Dukung Program TJSL,BRI BO Sibuhuan Lakukan Survei Kecalon Penerima Bantuan

admin — Tue, 21 Jul 2026 17:35:00 +0700+0700

PALAS - Sebagai wujud kepedulian dan komitmen mendukung pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan(TJSL),BRI Branch Office(BO) Sibuhuan melaksanakan survei terhadap calon penerima bantuan ke Yayasan Perguruan Anak Bangsa Integritas Indonesia.

Kunjungan survei bertujuan untuk memastikan program yang akan disalurkan tepat sasaran dan memberikan manfaat secara optimal.

Pimpinan Cabang BRI BO Sibuhuan, Dedi Harpian,As,Selasa(21/7/2026), mengatakan BRI BO Sibuhuan dipercayakan untuk melakukan survei terhadap calon penerima bantuan agar bantuan yang disalurkan tepat sasaran sesuai program TJSL.

"Program TJSL ini dirancang untuk memberikan dampak jangka panjang yang lebih luas dibanding bantuan sosial konvensional," terang Dedi Harpian.

Ia mengatakan, BRI berkomitmen mendukung program TJSL/CSR mendukung sektor pendidikan yang dapat menunjang mobilitas kegiatan mencetak generasi muda yang cerdas,kreaktif dan inovatif.

"Melalui program TJSL, BRI berkomitmen untuk terus hadir memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya di bidang pendidikan," tambahnya.

Ia menambahkan, survei yang dilakukan kepihak Yayasan Perguruan Anak Bangsa Integritas Indonesia,untuk memastikan bantuan yang disalurkan nantinya dapat dimanfaat dengan baik dan memberi manfaat.

Program TJSL/CSR ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan BRI dalam mendukung pembangunan sosial, pendidikan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat di berbagai wilayah Indonesia, tandas Dedi Harpian.

Ledakan Terjadi di Perumahan Grand Polonia Medan, 5 Rumah Alami Rusak

admin — Tue, 21 Jul 2026 17:16:00 +0700+0700

Medan. Ledakan terjadi di Perumahan Grand Polonia Medan, Senin (20/7/2026). Sekitar lima rumah mengalami kerusakan.

Dari lima rumah tersebut, 1 rumah yanh diduga menjadi sumber ledakan mengalami kerusakan parah. "Sekitar 4 rumah lain terkena dampak dari ledakan tersebut," ujar Camat Medan Polonia, Alfi Pane, saat dikonfirmasi, Senin (20/7/2026).

Alfi Pane mengatakan, saat ini polisi sudah berada di lokasi TKP. Dirinya belum mengetahui darimana sumber ledakan.

"Belum tahu Bang (asal sumber ledakan). Begitu juga korban belum diketahui," tuturnya.

Dianggap Rendahkan Profesi Wartawan PWI Sumut Laporkan Hotman Paris Hutapea ke Polda

admin — Tue, 21 Jul 2026 17:12:00 +0700+0700

MEDAN- Pengacara Hotman Paris Hutapea dilaporkan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) wilayah Sumatera Utara (Sumut) ke Polda Sumut, Selasa (21/7/2026).

Laporan itu tertuang dalam Nomor : LP/B/1174/VII/2026/SPKT/Polda Sumut tanggal 21 Juli 2026.

Laporan itu dibuat oleh Ketua Bidang Hukum PWI Sumut, Amrizal, SH mewakili Ketua PWI Sumut, H Farianda Putra Sinik.

Amrizal mengatakan, laporan ini dibuat buntut ucapan Hotman Paris Hutapea saat konferensi pers di Kejaksaan Agung pada Jumat (17/7/2026).

"Kami datang ke Polda Sumut untuk melaporkan pengacara Hotman Paris, karena beliau menyampaikan kata-kata tidak pantas ketika melakukan konferensi pers," sebut Amrizal, Selasa (21/7/2026).

PWI Sumut mengingatkan Hotman Paris tidak sembarangan berbicara, apalagi sampai menghina profesi wartawan.

'Dalam menjalankan tugasnya wartawan dilindungi undang-undang," ujarnya.

Amrizal menyampaikan, wartawan diatur, dilindungi melalui undang-undang.

"Pengacara terkenal, jangan sembarangan menyampaikan sesuatu di depan umum, menghina, menjelekan wartawan, serta mengadu domba dengan institusi lain," ujarnya.

Sementara, Ketua PWI Sumut H Farianda Putra Sinik sangat mengecam ucapan Hotman Paris Hutapea, soal "dimana otak lu" dalam konferensi pers, kemarin.

Dia menyebut perkataan Hotman Paris Hutapea menyakiti perasaan wartawan.

"Kedatangan ke mari karena panggilan, atas pernyataan pengacara Hotman Paris yang menghina profesi wartawan 'dimana otak lu' dan sebagainya. Sebenarnya itu mengganggu perasaan kita semua," kata Farianda.

Setelah membuat laporan, Farianda berharap aduannya diproses agar terungkap motif Hotman berbicara seperti itu.

Meski Hotman sudah meminta maaf, mereka tetap berharap Polisi menindaklanjuti laporannya.

"Kami mengetahui dia sudah minta maaf," ujarnya.

"Kami mau ini diproses secara hukum supaya terang benderang kenapa dia berbicara seperti itu, apakah ada muatan lain, atau memang karena merendahkan derajat wartawan. Kami meminta agar Polda Sumut laporan kami ditindaklanjuti, dituntaskan sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia,"sambungnya.

Teks foto :
Ketua PWI Sumut, H Farianda Putra Sinik (kanan) bersama Ketua Bidang Hukum Amrizal, membuat laporan ke Polda Sumut, Selasa (21/7/2026).

Diduga Bayi Alami Patah Tulang Saat Persalinan di Puskesmas Binanga, Keluarga Kecewa, Aktivis Desak Investigasi

admin — Tue, 21 Jul 2026 16:52:00 +0700+0700

PADANG LAWAS – Dugaan insiden medis di Puskesmas Binanga, Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas, menjadi sorotan publik. Seorang bayi yang baru dilahirkan diduga mengalami patah tulang pada lengan kanan saat proses persalinan, sehingga memicu kekecewaan keluarga dan menuai perhatian berbagai pihak.

Informasi yang beredar menyebutkan, keluarga mempertanyakan pelayanan yang diberikan tenaga kesehatan karena bayi diduga mengalami cedera usai dilahirkan. Kasus tersebut kemudian ramai diperbincangkan di media sosial.

Aktivis sosial Saif Ajis Siregar mengecam dugaan buruknya pelayanan kesehatan tersebut. Ia meminta Pemerintah Kabupaten Padang Lawas dan Dinas Kesehatan segera melakukan investigasi secara menyeluruh agar penyebab kejadian dapat diungkap secara transparan serta tidak terulang di kemudian hari.

"Keselamatan ibu dan bayi harus menjadi prioritas utama. Jika memang ditemukan adanya kelalaian, maka harus diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Namun bila murni merupakan komplikasi medis, hal itu juga harus dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat," ujarnya.

Sementara itu, pihak Puskesmas Binanga memberikan penjelasan bahwa persalinan berlangsung dalam kondisi darurat karena bayi mengalami distosia bahu, yakni kondisi ketika bahu bayi tersangkut di jalan lahir. Menurut pihak puskesmas, kondisi tersebut merupakan kegawatdaruratan medis yang dapat mengancam keselamatan bayi sehingga diperlukan tindakan segera. Setelah lahir, dokter menduga bayi mengalami patah tulang lengan kanan dan langsung menyarankan rujukan ke rumah sakit untuk penanganan lebih lanjut.

Hingga kini, kasus tersebut masih menjadi perhatian masyarakat. Publik berharap Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Lawas melakukan pemeriksaan independen terhadap prosedur penanganan persalinan, sehingga fakta medis dapat diketahui secara objektif dan hak pasien maupun tenaga kesehatan tetap terlindungi.

BI Investment Day Digelar di Medan, Bobby Nasution Siap Sambut Gubernur se-Sumatera Bahas Penguatan Investasi

admin — Tue, 21 Jul 2026 16:25:00 +0700+0700

MEDAN – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menyatakan kesiapan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut menjadi tuan rumah 'BI Investment Day Sepulau Sumatera' yang akan digelar di Hotel Adimulia Medan, Kamis (23/7/2026). Forum tersebut akan mempertemukan para gubernur se-Sumatera, investor, dan pemangku kepentingan untuk memperkuat kolaborasi investasi di kawasan.

Hal tersebut disampaikan Bobby Nasution saat menerima audiensi Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Sumut Ameriza M Moesa beserta jajaran di Aula Tengku Rizal Nurdin, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41 Medan, Selasa (21/7/2026). Pertemuan tersebut membahas sejumlah agenda strategis terkait pengembangan investasi regional di Pulau Sumatera.

Bobby menyambut baik kepercayaan yang diberikan kepada Sumatera Utara sebagai tuan rumah penyelenggaraan BI Investment Day. Menurutnya, potensi besar yang dimiliki Pulau Sumatera perlu dikelola secara terintegrasi agar mampu menjadi salah satu motor penggerak ekonomi nasional.

"Potensi Sumatera ini sangat luar biasa. Melalui kegiatan BI Investment Day ini, kita berharap arus investasi tidak hanya masuk ke satu daerah saja, tetapi dapat terintegrasi dan memberi dampak ekonomi yang nyata bagi seluruh masyarakat di Pulau Sumatera," ungkap Bobby.

Ia juga menegaskan komitmen Pemprov Sumut dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui penguatan sinergi antardaerah, sehingga peluang investasi yang masuk dapat memberikan manfaat bagi seluruh wilayah di Sumatera.

