https://www.halomedan.com/ Halo Medan | Berani Tampil Beda Tue, 07 Apr 2026 04:47:05 +0700+0700 id-ID RUPS Bank Sumut 2026: Pemda Perkuat Modal, Bank Sumut Siap Akselerasi Peran sebagai Motor Ekonomi Daerah Mon, 06 Apr 2026 22:06:00 +0700+0700
Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, menyampaikan bahwa dari enam agenda RUPS, salah satu keputusan kunci adalah pengalokasian kembali 15 persen dividen sebagai tambahan setoran modal oleh seluruh pemerintah daerah pemegang saham. Selain itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara turut melakukan penambahan modal sebesar Rp100 miliar, disusul Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan sebesar Rp70 miliar.

"Ini adalah bentuk nyata komitmen bersama untuk memperkuat Bank Sumut sebagai instrumen strategis pembangunan daerah. Dari dividen yang dibagikan, 15 persen kami kembalikan sebagai setoran modal, dan kami dari provinsi juga menambah Rp100 miliar," ujar Bobby.

Menurutnya, langkah ini akan semakin memperkokoh struktur permodalan Bank Sumut yang saat ini telah mencapai sekitar Rp5,4 triliun. Penguatan ini menjadi kunci dalam mendorong transformasi Bank Sumut naik kelas dari KBMI I ke KBMI II, sekaligus memenuhi target regulator menuju modal inti Rp6 triliun pada 2029.

"Masih diperlukan sekitar Rp800 miliar lagi, dan ini akan kita capai melalui sinergi seluruh pemerintah daerah. Bank Sumut harus tumbuh lebih kuat agar mampu memberikan kontribusi yang lebih besar bagi perekonomian daerah," tegasnya.

Direktur Utama PT Bank Sumut (Perseroda), Heru Mardiansyah, menegaskan bahwa hasil RUPS ini menjadi turning point penting dalam memperkuat fundamental bisnis dan meningkatkan daya saing Bank Sumut di industri perbankan nasional.

"Keputusan strategis ini mencerminkan kepercayaan dan komitmen kuat para pemegang saham terhadap kinerja Bank Sumut. Penguatan modal tidak hanya meningkatkan kapasitas usaha, tetapi juga secara langsung meningkatkan nilai investasi pemerintah daerah sebagai pemegang saham," ujar Heru.

Ia menambahkan, tambahan modal akan difokuskan untuk memperbesar kapasitas intermediasi, khususnya dalam pembiayaan sektor produktif dan program prioritas pemerintah daerah, sehingga Bank Sumut semakin optimal menjalankan perannya sebagai katalis pertumbuhan ekonomi regional.

"Dengan dukungan pemegang saham, kami akan memperkuat penghimpunan dana murah, memperluas inovasi layanan, serta menghadirkan produk yang semakin relevan dengan kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha di daerah," jelasnya.

Heru juga menegaskan bahwa Bank Sumut akan terus mengedepankan prinsip pertumbuhan yang sehat, berkelanjutan, dan inklusif, sejalan dengan visi menjadi bank andalan daerah yang mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Kami optimistis, dengan sinergi yang solid antara manajemen dan seluruh pemegang saham, target penguatan modal inti sesuai ketentuan regulator dapat tercapai tepat waktu. Ini menjadi fondasi penting bagi Bank Sumut untuk melangkah lebih agresif, adaptif, dan kompetitif ke depan," tutup Heru.rek]]> https://www.halomedan.com/ekbis/65350/rups-bank-sumut-2026-pemda-perkuat-modal-bank-sumut-siap-akselerasi-peran-sebagai-motor-ekonomi-daerah/ Beri Hunian Yang Lebih Layak, Wakil Wali Kota Medan Sarankan Apersi Bangun Rumah Susun Bagi Warga Pinggiran Sungai Mon, 06 Apr 2026 20:17:00 +0700+0700
Wakil Wali Kota Medan, H. Zakiyuddin Harahap memiliki gagasan dalam memberikan hunian yang lebih layak bagi warga yang bermukim di pinggiran sungai. Menurutnya, pembangunan rumah susun (rusun) untuk merelokasi warga yang selama ini menetap di kawasan rawan itu menjadi salah satu alternatif

Hal tersebut terungkap saat Zakiyuddin menerima audiensi dari DPD Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Sumut, di ruang khusus Wakil Wali Kota Medan, Senin (6/4/2026).

Zakiyuddin mengatakan DPD Apersi memiliki peran dalam membantu masyarakat memiliki rumah subsidi. Namun ia berharap fokus ke depan tidak hanya pada rumah tapak, melainkan juga hunian vertikal seperti rumah susun.

"Saya sangat setuju adanya rusun. Ini solusi agar masyarakat yang tinggal di pinggiran sungai, maupun rel kereta api bisa pindah ke hunian yang jauh lebih layak," kata Zakiyuddin,"

Selain bertujuan memberikan hunian yang lebih layak bagi masyarakat, langkah ini juga membantu pemerintah untuk memudahkan melakukan normalisasi sungai guna mengatasi terjadinya banjir.

Merespons usulan tersebut, Ketua Apersi Sumut, HM Yulius menyatakan dukungannya. Menurutnya, rusun merupakan jawaban konkret untuk menyediakan hunian murah di tengah keterbatasan lahan perkotaan tanpa mengesampingkan standar kelayakan huni.

​"Kami sependapat. Rusun sangat membantu masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki hunian yang terjangkau namun tetap berkualitas," ungkap Yulius, didampingi Husen dan pengurus lainya.

