Dari Rival Menjadi Sekutu: Strategi Othello Prabowo

admin — Wed, 02 Sep 2026 20:16:00 +0700+0700

Oleh Teguh Santosa, Direktur Geopolitik di GREAT Institute dan Dosen Hubungan Internasional di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah

METAFORA catur sering digunakan sebagai rujukan untuk menafsirkan manuver para elite di Indonesia: siapa menyingkirkan siapa, bidak mana yang dikorbankan, dan bagaimana skakmat dijalankan.

Namun, menganalisis kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan strategi konsolidasinya melalui kacamata catur kerap kali membawa asumsi pada kesimpulan yang keliru. Mengamati langkah-langkahnya sejauh ini, tampaknya ia tidak sedang bermain catur; melainkan memainkan permainan politik othello.

Othello merupakan permainan papan yang dikembangkan oleh Goro Hasegawa dari Jepang pada era 1940-an. Nama "othello" merujuk pada drama karya William Shakespeare dengan judul serupa yang ditulis pada 1603. Warna hitam dan putih dalam permainan ini menyimbolkan karakter utamanya: Othello yang berkulit hitam dan istrinya, Desdemona, yang berkulit putih. Dinamika membalikkan bidak satu per satu menuju kemenangan (atau kekalahan) sarat dengan intrik dramatis serta pembalikan nasib yang drastis.

Perbedaan mendasar antara catur dan othello terletak pada bagaimana lawan diperlakukan. Catur adalah permainan eliminasi; catur beroperasi dengan prinsip zero-sum game. Sebaliknya, othello tidak melibatkan eliminasi bidak. Bidak lawan mana pun yang berhasil diapit akan dibalik warnanya menjadi bidak sekutu.

Inilah filosofi yang mendasari arsitektur politik Prabowo. Strateginya adalah merangkul mantan lawan politik ke dalam sebuah koalisi tenda besar (big tent) yang tunggal dan inklusif.

Lanskap pasca-Pemilihan Presiden 2024 menjadi ilustrasi nyata dari taktik sandwich and flip (mengapit dan membalik) yang sedang bekerja. Prabowo tidak membiarkan Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memantapkan posisi mereka di luar pemerintahan. Kedua "bidak" ini berhasil "dibalik" masuk ke dalam koalisi pemerintahan. Prabowo juga menarik Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ke dalam koalisi untuk mencegah terbentuknya oposisi ideologis yang solid di parlemen.

Alih-alih memperlakukan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) sebagai rival yang harus diisolasi, ia tetap menjaga saluran komunikasi tingkat tinggi. Belum lama ini, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri sendiri menolak label "oposisi". Ia lebih memilih istilah penyeimbang untuk menegaskan hubungan istimewa antara dirinya dan Prabowo.

Dalam permainan othello, alih-alih memperebutkan petak di tengah papan, para pemain mengincar empat petak sudut. Begitu sudut dikuasai, bidak tersebut bersifat permanen dan tidak dapat dibalikkan lagi.

Pendekatan taktis ini terlihat dari fokus Prabowo dalam mengamankan pilar-pilar stabilitas strategis. Hal ini mencakup pengamanan legislatur yang mutlak; menjaga soliditas dan loyalitas lembaga pertahanan serta keamanan sebagai fondasi ketertiban nasional; serta mengukuhkan agenda-agenda seperti ketahanan pangan, hilirisasi energi, dan gizi nasional sebagai jangkar legitimasi publik.

Kendati demikian, tidak sedikit yang khawatir strategi "politik othello" menyimpan kerentanan institusional terutama di dalam ekosistem demokrasi liberal. Misalnya, ketika hampir semua partai politik merupakan pendukung pemerintah, fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berisiko tereduksi menjadi sekadar formalitas belaka.

Ketiadaan kekuatan penyeimbang di parlemen juga berisiko menggeser diskursus kritis langsung ke jalanan, kampus-kampus, dan media sosial. Selain itu, strategi big tent memerlukan kompromi-kompromi struktural, mulai dari kabinet kementerian yang membengkak hingga fragmentasi kepentingan birokrasi.

Untuk menyikapi kekhawatiran terkait melemahnya pengawasan legislatif, penting dipahami bahwa Indonesia beroperasi di bawah sistem presidensial multipartai yang berakar pada tradisi musyawarah-mufakat, bukan model parlementer Westminster yang membutuhkan oposisi terpolarisasi.

Mekanisme checks and balances telah bergeser dari oposisi antarfraksi menjadi sistem pengawasan internal. Perdebatan kritis, kompromi, dan penyesuaian regulasi diselesaikan di dalam kerangka koalisi sebelum kebijakan digulirkan, sehingga meminimalkan kebuntuan politik yang merugikan publik.
Selain itu, di era transparansi informasi ini, saluran partisipasi publik tidak lagi bergantung semata-mata pada representasi legislatif formal.

Dari sudut pandang ini, stabilitas koalisi legislatif formal justru memberi ruang bagi pemerintah untuk lebih responsif terhadap kritik publik dari pers, akademisi, dan masyarakat sipil.
Sementara itu, perluasan struktur kabinet semestinya dipandang sebagai strategi diferensiasi fungsional, bukan sekadar bagi-bagi kekuasaan tanpa arah. Dengan kata lain, langkah ini bertujuan menjawab tantangan transformasi global yang kian kompleks.

Prabowo menerapkan taktik yang sama di kancah global. Daripada membiarkan Indonesia terseret sebagai pion pasif di tengah tarik-menarik antara Washington dan Beijing, Prabowo mengamankan "petak sudut" strategis yang memperkuat kedaulatannya, memastikan Indonesia tidak dapat didikte oleh hegemoni mana pun.

Hal ini terlihat, misalnya, dalam sintesis antara orientasi ekonomi condong ke Timur dan postur keamanan berorientasi Barat. Di satu sisi, Indonesia memperdalam kerja sama dengan Tiongkok terkait hubungan ekonomi, transfer teknologi industri, dan investasi di sektor hilir serta infrastruktur strategis. Di sisi lain, Indonesia memperkuat modernisasi pertahanan dan interoperabilitas dengan Amerika Serikat beserta para sekutunya.

Hal ini juga tecermin dari langkah aktif Indonesia untuk menjadi anggota blok BRICS yang mewakili belahan bumi selatan (Global South), sembari secara bersamaan menjalani proses aksesi ke Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD), yang merupakan organisasi ekonomi negara-negara maju/Barat.

Prabowo juga secara konsisten menggeser posisi Indonesia menjadi inisiator di zona konflik, seperti Palestina, melalui Dewan Perdamaian (Board of Peace), sembari tetap aktif di forum-forum pertahanan global seperti IISS Shangri-La Dialogue, tempat berbagai proposal resolusi damai diajukan tanpa memihak salah satu kekuatan besar yang bersaing.

Pada akhirnya, "othello politik" menawarkan perspektif baru bahwa kekuasaan tertinggi tidak ditentukan oleh seberapa banyak lawan yang disingkirkan, melainkan oleh keterampilan seorang pemimpin dalam mengubah energi oposisi menjadi kekuatan pendorong stabilitas nasional, seraya tetap diuji oleh tantangan untuk menjaga ruang kritis yang esensial bagi kelangsungan demokrasi. []

Herlina, Srikandi Pematangsiantar yang Terus Bergerak untuk Rakyat

admin — Wed, 02 Sep 2026 17:14:00 +0700+0700

PEMATANGSIANTAR — Sosok perempuan tangguh yang memilih jalan pengabdian. Itulah gambaran yang melekat pada Herlina, Wakil Wali Kota Pematangsiantar periode 2025–2030. Kiprahnya di tengah masyarakat bukanlah sesuatu yang hadir secara tiba-tiba, melainkan buah dari perjalanan panjang dalam berbagai aktivitas sosial dan organisasi.
Sejak 2018, Herlina aktif mengambil bagian dalam berbagai organisasi kemasyarakatan. Ia pernah dipercaya sebagai Ketua UMKM BKMT Kecamatan Siantar Barat dan Ketua PC PIRA Pematangsiantar. Dari berbagai aktivitas tersebut, kepeduliannya terhadap pemberdayaan ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat semakin terasah.
Latar belakang pendidikan di SMK Bintang Timur Pematangsiantar turut menjadi bagian dari perjalanan hidup Herlina. Ia kemudian membangun pengalaman melalui keterlibatan langsung dalam berbagai kegiatan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Kini, ketika amanah sebagai Wakil Wali Kota Pematangsiantar berada di pundaknya, pengalaman tersebut menjadi modal penting untuk menjalankan tugas bersama pemerintah daerah. Tantangan pembangunan Kota Pematangsiantar tentu tidak ringan, namun diperlukan keberanian, keteguhan, serta kemauan untuk terus mendengar dan bekerja bersama masyarakat.
Herlina dinilai sebagai sosok perempuan yang memiliki daya juang dan keberanian untuk mengambil peran strategis. Kehadirannya di pemerintahan juga menjadi gambaran bahwa perempuan memiliki ruang yang sama untuk berkontribusi dalam menentukan arah pembangunan daerah.
Dukungan terhadap langkah Herlina juga datang dari CEO Sumut24 Group, Rianto, SH, MH, yang akrab disapa Anto Genk. Sumut24 Group memberikan dukungan penuh terhadap kiprah Herlina dalam menjalankan amanah sebagai Wakil Wali Kota Pematangsiantar.
Bagi Sumut24 Group, dukungan tersebut bukan semata-mata kepada sosok, tetapi juga terhadap semangat membangun dan mewujudkan harapan masyarakat. Herlina diharapkan mampu menghadirkan gagasan serta kerja nyata yang memberikan manfaat langsung bagi warga.
Perjalanan Herlina sebagai perempuan tangguh diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi perempuan-perempuan lain di Pematangsiantar untuk berani mengambil peran dalam kehidupan sosial, ekonomi, maupun pemerintahan.
Dengan pengalaman organisasi, kepedulian terhadap masyarakat, dan semangat pemberdayaan ekonomi, Herlina kini menghadapi babak baru pengabdian. Harapannya sederhana, namun besar: mewujudkan Pematangsiantar yang semakin maju, masyarakat yang semakin sejahtera, dan cita-cita warga yang dapat diwujudkan melalui kerja nyata.
Sumut24 Group pun menegaskan komitmennya untuk terus memberikan dukungan terhadap langkah-langkah positif yang bertujuan membangun Kota Pematangsiantar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Herlina bergerak, masyarakat berharap. Bersama, Pematangsiantar menatap masa depan.red

DARI MASJID AL-ISRA’ H. SOEPRAPTO SOEPARNO, JNE MEDAN SAMBUT SHARING TIME BERSAMA RICKY HARUN

admin — Wed, 02 Sep 2026 11:45:00 +0700+0700

MEDAN – JNE Medan kembali menghadirkan ruang kebersamaan dan inspirasi bagi karyawan melalui kegiatan "Sharing Time bersama Ricky Harun" yang berlangsung di Masjid Al-Isra' H. Soeprapto Soeparno, Medan. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian safari dakwah Ricky Harun bersama Sahabat Yatim sekaligus menjadi momentum mempererat silaturahmi bersama insan JNE Medan.

Masjid Al-Isra' H. Soeprapto Soeparno yang berada di lantai 2 gudang operasional JNE Medan menjadi salah satu ruang kegiatan keagamaan bagi keluarga besar JNE. Masjid ini dibangun atas partisipasi karyawan JNE, agen-agen JNE di Sumatera Utara, serta para donatur dan mulai dibangun pada Agustus 2018 sebelum diresmikan pada November 2018. Nama Al-Isra memiliki makna "perjalanan", yang selaras dengan aktivitas JNE sebagai perusahaan yang menghubungkan berbagai wilayah melalui layanan pengiriman. Sementara nama H. Soeprapto Soeparno diambil untuk mengenang pendiri JNE yang dikenal memiliki semangat kuat untuk terus menebarkan kebaikan dan nilai-nilai religius dalam kehidupan.

Dalam suasana hangat dan penuh kebersamaan, kehadiran Ricky Harun disambut antusias oleh karyawan JNE Medan. Melalui sesi sharing, para karyawan mendapatkan kesempatan untuk mendengarkan pesan, pengalaman, dan inspirasi yang diharapkan dapat memberikan energi positif dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Selain bersilaturahmi bersama karyawan, Ricky Harun juga berkesempatan mengenal lebih dekat lingkungan JNE Medan, termasuk melihat secara langsung aktivitas operasional pengiriman paket yang selama ini menjadi bagian dari kehidupan masyarakat.

Ricky Harun yang dikenal sebagai seorang public figur mengungkapkan rasa syukur dan kebahagiaannya dapat hadir di JNE Medan serta mendapatkan pengalaman baru selama kunjungannya. "Saya merasa tempat kajian kali ini sangat tenang dan bersyukur bisa hadir di JNE Medan. Selain dapat bersilaturahmi dan berbagi cerita bersama karyawan, saya juga mendapatkan pengalaman baru dengan melihat secara langsung proses operasional paket di JNE. Semoga ke depannya bisa kembali berkunjung dan diundang lagi ke JNE," ungkap Ricky Harun.

Bagi JNE Medan, kegiatan Sharing Time tidak sekadar menjadi agenda silaturahmi, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membangun engagement dan menciptakan lingkungan kerja yang positif. Kebersamaan dan ruang untuk saling berbagi diyakini dapat menjadi energi yang mendorong insan JNE untuk terus berkembang dan memberikan kontribusi terbaik.

