https://www.halomedan.com/ Halo Medan | Berani Tampil Beda Mon, 17 Aug 2026 14:41:52 +0700+0700 id-ID Kemerdekaan yang Harus Dirasakan, Kemerdekaan yang Belum Selesai Mon, 17 Aug 2026 13:32:00 +0700+0700 Oleh Abdullah Rasyid
Staf Khusus Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan RI dan Kandidat Doktor Ilmu Pemerintahan IPDN

Sehabis mengikuti upacara bendera pagi di Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan, Tangerang, kami turut menyaksikan Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana melalui layar televisi. Seperti setiap 17 Agustus, ada rasa haru ketika Merah Putih perlahan naik diiringi Indonesia Raya.

Namun, pada usia republik yang sudah 81 tahun, kemerdekaan semestinya membawa kita melampaui rasa haru. Ada pertanyaan yang perlu dijawab lebih jujur: seberapa jauh kemerdekaan itu telah dirasakan rakyat dalam kehidupan sehari-hari?

Satu kalimat Presiden Prabowo Subianto dalam Pidato Kenegaraan 14 Agustus 2026 relevan untuk direnungkan: kemerdekaan bukan hanya apa yang kita proklamasikan, tetapi apa yang dirasakan rakyat.

Kalimat itu sederhana, tetapi ukurannya berat. Sebab rakyat tidak hidup di dalam teks pidato, grafik pertumbuhan ekonomi, ataupun laporan tahunan kementerian. Mereka merasakan negara dari harga kebutuhan pokok, kesempatan mendapatkan pekerjaan, sekolah anak-anaknya, pelayanan rumah sakit, kepastian hukum, keamanan, dan kemudahan berurusan dengan birokrasi.

Karena itu, setelah delapan dasawarsa lebih merdeka, persoalan kita bukan lagi apakah Indonesia berdaulat. Itu sudah dijawab pada 17 Agustus 1945. Pertanyaannya sekarang: bagaimana kedaulatan itu digunakan dan siapa yang paling merasakan manfaatnya?

Apa arti kemerdekaan jika rakyat masih sulit memperoleh keadilan? Apa maknanya apabila kekayaan negeri menumpuk pada sedikit orang, sementara sebagian lainnya bekerja dari pagi sampai malam sekadar untuk bertahan hidup? Dan apa gunanya kekuasaan yang bersumber dari rakyat apabila setelah diberikan justru menjauh dari rakyat?

Para pendiri bangsa tidak mempertaruhkan hidup hanya untuk mengganti penguasa asing dengan penguasa yang lahir dari tanah yang sama. Mereka membangun republik yang harus melindungi segenap bangsa, mencerdaskan kehidupan rakyat, menghadirkan keadilan sosial, dan menggunakan kekayaan negeri bagi kemakmuran bersama.

Angka Harus Sampai ke Rumah Rakyat

Pemerintahan Presiden Prabowo membawa agenda besar untuk memperkuat kemandirian bangsa. Dalam 21 bulan pemerintahan, Presiden menyebut telah ditempuh 121 kebijakan transformatif dengan empat pegangan: menjalankan UUD 1945, melindungi kepentingan nasional yang vital, mengatasi kesulitan rakyat, serta menjaga kepentingan generasi mendatang.

Ada satu penegasan yang seharusnya menjadi ukuran bagi seluruh penyelenggara negara: kekuasaan tidak diberikan untuk menjelaskan mengapa sebuah masalah tidak dapat diselesaikan. Kekuasaan diberikan untuk menyelesaikannya.

Berbagai indikator memang memberi alasan untuk optimistis. Pertumbuhan ekonomi tetap berada di atas lima persen. Investasi mencapai sekitar Rp1.010 triliun dan diklaim menyerap lebih dari 1,4 juta tenaga kerja. Pemerintah menyebut delapan komoditas pangan telah mencapai swasembada.

Penerapan B50 sejak 1 Juli 2026 diproyeksikan menghemat devisa sekitar Rp170 triliun per tahun. Revitalisasi sekolah berlangsung dalam skala besar. Cek Kesehatan Gratis telah menjangkau puluhan juta warga, sementara negara menanggung iuran Jaminan Kesehatan Nasional bagi 96,8 juta masyarakat tidak mampu.

Itu semua penting. Tetapi statistik bukan tempat kebijakan berakhir.

Investasi harus terlihat pada pekerjaan yang lebih baik dan nilai tambah yang tinggal di Indonesia. Swasembada pangan baru menemukan maknanya jika petani ikut sejahtera. Sekolah yang diperbaiki harus bertemu dengan guru berkualitas dan kesempatan belajar yang setara.

Angka harus menemukan jalannya sampai ke rumah rakyat.

Kemerdekaan di Pintu Masuk Negara

Bagi kami yang bekerja di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, makna kemerdekaan mempunyai dimensi yang sangat konkret.

Imigrasi berada di pintu depan republik. Di bandara, pelabuhan, dan perlintasan batas, negara menentukan siapa yang boleh masuk, siapa yang harus diawasi, siapa yang tidak boleh diberi ruang karena mengancam keamanan atau ketertiban, sekaligus bagaimana warga negara Indonesia memperoleh pelayanan ketika hendak melintasi dunia.

Di sanalah kedaulatan tidak boleh berhenti sebagai konsep.

Paspor yang mudah diperoleh melalui pelayanan yang bersih adalah bentuk kemerdekaan. Perlindungan warga agar tidak menjadi korban perdagangan orang adalah bagian dari kemerdekaan. Pengawasan terhadap orang asing yang menyalahgunakan izin tinggal, melakukan kejahatan, atau meremehkan hukum Indonesia adalah cara negara menjaga martabat kemerdekaannya.

Negara yang merdeka tentu terbuka terhadap dunia. Kita membutuhkan wisatawan, investor, ilmuwan, pekerja profesional, dan talenta global. Tetapi keterbukaan tidak berarti kehilangan kendali. Keramahan tidak sama dengan membiarkan kedaulatan dinegosiasikan.

Imigrasi karena itu bukan sekadar urusan stempel, visa, dan paspor. Ia adalah salah satu instrumen negara untuk menentukan bagaimana Indonesia berhubungan dengan dunia tanpa kehilangan kepentingan nasionalnya.

Namun wajah negara tidak hanya terlihat pada bagaimana kita memperlakukan orang yang datang dari luar. Ia juga terlihat pada bagaimana kita memperlakukan mereka yang sedang kehilangan kebebasannya.

Di sinilah pemasyarakatan memperoleh makna yang sama pentingnya.

Merdeka Tidak Berarti Kehilangan Kemanusiaan

Seseorang yang menjalani pidana memang kehilangan sebagian kebebasannya berdasarkan putusan hukum. Tetapi ia tidak kehilangan martabatnya sebagai manusia.

Negara hukum diuji justru ketika berhadapan dengan mereka yang berada dalam posisi paling lemah.

Lembaga pemasyarakatan tidak boleh hanya menjadi tempat seseorang menjalani waktu sampai masa pidananya selesai. Pemasyarakatan harus mengembalikan manusia kepada masyarakat dalam keadaan lebih siap menjalani kehidupan yang benar.

Pendidikan, keterampilan kerja, kesehatan, pembinaan mental, dan kesempatan memperbaiki diri bukan hadiah kepada warga binaan. Semua itu bagian dari tugas negara untuk memastikan hukuman tidak berubah menjadi penghancuran masa depan.

Apa artinya seseorang bebas dari penjara jika tidak memiliki keterampilan, tidak diterima masyarakat, dan akhirnya kembali kepada kejahatan karena tidak mempunyai jalan lain?

Kemerdekaan bagi mereka justru dimulai ketika pintu penjara terbuka.

Karena itu ukuran keberhasilan pemasyarakatan tidak cukup dihitung dari berapa orang yang selesai menjalani pidana. Pertanyaan yang lebih penting adalah berapa banyak yang mampu kembali kepada keluarga, bekerja, hidup mandiri, dan tidak mengulangi kejahatan.

Masyarakat yang aman bukan hanya masyarakat yang mampu memenjarakan pelaku kejahatan. Masyarakat yang lebih aman adalah masyarakat yang mampu mencegah seseorang kembali melakukan kejahatan.

Kekuasaan adalah Utang

Kemerdekaan juga mempunyai musuh dari dalam.

Ketika hukum berani terhadap rakyat kecil tetapi ragu di hadapan mereka yang kuat, cita-cita kemerdekaan terluka. Ketika kekayaan alam hanya menghasilkan kemewahan bagi segelintir orang sementara masyarakat di sekitarnya tetap miskin, mandat konstitusi belum selesai dilaksanakan.

Pengkhianatan terhadap kemerdekaan bahkan dapat datang dari orang yang lahir dan dibesarkan oleh republik ini sendiri: ketika kepercayaan rakyat digunakan untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau pemilik modal.

Kekuasaan bukan hadiah. Kekuasaan adalah utang kepada rakyat.

Satu tanda tangan pejabat dapat mengubah hidup seseorang. Sebuah keputusan dapat menentukan apakah warga memperoleh pelayanan atau dipingpong oleh birokrasi. Karena itulah jabatan publik selalu membawa konsekuensi moral.

Delapan puluh satu tahun Indonesia merdeka seharusnya menjadi kesempatan untuk bangga tanpa kehilangan kemampuan mengoreksi diri.

Tugas generasi 1945 adalah merebut kemerdekaan dari penjajahan.

Tugas generasi hari ini jauh berbeda: membuat orang Indonesia tidak merasa asing di negerinya sendiri; menjaga pintu negara tanpa kehilangan keterbukaan; melindungi warga tanpa memandang status sosial; menegakkan hukum tanpa kehilangan kemanusiaan; dan memastikan mereka yang pernah tersesat tetap mempunyai jalan pulang.

Jika itu dapat dilakukan, kemerdekaan tidak hanya berkibar di tiang bendera.

Ia hadir di perbatasan. Di kantor imigrasi. Di ruang pelayanan publik. Di lembaga pemasyarakatan. Di rumah petani, nelayan, buruh, pedagang kecil, dan keluarga-keluarga Indonesia.

Karena kemerdekaan yang paling bermakna bukan hanya kemerdekaan yang kita peringati setiap 17 Agustus.

Kemerdekaan adalah ketika rakyat benar-benar merasakannya.

Dirgahayu Republik Indonesia ke-81.

Merdeka!]]> https://www.halomedan.com/news/66546/kemerdekaan-yang-harus-dirasakan-kemerdekaan-yang-belum-selesai/ Dwi-Kewarganegaraan dan Gagasan Besar Presiden Prabowo tentang Indonesia Global Mon, 17 Aug 2026 09:56:00 +0700+0700 Oleh Abdullah Rasyid
Staf Khusus Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan

Ada satu gagasan Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya di hadapan DPR/MPR yang layak dibaca melampaui soal paspor: kemungkinan Indonesia membuka kewarganegaraan ganda secara terbatas bagi talenta tertentu yang dibutuhkan negara.

Gagasan itu menarik karena menyentuh sesuatu yang selama bertahun-tahun nyaris dianggap tabu dalam politik kewarganegaraan kita. Indonesia pada prinsipnya menganut kewarganegaraan tunggal. Pengecualian diberikan secara terbatas kepada anak dalam keadaan tertentu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.

Kini Presiden membuka ruang untuk memikirkan kembali batas tersebut.

Menurut saya, kata terpenting dari gagasan Presiden bukan "ganda", melainkan selektif. Di sanalah kepentingan nasional harus diletakkan. Indonesia tidak sedang menuju liberalisasi kewarganegaraan yang memungkinkan siapa saja mengoleksi paspor. Yang perlu dibangun justru sebuah rezim baru yang memungkinkan negara mempertahankan hubungan dengan manusia-manusia Indonesia yang tersebar di berbagai belahan dunia.

Dunia memang telah berubah.

Ilmuwan Indonesia bekerja di laboratorium terbaik di Amerika dan Eropa. Dokter spesialis berkarier di berbagai sistem kesehatan maju. Ahli kecerdasan artifisial, insinyur, akademisi, pengusaha, seniman, atlet, dan pesepak bola berdarah Indonesia berkembang di luar negeri. Sebagian masih WNI. Sebagian telah menjadi warga negara lain. Ada pula generasi kedua dan ketiga yang mempunyai hubungan darah dan kebudayaan dengan Indonesia, tetapi hubungan hukumnya semakin jauh.

Kita dapat memandang keadaan tersebut sebagai brain drain. Namun negara yang percaya diri seharusnya mempunyai strategi yang lebih cerdas: mengubah brain drain menjadi brain circulation, lalu brain gain.

Tidak semua diaspora harus dipaksa pulang.

Seorang ahli teknologi Indonesia yang bekerja di Silicon Valley dapat tetap memberi manfaat kepada Indonesia tanpa harus pindah ke Jakarta. Ilmuwan di Oxford dapat membangun kolaborasi dengan universitas Indonesia. Pengusaha diaspora dapat membawa investasi, jaringan pasar, dan teknologi. Atlet berdarah Indonesia dapat memperkuat prestasi nasional. Yang perlu dijaga adalah hubungan mereka dengan Republik.

Dalam perspektif itulah dwi-kewarganegaraan terbatas memiliki relevansi strategis.

Tetapi kewarganegaraan tidak boleh berubah menjadi hadiah bagi orang sukses. Negara harus mempunyai kriteria yang terang: talenta, kepentingan nasional, integritas, keamanan, dan kontribusi.

Talenta saja tidak cukup. Seorang profesional yang sangat pintar tetapi memiliki persoalan integritas tentu tidak layak memperoleh hak istimewa. Demikian pula seseorang yang mempunyai kapasitas luar biasa tetapi menimbulkan risiko terhadap keamanan nasional.

