Muhammad Safrizal Almalik Tegaskan: Hanya Waliyullah yang Mampu Kembalikan Marwah dan Kejayaan NU

admin — Thu, 14 May 2026 23:57:00 +0700+0700

JAKARTA – Nama Muhammad Safrizal Almalik kian menjadi sorotan utama menjelang Muktamar Nahdlatul Ulama (Muktamar NU) mendatang. Sosok yang kini bakal mencalonkan diri sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) periode 2026–2031 ini menyampaikan pandangan mendasar dan tegas terkait arah kepemimpinan organisasi tertua di Indonesia tersebut. Menurutnya, satu-satunya kunci agar NU kembali ke masa kejayaan, bermanfaat luas, dan memiliki wibawa lahir batin adalah jika organisasi ini dipimpin oleh sosok Waliyullah.

Dalam pernyataan resmi yang disampaikan, Safrizal menegaskan landasan pemikirannya yang diambil langsung dari pengalaman sejarah perjalanan NU lebih dari satu abad. "Hanya Waliyullah yang bisa mengembalikan marwah NU, jamaah dan jam'iyyahnya, lahir maupun batin. Ulama saja tidak akan mampu jika beliau bukanlah Waliyullah," ujar Safrizal dengan tegas.

Pernyataan ini bukan tanpa dasar. Safrizal yang pernah menjabat sebagai Wakil Sekretaris PCNU Kota Medan periode 2019–2024 serta pengurus PB IKA PMII ini menunjuk rekam jejak emas NU saat berada di bawah pimpinan para ulama besar yang diakui dunia Islam sebagai pewaris Nabi atau Waliyullah.

Sejarah mencatat, di bawah kepemimpinan pendiri sekaligus arsitek besar NU, Hadratussyaikh KH. Hasyim Asy'ari, organisasi ini menjadi benteng kokoh penjaga ajaran Ahlussunnah wal Jamaah, sekaligus garda terdepan perjuangan kemerdekaan bangsa. Demikian pula saat dipimpin oleh KH. Abdurrahman Wahid (Gusdur), sosok yang dikenal luas sebagai wali zaman, NU bertransformasi menjadi kekuatan besar penyangga demokrasi, persatuan, dan kemanusiaan yang disegani dunia. Begitu juga di era kepemimpinan KH. Hasyim Muzadi, keberkahan dan kestabilan organisasi tetap terjaga, serta manfaatnya terus terasa hingga ke akar rumput.

Menurut Safrizal, apa yang terjadi pada masa-masa emas tersebut bukan kebetulan, melainkan dampak langsung dari kehadiran pemimpin yang memiliki kedudukan istimewa di sisi Allah SWT. "Beda kondisinya jika yang memimpin hanyalah ulama biasa, yang berilmu namun tidak memiliki karomah atau keterhubungan batin sebagaimana para wali. Jangankan membawa organisasi semakin maju dan bermanfaat, yang justru terjadi adalah kemunduran, kerusakan, bahkan merusak tatanan dan nilai luhur yang sudah susah payah dibangun oleh para awliya' NU terdahulu," tegasnya.

Lebih jauh, Safrizal mengingatkan bahaya besar jika NU dikepalai oleh sosok yang hanya mengandalkan kekuasaan, jabatan, atau kecerdasan administratif semata tanpa ruh dan kedekatan dengan Allah. Menurutnya, kerusakan fungsi organisasi, pergeseran nilai, hingga perpecahan internal yang kadang terjadi, adalah bukti nyata lemahnya keberkahan dalam kepemimpinan tersebut.

Pandangan inilah yang kemudian menjadi pemicu utama semangat Safrizal untuk maju bertarung memimpin PBNU. "Kesadaran sejarah dan tanggung jawab untuk menyelamatkan marwah NU itulah yang memanggil saya untuk maju. Saya hadir bukan sekadar mencalonkan diri, tetapi membawa keyakinan bahwa NU butuh pemimpin yang mampu meneruskan jejak para pendiri, menjaga keberkahan, dan memastikan organisasi ini tetap menjadi rahmat bagi semesta alam," tambahnya.

Dengan latar belakang panjang di organisasi mulai dari tingkat pelajar, mahasiswa, hingga wilayah, Muhammad Safrizal Almalik kini menawarkan visi besar: mengembalikan NU ke jati dirinya, memulihkan fungsi jam'iyah dan jamaah, serta membawa manfaat nyata bagi agama, bangsa, dan negara di bawah naungan kepemimpinan yang diridhoi Allah SWT.

Pernyataan mendalam ini pun langsung mendapat perhatian luas dari kalangan kiai, ulama, dan jamaah NU di berbagai daerah. Banyak yang menilai, gagasan Safrizal menyentuh inti masalah yang selama ini luput dari perhatian, sekaligus menjadi penawar yang sangat dibutuhkan Nahdlatul Ulama saat ini.rel

Lokasi Pembangunan Gedung Koperasi Merah Putih Bukit Mesara Dipagari Pemilik Tanah

admin — Thu, 14 May 2026 21:41:00 +0700+0700

Kota Jantho – Lokasi pembangunan Gedung Koperasi Merah Putih Gampong Bukit Mesara, Kecamatan Kota Jantho, Kabupaten Aceh Besar dipagari oleh pihak yang mengaku sebagai pemilik sah tanah tersebut, Kamis (14/5/2026).

Pemagaran dilakukan menggunakan batang kedong-dong dan kawat duri. Di lokasi juga dipasang spanduk bertuliskan "Tanah Ini Milik M. Nasir Nomor Akte Jual Beli No: 60/2023."

M. Nasir mengaku tanah seluas sekitar 1.000 meter persegi yang saat ini menjadi lokasi pembangunan gedung koperasi tersebut merupakan miliknya dan hingga kini belum pernah dilakukan pembayaran ganti rugi.

"Tanah itu milik saya dan hingga saat ini belum dilakukan ganti rugi, maka hari ini saya pagar tanah tersebut," kata M. Nasir kepada wartawan di Kota Jantho, Kamis (14/5/2026).

Menurutnya, persoalan kepemilikan tanah tersebut sebenarnya sudah lama disampaikan kepada pemerintah gampong setempat. Namun saat pembangunan Gedung Koperasi Merah Putih dimulai pada tahun 2025 lalu, dirinya mengaku tidak pernah menerima informasi maupun pemberitahuan dari pemerintah gampong.

Bahkan, saat dirinya menyampaikan keberatan, pemerintah gampong disebut membantah klaim kepemilikan tanah tersebut.

"Padahal sejak awal Pak Geuchik Azhari menjabat sebagai Geuchik Bukit Mesara, saya sudah menyerahkan fotokopi AJB tanah itu sebagai bukti bahwa tanah tersebut milik saya," ujarnya didampingi sang istri.

Akibat pemagaran tersebut, area pembangunan Gedung Koperasi Merah Putih Gampong Bukit Mesara kini tidak dapat diakses karena telah dikelilingi pagar kawat duri.

Sementara itu, Geuchik Gampong Bukit Mesara, Azhari, saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon WhatsApp pada Kamis sore mengaku belum mengetahui adanya aksi pemagaran tersebut.
"Saya tidak tahu soal pemagaran lingkungan bangunan gedung koperasi itu," katanya.
Namun demikian, Azhari menegaskan bahwa tanah lokasi pembangunan gedung koperasi tersebut merupakan tanah milik umum atau milik Gampong Bukit Mesara.

Ia menyebutkan, dasar kepemilikan itu merujuk pada dokumen Hak Guna Bangunan (HGB) yang diterbitkan pada tahun 1994 dengan masa berlaku 20 tahun dan berkaitan dengan salah satu perusahaan yang pernah mendapatkan izin akses terhadap lahan tersebut.

"Ini tanah umum berdasarkan surat HGB dan saya sudah berkoordinasi dengan perusahaan terkait," ujar Azhari.

Kedua belah pihak juga menyebutkan bahwa persoalan sengketa tanah tersebut sebelumnya pernah difasilitasi oleh Pemerintah Kecamatan Kota Jantho. Namun hingga kini, kedua pihak masih saling mengklaim kepemilikan atas lahan dimaksud.rel/ dahlan

Novan Siregar Motivasi Atlet Panahan PPI Sumut Hadapi Kualifikasi PON 2028

admin — Thu, 14 May 2026 20:31:00 +0700+0700

MEDAN | Pengawas dan Pendamping (Wasping) KONI Sumatera Utara, Novan Efendy Siregar, memberikan motivasi kepada atlet panahan yang tergabung dalam Program Pembinaan Intensif (PPI) saat meninjau latihan dan tes fisik di Komplek Sport Centre Sumut, Jalan Willem Iskandar, Medan, Kamis (14/5/2026).

Peninjauan tersebut dilakukan sebagai bentuk pemantauan rutin terhadap perkembangan atlet yang dipersiapkan menuju Pekan Olahraga Nasional (PON) 2028. Kegiatan itu juga merupakan arahan langsung Ketua Umum KONI Sumut, Hatunggal Siregar.

"Seluruh cabang olahraga yang sudah masuk program PPI wajib dipantau secara rutin. Pak Ketua Umum KONI Sumut ingin persiapan atlet benar-benar maksimal," ujar Novan.

Dalam arahannya, Novan meminta para atlet untuk terus meningkatkan kemampuan melalui latihan yang disiplin dan berkesinambungan. Ia menegaskan persaingan menuju PON akan sangat ketat, terutama pada babak kualifikasi.

"Tingkatkan kemampuan melalui latihan rutin. Sebab sebelum menuju PON, atlet harus menjalani kualifikasi dan persaingannya tidak mudah," katanya.
Novan juga mengingatkan para atlet agar bersyukur karena terpilih menjadi bagian dari program PPI. Menurutnya, kesempatan tersebut tidak dimiliki semua atlet.

"Harus bangga bisa masuk program PPI karena tidak semua atlet mendapat kesempatan ini," ucapnya.
Ia menilai program latihan panahan Sumut saat ini berjalan cukup baik. Bahkan, agenda try out atlet juga sudah mulai dipersiapkan untuk menambah pengalaman bertanding atlet.

"Saya melihat program latihan sudah berjalan baik. Untuk try out juga sudah kita jadwalkan," tambah Novan.

Sementara itu, Pelatih Panahan Sumut, Budiono, mengatakan saat ini terdapat lima atlet yang masuk program PPI dan menjalani latihan rutin enam hingga sembilan kali dalam sepekan.