Kepala Cabang JNE Medan, Yusran, menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut dan kehadiran Ricky Harun di lingkungan JNE Medan. "Kami tentunya sangat bangga dan senang JNE Medan dapat menjadi bagian dari rangkaian safari dakwah Ricky Harun. Kehadiran beliau menjadi pengalaman yang sangat berarti bagi seluruh karyawan. Kami berharap sharing dan energi positif yang diberikan dapat menjadi inspirasi, meningkatkan semangat, serta membawa motivasi baru bagi seluruh insan JNE Medan untuk terus memberikan kontribusi terbaik," ujar Yusran

Antusiasme karyawan terlihat sepanjang kegiatan. Suasana penuh keakraban tercipta ketika para karyawan berinteraksi dan mengikuti sesi sharing bersama Ricky Harun. Momen tersebut menjadi kesempatan untuk sejenak melepas rutinitas pekerjaan, mempererat hubungan antarkaryawan, sekaligus mendapatkan perspektif dan motivasi baru.

Kegiatan ini juga sejalan dengan semangat "Connecting Happiness" yang terus dihadirkan JNE dalam berbagai aktivitasnya. Bagi JNE Medan, kebahagiaan tidak hanya hadir melalui hubungan antara perusahaan dan pelanggan, tetapi juga melalui kebersamaan yang terbangun di antara seluruh insan JNE.

Melalui pertemuan, cerita, dan pengalaman yang dibagikan, JNE Medan berharap semangat positif dari kegiatan ini dapat terus dibawa dalam aktivitas sehari-hari dan menjadi motivasi untuk memberikan pelayanan terbaik bagi pelanggan serta memberikan manfaat bagi masyarakat.

Gunung Sinabung Naik Status Siaga, Bobby Nasution Perintahkan Evakuasi Warga di Zona Bahaya

admin — Tue, 01 Sep 2026 20:06:00 +0700+0700

KARO — Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menginstruksikan percepatan evakuasi warga di wilayah yang masuk zona bahaya menyusul kenaikan status Gunung Sinabung dari Level II (Waspada) menjadi Level III (Siaga). Ia menegaskan keselamatan jiwa harus menjadi prioritas utama, sekaligus meminta seluruh jajaran pemerintah daerah dan Forkopimda memastikan kebutuhan warga selama proses evakuasi terpenuhi.

Instruksi tersebut disampaikan Bobby Nasution saat memimpin rapat koordinasi penanganan darurat erupsi bersama Forkopimda di Pos Pengamatan Gunung Api (PGA) Sinabung, Simpang Empat, Kabupaten Karo, Selasa (1/9/2026).

Dalam arahannya, Bobby menekankan agar evakuasi masyarakat, khususnya yang berada di zona merah, dilakukan secara menyeluruh dan tegas untuk mengantisipasi peningkatan aktivitas vulkanik Gunung Sinabung.

"Utamakan keselamatan jiwa. Untuk masyarakat di zona rawan, sosialisasikan dengan gencar. Jika aktivitas semakin meningkat, gunakan opsi imbauan tegas, bahkan kalau perlu dipaksa demi kebaikan dan keselamatan mereka," tegas Bobby.

Selain evakuasi, Bobby meminta fasilitas pendukung di lokasi pengungsian disiapkan secara maksimal. Pemprov Sumut, katanya, siap memberikan dukungan berupa logistik, peralatan evakuasi hingga kebutuhan operasional personel di lapangan.

"Jangan setengah-setengah memberikan fasilitas untuk masyarakat di pengungsian. Gunakan anggaran dengan baik, sediakan fasilitas yang layak dan nyaman," tambahnya.

Peningkatan status Gunung Sinabung ditetapkan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Badan Geologi Kementerian ESDM terhitung sejak 31 Agustus 2026 pukul 12.30 WIB. Keputusan tersebut diambil setelah Gunung Sinabung memuntahkan kolom abu setinggi 3.500 meter dari puncak dan merekam aktivitas gempa vulkanik yang berlangsung secara berkelanjutan.

Kepala Pos PGA Sinabung, Armen Putra, menjelaskan hasil pengamatan visual dan seismik mengindikasikan adanya pergerakan magma menuju permukaan. Kondisi tersebut berpotensi membongkar kubah lava sisa erupsi sebelumnya.

"Tadi malam terekam hotspot, artinya lava sudah sampai ke permukaan. Jika pembentukan kubah lava baru tertahan dan tekanan gempa dari dalam terus meningkat, ini bisa membongkar kubah lava lama dan berpotensi memicu erupsi yang cukup besar seperti tahun 2019 dan 2020," terang Armen.

Seiring peningkatan status tersebut, PVMBG mengeluarkan rekomendasi zona bahaya baru berupa radius 3 kilometer serta sektoral 6 kilometer untuk wilayah sektor timur dan selatan.

Bupati Karo Antonius Ginting melaporkan, berdasarkan penyesuaian zona bahaya hingga 6 kilometer, evakuasi utama difokuskan pada Desa Kuta Tengah yang secara geografis dikelilingi zona merah.

"Rencana total warga yang dievakuasi dari Desa Kuta Tengah mencapai 140 KK atau sekitar 684 jiwa. Hingga siang ini, lebih dari 260 jiwa telah digeser secara bertahap menuju lokasi pengungsian di Gedung Korpri dan Jambur Desa Suka Nalu," ujar Antonius.

Untuk mengantisipasi warga yang masih beraktivitas di ladang pada siang hari, Pemkab Karo bersama TNI-Polri menyiagakan armada angkutan dengan sistem antar-jemput.

Sementara itu, untuk Desa Payung yang berada di luar zona evakuasi utama, petugas tetap menyiagakan kendaraan dan personel sebagai langkah antisipasi apabila terjadi peningkatan eskalasi aktivitas Gunung Sinabung.

Pemerintah daerah bersama unsur TNI-Polri dan relawan juga telah menyiagakan 843 personel gabungan di bawah komando Kodim 0205/Tanah Karo dan Polres Tanah Karo.

Sejumlah langkah antisipasi lainnya telah dilakukan, di antaranya meliburkan sementara kegiatan belajar mengajar di beberapa sekolah terdampak dalam radius 6 kilometer, seperti SD Guru Kinayan, SD Payung, SD Ndeskati, dan SMPN 1 Atap Payung. Sekolah-sekolah tersebut dipersiapkan untuk menerapkan pembelajaran jarak jauh atau sekolah lapangan.

Selain itu, lebih dari 35.000 masker gratis telah dibagikan kepada masyarakat. Petugas juga melakukan penyiraman abu vulkanik di sejumlah ruas jalan protokol wilayah Berastagi.

Pemprov Sumut bersama pemerintah daerah turut menyiapkan dapur umum melalui Dinas Sosial, tenda darurat, mobil tangki air bersih, serta toilet portabel. Jalur dan sejumlah objek wisata di sekitar kawasan rawan, termasuk Danau Lau Kawar, juga ditutup total untuk umum.

Terkait prakiraan cuaca, Kepala BBMKG Wilayah I Medan, Hendro Nugroho, mengingatkan adanya potensi hujan ringan hingga lebat di wilayah Karo pada sore dan malam hari selama 1–5 September 2026. Kondisi tersebut berpotensi memicu bahaya sekunder, seperti lahar dingin maupun tanah longsor.**

Erupsi Gunung Sinabung, Bobby Nasution Pastikan Kebutuhan Pengungsi Terpenuhi

admin — Tue, 01 Sep 2026 20:02:00 +0700+0700

KARO — Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution memastikan kebutuhan dasar warga yang terdampak erupsi Gunung Sinabung terpenuhi selama menjalani masa pengungsian. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut juga terus memperkuat penanganan darurat, terutama bagi warga yang berada di zona merah aktivitas Gunung Sinabung.

Bobby Nasution meninjau langsung kondisi para pengungsi di Posko Pengungsian dan Posko Kesehatan Jambur Desa Suka Tepu, Kecamatan Namanteran, Kabupaten Karo, Selasa (1/9/2026). Peninjauan tersebut dilakukan setelah Bobby memimpin rapat koordinasi penanganan darurat bersama Forkopimda dan Badan Geologi Kementerian ESDM di Pos Pengamatan Gunung Api (PGA) Sinabung.

Pemprov Sumut memprioritaskan evakuasi warga yang berada di radius zona merah erupsi. Salah satu lokasi yang telah dikosongkan adalah Desa Kuta Tengah, dengan 280 jiwa dari sekitar 600 penduduk telah dievakuasi ke Pos Pengungsian Suka Tepu.

Dalam dialog bersama warga, Bobby mengimbau masyarakat untuk tetap bersabar dan tidak kembali ke rumah sebelum ada instruksi resmi dari pemerintah mengenai keamanan wilayah.

Bobby menegaskan, Pemprov Sumut menjamin pemenuhan kebutuhan dasar seluruh warga terdampak. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan para pengungsi merasa nyaman sehingga tidak terdorong untuk kembali ke wilayah yang masih berbahaya.

"Tadi yang disiapkan, kita pastikan yang di sini fasilitasnya dulu, karena kita tidak ingin masyarakat yang ngungsi di sini merasa tidak nyaman terus tiba-tiba langsung kembali ke rumah. Ini yang kita pastikan, baik dari fasilitas tempat mereka tidur, air, toilet, dan juga makannya," ucap Bobby Nasution.

Ia mengatakan, Pemprov Sumut menstandardisasi kelayakan tempat tidur, termasuk ketersediaan tikar dan selimut, memastikan pasokan air bersih, menambah penerangan, serta meningkatkan kebersihan sarana sanitasi dan toilet. Pasokan makanan dan minuman juga dipastikan aman, sementara armada pendukung disiagakan untuk mendistribusikan kebutuhan pokok secara berkelanjutan.

Selain kebutuhan dasar, Pemprov Sumut akan menyiapkan bus angkutan khusus bagi anak-anak sekolah yang terdampak pengungsian. Bobby juga meminta personel TNI dan Polri disiagakan untuk menjaga ladang serta hewan ternak yang ditinggalkan warga selama masa pengungsian.

Langkah tersebut dilakukan agar warga dapat menjalani masa pengungsian dengan tenang dan tidak perlu mengkhawatirkan harta benda maupun ternak yang ditinggalkan di rumah.

Sementara itu, Kepala Pos PGA Sinabung Badan Geologi Kementerian ESDM, Armen Putra, mengimbau masyarakat untuk tetap waspada karena aktivitas Gunung Sinabung saat ini masih berada pada Status Level III (Siaga).

Armen menegaskan, pengosongan permukiman warga merupakan langkah mitigasi yang wajib dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk dari aktivitas vulkanik Gunung Sinabung. Pemantauan secara ketat terus dilakukan sebelum evaluasi untuk penyesuaian status ke Level II (Waspada) dapat direkomendasikan.**

Sudah Dipersiapkan 9 Bulan, Erupsi Sinabung Paksa Kerja Sama Pendidikan TPI–SKKB Malaysia Ditunda

admin — Tue, 01 Sep 2026 19:45:00 +0700+0700

MEDAN — Rencana penandatanganan Letter of Intent (LOI) antara SDS TPI Medan dengan Sekolah Kebangsaan Kebun Bahru (SKKB), Selangor, Malaysia, terpaksa dibatalkan atau ditunda akibat kondisi penerbangan menuju Medan yang tidak memungkinkan menyusul erupsi Gunung Sinabung.

Agenda yang sedianya digelar pada Selasa, 1 September 2026, pukul 10.30 WIB di Aula Ar Rivai TPI, Jalan SM Raja Km 7 No. 5 Medan, sebelumnya telah dipersiapkan kedua belah pihak sejak Januari 2026.

Ketua I dan II TPI Medan, H Ikrom Helmi Nasution, mengatakan pihak Sekolah Kebangsaan Kebun Bahru Selangor Malaysia telah menyatakan tidak dapat memastikan penerbangan menuju Medan pada Rabu maupun hari-hari berikutnya.

"Air Asia tak bisa memberikan jaminan untuk terbang besok Rabu dan hari selanjutnya ke Medan karena melihat kondisi erupsi Gunung Sinabung," ujar Ikrom.

Dengan kondisi tersebut, pihak sekolah Malaysia akhirnya mengambil keputusan berat untuk tidak melanjutkan kunjungan ke Medan, khususnya ke TPI Medan.

Padahal, sebanyak 51 guru dan staf SKKB Selangor Malaysia sebelumnya dijadwalkan hadir dan menyaksikan penandatanganan kerja sama pendidikan tersebut.

Dari jumlah tersebut, terdapat 30 guru yang terdiri dari dua laki-laki dan 28 perempuan. Sementara 21 orang lainnya merupakan staf/non-guru, terdiri dari enam laki-laki dan 15 perempuan.

Namun, satu guru, Norazlina binti Ramli, kemungkinan tidak dapat hadir karena suaminya sedang sakit. Dengan demikian, jumlah rombongan yang diperkirakan hadir sebelumnya menjadi 50 orang.

Ikrom menjelaskan, rencana lawatan pendidikan dan penandatanganan LOI tersebut bukan agenda yang disusun secara mendadak. Program telah dipersiapkan sejak Januari 2026, atau sekitar sembilan bulan sebelumnya.