Selain membahas mengenai rusun, dalam audiensi itu Yulius juga mengundang Wakil Wali Kota Medan untuk berkenan hadir dalam acara halal bi halal yang akan digelar pada Kamis (9/4) di Gedung Andaliman.

"Ini adalah agenda rutin kami untuk menjaga kekompakan pengurus. Selain ramah tamah, kami juga akan menggelar diskusi bersama seluruh pengurus, kami sangat berharap bapak Wakil Wali Kota berkenan hadir dalam acara tersebut,"harapnya.rel]]> https://www.halomedan.com/kota/65349/beri-hunian-yang-lebih-layak-wakil-wali-kota-medan-sarankan-apersi-bangun-rumah-susun-bagi-warga-pinggiran-sungai/ Doa Bersama Jadi Awal Transformasi Digital dan Renovasi Mustaka Seskoad Mon, 06 Apr 2026 20:01:00 +0700+0700
Acara doa bersama tersebut turut dihadiri oleh Komandan Seskoad Mayjen TNI Dr. Agustinus Purboyo, S.I.P., M.Tr. (Han)., Wadan Seskoad, para Pejabat Utama, serta para Kadep Seskoad sebagai wujud kebersamaan dalam mendukung peningkatan sarana pendidikan.

Doa bersama ini menjadi langkah awal dalam pelaksanaan renovasi sekaligus transformasi digital Mustaka Seskoad, yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas fasilitas serta mendukung proses pembelajaran yang lebih modern dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh rangkaian proses renovasi dan transformasi digital dapat berjalan dengan lancar serta memberikan manfaat optimal bagi seluruh civitas Seskoad dalam mendukung pelaksanaan tugas ke depan. Penseskoad.rel

]]> https://www.halomedan.com/news/65348/doa-bersama-jadi-awal-transformasi-digital-dan-renovasi-mustaka-seskoad/ Komandan Seskoad Tinjau Trauma Healing hingga Renovasi Fasilitas di KKL Wilhan Cisarua Mon, 06 Apr 2026 19:45:00 +0700+0700 Bandung Barat— Komandan Seskoad Mayjen TNI Dr. Agustinus Purboyo, S.I.P., M.Tr. (Han). meninjau kegiatan KKL Wilayah Pertahanan (Wilhan) Pasis Dikreg LXVII Seskoad TA 2026 di Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat.

Dalam peninjauan tersebut, Komandan Seskoad melihat langsung pelaksanaan trauma _healing_ di kantor desa pasir langu, melaksanakan doorstop bersama awak media, serta meninjau kegiatan fisik berupa renovasi mushola, pembangunan MCK, dan pembuatan sumur bor yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

Kegiatan KKL Wilhan mengusung tema "Sinergitas Komponen Bangsa dalam Penanggulangan Bencana Guna Memperkuat Ketahanan Nasional", sebagai bagian dari upaya meningkatkan kemampuan Pasis dalam memahami dan mengimplementasikan pembinaan teritorial di lapangan.

Melalui kegiatan ini, diharapkan para Pasis mampu mengembangkan pemikiran strategis serta memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat dalam mendukung ketahanan wilayah. Penseskoad]]> https://www.halomedan.com/Berita/65347/komandan-seskoad-tinjau-trauma-healing-hingga-renovasi-fasilitas-di-kkl-wilhan-cisarua/ Silaturahmi CEO Sumut24 Group dengan Pimpinan Prima TPK dan BNCT, Apresiasi Layanan Container Berbasis Digital Mon, 06 Apr 2026 17:04:00 +0700+0700 CEO Rianto SH MH melakukan silaturahmi dengan Direktur Utama PT Prima Terminal Petikemas yang juga President Director PT Belawan New Container Terminal, Hanny Uktolsey. Pertemuan tersebut turut didampingi GM BNCT Charles serta Corporate Secretary BNCT Rizki Affandi Nasution, Senin 6 April 2026.

Dalam suasana hangat pasca-Idulfitri, Rianto yang akrab disapa Anto Genk mengapresiasi kinerja BNCT di bawah kepemimpinan Hanny. Ia menilai pengelolaan sistem digital dalam pelayanan jasa kontainer di pelabuhan telah berjalan baik dan memberikan kemudahan bagi pengguna jasa.

"Kita beri apresiasi dan dukungan kepada Prima TPK dan BNCT dalam memberikan pelayanan jasa container yang profesional dan modern," ujar Anto Genk yang juga Ketua Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Sumatera Utara.

Sementara itu, Hanny Uktolsey menyampaikan terima kasih atas kunjungan tersebut yang masih dalam suasana Idulfitri. Ia juga mengungkapkan bahwa PT Prima TPK direncanakan akan dilebur dan ditargetkan rampung pada tahun ini.

Menurutnya, saat ini seluruh layanan jasa container telah menggunakan sistem online sehingga tidak lagi memerlukan pertemuan langsung dengan pengguna jasa.

"Kita tidak lagi bertemu langsung dengan pengguna jasa kontainer. Semua sudah menggunakan sistem online, sehingga proses menjadi lebih cepat dan transparan," jelasnya.

Hanny menambahkan, setiap barang yang masuk ke terminal wajib melalui pemeriksaan pihak bea cukai. Kolaborasi dengan bea cukai terus diperkuat untuk memastikan keamanan dan kelancaran arus logistik.