"Kendala teknis belum ada. Kendala hanya pada perlengkapan karena anak panah mudah rusak akibat intensitas latihan yang tinggi," ujarnya. Rel

Kapolda Sumut Terima Satyalancana Wira Karya, JMSI Sumut: Bukti Kerja Nyata untuk Masyarakat

admin — Thu, 14 May 2026 18:53:00 +0700+0700

MEDAN | Halomedan.com

Ketua Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Sumatera Utara, Rianto SH MH memberikan apresiasi kepada Kapolda Sumut, Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto, atas penghargaan Satyalancana Wira Karya yang diterima dari Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

Penghargaan tersebut diberikan kepada sejumlah pejabat Polri yang dinilai berjasa dalam mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta penguatan rantai pasok Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri.

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2026 yang ditandatangani pada 13 Februari 2026 di Jakarta, Kapolda Sumut menjadi salah satu penerima penghargaan atas kontribusinya dalam memperkuat implementasi MBG serta memastikan distribusi dan pengawasan program berjalan optimal di wilayah Sumatera Utara.
Ketua JMSI Sumut yang akrab disapa Anto Genk menilai penghargaan tersebut menjadi bukti nyata kinerja profesional jajaran Polda Sumut di bawah kepemimpinan Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto.

"Penghargaan itu membuktikan bahwa Polda Sumut tidak hanya hadir menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga berkontribusi nyata dalam mendukung program strategis pemerintah demi kesejahteraan masyarakat," ujar Anto Genk, Kamis (14/05/2026).
CEO SUMUT24 GROUP itu juga menyampaikan rasa bangga atas berbagai capaian prestasi yang diraih Polda Sumut selama ini.

Menurutnya, keberhasilan tersebut tidak terlepas dari sinergi yang baik antara kepolisian, pemerintah daerah, masyarakat, dan media di Sumatera Utara, khususnya Kota Medan.

Sebagai pimpinan Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto dinilai mampu mengorkestrasi kolaborasi lintas sektor dalam mendukung ketahanan pangan dan pelayanan gizi masyarakat.

Di bawah kepemimpinannya, penguatan rantai pasok SPPG Polri di Sumut berjalan optimal, mulai dari pengamanan distribusi, pengawasan kualitas, hingga transparansi pelaksanaan program.

Selain Kapolda Sumut, penghargaan Satyalancana Wira Karya juga diberikan kepada Irwasda Polda Sumut Kombes Pol Nanang Masbudi dan Kapolres Nias Selatan AKBP Ferry Mulyana Sunarya.

Keduanya dinilai berperan aktif dalam pengawasan internal, pengendalian program, serta implementasi MBG di tingkat kewilayahan sehingga program berjalan tepat sasaran dan akuntabel.

Penganugerahan ini menjadi bentuk pengakuan negara atas dedikasi dan kerja nyata jajaran Polda Sumut dalam mendukung kebijakan nasional di bidang pemenuhan gizi dan ketahanan pangan.
Dengan penghargaan tersebut, diharapkan semangat pengabdian dan profesionalisme jajaran Polda Sumut semakin meningkat dalam mendukung keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis dan penguatan ketahanan pangan nasional. Rel

PWI Sumut Apresiasi dan Bangga Atas Prestasi Irjen Pol Whisnu H F, SIK, MH

admin — Thu, 14 May 2026 16:04:00 +0700+0700

MEDAN, Berbenah..berbenah dan harus berbenah. Motto inilah yang selalu dikedepankan Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto, sejak menginjakkan kakinya akhir Juni 2024 hingga saat ini menahkodai Kepolisian Daerah Sumatera Utara.

Terbukti, selama hampir 23 bulan (Juni 2024-Mei 2026) menjabat Kapolda Sumatera Utara prestasi demi prestasi terus mengalir, baik dari Presiden Prabowo Subianto maupun dari Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo.

Prestasi yang paling menonjol adalah memperoleh penghargaan Satyalancana Wira Karya dari Presiden Prabowo atas keberhasilan mengelola program ketahanan pangan (MBG) di Sumut dan tanda kehormatan Bintang Bhayangkara Pratama dari Kapolri atas dedikasi dan pengabdiannya di kepolisian tanpa cacat.
Satyalancana Wira Karya (Februari 2026): Penganugerahan oleh Presiden Prabowo Subianto atas peran aktif dalam implementasi Makan Bergizi Gratis (MBG) dan ketahanan pangan dan Tanda kehormatan Bintang Bhayangkara Pratama (Nov 2025) diberikan oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Kemudian, penghargaan CNN Indonesia Awards (2024/2025): Dinobatkan sebagai Best Leadership in Law & Crime Prevention yang diberikan Chairul Tanjung. Dan yang tidak kalah penting mendapat Penghargaan Pengelolaan Aset Nasional (Mei 2026): Polda Sumut meraih penghargaan sebagai salah satu Polda terbaik dalam pelaksanaan penatausahaan dan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), baik berupa hibah barang bergerak maupun tidak bergerak di tingkat Polda.

Penghargaan tersebut diberikan dalam kegiatan Rakernis Logistik Polri Tahun Anggaran 2026 yang digelar di Jakarta, Selasa 12 Mei 2026 bersama Kapolda lainnya.

Selain penghargaan tingkat nasional bidang Harkamtibmas, Polda Sumut juga mendapat penghargaan dalam bidang olah raga dan penghargaan lainnya.

PENGHARGAAN PENGELOLAAM ASET NASIONAL

Selama masa kepemimpinannya, Polda Sumut telah membangun 20 gedung baru serta merenovasi sembilan gedung lainnya. Fasilitas tersebut digunakan untuk mendukung pelayanan publik di bidang Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT), Samsat, hingga layanan SKCK.

Pembenahan dilakukan untuk menciptakan pelayanan yang lebih nyaman, modern, dan profesional bagi masyarakat.

Tak hanya fokus pada gedung pelayanan, Polda Sumut juga membangun sejumlah fasilitas olahraga gratis yang berada di area belakang Mapolda Sumut. Fasilitas itu meliputi lapangan sepak bola, jogging track, gym outdoor, lapangan voli, lapangan basket, hingga badminton indoor.

Selain itu, area khusus untuk pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) juga disiapkan agar dapat dimanfaatkan masyarakat untuk berjualan.

Kapolda Sumut Irjen Whisnu menegaskan, pembangunan yang dilakukan bukan sekadar pembenahan infrastruktur, melainkan bagian dari semangat perubahan dan komitmen menghadirkan institusi Polri yang lebih humanis dan berintegritas.

"Polda Sumut akan terus berbenah dan meningkatkan kualitas pelayanan demi terciptanya rasa aman, nyaman, dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri," ujarnya.

HARKAMTIBMAS

Selain pembangunan fisik yang berintegrasi dengan semangat kerja, Polda Sumut di bawah kepemimpinan Irjen Whisnu Hermawan Februanto terus menunjukkan kinerja positif dan komitmen dalam pelayanan masyarakat.

Dalam Harkamtibmas (Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat), pria kelahiran, Bandung, Jawa Barat 16 Februari 1972 itu dikenal dekat dengan Tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, Forkopimda dan Stakeholder Sumatera Utara. Bahkan kalangan pengusaha dia jadikan sebagai mitra untuk menggalang kekuatan dalam menciptakan harmonisasi demi Harkamtibmas.

Sebagai mitra kerja, Kapolda Sumut dikenal sangat dekat dengan wartawan di Sumatera Utara. Kedekatannya kepada wartawan yang disebut sebagai pilar keempat demokrasi dibuktikan dengan kehadiran pimpinan organisasi pers dalam acara tertentu.

Disamping punya kepribadian yang Low Profil (rendah hati), namun jiwa kepemimpinannya tetap mengedepankan tegas dan humanis. Dalam pemberantasan kasus korupsi misalnya, menginstruksikan jajarannya untuk tetap menjaga wibawa dengan mengedepankan profesionalitas dengan tidak mencari-cari kesalahan atau kelemahan.

DARURAT NAROBA

Sumatera Utara yang berbatasan dengan negara tetangga dan memiliki ratusan pintu-pintu kecil (perairan) menjadikan daerah ini pintu keluar masuk bahkan menjadi daerah strategis untuk peredaran narkoba. Badan Narkotik Nasional (BNN) Pusat merilis Sumatera Utara peringkat ke satu peredaran narkoba. Itu dirilis tahun 2024.

Dengan motto: Berbenah. Berbenah dan terus berbenah. Irjen Whisnu Hermawan Februanto terus menggalang kekuatan dengan masif melakukan pendekatan partisipatif, edukatif/penyuluhan, preventif, pendekatan budaya/agama melalui sosialisasi dan represif (Pendekatan tegas melalui aturan hukum).

Dalam pemberantasan narkoba dan kejahatan jalanan (Curat, Curas/begal dan Curanmor) serta tawuran, Kapolda Sumut menginstruksikan ke jajaran meningkatkan patroli, Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) dengan melibatkan Brimob, Sabhara bekerja sama dengan TNI dan pemerintah daerah.

Hasilnya, Tahun 2025 Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan penghargaan kepada Kapolda Sumut Irjen Whisnu Hermawan Februanto peringkat pertama Polda atas capaiannya dalam pengungkapan narkoba dan ini menjadikan pergeseran bukan lagi Sumatera Utara peringkat teratas peredaran narkoba di Indonesia.

APRESIASI PWI SUMUT

Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumatera Utara, H Farianda putra Sinik,SE menanggapi prestasi yang ditorehkan Kapolda Sumut Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto.

"PWI Sumatera Utara sangat mengapresiasi dan sangat bangga atas capaian prestasi yang didapat Kapolda Sumut Irjen Whisnu Hermawan Februanto. Kapolda yang bertabur prestasi menjadi kebanggaan Sumatera Utara," ujar H Farianda yang diminta tanggapanannya, Kamis (14/5).

Dia menilai prestasi yang diraih Polda Sumut tidak terlepas dari peran serta masyarakat dan dukungan media. "Beliau sangat dekat dengan pimpinan organisasi konstituennya dewan pers PWI, SMSI, JMSI, AJI, IJTI, FPI dan lainnya yang ada di Sumatera Utara," ucapnya.

Kedekatan alumni Akpol Tahun 1994 itu dengan wartawan, kata Ketua PWI Sumut, menuntaskan semua kasus kriminalisasi yang dialami wartawan dengan tegas.

Ketua PWI Sumut Farianda Putra Sinik, SE yang juga Ketua SPS (Serikat Penerbit Suratkabar) Sumatera Utara itu mengakui perhatian Irjen Whisnu kepada PWI Sumut luar biasa. Poldasu dan PWI Sumut dalam waktu dekat akan melaksanakan UKW.

Irjen Whisnu Hermawan Februanto sangat komunikatif, murah senyum dan enak diajak berdiskusi. Rendah hati dan tidak "jaim" (jaga image) namun tetap tegas.