Karena itu dibutuhkan pemeriksaan rekam jejak, integrity test, security clearance, ukuran kontribusi yang objektif, serta mekanisme evaluasi. Negara juga perlu memiliki kewenangan mencabut fasilitas jika diperoleh melalui manipulasi atau kemudian disalahgunakan.

Namun pintu yang dibuka Presiden sebaiknya tidak berhenti pada talenta.

Reformasi UU Kewarganegaraan dapat sekaligus menyelesaikan persoalan yang telah lama dihadapi keluarga Indonesia, terutama anak hasil perkawinan campuran.

Anak dari ayah WNI dan ibu WNA, atau sebaliknya, memiliki persoalan yang berbeda dengan diaspora profesional. Ikatannya dengan Indonesia tidak perlu dibuktikan melalui nilai investasi atau kemampuan teknologi. Hubungan itu lahir melalui darah, keluarga, bahasa, pengasuhan, dan identitas.

UU Nomor 12 Tahun 2006 telah memberikan kewarganegaraan ganda terbatas kepada kelompok anak tertentu. Setelah memasuki usia yang ditentukan undang-undang, mereka harus memilih salah satu kewarganegaraan.

Ketentuan ini pantas dievaluasi.

Kita perlu bertanya apakah negara masih harus memaksa seorang anak meninggalkan salah satu bagian identitas hukumnya hanya karena ia telah dewasa. Apalagi usia ketika kewajiban memilih muncul justru berdekatan dengan fase ketika seseorang mulai kuliah, memasuki dunia profesional, membangun jaringan, dan menemukan kapasitas terbaiknya.

Jangan sampai Indonesia melindungi mereka ketika kecil, lalu kehilangan mereka ketika mulai produktif.

Ada pula kelompok yang sering luput dari percakapan publik: anak dari ayah dan ibu yang sama-sama WNI tetapi lahir di negara yang memberikan kewarganegaraan berdasarkan tempat kelahiran.

Anak semacam ini memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui hubungan darah atau ius sanguinis. Pada saat bersamaan, hukum negara tempat ia lahir dapat memberinya kewarganegaraan berdasarkan ius soli.

Kewarganegaraan gandanya bukan akibat perkawinan campuran. Ia lahir dari pertemuan dua sistem hukum.

Masuk akalkah jika seorang anak yang ayahnya WNI, ibunya WNI, keluarganya Indonesia, kemudian harus kehilangan hubungan hukum dengan Indonesia ketika dewasa hanya karena tempat kelahirannya memberinya kewarganegaraan lain?

Pertanyaan ini harus mendapatkan jawaban dalam reformasi mendatang.

Tetapi kita juga jangan terjebak menganggap kewarganegaraan sebagai solusi bagi seluruh hubungan manusia dengan Indonesia. Tidak semua pasangan WNA dari WNI, eks-WNI, atau keturunan Indonesia memerlukan paspor Indonesia.

Sebagian hanya membutuhkan kepastian bahwa mereka dapat tinggal bersama keluarganya di Indonesia secara mudah, legal, dan berkelanjutan.

Di sinilah instrumen keimigrasian seperti Global Citizen of Indonesia menjadi penting.

GCI dan dwi-kewarganegaraan harus ditempatkan pada ruang yang berbeda. GCI adalah jembatan keimigrasian. Dwi-kewarganegaraan merupakan reformasi hukum kewarganegaraan. Seseorang dapat mempunyai hubungan sangat kuat dengan Indonesia tanpa harus menjadi warga negara.

Dengan cara pandang demikian, Indonesia dapat membangun arsitektur yang lebih masuk akal: jalur kewarganegaraan ganda bagi talenta strategis; perlindungan berbeda bagi anak perkawinan campuran; kepastian bagi anak dua orang tua WNI yang memperoleh kewarganegaraan lain karena kelahiran; serta izin tinggal jangka panjang dan penyatuan keluarga bagi kelompok yang tidak memerlukan status WNI.

Tentu ada soal sensitif yang harus dibereskan.

Bagaimana hak memilih dan dipilih? Bagaimana jika pemegang kewarganegaraan ganda ingin menjadi pejabat publik? Apakah ia dapat bekerja di sektor pertahanan, intelijen, atau bidang yang memberikan akses terhadap rahasia negara? Bagaimana perpajakan, kepemilikan aset, perlindungan diplomatik, serta kemungkinan kewajiban militer kepada negara lain?

Semua itu harus dirumuskan sebelum kebijakan berlaku.

Untuk jabatan tertentu yang langsung bersentuhan dengan kedaulatan dan keamanan, negative list dapat dipertimbangkan. Tetapi pembatasannya harus proporsional, mempunyai alasan yang dapat diuji, serta tetap tunduk kepada konstitusi. Selektivitas jangan berubah menjadi ruang diskresi tanpa ukuran.

Gagasan Presiden Prabowo akhirnya memberi kita kesempatan melihat kewarganegaraan dari sudut yang lebih luas.

Selama ini kita terlalu mudah mengidentikkan nasionalisme dengan keberadaan fisik. Seolah-olah menjadi bagian Indonesia mensyaratkan seseorang harus tinggal di Indonesia sepanjang hidupnya. Padahal zaman telah melahirkan manusia dengan mobilitas yang jauh lebih tinggi.

Seorang anak Indonesia dapat lahir di New York, belajar di London, bekerja di Singapura, menikah di Melbourne, tetapi tetap menjadikan Indonesia sebagai bagian penting dari identitas dan masa depannya.

Indonesia tidak perlu takut terhadap kenyataan itu.

Justru tantangannya adalah menciptakan hukum yang mampu mengikuti mobilitas manusianya tanpa mengendurkan kedaulatan negara.

Pidato Presiden telah membuka sebuah pintu. Jangan mempersempitnya menjadi sekadar urusan naturalisasi pesepak bola atau cara memulangkan talenta diaspora. Ini dapat menjadi kesempatan menata kembali hubungan Indonesia dengan jutaan manusia yang hidup dalam keluarga dan jaringan global.

Pada abad ke-21, kekuatan bangsa tidak hanya ditentukan oleh manusia yang berada di dalam wilayahnya. Ia juga ditentukan oleh kemampuan negara mempertahankan ikatan dengan manusianya di seluruh dunia.

Indonesia harus mampu menjadi global tanpa kehilangan Indonesia.

Terbuka, tetapi selektif. Memberikan ruang, tetapi tetap mempunyai pagar. Menjaga keluarga sekaligus menjaga kedaulatan.

Dwi-kewarganegaraan terbatas, jika dirancang dengan tepat, bukan cerita tentang dua paspor. Ia adalah cerita tentang bagaimana Republik mempertahankan manusia-manusia terbaiknya agar, sejauh apa pun mereka pergi, Indonesia tetap menjadi bagian dari rumah mereka.]]> https://www.halomedan.com/news/66545/dwikewarganegaraan-dan-gagasan-besar-presiden-prabowo-tentang-indonesia-global/ HUT RI ke-81, TPI Medan Perkuat Komitmen Cetak Generasi Berilmu dan Berakhlak Mon, 17 Aug 2026 09:53:00 +0700+0700

MEDAN — Taman Pendidikan Islam (TPI) Medan menegaskan komitmennya untuk terus mengambil bagian dalam perjuangan mengisi kemerdekaan Republik Indonesia melalui pendidikan, pembentukan karakter, penguatan nilai-nilai keagamaan dan pengabdian kepada masyarakat.

Pesan tersebut disampaikan Ketua I dan II TPI Medan, H. Ikrom Helmi Nasution, dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang digelar keluarga besar TPI Medan, Senin (17/8).

Rangkaian kegiatan diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Qur'an oleh siswa sebelum pelaksanaan upacara. Nuansa religius tersebut menjadi simbol bahwa semangat kemerdekaan harus berjalan beriringan dengan penguatan iman, ilmu pengetahuan dan akhlak generasi muda.

Dalam Amanat Kemenag RI, H. Ikrom Helmi Nasution membacakan, bahwa kemerdekaan Indonesia bukanlah hadiah, melainkan buah perjuangan panjang para pahlawan yang mengorbankan tenaga, pikiran, harta, bahkan jiwa dan raga.

Karena itu, generasi saat ini memiliki kewajiban moral untuk meneruskan perjuangan tersebut melalui karya, pendidikan dan pengabdian yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Tugas kita hari ini bukan lagi mengangkat senjata melawan penjajah, tetapi bagaimana mengisi kemerdekaan dengan pendidikan, ilmu pengetahuan, akhlak dan karya nyata," ujarnya.

TPI Berdiri Sejak 1 Mei 1950

H. Ikrom juga mengingatkan sejarah panjang Taman Pendidikan Islam yang berdiri pada 1 Mei 1950. Kehadiran TPI sejak masa awal kemerdekaan menunjukkan bahwa perjuangan mencerdaskan kehidupan bangsa juga dilakukan melalui jalur pendidikan.

Menurutnya, pendidikan Islam tidak hanya bertujuan mencetak generasi yang cerdas secara akademik, tetapi juga membentuk manusia yang beriman, berakhlak dan memiliki kepedulian terhadap bangsa.

"Pendidikan adalah salah satu jalan utama untuk mengisi kemerdekaan. Kemerdekaan harus mampu melahirkan manusia yang cerdas, berkarakter, berakhlak dan mampu memberikan manfaat bagi bangsa," katanya.

Ia menegaskan, makna kemerdekaan tidak boleh berhenti pada terbebasnya bangsa dari penjajahan fisik. Kemerdekaan juga harus menjadi perjuangan untuk membebaskan masyarakat dari kebodohan, keterbelakangan dan berbagai persoalan sosial.

Teknologi Harus Memperkuat Persatuan

Di tengah perkembangan teknologi dan arus informasi yang begitu cepat, H. Ikrom mengingatkan pentingnya membangun kemampuan literasi sekaligus karakter generasi muda.

Menurutnya, teknologi seharusnya menjadi alat untuk mendekatkan manusia, memperluas ilmu pengetahuan dan meningkatkan kesejahteraan.

Namun, teknologi tidak boleh disalahgunakan menjadi sarana penyebaran kebencian, kebohongan, fitnah maupun informasi yang memecah persatuan.

"Jangan sampai teknologi yang seharusnya mendekatkan manusia justru menyebarkan kebencian dan kebohongan," tegasnya.

Karena itu, penguatan pendidikan agama dinilai semakin penting sebagai benteng moral generasi muda.

Anak-anak, katanya, harus mampu menguasai teknologi, tetapi tetap memiliki hati nurani, akhlak dan tanggung jawab dalam menggunakannya.


Dalam upacara tersebut, H. Ikrom Helmi Nasution juga membacakan amanat Menteri Agama Republik Indonesia sebagai bagian dari rangkaian peringatan kemerdekaan.

Pesan tersebut menekankan bahwa pembangunan bangsa tidak cukup hanya mengandalkan kemajuan ekonomi dan teknologi, tetapi juga membutuhkan penguatan nilai agama, kemanusiaan, persatuan dan karakter.

H. Ikrom mengajak seluruh keluarga besar TPI Medan menjadikan momentum HUT ke-81 Kemerdekaan RI sebagai sarana memperkuat komitmen dalam memberikan pendidikan terbaik kepada generasi penerus.

Kepada para siswa, ia berpesan agar belajar sungguh-sungguh, menghormati guru dan orang tua, mencintai agama dan tanah air, serta menggunakan teknologi untuk hal-hal positif.

"Jadilah generasi yang tidak hanya pintar, tetapi juga benar. Tidak hanya menguasai ilmu pengetahuan, tetapi juga memiliki akhlak. Dan tidak hanya mengejar keberhasilan pribadi, tetapi mampu memberikan manfaat bagi masyarakat," pesannya.

Kemerdekaan Harus Memberikan Manfaat bagi Rakyat

Lebih jauh, H. Ikrom menekankan bahwa kemerdekaan harus diwujudkan dalam bentuk manfaat nyata yang dapat dirasakan masyarakat.

Pembangunan, pendidikan dan pelayanan publik, menurutnya, harus benar-benar berorientasi pada kepentingan rakyat.

Sebab, kemerdekaan akan kehilangan makna apabila masih ada masyarakat yang tertinggal dalam pendidikan, kesulitan memperoleh pelayanan yang layak atau tidak mendapatkan kesempatan meningkatkan kesejahteraannya.

Untuk itu, dunia pendidikan harus menjadi bagian penting dalam pembangunan bangsa.

TPI Medan, kata H. Ikrom, akan terus mengambil bagian dalam perjuangan tersebut dengan memperkuat pendidikan Islam dan membentuk generasi yang memiliki keseimbangan antara ilmu, iman, akhlak, nasionalisme dan kepedulian sosial.

Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI pun menjadi momentum bagi keluarga besar TPI Medan untuk kembali meneguhkan semangat perjuangan.

Kemerdekaan tidak boleh berhenti pada seremoni. Kemerdekaan harus diisi dengan ilmu, iman, persatuan dan karya nyata yang manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

"Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Mari kita isi kemerdekaan dengan pendidikan dan karya. Merdeka!" pungkas H. Ikrom Helmi Nasution.rel

]]> https://www.halomedan.com/news/66544/hut-ri-ke81-tpi-medan-perkuat-komitmen-cetak-generasi-berilmu-dan-berakhlak/ Agung S Pratama Minta Polres Pelabuhan Belawan Usut Kasus Penggelapan Mobil Miliknya Sun, 16 Aug 2026 19:40:00 +0700+0700 Medan |halomedan.com -

Mujur tidak dapat diraih, malang tidak dapat ditolak. Kondisi ini yg dialami, Agung Septia Pratama warga Jln Alumunium I Gg Gori No 6 Lingkungan 16, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Labuhan Deli yang kini berdomisili di Komplek Perum Jln Paku Lingkungan VII, Kelurahan Tanah Enam Ratus, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, Sumatera Utara menjadi korban penipuan/penggelapan mobil.