Selain membahas promosi investasi regional, pertemuan tersebut juga menjadi momentum memperkuat sinergi antara Pemprov Sumut dan Bank Indonesia dalam mendorong kemudahan berusaha, penguatan UMKM, serta percepatan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah guna meningkatkan ketahanan ekonomi Sumatera Utara.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BI Provinsi Sumut Ameriza M Moesa mengatakan, BI Investment Day dirancang sebagai forum yang mempertemukan pemerintah daerah, investor, dan berbagai pemangku kepentingan untuk memperluas peluang investasi di Pulau Sumatera. Kegiatan tersebut direncanakan dihadiri sedikitnya lima gubernur dari provinsi di Sumatera.

"Melalui BI Investment Day, kami ingin memperkuat kolaborasi lintas provinsi di Pulau Sumatera. Acara ini menjadi wadah untuk mempromosikan berbagai potensi keunggulan daerah, menarik arus investasi baru, serta mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan secara lebih inklusif dan berkelanjutan," ujar Ameriza.

Menurutnya, penguatan investasi di Pulau Sumatera sangat penting agar potensi yang dimiliki setiap daerah, mulai dari sektor infrastruktur, komoditas unggulan, hingga pariwisata, dapat dikembangkan secara optimal sehingga mampu mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi di luar Pulau Jawa.**

Perkuat Sinergi, BRI BO Subuhuan Jajaki Kerjasama Dengan RSU Permata Madina Sibuhuan

admin — Tue, 21 Jul 2026 16:09:00 +0700+0700

PALAS - Memperluas sinergi dan meningkatkan kualitas layanan, BRI Kantor Cabang Sibuhuan melakukan kunjungan silaturahmi sekaligus audensi kepihak Rumah Sakit Umum(RSU) Permata Madina Padanglawas.

Kunjungan ini sebagai bentuk komitmen BRI, guna menjajaki peluang kerjasama yang saling memberikan kontribusi bermanfaat khususnya untuk pelayanan perbankan.

Pimpinan Cabang BRI BO Sibuhuan,Dedi Harpian,As, Selasa(21/7/2026), berharap melalui pertemuan silaturahmi ini dapat terjalin kemitraan yang kuat dalam menghadirkan berbagai solusi layanan perbankan yang inovatif,efisein sesuai dengan kebutuhan rumah sakit.

Oleh karena itu, Dedi Harpian berharap, dengan adanya sinergi dan kolaborasi,tentu wujud nyata dukungan BRI terhadap rumah sakit akan terus terjalin dengan baik dalam meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat.

Menurut Pimpinan Cabang BRI BO Sibuhuan, menjalin sinergi dan kolaborasi sebagai bentuk mencerminkan komitmen BRI untuk berperan aktif dalam menyediakan layanan perbankan berkualitas tinggi yang mendukung kegiatan rumah sakit.

Ditambahkan, kami hadir dengan solusi inovatif yang memberi kemudahan untuk kegiatan bertransaksi untuk mitra kerja BRI BO Sibuhuan.

"Semua layanan ini dirancang untuk memastikan pihak rumah sakit dapat memanfaatkan fasilitas layanan perbankan dengan mudah, cepat dan aman," ucapnya.

Menanggapi hal itu,pihak management Rumah Sakit Umum Permata Madina Sibuhuan, menyambut baik kunjungan silaturahmi BRI BO Sibuhuan untuk kerjasama sebagai mitra strategis.

Kita optimis,BRI sebagai mitra dipercaya dapat mendukung kegiatan peningkatan layanan pada kebutuhan rumah sakit untuk kemudahan akses fasilitas perbankan.rel

BRI BO Sibuhuan melakukan kunjungan silaturahmi dengan pihak RSU Permata Madina Sibuhuan untuk menjajaki kerjasama.

Rianto, SH., MH Apresiasi Sikap Ketua Dewan Pers dan Ketua Umum PWI yang Mengecam Pernyataan Hotman Paris yang Dinilai Merendahkan Profesi Wartawan

admin — Tue, 21 Jul 2026 14:53:00 +0700+0700

MEDAN | Ketua Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Sumatera Utara yang juga CEO Sumut 24 Group, Rianto, SH., MH atau yang akrab disapa Anto Genk, menyampaikan apresiasi kepada Ketua Dewan Pers Prof. Dr. Komaruddin Hidayat dan Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Akhmad Munir atas sikap tegas mereka dalam membela martabat profesi wartawan menyusul pernyataan Advokat Hotman Paris Hutapea yang dinilai merendahkan insan pers.

Menurut Rianto, sikap Dewan Pers dan PWI Pusat menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga kemerdekaan pers sekaligus melindungi wartawan yang sedang menjalankan tugas jurnalistik sesuai amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

"Saya mengapresiasi Ketua Dewan Pers Prof. Dr. Komaruddin Hidayat dan Ketua Umum PWI Akhmad Munir yang segera memberikan pernyataan resmi membela kehormatan profesi wartawan. Sikap seperti ini penting agar tidak ada pihak yang merasa bebas merendahkan kerja jurnalistik," ujar Rianto di Medan, Selasa (21/7/2026).

Rianto menegaskan, wartawan memiliki hak untuk mengajukan pertanyaan kepada narasumber sebagai bagian dari upaya memperoleh informasi yang akurat bagi kepentingan publik. Karena itu, setiap narasumber dapat memilih menjawab atau tidak menjawab pertanyaan, namun tidak dibenarkan menyampaikan ucapan yang merendahkan profesi wartawan.

Polemik tersebut bermula ketika Hotman Paris Hutapea memberikan keterangan kepada awak media di Gedung Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Jumat (17 Juli 2026), terkait perkara yang melibatkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah. Dalam konferensi pers itu, Hotman melontarkan kalimat seperti "Lo punya otak enggak sih?", meminta wartawan "shut up", serta menyebut wartawan sebagai "pengecut" apabila tidak berani mengajukan pertanyaan langsung kepada Mabes Polri. Pernyataan tersebut memicu kecaman luas dari organisasi pers.

Merespons peristiwa itu, Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir pada Sabtu (18 Juli 2026) di Jakarta menyatakan bahwa bertanya kepada narasumber merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tugas jurnalistik. Ia menegaskan tidak ada alasan bagi siapa pun untuk merendahkan martabat wartawan yang sedang menjalankan tugas profesionalnya serta meminta Hotman Paris memberikan klarifikasi dan permohonan maaf kepada insan pers.

Sikap serupa juga disampaikan Ketua Dewan Pers Prof. Dr. Komaruddin Hidayat. Pada Senin (20 Juli 2026), Dewan Pers menerbitkan Surat Pernyataan Nomor 07/P-DP/VII/2026 yang menyesalkan adanya pernyataan bernada merendahkan profesi wartawan. Dewan Pers menegaskan bahwa menyampaikan pertanyaan, meminta penjelasan, dan melakukan konfirmasi merupakan bagian dari kerja jurnalistik yang dilindungi Undang-Undang Pers serta mengajak seluruh pihak menghormati profesi wartawan dan menjaga iklim kebebasan pers yang sehat.

Rianto berharap polemik tersebut menjadi pelajaran bagi seluruh pejabat publik, aparat penegak hukum, advokat, maupun narasumber lainnya agar selalu menghormati profesi wartawan ketika menjalankan tugas peliputan.

"Pers merupakan salah satu pilar demokrasi. Menghormati wartawan berarti menghormati hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar. Saya berharap hubungan antara narasumber dan insan pers tetap dibangun atas dasar saling menghormati, etika, dan profesionalisme," tutup Rianto.

Diketahui, setelah menuai kritik dari berbagai organisasi pers, Hotman Paris Hutapea akhirnya menyampaikan permohonan maaf melalui video yang diunggah di akun Instagram pribadinya pada 20 Juli 2026, seraya mengakui ucapannya terlontar karena emosi saat menghadapi pertanyaan wartawan.*(SS68)*

Momen Peringatan Hari Jadi Kabupaten Palas ke 19, BRI Kolaborasi Dukung Program Pemerintah Untuk Pertumbuhan Ekonomi

admin — Tue, 21 Jul 2026 14:07:00 +0700+0700

PALAS - BRI Branch Office(BO) Sibuhuan secara langsung ikut serta mengikuti upacara peringatan Hari Jadi Kabupaten Padanglawas ke 19 Tahun 2026,dihalaman kantor Bupati Palas, Jumat(17/7/2026).

Kehadiran insan BRILian dimomen hari jadi kabupaten sebagai bentuk komitmen mempererat sinergi dan kerjasama antara BRI dengan pemerintah daerah.

Pimpinan Cabang BRI BO Sibuhuan, Dedi Harpian,As, Selasa(21/7/2026), mengatakan melalui kolaborasi ini diharapkan hubungan kerjasama akan terjalin semakin kuat serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat

Dikatakan, dengan adanya sinergi dan kerjasama yang baik,tentu akan memberikan dampak positip dalam peningkatan layanan perbankan dan tercapai tujuan bersama untuk memperkuat kolaborasi.

Menurut Dedi Harpian, momentum peringatan hari jadi kabupaten Palas ke 19 menjadi perekat dalam mempererat sinergi antara BRI dan Pemerintah Kabupaten Palas dalam mendukung pembangunan daerah serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

BRI terus berkomitmen menghadirkan layanan perbankan mendukung penguatan sektor prekonomian daerah,pemberdayaan pelaku UMKM serta perluasan akses layanan keuangan bagi masyarakat sebagai nilai tambah bagi masyarakat.

Ia menambahkan, kehadiran insan BRILian diperingatan hari jadi kabupaten Palas ke 19 merupakan bagian dari upaya memperkuat hubungan kelembagaan sekaligus membangun kolaborasi yang berkelanjutan dengan Pemerintah Kabupaten Palas.

"Kami berharap sinergi yang telah terjalin dengan Pemerintah Kabupaten Palas dapat terus ditingkatkan. BRI siap mendukung berbagai program pembangunan daerah melalui layanan perbankan," tutupnya.

