https://www.halomedan.com/ Halo Medan | Berani Tampil Beda Thu, 08 Oct 2026 15:35:38 +0700+0700 id-ID Resmi Pimpin Polda Sumut, Irjen Pol Sonny Irawan Disambut Ulos dan Tarian Tradisional Thu, 08 Oct 2026 15:16:00 +0700+0700
MEDAN IKapolda Sumatera Utara yang baru, Irjen Pol. Sonny Irawan, S.I.K., M.H., mendapat sambutan adat dan penghormatan jajar saat tiba di Mapolda Sumut, Kamis pagi (08/10/2026), ditandai dengan pengalungan bunga dan ulos serta pertunjukan tarian khas Melayu dan Batak.

Penyambutan tersebut dihadiri Wakapolda Sumut, para pejabat utama Polda Sumut, Kapolres jajaran, dan personel Polda Sumut sebagai bagian dari rangkaian awal pelaksanaan tugas Irjen Pol Sonny Irawan sebagai Kapolda Sumut.

Setelah prosesi penyambutan, Irjen Pol Sonny kemudian memimpin apel di Lapangan K.S. Tubun Mapolda Sumut dan memberikan arahan kepada seluruh personel.

Dalam arahannya, Kapolda Sumut menegaskan komitmennya untuk menjalankan amanah secara terbuka dan berintegritas serta mengajak seluruh jajaran memperkuat komunikasi dan kedewasaan dalam berorganisasi.

Ia meminta personel mengutamakan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan menjaga hubungan yang baik dengan seluruh elemen masyarakat di Sumatera Utara.

"Berikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Layani dengan tulus, dengan baik, karena kita hadir untuk melayani masyarakat" kata Irjen Pol Sonny.

Menurut Irjen Pol Sonny, soliditas internal dan komunikasi yang baik menjadi bagian penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang harmonis sekaligus mendukung pelaksanaan tugas kepolisian.

Kapolda Sumut juga menekankan pentingnya evaluasi terhadap setiap pelaksanaan tugas. Ia menyatakan tindakan tegas akan dilakukan apabila diperlukan, namun tetap dengan menghargai setiap individu untuk kepentingan masyarakat.

Selain itu, Irjen Pol Sonny mengingatkan personel untuk senantiasa berdoa dan bersyukur serta terus berusaha dan berikhtiar dalam menjalankan tugas maupun mencapai prestasi dan karier.

"Rezeki itu sudah diatur oleh Tuhan. Tugas kita adalah berusaha, berikhtiar, berdoa dan bersyukur," ujarnya.

Ia juga mengajak jajaran membangun komunikasi yang baik dengan tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen masyarakat sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan dan ketertiban di Sumatera Utara.

Kapolda Sumut juga meminta seluruh personel menjaga kebersamaan dan menciptakan suasana kerja yang harmonis.

Irjen Pol Sonny menyampaikan terima kasih atas sambutan dan dukungan yang diberikan seluruh jajaran Polda Sumut. Ia berharap kebersamaan tersebut menjadi kekuatan untuk melanjutkan pembangunan dan meningkatkan kinerja Polda Sumut ke depan.

"Kita lanjutkan apa yang sudah baik, kita evaluasi apa yang masih kurang, dan bersama-sama kita bangun Polda Sumatera Utara agar semakin baik," katanya.(W05)

FOTO:]]> https://www.halomedan.com/news/66981/resmi-pimpin-polda-sumut-irjen-pol-sonny-irawan-disambut-ulos-dan-tarian-tradisional/ Brigjen Pol Rony Samtana Dipercaya Jabat Kapolda Sumsel, Rianto: Semoga Amanah Thu, 08 Oct 2026 14:52:00 +0700+0700
PALEMBANG — Ucapan selamat dan sukses disampaikan kepada Brigjen Pol Rony Samtana atas amanah dan kepercayaan untuk menjabat sebagai Kapolda Sumatera Selatan (Sumsel).

Ucapan tersebut disampaikan Rianto SH MH atau yang akrab disapa Anto Genk, CEO Media Sumut24 dan juga Ketua Jaringan Media Siber Indonesia ( JMSI) Sumut. Ia berharap Irjen Pol Rony Samtana senantiasa diberikan kesehatan, kelancaran, serta kekuatan dalam menjalankan tugas dan pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara.

"Selamat dan sukses Brigjen Pol Rony Samtana. Semoga amanah dalam menjalankan tugas, selalu sehat, sukses dan mendapat ridho Allah SWT. Aamiin," ujar Rianto.

Ia juga berharap kepemimpinan Brigjen Pol Rony Samtana dapat terus membawa semangat pengabdian dan pelayanan terbaik bagi masyarakat Sumatera Selatan, pungkas Anto Genk.
(Red/Sumut24)]]> https://www.halomedan.com/news/66980/brigjen-pol-rony-samtana-dipercaya-jabat-kapolda-sumsel-rianto-semoga-amanah/ MES: DARI RUMAH KOLABORASI MENUJU KESEJAHTERAAN UMAT Thu, 08 Oct 2026 11:17:00 +0700+0700
Oleh Abdullah Rasyid
Pengurus Pusat Masyarakat Ekonomi Syariah (MES)


Sebuah kantor memperoleh maknanya dari pekerjaan yang berlangsung di dalamnya. Ruang rapat menjadi berguna ketika keputusan ditindaklanjuti. Gedung organisasi menjadi rumah bersama ketika orang datang membawa persoalan dan menemukan jalan penyelesaian.

Harapan itulah yang menyertai peresmian kantor baru Pengurus Pusat Masyarakat Ekonomi Syariah di Jakarta, 7 Oktober 2026. Bagi kami di MES, momentum ini membawa tanggung jawab untuk memperkuat organisasi dan memperluas manfaat ekonomi syariah bagi masyarakat.

Tausiah Ustadz Adi Hidayat, Ketua Dewan Pakar PP MES, memberi kedalaman pada momentum tersebut. Pesan mengenai kesadaran iman dan fikih muamalah mengingatkan bahwa kemajuan ekonomi syariah bergantung pada manusia yang menjalankannya. Sistem membutuhkan pelaku yang jujur, lembaga membutuhkan pengelola yang amanah, dan pasar membutuhkan hubungan yang adil.

Iman dalam Kehidupan Ekonomi

Ekonomi syariah sering diperkenalkan melalui perbankan, pembiayaan, investasi, dan industri halal. Masyarakat juga perlu memahami nilai yang menyertai penggunaan produk tersebut.

Pedagang menjalankan nilai syariah ketika menjelaskan kondisi barang secara jujur. Pengusaha menunjukkan tanggung jawab ketika memenuhi hak pekerja. Pengelola dana menjaga amanah ketika mempertanggungjawabkan keputusan. Nasabah berkewajiban memenuhi kesepakatan.

Takwa hadir dalam cara memperoleh keuntungan, memperlakukan mitra, dan memenuhi kewajiban. Kejujuran mengurangi kecemasan dalam transaksi. Keterbukaan membantu orang mengambil keputusan. Amanah membuat hubungan usaha bertahan.

Karena itu, pendidikan ekonomi syariah perlu dekat dengan pengalaman sehari-hari. Masyarakat harus memahami bagaimana ajaran agama menuntun mereka saat berdagang, meminjam, berinvestasi, atau membangun kemitraan.

Akad yang Dipahami, Transaksi yang Adil

Prinsip saling rela atau 'an taradhin memiliki makna ketika para pihak memahami kesepakatannya. Mereka perlu mengetahui barang atau layanan yang diterima, biaya, kewajiban, dan risiko yang mungkin muncul.

Akad yang panjang dan penuh istilah sulit dapat membuat seseorang menyetujui sesuatu yang belum dipahaminya. Kualitas pelayanan menjadi tanggung jawab penting: penjelasan mudah dimengerti, informasi disampaikan sejak awal, dan keluhan ditangani secara adil.

Upaya menghindari riba, gharar, dan maisir membutuhkan pendidikan yang membumi. MES dapat mempertemukan ulama, akademisi, praktisi keuangan, dan pelaku usaha untuk menyusun panduan sederhana serta membantu masyarakat memahami akad sebelum mengambil keputusan.

Lima Prioritas, Manfaat yang Nyata

Dalam agenda peresmian, Ketua Harian PP MES, Ferry Juliantono, menegaskan lima prioritas: peningkatan peringkat Indonesia dalam SGIE, percepatan literasi dan inklusi keuangan syariah, peningkatan kontribusi ekonomi syariah terhadap PDB, penguatan ekosistem hulu-hilir, serta pemberdayaan ekonomi masjid dan pesantren berbasis koperasi.

Prioritas itu perlu diterjemahkan menjadi pekerjaan yang jelas. Literasi membantu masyarakat memahami biaya dan risiko. Inklusi membuka akses layanan sesuai kebutuhan. Penguatan ekosistem mempertemukan produsen, pembiayaan, distribusi, dan pasar.

Koperasi masjid dan pesantren memerlukan pengurus yang cakap, pencatatan tertib, usaha yang layak, serta pertanggungjawaban kepada anggota. Semangat kebersamaan harus ditopang kemampuan mengelola usaha.

Ukuran keberhasilan MES perlu dekat dengan kehidupan warga: usaha kecil berkembang, anggota koperasi memperoleh manfaat, keluarga mendapatkan akses keuangan yang bertanggung jawab, dan pekerja menerima haknya.

Menghidupkan Kekuatan Jaringan

Jaringan MES di daerah dan luar negeri membuka peluang mengenali kebutuhan masyarakat. Ada pelaku usaha yang membutuhkan sertifikasi halal. Ada yang memerlukan pencatatan keuangan, pembiayaan, atau pemasaran.

Program harus berangkat dari keadaan tersebut. Pengurus daerah perlu mendapat ruang menyampaikan kebutuhan, mengembangkan inisiatif, dan memperoleh dukungan pusat.

Kantor baru dapat memperkuat koordinasi, pertukaran pengalaman, dan pertemuan dengan mitra. Program yang berhasil dapat dipelajari dan disesuaikan. Jaringan menjadi kuat ketika pengetahuan, dukungan, dan kesempatan bergerak antarpengurus.

Harta dan Tanggung Jawab Sosial

Pesan tausiah UAH juga mengajak kita memikirkan penggunaan harta. Kekayaan membuka kesempatan mengembangkan usaha, menciptakan pekerjaan, dan memperluas manfaat.

Zakat, infak, sedekah, dan wakaf memiliki ketentuan serta peruntukan masing-masing. Pengelolaannya harus menjaga amanah dan menunjukkan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.