Menurut Agung S Pratama kepada wartawan, kasus penipuan/penggelapan mobil Toyota Inova warna putih plat BK 1451 QF dengan no rangka MHFX542G4B2530493 dan no mesin 2KD6837041 yang telah dilaporkannya ke Polres Pelabuhan Belawan sesuai Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor : STTPL / 724 / VII / 2026 / SPK - TERPADU berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP / 724 / VII / 2026 / SPKT tanggal 23 Juli 2026 yang dilakukan terlapor (pelaku) bernama, Muhammad Alfin Adam.


Lanjut Agung S Pratama (korban/pelapor), atas kasus penipuan dan penggelapan tersebut, dirinya mengalami kerugian senilai Rp315.392.000,' beserta STNK dan kunci kontak mobil Toyota Inova warna putih plat BK 1451 QF.


Diterangkan pelapor (Agung S Pratama), peristiwa penggelapan mobil bermula saat terlapor (Muhammad Alfin Adam) pada tanggal 15 Juli 2026, terlapor mendatangi korban dan meminjam mobil pelapor dengan modus hendak membawa keluarganya jalan jalan.


"Pelaku (Muhammad Alfin Adam) datang kerumah saya meminjam mobil dengan dalil hendak membawa keluarganya jalan jalan seharian kesalah satu tempat. Namun, setelah mobil dibawa oleh terlapor, terlapor menghubungi korban melalui telepon dan meminta waktu 3 (tiga) hari untuk meminjam mobil korban. Namun, ke esokan harinya, saat no teleponya sya hubungi sudah tidak aktif lagi hingga hari dan tanggal saya membuat laporan ke Polres Pelabuhan Belawan. Saya meminta kepada pihak Polres Pelabuhan Belawan untuk mengusut kasus penipuan/penggelapan mobil saya yang dilakukan pelaku/terlapor (Muhammad Alfin Adam) agar mobil saya kembali dan menangkap pelakunya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai undang undang berlaku dinegara repoblik Indonesia," ucap korban (Agung S Pratama), Minggu (16/8/2026) kepada wartawan.(W02)

]]> https://www.halomedan.com/hukum/66543/agung-s-pratama-minta-polres-pelabuhan-belawan-usut-kasus-penggelapan-mobil-miliknya/ Kornas KAMAK Azmi Hadly Desak APH Usut Tuntas Dugaan Keracunan MBG di Karo Sun, 16 Aug 2026 18:14:00 +0700+0700
BERASTAGI — Keluhan keluarga korban dugaan keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Karo kepada Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mendapat perhatian serius dari Kornas KAMAK, Azmi Hadly.

Azmi menilai kasus yang dialami keluarga Agnesia Paruliana br Silitonga tidak boleh berhenti sebatas penanganan medis maupun kunjungan pejabat. Menurutnya, harus ada investigasi menyeluruh untuk mengungkap penyebab kejadian serta memastikan pihak yang bertanggung jawab.

Sebelumnya, orang tua korban, Fitriani br Sijabat, menyampaikan langsung keluhannya kepada Kepala BGN saat kunjungan ke RS Efarina Etaham Berastagi, Minggu (16/8/2026).

Fitriani mengaku kecewa karena pihak keluarga hingga kini belum mendapatkan informasi yang jelas mengenai zat atau kandungan dalam makanan yang diduga menyebabkan korban mengalami gangguan kesehatan.

Keluarga juga mempertanyakan bentuk perhatian dan kompensasi selama harus menjaga serta mendampingi korban menjalani perawatan.

Menanggapi hal tersebut, Azmi Hadly mendesak aparat penegak hukum (APH) segera turun tangan.

"APH harus turun. Periksa pemilik SPPG, periksa Koordinator Regional MBG Sumut, dan siapa pun yang terlibat serta bertanggung jawab atas kejadian ini," tegas Azmi.

Menurut Azmi, pemeriksaan tidak boleh hanya menyasar pelaksana di lapangan. Seluruh rantai pengelolaan MBG harus diperiksa, mulai dari proses pengadaan bahan makanan, pengolahan, standar kebersihan, distribusi, hingga makanan diterima dan dikonsumsi oleh penerima manfaat.

"Jangan sampai ada pihak yang berlindung di balik program pemerintah. Kalau ditemukan kelalaian atau pelanggaran, siapa pun yang bertanggung jawab harus diproses sesuai hukum," ujarnya.

BGN Diminta Transparan

KAMAK juga mendesak BGN membuka hasil pemeriksaan secara transparan kepada keluarga korban dan publik, sepanjang tidak mengganggu proses investigasi.

Azmi menilai masyarakat berhak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Apalagi program MBG merupakan program pemerintah yang menyangkut kepentingan dan keselamatan masyarakat.

Ia meminta pemeriksaan terhadap makanan dan sampel terkait dilakukan secara profesional melalui laboratorium yang berkompeten sehingga penyebab kejadian dapat dipastikan secara ilmiah.

"Jangan membuat keluarga korban terus bertanya-tanya. Mereka berhak mendapatkan kepastian mengenai penyebab kejadian dan bagaimana pemerintah menangani persoalan ini," kata Azmi.

Menurutnya, apabila hasil pemeriksaan nantinya membuktikan adanya kontaminasi, kelalaian, atau pelanggaran terhadap standar keamanan pangan, maka harus ada pertanggungjawaban yang jelas.

Jangan Hanya Datang Saat Kasus Viral

Azmi juga mengingatkan agar pengawasan terhadap program MBG tidak bersifat reaktif.

"Jangan setelah ada korban baru semua turun ke lapangan. Pengawasan harus dilakukan sejak awal dan terus-menerus," tegasnya.

Ia meminta BGN melakukan evaluasi menyeluruh terhadap SPPG yang terlibat, termasuk memastikan standar keamanan pangan benar-benar diterapkan.

Bagi KAMAK, persoalan ini bukan sekadar menyangkut satu keluarga. Ini menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap program MBG dan jaminan keselamatan penerima manfaat.

Karena itu, Azmi Hadly menegaskan KAMAK akan terus mengawal persoalan tersebut dan mendorong aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan secara objektif, transparan, dan tanpa pandang bulu.

"Program MBG adalah program untuk memberikan gizi kepada rakyat. Jangan sampai karena lemahnya pengawasan, program yang seharusnya menyehatkan justru menimbulkan persoalan bagi masyarakat," pungkasnya.]]> https://www.halomedan.com/Berita/66542/kornas-kamak-azmi-hadly-desak-aph-usut-tuntas-dugaan-keracunan-mbg-di-karo/ H. Ikrom Helmi Nasution: Dirgahayu RI ke-81, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur Sun, 16 Aug 2026 18:13:00 +0700+0700
MEDAN — Memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, H. Ikrom Helmi Nasution, SH menyampaikan ucapan Dirgahayu Republik Indonesia yang jatuh pada 17 Agustus 2026.



Mengusung semangat "Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur", Ikrom Helmi Nasution mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan momentum kemerdekaan sebagai kesempatan memperkuat persatuan, menjaga kedaulatan bangsa serta mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.



Ikrom Helmi Nasution dikenal aktif dalam berbagai organisasi sosial, pendidikan, olahraga, kemasyarakatan dan hubungan antarbangsa.



H Ikrom Helmi Nasution merupakan, Ketua I dan II Pimpinan Pusat Taman Pendidikan Islam (PP TPI), Ketua Umum Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Ar-Rivai TPI, serta Ketua Umum/Presiden Persatuan Tenis Meja Eksekutif Sumatera Utara (PTM ESU).



Selain itu, ia juga dipercaya sebagai Ketua Umum Persatuan Tenis Meja Lansia Kota Medan, Ketua Silaturahmi Bangsa Serumpun Indonesia-Malaysia Sumatera Utara, Wakil Ketua Panta Rhei (Alumni HMI Angkatan 70–79), serta Direktur Badan Pengelola Aula Ar-Rivai TPI.



Beragam amanah tersebut menunjukkan keterlibatan Ikrom Helmi Nasution dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat, mulai dari pendidikan dan keagamaan hingga olahraga serta penguatan silaturahmi sosial.



Menurutnya, kemerdekaan tidak cukup hanya diperingati secara seremonial. Semangat kemerdekaan harus diterjemahkan dalam kehidupan nyata melalui kerja bersama, kepedulian sosial, peningkatan kualitas pendidikan, penguatan persatuan serta komitmen membangun bangsa.



Momentum HUT RI ke-81 juga menjadi pengingat bahwa cita-cita para pendiri bangsa harus terus diperjuangkan oleh generasi sekarang. Kedaulatan negara, keadilan sosial dan kemakmuran rakyat harus menjadi tujuan utama pembangunan.



"Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur," menjadi pesan yang disampaikan H. Ikrom Helmi Nasution dalam momentum peringatan kemerdekaan tahun ini.



Ia berharap peringatan HUT RI ke-81 dapat membangkitkan semangat kebangsaan dan memperkuat tekad seluruh masyarakat untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta bersama-sama membangun Indonesia yang lebih maju, adil dan sejahtera.

]]> https://www.halomedan.com/news/66541/h-ikrom-helmi-nasution-dirgahayu-ri-ke81-indonesia-berdaulat-adil-dan-makmur/ MTQ Yayasan Haji Anif ke 7 resmi dibuka oleh Musa Rajekshah Sun, 16 Aug 2026 17:43:00 +0700+0700 Medan - Yayasan Haji Anif (YHA) kembali menyelenggarakan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) YHA Ke-7 Tahun 2026 yang dibuka langsung oleh ketua YHA H. Musa Rajekshah di Masjid Al Musannif Komplek Cemara Asri, Minggu (16/8/26).
Dalam pembukaan para dewan hakim juga dikukuhkan menandakan resmi dibuka MTQ YHA ke 7.

Ketua YHA H. Musa Rajekshah menyebutkan bahwa MTQ YHA pertama kali dilaksanakan oleh Almarhum Haji Anif pada tahun 2019 hingga kini tahun 2026 sudah pada MTQ YHA yang ke 7.

"Alhamdullah dengan ijin Allah SWT hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul kembali di Masjid Al Musannif, tak terasa waktu sudah MTQ ke 7 yang akan kita laksanakan ini artinya sudah 7 tahun dari mulai awal orang tua kami Alm bapak Haji Anif melaksanakannya pada tahun 2019 pada saat itu," ungkap Musa Rajekshah saat membuka acara.

Ia juga mengatakan bahwa pada tanggal 25 Agustus 2026 nanti akan di laksanakan penutupan MTQ YHA ke 7 sekaligus Haul almrahum Haji Anif yang ke 5.

"Dan ini juga sekaligus nantinya pada saat penutupan MTQ tepatnya pada tanggal 25 Agustus 2026 sebagai HAUL ke 5 orang tua kami Alm Haji Anif berpulang ke Rahmatullah," tambanya.

Dalam sambutannya Musa Rajekshah mengatakanan bahwa MTQ tahun ini mencapai 600 peserta.

"MTQ kali ini sudah dibatasin tapi bertambah jumlah pesertanya, tahun lalu 500 peserta dan tahun ini sebanyak 600 peserta. Alhamdulilah hari ini antusias peserta tidak berkurang dari yang sebelum-sebelumnya, begitu buka pendaftaran langsung ramai yang mendaftar. Tahun lalu kita laksanakan di bulan Maret, sekarang dibulan Agustus," jelas Musa Rajekshah yang sering disapa Ijeck ini.

Dirinya menegaskan bahwa yang sudah pernah memenangi MTQ di semua tingkatan tidak bisa mengikuti MTQ YHA yang ke 7.

"Kita sudah sampaikan persyaratan kepada peserta bahwa peserta yang ikut MTQ YHA adalah peserta yang belum pernah menjuarai MTQ baik tingkat kabupaten kota, provinsi dan MTQ YHA yang sebelum-sebelumnya. Kami juga berharap kepada dewan hakim bekerja dalam memberi penilaian harus lah dengan sebaik-baiknya dan sejujur-jujurnya. Apapun itu kita tidak hanya bersaksi didepan manusia tapi kita juga bersaksi kepada Allah SWT karena yang dibacakan anak-anak kita ini adalah Kalamullah," ucapnya.

Ijeck berharap dengan hadirnya MTQ YHA inj mampu melahirkan generasi muda Bangsa yang bertujuan melahirkan pemimpin umat, ahli ilmu, dan ulama masa depan yang berakhlak mulia.

"Mudah-mudahan ini menjadi penyemangat generasi-generasi muda kita kedepan tidak hanya untuk kehidupan dunia tapi juga untuk bekal amal sholehnya di kehidupan akhirat. dan InsyaAllah menjadi generasi-generasi yang sholeh dan sholeha, semakin sering dilaksanakannya MTQ ini akan menjadi niat tujuan dari Almarhum waktu itu pelaksanaan ulang tahunnya dilaksanakan dengan MTQ supaya anak-anak semakin sering membaca Al Quran dan semakin bersemangat membaca Al Quran," harap Ijeck

Dirinya juga berterima kasih kepada semua pihak yang sudah menyukseskan acara MTQ YHA ke 7 hingga dilaksanakannya pembukaan hari ini.

