https://www.halomedan.com/ Halo Medan | Berani Tampil Beda Thu, 27 Aug 2026 18:44:46 +0700+0700 id-ID Jelang Pesta Demokrasi Konferensi PWI Sumut, Panitia Gelar Rapat Persiapan, Ini Hasilnya Thu, 27 Aug 2026 17:23:00 +0700+0700
Rapat yang dipimpin Ketua PWI Sumut H Farianda Putra Sinik SH didampingi Sekretaris SR Hamonangan Panggabean dan Ketua Panitia (OC) Drs Rifki Warisan dan Ketua Steering Committee (SC) DR Taufik Wal Hidayat, juga dihadiri hampir semua pengurus PWI Sumut.

Dari hasil rapat, Farianda Putra Sinik menyampaikan jadwal konferensi PWI Sumut yang akan direncanakan pada 21 November 2026 di Medan. Untuk itu, Farianda minta kepada panitia agar secepatnya mempersiapkan tahapan konferensi dan tetap fokus terhadap tugas masing masing.

"Kita tetap prioritaskan kebersamaan dan kompak. Laksanakan pesta demokrasi anggota PWI ini setransparan mungkin jangan memihak, dan berjalan sesuai aturan yang berlaku," tegas Farianda.

Pada kesempatan itu, Ketua Panitia (OC), Drs Rifki Warisan, menyampaikan, adapun tahapan awal yang akan dilakukan yakni melakukan verifikasi data anggota PWI Sumut yang nantinya akan punya hak memilih dan dipilih.

Dijelaskannya, data pemilih itu akan dikirim ke masing-masing PWI kabupaten/kota, ke masing-masimg media, dan juga diumumkan secara terbuka di kantor PWI Sumut. Kemudian selanjutmya panitia memberi kasih tenggat waktu sanggah selama dua minggu, seandainya ada yang belum masuk jadi pemlih.

"Setelah data tersebut telah terverifikasi semua dan dipastikan akurat, lalu Daftar Pemilih Sementara (DPS) itu kita kirim ke PWI Pusat untuk ditetapkan jadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Konferensi PWI Sumut tahin 2026," paparnya.

Kemudian, kata Rifki, sembari menunggu verifikasi PWI Pusat untuk penetapan DPT, panitia tetap melanjutkan persiapan tahapan berikutnya. "Kita rencanakan akhir Oktober, panitia akan membuka pendaftaran bakal calon (balon) ketua PWI Sumut periode 2026-2031, dan balon ketua Dewan Kehormatan Provinsi PWI Sumut periode 2026-2031," ujarnya.

Ditambahkan Rifki Warisan, terkait anggota PWI Sumut yang ikut program reaktivasi, yakni pengaktifan kembali kartu anggota PWI yang habis masa berlakunya lebih dari setahun, tidak punya hak memilih dan dipilih, sampai kartunya diaktifkan kembali pada 9 Februari 2027.

"Jadi, kami sampaikan permohonan kepada saudara-saudara kami yang kut program pengaktifan kembali kartunya, belum pumya hak memilih dan dipilih pada konferensi PWI Sumut ini, atau konferensi PWI kabupaten/kota lainnya yang digelar sebelum tanggal 9 Februari 2027 (kartu diaktifkan kembali aktif), sesuai dengan kebijakan PWI Pusat," pungkasnya. Rel]]> https://www.halomedan.com/news/66658/jelang-pesta-demokrasi-konferensi-pwi-sumut-panitia-gelar-rapat-persiapan-ini-hasilnya/ Sekjen DPP AMPI Ajak Masyarakat Jaga Persatuan dan Dukung Pemerintahan Prabowo Thu, 27 Aug 2026 17:21:00 +0700+0700
Menurut Robi, perbedaan pandangan politik merupakan bagian yang wajar dalam kehidupan demokrasi. Namun, perbedaan tersebut tidak seharusnya menjadi alasan untuk mengesampingkan persatuan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Menjaga kondusivitas dan persatuan bangsa merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat. Perbedaan pandangan politik adalah hal yang wajar dalam demokrasi, tetapi persatuan dan keutuhan bangsa harus tetap ditempatkan di atas kepentingan kelompok," ujar Robi.

Robi juga mengajak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara bijak, santun, damai, dan tetap berada dalam koridor hukum. Menurutnya, ruang demokrasi harus digunakan untuk menyampaikan kritik maupun masukan secara konstruktif.

Selain itu, ia mengingatkan masyarakat agar tidak mudah menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Disinformasi dan provokasi, kata dia, berpotensi memperkeruh suasana serta memicu perpecahan di tengah masyarakat.

"Kita harus bijak dalam menggunakan ruang publik, termasuk media sosial. Jangan mudah percaya dan menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya. Jika ada perbedaan atau persoalan, mari disikapi dengan kepala dingin dan melalui mekanisme yang tersedia," katanya.

Dalam konteks pemerintahan, Robi menyatakan dukungan terhadap Presiden Prabowo Subianto dalam menjalankan program-program pembangunan dan kebijakan yang ditujukan bagi kepentingan masyarakat.

Menurutnya, dukungan terhadap pemerintah tidak berarti menghilangkan ruang untuk memberikan kritik maupun pengawasan. Masyarakat tetap memiliki peran untuk memberikan masukan, mengawal kebijakan, serta ikut berpartisipasi dalam program-program yang bermanfaat bagi daerah dan bangsa.

"Keberhasilan program kerja pemerintah tentu membutuhkan dukungan masyarakat dan kondisi yang aman serta kondusif. Tetapi dukungan juga dapat diwujudkan melalui partisipasi yang konstruktif, memberikan masukan, melakukan pengawasan, dan ikut mengambil bagian dalam pembangunan," ujar Robi.

Lebih lanjut, Robi menegaskan keyakinannya bahwa berbagai upaya yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto harus ditempatkan dalam kerangka kepentingan nasional.

"Kita percaya bahwa apa yang dilakukan Bapak Presiden Prabowo adalah demi bangsa, demi menjaga persatuan, dan demi menjaga keutuhan Republik Indonesia," tegasnya.

Robi juga mengajak masyarakat untuk tetap tenang dalam menghadapi berbagai dinamika nasional serta memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk menjalankan tugas dan programnya.

"Seperti kita ketahui bersama Presiden sangat terbuka terhadap pandangan dan pemikiran dari seluruh masyarakat. sejauh ini Presiden sangat fokus menjalankan program kesejahteran Rakyat, oleh Karena itu, mari kita sampaikan aspirasi dengan cara yang baik, tetap menjaga persatuan, dan bersama-sama menjaga Indonesia agar tetap kondusif, maju dan sejahtera ," pungkasnya.rel]]> https://www.halomedan.com/politik/66657/sekjen-dpp-ampi-ajak-masyarakat-jaga-persatuan-dan-dukung-pemerintahan-prabowo/ HUT RI dan Maulid Nabi Jadi Momentum, SPS Aceh–Pikiran Rakyat Teguhkan Integritas Pers Thu, 27 Aug 2026 17:17:00 +0700+0700
Pesan tersebut disampaikan Ketua Serikat Perusahaan Pers (SPS) Aceh, Muktarrudin Usman, S.E., saat menyampaikan sambutan pada pembukaan Pra-Uji Kompetensi Wartawan (UKW) dan UKW Mandiri SPS Aceh bekerja sama dengan Lembaga Uji Kompetensi Wartawan (LUKW) Pikiran Rakyat di Hotel Diana, Banda Aceh, Kamis (27/8/2026).

Muktarrudin mengatakan kemerdekaan pers tidak boleh dimaknai sebagai kebebasan tanpa batas. Kebebasan harus berjalan bersama tanggung jawab, profesionalisme dan kepatuhan terhadap Kode Etik Jurnalistik.

"Wartawan harus merdeka dalam menjalankan profesinya, tetapi kemerdekaan itu harus disertai tanggung jawab. Jangan sampai kebebasan pers justru menghilangkan kejujuran, akurasi dan etika dalam pemberitaan," kata Muktarrudin.

Menurutnya, momentum Maulid Nabi juga memberikan pesan kuat bagi wartawan. Empat sifat Rasulullah SAW, yakni shiddiq, amanah, tabligh dan fathanah, dapat menjadi pedoman moral dalam menjalankan tugas jurnalistik.

Shiddiq, kata Muktarrudin, mengajarkan wartawan untuk jujur terhadap fakta. Amanah berarti dapat dipercaya dan bertanggung jawab terhadap informasi yang diperoleh. Tabligh mengandung kewajiban menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat, sedangkan fathanah menuntut wartawan cerdas, kritis dan bijaksana dalam mengolah informasi.

"Nilai-nilai tersebut sangat relevan dengan kerja jurnalistik. Wartawan harus jujur terhadap fakta, amanah terhadap informasi, menyampaikan berita untuk kepentingan publik dan cerdas dalam melakukan verifikasi," ujarnya.

Ia menilai nilai tersebut semakin penting diterapkan di Aceh yang memiliki kekhususan dalam penerapan syariat Islam serta karakter masyarakat yang kuat dengan nilai-nilai keislaman.

"Jangan hanya mengejar kecepatan berita. Wartawan harus mampu melakukan verifikasi, memahami persoalan dan memastikan informasi yang disampaikan benar serta memberikan manfaat bagi masyarakat," tegasnya.

Muktarrudin mengatakan pelaksanaan UKW tidak sekadar menguji kemampuan teknis wartawan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membangun sumber daya manusia pers yang kompeten dan berintegritas.

Kegiatan tersebut diikuti wartawan dari berbagai media dengan tiga jenjang kompetensi, yakni Muda, Madya dan Utama. Proses pengujian melibatkan lima penguji bersertifikat Dewan Pers.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian (Kominsa) Aceh, Dr. Edi Yandra, S.STP., M.S.P., yang mewakili Gubernur Aceh sekaligus membuka kegiatan, mengapresiasi pelaksanaan UKW tersebut.

