https://www.halomedan.com/ Halo Medan | Berani Tampil Beda Fri, 07 Aug 2026 01:04:01 +0700+0700 id-ID Polemik PETI di Mandailing Natal: Ketika Surat Edaran Bupati Diuji "Urusan Perut" dan Dugaan Keterlibatan Oknum Kepala Desa Thu, 06 Aug 2026 23:39:00 +0700+0700 Oleh : H Syahrir Nasution
Madina - Oknum Kepala Desa Muara Botung, Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal (Madina), yang diduga tidak mengindahkan Surat Edaran Bupati terkait penutupan Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI), memiliki fasilitas pengolahan ilegal (galundung), serta dinilai mengabaikan unsur pimpinan daerah, termasuk Wakil Bupati Madina.


Pemberitaan masif mengenai dugaan pembangkangan terhadap kebijakan larangan PETI, lambannya penindakan aparat penegak hukum serta Satgas daerah, dan dilema ekonomi masyarakat penambang.


Desa Muara Botung, Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara.


Pasca diterbitkannya Surat Edaran Bupati jilid kedua, dengan rencana aktivasi penindakan oleh Satgas dan OPD terkait yang dijadwalkan baru akan efektif mulai 18 Agustus mendatang.


Kebijakan penutupan menghadapi resistensi kuat karena belum adanya solusi konkret berupa penyediaan lapangan pekerjaan alternatif bagi masyarakat yang menggantungkan hidup pada sektor PETI, ditambah lemahnya ketegasan sanksi etik dan hukum terhadap oknum pejabat desa.


Penanganan masalah ini memerlukan pendekatan komprehensif: tidak hanya penegakan hukum yang berkeadilan tanpa pandang bulu, tetapi juga intervensi kebijakan sosial-ekonomi yang berpihak pada perut rakyat agar transisi dari sektor tambang ilegal berjalan manusiawi dan berkelanjutan.


Kajian Mendalam: Antara Kepatuhan Hukum dan Realitas "Urusan Perut"


Persoalan Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Mandailing Natal kembali meruncing setelah munculnya dugaan keterlibatan oknum Kepala Desa Muara Botung yang mengabaikan Surat Edaran Bupati Madina. Situasi ini bukan sekadar pelanggaran administratif atau pembangkangan birokrasi semata, melainkan manifestasi dari karut-marut tata kelola sumber daya alam yang bersinggungan langsung dengan perut rakyat dan lemahnya penegakan hukum (law enforcement).


1. Aspek Yuridis dan Pelanggaran Hukum
Secara hukum positif di Indonesia, aktivitas PETI jelas merupakan tindak pidana berat yang diatur dalam regulasi nasional:
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba):
Pasal 158 menegaskan bahwa setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin (IUP, IPR, atau IUPK) dapat dipidana dengan penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp100 miliar.
Sanksi ini juga berlaku bagi pihak yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian (galundung), pengangkutan, hingga penjualan mineral yang bukan dari pemegang izin resmi.


Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:
Sebagai seorang aparatur pemerintahan desa, Kepala Desa terikat pada sumpah/janji jabatan serta larangan untuk melanggar hukum dan menciderai kepercayaan publik. Pembangkangan terhadap kebijakan kepala daerah mencederai etika penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (good governance).


2. Kritik Tajam terhadap Kinerja Pemerintah Daerah dan Aparat
Penerbitan Surat Edaran Bupati jilid pertama hingga kedua terbukti kehilangan giginya di lapangan. Kebijakan yang hanya bersifat imbauan tanpa instrumen penindakan yang cepat dan terukur justru menciptakan kesan pembiaran.


Informasi yang menyebutkan bahwa Satgas dan OPD terkait baru akan aktif melakukan penindakan mulai 18 Agustus mendatang menuai tanda tanya besar dari masyarakat. Jeda waktu yang cukup lama ini memberikan ruang bagi para pelaku, termasuk oknum-oknum tertentu, untuk mengamankan aset atau tetap melanjutkan aktivitas ilegal.


Lebih ironis lagi, penanganan ini seolah mengabaikan posisi strategis Wakil Bupati Madina yang notabene merupakan putra daerah setempat.


Ketika pimpinan tertinggi di daerah tidak diindahkan oleh bawahannya sendiri (kepala desa), hal ini menunjukkan terjadinya erosi kewibawaan birokrasi (erosion of authority).


3. Sisi Lain: Kegagalan Negara Menyiapkan Lapangan Pekerjaan Alternatif
Kritik keras juga harus dialamatkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal terkait ketiadaan solusi ekonomi jangka pendek dan menengah.


Sampai hari ini, pemerintah daerah belum terlihat serius menyediakan lapangan pekerjaan pengganti yang siap menyerap ribuan tenaga kerja yang selama ini menggantungkan hidupnya di sektor PETI.


Ungkapan lokal yang berbunyi:

"Bagaimana kalau sudah tidak ada lagi isi piring panganan besok..."


Merupakan cerminan psikologis paling jujur dari masyarakat bawah. Bagi mereka, larangan penambangan tanpa disertai pembukaan lapangan kerja atau skema ekonomi transisional (seperti Wilayah Pertambangan Rakyat/WPR yang legal atau program padat karya) sama artinya dengan vonis mati kelaparan. Negara tidak boleh hanya hadir dengan bahasa larangan dan penertiban, tanpa pernah menuntaskan akar masalah kemiskinan dan pengangguran.


Tinjauan Etis Berdasarkan UU Pers dan UU ITE


Pemberitaan dan penyebaran informasi terkait kasus ini wajib tunduk pada koridor hukum yang berlaku agar tetap akuntabel:


Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers: Mewajibkan pers untuk menyajikan informasi yang berimbang, akurat, memegang teguh kode etik jurnalistik, serta memberikan ruang jawab kepada pihak-pihak yang disudutkan (termasuk oknum Kades dan pihak Pemkab Madina), demi mencerdaskan kehidupan berbangsa.


Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE):


Mengingatkan masyarakat dan media sosial agar menyebarkan fakta, data, dan kritik konstruktif yang berbasis bukti, bukan atas dasar fitnah atau pencemaran nama baik, sehingga diskusi publik tetap berada pada koridor hukum yang sah.


Kesimpulan dan Penutup:


Ujian Kepemimpinan dan Jalan Keluar yang Mencerdaskan
Kasus pembangkangan oknum Kepala Desa Muara Botung terhadap Surat Edaran Bupati Madina membuka mata kita bahwa penegakan hukum di daerah tidak akan pernah berhasil jika hanya didekati dengan pendekatan birokratis di atas kertas.


Catatan Kritis untuk Bupati Madina: Ketegasan seorang kepala daerah sedang diuji di ujung masa jabatannya atau di tengah masa kepemimpinannya.


Bupati tidak boleh ragu memberikan sanksi tegas—baik administratif berupa pemberhentian sementara hingga proses hukum pidana—kepada oknum aparatur desa yang membelot. Pembiaran terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh aparatnya sendiri akan menghancurkan legitimasi moral pemerintah kabupaten di mata rakyat.


Namun di sisi lain, Bupati dan jajaran Forkopimda wajib introspeksi diri. Penertiban PETI tidak boleh berhenti pada seremoni rapat OPD atau pembentukan Satgas di atas meja.


Negara harus hadir dengan solusi nyata: percepat penetapan WPR (Wilayah Pertambangan Rakyat) bagi penambang kecil yang taat aturan, atau sediakan alokasi anggaran dan program padat karya yang langsung menyentuh "isi piring panganan" rakyat setiap hari.


Mencerdaskan masyarakat bukan berarti memaksa mereka patuh tanpa makan, melainkan menertibkan oknum yang serakah sambil merangkul rakyat kecil melalui keadilan sosial yang nyata. Hukum harus ditegakkan setegak-tegaknya, tetapi perut rakyat harus diselamatkan secepat-cepatnya.

(Jasuti)]]> https://www.halomedan.com/Berita/66472/polemik-peti-di-mandailing-natal-ketika-surat-edaran-bupati-diuji-quoturusan-perutquot-dan-dugaan-keterlibatan-oknum-kepala-desa/ Program Studi D3 Perpajakan Fakultas Sosial Sains UNPAB Resmi Raih Akreditasi Unggul dari LAMEMBA Thu, 06 Aug 2026 20:00:00 +0700+0700 Studi Diploma Tiga (D3) Perpajakan, Fakultas Sosial Sains, resmi memperoleh Akreditasi Unggul dari Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi (LAMEMBA). Predikat ini menjadi pengakuan atas kualitas penyelenggaraan pendidikan yang telah memenuhi standar mutu pendidikan tinggi terbaik di Indonesia.

Penetapan Akreditasi Unggul tersebut berdasarkan Keputusan LAMEMBA Nomor 199/DE/A.5/LAMEMBA-U/VII/2026 yang diterbitkan pada 24 Juli 2026. Sertifikat akreditasi menyatakan bahwa Program Studi Perpajakan Program Diploma III Universitas Pembangunan Panca Budi, Kota Medan memperoleh status Terakreditasi Unggul, dengan masa berlaku selama lima tahun, terhitung sejak 24 Juli 2026 hingga 24 Juli 2031.

Capaian ini merupakan hasil dari komitmen berkelanjutan UNPAB dalam membangun sistem pendidikan yang berkualitas melalui penguatan tata kelola, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, penyempurnaan kurikulum berbasis kebutuhan industri, serta pengembangan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kerja sama dengan berbagai mitra strategis.

Di bawah kepemimpinan Ketua Program Studi D3 Perpajakan, Noviani, S.E., M.Si., berbagai program peningkatan mutu akademik terus diimplementasikan secara konsisten. Mulai dari pengembangan pembelajaran yang adaptif terhadap dinamika regulasi perpajakan, peningkatan kompetensi dosen, hingga penguatan hubungan dengan dunia usaha, dunia industri, dan instansi pemerintah sebagai mitra pembelajaran mahasiswa.

Keberhasilan ini juga tidak terlepas dari dukungan dan pembinaan Dekan Fakultas Sosial Sains, Assoc. Prof. Dr. E. Rusiadi, S.E., M.Si., yang terus mendorong budaya mutu di lingkungan fakultas. Raihan Akreditasi Unggul menjadi bukti nyata komitmen Fakultas Sosial Sains UNPAB dalam menghasilkan lulusan yang kompeten, profesional, dan siap bersaing di tingkat nasional maupun internasional.

Status Akreditasi Unggul memberikan nilai tambah bagi Program Studi D3 Perpajakan dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat sekaligus memperkuat daya saing lulusan di dunia kerja. Selain itu, pencapaian ini semakin mempertegas posisi UNPAB sebagai perguruan tinggi yang konsisten menghadirkan pendidikan tinggi berkualitas, relevan dengan perkembangan zaman, serta berorientasi pada kebutuhan dunia profesional.