"Beliau sangat komunikatif murah senyum, enaklah diajak diskusi dan tidak jaga image. Bahkan orangnya terbuka," aku Farianda.

Farianda mengakui pemberantasan narkoba, kejahatan jalanan, korupsi dan kejahatan kriminal lainnya dapat dilakukan dengan tegas dan terukur. Momok menakutkan yang ada dibenak masyarakat berangsur terkikis dengan upaya-upaya yang telah dilakukan polisi.

Salah satu dari sekian banyak yang telah dilakukan antara lain, penambahan fasilitas di belakang Mapoldasu Sumut.
Polda Sumut untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, tidak hanya melalui penguatan sumber daya manusia, tetapi juga pembenahan sarana dan prasarana pelayanan publik dengan membangun 20 Gedung Layanan dan Fasilitas Olahraga Gratis.

"Dulu Polda Sumut kelihatan seram dan horor tapi sekarang sudah jauh berubah lebih nyaman dan indah, refresentatif dengan bangunan-bangunan barunya," terang Farianda.

"Keberadaan bangunan untuk pelayanan publik bersamaan dengan sarana olah raga dalam satu lokasi sangat membantu masyarakat sehingga memudahkan urusan dan kepentingan masyarakat itu sendiri," pungkas Farianda, mendoakan sukses selalu buat Kapolda Sumut Irjen Whisnu Hermawan Februanto. Rel

Ahmad Bahar Soroti Rendahnya Apresiasi Literasi Usai Bukunya Ditolak Beredar

admin — Thu, 14 May 2026 14:11:00 +0700+0700

Medan — Ahmad Bahar menyampaikan keluh kesahnya terkait karya tulis yang diminta untuk tidak diedarkan atau dijual. Kondisi tersebut dinilai menjadi pukulan berat bagi penulis, terlebih ketika proses penulisan hingga pencetakan buku dilakukan dengan biaya pribadi. Hal ini di ungkapkannya Ahmad Bahar di salah Satu Caffee di Kota Medan , Kamis 14 Mei 2026.

Dalam tulisannya, penulis menggambarkan situasi tersebut sebagai "apes" yang tidak hanya dialami profesi tertentu, tetapi juga dapat menimpa seorang penulis. Menurutnya, kerja keras dalam mencari data, menulis, mengedit, hingga mempromosikan buku menjadi sia-sia ketika hasil karya tidak dapat dipasarkan.

"Apes karena peluang untuk mendapat cuan jadi gagal. Kerja keras, menulis, mencari data, dan mempromosikan menjadi zonk," tulisnya.

Ia juga mengaku mengalami kerugian materi yang cukup besar akibat buku yang tidak dapat diedarkan. Kerugian tersebut disebut mencapai ratusan juta rupiah karena biaya cetak ditanggung secara mandiri.

Sebagai bentuk pelampiasan kekecewaan, penulis mengaku menyampaikan curahan hatinya melalui media sosial seperti TikTok, YouTube, dan Facebook. Menurutnya, langkah tersebut menjadi sarana katarsis agar tidak mengalami tekanan mental akibat persoalan yang dihadapi.

Di sisi lain, penulis menilai profesi penulis merupakan pekerjaan yang membanggakan meskipun secara penghasilan masih kalah dibanding profesi lain seperti pengacara, dokter, maupun artis.

"Penulis sudah memeras otak, menatap komputer, hingga berkali-kali mengoreksi naskah, tetapi honornya tetap jauh dibanding profesi lain," ungkapnya.

Dalam keterangannya, ia juga menyebut terdapat tiga buku karyanya yang pernah diminta untuk tidak beredar, yakni Timur Pradopo, Polisi Dilarang Kaya, Ketika Negara Memanggil: Jokowi–Tito, serta Buku Pintar Politik; Wapres 2029, SDA. Ketiga buku tersebut diketahui merupakan karya Ahmad Bahar.

Menurutnya, peristiwa tersebut menimbulkan rasa kecewa, marah, dan sedih. Ia menilai masih ada pihak-pihak yang belum memiliki pemahaman kuat terhadap pentingnya literasi dan kebebasan berkarya.

Penulis berharap ke depan dunia literasi di Indonesia mendapat ruang yang lebih baik sehingga karya tulis dapat dihargai sebagai bagian dari perkembangan intelektual dan demokrasi.

Diduga Marak Beroperasi, Judi Mesin Tembak Ikan di Namorambe Jadi Sorotan

admin — Thu, 14 May 2026 13:52:00 +0700+0700

DELI SERDANG | HALOMEDAN.COM

Aktivitas perjudian jenis ketangkasan atau mesin tembak ikan diduga marak beroperasi di wilayah Kecamatan Namorambe, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Praktik perjudian tersebut disebut-sebut telah berlangsung cukup lama dan tersebar di beberapa titik desa.

Hal itu disampaikan salah satu organisasi mahasiswa dan pemuda, GEMPA SUMUT, yang menyoroti dugaan maraknya praktik perjudian di wilayah hukum Polsek Namorambe.

"Kami menilai aktivitas judi mesin tembak ikan ini sudah sangat meresahkan masyarakat," ujar Reza kepada wartawan, Kamis (14/5/2026).

Menurut Reza, dugaan aktivitas perjudian jenis mesin tembak ikan tersebut sudah lama beroperasi di Kecamatan Namorambe dan diduga berada di beberapa desa.

"Benar adanya judi jenis mesin ikan beroperasi di Kecamatan Namorambe, dan ada beberapa titik di masing-masing desa," ucapnya.

Ia meminta aparat penegak hukum segera mengambil tindakan tegas terhadap dugaan praktik perjudian tersebut agar tidak semakin meresahkan masyarakat.

"Ini harus segera ditindak sebab sudah membuat masyarakat resah dan merusak citra aparat penegak hukum jika terus dilakukan pembiaran," tambah Reza.
Selain itu, pihak organisasi mahasiswa dan pemuda tersebut juga mengaku akan menggelar aksi unjuk rasa ke Polres Deli Serdang pada 21 Mei 2026 mendatang.

Aksi tersebut disebut sebagai bentuk desakan kepada aparat penegak hukum agar segera memberantas dugaan praktik perjudian mesin tembak ikan di Kecamatan Namorambe.

"Iya benar, kami akan melakukan aksi unjuk rasa ke Polres Kabupaten Deli Serdang tanggal 21 Mei 2026 terkait maraknya judi jenis mesin ikan di wilayah Kecamatan Namorambe," katanya.

Dalam keterangannya, mereka juga menyampaikan sejumlah tuntutan, di antaranya meminta Polda Sumatera Utara turun langsung melakukan penindakan, mendesak Polres Deli Serdang menutup lokasi perjudian, serta meminta Polsek Namorambe bertindak tegas terhadap aktivitas tersebut.

Tak hanya itu, Reza juga menyebut adanya dugaan keterlibatan seseorang berinisial "Dedi" yang disebut sebagai pihak yang diduga mengendalikan aktivitas perjudian tersebut. Namun, tudingan tersebut masih sebatas dugaan dan belum mendapat tanggapan resmi dari pihak terkait.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Polsek Namorambe maupun Polres Deli Serdang terkait dugaan maraknya perjudian mesin tembak ikan tersebut.rel

Menagih Janji 2029: Belajar dari Shanghai, Menguji Nyali di Indonesia

admin — Thu, 14 May 2026 08:34:00 +0700+0700

Menagih Janji 2029: Belajar dari Shanghai, Menguji Nyali di Indonesia

Oleh-oleh dari Shanghai dan FGD Great Institute

Oleh: Abdullah Rasyid
*Mahasiswa Doktoral Ilmu Pemerintahan IPDN

Indonesia sedang berada di persimpangan jalan ekologis. Di satu sisi, Menteri Lingkungan Hidup Mohammad Jumhur Hidayat baru saja meniup peluit tanda bahaya dengan target ambisius: 100 persen sampah terkelola pada 2029. Di sisi lain, realita lapangan masih menampilkan wajah muram dengan 75 persen sampah nasional yang masih "terlantar", entah menyumbat selokan, terbakar di lahan terbuka, atau sekadar menumpuk di TPA yang sudah megap-megap.
Target 51,8 juta ton timbunan sampah pada 2026 bukan sekadar angka statistik; itu adalah bom waktu. Pertanyaannya, mampukah birokrasi kita beralih dari sekadar paradigma "angkut-buang" menuju tata kelola yang integratif?
Jika kita menoleh ke utara, Shanghai telah memberikan cetak biru bagaimana sebuah megalopolis bisa keluar dari jerat krisis serupa.

Disiplin: Antara Kesadaran dan Paksaan

Transformasi Shanghai pada 2019 tidak dimulai dengan permohonan santun, melainkan dengan *regulasi yang memiliki "taring"*. Hukum pemilahan sampah di sana membuktikan bahwa perubahan perilaku masyarakat seringkali harus diawali dengan paksaan hukum (*legal coercion*) sebelum menjadi budaya.
Di Indonesia, kita sebenarnya memiliki instrumen serupa melalui UU No. 32 Tahun 2009. Pernyataan Menteri Jumhur mengenai ancaman pidana satu tahun penjara dan denda Rp1 miliar adalah langkah "shock therapy" yang diperlukan. Namun, dalam kacamata ilmu pemerintahan, hukum tanpa konsistensi penegakan adalah macan kertas. Tantangan kita bukan pada ketiadaan pasal, melainkan pada *integritas pengawasan di level akar rumput*. Shanghai menggunakan relawan dan sistem "Grid Management" untuk memastikan setiap kantong sampah diperiksa. Tanpa pengawasan ketat di tingkat RT/RW, denda miliaran rupiah hanya akan menjadi retorika di atas kertas dokumen negara.

Teknologi dan Infrastruktur: Jembatan Menuju Solusi

Shanghai mengajarkan bahwa digitalisasi bukan sekadar hiasan. Penggunaan *Internet of Things* (IoT) untuk melacak truk sampah dan penggunaan *Waste-to-Energy* (WTE) yang mengubah 70 persen residu menjadi listrik adalah bentuk modernisasi infrastruktur yang mutlak.
Indonesia tidak bisa terus-menerus bergantung pada TPA konvensional seperti Bantar Gebang. Target 63,54 persen sampah terkelola pada 2026 membutuhkan akselerasi Teknologi Insinerasi bersih dan fasilitas pengolahan sampah organik (kompos/biogas) di tiap daerah. Pemerintah pusat harus memfasilitasi investasi ini, namun pemerintah daerah (Pemda) wajib menjamin keberlangsungan operasionalnya. Seringkali, infrastruktur dibangun dengan dana hibah pusat, namun mangkrak karena Pemda enggan mengalokasikan biaya pemeliharaan.