Edi Yandra mengatakan kompetensi wartawan penting untuk memastikan informasi yang diterima masyarakat memiliki dasar fakta yang kuat dan memenuhi prinsip jurnalistik.

"Pelaksanaan UKW ini sangat penting untuk meningkatkan kompetensi wartawan dan melahirkan berita yang sesuai dengan fakta yang ada," kata Edi Yandra.

Ia berharap wartawan terus meningkatkan profesionalisme dengan menjalankan tugas secara netral, independen dan berimbang. Menurutnya, pers memiliki posisi strategis dalam menyampaikan informasi kepada publik, menjadi jembatan komunikasi pemerintah dan masyarakat, sekaligus menjalankan fungsi kontrol sosial.

Muktarrudin berharap UKW SPS Aceh–Pikiran Rakyat dapat menjadi bagian dari penguatan pers Aceh yang profesional.

"Semangat kemerdekaan, keteladanan Rasulullah dan kompetensi wartawan harus menjadi satu kesatuan dalam membangun pers Aceh yang profesional, berintegritas dan dipercaya masyarakat," pungkasnya.rel]]> https://www.halomedan.com/news/66656/hut-ri-dan-maulid-nabi-jadi-momentum-sps-acehndashpikiran-rakyat-teguhkan-integritas-pers/ Tersangka Pemalsuan Surat, Anggota DPRDSU Dhody Thahir Mangkir Panggilan Polda Sumut Thu, 27 Aug 2026 17:15:00 +0700+0700
Seyogianya pemeriksaan dilakukan pada Kamis (27/8) sekitar Pukul 10.00 wib, sesuai surat panggilan yang dilayangkan penyidik sesuai surat panggilan tersangka ke 1 No.S.pgl/Tsk-1/1629/VIII/Res 1.9/Ditreskrimum.

Pemeriksaan dilakukan dengan status tersangka sesuai surat ketetapan No.S.Tap.tsk/166/VIII/Res 1.9/Ditreskrimum Poldasu tanggal 21 Agustus 2026. Namun, politisi yang juga pengurus Partai Golkar Sumut itu tidak hadir.


Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut Kombes Pol Cornelis M Simanjuntak yang dikonfirmasi wartawan mengatakan, tersangka Dhody Thaher tidak hadir.

"Saudara Dhody Thaher tidak datang," kata Kombes Cornelis Simanjuntak.

Dia mengaku belum diketahui alasan ketidak hadiran tersangka."Sampai saat ini belum ada pemberitahuan alasan tidak datang," sebutnya.

Namun, kata Cornelis, dalam beberapa hari kedepan jika tidak datang akan dilayangkan panggilan ke 2. "Sesuai SOP, penyidik akan melakukan panggilan kedua," katanya.

Diketahui, H Dhody Thahir,SE warga Komplek Bumi Asri Blok C, Kel Cinta Damai, Kec Medan Helvetia, Kota Medan, dilaporkan Muhammad Gazali Iskandar sesuai laporan Polisi No.LP/B/499/IV/2023/SPKT Polda Sumut tanggal 11 April 2023, menempatkan keterangan palsu kedalam akte autentik dan atau pemalsuan surat sebagaimana pasal 266 subsider pasal 263 UU No 1 tahun 1946 tentang KUHPidana Jo pasal 394 sub pasal 391 UU no 1 Tahun 2023.

Dalam laporan disebutkan bahwa tersangka diduga memalsukan surat tanah tempat tinggal mereka yang berada di Komplek Perumahan Pondok Alam.


Sebelumnya, dalam rilisnya, warga Perumahan Subsidi Rumah Pondok Alam (RPA) memberikan apresiasi tinggi kepada Polda Sumatera Utara atas penetapan status tersangka terhadap Anggota DPRD Sumut sekaligus pengurus Golkar Sumut, Dhody Thahir, dalam kasus dugaan pemalsuan surat terkait sengketa lahan tempat tinggal mereka. Langkah ini dinilai sebagai bukti penegakan hukum yang tegas dan tidak pandang bulu.

Salah seorang warga, Nasa, menyatakan rasa lega dan terima kasihnya kepada pihak kepolisian, Rabu (26/8/2026). Ia menyebutkan ketenangan kini dirasakan warga setelah kasus yang bergulir sejak tahun 2023 tersebut menunjukkan perkembangan signifikan.

"Kami berterima kasih dan memberi apresiasi setinggi-tingginya kepada Polda Sumut yang telah menetapkan status tersangka kepada Bapak Dhody Thahir. Dengan adanya penetapan ini, kami merasa jauh lebih tenang karena ini berkaitan langsung dengan rumah kami," ujar Nasa.


Warga menilai penetapan tersangka terhadap anggota DPRDSU ini membuktikan kepatuhan Polri terhadap asas kesetaraan di mata hukum (equality before the law), di mana jabatan tidak menjadi pelindung bagi pelaku kejahatan.

Terkait kasus ini, warga sebelumnya telah beberapa kali menggelar unjuk rasa menuntut keadilan ke DPRD Sumut dan Pengadilan Tinggi Sumut. Mereka menolak upaya Dhody Thahir yang menggugat sertifikat tanah warga ke pengadilan, yang akhirnya ditolak oleh hakim. Praktik yang mengandalkan atribut jabatan untuk merugikan rakyat dianggap warga sebagai pengkhianatan amanah yang tidak bisa ditoleransi.

Seiring berjalannya proses hukum, warga berharap perhatian Presiden Prabowo Subianto tertuju pada kasus ini, di mana anggota dewan yang seharusnya melindungi rakyat justru dituduh berupaya merampas hak warga. Nasa menegaskan komitmen penghuni Perumahan Pondok Alam untuk terus mengawal perkara ini sampai tuntas.red]]> https://www.halomedan.com/hukum/66655/tersangka-pemalsuan-surat-anggota-dprdsu-dhody-thahir-mangkir-panggilan-polda-sumut/ Milad ke-13 MTH Halimah dan Haul ke-4 Alm Rizky Adiguna Digelar Penuh Haru dan Sukacita Thu, 27 Aug 2026 14:51:00 +0700+0700 Milad ke-13 sekaligus Haul ke-4 almarhum Rizky Adiguna di Hall Convention Sunggal, Kamis (27/8/2026).

Jamaah MTH datang dari berbagai daerah dan kecamatan. Suasana kegiatan berlangsung penuh haru dan sukacita, terlebih saat rangkaian acara mengenang almarhum Rizky Adiguna digelar.

Dalam kesempatan itu, Hj. Bunda Indah mengajak seluruh umat untuk terus menebarkan kebaikan, peduli terhadap sesama dan gemar berbagi.

Bunda Indah juga menyampaikan dukungan penuh kepada Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution dalam upaya membangun Sumatera Utara.

"Marilah kita terus berbuat kebaikan kepada sesama, saling berbagi dan memberikan manfaat. Kami juga memberikan dukungan penuh kepada Gubernur Bobby dalam membangun Sumatera Utara," ujar Bunda Indah.

Ia kemudian menceritakan perjalanan panjang membesarkan MTH hingga memasuki usia ke-13 tahun. Menurutnya, perjalanan tersebut tidak selalu mudah, namun dapat dilalui dengan keikhlasan dan rasa cinta.

"Kami jalani dengan ikhlas dan penuh cinta. Kecintaan itulah yang mempersatukan kami hingga sampai di sini," katanya.

Bunda Indah juga tidak lupa menyampaikan apresiasi atas dukungan berbagai pihak, termasuk owner Aroma Bakery H. Jhon Suhardi yang selama ini memberikan perhatian dan dukungan terhadap kegiatan MTH.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Gubernur Sumatera Utara yang diwakili Asisten Kesra Basirin Tanjung, Konjen Korea Selatan Dr. Parlindungan Purba, Prof Ridha, Ustaz H. Anhar Nasution, owner Aroma Bakery H. Jhon Suhardi, Prof. Ridha, CEO Sumut24 Rianto SH, Ketua GRIB Jaya Sumut Samsul Tarigan serta sejumlah tokoh masyarakat lainnya.

Mewakili Gubernur Sumatera Utara, Asisten Kesra Basirin Tanjung menyampaikan apresiasi atas kiprah MTH Halimah yang telah memasuki usia ke-13 tahun.

"Semoga kolaborasi Sumut Berkah dengan Majelis Taklim Halimah dapat terus bersinergi dengan baik," ungkapnya.

Sementara itu, Konjen Korea Selatan Dr. Parlindungan Purba menyampaikan ucapan selamat dan sukses atas Milad ke-13 MTH Halimah. Ia juga menyampaikan doa terbaik untuk almarhum Rizky Adiguna.

Pada kesempatan tersebut, H. Jhon Suhardi juga didaulat menyampaikan pesan dan kesannya terhadap sosok Hj. Bunda Indah dan MTH.
Jhon mengaku memandang Hj. Bunda Indah sebagai sosok yang sudah seperti orang tua sendiri.

"Bunda Indah bagi saya adalah orang tua kedua setelah ibu saya sendiri. Kalau ada hal-hal penting, saya selalu berdiskusi dengan Bunda Indah," ujarnya.

Ia pun mengucapkan selamat Milad ke-13 kepada Majelis Taklim Halimah serta mendoakan almarhum Rizky Adiguna agar senantiasa mendapat tempat terbaik di sisi Allah SWT.

Perayaan Milad ke-13 MTH Halimah sekaligus Haul ke-4 almarhum Rizky Adiguna tersebut menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi, memperkuat kepedulian sosial dan terus menebarkan kebaikan di tengah masyarakat.red]]> https://www.halomedan.com/news/66654/milad-ke13-mth-halimah-dan-haul-ke4-alm-rizky-adiguna-digelar-penuh-haru-dan-sukacita/ Muhammad Safrizal Almalik: Jangan Seret Presiden ke Dalam Politisasi Internal Muktamar Thu, 27 Aug 2026 13:31:00 +0700+0700

Medan - Kader NU Militan Muhammad Safrizal Almalik menyayangkan munculnya seruan agar Presiden Prabowo Subianto turun tangan menindak pejabat yang disebut ikut campur dalam pelaksanaan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama.