"Tanpa pemeriksaan dari bea cukai, barang tidak akan diterima. Selain itu, keluar masuk kontainer diawasi ketat melalui CCTV serta pengecekan lapangan secara berkala," pungkasnya.

Silaturahmi berlangsung santai dan penuh keakraban, bersama Charle dan Rizki ikut mendampingi mencerminkan sinergi positif antara insan media dan pengelola jasa kepelabuhanan. (red)

]]> https://www.halomedan.com/Berita/65346/silaturahmi-ceo-sumut24-group-dengan-pimpinan-prima-tpk-dan-bnct-apresiasi-layanan-container-berbasis-digital/ Krisis Selat Hormuz dan Momentum Indonesia Membangun Ekonomi Selat Mon, 06 Apr 2026 12:15:00 +0700+0700
Oleh : Ir. H. Abdullah Rasyid, ME
(Mahasiswa Doktoral Ilmu Pemerintahan IPDN)

JAKARTA - Satu sudut pandang geo ekonomi politik dunia kini terbuka, yaitu, kenyataan dunia gagal menjaga stabilitas Selat Hormuz akibat konflik Iran-Israel. Kenyataan yang seharusnya menjadi pemikiran keras bagi Indonesia.

Selama ini Indonesia terlalu lama memandang Selat Malaka, Selat Sunda, dan Selat Lombok hanya sebagai jalur pelayaran biasa, padahal di tengah geopolitik yang makin tidak pasti, selat-selat tersebut bisa menjadi sumber kekuatan ekonomi nasional yang luar biasa besar.

Ketika Selat Hormuz terganggu, sekitar 20-25 persen perdagangan minyak dunia dan sekitar 20 persen perdagangan LNG global ikut tersendat. Jalur sempit itu setiap harinya menyalurkan sekitar 20 juta barel minyak, sehingga gangguan kecil saja langsung memicu lonjakan harga energi, biaya logistik, dan inflasi global.

Bagi Indonesia, dampaknya terasa sangat nyata karena sebagian impor minyak nasional masih terkait dengan jalur tersebut. Bahkan, pemerintah mulai mengalihkan sebagian impor minyak ke Amerika Serikat untuk menghindari gangguan distribusi dari Timur Tengah.

Namun di balik ancaman itu, sebenarnya ada peluang besar yang selama ini belum benar-benar dimanfaatkan Indonesia. Jika Selat Hormuz terganggu, maka sebagian besar arus kapal tanker dan logistik dunia akan mencari jalur alternatif yang lebih aman.

Dalam konteks Asia, Selat Malaka menjadi pilihan paling logis karena merupakan salah satu jalur perdagangan tersibuk di dunia dengan sekitar 60.000-90.000 kapal melintas setiap tahun, bahkan sejumlah estimasi terbaru menyebut angka itu dapat mencapai sekitar 85.000 kapal per tahun.

Sayangnya, selama ini Indonesia lebih banyak menjadi "penonton" dalam lalu lintas ekonomi tersebut. Kapal-kapal asing hanya melintas, menghasilkan polusi, meningkatkan risiko tabrakan dan tumpahan minyak, tetapi kontribusi ekonominya terhadap Indonesia masih sangat kecil. Sebagian besar keuntungan justru dinikmati pelabuhan dan pusat logistik di negara lain seperti Singapura.

Di sinilah konsep "ekonomi selat" menjadi penting. Indonesia tidak perlu melanggar hukum laut internasional dengan menarik pungutan wajib atas kapal yang melintas. Sebaliknya, Indonesia bisa mengembangkan berbagai layanan sukarela bernilai tambah tinggi. Misalnya, penyediaan bunkering atau pengisian bahan bakar kapal secara cepat, perawatan kapal darurat, jasa logistik, pusat pergudangan, pilotage, layanan Vessel Traffic Service (VTS) digital, jasa evakuasi, serta layanan lingkungan seperti penanganan tumpahan minyak dan limbah kapal.

Konsep ini sebenarnya bukan hal baru. Turki berhasil memanfaatkan posisi strategisnya di Selat Bosporus dengan membangun berbagai layanan maritim bernilai tinggi di tengah meningkatnya tensitivitas geopolitik. Indonesia bisa mengadopsi model serupa, tetapi dengan skala yang jauh lebih besar karena Selat Malaka memiliki volume perdagangan global yang lebih tinggi. Jika dikelola serius, tambahan nilai ekonomi saat terjadi gangguan global dapat mencapai miliaran dolar AS hanya dari layanan maritim tambahan.

Indonesia juga harus berhati-hati agar tidak mengambil pendekatan yang salah. Ancaman Iran menutup Selat Hormuz menunjukkan bagaimana choke point bisa dipakai sebagai alat tawar politik dan ekonomi. Tetapi Indonesia tidak bisa meniru model tersebut secara mentah karena Selat Malaka tunduk pada rezim transit internasional di bawah hukum laut. Pendekatan pungutan wajib atau pembatasan sepihak justru berisiko memicu konflik diplomatik dan tuduhan melanggar kebebasan navigasi internasional.

Karena itu, strategi yang paling realistis adalah memperkuat implementasi Pasal 43 UNCLOS melalui kerja sama tripartit Indonesia-Malaysia-Singapura. Pasal ini memungkinkan negara pantai dan negara pengguna selat bekerja sama membiayai keselamatan navigasi, perlindungan lingkungan, dan pengelolaan risiko maritim.

