Eksekusi Lahan Ditolak PN Lubuk Pakam, Kuasa Hukum PT RPP Soroti Dugaan Penipuan DT

admin — Sat, 22 Aug 2026 23:34:00 +0700+0700

DELISERDANG | SUMUT24.CO
Sengketa lahan di Desa Sigara-Gara, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deliserdang, kembali menjadi sorotan. Pengadilan Negeri (PN) Lubuk Pakam sebelumnya menyatakan pelaksanaan eksekusi dalam perkara Nomor 10/Pdt.Eks/2022/PN Lbp jo. 84/Pdt.G/2001/PN.LP tidak dapat dilaksanakan atau non eksekutabel.
Penetapan tersebut menjadi dasar Kuasa Hukum PT Rapy Ray Putratama (PT RPP), M. Sa'i Rangkuti, mempertanyakan klaim DT terhadap objek tanah dan bangunan yang berada di Dusun V, Desa Sigara-Gara.
Dalam putusan tersebut, kondisi non eksekutabel digolongkan pada huruf b, yakni "barang yang akan dieksekusi tidak berada di tangan Termohon Eksekusi".
Ketua PN Lubuk Pakam kemudian menetapkan permohonan eksekusi yang diajukan kuasa hukum DT ditolak. Pengadilan juga menyatakan pelaksanaan eksekusi perkara tersebut tidak dapat dilaksanakan serta membebankan biaya permohonan sebesar Rp4.355.000 kepada pemohon eksekusi.
M. Sa'i Rangkuti menilai penolakan eksekusi tersebut seharusnya menjadi dasar bagi DT untuk tidak lagi mengklaim sebagai pemilik atau pihak yang memiliki hak atas objek tanah dan bangunan tersebut.
"Artinya setelah adanya penolakan eksekusi dari Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanggal 4 Januari 2023 seyogyanya DT tidak dapat mengklaim apapun atau mengaku-ngaku sebagai pemilik atau orang yang merasa memiliki hak terhadap objek tanah dan bangunan milik klien kami," ujar Sa'i.
Menurut Sa'i, objek tanah dan bangunan itu tercatat dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 649 tertanggal 3 Desember 2019 dan SHGB Nomor 650 tertanggal 3 Desember 2019, keduanya atas nama PT Rapy Ray Putratama.
Soroti Dugaan Penipuan
Sa'i Rangkuti menyebut, rangkaian tindakan dan klaim terhadap objek lahan tersebut patut dipertanyakan. Ia menilai apabila seseorang tetap mengaku memiliki hak atas objek tanah setelah upaya eksekusinya dinyatakan tidak dapat dilaksanakan, persoalan tersebut dapat menimbulkan konsekuensi hukum.
"Karena DT telah menempuh langkah-langkah hukum, ketika upaya hukum DT kandas saat dimohonkan eksekusi, maka menurutnya secara hukum DT tidak memiliki legal standing atau dasar hukum apapun," katanya.
Ia menambahkan, apabila klaim tersebut tetap dilakukan, pihaknya menilai DT berpotensi melakukan perbuatan melawan hukum.
Sa'i juga menyoroti laporan terhadap Kirem Ginting, perempuan berusia 87 tahun yang disebut sebagai pemilik awal lahan seluas sekitar 15 hektare di Desa Sigara-Gara.
Kirem disebut telah menjual lahan tersebut kepada PT RPP. Namun, DT kemudian melaporkan Kirem ke Polda Sumut pada 24 Februari 2023.
Laporan tersebut tercatat dengan Nomor LP/B/237/II/2023/SPKT-POLDA SUMUT, tertanggal 24 Februari 2023. Kirem dilaporkan terkait dugaan penggelapan karena menjual lahan yang didalilkan masih dalam keadaan sita jaminan.
"Padahal tidak ada satupun bahwa oknum anggota DPRD Sumut berinisial DT sebagai pemilik lahan tersebut," ujar Sa'i.
Atas persoalan tersebut, pihak PT RPP meminta agar seluruh pihak melihat status kepemilikan dan penguasaan tanah berdasarkan dokumen serta putusan pengadilan yang ada, bukan semata-mata berdasarkan klaim masing-masing pihak.
Sebelumnya, Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Sumatera Utara disebut telah menetapkan Dhody Thahir, anggota Komisi C DPRD Sumatera Utara, sebagai tersangka dalam perkara dugaan menempatkan keterangan palsu ke dalam akta autentik dan/atau pemalsuan surat.

Penetapan tersangka tersebut terungkap melalui Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Polda Sumatera Utara Nomor: B/SP2HP/1969/VIII/Res.1.9/2026/Ditreskrimum, tertanggal 18 Agustus 2026.red

Bambang-Dicki Sihotang Juara Turnamen Domino HUT ke-81 RI Forum Wartawan Pemprov Sumut

admin — Sat, 22 Aug 2026 23:25:00 +0700+0700

MEDAN — Pasangan Bambang Sri Kurniawan dan Dicki Sihotang berhasil meraih juara umum Turnamen Domino yang diselenggarakan Forum Wartawan Pemprov Sumut (FWP Sumut) dalam rangka memeriahkan HUT ke-81 Republik Indonesia. Kejuaraan yang menggunakan sistem pertandingan Swiss dengan 5 babak tersebut berakhir pada Sabtu (22/8) sore.

Ketua PWI Sumut, Farianda Putra Sinik, yang sekaligus menutup kegiatan dan memberi sambutan, mengaku sangat mengapresiasi penyelenggaraan acara ini.

"Perbanyaklah kegiatan-kegiatan seperti ini, yang tentunya sangat bermanfaat dalam menjaga silaturahmi dan keakraban sesama insan pers," ujar Farianda yang turut menjadi peserta dan berpasangan dengan Ketua Panitia Pertandingan, Husni Lubis.

Ia juga mengamati pertandingan berlangsung secara sportif dan adil. "Terbukti dengan adanya juara bersama untuk kategori juara kelima dan keenam," ungkapnya.

Sementara itu, Ketua FWP Sumut, Syaifullah Defaza, menyampaikan apresiasi kepada panitia yang sukses menyelenggarakan kegiatan tersebut. Hal ini ditandai dengan antusiasme peserta yang tinggi serta pertandingan yang berjalan lancar tanpa satu pun protes dari peserta.

Berikut daftar pemenang:

- Juara 1: Bambang Sri Kurniawan – Dicki Sihotang

- Juara 2: Isron Sinaga – Nelson Simarmata

- Juara 3 Ismail Nasution – Amru Lubis
- - Juara 4: Laura – Meery Ismail

- Juara 5 (bersama): Rifky Warisan – Khairul Muslim; Charles Daulay – Amir Syarifuddin

Sebelum pengumuman pemenang, juga digelar pertandingan eksebisi yang mempertemukan tim Kadispora sumut Mahfullah Pratama Daulay & Kadis Kominfo Sumut M. Erwin melawan tim Ketua FWP Syaifullah Defaza & Ketua Panitia Husni Lubis.

Polda Sumut Tetapkan Anggota DPRD Sumut Dhody Thahir Sebagai Tersangka Dugaan Pemalsuan Surat

admin — Sat, 22 Aug 2026 20:06:00 +0700+0700

MEDAN | Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Sumatera Utara disebut telah menetapkan Dhody Thahir, anggota Komisi C DPRD Sumatera Utara, sebagai tersangka dalam perkara dugaan menempatkan keterangan palsu ke dalam akta autentik dan/atau pemalsuan surat.

Penetapan tersangka tersebut terungkap melalui Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Polda Sumatera Utara Nomor: B/SP2HP/1969/VIII/Res.1.9/2026/Ditreskrimum, tertanggal 18 Agustus 2026.

Surat resmi tersebut ditujukan kepada Muhammad Gazali Iskandar selaku pelapor dalam perkara yang telah dilaporkan ke Polda Sumut sejak 11 April 2023.

Dalam SP2HP itu disebutkan bahwa penyidik Ditreskrimum Polda Sumut telah melakukan serangkaian proses penyidikan terkait dugaan tindak pidana menempatkan keterangan palsu ke dalam suatu akta autentik dan/atau pemalsuan surat.

Perkara tersebut bermula dari Laporan Polisi Nomor: LP/B/449/IV/2023/SPKT/Polda Sumatera Utara, tertanggal 11 April 2023.

Penyidik Gelar Perkara
Berdasarkan isi SP2HP, penyidik menyatakan telah memperoleh sejumlah fakta dan alat bukti yang dinilai cukup untuk menduga adanya tindak pidana yang dilakukan oleh terlapor.

Atas dasar hasil penyidikan tersebut, Ditreskrimum Polda Sumut kemudian melaksanakan Gelar Perkara Penetapan Tersangka terhadap terlapor yang disebut dalam dokumen sebagai H. Dhody Thahir, S.E.

Dalam surat tersebut, perkara dikaitkan dengan dugaan pelanggaran Pasal 266 subsider Pasal 263 KUHP, serta ketentuan dalam KUHP baru sebagaimana tercantum dalam dokumen SP2HP.

"Sehubungan dengan rujukan di atas, bersama ini diberitahukan kepada saudara perkembangan hasil penyidikan terhadap dugaan terjadinya tindak pidana menempatkan keterangan palsu ke dalam akte autentik dan atau pemalsuan surat," demikian substansi surat SP2HP Polda Sumut tersebut.

Penetapan tersangka ini menandai perkembangan penting dalam perkara yang telah bergulir sejak 2023 tersebut. Namun, proses hukum masih berjalan dan asas praduga tak bersalah tetap berlaku hingga terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.*

Sekjen DPP AMPI Apresiasi Capaian Pemerintahan Prabowo dalam 21 Bulan

admin — Sat, 22 Aug 2026 16:01:00 +0700+0700

Jakarta — Sekretaris Jenderal DPP Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI), Robi Anugrah Marpaung (RAM), mengapresiasi capaian pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan dalam Sidang Tahunan MPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Jumat (14/8/2026).

Dalam sidang tersebut, Presiden Prabowo Subianto memaparkan hasil kerja pemerintah selama 21 bulan masa pemerintahannya, termasuk perkembangan perekonomian nasional.

Robi menilai penyampaian capaian pemerintah dalam forum kenegaraan tersebut penting sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat sekaligus menjadi gambaran mengenai arah kebijakan pemerintah dalam menjalankan mandat konstitusi.

"AMPI mengapresiasi capaian yang telah disampaikan Presiden Prabowo, khususnya terkait kinerja pemerintah selama 21 bulan. Pertumbuhan ekonomi yang disampaikan menunjukkan adanya upaya pemerintah dalam menjaga momentum perekonomian nasional," ujar Robi.

Presiden Prabowo dalam pidatonya menyampaikan bahwa ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,45 persen pada semester pertama 2026, yang disebut sebagai pertumbuhan tertinggi dalam 13 tahun terakhir.

Menurut Robi capaian tersebut perlu dipandang sebagai modal untuk terus memperkuat kinerja pemerintah, terutama dalam menghadapi berbagai persoalan yang masih dirasakan masyarakat.

Namun, Robi juga mengakui bahwa belum seluruh persoalan bangsa maupun janji kampanye yang menjadi bagian dari mandat pemerintahan dapat diselesaikan dalam 21 bulan.

"AMPI melihat masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Belum seluruh persoalan bangsa dan janji kampanye dapat dituntaskan. Karena itu, capaian yang sudah ada harus menjadi pijakan untuk bekerja lebih keras dan memastikan kebijakan pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat," katanya.

Robi menekankan bahwa keberhasilan pemerintahan tidak hanya diukur dari indikator pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kemampuan pemerintah dalam merespons kesulitan masyarakat, melindungi kepentingan vital nasional, serta memastikan kebijakan yang diambil memiliki dampak jangka panjang bagi generasi mendatang.

Ia juga menilai prinsip ketaatan terhadap konstitusi perlu terus menjadi landasan dalam setiap kebijakan dan pelaksanaan pemerintahan.

"Yang paling penting adalah bagaimana capaian tersebut diterjemahkan menjadi kebijakan yang dirasakan langsung oleh rakyat. Kepentingan masyarakat harus tetap menjadi orientasi utama, sekaligus memastikan pembangunan hari ini tidak mengorbankan kepentingan generasi yang akan datang," ujar Robi.