Menurut Safrizal, keinginan menjaga independensi Muktamar merupakan sikap yang patut dihormati. Namun, ia mempertanyakan mengapa persoalan internal organisasi NU justru harus dibawa kepada Presiden Republik Indonesia.

"Kalau kita ingin Muktamar NU benar-benar mandiri, demokratis, dan berdaulat, maka jangan justru Presiden yang ditarik-tarik ke dalam persoalan internal Muktamar. Kemandirian NU harus dibangun oleh warga NU sendiri, bukan dengan meminta kekuasaan negara menyelesaikan persoalan internal jam'iyah," ujar Safrizal.

Ia menilai, ada paradoks yang perlu direnungkan bersama. Di satu sisi, para peserta Muktamar menghendaki agar pemerintah tidak melakukan intervensi terhadap NU. Namun di sisi lain, ketika muncul dugaan adanya intervensi dari pejabat tertentu, penyelesaiannya justru dimintakan kepada Presiden.

"Jangan sampai kita menolak intervensi pemerintah, tetapi pada saat yang sama meminta Presiden melakukan intervensi untuk menghentikan dugaan intervensi. Ini bisa menjadi persoalan baru. NU harus mampu menyelesaikan persoalan rumah tangganya dengan mekanisme organisasi yang bermartabat," tegasnya.

*NU Bukan Organisasi Milik Pemerintah*

Safrizal menegaskan bahwa NU merupakan organisasi kemasyarakatan yang mempunyai sejarah panjang dan akar yang kuat di tengah masyarakat. Karena itu, kedaulatan Muktamar seharusnya berada di tangan struktur dan peserta Muktamar sesuai aturan organisasi.

Menurutnya, Presiden memang mempunyai tanggung jawab konstitusional untuk memastikan pemerintahan berjalan baik dan aparatur negara bekerja sesuai aturan. Tetapi persoalan siapa yang menjadi Ketua Umum PBNU seharusnya tidak menjadi urusan kekuasaan politik.

"Presiden adalah Presiden Republik Indonesia, bukan Ketua Umum NU. Karena itu, jangan tempatkan Presiden sebagai penentu siapa yang harus memimpin PBNU," katanya.

Safrizal justru meminta seluruh kandidat dan pendukung masing-masing calon menunjukkan kedewasaan politik organisasi.

Jika terdapat pejabat negara yang benar-benar terbukti melakukan intervensi, menurut dia, persoalan tersebut harus disampaikan dengan bukti yang jelas dan ditempuh melalui mekanisme yang tepat.

"Kalau memang ada pejabat yang melakukan intervensi, sebutkan siapa, apa bentuk intervensinya, kapan dilakukan, dan apa buktinya. Jangan membangun tuduhan berdasarkan isu dan persepsi. NU harus menjadi contoh bagaimana menyelesaikan persoalan dengan tabayun, bukti, dan mekanisme organisasi," ujarnya.


*Jangan Sampai Muktamar Menjadi Arena Perebutan Kekuasaan*

Safrizal juga mengingatkan bahwa Muktamar seharusnya tidak hanya dipandang sebagai arena perebutan posisi Ketua Umum PBNU.

Menurutnya, Muktamar merupakan forum tertinggi organisasi untuk menentukan arah perjalanan NU dalam beberapa tahun ke depan.

"Jangan sampai seluruh energi Muktamar habis hanya untuk membicarakan siapa yang menang dan siapa yang kalah. NU memiliki jutaan jamaah, pesantren, madrasah, lembaga pendidikan, lembaga sosial, dan persoalan umat yang jauh lebih besar untuk dipikirkan," katanya.

Ia berharap para calon Ketua Umum PBNU maupun para pendukungnya dapat menempatkan kepentingan NU di atas kepentingan kelompok.

"Siapa pun yang terpilih nanti harus menjadi Ketua Umum bagi seluruh warga NU, bukan hanya bagi kelompok yang memenangkan kontestasi," ujarnya.

*Safrizal: Saya Menghormati Para Kiai Sepuh*

Meski menyampaikan kritik, Safrizal menegaskan bahwa dirinya tidak bermaksud merendahkan atau mempertentangkan diri dengan para kiai sepuh.

"Saya sangat menghormati para kiai sepuh. Nasihat dan pandangan beliau-beliau merupakan bagian penting dari tradisi NU. Tetapi menghormati kiai bukan berarti kita tidak boleh memberikan pandangan kritis. Kritik harus ditempatkan sebagai bagian dari ikhtiar menjaga NU," jelasnya.

Ia menilai justru karena para kiai sepuh memiliki kewibawaan moral yang besar, maka setiap pernyataan yang berkaitan dengan Muktamar akan mempunyai pengaruh yang luas di kalangan Nahdliyin.

Karena itu, ia berharap seluruh tokoh NU berhati-hati agar tidak memberikan kesan bahwa Muktamar NU membutuhkan campur tangan kekuasaan negara.

*Jangan Jadikan Presiden Sebagai Wasit Kontestasi Internal NU*

Safrizal menilai Presiden Prabowo sebaiknya berada pada posisi sebagai kepala negara yang menghormati kedaulatan organisasi masyarakat, termasuk NU.

"Presiden tidak perlu menjadi wasit dalam kontestasi Ketua Umum PBNU. Biarkan warga NU, para pemilik suara yang sah, menentukan pemimpinnya melalui mekanisme Muktamar," katanya.

Menurutnya, justru akan lebih terhormat apabila Presiden memberikan ruang penuh kepada NU untuk menyelesaikan proses pergantian kepemimpinan secara mandiri.

"Kalau Muktamar berjalan jujur, adil, transparan, dan tanpa tekanan, siapa pun yang terpilih akan memiliki legitimasi yang kuat. Tetapi kalau sejak awal kontestasi terlalu banyak melibatkan kekuasaan eksternal, maka siapa pun yang terpilih akan selalu dibayangi tudingan intervensi," lanjutnya.

*Kembalikan Muktamar kepada Khittah dan Marwah NU*

Safrizal mengajak seluruh Nahdliyin mengembalikan Muktamar kepada semangat khidmah, persaudaraan, dan perjuangan para pendiri NU.

"Muktamar bukan sekadar memilih Ketua Umum. Muktamar adalah momentum untuk mengembalikan marwah NU, memperkuat jamaah dan jam'iyah, serta memastikan NU tetap menjadi rumah besar bagi seluruh Nahdliyin," katanya.

Ia juga mengajak seluruh kandidat untuk berkompetisi secara sehat tanpa menggunakan tekanan politik, kekuasaan, uang, maupun jaringan pejabat negara.

"Kalau ingin menjadi Ketua Umum PBNU, menangkan hati dan kepercayaan peserta Muktamar, bukan memenangkan dukungan kekuasaan," tegas Safrizal.

Menurutnya, pemimpin NU yang lahir dari proses yang bersih akan memiliki legitimasi moral yang jauh lebih kuat.

"Jangan seret Presiden ke dalam pertarungan internal NU. Jangan pula jadikan pejabat negara sebagai alat untuk memenangkan atau menggagalkan seseorang. Biarkan Muktamar menjadi milik NU dan Nahdliyin," pungkas Muhammad Safrizal Almalik.rel]]> https://www.halomedan.com/news/66653/muhammad-safrizal-almalik-jangan-seret-presiden-ke-dalam-politisasi-internal-muktamar/ Safira Azizah Harahap Wisuda Cum Laude, Perpaduan Prestasi Akademik dan Pengabdian Thu, 27 Aug 2026 12:43:00 +0700+0700
MEDAN — Kebahagiaan dan rasa syukur menyelimuti keluarga besar Safira Azizah Harahap setelah putri tercinta tersebut berhasil menyelesaikan pendidikan di Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara (FT USU) dengan predikat cum laude.

Prestasi akademik tersebut menjadi kebanggaan tersendiri bagi keluarga, terlebih perjalanan Safira tidak hanya ditempa melalui bangku perkuliahan, tetapi juga melalui aktivitas organisasi dan pengabdian.

Safira dikenal aktif sebagai kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan dipercaya mengemban amanah sebagai Ketua Umum KOHATI FT USU. Amanah tersebut menjadi bagian penting dalam perjalanan dirinya membangun karakter kepemimpinan, intelektualitas, serta kepedulian sosial.

Tulang Safira, H. Syahrir Nasution, SE., MM., menyampaikan rasa syukur dan kebanggaannya atas pencapaian putrinya. Menurutnya, wisuda bukanlah garis akhir, melainkan pintu masuk menuju perjalanan yang lebih besar.

"Bagi orang tua, kebahagiaan terbesar bukan sekadar melihat anak meraih prestasi akademik, tetapi menyaksikan ilmu, perjuangan, dan karakternya tumbuh menjadi kekuatan untuk memberi manfaat," demikian ungkapan H. Syahrir.

Ia berharap predikat cum laude yang diraih Safira tidak berhenti sebagai sebuah gelar akademik, tetapi menjadi modal untuk melanjutkan pengabdian di tengah masyarakat.

Terlebih, pengalaman Safira sebagai aktivis HMI dan Ketua Umum KOHATI FT USU dinilai telah memberikan bekal penting dalam membangun kemampuan kepemimpinan dan tanggung jawab sosial.

"Semoga Allah SWT membimbing setiap langkah Safira, menjaga integritas dan keteguhan hatinya, serta menjadikan ilmu yang diperolehnya sebagai amal yang bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara," harapnya.

Menurut H. Syahrir, dunia setelah kampus akan menghadirkan tantangan yang jauh lebih kompleks. Karena itu, Safira diharapkan tetap rendah hati, menjaga integritas, dan tidak berhenti belajar.