Bunda Indah Ajak Ribuan Perempuan Semarakkan Hari Kebaya Nasional 2026 di Medan, Gaungkan Kebaya sebagai Identitas Bangsa*

admin — Tue, 21 Jul 2026 11:50:00 +0700+0700

MEDAN | Pembina Perempuan Indonesia Maju (PIM) sekaligus Pengurus KOWANI dan Pembina Berkebaya Pusat, Bunda Indah, mengajak seluruh perempuan dan masyarakat Sumatera Utara untuk bersama-sama memeriahkan **Hari Kebaya Nasional 2026 yang akan digelar di Lapangan Benteng Medan, Jumat, 24 Juli 2026.

Menurut Bunda Indah, peringatan Hari Kebaya Nasional bukan sekadar seremoni budaya, tetapi menjadi momentum penting untuk memperkuat jati diri bangsa melalui pelestarian kebaya sebagai warisan budaya Indonesia yang telah diwariskan secara turun-temurun.

"Setiap tanggal 24 Juli kita memperingati Hari Kebaya untuk terus memperkenalkan jati diri budaya Indonesia kepada dunia. Kebaya merupakan warisan leluhur yang memiliki nilai sejarah, filosofi, dan identitas bangsa yang harus terus dijaga serta dilestarikan, khususnya oleh generasi muda," ujar Bunda Indah saat memberikan keterangan di Istana Maimun Medan, Jumat (17/7).

Ia menjelaskan, penetapan 24 Juli sebagai Hari Kebaya Nasional memiliki makna mendalam agar masyarakat memahami sejarah serta nilai luhur yang terkandung dalam kebaya sebagai simbol perjuangan, keanggunan, dan persatuan perempuan Indonesia.

Bunda Indah juga mengajak seluruh organisasi perempuan, komunitas, hingga masyarakat umum untuk hadir mengenakan kebaya dalam puncak peringatan yang akan berlangsung mulai pukul 07.00 WIB di Lapangan Benteng Medan. Kegiatan tersebut akan dimeriahkan dengan Parade Berkebaya yang melibatkan berbagai organisasi perempuan dari seluruh Sumatera Utara.

Selain menjadi ajang pelestarian budaya, Bunda Indah menegaskan bahwa kegiatan ini juga diharapkan mampu menggerakkan perekonomian masyarakat melalui pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

"Kami menyediakan booth pameran secara gratis bagi pelaku UMKM agar produk-produk unggulan Sumatera Utara semakin dikenal luas. Budaya dan ekonomi harus berjalan beriringan sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat," katanya.

Untuk pelaksanaan kegiatan di Medan, Ketua DPC Perempuan Indonesia Maju (PIM) Kota Medan, May Aritonang, dipercaya sebagai Ketua Panitia Hari Kebaya Nasional 2026.

May Aritonang menyampaikan seluruh persiapan kegiatan telah berjalan sesuai rencana dengan dukungan berbagai pihak.

"Kami ingin Hari Kebaya Nasional menjadi momentum mempererat persatuan perempuan Indonesia sekaligus mengajak masyarakat mencintai dan melestarikan kebaya sebagai identitas budaya bangsa," ujarnya.

Peringatan Hari Kebaya Nasional 2026 di Medan mendapat dukungan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Polda Sumut, Kodam I/Bukit Barisan, Jalasenastri Armada I, Persit Kartika Chandra Kirana PD I/Bukit Barisan, KOWANI, serta berbagai organisasi perempuan dan kemasyarakatan, di antaranya PIM Sumut yang diketuai Maya Zaimitha selaku Koordinator Penyelenggara Nasional, IWAPI Sumut, Puja Kesuma Sumut, Pesantren Al Akbar, Generasi Emas Muslimah Indonesia (GEMI) Sumut, PB IKA YPNU, Kongres Advokat Indonesia, KAUKUS Sumut, PUAN Sumut, Majelis Taklim MBSC Soleha, serta sejumlah organisasi perempuan lainnya.

Melalui peringatan ini, Bunda Indah berharap kebaya tidak hanya dikenakan pada acara seremonial, tetapi menjadi simbol kebanggaan nasional yang terus hidup di tengah masyarakat sekaligus memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia kepada dunia.*(SS68)*

Guru Besar Ilmu Politik Sebut Presiden Prabowo Tegak Lurus pada Konstitusi, Tidak Ada Ruang untuk Intervensi Hukum*

admin — Tue, 21 Jul 2026 09:26:00 +0700+0700

JAKARTA — Guru Besar Ilmu Politik Universitas Nasional, Prof. Dr. H. Yuddy Chrisnandi, ikut angkat suara menanggapi polemik pernyataan pengacara Hotman Paris Hutapea yang mengaitkan proses hukum mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah, dengan izin Presiden Prabowo Subianto.

Prof. Yuddy menegaskan bahwa dalam sistem hukum Indonesia, tidak terdapat satu pun ketentuan yang mengharuskan penyidik memperoleh izin Presiden sebelum menetapkan seseorang sebagai tersangka, termasuk terhadap mantan pejabat tinggi negara. Menurutnya, narasi yang dibangun oleh kuasa hukum Febrie justru berpotensi menyesatkan publik dan menyeret institusi kepresidenan ke dalam proses penegakan hukum yang seharusnya berjalan independen.

"Penetapan tersangka adalah kewenangan penyidik yang diatur secara tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Tidak ada norma hukum, baik dalam KUHAP, KUHP, maupun peraturan perundang-undangan turunan lainnya, yang mensyaratkan izin Presiden untuk itu. Menghadirkan syarat yang tidak diatur undang-undang justru menabrak prinsip dasar negara hukum," ujar Prof. Yuddy dalam keterangan tertulisnya, Senin (20/7).

Ia menambahkan, prinsip equality before the law atau kesetaraan di depan hukum merupakan salah satu pilar utama negara hukum yang dianut Indonesia. "Konstitusi kita tidak mengenal kekebalan hukum berdasarkan kedekatan personal dengan Kepala Negara. Justru di sinilah letak kematangan sistem hukum kita, bahwa siapa pun yang pernah dekat, pernah berjasa, atau pernah menempati posisi strategis, tetap tunduk pada mekanisme yang sama ketika berhadapan dengan dugaan tindak pidana," tegas Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) periode 2014 - 2016 tersebut.

Prof. Yuddy menilai, alih-alih menjadi alat pembelaan, kasus Febrie Adriansyah sesungguhnya merupakan pembuktian paling nyata bahwa Presiden Prabowo Subianto konsisten dengan komitmennya untuk tidak tebang pilih dalam memberantas korupsi.

"Presiden Prabowo telah menegaskaan dalam berbagai kesempatan, seperti pada forum domestik maupun internasional seperti Forbes Global CEO Conference 2025, bahwa korupsi adalah penyakit yang harus ditangani tanpa pandang bulu. Apa yang kita saksikan hari ini adalah realisasi dari komitmen tersebut. Ketika seseorang yang pernah menempati posisi strategis di kejaksaan pun tetap diproses hukum, itu adalah bukti empiris, bukan sekadar retorika, bahwa Presiden tidak melindungi siapa pun yang diduga menyimpang," jelas Prof. Yuddy.

Ia mengingatkan bahwa dari perspektif ilmu politik dan tata kelola pemerintahan, independensi penegak hukum dari intervensi eksekutif adalah salah satu pilar utama tata kelola pemerintahan yang baik. "Justru akan menjadi kemunduran serius bagi konsolidasi demokrasi kita jika Presiden dianggap wajib memberi izin sebelum penyidik bekerja. Itu bertentangan dengan semangat reformasi yang selama puluhan tahun kita bangun. Presiden Prabowo memilih jalan yang benar secara konstitusional, yaitu membiarkan aparat penegak hukum bekerja sesuai kewenangannya," ujarnya.

Sebagai akademisi yang mendalami tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi, Prof. Yuddy juga menyampaikan keprihatinannya terhadap upaya menarik nama Presiden ke dalam pembelaan perkara pidana. Ia menilai hal tersebut bukan hanya keliru secara hukum, tetapi juga berbahaya bagi kesehatan ruang publik digital.

"Kita harus jujur, narasi yang menyeret nama Presiden ke dalam sebuah perkara pidana individu punya konsekuensi serius. Ia bisa membentuk persepsi keliru di masyarakat, seolah-olah ada intervensi kekuasaan dalam proses hukum. Padahal yang benar justru sebaliknya, Presiden Prabowo menahan diri, tidak mencampuri, dan membiarkan hukum bekerja. Sikap itu harus dihormati, bukan didistorsi," kata Prof. Yuddy.

Ia menutup pernyataannya dengan mengajak semua pihak, termasuk kuasa hukum, untuk menempatkan proses hukum pada tempatnya. Menurutnya membela klien adalah hak profesional yang dijamin undang-undang. Tetapi pembelaan itu harus dilakukan di ruang persidangan, dengan argumen hukum, bukan dengan membangun narasi politik yang tidak berdasar. Sebab publik Indonesia sudah cukup dewasa untuk membedakan mana pembelaan hukum yang sah, dan mana yang sekadar upaya menggeser opini.

Duta Besar RI untuk Ukraina merangkap Georgia dan Armenia periode 2017 - 2021 tersebut meyakini konsistensi Presiden Prabowo dalam menjaga jarak dari proses penegakan hukum, sebagaimana ditunjukkan dalam kasus Febrie Adriansyah dan sejumlah kasus lain yang menyeret nama pejabat maupun kader partai koalisi pemerintah akan memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintahan dan mempercepat konsolidasi demokrasi di Indonesia.