AMPI, lanjut Robi, berharap pemerintah dapat mempertahankan capaian positif yang telah diraih sekaligus mempercepat penyelesaian berbagai pekerjaan rumah nasional.

"Apresiasi tentu kami berikan terhadap capaian yang sudah ada. Tetapi apresiasi harus berjalan bersama dengan evaluasi dan dorongan untuk terus bekerja. Masih ada persoalan yang harus diselesaikan dan AMPI berharap pemerintah dapat menuntaskannya secara bertahap sesuai dengan konstitusi dan kepentingan rakyat," pungkasnya.

DPRD Sumut Cecar Penyidik Gakkum Soal Penetapan Tersangka Sopir Truk Kayu di Sibolangit

admin — Sat, 22 Aug 2026 13:51:00 +0700+0700

Medan - Balai Penegakan Hukum (Gakkum) Kehutanan Wilayah Sumatera menetapkan B seorang sopir truk bermuatan kayu sebagai tersangka.

Tuduhan terhadap B dikarenakan membawa muatan kayu yang diduga ilegal dan dari kawasan hutan. Akan tetapi, pihak Balai Gakkum belum bisa memastikan apakah kayu yang diangkut itu ditebang dari kawasan hutan.

Itu terungkap dalam rapat dengar pendapat (RDP) gabungan yang digelar di Komisi D DPRD Sumut, Jumat (21/8/2026) sore.

Kuasa hukum dari B bernama Dr. Ramces Pandiangan SH MH Mhum dan Tiopan Tarigan SH mengatakan banyak kejanggalan atas kasus yang ditangani oleh Balai Gakkum ini.

"Seharusnya penyidik menyelidiki asal-usul kayu yang diangkut oleh B. Dari mana kayu itu ditebang, siapa yang menebang. Bagaimana cara kayu itu pindah ke somel, siapa yang angkut, menggunakan apa? Apa hubungannya kayu yang didalam truk yg di tahan gakkum dengan kawasan hutan ? Jika tunggul belum dapat dipastikan dari mana ? Kawasan hutan atau APL, PHT, janganlah bersikap Zolim terhadap sopir langsung menetapkan tersangka? Apakah itu kayu kawasan hutan atau kayu dari kebun warga. Jangan terburu-buru menetapkan tersangka, dia memiliki keluarga. Bagaimana dengan nasib keluarganya jika akhirnya penyidik keliru," ucap Ramces Pandiangan. Jika semena mena itu kelakuan yang zalim, kejam, sadis.

Selain itu, dikarena penyidik belum memeriksa asal usul kayu dan ke absahan dokumen kayu yang dibawa sopir. Maka, Ramces menyarankan agar kasus di hentikan.
Dr Ramces pandainya menekankan bahwa kawasan hutan merupakan status hukum yg memiliki derajat lexspecialis memiliki sifat kekhususan didalam kawasan hutan undang undang kehutanan lah yang di terapkan jika ada atau terbukti melakukan pelanggaran. Jika persangkaan yg di tuduhkan kepada sopir Bancin tidak berdasar maka status tersangka harus di SP3 di hentikan.

"Artinya, belum ada tindak pidananya kasus ini. Karena penyidik belum memeriksa keabsahan dokumen, serta belum bisa memastikan bahwa kayu yang dibawa sopir itu ditebang dari hutan didaerah mana. Kami sarankan agar kasus ini dihentikan," ucapnya.

Selain itu, Tiopan menambahkan bahwa sopir mengangkut kayu itu memiliki dokumen dari pengirim.

"Artinya, dokumen yang tertera ini ada barcodenya. Mengapa penyidik gakkum dan peserta gelar perkara tidak menyelidiki dahulu asal-usul dokumen itu? Jika dokumen itu dari Kalimantan, harus diselidiki dokumen itu. Benar atau tidak, resmi atau tidak dari Kementerian Kehutanan," tegas Tiopan.

Kemudian, Tiopan mengaku bahwa seorang sopir tidak mungkin bisa mengetahui apakah dokumen itu palsu atau tidak.

"Sopir mau bekerja membawa muatan kayu itu karena dia tahu bahwa kayu itu ada dokumennya. Mengenai dokumen itu asli atau tidak, maka harus diuji dahulu kepada yang ahlinya. Tapi anehnya, penyidik dengan terburu-buru menetapkan klien kami ini sebagai tersangka, tanpa menguji dahulu surat yang dibawa sopir itu. Ini surat dari Kementerian Kehutanan," tegasnya.

Kemudian, penyidik juga diketahui memberikan pertanyaan menjebak dan janggal terhadap B.

"Jadi, penyidik ini bisa kita sebut menjebak klien kami. Penyidik bertanya kepada klien kami dalam BAP, bahwa Kayu yang diangkut atau dibawa klien kami jenisnya kayu bulat. Padahal, penyidik sudah tahu bahwa kayunya sudah berbentuk potongan, petak. Jadi sangat janggal dan menyalahi prilaku penyidik ini. Kami meminta agar penyidik menghentikan kasus ini, kami akan terus mengawal kasus ini," tuturnya.

Anggota DPRD Sumut Komisi D Benny Sihotang menduga Gakkum terindikasi menerima pesanan dari orang lain untuk menangkap Sopir truk dimaksud.

"Kenapa sopir ini bapak tangkap di daerah Sibolangit Deli Serdang? Kenapa tidak dari Aceh bapak tangkap, kenapa bapak menetapkan tersangka terhadapnya sementara pihak bapak (Gakkum) belum dapat memastikan bahwa kayu itu kayu ilegal dari hutan atau tanpa dokumen. Bapak terindikasi menerima pesanan dari orang lain, atau ada orang yang memakai tangan bapak," tegas politisi dari Gerindra itu.

Sedangkan L Simanjuntak dalam RDP mengatakan bahwa penyidik Gakkum Kehutanan wilayah Sumatera menggantung status mobil truk yang dipakai untuk membawa kayu. Padahal, mobil itu tidak bersalah dan ada dokumennya.

"Mobil itu kredit, jika mobil itu tidak dipergunakan, bagaimana pemilik truknya bisa membayar kreditnya. Seharusnya penyidik mempertimbangkan itu juga. Mengapa penyidik tidak memberikan pinjam pakai kepada pemilik truk. Nilai ekonomisnya juga menyurut, apalagi kalau akhirnya terbukti kayu yang diangkut bukan kayu ilegal bagaimana?," ungkap politisi dari Gerindra ini.

Mendengar hal itu, Derpin Barus dari Fraksi PDIP menambahkan jika tidak terbukti kayu itu ilegal. Maka pihak Gakkum harus mengganti kerugian dari sopir maupun pemilik angkutan.

"Itu semua ada hitungannya, nama sopir harus dipulihkan, trauma keluarga sopir harus dipulihkan. Lalu, Gakkum juga harus mengganti sejumlah biaya kerugian karena telah menahan truk itu. Dampak kerugiannya," terangnya.

Sunarya penyidik Balai Gakkum Kehutanan Wilayah Sumatera dalam RDP mengatakan bahwa pinjam pakai mobil itu ditentukan oleh pimpinan.

"Pimpinan yang memutuskan apakan boleh pinjam pakai atau tidak. Mengenai penetapan sebagai tersangka terhadap B. Itu semua sudah sesuai KUHAP dan sesuai prosedur," terangnya.

Sedangkan mengenai ganti rugi dan pemulihan nama baik terhadap B jika terjadi kekeliruan. Sunarya mengatakan itu ranahnya pimpinan.

Pimpinan RDP Yahdi Khoir dari PAN menegaskan bahwa RDP ini mendapatkan hasil kesimpulan bahwa pihak Gakkum Kehutanan Wilayah Sumatera harus menelusuri asal usul kayu dan dokumen.

"Asal usul kayu harus ditelusuri, lalu berikan izin untuk pinjam pakai mobil. Tujuannya agar mobil itu bisa digunakan untuk bekerja, agar bisa membayar kredit. Ini demi keadilan dan kemanfaatan bagi pemilik sah dan diatur dalam KUHAP," terangnya.

Usai kegiatan RDP, Sunarya penyidik Balai Gakkum Kehutanan Wilayah Sumatera ketika dikonfirmasi awak media mengenai asal usul kayu itu mengatakan pimpinan yang akan menjelaskan.

"Jadi, biarlah pimpinan nanti yang menjelaskan kepada rekan-rekan (media). Akan tetapi, menetapkan B sebagai tersangka itu sudah sesuai prosedur KUHAP yang berlaku. Memenuhi dua alat bukti," tuturnya.

Sedangkan mengenai penyidik mengatakan bahwa muatan didalam truk yang dibawa B adalah kayu bulat, padahal kayu yang dibawa B sudah dalam kondisi potongan petak. Namun Sunarya tidak mau berkomentar mengenai hal dimaksud.

Informasi yang dihimpun, B merupakan sopir truk dan akan mengantarkan kayu itu ke daerah Kota Binjai, dia di tangkap di kawasan Bandar Baru, Kecamatan Sibolangit, Deli Serdang Sumut, 23 Juli 2026.rel

Rapimnas DMDI Indonesia, Said Aldi Al Idrus: DMDI Harus Hadir Bantu Umat yang Tertimpa Musibah

admin — Sat, 22 Aug 2026 13:37:00 +0700+0700

MEDAN — Dunia Melayu Dunia Islam (DMDI) Indonesia menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) di Hallroom Rahmat Gallery, Sabtu (22/8/2026).

Rapimnas ini menjadi momentum memperkuat konsolidasi organisasi sekaligus meningkatkan peran DMDI dalam bidang sosial, kemanusiaan dan pemberdayaan masyarakat.

Rapimnas DMDI Indonesia dipimpin langsung Ketua Umum DMDI Indonesia, Datuk H. Said Aldi Al Idrus, SE, MM, dan dihadiri sejumlah perwakilan DMDI dari beberapa negara Asia, di antaranya Malaysia, Kamboja dan Singapura.

Kehadiran para perwakilan negara tersebut memperlihatkan komitmen DMDI dalam mempererat hubungan persaudaraan masyarakat Melayu dan umat Islam di kawasan Asia.

Dalam kesempatan itu, Said Aldi Al Idrus menegaskan bahwa keberadaan DMDI harus memberikan manfaat nyata bagi umat dan masyarakat, khususnya ketika terjadi bencana maupun musibah kemanusiaan.

"DMDI harus hadir di tengah-tengah masyarakat, terutama membantu saudara-saudara kita yang terkena musibah. Solidaritas dan kepedulian harus diwujudkan dalam aksi nyata," ujar Said Aldi.

Ia mengatakan, salah satu perhatian DMDI saat ini adalah membantu masyarakat yang terdampak musibah di Nusa Tenggara Timur (NTT). Menurutnya, semangat kemanusiaan menjadi bagian penting dari perjuangan DMDI dalam membangun persaudaraan Melayu dan Islam.

Selain membahas agenda kemanusiaan, Rapimnas juga membicarakan sejumlah program strategis yang dinilai sejalan dengan program pemerintah.
Said Aldi Al Idrus yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) menyampaikan bahwa DMDI memiliki banyak program yang sejalan dengan program Presiden Prabowo Subianto, khususnya Makan Bergizi Gratis (MBG), ketahanan pangan dan berbagai program pemberdayaan masyarakat lainnya.

"Yang tak kalah penting, DMDI penuh dengan program yang sejalan dengan program Presiden Prabowo, seperti Makan Bergizi Gratis, ketahanan pangan serta program-program lainnya. Kita siap mengambil bagian dan berkontribusi untuk menyukseskannya," kata Said Aldi.

Menurutnya, program MBG tidak hanya menyangkut pemenuhan kebutuhan gizi anak-anak dan masyarakat, tetapi juga dapat menjadi bagian dari upaya meningkatkan perekonomian masyarakat melalui keterlibatan petani, peternak, pelaku UMKM dan berbagai sektor lainnya.

Begitu juga dengan ketahanan pangan. DMDI, kata Said Aldi, dapat mendorong masyarakat untuk lebih produktif melalui pengembangan sektor pertanian, peternakan dan usaha ekonomi berbasis masyarakat.

"DMDI memiliki jaringan yang luas. Ini merupakan kekuatan yang harus kita manfaatkan untuk memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara," ujarnya.