Bantuan kebutuhan mendesak tetap diperlukan. Penerima yang siap dapat didampingi melalui keterampilan, alat kerja, akses pasar, atau pengembangan usaha sesuai peruntukan dana. Modal akan lebih bermanfaat ketika penerimanya mampu mengelola usaha.

Tanggung Jawab Setelah Peresmian

Kantor baru terwujud melalui dukungan banyak pihak. Gotong royong itu membawa amanah agar fasilitas digunakan sebaik-baiknya.

Sebagai bagian dari Pengurus Pusat MES, saya melihat peresmian ini sebagai kesempatan memperkuat disiplin organisasi. Setiap prioritas memerlukan penanggung jawab, sasaran, jadwal, dan ukuran manfaat. Pertemuan harus menghasilkan tindak lanjut. Kemitraan perlu menjawab kebutuhan.

Kita perlu memastikan setiap langkah dapat dievaluasi dengan terbuka. Pengurus dan mitra harus mengetahui kemajuan, hambatan, serta perbaikan yang dibutuhkan. Dengan begitu, semangat peresmian dapat terus hidup dalam pekerjaan sehari-hari.

Makna kantor ini kelak terlihat pada usaha yang tumbuh, koperasi yang dipercaya, transaksi yang adil, dan keluarga yang semakin mandiri. Di sanalah amanah MES memperoleh wujudnya.]]> https://www.halomedan.com/news/66979/mes-dari-rumah-kolaborasi-menuju-kesejahteraan-umat/ Laycar Championship 2026 Resmi Bergulir, KSMI Aceh Gas Pol Bangun Sepakbola Mini Thu, 08 Oct 2026 10:10:00 +0700+0700
Sebanyak 16 klub dari Banda Aceh, Aceh Besar, dan Sabang ambil bagian dalam turnamen yang berlangsung selama tiga hari tersebut. Ajang ini sekaligus menjadi turnamen perdana yang digelar langsung KSMI Aceh sejak kepengurusan terbentuk.

Pembukaan dipimpin Sekretaris KSMI Aceh, Muhammad Zubir, S.H., M.H., bersama Wakil Ketua KSMI Aceh Saifullah, S.T., Wakil Sekretaris Muhammad Hasan, S.Si., M.Si., dan Anggota DPRK Banda Aceh Tuanku Muhammad.

Kick-off ditandai tendangan pertama Muhammad Zubir bersama Tuanku Muhammad. Setelah itu, persaingan 16 klub resmi dimulai untuk memperebutkan gelar Laycar Championship 2026.

Ketua Badan Liga KSMI Aceh sekaligus Ketua Panitia, Charles Wibawa, S.T., mengatakan turnamen tersebut bukan hanya menjadi arena perebutan trofi, tetapi juga panggung bagi pemain untuk menunjukkan kemampuan dan membuka peluang menuju level kompetisi yang lebih tinggi.

"KSMI Aceh hadir membangun ekosistem sepakbola mini di daerah. Bukan sekadar mencari juara, tetapi membuka ruang lahirnya talenta-talenta muda yang berkemampuan, berkarakter dan tangguh," ujar Charles.

Menurutnya, perkembangan sepakbola mini di Aceh semakin membuka peluang pembinaan atlet secara lebih luas. Kompetisi yang rutin dan terukur dinilai penting untuk menemukan pemain potensial sekaligus membangun budaya kompetisi yang sehat.

"Sepakbola mini berkembang pesat. Ini peluang besar bagi Aceh menjadikannya sebagai wadah pembinaan atlet dan prestasi," katanya.

Charles menegaskan, persaingan di lapangan harus tetap berada dalam koridor sportivitas. Setiap tim dituntut bermain disiplin, menghormati lawan dan menjaga semangat persaudaraan.

"Menang adalah tujuan, tetapi sportivitas dan kebersamaan yang dibawa pulang adalah yang paling berharga. Kami berharap dari sini lahir pemain yang mampu mengangkat nama Aceh hingga tingkat nasional," ujarnya.

Laycar Championship 2026 menjadi langkah awal KSMI Aceh dalam membangun kompetisi sepakbola mini yang lebih aktif dan berkelanjutan. Dari lapangan minisoccer Mibo, talenta-talenta Aceh mulai diuji—bukan hanya soal siapa yang paling tajam mencetak gol, tetapi siapa yang mampu tampil konsisten, disiplin dan sportif hingga peluit akhir.

"Trofi menjadi target, tetapi masa depan sepakbola mini Aceh menjadi taruhan yang lebih besar," pungkas Zubir..rel]]> https://www.halomedan.com/olahraga/66978/laycar-championship-2026-resmi-bergulir-ksmi-aceh-gas-pol-bangun-sepakbola-mini/ Saatnya Pemimpin Muda dan Visioner Ambil Alih, Ratusan Alumni Kompak Dukung Ramadhan Zuhri, SH Thu, 08 Oct 2026 10:01:00 +0700+0700
​MEDAN — Menjelang perhelatan Musyawarah Ikatan Alumni (IKA) Universitas Amir Hamzah (UNHAM), bursa kepemimpinan kian bergairah. Mantan Ketua BEM UNHAM, Wan Muhammad Isa, angkat bicara dan menegaskan bahwa sudah saatnya figur muda yang visioner dan memiliki rekam jejak jelas dalam membangun semangat alumni memimpin wadah ini di era transformasi digital.
​Pernyataan tersebut langsung disusul oleh gelombang dukungan konkret di lapangan. Ratusan alumni UNHAM dari lintas stambuk 2003 hingga 2008 yang berasal dari berbagai fakultas—mulai dari Hukum, Ekonomi, Teknik, hingga Pertanian—menyatakan siap memberikan dukungan penuh kepada Ramadhan Zuhri, SH untuk maju sebagai calon Ketua IKA UNHAM.
​Bagi para alumni, Ramadhan Zuhri bukan sekadar nama. Ia dinilai sebagai sosok yang paling layak memimpin karena rekam jejak kerjanya yang konsisten berbuat untuk almamater. Salah satu rekam jejak paling monumental dan berkesan bagi para alumni adalah keberhasilannya menggalang gerakan nyata dalam memperjuangkan ratusan mahasiswa agar mendapatkan bantuan beasiswa di kampus UNHAM.
​Portofolio Kepemimpinan Matang: Dari Kampus hingga Pemerintahan
​Kematangan kepemimpinan Ramadhan Zuhri terukir jelas melalui rekam jejak organisasinya yang mentereng di berbagai level:
​Lingkup Kampus & Mahasiswa: Mantan Ketua BEM UNHAM (2005-2007), Pengurus IKA UNHAM, Presidium Temu BEM Se-Sumatera Utara (Sumut), Asisten Sekretaris Jenderal (Asesjend) Pusat Ikatan Senat Mahasiswa Hukum Indonesia (ISMAHI), serta tercatat sebagai inisiator berdirinya Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) di kampus UNHAM.
​Gerakan Kepemudaan & Sosial: Pernah mengemban amanah sebagai Ketua SATMA DPD IPK Kabupaten Batu Bara, pengurus DPD KNPI Kabupaten Batu Bara, hingga Ketua Yayasan MAPEL Kabupaten Batu Bara.
​Profesional & Birokrasi: Hingga saat ini, integritas dan kapasitas hukumnya tetap dipercaya dengan mengemban posisi strategis sebagai Tim Penasehat Hukum Bupati dan Pemkab Batu Bara selama tiga periode kepemimpinan bupati berturut-turut.
​Dengan kombinasi ketajaman visi era digital, pengalaman organisasi yang matang, serta kedekatan emosional yang kuat dengan para alumni, kehadiran Ramadhan Zuhri diharapkan mampu membawa IKA UNHAM terbang lebih tinggi menjadi organisasi yang solid, progresif, dan berdampak luas bagi kemajuan almamater tercinta, bukan pemimpin yang hanya mencari panggung untuk kepentingan segelintir orang.]]> https://www.halomedan.com/news/66977/saatnya-pemimpin-muda-dan-visioner-ambil-alih-ratusan-alumni-kompak-dukung-ramadhan-zuhri-sh/ KPK Tetapkan 8 Tersangka Baru Kasus Jalan Sumut, KAMAK Desak Bina Marga Jangan Luput dari Pengusutan Thu, 08 Oct 2026 09:34:00 +0700+0700
MEDAN – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memperlebar pengusutan dugaan korupsi proyek pembangunan dan preservasi jalan di Sumatera Utara. Delapan tersangka baru ditetapkan dalam pengembangan perkara yang bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Juni 2025.

Langkah tersebut mendapat apresiasi dari Koordinator Nasional Komunitas Anak Negeri Peduli Hukum (KAMAK), M. Azmi Hadli. Namun, KAMAK mengingatkan KPK agar tidak berhenti pada pejabat di lingkungan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatera Utara.

"Ini langkah yang patut kami apresiasi. Kami dari KAMAK sudah berulang kali turun ke Balai Jalan dan mendorong KPK agar mengusut perkara ini secara menyeluruh. Jangan hanya berhenti pada orang-orang tertentu. Kalau memang ada mata rantai lainnya, harus dibuka," tegas Azmi, Kamis (8/10/2026).

KPK sendiri mengonfirmasi telah menetapkan delapan tersangka baru pada September 2026. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyebut tersangka baru tersebut berasal dari pihak BBPJN Sumut, sementara identitas dan konstruksi perkara secara resmi masih akan disampaikan KPK pada tahap berikutnya.

Menurut Azmi, pengembangan perkara ini justru harus menjadi pintu masuk untuk membongkar apakah dugaan praktik korupsi proyek jalan hanya terjadi pada satu institusi atau terdapat pola yang saling berkaitan antara pemerintah daerah, pejabat teknis, pelaksana proyek, hingga pihak swasta.

"KPK jangan sampai hanya melihat ujungnya. Bongkar dari hulu sampai hilir. Siapa yang mengatur, siapa yang menentukan, siapa yang mendapatkan proyek, bagaimana proses pengadaan, dan ke mana aliran uangnya," ujarnya.

Azmi secara khusus meminta KPK memperluas pemeriksaan terhadap jajaran Bina Marga Dinas PUPR Sumatera Utara.

Ia menegaskan, penetapan mantan Kepala Dinas PUPR Sumut Topan Obaja Putra Ginting dalam perkara sebelumnya tidak semestinya menjadi titik akhir pengusutan pada lingkungan Bina Marga.