Selat Malaka bahkan menjadi contoh paling nyata implementasi Pasal 43 melalui Cooperative Mechanism yang dibentuk sejak 2007. Artinya, Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat untuk meminta partisipasi negara-negara pengguna seperti China, Jepang, Korea Selatan, India, Uni Eropa, hingga negara-negara Teluk dalam pembiayaan sistem navigasi, radar maritim, pengawasan digital, keamanan laut, dan perlindungan lingkungan di Selat Malaka.

Dengan kata lain, dunia ikut menanggung biaya karena mereka juga menikmati manfaatnya. Selain itu, pembangunan ekonomi selat juga bisa menjadi bagian dari strategi blue economy nasional. Investasi di pelabuhan, galangan kapal, industri perbekalan maritim, kawasan logistik, dan jasa pelayaran akan menciptakan puluhan ribu lapangan kerja baru, terutama di wilayah pesisir Sumatera, Kepulauan Riau, Batam, Dumai, Belawan, hingga Natuna.

Indonesia tidak hanya memperoleh pendapatan dari kapal yang melintas, tetapi juga membangun rantai industri maritim yang lebih dalam dan berkelanjutan.
Gangguan Selat Hormuz pada akhirnya menunjukkan satu hal penting, bahwa negara yang menguasai choke point maritim memiliki daya tawar ekonomi dan geopolitik yang jauh lebih besar dibanding negara yang hanya menjadi pasar.

Indonesia sudah memiliki modal geografis itu, tetapi belum sepenuhnya memiliki visi untuk mengubahnya menjadi kekuatan ekonomi nyata.

Jika Selat Hormuz adalah simbol bagaimana konflik bisa menghancurkan ekonomi dunia, maka Selat Malaka seharusnya menjadi simbol bagaimana Indonesia dapat membangun masa depan ekonominya.]]> https://www.halomedan.com/news/65345/krisis-selat-hormuz-dan-momentum-indonesia-membangun-ekonomi-selat/ KRI Bima Suci Tiba di Belawan, Rico Waas Siap Kenalkan Potensi Medan ke Mata Dunia Sun, 05 Apr 2026 23:03:00 +0700+0700

Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas menyambut langsung kedatangan Kapal Republik Indonesia (KRI) Bima Suci-945 yang gagah bersandar di perairan Dermaga Pelindo 104, Belawan, dalam rangka pelayaran persahabatan internasional, Asean Plus Cadet Sail (APCS) 2026, Minggu (5/4/2026).

Kehadiran sang penerus KRI Dewaruci ini menjadi simbol kehormatan yang menempatkan Medan di peta dunia.

Mengusung tema "Sailing Together for Navy Brotherhood", kegiatan ini bilang Rico Waas, menjadi wadah berkumpulnya calon-calon pemimpin Angkatan Laut dari negara-negara ASEAN serta negara sahabat lainnya (ASEAN Plus). Bahkan menurutnya ini menjadi momentum emas bagi generasi muda angkatan laut dunia untuk membangun kepercayaan (trust building) dan mempererat ikatan persaudaraan internasional di tengah dinamika maritim kawasan.

​"kami mengucapkan selamat datang di Kota Medan. Kehadiran KRI Bima Suci di perairan Belawan merupakan kehormatan besar bagi kami. Kapal ini adalah simbol persahabatan, diplomasi, dan kerja sama antarnegara yang kuat," kata Rico Waas.

Rico Waas menambahkan, bagi Pemko Medan sendiri, terpilihnya Belawan sebagai titik sandar bukan tanpa alasan, mengingat posisi strategisnya di jalur pelayaran internasional serta sebagai pintu gerbang utama maritim di wilayah Barat Indonesia. Maka dari itu, Rico Waas berkomitmen mendukung penuh kelancaran acara yang akan berlangsung dari tanggal 5 - 8 April 2026.

"Ini akan menjadi ajang bagi kami untuk memperkenalkan kekayaan budaya, potensi wisata, dan geliat UMKM Kota Medan ke mata dunia,"ujar Rico Waas.

Menutup sambutannya, Rico Waas berharap para peserta ASEAN Plus Cadet Sail 2026 dapat membawa pulang kenangan manis tentang keramahan warga Medan dan seluruh potensi yang ada di Kota Medan.

​"Kami ingin seluruh peserta mendapatkan pengalaman positif di sini. Semoga melalui kegiatan ini, potensi pariwisata dan budaya Medan semakin dikenal luas oleh dunia internasional melalui cerita-cerita para peserta saat nantinya kembali ke negara masing-masing," harapnya.rel]]> https://www.halomedan.com/news/65344/kri-bima-suci-tiba-di-belawan-rico-waas-siap-kenalkan-potensi-medan-ke-mata-dunia/ Halalbihalal Keluarga Besar Sekretariat Kabinet, Seskab Teddy: Jaga Silaturahmi dan Perkuat Kekeluargaan Sun, 05 Apr 2026 01:59:00 +0700+0700
Dalam kesempatan tersebut, Seskab Teddy menekankan pentingnya mempererat silaturahmi serta memperkuat rasa kekeluargaan di lingkungan kerja.

"Saya titip satu, di sini kita satu keluarga. Bekerja tidak hanya datang ke kantor, bekerja, kemudian pulang. Perkuatan ikatan kekeluargaan, perbanyak kawan dan bantu sebisa kita, minimal tidak mempersulit," ujar Seskab Teddy.

Selain itu, Seskab juga mengingatkan pegawai untuk menjaga kenyamanan dan ketertiban di lingkungan kerja agar aktivitas sehari-hari dapat berjalan lebih optimal.