Melalui capaian ini, Universitas Pembangunan Panca Budi akan terus memperkuat budaya peningkatan mutu secara berkelanjutan sebagai bagian dari komitmennya dalam mencetak sumber daya manusia unggul yang mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan bangsa.red]]> https://www.halomedan.com/news/66471/program-studi-d3-perpajakan-fakultas-sosial-sains-unpab-resmi-raih-akreditasi-unggul-dari-lamemba/ Asintel Satlap Tricakti Beri Penjelasan Terkait Penanganan 53 Ton Pasir Timah di Air Merbau Thu, 06 Aug 2026 19:31:00 +0700+0700 PANGKALPINANG – Asisten Intelijen (Asintel) Satlap Tricakti, Kolonel Inf Rudi Firmansyah, memberikan penjelasan mengenai pemberitaan yang berkembang terkait penanganan 53 ton pasir timah di salah satu rumah di kawasan Air Merbau, Kabupaten Belitung. Menurutnya, terdapat sejumlah hal yang perlu diluruskan agar masyarakat memperoleh informasi yang utuh.
Rudi menjelaskan, berdasarkan data yang dimiliki Satlap Tricakti, material tersebut merupakan milik mitra PT Timah yang telah tercatat dalam pengawasan Satlap. Ia mengatakan salah satu tugas Satlap Tricakti adalah melakukan pendampingan dan pengawasan terhadap tata kelola timah, termasuk menertibkan aktivitas yang diduga ilegal.
"Kami mendata barang-barang milik mitra PT Timah agar tidak terjadi penyelewengan. Setelah didata, jumlahnya akan dicek secara berkala. Jika ada perubahan jumlah, tentu akan dimintai penjelasan," ujarnya.
Ia menerangkan, sejumlah mitra PT Timah untuk sementara menyimpan material di gudang atau rumah pribadi karena kapasitas gudang yang tersedia disebut sedang penuh. Menurutnya, penyimpanan tersebut dilakukan dengan mekanisme wajib lapor kepada Satlap Tricakti, sehingga keberadaan dan jumlah barang tetap berada dalam pengawasan.
Rudi menyebut Satlap Tricakti sebelumnya telah menyampaikan informasi tersebut kepada Kapolres Belitung. Dalam penjelasannya, Satlap menyampaikan bahwa material tersebut telah didata sebagai milik mitra PT Timah dan berada dalam pengawasan.
Namun, kata dia, pihaknya kemudian mengetahui adanya tindakan lanjutan berupa pengamanan barang oleh personil Ditreskrimsus Polda Babel. Kondisi itu, menurut Rudi, menimbulkan kesan adanya perbedaan pemahaman di lapangan.
"Kami menganggap ini lebih kepada miskomunikasi. Sebelumnya kami sudah menjelaskan status barang yang kami awasi, tetapi kemudian ada tindakan lanjutan sehingga muncul dugaan ilegal. Karena itu kami merasa perlu memberikan penjelasan," katanya.
Terkait dugaan pelanggaran hukum, Rudi menegaskan Satlap Tricakti tidak pernah menghalangi proses penegakan hukum. Ia mengatakan saat barang diamankan, personel Satlap tidak melakukan intervensi dan membiarkan aparat kepolisian menjalankan tugasnya.
"Silakan dilakukan pemeriksaan. Kalau memang terbukti ilegal, katakan ilegal. Tetapi apabila hasil pemeriksaan menunjukkan tidak ilegal, maka sampaikan juga apa adanya. Kami tidak menghalangi maupun mengintimidasi siapa pun," ujarnya.
Rudi juga menjelaskan bahwa keberadaan material di lokasi penyimpanan bukan berarti terdapat indikasi penyelundupan. Menurutnya, dugaan penyelundupan harus dibuktikan melalui proses hukum dan fakta-fakta yang ditemukan dalam penyidikan.
Ia menambahkan, Satlap Tricakti bersama PT Timah terus berupaya mengoptimalkan kapasitas gudang agar material milik mitra yang telah terdata dapat dipindahkan ke lokasi penyimpanan resmi.
Lebih lanjut, Rudi menyebut kerja sama yang menjadi dasar penyimpanan material tersebut berkaitan dengan Surat Perintah Kerja (SPK) CV Heiro Jaya Persada yang berada di wilayah Belitung dan Belitung Timur.
Ia berharap seluruh pihak dapat mengedepankan koordinasi antarlembaga agar tidak terjadi perbedaan persepsi dalam penanganan perkara. Menurutnya, klarifikasi mengenai status material juga dapat diperoleh melalui PT Timah terkait kemitraan maupun data pengawasan yang telah dilakukan Satlap Tricakti.
Sementara itu, status hukum atas 53 ton pasir timah yang telah diamankan saat ini masih berada dalam proses penanganan aparat kepolisian. Penentuan ada atau tidaknya unsur pelanggaran hukum sepenuhnya akan bergantung pada hasil penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.]]> https://www.halomedan.com/Berita/66470/asintel-satlap-tricakti-beri-penjelasan-terkait-penanganan-53-ton-pasir-timah-di-air-merbau/ Mahasiswa Taiwan Gelar Pengabdian Masyarakat di Indramayu, Perkuat Edukasi Migrasi Aman dan Pendidikan Thu, 06 Aug 2026 15:29:00 +0700+0700 Indramayu – Sejumlah mahasiswa dari Taiwan melaksanakan program pengabdian masyarakat di Desa Juntiweden, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, sebagai bagian dari MOE Overseas & New Southbound Internship Program. Program ini merupakan upaya pemerintah Taiwan untuk mempererat hubungan dengan negara-negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia, melalui kolaborasi di bidang pendidikan, penelitian, dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam kegiatan tersebut, Migrant CARE Indramayu bertindak sebagai tuan rumah yang memfasilitasi seluruh rangkaian aktivitas para mahasiswa selama berada di Indonesia. Indramayu dipilih karena dikenal sebagai salah satu daerah pengirim pekerja migran terbesar di Indonesia.

Kepala Desa Juntiweden, Carsudi, menyambut hangat kedatangan rombongan mahasiswa asal Taiwan. Menurutnya, kehadiran mereka menjadi kesempatan berharga bagi masyarakat desa untuk saling belajar dan bertukar pengalaman.

"Saya berharap warga dan komunitas di Desa Juntiweden bisa belajar banyak dari teman-teman Taiwan ini. Semoga para mahasiswa betah dan kerasan tinggal di sini," ujar Carsudi saat penyambutan di Balai Desa Juntiweden.

Sementara itu, pembimbing kegiatan, Prof. Li-fang Liang dari National Dong Hwa University (NDHU), berharap para mahasiswa memperoleh pengalaman berharga selama tinggal bersama masyarakat Indonesia selama hampir satu bulan.

"Terlepas dari berbagai kegiatan yang akan kami lakukan di sini, kesempatan ini sangat berharga bagi kami untuk belajar langsung dari masyarakat Indonesia," kata Li-fang. Dosen NDHU tersebut telah puluhan tahun meneliti isu migrasi, termasuk kehidupan pekerja migran Indonesia di Taiwan.

Program pengabdian masyarakat ini terbagi dalam dua fokus utama, yakni pemberdayaan masyarakat dan pendidikan.

Pada sektor pemberdayaan masyarakat, sasaran kegiatan meliputi komunitas pekerja migran, mantan pekerja migran yang tergabung dalam Desa Peduli Buruh Migran (DESBUMI), calon pekerja migran, hingga anak-anak pekerja migran yang ditinggalkan orang tuanya.

Berbagai kegiatan disiapkan, di antaranya workshop migrasi aman yang membahas hak-hak pekerja migran di Taiwan, perbedaan budaya Indonesia dan Taiwan, serta sosialisasi mengenai kesehatan mental.

Melalui pelatihan tersebut, peserta diharapkan mampu menjadi agen edukasi bagi calon pekerja migran Indonesia, khususnya yang akan bekerja di Taiwan. Mereka dibekali pemahaman agar tidak mudah terjebak bujuk rayu calo, menghindari praktik kerja paksa, memahami hak-haknya sebagai pekerja, serta mengetahui langkah yang harus ditempuh ketika menghadapi persoalan di negara tujuan.

Program ini disusun berdasarkan berbagai temuan yang menunjukkan masih banyak pekerja migran belum memahami perbedaan antara memperjuangkan hak dan dianggap melawan majikan. Akibatnya, tidak sedikit yang menerima upah di bawah standar, dipaksa mengerjakan pekerjaan di luar kontrak, hingga memilih jalur keberangkatan ilegal karena kurangnya informasi.

Selain itu, mahasiswa Taiwan juga akan memberikan pelatihan mengenai pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang diterapkan di Taiwan. Mereka turut dijadwalkan berpartisipasi dalam rangkaian peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus bersama masyarakat Desa Juntiweden.

Di bidang pendidikan, program dilaksanakan bekerja sama dengan SDN Juntiweden II. Para siswa diperkenalkan dengan budaya Taiwan melalui kegiatan membuat kaligrafi Mandarin, membaca buku berbahasa Mandarin, hingga bermain board game edukatif bersama mahasiswa.

Melalui interaksi tersebut, diharapkan para pelajar memiliki motivasi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, termasuk membuka peluang belajar ke luar negeri, bukan semata-mata bekerja di sektor informal.

Program ini juga menjadi respons atas fenomena menurunnya minat sebagian pelajar di Indramayu untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Banyak di antara mereka lebih memilih bekerja ke luar negeri karena dianggap menawarkan penghasilan lebih besar meski tanpa pendidikan tinggi.

Melalui kolaborasi ini, mahasiswa Taiwan tidak hanya berbagi pengetahuan, tetapi juga membangun pertukaran budaya dan memperkuat hubungan masyarakat Indonesia–Taiwan melalui pendekatan pendidikan, pemberdayaan masyarakat, dan perlindungan pekerja migran.

Penulis: Vanny El Rahman, Peneliti Doktoral Asia-Pacific Regional Studies, National Dong Hwa University (NDHU), Taiwan.]]> https://www.halomedan.com/Berita/66469/mahasiswa-taiwan-gelar-pengabdian-masyarakat-di-indramayu-perkuat-edukasi-migrasi-aman-dan-pendidikan/ Pelatihan Vokasi Nasional Batch 4 Dibuka, Kemnaker Ajak Masyarakat Tingkatkan Kompetensi Thu, 06 Aug 2026 15:25:00 +0700+0700 Pelatihan Vokasi Nasional (PVN) Batch 4 mulai 29 Juli hingga 12 Agustus 2026 melalui platform Skillhub di skillhub.kemnaker.go.id. Program ini menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk meningkatkan keterampilan melalui pelatihan berbasis kompetensi yang disesuaikan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri.

Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Binalavotas) Kemnaker Darmawansyah mengatakan, perkembangan dunia kerja yang semakin dinamis menuntut tenaga kerja untuk terus meningkatkan kompetensinya. Oleh karena itu, Kemnaker terus menghadirkan berbagai program vokasi agar semakin banyak masyarakat memiliki keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja.