"Jangan hanya Topan. Kalau ada indikasi keterlibatan pejabat atau pihak lain di Bina Marga Sumut, periksa semuanya. Kalau alat bukti cukup, tetapkan tersangka. Kalau tidak cukup, tentu jangan dipaksakan. Prinsipnya sederhana: siapa pun yang terlibat harus bertanggung jawab, siapa pun yang tidak terlibat jangan dikorbankan," kata Azmi.

Kasus ini bermula dari OTT KPK pada 26 Juni 2025 yang berkaitan dengan dugaan korupsi proyek jalan di lingkungan Dinas PUPR Sumut dan Satker PJN Wilayah I BBPJN Sumut. Dalam perkara awal, KPK menetapkan lima tersangka, termasuk Topan Ginting, Rasuli Efendi Siregar, Heliyanto, Muhammad Akhirun Piliang dan Muhammad Rayhan Dulasmi Piliang. Nilai enam proyek yang terkait perkara awal tersebut disebut mencapai sekitar Rp231,8 miliar.

Pengembangan perkara kemudian bergerak ke lingkungan BBPJN Sumut. Pada Mei 2026, KPK mulai menggunakan surat perintah penyidikan umum untuk mendalami proses pengadaan infrastruktur di lingkungan Dinas PUPR Sumut maupun BBPJN Sumut.

Kini, delapan tersangka baru telah ditetapkan.

Bagi KAMAK, perkembangan tersebut merupakan momentum penting bagi KPK untuk menguji apakah dugaan korupsi proyek jalan di Sumut berdiri sebagai kasus-kasus terpisah atau justru memperlihatkan sebuah pola yang lebih besar.

"Kami minta KPK jangan tebang pilih. Jangan karena seseorang punya jabatan, jaringan atau posisi tertentu kemudian luput dari pemeriksaan. Semua harus dilihat berdasarkan alat bukti," tegas Azmi.

Ia juga meminta KPK menelusuri seluruh dokumen pengadaan, proses lelang, penetapan pemenang, pelaksanaan pekerjaan, pembayaran, perubahan kontrak hingga hubungan antara pejabat pembuat komitmen, kontraktor dan pihak-pihak lain yang berkepentingan terhadap proyek.

"Kalau proyek jalan ini menggunakan uang negara, maka publik berhak mengetahui apakah prosesnya bersih. KPK punya kewenangan dan kemampuan untuk membuka semuanya," katanya.

Azmi menilai masyarakat Sumatera Utara tidak membutuhkan pengusutan yang berhenti pada beberapa nama saja. Yang dibutuhkan adalah pembongkaran menyeluruh terhadap sistem yang memungkinkan dugaan praktik korupsi terjadi.

"Kami sudah berkali-kali turun dan menyuarakan persoalan ini. Sekarang KPK sudah menetapkan delapan tersangka baru. Jangan berhenti sampai di sini. Bongkar seluruh mata rantainya. Kalau di Bina Marga Sumut ada pihak lain yang berdasarkan bukti diduga terlibat, usut dan proses secara hukum," pungkasnya.red]]> https://www.halomedan.com/news/66976/kpk-tetapkan-8-tersangka-baru-kasus-jalan-sumut-kamak-desak-bina-marga-jangan-luput-dari-pengusutan/ Bicara di Komite 4 PBB, Teguh Santosa Beberkan Keberhasilan Pembangunan di Sahara Wed, 07 Oct 2026 23:36:00 +0700+0700
Demikian disampaikan Direktur Geopolitik GREAT Institute yang juga dosen Hubungan Internasional di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta, dalam pertemuan yang digelar Komite 4 PBB yang membidangi masalah dekolonisasi.

Teguh hadir sebagai petisioner untuk sengketa ini. Kehadirannya kali ini adalah untuk kali keempat. Lebih dari 100 petisioner berpartisipasi dalam pembicaraan mengenai sengketa Sahara Maroko yang dikenal sebagai Sahara Barat pada pertemuan Komite 4 PBB tahun ini.

Membuka pernyataannya, Teguh menegaskan bahwa hak atas pembangunan bukan sekadar konsep abstrak atau retorika normatif yang tertuang dalam Deklarasi PBB 1986, melainkan hak asasi fundamental bagi setiap individu dan komunitas.

Ia menggarisbawahi platform New Development Model (Model Pembangunan Baru) 2015 di wilayah Sahara yang telah mengubah wajah sejumlah kota, terutama Laayoune dan Dakhla, menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang dinamis.

"Saat berkunjung ke Dakhla pada Agustus 2024, saya menyaksikan sendiri besarnya kemajuan ini. Bukti nyata komitmen untuk meningkatkan kualitas hidup warga secara berkelanjutan," ujar Teguh.

Wilayah Sahara Maroko memiliki sejarah panjang sebagai bagian dari teritori Kerajaan Maroko yang diikat oleh hubungan historis, kultural, serta sumpah kesetiaan (bay'ah) antara suku-suku setempat dengan Sultan Maroko.

Pada tahun 1912, Maroko ditaklukkan Prancis, yang kemudian memberikan wilayah selatan kerajaan itu kepada Spanyol. Setelah Prancis meninggalkan sisi utara Maroko pada 1956, pejuang Maroko berusaha keras untuk mendapatkan kembali wilayah di selatan dari Spanyol.

Integrasi Pembangunan dan Pengakuan Global

Dalam pemaparannya di PBB, Teguh menyoroti bagaimana upaya Maroko menyatukan dan membangun kembali wilayah tersebut kini membuahkan hasil nyata. Ia mencontohkan pembangunan infrastruktur strategis seperti jalan tol Tiznit–Dakhla dan Pelabuhan Atlantik Dakhla yang mengintegrasikan kawasan Sahara ke dalam koridor perdagangan Atlantik dan Afrika Barat. Investasi masif pada energi terbarukan dan fasilitas desalinasi air juga memperkuat kemandirian sumber daya di wilayah itu.

Tidak hanya dari sisi infrastruktur, kemajuan sosial dan demokrasi turut mengokohkan integrasi ini. Tingkat partisipasi pemilih (voter turnout) di Provinsi Selatan pada pemilu 23 September lalu mencapai angka impresif antara 60 hingga 80 persen, mencerminkan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap institusi nasional. Proses demokratisasi ini kian diperkuat dengan penunjukan Fatima Ezzahra El Mansouri sebagai Kepala Pemerintahan oleh Raja Mohammed VI, menjadikannya perempuan Maroko pertama yang menduduki posisi tersebut.

Dukungan internasional terhadap kedaulatan Maroko juga semakin meluas, dibuktikan dengan pembukaan berbagai konsulat jenderal asing di Laayoune dan Dakhla serta dukungan dari lebih dari 130 negara anggota PBB.

Melihat berbagai capaian tersebut, Teguh berpandangan bahwa Resolusi Dewan Keamanan PBB 2797 (2025)—yang mendukung Rencana Otonomi di bawah kedaulatan Maroko—harus menjadi panduan utama dalam mencapai penyelesaian politik yang langgeng. Ia menilai sudah saatnya komunitas internasional memanfaatkan momentum positif ini demi mewujudkan stabilitas, martabat, dan perdamaian abadi di kawasan. Rel]]> https://www.halomedan.com/news/66975/bicara-di-komite-4-pbb-teguh-santosa-beberkan-keberhasilan-pembangunan-di-sahara/ PW ISARAH Sumut Desak Kejelasan Kasus Proyek Lapangan Merdeka Medan, Minta KPK Ambil Alih Wed, 07 Oct 2026 22:26:00 +0700+0700 MEDAN — Pimpinan Wilayah Ikatan Sarjana Al Washliyah (PW ISARAH) Sumatera Utara mendesak aparat penegak hukum memberikan kejelasan kepada publik terkait penanganan dugaan korupsi proyek revitalisasi Lapangan Merdeka Medan yang disebut bernilai sekitar Rp497 miliar.

Ketua PW ISARAH Sumut, Abdul Thaib Siahaan, ST., M.I.Kom, meminta Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kajati Sumut) dan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Medan terbuka mengenai perkembangan penanganan perkara tersebut.

Menurut Abdul Thaib, polemik mengenai kewenangan penanganan kasus antara Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan Kejaksaan Negeri Medan berpotensi menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat.

"Indikasi kasus proyek Lapangan Merdeka Medan terkesan ada pengaburan. Dengan adanya tolak-menolak penanganan kasus antara Kejatisu dan Kajari Medan, merupakan sinyal bahwa ada sesuatu yang disembunyikan atas perjalanan kasus pengerjaan Lapangan Merdeka," ujar Abdul Thaib.

Pria yang akrab disapa AT Siahaan itu menilai, aparat penegak hukum sebenarnya dapat melakukan pemeriksaan secara lebih terukur dengan menelusuri dokumen proyek dan kesesuaian pekerjaan di lapangan.

"APH tinggal meminta RAB proyek dan bukti pencairan anggaran proyek tersebut serta melihat spesifikasi pengerjaan bangunannya," katanya.

Ia juga menyebut sejumlah pihak yang menurutnya penting dimintai keterangan, di antaranya pemenang tender proyek, mantan kepala dinas terkait, serta Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sebagai pihak yang berkaitan dengan proses pembayaran anggaran.

Menurut dia, langkah tersebut diperlukan untuk memastikan apakah terdapat penyimpangan dalam proses perencanaan, pelaksanaan maupun pembayaran proyek.

"Langkah ini penting agar tidak ada lagi praduga liar yang beredar di masyarakat terkait kebersihan pengerjaan proyek tersebut," ujarnya.

AT Siahaan juga mengingatkan agar persoalan kewenangan penanganan perkara tidak berlarut-larut. Menurutnya, jika terjadi kesan saling melempar tanggung jawab antara Kejaksaan Tinggi Sumut dan Kejari Medan, hal itu dapat berdampak terhadap tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.

"Apabila Kejatisu dan Kejari Medan saling lempar bola, maka masyarakat nantinya akan menyimpulkan bahwa kualitas penegakan hukum di lembaga Kejaksaan disangsikan," katanya.

PW ISARAH Sumut, lanjutnya, meminta proses hukum terhadap dugaan penyimpangan proyek Lapangan Merdeka dilakukan secara transparan dan berdasarkan bukti.

Abdul Thaib menegaskan, apabila Kejaksaan tidak mampu menuntaskan atau menangani perkara tersebut secara optimal, pihaknya meminta agar kasus itu dapat dilimpahkan atau ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI sesuai kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku.

"Dan bila Kejaksaan tidak mampu, maka PW ISARAH Sumut meminta agar penanganan kasus tersebut diserahkan ke KPK RI," tegasnya.