Dentuman Maut di Grand Polonia: Rumah Mewah Luluh Lantak, 4 Orang Terjebak di Reruntuhan, 6 Korban Luka

admin — Mon, 20 Jul 2026 19:53:00 +0700+0700

MEDAN – Suara ledakan dahsyat menggelegar dan menggemparkan kawasan elite Komplek Grand Polonia, Jalan Perhubungan, Kelurahan Suka Damai, Kecamatan Medan Polonia, Senin (20/7) siang. Satu unit rumah mewah hancur berkeping-keping, sementara empat orang dilaporkan terjebak di bawah reruntuhan bangunan dan enam lainnya mengalami luka-luka.

Kekuatan ledakan begitu besar hingga merobohkan sebagian besar bangunan rumah. Balkon lantai dua ambruk, rangka bangunan miring, dan material bangunan beterbangan hingga ke badan jalan. Tiga mobil mewah yang terparkir di depan rumah ikut ringsek dihantam puing-puing.

Tak hanya menghancurkan rumah utama, gelombang ledakan juga merusak sedikitnya empat rumah di sekitarnya. Kaca-kaca pecah, dinding retak, dan serpihan material bangunan berserakan di kawasan permukiman elite tersebut.

Camat Medan Polonia, Alfi Pane, membenarkan adanya kerusakan pada rumah-rumah di sekitar lokasi.

> "Ada empat rumah lain yang terkena dampak ledakan tersebut," ujarnya saat dikonfirmasi wartawan.

Namun, hingga kini penyebab ledakan masih belum diketahui. Aparat kepolisian bersama tim Dinas Pemadam Kebakaran Kota Medan langsung melakukan sterilisasi lokasi dan penyelidikan.

> "Belum tahu asal sumber ledakan. Begitu juga data korban masih didata," kata Alfi Pane.

Suasana di lokasi berubah mencekam. Warga yang mendengar dentuman keras berhamburan keluar rumah. Kepulan debu memenuhi udara, sementara puing-puing bangunan menutupi halaman hingga badan jalan.

Momen paling memilukan terjadi ketika seorang wanita menangis histeris di depan rumah yang telah rata dengan tanah. Ia terus berteriak memanggil ibunya yang diduga masih berada di dalam bangunan yang roboh. Perempuan itu sempat berusaha menerobos masuk, namun dicegah petugas karena kondisi bangunan sangat labil dan berpotensi ambruk kembali.

Informasi sementara menyebutkan empat orang masih berada di dalam reruntuhan saat proses evakuasi berlangsung. Selain itu, enam orang mengalami luka-luka akibat tertimpa material bangunan dan terkena pecahan kaca yang terlontar akibat ledakan.

Hingga berita ini ditulis, proses pencarian korban masih berlangsung. Polisi belum memastikan penyebab ledakan, termasuk apakah dipicu kebocoran gas, bahan peledak, atau faktor lainnya. Aparat juga mengimbau masyarakat menjauhi lokasi demi keselamatan dan kelancaran proses evakuasi.

Kemnaker Petakan Kebutuhan Industri Jepang untuk Perluas Peluang Kerja bagi Tenaga Kerja Indonesia

admin — Mon, 20 Jul 2026 19:29:00 +0700+0700

Jakarta – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memetakan kebutuhan industri Jepang dalam upaya menyelaraskan penyiapan tenaga kerja Indonesia dengan kebutuhan dunia usaha di negara tersebut. Pemetaan tersebut dilakukan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor bersama delegasi selama kunjungan kerja ke Jepang pada 8–12 Juli 2026.

Selama kunjungan, Wamenaker bersama delegasi berdialog dengan KBRI Tokyo, lembaga pelatihan dan penempatan, sejumlah perusahaan penerima tenaga kerja Indonesia, serta Sekretariat Asian Productivity Organization (APO). Dari ran gkaian pertemuan tersebut, Kemnaker memperoleh gambaran mengenai kebutuhan industri Jepang, kesiapan tenaga kerja, serta aspek perlindungan yang perlu terus diperkuat.

Wamenaker Afriansyah Noor mengatakan, Jepang masih memiliki peluang yang besar bagi tenaga kerja Indonesia, terutama pada sektor otomotif, transportasi, konstruksi, pertanian, caregiving, dan sektor lain yang membutuhkan tenaga kerja terampil.

"Peluang kerja di Jepang harus kita siapkan dengan tenaga kerja Indonesia yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan industri. Penyiapan SDM tidak hanya soal keterampilan teknis, tetapi juga kemampuan bahasa, pemahaman budaya kerja, dan kesiapan beradaptasi," ujar Wamenaker melalui siaran pers Biro Humas Kemnaker, Senin (13/7/2026).

Menurutnya, mitra Jepang memberikan penilaian positif terhadap tenaga kerja Indonesia karena dinilai memiliki kemampuan adaptasi yang baik. Namun, kualitas tenaga kerja tetap perlu diperkuat, terutama pada keterampilan praktik, kemam puan bahasa Jepang, penguasaan istilah teknis, keselamatan kerja, disiplin, serta pemahaman budaya kerja agar semakin sesuai dengan standar perusahaan Jepang.

Salah satu temuan penting dari kunjungan tersebut adalah perlunya pelatihan yang semakin mendekati kondisi kerja nyata di perusahaan Jepang. Pada sektor otomotif, misalnya, perusahaan menekankan pentingnya penguasaan praktik perawatan kendaraan, inspeksi dasar, keselamatan kerja, serta menjaga kualitas dan kerapian area kerja. Selain itu, kemampuan berkomunikasi dan menjalankan prosedur kerja secara disiplin juga menjadi perhatian.

Kemnaker juga mencatat bahwa penguasaan bahasa Jepang menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung kesiapan tenaga kerja Indonesia. Karena itu, pembekalan tidak hanya mencakup kemampuan berbahasa sehari-hari, tetapi juga bahasa teknis yang digunakan di lingkungan kerja, termasuk istilah keselamatan dan komunikasi operasional.

Wamenaker menegaskan, masukan langsung dari perusah aan Jepang menjadi bekal penting bagi Kemnaker untuk terus menyempurnakan penyelenggaraan pelatihan vokasi di Indonesia.

"Kita ingin memastikan pelatihan vokasi benar-benar menjawab kebutuhan industri. Masukan langsung dari perusahaan di Jepang menjadi penting untuk memperbaiki kurikulum, meningkatkan kualitas instruktur, dan memperkuat pembelajaran berbasis praktik," kata Wamenaker.

Selain peningkatan kompetensi, kunjungan tersebut juga membahas penguatan perlindungan tenaga kerja Indonesia di Jepang, mulai dari pendampingan dan layanan pengaduan hingga pembekalan kesiapan mental, kemampuan adaptasi, serta budaya kerja Jepang, seperti kedisiplinan, ketepatan waktu, kepatuhan terhadap aturan, dan komunikasi di lingkungan kerja.

Pertemuan dengan Sekretariat APO juga membahas peluang penguatan kerja sama di bidang produktivitas, termasuk pengembangan kapasitas SDM, penguatan sertifikasi produktivitas, serta pemanfaatan inovasi dan teknologi untuk meningkatkan daya sa ing tenaga kerja Indonesia.

Hasil pemetaan kebutuhan industri Jepang tersebut menjadi masukan bagi Kemnaker dalam menyelaraskan program pelatihan vokasi, sertifikasi kompetensi, dan penyiapan tenaga kerja agar semakin sesuai dengan kebutuhan dunia usaha serta perkembangan pasar kerja global.

"Hasil kunjungan ini menjadi masukan penting bagi Kemnaker untuk memperkuat penyiapan tenaga kerja Indonesia, mulai dari pelatihan, sertifikasi, penempatan, hingga perlindungan. Harapannya, tenaga kerja Indonesia semakin siap bersaing dan memperoleh peluang kerja yang berkualitas," tutur Wamenaker.r

PRSU Sepi Pengunjung, Rudi Alfahri Minta Bobby Evaluasi dan Ganti Direksi PT PPSU

admin — Mon, 20 Jul 2026 19:09:00 +0700+0700

Medan - Anggota Komisi B DPRD Sumatera Utara, Rudi Alfahri Rangkuti, mendesak Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution untuk segera mengevaluasi bahkan mencopot Direktur Utama PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (PPSU) selaku pengelola Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU). Desakan itu disampaikan menyusul masih sepinya jumlah pengunjung hingga memasuki pekan ketiga penyelenggaraan PRSU 2026.

Menurut Rudi, kondisi tersebut menjadi bukti bahwa pengelolaan PRSU tidak berjalan maksimal. Ia menilai panitia maupun pengelola gagal menghadirkan inovasi yang mampu menarik minat masyarakat untuk datang ke arena pameran tahunan tersebut.

"Kalau kita lihat, penyebab utamanya ada dua. Pertama, harga tiket yang menurut masyarakat cukup mahal. Kedua, PRSU ini tidak ada perubahan dari tahun ke tahun. Konsepnya itu-itu saja, tidak ada inovasi baru yang membuat masyarakat penasaran atau tertarik untuk datang. Akhirnya masyarakat merasa bosan karena acaranya monoton," kata Rudi saat memberikan keterangan, Senin (20/7/2026).

Ia menilai keramaian yang sempat terjadi di PRSU hanya dipengaruhi oleh konser musik tertentu, bukan karena daya tarik keseluruhan acara.

"Kalaupun ada yang bilang ramai, itu karena ada konser. Tapi apakah seramai konser-konser besar yang benar-benar menyedot ribuan penonton? Kita lihat sendiri konser seperti Dewa 19 dan artis besar ibukota lainnya di Medan selalu mendapat antusiasme luar biasa. Nah, PRSU belum mampu menciptakan antusiasme seperti itu," ujarnya.

Memasuki dua pekan terakhir pelaksanaan PRSU, Rudi meminta panitia tidak hanya mengeluarkan klaim bahwa jumlah pengunjung meningkat, tetapi segera mengambil langkah nyata agar masyarakat kembali berminat datang.

"Kita berharap panitia segera mengambil tindakan. Turunkan harga tiket dan lakukan promosi yang lebih masif sehingga masyarakat tertarik datang ke PRSU. Jangan hanya mengeluarkan rilis yang seolah-olah ramai," katanya.