"Melalui Pelatihan Vokasi Nasional Batch 4, kami ingin memberikan kesempatan yang lebih luas kepada masyarakat untuk mengembangkan kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja. Bekal keterampilan yang dimiliki diharapkan dapat membuka lebih banyak peluang, baik untuk bekerja maupun berwirausaha," ujar Darmawansyah melalui siaran pers Biro Humas Kemnaker, Senin (3/8/2026).

Menurutnya, seluruh program pelatihan dirancang dengan pendekatan berbasis kompetensi sehingga peserta tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi juga keterampilan yang dapat diterapkan di dunia kerja.

Ia mengajak masyarakat untuk memanfaatkan kesempatan tersebut dengan memilih program pelatihan yang sesuai dengan minat dan kebutuhan pengembangan kompetensinya.

Sejalan dengan dibukanya PVN Batch 4, Kemnaker telah menetapkan tahapan pelaksanaan program. Pendaftaran berlangsung hingga 12 Agustus 2026, dilanjutkan seleksi peserta pada 13–19 Agustus 2026, pengumuman hasil seleksi pada 20 Agustus 2026, dan pelatihan dimulai pada 26 Agustus 2026.

"Jangan lewatkan kesempatan ini. Manfaatkan Pelatihan Vokasi Nasional Batch 4 untuk meningkatkan keterampilan dan memperkuat kesiapan menghadapi dunia kerja yang terus berkembang," kata Darmawansyah.rel]]> https://www.halomedan.com/info/66468/pelatihan-vokasi-nasional-batch-4-dibuka-kemnaker-ajak-masyarakat-tingkatkan-kompetensi/ Konsisten Hampir Satu Dekade, Dulux Raih Top Brand Award 2026 Thu, 06 Aug 2026 15:23:00 +0700+0700
Survei independen Top Brand Index (TBI) Fase 2 Tahun 2026 yang dilakukan Frontier Research menunjukkan Dulux mencatatkan TBI sebesar 39,56% pada kategori Cat Tembok Eksterior dan 37,37% pada kategori Cat Tembok Interior. Angka tersebut menjadi indeks tertinggi pada masing-masing kategori.
Menanggapi pencapaian tersebut, Nina Melisa Pelawi, Head of Marketing PT ICI Paints Indonesia (AkzoNobel Decorative Paints Indonesia), mengatakan bahwa penghargaan ini menjadi bukti bahwa inovasi dan kualitas yang terus dihadirkan Dulux mampu menjawab kebutuhan konsumen Indonesia yang terus berkembang.
"Bagi kami, penghargaan ini bukan sekadar pencapaian, melainkan bukti bahwa inovasi dan kualitas yang terus kami hadirkan mampu menjawab kebutuhan konsumen Indonesia yang semakin berkembang. Kini, konsumen tidak hanya mempertimbangkan estetika, tetapi juga mengutamakan solusi pengecatan yang memberikan perlindungan optimal, daya tahan lebih baik, serta nilai jangka panjang bagi hunian mereka," ujar Nina.
Ketika Rumah Menjadi Aset, Bukan Sekadar Tempat Tinggal
Pencapaian ini hadir di tengah perubahan perilaku konsumen Indonesia yang semakin memandang rumah bukan sekadar tempat tinggal, melainkan aset jangka panjang yang perlu dijaga kualitas dan nilainya. Sejalan dengan itu, keputusan dalam memilih material bangunan, termasuk cat dekoratif, kini semakin mempertimbangkan perlindungan, daya tahan, kemudahan perawatan, serta kualitas ruang hidup secara keseluruhan. Konsumen juga semakin bersedia berinvestasi pada produk yang menawarkan manfaat fungsional, seperti ketahanan terhadap cuaca ekstrem, kemudahan perawatan, dan daya tahan warna jangka panjang, sehingga premiumisasi menjadi arah baru pasar cat dekoratif di Indonesia.
Top Brand Award 2026 yang diselenggarakan oleh Frontier bersama Majalah MARKETING mengusung tema "Respectful Brand", yang menekankan pentingnya kepercayaan dan loyalitas konsumen sebagai fondasi kekuatan sebuah merek. Handi Irawan D., CEO Frontier sekaligus Founder Top Brand Award, mengatakan "Top Brand Award bukan sekadar penghargaan atas pencapaian masa lalu, melainkan indikator keberlanjutan merek di masa depan. Merek yang mampu bertahan adalah brand yang tidak hanya dikenal, tetapi juga dipuja konsumennya," ujar Handi.
Penghargaan ini ditentukan berdasarkan survei independen Frontier Research di 15 kota besar di Indonesia yang melibatkan sekitar 12.000 responden. Penilaian dilakukan melalui tiga indikator utama, yaitu Top of Mind Awareness, Last Usage, dan Future Intention, yang mengukur kekuatan merek dalam membangun kesadaran, mendorong penggunaan, serta mempertahankan loyalitas konsumen.[1]
Inovasi yang Tidak Berhenti di Produk
Komitmen tersebut diwujudkan tidak hanya melalui pengembangan produk, tetapi juga lewat inovasi yang membantu masyarakat menciptakan ruang hidup yang lebih nyaman. Salah satunya melalui inisiatif Dulux Colour of the Year, yang setiap tahunnya dikembangkan oleh Global Aesthetic Center AkzoNobel berdasarkan riset tren warna, desain, budaya, ekonomi, dan sosial. Untuk tahun 2026, AkzoNobel menghadirkan Rhythm of Blues™ melalui kampanye #TemukanTenangmu, yang mengajak masyarakat menemukan ketenangan melalui warna dan ruang di sekitarnya, karena Dulux percaya bahwa ketenangan adalah hak setiap orang.
Rhythm of Blues™ menghadirkan tiga nuansa biru yang merepresentasikan ritme hidup yang berbeda. Slow Swing™ membantu menciptakan suasana tenang untuk beristirahat dan memulihkan energi, Mellow Flow™ menghadirkan rasa seimbang dan kebersamaan, sementara Free Groove™ memberi ruang bagi kreativitas dan ekspresi tanpa menghilangkan kenyamanan. Melalui pendekatan ini, Dulux ingin menunjukkan bahwa setiap orang memiliki cara dan ritmenya masing-masing dalam menemukan ketenangan.
Sejalan dengan komitmen global AkzoNobel, Dulux terus menghadirkan inovasi produk yang menjawab kebutuhan konsumen yang terus berkembang, mulai dari perlindungan hunian yang lebih optimal, daya tahan yang lebih baik, hingga kemudahan aplikasi.
"Kami percaya bahwa inovasi harus mampu menjawab kebutuhan nyata konsumen dan memberikan solusi yang relevan dalam kehidupan sehari-hari. Kepercayaan konsumen dibangun melalui kualitas yang konsisten serta kemampuan kami untuk terus memahami kebutuhan mereka," imbuh Nina.
"Top Brand Award menjadi motivasi bagi kami untuk terus berinovasi dan menghadirkan produk serta solusi yang relevan bagi kebutuhan konsumen Indonesia," tutup Nina.r]]> https://www.halomedan.com/ekbis/66467/konsisten-hampir-satu-dekade-dulux-raih-top-brand-award-2026/ Menaker Beberkan Langkah Pemerintah Perkuat Kesejahteraan dan Pelindunga n Pekerja Thu, 06 Aug 2026 15:22:00 +0700+0700 Menaker) Yassierli memaparkan berbagai langkah pemerintah untuk memperkuat kesejahteraan, pelindungan, dan kompetensi pekerja saat membuka Musyawarah Nasional Federasi Serikat Pekerja Percetakan, Penerbitan, dan Media Informasi (FSP PPMI) SPSI di Surakarta, Jawa Tengah, Sabtu (1/8/2026).

Menaker mengatakan berbagai kebijakan ketenagakerjaan disusun berdasarkan kebutuhan di lapangan dengan melibatkan pekerja, serikat buruh, dunia usaha, dan para pemangku kepentingan. Menurutnya, kolaborasi menjadi pilar utama penting dalam membangun hubungan industrial yang harmonis, produktif, dan berkelanjutan.

"Hubungan industrial yang baik hanya dapat terwujud apabila pemerintah, pengusaha, dan pekerja terus membangun dialog serta saling percaya dalam mencari solusi atas setiap tantangan ketenagakerjaan," ujar Yassierli.

Komitmen pemerintah memperkuat kesejahteraan dan pelindungan pekerja diwujudkan melalui berbagai kebijakan ketenagakerjaan. Salah satunya melalui penyempurnaan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) bagi pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Program tersebut memberikan dukungan penghasilan selama masa transisi sekaligus akses pelatihan untuk meningkatkan kompetensi.

Selain itu, pemerintah memperluas pelindungan pekerja melalui pengesahan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT), pemberian Bonus Hari Raya (BHR) bagi pengemudi transportasi berbasis aplikasi, keringanan iuran jaminan sosial bagi pekerja sektor informal, serta ratifikasi Konvensi ILO Nomor 188 untuk memperkuat pelindungan awak kapal perikanan Indonesia.

Menaker menambahkan pemerintah juga terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui program pelatihan vokasi dan Program Pemagangan Nasional. Kedua program tersebut disiapkan untuk memperkuat kompetensi tenaga kerja agar selaras dengan kebutuhan industri.

"Kami ingin setiap pekerja Indonesia memiliki kesempatan untuk meningkatkan kompetensinya sehingga semakin siap menghadapi perubahan dunia kerja dan memiliki daya saing yang lebih tinggi," tutur Yassierli.

Menaker mengajak pengusaha dan serikat pekerja untuk terus memperkuat kolaborasi dalam membangun hubungan industrial yang harmonis.

"Kerja sama menjadi kunci untuk menciptakan lapangan kerja yang berkualitas sekaligus meningkatkan kesejahteraan pekerja," ucapnya.

Sementara itu, Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, mengajak seluruh serikat pekerja untuk terus memperkuat organisasi agar mampu menghadapi berbagai tantangan dunia ketenagakerjaan.

"Organisasi pekerja yang kuat menjadi pilar utama penting dalam memperjuangkan hak-hak buruh sekaligus menjaga hubungan industrial yang sehat," kata Said Iqbal.rel]]> https://www.halomedan.com/news/66466/menaker-beberkan-langkah-pemerintah-perkuat-kesejahteraan-dan-pelindunga-n-pekerja/ Wamenaker Tekankan Penguatan Kompetensi dan Kemampuan Bahasa untuk Perlu as Peluang Kerja Thu, 06 Aug 2026 15:20:00 +0700+0700 Wamenaker) Afriansyah Noor menekankan pentingnya penguatan kompetensi dan kemampuan bahasa bagi peserta pelatihan vokasi untuk memperluas peluang kerja.