Pergeseran Paradigma: Sampah sebagai Aset

Poin krusial dari pidato Menteri Jumhur adalah ekonomi sirkular. Sampah harus berhenti dipandang sebagai "limbah" dan mulai dilihat sebagai "sumber daya". Shanghai berhasil melakukan ini dengan memberikan poin atau kredit bagi warga yang disiplin, yang kemudian bisa ditukar dengan kebutuhan pokok.
Ini adalah bentuk insentif ekonomi yang bisa diadopsi Indonesia. Jika memilah sampah berkorelasi langsung dengan pengurangan tagihan pajak bumi dan bangunan (PBB) atau voucher belanja, maka resistensi masyarakat akan berkurang.

Catatan Penutup: Menanti Langkah Nyata

Target 100 persen di 2029 adalah pertaruhan kredibilitas pemerintah. Kita tidak butuh lagi sekadar seremoni peresmian gedung TPS3R yang kemudian sepi penghuni.
Kita butuh:
1. *Konsistensi Penegakan Hukum:* Sanksi administratif bagi Pemda yang abai harus benar-benar dieksekusi.
2. *Modernisasi Logistik:* Memastikan sampah yang sudah dipilah warga tidak dicampur kembali saat pengangkutan.
3. *Edukasi Berkelanjutan:* Memasukkan literasi limbah ke dalam kurikulum pendidikan dasar, meniru cara Shanghai membentuk agen perubahan dari level anak-anak.

Transformasi Shanghai membuktikan bahwa "keajaiban" kebersihan adalah hasil dari perkawinan antara kemauan politik (*political will*), teknologi, dan kedisiplinan warga. Indonesia punya peluang yang sama, asalkan keberanian Menteri Jumhur diikuti oleh aksi nyata para kepala daerah di seluruh penjuru negeri. Jika tidak, 2029 hanya akan menjadi tahun di mana kita terkubur lebih dalam oleh gunung sampah yang kita buat sendiri.red

Pengalaman Panjang Jadi Modal Dr Adlan Menuju Kursi Sekda Medan

admin — Thu, 14 May 2026 08:32:00 +0700+0700

MEDAN | Halomedan.com
Jelang berakhirnya masa jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Medan Wiriya Alrahman yang akan memasuki masa pensiun, sejumlah nama pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Medan mulai diperbincangkan publik sebagai calon kuat pengganti.

Dari beberapa nama yang mencuat, sosok Adlan menjadi salah satu figur yang dinilai memiliki pengalaman, loyalitas, dan kapasitas birokrasi yang matang untuk menduduki jabatan strategis tersebut.

Nama Dr Adlan bukanlah sosok asing di lingkungan birokrasi Pemko Medan. Perjalanan karirnya sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dikenal penuh dinamika dan tantangan. Namun, di tengah berbagai proses yang dilalui, ia tetap dikenal sebagai pejabat yang santun, loyal terhadap pimpinan, serta memiliki dedikasi tinggi dalam menjalankan amanah.

Karakter kepemimpinan yang tenang, komunikatif, dan mudah bergaul membuat Dr Adlan cukup dikenal di kalangan ASN maupun masyarakat. Tidak sedikit yang menilai dirinya sebagai sosok pekerja keras yang selalu mampu menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab di setiap jabatan yang diembannya.

Saat ini, Dr Adlan dipercaya menjabat sebagai Staf Ahli Wali Kota Medan Bidang Kemasyarakatan dan SDM. Posisi tersebut dinilai sangat strategis karena berkaitan langsung dengan pembangunan sumber daya manusia dan persoalan sosial kemasyarakatan di Kota Medan.

Selain Dr Adlan, beberapa nama pejabat eselon II lainnya juga disebut-sebut berpotensi menjadi kandidat Sekda Kota Medan. Mereka di antaranya Beny Iskandar yang kini menjabat Kepala Badan Riset, Mhd Sofyan selaku Asisten Kesejahteraan Rakyat, serta Laksamana Putra yang menjabat Asisten Umum Pemko Medan. Nama-nama tersebut dianggap memiliki kapasitas masing-masing dalam mendukung jalannya roda pemerintahan Kota Medan.

Namun, bagi sebagian kalangan birokrasi dan tokoh masyarakat, pengalaman panjang yang dimiliki Dr Adlan menjadi nilai lebih yang patut diperhitungkan. Apalagi, ia dikenal aktif dalam berbagai organisasi kemasyarakatan dan saat ini dipercaya memimpin DPD Pendawa Sumatera Utara.

Aktivitasnya di organisasi sosial dinilai menjadi salah satu kekuatan tersendiri. Selain memahami tata kelola pemerintahan, Dr Adlan juga dianggap memiliki kemampuan membangun komunikasi dengan berbagai elemen masyarakat. Hal tersebut dinilai penting bagi seorang Sekda yang nantinya menjadi penghubung antara kepala daerah dengan seluruh perangkat pemerintahan.

Perjalanan karir Dr Adlan di lingkungan Pemko Medan juga cukup panjang dan sarat pengalaman. Beberapa jabatan penting yang pernah diembannya antara lain Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Medan, hingga Kepala Bagian Keagamaan Kota Medan.

Saat memimpin Dinas Pendidikan, ia dikenal aktif mendorong peningkatan kualitas pendidikan dan pembinaan tenaga pendidik. Sementara ketika menjabat Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dr Adlan disebut turut mendorong penguatan budaya literasi dan penataan arsip pemerintahan yang lebih baik.

Tidak hanya itu, Dr Adlan juga tercatat sebagai salah satu pejabat senior di Pemko Medan yang pertama menyandang gelar doktor. Pencapaian akademik tersebut menjadi bukti komitmennya dalam meningkatkan kapasitas diri sebagai pelayan masyarakat.

Dengan pengalaman birokrasi yang lengkap mulai dari bidang pendidikan, keagamaan, administrasi pemerintahan hingga sosial kemasyarakatan, banyak pihak menilai sosok Dr Adlan memiliki kemampuan yang cukup untuk mengemban amanah sebagai Sekda Kota Medan.

Apalagi saat ini Kota Medan membutuhkan figur birokrat yang tidak hanya memahami administrasi pemerintahan, tetapi juga mampu menjaga harmonisasi internal birokrasi serta memperkuat semangat kolaborasi "Medan untuk Semua" yang terus digaungkan Pemerintah Kota Medan di bawah kepemimpinan Walikota Rico Waas bersama Wakil Walikota Medan Zakiyuddin Harahap

Meski namanya mulai ramai diperbincangkan sebagai kandidat Sekda, Dr Adlan memilih merespons dengan rendah hati. Ia mengaku tidak memiliki ambisi berlebihan terhadap jabatan, dan hanya berupaya menjalankan tugas sesuai amanah pimpinan.

"Saya gak ngoyo, lakoni saja apa yang diperintahkan pimpinan kita. Dan selalu siap menjalankan amanah," ujar Dr Adlan kepada wartawan belum lama ini.
Pernyataan tersebut semakin memperlihatkan karakter dirinya yang selama ini dikenal tenang dan tidak terlalu mengejar jabatan. Baginya, pengabdian sebagai ASN adalah bentuk tanggung jawab kepada masyarakat dan pemerintah.

Kini, publik tinggal menunggu keputusan resmi dari Wali Kota Medan terkait siapa sosok yang nantinya dipercaya menduduki jabatan Sekda Kota Medan menggantikan Wiriya Alrahman.

Siapa pun yang terpilih nantinya tentu diharapkan mampu membawa birokrasi Pemko Medan semakin solid, profesional, dan mampu menjawab tantangan pembangunan kota yang terus berkembang. Namun dengan rekam jejak, pengalaman, serta dedikasi panjang yang dimilikinya, nama Dr Adlan menjadi salah satu figur yang dinilai layak untuk diperhitungkan.

Redaksi/Antogenk

JPU Tuntut Nadiem Makarim 18 Tahun Penjara Kasus Dugaan Korupsi Chromebook

admin — Thu, 14 May 2026 00:49:00 +0700+0700

Jakarta | Halomedan.com

Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Anwar Makarim, dengan pidana 18 tahun penjara dalam perkara dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook.

Selain pidana penjara, jaksa juga menjatuhkan tuntutan denda sebesar Rp1 miliar dengan subsider kurungan 190 hari. JPU turut menuntut pidana tambahan berupa uang pengganti yang mencapai sekitar Rp809,59 miliar serta Rp4,87 triliun dengan subsider pidana kurungan 9 tahun.

Dalam tanggapannya, Nadiem mengaku terpukul atas tuntutan tersebut dan mempertanyakan besarnya hukuman yang diajukan jaksa. Ia menilai tuntutan itu tidak sebanding dengan perkara pidana lain yang pernah ia bandingkan di persidangan.
"Penuntutan saya lebih besar daripada pembunuh, lebih besar daripada teroris," ujarnya usai persidangan, Selasa (13/5).

Nadiem juga menyoroti besaran uang pengganti yang menurutnya mencapai sekitar Rp5 triliun. Ia menegaskan angka tersebut tidak mencerminkan kekayaan riil yang dimilikinya.

Menurutnya, perhitungan jaksa didasarkan pada nilai tertinggi saham saat penawaran umum perdana (IPO) Gojek, yang bersifat sementara dan tidak menggambarkan kondisi kekayaan sebenarnya.

Ia menambahkan bahwa seluruh kepemilikan saham diperoleh secara sah sejak tahun 2015 sebagai hasil usaha. Nadiem juga menyatakan kecewa terhadap proses hukum yang sedang dijalaninya.Rdd

Nurul Arifin: Perlindungan Prajurit TNI di Misi Perdamaian Lebanon Harus Jadi Prioritas

admin — Wed, 13 May 2026 23:24:00 +0700+0700

Jakarta — Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Nurul Arifin menegaskan bahwa perlindungan terhadap prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan misi perdamaian dunia, khususnya di Lebanon.

Nurul menyoroti kondisi keamanan yang dinilai semakin berisiko di wilayah penugasan tersebut. Ia mengingatkan bahwa telah terjadi insiden prajurit TNI yang mengalami luka pada 2024, serta gugurnya empat prajurit Indonesia dalam insiden di Lebanon pada 2026.

"Kita mencatat ada prajurit TNI yang terluka pada 2024, dan bahkan gugurnya empat prajurit Indonesia dalam insiden di Lebanon tahun 2026 menjadi alarm serius bahwa kawasan tersebut memang berada dalam kondisi sangat berbahaya. Jangan sampai semangat menjaga perdamaian justru mengorbankan keselamatan prajurit kita," ujarnya.

Ia menegaskan negara wajib hadir untuk memastikan setiap personel Tentara Nasional Indonesia yang bertugas di misi internasional mendapatkan perlindungan, kesiapan, dan dukungan maksimal.