Menurutnya, pembatalan akibat faktor alam tersebut tentu menjadi kekecewaan bagi kedua belah pihak. Namun, keselamatan para peserta tetap menjadi pertimbangan utama.

"Kita menerima keputusan ini dengan berat hati. Semoga semua ini ada hikmahnya bagi kedua bangsa serumpun Indonesia dan Malaysia," katanya.

Ikrom berharap program kerja sama pendidikan tersebut tidak berhenti karena pembatalan kali ini. Sebaliknya, kedua pihak akan menjadwalkan kembali lawatan pendidikan tersebut pada waktu yang lebih memungkinkan.

"Sampai jumpa di lain masa dan mari kita programkan kembali lawatan pendidikan ini untuk mencerdaskan anak bangsa kedua negara. Aamiin," ujarnya.

Kerja sama antara SDS TPI Medan dan SKKB Selangor diharapkan menjadi bagian dari upaya memperkuat hubungan pendidikan Indonesia-Malaysia, khususnya dalam membuka ruang pertukaran pengalaman, wawasan dan budaya bagi guru maupun peserta didik kedua negara.rel

Meski agenda penandatanganan LOI harus tertunda akibat kondisi erupsi Gunung Sinabung dan dampaknya terhadap penerbangan, semangat membangun jembatan pendidikan antara dua negara serumpun tersebut diharapkan tetap terjaga.rel

Tak Hanya di Sumut, Bank Sumut Kini Layani Pembayaran PBB Kota Batam

admin — Tue, 01 Sep 2026 16:05:00 +0700+0700

Batam – Bank Sumut memperluas layanan perbankan hingga ke sektor penerimaan daerah. Melalui Kantor Cabang Batam, Bank Sumut kini melayani pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kota Batam. Sejalan dengan semangat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mendorong kerjasama dan konektivitas kewilayahan di Sumatera.

Layanan tersebut hadir setelah Bank Sumut Kantor Cabang Batam menjalin kerjasama dengan Pemerintah Kota Batam melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) serta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Batam.

Pemimpin Cabang Bank Sumut Batam, Thomas Tarigan mengatakan kerjasama dengan BPKAD ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) pada 26 Agustus 2026. Oleh dirinya sebagai Pemimpin Cabang dan Sekretaris Daerah yang juga menjabat Plt. Kepala BPKAD Kota Batam, H. Firmansyah. Diikuti dua hari kemudian, penandatanganan PKS bersama Kepala Bapenda Kota Batam, Raja Azmansyah pada Jumat (28/8).

"Masyarakat Kota Batam kini memiliki akses pembayaran PBB melalui Bank Sumut KC Batam. Layanan ini sekaligus memberikan alternatif bagi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya," ujar Thomas, Selasa (1/9).

Kerjasama tersebut, lanjut Thomas, merupakan bentuk komitmen Bank Sumut untuk memperluas akses layanan sekaligus memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik. Berupa kemudahan bagi masyarakat dan mendukung pemerintah daerah dalam mengoptimalkan penerimaan daerah.

Perluasan layanan Bank Sumut di Batam juga menjadi bagian dari penguatan konektivitas antardaerah. Sejalan dengan semangat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mendorong kerjasama dan konektivitas kewilayahan di Sumatera. Bukan semata pembangunan infrastruktur dan mobilitas antardaerah, tetapi juga wujud peran perbankan memperlancar transaksi masyarakat sekaligus mendukung aktivitas pemerintah dan perekonomian daerah.

Terpisah, Sekretaris Daerah Kota Batam sekaligus Plt. Kepala BPKAD Kota Batam, H. Firmansyah, menyambut baik kerjasama tersebut. Saat penandatanganan PKS, Firmansyah menyampaikan apresiasi kepada Bank Sumut yang telah menjadi mitra Pemerintah Kota Batam dalam mendukung penerimaan pembayaran pajak daerah.

"Kami menyampaikan terima kasih kepada Bank Sumut yang telah menjadi mitra Pemerintah Kota Batam dalam penerimaan pembayaran pajak daerah. Kami berharap kerjasama ini dapat semakin mempermudah dan membantu masyarakat dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak," ujar Firmansyah.

Sementara itu, Kepala Bapenda Batam, Raja Azmansyah menyebutkan kemudahan akses pembayaran pajak juga diharapkan dapat mendorong kepatuhan masyarakat sekaligus memberikan dampak terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batam.

"Dengan semakin banyaknya kanal pembayaran yang tersedia, masyarakat memiliki lebih banyak pilihan untuk membayar pajak. Pada akhirnya, ini diharapkan dapat meningkatkan penerimaan daerah dan mendukung pembangunan Kota Batam," kata Raja Azmansyah.

Dari Lapangan Kerja hingga Penguatan Usaha, Kebun Bah Jambi Perkuat Ekonomi Warga Simalungun

admin — Tue, 01 Sep 2026 13:46:00 +0700+0700

SIMALUNGUN — Keberadaan perkebunan kelapa sawit di tengah masyarakat tidak hanya berkaitan dengan aktivitas produksi. Di Kebun Bah Jambi, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, aktivitas perkebunan juga menjadi salah satu sumber penghidupan warga sekitar melalui penyerapan tenaga kerja serta berbagai program sosial dan lingkungan.

Kebun Bah Jambi merupakan salah satu unit usaha PTPN IV Regional 2 yang beroperasi di wilayah Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi dan Kecamatan Tanah Jawa. Dari 612 karyawan yang bekerja di kebun tersebut, lebih dari 500 orang atau sekitar 80 persen merupakan warga lokal dari desa-desa di sekitar wilayah perkebunan.

Kepala Bagian Sekretariat dan Hukum PTPN IV Regional 2 Muhammad Ridho Nasution mengatakan, penyerapan tenaga kerja lokal menjadi salah satu bentuk kontribusi ekonomi yang secara langsung dirasakan masyarakat.

"Kontribusi Kebun Bah Jambi terhadap masyarakat tidak hanya terlihat dari program TJSL. Ada lebih dari 500 warga lokal yang bekerja di kebun dan memperoleh penghasilan dari aktivitas operasional, sehingga manfaat ekonominya ikut berputar di lingkungan masyarakat sekitar," ujar Ridho.

Pendapatan yang diterima pekerja kemudian menjadi bagian dari aktivitas ekonomi rumah tangga dan masyarakat setempat. Dengan demikian, keberadaan perkebunan tidak hanya menciptakan lapangan pekerjaan di dalam lingkungan perusahaan, tetapi juga memiliki keterkaitan dengan kegiatan ekonomi di sekitarnya.

*Bantuan sosial dan penguatan usaha*
Selain penyerapan tenaga kerja, kontribusi Kebun Bah Jambi dilakukan melalui Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).

Program yang dijalankan mencakup sejumlah kebutuhan masyarakat, mulai dari fasilitas tempat ibadah dan fasilitas publik hingga dukungan terhadap usaha masyarakat serta kegiatan penghijauan.

Kepala Bagian Sekretariat dan Hukum PTPN IV Regional 2 Muhammad Ridho Nasution mengatakan, program TJSL disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan lembaga di sekitar wilayah operasional.

"Kami berupaya agar program TJSL benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar Kebun Bah Jambi. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk menjaga agar aktivitas operasional unit usaha dapat memberikan manfaat yang lebih luas," kata Ridho, Selasa (1/9/2026).

Pada 2024, berbagai program TJSL direalisasikan salah satunya berupa pembangunan tempat parkir dan pemasangan keramik di Masjid Zahra Al Mukhlisin.

Hal serupa juga konsisten dilaksanakan pada 2025 untuk pembangunan tempat ibadah, pemberian bibit ikan, dan kegiatan penghijauan.

Sedangkan pada 2026 ini, Kebun Bah Jambi merealisasikan beragam bantuan termasuk dukungan sarana dan alat produksi bagi Koperasi Produsen Pandai Besi Tanah Jawa Simalungun.

Dukungan terhadap sarana produksi tersebut diarahkan untuk membantu pelaku usaha meningkatkan kapasitas produksi. Bagi masyarakat, penguatan fasilitas usaha dinilai memiliki manfaat yang berbeda dengan bantuan yang bersifat konsumtif karena dapat digunakan untuk menunjang kegiatan ekonomi secara berkelanjutan.

"Penguatan ekonomi masyarakat menjadi salah satu hal yang penting. Ketika usaha masyarakat berkembang, manfaatnya akan kembali kepada keluarga dan lingkungan tempat mereka menjalankan kegiatan usaha," ujar Ridho.

Kontribusi perusahaan di kawasan Bah Jambi tidak hanya berasal dari unit usaha perkebunan. Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Bah Jambi juga menjalankan program TJSL bagi masyarakat sekitar.

Jika digabungkan, nilai keseluruhan bantuan yang disalurkan melalui kedua unit tersebut hampir menyentuh Rp 400 juta.

Besaran bantuan tersebut menjadi salah satu indikator kontribusi sosial perusahaan. Namun, dampak ekonomi perusahaan di wilayah tersebut juga berkaitan dengan aktivitas utama perkebunan, terutama penyerapan tenaga kerja lokal.

*Melewati sejarah panjang perkebunan*
Kebun Bah Jambi memiliki sejarah yang lebih panjang dibandingkan struktur kelembagaan PTPN yang menaunginya saat ini. Berdasarkan catatan sejarah unit usaha, kawasan perkebunan tersebut pada awalnya merupakan milik perusahaan swasta Belanda, NV Handels Vereeniging Amsterdam (HVA).

Komoditas yang dikembangkan ketika itu adalah sisal atau Agave sisalana. Perubahan pengelolaan terjadi setelah Pemerintah Republik Indonesia mengambil alih aset tersebut pada 2 Mei 1959 berdasarkan Peraturan Nomor 19 Tahun 1959.

Sejak nasionalisasi, pengelolaan Kebun Bah Jambi secara bertahap masuk ke dalam sistem perusahaan perkebunan negara. Perubahan kelembagaan kemudian terus berlangsung hingga pada 1996 kebun tersebut menjadi bagian dari PT Perkebunan Nusantara IV.

Transformasi kembali berlangsung pada 2014-2015 ketika Kementerian BUMN menunjuk PTPN III (Persero) sebagai induk Holding Perkebunan Nusantara. Selanjutnya, pada 2023 dibentuk Subholding PalmCo dengan PTPN IV sebagai induknya.

Dalam struktur tersebut, Kebun Bah Jambi kini menjadi salah satu unit usaha PTPN IV Regional 2.

Bagi perusahaan, perubahan organisasi tersebut tidak mengubah kebutuhan untuk menjaga hubungan dengan masyarakat di sekitar wilayah operasional. Aktivitas produksi perkebunan berjalan berdampingan dengan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat setempat.

"Bagi PTPN IV Regional 2, masyarakat sekitar merupakan bagian penting. Karena itu kami berupaya agar manfaat perusahaan dapat dirasakan secara nyata oleh warga, baik melalui kesempatan kerja maupun dukungan seperti fasilitas umum," kata Ridho.

Bupati Padang Pariaman: Hukum Pidana Adat Harus Diakui, Namun Tetap Dalam Koridor Hukum Nasional

admin — Tue, 01 Sep 2026 07:56:00 +0700+0700

PADANG — Bupati Padang Pariaman Dr. H. John Kenedy Azis, S.H., M.H. menegaskan bahwa keberadaan hukum pidana adat masih memiliki tempat penting dalam sistem hukum Indonesia, terutama di tengah kehidupan masyarakat yang masih memegang teguh nilai-nilai adat dan tradisi.

Menurut John Kenedy Azis, hukum pidana adat merupakan bagian dari living law atau hukum yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Keberadaannya tidak hanya mengatur hubungan sosial dan keperdataan, tetapi dalam masyarakat tertentu juga mengenal perbuatan yang dipandang sebagai pelanggaran atau tindak pidana adat.

Hal itu disampaikannya dalam Seminar Nasional dalam rangka Pelantikan Pengurus Daerah Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Provinsi Sumatera Barat Masa Bakti 2026–2030 di Padang, Sabtu (29/8/2026).

Dalam seminar bertajuk "Pengakuan Eksistensi Hukum Pidana Adat dan Tantangan Kodifikasi, serta Batasan Implementasinya dalam Sistem Peradilan Pidana Nasional", John Kenedy menjelaskan bahwa orientasi hukum pidana adat pada dasarnya tidak semata-mata memberikan hukuman kepada pelaku.

"Tujuan pidana adat umumnya lebih menekankan pemulihan keseimbangan, perdamaian, dan keharmonisan masyarakat, bukan semata-mata penghukuman," ujarnya.

Ia menyebutkan, pengakuan terhadap masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya memiliki landasan konstitusional dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Namun, pengakuan tersebut tidak bersifat tanpa batas. Eksistensi masyarakat hukum adat harus benar-benar masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat, serta tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

KUHP Nasional Beri Ruang bagi Living Law

John Kenedy menilai lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP menjadi tonggak penting dalam perkembangan hukum pidana Indonesia.

Melalui KUHP Nasional, hukum yang hidup dalam masyarakat mendapat ruang untuk dipertimbangkan sebagai bagian dari hukum pidana. Pergeseran tersebut, menurutnya, menunjukkan perubahan paradigma dari sistem yang sebelumnya sangat bertumpu pada hukum tertulis menuju sistem yang dalam batas tertentu juga memberikan ruang bagi norma yang hidup di masyarakat.