"Ke depan, kemampuan bahasa perlu semakin diperkuat dalam pelatihan vokasi. Kebutuhan tenaga kerja di luar negeri cukup besar, sehingga peserta tidak hanya harus memiliki keterampilan teknis, tetapi juga kemampuan bahasa yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja," ujar Wamenaker saat meninjau pelaksanaan Program Pelatihan Vokasi Nasional (PVN) di Balai Latihan Kerja dan Pengembangan Produktivitas (BLKPP) Yogyakarta, Jumat (31/7/2026).

Dalam peninjauan tersebut, Wamenaker juga berdialog dengan peserta pelatihan mengenai pelaksanaan pelatihan vokasi dan peluang kerja yang dapat dimanfaatkan setelah memiliki kompetensi sesuai kebutuhan dunia kerja.

Menurut Wamenaker, pelatihan vokasi harus terus menyesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja agar lulusannya memiliki kompetensi yang relevan dan mampu bersaing. Selain keterampilan teknis, kemampuan bahasa juga menjadi nilai tambah, terutama bagi peserta yang ingin memanfaatkan peluang kerja di luar negeri.

Ia menjelaskan, sejumlah negara tujuan penempatan tenaga kerja mensyaratkan kemampuan bahasa sesuai standar yang berlaku. Untuk Jepang, misalnya, calon pekerja umumnya harus memiliki kemampuan bahasa Jepang minimal level N4, yaitu tingkat kemampuan dasar—menengah bahasa Jepang.

Wamenaker juga mengingatkan peserta yang berminat bekerja ke luar negeri agar cermat dalam memilih perusahaan penempatan dan tidak mudah tergiur dengan tawaran kerja yang tidak jelas.

"Jangan sampai salah memilih perusahaan penempatan. Pemerintah terus melakukan pengawasan terhadap perusahaan penempatan yang melanggar aturan, termasuk memberikan tindakan tegas dengan mencabut izin operasionalnya," tegas Wamenaker.r]]> https://www.halomedan.com/politik/66465/wamenaker-tekankan-penguatan-kompetensi-dan-kemampuan-bahasa-untuk-perlu-as-peluang-kerja/ Menaker: Penyandang Disabilitas Harus Mendapat Kesempatan Kerja yang Setara Thu, 06 Aug 2026 15:19:00 +0700+0700
Komitmen tersebut disampaikan Yassierli saat membuka Pel atihan dan Penempatan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Jumat (31/7/2026). Menurut Yassierli, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kemampuan menghadirkan kesempatan kerja yang setara bagi seluruh warga negara.

"Penyandang disabilitas bukan objek belas kasihan. Mereka adalah subjek pembangunan yang memiliki hak yang sama untuk bekerja, berkarya, dan memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa sesuai kompetensi yang dimiliki," ujarnya.

Yassierli mengungkapkan tantangan penyandang disabilitas di pasar kerja masih besar. Mengutip data International Labour Organization (ILO) dalam Global Disability Summit 2025, tingkat partisipasi angkatan kerja penyandang disabilitas di dunia sekitar 30 persen lebih rendah dibandingkan kelompok non-disabilitas. Penyandang disabilitas usia muda juga menghadapi risiko hampir dua kali lebih besar untuk tidak bersekolah, bekerja, maupun mengikuti pelatihan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tantangan ketenagakerjaan tidak lagi sebatas menyediakan lapangan kerja, melainkan membangun sistem yang menilai kompetensi setiap individu secara adil tanpa diskriminasi.

"Yang perlu kita bangun adalah sistem ketenagakerjaan yang menilai kemampuan seseorang, bukan keterbatasannya. Setiap orang harus memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan mengembangkan kariernya," katanya.

Untuk mewujudkan hal itu, Kemnaker menyiapkan tiga pilar utama, yakni rekrutmen berbasis kompetensi, penyediaan penyesuaian yang layak di tempat kerja, serta layanan ketenagakerjaan yang mudah diakses seluruh pencari kerja. Perkembangan kecerdasan buatan (artificial intelligence) harus dimanfaatkan untuk memperluas akses kerja, bukan menciptakan hambatan baru bagi penyandang disabilitas.

Di sisi regulasi, pemerintah terus memperkuat perlindungan melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 yang mengatur kuota penyerapan tenaga ker ja penyandang disabilitas paling sedikit 2 persen di instansi pemerintah, BUMN, dan BUMD, serta 1 persen di perusahaan swasta. Ketentuan tersebut juga diperkuat melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2026 tentang Pemberian Penghargaan dalam Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Meski demikian, Yassierli menilai keberhasilan kebijakan tersebut memerlukan dukungan dunia usaha. Inklusivitas, menurutnya, harus menjadi bagian dari strategi pengembangan sumber daya manusia agar penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan meniti karier.

"Inklusivitas bukan sekadar memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang lebih penting adalah membangun budaya kerja yang memberikan ruang bagi setiap orang untuk berkembang berdasarkan kompetensi dan kinerjanya," tuturnya.

Direktur Jenderal Binapenta dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK) Kemnaker, Sugeng Heri Suseno, mengatakan bahwa terwuj udnya ketenagakerjaan yang inklusif memerlukan kolaborasi berbagai pihak. Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam mengatasi tantangan yang masih dihadapi penyandang disabilitas, diperlukan sinergi dengan dunia usaha, dan pemangku kepentingan untuk meningkatkan kompetensi, memperluas akses terhadap kesempatan kerja, serta menghapus stigma di lingkungan kerja.

Kolaborasi tersebut dapat diwujudkan melalui pendampingan yang berkesinambungan, sehingga penyandang disabilitas tidak hanya memperoleh pelatihan, tetapi juga memiliki peluang lebih besar untuk memasuki dunia kerja.

"Program ini tidak berhenti pada pelatihan. Kami memastikan peserta memperoleh dukungan yang menyeluruh, mulai dari kemudahan legalitas mobilitas, penguatan jejaring dengan dunia usaha, hingga fasilitasi penempatan kerja," ujar Sugeng.rel]]> https://www.halomedan.com/news/66464/menaker-penyandang-disabilitas-harus-mendapat-kesempatan-kerja-yang-setara/ Sosok Gus Irawan Pasaribu di Mata Anto Genk: Dari Anak Pedagang Beras Menjadi Bankir, Legislator, hingga Bupati Tapanuli Selatan Thu, 06 Aug 2026 13:49:00 +0700+0700
Menurut Anto Genk, keberhasilan Gus Irawan bukan hanya karena kecerdasan akademik, tetapi juga kedisiplinan, integritas, dan kemampuannya membangun hubungan baik dengan semua kalangan.

"Saya mengenal Pak Gus Irawan sebagai pribadi yang sangat menghargai semua orang. Beliau tidak pernah membedakan media besar maupun media kecil, media nasional maupun lokal. Siapa pun wartawannya tetap dilayani dengan ramah, santun, dan penuh penghormatan. Itu karakter yang hari ini mulai langka dimiliki seorang pejabat," ujar Anto Genk yang dikenal juga sebagai advokad ini.

Lahir dari Keluarga yang Menjunjung Pendidikan

Gus Irawan Pasaribu lahir di Padang Sidempuan pada 31 Juli 1964. Ia merupakan anak keenam dari pasangan almarhum H. Hasan Pinayungan Pasaribu dan almarhumah Hj. Alimah Pakpahan. Ayahnya dikenal sebagai pedagang beras yang mendidik anak-anaknya dengan disiplin tinggi.

Keluarga besar Pasaribu dikenal melahirkan banyak tokoh nasional. Di antaranya Dr. H. Bomer Pasaribu, mantan Menteri Tenaga Kerja dan Duta Besar RI, Syahrul M. Pasaribu, mantan Bupati Tapanuli Selatan dua periode, serta sejumlah tokoh birokrasi dan profesional lainnya.

Pendidikan Gus Irawan dimulai di SD Negeri 7 Padang Sidempuan, kemudian SMP Negeri 1 Medan, SMA Negeri 1 Medan, melanjutkan S-1 Akuntansi Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, dan meraih gelar Magister Manajemen Universitas Sumatera Utara (USU).

Memulai Karier dari Pegawai Biasa

Berbekal ilmu akuntansi, Gus Irawan memulai karier di Bank Sumut (saat itu BPDSU) pada 1990 sebagai pegawai biro personalia. Kariernya berkembang menjadi Kepala Seksi Administrasi, Wakil Pemimpin Cabang Tebing Tinggi, Pemimpin Cabang, hingga dipercaya menjadi Direktur Utama Bank Sumut pada usia yang relatif muda.

Di bawah kepemimpinannya selama sekitar tiga periode (2000–2012), Bank Sumut berkembang menjadi salah satu bank pembangunan daerah yang diperhitungkan di Indonesia.

Anto Genk menilai pengalaman panjang di dunia perbankan membentuk Gus Irawan menjadi pemimpin yang terbiasa bekerja dengan perencanaan, tata kelola, dan kehati-hatian.

"Beliau bukan lahir sebagai politisi. Beliau lahir sebagai profesional. Karena itu cara berpikirnya selalu berbasis data, perencanaan, dan hasil kerja."

Dari Dunia Perbankan ke Senayan

Setelah menyelesaikan pengabdiannya di Bank Sumut, Gus Irawan memasuki dunia politik melalui Partai Gerindra. Pada Pemilu 2014 ia terpilih menjadi Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Sumatera Utara II.

Di parlemen, ia dipercaya menduduki sejumlah posisi strategis, termasuk di Komisi XI dan Komisi VII DPR RI, yang membidangi keuangan, energi, sumber daya mineral, riset, teknologi, dan lingkungan hidup. Ia kembali terpilih untuk periode 2019–2024 sebelum memutuskan maju dalam Pilkada Tapanuli Selatan.

Memimpin Tapanuli Selatan

Pada Pilkada 2024, Gus Irawan memperoleh kepercayaan masyarakat menjadi Bupati Tapanuli Selatan periode 2025–2030.

Ia membawa visi pembangunan:

"Tapanuli Selatan yang Maju, Berkarakter Unggul, Sehat, Cerdas, dan Sejahtera Menuju Indonesia Emas 2045."

Visi tersebut diterjemahkan ke dalam berbagai program pembangunan yang menitikberatkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi masyarakat, reformasi birokrasi, dan pelayanan publik yang lebih baik.

Menghadapi Ujian Banjir Bandang

Salah satu ujian terbesar pada awal masa kepemimpinannya adalah bencana banjir bandang yang melanda sejumlah wilayah Tapanuli Selatan.

Dalam situasi tersebut, Gus Irawan turun langsung ke lokasi terdampak, mengoordinasikan penanganan darurat bersama pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, TNI, Polri, Basarnas, BNPB, serta berbagai relawan.

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan kemudian memfokuskan penanganan pada evakuasi warga, penyaluran bantuan, pemulihan infrastruktur, hingga mendorong pembangunan hunian tetap dan mitigasi bencana agar kejadian serupa dapat diminimalkan pada masa mendatang.

Pemimpin yang Dekat dengan Wartawan

Bagi Anto Genk, salah satu kelebihan Gus Irawan adalah kemampuannya membangun komunikasi yang baik dengan insan pers.