"Saya titip, kantor ini tempat Anda bekerja, mungkin Anda lebih banyak di kantor daripada di rumah kecuali tidur, tolong dijaga dan diperhatikan. Mulai dari diri sendiri, rapikan meja Anda saat tiba dan saat akan kembali pulang," tambahnya.

Seskab Teddy pun menyampaikan apresiasi kepada seluruh pegawai Sekretariat Kabinet yang telah bekerja keras mendukung kinerja pemerintah, sekaligus mengingatkan pentingnya konsistensi dalam menerapkan transformasi budaya kerja.

Kuis Tebak Nama Presiden

Acara halalbihalal ini semakin meriah dengan kehadiran keluarga pegawai, terutama anak-anak. Seskab Teddy mengadakan kuis menarik dengan menantang putra-putri pegawai untuk menyebutkan nama-nama Presiden RI dari periode pertama hingga kedelapan.

"Saya ada kuis buat anak-anak. Tapi yang dapat hadiah nanti orang tuanya... Siapa yang bisa menyebutkan nama Presiden RI dari yang pertama sampai ke delapan?" ujar Seskab Teddy.

Anak-anak pun berebut mengangkat tangan untuk menjawab kuis tersebut. Salah satunya, Reimar, pelajar kelas 1 SD, dengan antusias maju ke depan ketika ditunjuk Seskab Teddy.

Acara halalbihalal ini menjadi momen yang hangat dan penuh keceriaan, sekaligus menegaskan nilai kebersamaan dan kekeluargaan di lingkungan Sekretariat Kabinet.red]]> https://www.halomedan.com/news/65343/halalbihalal-keluarga-besar-sekretariat-kabinet-seskab-teddy-jaga-silaturahmi-dan-perkuat-kekeluargaan/ Peringatan Hari Ginjal Sedunia, Pemko Medan Perkuat Layanan dan Fasilitas RSUD Dr. Pirngadi Sun, 05 Apr 2026 01:33:00 +0700+0700
Wakil Wali Kota Medan H. Zakiyuddin Harahap menegaskan komitmen Pemko Medan untuk membenahi fasilitas dan pelayanan rumah sakit milik pemerintah agar semakin optimal melayani masyarakat,
termasuk bagi pasien penyakit ginjal.

Hal ini disampaikannya pada Peringatan Hari Ginjal Sedunia yang digelar di Instalasi Hemodialisa RSUD Dr. Pirngadi Medan, Sabtu (4/4/2026).

Zakiyuddin mengaku memiliki kedekatan emosional dengan layanan cuci darah. Ia mengenang almarhum ibundanya yang pernah menjalani perawatan serupa di masa ketika jaminan kesehatan belum sebaik saat ini.

"Kalau melihat ruang cuci darah ini, saya teringat almarhum ibu saya. Waktu itu belum ada BPJS, biayanya sangat besar. Sekarang kita bersyukur pemerintah hadir melalui BPJS sehingga masyarakat sangat terbantu," ujarnya.

Ia menyebutkan, saat ini Instalasi Hemodialisa RSUD Dr. Pirngadi telah didukung sekitar 40 mesin yang mampu melayani hingga 80 pasien per hari. Menurutnya, kapasitas tersebut sangat membantu, terutama bagi masyarakat menengah ke bawah.

Zakiyuddin menilai fasilitas yang ada masih perlu ditingkatkan. Pemko Medan, katanya, telah menyiapkan rencana pengembangan RSUD Dr. Pirngadi secara menyeluruh, termasuk pembangunan gedung baru.

"Insyaallah dalam dua tahun ini Rumah Sakit Pirngadi akan dibangun dan akan berbeda. Akan ada gedung tujuh lantai dengan fasilitas parkir dua lantai. Kita ingin rumah sakit ini benar-benar bangkit," katanya.

Selain pembangunan fisik, ia juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan sebagai prioritas utama. Menurutnya, pelayanan yang humanis menjadi kunci utama dalam proses penyembuhan pasien.

"Anggap pasien itu keluarga kita sendiri. Kalau kita sambut dengan baik, itu sudah separuh dari kesembuhan. Tapi kalau datang sudah disambut dengan wajah masam, itu justru menambah sakit," tegasnya.

Zakiyuddin juga menyoroti masih tingginya kebutuhan layanan kesehatan di Kota Medan. Ia mengungkapkan, permintaan kamar rawat inap masih tinggi, bahkan kerap menerima langsung permintaan bantuan dari masyarakat.

Karena itu, Pemko Medan akan menambah kapasitas tempat tidur, termasuk untuk pasien BPJS. Saat ini, RSUD Dr. Pirngadi baru memiliki sekitar 130 tempat tidur yang diperuntukkan bagi pasien BPJS.

Di sisi lain, ia memastikan Pemko Medan juga terus meningkatkan fasilitas penunjang, seperti kehadiran alat medis baru, termasuk CT Scan dan layanan laboratorium.

Zakiyuddin turut mengajak seluruh tenaga kesehatan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan menjaga kebersihan rumah sakit agar kepercayaan masyarakat semakin meningkat.

"Bangunan boleh bagus, alat boleh canggih, tapi kalau pelayanan tidak baik, itu tidak ada artinya. Jadi kita benahi dulu pelayanannya," ujarnya di hadapan Plt. Direktur Utama RSUD Dr. Pirngadi Medan Mardohar Tambunan.

Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga kesehatan sejak dini serta memanfaatkan program Universal Health Coverage (UHC) yang memudahkan masyarakat berobat cukup dengan menggunakan KTP.