Rapimnas DMDI Indonesia diharapkan mampu menghasilkan langkah-langkah strategis dalam memperkuat organisasi sekaligus meningkatkan kontribusi DMDI, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Dengan melibatkan jaringan DMDI dari berbagai negara, organisasi ini diharapkan semakin solid dalam menjalankan program sosial, kemanusiaan, ekonomi, pendidikan, ketahanan pangan serta berbagai kegiatan yang memberikan manfaat bagi umat dan masyarakat.
(red)

Ketika Sampah Mengapung di Surga Pahawang

admin — Sat, 22 Aug 2026 10:19:00 +0700+0700

Ketika Sampah Mengapung di Surga Pahawang

Abdullah Rasyid
Pecinta Wisata Bahari

Minggu ini saya sengaja mengosongkan agenda untuk keluarga. Perjalanan dimulai dari Jakarta menuju Palembang dengan mobil pribadi. Keluarga dari Jambi juga datang. Jakarta dan Jambi bertemu di Palembang untuk satu momen yang sangat kami syukuri: wisuda anak kami dari Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Alhamdulillah, semuanya berjalan lancar. Setelah kesibukan dan rutinitas masing-masing, ada kebahagiaan tersendiri ketika keluarga besar bisa kembali duduk dalam satu kendaraan, makan bersama, saling menggoda, lalu melanjutkan perjalanan tanpa terlalu diburu waktu. Dari Palembang, kami memutuskan menuju Lampung. Pilihannya jatuh pada Pulau Pahawang.

Saya sudah cukup sering mendengar cerita tentang Pahawang. Tetapi berada langsung di sana memberi kesan berbeda. Kami menginap di vila terapung. Anak, istri, dan ponakan-ponakan spontan mengatakan suasananya seperti Maladewa. Mungkin itu cara sederhana mereka menggambarkan laut yang membentang di depan kamar, air yang jernih, serta ketenangan yang sulit diperoleh di kota.

Kami kemudian berlayar ke Pulau Kelagian. Pasir putih, air bening, dan langit cerah seperti menyusun pemandangan yang nyaris sempurna. Perjalanan dilanjutkan ke beberapa titik snorkeling. Di bawah permukaan air, terumbu karang dan ikan-ikan kecil memperlihatkan kekayaan yang selama ini sering kita sebut dengan ringan sebagai "potensi bahari Indonesia".

Di tempat seperti Pahawang, kalimat itu tidak terasa sebagai slogan. Kekayaan laut memang nyata.

Tetapi ada sesuatu yang mengganggu.

Dalam perjalanan dengan perahu kayu dari dermaga menuju pulau, juga ketika berpindah dari satu titik wisata ke titik lainnya, berkali-kali kami berpapasan dengan sampah yang mengapung di laut. Plastik, kemasan, dan berbagai sisa konsumsi manusia hadir di tengah bentang alam yang begitu indah.

Pemandangan itu membuat saya berpikir: jangan-jangan kita terlalu sibuk menjual keindahan Indonesia, tetapi kurang serius merawatnya.

Kita senang memberi julukan pada destinasi wisata: Maladewa-nya Indonesia, surga tersembunyi, atau berbagai sebutan lain yang terdengar eksotis. Julukan seperti itu bagus untuk promosi. Namun wisata bahari tidak bisa hidup hanya dari foto yang indah di media sosial. Ada syarat yang lebih mendasar: laut harus tetap sehat.

Sampah di laut bukan sekadar mengurangi keindahan foto wisatawan. Plastik dapat terurai menjadi mikroplastik, mencemari ekosistem, masuk ke rantai makanan, mengganggu biota laut, dan akhirnya kembali kepada manusia. Ketika terumbu karang rusak dan kualitas perairan menurun, yang kehilangan bukan hanya wisatawan. Nelayan, pemilik perahu, pemandu snorkeling, pengelola penginapan, warung kecil, dan masyarakat pesisir ikut menanggung akibatnya.

Karena itu saya semakin memahami mengapa Menteri Lingkungan Hidup Moh Jumhur Hidayat menempatkan pengelolaan sampah sebagai agenda penting. Kementerian Lingkungan Hidup/BPLH bahkan menegaskan pengelolaan sampah dan partisipasi publik sebagai prioritas, sekaligus mendorong ekonomi sirkular dan tanggung jawab produsen terhadap sampah kemasan.

Apa yang saya lihat di Pahawang memperlihatkan bahwa agenda tersebut bukan urusan abstrak di ruang rapat Jakarta. Ia hadir di depan mata.

Namun membersihkan sampah yang sudah mengapung hanyalah ujung dari pekerjaan panjang. Persoalan sebenarnya berada di darat, di hulu sungai, di permukiman, di pasar, di kawasan wisata, di kapal, dan pada kebiasaan kita sendiri.

Ada dimensi tata kelola yang sering luput. Sampah laut tidak mengenal batas desa atau kabupaten. Sampah yang terlihat di satu teluk belum tentu berasal dari pulau di depannya. Ia dapat terbawa arus dari sungai, kawasan pesisir lain, kapal, atau aktivitas jauh dari lokasi wisata. Karena itu penanganannya tidak bisa dibebankan hanya kepada pengelola destinasi. Pemerintah kabupaten, provinsi, pengelola daerah aliran sungai, pelaku usaha, dan komunitas pesisir harus bekerja sebagai satu sistem.

Tidak masuk akal bila petugas kebersihan diminta terus memungut sampah sementara jutaan orang masih merasa biasa membuang kemasan begitu saja. Tidak cukup pula mengadakan aksi bersih pantai beberapa kali dalam setahun jika sistem pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, dan pengolahan sampah tidak bekerja setiap hari.

Destinasi wisata bahari seperti Pahawang justru dapat menjadi laboratorium kecil tata kelola sampah Indonesia.

Setiap kapal wisata dapat diwajibkan membawa wadah sampah tertutup dan memastikan tidak satu pun sampah penumpang dibuang ke laut. Penginapan dan rumah makan mesti memilah sampah sejak sumbernya. Dermaga harus mempunyai fasilitas pengumpulan yang memadai. Pemerintah daerah dapat menetapkan standar kebersihan bagi operator wisata, disertai pengawasan dan sanksi yang benar-benar diterapkan.

Produsen juga tidak boleh terus berada di luar persoalan. Kemasan yang dijual sampai ke pulau-pulau terpencil pada akhirnya meninggalkan biaya lingkungan bagi masyarakat. Prinsip tanggung jawab produsen menjadi penting agar biaya membersihkan sampah tidak terus dibebankan kepada pemerintah daerah dan warga.

Pada sisi lain, wisatawan harus bersedia menerima satu prinsip sederhana: apa yang kita bawa ke pulau, terutama yang tidak mudah terurai, harus kita bawa kembali.

Pariwisata yang baik bukan hanya menghasilkan kunjungan. Ia harus meninggalkan destinasi dalam keadaan setidaknya sama baiknya dengan ketika wisatawan datang.

Pahawang memiliki modal yang sangat besar. Keindahan alamnya sudah tersedia tanpa perlu kita bangun. Terumbu karang, laut biru, pulau-pulau kecil, pasir putih, dan keramahan masyarakat adalah aset yang nilainya jauh melampaui tiket perjalanan. Justru karena alam telah memberikan begitu banyak, tugas manusia mestinya lebih sederhana: jangan merusaknya.

Perjalanan keluarga kali ini akhirnya meninggalkan dua kesan yang sama kuat.

Yang pertama adalah kebahagiaan pribadi. Melihat anak menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, berkumpul dengan keluarga dari Jakarta dan Jambi, lalu menikmati Pahawang bersama-sama adalah kenangan yang akan lama tersimpan.

Yang kedua adalah kegelisahan.

Saya pulang dengan keyakinan bahwa Indonesia sebenarnya tidak kekurangan destinasi kelas dunia. Yang kita perlukan adalah tata kelola kelas dunia.

Kita boleh bangga ketika wisatawan menyebut sebuah vila terapung di Pahawang terasa seperti Maladewa. Tetapi kebanggaan yang lebih besar adalah jika suatu hari mereka pulang dengan cerita bahwa laut Indonesia bukan hanya indah, melainkan juga bersih.

Sebab pada akhirnya, ukuran kecintaan kepada alam bukan seberapa sering kita memujinya.

Melainkan seberapa serius kita menjaganya.rel

21 Tahun Damai, 15 Butir MoU Helsinki Masih Tersandera

admin — Sat, 22 Aug 2026 10:18:00 +0700+0700

BANDA ACEH — Dua puluh satu tahun perdamaian Aceh berjalan, namun sejumlah agenda penting dalam implementasi Nota Kesepahaman (MoU) Helsinki masih menyisakan persoalan. Mantan anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang pernah berada di Denmark, Tarmizi Age alias Al Mukaram, menyoroti sedikitnya 15 persoalan yang dinilai belum tuntas, Jumat (21/8/2026).

Menurut Al Mukaram, perdamaian tidak cukup hanya ditandai dengan berhentinya konflik bersenjata. Kesepakatan Helsinki harus diwujudkan dalam kepastian kewenangan, keadilan, kesejahteraan dan penghormatan terhadap kekhususan Aceh.

"Persoalannya bukan hanya aturan yang belum dibuat, tetapi juga kewenangan yang sudah diberikan melalui UUPA namun belum efektif ketika berhadapan dengan regulasi sektoral nasional," ujarnya.

Ia menyebut persoalan tersebut mencakup bendera, lambang dan simbol Aceh; kewenangan pengelolaan SDA, migas dan pertambangan; harmonisasi UUPA dengan regulasi nasional; batas wilayah dan kewenangan laut; penguatan partai politik lokal serta hak calon independen.

Selain itu, penyelesaian pelanggaran HAM masa konflik, pembentukan Pengadilan HAM Aceh, penguatan KKR, kewenangan terkait aparat penegak hukum, transparansi penerimaan, Dana Otsus, reintegrasi mantan kombatan serta keterlibatan Aceh dalam keputusan Pemerintah Pusat juga dinilai belum sepenuhnya menjawab semangat MoU Helsinki.

Al Mukaram menilai tujuh agenda harus segera diprioritaskan: penyelesaian regulasi simbol Aceh, penguatan kewenangan SDA, kepastian batas wilayah dan laut, harmonisasi regulasi nasional dengan UUPA, penuntasan persoalan HAM dan pemulihan korban, penguatan kewenangan politik Aceh, serta evaluasi Dana Otsus dan pembagian penerimaan.

"Perdamaian Aceh bukan sekadar berhentinya konflik bersenjata. Perdamaian harus menghasilkan keadilan, kesejahteraan dan kepastian kewenangan," tegasnya.

Ia meminta Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat membuka dialog serius bersama DPRA, Wali Nanggroe, mantan kombatan, akademisi dan masyarakat untuk menuntaskan agenda yang tertunda.

"Yang kita tuntut bukan sesuatu yang baru. Kita hanya meminta kesepakatan yang sudah dibuat dilaksanakan secara konsisten, adil dan bermartabat," pungkas Al Mukaram.tar

PETA KEKUATAN 8 KANDIDAT KETUM PBNU: SIAPA AKAN MEMENANGKAN MUKTAMAR NU KE-35?

admin — Sat, 22 Aug 2026 09:29:00 +0700+0700

JAKARTA— Menjelang pelaksanaan Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-35, peta persaingan kursi Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) semakin terlihat jelas. Delapan nama muncul sebagai kandidat kuat, masing-masing membawa basis dukungan, keunggulan, dan karakteristik tersendiri. Persaingan ini bukan sekadar perebutan kursi kepemimpinan, melainkan penentuan arah organisasi Islam terbesar di Indonesia untuk lima tahun ke depan.

Delapan Figur yang Bersaing

1. Gus Yahya — Petahana dengan Kekuatan Struktural

KH. Yahya Cholil Staquf atau yang akrab disapa Gus Yahya saat ini menjabat sebagai Ketua Umum PBNU. Sebagai petahana, ia memiliki keunggulan akses ke seluruh struktur organisasi PBNU serta jaringan yang sudah terbangun selama masa jabatannya. Pengalaman memimpin organisasi massa terbesar di Indonesia menjadikannya salah satu figur yang paling dikenal baik di dalam maupun di luar lingkungan NU. Namun, sebagai petahana, ia juga harus menghadapi dinamika perubahan yang diinginkan oleh sebagian kalangan.