Namun, ruang tersebut tidak boleh dimaknai sebagai kebebasan tanpa batas.

Ia menekankan bahwa hukum adat yang dijadikan dasar dalam penerapan hukum pidana harus memenuhi persyaratan dan mekanisme yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Terlebih setelah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2025 sebagai pelaksanaan Pasal 2 ayat (3) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Peraturan pemerintah tersebut mulai berlaku pada 3 Januari 2026 dan mengatur tata cara serta kriteria penetapan hukum yang hidup dalam masyarakat.

"Pemerintah daerah mempunyai peran penting dalam proses identifikasi dan penetapan hukum yang hidup dalam masyarakat," kata John Kenedy.

Menurut dia, pengaturan mengenai tindak pidana adat juga harus dituangkan dalam instrumen hukum daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, hukum adat tidak hanya diakui secara sosial, tetapi juga memiliki pijakan hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tantangan Kodifikasi: Jangan Sampai Menghilangkan Karakter Adat

Salah satu persoalan terbesar dalam mengakomodasi hukum pidana adat adalah karakter hukum adat yang dinamis.

Hukum adat berkembang mengikuti perubahan masyarakat dan dalam banyak komunitas diwariskan serta dipraktikkan secara turun-temurun, bahkan tidak selalu dituangkan dalam bentuk tertulis.

Di sisi lain, kodifikasi hukum membutuhkan norma yang tertulis, sistematis, terstruktur, memiliki kepastian, serta jelas mengenai wilayah dan ruang lingkup keberlakuannya.

"Bagaimana mengubah norma yang berkembang secara lisan dan fleksibel menjadi norma tertulis tanpa menghilangkan karakter asli hukum adat," menjadi salah satu tantangan utama yang disorot John Kenedy.

Persoalan tersebut semakin kompleks karena hukum adat di Indonesia sangat beragam. Bahkan dalam satu wilayah adat dapat ditemukan perbedaan antara nagari, suku, kaum, tradisi, bentuk penyelesaian sengketa, jenis pelanggaran hingga jenis sanksinya.

Karena itu, ia mengingatkan agar hukum pidana adat tidak dipaksakan ke dalam satu bentuk kodifikasi nasional yang justru berpotensi menghilangkan karakter lokal dan fleksibilitas hukum adat.

Eksistensi Adat Harus Bisa Dibuktikan

John Kenedy juga mengingatkan bahwa suatu perbuatan tidak serta-merta dapat disebut sebagai tindak pidana adat hanya karena dianggap salah menurut adat.

Eksistensi norma adat harus dapat diuji dan dibuktikan.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain apakah masyarakat adatnya masih eksis, apakah norma tersebut masih hidup dan benar-benar dipatuhi, siapa yang memiliki kewenangan adat, bagaimana sejarah dan praktik penerapannya, serta apakah sanksi yang berlaku masih diterima oleh masyarakat.

"Tidak cukup hanya mengatakan bahwa suatu perbuatan dianggap salah menurut adat," tegasnya.

Menurutnya, pembuktian tersebut menjadi penting agar penerapan hukum pidana adat tidak berubah menjadi tindakan sepihak atau bahkan berpotensi menimbulkan ketidakadilan.

Tidak Boleh Bertentangan dengan HAM

Dalam sistem peradilan pidana nasional, hukum adat juga memiliki batas yang tegas.

John Kenedy menekankan bahwa hukum pidana adat harus tetap sejalan dengan Pancasila dan UUD 1945, menghormati hak asasi manusia, menjunjung prinsip kepastian hukum, serta tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hukum adat juga tidak boleh digunakan untuk membenarkan kekerasan ataupun bentuk penghukuman yang merendahkan martabat manusia.

"Penerapannya harus berada dalam kerangka sistem peradilan pidana nasional, bukan menjadi sistem peradilan yang berdiri sendiri di luar negara," jelasnya.

Ia juga mengingatkan potensi benturan antara norma adat dengan KUHP, undang-undang khusus, prinsip kesetaraan, perlindungan perempuan dan anak, serta prinsip peradilan yang adil.

Jika terjadi pertentangan, hukum adat tidak dapat secara otomatis mengesampingkan hukum nasional.

Restorative Justice Dinilai Menjadi Ruang Strategis

John Kenedy melihat pendekatan keadilan restoratif (restorative justice) sebagai salah satu ruang paling potensial bagi hukum pidana adat dalam sistem hukum nasional.

Karakter tersebut, kata dia, sejalan dengan nilai-nilai adat yang pada umumnya mengutamakan pemulihan keseimbangan sosial.

Penyelesaian dapat diarahkan pada perdamaian antara pelaku dan korban, pemulihan hubungan sosial, pembayaran ganti kerugian, permintaan maaf, maupun pemulihan keseimbangan dalam masyarakat.

"Menurut saya, salah satu ruang yang paling kuat bagi hukum pidana adat dalam sistem nasional adalah keadilan restoratif," ujarnya.

Meski demikian, penerapan sanksi adat tetap harus memperhatikan prinsip restoratif, proporsional, edukatif, bermartabat, tidak diskriminatif, serta tidak bertentangan dengan hukum nasional.

Posisi Hakim Sangat Menentukan

Dalam penerapan hukum pidana adat, John Kenedy menilai hakim memiliki posisi yang sangat penting.

Hakim tidak cukup hanya menyatakan bahwa sebuah perbuatan salah menurut adat kemudian menjatuhkan pidana. Harus ada penilaian terhadap eksistensi norma, legitimasi masyarakat adat, jenis perbuatan, bentuk sanksi, serta kesesuaiannya dengan hukum nasional dan prinsip hak asasi manusia.

Persoalan tersebut juga berkaitan erat dengan asas legalitas dalam hukum pidana, yakni prinsip nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali—tidak ada perbuatan pidana dan tidak ada pidana tanpa aturan yang telah ada sebelumnya.

Karena itu, ruang bagi living law yang diberikan KUHP Nasional tidak dapat ditafsirkan sebagai kewenangan bebas bagi masyarakat maupun hakim untuk menciptakan tindak pidana baru di luar koridor hukum.

Padang Pariaman dan Masa Depan Hukum Adat

Dalam konteks Padang Pariaman, John Kenedy menilai hukum adat memiliki posisi strategis. Kehidupan sosial masyarakat masih sangat dipengaruhi struktur nagari dan peran niniak mamak, alim ulama, cadiak pandai, bundo kanduang, tokoh masyarakat serta lembaga-lembaga adat.

Karena itu, penguatan hukum adat di daerah tidak boleh dimaknai sebagai upaya menghidupkan kembali mekanisme penghukuman yang bertentangan dengan hukum nasional. Sebaliknya, hukum adat harus ditempatkan sebagai kekuatan sosial untuk memperkuat ketertiban, mencegah konflik, menjaga identitas budaya dan mendorong penyelesaian persoalan melalui musyawarah.

Ia juga menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak boleh mengambil alih peran masyarakat adat.

Pemerintah daerah, menurutnya, harus tampil sebagai fasilitator, pelindung, regulator, penghubung sekaligus pengawas.

Peran tersebut dapat diwujudkan melalui inventarisasi hukum adat, fasilitasi musyawarah masyarakat adat, pelibatan niniak mamak dan lembaga adat, keterlibatan akademisi serta ahli hukum, koordinasi dengan aparat penegak hukum, penyusunan regulasi daerah, pembinaan, hingga monitoring dan evaluasi.

Pada akhirnya, John Kenedy menekankan bahwa pengakuan terhadap hukum pidana adat harus ditempatkan dalam keseimbangan antara penghormatan terhadap living law dan kebutuhan akan kepastian hukum, asas legalitas, perlindungan HAM serta kesatuan sistem peradilan pidana nasional.

"Hukum pidana adat tidak seharusnya dihapus, tetapi juga tidak boleh diterapkan tanpa batas," tegasnya.

Ia menawarkan prinsip yang sederhana namun mendasar bagi arah kebijakan hukum adat di Padang Pariaman: "Adat dipertahankan, masyarakat dilindungi, hukum nasional dihormati."

Prinsip tersebut kemudian dirangkum dalam pesan penutupnya: "Menguatkan adat, menjaga martabat, menegakkan keadilan."

BAKOPAM Sumut Ucapkan Selamat kepada Rais Aam dan Ketum PBNU 2026–2031

admin — Tue, 01 Sep 2026 01:34:00 +0700+0700

MEDAN — Badan Koordinasi Pemuda Muslim (BAKOPAM) Sumatera Utara menyampaikan ucapan selamat dan sukses atas terpilihnya KH Miftachul Akhyar sebagai Rais Aam PBNU dan KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin sebagai Ketua Umum PBNU masa khidmat 2026–2031.

Kepemimpinan baru tersebut ditetapkan dalam rangkaian Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Jawa Timur. KH Miftachul Akhyar kembali dipercaya sebagai Rais Aam setelah mendapat keputusan musyawarah AHWA, sementara Gus Kikin ditetapkan sebagai Ketua Umum PBNU melalui musyawarah mufakat.

Ketua Umum BAKOPAM Sumut, Ibnu Hajar, SE, mengatakan, terpilihnya kedua tokoh tersebut merupakan amanah besar untuk membawa NU semakin kuat dalam menjalankan peran keagamaan, sosial dan kebangsaan.

"Atas nama keluarga besar BAKOPAM Sumatera Utara, kami mengucapkan selamat dan sukses kepada KH Miftachul Akhyar yang kembali dipercaya sebagai Rais Aam PBNU dan KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin sebagai Ketua Umum PBNU periode 2026–2031," ujar Ibnu Hajar.

Menurutnya, NU memiliki posisi penting dalam menjaga persatuan bangsa serta memberikan pencerahan kepada masyarakat di tengah berbagai tantangan zaman.

Ibnu Hajar berharap kepemimpinan Rais Aam dan Ketua Umum PBNU yang baru dapat memperkuat persatuan warga Nahdliyin, meningkatkan kontribusi NU terhadap pembangunan bangsa serta tetap menjaga nilai-nilai keislaman, kebangsaan dan kemasyarakatan.

"Semoga amanah dalam menjalankan tugas, diberikan kekuatan dan kesehatan serta mampu membawa NU semakin maju, mandiri dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi umat, bangsa dan negara," katanya.

Gus Kikin sendiri sebelumnya menyatakan bahwa NU merupakan organisasi keagamaan dan kemasyarakatan, bukan alat untuk kepentingan politik tertentu. Ia juga mengajak seluruh elemen NU untuk kembali merapatkan barisan setelah dinamika Muktamar ke-35.

BAKOPAM Sumut, lanjut Ibnu Hajar, siap mendukung berbagai upaya positif dalam memperkuat ukhuwah Islamiyah, persatuan pemuda Muslim serta kontribusi organisasi kemasyarakatan bagi Indonesia.

"Selamat mengemban amanah. Semoga kepemimpinan KH Miftachul Akhyar dan Gus Kikin membawa keberkahan serta memberikan kemaslahatan bagi seluruh warga NU dan masyarakat Indonesia," pungkasnya.

Agung Ikhsan Wijaya Dianugerahi Gelar KRT Wijoyoadinagoro

admin — Mon, 31 Aug 2026 18:46:00 +0700+0700

SURAKARTA | HALOMEDAN.COM

Agung Ikhsan Wijaya resmi dianugerahi gelar kehormatan Kangjeng Raden Tumenggung (KRT) Wijoyoadinagoro dari Keraton Surakarta Hadiningrat.
Penganugerahan gelar tersebut diberikan atas dedikasi dan kontribusinya dalam gerakan pertanian untuk mendukung ketahanan pangan nasional serta berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan.

Prosesi wilujengan dan penyerahan Surat Kekancingan berlangsung khidmat di Sasono Purnomo, Badran, Surakarta, Senin (31/8/2026).
Gelar kehormatan tersebut diserahkan langsung oleh Maha Menteri Keraton Surakarta Hadiningrat, KGPH Panembahan Agung Tedjowulan. Dalam kesempatan itu, Agung Ikhsan Wijaya juga menerima lencana kesetiaan berbentuk Merah Putih.

Usai prosesi, KRT Wijoyoadinagoro menjalani sowan terbatas dan menerima restu serta piwulang dari KGPH Panembahan Agung Tedjowulan agar terus menjaga amanah gelar dan memperluas pengabdian kepada masyarakat.

Penganugerahan ini menjadi penanda tanggung jawab moral baru bagi KRT Wijoyoadinagoro untuk terus berkontribusi di bidang pertanian, sosial, serta pelestarian budaya Nusantara.
(Red)

Tradisi yang Terus Bergerak Melingkari Desa-Desa Muria

admin — Mon, 31 Aug 2026 17:49:00 +0700+0700

Kudus | Halomedan.com

Belasan musisi dari Prancis memainkan gamelan di Desa Menawan, Kudus, pada pembukaan Festival Muria Raya (FMR) #6, 5 Agustus 2026. Tabuhan gamelan bertemu saxophone, trombone dan terompet, sementara tiga penari Indonesia bergerak di antara komposisi tersebut.

Mereka adalah Compagnie Kotekan, kelompok gamelan dari Prancis yang tampil bersama Gayam 16 Yogyakarta. Pertunjukan ini menjadi salah satu yang mencolok karena mempertemukan gamelan dengan perangkat musik modern dalam sebuah kolaborasi lintas budaya.