"Sekarang dengan KTP saja masyarakat sudah bisa berobat. Ini harus kita syukuri. Harapan kita ke depan, layanan kesehatan bisa semakin baik dan menjangkau seluruh masyarakat," pungkasnya.r]]> https://www.halomedan.com/kota/65342/peringatan-hari-ginjal-sedunia-pemko-medan-perkuat-layanan-dan-fasilitas-rsud-dr-pirngadi/ Indonesia Kehilangan Putra Terbaik, Tiga Prajurit TNI Gugur di Lebanon Sun, 05 Apr 2026 01:27:00 +0700+0700 Indonesia kembali berduka. Tiga prajurit terbaik Tentara Nasional Indonesia (TNI) gugur dalam menjalankan tugas mulia sebagai bagian dari pasukan perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Lebanon. Kepergian mereka menjadi kehilangan besar, tidak hanya bagi keluarga dan institusi TNI, tetapi juga bagi seluruh rakyat Indonesia.

Ketiga prajurit yang gugur adalah:

Mayor Inf. (Anumerta) Zulmi Aditya Iskandar
Serka (Anumerta) M. Nur Ichwan
Kopda (Anumerta) Farizal Rhomadhon

Mereka mengemban amanah negara untuk menjaga stabilitas dan perdamaian dunia, sebuah tugas yang penuh risiko dan pengorbanan. Dedikasi dan keberanian mereka menjadi bukti nyata komitmen Indonesia dalam menciptakan perdamaian global.

Seluruh rakyat Indonesia mengecam keras setiap tindakan keji yang merusak perdamaian dan menyebabkan gugurnya para prajurit penjaga perdamaian. Serangan terhadap pasukan perdamaian merupakan pelanggaran serius terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan hukum internasional.

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dalam pernyataannya menyampaikan duka cita mendalam atas gugurnya para prajurit. Beliau menegaskan bahwa negara memberikan penghormatan setinggi-tingginya atas pengabdian dan keberanian mereka dalam menjalankan misi perdamaian dunia.

"Pengorbanan para prajurit kita adalah wujud nyata komitmen Indonesia terhadap perdamaian dunia. Negara akan selalu hadir untuk menghormati jasa mereka dan memastikan keluarga yang ditinggalkan mendapatkan perhatian dan perlindungan," ujar Presiden.

Pemerintah bersama TNI berkomitmen untuk menjaga kehormatan para prajurit serta memastikan pengorbanan mereka tidak pernah dilupakan. Negara juga akan terus memperkuat peran Indonesia dalam misi perdamaian internasional.

Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa perdamaian bukanlah sesuatu yang datang dengan mudah. Dibutuhkan keberanian, pengorbanan, dan tekad yang kuat untuk menjaganya. Semangat para prajurit yang gugur harus terus hidup dalam diri setiap anak bangsa.

Mari kita lanjutkan semangat persatuan dan tekad untuk menjaga perdamaian. Tidak boleh ada ruang bagi pihak mana pun yang berusaha memecah belah kebersamaan dan kerukunan bangsa. Indonesia akan terus berdiri teguh sebagai bangsa yang cinta damai, sekaligus berani membela nilai-nilai kemanusiaan.

Selamat jalan para pahlawan. Jasa dan pengabdianmu akan selalu dikenang sepanjang masa./rel]]> https://www.halomedan.com/news/65341/indonesia-kehilangan-putra-terbaik-tiga-prajurit-tni-gugur-di-lebanon/ Preseden Kasus Amsal Sitepu dan Putusan MK Perkuat Uji Keadilan Perkara dr. Aris Yudhariansyah Sat, 04 Apr 2026 21:41:00 +0700+0700
MEDAN — Perkara dugaan mark-up pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) COVID-19 di Sumatera Utara kembali menjadi sorotan publik. Selain adanya disparitas temuan kerugian keuangan negara, perhatian kini semakin menguat seiring putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang menegaskan kewenangan tunggal Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dalam menetapkan kerugian negara.

Dalam perkara ini, kerugian negara disebut mencapai sekitar Rp24 miliar berdasarkan audit tim akademisi dari Universitas Tadulako. Namun, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tahun 2021 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, tidak ditemukan adanya unsur kerugian keuangan negara. Perbedaan temuan ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai konsistensi dasar pembuktian dalam perkara pidana korupsi.

Putusan terbaru Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempertegas bahwa penetapan kerugian keuangan negara secara konstitusional merupakan kewenangan eksklusif Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Dengan demikian, perhitungan dari pihak lain di luar BPK tidak memiliki kekuatan final dalam menentukan adanya kerugian negara.

Prof. Dr. Yuspar,SH.,M.Hum selaku kuasa hukum dr. Aris Yudhariansyah dan mantan Direktur HAM pada Jampidsus Kejaksaan Agung RI, menyatakan bahwa perkembangan ini menjadi landasan penting dalam menguji kembali perkara yang sedang berjalan.

"Putusan Mahkamah Konstitusi memberikan kejelasan bahwa penetapan kerugian negara tidak dapat ditafsirkan secara multi versi. Ini penting untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa preseden dalam kasus Amsal Sitepu juga menunjukkan pentingnya kehati-hatian dalam proses penyidikan, khususnya dalam memastikan seluruh prosedur berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Menurutnya, dr. Aris Yudhariansyah dalam kapasitasnya sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) memiliki keterbatasan kewenangan dalam pengambilan keputusan strategis, termasuk dalam penentuan harga dan kebijakan anggaran. Selain itu, berdasarkan fakta persidangan hingga putusan kasasi, tidak ditemukan adanya aliran dana yang menguntungkan pribadi yang bersangkutan.

