Irjen Pol Rony Samtana senantiasa diberikan kesehatan, kelancaran, serta kekuatan dalam menjalankan tugas dan pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara.

"Selamat dan sukses Brigjen Pol Rony Samtana. Semoga amanah dalam menjalankan tugas, selalu sehat, sukses dan mendapat ridho Allah SWT. Aamiin," ujar Rianto.

Ia juga berharap kepemimpinan Brigjen Pol Rony Samtana dapat terus membawa semangat pengabdian dan pelayanan terbaik bagi masyarakat Sumatera Selatan, pungkas Anto Genk.
(Red/Sumut24)]]> https://www.halomedan.com/news/66980/brigjen-pol-rony-samtana-dipercaya-jabat-kapolda-sumsel-rianto-semoga-amanah/ MES: DARI RUMAH KOLABORASI MENUJU KESEJAHTERAAN UMAT Thu, 08 Oct 2026 11:17:00 +0700+0700
Oleh Abdullah Rasyid
Pengurus Pusat Masyarakat Ekonomi Syariah (MES)


Sebuah kantor memperoleh maknanya dari pekerjaan yang berlangsung di dalamnya. Ruang rapat menjadi berguna ketika keputusan ditindaklanjuti. Gedung organisasi menjadi rumah bersama ketika orang datang membawa persoalan dan menemukan jalan penyelesaian.

Harapan itulah yang menyertai peresmian kantor baru Pengurus Pusat Masyarakat Ekonomi Syariah di Jakarta, 7 Oktober 2026. Bagi kami di MES, momentum ini membawa tanggung jawab untuk memperkuat organisasi dan memperluas manfaat ekonomi syariah bagi masyarakat.

Tausiah Ustadz Adi Hidayat, Ketua Dewan Pakar PP MES, memberi kedalaman pada momentum tersebut. Pesan mengenai kesadaran iman dan fikih muamalah mengingatkan bahwa kemajuan ekonomi syariah bergantung pada manusia yang menjalankannya. Sistem membutuhkan pelaku yang jujur, lembaga membutuhkan pengelola yang amanah, dan pasar membutuhkan hubungan yang adil.

Iman dalam Kehidupan Ekonomi

Ekonomi syariah sering diperkenalkan melalui perbankan, pembiayaan, investasi, dan industri halal. Masyarakat juga perlu memahami nilai yang menyertai penggunaan produk tersebut.

Pedagang menjalankan nilai syariah ketika menjelaskan kondisi barang secara jujur. Pengusaha menunjukkan tanggung jawab ketika memenuhi hak pekerja. Pengelola dana menjaga amanah ketika mempertanggungjawabkan keputusan. Nasabah berkewajiban memenuhi kesepakatan.

Takwa hadir dalam cara memperoleh keuntungan, memperlakukan mitra, dan memenuhi kewajiban. Kejujuran mengurangi kecemasan dalam transaksi. Keterbukaan membantu orang mengambil keputusan. Amanah membuat hubungan usaha bertahan.

Karena itu, pendidikan ekonomi syariah perlu dekat dengan pengalaman sehari-hari. Masyarakat harus memahami bagaimana ajaran agama menuntun mereka saat berdagang, meminjam, berinvestasi, atau membangun kemitraan.

Akad yang Dipahami, Transaksi yang Adil

Prinsip saling rela atau 'an taradhin memiliki makna ketika para pihak memahami kesepakatannya. Mereka perlu mengetahui barang atau layanan yang diterima, biaya, kewajiban, dan risiko yang mungkin muncul.

Akad yang panjang dan penuh istilah sulit dapat membuat seseorang menyetujui sesuatu yang belum dipahaminya. Kualitas pelayanan menjadi tanggung jawab penting: penjelasan mudah dimengerti, informasi disampaikan sejak awal, dan keluhan ditangani secara adil.

Upaya menghindari riba, gharar, dan maisir membutuhkan pendidikan yang membumi. MES dapat mempertemukan ulama, akademisi, praktisi keuangan, dan pelaku usaha untuk menyusun panduan sederhana serta membantu masyarakat memahami akad sebelum mengambil keputusan.

Lima Prioritas, Manfaat yang Nyata

Dalam agenda peresmian, Ketua Harian PP MES, Ferry Juliantono, menegaskan lima prioritas: peningkatan peringkat Indonesia dalam SGIE, percepatan literasi dan inklusi keuangan syariah, peningkatan kontribusi ekonomi syariah terhadap PDB, penguatan ekosistem hulu-hilir, serta pemberdayaan ekonomi masjid dan pesantren berbasis koperasi.

Prioritas itu perlu diterjemahkan menjadi pekerjaan yang jelas. Literasi membantu masyarakat memahami biaya dan risiko. Inklusi membuka akses layanan sesuai kebutuhan. Penguatan ekosistem mempertemukan produsen, pembiayaan, distribusi, dan pasar.

Koperasi masjid dan pesantren memerlukan pengurus yang cakap, pencatatan tertib, usaha yang layak, serta pertanggungjawaban kepada anggota. Semangat kebersamaan harus ditopang kemampuan mengelola usaha.

Ukuran keberhasilan MES perlu dekat dengan kehidupan warga: usaha kecil berkembang, anggota koperasi memperoleh manfaat, keluarga mendapatkan akses keuangan yang bertanggung jawab, dan pekerja menerima haknya.

Menghidupkan Kekuatan Jaringan

Jaringan MES di daerah dan luar negeri membuka peluang mengenali kebutuhan masyarakat. Ada pelaku usaha yang membutuhkan sertifikasi halal. Ada yang memerlukan pencatatan keuangan, pembiayaan, atau pemasaran.