Secara artistik, Compagnie Kotekan dipimpin musisi dan komponis Jean-Pierre "Pawak" Goudard. Hubungannya dengan gamelan bermula ketika ia belajar gamelan di Bali sekitar tahun 2000, kemudian membawa gamelan ke Prancis dan mengajak musisi, teman serta murid mempelajarinya.

"Gamelan membuka ruang bagi siapa saja untuk berkarya bersama," kata Sarah Andrieu, Presiden Compagnie Kotekan.
Pada pembukaan yang sama hadir komunitas Tari Caping Kalo yang berasal dari Kudus, dan Yuta Kuroki dari Jepang. Yuta membawakan Kijin Kagura, tari ritual dari Shiiba, Miyazaki. Berasal dari garis keturunan penari Kagura, Yuuta juga mengikuti program residensi bersama seniman dan masyarakat Muria.

*Perjalanan Menapak Lingkaran*
FMR #6 berlangsung sepanjang 5–30 Agustus. Setelah Tepuk Gelang di Desa Menawan pada 5 Agustus, perjalanan berlanjut ke Desa Japan pada 21 Agustus melalui Tumapaking Cakra Manggilingan, lalu mencapai babak akhir di Dukuh Dombyang, Desa Jepalo, Pati, pada 29–30 Agustus.

Tema "Tepuk Gelang" menggambarkan dua ujung yang bertemu dan membentuk lingkaran. Brian Trinanda K. Adi, Ketua Yayasan Festival Muria Raya, menyebutnya sebagai simbol persaudaraan.

Kandidat doktor di Amsterdam School for Cultural Analysis (ASCA), University of Amsterdam, itu mengatakan, "Ujung dengan ujung bertemu melingkar. Itu menjadi simbol ikatan persaudaraan antar sesama manusia dan juga dengan sesama makhluk serta elemen alam, termasuk tumbuhan, binatang, air, angin, tanah, dan api, sekaligus saling mendoakan."

Perjalanan semacam ini sudah menjadi bagian dari sejarah FMR. Festival tersebut pertama berlangsung di Pati pada 2020, kemudian bergerak ke Jepara dan Kudus dengan rute mengelilingi Gunung Muria atau pradaksina. Bagi Brian, perjalanan itu merupakan "perjalanan spiritual" untuk mengikat persaudaraan masyarakat se-Muria Raya agar tidak terputus.

*Ketika desa menjadi ruang belajar*
Di Desa Japan, proses itu mewujud dalam kehidupan sehari-hari. Shafira Onky Parasmita atau Rara mengajar tembang macapat kepada anak-anak remaja Desa Japan dan terlibat dalam musik untuk kolaborasi Yuta Kuroki dengan anak-anak SD setempat.

Salah satu seniman lokal yang terlibat adalah Cucu Khabib Yahya, yang tampil dengan wayang kulit Bedhol Kayon, lakon Ngguyang Sengkolo, kemudian Tari Bujang Ganong. Pengalaman bersama seniman lain membuatnya melihat kesenian tidak semata sebagai pekerjaan panggung.

"Dari mereka saya belajar bahwa seni tidak semata-mata soal uang, melainkan ruang belajar, dialog, dan perjumpaan," ungkapnya.

Perjumpaan itu juga memberi pengaruh kepada M. Choirul Anam, pemuda Desa Japan. Ia memperoleh pengetahuan tentang pengarsipan sejarah desa dan terdorong menelaah kembali kondisi lingkungan sosialnya.

*Tradisi yang berani mencoba*
Salah satu contohnya adalah Gatotkaca, Gamelan Total Kaca, karya yang dikembangkan melalui perjalanan FMR dan kembali hadir dalam FMR #6 melalui Nyai Murbeng Lungit, bersama Gempur Sentosa dari Subang dan Jawara Squad.

Gatotkaca diciptakan dari limbah kaca yang dilebur dalam tungku khusus, kemudian melalui berbagai proses dari riset, pengembangan organologi, hingga dapat dimainkan sebagai instrumen musik. Sebuah antitesis dari anggapan bahwa menjaga tradisi berarti tidak boleh mengubah apa pun. Tradisi juga bisa hidup melalui perubahan, percobaan, dan adaptatif.

Dalam eksperimen tersebut, pengetahuan tentang gamelan bertemu material yang tidak lazim. Yang dipertahankan bukan semata bentuk benda, melainkan kemungkinan agar pengetahuan lama tetap menemukan cara baru untuk digunakan.

*Lingkar Persaudaraan Tak Terbatas*
Menjelang babak akhir di Jepalo, jejaring FMR memperlihatkan bentang yang luas. Program residensi melibatkan, antara lain, Yuta Kuroki, Gempur Sentosa, Pepep D.W., Welda Sanavero, dan Jawara Squad.

Lingkar perjumpaan itu juga diisi seniman dari berbagai daerah, antara lain Pepep D.W. dari Bandung, Welda Sanavero dari Blora, Gempur Sentosa dari Bandung, Subang Nyeni dari Sumbang, serta Sigit Febrianto bersama Jawara Squad dari Bandung. Nama-nama tersebut memperlihatkan bahwa FMR tidak hanya mempertemukan satu jenis kesenian atau satu wilayah, tetapi seniman dan kelompok dengan latar yang beragam.

Pada 29–30 Agustus, berbagai proses itu dipresentasikan di Dukuh Dombyang, Desa Jepalo, melalui Gelar Cakra Manggilingan. Pameran menghadirkan karya dari program Artists and Experts in Residence, Bala-Bala Muria, dan para seniman kolaborator.

Malam 29 Agustus menghadirkan Langgeng Culture Center, Rendra Bagus Pamungkas, Mawlana Jawi, Deny Dumbo, Danar Agung, Gatotkaca, Sutanto Mendut, Y. Agung Wibowo, Rara Kencana, Mbah Lawu Warta, Subang Nyeni, Lakonika, Cucu Khabib Yahya bersama seniman residensi, serta Yuta Kuroki.

Pada 30 Agustus, rangkaian berlanjut dengan Komunitas Mantra Gula Kelapa dari Surakarta, Temu Cakap Desa, dan SVRNSA dari Blora. Rangkaian tersebut menjadi bagian dari penutup perjalanan FMR #6 yang berlangsung sepanjang Agustus.

*Prasasti Batu Simbol Persaudaraan*
Ada pula Prasastu, batu yang menjadi salah satu penanda perjalanan FMR. Batu tersebut dipahat dengan Aksara Waja dan dibawa dalam rangkaian kegiatan sebagai simbol persaudaraan antara festival dan masyarakat.

Maliyana Nur Rahma, bagian dari Tim Media Festival Muria Raya, melihat FMR sebagai sesuatu yang melampaui agenda pertunjukan. "Festival Muria Raya bukan sekadar pertunjukan seni, tetapi gerakan kebudayaan yang tumbuh bersama masyarakat desa."

Setiap babak, menurutnya, menjadi "laboratorium perjumpaan dan jembatan persaudaraan". Baginya, kebudayaan bukan hanya warisan masa lalu, tetapi bekal bagi masa depan; perjumpaan, karya dan dialog menjadi bagian dari upaya menjaga hubungan antara manusia, alam dan kebudayaan.

*Ke Mana Perjumpaan Berlanjut?*
Pertanyaan itu menjadi relevan ketika sebuah festival yang tumbuh dari masyarakat telah menyelesaikan satu putarannya. Jika FMR dapat mempertemukan seniman, warga, anak-anak, pengetahuan lokal dan jejaring dari berbagai daerah, apa yang diperlukan agar hubungan tersebut tidak berhenti bersama berakhirnya festival?

Kerja kebudayaan semacam ini membutuhkan ekosistem yang lebih luas. Negara memiliki sekolah, lembaga kebudayaan, arsip, kebijakan dan jaringan yang dapat memperkuatnya, sementara inisiatif masyarakat tetap menjadi sumber energi yang membuatnya tumbuh.

Tantangannya adalah menemukan bentuk hubungan yang saling menguatkan: dukungan yang memperluas kemungkinan, tetapi tidak mengambil alih sesuatu yang sejak awal tumbuh dari bawah.

Cakra Manggilingan menggambarkan kehidupan seperti air yang mengalir dari mata air menuju sungai dan samudera, kemudian kembali dalam siklusnya. Dalam gagasan FMR, begitu pula warisan leluhur: diterima oleh generasi sekarang untuk kemudian diteruskan kepada generasi berikutnya.

Enam edisi FMR memperlihatkan bahwa perjalanan kebudayaan tidak harus selalu lurus. Gamelan dapat dimainkan musisi Prancis dan dipertemukan dengan saxophone, trombone serta terompet; Kagura Jepang dapat bertemu anak-anak Muria; gamelan dapat dibuat dari kaca; cerita desa dapat mulai diarsipkan.

Yang menentukan bukan hanya apakah sebuah festival dapat digelar kembali, tetapi apakah perjumpaan yang diciptakannya menghasilkan sesuatu yang dapat diteruskan.

Di Jepalo, satu putaran FMR #6 selesai. Putaran berikutnya kini berada di tangan mereka yang meneruskannya.
Rel

SURAT TANAH KELAR 3 HARI, PBG DIDUGA DIABAIKAN: BANGUNAN MA DI TEMBUNG TERUS DIKEBUT

admin — Mon, 31 Aug 2026 16:44:00 +0700+0700

DELISERDANG — Persoalan perizinan bangunan kembali menjadi sorotan di Kabupaten Deli Serdang. Sebuah rumah milik MA yang sedang dibangun di Pasar 5 Gang Durian 6, Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, disebut berdiri tanpa dilengkapi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Ironisnya, dokumen penguasaan tanah atas nama MA justru telah diterbitkan melalui Pemerintah Kecamatan Percut Sei Tuan. Sementara pembangunan fisik rumah terus dikebut hingga kini.

Berdasarkan dua lembar Surat Penyerahan Penguasaan Atas Tanah Dengan Cara Ganti Rugi yang diperoleh, tanah tersebut tercatat atas nama MA.

Surat pertama bernomor 592.2/1356/PST/VI/2026, tertanggal 9 Juni 2026, menerangkan penyerahan dari AP kepada MA dengan lokasi di Desa Tembung.

Sedangkan surat kedua bernomor 592.2/1389/PST/VI/2026, tertanggal 12 Juni 2026, menerangkan penyerahan dari S kepada MA, juga berlokasi di Desa Tembung.

Dengan demikian, proses penerbitan dua dokumen penguasaan tanah tersebut berlangsung hanya dalam hitungan tiga hari.

Namun, persoalan justru muncul ketika pembangunan fisik dilakukan. Hingga Senin, 31 Agustus 2026, bangunan rumah tersebut telah berdiri kokoh. Dinding bata sudah menjulang dan tiang-tiang penyangga telah terpasang.

Di lokasi tidak terlihat adanya plang PBG sebagai tanda bahwa bangunan tersebut telah memenuhi persyaratan perizinan.

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan serius: bagaimana sebuah bangunan bisa terus dibangun apabila dokumen perizinan bangunannya belum jelas?

Padahal, ketentuan mengenai bangunan gedung mengharuskan setiap pembangunan memenuhi persyaratan administratif dan teknis sebagaimana diatur dalam PP Nomor 16 Tahun 2021 tentang Bangunan Gedung.

Kades: Desa Tak Lagi Dilibatkan Urusan PBG

Ketika dikonfirmasi mengenai pembangunan tersebut, Kepala Desa Tembung, Misman, mengaku pihak desa sudah lama tidak dilibatkan dalam proses pengurusan PBG.

"Maaf Bang, desa sudah tidak dilibatkan dalam urusan izin PBG. Dan soal bangunan itu juga belum ada info yang sampai ke kami, tapi terima kasih atas informasinya," ujar Misman.

Ia menjelaskan, biasanya pihak desa akan menyampaikan laporan kepada kecamatan atau petugas ketenteraman dan ketertiban (Trantib) apabila menemukan pembangunan baru yang diduga bermasalah.

"Biasanya kami melapor kepada camat atau trantib kalau ada berdiri bangunan baru. Kalau memang menyalahi aturan ya kita laporkan ke trantib/camat," lanjutnya.

Sementara itu, Kasi Trantib Kecamatan Percut Sei Tuan, Jos Mako, ketika dikonfirmasi hanya memberikan respons singkat.

"Saya suruh anggota saya cek ke lapangan ya bg, terima kasih informasinya," jawabnya melalui pesan.

Namun, hingga berita ini disusun, pembangunan rumah tersebut disebut masih terus berjalan.

Jangan Berhenti di "Cek Lapangan"

Yang menjadi sorotan warga bukan sekadar keberadaan bangunan tanpa plang PBG, tetapi sejauh mana pemerintah daerah menjalankan fungsi pengawasan dan penertiban.

Sebab, jika benar bangunan tersebut belum memiliki PBG, maka pemerintah memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam ketentuan bangunan gedung, pelanggaran dapat berujung pada peringatan tertulis, penghentian pembangunan, penyegelan, sanksi administratif/denda, hingga pembongkaran, sesuai jenis dan tingkat pelanggarannya.

Seorang warga yang meminta namanya tidak dipublikasikan mendesak Kasi Trantib Percut Sei Tuan dan Satpol PP Deli Serdang tidak berhenti pada pemeriksaan lapangan semata.

"Kalau urus surat tanah bisa cepat, masa urus penertiban lama. Tegakkan aturan Pak," tegas warga tersebut.