"Teruslah berpacu di ruang pengabdian. Sebab prestasi adalah kebanggaan, tetapi pengabdian adalah kemuliaan," pesannya.

Wisuda Safira pun menjadi momentum penuh makna. Di satu sisi, predikat cum laude menjadi bukti pencapaian akademiknya. Di sisi lain, pengalaman organisasi menjadi fondasi untuk melanjutkan perjalanan sebagai generasi muda yang diharapkan mampu memberi kontribusi nyata bagi masyarakat.

Keluarga pun berharap langkah Safira setelah menyandang gelar sarjana semakin jauh, sementara ruang pengabdiannya semakin luas.

Selamat dan sukses untuk Safira Azizah Harahap. Dari prestasi akademik menuju pengabdian yang lebih luas.]]> https://www.halomedan.com/news/66652/safira-azizah-harahap-wisuda-cum-laude-perpaduan-prestasi-akademik-dan-pengabdian/ Aset Yayasan Tengku Amir Hamzah Disorot, Eks BEM UNHAM Desak Transparansi dan Buka Tata Kelola Bisnis Thu, 27 Aug 2026 10:44:00 +0700+0700
MEDAN — Polemik tata kelola aset Yayasan Tengku Amir Hamzah yang menaungi Universitas Amir Hamzah (UNHAM) kembali mencuat. Sorotan publik kini mengarah pada transparansi pengelolaan aset yayasan, termasuk informasi mengenai lahan hibah di Kabupaten Batu Bara serta keberadaan badan usaha PT Tengku Amir Hamzah Property.

Persoalan yang dipertanyakan bukan sekadar berapa besar aset yang dimiliki yayasan, tetapi untuk apa aset tersebut dimanfaatkan, siapa yang mengelolanya, bagaimana mekanisme kerja samanya, dan sejauh mana hasil pemanfaatan aset kembali kepada kepentingan pendidikan.

Mantan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UNHAM, Wan Muhammad Isa, meminta Badan Pengurus Yayasan Tengku Amir Hamzah tidak membiarkan pertanyaan publik berkembang menjadi spekulasi tanpa jawaban.

Menurutnya, masyarakat, sivitas akademika dan alumni berhak mengetahui secara terang-benderang tata kelola aset yayasan, terlebih apabila terdapat aset yang kemudian dimanfaatkan melalui kegiatan usaha.

«"Jangan berdalih dan mengaburkan substansi persoalan. Yang dibutuhkan saat ini adalah keterbukaan, kejujuran, dan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan terkait tata kelola aset yayasan," tegas Wan Muhammad Isa.»

Jangan Sampai Yayasan Pendidikan Bergeser Menjadi Mesin Bisnis

Wan Muhammad Isa menilai, keberadaan unit usaha di lingkungan yayasan pendidikan pada prinsipnya tidak otomatis menjadi persoalan. Namun, yang harus diuji adalah orientasi dan pertanggungjawabannya.

Jika aset yayasan dimanfaatkan untuk kegiatan komersial, kata dia, harus dapat dijelaskan hubungan yang jelas antara kegiatan usaha tersebut dengan misi pendidikan dan kepentingan perguruan tinggi.

"Yayasan pendidikan itu ruhnya adalah sosial dan intelektual, bukan perseroan terbatas yang mengejar margin dividen. Jika ada unit usaha yang dibentuk di bawah yayasan, keberadaannya wajib menunjang peningkatan mutu kampus, bukan sebaliknya," ujarnya.

Karena itu, keberadaan PT Tengku Amir Hamzah Property dinilai layak mendapat penjelasan terbuka. Begitu juga dengan pertanyaan apakah pembangunan atau pengelolaan kawasan pergudangan MMTC berkaitan dengan pemanfaatan aset yayasan dan apakah hasil ekonominya benar-benar diarahkan untuk menopang keberlangsungan serta peningkatan kualitas UNHAM.

Pertanyaan tersebut bukan tuduhan. Tetapi merupakan pertanyaan publik yang semestinya dijawab dengan data, dokumen dan mekanisme yang transparan.

Lahan Hibah Batu Bara Jangan Berhenti pada Status Kepemilikan

Sorotan lainnya menyangkut informasi mengenai lahan hibah di Kabupaten Batu Bara yang disebut diberikan kepada Yayasan Universitas Tengku Amir Hamzah.

Menurut Wan Muhammad Isa, status dan riwayat aset tersebut perlu dibuka secara jelas agar publik mengetahui dasar perolehan, status hukum, peruntukan, bentuk pemanfaatan serta pihak yang mengelolanya.

"Yang harus dibuka bukan hanya status tanahnya, tetapi juga bagaimana aset tersebut dimanfaatkan dan apakah pemanfaatannya sesuai dengan tujuan yayasan," katanya.

Ia meminta pengurus yayasan memberikan penjelasan mengenai nilai aset, status kepemilikan, bentuk kerja sama dengan pihak lain, hingga sumber dan penggunaan pendapatan yang diperoleh dari pemanfaatan aset tersebut.

Empat Hal yang Harus Dijelaskan

Menurut Wan Muhammad Isa, setidaknya terdapat sejumlah persoalan mendasar yang tidak boleh dibiarkan menggantung.

Pertama, bagaimana prinsip pengelolaan seluruh aset yayasan dijalankan, termasuk sistem pencatatan, pengawasan dan pertanggungjawabannya.

Kedua, bagaimana status tanah dan bentuk kerja sama bisnis yang menggunakan atau berkaitan dengan aset yayasan serta ke mana aliran pendapatannya.

Ketiga, adanya kekhawatiran terjadinya mission drift, yakni pergeseran orientasi dari misi utama pendidikan menuju komersialisasi aset.

Keempat, independensi dan kualitas akademik UNHAM harus tetap dijaga agar persoalan di tingkat yayasan tidak berdampak terhadap proses pembelajaran, mutu pendidikan, akreditasi, mahasiswa maupun dosen.

Publik Berhak Bertanya: Ke Mana Hasil Pemanfaatan Aset?

Wan Muhammad Isa juga mempertanyakan nilai keseluruhan aset Yayasan Tengku Amir Hamzah serta arah pengembangannya.

Pertanyaan berikutnya jauh lebih substantif: seberapa besar kontribusi pemanfaatan aset tersebut terhadap kualitas pendidikan di UNHAM?

Jika aset bernilai besar dimanfaatkan melalui kegiatan usaha, publik tentu berhak mengetahui apakah pendapatan yang diperoleh telah memberikan dampak nyata berupa peningkatan fasilitas pendidikan, pengembangan laboratorium, penguatan riset, kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan, beasiswa mahasiswa maupun peningkatan kualitas akademik.

"Keberhasilan yayasan pendidikan tidak dapat diukur dari luasnya aset atau besarnya aktivitas bisnis. Ukurannya adalah sejauh mana aset tersebut mampu melahirkan pendidikan yang berkualitas, memperkuat riset, meningkatkan kesejahteraan sivitas akademika dan mencetak sumber daya manusia yang unggul," tegasnya.

Karena itu, ia mendesak Ketua Yayasan dan pimpinan Universitas Amir Hamzah segera memberikan klarifikasi secara terbuka.

Jangan biarkan publik hanya melihat aset yang besar, sementara manfaatnya bagi pendidikan tidak terlihat secara proporsional.

Menurutnya, keterbukaan bukan ancaman bagi yayasan, melainkan justru menjadi cara terbaik untuk menjaga kepercayaan publik, mahasiswa, alumni dan sivitas akademika.

"Transparansi, evaluasi yang objektif dan keberanian melakukan koreksi merupakan langkah penting agar Universitas Amir Hamzah tetap menjaga marwahnya sebagai institusi pendidikan tinggi yang mengedepankan ilmu pengetahuan, integritas dan kepentingan publik," pungkas Wan Muhammad Isa.red]]> https://www.halomedan.com/news/66651/aset-yayasan-tengku-amir-hamzah-disorot-eks-bem-unham-desak-transparansi-dan-buka-tata-kelola-bisnis/ Bobby Harus Belajar (Lagi) Kewenangan Kepala Daerah Wed, 26 Aug 2026 20:49:00 +0700+0700
Medan — Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution kembali menjadi sorotan karena dinilai terlalu jauh masuk ke wilayah kewenangan pemerintah kabupaten/kota.

Penilaian itu disampaikan Sutrisno Pangaribuan, Direktur Indonesian Government Watch (IGoWa), Direktur Pusat Studi Anti Korupsi (PuSAKo), sekaligus Wakil Ketua Bidang Politik DPD PDI Perjuangan Provinsi Sumatera Utara.

Menurut Sutrisno, rencana Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memperbaiki rumah warga Kota Medan yang rusak akibat cuaca ekstrem dan angin puting beliung di Kecamatan Medan Johor menunjukkan kecenderungan Gubernur bertindak seolah-olah seluruh persoalan pemerintahan daerah berada di bawah kewenangannya.

Bobby sebelumnya menjelaskan bahwa pembiayaan perbaikan rumah warga tersebut bersumber dari Posko Bencana maupun APBD Pemprov Sumut yang diperuntukkan bagi pembangunan rumah, bukan dari Belanja Tidak Terduga (BTT). Pernyataan itu disampaikan Bobby di DPRD Sumut, Rabu (26/8/2026).

"Bobby kembali melakukan akrobat politik dengan tampil sebagai kepala daerah yang paling peduli terhadap warga. Padahal, persoalannya bukan semata-mata soal kepedulian, tetapi apakah intervensi tersebut sesuai dengan pembagian kewenangan dan perencanaan pemerintahan daerah," ujar Sutrisno.

Ia mengingatkan, pola serupa sebelumnya terlihat ketika Bobby melakukan kunjungan kerja ke Nias dan menjanjikan perbaikan bangunan SMPN 4 Sitolu Ori di Nias Utara.