"Beliau tidak pernah alergi terhadap kritik. Wartawan diterima dengan baik. Mau media nasional, televisi, media online, media lokal, semua diperlakukan sama. Itu menunjukkan beliau memahami bahwa pers adalah mitra pembangunan."

Menurut Anto Genk, sikap rendah hati dan keterbukaan terhadap media menjadi modal penting dalam membangun pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

"Saya berharap kepemimpinan Pak Gus Irawan terus membawa perubahan nyata bagi masyarakat Tapanuli Selatan. Dengan pengalaman sebagai bankir, legislator, dan kepala daerah, saya optimistis beliau mampu mewujudkan visi besar Tapanuli Selatan yang maju, berkarakter unggul, sehat, cerdas, dan sejahtera menuju Indonesia Emas 2045," tutup Anto Genk.red]]> https://www.halomedan.com/news/66463/sosok-gus-irawan-pasaribu-di-mata-anto-genk-dari-anak-pedagang-beras-menjadi-bankir-legislator-hingga-bupati-tapanuli-selatan/ Ketua BAKOPAM Sumut Ibnu Hajar Ajak Masyarakat Kibarkan Merah Putih, Teguhkan Semangat Nasionalisme Thu, 06 Aug 2026 11:40:00 +0700+0700 Medan – Ketua Badan Koordinasi Pemuda Muslim (BAKOPAM) Sumatera Utara, Ibnu Hajar, SE, mengimbau seluruh masyarakat Sumatera Utara untuk mengibarkan Bendera Merah Putih secara serentak di rumah, perkantoran, tempat usaha, lembaga pendidikan, hingga fasilitas umum dalam rangka menyemarakkan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Menurut Ibnu Hajar, mengibarkan Bendera Merah Putih bukan sekadar memenuhi tradisi tahunan, tetapi merupakan bentuk penghormatan kepada jasa para pahlawan yang telah berjuang merebut dan mempertahankan kemerdekaan bangsa.

"Merah Putih adalah lambang kehormatan bangsa. Mari kita kibarkan dengan penuh rasa bangga sebagai bukti cinta kepada NKRI sekaligus mengenang pengorbanan para pejuang kemerdekaan," ujar Ibnu Hajar, Kamis (6/8/2026).

Tokoh pemuda Sumatera Utara yang juga mantan Ketua GP Ansor Kota Medan, mantan Wakil Ketua PCNU Kota Medan, serta mantan Wakil Ketua KNPI Sumatera Utara itu mengatakan, bulan kemerdekaan harus menjadi momentum memperkuat persatuan, menjaga kerukunan, serta menumbuhkan kembali semangat gotong royong di tengah masyarakat.

Ia mengajak seluruh elemen bangsa, mulai dari organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan, tokoh agama, pelajar, mahasiswa, hingga dunia usaha untuk bersama-sama memeriahkan Hari Kemerdekaan dengan kegiatan yang bernilai positif dan membangun semangat kebangsaan.

"Jangan biarkan Merah Putih hanya menjadi simbol. Jadikan semangat kemerdekaan sebagai motivasi untuk bekerja, berkarya, menjaga persaudaraan, dan mengisi kemerdekaan dengan prestasi nyata demi Indonesia yang semakin maju," tegasnya.

Ibnu Hajar juga mengingatkan bahwa menjaga persatuan bangsa merupakan tanggung jawab seluruh anak bangsa. Menurutnya, perbedaan suku, agama, budaya, maupun pilihan politik tidak boleh menjadi alasan untuk terpecah belah.

"Indonesia dibangun di atas keberagaman. Karena itu, mari kita rawat persatuan, hormati perbedaan, dan terus menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kibarkan Merah Putih sebagai simbol bahwa kita tetap satu, tetap kuat, dan tetap Indonesia," pungkasnya.

BAKOPAM Sumatera Utara berharap semangat peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI mampu membangkitkan optimisme masyarakat untuk terus berkontribusi dalam pembangunan daerah dan nasional, sekaligus memperkokoh nilai-nilai kebangsaan di tengah berbagai tantangan yang dihadapi bangsa.]]> https://www.halomedan.com/Berita/66462/ketua-bakopam-sumut-ibnu-hajar-ajak-masyarakat-kibarkan-merah-putih-teguhkan-semangat-nasionalisme/ NADI JKN Solusi Menjaga Keaktifan Peserta JKN Thu, 06 Aug 2026 09:30:00 +0700+0700


Jakarta - Tidak sedikit peserta Jaminan Kesehatan Nasional(JKN) yang memiliki kemauan membayar iuran, namun mengalami kendala menyiapkan dana secara penuh saat jatuh tempo pembayaran iuran.

Kondisi ini terutama dialami oleh peserta segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) yang memiliki penghasilan tidak tetap. Untuk menjawab tantangan tersebut, BPJS Kesehatan meluncurkan Program NADI JKN (Menabung Demi Iuran JKN) sebagai inovasi untuk membantu peserta menyiapkan dana iuran secara bertahap melalui mekanisme menabung.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito mengatakan,,bahwa NADI JKN merupakan salah satu strategi retensi dan reaktivasi peserta untuk menjaga keberlangsungan perlindungan kesehatan masyarakat sekaligus mendukung peningkatan keaktifan peserta Program JKN.

"Hingga 30 Juni 2026, cakupan kepesertaan JKN telah mencapai 98,60% dari total penduduk Indonesia. Namun demikian, tingkat keaktifan peserta tercatat sebesar 80,25% yang menunjukkan masih terdapat peserta yang belum aktif karena berbagai faktor, termasuk keterlambatan atau ketidakmampuan membayar iuran secara tepat waktu," ujar Pujo dalam Launching Program NADI JKN di Jakarta (4/8/2026).

Pujo menambahkan, Program NADI JKN adalah sarana bagi peserta untuk mempersiapkan pembayaran iuran secara lebih ringan dan terencana. Harapannya, semakin banyak peserta yang dapat menjaga status kepesertaan tetap aktif dan memperoleh perlindungan kesehatan secara berkelanjutan.

Melalui Program NADI JKN, peserta dapat menyisihkan dana secara bertahap sesuai kemampuan melalui mitra yang telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Program ini dikembangkan dalam dua skema layanan, yaitu digital-kolektif dan konvensional-perorangan, sehingga dapat menjangkau berbagai kelompok masyarakat dengan karakteristik yang berbeda.



Pada skema digital-kolektif, peserta mendaftar melalui platform mitra seperti aplikasi digital dan ekosistem komunitas yang telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Peserta kemudian menabung secara berkala, misalnya harian atau mingguan, melalui fitur yang disediakan mitra.

Ketika dana yang terkumpul telah mencukupi, mitra akan membayarkan iuran JKN peserta melalui virtual account yang terhubung dengan sistem BPJS Kesehatan. Saat ini, BPJS Kesehatan bekerja sama dengan PT Goto Gojek Tokopedia Tbk dengan target peserta yang bekerja sebagai pengemudi ojek online.

Selanjutnya pada skema konvensional-perorangan, peserta dapat menabung melalui koperasi, BUMDes, atau lembaga masyarakat yang menjadi mitra Program NADI JKN. Dana yang terkumpul akan digunakan untuk membayarkan iuran JKN peserta pada saat jatuh tempo. Saat ini,BPJS Kesehatan melakukan ujicoba di 5 Kantor Cabang (KC Jakarta Selatan, KC Pangkalpinang, KC Boyolali, KC Banyuwangi dan KC Pare-Pare) untuk bekerja sama dengan mitra seperti koperasi, BUMDes, atau lembaga masyarakat.

""Ke depan, kami berharap Program NADI JKN dapat diperluas untuk menjangkau lebih banyak segmen peserta. Termasuk perluasan kerja sama dengan berbagai penyedia aplikasi digital yang telah akrab digunakan masyarakat. Kami juga berharap implementasi NADI JKN dapat berjalan sesuai roadmap yang telah disusun, sehingga cakupan wilayah dan manfaat program ini dapat terus berkembang dari tahun ke tahun," tambah Pujo.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia, Ahmad Riza Patria mengungkapkan, dukungannya terhadap Program NADI JKN. Menurutnya program ini dapat mendukung target pemerintah dalam memajukan desa maupun daerah-daerah.



"Inovasi ini sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini, khususnya masyarakat di wilayah pedesaan. Saya berharap baik BUMDes, koperasi desa mapun lembaga masyarakat lain di desa dapat menjadi mitra strategis BPJS Kesehatan dalam menjalankanProgram NADI JKN," ujar Wamendes.



Saat ini, sejumlah kolaborasi telah terjalin antara lain melalui mitra di daerah, diantaranya BUMDes Mandiri Utama Kemuja di Pangkal Pinang, BUMDes Tirta Mandiri dan BUMDes Tumang di Boyolali, PT Pos Indonesia di Banyuwangi, serta Koperasi Desa Merah Putih Mattiro Ade di Parepare.



Dukungan juga datang dari Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad, yang mengajak, generasi muda, pekerja informal, dan pelaku UMKM untuk mulai menyisihkan sebagian pendapatannya demi perlindungan kesehatan keluarga.



"Kehadiran program NADI JKN ini merupakan bentuk keseriusan BPJS Kesehatan dalam menghadirkan berbagai terobosan pengelolaan Program JKN yang semakin dekat dengan kebutuhan masyarakat. Dengan cara ini, masyarakat dapat mempertahankan kepesertaan JKN secara aktif tanpa terbebani pembayaran sekaligus,"ujar Raffi Ahmad yang juga merupakan Duta Kehormatan BPJS Kesehatan.



Sebagai mitra awal implementasi, PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk mendukung pengembangan skema NADI JKN melalui ekosistem digital yang dimiliki perusahaan. Ini merupakan pemanfaatan skema daily deduct engine yang terus dikembangkan PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk, sehingga menjadi pilihan bagi pengguna aplikasi.



"Mobilitas para mitra sangat tinggi karena mereka bekerja bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk keluarga. Saat ini, kami laporkan sebanyak 3.147 mitra Gojek di luar desil 1-5 telah bergabung dengan BPJS Kesehatan, sehingga mereka dan seluruh anggota keluarganya mendapatkan perlindungan dari risiko biaya kesehatan yang tidak terduga"ujar Dyan Shinto Eko Nugroho, Chief of Public Affair PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk.

Keterangan Photo : Prihati Pujowaskito launching program Nadi JKN di Jakarta]]> https://www.halomedan.com/Berita/66461/nadi-jkn-solusi-menjaga-keaktifan-peserta-jkn/ Janji ke Salah Satu Ormas Dinilai Hanya Simbolis, Sutrisno Pangaribuan Soroti Proses Pengisian Jabatan Sekda Sumut Wed, 05 Aug 2026 14:11:00 +0700+0700
Medan – Presidium Kongres Rakyat Nasional (Kornas) sekaligus Direktur Indonesian Government Watch (IGoWa) dan Direktur Pusat Studi Anti Korupsi (PuSAKo), Sutrisno Pangaribuan, menilai Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution hanya memenuhi janji secara simbolis kepada salah satu organisasi kemasyarakatan (ormas) terkait pengisian jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumatera Utara.