Program harus berangkat dari keadaan tersebut. Pengurus daerah perlu mendapat ruang menyampaikan kebutuhan, mengembangkan inisiatif, dan memperoleh dukungan pusat.

Kantor baru dapat memperkuat koordinasi, pertukaran pengalaman, dan pertemuan dengan mitra. Program yang berhasil dapat dipelajari dan disesuaikan. Jaringan menjadi kuat ketika pengetahuan, dukungan, dan kesempatan bergerak antarpengurus.

Harta dan Tanggung Jawab Sosial

Pesan tausiah UAH juga mengajak kita memikirkan penggunaan harta. Kekayaan membuka kesempatan mengembangkan usaha, menciptakan pekerjaan, dan memperluas manfaat.

Zakat, infak, sedekah, dan wakaf memiliki ketentuan serta peruntukan masing-masing. Pengelolaannya harus menjaga amanah dan menunjukkan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.

Bantuan kebutuhan mendesak tetap diperlukan. Penerima yang siap dapat didampingi melalui keterampilan, alat kerja, akses pasar, atau pengembangan usaha sesuai peruntukan dana. Modal akan lebih bermanfaat ketika penerimanya mampu mengelola usaha.

Tanggung Jawab Setelah Peresmian

Kantor baru terwujud melalui dukungan banyak pihak. Gotong royong itu membawa amanah agar fasilitas digunakan sebaik-baiknya.

Sebagai bagian dari Pengurus Pusat MES, saya melihat peresmian ini sebagai kesempatan memperkuat disiplin organisasi. Setiap prioritas memerlukan penanggung jawab, sasaran, jadwal, dan ukuran manfaat. Pertemuan harus menghasilkan tindak lanjut. Kemitraan perlu menjawab kebutuhan.

Kita perlu memastikan setiap langkah dapat dievaluasi dengan terbuka. Pengurus dan mitra harus mengetahui kemajuan, hambatan, serta perbaikan yang dibutuhkan. Dengan begitu, semangat peresmian dapat terus hidup dalam pekerjaan sehari-hari.

Makna kantor ini kelak terlihat pada usaha yang tumbuh, koperasi yang dipercaya, transaksi yang adil, dan keluarga yang semakin mandiri. Di sanalah amanah MES memperoleh wujudnya.]]> https://www.halomedan.com/news/66979/mes-dari-rumah-kolaborasi-menuju-kesejahteraan-umat/ Laycar Championship 2026 Resmi Bergulir, KSMI Aceh Gas Pol Bangun Sepakbola Mini Thu, 08 Oct 2026 10:10:00 +0700+0700
Sebanyak 16 klub dari Banda Aceh, Aceh Besar, dan Sabang ambil bagian dalam turnamen yang berlangsung selama tiga hari tersebut. Ajang ini sekaligus menjadi turnamen perdana yang digelar langsung KSMI Aceh sejak kepengurusan terbentuk.

Pembukaan dipimpin Sekretaris KSMI Aceh, Muhammad Zubir, S.H., M.H., bersama Wakil Ketua KSMI Aceh Saifullah, S.T., Wakil Sekretaris Muhammad Hasan, S.Si., M.Si., dan Anggota DPRK Banda Aceh Tuanku Muhammad.

Kick-off ditandai tendangan pertama Muhammad Zubir bersama Tuanku Muhammad. Setelah itu, persaingan 16 klub resmi dimulai untuk memperebutkan gelar Laycar Championship 2026.

Ketua Badan Liga KSMI Aceh sekaligus Ketua Panitia, Charles Wibawa, S.T., mengatakan turnamen tersebut bukan hanya menjadi arena perebutan trofi, tetapi juga panggung bagi pemain untuk menunjukkan kemampuan dan membuka peluang menuju level kompetisi yang lebih tinggi.

"KSMI Aceh hadir membangun ekosistem sepakbola mini di daerah. Bukan sekadar mencari juara, tetapi membuka ruang lahirnya talenta-talenta muda yang berkemampuan, berkarakter dan tangguh," ujar Charles.

Menurutnya, perkembangan sepakbola mini di Aceh semakin membuka peluang pembinaan atlet secara lebih luas. Kompetisi yang rutin dan terukur dinilai penting untuk menemukan pemain potensial sekaligus membangun budaya kompetisi yang sehat.

"Sepakbola mini berkembang pesat. Ini peluang besar bagi Aceh menjadikannya sebagai wadah pembinaan atlet dan prestasi," katanya.

Charles menegaskan, persaingan di lapangan harus tetap berada dalam koridor sportivitas. Setiap tim dituntut bermain disiplin, menghormati lawan dan menjaga semangat persaudaraan.

"Menang adalah tujuan, tetapi sportivitas dan kebersamaan yang dibawa pulang adalah yang paling berharga. Kami berharap dari sini lahir pemain yang mampu mengangkat nama Aceh hingga tingkat nasional," ujarnya.

Laycar Championship 2026 menjadi langkah awal KSMI Aceh dalam membangun kompetisi sepakbola mini yang lebih aktif dan berkelanjutan. Dari lapangan minisoccer Mibo, talenta-talenta Aceh mulai diuji—bukan hanya soal siapa yang paling tajam mencetak gol, tetapi siapa yang mampu tampil konsisten, disiplin dan sportif hingga peluit akhir.

"Trofi menjadi target, tetapi masa depan sepakbola mini Aceh menjadi taruhan yang lebih besar," pungkas Zubir..rel]]> https://www.halomedan.com/olahraga/66978/laycar-championship-2026-resmi-bergulir-ksmi-aceh-gas-pol-bangun-sepakbola-mini/