Di sisi lain, pemilik tanah sekaligus bangunan, MA, serta pihak pemborong hingga kini disebut belum memberikan penjelasan mengenai status PBG bangunan tersebut.

Publik pun kini menunggu ketegasan pemerintah: apakah pembangunan akan dibiarkan terus berjalan, atau dihentikan sampai seluruh persyaratan perizinannya benar-benar terpenuhi?

Sebab, penegakan aturan tidak boleh hanya tajam kepada masyarakat kecil, sementara bangunan yang sudah telanjur berdiri dibiarkan begitu saja.

Kini bola berada di tangan Pemkab Deli Serdang dan aparat penertiban. Jika memang belum mengantongi PBG, tindakan tegas harus dilakukan. Jangan sampai masyarakat mendapat kesan bahwa surat tanah bisa bergerak cepat, tetapi penegakan aturan bangunan justru berjalan lambat.red

IMIGRASI DIGITAL, DARI LOKET PELAYANAN HINGGA PAGAR NEGARA

admin — Mon, 31 Aug 2026 15:33:00 +0700+0700

Oleh Abdullah Rasyid
Staf Khusus Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan

Dalam beberapa kunjungan ke Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) dan Kantor Imigrasi, kami melihat langsung bagaimana pelayanan berbasis elektronik dan digital mulai menjadi bagian penting dari kerja keimigrasian.

Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka evaluasi dan perbaikan pelayanan, bukan sekadar untuk menyaksikan kecanggihan perangkat yang telah dipasang.

Kami memeriksa bagaimana sistem digunakan, seberapa cepat masyarakat dilayani, bagaimana petugas merespons gangguan, serta apakah data yang tersedia benar-benar membantu pengambilan keputusan.

Dari sana terlihat bahwa transformasi digital bukan lagi kebutuhan masa depan. Ia sudah hadir di meja pelayanan, pintu pemeriksaan, ruang pengawasan, dan pusat pengendalian keimigrasian.

Namun, ada satu pelajaran penting. Digitalisasi tidak cukup diukur dari jumlah aplikasi, kamera, autogate, atau perangkat yang dimiliki. Teknologi baru berarti apabila membuat pelayanan lebih cepat, pengawasan lebih tajam, keputusan lebih akurat, dan ruang penyimpangan semakin sempit.

Dalam konteks itulah pernyataan Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko bahwa 70 persen tulang punggung imigrasi ke depan akan berbasis teknologi perlu ditempatkan. Pernyataan tersebut bukan sekadar ambisi membeli perangkat baru, melainkan arah perubahan kelembagaan.

Imigrasi sedang bergerak dari pola kerja yang dominan administratif menuju sistem berbasis data, risiko, dan peringatan dini.

Direktorat Jenderal Imigrasi berencana memperkuat penggunaan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) untuk mengawasi aktivitas warga negara asing. AI dapat membantu mempercepat analisis data, mengenali pola perjalanan yang tidak lazim, serta menunjukkan kasus yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut.

Selama ini petugas harus membaca berbagai informasi: riwayat perjalanan, jenis visa, izin tinggal, tujuan kedatangan, lokasi keberadaan, kegiatan orang asing, sampai profil sponsor atau penjaminnya.

Jika seluruh data itu terpisah, proses pengawasan akan lambat dan sangat bergantung pada ketelitian individual. AI dapat membantu menghubungkan potongan-potongan informasi tersebut dan menemukan kejanggalan yang mungkin tidak segera terlihat.

Misalnya, seseorang masuk menggunakan visa untuk tujuan tertentu, tetapi pola kegiatannya menunjukkan hal berbeda. Atau, sebuah perusahaan menjadi penjamin bagi banyak orang asing dengan profil yang tidak sesuai kegiatan usahanya. Sistem dapat memberikan peringatan awal agar petugas melakukan pemeriksaan lebih mendalam.

Dengan pendekatan ini, pengawasan bergerak dari tindakan reaktif menuju pencegahan. Petugas tidak perlu menunggu sampai pelanggaran menjadi besar. Sinyal risiko dapat dibaca lebih dini, lalu diterjemahkan menjadi pemeriksaan, klarifikasi, atau operasi lapangan.

Teknologi pengenalan wajah yang digunakan di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali, merupakan bagian dari perubahan tersebut. Sistem merekam dan mengidentifikasi orang asing yang masuk, kemudian mencocokkannya dengan dokumen perjalanan dan rekam keimigrasian.

Selain mempercepat pelayanan, teknologi biometrik dapat membantu mendeteksi penggunaan paspor oleh orang lain, penyamaran identitas, serta pemanfaatan dokumen palsu.

Bagi pelintas yang patuh dan berisiko rendah, proses pemeriksaan dapat berlangsung lebih cepat. Sebaliknya, orang dengan indikator risiko tinggi dapat diarahkan untuk menjalani pemeriksaan lanjutan.

Inilah bentuk nyata kebijakan selektif berbasis risiko: Indonesia tetap terbuka kepada wisatawan, investor, mahasiswa, pekerja ahli, diaspora, dan talenta global, tetapi tetap mempunyai kemampuan menyaring ancaman.

Persoalannya, pintu resmi bukan satu-satunya wilayah yang harus dijaga. Indonesia memiliki perbatasan darat sepanjang 3.111 kilometer dengan kondisi geografis yang rumit. Sebagian berupa hutan, pegunungan, sungai, dan permukiman yang berdekatan dengan negara tetangga.

Tidak seluruh titik dapat dijangkau patroli rutin atau dijaga melalui pos permanen.

Karena itu, program Pagar Digital yang memanfaatkan drone mempunyai nilai strategis. Drone dapat digunakan untuk memetakan dan memantau jalur-jalur tidak resmi atau "jalur tikus" yang rawan menjadi tempat keluar-masuk orang secara ilegal.

Ancaman di perbatasan tidak semata-mata berupa pelanggaran administrasi. Jalur tidak resmi dapat dimanfaatkan untuk perdagangan orang, penyelundupan manusia, narkotika, dan berbagai kejahatan lintas negara.

Dalam situasi seperti itu, drone dapat menjadi mata di udara yang memberikan informasi awal kepada petugas.

Tetapi drone bukan pagar dalam arti sesungguhnya. Rekaman udara tidak akan banyak berarti apabila tidak terhubung dengan pusat kendali, data intelijen, dan satuan yang mampu merespons temuan di lapangan.

Karena itu, Pagar Digital harus dibangun sebagai sebuah ekosistem, bukan hanya proyek pengadaan perangkat.

Di dalamnya diperlukan peta titik rawan, standar patroli, pusat komando, prosedur tindak lanjut, pemeliharaan perangkat, serta pembagian tugas yang jelas. Koordinasi dengan TNI, Polri, Bea Cukai, pemerintah daerah, dan lembaga terkait lainnya juga menjadi keharusan.

Teknologi harus memperkuat kerja bersama, bukan menciptakan sistem baru yang berdiri sendiri.

Rencana pembangunan arsitektur teknologi imigrasi hingga 2045 menjadi sangat penting. Arsitektur tersebut harus mengintegrasikan seluruh perjalanan layanan: mulai dari permohonan visa, pemeriksaan kedatangan, penerbitan izin tinggal, pengawasan keberadaan dan kegiatan orang asing, tanggung jawab sponsor, sampai penegakan hukum.

Tanpa arsitektur yang menyeluruh, digitalisasi berisiko melahirkan banyak aplikasi yang tidak saling berkomunikasi. Data tersedia, tetapi tersebar. Petugas memiliki perangkat, tetapi tetap harus melakukan pemeriksaan berulang. Masyarakat diminta mengisi informasi yang sebenarnya sudah pernah diserahkan kepada negara.

Transformasi digital harus mengakhiri fragmentasi semacam itu. Satu data seharusnya dapat digunakan secara aman sesuai kewenangan, memiliki jejak perubahan, dan mendukung keputusan yang dapat diaudit.

Di sisi lain, pengawasan yang semakin kuat harus berjalan beriringan dengan pelayanan yang semakin dekat.

Kehadiran Immigration Lounge di Discovery Kuta, Bali, memperlihatkan arah tersebut. Sejak dibuka pada Juli 2026, layanan itu rata-rata menangani 100–120 pengurusan izin tinggal WNA setiap hari.

Angka tersebut menunjukkan adanya kebutuhan nyata untuk membawa pelayanan ke pusat aktivitas masyarakat dan wisatawan.

Bali sebagai destinasi internasional tentu mempunyai karakter berbeda dengan wilayah industri, pertambangan, perkebunan, pendidikan, atau perbatasan. Karena itu, imigrasi membutuhkan standar nasional yang kuat, tetapi penerapannya harus mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan dan profil risiko setiap daerah.

Ada satu batas yang tetap harus dijaga. AI dapat memberikan rekomendasi, tetapi keputusan hukum tidak boleh sepenuhnya diserahkan kepada mesin.

Penolakan masuk, pencabutan izin tinggal, pencekalan, deportasi, dan proses projustisia membawa konsekuensi serius. Petugas harus tetap memeriksa konteks, memastikan dasar hukum, dan bertanggung jawab atas keputusan yang diambil.

Perlindungan data pribadi juga wajib menjadi fondasi. Data wajah, paspor, perjalanan, dan izin tinggal merupakan informasi sensitif. Sistem harus terlindungi dari kebocoran, penyalahgunaan, dan akses tanpa kewenangan. Algoritma perlu diaudit agar tidak melahirkan kesalahan atau diskriminasi.

Dari kunjungan evaluasi yang kami lakukan, semakin jelas bahwa teknologi tidak dapat dipisahkan dari kesiapan petugas, keandalan jaringan, keseragaman prosedur, dan disiplin tindak lanjut. Ketika satu unsur lemah, manfaat seluruh sistem ikut berkurang.

Karena itu, keberhasilan imigrasi digital bukan ditentukan oleh seberapa canggih perangkat yang dipamerkan.

Ukurannya jauh lebih konkret: masyarakat memperoleh layanan lebih cepat, petugas bekerja lebih mudah, pelanggaran terdeteksi lebih dini, perbatasan semakin terawasi, dan setiap keputusan dapat dipertanggungjawabkan.

Teknologi dapat menjadi mata, telinga, bahkan tulang punggung imigrasi. Namun, hukum, integritas, dan profesionalisme petugas tetap menjadi akal sekaligus nuraninya.

Imigrasi Indonesia menuju 2045 tidak cukup hanya lebih digital. Ia harus lebih cerdas, terintegrasi, akuntabel, aman, dan tetap manusiawi.

TransNusa Pindah ke Terminal 4 Changi Mulai Besok, Ini Perubahan untuk Penumpang

admin — Mon, 31 Aug 2026 15:24:00 +0700+0700

JAKARTA— PT TransNusa Aviation Mandiri (TransNusa) akan memindahkan seluruh operasional penerbangannya di Singapura ke Singapore Changi Airport Terminal 4 mulai 1 September 2026.

Perpindahan terminal ini dilakukan seiring ekspansi jaringan internasional TransNusa di kawasan Asia Pasifik. Maskapai menilai Terminal 4 dapat mendukung upaya perusahaan dalam menghadirkan layanan yang lebih cepat, nyaman, dan premium bagi penumpang.

Group CEO TransNusa, Datuk Bernard Francis, mengatakan perpindahan tersebut bukan sekadar perubahan lokasi operasional, tetapi bagian dari strategi perusahaan untuk meningkatkan pengalaman pelanggan sejak berada di bandara.

"Seiring berkembangnya jaringan internasional Transnusa, kami ingin memastikan kualitas pengalaman pelanggan juga terus meningkat. Bagi kami, perjalanan tidak dimulai ketika pesawat lepas landas, tetapi sejak pelanggan tiba di bandara," ujar Bernard.

Menurutnya, keberadaan TransNusa di Terminal 4 memungkinkan penumpang menikmati proses perjalanan yang lebih cepat dan efisien dengan dukungan fasilitas serta teknologi digital yang tersedia di terminal tersebut.

Andalkan Teknologi Digital

Terminal 4 Changi Airport mengintegrasikan teknologi digital dalam berbagai tahapan perjalanan penumpang.

Mulai dari automated check-in, automated bag drop, pemeriksaan keamanan, layanan imigrasi berbasis biometrik hingga automated boarding, berbagai fasilitas tersebut dirancang untuk menyederhanakan proses keberangkatan.

Dengan proses yang lebih terintegrasi, penumpang diharapkan dapat mengurangi waktu antre dan memiliki lebih banyak waktu untuk bersantai maupun menikmati fasilitas di terminal sebelum penerbangan.

"Teknologi bukan sekadar menghadirkan proses yang lebih cepat, tetapi juga membuat perjalanan terasa lebih nyaman dan sederhana bagi pelanggan," kata Bernard.

Lengkapi Perjalanan Penumpang

Tak hanya mengandalkan teknologi, Terminal 4 juga menawarkan berbagai fasilitas yang dapat dinikmati penumpang sebelum keberangkatan.

Penumpang dapat menemukan beragam pilihan restoran dengan kuliner khas Singapura maupun internasional, pusat perbelanjaan, gerai duty-free, serta area komersial.

Dari sisi konektivitas, penumpang yang tiba di Singapura juga dapat melanjutkan perjalanan menuju sejumlah kawasan utama, seperti Marina Bay, Orchard Road, Sentosa, dan kawasan Central Business District melalui berbagai pilihan transportasi.