Menurutnya, evaluasi menyeluruh terhadap standar keamanan dan prosedur penugasan perlu dilakukan secara berkala agar misi perdamaian Indonesia tetap berjalan efektif tanpa mengabaikan keselamatan prajurit di lapangan.Red

Ir H Soekirman, Ini Katanya

admin — Wed, 13 May 2026 22:40:00 +0700+0700

Ir H Soekirman

I.
Dhandhanggula Soekirman Bebrayan

1.
Gya pinilih sumitra kinasih,
Perbaungan Insinyur Soekirman,
Nem April tanggal lahire,
Seket lima kang tahun,
Pagarjati SD nglampahi,
SMP Lubukpakam,
STM sumambung,
Fakultas ing Pertanian,
Tatas titis dadya sarjana winasis,
Tamat ing USU Medan.

2.
Bu Marliah garwa prameswari,
Searca Agung Nugroho putra,
Panji Septo Cahyo kiye,
Dimas Tri Aji katlu,
Dipa Wicaksono tumuli,
Ginanjaran kamulyan,
Dene wragilipun,
Prasetyo Feldafing nama,
Panca siwi milangeni darma bakti,
Bebrayan kautaman.

II.
Pangkur Soekirman Manembah

1.
Syariat miwah tarikat,
Pak Soekirman lampah hakikat jati,
Makrifat jroning manekung,
Ngibadah ing panembah,
Cipta muhung marang ingkang Maha Agung,
Miturut sabda brahmana,
Lelandhesan kitab suci.

2.
Kapurwakan sholat Isyak,
Barjamaah nuli ibadah wengi,
Wanci esuk Subuh khusuk,
Ing sanggar pamelengan,
Banjur dhuhur dhumateng kang Maha Luhur,
Lajeng Ashar trang sumunar,
Kaping lima lajeng Magrib.

3.
Kulakan ing pengajian,
Dhateng Kyai ulama ngelmi mumpuni,
Mungguh sagunging pituduh,
Manah pasrah sumarah,
Kang katuju sumuyud telenging kalbu,
Menga ajaran agama,
Manunggal kawula gusti.

III.
Gambuh Soekirman Momong

1.
Gembira siang dalu,
Pak Soekirman bareng momong putu,
Aneng kebun methik bayem jagung pari,
Mesem guyu lucu lucu,
Gesang dadi tambah kraos.

2.
Seneng saba ing kebun,
Macul ngarit ngasak dhangir matun,
Pak Soekirman patuladhan among tani,
LSM sami kayungyun,
BITRA aktivis kesohor.

3.
Garapan tekan tekun,
Keh priyantun melu padha gumun,
Olah tani Pak Soekirman pancen ahli,
Nandur puhung pari jagung,
Dhedhompolan agrom awoh.

4.
Sabarang kang tinandur,
Thukul subur bisa gawe makmur,
Tegal sawah kebun Pak Soekirman ngudi,
Jangkah gathuk langkah mathuk,
Guyub rukun gotong royong.

5.
Sugih ber bandha bandhu,
Linambaran tata ngelmu laku,
Pak Soekirman yekti sung tepa palupi,
Bebrayan unggul pinunjul,
Ayem tentrem lahir batos.

IV.
Pucung Sayuran Soekirman

1.
Sayur mayur ijo royo katon makmur,
Tandang Pak Soekirman,
Laras laris sarwa manis,
Perkebunan dedalane kemakmuran.

2.
Tela puhung ing kebun tansah ngrembuyung,
Sedhep yen sinawang,
Pak Soekirman nenanduri,
Pala wija pala pendhem trus ngrembaka.

3.
Pala simpar pala mambang pala gandhul,
Sakehing tanaman,
Pak Soekirman analiti,
Kacang loncang rimbang bawang pancen kondhang.

5.
Lombok kencur timun lombok sing misuwur,
Terong cipir bayam,
Pak Kirman nandur kenikir,
Gambas talas anjalari bagas waras.

V.
Mijil Bupati Soekirman

1.
Adipati Serdang Bedagai,
Mubal muncar pamor,
Kanugrahan hadiah Rancage,
Insinyur Haji Soekirman ngesti,
Adat Batak becik,
Wuwus bagus alus.

2.
Literasi pangarsi bupati,
Alam alem alon,
Haji Soekirman perbawa gedhe,
Wignya peprentahan birokrasi,
Cakap diplomasi,
Cocok cakep cukup.

VI.
Megatruh Soekirman Ayom

1.
Pertanian organik panemu perlu, Yayasan Bitra mayungi,
Ketrampilan tiyang dhusun,
LSM mangka pembimbing,
Lapisan sosial ngisor.

2.
Sambang sambung sawang srawung lung tinulung,
Jembar wiyar tanpa tepi,
Soekirman ber bandha bandhu,
Gita gati tur gemati,
Pribadi kang ayem ayom.

VII
Asamarandana Soekirman Seni

1.
Ngumandhang nalika nyanyi,
Swara arum enak penak,
Amimbuhi kajen kopen,
Rerengganing pesta raja,
Soekirman aweh hiburan,
Rumaketing kekadanngan,
Supeket mitra sedulur,
Rinengga cipta budaya.

2.
Lelagoning campursari,
Tetembangan macapatan,
Syair populer sing ngejreng,
Apa dene gendhing kuna,
Jamak limrah kanca muda,
Padha seneng goyang ndangdut,
Kanggo nggusah payah lelah.

VIII
Durma Soekirman Sentosa

1.
Soekirman gumreget gumregut gumregah,
Gagasan ageng inggil,
Mardi gegayuhan,
Pamrihe kasembadan,
Tatag tutug titi patitis,
Jangka kajangkah,
Gemblenging pamarsudi.

2.
Tekad kuat sumebar makantar kantar,
Ngukir lenging pamikir,
Cipta rasa karsa,
Mbudidaya pramana,
Pakarti pakerti pekerti,
Mrih kasembadan,
Nganti usaha kasil.

IX
Sinom Cipta Soekirman

1.
Saben tindak ngendi paran,
Soekirman terus angudi,
Karem thukulan tanaman,
Sabisane nggawa wiji,
Ing tembe dadi seksi,
Sawusnya winih tumuwuh,
Turta paring piguna,
Kagem saranane urip,
Dina benjang kalampahan padhang terang.

2.
Awewarah putra wayah,
Bisane sumerbak wangi,
Kelancaran sesrawungan,
Kembang kenanga melathi,
Mimbuhi rasa asri,
Angarurum ganda arum,
Jumbuh aruh kagunan,
Adi luhung edi peni,
Pak Soekirman sukarena kaendahan.

X.
Kinanthi Soekirman Rahayu

1.
Marsudi suka rahayu,
Soekirman ngenaki ati,
Ulat patrap lan pangucap,
Sumanak kedaling lathi,
Grapyak penak jenak enak,
Pasuryan sumeh memanis.

2.
Soekirman unggul pinunjul,
Rikat trengginas terampil,
Duk nalika tandang karya,
Sabarang gawe mrantasi,
Jelas tuntas genep genah,
Beres kures sami nampi.

XI
Maskumambang Pasuwitan Soekirman

1.
Purna karya sakeh pakaryan prayogi,
Kagagas ing sakjroning tyas,
Pak Soekirman mitayani,
Minangka pangembat praja.

Kadang mitra mastuti suka basuki,
Jejering reh pasuwitan,
Labuh labet mring negari,
Darma bakti nusa bangsa.

Batangterap Perbaungan, serdang Bedagai, Medan, Sumatera Utara.
Rebo Kliwon, 13 Mei 2026.
Purwadi

Penetapan Tersangka Ronnipaslani Dinilai Dipaksakan, Saksi Mengaku Ragu Surat Mana yang Dipalsukan

admin — Wed, 13 May 2026 22:18:00 +0700+0700

Halomedan.com | Penetapantersangka (TSK) terhadap Ronnipaslani oleh Polda Sumatera Utara dinilai terlalu dipaksakan. Pasalnya, dalam fakta persidangan, Benny Susi yang mengaku sebagai pemilik tanah justru terlihat ragu saat menjelaskan dokumen mana yang diduga dipalsukan sebagaimana laporan yang dibuatnya.

Hal itu terungkap dalam sidang kesembilan yang digelar pada Kamis (13/05) di Ruang Sidang 4 Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan agenda mendengarkan keterangan saksi Benny Susi.

Dalam persidangan, Benny Susi tampak beberapa kali terbata-bata saat menjawab pertanyaan dari penasihat hukum (PH) terdakwa Ronnipaslani, Muhammad Yani Rambe. Pertanyaan yang diajukan berkaitan dengan sertifikat hak milik (SHM) Nomor 112 seluas 12.444 meter persegi dan SHM Nomor 122 seluas 1.198 meter persegi.

Benny Susi dinilai kewalahan menjawab pertanyaan yang dilontarkan secara bertubi-tubi. Bahkan, ia beberapa kali menggunakan istilah "saya kira" saat memberikan jawaban sehingga dianggap tidak pasti. Kondisi itu sempat membuat Hakim Ketua Endra Hermawan, SH, MH menegur saksi agar menjawab sesuai pertanyaan dan mengatakan "tidak tahu" apabila memang tidak mengetahui jawabannya.

Fakta lain yang terungkap di persidangan yakni terkait proses pengesahan peralihan tanah. Dalam sidang disebutkan bahwa pengesahan dilakukan lebih dahulu sebelum adanya permohonan.
Selain itu, jawaban Benny Susi juga dinilai lebih banyak bernada ragu-ragu dan beberapa kali menyebut nama Josua Simanjuntak sebagai pihak yang dititipkan untuk menjaga tanah tersebut.

Salah satu hakim anggota kemudian kembali mempertegas pertanyaan dari PH Muhammad Yani Rambe terkait nilai kerugian sebesar Rp30 miliar sebagaimana tercantum dalam dakwaan. Namun, Benny Susi disebut tidak dapat menjelaskan secara rinci mengenai angka kerugian tersebut di hadapan majelis hakim.

Tidak hanya itu, Hakim Ketua juga mempertanyakan secara langsung apakah terdapat surat-surat yang dipalsukan dalam perkara tersebut. Akan tetapi, Benny Susi kembali tidak dapat memberikan jawaban tegas.

Usai persidangan, penasihat hukum Ronnipaslani, Muhammad Yani Rambe, menegaskan bahwa penetapan kliennya sebagai tersangka oleh Polda Sumut terkesan dipaksakan.