"Kami dari keluarga semuanya mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran panitian, kepada seluruh dewan hakim juga kepada seluruh bapak ibu yang sudah berhadir dan ikut menyemarakkan acara ini. Dari awal dilaksanakannya MTQ ini para dewan hakim selalu bekerja dengan niat tulus dan ikhlas. Apa yang kita laksanakan ini semoga Allah nilainmenjadi satu catatan amal baik yang bisa dihadiahkan untuk almarhum orang tua kami bapak Haji Anif, tutup Ijeck.]]> https://www.halomedan.com/Berita/66540/mtq-yayasan-haji-anif-ke-7-resmi-dibuka-oleh-musa-rajekshah/ Anggota PJ91 Lakukan Aksi Plogging, Jumhur Hidayat: Bagian dari Tobat Ekologi Sun, 16 Aug 2026 06:51:00 +0700+0700
JAKARTA — Ada kejadian tak biasa di Arena Jambore Nasional (Jamnas) 2026 di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta Timur, Sabtu pagi, 15 Agustus 2026. Lebih dari 100 anggota Purna Jamnas 1991 (PJ91) melakukan aksi plogging di Lapangan Utama Bumi Perkemahan Cibubur.

Plogging merupakan sebuah inovasi kegiatan olahraga yang memadukan aktivitas fisik seperti berjalan kaki sambil memungut sampah di sepanjang jalur perjalanan. Istilah unik ini diadopsi dari gabungan kata "jogging" dan "plocka upp", bahasa Swedia, yang berarti memungut.

Selain untuk meramaikan arena Jamnas 2026, aksi yang diikuti anggota Purna Jamnas 1991 dari Aceh sampai Papua ini juga diselenggarakan dalam rangka reuni 35 tahun Jamnas 1991.

Dalam pelaksanaannya, peserta yang hadir dibagi ke dalam 10 regu yang masing-masing dibekali dua kantong plastik sampah berukuran besar. Setiap regu bergerak ke berbagai penjuru Lapangan Utama Bumi Perkemahan Cibubur hingga ke belakang panggung raksasa dan deretan stand Kwartir Daerah.

Setelah mengumpulkan sampah, semua peserta berkumpul di dekat stand Kwarda Lampung untuk melakukan penimbangan sampah.

Aksi plogging Purna Jamnas 1991 ini mendapat perhatian dari Menteri Lingkungan Moh. Jumhur Hidayat. Apresiasi dari Jumhur disampaikan Ketua Purna Jamnas 1991, Teguh Santosa, ketika memberikan sambutan pada jamuan makan siang reuni di Restoran Lawang Yogya, yang terletak tidak jauh dari Buperta Cibubur.

Menurut Teguh, dia telah menyampaikan rencana kegiatan ini kepada Menteri LH yang berhalangan hadir karena sedang berkegiatan di Riau.

"Menteri LH mengucapkan terima kasih kepada kita semua yang melakukan aksi plogging untuk mengisi reuni kita. Plogging merupakan bagian dari tobat ekologis yang sedang digalakkan pemerintah dan itu membutuhkan partisipasi masyarakat luas," ujar Teguh yang juga Tenaga Ahli Menteri LH Bidang Diplomasi Lingkungan dan Hubungan Luar Negeri.

Secara umum tobat ekologis merupakan sebuah gerakan untuk menghentikan kebiasaan merusak alam, mengakui kerusakan lingkungan sebagai kesalahan bersama, serta membangun komitmen nyata memperbaiki dan kembali memuliakan bumi. Gerakan ini diperkenalkan Jumhur Hidayat yang menjabat sebagai Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) sejak 27 April 2026.

Selain menyampaikan apresiasi dari Menteri LH, Teguh juga mengungkapkan rasa haru. Walau telah berusia 35 tahun namun ikatan persaudaraan di antara para peserta Jamnas 1991 masih tetap terjaga dengan sangat baik.

"Tiga setengah dasawarsa lalu kaki remaja kita pernah melangkah di bumi perkemahan ini. Atas nama persaudaraan yang tak lekang oleh zaman, terima kasih saya haturkan kepada seluruh sahabat yang hadir, untuk mengenang masa-masa itu. Juga apresiasi setinggi-tingginya kepada panitia yang telah bekerja mempersiapkan acara ini," urainya.

Teguh mengajak agar semangat dari semboyan Jamnas 1991, "Bersatu, Bersaudara, Mandiri", terus diwariskan kepada anak dan cucu. []]]> https://www.halomedan.com/news/66539/anggota-pj91-lakukan-aksi-plogging-jumhur-hidayat-bagian-dari-tobat-ekologi/ BAYI NORWEGIA LAHIR MEMBAWA TABUNGAN, BAYI INDONESIA MENYAMBUT UTANG? Sat, 15 Aug 2026 13:45:00 +0700+0700 Oleh: H. Syahrir Nasution

Ada sebuah kalimat yang sederhana, tetapi menghantam kesadaran kita dengan keras: bayi di Norwegia lahir membawa tabungan, sementara bayi di Indonesia lahir dengan utang.

Kalimat itu disampaikan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat ketika menyoroti paradoks pengelolaan kekayaan alam dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Pernyataan tersebut kemudian menjadi perhatian publik karena menyentuh persoalan yang jauh lebih besar daripada sekadar angka utang negara.

Tentu saja, bayi Indonesia tidak secara harfiah lahir membawa surat tagihan utang negara di tangan.

Tetapi secara fiskal, setiap warga negara hidup di dalam sebuah negara yang memiliki kewajiban utang. Dan utang itu harus dikelola serta dibayar melalui kebijakan negara, termasuk melalui penerimaan negara yang pada akhirnya bersumber dari aktivitas ekonomi dan pajak masyarakat.

Di sinilah kalimat Hakim MK itu menjadi penting.

Ia bukan sekadar membandingkan Norwegia dengan Indonesia. Ia sedang mempertanyakan mengapa negara yang begitu kaya sumber daya alam belum mampu mengubah kekayaan tersebut menjadi cadangan kesejahteraan yang kuat bagi generasi berikutnya.

Norwegia memiliki minyak dan gas. Indonesia juga memiliki minyak, gas, batu bara, nikel, emas, tembaga, hutan, perkebunan, laut dan berbagai kekayaan alam lainnya.

Namun pertanyaannya bukan lagi apakah Indonesia kaya.

Pertanyaannya: siapa yang menikmati kekayaan itu dan apa yang diwariskan kepada anak cucu?

Kekayaan alam, tetapi rakyat tetap berjuang

Selama puluhan tahun Indonesia berbicara tentang negara yang kaya sumber daya alam.

Tetapi di banyak tempat, masyarakat yang hidup di sekitar sumber daya alam justru masih bergulat dengan kemiskinan, keterbatasan pendidikan, pelayanan kesehatan, infrastruktur yang buruk dan lapangan kerja yang tidak memadai.

Ironisnya, sumber daya alam yang seharusnya menjadi modal pembangunan jangka panjang sering kali diperlakukan seperti komoditas yang cukup dieksploitasi, dijual, kemudian hasilnya masuk ke dalam siklus anggaran tahunan.

Padahal negara seharusnya berpikir jauh lebih panjang.

Minyak yang disedot hari ini tidak dapat dikembalikan ketika habis.

Hutan yang rusak tidak otomatis pulih hanya karena laporan administratif menyatakan rehabilitasi telah dilakukan.

Mineral yang dikeruk tidak akan kembali ke perut bumi.

Karena itu, setiap ton batu bara, setiap kilogram nikel, setiap barel minyak dan setiap meter kubik gas yang diambil dari bumi Indonesia semestinya dihitung bukan hanya sebagai penerimaan hari ini, tetapi sebagai aset generasi mendatang yang ikut dikonsumsi hari ini.

Di sinilah kita perlu belajar dari negara yang mampu mengubah kekayaan alam menjadi dana kekayaan negara untuk kepentingan jangka panjang.

Norwegia dikenal memiliki Government Pension Fund Global, dana investasi negara yang dibangun dari penerimaan sektor minyak dan gas. Dana tersebut menjadi instrumen untuk menyimpan sebagian kekayaan sumber daya alam bagi masa depan.

Itulah yang membuat ilustrasi "bayi lahir membawa tabungan" menjadi relevan.

Bukan berarti setiap bayi Norwegia memiliki rekening pribadi yang langsung berisi uang negara.

Maknanya adalah: ketika seorang anak lahir, negaranya memiliki aset besar yang secara tidak langsung menjadi bagian dari fondasi kesejahteraan generasi tersebut.

Lalu apa yang diwariskan Indonesia?

Pertanyaan ini seharusnya membuat kita berhenti sejenak.

Apakah kita sedang mewariskan sekolah yang semakin baik?

Rumah sakit yang semakin mudah diakses?

Transportasi publik yang semakin berkualitas?

Lingkungan hidup yang semakin sehat?

Lapangan pekerjaan yang semakin produktif?

Ataukah kita justru sedang mewariskan persoalan fiskal, kerusakan lingkungan, ketimpangan ekonomi dan kewajiban negara yang terus bertambah?

Utang negara pada dasarnya bukan sesuatu yang otomatis buruk.

Negara dapat menggunakan utang untuk membangun infrastruktur, meningkatkan produktivitas, memperkuat pendidikan, kesehatan dan menciptakan pertumbuhan ekonomi.

Yang menjadi persoalan adalah untuk apa utang digunakan dan apakah manfaatnya lebih besar daripada beban yang ditinggalkan.

Utang yang digunakan untuk membangun kapasitas ekonomi dapat menjadi investasi.

Tetapi utang yang digunakan untuk menutup pemborosan, membiayai proyek yang tidak produktif atau tersedot oleh kebocoran anggaran justru menjadi beban generasi berikutnya.

Karena itu, perdebatan tentang utang tidak boleh berhenti pada angka triliunan rupiah.

Kita harus bertanya: apa yang diperoleh rakyat dari setiap rupiah yang dipinjam negara?

Jangan sampai anak cucu hanya menerima tagihan

Indonesia tidak kekurangan kekayaan.

Indonesia juga tidak kekurangan orang pintar.

Yang sering menjadi masalah adalah bagaimana kekayaan dan kecerdasan tersebut diterjemahkan menjadi kebijakan yang konsisten, transparan dan berpihak pada kepentingan jangka panjang.

Kita terlalu sering terjebak dalam politik lima tahunan.

Sementara kekayaan alam memiliki umur puluhan bahkan ratusan tahun.

Politisi berpikir sampai pemilu berikutnya.

Seharusnya negara berpikir sampai generasi berikutnya.

Anak yang lahir hari ini tidak pernah ikut mengambil keputusan tentang berapa banyak utang yang dibuat negara. Ia juga tidak pernah ikut menentukan berapa banyak sumber daya alam yang dikeruk.

Tetapi kelak, ketika dewasa, ia akan hidup dengan konsekuensi seluruh keputusan itu.

Karena itu, ukuran keberhasilan pembangunan tidak boleh hanya pertumbuhan ekonomi.

Tidak cukup pula pemerintah mengatakan bahwa investasi meningkat atau proyek infrastruktur bertambah.

Ukuran yang lebih penting adalah: apakah kualitas hidup rakyat meningkat dan apakah generasi mendatang memperoleh fondasi yang lebih kuat daripada generasi sebelumnya?

Indonesia harus berani membuat "tabungan generasi"

Jika kekayaan alam terus dieksploitasi, Indonesia membutuhkan keberanian untuk mengubah sebagian hasilnya menjadi dana kekayaan generasi.

Bukan sekadar dana yang habis dalam satu tahun anggaran.

Bukan pula anggaran yang mudah terserap untuk proyek-proyek yang tidak memiliki dampak produktif.

Kita membutuhkan mekanisme yang memastikan sebagian manfaat kekayaan alam benar-benar disimpan dan diinvestasikan untuk masa depan.

Dana pendidikan.

Dana kesehatan.

Dana pensiun.

Dana investasi negara.

Dana transisi energi.

Dana perlindungan lingkungan.

Semuanya dapat dirancang sebagai bagian dari strategi membangun kekayaan antargenerasi.

Sebab kekayaan negara bukan hanya berapa besar APBN tahun ini.

Kekayaan negara adalah berapa besar aset produktif yang dapat diwariskan kepada generasi berikutnya.

Jangan salahkan bayi yang lahir

Pada akhirnya, persoalannya bukan bayi Indonesia.

Bayi tidak pernah meminta dilahirkan dengan utang.

Bayi juga tidak pernah memilih bagaimana negara mengelola kekayaan alamnya.

Yang harus kita evaluasi adalah sistem yang kita bangun hari ini.

Apakah sistem itu menciptakan tabungan bagi masa depan atau justru menghabiskan masa depan untuk membiayai masa kini?

Kalimat Hakim MK tentang bayi Norwegia dan bayi Indonesia semestinya tidak berhenti menjadi konten media sosial.

Jangan hanya menjadi bahan perdebatan sehari dua hari.

Jadikan ia sebagai pertanyaan besar kepada pemerintah, parlemen, pengusaha dan seluruh elite bangsa:

Setelah puluhan tahun mengelola kekayaan alam Indonesia, apa yang benar-benar kita wariskan kepada anak-anak negeri?

Sebab kemerdekaan bukan hanya soal bebas dari penjajahan.

Kemerdekaan juga berarti kemampuan sebuah bangsa mengelola kekayaannya sendiri untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Jangan sampai Indonesia yang tanahnya kaya raya justru melahirkan generasi yang miskin aset dan kaya beban.

Jangan sampai bayi hari ini membuka mata di dunia bukan dengan harapan akan masa depan yang lebih baik, tetapi dengan tagihan atas kesalahan yang tidak pernah mereka lakukan.

Kita boleh berutang untuk membangun masa depan. Tetapi jangan pernah menjadikan masa depan sebagai jaminan untuk membiayai keserakahan hari ini.

H. Syahrir Nasution]]> https://www.halomedan.com/news/66538/bayi-norwegia-lahir-membawa-tabungan-bayi-indonesia-menyambut-utang/ 3 National First-Class Chinese Actors - Berikan Pesan untuk Atlet Difabel Sedunia Lewat 100 CTFP Sat, 15 Aug 2026 10:15:00 +0700+0700

Jakarta - Gerakan kemanusiaan global 100 CTFP (100 Celebrities Talk for Para Athletes) resmi diluncurkan dengan diawali oleh tiga pesan langsung dari Andrew Parsons, Presiden International Paralympic Committee (IPC) .