TransNusa Perkuat Jaringan Asia Pasifik

Perpindahan operasional ke Terminal 4 dilakukan ketika TransNusa terus memperluas jaringan internasionalnya.

Sebagai Premium Service Carrier, TransNusa saat ini melayani penerbangan menuju sejumlah destinasi di Asia Pasifik, termasuk Singapura, Kuala Lumpur, Penang, Subang, Bangkok, Phuket, Guangzhou, dan Perth.

Di pasar domestik, maskapai juga memperkuat konektivitas melalui hub utamanya di Jakarta, Bali, dan Manado.

Bernard mengatakan pertumbuhan jaringan harus diikuti dengan peningkatan kualitas layanan agar pengalaman penumpang tetap konsisten.

"Ekspansi jaringan bukan hanya tentang membuka lebih banyak destinasi. Yang sama pentingnya adalah memastikan setiap pelanggan merasakan peningkatan kualitas layanan di setiap perjalanan," ujarnya.

Ia menambahkan, operasional di Terminal 4 merupakan bagian dari investasi jangka panjang TransNusa untuk menghadirkan pengalaman perjalanan yang semakin nyaman, efisien, dan sesuai dengan standar layanan internasional.

Berlaku Mulai 1 September

Mulai 1 September 2026, seluruh penerbangan TransNusa dari dan menuju Singapura akan beroperasi melalui Singapore Changi Airport Terminal 4.

Maskapai mengimbau seluruh penumpang untuk memastikan kembali informasi terminal keberangkatan maupun kedatangan sebelum melakukan perjalanan.

Perpindahan tersebut menjadi langkah terbaru TransNusa dalam memperkuat posisinya sebagai maskapai Premium Service Carrier sekaligus mendukung ekspansi jaringan internasional di kawasan Asia Pasifik.red

GEMA SANTRI NUSA: Dukung Kepemimpinan KH. Miftahul Akhyar dan KH. Abdul Hakim Mahfudz Periode 2026–2031

admin — Mon, 31 Aug 2026 13:58:00 +0700+0700

JAKARTA — Gema Santri Nusa menyampaikan dukungan dan doa kepada kepemimpinan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) periode 2026–2031 di bawah kepemimpinan KH. Miftahul Akhyar sebagai Rais Aam dan KH. Abdul Hakim Mahfudz sebagai Ketua Umum Tanfidziyah.

Ketua Umum Gema Santri Nusa, Akhmad Khambali, SE, MM, menegaskan bahwa pergantian kepemimpinan PBNU bukan sekadar pergantian struktur organisasi, tetapi harus menjadi momentum kebangkitan dan pemulihan marwah Nahdlatul Ulama.

"Kami menyambut kepemimpinan PBNU yang baru dengan optimisme. Ini saatnya NU bangkit, bersatu dan kembali kepada ruh perjuangan para muassis. Jangan biarkan NU kehilangan arah hanya karena kepentingan sesaat," tegas Khambali.

Menurutnya, NU memiliki sejarah panjang sebagai jam'iyyah yang dibangun dengan keikhlasan, ilmu, akhlak, perjuangan, dan pengabdian kepada umat serta bangsa. Karena itu, marwah NU harus dijaga dengan seluruh kekuatan yang dimiliki warga Nahdliyin.

"NU bukan milik segelintir orang. NU adalah rumah besar ulama, kiai, santri, pesantren dan seluruh warga Nahdliyin. Maka tidak boleh ada kepentingan pribadi atau kelompok yang lebih tinggi daripada kepentingan jam'iyyah," ujarnya.

JANGAN BIARKAN NU TERJEBAK DALAM PERTARUNGAN INTERNAL

Khambali yang juga Pengasuh Majlis Sholawat Akhsa Nusantara mengingatkan seluruh elemen NU agar tidak lagi menghabiskan energi dalam pertarungan internal yang justru melemahkan jam'iyyah.

"Perbedaan adalah hal biasa dalam organisasi sebesar NU. Tetapi setelah proses kepemimpinan selesai, waktunya semua kembali ke barisan. Jangan terus mempertajam perbedaan. Yang harus kita pertajam adalah khidmah kepada umat," katanya.

Ia menegaskan bahwa kepemimpinan baru harus diberi ruang untuk bekerja, sekaligus dikawal secara kritis dan konstruktif oleh seluruh elemen NU.

"Mendukung bukan berarti membutakan mata. Mengawal bukan berarti mencari-cari kesalahan. Kritik boleh, koreksi wajib, tetapi semuanya harus ditempatkan dalam bingkai menjaga kehormatan jam'iyyah," lanjutnya.

MARWAH NU TIDAK BOLEH DIUKUR DARI JABATAN DAN FASILITAS

Gema Santri Nusa berpandangan bahwa ukuran keberhasilan NU bukan seberapa besar fasilitas yang dimiliki pengurus, bukan pula seberapa tinggi jabatan yang didapatkan, tetapi seberapa besar manfaat yang dirasakan umat.
"Marwah NU tidak lahir dari jabatan. Marwah NU lahir dari akhlak. Marwah NU tidak dibangun dengan fasilitas. Marwah NU dibangun dengan pengabdian. Dan marwah NU tidak boleh dipertaruhkan demi kepentingan sesaat," tegas Khambali yang juga Ketua Forum Kyai Tahlil Sumatera Utara.

Karena itu, Gema Santri Nusa berharap PBNU periode 2026–2031 mampu menghadirkan konsolidasi besar-besaran, memperkuat kaderisasi, merawat pesantren, memberdayakan santri, memperkuat ekonomi umat, serta memastikan struktur NU dari tingkat cabang hingga ranting kembali hidup dan benar-benar hadir di tengah masyarakat.

KEMBALIKAN NU KEPADA RUH PARA MUASSIS

Khambali menegaskan bahwa tantangan terbesar NU ke depan bukan hanya berasal dari luar, tetapi juga bagaimana NU mampu menjaga rumah besarnya dari berbagai kepentingan yang dapat menggerus kepercayaan warga Nahdliyin.

"Kita harus berani melakukan pembenahan. Jangan takut melakukan evaluasi. Jangan alergi terhadap kritik. Jangan pula membangun budaya saling menjatuhkan. NU membutuhkan kedewasaan, keteladanan dan keberanian untuk memperbaiki diri," ujarnya.

Menurutnya, kepemimpinan KH. Miftahul Akhyar dan KH. Abdul Hakim Mahfudz harus menjadi titik temu bagi seluruh kekuatan NU.

"Kami berharap Rais Aam dan Ketua Umum PBNU mampu menjadi payung besar bagi seluruh Nahdliyin. Yang menang bukan kelompok A atau kelompok B. Yang harus menang adalah NU," kata Khambali.

GEMA SANTRI NUSA SIAP MENGAWAL

Gema Santri Nusa menyatakan siap mengambil bagian dalam mengawal agenda kebangkitan NU melalui penguatan generasi santri, dakwah yang moderat, persatuan umat, dan komitmen kebangsaan.
"Kami tidak ingin NU hanya besar secara struktur, tetapi kecil dalam manfaat. Kami ingin NU besar dalam pengabdian, kuat dalam persatuan, santun dalam perbedaan, dan tegas dalam menjaga NKRI," ungkap Khambali.

Ia mengajak seluruh warga Nahdliyin untuk mengakhiri kegaduhan dan memulai kembali tradisi tabayyun, tawassuth, tasamuh, tawazun dan ta'awun sebagai karakter perjuangan NU.

"Sudah waktunya kita berhenti saling curiga. Sudah waktunya kita berhenti saling menjatuhkan. Sudah waktunya kita kembali bergandengan tangan. NU harus kembali menjadi rumah yang meneduhkan, bukan arena yang melelahkan," pungkasnya.

Gema Santri Nusa percaya, apabila ulama, pengurus, santri, pesantren dan seluruh warga Nahdliyin bersatu, maka marwah NU bukan hanya dapat dikembalikan, tetapi dapat ditegakkan lebih tinggi.

NU HARUS KEMBALI PADA MARWAHNYA.
NU HARUS KEMBALI PADA KHIDMAHNYA.
NU HARUS KEMBALI PADA RUH PARA MUASSIS.

Satu Jam'iyyah. Satu Khidmah. Satu Tekad untuk Umat dan Indonesia.

Akhmad Khambali, SE, MM
Ketua Umum Gema Santri Nusa
Pengasuh Majlis Sholawat Akhsa Nusantara

KETIKA REZEKI ALAM MADINA MULAI MENIPIS: PETI DAN KEGAGALAN NEGARA MENJAGA KARUNIA BUMI

admin — Mon, 31 Aug 2026 13:49:00 +0700+0700

Oleh: H. Syahrir Nasution

Ada sesuatu yang patut kita renungkan secara serius tentang Mandailing Natal (Madina).

Daerah yang selama ini dikenal kaya dengan sumber daya alam, sungai, hutan dan hasil perikanan, kini mulai menghadapi kenyataan yang mengkhawatirkan: hasil alam, termasuk ikan, di sejumlah kawasan mulai dirasakan berkurang oleh masyarakat.

Pertanyaannya sederhana, tetapi jawabannya tidak boleh sederhana:

Kenapa?

Apakah alam Madina memang sudah mulai kehilangan daya dukungnya? Ataukah manusia yang terlalu rakus mengeksploitasi bumi tanpa memikirkan akibatnya?

Saya kira kita harus berani menunjuk salah satu persoalan yang selama ini menjadi sorotan: maraknya pertambangan emas tanpa izin (PETI).

PETI bukan sekadar aktivitas mencari emas secara ilegal.

Ketika penambangan dilakukan tanpa tata kelola lingkungan yang benar, terutama di sekitar sungai dan kawasan yang menjadi sumber kehidupan masyarakat, maka yang dipertaruhkan bukan hanya emas di dalam tanah.

Air dipertaruhkan. Ikan dipertaruhkan. Pertanian dipertaruhkan. Hutan dipertaruhkan. Dan pada akhirnya, masa depan masyarakat Madina ikut dipertaruhkan.

JANGAN SAMPAI EMAS HABIS, MASYARAKAT YANG MENANGGUNG AKIBATNYA

Kita harus jujur.

Masyarakat yang hidup dari sungai tidak membutuhkan emas yang diambil dari dasar sungai. Mereka membutuhkan sungai yang tetap hidup.

Mereka membutuhkan ikan.

Mereka membutuhkan air yang bersih.

Mereka membutuhkan lahan pertanian yang produktif.

Mereka membutuhkan hutan yang mampu menjaga keseimbangan ekosistem.

Karena itu, jika aktivitas PETI mengakibatkan kerusakan lingkungan, maka persoalannya tidak bisa hanya dihitung dari berapa kilogram emas yang berhasil dikeluarkan dari bumi.

Kita harus menghitung pula:

Berapa banyak ikan yang hilang?

Berapa banyak sungai yang rusak?

Berapa banyak lahan masyarakat yang terdampak?

Berapa besar biaya pemulihan lingkungan yang kelak harus ditanggung negara?

Dan pertanyaan paling penting:

Siapa yang sebenarnya menikmati keuntungan terbesar dari aktivitas tersebut?

Jangan sampai keuntungan privat dinikmati segelintir orang, sementara kerusakan lingkungan diwariskan kepada masyarakat luas.

KALAU PETI TERUS MARAK, DI MANA NEGARA?

Inilah pertanyaan yang harus dijawab pemerintah dan aparat penegak hukum.

Masyarakat tentu bertanya-tanya: bagaimana mungkin aktivitas pertambangan ilegal dapat berlangsung berulang-ulang jika pengawasan benar-benar berjalan?

Bagaimana alat-alat berat bisa masuk?

Bagaimana kegiatan penambangan dapat berlangsung?

Bagaimana hasil tambang dapat keluar?

Dan kalau aktivitas tersebut memang ilegal, mengapa penindakannya seolah tidak pernah benar-benar mampu memutus mata rantai?

Saya tidak sedang menuduh siapa pun.

Tetapi negara wajib memberikan jawaban yang terang kepada rakyat.

Sebab membiarkan persoalan berlangsung terlalu lama juga dapat menciptakan persepsi publik bahwa ada ketidakberdayaan aparat atau lemahnya pengawasan.

Dan persepsi semacam ini sangat berbahaya bagi kewibawaan hukum.

JANGAN HANYA TANGKAP PEKERJANYA

Kalau pemerintah dan aparat serius memberantas PETI, jangan berhenti pada pekerja lapangan.

Pekerja di lokasi sering kali hanya berada di ujung rantai.

Yang jauh lebih penting adalah membongkar rantai bisnisnya.

Siapa pemodalnya?

Siapa pemilik alat beratnya?

Siapa yang membeli hasil tambangnya?

Ke mana emas tersebut dijual?

Siapa yang mengatur distribusinya?

Dan apakah ada pihak-pihak tertentu yang memperoleh keuntungan dari aktivitas tersebut?

Kalau hanya pekerja yang ditangkap, sementara pemodal dan jaringan bisnisnya tetap aman, maka pemberantasan PETI tidak akan pernah selesai.

Kita hanya memotong ranting, sementara akarnya tetap hidup.

ALAM BISA MEMBERI, TETAPI ALAM JUGA PUNYA BATAS

Ada kalimat yang menurut saya layak direnungkan:

"Mungkin sedikit demi sedikit Allah mencabut rezeki alam tersebut dari bumi Madina."