Konteks pandemi COVID-19 sebagai kondisi darurat nasional juga dinilai relevan dalam menilai kebijakan yang diambil pada saat itu. Dalam situasi krisis, berbagai keputusan dilakukan secara cepat guna memenuhi kebutuhan alat kesehatan bagi masyarakat.

Saat ini, tim kuasa hukum telah mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung Republik Indonesia guna memperoleh penilaian ulang terhadap aspek hukum dan fakta, khususnya terkait dasar pembuktian kerugian negara.

Pihak kuasa hukum juga mendorong agar Komisi III DPR RI turut memberikan perhatian dalam fungsi pengawasan terhadap penegakan hukum, guna memastikan adanya konsistensi dan rasa keadilan dalam setiap proses peradilan.

Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, perkara ini dinilai menjadi momentum penting untuk menegaskan kembali prinsip objektivitas, proporsionalitas, serta kepastian hukum dalam penanganan perkara korupsi, khususnya yang terjadi dalam situasi darurat seperti pandemi.]]> https://www.halomedan.com/Berita/65340/preseden-kasus-amsal-sitepu-dan-putusan-mk-perkuat-uji-keadilan-perkara-dr-aris-yudhariansyah/ Kajatisu Harli Patut Diapresiasi Sikap Ksatria Dengan Permintaan Maaf, Riza Usty Siregar: Ini Baru Pemimpin Sat, 04 Apr 2026 19:21:00 +0700+0700
Permintaan maaf tersebut disampaikan terkait polemik penanganan kasus dugaan mark-up proyek video profil desa di Kabupaten Karo. Kasus ini sempat memicu perhatian publik, khususnya setelah proses hukum terhadap videografer Amsal Christy Sitepu dinilai menimbulkan sejumlah kejanggalan.

Amsal sebelumnya sempat menjalani penahanan dalam proses hukum tersebut. Namun, melalui putusan Pengadilan Negeri Medan, ia akhirnya dinyatakan bebas.

Dalam forum resmi tersebut, Harli Siregar menunjukkan sikap terbuka dan bertanggung jawab atas dinamika yang terjadi. Langkah ini dinilai sebagai bentuk kepemimpinan yang berani, ksatria, serta mencerminkan komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas institusi.

Sikap tersebut pun menuai apresiasi dari berbagai kalangan, termasuk tokoh pemuda Sumatera Utara, Riza Usty Siregar. Ia menilai tindakan Kajati Sumut sebagai contoh nyata kepemimpinan yang patut diteladani.

"Luar biasa. Baru kali ini kita melihat sosok pemimpin di institusi kejaksaan yang berani memberikan dukungan moral kepada bawahannya secara langsung di hadapan Komisi III DPR, meskipun dalam situasi yang tidak menguntungkan," ujar Riza kepada awak media, Sabtu (4/4/2026).

Menurutnya, langkah yang diambil Harli Siregar mencerminkan integritas serta tanggung jawab seorang pemimpin terhadap institusi yang dipimpinnya. Ia berharap sikap tersebut dapat menjadi teladan bagi para pemimpin di berbagai sektor, khususnya dalam penegakan hukum.

Riza juga menambahkan bahwa Harli Siregar berpotensi menjadi role model bagi para jaksa di Indonesia, terutama generasi muda, dalam mengambil langkah yang bijak, menenangkan situasi, serta mencegah meluasnya polemik yang dapat berdampak pada citra institusi di mata masyarakat.

"Beliau bisa jadi role model bagi jaksa yang ada di Indonesia terutama jaksa muda",Tambahnya.

Dengan adanya pernyataan terbuka ini, publik berharap ke depan institusi kejaksaan dapat semakin transparan, profesional, dan akuntabel dalam menangani setiap perkara, guna menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia.rel]]> https://www.halomedan.com/hukum/65339/kajatisu-harli-patut-diapresiasi-sikap-ksatria-dengan-permintaan-maaf-riza-usty-siregar-ini-baru-pemimpin/ Dugaan Penipuan Miliaran Rupiah Libatkan Eks Polisi dan Anggota DPRD, 34 Personel Polres Padangsidimpuan Jadi Korban Fri, 03 Apr 2026 22:41:00 +0700+0700
Kasus dugaan penipuan dan penggelapan dengan nilai kerugian mencapai miliaran rupiah yang menyeret nama tersangka Risdianto Lubis (RL) Ex Polisi bersama istrinya, Saripah Hanum (SH) yang di kabarkan anggota DPRD disalahsatu partai kota Padangsidimpuan yang kini menjadi sorotan tajam publik.

Perkara ini bukan hanya soal angka fantastis, tetapi juga menyangkut kepercayaan, integritas dan dugaan penyalahgunaan nama institusi,Kamis, 2 April 2026.

Sejak tahun 2021 hingga 2025, pasangan ini diduga menjalankan praktik yang merugikan sedikitnya 34 personel Polres Padangsidimpuan. Modus yang digunakan pun terbilang serius mulai dari dugaan pemalsuan tanda tangan hingga pencatutan nama anggota kepolisian dan perwira tinggi dalam dokumen pengajuan pinjaman ke Bank BRI.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan besar, bagaimana mungkin puluhan aparat penegak hukum justru menjadi korban dalam skema yang diduga dilakukan secara sistematis?