2. KH. Marsudi Syuhud — Tokoh Lintas Wilayah

KH. Marsudi Syuhud adalah figur yang memiliki pengalaman panjang di PBNU sekaligus di Majelis Ulama Indonesia (MUI). Kekuatan utamanya terletak pada dukungan yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia, tidak terpusat di satu daerah saja. Basis pesantren yang kuat ditambah jejaring organisasi yang luas menjadikannya kandidat yang dihormati di berbagai kalangan ulama.

3. Gus Kikin — Kekuatan Jawa Timur

KH. Ahmad Muwafiq atau Gus Kikin tampil sebagai kandidat dengan dukungan paling solid dari Jawa Timur — basis terbesar NU. Akarnya yang kuat di dunia pesantren serta dukungan penuh dari Pengurus Wilayah NU Jawa Timur menjadikannya pesaing serius. Jawa Timur selama ini dikenal sebagai "kubah" NU, sehingga dukungan dari wilayah ini memiliki bobot yang sangat besar dalam muktamar.

4. Gus Rozin — Intelektual dari Jawa Tengah

Saat ini menjabat sebagai Ketua PWNU Jawa Tengah, KH. Ahmad Rozin atau Gus Rozin dikenal sebagai figur intelektual yang berpikir mendalam. Kekuatannya terletak pada kemampuan merumuskan gagasan serta basis dukungan yang kuat di kalangan pesantren dan organisasi di Jawa Tengah. Kombinasi antara kedalaman pemikiran dan kekuatan organisasi menjadikannya kandidat yang diperhitungkan.

5. Gus Yusuf — Didukung 23 PCNU Jateng

KH. Ahmad Yusuf atau Gus Yusuf mencatat dukungan yang luar biasa dari 23 Pengurus Cabang NU se-Jawa Tengah. Kekuatannya tidak hanya di tingkat wilayah, tetapi juga merambah ke tingkat cabang yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Dengan basis pesantren yang kokoh serta kemampuan menjaga kultural santri, Gus Yusuf memiliki keunggulan dalam hal kedekatan dengan akar rumput NU.

6. Gus Salam — Rekonsiliasi dan Pembaruan

KH. Salam muncul sebagai figur yang tumbuh dari kalangan pesantren dengan mengusung semangat rekonsiliasi dan pembenahan organisasi. Di tengah dinamika yang kadang terbelah, suara rekonsiliasi yang dibawanya menjadi daya tarik tersendiri. Gus Salam menawarkan pendekatan yang menyatukan berbagai elemen dalam tubuh NU.

7. KH. Zulfa Mustofa — Penguasaan Struktur Organisasi

KH. Zulfa Mustofa dikenal sebagai figur yang sangat memahami seluk-beluk struktur internal PBNU. Jaringannya yang kuat di kalangan ulama lama serta pengalaman kepemimpinan yang matang menjadikannya sosok yang dihormati di lingkungan organisasi. Pemahaman mendalam tentang mekanisme internal NU menjadi modal penting dalam proses muktamar yang sangat mengandalkan kesepakatan antarulama.

8. Prof. KH. Nasaruddin Umar — Ulama Nasional dan Moderasi

Prof. KH. Nasaruddin Umar adalah ulama nasional yang juga memiliki pengalaman di pemerintahan sebagai Mantan Menteri Agama. Kekuatannya terletak pada pengakuan luas sebagai tokoh moderasi beragama serta jejaring yang menjangkau kancah internasional. Ia membawa nuansa keislaman yang inklusif, toleran, dan relevan dengan tantangan zaman.

Peta Kekuatan: Jaringan, Pesantren, dan Struktur

Persaingan kedelapan kandidat ini dapat dilihat dari enam indikator utama kekuatan: jaringan, pesantren, struktural, nasional, ulama, dan organisasi.

- Gus Kikin dan Gus Yusuf tampil kuat di indikator pesantren dan dukungan wilayah.

- Gus Yahya serta KH. Zulfa Mustofa unggul dalam penguasaan struktur organisasi.

- Prof. KH. Nasaruddin Umar dan KH. Marsudi Syuhud memiliki keunggulan di tingkat nasional dan pengakuan sebagai ulama.

- Gus Rozin dan Gus Salam menawarkan kombinasi kekuatan organisasi dan gagasan pembaruan.

Arah NU Lima Tahun ke Depan

Muktamar NU ke-35 bukan sekadar memilih pemimpin baru. Di balik persaingan ini terdapat pertarungan gagasan tentang arah NU ke depan: apakah organisasi ini akan lebih memperkuat basis pesantren dan kultural santri, lebih aktif di kancah nasional dan kebijakan publik, atau lebih fokus pada pembenahan internal organisasi dan rekonsiliasi?

Setiap kandidat membawa nuansa yang berbeda, namun semuanya berakar pada nilai-nilai dasar NU: tawasut (moderat), tasamuh (toleran), dan tawazun (seimbang). Perbedaan kekuatan dan basis dukungan justru menunjukkan kekayaan NU yang beragam namun tetap satu.

Semakin Terbuka, Semakin Menarik

Dengan delapan kandidat kuat yang memiliki basis dan keunggulan masing-masing, muktamar kali ini menjadi salah satu yang paling menarik dan terbuka dalam sejarah NU. Tidak ada satu nama yang terlihat sangat dominan tanpa tantangan. Persaingan ini menunjukkan bahwa NU tetap hidup, dinamis, dan terbuka terhadap regenerasi kepemimpinan.

Siapa pun yang terpilih nanti, tantangannya akan tetap sama: bagaimana menjaga keberagaman di dalam tubuh NU, memperkuat pesantren sebagai pusat peradaban, dan menjadikan NU semakin relevan dalam menjawab tantangan zaman untuk kemaslahatan umat dan bangsa.

"NU bukan milik satu kelompok. NU milik seluruh santri, seluruh ulama, dan seluruh rakyat Indonesia. Muktamar adalah cara kita bersatu menentukan arah bersama."red

M Yani Piliang mendapat 5 dukungan dari 6 Pengkab/Pengkot yang aktif, hampir dipastikan menjadi Calon Tunggal Ketua PERPANI Sumatera Utara

admin — Sat, 22 Aug 2026 08:55:00 +0700+0700

Medan - Pendaftran calon ketua PERPANI Sumut Bung Muhammad Yani Piliang mengembalikan formulir pendaftaran di hari terakhir pendaftaran Jumat 21 Agustus 2026 pukul 17 30 wib. Penyerahakan formulir pendaftaran Bacalon Ketum PERPANI Sumut M Yani didampingi Ketua Harian Pengkot PERPANI Medan Coach Andrew dan Judge Dani utusan Pengkot PERPANI Binjai.
Proses penyerahan Pengembalian formulir pendaftaran Bacalon Ketum PERPANI Sumut M Yani diterima langsung Ketua Steering Committee(SC) Musyawarah Provinsi PERPANI Sumut yang juga Waketum III KONI Sumut Bapak Irwan Pulungan di Kantor KONI Sumut.

Bacalon Ketum PERPANI Sumut Bung M Yani membawah 5 dukungan dari 6 Pengurus Kabupaten/Kota yg aktif di Sumut yakni Labusel ,Asahan tebing tinggi, Medan dan Binjai diluar Palas , ada sedikit dinamika dukungan juga dari Pengkot Binjai sempat membuat dukungan dua dan pada akhirnya menyatakan menarik dukungan dari pihak yg lain dan memberikan dukungan kepada Bung M Yani setelah mendengarkan visi dan misi langsung dari Bacalon Ketum , sampai mendaftar hari ini hanya Masih 1 calon yg mengembalikan formulir pendaftaran ke panitia penjaringan dan akan di verifikasi sampai tanggal 27 Agustus mendatang sebelum pemilihan pada 1 sepetember Inshaa Allah dukungan yg ada dapat di pastikan M Yani Piliang menjadi calon tunggal untuk menjadi ketua Perpani Sumut masa bakti 2026 - 2030 yg akan datang .

BPP KAPMI Kamar agang Pengusaha Muda indonesia ) resmikan Kantor di Menteng dan Umumkan Tiga Pembina*

admin — Sat, 22 Aug 2026 08:51:00 +0700+0700

JAKARTA– Badan Pimpinan Pusat Kamar Dagang Pengusaha Muda Indonesia [BPP KAPMI] resmi menempati kantor sekretariat baru di sekitar Menteng, Jakarta Pusat.

Bersamaan dengan peresmian kantor, BPP KAPMI juga mengukuhkan tiga tokoh nasional sebagai Pembina organisasi.

Ketiga tokoh yang dikukuhkan adalah *TB. Robby Budiansyah, ST* Sebagai Ketua Dewan Pembina, *Tody Ardiansyah Prabu, SH* sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina, dan *Prof. Dr. Hj. Anna Mariana, SH., MH., MBA* sebagai Ketua Dewan Penasihat. Pengukuhan ini merupakan bagian dari konsolidasi kelembagaan BPP KAPMI untuk memperkuat arah gerak organisasi di tingkat nasional.

Ketua Umum BPP KAPMI *Muliansyah Abdurrahman* menyampaikan, kehadiran para Pembina & Penasihat diharapkan dapat memberikan penguatan ideologis, akademik, jejaring usaha, dan advokasi kebijakan bagi kader di seluruh Indonesia.

*TB. Robby Budiansyah* dikenal sebagai pengusaha muda Nasional yang sukes aktif di organisasi kepemudaan dan pengembangan sumber daya manusia,
Latar belakang Pengusaha Sukses, Robby menambah spirit energi baru Kapmi untuk bergerak menuju pentas nasional dalam kemajuan lokomotif Ekonomi nasional. *Tody Ardiansyah Prabu* berprofesi sebagai advokat PERADI , pergerakan organisatoris dan pengusaha di bidang properti sebagai motivasi arah peta jalan organisasi. Sementara *Prof. Anna Mariana* merupakan Guru Besar akademisi intelektual dengan rekam jejak panjang di bidang hukum, kebijakan publik, pemberdayaan masyarakat, dan dunia usaha.

"Kami butuh Pembina yang tidak hanya memberi arahan, tapi juga turun mengawal kerja-kerja nyata KAPMI untuk pengusaha muda Indonesia," ujar

Muliansyah didampingi Sekretaris Jenderal *Muh. Rojak* dan Bendahara Umum Alya Cahya.

Peresmian kantor baru ini menjadi tonggak penting bagi BPP KAPMI. Ke depan kantor tersebut akan difungsikan sebagai pusat koordinasi, kaderisasi, inkubasi bisnis, serta gerakan advokasi dan pemberdayaan ekonomi Bangsa.

BPP KAPMI menegaskan komitmennya untuk terus menjadi rumah perjuangan pengusaha muda Indonesia yang bergerak di bidang ekonomi, bisnis, pendidikan, dan kebangsaan.

Dengan dukungan para Pembina & Penasihat, BPP KAPMI menargetkan sinergi yang lebih kuat antara gerakan pemuda dengan dunia usaha, profesional, akademisi, dan pemangku kebijakan publik.

Ke depan, program prioritas BPP KAPMI meliputi penguatan kapasitas kader pengusaha, literasi bisnis dan kebangsaan, pemberdayaan UMKM, serta pengawalan isu-isu strategis ekonomi di Indonesia.

"Dengan struktur baru dan dukungan para Pembina & Penasihat, kami optimis KAPMI dapat melahirkan kader-kader pebisnis yang maju, berilmu, berakhlak, dan berdaya untuk Indonesia," tutup Muliansyah

Silaturahmi Tanpa Batas, Rianto SH MH Bersama Wali Kota Medan Rico Waas, Bahas Taman Budaya hingga ‘Sarina Medan’

admin — Fri, 21 Aug 2026 21:36:00 +0700+0700

MEDAN | Silaturahmi tanpa batas. Suasana hangat dan penuh keakraban terlihat saat CEO Sumut24 Group, Rianto SH MH, sapaan Anto Genk bersilaturahmi dan berbincang santai bersama Wali Kota Medan Rico Waas,
di Rumah Dinas Walikota Medan, Jumat 21 Agustus 2026.