Dalam pernyataannya, Sutrisno menyebut skenario awal untuk menjadikan Topan Ginting sebagai Sekda Sumut gagal setelah Topan tersangkut kasus dugaan korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurutnya, kondisi tersebut membuat Bobby mengubah strategi dengan mengangkat Togap Simangunsong sebagai Sekda.

Sutrisno mengungkapkan, pengangkatan Togap dinilai sebagai upaya memenuhi janji politik kepada salah satu ormas. Namun, ia menilai pengangkatan tersebut hanya bersifat sementara karena masa pensiun Togap tinggal sekitar tiga bulan saat dilantik.

"Janji itu memang dipenuhi, tetapi hanya dalam waktu yang sangat singkat. Setelah Togap pensiun, tidak ada lagi upaya untuk mempertahankan representasi dari kalangan tersebut," ujar Sutrisno.

Ia menjelaskan, setelah Togap memasuki masa pensiun pada November 2025, Bobby menunjuk Sulaiman Harahap sebagai Penjabat (Pj) Sekda Sumut. Hingga kini, kata Sutrisno, Sulaiman masih menjabat sebagai Pj Sekda.

Sutrisno juga menyoroti ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penjabat Sekretaris Daerah. Menurutnya, masa jabatan penjabat sekda memiliki batas waktu tertentu sehingga perlu menjadi perhatian pemerintah provinsi.

Selain itu, ia mempertanyakan belum dibentuknya panitia seleksi (Pansel) untuk memilih Sekda definitif, meski kekosongan jabatan telah berlangsung cukup lama.

Sutrisno menyebut sebelumnya sempat beredar sejumlah nama yang disebut-sebut berpeluang menjadi calon Sekda Sumut. Namun hingga kini proses seleksi belum juga dimulai.

Sutrisno Pangaribuan sebagai Direktur IGoWa, Direktur PuSAKo, dan Presidium Kornas terkait dinamika pengisian jabatan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara. Hingga berita ini ditulis, belum ada tanggapan resmi dari Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution maupun Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengenai pernyataan tersebut.]]> https://www.halomedan.com/Berita/66460/janji-ke-salah-satu-ormas-dinilai-hanya-simbolis-sutrisno-pangaribuan-soroti-proses-pengisian-jabatan-sekda-sumut/ DPD Forum Keberagaman Nusantara Sumut Gelar Rapat Persiapan Pelantikan Wed, 05 Aug 2026 13:59:00 +0700+0700 Medan – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Forum Keberagaman Nusantara (FKN) Sumatera Utara menggelar rapat persiapan pelantikan kepengurusan di Cafe Deli, Kota Medan, Selasa (5/8/2026). Rapat tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat konsolidasi internal sekaligus mempersiapkan sosialisasi organisasi kepada berbagai elemen masyarakat dan pemerintah.

Ketua DPD FKN Sumatera Utara, Yang Mulia Seri Paduka Sultan Deli ke-14, Sultan Mahmud Area Lamanjiji Perkasa Alam Syah, mengatakan bahwa sebelum pelantikan dilaksanakan, pihaknya akan melakukan audiensi dengan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sumatera Utara.

Menurutnya, audiensi tersebut bertujuan memperkenalkan keberadaan serta visi dan misi Forum Keberagaman Nusantara sebagai organisasi yang mengedepankan persatuan dalam keberagaman.

"DPD FKN Sumut akan terlebih dahulu bersilaturahmi dan beraudiensi dengan para pimpinan Forkopimda Sumut untuk memperkenalkan eksistensi organisasi sekaligus membangun sinergi dalam menjaga persatuan dan keharmonisan masyarakat," ujarnya.

Ia menambahkan, pelantikan kepengurusan DPD FKN Sumatera Utara direncanakan berlangsung pada Oktober 2026.

Sementara itu, Ketua Dewan Pembina DPD FKN Sumatera Utara, H. Ruslan, SH, yang akrab disapa Ketum Pendawa, menjelaskan bahwa Forum Keberagaman Nusantara merupakan organisasi kemasyarakatan yang menghimpun berbagai unsur suku, etnis, agama, dan golongan.

"FKN hadir sebagai wadah untuk membangun, merawat, dan mempererat tali silaturahmi, persaudaraan, serta kebersamaan antarsesama dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan semangat Bhinneka Tunggal Ika," tegas Ruslan.

Melalui rapat persiapan ini, DPD FKN Sumatera Utara berharap pelaksanaan pelantikan nantinya dapat berjalan sukses sekaligus menjadi momentum memperkuat komitmen organisasi dalam menjaga kerukunan, toleransi, dan persatuan di tengah keberagaman masyarakat Sumatera Utara.]]> https://www.halomedan.com/Berita/66459/dpd-forum-keberagaman-nusantara-sumut-gelar-rapat-persiapan-pelantikan/ TABAGSEL: Jangan Biarkan Kaya Sumber Daya Alam, tetapi Miskin Kepastian Hukum bagi Pewaris Sejarahnya Wed, 05 Aug 2026 10:08:00 +0700+0700
Oleh: H Syahrir Nasution

Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel) merupakan kawasan yang kaya akan sumber daya alam, sejarah, budaya, dan peradaban. Angkola, Mandailing, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, serta Tapanuli Selatan bukan sekadar wilayah administratif, tetapi tanah yang diwariskan turun-temurun oleh leluhur yang membangun perkampungan, persawahan, hutan adat, dan sistem sosial yang masih hidup hingga kini.

Ironisnya, di tengah kekayaan tersebut, masih banyak masyarakat yang justru menghadapi persoalan kepastian hukum atas tanah yang telah mereka kuasai secara turun-temurun. Tidak sedikit lahan adat, tanah ulayat, maupun tanah warisan yang belum memiliki legalitas yang kuat sehingga rentan menimbulkan sengketa di kemudian hari.

Keadaan ini seharusnya menjadi perhatian serius seluruh elemen masyarakat. Jangan sampai kelalaian dalam mendokumentasikan sejarah, silsilah, maupun status kepemilikan tanah justru membuka ruang bagi pihak lain untuk mengklaim atau menguasai lahan melalui mekanisme hukum yang lebih kuat.

Persoalan ini bukan soal siapa yang datang dari mana. Negara menjamin bahwa setiap orang memiliki hak yang sama di hadapan hukum. Namun, masyarakat adat dan pewaris sejarah juga memiliki hak yang harus dilindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Karena itu, masyarakat Tabagsel perlu lebih aktif menginventarisasi sejarah kampung, tanah ulayat, silsilah keluarga, serta mengurus legalitas tanah agar memiliki kekuatan hukum.

Sudah saatnya pemerintah daerah, tokoh adat, akademisi, dan masyarakat duduk bersama menyusun peta sejarah kepemilikan tanah di Tabagsel. Arsip, dokumen adat, peta lama, hingga kesaksian para tetua kampung harus dihimpun sebelum terlambat. Sejarah tidak boleh hilang hanya karena tidak pernah ditulis dan dibuktikan.

Generasi muda Angkola dan Mandailing juga memiliki tanggung jawab besar. Mereka tidak cukup hanya bangga terhadap budaya dan marga, tetapi harus memahami sejarah tanah leluhurnya serta ikut menjaga aset keluarga dan masyarakat melalui jalur hukum yang benar.

Tabagsel tidak boleh hanya dikenal sebagai daerah yang kaya hasil bumi, tetapi masyarakatnya kehilangan kepastian hukum atas tanah warisan sendiri. Kekayaan alam akan habis, tetapi sejarah dan hak masyarakat harus tetap terjaga.

Kini saatnya masyarakat Tabagsel bergerak. Inventarisasi tanah, penguatan dokumen, perlindungan tanah adat, dan kepastian hukum harus menjadi agenda bersama. Sebab, bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu menjaga sejarahnya, melindungi hak masyarakatnya, dan mewariskan tanah leluhurnya kepada generasi berikutnya dengan kepastian hukum yang kuat.]]> https://www.halomedan.com/news/66457/tabagsel-jangan-biarkan-kaya-sumber-daya-alam-tetapi-miskin-kepastian-hukum-bagi-pewaris-sejarahnya/ Soal Senjata Nuklir Iran, Hipotetikal dalam Perspektif “Game Theory” Wed, 05 Aug 2026 09:07:00 +0700+0700
Ketua Umum Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI), Dr. Teguh Santosa, mengatakan, dalam pernyataan di depan pengurus Kamar Dagang dan Industri (KADIN) di Istana Negara, Jumat, 31 Juli 2026 lalu, Prabowo memaparkan berbagai dilema yang dihadapi pelaku usaha nasional, termasuk dari sisi geopolitik yang sedang berkembang sangat dinamis dan penuh dengan ketidakpastian strategis.

Setelah menyimak secara utuh pernyataan Prabowo, Teguh mengatakan, dirinya tidak menemukan satu kalimat pun dari Prabowo yang menyiratkan atau menyatakan bahwa Iran secara definitif telah memiliki senjata nuklir. Respons negara-negara Timur Tengah yang disebut Prabowo dalam pernyataannya itu juga merupakan penguraian atas situasi hipotetikal yang biasa digunakan dalam pendekatan "Game Theory".

"Apa yang disampaikan Prabowo murni merupakan sebuah analisis penguraian situasi hipotetikal mengenai dinamika yang sedang terjadi di panggung politik internasional," ujar Teguh dari Bandung, Rabu, 5 Agustus 2026,

Teguh yang juga pengamat hubungan internasional dari UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, telah menulis sejumlah buku terkait isu politik global, seperti "Di Tepi Amu Darya", "Perdamaian yang Buruk, Perang yang Baik", "Buldozer dari Palestina", dan "Di Tepi Sungai Efrat". Teguh juga menulis buku "Reunifikasi Korea: Game Theory" yang diangkat dari disertasinya di Universitas Padjadjaran, Bandung.

Dia menggarisbawahi, konteks pembahasan Prabowo yang mengerucut pada skenario terburuk bila terjadi eskalasi perlombaan senjata nuklir di suatu kawasan.

Analisis semacam ini, sambung Direktur Geopolitik GREAT Institute ini, lazim dilakukan pemimpin negara untuk mengukur kesiapan mitigasi risiko geopolitik, dan jelas bukan sebagai tuduhan faktual terhadap suatu negara tertentu.

Teguh mengatakan, dirinya dalam berbagai kesempatan telah menyampaikan bahwa Iran tidak memiliki senjata nuklir, sesuai dengan fatwa pemimpin Revolusi Islam Iran alm. Ayatollah Ruhollah Khomeini (1900-1989).