Menurutnya, indikator sederhana untuk melihat tingkat kunjungan PRSU dapat dilihat dari kondisi lalu lintas di sekitar lokasi penyelenggaraan.

"Kalau memang benar-benar ramai, pasti terlihat dari kemacetan dan antusiasme masyarakat. Ini kan biasa-biasa saja. Jangan hanya membuat rilis. Yang dibutuhkan masyarakat adalah fakta di lapangan," tegasnya.

Rudi juga menyoroti kinerja PT PPSU yang kini dipercaya mengelola PRSU. Ia menilai perpindahan pengelolaan dari pemerintah kepada BUMD tersebut seharusnya menghadirkan konsep yang lebih modern dan profesional. Namun kenyataannya, perubahan yang dijanjikan tidak terlihat.

"Dulu PRSU dikelola pemerintah. Sekarang dikelola PT PPSU. Harusnya ada suasana baru, ada nuansa baru, ada terobosan baru. Tapi yang kita lihat tidak ada perubahan yang berarti," katanya.

Meski pengelola diketahui menggunakan jasa event organizer (EO), Rudi menilai hasil kerja yang ditampilkan tidak mencerminkan profesionalisme.

"Mereka memang menggunakan jasa EO. Tapi kita lihat, EO seperti apa? Menurut saya tidak profesional. Harusnya mereka belajar dari event-event besar yang sukses menarik masyarakat. Banyak contoh yang bisa dijadikan referensi, tetapi itu tidak diaplikasikan di Sumatera Utara," ujarnya.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut menegaskan, kondisi ini harus menjadi bahan evaluasi menyeluruh bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terhadap jajaran direksi PT PPSU.

"Kritik kita kepada pengelola PRSU adalah introspeksi diri. Banyak belajar bagaimana mengelola sebuah event besar yang benar-benar diminati masyarakat. Jangan hanya menjalankan rutinitas tanpa ada pembaruan," katanya.

Rudi bahkan secara tegas meminta Gubernur Sumatera Utara tidak ragu melakukan perombakan terhadap jajaran direksi PT PPSU apabila dinilai tidak mampu mengelola PRSU secara profesional.

"Tidak salah Gubernur melakukan evaluasi ulang terhadap para direktur di BUMD tersebut. Kalau memang tidak mampu meningkatkan kualitas pengelolaan PRSU, ya harus diganti. Bukan hanya direkturnya, komisaris juga harus dievaluasi," tegasnya.

Ia menambahkan, selama ini DPRD Sumut telah berulang kali mendorong evaluasi terhadap sejumlah BUMD. Namun, khusus untuk PT PPSU, menurutnya persoalan yang terjadi sudah sangat nyata sehingga membutuhkan tindakan yang lebih tegas.

"Selama ini kita memang sudah banyak memberikan dorongan untuk evaluasi BUMD. Tapi untuk yang satu ini, kondisinya sangat terlihat. Pengelolaannya carut-marut dan tidak profesional. Karena itu kami meminta Pemerintah Provinsi Sumatera Utara segera merombak jajaran direksi PT PPSU. Evaluasi harus dilakukan demi memperbaiki pengelolaan PRSU ke depan," pungkasnya.

Gerindra Minta Hotman Tak Kaitkan Kasus Hukum Febrie Adriansyah dengan Presiden

admin — Mon, 20 Jul 2026 18:37:00 +0700+0700

Jakarta– Juru Bicara Partai Gerindra Sugiat Santoso meminta agar polemik terkait kasus hukum yang menyeret mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah dikembalikan kepada mekanisme hukum yang berlaku. Ia juga meminta kuasa hukum Febrie, Hotman Paris, tidak mengaitkan persoalan tersebut dengan Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Sugiat, seluruh pihak sebaiknya menghormati proses hukum yang sedang berjalan tanpa membangun narasi yang menyeret institusi kepresidenan.

"Kasus yang berkaitan dengan Pak Febrie Adriansyah sebaiknya dikembalikan sepenuhnya kepada proses hukum yang berlaku. Jangan kemudian persoalan hukum ini dikaitkan dengan Presiden, karena itu keliru," kata Sugiat dalam keterangannya, Senin (20/7/2026).

Sugiat menegaskan Presiden Prabowo tidak pernah mengintervensi proses penegakan hukum, termasuk dalam perkara yang berkaitan dengan Febrie Adriansyah. Ia menyebut kepala negara selalu memberikan dukungan agar aparat penegak hukum bekerja secara profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Presiden Prabowo tidak pernah mengintervensi proses hukum, termasuk dalam kasus Pak Febrie. Sikap Presiden sangat jelas, yakni mendukung agar seluruh proses penegakan hukum berjalan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku," ujar Wakil Ketua Komisi XIII DPR ini.

Karena itu, Sugiat meminta semua pihak, termasuk tim kuasa hukum, menyampaikan argumentasi melalui jalur hukum yang tersedia tanpa menggiring opini yang mengaitkan Presiden dengan perkara tersebut.

"Silakan menyampaikan pembelaan atau argumentasi melalui mekanisme hukum yang tersedia. Namun, jangan membawa-bawa nama Presiden dalam perkara yang sedang diproses secara hukum," ucapnya.

Lebih lanjut, Sugiat mengimbau masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh berbagai informasi yang beredar, terutama narasi yang berupaya menghubungkan kasus tersebut dengan Presiden.

"Masyarakat saya harapkan tidak mudah terhasut oleh kabar-kabar yang mengaitkan kasus ini dengan Presiden. Mari kita hormati proses hukum dan memberikan kepercayaan kepada aparat penegak hukum untuk bekerja secara profesional," kata Sugiat.

Ia menegaskan bahwa semua pihak sebaiknya menjaga ruang publik tetap kondusif dan mengedepankan asas praduga tak bersalah serta menghormati proses hukum yang sedang berlangsung.

Hotman sebelumnya menyebut kasus yang menjerat Febrie saat ini adalah kriminalisasi. Dia bahkan mengaku tak mengharapkan uang dari Febrie, yang merupakan kliennya.

"Saya tidak mengharapkan uang dari Jampidsus ini karena saya tahu tidak mungkin dia bayar saya, mahal. Saya bayarannya supermahal di Indonesia," ujar Hotman saat memberi pernyataan kepada media di Gedung Bundar Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta Selatan, Jumat (17/7) malam.

Hotman lalu membeberkan alasannya mau turun tangan membela Febrie. Dia membawa-bawa nama Presiden Prabowo Subianto, yang diakuinya sebagai klien setianya selama puluhan tahun.

"Ingat, saya 25 tahun sebagai pengacaranya Prabowo. Semua perkara besar beliau, termasuk adiknya Pak Hashim, saya yang pegang. Bahkan waktu beliau Menhan pun saya sering diminta (bantuan hukum) tanpa dibayar," ungkap Hotman.

Ledakan Guncang Perumahan Grand Polonia 5 Rumah Hancur, Mobil Tertimpa

admin — Mon, 20 Jul 2026 18:17:00 +0700+0700

MEDAN I Ledakan hebat mengguncang Komplek Perumahan Grand Polonia Jalan Perhubungan Udara/Mustang Kelurahan Sari Rejo, Kecamatan Medan Polonia, Senin (20/7/2026) sore.

Belum diketahui penyebab terjadinya ledakan. Namun, peristiwa itu mengakibatkan lima unit bangunan rumah mewah di komplek tersebut hancur berantakan.

Peristiwa itu membuat geger warga sekitar karena ledakan terdengar hingga radius 1 kilometer (km). Kondisi bangunan itu hancur juga sempat beredar luas di masyarakat.

Rekaman video memperlihatkan sejumlah rumah hancur, menimpa sebuah mobil sedan mewah berwarna hitam.

Pantauan di lokasi, terlihat sejumlah prajurit TNI memenuhi komplek tersebut. Belum diketahui pasti apa maksud kedatangan para tentara tersebut.

"Sudah banyak tentara di depan," sebut warga.

Peristiwa itu diduga menimbulkan korban jiwa. Namun, belum ada pihak yang memberikan keterangan resmi.

Kanit Reskrim Polsek Medan Baru, Iptu Fandi mengakui adanya peristiwa ledakan itu.

"Masih dalam penyelidikan," tandasnya.(W05)

Khutbatul 'Arsy PP TPI Medan 2026, Santri Diminta Kuasai Iman, Ilmu, Skill dan Cinta Tanah Air

admin — Mon, 20 Jul 2026 15:39:00 +0700+0700

Medan – Pondok Pesantren Modern Darul Hikmah Taman Pendidikan Islam (PP TPI) Medan menggelar Khutbatul 'Arsy Apel Tahunan Pekan Perkenalan Tahun Ajaran 2026/2027 di Lapangan PP TPI Medan, Jalan Pelajar No. 44 Medan, Senin (20/7/2026).

Kegiatan yang menjadi agenda rutin setiap awal tahun ajaran itu diikuti seluruh santri baru dan lama. Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Umum PP TPI Prof. Dr. Ismet Danial Nasution, drg., Ph.D., Sp. Pros, Ketua Pondok Pesantren Modern Darul Hikmah TPI Yose Rizal, Ketua I dan II PP TPI H. Ikrom Helmi Nasution, SH, Dr. H.Amar Adly, Lc, MA, Ustaz Dr. Marwin Siahaan, Ustadz Rizal, serta sejumlah tokoh pendidikan dan undangan lainnya.

Ketua Umum PP Taman Pendidikan Islam (TPI) Prof. Dr. Ismet Danial Nasution, drg., Ph.D., Sp. Pros. menyampaikan materi mengenai Sejarah Taman Pendidikan Islam (TPI). Ia mengulas perjalanan panjang TPI dalam mencetak generasi berilmu, berakhlak, dan berkontribusi bagi bangsa serta agama.