Beragam topik ringan hingga serius mengemuka dalam pertemuan tersebut, Mulai dari penataan kota, dinamika pemerintahan, pencopotan camat, hingga progres pembangunan Kota Medan sepanjang 2026.
Namun, ada satu hal yang cukup menarik perhatian, yakni rencana revitalisasi Taman Budaya Medan.

Sambil membuka telepon selulernya, Rico Waas memperlihatkan desain rencana penataan Taman Budaya yang diproyeksikan menjadi salah satu ikon baru Kota Medan, sekaligus ruang yang dapat memberikan kenyamanan bagi para seniman.

"Insyaallah Taman Budaya akan menjadi ikon baru yang memanjakan para seniman," ujar Rico.

Menurutnya, revitalisasi tersebut bukan sekadar proyek pembangunan fisik. Penataan Taman Budaya merupakan bagian dari sentuhan Pemerintah Kota Medan terhadap para pelaku seni.

Hal ini dinilai semakin relevan karena Rico Waas juga memiliki kedekatan dengan dunia seni dan memahami kebutuhan ruang bagi para seniman untuk berekspresi dan berkarya.

Tata Aset Pemko

Dalam perbincangan itu, Rico juga memaparkan langkah Pemko Medan dalam menata sejumlah aset yang selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal.

Sejumlah aset mulai ditata, termasuk kawasan eks Plaza Medan dan eks Novotel Soechi. Sementara aset-aset lainnya kini tengah dalam proses inventarisasi untuk melihat potensi pemanfaatannya bagi kepentingan masyarakat dan pembangunan kota.
Menariknya, kawasan eks Plaza Medan Baru juga mendapat perhatian.

Jika sebelumnya kawasan tersebut dikenal sebagai salah satu lokasi pelayanan perizinan, kini mulai diarahkan menjadi ruang baru dengan konsep "Sarina Medan".

Rico kembali memperlihatkan layar telepon selulernya yang menampilkan progres penataan eks Plaza Medan Baru. Dari desain yang diperlihatkan, kawasan tersebut terlihat cukup apik dan memiliki potensi menjadi ruang aktivitas baru di Kota Medan.

Konsep ini, kata Rico, salah satunya diarahkan untuk memberikan ruang bagi pelaku UMKM di Medan agar dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan usaha.

"Ayo kita lihat dan ramaikan," kata Rico.

Pertemuan yang berlangsung satu jam ini dalam suasana santai tersebut ternyata menyimpan banyak cerita tentang arah pembangunan Kota Medan. Dari penataan ruang, revitalisasi kawasan, pengelolaan aset hingga pemberdayaan seniman dan UMKM.

Masih banyak hal yang disampaikan dalam obrolan ringan tersebut. Sejumlah pembahasan lainnya akan dikupas lebih lanjut.Medan Untuk Semua.
(Red/Anto Genk)

Empu Keris: Ngelmu Laku, Metalurgi, dan Jati Diri Peradaban Jawa

admin — Fri, 21 Aug 2026 16:08:00 +0700+0700

Jepara— Di balik sebilah keris terdapat perjalanan panjang pengetahuan, keterampilan, laku batin, estetika, dan sejarah peradaban. Dalam tradisi Jawa, keris tidak lahir hanya dari tempaan api dan logam, tetapi juga dari ngelmu laku yang menjadi dasar seorang empu dalam berkarya.

Ada ungkapan yang menggambarkan kedalaman tradisi tersebut: pusaka bertuah karena laku, keris berwibawa karena ngelmu. Jangka-jangkah dan kodrat wiradat menjadi bagian dari cara pandang manusia Jawa dalam memahami ikhtiar, perjalanan hidup, serta keteraturan alam.

Jepara menjadi salah satu wilayah penting dalam tradisi produksi keris. Melalui Festival Mpu Tosan Aji yang digelar di Museum Kartini Jepara pada Jumat Kliwon, 21 Agustus 2026, warisan tersebut kembali dihadirkan kepada masyarakat.

Beragam keris dipamerkan. Para penghayat kejawen dan pencinta tosan aji datang dari berbagai daerah untuk nguri-uri pusaka, menjaga agar pengetahuan mengenai keris tidak terputus oleh perubahan zaman.

Hadir dengan tekad kuat Ki Aryo Pandu dari Senapati Nusantara Yogyakarta. Sambutan hangat diberikan KPH Bambang Hadiningrat selaku Ketua Paguyuban Kawula Karaton Surakarta atau Pakasa Cabang Jepara. Turut menyambut KMT Susanti Purwaningrum, Pengageng Joglo Hadipuran.

Para penggemar tosan aji hadir dari Purworejo, Malang, Pekalongan, Bekasi, Nganjuk, Ponorogo, Ngawi, Boyolali, dan Tuban.

Pameran keris di Museum Kartini tersebut menjadi ruang perjumpaan budaya sekaligus memberikan inspirasi bagi pelestarian warisan budaya dunia.

Empu, Sentral Perkerisan

Empu menempati posisi sentral dalam tradisi perkerisan. Ia bukan sekadar pembuat senjata, melainkan sosok yang memadukan keterampilan teknis, pengetahuan bahan, kepekaan rasa, filosofi, dan laku.

Dalam sejarah peradaban manusia, kemampuan mengolah logam merupakan salah satu penanda kemajuan teknologi. Metalurgi memungkinkan manusia menciptakan berbagai peralatan yang kemudian mengubah kehidupan sosial, ekonomi, pertahanan, hingga kebudayaan.

Karena itu, keris dapat dipandang sebagai pertemuan antara teknologi dan kebudayaan.

Di dalamnya terdapat nilai logika, etika, dan estetika. Budaya Jawa mengenal keselarasan cipta, rasa, dan karsa; juga keterpaduan iman, ilmu, dan amal serta keselarasan ulat, patrap, dan pangucap.

Keris menjadi benda pusaka karena di dalamnya terdapat nilai yang lebih luas daripada sekadar material.

Bagi masyarakat Jawa, keris juga menjadi sarana kawibawan, kawidadan, kamulyan, dan karaharjan. Empu diyakini memiliki kemampuan spiritual yang tinggi sehingga proses penciptaan pusaka tidak terlepas dari dimensi batin.

Istilah tosan aji sendiri menjadi sebutan yang lekat dengan karya para empu.

Jepara dalam Peradaban Metalurgi

Kabupaten Jepara memiliki jejak penting dalam perjalanan peradaban metalurgi dan tradisi keris Jawa.

Kisah Empu Supa dari Kadipaten Tuban menjadi salah satu bagian dari narasi panjang tersebut. Empu Supa dikenal memiliki murid dan pengikut di berbagai wilayah. Tradisi keilmuan tosan aji kemudian diwariskan secara turun-temurun.

Jepara menjadi salah satu wilayah yang meneruskan warisan tersebut.

Dalam pandangan budaya Jawa, pengetahuan seorang empu tidak hanya diukur dari kemampuan melihat sesuatu secara kasatmata. Ada pula konsep waskita, ngerti sakdurunge winarah, yang menggambarkan ketajaman pengetahuan dan kepekaan batin.

Warisan ilmu tosan aji kerajaan kemudian berkembang melewati berbagai zaman. Dari Medang, Kahuripan, Jenggala, Daha, Kediri, Singasari, Majapahit, Pengging, Malawapati, Demak, Pajang hingga Mataram, keris menjadi bagian dari perjalanan kebudayaan Jawa.

Tangguh, Wutuh, Sepuh, Ampuh

Keris memuat konsep tangguh, wutuh, sepuh, dan ampuh.

Tangguh berkaitan dengan kawibawan dan kawidadan.

Wutuh mengandung gagasan tentang pikiran yang sistematis, integral, dan komprehensif.

Sepuh mengingatkan kepada para leluhur yang telah memberikan tepa palupi, keteladanan yang patut dijadikan pijakan.

Sedangkan ampuh menjadi simbol kekuatan yang senantiasa mengokohkan jati diri.

Dalam perspektif etika, nilai tersebut termuat dalam berbagai sastra piwulang. Keris dengan demikian tidak hanya dipahami melalui bentuk fisik, pamor, atau ricikannya, tetapi juga melalui pesan moral dan kebudayaan yang menyertainya.

Pusaka menjadi sipat kandel, yang dalam pemaknaan budaya dapat dikaitkan dengan keberanian, keteguhan, dan kekuatan karakter.

Estetika Keris dan Pengabdian kepada Ibu Pertiwi

Keindahan juga menjadi bagian penting dalam dunia perkerisan. Seorang empu membutuhkan cita rasa estetika untuk menghasilkan karya yang tidak hanya kuat secara material, tetapi juga memiliki nilai artistik.

Suasana festival semakin hidup dengan tampilnya Tari Bumi Pusaka.

Tiga putri menari dengan gerakan indah, lemah gemulai, namun sekaligus lincah dan gagah. Gambaran prajurit wanita yang membawa pusaka menjadi simbol pengabdian perempuan kepada tanah air.

Kusuma wanodya rerengganing tanah Jawa.

Putri-putri Jawa digambarkan sebagai penghias tanah Jawa sekaligus sosok yang memiliki peran dalam menjaga kehormatan dan masa depan bangsa.

Lagu Mars Jepara pun berkumandang. Semangat sigrak, gumyak, jenak, enak, penak menggugah masyarakat untuk terus membangun negeri.

Nama-nama besar seperti Ratu Shima, Ratu Kalinyamat, dan R.A. Kartini menjadi sumber inspirasi. Dari perjalanan para leluhur tersebut, nasionalisme bersemi dan patriotisme tumbuh.

Dari Jepara untuk Indonesia.

Dari Kerajaan hingga Zaman Modern

Wedharing sabda yang disampaikan KPH Bambang Hadiningrat memperlihatkan bahwa Festival Mpu Tosan Aji tidak hanya menempatkan keris sebagai benda budaya, tetapi juga sebagai objek pengetahuan.

Abdi dalem Keraton Surakarta turut menjaga tradisi pusaka dari masa kerajaan. Sejarah panjang kerajaan Jawa memperlihatkan bagaimana pusaka memiliki posisi penting dalam kehidupan politik, kebudayaan, dan spiritualitas masyarakat.

Nagasasra dan Sabuk Inten dikenal dalam tradisi pusaka Keraton Demak Bintoro. Kyai Crubuk dikaitkan dengan kerajaan Pajang, sedangkan Kyai Plered menjadi salah satu pusaka yang lekat dengan tradisi Keraton Mataram.

Namun, tradisi tersebut tidak boleh berhenti sebagai romantisme masa lalu.

Empu Tomaji Jepara terus berkarya. Empu Keman meneruskan tradisi dengan pendekatan ilmu pengetahuan. Dinamika keris harus dapat berjalan bersama sains dan modernitas.

Generasi muda perlu diberikan ruang untuk mempelajari perkerisan secara akademis, termasuk melalui pendidikan di jurusan perkerisan ISI Surakarta.

Tradisi perlu dipayungi dan dipayoni agar tetap hidup.

Setiap insan dapat mengambil peran dalam menjaga, mengembangkan, memperkenalkan, dan memberdayakan budaya keris. Mayokke, ngedolke, mbandhani menjadi bagian dari ikhtiar agar warisan budaya tidak hanya disimpan, tetapi juga memiliki masa depan.

Empu dan Pengabdian Lahir Batin

Empu keris merupakan salah satu profesi tertua dalam lintasan peradaban manusia. Pada masa kerajaan, keberadaan empu memiliki arti strategis karena kerajaan membutuhkan simbol-simbol kekuasaan, legitimasi, serta identitas kebudayaan.

Namun di balik simbol tersebut terdapat pengabdian.

Ngelmu laku mengajarkan bahwa ilmu tanpa laku belum sempurna. Pengetahuan harus diwujudkan dalam tindakan, ketekunan, pengabdian, dan tanggung jawab.

Keris akhirnya menjadi cermin manusia Jawa: kuat tetapi tidak selalu keras, indah tetapi tidak sekadar hiasan, berwibawa tetapi tidak harus menyombongkan diri.

Mempelajari keris berarti membaca sejarah. Memahami keris berarti menggali filosofi. Menghargai keris berarti menghormati kerja empu dan leluhur. Melestarikan keris berarti menjaga salah satu bagian penting dari jati diri kebudayaan Nusantara.