PW ISARAH Sumut berharap aparat penegak hukum segera memberikan penjelasan mengenai status dan perkembangan penanganan dugaan kasus tersebut sehingga tidak menimbulkan spekulasi berkepanjangan di tengah masyarakat.]]> https://www.halomedan.com/news/66974/pw-isarah-sumut-desak-kejelasan-kasus-proyek-lapangan-merdeka-medan-minta-kpk-ambil-alih/ Rumah Perwira TNI di Komplek KPAD Cijantung Digerebek, 11 Operator Judi Online Diamankan Wed, 07 Oct 2026 22:19:00 +0700+0700 JAKARTA — Sebuah rumah di Komplek KPAD, Jalan Sederhana 7 No. 155, Kelurahan Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur, menjadi lokasi penggerebekan jaringan judi online pada Minggu, 4 Oktober 2026, pukul 07.30 WIB. Sebanyak 11 orang diamankan bersama puluhan barang bukti elektronik.

Lokasi dan Identitas Pemilik

Rumah yang dijadikan lokasi operasi judi online tersebut tercatat atas nama Letkol Inf Ar, yang menjabat sebagai Kasi Intel Gartap 1 Jakarta dan merupakan lulusan Akmil tahun 2008. Dugaan sementara rumah tersebut disewakan dan dimanfaatkan sebagai pusat operasional perjudian daring tanpa sepengetahuan atau pengawasan yang memadai dari pemiliknya.

Hasil Penggerebekan

Petugas yang turun ke lokasi berhasil mengamankan:



- 11 orang yang diduga sebagai operator judi online

- 14 unit telepon seluler

- 9 lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP)

- 32 unit komputer/PC yang digunakan untuk menjalankan sistem perjudian daring



Para operator yang diamankan telah dibawa ke kantor polisi terdekat untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut terkait peran masing-masing dalam jaringan tersebut.

Penyelidikan Berlanjut



Penyidik saat ini sedang menelusuri asal-usul penyewaan rumah tersebut serta mengonfirmasi keterangan dari pemilik rumah. Pihak berwenang menegaskan bahwa kasus ini akan diproses secara hukum tanpa pandang bulu, termasuk jika ditemukan keterlibatan pihak lain yang lebih luas.



Masyarakat diimbau untuk senantiasa waspada dan melaporkan aktivitas mencurigakan di lingkungan masing-masing kepada pihak berwajib.



]]> https://www.halomedan.com/news/66973/rumah-perwira-tni-di-komplek-kpad-cijantung-digerebek-11-operator-judi-online-diamankan/ Korupsi Jalan Sumut Belum Usai, KPK Tetapkan 8 Tersangka Baru Wed, 07 Oct 2026 20:56:00 +0700+0700 JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memperluas penyidikan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan dan preservasi jalan di Sumatera Utara. Dalam pengembangan perkara yang bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) pada Juni 2025 itu, KPK telah menetapkan delapan tersangka baru.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan penetapan tersebut. Menurutnya, delapan orang itu ditetapkan sebagai tersangka dalam pengembangan penyidikan yang dilakukan pada September 2026.

"Dari pengembangan penyidikan yang dilakukan pada September kemarin, KPK menetapkan sejumlah delapan orang tersangka baru dalam penyidikan perkara ini," kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (7/10/2026).

Namun, KPK belum secara resmi mengumumkan identitas maupun konstruksi peran masing-masing tersangka. Budi mengatakan penyidikan masih terus berjalan sehingga informasi lebih lengkap akan disampaikan pada waktunya.

Delapan Pejabat BBPJN

Berdasarkan informasi yang beredar, delapan tersangka baru tersebut merupakan pejabat yang pernah menduduki posisi strategis di lingkungan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatera Utara.

Mereka disebut terdiri dari Stanley Cicero Haggard Tuapattinaja, Kepala BBPJN Sumut periode 2024–2025; Dicky Erlangga, Kasatker PJN Wilayah I periode 2023–2025; Rahmad Parulian, Kasatker PJN Wilayah I periode 2021–2023; serta Munson Ponter Paulus Hutauruk, PPK 1.4 Satker Wilayah I periode 2021–2023.

Berikutnya Faisal, PPK 1.1 Satker Wilayah I periode 2023–2025; Heri Handoko, PPK 1.2 periode 2023–2025; T. Rahmatsyah Putra alias Dadam, Kasatker PJN Wilayah II periode 2023–2024; dan Manaek Manalu, PPK 2.2 Satker Wilayah II periode 2023–2025. Namun, perlu ditegaskan, KPK hingga Rabu malam belum mengumumkan secara resmi identitas delapan tersangka tersebut maupun dugaan peran masing-masing.

Kasus Bermula dari OTT 2025

Kasus ini bermula dari OTT KPK pada 26 Juni 2025 terkait proyek pembangunan dan preservasi jalan di lingkungan Dinas PUPR Sumut serta Satker PJN Wilayah I Sumut.

Dua hari kemudian, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka, yakni mantan Kepala Dinas PUPR Sumut Topan Obaja Putra Ginting, Rasuli Efendi Siregar, Heliyanto, Muhammad Akhirun Piliang, dan Muhammad Rayhan Dulasmi Piliang.

Perkara tersebut berkaitan dengan sejumlah proyek jalan dengan nilai keseluruhan sekitar Rp231,8 miliar. KPK menduga terdapat praktik suap untuk memuluskan proyek-proyek tersebut.

Topan Ginting sendiri telah divonis 5 tahun 6 bulan penjara oleh Pengadilan Tipikor Medan pada April 2026.

KPK Mulai Menyentuh Lingkaran yang Lebih Luas

Perkembangan terbaru menunjukkan bahwa perkara ini tidak berhenti pada lima tersangka hasil OTT 2025.

Pada Rabu (7/10/2026), KPK juga memeriksa sejumlah saksi, termasuk mantan Bupati Tapanuli Selatan Dolly Putra Parlindungan Pasaribu dan mantan Bupati Mandailing Natal Muhammad Jafar Sukhairi Nasution. Pemeriksaan dilakukan dalam rangka mendalami proyek pembangunan dan preservasi jalan di wilayah Sumatera Utara.

KPK sebelumnya memang telah membuka penyidikan lanjutan menggunakan surat perintah penyidikan umum. Saat itu KPK belum menetapkan tersangka baru dan masih melakukan pendalaman terhadap sejumlah pejabat serta pihak terkait.

Kini, delapan tersangka baru telah ditetapkan.

Langkah tersebut menjadi sinyal bahwa penyidikan KPK terhadap dugaan korupsi proyek jalan di Sumatera Utara masih jauh dari selesai. Pertanyaan publik berikutnya adalah sejauh mana aliran uang, proses pengaturan proyek, serta kemungkinan keterlibatan pihak lain akan dibongkar KPK.

KPK pun dituntut tidak berhenti pada pelaksana teknis di lapangan. Jika dalam penyidikan ditemukan bukti adanya pihak lain yang menikmati atau turut mengatur praktik korupsi tersebut, proses hukum semestinya diarahkan kepada seluruh pihak yang bertanggung jawab sesuai alat bukti yang ditemukan.

Asas praduga tak bersalah tetap berlaku terhadap seluruh pihak yang diperiksa maupun ditetapkan sebagai tersangka sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.]]> https://www.halomedan.com/news/66972/korupsi-jalan-sumut-belum-usai-kpk-tetapkan-8-tersangka-baru/ Sabam Sibarani Terpilih Pimpin Golkar Dairi, Kader Diminta Bersatu Menangkan Partai Wed, 07 Oct 2026 18:41:00 +0700+0700 Golkar Kabupaten Dairi dalam Musyawarah Daerah (Musda) ke-X DPD Partai Golkar Kabupaten Dairi yang digelar di Aula Berristera, Kabupaten Dairi, Rabu (7/10/2026).

Musda tersebut dihadiri jajaran pengurus DPD Partai Golkar Sumatera Utara, di antaranya Sekretaris DPD Partai Golkar Sumut Viktor Silaen, Wakil Ketua Bidang Organisasi Rolel Harahap, Wakil Ketua Bidang Sosial dan Pengabdian Masyarakat AS Suruhenta Sembiring, Wakil Ketua Bidang Kesehatan Edi Surahman Sinuraya, serta Wakil Bendahara Gunarto Azis dan lainnya.

Sejumlah pengurus dan kader Partai Golkar Kabupaten Dairi turut hadir dalam forum tersebut. Bupati Dairi Vickner Sinaga bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Dairi juga menghadiri pelaksanaan Musda.

Musda ke-X menjadi momentum konsolidasi internal sekaligus menetapkan kepemimpinan baru Partai Golkar di Kabupaten Dairi.

Usai terpilih, Sabam Sibarani menekankan pentingnya menjaga soliditas dan persatuan seluruh jajaran pengurus serta kader. Menurutnya, kekuatan organisasi sangat ditentukan oleh kebersamaan dan koordinasi seluruh elemen partai.

"Semua pengurus harus bersatu untuk memenangkan Partai Golkar di wilayah Kabupaten Dairi," ujar Sabam Sibarani.

Ia mengajak seluruh pengurus dan kader tidak hanya menjaga kekompakan di tingkat struktural, tetapi juga memperkuat konsolidasi organisasi hingga ke tingkat bawah.

Sabam mengatakan, kebersamaan menjadi bagian penting dalam menjalankan amanah organisasi sekaligus menghadapi berbagai agenda politik dan kegiatan kepartaian ke depan. Karena itu, ia meminta seluruh kader mengedepankan kepentingan organisasi dan bekerja secara bersama-sama.
"Soliditas harus menjadi kekuatan kita. Kita harus bersama-sama menjalankan amanah organisasi dan memperkuat Partai Golkar hingga ke tingkat bawah," katanya.

Konsolidasi Diminta Segera Dilakukan

Sementara itu, Ketua DPD Partai Golkar Sumatera Utara Andar Amin Harahap yang diwakili Sekretaris DPD Partai Golkar Sumut Viktor Silaen meminta kepengurusan baru DPD Partai Golkar Kabupaten Dairi segera melakukan konsolidasi organisasi.
Viktor menekankan agar konsolidasi tidak berhenti pada jajaran pengurus kabupaten, tetapi dilanjutkan hingga ke tingkat basis.

"Segera dilakukan konsolidasi sampai ke tingkat basis dan terus ikut mengimplementasikan program-program Partai Golkar secara umum, sesuai dengan arahan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia," kata Viktor Silaen.