Senjata nuklir, kata Teguh lagi, dinilai bertentangan dengan prinsip perang dalam Islam yang selain didasarkan pada upaya untuk membalas serangan dan membela diri, juga diskriminatif. Artinya, hanya pihak-pihak kombatan saja yang menjadi sasaran perang dalam aturan Islam. Sementara pihak-pihak yang terlibat dalam perang tidak boleh dijadikan sasaran, termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan.

"Adapun senjata nuklir tidak diskriminatif karena menyasar siapapun, termasuk menghancurkan lingkungan hidup," katanya lagi.

"Ghost Fleet" dan Skenario Indonesia 2030

Teguh membandingkan pernyataan Prabowo soal senjata nuklir Iran ini dengan pernyataannya di tahun 2018 yang mengutip novel "Ghost Fleet: A Novel of the Next World War" karya dua ahli strategi militer AS, PW Singer dan August Cole.

Di dalam "Ghost Fleet" berbagai situasi hipotetikal diuraikan, tidak cuma soal Indonesia bubar di tahun 2030, tapi juga soal perang terbuka di antara great powers. Kehancuran sebuah negara, juga kelahiran negara baru, dalam rentang waktu tertentu merupakan materi fiksi strategis yang biasa dibahas dan dibayangkan oleh pengamat politik luar negeri, lembaga think tank pelat merah maupun pelat hitam.

Teguh menegaskan bahwa penggunaan skenario terburuk dalam literatur maupun diskursus geopolitik bertujuan untuk membangun kewaspadaan nasional. Pesan utamanya adalah agar seluruh elemen bangsa menyadari bahwa berbagai skenario ancaman terhadap kedaulatan sebuah negara secara nyata sedang dibicarakan dan dikalkulasikan di luar sana.

Teguh mengimbau masyarakat pers agar lebih berhati-hati menyebarkan informasi. Pemotongan konteks pernyataan pejabat publik demi kepentingan sensasi semata dapat menyesatkan publik serta berpotensi mengganggu stabilitas hubungan internasional Indonesia dengan negara sahabat.

Sebagai organisasi perusahaan pers, sambungnya, JMSI terus mendorong ekosistem pemberitaan yang menjunjung tinggi prinsip jurnalisme yang akurat, berimbang, serta berbasis fakta dan konteks. Verifikasi terhadap pernyataan narasumber kunci seperti presiden mutlak diperlukan agar esensi pesan pembangunan strategis nasional tidak terdistorsi oleh kepentingan politik praktis.

Menutup pandangannya, Teguh mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk melihat arah kebijakan luar negeri Presiden Prabowo secara objektif dan komprehensif.

Teguh yakin, pemahaman yang utuh terhadap visi geopolitik nasional akan membantu Indonesia berdiri tegak di tengah persaingan global yang semakin kompleks tanpa terjebak dalam disinformasi yang merugikan. Rel]]> https://www.halomedan.com/politik/66456/soal-senjata-nuklir-iran-hipotetikal-dalam-perspektif-ldquogame-theoryrdquo/ Bupati Tapsel Gus Irawan Pasaribu Bangun Konsep Ketahanan Pangan Tapanuli Selatan Berbasis Produksi, APBD dan Regulasi Jadi Fondasi Wed, 05 Aug 2026 08:30:00 +0700+0700
Ketahanan pangan menjadi salah satu agenda strategis Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan di bawah kepemimpinan Bupati Gus Irawan Pasaribu. Arah kebijakan tersebut tidak hanya diwujudkan melalui berbagai program di sektor pertanian, perikanan, dan peternakan, tetapi juga diperkuat melalui dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 yang diarahkan untuk meningkatkan produktivitas masyarakat serta memperkuat ekonomi pedesaan.

Berdasarkan data APBD Tahun Anggaran 2026, Kabupaten Tapanuli Selatan memiliki pendapatan daerah sebesar sekitar Rp1,33 triliun, sedangkan belanja daerah mencapai Rp1,51 triliun. Porsi belanja tersebut menjadi instrumen penting bagi pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan sektor pertanian, irigasi, infrastruktur pedesaan, hingga pemberdayaan petani sebagai fondasi ketahanan pangan daerah.

Secara nasional, kebijakan tersebut sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab menjamin ketersediaan, keterjangkauan, keamanan, mutu, dan keberlanjutan pangan bagi masyarakat. Selain itu, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menempatkan urusan pangan sebagai salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Pemerintah pusat juga memperkuat arah tersebut melalui Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2026 tentang percepatan swasembada pangan dan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2026 mengenai percepatan penyediaan infrastruktur pascapanen.

Di tingkat implementasi, konsep ketahanan pangan yang dijalankan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan mulai terlihat melalui berbagai program nyata. Salah satunya adalah dorongan optimalisasi lahan pertanian agar tidak ada lahan produktif yang terbengkalai. Dalam kegiatan panen jagung pascabencana di Kecamatan Batangtoru, Bupati Gus Irawan Pasaribu menegaskan bahwa setiap jengkal lahan harus dimanfaatkan untuk menghasilkan nilai ekonomi bagi masyarakat.

Pada kesempatan tersebut, pemerintah juga menyerahkan bantuan benih padi, benih jagung, mesin perontok jagung, alat uji tanah, hingga pengembangan demplot hortikultura sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan produktivitas petani. Pemerintah daerah bahkan menyediakan program pembiayaan pertanian berbunga nol persen bekerja sama dengan Bank Sumut guna memperkuat permodalan petani.

Tidak hanya berfokus pada sektor tanaman pangan, strategi ketahanan pangan juga diperluas melalui pengembangan sektor perikanan. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan menggagas Gerakan Seribu Kolam untuk meningkatkan produksi ikan lokal yang selama ini belum mampu memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat.

Program tersebut diwujudkan melalui penyaluran ribuan benih ikan, bantuan pakan, serta pembinaan kelompok pembudidaya ikan. Pemerintah berharap produksi ikan lokal meningkat sehingga mampu mengurangi ketergantungan pasokan dari luar daerah sekaligus mendukung kebutuhan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Di sektor peternakan, perhatian juga diarahkan pada efisiensi biaya produksi. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan menggagas pembentukan depo pakan ternak melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) guna memotong rantai distribusi dan menekan harga pakan yang selama ini menjadi beban utama peternak. Kebijakan tersebut dipadukan dengan penguatan budidaya jagung sebagai bahan baku pakan sehingga tercipta keterkaitan antara sektor tanaman pangan, peternakan, dan perikanan.

Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa sektor pertanian masih menjadi salah satu tulang punggung perekonomian Kabupaten Tapanuli Selatan. Kondisi tersebut menjadikan investasi pada sektor pangan memiliki nilai strategis, tidak hanya untuk menjaga ketersediaan pangan daerah, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang mayoritas menggantungkan hidup pada sektor pertanian.

Melihat berbagai kebijakan tersebut, konsep ketahanan pangan di era pemerintahan Gus Irawan Pasaribu dapat dipahami sebagai pendekatan yang mengintegrasikan peningkatan produksi pertanian, pengembangan perikanan dan peternakan, dukungan pembiayaan, penyediaan sarana produksi, serta pembangunan infrastruktur pendukung. Pendekatan ini diarahkan untuk mewujudkan kemandirian pangan daerah sekaligus mendukung program swasembada pangan nasional sebagaimana diamanatkan dalam berbagai regulasi pemerintah pusat. (SS68/genk)

]]> https://www.halomedan.com/news/66455/bupati-tapsel-gus-irawan-pasaribu-bangun-konsep-ketahanan-pangan-tapanuli-selatan-berbasis-produksi-apbd-dan-regulasi-jadi-fondasi/ Gus Irawan Pasaribu Membangun Ketahanan Bencana Tapanuli Selatan Dari Tanggap Darurat Menuju Mitigasi Berkelanjutan Wed, 05 Aug 2026 08:28:00 +0700+0700
Bencana banjir bandang dan longsor yang melanda Kabupaten Tapanuli Selatan pada penghujung 2025 meninggalkan luka yang mendalam. Ribuan warga terdampak, akses jalan terputus, jembatan hanyut, jaringan irigasi rusak, lahan pertanian tertimbun material, hingga alur sejumlah sungai berubah akibat derasnya arus banjir.

Di tengah kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan di bawah kepemimpinan Bupati Gus Irawan Pasaribu dihadapkan pada tantangan besar. Tidak hanya memulihkan kondisi masyarakat, tetapi juga memastikan bencana serupa tidak kembali menimbulkan kerusakan yang sama. Karena itu, penanganan pascabencana diarahkan tidak sekadar pada bantuan darurat, melainkan membangun sistem mitigasi yang lebih kuat dan berkelanjutan.

Pada tahap awal, Gus Irawan turun langsung mengunjungi lokasi bencana dan posko pengungsian untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi. Bersama BPBD, TNI, Polri, BNPB, pemerintah provinsi, serta berbagai kementerian, Pemkab mengoordinasikan distribusi logistik, layanan kesehatan, hingga pembukaan akses jalan yang sempat terisolasi.

Setelah masa tanggap darurat dinyatakan berakhir, fokus pemerintah bergeser ke tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Pendataan kerusakan dilakukan secara menyeluruh, meliputi rumah warga, sekolah, fasilitas kesehatan, jalan, jembatan, jaringan irigasi, hingga lahan pertanian. Data tersebut menjadi dasar penyusunan kebutuhan rehabilitasi dan pengajuan bantuan kepada pemerintah pusat.

Salah satu persoalan utama yang menjadi perhatian adalah berubahnya morfologi sungai akibat banjir besar. Endapan material dan perpindahan alur sungai meningkatkan risiko banjir berulang ketika curah hujan tinggi. Karena itu, normalisasi sungai menjadi prioritas utama.

BNPB menetapkan normalisasi Sungai Batang Toru sebagai salah satu program strategis pemulihan. Sejumlah alat berat diterjunkan untuk mengeruk sedimentasi, membuka kembali alur sungai, serta membangun tanggul darurat guna mengurangi ancaman luapan air ke permukiman warga.

Di tingkat daerah, Gus Irawan juga mendorong normalisasi Sungai Garoga secara menyeluruh. Menurutnya, penanganan tidak boleh bersifat parsial karena perubahan alur sungai dapat memicu bencana baru apabila tidak ditata secara komprehensif. Selain itu, pemerintah mengusulkan pembangunan jembatan permanen menggantikan jembatan Bailey yang selama ini menjadi akses sementara masyarakat.

Mitigasi juga diarahkan pada sektor pertanian yang menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat Tapanuli Selatan. Rusaknya bendung dan jaringan irigasi menyebabkan ratusan hektare sawah kehilangan pasokan air. Pemerintah kemudian mempercepat rehabilitasi irigasi, pembangunan bronjong pengaman sungai, normalisasi Sungai Aek Batak Kola, serta perbaikan bendung agar produktivitas pertanian kembali pulih.