"Bahkan saya ragu, jangan-jangan salah objek, sebab jawaban Benny Susi tidak tegas dan kerap lupa," ujar Muhammad Yani Rambe didampingi tim kuasa hukumnya, Ardiansyah Putra Munthe.rel

Di Antara Zikir dan IUP: Perebutan Ruang Hidup di Beutong Ateuh

admin — Wed, 13 May 2026 18:12:00 +0700+0700

BEUTONG ATEUH — Gema zikir dan selawat mengalun lirih di atas Jembatan Krueng Beutong, Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang, Kabupaten Nagan Raya, Selasa, 12 Mei 2026. Di bawah langit mendung yang menggantung rendah di pegunungan, ratusan warga berkumpul. Tokoh adat, ulama, pemuda hingga kelompok perempuan merapatkan barisan. Mereka datang bukan untuk seremoni keagamaan biasa.

Di tengah lantunan doa yang pecah bersama desir sungai, terselip kegelisahan panjang tentang masa depan tanah yang mereka sebut sebagai warisan leluhur. Hari itu, zikir menjelma menjadi bahasa perlawanan.

Masyarakat Beutong Ateuh sedang menyampaikan satu pesan yang mereka anggap tak lagi bisa ditawar: menolak aktivitas pertambangan yang dinilai mengancam ruang hidup mereka.

"Kami segenap masyarakat Beutong Ateuh Banggalang akan mempertahankan Beutong Ateuh ini sampai titik penghabisan," ujar Tgk. Malikul Azis, koordinator aksi, dalam orasinya.

Pernyataan itu bukan letupan emosi sesaat. Penolakan terhadap tambang di kawasan Beutong Ateuh telah tumbuh sejak beberapa waktu terakhir. Sebelumnya, kelompok Perempuan Beutong Bersatu (PBB) juga menyuarakan sikap serupa. Kekhawatiran warga berlapis: ancaman terhadap kawasan hutan, sungai, sumber air, lahan pertanian, hingga perubahan pola hidup masyarakat yang selama ini menggantungkan hidup pada keseimbangan alam.

Di balik keresahan itu, dua nama perusahaan mulai ramai diperbincangkan warga: PT Hasil Bumi Sembada (PT HBS) dan PT Alam Cempaka Wangi (PT ACW). PT HBS disebut mengincar kawasan eksplorasi seluas 2.432,82 hektare. Sementara PT ACW telah mengantongi Izin Usaha Pertambangan (IUP) komoditas tembaga seluas 1.860,75 hektare.

Bagi sebagian warga, persoalannya bukan semata keberadaan perusahaan. Yang dipertanyakan adalah bagaimana proses perizinan dapat berjalan di tengah penolakan yang mereka anggap belum pernah selesai.

Dalam orasinya, Tgk. Malikul Azis menyampaikan peringatan kepada pemerintah daerah dan Pemerintah Aceh agar berhati-hati dalam mengambil keputusan mengenai izin perusahaan tambang. Ia juga mengingatkan agar pemerintah tidak begitu saja mempercayai pihak-pihak yang mengatasnamakan masyarakat.

"Kami harap kepada Bupati Nagan Raya, serta Gubernur Aceh agar jangan semena-mena mengeluarkan izin perusahaan. Jangan ditipu dengan narasi-narasi sebagian oknum yang mengatasnamakan Beutong Ateuh. Sampai hari ini, masyarakat belum menerima satupun izin perusahaan di sini," katanya.

Pernyataan itu membuka pertanyaan yang lebih besar: sejauh mana masyarakat benar-benar dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan?

Di tingkat administrasi pemerintahan, IUP PT ACW diketahui telah diterbitkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Aceh pada Januari 2026. Izin tersebut menjadi bagian dari 21 IUP baru di Aceh dengan cakupan ribuan hektare lahan.

Namun di lapangan, sebagian masyarakat mengaku belum pernah memperoleh penjelasan yang memadai mengenai dampak lingkungan, risiko sosial, maupun bentuk persetujuan kolektif atas rencana pertambangan tersebut.

Situasi ini memunculkan diskusi mengenai prinsip Free, Prior and Informed Consent (FPIC)—persetujuan masyarakat yang diberikan tanpa tekanan, didahului informasi yang cukup, dan dilakukan sebelum proyek berjalan. Dalam banyak konflik sumber daya alam, prinsip ini kerap menjadi ukuran legitimasi sosial sebuah proyek.

Di Beutong Ateuh, sebagian warga merasa proses itu belum sepenuhnya terjadi.

Dalam perkembangan lain, pembicaraan mengenai siapa yang berada di balik mulusnya jalan perizinan tambang mulai berkembang di tengah masyarakat. Sejumlah warga dan aktivis lokal menyebut adanya figur politik yang dinilai memiliki kedekatan dengan lingkar kekuasaan di Aceh.

Nama T. Irsyadi, yang diketahui menjabat Bendahara DPD Partai Gerindra Aceh, ikut muncul dalam percakapan publik terkait polemik tambang di kawasan Beutong Ateuh. Namun, hingga kini belum terdapat dokumen terbuka maupun pernyataan resmi yang dapat mengonfirmasi sejauh mana keterkaitan figur tersebut dengan proses perizinan ataupun aktivitas perusahaan di wilayah itu.

Karena itu, informasi tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut.

Yang juga menjadi sorotan warga adalah pola pendekatan perusahaan sebelum izin resmi diterbitkan. Pada Desember 2025, bantuan sosial berupa paket pangan dibagikan kepada sekitar 822 kepala keluarga di kawasan tersebut. Sebagian warga awalnya menganggap bantuan itu sebagai bentuk empati pascabencana alam.

Namun belakangan, di tengah menguatnya isu tambang, muncul pertanyaan dari sebagian masyarakat mengenai hubungan bantuan tersebut dengan agenda sosial perusahaan. Hingga tulisan ini dibuat, belum diperoleh penjelasan resmi dari pihak perusahaan mengenai tujuan program tersebut.
Persoalan Beutong Ateuh menjadi lebih sensitif karena posisi geografisnya. Kawasan itu berbatasan langsung dan menjadi daerah penyangga Kawasan Ekosistem Leuser, bentang alam yang selama ini dipandang memiliki fungsi vital bagi keseimbangan lingkungan Aceh.

Kekhawatiran warga juga dipengaruhi pengalaman masa lalu. Publik Aceh pernah menyaksikan sengketa pertambangan di kawasan serupa ketika izin perusahaan tambang akhirnya dibatalkan melalui putusan hukum. Putusan tersebut menjadi pengingat bahwa konflik antara investasi, tata ruang, perlindungan lingkungan, dan hak masyarakat lokal bukan perkara sederhana.

Kini, sebagian warga melihat pola yang nyaris serupa mulai muncul kembali: izin hadir di tengah penolakan masyarakat, proses partisipasi dipertanyakan, dan pemerintah diuji soal keberpihakannya.

Di atas Jembatan Krueng Beutong, di antara zikir yang terus menggema, pesan warga terdengar sederhana namun tegas: tanah leluhur bukan sekadar hamparan konsesi di atas peta. Bagi mereka, itu adalah ruang hidup—sesuatu yang akan dipertahankan, sejauh apa pun pertarungan harus dijalani. Muktar/r

Pelantikan Pengurus FORWAKA Medan Periode 2026–2028, Irfandi : Perkuat Sinergi Pers dan Aparat Penegak Hukum

admin — Wed, 13 May 2026 17:45:00 +0700+0700

MEDAN — Pelantikan Pengurus Forum Wartawan Kejaksaan (FORWAKA) Medan Periode 2026–2028 resmi digelar di Emerald Garden International Hotel, Medan, Selasa (13/5/2026). Acara berlangsung khidmat dan penuh semangat kebersamaan dengan dihadiri unsur kejaksaan, TNI-Polri, pengurus FORWAKA Sumatera Utara, serta tamu undangan dari berbagai daerah.

Pelantikan pengurus FORWAKA Medan dilakukan oleh FORWAKA Sumatera Utara sebagai bentuk penguatan organisasi dan peningkatan profesionalisme wartawan yang melakukan peliputan di lingkungan kejaksaan. Momentum tersebut sekaligus menjadi ajang mempererat solidaritas insan pers dalam mendukung keterbukaan informasi publik yang akurat, berimbang, dan terpercaya.

Ketua FORWAKA Sumut, Irfandi hadir langsung didampingi Sekretaris T. Andre Pratama, Bendahara Awaluddin Lubis, Wakil Ketua Rizaldi Gultom, SH, serta jajaran pengurus FORWAKA Sumut lainnya. Dalam sambutannya, Irfandi berharap kepengurusan FORWAKA Medan yang baru dapat menjaga marwah organisasi serta meningkatkan kualitas jurnalistik yang profesional dan berintegritas.

"FORWAKA harus menjadi wadah wartawan yang solid, independen, dan mampu menjalin sinergitas positif dengan seluruh institusi penegak hukum tanpa meninggalkan fungsi kontrol sosial pers," ujar Irfandi dalam sambutannya.

Selain itu, kegiatan juga dihadiri Ketua FORWAKA Tanjungbalai Sudi Rahmat, Ketua FORWAKA Belawan Budianto, serta Ketua FORWAKA Deliserdang Daniel Ginting. Kehadiran pengurus FORWAKA dari berbagai daerah menunjukkan soliditas organisasi wartawan kejaksaan di Sumatera Utara yang terus berkembang.

Dari unsur Forkopimda dan aparat penegak hukum, acara turut dihadiri perwakilan Kejaksaan Negeri Medan melalui Kasubsi II Bidang Intelijen, Reza Surya Mardhika, SH MH, Dandim 01/02 yang diwakili Kapten ARH Yudo Baban Subarna, Kasie Humas Polresta Medan, serta sejumlah tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya mewakili Kajari Medan, Reza Surya Mardhika menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya pelantikan FORWAKA Medan dan berharap hubungan baik antara insan pers dengan institusi kejaksaan terus terjalin secara profesional.

"Kami berharap FORWAKA dapat menjadi mitra strategis Kejaksaan dalam menyampaikan informasi hukum yang edukatif kepada masyarakat serta tetap menjunjung tinggi kode etik jurnalistik," ungkapnya.

Dengan dilantiknya kepengurusan baru FORWAKA Medan periode 2026–2028, organisasi tersebut diharapkan semakin aktif dalam membangun komunikasi yang sehat antara media dan aparat penegak hukum, sekaligus memperkuat peran pers sebagai pilar demokrasi di Sumatera Utara. Rel

Transformasi TNI AD dan AI Jadi Sorotan Seminar Strategis di Seskoad Bandung, ini harapannya*

admin — Wed, 13 May 2026 17:19:00 +0700+0700

BANDUNG - Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat menggelar seminar nasional bertajuk "Transformasi Militer: From Combat Force to Strategic Force, Transformasi TNI AD Melalui Yonif TP, Artificial Intelligence dan Ekonomi Nasional" di Gedung Satrio Seskoad, Bandung, Rabu (13/5/2026).