Menurutnya, konsolidasi hingga tingkat basis menjadi penting untuk memastikan seluruh jajaran partai bergerak secara terarah dan mampu menjalankan program organisasi secara berkesinambungan.

Ia berharap kepemimpinan baru di bawah Sabam Sibarani dapat memperkuat koordinasi internal serta meningkatkan soliditas kader di seluruh wilayah Kabupaten Dairi.

Terpilihnya Sabam Sibarani sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Dairi mendapat ucapan selamat dari jajaran pengurus dan kader yang hadir dalam Musda.

Kepemimpinan baru tersebut diharapkan menjadi bagian dari upaya memperkuat konsolidasi internal, menjaga soliditas kader, serta menjalankan program-program Partai Golkar di Kabupaten Dairi.

Dengan berakhirnya Musda ke-X, Partai Golkar Kabupaten Dairi memasuki fase kepemimpinan baru. Konsolidasi organisasi hingga tingkat basis menjadi salah satu agenda utama yang ditekankan kepada kepengurusan baru setelah Sabam Sibarani menerima amanah memimpin DPD Partai Golkar Kabupaten Dairi.red

]]> https://www.halomedan.com/politik/66971/sabam-sibarani-terpilih-pimpin-golkar-dairi-kader-diminta-bersatu-menangkan-partai/ PTPN IV PalmCo Akselerasi Sertifikasi Keberlanjutan, Premium Price Tumbuh Pesat Wed, 07 Oct 2026 15:33:00 +0700+0700
Jakarta — PTPN IV PalmCo terus mengakselerasi sertifikasi keberlanjutan di seluruh wilayah operasionalnya, dengan *67 Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dan 124 kebun* telah memperoleh sertifikasi *Roundtable on Sustainable Palm Oil* (RSPO) hingga Agustus 2026, sejalan dengan upaya memperkuat tata kelola sekaligus mendorong nilai ekonomi yang tercermin dari penjualan CPO dan PKO dengan *Premium Price Produk Sertifikat s.d September tumbuh 148 persen secara year-on-year (YoY)*.

Direktur Utama PTPN IV PalmCo, Jatmiko K. Santosa, mengatakan pencapaian tersebut merupakan bagian dari transformasi tata kelola perusahaan yang diarahkan untuk memastikan standar keberlanjutan benar-benar diterapkan dalam proses bisnis dan operasional.

"Kami melihat sertifikasi sebagai bagian dari transformasi tata kelola. Standar yang diterapkan harus menjadi sistem kerja yang nyata, terintegrasi dalam operasional, dan mampu memastikan setiap proses berjalan secara konsisten, efisien, serta bertanggung jawab," ujar Jatmiko.

Menurut Jatmiko, penerapan standar keberlanjutan yang konsisten menjadi bagian penting dalam membangun sistem operasional perusahaan yang semakin terukur sekaligus memperkuat kepercayaan terhadap perusahaan. Capaian tersebut juga menunjukkan bahwa keberlanjutan dapat berjalan beriringan dengan penciptaan nilai ekonomi bagi perusahaan.

*Perluas Standar, Perkuat Nilai Ekonomi*
Selain RSPO, PTPN IV PalmCo terus memperluas penerapan berbagai standar manajemen untuk memperkuat kualitas pengelolaan operasional. Hingga Agustus 2026, *ISO 9001* tentang Sistem Manajemen Mutu telah diterapkan pada 176 unit, *ISO 14001* tentang Sistem Manajemen Lingkungan pada 143 unit, serta *SMK3* pada 191 unit.

Penguatan standar juga mencakup *ISO 22000* tentang Sistem Manajemen Keamanan Pangan yang telah diterapkan pada tiga unit dan *ISO 37001* tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan pada delapan unit. Keseluruhan standar tersebut menjadi bagian dari upaya membangun sistem pengelolaan yang mencakup mutu, lingkungan, keselamatan kerja, keamanan pangan, integritas, hingga keberlanjutan.

Direktur Strategi & Sustainability PTPN IV PalmCo, Ugun Untaryo, mengatakan penguatan sertifikasi berjalan beriringan dengan penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG), termasuk mendorong penerapan ekonomi sirkular dalam kegiatan operasional perusahaan.

"Penerapan ESG tidak berhenti pada pemenuhan standar, tetapi bagaimana prinsip tersebut terintegrasi dalam proses bisnis. Salah satunya melalui penerapan ekonomi sirkular dengan mengoptimalkan pemanfaatan limbah sawit sehingga dapat memberikan nilai tambah ekonomi sekaligus mengurangi dampak terhadap lingkungan," ujar Ugun.

Capaian tersebut memperlihatkan hubungasirkular penerapan standar keberlanjutan dan manfaat bisnis yang dapat dihasilkan. Hingga September 2026, penjualan CPO dan PKO dengan Premium Price Produk Sertifikat bertumbuh hingga *148 persen YoY* menjadi salah satu indikator bahwa produk yang memenuhi standar keberlanjutan memiliki peluang untuk menghasilkan nilai tambah di pasar.

Ke depan, PalmCo akan melanjutkan akselerasi sertifikasi sekaligus memperkuat integrasi aspek ESG dalam operasional perusahaan. Pendekatan tersebut mencakup peningkatan kualitas tata kelola, pengelolaan lingkungan, pemanfaatan sumber daya secara lebih efisien, serta pengembangan ekonomi sirkular agar aktivitas perkebunan dan pengolahan sawit dapat menghasilkan manfaat ekonomi sekaligus menjaga keberlanjutan bagi masyarakat, lingkungan, perusahaan dan negara.]]> https://www.halomedan.com/news/66970/ptpn-iv-palmco-akselerasi-sertifikasi-keberlanjutan-premium-price-tumbuh-pesat/ Selamat Milad ke-74 Bapak Bachrum Harahap Wed, 07 Oct 2026 14:13:00 +0700+0700 Milad ke-74 Bapak Bachrum Harahap

PADANG LAWAS UTARA — CEO Sumut24 Group, Rianyo, S.H., M.H., yang uakrab disapa Anto Genk, menyampaikan ucapan selamat milad ke-74 kepada Bapak Bachrum Harahap, sosok yang dikenal sebagai "Bapak Pembangunan Paluta."
Anto Genk mendoakan agar Ayahanda Bapak Bachrum Harahap selalu diberikan kesehatan, umur yang panjang dan berkah, serta senantiasa dalam lindungan Allah SWT.

"Selamat milad ke-74 untuk Ayahanda Bapak Bachrum Harahap. Semoga selalu sehat, panjang umur, umur yang berkah, dan bahagia bersama keluarga. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi dan memberikan keberkahan," kata Anto Genk.

Menurut Anto Genk, jasa dan pengabdian Bapak Bachrum Harahap untuk Paluta tentu tidak bisa dipisahkan dari perjalanan pembangunan daerah tersebut.

"Beliau adalah sosok yang banyak memberikan pengabdian untuk Paluta. Semoga apa yang sudah beliau lakukan menjadi inspirasi bagi generasi muda dan terus dikenang masyarakat," ujarnya.

Anto Genk yang juga Wakil Sekretaris DPD Partai Golkar Sumatera Utara ini turut menyampaikan rasa hormat kepada Bapak Bachrum Harahap yang merupakan ayahanda dari H. Andar Amin Harahap, Ketua DPD Partai Golkar Sumatera Utara.

"Sekali lagi, selamat milad Ayahanda. Sehat selalu, panjang umur dan semoga semakin banyak keberkahan di usia yang ke-74 ini," tutup Anto Genk.

Barakallahu fii umrik, Ayahanda Bachrum Harahap. ??]]> https://www.halomedan.com/news/66969/selamat-milad-ke74-bapak-bachrum-harahap/ PUTUSAN MK DAN PERTANYAAN YANG TERSISA Wed, 07 Oct 2026 13:02:00 +0700+0700 Oleh Abdullah Rasyid
Komisioner KPUD Jambi 2003–2008
DR. (Cand) Ilmu Pemerintahan IPDN

Bagi banyak orang, urusan dokumen menyimpan pengalaman yang tidak menyenangkan. Sudah mengantre sejak pagi, ternyata masih ada berkas yang kurang. Sudah berharap diterima bekerja, kesempatan tertutup karena persyaratan belum lengkap. Pengalaman seperti itu membuat masyarakat peka ketika dokumen seorang calon pemimpin negara dipersoalkan.

Mereka ingin merasa bahwa ketelitian yang dituntut dari warga biasa juga berlaku bagi orang yang hendak memegang kekuasaan.

Perasaan itulah yang perlu kita pahami setelah Mahkamah Konstitusi membacakan putusan perkara persyaratan pendidikan Gibran Rakabuming Raka, Selasa malam, 6 Oktober 2026. Permohonan Denny Indrayana bersama sebelas pemohon lainnya dinyatakan tidak dapat diterima. Tetapi membaca amar saja akan membuat kita kehilangan bagian penting dari putusan tersebut.

Dalam pertimbangannya, MK membahas bukti pendidikan yang diajukan. Ada temuan yang serius, ada batas kewenangan yang dijelaskan, dan ada tanggung jawab yang belum selesai.

Yang Sebenarnya Ditemukan MK

Pada halaman 372–375, Mahkamah menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan luar negeri sebagai dasar penyetaraan dengan tamat sekolah menengah atas atau sederajat.

Mahkamah juga membedakan bukti kehadiran belajar dari bukti kelulusan. Certificate of attendance dan dokumen pendukung yang diperiksa dinilai tidak menunjukkan keberhasilan menamatkan jenjang pendidikan tertentu.

Perbedaan ini mudah dipahami. Mengikuti pelajaran dan menyelesaikan pendidikan adalah dua hal yang perlu dibuktikan secara berbeda. Seseorang dapat mempunyai pengetahuan yang baik, tetapi ketika aturan mensyaratkan tamat sekolah, penyelenggara harus memastikan adanya bukti yang memenuhi ketentuan tersebut.

MK menegaskan bahwa penilaian "memiliki pengetahuan setara" tidak sama dengan pembuktian "tamat sekolah". Karena itu, temuan ini tidak layak dianggap sekadar persoalan istilah atau kekurangan administrasi kecil.

Namun, kita tetap perlu menjaga ketepatan kalimat. Mengatakan MK tidak menemukan bukti kelulusan yang meyakinkan sesuai persyaratan lebih tepat daripada menyimpulkan bahwa seluruh riwayat pendidikan Gibran telah terbukti palsu. Kesimpulan terakhir itu tidak dinyatakan dalam putusan.