Ini bukan semata-mata persoalan agama. Ini juga merupakan peringatan moral.

Bumi bukan warisan yang boleh kita habiskan sesuka hati.

Kita hanya dititipi.

Kalau hari ini sungai terus dieksploitasi, hutan terus digunduli, tanah terus dikeruk dan lingkungan terus dirusak, jangan heran apabila suatu hari hasil alam semakin berkurang.

Dan ketika itu terjadi, kita tidak bisa menyalahkan alam.

Boleh jadi manusianya yang terlalu lama mengambil tanpa pernah berpikir untuk menjaga.

PEMERINTAH HARUS BERANI MEMBUAT AUDIT LINGKUNGAN

Pemerintah Kabupaten Madina bersama pemerintah provinsi dan instansi terkait harus melakukan langkah konkret.

Bukan sekadar operasi sesaat.

Perlu dilakukan pemetaan kawasan PETI, audit kerusakan lingkungan, pemeriksaan kualitas air, pendataan populasi ikan dan identifikasi kawasan yang mengalami kerusakan.

Data tersebut harus dibuka kepada publik.

Masyarakat berhak mengetahui kondisi lingkungan tempat mereka hidup.

Kalau benar hasil ikan menurun, pemerintah harus menjelaskan faktor penyebabnya berdasarkan data ilmiah.

Kalau benar sungai tercemar atau mengalami kerusakan akibat aktivitas tambang, harus ada tindakan pemulihan.

Dan kalau ditemukan aktivitas ilegal, hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu.

JANGAN TUNGGU MADINA KEHILANGAN SEMUANYA

Kita tidak ingin Madina suatu hari hanya tinggal nama sebagai daerah yang pernah kaya sumber daya alam.

Jangan sampai anak cucu kita nanti bertanya:

"Dulu Madina kaya ikan dan hasil alam, kenapa sekarang tidak?"

Lalu kita tidak mampu memberikan jawaban.

Kekayaan alam memang dapat memberikan keuntungan besar.

Tetapi jika eksploitasi tidak dikendalikan, keuntungan itu bisa menjadi bumerang.

Karena itu, saya ingin mengingatkan semua pihak:

Jangan hanya berpikir tentang emas yang ada di bawah tanah. Pikirkan juga ikan yang hidup di sungai.

Jangan hanya menghitung hasil tambang. Hitung pula kerusakan yang ditinggalkannya.

Jangan hanya menjaga kepentingan investor dan pemodal. Jagalah kepentingan rakyat yang hidup dari alam.

Dan kepada pemerintah serta aparat penegak hukum, pertanyaannya sederhana:

APAKAH NEGARA MASIH MAMPU MENJAGA BUMI MADINA, ATAU KITA AKAN TERUS MENUNGGU SAMPAI REZEKI ALAM ITU BENAR-BENAR HABIS?

Karena jika hari ini kita diam, jangan salahkan generasi mendatang ketika mereka menagih pertanggungjawaban kita.

Bumi Madina bukan milik kita untuk dihabiskan. Ia adalah amanah yang harus diwariskan dalam keadaan tetap hidup.

— H. Syahrir Nasution

Bapenda Medan Buka Suara soal Polemik BPHTB: Self Assessment Bukan Berarti Bebas dari Pengawasan

admin — Mon, 31 Aug 2026 13:44:00 +0700+0700

MEDAN – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Medan akhirnya buka suara terkait polemik pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang ramai diperbincangkan di media sosial.

Kepala Bapenda Kota Medan, M. Agha Novrian, menegaskan pemungutan BPHTB di Kota Medan menggunakan sistem self assessment. Artinya, wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang sesuai ketentuan.

Namun, Agha menegaskan sistem tersebut bukan berarti wajib pajak bisa menentukan sendiri kewajiban tanpa pengawasan pemerintah daerah.
"Bapenda tetap mempunyai fungsi pelayanan, penelitian, pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan terhadap kewajiban BPHTB yang belum atau kurang dibayar," kata Agha dalam konferensi pers, Senin (31/8/2026).

Mantan Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan itu mengatakan, pengawasan tetap diperlukan untuk memastikan seluruh potensi penerimaan BPHTB masuk secara optimal ke kas daerah.

NPOPTKP Hanya Sekali, Temuan BPK Jadi Sorotan
Polemik juga menyentuh soal Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP).

Agha menjelaskan, pemberian NPOPTKP mengacu pada Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Fasilitas tersebut diberikan untuk kepemilikan pertama dan hanya dapat dinikmati sekali seumur hidup.

Penghitungan NPOPTKP, kata dia, dilakukan secara otomatis melalui aplikasi SIMPIDA BPHTB.
Meski demikian, persoalan muncul setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya wajib pajak yang memperoleh NPOPTKP lebih dari satu kali pada 2025.

"Untuk temuan tersebut, Bapenda telah menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) dan sudah dikirim kepada masing-masing wajib pajak untuk dilakukan pembayaran," ujar mantan Sekretaris Dinas Infomom Medan ini.

Temuan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa mekanisme otomatis dalam sistem tetap membutuhkan pengawasan dan verifikasi agar fasilitas pengurangan pajak tidak dimanfaatkan berulang oleh pihak yang tidak berhak.

Sertifikat PTSL Terbit, BPHTB Tetap Jadi Utang
Persoalan lain yang ditegaskan Bapenda adalah BPHTB dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Bapenda Medan meluruskan anggapan bahwa penerbitan sertifikat PTSL sebelum BPHTB dibayarkan berarti masyarakat mendapat pembebasan pajak.Tidak demikian.

Program PTSL memang memiliki ketentuan khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 6 Tahun 2018 tentang PTSL. Dalam kondisi tersebut, sertifikat dapat diterbitkan meski BPHTB belum dibayarkan, dengan mencantumkan keterangan mengenai BPHTB yang masih terutang.

Dengan kata lain, sertifikat boleh terbit lebih dulu, tetapi kewajiban BPHTB tidak otomatis gugur.
"Penerbitan sertifikat PTSL sebelum BPHTB dibayar bukan merupakan pembebasan BPHTB. Kewajiban BPHTB tetap melekat sebagai BPHTB terutang yang wajib diselesaikan oleh wajib pajak," tegas Agha.
Data PTSL 2025 Masih Diverifikasi

Untuk mengejar BPHTB yang masih terutang dari program PTSL, Bapenda Medan mengaku telah berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN), baik melalui surat maupun kunjungan langsung.

BPN juga telah menyerahkan data PTSL tahun 2025 kepada Bapenda Medan.

Namun, setelah diteliti, Bapenda menyebut data subjek dan objek pajak yang diterima belum sepenuhnya siap untuk langsung dijadikan dasar penghitungan dan penetapan BPHTB.
Data tersebut masih membutuhkan verifikasi lebih lanjut.

Bapenda juga menggandeng Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Medan untuk memastikan validitas data wajib pajak.
Agha memastikan proses pendataan dan penelusuran BPHTB terutang akan terus dilakukan.

"Bapenda Medan akan terus melakukan pengawasan, pendataan, penelitian, koordinasi, serta penagihan terhadap BPHTB yang masih terutang," katanya.

Menurutnya, langkah tersebut bukan semata-mata mengejar penerimaan pajak, tetapi juga bagian dari upaya Pemerintah Kota Medan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus memastikan setiap kewajiban perpajakan daerah dipenuhi sesuai aturan.

Dengan demikian, pesan Bapenda Medan cukup jelas: sistem self assessment memberikan kepercayaan kepada wajib pajak, tetapi bukan cek kosong. BPHTB tetap harus dihitung dan dibayar sesuai ketentuan, sementara pemerintah daerah tetap memiliki kewenangan untuk meneliti, mengawasi, memeriksa hingga menagih kekurangan pajak. (red)

Puroloyo Kotagede

admin — Mon, 31 Aug 2026 12:09:00 +0700+0700

Puroloyo Kotagede

Ngemban dhawuh dalem Sinuwun Paku Buwono XIV. Pada hari Senin Kliwon, 31 Agustus 2026 tata cara adat di Puroloyo Kotagede. Berkenan memimpin GKR Dra Koes Moertiyah Wandansari M.Pd. Turut mendampingi GKR Putri Purnaningrum. Suasana neng ning nung nang.

Centra Puroloyo Kotagede terdiri dari bangsawan Pajang dan Mataram. Joko Tingkir atau Sultan Hadiwijaya raja Pajang. Menempati posisi paling tinggi. Pengasuh Raden Danang Sutawijaya atau Ngabehi Loring Pasar. Sejak tahun 1575 menjadi raja Mataram. Berkat didikan Sultan Hadiwijaya, Danang Sutawijaya bergelar Panembahan Senapati.

Bendara Raden Ajeng Sedhah Mirah ngobong dupa, manungku puja. Berbusana semekan kemben, jarik, gelung sanggul. Putri Pangageng Sasana Wilapa memberi daya kekuatan. Bendara Raden Ajeng Lungayu lenggah saluku juga, amemet babahan hawa sanga. Berdoa demi wilujenge Karaton Mataram Surakarta Hadiningrat.

Abdi dalem ulama membaca tahlil tahmid takbir tasbeh. Ditujukan untuk para suwarga sesepuh Mataram. Ki Juru Martani, Ki Ageng Pamanahan, Nyi Ageng Sabinah Pamanahan. Jasa mereka sungguh besar masa awal berdirinya Kraton Ngeksiganda. Sesepuh Mataram mendapat penghormatan yang amat tinggi. Pajimatan ini selalu ramai orang berziarah untuk ngalap berkah.

Panembahan Senapati didampingi dua garwa prameswari. Ratu Waskitha Jawi, putri Ki Ageng Penjawi. Adipati Pati yang turut membantu perjuangan Joko Tingkir. Ki Ageng Pemanahan dan Ki Ageng Penjawi berbesanan.

Pernikahan Panembahan Senapati dengan Ratu Waskitha Jawi melahirkan Sinuwun Prabu Hadi Hanyokro Wati. Raja Mataram yang memerintah tahun 1601 - 1613. Menikah dengan Ratu Banuwati, putri Pangeran Benawa, cucu Joko Tingkir. Menurunkan Kanjeng Sultan Agung raja Mataram tahun 1613 - 1645.

Ratu Retno Dumilah, putri Pangeran Timur atau Rangga Jumena. Bupati Madiun trah Sultan Trenggana raja Demak Bintoro. Menurunkan Pangeran Juminah, Pangeran Balitar dan Ratu Mas Balitar. Sinuwun Paku Buwono I menikah dengan Ratu Mas Balitar melahirkan Sinuwun Amangkurat Jawi. Raja Mataram yang memerintah tahun 1719 - 1726. Masa kejayaan Mataram tampil makin gemilang.

Langit biru, angkasa cerah, angin sumilir. Puroloyo Kotagede ngengreng merbawani. Selama lima abad Kraton Mataram telah menghiasi tanah Jawa. Sumbangan besar telah dianyam demi agung dan anggunnya peradaban. Jawa jiwa kang kajawi.

Jaman terus berjalan. Jejak langkah harus terarah. Hasil kerja menjadi tepa tuladha. Generasi muda baik meniru aktivitas kultural Mataram. Sambung menyambung menjadi satu. Itulah kekayaan budaya nusantara.

Jumeneng dalem Sinuwun Paku Buwono XIV tanggal 13 Nopember 2026 memberi harapan. Dinasti Mataram Surakarta mengemban tugas mulia. Tradisi mesti lestari. Kebudayaan mengokohkan kepribadian.

Kotagede, Senin Kliwon, 31 Agustus 2026.
Purwadi

Selama 23 Tahun Beramal, Haji Saiful Sediakan Ambulans Gratis untuk Kebutuhan Kemanusiaan

admin — Mon, 31 Aug 2026 09:44:00 +0700+0700

MEDAN — Pemilik Kembar Ponsel, Cafe Kembar, White Cafe, Joko Moro, Mokas, dan Arabian Market, Haji Saiful, kembali menunjukkan kepeduliannya terhadap masyarakat dengan menyediakan layanan ambulans gratis untuk keperluan kemanusiaan.

Layanan ambulans gratis tersebut telah berjalan selama kurang lebih 23 tahun. Masyarakat yang membutuhkan kendaraan ambulans untuk kepentingan kemanusiaan dapat mendatangi Kembar Ponsel, yang berlokasi di Jalan Sisingamangaraja, Medan, tepat di depan Sekolah Eria Yayasan Hj. Ani Idrus.

"Kalau ada yang membutuhkan ambulans gratis untuk keperluan kemanusiaan, dapat mendatangi Kembar Ponsel," ujar Haji Saiful yang akrab disapa Bang Haji Iful kepada wartawan, kemarin.

Menurutnya, fasilitas ambulans tersebut diberikan secara cuma-cuma sebagai bentuk amal dan kepedulian kepada sesama. Tidak hanya kendaraan, biaya bahan bakar minyak (BBM) juga ditanggung secara pribadi.

"Mobilnya free, bensin beserta driver juga saya tanggung sendiri. Kalau tidak ada driver, bisa kita fasilitasi," ungkapnya.

Haji Saiful berharap keberadaan ambulans gratis ini dapat terus memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan, khususnya dalam kondisi darurat dan berbagai keperluan kemanusiaan.
Program tersebut menjadi salah satu bentuk kepedulian sosial yang telah dijalankannya secara konsisten selama lebih dari dua dekade.
"Syukron," tutup Bang Haji Iful.red