Sejarah berdirinya Taman Pendidikan Islam (TPI), nilai-nilai perjuangan, hingga filosofi pendidikan Islam menjadi materi penting yang disampaikan Prof. Dr. Ismet Danial Nasution, drg., Ph.D., Sp. Pros. dalam kegiatan pembinaan dan orientasi santri baru Pondok Pesantren Modern Darul Hikmah.

Dalam paparannya, Prof. Ismet menjelaskan bahwa Taman Pendidikan Islam (TPI) merupakan wadah pembinaan dan penanaman nilai-nilai ajaran Islam agar melahirkan manusia yang mengabdikan diri kepada Allah SWT sekaligus menjadi khalifah di muka bumi.
Ia menguraikan bahwa TPI didirikan oleh Drs. KH. Rivai Abdul Manap Nasution bersama tokoh-tokoh lainnya pada 1 Mei 1950 atau bertepatan dengan 12 Rajab 1369 Hijriah di Kota Medan. Organisasi ini lahir sebagai gerakan pendidikan untuk mengisi kemerdekaan Indonesia melalui pembangunan sumber daya manusia yang berilmu dan berakhlak. Penjelasan tersebut juga sejalan dengan berbagai kajian sejarah mengenai perkembangan TPI di Sumatera Utara.

Prof. Ismet menyampaikan, saat mendirikan TPI, Rivai Abdul Manap Nasution merupakan seorang guru agama sekaligus pejuang kemerdekaan yang memiliki latar belakang pendidikan Muallimin. Sosoknya dikenal gigih memperjuangkan pendidikan Islam, khususnya bagi masyarakat di kawasan perkebunan yang ketika itu masih minim akses pendidikan.
Dalam materi yang dipaparkan, disebutkan bahwa latar belakang berdirinya TPI adalah untuk memberikan makna nyata terhadap nikmat kemerdekaan yang telah dianugerahkan Allah SWT kepada bangsa Indonesia melalui pembangunan di bidang pendidikan.

Prof. Ismet juga menjelaskan landasan filosofis TPI, yakni mengajak seluruh elemen bangsa untuk tidak "bermain di lapangan yang sempit", tetapi saling mendukung lembaga-lembaga pendidikan yang didirikan oleh organisasi sosial dan masyarakat demi kemajuan umat.
Selain itu, TPI berasaskan Pancasila, berpedoman pada UUD 1945, berakidah Islam, beriktikad Ahlussunnah Wal Jamaah, dan bermazhab Syafi'i.
Pada kesempatan tersebut, Prof. Ismet memaparkan falsafah perjuangan TPI yang dikenal dengan Tri Azimah Karya, yaitu melahirkan ilmiawan (orang berilmu), amaliawan (orang yang berkarya dan beramal dengan ikhlas), serta maaliawan (orang yang memiliki kemampuan berderma dan memanfaatkan hartanya untuk kemaslahatan umat).

Sementara itu, bidang amal usaha TPI diwujudkan melalui Tri Program Karya, meliputi tabligh, dakwah dan penerangan, pendidikan, pengajaran dan kebudayaan, serta ibadah sosial.
Melalui penyampaian materi sejarah tersebut, para santri baru diharapkan tidak hanya mengenal asal-usul berdirinya TPI, tetapi juga memahami nilai perjuangan para pendirinya sehingga mampu meneruskan semangat membangun pendidikan Islam yang berilmu, berakhlak, dan bermanfaat bagi masyarakat.
Sementara itu, Ketua I dan II PP TPI, H. Ikrom Helmi Nasution, SH, mengatakan Khutbatul 'Arsy bukan sekadar seremoni menyambut tahun ajaran baru, tetapi menjadi momentum penting untuk menanamkan nilai-nilai dasar kehidupan pesantren kepada seluruh santri, khususnya santri baru.

"Khutbatul 'Arsy merupakan gerbang awal bagi para santri untuk mengenal kehidupan di pesantren. Di sinilah mereka dibina agar memiliki disiplin, akhlak yang mulia, semangat menuntut ilmu, serta jiwa kepemimpinan yang akan menjadi bekal di masa depan," ujarnya.
Ikrom Helmi menegaskan bahwa Pondok Pesantren Modern Darul Hikmah TPI Medan tidak hanya berorientasi pada prestasi akademik, tetapi juga membentuk karakter dan kepribadian santri yang berlandaskan nilai-nilai Islam.
"Harapan kami, seluruh santri mampu memanfaatkan kesempatan belajar di pesantren dengan sebaik-baiknya. Jadilah generasi yang berilmu, beriman, berakhlak mulia, mandiri, serta mampu memberikan manfaat bagi agama, bangsa, dan negara," katanya.
Ia juga mengajak seluruh santri untuk mengikuti seluruh rangkaian Pekan Perkenalan dengan penuh semangat dan menjadikannya sebagai awal perjalanan dalam meraih cita-cita serta mengukir prestasi di lingkungan Pondok Pesantren Modern Darul Hikmah TPI Medan.
Sementara itu Pembina Upacara , Kasat Binmas Polrestabes Medan AKBP Wenny Mokhtar, SH., M.H. mengajak para santri untuk menjadi generasi yang tidak hanya unggul dalam ilmu agama, tetapi juga memiliki keterampilan serta jiwa nasionalisme.
Menurutnya, santri harus memiliki konsep "3C", yakni cakap iman dan ilmu, cakap skill, serta cinta tanah air.

"Kalau di kepolisian ada istilah curat, curas, dan curanmor, maka di pesantren kita punya 3C, yaitu cakap iman dan ilmu, cakap skill, dan cinta tanah air. Inilah bekal penting bagi santri menghadapi masa depan," ujarnya yang disambut antusias para peserta.
Pada sesi berikutnya, Ketua Badan Silaturahmi Pondok Pesantren (BSPP) Sumatera Utara, H. Yulizar Parlagutan Lubis, memberikan motivasi kepada para santri agar bersyukur mendapat kesempatan menempuh pendidikan di pesantren.
"Jangan pernah merasa dipaksa orang tua masuk pesantren. Tidak semua orang memiliki kesempatan belajar di pesantren. Justru kita adalah orang-orang pilihan," katanya.
Ia menegaskan bahwa kehidupan di pesantren memberikan banyak kelebihan yang tidak diperoleh di lembaga pendidikan lain.
"Di pesantren kita tidak hanya belajar ilmu pengetahuan dan agama, tetapi juga dilatih hidup mandiri, disiplin, serta belajar kepemimpinan. Bekal seperti ini sulit diperoleh di luar pesantren. Di pesantren kita mendapatkan bekal untuk kehidupan dunia sekaligus akhirat," ujarnya.
Yulizar juga mengingatkan seluruh santri agar memiliki cita-cita yang tinggi sebagai motivasi untuk terus belajar dan berprestasi.
"Kita semua harus punya cita-cita. Dengan cita-cita yang tinggi, semangat belajar akan terus tumbuh. Berbanggalah menjadi santri, karena pesantren mencetak generasi yang siap memimpin dan memberi manfaat bagi umat," pesannya.

Melalui rangkaian Khutbatul 'Arsy tersebut, PP TPI Medan berharap para santri baru mampu beradaptasi dengan kehidupan pesantren serta memiliki semangat untuk menjadi generasi yang unggul dalam ilmu, berakhlak mulia, mandiri, memiliki keterampilan, serta cinta kepada agama, bangsa, dan negara.rel

Membangun Rumah Kedua: Menata Ulang Ekosistem Pemasyarakatan Kita

admin — Mon, 20 Jul 2026 15:01:00 +0700+0700

Abdullah Rasyid
Staf Khusus Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia

Selama bertahun-tahun, imajinasi publik tentang lembaga pemasyarakatan hampir selalu berhenti pada tembok tinggi, pintu besi, menara pengawas, dan manusia-manusia yang dipisahkan dari kehidupan sosial. Penjara dipandang sebagai ujung perjalanan hukum: seseorang dinyatakan bersalah, dijatuhi pidana, kemudian dikurung sampai masa hukumannya selesai.

Pandangan itu tidak sepenuhnya keliru, tetapi sudah tidak memadai. Negara memang harus menghukum pelaku kejahatan, melindungi masyarakat, dan memastikan putusan pengadilan dijalankan. Namun, ada pertanyaan yang jauh lebih penting: manusia seperti apa yang akan kembali ke masyarakat setelah pintu lembaga pemasyarakatan dibuka?

Apabila seseorang keluar tanpa keterampilan, tanpa dukungan keluarga, tanpa penerimaan sosial, dan dengan luka psikologis yang semakin dalam, negara sesungguhnya hanya memindahkan persoalan dari balik tembok ke tengah masyarakat.

Karena itu, pemasyarakatan tidak boleh dipahami sekadar sebagai urusan menjaga tahanan dan narapidana. Ia harus ditempatkan sebagai sebuah ekosistem pemulihan manusia.

Titik Balik Hukum Pidana

Indonesia sedang berada dalam momentum penting. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan telah menegaskan bahwa pemasyarakatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem peradilan pidana terpadu. Fungsinya bukan hanya pengamanan, tetapi juga pelayanan, pembinaan, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan, dan reintegrasi sosial.

Arah tersebut diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. KUHP nasional memperluas pilihan pemidanaan, termasuk pidana pengawasan dan pidana kerja sosial. Pesannya jelas: tidak semua pelanggaran harus berakhir dengan pengurungan.

Kehadiran Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana semakin melengkapi perubahan itu. Penguatan hak tersangka, terdakwa, korban, saksi, dan terpidana, penerapan keadilan restoratif, mekanisme pengakuan bersalah, serta penguatan koordinasi antaraparat penegak hukum membuka jalan menuju sistem yang lebih manusiawi dan proporsional.