Menurut Sutrisno, sekolah tersebut merupakan kewenangan pemerintah kabupaten. Belakangan, perbaikan dilakukan melalui skema Bantuan Keuangan Provinsi (BKP).

"Jangan sampai seorang kepala daerah membuat janji terlebih dahulu, kemudian perangkat pemerintahan mencari skema administrasinya setelah itu. Pemerintahan harus berjalan berdasarkan perencanaan, kewenangan dan aturan, bukan berdasarkan selera politik kepala daerah," tegasnya.

Pernah Ambil Alih Jalan Provinsi

Sutrisno juga mengingatkan ketika Bobby masih menjabat Wali Kota Medan. Saat itu, Pemko Medan memperbaiki sejumlah ruas jalan yang berstatus jalan provinsi, di antaranya Jalan Setia Budi kawasan Simpang Selayang, Jalan Marelan Raya dan Jalan TB Simatupang.

Kebijakan tersebut kemudian memiliki dasar melalui Surat Gubernur Sumut Nomor 600.1.7/1834/2023 tentang Pendelegasian Kewenangan Penanganan Pemeliharaan Rutin dan Berkala Ruas Jalan Provinsi di Kota Medan dengan panjang sekitar 6,9 kilometer.

Bagi Sutrisno, persoalan utamanya bukan sekadar siapa yang membangun atau memperbaiki, melainkan bagaimana kewenangan pemerintah daerah dijalankan secara tertib dan berdasarkan perencanaan.

"Kalau kewenangan bisa berpindah-pindah sesuai kepentingan kepala daerah, maka pembagian urusan pemerintahan menjadi tidak jelas. Ini yang harus dikritisi," katanya.

Ia menilai, tindakan Bobby tersebut memperlihatkan kecenderungan arogansi kekuasaan karena terlalu sering menampilkan diri sebagai pihak yang mampu menyelesaikan seluruh persoalan, termasuk persoalan yang secara normatif berada pada kewenangan pemerintah daerah lain.

Jangan Abaikan Program yang Sudah Dianggarkan

Sutrisno menegaskan, pengelolaan APBD tidak boleh dilakukan secara serampangan. Setiap program harus memiliki dasar perencanaan, penganggaran, kewenangan serta mekanisme pelaksanaan yang jelas.

Ia meminta Bobby lebih fokus menyelesaikan berbagai persoalan yang menjadi kewenangan Pemprov Sumut, termasuk pembenahan sarana dan prasarana SMA/SMK yang secara kewenangan memang berada di tangan pemerintah provinsi.

"Jangan sibuk mengurus kewenangan kabupaten atau kota sementara masih banyak sekolah yang menjadi kewenangan provinsi membutuhkan perhatian serius," ujarnya.

Menurut dia, pemerintah provinsi harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan teknis penyusunan APBD.

Soal Mutasi Pejabat, Pemerintah Pusat Harus Mengawasi

Sorotan Sutrisno juga diarahkan pada kebijakan Bobby menarik pejabat dari Pemko Medan ke Pemprov Sumut. Salah satu yang menjadi perhatian adalah Benny Sinomba Siregar, pejabat Pemko Medan yang kemudian ditarik ke lingkungan Pemprov Sumut.

Ia mempertanyakan konsistensi kebijakan tersebut karena, menurutnya, pada masa pemerintahan sebelumnya terdapat pejabat Pemprov Sumut yang tidak mendapatkan izin untuk berpindah keluar dari lingkungan Pemprov.

"Kalau pengelolaan ASN dilakukan berdasarkan kepentingan dan kedekatan kekuasaan, maka ini menjadi persoalan serius. Pengelolaan ASN harus tunduk pada UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN serta prinsip meritokrasi," katanya.

Sutrisno meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Kepala BKN Zudan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala daerah apabila terdapat kebijakan yang berpotensi melampaui kewenangan.

"Pembinaan terhadap kepala daerah jangan menunggu masalah menjadi besar. Pemerintah pusat harus memastikan kepala daerah memahami batas kewenangannya," ujarnya.

Belajar dari Berbagai Persoalan

Sutrisno juga mengingatkan sejumlah persoalan pembangunan yang pernah menjadi sorotan di Kota Medan, seperti proyek lampu pocong, basement Lapangan Merdeka yang disebutnya bermasalah ketika hujan, pembangunan Stadion Teladan, UMKM Galeri USU, hingga persoalan Gedung Kejari Medan.

Ia menilai berbagai persoalan tersebut seharusnya menjadi pelajaran bahwa setiap kebijakan pembangunan membutuhkan perencanaan matang, kajian teknis, pengawasan dan kepatuhan terhadap aturan.

"Bobby harus belajar lagi tentang kewenangan kepala daerah. Jangan sampai semangat tampil sebagai pemimpin yang paling peduli justru membuat batas kewenangan menjadi kabur," katanya.

Sutrisno juga mengaitkan persoalan tersebut dengan kasus Topan Ginting yang telah berujung pada proses hukum dalam perkara korupsi rehabilitasi dan preservasi jalan nasional.

"Jangan sampai ada lagi pejabat yang karena cawe-cawe dan melampaui kewenangannya akhirnya berhadapan dengan persoalan hukum. Kepala daerah harus menjadi contoh dalam kepatuhan terhadap aturan, bukan sebaliknya," pungkas Sutrisno.]]> https://www.halomedan.com/news/66650/bobby-harus-belajar-lagi-kewenangan-kepala-daerah/ BRI BO Sibuhuan Berikan Suprise ke PN Sibuhuan di Momen HUT ke 81 Mahkamah Agung RI Wed, 26 Aug 2026 19:23:00 +0700+0700
PALAS - Aksi BRI Branch Office(BO) Sibuhuan memberikan suprise dengan membawa tumpeng ke kantor Pengadilan Negeri(PN) Sibuhuan.

Suprise ini sebagai bentuk kejutan atau ucapan selamat sinergi dalam memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke 81 Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pimpinan Cabang BRI BO Sibuhuan, Dedi Harpian,As,Rabu(26/8/2026), mengatakan tumpeng spesial ini sebagai bentuk rasa syukur dan kebersamaan memperingati hari bersejarah bagi lembaga peradilan di Indonesia.

"BRI BO Sibuhuan menyampaikan ucapan selamat peringatan HUT Mahmakamah Agung RI, tepatnya tanggal 19 Agustus 2026, kepada PN Sibuhuan," ucapnya.

Menurut Dedi Harpian, momen ini bentuk sinergi dalam menjaga kebersamaan, mempererat tali silaturahmi dan meningkatkan kerjasama yang baik antara instansi peradilan dan perbankan.

Dengan mengusung semangat "Peradilan Luhur, Indonesia Makmur", lanjut Dedi Harpian peringatan HUT ke-81 Mahkamah Agung RI, diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh aparatur Pengadilan Negeri Sibuhuan untuk terus meningkatkan integritas, profesionalitas, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan

Melalui kegiatan sederhana namun penuh makna ini, Pengadilan Negeri Sibuhuan bersama BRI BO Sibuhuan berharap sinergi dan hubungan baik yang telah terjalin dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan.

Hal ini sejalan dengan komitmen bersama untuk memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan bangsa, tandasnya.


]]> https://www.halomedan.com/Berita/66649/bri-bo-sibuhuan-berikan-suprise-ke-pn-sibuhuan-di-momen-hut-ke-81-mahkamah-agung-ri/ BRI BO Sibuhuan Dukung Kegiatan Festival Budaya Daerah Wed, 26 Aug 2026 19:18:00 +0700+0700
PALAS - Bank Rakyat Indonesia Branch Office(BO) Sibuhuan,mendukung kegiatan festival budaya daerah.

Pelestarian budaya daerah bermanfaat menjadi ajang silaturahmi sekaligus memperkuat indentitas adat budaya yang memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan budaya daerah.

BRI ikut berpartisipasi dalam festival budaya daerah sebagai bentuk komitmen mendorong pertumbuhan ekonomi daerah bagi pelaku UMKM.

Pimpinan Cabang BRI BO Sibuhuan,Dedi Harpian,As, Rabu(26/8/2026), mengatakan peduli dengan pelestarian budaya daerah, Hal itu salah satu wujud BRI ambil bagian dalam memeriahkan kegiatan festival budaya daerah.

"Festival budaya daerah yang berlangsung meriah ini menghadirkan beragam pertunjukan seni dan budaya khas daerah, serta menjadi ajang silaturahmi bagi masyarakat," katanya.

Kata Dedi Harpian, kehadiran BRI dalam kegiatan tersebut menjadi bentuk dukungan terhadap festival budaya daerah dan mempererat hubungan dengan masyarakat serta pemerintah daerah.

Diharapkan, festival budaya daerah yang digelar Pemkab Padanglawas dapat terus menjadi agenda tahunan yang memperkuat nilai-nilai kebersamaan dan kearifan lokal.


]]> https://www.halomedan.com/news/66648/bri-bo-sibuhuan-dukung-kegiatan-festival-budaya-daerah/ 81 Tahun Indonesia Merdeka, BRI Berkontribusi Nyata Untuk Negeri Wed, 26 Aug 2026 18:48:00 +0700+0700
PALAS - Momentum HUT ke-81 Kemerdekaan RI, Bank Rakyat Indonesia Branch Office(BO) Sibuhuan,terus berkontribusi nyata untuk negeri khususnya di Kabupaten Padanglawas dan Padanglawas Utara.

Bank BRI sebagai bagian dari ekosistem Danantara terus menegaskan perannya sebagai mitra strategis pembangunan nasional melalui berbagai inisiatif yang memperluas manfaat bagi masyarakat.

Sejalan dengan tema peringatan tahun ini, "Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur", BRI BO Sibuhuan terus memperkuat akses layanan keuangan yang inklusif hingga ke pelosok negeri.