Di Jepara, api tungku para empu seolah terus menyala.

Dari tempaan logam lahir karya.

Dari karya lahir pusaka.

Dari pusaka lahir kawruh.

Dan dari kawruh lahir kesadaran untuk menjaga jati diri bangsa.

Purwadi
Jepara, Jumat Kliwon, 21 Agustus 2026

Kawruh Pusaka Keris: Dari Jepara untuk Indonesia, Merawat Warisan Leluhur dan Jati Diri Bangsa

admin — Fri, 21 Aug 2026 16:04:00 +0700+0700

Jepara — Jepara kembali menunjukkan dirinya sebagai salah satu ruang penting dalam pelestarian budaya perkerisan Nusantara. Sejak 20 Agustus 2026, kegiatan Kawruh Pusaka Keris digelar oleh Pamardi Budaya dengan berpusat di Joglo Hadipuran, Sukodono, Tahunan, Jepara.

Rangkaian kegiatan tersebut tidak sekadar menghadirkan pameran benda pusaka. Lebih jauh, kegiatan ini menjadi ruang untuk mbabar kawruh, menggali pengetahuan, sejarah, filosofi, seni, hingga nilai spiritual yang melekat pada keris dan tradisi tosan aji.

Setelah kegiatan di Joglo Hadipuran, rangkaian acara berlanjut di Pendopo Kabupaten Jepara dan kemudian di Museum Kartini yang berada di kawasan Alun-Alun Jepara. Beragam keris dipamerkan sebagai bagian dari Festival Mpu Tosan Aji yang berlangsung pada Jumat Kliwon, 21 Agustus 2026.

Kegiatan ini diikuti para penghayat kejawen dan pencinta tosan aji dari berbagai daerah. Mereka datang antara lain dari Purworejo, Malang, Pekalongan, Bekasi, Nganjuk, Ponorogo, Ngawi, Boyolali, hingga Tuban.

Hadir dengan tekad kuat Ki Aryo Pandu dari Senapati Nusantara Yogyakarta. Sambutan hangat juga diberikan KPH Bambang Hadiningrat selaku Ketua Paguyuban Kawula Karaton Surakarta (Pakasa) Cabang Jepara, serta KMT Susanti Purwaningrum selaku Pengageng Joglo Hadipuran.

Keris Bukan Sekadar Senjata

Dalam pandangan budaya Jawa, keris bukan sekadar benda tajam atau senjata tradisional. Keris merupakan bagian dari tosan aji, karya empu yang mengandung perpaduan pengetahuan, keterampilan, filosofi, estetika, dan laku budaya.

Ngelmu laku menjadi salah satu dasar penting dalam tradisi pembuatan keris. Karena itu muncul ungkapan bahwa pusaka bertuah karena laku, sedangkan keris berwibawa karena ngelmu.

Keris ditempatkan sebagai sarana kawibawan, kawidadan, kamulyan, dan karaharjan. Di balik bentuk, pamor, ricikan, dan proses pembuatannya terdapat pemaknaan yang panjang mengenai hubungan manusia dengan alam, sesama manusia, serta Sang Pencipta.

Empu dalam tradisi Jawa juga diyakini bukan hanya seorang pandai besi. Ia merupakan sosok yang memiliki kemampuan teknis sekaligus kedalaman spiritual. Proses penciptaan keris menjadi perpaduan antara keahlian metalurgi dan laku batin.

Karena itu, sejarah keris tidak dapat dilepaskan dari sejarah perkembangan peradaban manusia. Metalurgi menjadi salah satu indikator kemajuan teknologi. Peradaban yang kokoh antara lain dibangun melalui kemampuan manusia mengolah logam.

Jepara dan Jejak Empu

Jepara memiliki posisi penting dalam perjalanan budaya perkerisan. Kabupaten ini menjadi salah satu pusat produksi keris tradisional sekaligus ruang bertemunya para empu, pemerhati, kolektor, dan pelestari budaya.

Jejak Empu Supa dari Kadipaten Tuban juga menjadi bagian dari narasi panjang perkembangan perkerisan Jawa. Tradisi keilmuan tosan aji kemudian diwariskan secara turun-temurun dan berkembang di berbagai wilayah.

Dalam tradisi Jawa dikenal ungkapan "waskita, ngerti sakdurunge winarah", sebuah gambaran tentang ketajaman batin dan keluasan pengetahuan yang diidealkan dalam kehidupan.

Nama-nama empu dan karya mereka menjadi bagian dari perjalanan sejarah kerajaan-kerajaan Jawa. Dari Medang, Kahuripan, Jenggala, Daha, Kediri, Singasari, Majapahit, Pengging, Malawapati, Demak, Pajang hingga Mataram, keris hadir sebagai bagian dari simbol kebudayaan dan kekuasaan.

Pusaka seperti Nagasasra dan Sabuk Inten, yang dikaitkan dengan tradisi Keraton Demak Bintoro, Kyai Crubuk dalam tradisi Pajang, serta Kyai Plered dalam tradisi Mataram, memperlihatkan bagaimana keris mendapatkan tempat penting dalam ingatan sejarah dan kebudayaan Jawa.

Tangguh, Wutuh, Sepuh, Ampuh

Keris juga memuat konsep tangguh, wutuh, sepuh, dan ampuh.

Tangguh berkaitan dengan kawibawan dan kawidadan. Wutuh mengandung gagasan tentang pikiran yang sistematis, integral, dan komprehensif. Sepuh mengingatkan manusia kepada leluhur yang telah memberikan tepa palupi, keteladanan yang dapat dijadikan pedoman.

Sementara ampuh dimaknai sebagai kekuatan yang senantiasa mengokohkan jati diri.

Dari perspektif etika, nilai-nilai tersebut berkelindan dengan sastra piwulang. Keris akhirnya tidak hanya dipahami melalui bentuk fisiknya, tetapi juga melalui pesan moral yang menyertainya.

Dalam kebudayaan Jawa, nilai itu dapat dibaca melalui konsep cipta, rasa, karsa; iman, ilmu, amal; serta ulat, patrap, pangucap. Pengetahuan harus beriringan dengan sikap, ucapan, tindakan, dan tanggung jawab moral.

Seni yang Menghidupkan Pusaka

Pembukaan pameran semakin semarak dengan hadirnya Tari Bumi Pusaka. Tiga putri tampil lemah gemulai dengan gerakan yang sekaligus lincah dan gagah, menggambarkan sosok prajurit wanita yang membawa pusaka.

Pertunjukan tersebut menjadi simbol bahwa pelestarian keris tidak hanya berbicara tentang benda, tetapi juga tentang seni, karakter, pengabdian, dan kecintaan kepada tanah air.

Lagu Mars Jepara yang berkumandang dengan semangat sigrak, gumyak, jenak, enak, penak semakin membangkitkan suasana kebangsaan.

Jepara memiliki sejumlah figur sejarah yang menjadi sumber inspirasi, mulai dari Ratu Shima, Ratu Kalinyamat hingga R.A. Kartini. Semangat perjuangan mereka menegaskan bahwa kebudayaan dapat menjadi sumber energi untuk membangun bangsa.

Dari Jepara untuk Indonesia.

Melestarikan dengan Ilmu, Bukan Sekadar Mengagumi

Dalam wedharing sabda-nya, KPH Bambang Hadiningrat menekankan pentingnya unsur logika dalam Festival Mpu Tosan Aji. Pelestarian keris membutuhkan pemahaman yang tidak berhenti pada kekaguman terhadap bentuk dan aura pusaka.

Keris perlu dipelajari berdasarkan konteks historis. Untuk memahami nilai yang terkandung di dalamnya dibutuhkan analisis filosofis. Sementara keindahannya dapat dikaji melalui pendekatan estetis.

Dengan demikian, pelestarian keris harus berjalan bersama ilmu pengetahuan dan perkembangan zaman.

Empu Tomaji Jepara disebut terus berkarya, sementara Empu Keman meneruskan tradisi dengan pendekatan ilmu pengetahuan. Generasi perkerisan juga mulai diarahkan untuk belajar secara akademis, termasuk melalui jurusan perkerisan di ISI Surakarta.

Tradisi dan modernitas tidak harus dipertentangkan. Justru keduanya dapat berjalan beriringan agar keris tetap hidup sebagai kebudayaan, bukan sekadar menjadi artefak masa lalu.

Menghidupkan Kembali Kawruh Leluhur

Keris merupakan salah satu profesi tertua dalam lintasan peradaban. Pada masa kerajaan, empu memiliki posisi strategis karena kerajaan membutuhkan simbol-simbol kekuasaan, legitimasi, sekaligus nilai spiritual.

Namun, di era modern, tantangannya berbeda. Keris harus ditempatkan sebagai sumber pengetahuan budaya yang dapat dipelajari secara terbuka, kritis, dan bertanggung jawab.

Karena itu, kegiatan seperti Kawruh Pusaka Keris memiliki arti penting. Pameran di Museum Kartini bukan hanya memperlihatkan benda-benda pusaka, tetapi membuka ruang dialog antargenerasi.

Para pelestari, empu, akademisi, penghayat budaya, kolektor, dan masyarakat dapat bertemu untuk membicarakan masa lalu sekaligus memikirkan masa depan.

Keris mengajarkan bahwa sebuah bangsa tidak cukup hanya memiliki warisan. Warisan harus dipahami, dirawat, dikembangkan, dan diwariskan kembali kepada generasi berikutnya.

Murih padhanging sasmita—agar semakin terang dalam menangkap makna dan pesan yang terkandung di balik warisan leluhur.

Dari Jepara, kawruh pusaka tidak berhenti sebagai cerita masa lalu. Ia menjadi jalan untuk merawat identitas, memperkuat karakter, menumbuhkan nasionalisme, dan menghidupkan kembali kesadaran bahwa kebudayaan adalah bagian penting dari jatidiri Indonesia.

Dari pusaka untuk kawruh. Dari kawruh untuk jatidiri. Dari Jepara untuk Indonesia.

Purwadi
Jepara, Jumat Kliwon, 21 Agustus 2026

Menteri UMKM Tambah Kuota KUR Bank Sumut Jadi Rp2 Triliun untuk Perkuat Akses Pembiayaan

admin — Fri, 21 Aug 2026 09:48:00 +0700+0700

Menteri UMKM, Maman Abdurrahman berdiskusi dengan Direktur Utama Bank Sumut, Heru Mardiansyah ketika berkunjung ke stand Bank Sumut pada Bursa Wirausaha Unggulan Sumatera Utara di Auditorium Universitas Sumatera Utara (USU), Kamis (20/8).

Menteri UMKM Tambah Kuota KUR Bank Sumut Jadi Rp2 Triliun untuk Perkuat Akses Pembiayaan

Medan – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memberikan tambahan kuota bagi Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dapat diakses melalui Bank Sumut menjadi Rp2 triliun. Sebagai langkah pemerintah dalam mendorong peningkatan akses permodalan bagi pelaku usaha di Sumatera Utara.

Hal tersebut disampaikan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman saat menghadiri Bursa Wirausaha Unggulan Sumatera Utara di Auditorium Universitas Sumatera Utara (USU), Kamis (20/8).

Maman mengatakan, Bank Sumut merupakan salah satu penyalur KUR yang dinilai memiliki kinerja positif, khususnya dari sisi ketepatan penyaluran dan akuntabilitas.

"Bank Sumut, berdasarkan penilaian kami selama beberapa tahun ini mendapatkan penilaian positif dari kami, baik dari segi ketepatan, dari segi akuntabilitas, dan beberapa hal lainnya. Untuk itu, kita tambahkan kuota alokasi KUR menjadi Rp2 triliun," ujar Maman.

Tambahan kuota tersebut, menurut Maman, diharapkan dapat semakin memperluas akses permodalan bagi pelaku UMKM sekaligus memberikan stimulus bagi pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara. Pembahasan teknis terkait penambahan kuota akan dilakukan lebih lanjut bersama Bank Sumut.