Ketelitian tidak melemahkan kritik. Ia membuat kritik lebih sulit dipatahkan.

Mengapa Permohonan Tidak Diterima?

Pertanyaan berikutnya tentu muncul: jika terdapat persoalan pembuktian, mengapa permohonan tidak diterima?

MK menjelaskan bahwa Gibran sudah berstatus wakil presiden setelah dilantik pada 20 Oktober 2024. Persoalan yang diajukan tidak lagi tepat diselesaikan melalui sengketa hasil pemilu sebagaimana dimohonkan. Mahkamah juga menyatakan para pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum karena bukan pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Karena itu, putusan ini tidak membatalkan pelantikan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatannya.

Tetapi putusan tersebut juga tidak dapat dibaca sebagai pernyataan bahwa seluruh pemeriksaan pencalonan telah berjalan tanpa masalah. Temuan tentang bukti pendidikan tetap tercantum dalam pertimbangan hakim.

Di sinilah kita perlu berhenti sejenak dari kebiasaan mencari kemenangan politik. Ada orang yang mungkin ingin mengatakan semuanya selesai. Ada pula yang ingin menyatakan pemberhentian tinggal menunggu waktu. Isi putusan membutuhkan pembacaan yang lebih cermat daripada kedua kesimpulan itu.

Pemakzulan Memerlukan Proses Tersendiri

Temuan MK memberikan bahan penting untuk ditelaah oleh lembaga yang berwenang. Mahkamah sendiri menyebut tindak lanjut persoalan tersebut menjadi ranah lembaga sesuai kewenangan dalam UUD 1945.

Namun, itu bukan perintah pemberhentian.

Jika DPR hendak menindaklanjuti persoalan keterpenuhan syarat jabatan melalui mekanisme konstitusional, prosesnya tidak cukup berlangsung di DPR dan MPR saja. UUD 1945 mengatur keterlibatan DPR, pemeriksaan pendapat DPR oleh MK, kemudian keputusan MPR apabila persyaratan untuk melanjutkan proses terpenuhi.

Putusan sengketa pemilu ini tidak menggantikan pemeriksaan dalam mekanisme tersebut. Menyatakan Gibran "sudah dapat dimakzulkan karena pelanggarannya terbukti" melompati tahapan yang masih harus dijalankan.

Masyarakat berhak meminta DPR menelaah temuan itu secara terbuka. DPR pun perlu menjelaskan sikapnya dengan alasan yang dapat diperiksa. Keseriusan persoalan menuntut pekerjaan yang tertib, bukan perlombaan mengucapkan kesimpulan paling keras.

Soal Dugaan Keterangan Palsu

Hal serupa berlaku pada anggapan bahwa masyarakat kini dapat menggugat Gibran karena memberikan keterangan palsu.

Putusan ini tidak menyatakan Gibran terbukti melakukan pemalsuan atau memberikan keterangan palsu. Kekurangan bukti kelulusan dan tindak pidana merupakan persoalan yang berbeda.

Dugaan keterangan palsu memerlukan pemeriksaan tersendiri: keterangan apa yang diberikan, bagian mana yang tidak benar, siapa yang bertanggung jawab, dan apakah unsur pelanggarannya terpenuhi.

Pilihan untuk mengajukan gugatan atau laporan juga bergantung pada dasar hukum, kewenangan lembaga, kedudukan pihak yang mengajukan, serta ketentuan waktu yang berlaku. Putusan ini tidak otomatis membuka semua jalur atau menjamin keberhasilannya.

Kita boleh menuntut pemeriksaan. Namun, seseorang tidak boleh dianggap bersalah atas perbuatan yang belum diputus.

Menjawab Kegelisahan Warga

Sebagai mantan Komisioner KPUD Jambi, saya memahami tekanan yang dihadapi penyelenggara pemilu. Tahapan berjalan cepat, tenggat ketat, dan keputusan selalu berada dalam sorotan.

Justru karena itu, pemeriksaan harus meninggalkan catatan yang jelas.

MK mengingatkan pentingnya kecermatan dan kehati-hatian. Mengandalkan surat dari instansi berwenang perlu disertai pemeriksaan yang memadai, terutama untuk jabatan tertinggi pemerintahan.

Kini KPU dan kementerian terkait perlu menjelaskan bagaimana keputusan dibuat serta menanggapi temuan Mahkamah. Pengawasan juga perlu diperkuat agar kendala akses dokumen tidak berulang.

Bagi warga yang masih ragu, jawaban "sudah sesuai prosedur" terasa belum cukup. Mereka ingin memahami apa yang diperiksa dan mengapa hasilnya dianggap memenuhi syarat.

Keterbukaan akan membantu masyarakat menilai secara adil, sekaligus memberi kesempatan kepada Gibran untuk menjawab keraguan dengan dasar yang jelas.

Palu hakim telah diketuk. Pertanyaan yang tersisa perlu dijawab dengan tenang dan sungguh-sungguh. Sebab, warga ingin mengetahui bahwa aturan yang mereka patuhi setiap hari juga berlaku bagi pemimpin mereka.

Dasar pembacaan: Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, khususnya halaman 372–378. Mekanisme pemberhentian merujuk Pasal 7A–7B UUD 1945.]]> https://www.halomedan.com/news/66968/putusan-mk-dan-pertanyaan-yang-tersisa/ Rocky Gerung Masuk Istana, Kritik Masihkah Berjarak? Wed, 07 Oct 2026 11:14:00 +0700+0700 Oleh: Tundra Meliala
Pegiat Media

TAK habis-habisnya orang menyerang Rocky Gerung setelah namanya masuk dalam jajaran Dewan Pertimbangan Presiden. Sebagian menganggap langkah itu sebagai akhir dari kariernya sebagai pengkritik kekuasaan. Ada pula yang melihatnya sebagai bukti bahwa seorang yang selama ini berdiri di luar pagar akhirnya ikut masuk ke dalam halaman Istana.

Saya justru melihat persoalannya tidak sesederhana itu.

Rocky memang dikenal sebagai pengkritik yang keras. Ia bisa menyebalkan, bahkan menjengkelkan, bagi mereka yang menjadi sasaran kritiknya. Tetapi justru karena itulah posisi barunya menarik. Untuk pertama kalinya, kita bisa menguji apakah keberanian berbicara di luar kekuasaan memiliki daya tahan ketika suara itu dibutuhkan langsung di dalam kekuasaan.

Apalagi hubungan Rocky dengan Prabowo bukan cerita yang baru dimulai pada Oktober 2026.

Pada Pilpres 2019, nama Rocky sudah masuk dalam daftar 68 orang yang diperkenalkan Prabowo sebagai calon pembantu pemerintahan jika menang. Rocky tercatat sebagai pengamat politik dalam daftar tersebut. Lima tahun kemudian, setelah Prabowo memenangkan Pilpres 2024, Rocky kembali berada di sekitar perdebatan mengenai pemerintahan baru, meskipun tidak menjadi bagian dari kabinet.

Namun, di sinilah cerita menjadi lebih menarik.

Rocky bukan pendukung Prabowo yang konsisten sepanjang jalan. Menjelang Pilpres 2024, ia justru pernah menyatakan dukungan kepada Anies Baswedan. Bahkan pada awal 2024, ia aktif mengomentari pertarungan Anies dan Prabowo dengan posisi yang cukup kritis terhadap pemerintahan Jokowi dan proses politik menjelang pemilu.

Lebih jauh lagi, Rocky kemudian menyatakan tidak mencoblos pada Pilpres 2024. Ia mengatakan tangannya tidak memiliki tinta sebagai tanda tidak datang ke tempat pemungutan suara. Alasannya, ia menganggap persoalan etik demokrasi lebih penting daripada sekadar memilih salah satu kandidat.

Artinya, terlalu sederhana jika Rocky sekarang ditempelkan sebagai orang yang sejak awal berada di barisan Prabowo.

Justru rekam jejak itu yang membuat penunjukannya sebagai anggota Wantimpres layak dibaca sebagai eksperimen politik.

Eksperimen itu bukan hanya untuk Rocky, melainkan juga untuk Prabowo.

Sebab, seorang presiden yang dikelilingi orang-orang yang selalu mengatakan "iya" tidak selalu memperoleh nasihat yang baik. Kekuasaan membutuhkan orang yang bersedia mengatakan "tidak" ketika kebijakan mulai menyimpang dari tujuan awal.

Dalam konteks itulah keberadaan Rocky bisa mempunyai arti.

Setelah dilantik pada 2 Oktober 2026, Rocky sendiri mengatakan fungsi Wantimpres adalah bersikap kritis terhadap kebijakan. Ia membedakan antara "mengkritik" dan bersikap "kritis". Menurut dia, tugas dewan adalah membaca ekses kebijakan dan memberikan pertimbangan mengenai arah kebijakan agar tetap sesuai dengan visi Presiden.

Pernyataan itu penting.

Sebab, kritik di luar kekuasaan relatif murah. Orang dapat mengatakan apa saja tanpa harus ikut memikul konsekuensi keputusan. Ketika sebuah kebijakan gagal, pengkritik tinggal menunjuk dan berkata: saya sudah memperingatkan.

Tetapi berada di dalam kekuasaan berbeda.

Di dalam Istana, sebuah gagasan harus berhadapan dengan anggaran, birokrasi, kepentingan partai, target politik, tekanan publik, kepentingan bisnis, serta konsekuensi sosial. Kritik tidak lagi cukup menjadi kalimat yang menarik di layar YouTube. Ia harus diterjemahkan menjadi pertimbangan yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan.

Di titik itulah Rocky sedang diuji.

Dan Prabowo juga sedang diuji.

Apakah Prabowo sungguh menghendaki orang kritis di sekelilingnya? Ataukah "orang kritis" hanya menarik selama kritik itu berada di luar pagar kekuasaan?

Pertanyaan ini penting karena sejarah politik Indonesia memperlihatkan bahwa banyak pengkritik akhirnya berubah ketika berhadapan dengan kekuasaan. Sebagian menjadi bagian dari sistem yang dahulu dikritiknya. Sebagian lainnya tetap berada di dalam sistem, tetapi kehilangan daya kritis karena terlalu dekat dengan pusat keputusan.

Rocky mempunyai modal sosial yang berbeda. Selama bertahun-tahun ia membangun identitas sebagai intelektual yang tidak mudah tunduk pada arus politik. Bahkan ketika pernah dikaitkan dengan kubu tertentu, ia tetap menunjukkan kecenderungan untuk mengambil posisi yang tidak selalu nyaman bagi kelompok yang sedang dibicarakan.