Pimpinan Cabang BRI BO Sibuhuan,Dedi Harpian,As,Rabu(26/8/2026), mengatakan komitmen tersebut diwujudkan melalui penguatan ekosistem layanan yang memadukan jaringan fisik dan digital untuk menjawab kebutuhan masyarakat dengan karakteristik geografis yang beragam.

Dikatakan, mulai dari BRImo hingga BRILink Agen, BRI berupaya memastikan keterbatasan jarak tidak menjadi penghalang bagi masyarakat untuk memperoleh layanan keuangan.

Kata Dedi Harpian, perluasanakses layanan menjadi bagian dari komitmen BRI dalam mendukung kelancaran aktivitas transaksi keuangan masyarakat di berbagai wilayah hingga pelosok desa.

"BRI terus berupaya menghadirkan layanan yang mudah diakses, aman, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat," ujarnya.

Menurut Dedi Harpian, langkah ini sekaligus memperkuat sinergi BRI dan Danantara dalam mendorong transformasi layanan yang semakin berorientasi pada masyarakat.

" Melalui kualitas layanan yang semakin dekat, humanis, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat menjadi kontribusi nyata bagi negeri," tambahnya.

Komitmen tersebut tercermin dari penguatan berbagai kanal layanan BRI,sambungnya kehadiran ini tidak hanya terkonsentrasi di pusat-pusat aktivitas ekonomi, tetapi juga mencapai sejumlah titik terjauh yang merambah sampai kepelosok -pelosok desa.

BRI turut hadir memberikan keleluasaan bagi nasabah untuk memenuhui berbagai kebutuhan finansial,mulai transfer dan pembayaran hingga pembelian serta layanan lainnya,pungkasnya.

Keterangan Photo : Momentum HUT RI ke 81,BRI Terus berkontribusi nyata untuk negeri.]]> https://www.halomedan.com/Berita/66647/81-tahun-indonesia-merdeka-bri-berkontribusi-nyata-untuk-negeri/ Bisnis Kecantikan dan Kebugaran Makin Menjanjikan, Bamsoet Apresiasi Kehadiran "Sang Dewi Salon & Spa" Sebagai Penggerak Ekonomi Kelas Menengah Wed, 26 Aug 2026 18:43:00 +0700+0700
JAKARTA – Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar sekaligus Ketua MPR RI ke-15 dan Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia,. Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengapresiasi acara Selamatan dan soft opening Sang Dewi Salon & Spa di Kawasan Jalan Hang Lekiu, Kebayoran Jakarta Selatan. Bamsoet menilai usaha salon dan spa memiliki peluang usaha yang besar karena kebugaran dan perawatan diri telah menjadi bagian dari kebutuhan masyarakat modern, sekaligus membuka peluang bagi tumbuhnya wirausaha, penciptaan lapangan kerja, dan pengembangan ekonomi kreatif.

"Saya mendukung penuh atas dibukanya Sang Dewi Salon & Spa karena membuka ruang usaha baru, menciptakan lapangan pekerjaan, sekaligus memberikan pilihan layanan kecantikan dan perawatan diri bagi masyarakat. Saya berharap Sang Dewi Salon & Spa dapat tumbuh besar, profesional, dan mampu menjadi salah satu salon pilihan utama masyarakat di bidang kecantikan," ujar Bamsoet saat menghadiri acara selamatan dan Soft Opening Sang Dewi Salon & Spa di Jakarta, Rabu (26/8/26).

Ketua DPR RI ke-20 dan Ketua Komisi III DPR RI ke-7 ini menjelaskan, perkembangan industri kecantikan Indonesia berlangsung cukup pesat. Kementerian Perindustrian mencatat jumlah industri kosmetik dalam negeri meningkat dari 1.292 industri pada tahun 2024 menjadi lebih dari 1.500 industri pada akhir tahun 2025. Sekitar 90 persen di antaranya merupakan industri kecil dan menengah. Nilai ekspor industri kosmetik juga meningkat dari sekitar US$417 juta pada tahun 2024 menjadi US$473,8 juta pada tahun 2025. Kenaikan ini menunjukkan bahwa permintaan terhadap produk dan layanan yang berkaitan dengan kecantikan serta perawatan diri terus berkembang, baik di dalam maupun luar negeri.

"Pertumbuhan pasar harus diikuti peningkatan kualitas. Jangan sampai kita melihat industri kecantikan semata-mata sebagai bisnis yang menjual penampilan. Di dalamnya harus ada standar keamanan, kompetensi tenaga kerja, kebersihan, kenyamanan, penggunaan produk yang tepat, serta kepatuhan terhadap regulasi. Konsumen sekarang semakin kritis dan punya banyak pilihan. Mereka akan kembali ke tempat yang mampu memberikan pelayanan konsisten dan dapat dipercaya," tutur Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Wakil Ketua Umum/Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menambahkan, industri kecantikan memiliki efek ekonomi berantai yang cukup besar. Pertumbuhan bisnis salon dan spa dapat membuka lapangan kerja bagi hair stylist, beautician, terapis spa, tenaga administrasi, pemasaran, hingga pekerja pendukung lainnya. Peluang kemitraan juga terbuka dengan produsen kosmetik lokal, pemasok produk perawatan rambut dan tubuh, pelaku UMKM, hingga kreator konten.

"Setiap usaha yang tumbuh akan menciptakan kebutuhan tenaga kerja, pemasok, dan berbagai jasa pendukung. Kalau dikelola dengan baik, bisnis kecantikan bisa menjadi contoh bagaimana usaha jasa dan industri kreatif bersinergi menciptakan nilai ekonomi. Apalagi sebagian besar pelaku industri kosmetik kita merupakan industri kecil dan menengah, sehingga ruang bagi wirausaha baru masih sangat terbuka," pungkas Bamsoet. (*)]]> https://www.halomedan.com/news/66646/bisnis-kecantikan-dan-kebugaran-makin-menjanjikan-bamsoet-apresiasi-kehadiran-quotsang-dewi-salon-amp-spaquot-sebagai-penggerak-ekonomi-kelas-menengah/ Perkuat Ekonomi Kerakyatan, BRI Dukung Langkah Presiden Prabowo Wed, 26 Aug 2026 18:28:00 +0700+0700

PALAS - Bank Rakyat Indonesia Branch Office(BO) Sibuhuan menegaskan komitmennya sebagai mitra strategis pembangunan nasional dalam mendorong ekonomi kerakyatan.

Hal ini sejalan dengan momentum HUT ke-81 Kemerdekaan RI dan Pidato Kenegaraan Presiden RI, Prabowo Subianto yang disampaikan melalui siaran langsung di gedung DPRD Kabupaten Palas.

Pimpinan Cabang BRI BO Sibuhuan, Dedi Harpian,As,Rabu(26/8/2026), mengatakan komitmen dan kontribusi nyata BRI sebagai mitra pemberdayaan UMKM terus fokus memperkuat ekonomi kerakyatan dari hulu ke hilir serta memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha.

BRI terus memperluas layanan perbankan hingga kepelosok desa serta digitalisasi melalui aplikasi BRImo untuk inklusi keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat.

"BRI terus berperan dan memberikan kontribusi nyata berupa setoran pajak dan dividen kepada negara," ujar Dedi Harpian.

Dedi Harpian menambahkan, sejalan dengan momentum peringatan kemerdekaan menjadi refleksi sekaligus pemacu bagi perseroan untuk terus meningkatkan kontribusinya bagi Indonesia.

Salah satu fokus utama BRI adalah memperkuat ekonomi kerakyatan sebagai salah satu fondasi penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

"Kami percaya bahwa kedaulatan dan kemajuan Indonesia berawal dari ekonomi rakyat. Dalam konteks ekonomi kerakyatan, BRI hadir tidak hanya sebagai lembaga keuangan, tetapi juga sebagai mitra yang proaktif mendorong pemerataan kesejahteraan rakyat, utamanya melalui pemberdayaan UMKM," terang Dedi Harpian.

Ditambahkan, komitmen tersebut diwujudkan BRI melalui berbagai program yang menyentuh kebutuhan masyarakat, mulai dari memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha, mendekatkan layanan keuangan hingga wilayah pedesaan.

Hal tersebut sejalan dengan langkah BRI dalam membangun ekosistem keuangan yang semakin terintegrasi untuk terus memperkuat ekosistem emas nasional dari hulu hingga hilir.

Ke depan, BRI BO Sibuhuan akan terus memperkuat integrasi ekosistem, memperluas akses layanan, serta mengembangkan inovasi untuk menjadikan emas sebagai salah satu instrumen yang mampu mendorong inklusi sekaligus pendalaman sektor keuangan nasional, tutupnya.


]]> https://www.halomedan.com/news/66645/perkuat-ekonomi-kerakyatan-bri-dukung-langkah-presiden-prabowo/ Bobby Nasution Pastikan Rumah Korban Puting Beliung di Medan Johor Dibangun Kembali Wed, 26 Aug 2026 17:17:00 +0700+0700 Bobby Afif Nasution memastikan rumah warga yang rusak akibat angin puting beliung di Kelurahan Suka Maju, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, akan dibangun kembali secara menyeluruh melalui bantuan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut. Bantuan tersebut diberikan agar warga tidak lagi terbebani biaya tambahan untuk memperbaiki rumah mereka.

Kepastian itu disampaikan Bobby saat meninjau lokasi bencana di kawasan Kanal, Kelurahan Suka Maju, Jumat (21/8/2026).

Menurut Bobby, bantuan bagi korban bencana tidak boleh hanya berupa sebagian material bangunan yang justru membebani warga untuk menutupi kekurangan biaya perbaikan.

Ia menilai skema bantuan yang hanya menyediakan sebagian kebutuhan material tidak efektif karena mayoritas korban berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas.

"Kalau bantuan musibah harus selesai. Jangan warga sudah kena musibah masih harus beli lagi kekurangannya. Yang rusak kita bangun, yang hancur kita bangun baru," kata Bobby.