Dalam catatan Kementerian UMKM, secara keseluruhan total penyaluran KUR di Sumatera Utara saat ini telah mencapai sekitar Rp11 triliun kepada 168 ribu debitur. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp1 triliun telah disalurkan Bank Sumut. Hal ini juga yang menjadi dasar penambahan kuota KUR.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Utama Bank Sumut Heru Mardiansyah menyampaikan apresiasi atas kepercayaan pemerintah terhadap Bank Sumut sebagai mitra strategis dalam memperluas akses pembiayaan UMKM.

"Kepercayaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas penyaluran KUR. Bagi Bank Sumut, pembiayaan UMKM bukan hanya tentang menyalurkan kredit, tetapi bagaimana memastikan pembiayaan tersebut benar-benar mampu mendorong usaha tumbuh, naik kelas, dan memberikan dampak bagi perekonomian daerah," kata Heru.

Heru menegaskan, Bank Sumut akan terus menghadirkan pembiayaan yang mudah, terjangkau, dan memberikan nilai tambah bagi pelaku UMKM di Sumatera Utara.

Komitmen tersebut turut ditunjukkan menggelontorkan program KUR Mikro dengan suku bunga 0 persen pada 2026 dan 3 persen pada 2027, bebas biaya administrasi dan provisi, serta tanpa agunan.

Program tersebut menjadi salah satu bentuk dukungan Bank Sumut terhadap pelaku usaha mikro untuk memperoleh akses pembiayaan yang lebih ringan.

"Ini merupakan bagian dari komitmen Bank Sumut untuk hadir lebih dekat dengan pelaku UMKM. Kami ingin memastikan akses pembiayaan tidak menjadi hambatan bagi masyarakat yang ingin mengembangkan usahanya," kata Heru.

Dengan dukungan pemerintah dan penguatan kapasitas penyaluran, Bank Sumut berkomitmen menjadikan pembiayaan UMKM sebagai salah satu penggerak ekonomi Sumatera Utara yakni dari usaha kecil yang tumbuh hari ini, menjadi kekuatan ekonomi daerah di masa depan.

KPK Amankan Uang Rp1,5 Miliar di Bogor, Enam Pejabat Dikabarkan Diperiksa

admin — Thu, 20 Aug 2026 22:43:00 +0700+0700

JAKARTA | Halomedan.com

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan mengamankan uang sekitar Rp1,5 miliar dalam kegiatan yang berlangsung di wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (20/8/2026).

Informasi awal menyebutkan, kegiatan tersebut merupakan operasi tangkap tangan (OTT). Sejumlah pejabat Pemerintah Kabupaten Bogor, termasuk kepala dinas, disebut turut diamankan untuk dimintai keterangan.

"Barang bukti Rp1,5 miliar," ujar sumber internal KPK kepada CNNIndonesia.com melalui pesan tertulis, Kamis (20/8).

Dalam informasi yang beredar, sedikitnya enam pejabat eselon II di lingkungan Pemkab Bogor disebut menjalani pemeriksaan KPK. Beberapa di antaranya dikabarkan telah berada di kantor lembaga antirasuah tersebut.

Namun, KPK membantah kegiatan tersebut merupakan OTT.Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, informasi mengenai adanya peristiwa tertangkap tangan di Kabupaten Bogor tidak benar.

"Menanggapi informasi yang berkembang di masyarakat, terkait kabar peristiwa tertangkap tangan di wilayah Kabupaten Bogor, kami klarifikasi, bahwa informasi tersebut tidak benar," kata Budi melalui keterangan tertulis.

Meski demikian, Budi membenarkan adanya kegiatan KPK di wilayah Kabupaten Bogor. Menurutnya, kegiatan tersebut berupa permintaan keterangan kepada sejumlah pihak sebagai tindak lanjut dari laporan masyarakat.

"Adapun kegiatan lain oleh KPK di wilayah tersebut, benar ada, namun untuk saat ini secara detail kami belum dapat sampaikan," ujarnya.

Sementara itu, informasi mengenai uang sekitar Rp1,5 miliar yang diamankan dalam kegiatan tersebut masih menjadi perhatian. KPK belum menjelaskan secara rinci asal-usul uang maupun kaitannya dengan laporan masyarakat yang tengah ditindaklanjuti.

KPK menyatakan akan menyampaikan informasi lebih lanjut setelah proses pemeriksaan dan penelusuran di Kabupaten Bogor memiliki perkembangan yang dapat disampaikan kepada publik.rel

Revolusi Raja dan Rakyat, dari Sahara ke Jakarta

admin — Thu, 20 Aug 2026 18:21:00 +0700+0700

Jakarta , Halomedan.com

TIAP tanggal 20 Agustus, Maroko seperti berhenti sejenak. Berdoa. Mengenang. Merayakan sebuah peristiwa besar bernama Thawrat al-Malik wa al-Sya'b atau Revolusi Raja dan Rakyat. Bagi orang luar, mungkin ini terbaca seperti hari libur nasional biasa. Seremoni. Upacara.

Tapi bagi orang Maroko, dan bagi saya yang memimpin Perhimpunan Persahabatan Indonesia-Maroko, ini bukan sekadar urusan kalender merah. Ini urusan darah, air mata, dan kontrak batin antara takhta dan rakyatnya.

Saya merayakan Revolusi Raja dan Rakyat bersama Duta Besar Kerajaan Maroko, Redouane Houssaini, di kediamannya di Taman Mataram, Jakarta, pagi tadi, Kamis, 20 Agustus 2026. Sambil menikmati kopi pagi dan kudapan khas negeri senja, kami berbagi cerita.

Akar cerita Revolusi Raja dan rakyat ini dahsyat juga. Mundur ke 20 Agustus 1953. Pagi itu, penguasa kolonial Prancis mengambil keputusan yang mereka kira cerdas: membuang Sultan Mohammed V beserta keluarganya jauh-jauh ke Korsika, lalu dipindah lagi ke Madagaskar. Prancis jengkel. Sang Sultan bandel: menolak tunduk pada dekrit penjajah dan terang-terangan membela partai kemerdekaan Istiqlal. Logika penjajah sederhana: kalau kepalanya disingkirkan, tubuh perlawanannya pasti layu.

Keliru besar. Teori kolonial itu ambyar seketika. Dibuangnya sang Raja justru menyalakan sumbu dinamit perlawanan. Maroko meledak. Dari Casablanca sampai Fez, rakyat turun ke jalan. Mogok massal. Angkat senjata. Melakukan sabotase. Muncul tentara pembebasan di mana-mana. Rakyat Maroko kirim pesan benderang: kami tidak butuh raja boneka bentukan asing; pulangkan Raja kami, atau negeri ini tidak akan pernah damai!

Dua tahun Prancis babak belur menghadapi kemarahan rakyat. Mau tidak mau, Prancis menyerah. Tanggal 16 November 1955, Sultan Mohammed V dipulangkan ke negerinya. Disambut bak pahlawan besar. Begitu mendarat, sang Sultan langsung berpidato.

Kalimatnya menjadi legenda hingga detik ini:

"Kita baru saja kembali dari jihad kecil, perjuangan meraih kemerdekaan, menuju jihad besar, yaitu perjuangan membangun bangsa dan kemakmuran rakyat."

Empat bulan setelahnya, Maret 1956, Maroko resmi merdeka penuh.

Bagi kita di Indonesia, cerita seperti ini bikin bulu kuduk merinding. Sangat akrab. Sangat nyambung. Dulu, Bung Karno getol membela kemerdekaan bangsa-bangsa di Afrika Utara.

Di Konferensi Asia Afrika (KAA) Bandung 1955, Bung Karno berseru lantang membakar ruangan:

"Kolonialisme belum mati... ia belum melepaskan cengkeramannya pada bagian-bagian dunia kita!"

Delegasi Maroko hadir di Bandung, menghirup udara kebebasan, lalu membawanya pulang sebagai amunisi moral membebaskan negeri mereka. Sejak itulah, Jakarta dan Rabat diikat oleh benang merah persaudaraan yang amat tebal.

Nilai revolusi 1953 itu tidak mati di museum. Di era kepemimpinan cucu beliau, Yang Mulia Raja Mohammed VI, ruh perlawanan itu diubah jadi etos kerja keras. Dari jihad senjata menjadi jihad pembangunan infrastruktur, industrialisasi, hingga energi hijau.

Saya sudah berkali-kali ke Maroko. Bukan cuma duduk di lobi hotel mewah di Casablanca atau jalan-jalan santai menikmati eksotisme Rabat dan Fez. Saya terbang jauh ke selatan. Mendarat di Laayoune. Menyusuri Dakhla. Menatap langsung hamparan Sahara Maroko yang luar biasa luasnya.

Di Sahara itulah saya terperangah. Dulu banyak orang membayangkan wilayah selatan Maroko hanyalah padang pasir gersang yang sepi. Nyatanya tidak! Di sana pelabuhan raksasa dibangun, jalan tol membentang mulus, jaringan logistik ditata rapi, dan sentra-sentra ekonomi lokal bergerak kencang. Warganya antusias. Ada rasa bangga yang menyala-nyala di mata anak-anak muda Sahara yang saya ajak ngobrol santai di warung kopi.

Dari obrolan demi obrolan dengan wartawan senior, profesor kampus, menteri, sampai sopir taksi di jalanan, saya menangkap satu pola yang sama: mereka bangga pada negerinya dan loyal pada rajanya. Ikatan itu bukan doktrin bikinan negara. Itu adalah memori kolektif yang mengalir di urat nadi sejak 1953. Raja melindungi rakyat, rakyat menjaga marwah takhta.

Soal integritas wilayah, Raja Mohammed VI pernah berpidato sangat tegas tanpa tedeng aling-aling:

"Isu Sahara adalah tolak ukur integritas Maroko; ini adalah prisma yang melaluinya Maroko memandang lingkungan internasionalnya."

Tegas. Jelas. Dan rakyat berdiri kokoh tepat di belakang sang Raja mengawal kalimat tersebut.

Bagi kami di Perhimpunan Persahabatan Indonesia-Maroko, modal historis dan sosiologis semacam ini adalah harta karun diplomasi. Sayang sekali kalau persahabatan sehangat ini cuma mentok jadi rilis berita diplomatik formal. Makanya, kami terus dorong pertukaran media, kolaborasi kampus, hingga jembatan dagang yang konkret antara pelaku usaha Indonesia dan Maroko. Dua negara yang sama-sama lahir dari kawah candradimuka anti-penjajahan mestinya bisa jalan bareng memimpin kerja sama Global South.

Dunia hari ini bisa belajar banyak dari apa yang terjadi di Maroko tiap tanggal 20 Agustus. Kekuatan suatu negara itu ternyata bukan semata-mata dihitung dari seberapa canggih tank dan jet tempurnya, atau seberapa tebal cadangan devisanya. Kekuatan sejati itu ada pada tingginya tingkat saling percaya (mutual trust) antara pemimpin dan rakyatnya. Kalau pemimpin dan rakyat sudah sehati sejiwa, badai geopolitik seganas apa pun pasti bisa dilewati.

Dari Jakarta untuk Rabat, saya ucapkan selamat memperingati Hari Revolusi Raja dan Rakyat kepada Yang Mulia Raja Mohammed VI dan seluruh rakyat Maroko. Dirgahayu persaudaraan Indonesia-Maroko. Persahabatan yang bermula dari keringat dan air mata sejarah, kini saatnya berbuah kemakmuran bersama.