Seminar ini menjadi forum strategis yang membahas arah baru transformasi pertahanan Indonesia di tengah dinamika geopolitik global, perkembangan teknologi kecerdasan buatan (AI), hingga tantangan ekonomi dunia.

Kegiatan tersebut dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara dari unsur TNI dan Polri, kepala daerah, akademisi, serta ratusan peserta didik militer dan mahasiswa.

Seminar menghadirkan sejumlah tokoh nasional, diantaranya Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc., Jenderal TNI (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan, M.P.A, (Ketua Dewan Ekonomi Nasional), serta Komandan Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (Danseskoad), Mayor Jenderal TNI Dr. Agustinus Purboyo, S.I.P., M.Tr. (Han)., PGCert., RCDS, Prof, Yohanes Surya, Ph.D.(Direktur Peneliti Surya Research Education Center), serta Assoc. Prof. Sri Fatmawati, Ph.D.(Direktur Taman Sains Teknologi Herbal dan Hortikultura) Dalam sambutannya,

Kasad Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menegaskan pentingnya penguatan kapasitas prajurit melalui kajian strategis, seminar, dan pendampingan terhadap program-program pemerintah.

Menurutnya, transformasi TNI AD tidak hanya berkaitan dengan kekuatan tempur, tetapi juga kemampuan adaptasi terhadap kondisi sosial, geografis, dan perkembangan teknologi. Beliau menilai keterbatasan fasilitas di berbagai wilayah Indonesia harus dijawab dengan kreativitas dan inovasi prajurit di lapangan.

Maruli mencontohkan tantangan latihan militer di daerah terpencil yang minim sarana, mulai dari keterbatasan kolam renang hingga fasilitas latihan menembak. Meski demikian, beliau optimistis prajurit Indonesia memiliki daya adaptasi tinggi.

"Prajurit TNI harus mampu berkreasi dalam segala keterbatasan. Tentara Indonesia dikenal sangat kreatif dan mampu memaksimalkan apa yang tersedia," ujarnya.

Selain membahas penguatan militer, seminar juga menyoroti hubungan erat antara stabilitas keamanan dan ekonomi nasional. Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan, menekankan pentingnya kekompakan nasional dalam menghadapi tekanan ekonomi global dan ketidakpastian geopolitik dunia.

Menurut Luhut, keberhasilan program Presiden Prabowo Subianto sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah, TNI, Polri, akademisi, dan masyarakat sipil. Ia menyebut berbagai program strategis seperti koperasi nelayan, bantuan sosial, pengawasan program makan bergizi gratis, hingga hilirisasi industri membutuhkan dukungan kolektif seluruh elemen bangsa.

"Kekompakan adalah kunci keberhasilan. Kritik boleh dilakukan, tetapi harus bersifat membangun demi memperkuat stabilitas nasional," kata Luhut.

Dalam kesempatan tersebut, Luhut juga menyoroti perkembangan teknologi Artificial Intelligence (AI) sebagai faktor penting yang akan menentukan masa depan pertahanan dan ekonomi Indonesia. Ia mengungkapkan bahwa Indonesia mulai membangun ekosistem riset AI dan teknologi pertanian modern dengan melibatkan sejumlah peneliti nasional.

Menurutnya, Indonesia harus mampu bersaing dengan negara-negara besar seperti Amerika Serikat, China, dan Thailand dalam pengembangan teknologi strategis, termasuk rekayasa pertanian, pengolahan data, hingga sistem pertahanan modern berbasis AI

Luhut menjelaskan, perubahan geopolitik dunia saat ini telah mendorong banyak negara menjadikan keamanan sebagai fondasi utama kebijakan ekonomi. Persaingan global tidak lagi hanya terjadi di sektor militer, tetapi juga energi, mineral kritis, rantai pasok industri, hingga keamanan siber.

Ia memperingatkan bahwa konflik global dan ketegangan kawasan dapat berdampak langsung terhadap stabilitas ekonomi Indonesia, terutama melalui kenaikan harga minyak dunia dan gangguan rantai pasok internasional. Karena itu, Indonesia dinilai perlu memperkuat ketahanan energi, ketahanan pangan, serta industri pertahanan nasional.

Dalam konteks pertahanan modern, Luhut menekankan pentingnya pengembangan teknologi drone, roket, dan sistem keamanan siber untuk menghadapi ancaman perang masa depan yang semakin berbasis teknologi.

"Perang modern kini bergerak ke arah teknologi tinggi. Indonesia harus siap membangun pertahanan yang adaptif dan mandiri," tegasnya.

Seminar di Seskoad Bandung tersebut menjadi momentum penting dalam memperkuat kolaborasi antara sektor pertahanan, teknologi, dan ekonomi nasional.

Transformasi TNI AD menuju strategic force dinilai menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas nasional sekaligus mendukung visi Indonesia menghadapi tantangan global di masa depan. Penseskoad.red

Sampah, Energi, dan Masa Depan Indonesia Ketika Gunungan Sampah Bisa Menjadi “Tambang Energi” Baru Negara

admin — Wed, 13 May 2026 16:27:00 +0700+0700

Oleh: Abdullah Rasyid
Mahasiswa Doktoral Ilmu Pemerintahan IPDN

Jakarta setiap hari memproduksi sekitar 8.000–10.000 ton sampah. Angka itu sulit dibayangkan. Jika ditumpuk, volumenya bisa menyerupai gunung kecil yang terus tumbuh setiap hari tanpa henti. Di banyak kota besar Indonesia, pemandangan truk sampah mengular menuju Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sudah menjadi rutinitas harian yang dianggap biasa. Padahal sesungguhnya, itu adalah alarm krisis.

Belum lama ini, publik kembali dikejutkan dengan peristiwa longsornya gunungan sampah di kawasan TPST Bantargebang. Tragedi tersebut menjadi simbol nyata betapa pengelolaan sampah nasional sudah berada pada titik kritis. Longsoran sampah bukan sekadar insiden teknis, melainkan gambaran bahwa sistem pengelolaan limbah perkotaan Indonesia sedang menghadapi tekanan luar biasa akibat volume sampah yang terus meningkat setiap hari.

Bantargebang selama ini ibarat "paru-paru terakhir" bagi sampah Jakarta. Namun ketika gunungan sampah mulai longsor, sesungguhnya yang sedang runtuh bukan hanya timbunan limbah, melainkan juga paradigma lama pengelolaan sampah Indonesia yang terlalu bergantung pada sistem angkut-buang dan landfill konvensional.

Selama bertahun-tahun Indonesia memakai pendekatan lama: kumpulkan, angkut, lalu buang. Sampah diperlakukan sebagai barang sisa yang harus disingkirkan secepat mungkin dari kota. Akibatnya, TPA di berbagai daerah mengalami overload, mencemari air tanah, memproduksi gas metana, bahkan memicu kebakaran dan konflik sosial.

TPA Bantargebang kini menjadi simbol nyata bagaimana kota modern bisa "ditelan" oleh sampahnya sendiri. Gunungan sampah raksasa itu sesungguhnya bukan sekadar persoalan kebersihan, melainkan persoalan ketahanan nasional. Ketika kota tidak lagi mampu mengelola sampah, maka kesehatan publik terganggu, kualitas lingkungan turun, biaya sosial meningkat, dan stabilitas perkotaan ikut terancam.

Karena itu, langkah pemerintah bersama Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara yang mempercepat proyek Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PLTSa) di berbagai kota patut dibaca sebagai perubahan paradigma besar. Sampah tidak lagi dipandang sebagai beban, tetapi sebagai sumber daya ekonomi dan energi masa depan.

Nilai investasinya pun tidak main-main. Pemerintah menargetkan pembangunan puluhan proyek PLTSa nasional dengan nilai investasi mencapai miliaran dolar AS. Ini menunjukkan bahwa isu sampah kini sudah naik kelas menjadi agenda strategis negara, setara dengan proyek energi, jalan tol, atau hilirisasi industri.

Di sinilah menariknya. Dunia modern sebenarnya sudah lama menemukan bahwa sampah dapat diubah menjadi energi. Jepang, Singapura, Swedia, hingga Tiongkok berhasil membangun sistem Waste to Energy (WtE) yang mampu mengurangi volume sampah sekaligus menghasilkan listrik.

Teknologinya bekerja relatif sederhana. Sampah dibakar dalam fasilitas insinerasi modern. Panas dari pembakaran digunakan untuk memanaskan boiler hingga menghasilkan uap bertekanan tinggi. Uap itulah yang memutar turbin dan menghasilkan listrik. Dengan sistem modern, volume sampah bahkan bisa berkurang hingga 80–90 persen.

Artinya, ada dua masalah yang selesai sekaligus: sampah berkurang dan energi bertambah.

Bagi Indonesia, pendekatan ini sangat strategis. Pertama, Indonesia sedang menghadapi ancaman krisis lahan TPA. Kota-kota besar tidak lagi memiliki ruang luas untuk terus memperbesar tempat pembuangan sampah. Kedua, dunia sedang bergerak menuju transisi energi hijau. Negara-negara berlomba mencari sumber energi alternatif yang lebih ramah lingkungan. Dalam konteks itu, sampah justru berubah menjadi "tambang energi" baru di perkotaan.

Yang menarik, pengelolaan sampah modern juga berkaitan langsung dengan ekonomi karbon. Selama ini TPA menghasilkan gas metana yang menjadi salah satu penyumbang emisi besar. Dengan teknologi WtE, emisi tersebut dapat ditekan. Pengurangan emisi inilah yang nantinya bisa dikonversi menjadi kredit karbon dan bernilai ekonomi di pasar karbon global.

Artinya, sampah di masa depan bukan hanya menghasilkan listrik, tetapi juga menghasilkan carbon credit, investasi hijau, dan sumber penerimaan ekonomi baru.

Namun tentu saja jalan menuju ke sana tidak mudah.

Masalah terbesar Indonesia sebenarnya bukan pada teknologi, melainkan tata kelola. Pengelolaan sampah masih tersebar di banyak institusi, mulai dari pemerintah daerah, kementerian teknis, hingga operator swasta. Akibatnya koordinasi sering lambat dan kebijakan tidak sinkron.

Selain itu, budaya memilah sampah di masyarakat juga masih rendah. Padahal sistem WtE modern membutuhkan pemilahan yang baik agar proses pengolahan berjalan optimal. Di banyak negara maju, disiplin masyarakat menjadi fondasi utama keberhasilan pengelolaan sampah.