Saat meninjau lokasi, Bobby menemukan sejumlah warga sebelumnya menerima bantuan material bangunan yang belum mencukupi kebutuhan perbaikan rumah.

Karena itu, Pemprov Sumut memutuskan mengambil alih penanganan dan memastikan rumah-rumah yang mengalami kerusakan berat maupun kehilangan atap diperbaiki secara tuntas.

Bobby juga meminta jajaran pemerintah menjadikan peristiwa tersebut sebagai bahan evaluasi dalam penyaluran bantuan kebencanaan ke depan. Menurutnya, bantuan bagi korban bencana berbeda dengan bantuan stimulan reguler yang hanya bertujuan membantu sebagian kebutuhan masyarakat.

"Kalau bantuan reguler bisa sifatnya stimulan. Tapi kalau bantuan musibah harus bisa selesai semuanya," ujarnya.

Sebelumnya, cuaca ekstrem disertai angin puting beliung menerjang Kelurahan Suka Maju dan Kelurahan Titi Kuning, Kecamatan Medan Johor. Berdasarkan data BPBD Sumut, sebanyak 167 unit rumah terdampak bencana tersebut.

Dalam peninjauan itu, Gubernur juga melihat langsung kondisi rumah-rumah yang rusak, berdialog dengan warga terdampak, menyerahkan bantuan bahan material bangunan, serta menyalurkan bantuan sembako kepada para korban.ref]]> https://www.halomedan.com/news/66644/bobby-nasution-pastikan-rumah-korban-puting-beliung-di-medan-johor-dibangun-kembali/ Celebrating Independence Through Cinema Galang Donasi Rp18,34 Juta untuk Korban Gempa NTT Wed, 26 Aug 2026 17:15:00 +0700+0700 Selain pemutaran film, acara ini juga menghadirkan Nia Dinata bersama para pemain Berbagi Suami 2.0, yakni Morgan Oey, Jihane Almira, Leoni V.H, dan Sharon Sitania. Mereka berbagi cerita mengenai proyek terbaru tersebut sekaligus memperkenalkan sneak peek Berbagi Suami 2.0 yang dijadwalkan tayang pada awal 2027.
Salah satu agenda yang menarik perhatian adalah lelang skrip original Berbagi Suami (2006). Skrip tersebut terjual seharga Rp15 juta. Sementara itu, lelang baju menghasilkan Rp2,5 juta.
Tambahan donasi diperoleh dari 20 persen penjualan tiket sebesar Rp843 ribu. Dari rangkaian kegiatan tersebut, total donasi yang terkumpul mencapai Rp18.343.000.
Seluruh donasi akan disalurkan melalui Kun Humanity System+ untuk membantu korban gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Berkolaborasi dengan Ledakan, komunitas screening yang menyasar generasi Z, dan GLITZ Inclusive, kegiatan ini menjadi ruang untuk mempertemukan kecintaan terhadap sinema Indonesia dengan kepedulian sosial. Film tidak hanya menjadi medium hiburan dan apresiasi karya, tetapi juga menjadi sarana untuk membangun solidaritas dan memberikan dukungan bagi masyarakat terdampak bencana.
Berbagi Suami 2.0 disutradarai dan ditulis oleh Nia Dinata, dengan Melissa Karim sebagai produser dan Nia Dinata sebagai co-producer. Film ini melibatkan Ipung Rachmat Syaiful ICS sebagai Director of Photography, Rico Marpaung sebagai Art Director, Tania Soeprapto sebagai Costume Designer, Aktris Handradjasa sebagai Head of Makeup, serta Aghi Narottama sebagai Music Director.
Selain Morgan Oey, Jihane Almira, Rory Asyari, Tara Basro, Aming, Didik Nini Thowok, Ferry Salim, Leony V.H, Olga Lydia, Melissa Karim, Ayushita, Ersa Mayori, Atiqah Hasiholan, dan Sharon Sitania turut membintangi film tersebut.rel]]> https://www.halomedan.com/news/66643/celebrating-independence-through-cinema-galang-donasi-rp1834-juta-untuk-korban-gempa-ntt/ Buka Musancab PDI Perjuangan se- Kota Medan, Rapidin Simbolon Instruksikan Kader, Fraksi dan Pengurus Guyub ke Akar Rumput Wed, 26 Aug 2026 14:20:00 +0700+0700


Di hadapan ratusan kader dari tingkat PAC, Ranting, hingga Anak Ranting, Rapidin menyampaikan arahan penting agar para anggota legislatif (Fraksi) dan seluruh jajaran partai menguatkan kerja-kerja politik di tingkat akar rumput.



"Saya meminta kader-kader PDI Perjuangan yang menduduki jabatan legislatif untuk melibatkan PAC dan Ranting dalam setiap program kerja, baik Reses maupun Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper). Dikombinasikan dan disinergikan. Kita turun ke bawah bukan untuk pamer, tapi membawa program, membawa arah, dan memperjuangkan nasib wong cilik," tegas Rapidin.



Rapidin Simbolon juga menyoroti perlunya sinergi konkret antara anggota Fraksi PDI Perjuangan di DPRD dengan jajaran pengurus PAC dan Ranting. Menurutnya, kader yang duduk di kursi legislatif tidak boleh jalan sendiri-sendiri atau berjalan tanpa melibatkan mesin partai di bawah.



"Saya minta kader PDI Perjuangan di legislatif melibatkan PAC dan Ranting dalam setiap program kerja, seperti Reses maupun Sosper. Target kita di Medan harus naik dari 9 menjadi 15 kursi. Kuncinya hanya satu: solid, kompak, dan bersatu." Kata Rapidin.



Dalam kesempatan itu, Rapidin Simbolon juga membakar semangat seluruh kader dengan membacakan teks lagu Indonesia Raya 3 Stanza. Ia mengingatkan bahwa perjuangan PDI Perjuangan harus berlandaskan nilai-nilai ideologi Pancasila dan keadilan sosial, bukan untuk kepentingan individu atau segelintir kelompok.



"Jangan pernah takut dan jangan diam seribu bahasa melihat ketidakadilan di sekitar kita. Bersuaralah untuk Indonesia Raya," serunya.



Acara Musancab ini diselenggarakan berdasarkan surat resmi DPC PDI Perjuangan Kota Medan dan arahan DPD Partai sebagai bagian dari penataan struktur kepengurusan hingga tingkat Anak Ranting.



Acara penataan kepengurusan partai hingga tingkat Anak Ranting ini turut dihadiri oleh Fungsionaris DPD PDI Perjuangan Sumut, jajaran Wakil Ketua DPD yakni Dameria Pangaribuan, Meryl Saragih, Sorta Siahaan, R. Mawarni Tampubolon, Sarma Hutajulu, Muhammad Afan, Mangapul Purba, Samulya Surya Indra, Landen Marbun, Taviv Ginting, Wong Chun Sen, dan Wakil Sekretaris Darsen Song, Syarifah Alatas dan Sekretaris Soetarto.



DPC PDI Perjuangan Kota Medan yang dipimpin oleh Ketua DPC Hasyim, S.E., Sekretaris Boydo HK Panjaitan, S.H, dan Bendahara Ustadz Fuad Akbar. Anggota Fraksi DPRD Medan yang hadir diantaranya Wong Chun Sen, Paul MA Simanjuntak, Jusuf Ginting, Johannes Hutagalung, Agus Setiawan, Lily Tan, dan Margareth MS. Sementara Robi Barus dan David RG Sinaga tidak hadir.



Wakil Ketua Bidang Politik, Sutrisno Pangaribuan mengatakan bahwa Musancab PDI Perjuangan se- Kota Medan adalah evaluasi kinerja 21 Pengurus Pengurus Anak Cabang (PAC). Penyusunan program kerja, dan dilanjutkan dengan pengumuman Ketua PAC bersama 2 orang pendamping hasil Pleno DPD. Rangkaian akhir adalah penyusunan struktur personalia pengurus PAC dan pelantikan pengurus 21 PAC se- Kota Medan.



Penutupan Musancab PDI Perjuangan se- Kota Medan, bersamaan dengan terbentuknya kepengurusan PAC PDI Perjuangan se- Kota Medan 100%.rel]]> https://www.halomedan.com/news/66642/buka-musancab-pdi-perjuangan-se-kota-medan-rapidin-simbolon-instruksikan-kader-fraksi-dan-pengurus-guyub-ke-akar-rumput/ Wartawan Dipanggil Polres Konawe Selatan, JMSI Sultra: Sengketa Pemberitaan Jangan Dipaksa Jadi Perkara Pidana Wed, 26 Aug 2026 14:19:00 +0700+0700
Pemanggilan tersebut berdasarkan Surat Nomor B/600/RES.1.18/2026/Satreskrim.

JMSI Sultra menilai persoalan ini harus ditempatkan secara proporsional. Pihak yang merasa dirugikan oleh pemberitaan tentu memiliki hak untuk menyampaikan keberatan. Namun, apabila yang dipersoalkan merupakan produk jurnalistik, maka penyelesaiannya harus terlebih dahulu ditempatkan dalam mekanisme pers.

Adhi menegaskan bahwa JMSI tidak sedang menyatakan wartawan kebal hukum ataupun setiap produk jurnalistik pasti benar. Wartawan tetap wajib melakukan verifikasi, konfirmasi, menjaga keberimbangan, dan bertanggung jawab terhadap informasi yang dipublikasikan.

Namun, menurutnya, kesalahan jurnalistik dan tindak pidana tidak boleh begitu saja disamakan.

"JMSI tidak membela wartawan secara membabi buta. Kami membela mekanisme. Kalau ada berita yang dianggap salah, silakan koreksi. Kalau merasa dirugikan, gunakan hak jawab dan hak koreksi. Kalau terjadi sengketa pemberitaan, bawa ke Dewan Pers. Jangan menjadikan laporan pidana sebagai jalan pertama untuk merespons berita yang dianggap merugikan," tegas Adhi.