Langkah tersebut diperkuat melalui dukungan APBD Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2026 dan sinergi dengan pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum. Program yang dijalankan meliputi rehabilitasi infrastruktur sumber daya air, normalisasi sungai, pembangunan pengaman tebing, hingga pemulihan jalan dan jembatan yang rusak akibat bencana.

Tidak berhenti pada pembangunan fisik, pemerintah juga berupaya memulihkan ekonomi masyarakat. Berbagai program pendampingan pertanian, kemudahan akses pembiayaan, serta percepatan perbaikan sarana produksi dilakukan agar masyarakat dapat kembali mengelola lahan yang sebelumnya terdampak banjir dan longsor.

Meski demikian, sejumlah pekerjaan rumah masih menanti penyelesaian. Beberapa kawasan rawan longsor memerlukan penanganan permanen, sementara normalisasi sungai di sejumlah titik membutuhkan dukungan anggaran yang besar. Di sisi lain, pembangunan sistem peringatan dini, edukasi kebencanaan, penataan ruang berbasis risiko, serta konservasi daerah hulu menjadi faktor penting agar upaya mitigasi tidak hanya bersifat reaktif, tetapi benar-benar mampu menurunkan risiko bencana pada masa mendatang.

Pengalaman menghadapi bencana besar tersebut menjadi momentum bagi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan untuk membangun paradigma baru penanggulangan bencana. Penanganan tidak lagi hanya berorientasi pada respons ketika bencana terjadi, melainkan diarahkan pada penguatan ketahanan daerah melalui rehabilitasi, rekonstruksi, dan mitigasi yang terintegrasi.

Keberhasilan langkah tersebut tentu akan sangat bergantung pada konsistensi pelaksanaan program, dukungan anggaran, serta sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat. Dengan kolaborasi tersebut, Tapanuli Selatan diharapkan mampu bangkit sekaligus menjadi daerah yang lebih tangguh menghadapi ancaman bencana di masa depan.(SS68/genk)]]> https://www.halomedan.com/news/66454/gus-irawan-pasaribu-membangun-ketahanan-bencana-tapanuli-selatan-dari-tanggap-darurat-menuju-mitigasi-berkelanjutan/ Dikunjungi Delegasi Investor, Jumhur: Prabowo “Presiden Paling Hijau” Wed, 05 Aug 2026 08:18:00 +0700+0700
Demikian disampaikan Menteri Lingkungan Hidup yang juga Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Moh. Jumhur Hidayat dalam pertemuan dengan delegasi dari enam lembaga investor yang dipimpin Chairman of the Board of the U.S.- Indonesia Society Duta Besar Robert O. Blake Jr., di Kantor Kementerian Lingkungan Hidup di Jakarta, Selasa, 4 Agustus 2026.

Adapun keenam lembaga investor yang hadir dalam pertemuan terdiri dari Seventh AP Fund, Green Century Capital Management, KLP Asset Management, UBS, Saturna Capital, dan Ziranjiti.

Dubes Blake Jr. menyampaikan bahwa Indonesia dipandang sebagai salah satu negara dengan potensi terbesar di dunia untuk investasi berkelanjutan, mengingat kekayaan modal alam (natural capital), keanekaragaman hayati, sumber daya karbon, serta potensi ekonomi hijau yang dimiliki.

Namun demikian, para investor juga menegaskan bahwa keputusan investasi ke depan akan sangat dipengaruhi oleh kemampuan Indonesia dalam mempertahankan tren penurunan deforestasi, memperkuat tata kelola lingkungan pada sektor pertambangan, meningkatkan standar Environmental, Social and Governance (ESG), dan menjaga integritas pasar karbon nasional, serta melindungi keanekaragaman hayati dan memberikan kepastian kebijakan jangka panjang.

Merespons semua masukan yang disampaikan, Jumhur mengatakan bahwa ketahanan pangan dan produksi bioetanol merupakan prioritas strategis nasional. Di saat bersamaan Indonesia tetap berkomitmen menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan. Sementara pemanfaatan lahan terdegradasi dan restorasi ekologi akan menjadi bagian penting melalui Gerakan Nasional Tobat Ekologis.

Jumhur mengatakan, dengan semua kebijakan yang diambil pemerintah itu, Prabowo menjadi "presiden paling hijau" yang memerintah Indonesia. Bahkan, Indonesia merupakan negara pertama yang memproduksi bahan bakar nabati berbasis biodiesel B50.

Program mandatori B50 ini diluncurkan secara resmi oleh Presiden Prabowo Subianto pada 17 Juli 2026 sebagai kelanjutan dari tahapan program transisi energi sebelumnya, seperti B30 dan B40. Kebijakan ini didasarkan pada regulasi Kementerian ESDM untuk mendorong kemandirian energi nasional sekaligus memanfaatkan kekayaan kelapa sawit domestik.

"Kebun sawit dan kebun tebu kami juga untuk mendorong program B50 yang itu jauh lebih ramah lingkungan, selain untuk ketahanan pangan dan menciptakan green jobs," ujarnya.

Selain itu, pemerintahan Prabowo juga akan membangun Panel Surya 100 Gigawatt, memasifkan gerakan dekarbonisasi industri, mengharuskan industri migas membangun Carbon Capture Storage (CCS), serta menghilangkan emisi gas metan dari tumpukan sampah terbuka yang membusuk melalui Pembangkit Sampah untuk Energi Listrik (PSEL) dan sebagainya.

Untuk menjaga track ini, Jumhur juga menyampaikan komitmen Indonesia untuk memperkuat standar lingkungan, meningkatkan sistem audit lingkungan, memperbanyak auditor lingkungan, serta memperkuat pengawasan dan penegakan hukum.

Hal lain yang disampaikan Jumhur adalah tentang peradaban fase baru peradaban manusia yang disebutnya sebagai "Development through Environmental Protection". Pembangunan yang bertumpu pada perlindungan lingkungan hidup kini menggantikan pembangunan yang selama ini dikesankan mengorbankan sumber daya alam.

Jumhur juga menyampaikan paradigma aksi iklim yang diusungnya, yakni mitigasi, adaptasi, dan kemakmuran (prosperity). Dengan pendekatan kesejahteraan ini, masyarakat lokal dan masyarakat adat juga memperoleh manfaat ekonomi secara langsung dari konservasi dan perlindungan lingkungan. Rel]]> https://www.halomedan.com/news/66453/dikunjungi-delegasi-investor-jumhur-prabowo-ldquopresiden-paling-hijaurdquo/ Densus 88 AT Polri dan Dispora Aceh Satukan Langkah Bentengi Generasi Muda dari Paham IRET Tue, 04 Aug 2026 20:22:00 +0700+0700



BANDA ACEH – Komitmen membangun generasi muda Aceh yang tangguh, berkarakter, dan berwawasan kebangsaan terus diperkuat. Satgaswil Aceh Densus 88 Antiteror Polri menjalin sinergi strategis dengan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Aceh sebagai bagian dari ikhtiar bersama mencegah penyebaran paham Intoleransi, Radikalisme, Ekstremisme, dan Terorisme (IRET) di kalangan generasi muda.

Koordinasi yang berlangsung di Kantor Dispora Aceh, Banda Aceh, menjadi momentum penting untuk menyatukan langkah dalam merancang berbagai program pembinaan kepemudaan yang adaptif terhadap tantangan zaman, khususnya di era digital yang berkembang begitu cepat.

Dalam rilis pers yang diterima redaksi media ini, Selasa, 04 Agustus 2026 menyebutkan, pertemuan tersebut dipimpin langsung oleh Pelaksana Harian Kasatgaswil Aceh Densus 88 AT Polri, AKBP Goentoro Wisnoe Tjahjono, S.Pd., M.H., dan disambut Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh, T. Banta Nuzullah, S.Pd.

Suasana diskusi berlangsung hangat dan konstruktif. Kedua pihak membahas berbagai peluang kolaborasi dalam penguatan wawasan kebangsaan, peningkatan literasi digital, pendidikan karakter, serta upaya membangun daya tangkal generasi muda terhadap berbagai bentuk penyebaran paham IRET yang kini semakin mudah menjangkau masyarakat melalui ruang digital.

AKBP Goentoro Wisnoe Tjahjono menegaskan bahwa pemuda merupakan pilar utama masa depan bangsa. Karena itu, mereka tidak hanya membutuhkan ruang untuk berkarya dan berprestasi, tetapi juga bekal pemahaman kebangsaan yang kokoh agar mampu menghadapi derasnya arus informasi yang terus berkembang.

Menurutnya, kemajuan teknologi informasi menghadirkan peluang besar bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia. Namun, pada saat yang sama, ruang digital juga menjadi medium yang kerap dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk menyebarkan narasi intoleransi, radikalisme, ekstremisme, hingga ajakan yang berpotensi mengarah pada tindakan terorisme.

"Karena itu, pendekatan pencegahan harus dilakukan secara komprehensif melalui edukasi, penguatan karakter, peningkatan literasi digital, serta kolaborasi seluruh elemen masyarakat. Pencegahan akan jauh lebih efektif ketika seluruh pemangku kepentingan bergerak bersama," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dispora Aceh, T. Banta Nuzullah, menyampaikan apresiasi atas terbangunnya sinergi dengan Satgaswil Aceh Densus 88 AT Polri. Menurutnya, pembinaan kepemudaan tidak hanya diarahkan untuk melahirkan generasi yang unggul dalam prestasi, tetapi juga memiliki integritas, nasionalisme, serta kepedulian terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Dispora Aceh, kata dia, siap mendukung berbagai program kolaboratif yang melibatkan pelajar, mahasiswa, organisasi kepemudaan, komunitas, hingga para pegiat literasi sebagai bagian dari gerakan bersama memperkuat ketahanan ideologi bangsa di kalangan generasi muda.

Melalui sinergi ini, edukasi mengenai bahaya paham IRET diharapkan mampu menjangkau lebih luas berbagai lapisan masyarakat, khususnya kalangan muda yang menjadi kelompok paling aktif memanfaatkan teknologi digital. Dengan meningkatnya kesadaran dan kemampuan menyaring informasi secara kritis, generasi muda diharapkan tidak mudah terpengaruh oleh narasi provokatif yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, serta Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kolaborasi antara Satgaswil Aceh Densus 88 AT Polri dan Dispora Aceh menjadi cerminan bahwa menjaga persatuan bangsa bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat keamanan semata, melainkan merupakan ikhtiar bersama seluruh elemen bangsa. Dari sinergi inilah diharapkan lahir generasi muda Aceh yang cerdas, moderat, berdaya saing, serta mampu menjadi pelopor perdamaian dan penjaga harmoni sosial di Bumi Serambi Mekkah.Versi ini menggunakan gaya bahasa yang lebih elegan, mengalir, dan bercita rasa feature, namun tetap mempertahankan kaidah berita yang objektif dan profesional. (R/MTU)]]> https://www.halomedan.com/Berita/66452/densus-88-at-polri-dan-dispora-aceh-satukan-langkah-bentengi-generasi-muda-dari-paham-iret/