Tiga pesan yang menjadi tonggak awal perjalanan gerakan ini berbunyi:
" There is strength in difference.Diversity is a fact; inclusion is a choice. The Paralympic games is the most transformational sport event on earth"

Sejak peluncurannya di Ital Auto Singapura pada tanggal 11 Juli 2025, gerakan internasional ini terus melesat ke panggung dunia sebagai gerakan murni kemanusiaan, zero budget dan tanpa komersial. Natalia Tjahja adalah pencipta gerakan 100 CTFP ini. Melalui Maria Monique Last Wish Foundation (MMLWF) yang didirikannya, Natalia berhasil membangun gerakan ini dari dasar sebagai gerakan tanpa biaya (zero-cost movement) demi memberikan kebahagiaan, cinta, bagi para atlet difabel di seluruh dunia. Keberhasilan gerakan ini terbukti sangat masif, di mana hingga hari ini sudah ada 652 tokoh dunia yang berpartisipasi dalam menyuarakan pesan 100 CTFP mereka.

*Ajakan Istimewa dari Penyair Besar Tiongkok, Cao Shui*

Perluasan gaung kemanusiaan 100 CTFP di sepanjang kawasan Jalur Sutera dan Asia tidak lepas dari peran aktif Cao Shui, penyair terkemuka asal Tiongkok. Sebagai salah satu tokoh kehormatan gerakan ini, Cao Shui merangkul dan mengajak tiga aktor besar bergelar National First-Class Actor dari Tiongkok untuk ikut menyumbangkan pesan emas mereka bagi para atlet paralimpik dunia.

Langkah kebudayaan ini sukses menyatukan kekuatan sastra dan dedikasi seni peran Mandarin demi satu misi inklusi universal

*Tiga Pesan Emas dari tiga Aktor Kelas Atas Tiongkok untuk Atlet Difabel Dunia

Berkat ajakan tersebut, tiga aktor watak paling legendaris dan dihormati di Tiongkok secara resmi menuangkan pesan motivasi terbaik mereka ke dalam Kartu 100 CTFP:

1. Tang Guoqiang (唐国强)
Aktor legendaris peraih Huabiao Film Awards dan Golden Rooster Awards yang sangat dihormati sebagai pemeran utama tokoh besar Mao Zedong dalam film epik "The Founding of a Republic" serta ahli strategi genius Zhuge Liang dalam serial klasik "Romance of the Three Kingdoms".

Di film tentang Republik tersebut, ia memegang poros utama cerita sementara sederet megabintang dunia seperti Jackie Chan, Andy Lau, Chow Yun-fat, Jet Li, Donnie Yen, Tony Leung Chiu-wai, dan Tony Leung Ka-fai bergabung bersama sebagai cameo.

Pesan 100 CTFP dari nya: "Striving stems from original aspiration; forging ahead creates greatness"
(Perjuangan berakar dari cita-cita awal; melangkah maju menciptakan keagungan)

2. Hou Tianlai (侯天来)
Aktor watak bunglon senior yang namanya diakui secara internasional lewat mahakarya kriminal neo-noir peraih penghargaan "Only the River Flows" (2023) serta drama menyentuh "My Dad Is an Alien" (2024).

Pesan 100 CTFPnya: "Courage yields results, and fearlessness makes a hero"
(Keberanian membuahkan hasil, dan ketakberanian/jiwa tanpa rasa takut melahirkan seorang pahlawan)

3. Hou Yong (侯勇)
Poros karisma militer Tiongkok yang sangat dikenal lewat perannya sebagai penasihat militer Lu Su dalam film kolosal John Woo "Red Cliff", serta film perang blockbuster "The Eight Hundred" (2020).

Pesan 100 CTFPnya: "Strength comes from confidence; striving is the very essence"
(Kekuatan lahir dari rasa percaya diri; perjuangan adalah inti yang sesungguhnya)

*Validasi Global Melalui Pidato Resmi President IPC , Andrew Parsons*

Inisiatif mulia yang digagas oleh Natalia Tjahja ini mendapatkan apresiasi tertinggi dari pucuk pimpinan olahraga difabel dunia. Dalam rangka menyambut ulang tahun ke-1 gerakan 100 CTFP, Andrew Parsons selaku Presiden IPC memberikan pernyataan pidato resmi nya:

"It is an honor I can lend my support to 100 CTFP, its mission aligns with IPC (Sebuah kehormatan saya dapat memberikan dukungan saya kepada 100 CTFP, misinya sangat sejalan dengan IPC).
Misi IPC : membuat dunia menjadi lebih inklusi lewat para sports"

Sebagai bentuk penghormatan atas ketulusan yang mendalam atas dukungan luar biasa tersebut, Natalia Tjahja secara khusus menganugerahkan Kartu Legacy 100 CTFP dengan nomor seri perdana 0001 langsung kepada Andrew Parsons atas dedikasinya memimpin gerakan Paralimpiade di 187 negara dan 100 CTFP diluncurkan dengan 3 pesan darinya.

]]> https://www.halomedan.com/news/66537/3-national-firstclass-chinese-actors-berikan-pesan-untuk-atlet-difabel-sedunia-lewat-100-ctfp/ 10 Kartu Legacy 100 CTFP: Dari Andrew Parsons hingga Alessandra Giannetto Sat, 15 Aug 2026 10:12:00 +0700+0700 Kartu Legacy 100 CTFP diterbitkan sebagai bentuk penghormatan dan apresiasi kepada tokoh-tokoh yang memiliki makna khusus dalam perjalanan 100 CTFP dan Maria Monique Last Wish Foundation (MMLWF).

Kartu-kartu tersebut bernomor 0001–0010.

Kartu 0001 diberikan kepada Andrew Parsons sebagai bentuk penghormatan atas dedikasi dan perjuangannya yang luar biasa dalam memimpin International Paralympic Committee (IPC), sekaligus sebagai apresiasi atas dukungan penuhnya terhadap 100 CTFP (Celebrities Talk for Para Athletes). Program 100 CTFP sendiri diluncurkan dengan tiga pesan dari Andrew Parsons yang menjadi tonggak awal perjalanan gerakan kemanusiaan tersebut.

"Saya berterima kasih kepada Tuhan. Coventry (Presiden IOC) dan Parsons (Presiden IPC) berkolaborasi erat sebagai partner yang luar biasa serta sukses besar dalam mengawal stabilitas global dan penyelenggaraan Olimpiade–Paralimpiade," ujar Natalia Tjahja, pencetus 100 CTFP.

Natalia menambahkan bahwa Kartu Legacy 0001-A secara khusus dipersiapkan untuk Kirsty Coventry sebagai bentuk penghormatan atas kepemimpinannya dalam memperkuat kolaborasi antara IOC dan IPC bersama Andrew Parsons. Menurut Natalia, sinergi kedua pemimpin tersebut menjadi simbol kuat persatuan gerakan Olimpiade dan Paralimpiade serta mencerminkan semangat kolaborasi yang menginspirasi dunia olahraga internasional.

Kartu 0002 dipersembahkan untuk almarhum Nick Bhirombhakdi sebagai penghormatan untuk mengenang perjalanan bersama MMLWF serta kebaikan hatinya yang luar biasa kepada para atlet difabel.

Tiga nama lainnya yang menghiasi 10 Kartu Legacy 100 CTFP adalah Jenny O, Harnoto Darsono (Ketua Umum PIMA), dan Sylvia Hendarto. Ketiganya merupakan pendukung setia perjalanan MMLWF sejak 2009.

Kartu Legacy 0010 diberikan kepada Alessandra Giannetto, petenis muda berusia 11 tahun yang telah meraih berbagai penghargaan tenis di Dubai. Ia merupakan putri tunggal dari seorang tokoh yang luar biasa di Asian Development Bank. Kartu Legacy Alessandra bahkan telah dipesan oleh Gemma Rose Foo, atlet para berkuda asal Singapura.

100 CTFP adalah legacy untuk dunia. Seluruh pesan para tokoh dunia dalam program ini dikumpulkan secara zero budget, bersifat nonkomersial, dan lahir dari hati yang paling tulus.

"Dengan izin Tuhan, kita akan membagikan ribuan Kartu 100 CTFP kepada para atlet pada Asian Para Games Aichi–Nagoya," ujar Natalia menutup wawancara.]]> https://www.halomedan.com/news/66536/10-kartu-legacy-100-ctfp-dari-andrew-parsons-hingga-alessandra-giannetto/ Tempo 24 Jam,Tim Jatanras Polda Sumut Ringkus Pelaku Pembunuh Sopir Taksi Online Pelaku Terpaksa Ditembak Mencoba Melawan Petugas Fri, 14 Aug 2026 21:00:00 +0700+0700
Pengungkapan yang dipimpin Kasubdit III Jatanras Dit Reskrimum Polda Sumut Kompol Jama Kita Purba bersama personel itu dikabarkan menangkap dua orang pelaku saat hendak kabur menggunakan mobil di Jalan Brayan, Kecamatan Medan Barat.

Bahkan terhadap kedua pelaku harus diberikan tindakan tegas terukur (tembak) karena berusaha melakukan perlawanan saat diamankan. Sedangkan satu pelaku lainnya yang ditindak tegas tengah menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Bhayangkara Medan.

Sementara berdasarkan pantauan wartawan di Mapolda Sumut, terlihat salah satu pelaku digiring personel Jatanras masuk ke gedung Dit Reskrimum Polda Sumut untuk menjalani pemeriksaan.

Tidak hanya mengamankan dua orang pelaku, personel Jatanras Dit Reskrimum Polda Sumut juga berhasil mendapatkan mobil korban sempat dibawa kabur para pelaku yang rencananya akan dijual kepada penadah.

Untuk diketahui, warga yang bermukim di kawasan Hamparan Perak, Kabupaten Deliserdang, mendadak heboh penemuan mayat di perkebunan tebu, Bulu Cina, Kamis (13/8) malam.

Dari informasi yang didapat korban berinisial RA (25) warga Kecamatan Medan Helvetia, sudah hampir satu tahun bekerja sebagai pengemudi taksi online.

Saat ditemukan jasad korban dalam posisi terlentang mengenakan celana pendek biru kaos putih. Kemudian kedua kaki korban dalam keadaan terikat serta terdapat sejumlah luka memar di tubuh dan wajah diduga akibat tindakan penganiayaan.(W05)


]]> https://www.halomedan.com/news/66535/tempo-24-jamtim-jatanras-polda-sumut-ringkus-pelaku-pembunuh-sopir-taksi-online-pelaku-terpaksa-ditembak-mencoba-melawan-petugas/ Wujudkan Pembelajaran Berkualitas, UNPAB Perbarui RPS dan Bahan Ajar Semester Ganjil 2026/2027 Fri, 14 Aug 2026 20:56:00 +0700+0700
MEDAN– Universitas Pembangunan Panca Budi (UNPAB) terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas pendidikan melalui kegiatan Penyusunan, Pendampingan, dan Pemutakhiran Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan Bahan Ajar Semester Ganjil Tahun Akademik 2026/2027.

Kegiatan ini menjadi langkah strategis UNPAB dalam memastikan setiap proses pembelajaran dirancang secara terarah, relevan, dan adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan serta kebutuhan kompetensi mahasiswa.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara bertahap dan melibatkan berbagai fakultas di lingkungan UNPAB. Kegiatan diawali dengan sesi untuk Program Pascasarjana yang dilaksanakan pada Jumat dan Senin, 31 Juli serta 3 Agustus 2026. Selanjutnya, Fakultas Sosial Sains dan Fakultas Agama Islam melaksanakan kegiatan pada Selasa dan Rabu, 4–5 Agustus 2026.

Kegiatan kemudian dilanjutkan bersama Fakultas Sains dan Teknologi pada Kamis–Jumat, 6–7 Agustus 2026, Fakultas Hukum pada Senin–Selasa, 10–11 Agustus 2026, serta Fakultas Teknik pada Rabu–Kamis, 12–13 Agustus 2026. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung mulai pukul 08.00 hingga 16.00 WIB di Ruang Perpustakaan UNPAB.

Melalui penyusunan dan pemutakhiran RPS, dosen melakukan penyesuaian terhadap perangkat pembelajaran agar selaras dengan capaian pembelajaran yang ingin dicapai pada setiap mata kuliah. Sementara itu, penguatan bahan ajar menjadi bagian penting dalam menghadirkan materi pembelajaran yang lebih relevan, sistematis, dan sesuai dengan perkembangan bidang keilmuan.

Kegiatan ini tidak hanya menjadi proses administratif dalam penyusunan perangkat perkuliahan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya UNPAB membangun budaya akademik yang berorientasi pada peningkatan mutu secara berkelanjutan.

Dalam pelaksanaannya, kegiatan dirancang dalam bentuk penyusunan, pendampingan, dan pemutakhiran sehingga para dosen memiliki kesempatan untuk melakukan evaluasi sekaligus penyempurnaan terhadap RPS dan bahan ajar yang akan digunakan selama Semester Ganjil Tahun Akademik 2026/2027.

UNPAB meyakini bahwa kualitas pendidikan berawal dari proses pembelajaran yang direncanakan dengan baik. Oleh karena itu, RPS dan bahan ajar menjadi instrumen penting dalam memastikan mahasiswa memperoleh pengalaman belajar yang terstruktur, terukur, serta mendukung pencapaian kompetensi yang dibutuhkan di masa depan.

Melalui kegiatan ini, UNPAB terus memperkuat komitmennya dalam menghadirkan pendidikan tinggi yang berkualitas dan adaptif. Penguatan perangkat pembelajaran juga menjadi salah satu langkah nyata UNPAB dalam mempersiapkan lulusan yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki kompetensi dan kesiapan untuk menghadapi perkembangan dunia profesional.