Menurut Adhi, substansi awal pemberitaan mengenai dugaan persoalan lingkungan di Laonti juga jangan sampai hilang dari perhatian publik hanya karena kemudian muncul laporan terhadap wartawan.

JMSI tidak mengambil kesimpulan bahwa PT GMS telah melakukan pencemaran. Persoalan tersebut harus dibuktikan melalui pemeriksaan dan kajian yang kompeten. Namun, apabila PT GMS merasa pemberitaan tersebut keliru, perusahaan memiliki ruang yang terbuka untuk memberikan bantahan melalui data, klarifikasi, hak jawab, maupun mekanisme pers.

"PT GMS tentu berhak membantah. Tetapi cara terbaik membantah berita adalah dengan data, bukan dengan membuat wartawan berhadapan dengan proses pidana. Perusahaan boleh tidak setuju dengan kritik, tetapi tidak boleh menganggap ketidaksetujuan terhadap kritik sebagai alasan untuk mempersempit ruang pers," ujar Adhi.

JMSI Sultra juga mengingatkan bahwa penyelesaian persoalan seperti ini memiliki koridor yang telah dibangun bersama antara Dewan Pers dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Keduanya memiliki Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama mengenai perlindungan kemerdekaan pers serta penegakan hukum terhadap penyalahgunaan profesi wartawan. Perjanjian Kerja Sama Nomor 01/PK/DP/XI/2022 secara khusus mengatur teknis pelaksanaan perlindungan kemerdekaan pers dan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan profesi wartawan.

Dewan Pers juga kembali menegaskan pada Januari 2026 bahwa persoalan yang berkaitan dengan karya jurnalistik tidak dapat serta-merta dibawa ke ranah pidana tanpa terlebih dahulu melalui mekanisme Dewan Pers. Mekanisme tersebut digunakan untuk menilai apakah persoalan merupakan sengketa pemberitaan yang dapat diselesaikan melalui hak jawab, hak koreksi, atau mekanisme pers lainnya, atau justru terdapat unsur pidana di luar kegiatan jurnalistik.

Karena itu, JMSI Sultra meminta Polres Konawe Selatan memperhatikan koridor tersebut dalam menangani laporan yang berkaitan dengan pemberitaan Simpul Indonesia.

"Kami menghormati kewenangan Kepolisian. Tetapi kami juga mengingatkan bahwa Polri dan Dewan Pers telah memiliki mekanisme koordinasi dalam perkara yang berkaitan dengan wartawan. Kalau yang dilaporkan adalah karya jurnalistik, harus dilihat terlebih dahulu apakah persoalan tersebut merupakan sengketa pers. Ini bukan permintaan agar wartawan kebal hukum, melainkan permintaan agar hukum berjalan sesuai koridor yang telah disepakati," kata Adhi.

JMSI Sultra berpandangan bahwa PT GMS juga memiliki hak penuh untuk mempertahankan kepentingannya. Namun, perusahaan yang aktivitasnya bersentuhan dengan kepentingan publik harus siap menghadapi kritik dan pertanyaan masyarakat.

Apabila terdapat informasi yang dianggap keliru, bantahlah dengan fakta. Apabila terdapat kerugian akibat pemberitaan, gunakan hak jawab dan hak koreksi. Jika terdapat sengketa pemberitaan, tempuh mekanisme Dewan Pers.

"Perusahaan boleh tidak setuju dengan berita, tetapi ketidaksetujuan bukan alasan untuk mematikan kritik. Kalau berita salah, koreksi. Kalau merasa dirugikan, gunakan hak jawab. Kalau sengketa pers, bawa ke Dewan Pers. Jangan sampai masyarakat melihat bahwa ketika perusahaan dikritik, respons pertamanya justru laporan pidana," tegas Adhi.

Di sisi lain, JMSI Sultra juga mengingatkan insan pers agar tidak menjadikan kemerdekaan pers sebagai alasan untuk mengabaikan profesionalisme. Media tetap harus memastikan informasi yang disampaikan akurat, terverifikasi, berimbang, dan memberikan ruang konfirmasi kepada pihak yang diberitakan.

Dengan demikian, menurut JMSI, perlindungan pers bukan berarti memberikan imunitas kepada wartawan, tetapi memastikan setiap persoalan ditempatkan pada mekanisme hukum yang tepat.

JMSI Sultra berharap persoalan ini tidak berkembang menjadi preseden buruk bagi kebebasan pers di Sulawesi Tenggara. Substansi dugaan persoalan lingkungan di Laonti harus tetap dapat diuji secara objektif, sementara keberatan terhadap pemberitaan harus diselesaikan melalui mekanisme pers.

"Pers harus bebas, media harus profesional, perusahaan harus siap dikritik, dan pihak yang merasa dirugikan harus menggunakan jalur yang tepat. Jangan mencampuradukkan sengketa pemberitaan dengan perkara pidana," pungkas Adhi.rel]]> https://www.halomedan.com/hukum/66641/wartawan-dipanggil-polres-konawe-selatan-jmsi-sultra-sengketa-pemberitaan-jangan-dipaksa-jadi-perkara-pidana/ Mantan Kepala BIN Syamsir Siregar Berpulang di Usia 84 Tahun Wed, 26 Aug 2026 10:52:00 +0700+0700
Syamsir Siregar mengembuskan napas terakhir pada pukul 07.24 WIB. Jenazah kemudian disemayamkan di rumah duka di Jalan Raya Mabes Hankam No. S-65, Bambu Apus, Cipayung, Jakarta Timur.

Kabar wafatnya Syamsir juga dikonfirmasi oleh manajemen PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk (JPFA). Syamsir diketahui menjabat sebagai Komisaris Utama perusahaan tersebut sejak 2010. Perseroan menyampaikan bahwa wafatnya Syamsir tidak mengganggu pemenuhan ketentuan struktur Dewan Komisaris. Perubahan susunan komisaris akan dibahas dalam Rapat Umum Pemegang Saham terdekat.

Syamsir Siregar lahir di Pematangsiantar, Sumatera Utara, pada 23 Oktober 1941. Ia merupakan lulusan Akademi Militer tahun 1965 dan kemudian menempuh pendidikan Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (Seskoad) pada 1981.

Sepanjang karier militernya, Syamsir pernah menduduki sejumlah posisi strategis di lingkungan TNI Angkatan Darat. Di antaranya Kepala Staf Divisi Infanteri 1/Kostrad, Kepala Staf Kodam III/Siliwangi, Panglima Kodam II/Sriwijaya, hingga Kepala Badan Intelijen ABRI.

Pengalaman panjangnya di bidang intelijen kemudian mengantarkannya menjadi Kepala Badan Intelijen Negara pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Syamsir memimpin BIN pada periode 2004–2009, menggantikan A.M. Hendropriyono.

Setelah menyelesaikan pengabdiannya di pemerintahan dan militer, Syamsir melanjutkan kiprahnya di dunia korporasi. Ia dipercaya menjadi Komisaris Utama PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk sejak 2010.

Jenazah Syamsir Siregar selanjutnya dimakamkan di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta Selatan. Prosesi pemakaman dihadiri sejumlah tokoh nasional yang memberikan penghormatan terakhir atas jasa dan pengabdiannya.

Kepergian Syamsir Siregar meninggalkan catatan panjang pengabdian di dunia militer, intelijen, pemerintahan, dan korporasi. Semoga almarhum mendapat tempat terbaik di sisi Allah SWT dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan serta ketabahan.

Innalillahi wa inna ilaihi raji'un.red]]> https://www.halomedan.com/news/66640/mantan-kepala-bin-syamsir-siregar-berpulang-di-usia-84-tahun/ Respons Budi Arie, Gerindra: Kami Fokus Mengawal Program Prabowo yang Pro Rakyat Wed, 26 Aug 2026 10:03:00 +0700+0700 Prabowo Subianto yang mengdepankan kepentingan rakyat. Belum ada pembahasan terkait kesiapan Pemilu 2029 di internal Gerindra.

Demikian disampaikan juru bicara Partai Gerindra Sugiat Santoso merespons pernyataan Ketua Umum organisasi relawan Projo, Budi Arie Setiadi, terkait kemungkinan percepatan pesta demokrasi 2029.

"Kami fokus menyukseskan program Pak Prabowo, tidak ada pembahasan untuk 2029, masih jauh untuk dibahas," kata Sugiat saat dikonfirmasi wartawan, Jakarta, Selasa, 25 Agustus 2026.

Sugiat menegaskan bagi Gerindra, mengamankan dan mengawal program-program Presiden Prabowo jauh lebih penting ketimbang membahas Pemilu 2029. Apalagi, penyelenggaraan Pemilu 2029 masih terlalu dini untuk dibahas.

"Yang kami fokuskan saat ini adalah mengamankan dan mengawal program-program Pak Prabowo yang bermanfaaat bagi masyarakat Indonesia," kata Sugiat.

Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI itu mempersilakan seluruh pihak untuk mempertanyakan langsung maksud percepatan Pemilu 2029 kepada Budi Arie. Sugiat menyebut hanya Budi Arie yang mengetahui maksud dan tujuan dari pernyataan tersebut.

"Jadi terkait pernyataannya, hanya Budi Arie yang tahu sendiri maksudnya apa, silakan ditanya ke yang bersangkutan, kita tidak terpengaruh dengan itu," kata Sugiat.

Gerindra, kata Sugiat, akan tetap fokus mengawal pemerintahan Prabowo Subianto serta memastikan program-program yang telah dicanangkan dapat berjalan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Sebelumnya, dalam postingan Instagram ott_othetrack, Budi Arie berbicara mengenai kemungkinan momentum politik dan pemilu berlangsung lebih cepat. Pernyataan tersebut pun menjadi perhatian publik dan memunculkan berbagai spekulasi mengenai arah politik nasional. Rd]]> https://www.halomedan.com/news/66639/respons-budi-arie-gerindra-kami-fokus-mengawal-program-prabowo-yang-pro-rakyat/