Itulah sebabnya penunjukan ini tidak seharusnya dibaca semata-mata sebagai "Rocky masuk Istana".

Pertanyaan yang lebih penting adalah: apakah Istana sedang berubah karena Rocky, atau Rocky yang sedang berubah karena Istana?

Jawabannya belum ada.

Bahkan terlalu dini menyimpulkannya.

Satu hal yang jelas, hubungan Rocky dan Prabowo memiliki sejarah yang lebih panjang daripada sekadar penunjukan Wantimpres. Pada 2019, Prabowo pernah memasukkan Rocky dalam daftar orang yang diproyeksikan membantu pemerintahan. Pada 2024, Rocky sempat menawarkan dirinya sendiri jika diperlukan masuk pemerintahan, bahkan menyebut posisi Jaksa Agung sebagai jabatan yang ia inginkan. Pada saat yang sama, ia juga memprediksi hubungan Prabowo dengan Jokowi dapat mengalami benturan karena perbedaan prioritas kebijakan.

Ini menunjukkan satu hal: Rocky tidak pernah benar-benar jauh dari gelanggang kekuasaan Prabowo.

Tetapi kedekatan tidak otomatis berarti kepatuhan.

Justru di sinilah kualitas hubungan keduanya akan ditentukan.

Seorang penasihat presiden bukan orang yang tugasnya membenarkan keputusan presiden. Ia harus mampu menunjukkan risiko dari sebuah keputusan sebelum risiko itu berubah menjadi masalah. Ia harus bisa mengatakan bahwa suatu kebijakan populer belum tentu benar, dan kebijakan yang tidak populer belum tentu salah.

Jika Rocky mampu menjalankan fungsi itu, keberadaannya di Wantimpres justru dapat menjadi keuntungan bagi Prabowo.

Presiden membutuhkan cermin yang tidak selalu membuat wajah terlihat bagus.

Cermin yang hanya memantulkan wajah yang ingin dilihat pemiliknya tidak berguna. Demikian pula penasihat yang hanya mengatakan apa yang ingin didengar presiden.

Tetapi Rocky juga harus memahami bahwa kritik dari dalam memiliki disiplin yang berbeda dengan kritik dari luar. Di luar, retorika dapat mengguncang publik. Di dalam, argumentasi harus lebih terukur. Data harus kuat. Alternatif kebijakan harus tersedia. Kritik harus disertai jalan keluar.

Kalau tidak, Rocky hanya memindahkan panggung.

Dulu ia berbicara dari luar Istana. Kini ia memiliki akses ke ruang tempat keputusan politik dibentuk.

Maka ukuran keberhasilannya bukan seberapa sering ia tampil dan mengeluarkan pernyataan keras. Ukurannya adalah apakah pertimbangannya mampu mencegah kebijakan yang keliru, memperbaiki kebijakan yang bermasalah, dan membuat Presiden melihat konsekuensi yang mungkin luput dari pandangan.

Di sinilah masyarakat seharusnya menunggu, bukan buru-buru menghakimi.

Sebab, kritik paling sulit bukan kritik kepada pemerintah ketika kita tidak memiliki jabatan apa-apa.

Kritik paling mahal adalah kritik kepada pemerintah ketika kita sudah menjadi bagian dari lingkar kekuasaan.

Rocky kini berada di posisi itu.

Ia telah berpindah dari luar pagar ke dalam halaman Istana. Tetapi perpindahan tempat tidak boleh otomatis berarti perpindahan prinsip.

Justru sekarang pembuktiannya dimulai.

Jika kelak Rocky berani menyampaikan pertimbangan yang tidak menyenangkan kepada Prabowo, lalu pertimbangan itu tetap didengar, kita akan melihat sesuatu yang menarik: kekuasaan ternyata bisa memberi ruang bagi kritik.

Sebaliknya, jika kritik perlahan menghilang setelah kursi kekuasaan diberikan, masyarakat juga akan mendapatkan jawaban.

Bukan tentang apakah Rocky berubah menjadi pendukung Prabowo.

Melainkan tentang apakah seorang pengkritik mampu tetap menjadi pengkritik ketika orang yang dikritiknya kini menjadi orang yang memberinya ruang di dalam kekuasaan.

Itulah eksperimen sebenarnya.

Dan kali ini, Rocky tidak lagi berdiri di luar pagar sambil berteriak.

Ia sudah berada di dalam.

Karena itu, publik berhak menunggu satu hal: apakah keberanian Rocky masih sebesar keberaniannya ketika ia belum memiliki kursi di Istana? (***)]]> https://www.halomedan.com/news/66967/rocky-gerung-masuk-istana-kritik-masihkah-berjarak/ Rico Waas Ditabalkan Marga Ginting, Sebut sebagai Amanah Wed, 07 Oct 2026 01:09:00 +0700+0700 Karo. Bagi Rico, marga tersebut bukan sekadar identitas, tetapi amanah untuk mengenal dan memperkenalkan budaya Karo lebih luas.

Hal itu disampaikan Rico saat menerima Panitia Mburo Tedeh Ate sekaligus Penabalan Marga Wali Kota Medan di Balai Kota Medan, Senin (6/10/2026).

Prosesi penabalan bersama Ketua TP PKK Kota Medan Ny. Airin Rico Waas dijadwalkan berlangsung di Gedung TP PKK Kota Medan, 7 November 2026.

Rico mengaku bangga dipercaya menjadi bagian dari keluarga besar masyarakat Karo. Ia mengatakan, setelah menerima marga, dirinya memiliki tanggung jawab untuk ikut memperhatikan pemberdayaan masyarakat Karo sekaligus mempromosikan kebudayaannya.

«"Ini bukan hanya soal penabalan marga. Ada tanggung jawab khusus setelah saya ditabalkan, bagaimana saya memberikan perhatian terhadap pemberdayaan masyarakat Karo dan ikut mempromosikan kebudayaan Karo ke kancah nasional," kata Rico.»

Ia juga ingin memahami lebih dalam sejarah, bahasa, adat istiadat, musik tradisional dan tradisi Karo agar dapat menjelaskannya kepada masyarakat luas.

Rico berharap penabalan tersebut menjadi bagian dari kekerabatan dan memberikan manfaat bagi masyarakat Karo di Kota Medan. Ia juga menegaskan momentum tersebut tidak semestinya dipandang sebagai kepentingan politik.

Ketua Panitia Muhammad Edison Ginting mengatakan, prosesi akan dikemas dengan nuansa adat Karo. Sejumlah unsur budaya akan ditampilkan, seperti alat musik tradisional, tarian, nyanyian, prosesi adat dan tradisi manuk sangka atau makan nasi bersama.

"Kita akan menabalkan marga Wali Kota menjadi Ginting Suka bere-bere Tarigan, sedangkan Ketua TP PKK Kota Medan menjadi Beru Sembiring Pelawi," jelas Ginting.

Menurutnya, kegiatan tersebut sejalan dengan konsep "Medan untuk Semua" dan diharapkan memperkuat kekerabatan serta kebersamaan antarsuku di Kota Medan.

Tokoh masyarakat Karo Roy Fakhrabi menambahkan, kegiatan tersebut juga menjadi momentum memperkenalkan eksistensi masyarakat Karo di Kota Medan. Sejumlah kepala daerah, tokoh masyarakat dan tokoh adat direncanakan hadir.Kalau ingin, saya juga bisa buatkan 5 judul alternatif yang lebih menarik/clickable tetapi tetap bernuansa berita.red]]> https://www.halomedan.com/politik/66966/rico-waas-ditabalkan-marga-ginting-sebut-sebagai-amanah/ MK Nyatakan Permohonan soal Syarat Pendidikan Gibran Tak Dapat Diterima Wed, 07 Oct 2026 00:59:00 +0700+0700
Dalam pertimbangannya, MK menilai para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan tersebut. Sebab, para pemohon bukan pasangan calon dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

Mengutip unggahan MK, Mahkamah juga menyatakan tidak menemukan bukti yang meyakinkan berupa ijazah, sertifikat, atau diploma yang menunjukkan Gibran telah menamatkan pendidikan di luar negeri yang setara dengan SMA atau sederajat.

Dokumen certificate of attendance dan catatan akademik yang menjadi dasar penyetaraan pendidikan Gibran turut dipertimbangkan oleh Mahkamah.

Namun, MK menilai dokumen tersebut hanya menunjukkan kehadiran dalam proses pembelajaran dan tidak membuktikan bahwa Gibran telah menyelesaikan atau lulus dari pendidikan tersebut.
Meski demikian, MK menegaskan tidak dapat membatalkan kedudukan Gibran sebagai Wakil Presiden melalui permohonan tersebut.

Mahkamah menjelaskan, proses pencalonan presiden dan wakil presiden telah berakhir setelah pasangan calon terpilih dilantik pada 20 Oktober 2024.

Dengan demikian, persoalan terkait syarat pencalonan Gibran tidak lagi dapat diselesaikan melalui mekanisme perselisihan hasil Pemilihan Presiden.

Atas pertimbangan tersebut, MK menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena tidak memiliki kedudukan hukum dalam perkara tersebut.red

]]> https://www.halomedan.com/news/66965/mk-nyatakan-permohonan-soal-syarat-pendidikan-gibran-tak-dapat-diterima/ Syahganda: Jarak Gagasan Pemerintah dan Kebutuhan Masyarakat Diperkecil Tue, 06 Oct 2026 21:42:00 +0700+0700 Bakom RI) menegaskan arah penguatan komunikasi pemerintah yang mengutamakan penyampaian informasi secara sederhana, penyerapan aspirasi masyarakat, dan koordinasi lintas instansi. Pendekatan ini ditujukan untuk memperkecil jarak antara gagasan pemerintah dan kebutuhan masyarakat.

Dalam keterangan kepada media pada kegiatan serah terima jabatan, Kepala Bakom RI, Syahganda Nainggolan, Selasa sore, 6 Oktober 2026, menyampaikan bahwa pemerintah perlu lebih aktif memahami tanggapan masyarakat terhadap kebijakan dan pelaksanaan program. Komunikasi tidak hanya berfungsi menyampaikan pesan, tetapi juga mendengarkan usulan, masukan, keluhan, dan kritik publik.

"Jadi strategi kita adalah strategi mendengar tadi," ujar Syahganda.

Menurut Syahganda Nainggolan, Presiden mengarahkan Bakom untuk mendengarkan suara rakyat secara sungguh-sungguh. Bakom akan mengembangkan pendekatan aktif atau menjemput bola agar memperoleh umpan balik masyarakat, sekaligus membantu menjelaskan arah kebijakan pemerintah dengan bahasa yang mudah dipahami.