Ketiga undang-undang tersebut seharusnya tidak dibaca secara terpisah. Ketiganya membentuk satu arsitektur baru: hukum pidana yang lebih selektif, proses peradilan yang lebih terintegrasi, dan pemasyarakatan yang berorientasi pada perubahan perilaku serta reintegrasi sosial.

Masalahnya, perubahan undang-undang tidak otomatis mengubah kenyataan. Reformasi hukum hanya akan bermakna apabila diikuti perubahan cara berpikir, tata kerja, kelembagaan, anggaran, sumber daya manusia, dan ukuran keberhasilan.

Dari Tempat Pengurungan Menuju Pusat Transformasi

Lembaga pemasyarakatan seharusnya tidak menjadi tempat pembuangan manusia yang dianggap gagal menaati hukum. Ia harus berfungsi sebagai pusat transformasi yang membantu seseorang memahami kesalahannya, bertanggung jawab atas akibat perbuatannya, dan membangun kemampuan untuk menjalani kehidupan yang lebih baik.

Ukuran keberhasilan sebuah lapas tidak cukup dihitung dari seberapa rapat pengamanan atau seberapa sedikit gangguan keamanan terjadi. Keamanan memang mutlak, tetapi keamanan tanpa pembinaan hanya menghasilkan ketertiban sementara.

Keberhasilan pemasyarakatan harus diukur dari perubahan perilaku warga binaan, keterampilan yang diperoleh, kesehatan fisik dan mental yang dipulihkan, hubungan keluarga yang diperbaiki, pekerjaan yang didapatkan setelah bebas, serta menurunnya risiko pengulangan tindak pidana.

Setiap warga binaan juga membutuhkan program yang berbeda. Mereka tidak dapat diperlakukan sebagai satu kelompok yang seragam. Usia, jenis tindak pidana, tingkat risiko, kondisi kesehatan, latar belakang pendidikan, ketergantungan narkotika, hubungan keluarga, dan potensi ekonomi harus menjadi dasar penyusunan program pembinaan.

Di sinilah asesmen menjadi penting. Sejak seseorang memasuki sistem pemasyarakatan, negara harus mampu membaca bukan hanya kesalahannya, tetapi juga kebutuhan pemulihannya.

Pembinaan yang baik bukan sekadar kegiatan untuk mengisi waktu. Pelatihan kerja harus terhubung dengan kebutuhan pasar. Pendidikan harus menghasilkan kompetensi yang dapat diakui. Program keagamaan harus mendorong perubahan etika, bukan sekadar memenuhi jadwal. Layanan psikologis dan kesehatan harus tersedia sebagai kebutuhan dasar, bukan kemewahan.

Keadilan Tidak Boleh Terputus di Pintu Lapas

Salah satu kelemahan lama sistem peradilan pidana adalah terputusnya hubungan antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pemasyarakatan. Masing-masing lembaga bekerja dengan data, prosedur, dan ukuran keberhasilannya sendiri.

Padahal, perjalanan seseorang dari penyidikan hingga reintegrasi sosial merupakan satu rangkaian.

Pemasyarakatan tidak boleh hanya menerima seseorang bersama salinan putusan pengadilan. Informasi mengenai latar belakang perkara, tingkat risiko, kondisi kesehatan, riwayat ketergantungan, situasi keluarga, dan pertimbangan hakim harus mengalir secara aman serta terukur.

Sebaliknya, hasil pembinaan di dalam lapas dan pendampingan oleh balai pemasyarakatan juga harus menjadi bagian dari pengambilan keputusan mengenai integrasi, pengawasan, dan pendampingan setelah seseorang kembali ke masyarakat.

Kita membutuhkan sistem peradilan pidana terpadu yang benar-benar bekerja sebagai sistem, bukan sekadar kumpulan institusi. Integrasi data memang penting, tetapi integrasi tujuan jauh lebih menentukan. Kepolisian, kejaksaan, pengadilan, pemasyarakatan, pemerintah daerah, dan lembaga sosial harus memiliki pemahaman yang sama bahwa tugas mereka bukan hanya menyelesaikan perkara, melainkan juga mencegah kejahatan berulang.

Mengatasi Kelebihan Kapasitas dari Hulunya

Kelebihan kapasitas tidak mungkin diselesaikan hanya dengan membangun lapas baru. Setiap penambahan kamar hunian akan segera kehilangan maknanya apabila aliran orang yang masuk tetap lebih besar daripada yang keluar.

Penataan pemasyarakatan karena itu harus dimulai dari hulu kebijakan pidana.

Pidana penjara perlu digunakan secara lebih selektif, terutama terhadap pelaku yang tidak menimbulkan ancaman serius bagi masyarakat. Pidana kerja sosial, pidana pengawasan, keadilan restoratif, rehabilitasi, serta berbagai bentuk pemidanaan nonpemenjaraan harus diterapkan secara bertanggung jawab.

Ini bukan berarti negara menjadi lunak terhadap kejahatan. Negara justru sedang memilih hukuman yang lebih tepat, proporsional, dan bermanfaat.

Mengirim pelaku berisiko rendah ke dalam lingkungan penjara yang penuh sesak dapat memperbesar biaya negara, memutus hubungan ekonomi keluarga, dan membuka kemungkinan terjadinya proses belajar kejahatan. Pemidanaan yang proporsional memungkinkan lapas memusatkan sumber daya pada warga binaan yang benar-benar membutuhkan pengamanan serta intervensi lebih mendalam.

Balai pemasyarakatan juga harus diperkuat. Ketika pidana pengawasan, kerja sosial, pembebasan bersyarat, dan reintegrasi diperluas, beban pembimbing kemasyarakatan akan meningkat. Tanpa penguatan kelembagaan, sumber daya manusia, anggaran, teknologi, dan jaringan kerja daerah, alternatif pemidanaan hanya akan menjadi gagasan baik yang sulit dijalankan.

Masyarakat adalah Bagian dari Pemasyarakatan

Pemasyarakatan tidak berakhir ketika seseorang keluar dari pintu lapas. Ujian terbesarnya justru dimulai saat ia kembali ke lingkungan keluarga dan masyarakat.

Mantan warga binaan sering menghadapi stigma berlapis. Mereka kesulitan mendapatkan pekerjaan, ditolak lingkungan, kehilangan kepercayaan keluarga, dan tidak jarang kembali kepada jaringan lama yang membawa mereka pada kejahatan.

Masyarakat karena itu harus ditempatkan sebagai bagian dari ekosistem pemasyarakatan.

Pemerintah daerah dapat membantu melalui layanan kependudukan, kesehatan, sosial, pendidikan, dan ketenagakerjaan. Dunia usaha dapat membuka jalur pelatihan, sertifikasi, magang, dan pekerjaan. Perguruan tinggi dapat berkontribusi melalui asesmen, pendidikan, penelitian, serta evaluasi program. Organisasi keagamaan dan masyarakat sipil dapat menyediakan pendampingan mental, mediasi keluarga, dan dukungan sosial.

Kolaborasi tersebut tidak boleh berhenti pada kegiatan seremonial. Harus ada pembagian peran, target, pembiayaan, dan indikator keberhasilan yang jelas.

Membangun Rumah bagi Harapan Kedua

Istilah "rumah kedua" tentu tidak berarti membuat orang merasa nyaman untuk kembali ke penjara. Ia merupakan metafora tentang tempat di mana manusia yang pernah tersesat diberi kesempatan untuk menata ulang hidupnya.

Pemasyarakatan yang manusiawi bukan pemasyarakatan yang kehilangan ketegasan. Disiplin, keamanan, dan pertanggungjawaban tetap harus ditegakkan. Namun, ketegasan tidak boleh menghilangkan martabat manusia.

Kita telah memiliki fondasi hukum yang semakin lengkap. Tantangan berikutnya adalah menyelaraskan regulasi, kelembagaan, anggaran, data, sumber daya manusia, dan partisipasi masyarakat.

Reformasi pemasyarakatan bukan hanya urusan warga binaan, melainkan juga urusan keamanan masyarakat. Hampir semua orang yang menjalani pidana suatu hari akan kembali hidup di antara kita. Keadaan mereka ketika kembali akan sangat menentukan keamanan lingkungan, ketahanan keluarga, dan kualitas kehidupan sosial.

Pertanyaan terpentingnya bukan apakah mereka akan kembali, melainkan dalam keadaan seperti apa mereka akan kembali: sebagai manusia yang semakin terasing dan putus asa, atau sebagai pribadi yang memiliki keterampilan, tanggung jawab, dan harapan baru.

Di titik inilah masa depan pemasyarakatan Indonesia dipertaruhkan.

JAM PMII Apresiasi Kapolres AKBP Wahyu Endrajaya dan Kasat Narkoba AKP Hardiyanto, Berhasil Tangkap Kembali Tahanan Kabur

admin — Sun, 19 Jul 2026 22:03:00 +0700+0700

LABUHANBATU – Keberhasilan Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Labuhanbatu menangkap kembali tahanan narkotika yang sempat melarikan diri dari ruang tahanan mendapat apresiasi dari berbagai kalangan. Salah satunya datang dari Koordinator Nasional Jaringan Alumni Muda Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (JAM PMII), Hasan Basyri Simanjuntak, yang juga merupakan putra daerah Labuhanbatu.

Hasan menyampaikan apresiasi kepada Kapolres Labuhanbatu AKBP Wahyu Endrajaya, S.I.K., M.Si. dan Kasat Reserse Narkoba Polres Labuhanbatu AKP Hardiyanto, S.H., M.H. atas keberhasilan mengungkap sekaligus menangkap kembali tahanan bernama Zulfadly alias Wak alias Bagong yang sempat melarikan diri dan menjadi buronan selama 18 hari.

Menurut Hasan, keberhasilan tersebut menjadi bukti bahwa jajaran Polres Labuhanbatu tidak menyerah dan tetap bekerja maksimal hingga pelaku berhasil ditemukan di wilayah Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Ia menilai proses pencarian yang dilakukan secara intensif menunjukkan keseriusan aparat dalam menegakkan hukum tanpa mengenal batas wilayah.