Oleh: Dr. Teguh Santosa, Ketua Perhimpunan Persahabatan Indonesia-Maroko

Rel

GPIB Immanuel Kunjungan Ke Masjid Agung

admin — Thu, 20 Aug 2026 18:05:00 +0700+0700

MEDAN - Pengurus Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat (GPIB) Majelis Jemaat Immanuel Medan yang berada di Jalan Pangeran Diponegoro melakukan kunjungan seraya memperkenalkan Ketua Majelis jemaat yang baru ke Masjid Agung Medan, Kamis (20/8/2026).
Kunjungan pengurus GPIB yang dipimpin pendeta Salmon Leatimia itu diterima Ketua BKM Agung Medan DR Impun Siregar beserta jajaran pengurus BKM. Seperti diketahui Gereja Immanuel dan Masjid Agung lokasinya berhadap-hadapan di Jalan P Diponegoro Medan.
Dalam pertemuan yang penuh keakraban itu pendeta Salmon memperkenalkan diri sebagai ketua majelis jemaat yang baru seraya memperkenalkan kepengurusan yang dibawanya.
Selain memperkenalkan pengurus yang baru, dia juga mengajak jajaran BKM Agung Medan untuk melakukan kegiatan di luar bidang agama, yakni program peningkatan ekonomi rakyat.
Mereka juga berharap dapat ikut serta dalam kolaborasi kegiatan sosial untuk membantu warga miskin di kota ini.
Ketua BKM DR Impun Siregar pada kesempatan itu menyambut baik apa yang direncanakan dan berharap kerjasama ini bisa terlaksana.
Dia juga menjelaskan tentang pentingnya menjaga kerukunan beragama di kota ini yang sudah terjalin sangat baik.
Katanya dalam kehidupan beragama jangan membeda-bedakan yang sama dan jangan menyamakan yang berbeda-beda.
Kunjungan itu juga diakhiri dengan melihat ruang utama masjid dimana pendeta Salmon ditemani Ketua BKM DR Impun Siregar, Bendahara H Darwin, H Abdulah Matondang dan Sekum H Hendra DS .rel

Rakor SPPG Se-Sumatera Utara, Ombudsman RI : Tutup Permanen SPPG Sebabkan Keracunan, Tidak Punya IPAL dan SLHS

admin — Thu, 20 Aug 2026 16:35:00 +0700+0700

Medan - Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumatera Utara (Sumut) mengundang Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) se-Sumut dalam Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Rabu, 19 Agustus 2026, bertempat di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut.

Rakor tersebut dihadiri oleh Anggota Ombudsman RI, Fikri Yasin dan Syafrida Rachmawati Rasahan, serta jajaran terkait pelaksanaan program MBG di Sumatera Utara.

Dalam kegiatan tersebut, Anggota Ombudsman RI Fikri Yasin menegaskan bahwa Ombudsman RI memiliki mandat dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.

Menurutnya, Program MBG merupakan salah satu program prioritas pemerintah yang menggunakan anggaran negara sehingga pelaksanaannya menjadi bagian yang dapat diawasi oleh Ombudsman.

"Program MBG merupakan salah satu program prioritas pemerintah dan menggunakan uang negara. Karena itu, Ombudsman memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaannya," ujar Fikri.

Gubernur Sumut Tekankan Mutu, Keamanan Pangan, dan Akuntabilitas
Dalam sambutan Gubernur Sumatera Utara yang disampaikan oleh Pelaksanatugas Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Timur Tunanggor, ditegaskan bahwa Program MBG merupakan salah satu program prioritas Presiden dalam mewujudkan Generasi Emas Indonesia 2045.

Tumanggor menekankan sejumlah hal yang perlu menjadi perhatian seluruh SPPG. Pertama, memperkuat komitmen terhadap mutu dan keamanan pangan. Dalam hal ini, Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dan Instalasi Pengolahan Limbah ( IPAL) harus menjadi standar minimal yang tidak dapat ditawar.
" Tidak ada SLHS dan IPAL tutup permanen SPPG," kata Tumanggor.

Selain itu, kebersihan juru masak dan keamanan air harus dipastikan, serta sanitarian puskesmas perlu dilibatkan sebagai mitra dalam melakukan pengawasan secara rutin.

Kedua, memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dinas kesehatan, dan pemangku kepentingan terkait agar proses distribusi maupun pengawasan Program MBG dapat berjalan secara optimal.

Ketiga, mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dengan membuka ruang bagi pengawasan dari berbagai pihak, termasuk Ombudsman dan DPRD. Kritik dan masukan yang disampaikan diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan dalam pelaksanaan program.

Keempat, memperhatikan kearifan lokal dalam penyusunan menu MBG agar makanan yang disajikan sesuai dengan karakteristik daerah sekaligus dapat diterima dan disukai oleh anak-anak.

Hasil Pemeriksaan Laboratorium
Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) wilayah Medan yang membawahi Sumatera Utara dan Aceh, Donal Simanjuntak, menyampaikan, hasil pemeriksaan laboratorium provinsi, pemeriksaan terhadap sampel ratusan siswa di Brastagi, Karo yang keracunan usai menyantap menu MBG dilakukan dari aspek kimia dan mikrobiologi. Untuk pemeriksaan kimia, hasil pemeriksaan menunjukkan negatif.

" Sementara itu, pada pemeriksaan bakteri ditemukan dua sampel yang menunjukkan adanya bakteri, yakni sampel dari dapur dan sekolah," kata Donal.

Disampaikan pula bahwa biaya penanganan korban ditanggung oleh Badan Gizi Nasional (BGN), sedangkan rujukan ke RS Haji menggunakan skema Universal Health Coverage (UHC).

Sementara itu, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara melalui Andi Kusmawan menjelaskan bahwa pemeriksaan laboratorium dilakukan terhadap dua aspek, yakni kimia dan mikrobiologi.

Pada pemeriksaan kimia, sampel yang diperiksa antara lain ikan dencis botan, tahu goreng saus, sayur kol dan wortel, serta melon. Hasil pemeriksaan menunjukkan negatif terhadap parameter formalin, boraks, arsen, sianida, dan nitrit.

Untuk pemeriksaan mikrobiologi yang dilakukan pada 16 Agustus 2026 dengan menggunakan sampel makanan sisa dan muntahan, ditemukan beberapa hasil positif.
Pada sampel nasi putih ditemukan bakteri Bacillus cereus, sementara pada ikan dencis ditemukan Staphylococcus aureus. Pada sampel buah melon ditemukan E. coli, sedangkan sampel muntahan menunjukkan adanya Staphylococcus aureus.
Dari pemeriksaan tersebut, pada sampel lainnya tidak ditemukan penyebab keracunan makanan.

*Kejadian Berulang*

Ombudsman menilai kejadian gangguan kesehatan dalam pelaksanaan Program MBG perlu menjadi perhatian serius karena berpotensi kembali terjadi apabila pola kerja dan tata kelola tidak segera diperbaiki.

Berdasarkan data peristiwa yang disampaikan dalam kegiatan tersebut, kejadian serupa telah terjadi satu kali pada 2025 dan empat kali pada 2026, dengan jumlah korban secara keseluruhan mencapai kurang lebih 800 orang.

Fikri Yasin menegaskan bahwa Ombudsman akan mendorong tindakan tegas terhadap SPPG yang melakukan pelanggaran berat, termasuk merekomendasikan penutupan SPPG yang terbukti melakukan kesalahan serius. Hal tersebut, menurutnya, telah didiskusikan dengan Kepala BGN.

"Untuk SPPG yang melakukan kesalahan, terutama yang permasalahannya cukup berat termasuk tidak punya SLHS dan IPAL, Ombudsman akan merekomendasikan untuk ditutup," tegas Fikri.

Anggota Ombudsman RI, Syafrida R. Rasahan, menekankan koordinasi antara Kantor Regional BGN Sumut dan KPPG. Menurutnya, kedua pihak memiliki mandat dari BGN, tetapi berdasarkan temuan di lapangan masih terdapat kondisi di mana koordinasi dan kolaborasi belum berjalan optimal." Saya minta Kepala Regional BGN jangan sibuk untuk hal yang tidak bagian Program MBG. Urusan pemasok bahan makanan bukan urusan Kepala Regional," kata Syafrida usai acara.

Syafrida juga menyoroti masih adanya sekitar 200 SPPG yang belum memiliki Sertifikat SLHS dan IPAL meskipun sebagian SPPG telah beroperasi hampir satu tahun. Beberapa di antaranya, menurut keterangan yang disampaikan dalam kegiatan, berada di wilayah Medan dan Kabupaten Deli Serdang.

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumatera Utara, Herdensi, menegaskan bahwa MBG merupakan program prioritas Presiden yang harus didukung bersama agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Menurut Herdensi, SPPG sebagai bagian dari pelaksana program harus memastikan pelaksanaan MBG berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan persoalan yang justru mengganggu pencapaian tujuan program.

"Program MBG ini merupakan program prioritas Presiden. Semestinya SPPG yang diamanatkan untuk mendukung keberhasilan program ini tidak kemudian menjadi hal yang mengganggu irama pencapaian target. Kami berharap peristiwa seperti ini tidak terulang kembali," kata Herdensi.

Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara berharap hasil rapat koordinasi tersebut dapat menjadi momentum untuk memperkuat pengawasan, meningkatkan koordinasi antara SPPG, KPPG, Kantor Regional, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya, serta memastikan Program MBG terlaksana secara aman, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan standar pelayanan publik.

Bank Sumut Hadirkan Smartcash, Dukung Transformasi Digital Transportasi Publik BRT Mebidang

admin — Thu, 20 Aug 2026 12:04:00 +0700+0700

Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution menunjukkan kartu Smartcash Bank Sumut yang dapat digunakan untuk pembayaran nontunai pada layanan Bus Rapid Transit (BRT) Medan-Binjai-Deli Serdang (Mebidang), pada peluncuran tahap awal yagn digelar di Terminal Lubuk Pakam, Deli Serdang, Rabu (19/8).

Bank Sumut Hadirkan Smartcash, Dukung Transformasi Digital Transportasi Publik BRT Mebidang

Lubuk Pakam – PT Bank Sumut memperkuat dukungannya terhadap transformasi transportasi publik di Sumatera Utara melalui pemanfaatan Kartu Smartcash sebagai alat pembayaran nontunai pada layanan Bus Rapid Transit (BRT) Medan-Binjai-Deli Serdang (Mebidang).

Dukungan tersebut ditandai dengan pembagian Kartu Smartcash kepada masyarakat dan undangan pada peluncuran tahap awal BRT Mebidang yang diresmikan Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution di Terminal Lubuk Pakam, Deli Serdang, Rabu (19/8).

Kartu Smartcash dapat digunakan untuk melakukan pembayaran nontunai pada armada BRT Mebidang. Masyarakat cukup melakukan tap kartu pada mesin pembaca yang tersedia sehingga transaksi dapat dilakukan secara cepat, praktis, dan aman.

Direktur TI dan Operasional Bank Sumut, Sandhy Sofian mengatakan keterlibatan Bank Sumut dalam pengembangan ekosistem pembayaran BRT Mebidang merupakan bentuk dukungan terhadap program pemerintah dalam membangun layanan publik yang semakin modern dan terintegrasi.

"Bank Sumut ingin hadir sebagai bagian dari proses transformasi yang dilakukan pemerintah. Dukungan ini kami wujudkan melalui inovasi layanan perbankan yang dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat sekaligus memperkuat digitalisasi layanan publik," ujar Sandhy.

Menurut Sandhy, pengembangan transportasi publik tidak hanya berkaitan dengan penyediaan sarana mobilitas masyarakat, tetapi juga membutuhkan dukungan ekosistem yang mampu membuat layanan tersebut semakin mudah digunakan. Sistem pembayaran nontunai menjadi salah satu bagian penting dalam mewujudkan layanan transportasi yang modern.

"Digitalisasi harus memberikan kemudahan yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Melalui Smartcash, kami menghadirkan alternatif pembayaran yang sederhana, cepat, dan aman. Ini sekaligus menjadi bentuk dukungan Bank Sumut terhadap agenda digitalisasi pemerintah," kata Sandhy.

BRT Mebidang saat ini memasuki tahap uji coba pengoperasian bus listrik melalui skema Buy The Service (BTS). Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menargetkan penambahan armada secara bertahap hingga 30 bus listrik pada Desember 2026 yang akan melayani Koridor 1 Teladan-Terminal Lubuk Pakam dan Koridor 2 Simpang Barat-Binjai.

Pengembangan BRT Mebidang juga diarahkan untuk membangun konektivitas transportasi yang lebih baik di kawasan Medan, Binjai, dan Deli Serdang. Integrasi sistem pembayaran ditargetkan semakin luas hingga 2027 sehingga masyarakat dapat menikmati layanan transportasi antarkoridor dengan sistem transaksi yang semakin mudah.

Bagi Bank Sumut, dukungan terhadap BRT Mebidang merupakan bagian dari peran sebagai bank pembangunan daerah yang aktif mendukung program strategis pemerintah. Melalui inovasi dan digitalisasi layanan, Bank Sumut berkomitmen memperkuat kualitas pelayanan publik sekaligus mendorong konektivitas, aktivitas ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di kawasan Mebidang.