Dengan semangat peningkatan mutu yang berkelanjutan, UNPAB terus berupaya membangun ekosistem pendidikan yang inovatif, relevan, dan berorientasi pada kebutuhan mahasiswa serta perkembangan zaman.]]> https://www.halomedan.com/news/66534/wujudkan-pembelajaran-berkualitas-unpab-perbarui-rps-dan-bahan-ajar-semester-ganjil-20262027/ Ijeck Apresiasi Arah Pembangunan Prabowo, Dorong Program Nasional Berkesinambungan Fri, 14 Aug 2026 20:32:00 +0700+0700
Musa Rajekshah yang akrab disapa Ijeck menilai arah kebijakan pemerintah tidak semata-mata berorientasi pada pembangunan fisik dan infrastruktur, tetapi juga memberikan perhatian besar terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).

Menurut Ijeck, sejumlah program yang telah dijalankan pada 2026 maupun rencana pembangunan 2027 menunjukkan arah yang positif, khususnya di sektor pendidikan, infrastruktur, kesehatan hingga perlindungan masyarakat pesisir.

"Setelah mendengar apa yang disampaikan Pak Presiden, baik apa yang sudah dilaksanakan di tahun 2026 maupun apa yang akan direncanakan untuk pembangunan di tahun 2027, saya melihat arahnya sangat baik," ujar Ijeck saat ditemui di Kompleks Parlemen DPR RI, Jakarta.

Politisi asal daerah pemilihan Sumatera Utara I tersebut secara khusus menyoroti komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas SDM melalui sektor pendidikan.

"Saya melihat sangat baik rencana kerja pembangunan tidak hanya bicara infrastruktur, tetapi juga sumber daya manusia dari generasi ke depan. Sekolah yang sudah dipersiapkan, sekolah unggulan dan sekolah gratis bagi rakyat kita yang tidak mampu tetapi mempunyai keinginan bersekolah," katanya.

Ijeck menilai pembangunan infrastruktur juga mulai memberikan dampak terhadap mobilitas masyarakat, khususnya mereka yang selama ini menghadapi keterbatasan akses menuju pusat pendidikan, sentra ekonomi maupun wilayah lainnya.

"Infrastruktur yang tadi kita lihat sudah banyak. Tempat-tempat yang selama ini menjadi perjalanan masyarakat, baik untuk mengangkat komoditinya ataupun menuju ke tempat sekolah dan tempat lainnya sangat sulit, saat ini sudah mulai banyak pembangunan," ujarnya.

Meski demikian, Ijeck mengakui pembangunan tersebut belum seluruhnya rampung. Karena itu, ia menilai penyelesaian infrastruktur membutuhkan proses bertahap dan komitmen pemerintah yang konsisten.

"Walaupun belum seluruhnya selesai, tetapi ini akan bertahap terus untuk penyelesaian," tambahnya.

Lebih jauh, Ijeck mengingatkan agar pembangunan nasional tidak berhenti pada satu periode pemerintahan. Menurutnya, program strategis harus dirancang dalam kerangka pembangunan jangka panjang dan dilaksanakan secara berkesinambungan.

"Melihat ini ke depan harusnya kita akan menjadi lebih baik dengan konsistennya rencana pembangunan, komitmennya pemerintah, dan juga pembangunan jangka panjang ini harus berkesinambungan," tegasnya.

Ijeck menilai kesinambungan pembangunan menjadi penting agar berbagai program strategis yang telah dirancang pemerintah tidak kembali berubah setiap kali terjadi pergantian kepemimpinan nasional.

Ia pun mendorong agar pembangunan nasional ditempatkan sebagai agenda bersama lintas pemerintahan.

"Jangan sampai setiap pergantian presiden kemudian program pembangunan yang sudah baik berubah lagi. Pembangunan nasional harus menjadi agenda bersama dan berkesinambungan," pungkas Ijeck.rel]]> https://www.halomedan.com/politik/66533/ijeck-apresiasi-arah-pembangunan-prabowo-dorong-program-nasional-berkesinambungan/ Ketum PNPI: Negara Harus Tegas terhadap Warga yang Terindikasi Jadi Agen Asing Fri, 14 Aug 2026 19:34:00 +0700+0700
Menurut Syamsul, potensi intervensi asing harus dihadapi secara tegas, namun tetap berada dalam koridor negara hukum. Negara tidak boleh menjadikan tuduhan sebagai dasar untuk menghukum seseorang tanpa pembuktian yang sah.

"Persoalannya bukan sekadar apakah seseorang memiliki hubungan dengan pihak asing. Yang harus diperiksa adalah apa yang dilakukan, untuk tujuan apa, atas perintah atau kepentingan siapa, serta apakah perbuatannya memenuhi unsur tindak pidana," tegas Syamsul.

Ia menilai kebebasan politik, kebebasan berpendapat, kritik terhadap pemerintah, maupun afiliasi politik yang sah tidak boleh serta-merta dikaitkan dengan aktivitas sebagai agen asing.

Sebaliknya, kebebasan tersebut juga tidak dapat dijadikan tameng apabila terdapat bukti konkret mengenai aktivitas yang memenuhi unsur tindak pidana terhadap keamanan negara.

Intervensi Asing Harus Dihadapi dengan Instrumen Hukum

Syamsul menyebut Indonesia telah memiliki instrumen hukum untuk menghadapi potensi ancaman dari dalam maupun luar negeri.

Salah satunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara yang memberikan kerangka mengenai ancaman terhadap keamanan nasional, termasuk ancaman yang dapat membahayakan keselamatan bangsa, keamanan, kedaulatan, keutuhan wilayah NKRI, serta kepentingan nasional di bidang ideologi dan politik.

Karena itu, jika terdapat indikasi nyata adanya aktivitas pihak asing yang berupaya memengaruhi atau mengganggu kepentingan nasional melalui jaringan atau individu di dalam negeri, negara memiliki kewenangan untuk melakukan deteksi dini, pengumpulan informasi, analisis, hingga langkah hukum sesuai ketentuan perundang-undangan.

Namun Syamsul mengingatkan, hubungan dengan pihak asing tidak otomatis merupakan tindak pidana.

"Harus ada fakta dan unsur hukum yang terpenuhi. Negara harus mampu membedakan hubungan internasional yang sah dengan aktivitas yang benar-benar mengancam keamanan nasional," katanya.

Makar Tidak Bisa Dilekatkan Sembarangan

Dalam konteks tindak pidana terhadap keamanan negara, Syamsul menyinggung ketentuan dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Pasal 192, misalnya, mengatur mengenai makar dengan maksud agar sebagian atau seluruh wilayah NKRI jatuh ke tangan kekuasaan asing atau memisahkan diri dari NKRI.

Menurutnya, ketentuan tersebut baru relevan apabila terdapat bukti konkret mengenai maksud dan perbuatan yang memenuhi unsur makar.

Demikian pula dengan Pasal 193 mengenai makar dengan maksud menggulingkan pemerintah. Kritik terhadap pemerintah, demonstrasi, oposisi politik, pembentukan organisasi, maupun upaya pergantian pemerintahan melalui mekanisme konstitusional tidak dengan sendirinya dapat disebut makar.

"Jangan sampai kritik politik dan perbedaan pendapat diperlakukan sebagai kejahatan. Tetapi jangan pula tindakan yang nyata-nyata melanggar hukum berlindung di balik dalih kebebasan politik," ujarnya.

Ia juga menyinggung Pasal 246 KUHP mengenai penghasutan. Ketentuan tersebut dapat menjadi relevan apabila terdapat tindakan yang memenuhi unsur pidana, khususnya apabila seseorang secara sistematis menggerakkan orang lain untuk melakukan perbuatan melawan hukum.

Intelijen Bukan Vonis Pidana

Syamsul menegaskan bahwa fungsi intelijen harus tetap dibedakan dengan proses penegakan hukum.

Intelijen memiliki fungsi deteksi dini dan peringatan dini terhadap potensi ancaman. Namun informasi intelijen tidak boleh secara otomatis dijadikan vonis terhadap seseorang.

Pembuktian tindak pidana tetap harus dilakukan melalui mekanisme hukum dan proses peradilan yang berlaku.

Menurutnya, prinsip tersebut penting agar negara tidak terjebak pada dua ekstrem: lemah menghadapi ancaman nyata atau justru melakukan kriminalisasi terhadap warga negara karena perbedaan pandangan politik.

Jangan Semua Aktivitas Politik Disebut Agen Asing

Syamsul juga mengingatkan agar label "agen asing" tidak digunakan secara serampangan.

Seseorang tidak dapat disebut agen asing hanya karena memiliki hubungan dengan organisasi internasional, pernah mengikuti kegiatan di luar negeri, memiliki jaringan dengan warga negara asing, menghadiri forum internasional, mengkritik pemerintah, atau bekerja sama dengan lembaga asing dalam kegiatan yang sah.

"Yang harus diperiksa adalah substansinya. Apakah ada perintah, kepentingan, pendanaan, atau tindakan tertentu yang dilakukan untuk kepentingan pihak asing dan kemudian memenuhi unsur tindak pidana?" katanya.

Jika bukti tersebut ada, menurut Syamsul, aparat penegak hukum harus bertindak. Namun apabila hanya berupa tuduhan atau dugaan politik tanpa bukti memadai, asas praduga tak bersalah tetap harus dihormati.

Kedaulatan dan Demokrasi Harus Berjalan Bersama

Syamsul menegaskan menjaga NKRI tidak berarti menutup ruang demokrasi.

Negara yang kuat, katanya, adalah negara yang mampu menghadapi ancaman tanpa kehilangan prinsip hukum, demokrasi, dan hak asasi manusia.

Indonesia membutuhkan sistem keamanan yang mampu mendeteksi infiltrasi, manipulasi politik, operasi pengaruh, pendanaan ilegal, propaganda maupun bentuk intervensi lainnya apabila benar-benar diarahkan untuk merusak kepentingan nasional.

"Indonesia tidak boleh menjadi negara yang mudah diintervensi oleh kekuatan asing. Setiap upaya nyata yang bertujuan merusak persatuan, mengganggu kedaulatan, menjatuhkan pemerintahan secara inkonstitusional, atau menyebabkan wilayah NKRI berada di bawah kekuasaan asing harus dihadapi secara tegas berdasarkan hukum," tegasnya.

Namun ketegasan negara, lanjut dia, harus berbeda dengan tindakan sewenang-wenang.

Jika terbukti memenuhi unsur tindak pidana, proses hukum harus berjalan. Sebaliknya, jika belum terbukti, seseorang tidak boleh dihukum hanya berdasarkan tuduhan atau label politik.

"Negara harus tegas terhadap ancaman, tetapi adil terhadap warga negara. Negara harus kuat menjaga kedaulatan, tetapi tetap tunduk kepada hukum. Kedaulatan negara harus dijaga dengan ketegasan, dan ketegasan itu harus selalu berada di bawah hukum," pungkas Syamsul.rel]]> https://www.halomedan.com/news/66532/ketum-pnpi-negara-harus-tegas-terhadap-warga-yang-terindikasi-jadi-agen-asing/ Dari Lapas kelas 1 Medan untuk Indonesia: Pramuka gudep 14.1387 Tegaskan dukungan terhadap Agenda Swasembada Pangan dan Indonesia Emas 2045 Fri, 14 Aug 2026 15:55:00 +0700+0700 Lapas Kelas I Medan tidak berhenti pada seremoni apel. Momentum tersebut menjadi panggung untuk menegaskan bahwa Gerakan Pramuka dapat mengambil bagian dalam agenda pembangunan nasional, khususnya dalam mendorong swasembada pangan menuju Indonesia Emas 2045.
Apel Besar Hari Pramuka ke-65 dipimpin oleh Kakak Fonika Afandi, A.Md.P., S.H., M.H. selaku Pembina Apel. Kegiatan dihadiri oleh perwakilan Ketua Kwarda Gerakan Pramuka Sumatera Utara, Kakak Tanwil Azhari, bersama Kakak Ade Azmil Azhari selaku Ka. Sekretariat Kwardasu.
Dari jajaran Kwarcab Kota Medan hadir Waka Sakoma Kakak Hanafi Chaniago mewakili Ka. Kwarcab. Turut hadir Ka. Kwarran Helvetia serta unsur Forkopimcam Medan Helvetia.
Dengan mengusung tema "Memantapkan Langkah Organisasi Mendukung Swasembada Pangan Menuju Indonesia Emas 2045", kegiatan ini menempatkan Pramuka bukan hanya sebagai organisasi pembinaan generasi muda, tetapi juga sebagai bagian dari gerakan sosial yang mendukung agenda kemandirian dan ketahanan pangan.
Dari Seragam Pramuka Menjadi Aksi Nyata
Semangat tersebut ditunjukkan melalui atraksi anggota Pramuka yang memperlihatkan keterampilan, kedisiplinan dan kekompakan. Setelah apel, rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan bakti sosial dan anjangsana ke UPT Pelayanan Lansia Pemerintah Provinsi Sumatera Utara serta Panti Asuhan Yatim Kota Medan.
Kegiatan sosial ini menegaskan bahwa pembangunan tidak hanya berbicara mengenai angka dan program, tetapi juga mengenai kepedulian, keberpihakan dan kehadiran di tengah masyarakat.
Rangkaian kegiatan kemudian ditutup dengan peninjauan langsung ke lokasi ketahanan pangan Pramuka di lingkungan Pangkalan Lapas Kelas I Medan.
Di lokasi tersebut dikembangkan kegiatan produktif berupa peternakan ayam petelur, budidaya ikan lele dan hidroponik sebagai bagian dari upaya menumbuhkan semangat kemandirian pangan.
Dari lingkungan Lapas, pesan yang disampaikan cukup jelas: swasembada pangan harus dimulai dari gerakan nyata, dari lingkungan sendiri, dan melibatkan seluruh elemen masyarakat.
Pramuka Harus Hadir dalam Agenda Besar Bangsa
Momentum Hari Pramuka ke-65 menjadi kesempatan bagi Gugus Depan 14.1387 untuk menunjukkan bahwa Pramuka memiliki ruang strategis dalam mendukung pembangunan nasional.
Tidak cukup hanya membentuk generasi yang disiplin dan berkarakter, Pramuka juga dituntut mampu bergerak, produktif, mandiri dan memberikan solusi bagi persoalan masyarakat.
Melalui kegiatan sosial dan program ketahanan pangan tersebut, Gugus Depan 14.1387 Pangkalan Lapas Kelas I Medan menunjukkan komitmennya untuk mengambil bagian dalam perjalanan menuju Indonesia Emas 2045.
Dari Lapas untuk Indonesia. Dari Pramuka untuk masyarakat. Dari aksi kecil untuk agenda besar bangsa.rel]]> https://www.halomedan.com/info/66531/dari-lapas-kelas-1-medan-untuk-indonesia-pramuka-gudep-141387-tegaskan-dukungan-terhadap-agenda-swasembada-pangan-dan-indonesia-emas-2045/ Jum’at Berkah Konco Ngopi: Dari Masjid Al Ma’sum Tebar Kepedulian, Konco Ngopi Jum’at Berkah Bukan Sekadar Berbagi, Tapi Membangun Kebersamaan Fri, 14 Aug 2026 15:50:00 +0700+0700 MEDAN | Semangat berbagi dan kepedulian terhadap sesama kembali diwujudkan melalui Kolaborasi Jum'at Berkah Konco Ngopi dan Sumut24 Group di Masjid Al Ma'sum, Jalan Al Falah No. 25, Kelurahan Suka Maju, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Jumat (14/8/2026).