Tantangan lain adalah biaya investasi yang sangat mahal. Satu proyek PLTSa dapat menelan biaya triliunan rupiah dengan masa pengembalian investasi yang panjang. Karena itu pemerintah harus hadir memberikan kepastian regulasi, jaminan proyek, serta kepastian tarif listrik agar investor memiliki kepercayaan.

Tetapi di balik semua tantangan itu, Indonesia sesungguhnya memiliki peluang besar menjadi kekuatan ekonomi hijau baru di Asia Tenggara. Kita memiliki pasar besar, volume sampah besar, kebutuhan energi tinggi, dan dorongan global menuju ekonomi rendah karbon.

Dalam perspektif yang lebih luas, pengelolaan sampah modern bukan sekadar isu lingkungan. Ia sudah menjadi bagian dari geopolitik energi, ekonomi hijau, dan masa depan kota-kota modern dunia.

Kota masa depan bukanlah kota yang hanya memiliki gedung tinggi dan jalan lebar. Kota masa depan adalah kota yang mampu mengolah limbahnya sendiri menjadi energi, mengurangi emisi, dan menciptakan siklus ekonomi berkelanjutan.

Peristiwa longsornya gunungan sampah di Bantargebang harus menjadi alarm keras bahwa Indonesia tidak bisa lagi menunda transformasi pengelolaan sampah nasional. Jika tidak diubah, gunungan sampah akan terus tumbuh menjadi ancaman ekologis, sosial, dan ekonomi bagi generasi mendatang.

Indonesia tidak boleh lagi melihat sampah sebagai urusan belakang rumah. Sampah adalah soal masa depan negara. Dan mungkin, dari gunungan sampah yang selama ini dianggap masalah, Indonesia justru sedang menemukan salah satu sumber energi dan kekuatan ekonomi barunya.

Laksamana Putra Siregar Mulai Disebut Kandidat Calon Sekda Medan

admin — Wed, 13 May 2026 15:14:00 +0700+0700

MEDAN — Nama Laksamana Putra Siregar mulai ramai diperbincangkan sebagai salah satu kandidat kuat calon Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Medan. Hal itu mencuat menyusul akan berakhirnya masa jabatan Wiriya Alrahman yang dikabarkan segera memasuki masa pensiun.

Saat ini, Laksamana Putra menjabat sebagai Asisten Umum Setda Kota Medan dan juga dipercaya sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan. Posisi tersebut dinilai semakin menguatkan peluangnya dalam bursa calon sekda.

Di kalangan birokrasi Pemko Medan, Laksamana Putra disebut-sebut mulai memasang ancang-ancang untuk mencuri perhatian Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas dan Wakil Wali Kota Zakiyuddin Harahap. Namun demikian, penentuan jabatan Sekda tetap menjadi hak prerogatif wali kota.

Karier birokrasi Laksamana Putra terbilang cukup panjang di lingkungan Pemerintah Kota Medan. Ia pernah menduduki sejumlah jabatan strategis, mulai dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan, Kepala Dinas Perpustakaan Kota Medan, hingga kini menjabat Asisten Umum Setda Kota Medan.

Penunjukannya sebagai Plt Kadisdikbud Kota Medan juga dinilai menjadi sinyal masih besarnya kepercayaan pimpinan daerah terhadap dirinya dalam menangani sektor strategis pemerintahan.

Meski begitu, perjalanan menuju kursi Sekda Medan dipastikan tidak akan mudah. Sejumlah nama pejabat eselon II lainnya juga dikabarkan mulai masuk dalam radar bursa calon sekda.

Lalu bagaimana sebenarnya rekam jejak dan kinerja Laksamana Putra selama menduduki sejumlah jabatan penting di Pemko Medan? Tunggu ulasan berikutnya.

Hingga berita ini diturunkan, Laksamana Putra belum memberikan tanggapan terkait namanya yang mulai ramai disebut dalam bursa calon Sekda Medan.//
Redaksi Antogenk

RPK Langkat Resah, Bermohon Kebijakan Terbaik dari Pimpinan Bulog Medan

admin — Wed, 13 May 2026 11:56:00 +0700+0700

Langkat - Keberadaan RPK (Rumah Pangan Kita) sebagai mitra resmi Bulog selama ini menjadi ujung tombak dalam menjaga ketersediaan pangan murah bagi masyarakat. Melalui jaringan RPK, beras SPHP dapat dijangkau warga dengan harga HET (Harga Eceran Tertinggi) yang telah ditetapkan, sekaligus membantu menjaga stabilitas harga pangan di tengah masyarakat.

Namun di balik upaya tersebut, sejumlah pelaku RPK di Kabupaten Langkat kini mengaku mulai kewalahan akibat meningkatnya biaya operasional pengambilan beras sejak gudang Bulog Stabat tidak lagi beroperasi karena proses renovasi.

Salah seorang pemilik RPK di Stabat, Dony Syahputra, Rabu (13/5/05) menuturkan bahwa selama gudang Bulog Stabat masih aktif, proses pengambilan surat order (SO) hingga distribusi beras tetap dilakukan digudang Stabat, berjalan lebih mudah dan efisien. Setiap RPK biasanya mendapat jatah pengambilan sebanyak 400 goni per minggu.

"Dulu kami cukup mengambil di gudang Stabat. Ongkos masih sangat terjangkau dan distribusi ke masyarakat bisa berjalan lancar," ujarnya.

Namun beberapa bulan terakhir, pengambilan beras dialihkan ke Medan sesuai arahan Bulog Cabang Medan. Para mitra RPK harus mengambil SO ke kantor Bulog di Tanjung Morawa, kemudian melanjutkan pengambilan beras ke pergudangan di Kota Medan sesuai arahan petugas Bulog cabang Medan digudang mana beras harus diambil.

Kondisi itu, menurut Dony, membuat biaya operasional melonjak cukup tinggi. Mulai dari ongkos sewa mobil barang, bahan bakar, biaya tol, hingga tenaga angkut yang ditanggung sendiri, sementara jumlah pengambilan kini hanya dibatasi 200 goni.

"Jarak tempuh semakin jauh, biaya tol dan sewa mobil tetap besar, tetapi jatah pengambilan justru berkurang menjadi 200 goni. Ini sangat memberatkan kami sebagai mitra kecil di daerah," ungkapnya.

Dony yang juga tergabung dalam organisasi PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) Kabupaten Langkat dan sebagai Pemimpin Redaksi disalah satu media online berharap agar pihak Bulog dapat memberikan kebijakan yang lebih berpihak kepada mitra RPK di daerah, khususnya yang berada jauh dari Kota Medan.

Ia memohon kepada Pimpinan Cabang Bulog Medan agar pengambilan beras dapat kembali diberikan sebanyak 400 goni seperti sebelumnya, sehingga biaya angkut dan biaya jalan Tol yang dikeluarkan para mitra tetap seimbang dengan jumlah barang yang diambil.

"Kalau memang belum bisa kembali normal karena gudang Stabat masih renovasi, setidaknya pengambilan bisa dilakukan dua minggu sekali dengan jumlah 400 goni. Karena ongkos jalan, tol, dan sewa mobil tetap sama," harapnya.

Menurutnya, para pelaku RPK selama ini bukan semata mengejar keuntungan, melainkan ikut membantu pemerintah menjaga kestabilan harga pangan dan memastikan masyarakat tetap bisa memperoleh beras SPHP dengan harga HET.

"Kami hanya berharap ada kebijakan yang sedikit meringankan. Supaya RPK yang menjual beras nya di toko pada masyarakat di daerah tetap bertahan dan masyarakat kecil tetap mudah mendapatkan beras SPHP dengan harga HET," tutupnya.rel

Kemnaker Uji 2.100 Calon Ahli K3 Umum Batch 2 untuk Perkuat Budaya Keselamatan Kerja

admin — Wed, 13 May 2026 00:43:00 +0700+0700

Jakarta — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menggelar Evaluasi Pembinaan dan Sertifikasi Ahli K3 Umum Batch 2 yang diikuti 2.100 peserta dari berbagai daerah di Indonesia pada 12–13 Mei 2026. Kegiatan yang diselenggarakan bersama Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PJK3) ini menjadi langkah strategis Kemnaker untuk memperkuat kompetensi calon Ahli K3 dalam mendorong budaya kerja yang aman, sehat, dan produktif di tempat kerja.

Evaluasi dilaksanakan secara serentak di berbagai wilayah di Indonesia, seperti Jakarta, Surabaya, dan Makassar, sebagai bagian dari upaya memperluas penguatan kompetensi K3 di dunia kerja.

Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli menegaskan bahwa penguatan kompetensi Ahli K3 menjadi bagian penting dalam mendukung transformasi dunia kerja yang semakin dinamis dan berisiko tinggi. Menurutnya, keberadaan 2.100 calon Ahli K3 Umum ini merupakan investasi penting dalam memperkuat ekosistem ketenagakerjaan nasional.

"Kemnaker terus mendorong agar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) tidak hanya dipahami sebagai kepatuhan terhadap regulasi, tetapi menjadi budaya kerja yang melekat di setiap tempat kerja. Karena itu, kualitas Ahli K3 harus dipastikan sejak proses pembinaan dan sertifikasi," ujar Yassierli.

Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Binwasnaker dan K3), Ismail Pakaya, mengatakan evaluasi tersebut merupakan tahapan penting untuk memastikan calon Ahli K3 Umum memiliki kompetensi yang memadai dalam memahami dan menerapkan norma K3 di tempat kerja.

"Kegiatan evaluasi ini bukan sekadar proses administratif, melainkan instrumen penting untuk memastikan calon Ahli K3 benar-benar memahami norma dan prinsip K3, sehingga mampu menjalankan perannya secara profesional dalam menciptakan budaya kerja yang aman, sehat, dan produktif," kata Ismail melalui siaran pers Biro Humas Kemnaker, Selasa (12/5/2026).

Adapun materi yang diujikan pada kegiatan ini meliputi dasar-dasar K3, pengawasan norma keselamatan kerja mekanik, pesawat uap dan bejana tekan, pesawat angkat dan angkut, keselamatan kerja listrik, penanggulangan kebakaran, keselamatan konstruksi bangunan, lingkungan kerja, Sistem Manajemen K3 (SMK3), serta manajemen risiko.

Menurut Ismail, evaluasi tersebut merupakan tahapan wajib sebelum peserta memperoleh sertifikasi dan penunjukan sebagai Ahli K3 Umum sesuai ketentuan Kemnaker.

"Kami berharap para calon Ahli K3 Umum yang lulus evaluasi dapat menjadi agen perubahan budaya K3 di tempat kerja, mampu mengidentifikasi potensi bahaya, melakukan upaya pencegahan kecelakaan kerja, serta mendorong penerapan SMK3 secara efektif di perusahaan masing-masing," ujarnya.r