Untuk mendukung pendekatan tersebut, Bakom akan memperkuat kerja sama dengan unsur komunikasi dan kehumasan pada kementerian, lembaga, instansi vertikal, serta pemerintahan daerah hingga tingkat desa. Masukan masyarakat akan diteruskan kepada instansi terkait sesuai bidang kewenangannya.

Wakil Kepala Bakom RI, Fadli Tri Hartono menegaskan bahwa program, gagasan, dan kebijakan pemerintah harus dapat menjangkau masyarakat seluas-luasnya. Karena itu, penyampaian informasi perlu menggunakan bahasa sederhana agar masyarakat dapat memahami pesan pemerintah secara utuh.

Fadli Tri Hartono juga menyampaikan pentingnya mendengarkan masyarakat secara aktif dan meneruskan aspirasi kepada kementerian, lembaga terkait, serta Presiden. Kerja sama dengan media akan diperkuat untuk mendukung penyampaian informasi dan penerimaan masukan publik.

Bakom akan melanjutkan dan mengoptimalkan kapasitas yang telah tersedia, termasuk jejaring kehumasan, perangkat big data, hubungan dengan wartawan, serta pertemuan rutin bersama media.

Penguatan tersebut diarahkan untuk mendukung kerja komunikasi pemerintah yang lebih cepat dan responsif.

Melalui komunikasi dua arah, Bakom berupaya membantu masyarakat memahami kebijakan pemerintah sekaligus memastikan suara masyarakat dapat diterima oleh pihak yang berwenang. Rel
]]> https://www.halomedan.com/news/66964/syahganda-jarak-gagasan-pemerintah-dan-kebutuhan-masyarakat-diperkecil/ Gugatan Minta Gibran Didiskualifikasi Kandas di MK Tue, 06 Oct 2026 21:37:00 +0700+0700 halomedan.com - JAKARTA | – Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan gugatan terkait syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2024 tidak dapat diterima.
Putusan tersebut dibacakan dalam sidang di Gedung MK, Jakarta, Selasa (6/10/2026).

MK mengabulkan eksepsi mengenai kedudukan hukum atau legal standing para pemohon. Mahkamah menilai para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara tersebut.

Dengan pertimbangan tersebut, MK tidak melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok permohonan yang mempersoalkan syarat pendidikan Gibran.

Sebelumnya, para pemohon meminta MK mendiskualifikasi Gibran sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024. Mereka juga meminta sejumlah keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait pencalonan dan hasil Pilpres 2024 dibatalkan.
Persoalan yang diajukan berkaitan dengan pemenuhan syarat pendidikan calon wakil presiden. Para pemohon mempersoalkan dokumen dan ketentuan yang digunakan dalam proses pencalonan Gibran.

Dalam persidangan, MK turut mempertimbangkan berbagai hal yang berkaitan dengan bukti pendidikan tersebut. Namun, Mahkamah tidak sampai memutus apakah syarat pendidikan Gibran telah terpenuhi atau tidak.

Pasalnya, persoalan kedudukan hukum pemohon menjadi alasan utama perkara tersebut tidak dapat dilanjutkan ke pemeriksaan pokok permohonan.
Dengan demikian, putusan MK kali ini tidak menyatakan bahwa substansi persoalan syarat pendidikan Gibran terbukti atau tidak terbukti. Mahkamah hanya menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena pemohon dinilai tidak memiliki legal standing.red/dt

]]> https://www.halomedan.com/politik/66963/gugatan-minta-gibran-didiskualifikasi-kandas-di-mk/ KH. AKHMAD KHAMBALI: MOMENTUM MEMPERKUAT KOLABORASI ULAMA, UMARO, TNI, POLRI DAN UMAT Tue, 06 Oct 2026 20:21:00 +0700+0700

MEDAN — Kehadiran Kapolda Sumatera Utara Irjen. Pol. Sony Irawan, S.I.K., M.H. di Bumi Sumatera Utara disambut hangat dalam suasana penuh kebersamaan dan semangat persatuan.

Penyambutan tersebut menjadi momentum strategis untuk memperkuat sinergi seluruh komponen bangsa dalam menjaga keamanan, kedamaian dan kondusivitas Sumatera Utara.

Hadir dalam momentum tersebut Gubernur Sumatera Utara, Kajati Sumatera Utara, Kasdam I/Bukit Barisan, Danlantamal, jajaran Forkopimda Provinsi Sumatera Utara, Pejabat Utama Polda Sumut, serta para Kapolres seluruh kabupaten/kota se-Sumatera Utara.

Turut memberikan perhatian dan dukungan terhadap momentum tersebut KH. Akhmad Khambali, SE, MM., Ketua Umum Gema Santri Nusa, yang menegaskan bahwa kehadiran Kapolda Sumatera Utara merupakan energi baru bagi penguatan kolaborasi antara ulama, umaro, TNI, Polri dan seluruh elemen masyarakat.

BUKAN SEKADAR PENYAMBUTAN, TETAPI AWAL GERAKAN BESAR

KH. Akhmad Khambali mengatakan, penyambutan Kapolda Sumut tidak boleh berhenti pada seremoni, tetapi harus menjadi titik awal membangun gerakan bersama yang nyata dan berkelanjutan.

«"Kami menyambut Bapak Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol. Sony Irawan dengan penuh hormat dan optimisme. Kehadiran beliau kami maknai sebagai energi baru untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi menjaga Sumatera Utara tetap aman, damai, sejuk dan bermartabat," ujar KH. Akhmad Khambali.»

Menurutnya, Sumatera Utara memiliki kekuatan besar karena memiliki banyak tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, pemuda, organisasi kemasyarakatan serta unsur TNI dan Polri yang dapat bergerak bersama dalam satu visi.

«"Kalau ulama membimbing, umat bersatu, umaro mengayomi, TNI menjaga kedaulatan dan Polri melindungi masyarakat, maka insyaallah Sumatera Utara akan menjadi rumah besar yang aman, damai dan bermartabat," tegasnya.»

DUKUNG PENUH PROGRAM KAPOLRI

Gema Santri Nusa, lanjut KH. Akhmad Khambali, siap mengambil bagian dalam mendukung dan mengimplementasikan program-program prioritas Kapolri di wilayah Sumatera Utara.

Kolaborasi tersebut dapat diwujudkan melalui berbagai kegiatan keagamaan, sosial, kebangsaan dan pembinaan masyarakat, termasuk dakwah kebangsaan, sholawat kebangsaan, pembinaan generasi muda, penguatan moderasi beragama, pencegahan radikalisme dan ekstremisme, pemberantasan narkoba, serta gerakan menjaga kerukunan dan persatuan.

«"Program Kapolri harus kita turunkan dari tingkat institusi sampai ke tengah-tengah masyarakat. Jangan hanya menjadi program kepolisian, tetapi kita jadikan gerakan bersama. Gema Santri Nusa siap menjadi bagian dari gerakan tersebut," katanya.»

SINERGI TNI-POLRI DAN ULAMA UNTUK SUMUT

Kehadiran unsur Gubernur Sumatera Utara, Kajati Sumut, Kasdam I/Bukit Barisan, Lantamal, Polda Sumut dan jajaran Forkopimda menjadi simbol kuat bahwa keamanan dan pembangunan daerah merupakan tanggung jawab bersama.

KH. Akhmad Khambali menilai kolaborasi lintas institusi tersebut sangat penting menghadapi berbagai tantangan yang berkembang di tengah masyarakat.

Mulai dari hoaks, ujaran kebencian, provokasi, intoleransi, radikalisme, ekstremisme, narkoba, kenakalan remaja hingga potensi konflik sosial, semuanya membutuhkan pendekatan bersama yang mengedepankan komunikasi, edukasi dan keteladanan.

«"Kita jangan menunggu masalah menjadi besar. Ulama hadir memberikan pencerahan, pemerintah hadir memberikan pelayanan, TNI menjaga stabilitas, Polri memberikan perlindungan dan penegakan hukum, sementara masyarakat menjadi kekuatan utama dalam menjaga lingkungan masing-masing," jelasnya.»

DARI SUMATERA UTARA UNTUK INDONESIA

KH. Akhmad Khambali menegaskan, Sumatera Utara harus menjadi contoh bagaimana kekuatan Ulama, Umaro, TNI, Polri dan Umat dapat berjalan dalam satu frekuensi.

Menurutnya, keamanan bukan hanya tugas aparat, tetapi merupakan hasil dari kepercayaan, komunikasi dan gotong royong seluruh masyarakat.

«"Kita ingin membangun Sumatera Utara bukan hanya aman secara keamanan, tetapi juga aman secara sosial, damai secara kehidupan, kuat secara persatuan dan bermartabat dalam peradaban," ungkapnya.»

Ia berharap kepemimpinan Irjen Pol. Sony Irawan di Sumatera Utara dapat semakin memperkuat kedekatan Polri dengan masyarakat serta membuka ruang kolaborasi yang luas bersama para ulama dan tokoh masyarakat.

SATU BUMI, SATU SEMANGAT, SATU KOMITMEN

Momentum penyambutan Kapolda Sumatera Utara ini menjadi simbol bahwa seluruh elemen strategis Sumatera Utara siap berjalan bersama menjaga stabilitas daerah.

Ulama membimbing.
Umat bersatu.
Umaro mengayomi.
TNI menjaga.
Polri melindungi.

SATU KOMITMEN:

SUMATERA UTARA AMAN, DAMAI DAN BERMARTABAT.

Dari Bumi Sumatera Utara, seluruh elemen masyarakat menyampaikan pesan kuat:

"Kita boleh berbeda pilihan, tetapi kita satu tujuan.

Kita boleh berbeda latar belakang, tetapi kita satu Indonesia.

Kita boleh berbeda cara pandang, tetapi jangan pernah berbeda dalam menjaga persatuan."

Gema Santri Nusa siap bersinergi bersama Polda Sumatera Utara dan seluruh Forkopimda untuk mengawal program-program Kapolri, memperkuat ketahanan sosial masyarakat, serta membangun Sumatera Utara yang aman, damai, sejuk, religius dan bermartabat.

Dari Sumut untuk Indonesia.
Bersama menjaga persatuan.
Bersama merawat kedamaian.
Bersama membangun negeri]]> https://www.halomedan.com/news/66962/kh-akhmad-khambali-momentum-memperkuat-kolaborasi-ulama-umaro-tni-polri-dan-umat/