Kegiatan sosial yang digelar usai salat Jumat tersebut dipimpin langsung oleh Rianto, SH., MH., atau yang akrab disapa Anto Genk, bersama komunitas Konco Ngopi dan Garage Kopi.

Para jemaah yang hadir mendapatkan bingkisan Jum'at Berkah. Kegiatan ini sekaligus menjadi momentum mempererat silaturahmi dan membangun kepedulian sosial di tengah masyarakat.

Anto Genk yang juga CEO Sumut24 Group mengatakan, semangat berbagi tidak harus menunggu seseorang memiliki sesuatu dalam jumlah berlebihan.
Menurutnya, kepedulian dapat dimulai dari hal sederhana dan akan menjadi lebih bermakna ketika dilakukan secara bersama-sama.

"Jum'at Berkah ini bukan hanya tentang apa yang kita berikan, tetapi juga tentang bagaimana kita membangun kepedulian dan kebersamaan. Semoga apa yang kita lakukan hari ini membawa keberkahan bagi kita semua," ujar Anto Genk.

Ia berharap kolaborasi Sumut24 Group dan Konco Ngopi dapat terus berjalan secara berkesinambungan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Semoga kegiatan seperti ini terus kita lakukan. Berbagi itu indah ketika dilakukan bersama-sama. Mudah-mudahan semakin banyak pihak yang tergerak untuk melakukan hal yang sama," katanya.

Pantauan di lokasi, suasana penuh keakraban terlihat usai pelaksanaan salat Jumat. Para jemaah menerima bingkisan sekaligus berinteraksi dengan tim Sumut24 Group dan Konco Ngopi.

Sejumlah pihak yang turut dalam kegiatan tersebut di antaranya AKP Mhd Idris, Windy, Budi Darma, Ipda Yudhi Sandi, Novan Effendi Siregar, Derry, Dwi, Putra Kelana/Dudit, dan Anto Genk.

Kegiatan tersebut tidak hanya menjadi aksi berbagi, tetapi juga memperkuat nilai persaudaraan, kebersamaan, dan gotong royong di tengah masyarakat.

Kolaborasi Jum'at Berkah Sumut24 Group dan Konco Ngopi diharapkan dapat terus berkembang dan tidak sekadar menjadi kegiatan seremonial. Semangat berbagi diharapkan dapat menyebar dari masjid ke masjid serta dari satu komunitas ke komunitas lainnya.

Dengan mengusung semangat "Berbagi, Bersilaturahmi dan Membawa Berkah", kegiatan ini menjadi salah satu bentuk nyata kepedulian terhadap sesama.
(red)]]> https://www.halomedan.com/news/66530/jumrsquoat-berkah-konco-ngopi-dari-masjid-al-marsquosum-tebar-kepedulian-konco-ngopi-jumrsquoat-berkah-bukan-sekadar-berbagi-tapi-membangun-kebersamaan/ Makna Berbagi Berkah di Hari Jum’at Fri, 14 Aug 2026 13:30:00 +0700+0700
Oleh: Rianto, SH., MH (Anto Genk)
CEO Sumut24 Group



Hari Jum'at bukan sekadar pergantian hari dalam kalender. Bagi umat Islam, Jum'at adalah hari yang memiliki kedudukan istimewa. Ia menjadi momentum untuk memperbanyak ibadah, memperkuat silaturahmi, memperbanyak doa, membaca Al-Qur'an, bershalawat, serta menghadirkan kepedulian kepada sesama.

Karena itu, menurut saya, berbagi berkah di hari Jum'at bukan hanya persoalan memberi sesuatu kepada orang lain, tetapi tentang bagaimana kita menghadirkan manfaat dan kebahagiaan di tengah kehidupan yang penuh dengan berbagai persoalan.

Berbagi tidak harus menunggu kaya. Tidak harus dalam jumlah besar. Sepiring makanan, segelas minuman, membantu seseorang yang kesulitan, memberikan senyum, menyampaikan kata-kata yang baik, atau membantu pekerjaan orang lain pun dapat menjadi bentuk kebaikan.

*Al-Qur'an Mengajarkan Kita untuk Berbagi*

Allah SWT berfirman:

«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ»

"Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu..."
(QS. Al-Baqarah: 267)

Ayat ini mengajarkan sebuah prinsip penting: ketika kita berbagi, berikanlah sesuatu yang baik. Jangan menjadikan orang lain sebagai tempat membuang sesuatu yang sebenarnya tidak kita sukai.

Dalam kehidupan sosial, pesan ini sangat relevan. Berbagi bukan sekadar memindahkan barang dari tangan kita kepada tangan orang lain. Berbagi adalah penghormatan kepada sesama manusia.

Allah juga menggambarkan besarnya balasan bagi orang yang berinfak:

«"Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki."
(QS. Al-Baqarah: 261)»

Ayat ini memberikan gambaran betapa luasnya balasan Allah terhadap kebaikan yang dilakukan dengan ikhlas.

*Mengapa Hari Jum'at?*

Rasulullah SAW bersabda:

"Sebaik-baik hari yang matahari terbit padanya adalah hari Jum'at."

Pada hari itu Nabi Adam AS diciptakan, dimasukkan ke surga, dan dikeluarkan darinya. Hari Kiamat juga akan terjadi pada hari Jum'at.
(HR. Muslim No. 854)

Hadis tersebut menunjukkan kemuliaan hari Jum'at. Karena itu, sangat baik apabila momentum tersebut kita isi dengan berbagai amal kebajikan.

Memang, tidak terdapat dalil sahih yang menyatakan bahwa setiap sedekah pada hari Jum'at pasti mendapatkan pahala dengan angka tertentu. Namun, keutamaan umum sedekah telah ditegaskan dalam banyak hadis, sementara Jum'at sendiri merupakan hari yang mulia.

Rasulullah SAW bersabda:

"Sedekah tidaklah mengurangi harta."

(HR. Muslim No. 2588)

Hadis ini memberikan pelajaran yang sangat dalam. Secara kasat mata, ketika kita memberi, harta memang berkurang. Tetapi dalam perspektif iman, sedekah tidak membuat seseorang menjadi miskin. Allah menjanjikan keberkahan dan balasan bagi kebaikan yang dilakukan dengan ikhlas.

Rasulullah SAW juga bersabda:

«"Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah."»

Artinya, tangan yang memberi lebih utama daripada tangan yang menerima, dengan tetap memperhatikan kebutuhan diri dan orang-orang yang menjadi tanggungan.
(HR. Bukhari dan Muslim)

*Berbagi Bukan Hanya Tentang Uang*

Sering kali kita mengira bahwa berbagi harus selalu berupa uang.

Padahal, Islam mengajarkan makna sedekah yang jauh lebih luas.

Memberi makan orang yang lapar adalah sedekah. Membantu orang yang kesulitan adalah sedekah. Menolong orang tua menyeberang jalan adalah kebaikan. Menghibur orang yang sedang bersedih adalah kebaikan. Bahkan perkataan yang baik pun memiliki nilai di sisi Allah.

Karena itu, jangan pernah merasa bahwa diri kita tidak memiliki sesuatu untuk dibagikan.

Jika tidak memiliki uang, kita masih memiliki tenaga. Jika tidak memiliki tenaga, kita masih memiliki waktu. Jika waktu pun terbatas, kita masih dapat memberikan senyum, doa dan kata-kata yang menenangkan.

Inilah hakikat berbagi: menghadirkan manfaat sesuai kemampuan.

*Nasihat Para Ulama*

Ibnul Qayyim rahimahullah dalam Zad al-Ma'ad menyebutkan adanya keutamaan sedekah pada hari Jum'at dibandingkan hari-hari lainnya, dengan mengibaratkannya seperti keutamaan sedekah pada bulan Ramadan dibandingkan bulan-bulan lainnya.

Pandangan tersebut semakin menguatkan semangat kita untuk menjadikan Jum'at sebagai momentum memperbanyak amal saleh.

Namun, yang jauh lebih penting daripada sekadar memilih waktunya adalah keikhlasan, sumber harta yang halal, kualitas pemberian, dan manfaat yang diterima oleh orang yang kita bantu.

Al-Qur'an bahkan mengingatkan bahwa sedekah jangan diikuti dengan menyebut-nyebut pemberian atau menyakiti hati penerimanya. Allah berfirman bahwa orang yang berinfak tanpa mengiringinya dengan celaan dan tindakan menyakiti akan memperoleh pahala di sisi-Nya.
(QS. Al-Baqarah: 262)

Maka, jangan sampai tangan kita memberi tetapi lisan kita melukai.

*Berbagi Membangun Kepedulian Sosial*

Di tengah kehidupan masyarakat yang semakin kompleks, semangat berbagi memiliki makna sosial yang sangat besar.

Kita hidup berdampingan dengan orang-orang yang mungkin sedang berjuang menghadapi persoalan ekonomi, kehilangan pekerjaan, sakit, kesepian, atau berbagai persoalan keluarga.

Kadang mereka tidak meminta.

Kadang mereka bahkan tidak mampu mengungkapkan kesulitannya.

Di sinilah kepekaan sosial menjadi penting.

Berbagi berarti belajar melihat kebutuhan orang lain, bukan hanya melihat kebutuhan diri sendiri.

Jika semangat ini tumbuh di tengah masyarakat, maka Jum'at tidak hanya menjadi hari yang penuh ibadah secara personal, tetapi juga menjadi hari tumbuhnya solidaritas sosial.

*Jangan Menunggu Kaya untuk Berbagi*

Menurut saya, salah satu kekeliruan kita adalah sering mengatakan:

"Nanti kalau saya sudah kaya, saya akan banyak bersedekah."

Padahal kita tidak pernah tahu kapan kekayaan itu datang dan kapan kehidupan kita berakhir.

Karena itu, mari membiasakan diri berbagi dari apa yang kita miliki hari ini.

Tidak perlu menunggu sempurna.

Tidak perlu menunggu berlebihan.

Tidak perlu menunggu menjadi orang kaya.

Berbagilah sesuai kemampuan, tetapi lakukan dengan ketulusan.

Sebab boleh jadi, bagi kita nilainya kecil, tetapi bagi seseorang yang sedang membutuhkan, pemberian itu memiliki arti yang sangat besar.

Jum'at Sebagai Momentum Menjadi Manusia yang Bermanfaat

Pada akhirnya, makna berbagi berkah di hari Jum'at bukan hanya tentang berapa banyak yang kita keluarkan.

Pertanyaan yang lebih penting adalah:

Berapa banyak kebaikan yang lahir dari apa yang kita berikan?

Jika makanan yang kita berikan membuat seseorang kenyang, itu adalah kebaikan.

Jika bantuan kita membuat seseorang mampu bertahan melewati kesulitan, itu adalah kebaikan.

Jika kata-kata kita membuat seseorang kembali memiliki harapan, itu juga kebaikan.

Dan jika sedekah kita menjadi jalan bagi orang lain untuk merasakan bahwa masih ada manusia yang peduli, maka sesungguhnya kita telah menanam benih persaudaraan.

Jum'at mengajarkan kita bahwa keberkahan bukan hanya tentang apa yang kita terima, tetapi juga tentang apa yang mampu kita bagikan.

Mari menjadikan setiap Jum'at sebagai momentum memperbaiki diri, memperkuat kepedulian dan memperbanyak manfaat.

Tidak perlu menunggu kaya untuk berbagi.

Tidak perlu menunggu sempurna untuk berbuat baik.

Sebab bisa jadi, keberkahan hidup justru dimulai dari sesuatu yang kita berikan dengan ikhlas kepada orang lain.