"Keberhasilan ini layak diapresiasi. Di bawah kepemimpinan AKBP Wahyu Endrajaya, jajaran Satresnarkoba yang dipimpin AKP Hardiyanto mampu menunjukkan dedikasi dan profesionalisme hingga berhasil membawa kembali tahanan yang sempat melarikan diri untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum," ujar Hasan, Minggu (19/7/2026).

Hasan mengatakan, keberhasilan tersebut sekaligus menjadi bukti bahwa setiap upaya melarikan diri dari proses hukum tidak akan menghentikan langkah aparat kepolisian. Menurutnya, kerja keras personel Satresnarkoba yang terus melakukan pengejaran selama hampir tiga pekan patut mendapat penghargaan karena mampu mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum.

Sebagai putra daerah Labuhanbatu, Hasan berharap capaian tersebut menjadi motivasi bagi seluruh jajaran Polres Labuhanbatu untuk terus meningkatkan kinerja, khususnya dalam pemberantasan peredaran narkotika yang hingga kini masih menjadi ancaman serius bagi generasi muda dan keamanan daerah.

Ia juga mengingatkan bahwa keberhasilan penangkapan ini harus diiringi dengan evaluasi internal terhadap sistem pengamanan ruang tahanan agar kejadian serupa tidak kembali terulang. Menurutnya, langkah evaluasi merupakan bagian dari upaya memperkuat pelayanan dan profesionalisme institusi kepolisian.

"Atas nama Jaringan Alumni Muda PMII, kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kapolres Labuhanbatu AKBP Wahyu Endrajaya, S.I.K., M.Si. dan Kasat Narkoba AKP Hardiyanto, S.H., M.H. beserta seluruh personel Satresnarkoba yang telah bekerja tanpa kenal lelah hingga berhasil menangkap kembali buronan tersebut. Kami berharap sinergi antara kepolisian dan masyarakat terus terjalin dalam mewujudkan Labuhanbatu yang aman, tertib, dan bebas dari peredaran narkoba," tutup Hasan Basyri Simanjuntak.rel

109 Wajib Pajak Terima Hadiah Gebyar Pajak, Samsat Medan Utara Ajak Masyarakat Bayar PKB Tepat Waktu

admin — Sun, 19 Jul 2026 17:40:00 +0700+0700

MEDAN – Komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mendorong budaya taat pajak terus diperkuat melalui Program Gebyar Pajak Sumut 2026. Sebanyak 109 wajib pajak di wilayah kerja Samsat Medan Utara menerima hadiah sebagai bentuk apresiasi atas kepatuhan membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tepat waktu di Kantor Samsat Medan Utara, Jalan Sekip No. 29, Medan Petisah, Sabtu (18/7).

Penyerahan hadiah dilakukan secara bertahap dalam tiga sesi, masing-masing kepada 37 pemenang. Hadiah diserahkan oleh Kasi Layanan Perpajakan I UPT Samsat Medan Utara Ahmad Ferdinand didampingi Admin Gebyar Pajak Samsat Medan Utara, Amin, beserta jajaran. Penyerahan tersebut merupakan tindak lanjut hasil pengundian Gebyar Pajak Sumut Triwulan II yang dilaksanakan pada Jumat (17/7).

Ahmad Ferdinand mengatakan, Program Gebyar Pajak Sumut merupakan bentuk penghargaan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara kepada masyarakat yang disiplin menunaikan kewajiban membayar pajak kendaraan tepat waktu.

"Program ini memberikan apresiasi kepada wajib pajak yang taat sekaligus mengajak masyarakat agar membayar pajak sesuai jadwal tanpa harus menunggu adanya program pemutihan," ujarnya.

Menurutnya, melalui Gebyar Pajak, Pemprov Sumut tengah membangun paradigma baru dalam pelayanan perpajakan. Selama ini, program pemutihan dinilai kerap membuat sebagian masyarakat menunda pembayaran pajak hingga menunggu penghapusan denda, sehingga berdampak terhadap stabilitas penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dengan adanya Gebyar Pajak, masyarakat yang membayar pajak tepat waktu justru memperoleh kesempatan memenangkan berbagai hadiah menarik. Skema tersebut diharapkan mampu membangun budaya kepatuhan pajak secara berkelanjutan.

"Pada akhirnya manfaatnya kembali kepada masyarakat. Pajak kendaraan bermotor menjadi salah satu sumber PAD yang digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, hingga peningkatan kualitas pelayanan pemerintah daerah," kata Ahmad Ferdinand.

Program Gebyar Pajak Sumut 2026 menyediakan total 936 hadiah yang diundi setiap triwulan. Hadiah yang disiapkan antara lain laptop, tablet, kulkas, mesin cuci, sepeda, smart watch, speaker bluetooth, slow juicer, hingga voucher BBM. Sementara hadiah utama berupa satu unit mobil dan paket umrah akan diundi pada Grand Prize pada akhir tahun atau Triwulan IV.

Ahmad Ferdinand menjelaskan, pengundian Gebyar Pajak dilaksanakan empat kali dalam setahun. Pengundian Triwulan I telah digelar pada 12 Juni 2026 bagi wajib pajak yang melakukan pembayaran PKB selama Januari hingga Maret 2026.

Selanjutnya, pengundian Triwulan II dilaksanakan pada 17 Juli 2026 untuk wajib pajak yang membayar pada periode April hingga Juni. Adapun pengundian Triwulan III dijadwalkan berlangsung Oktober 2026 bagi pembayaran Juli hingga September, sedangkan Triwulan IV sekaligus Grand Prize akan dilaksanakan pada Desember 2026 untuk pembayaran Oktober hingga Desember.

Melalui program ini, Samsat Medan Utara berharap semakin banyak masyarakat yang terdorong membayar pajak kendaraan tepat waktu. Selain berkesempatan memperoleh hadiah, kepatuhan wajib pajak juga akan memperkuat penerimaan daerah yang menjadi modal penting dalam mendukung pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Sumatera Utara.rel

Satgas Pamtas RI–PNG Yon Parako 463 Pasgat Disambut Haru di Belawan Usai 14 Bulan Jaga Perbatasan

admin — Sun, 19 Jul 2026 17:21:00 +0700+0700

MEDAN – Suasana penuh haru dan kebanggaan mewarnai penyambutan personel Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamtas) RI–PNG Batalyon Parako 463 Pasgat yang telah menyelesaikan tugas operasi selama 14 bulan di wilayah perbatasan Republik Indonesia–Papua Nugini.

Upacara penyambutan digelar di Dermaga 104 Pelabuhan Belawan PT Pelindo Multi Terminal, Minggu (19/7/2026), dipimpin Komandan Lanud Soewondo, Marsekal Pertama TNI Tio Hutapea, S.Sos., M.A.P., selaku Inspektur Upacara.

Personel Satgas Pamtas RI–PNG Batalyon Parako 463 Pasgat yang berada di bawah kendali operasi Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) III Tahun Anggaran 2025/2026 kembali ke tanah air menggunakan KRI Teluk Bintuni-520 melalui jalur laut dengan rute Timika–Merauke–Ambon–Makassar–Surabaya–Jakarta–Pontianak–Tanjung Uban hingga Belawan.

Prosesi penyambutan berlangsung khidmat sebagai bentuk penghormatan atas keberhasilan para prajurit dalam menjalankan tugas menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia di kawasan perbatasan. Usai upacara, seluruh personel memasuki Ksatrian F. Sihombing Batalyon Parako 463 Pasgat sebagai simbol kembalinya mereka ke satuan setelah menuntaskan amanah negara.

Sejumlah pejabat TNI, Polri, pemerintah, dan unsur Forkopimda turut hadir dalam kegiatan tersebut, di antaranya Komandan Kodaeral I Belawan Laksamana Muda TNI Deny Prasetyo, Komandan Resimen Arhanud 1 Pasgat Kolonel Pas Rudi Hasiholan Aritonang, Dirpolairud Polda Sumut Kombes Pol Pahala H.M. Panjaitan, Komandan Batalyon Parako 463 Pasgat Letkol Pas Jhon H. Siregar, Danyonif 126/Kala Cakti Letkol Inf Muhammad Syahirin Yahya Ginting, Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Aditya S.P. Sembiring, Danramil 0201-09/Medan Belawan Lettu Inf Amansyah Nasution, Executive Director Pelindo Regional 1 Jonedi Ramli, serta Executive General Manager Pelindo Regional 1 Cabang Belawan Yusrizal.

Momen paling mengharukan terjadi saat para prajurit bertemu kembali dengan keluarga. Tangis bahagia, pelukan hangat, dan rasa syukur menyelimuti penyambutan, menandai berakhirnya masa penugasan yang dijalani dengan penuh dedikasi.

Komandan Batalyon Parako 463 Pasgat Letkol Pas Jhon H. Siregar menyampaikan apresiasi kepada seluruh prajurit atas loyalitas, disiplin, dan pengabdian selama bertugas menjaga wilayah perbatasan RI–PNG.

Ia berharap pengalaman selama menjalankan operasi menjadi bekal berharga untuk meningkatkan profesionalisme, memperkuat jiwa korsa, serta menumbuhkan semangat pengabdian kepada bangsa dan negara.

Seluruh personel Satgas Pamtas RI–PNG Batalyon Parako 463 Pasgat dilaporkan kembali ke satuan dalam keadaan aman, lengkap, dan berhasil menuntaskan seluruh tugas operasi. Upacara penyambutan tersebut menjadi simbol rasa syukur sekaligus kebanggaan bagi Korps Pasukan Gerak Cepat (Pasgat) TNI Angkatan Udara atas keberhasilan mengemban amanah negara di garis depan perbatasan Indonesia.