Selamat menjemput keberkahan Jum'at. Semoga setiap kebaikan yang kita tebarkan menjadi amal yang terus mengalir, menjadi sebab hadirnya kebahagiaan bagi sesama, dan menjadi bekal terbaik di hadapan Allah SWT.]]> https://www.halomedan.com/Berita/66529/makna-berbagi-berkah-di-hari-jumrsquoat/ Dari Gerakan Ekonomi Syariah Menuju Kekuatan Ekonomi Nasional Fri, 14 Aug 2026 09:56:00 +0700+0700
Oleh Abdullah Rasyid
Pengurus Pusat Masyarakat Ekonomi Syariah (MES)

Ada satu kalimat sederhana tetapi mengandung pesan besar yang disampaikan Kiai Ma'ruf Amin dalam Rapat Pleno Pengurus Pusat Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), Kamis malam, 13 Agustus 2026, di Wisma Danantara.

"Jika sudah ada air, maka tayamum batal."

Rapat itu dihadiri langsung Ketua Umum MES Rosan Perkasa Roeslani dan dipimpin Ketua Harian Ferry J. Juliantono. Di tengah pembicaraan mengenai masa depan ekonomi syariah Indonesia, ungkapan Kiai Ma'ruf tersebut layak direnungkan lebih jauh.

Dalam fikih, tayamum merupakan jalan ketika air tidak tersedia. Tetapi ketika air telah ada, alasan untuk bertayamum gugur. Dalam konteks ekonomi syariah, pesan itu dapat dibaca sebagai kritik sekaligus panggilan untuk bergerak lebih cepat: instrumen kita sebenarnya sudah banyak tersedia. Jangan terus bertindak seolah-olah kita masih tidak memiliki apa-apa.

Indonesia mempunyai bank syariah, BPRS, BMT, koperasi syariah, sukuk, zakat, wakaf, industri halal, pesantren, masjid, lembaga pendidikan Islam, serta jaringan organisasi masyarakat yang menjangkau hingga tingkat desa. Kita bahkan memiliki pasar Muslim terbesar yang sulit ditandingi banyak negara.

Pertanyaannya bukan lagi apakah potensi itu tersedia.

Pertanyaannya: mengapa kekuatan sebesar itu belum sepenuhnya berubah menjadi kekuatan ekonomi?

Selama bertahun-tahun, ekonomi syariah tumbuh sebagai sebuah gerakan. Kita menyelenggarakan seminar, festival halal, pelatihan, sosialisasi, membangun lembaga, memperkuat literasi dan mendorong regulasi. Semua itu merupakan fondasi yang penting.

Namun ekonomi tidak akan menjadi kuat hanya karena semakin banyak kegiatan yang memakai istilah syariah.

Kekuatan ekonomi diukur dari produksi, investasi, perdagangan, pembiayaan, kepemilikan aset, penciptaan perusahaan dan lapangan kerja. Karena itu, sudah waktunya ekonomi syariah bergerak dari fase movement menuju economic power.

Perubahan itu dapat dimulai dari institusi yang paling dekat dengan kehidupan umat: masjid dan pesantren.

Kita mempunyai begitu banyak masjid dengan jamaah yang setiap hari bertemu dan memiliki ikatan sosial yang kuat. Di dalamnya terdapat kepercayaan, solidaritas, kebutuhan konsumsi dan jaringan masyarakat. Itu sesungguhnya merupakan modal ekonomi yang sangat besar.

Demikian pula pesantren. Ada santri, alumni, guru, lahan, kebutuhan pangan, jaringan masyarakat dan berbagai kegiatan usaha.

Koperasi masjid dan koperasi pesantren dapat menjadi instrumen penting untuk mengonsolidasikan kekuatan tersebut. Jamaah tidak lagi sekadar menjadi konsumen, tetapi anggota sekaligus pemilik usaha. Pesantren tidak hanya menjadi tempat mendidik generasi muda, tetapi juga simpul produksi dan kewirausahaan.

Bayangkan sebuah pesantren memenuhi kebutuhan berasnya dari kelompok tani yang menjadi mitra koperasi. Pembiayaannya berasal dari lembaga keuangan syariah. Produk kebutuhan santri didistribusikan koperasi. Alumni membangun jaringan pemasaran. Masjid menjadi salah satu simpul distribusi.

Di titik itu, ekonomi syariah tidak lagi menjadi kumpulan proyek. Ia mulai menjadi ekosistem.

Tetapi ekosistem tidak mungkin berkembang tanpa akses pembiayaan.

Di sinilah keuangan syariah harus melakukan introspeksi. Keberhasilan kita tidak boleh semata diukur dari pertumbuhan aset perbankan syariah. Ukuran yang lebih penting adalah seberapa banyak pelaku usaha yang naik kelas karena memperoleh pembiayaan.

Apakah petani lebih mudah memperoleh modal? Apakah koperasi pesantren mampu memperbesar usahanya? Apakah santri yang mempunyai gagasan bisnis memperoleh akses pembiayaan? Apakah UMKM halal dapat masuk ke rantai pasok industri besar?

Literasi keuangan memang penting, tetapi literasi harus berujung pada inklusi. Masyarakat tidak cukup mengetahui produk syariah. Mereka harus dapat mengakses, menggunakan dan memperoleh manfaat darinya.

Pada saat yang sama, ekonomi syariah harus berani menghadapi persoalan daya saing.

Kita tidak dapat meminta masyarakat memilih sebuah produk semata-mata karena terdapat label syariah di belakang namanya.

Masyarakat hari ini membandingkan harga, kualitas, pelayanan, kemudahan teknologi, biaya transaksi dan kecepatan. Karena itu produk ekonomi syariah harus mampu menawarkan dua hal sekaligus: nilai dan kualitas.

Syariah adalah fondasi etik. Profesionalisme adalah syarat memenangkan persaingan.

Negara juga mempunyai peran. Regulasi ekonomi syariah harus semakin kompatibel dengan sistem ekonomi nasional. Jangan sampai produk dan instrumennya telah tersedia, tetapi pertumbuhannya terhambat oleh regulasi perpajakan, jaminan, perizinan atau aturan sektoral yang tidak sinkron.

Ekonomi syariah tidak membutuhkan karpet merah. Ia membutuhkan level playing field.

Pesan "jika sudah ada air, maka tayamum batal" menjadi semakin relevan di sini.

Kita sudah memiliki banyak instrumen. Masalah kita sekarang bukan semata ketiadaan instrumen, melainkan utilisasi, integrasi dan skala.

Ada zakat, tetapi bagaimana zakat semakin efektif mengubah mustahik menjadi masyarakat yang berdaya?

Ada wakaf, tetapi bagaimana wakaf berkembang menjadi aset produktif berupa rumah sakit, sekolah, lahan pertanian, pusat perdagangan dan kegiatan ekonomi yang manfaatnya terus mengalir?

Ada bank syariah, tetapi bagaimana bank semakin hadir membiayai basis produksi?

Ada jutaan santri, tetapi bagaimana mereka tidak hanya menjadi pencari kerja setelah lulus, melainkan menjadi pencipta lapangan kerja?

Kewirausahaan santri karena itu tidak boleh berhenti pada pelatihan membuat kopi, keripik, sablon atau produk rumah tangga. Dibutuhkan sebuah rantai lengkap: pendidikan kewirausahaan, inkubasi, modal, teknologi, sertifikasi, produksi, distribusi dan akses pasar.

Tanpa rantai tersebut, kita menghasilkan banyak pelatihan tetapi sedikit pengusaha baru.

Di sinilah MES memiliki posisi strategis.

MES tidak perlu mengerjakan semuanya sendiri. Justru kekuatan MES seharusnya terletak pada kemampuannya menjadi pengayom sekaligus orkestrator gerakan ekonomi syariah nasional.

Bank dipertemukan dengan pengusaha. Investor dengan pesantren. Industri besar dengan UMKM. Kampus dengan dunia usaha. Lembaga zakat dengan program pemberdayaan. Wakaf dengan pengembangan aset produktif. Pemerintah dengan pelaku ekonomi.

Yang dibangun bukan lagi sekadar kalender kegiatan, melainkan rantai nilai ekonomi.

Sudah saatnya pula kita berani berbicara mengenai PDB syariah. Ekonomi syariah harus mulai dihitung dari kontribusinya terhadap produksi nasional, penciptaan lapangan kerja, ekspor, investasi dan kepemilikan aset.

Kita mempunyai jamaah. Kita mempunyai santri. Kita mempunyai masjid dan pesantren. Kita mempunyai perbankan syariah, ZISWAF, koperasi, UMKM dan pasar yang sangat besar.

Air itu sesungguhnya sudah tersedia.

Pekerjaan kita sekarang adalah mengalirkannya.

Mengalirkannya dari bank kepada pelaku usaha, dari zakat menuju pemberdayaan, dari wakaf menjadi aset produktif, dari pesantren menjadi pusat kewirausahaan, dari masjid menuju kekuatan koperasi, dan dari jutaan konsumen Muslim menuju jaringan produksi yang dimiliki umat sendiri.

Jika itu dilakukan, pembicaraan mengenai ekonomi syariah akan berubah secara mendasar.

Kita tidak lagi sekadar bertanya berapa banyak masyarakat yang menggunakan produk syariah.

Kita akan bertanya: berapa banyak aset yang dimiliki, perusahaan yang dibangun, pekerjaan yang diciptakan, produksi yang dihasilkan, dan kontribusi yang diberikan ekonomi syariah kepada perekonomian Indonesia.

Itulah saat ekonomi syariah berhenti menjadi sekadar gerakan dan benar-benar tumbuh menjadi kekuatan ekonomi nasional.]]> https://www.halomedan.com/Berita/66528/dari-gerakan-ekonomi-syariah-menuju-kekuatan-ekonomi-nasional/ PDI Perjuangan Perkuat Konsolidasi di Samosir, Hasto Kristiyanto Akan Hadiri Peletakan Batu Pertama Kantor DPC Samosir Thu, 13 Aug 2026 19:55:00 +0700+0700
Samosir - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto bersama Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat dan rombongan dijadwalkan melakukan kunjungan ke Kabupaten Samosir, Sumatera Utara, pada Sabtu, 15 Agustus 2026. Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya PDI Perjuangan memperkuat konsolidasi dan struktur organisasi hingga ke tingkat daerah, salah satunya ditandai dengan pembangunan Kantor DPC PDI Perjuangan Kabupaten Samosir.
Kehadiran kantor DPC tidak hanya dimaknai sebagai pembangunan sebuah gedung, tetapi juga sebagai upaya memperkuat rumah perjuangan partai sekaligus memastikan PDI Perjuangan memiliki ruang yang semakin dekat dengan masyarakat.
Kantor partai di tingkat kabupaten diharapkan menjadi pusat konsolidasi kader, ruang bertemunya struktur partai dengan masyarakat, sekaligus tempat untuk merumuskan berbagai kerja politik yang berpihak pada kepentingan rakyat.
Wakil Ketua Bidang Industri, Perdagangan, BUMN, Investasi, Koperasi dan UMKM DPD PDI Perjuangan Provinsi Sumatera Utara, Paul Baja Marudut Siahaan mengatakan pembangunan kantor DPC menjadi bagian penting dalam memperkuat struktur dan kerja organisasi partai di daerah.
"Kekuatan partai harus dibangun dari struktur yang kuat dan solid hingga ke tingkat daerah. Karena itu, pembangunan kantor DPC bukan sekadar pembangunan infrastruktur organisasi, tetapi menjadi bagian dari upaya memperkuat konsolidasi kader dan memastikan partai terus hadir di tengah masyarakat," ujar Paul Baja Marudut Siahaan.
Menurutnya, pembangunan Kantor DPC PDI Perjuangan Kabupaten Samosir bukan semata pembangunan infrastruktur organisasi, tetapi bagian dari penataan dan penguatan struktur partai agar semakin efektif menjalankan fungsi politiknya di tengah masyarakat.
Selain menghadiri peletakan batu pertama, kunjungan jajaran DPP PDI Perjuangan ke Samosir juga menjadi momentum mempererat komunikasi dengan jajaran partai serta tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Bidang Perekonomian DPD PDI Perjuangan Provinsi Sumatera Utara, Drs. Wong Chun Sen Tarigan, MPdB.
Ketua DPRD Kota Medan ini menambahkan, penguatan struktur partai harus berjalan beriringan dengan penguatan hubungan dengan masyarakat. Menurutnya, keberadaan partai di daerah tidak hanya diukur dari kekuatan organisasi, tetapi juga dari kemampuan kader untuk hadir dan bekerja bersama masyarakat.
"Partai harus terus membangun komunikasi dan kerja bersama masyarakat. Konsolidasi organisasi pada akhirnya harus bermuara pada semakin kuatnya kerja politik dan pelayanan kepada masyarakat," pungkasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Politik, Sutrisno Pangaribuan mengatakan peletakan batu pertama Kantor DPC Kabupaten Samosir akan dirangkai dengan konsolidasi partai dengan menghadirkan DPC PDI Perjuagan dan anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan se- Sumatera Utara. Selain itu, Hasto Kristiyanto dan utusan DPP PDI Perjuangan dijadwalkan menggelar Silaturahmi Kebangsaan dengan Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat di Kabupaten Samosir. Acara tersebut akan diakhiri dengan makan malam bersama.
Penguatan konsolidasi di Samosir diharapkan semakin meningkatkan soliditas struktur partai sekaligus memperkuat kerja-kerja organisasi PDI Perjuangan di Kabupaten Samosir. Ujar Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Periode 2014- 2019 tersebut.
Rangkaian kegiatan akan digelar pada Sabtu, 15 Agustus 2026, dimulai Pukul 10.00 WIB peletakan batu pertama di Jl. Raya Ring Road Samosir, Desa Lumban Suhi Toruan, Kec. Pangururan, Kabupaten Samosir. Sedang untuk kegiatan lainnya akan digelar di Hotel Dainang, Pangururan, pungkasnya.rel]]> https://www.halomedan.com/news/66527/pdi-perjuangan-perkuat-konsolidasi-di-samosir-hasto-kristiyanto-akan-hadiri-peletakan-batu-pertama-kantor-dpc-samosir/