Di tengah sorotan tersebut, pihak Polres Padangsidimpuan menegaskan bahwa proses hukum yang berjalan telah sesuai prosedur. Kasat Reskrim Polres Padangsidimpuan, AKP H. Naibaho, SH, MH, dengan tegas membantah tudingan adanya penyidikan yang tidak sah.

"Para penyidik telah melakukan kegiatan penyelidikan dan penyidikan sesuai prosedur hukum yang berlaku," ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa pihak kepolisian tetap menghormati proses hukum yang sedang berjalan, termasuk praperadilan yang diajukan oleh pihak tersangka.

"Bahwa tentunya kita menunggu dan menghormati putusan praperadilan terhadap kasus ini," lanjutnya.

Namun di sisi lain, kritik publik terhadap tersangka terus menguat. Banyak pihak menilai bahwa jika dugaan ini terbukti, maka tindakan tersebut bukan sekadar pelanggaran hukum biasa, melainkan bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan terlebih karena melibatkan nama-nama aparat dan institusi negara.

Sorotan semakin tajam karena SH diketahui merupakan anggota DPRD Kota Padangsidimpuan periode 2024–2029. Statusnya masih aktif sebagai wakil rakyat justru memperbesar ekspektasi publik terhadap integritas dan etika.

Tak hanya itu, keterlibatannya sebagai pengelola dapur dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga memicu kontroversi. Hal ini dinilai berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, terlebih adanya aturan internal partai berlambang kan banteng yang melarang kadernya terlibat dalam proyek semacam itu.

Dari sisi hukum, pasangan tersangka berpotensi dijerat sejumlah pasal dalam KUHP, di antaranya Pasal 378 tentang penipuan, Pasal 372 tentang penggelapan, serta Pasal 263 terkait pemalsuan surat, dengan ancaman hukuman hingga enam tahun penjara.

Sementara, Belum lama ini Indonesia Anti Corruption Network (IACN) turut memberikan perhatian serius terhadap kasus ini. Koordinator IACN, Yohanes Masudede, menegaskan pentingnya transparansi dan ketegasan aparat penegak hukum.

Ia mengingatkan bahwa lambannya keterbukaan progres perkara dapat berdampak buruk terhadap kepercayaan publik.

"Lambannya keterbukaan progres perkara akan berpotensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum," ungkapnya.

Kasus ini kini bukan hanya menjadi ujian bagi aparat penegak hukum, tetapi juga cermin bagi publik dalam menilai sejauh mana integritas pejabat dan mantan aparat benar-benar dijaga.

Jika terbukti bersalah, maka publik berharap tidak ada perlakuan istimewa terhadap tersangka siapapun mereka.tel / ucok]]> https://www.halomedan.com/politik/65338/dugaan-penipuan-miliaran-rupiah-libatkan-eks-polisi-dan-anggota-dprd-34-personel-polres-padangsidimpuan-jadi-korban/ Praperadilan Kasus Penipuan Miliaran di Padangsidimpuan Disorot, Polisi Bantah Tuduhan Tak Prosedural Fri, 03 Apr 2026 22:39:00 +0700+0700
Sidang praperadilan (Prapid) yang tengah berlangsung di Pengadilan Negeri (PN) Padangsidimpuan menjadi sorotan publik, terutama setelah berbagai informasi beredar luas di media sosial. Menanggapi hal tersebut, pihak kepolisian memberikan klarifikasi untuk meluruskan isu yang berkembang.

Melalui keterangan resminya, AKP H. Naibaho menyampaikan bahwa sidang praperadilan dengan nomor perkara 1/PID.PRA/2026/PN.PSP telah digelar pada Kamis, 2 April 2026.

Sidang ini berkaitan dengan laporan polisi nomor LP/B/145/IV/2025 yang dibuat pada 4 April 2025. Dalam perkara tersebut, pihak kepolisian menetapkan tersangka atas nama Saripah Hanum, yang merupakan istri dari tersangka Risdianto Lubis.

Kasus yang tengah diuji melalui praperadilan ini merupakan dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan yang disebut terjadi dalam rentang waktu cukup panjang, yakni sejak tahun 2021 hingga 2025. Yang mengejutkan, jumlah korban dalam perkara ini mencapai 34 orang, yang seluruhnya merupakan personel Polres Padangsidimpuan, dengan total kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa proses sidang praperadilan telah dimulai sejak 30 Maret 2026 dan dijadwalkan berlangsung hingga 7 April 2026. Pada tahap terbaru, persidangan telah memasuki agenda penting, yakni pemeriksaan keterangan para saksi.

Menanggapi tudingan yang beredar di media sosial terkait dugaan tindakan penyidikan yang tidak prosedural, pihak kepolisian dengan tegas membantah hal tersebut. AKP H. Naibaho menegaskan bahwa seluruh proses penyelidikan dan penyidikan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

"Penilaian yang disampaikan oleh kuasa hukum tersangka tidak benar. Penyidik telah bekerja sesuai prosedur," ujarnya.

Tak hanya itu, isu lain yang turut ramai diperbincangkan di media sosial terkait dugaan penyalahgunaan dana DIPA dan hibah Pilkada 2024 juga turut diluruskan. Menurut pihak kepolisian, hal tersebut berada di luar materi praperadilan yang sedang berjalan.

Ia menambahkan bahwa terkait isu tersebut, pihak Inspektorat Polda Sumatera Utara telah mengambil langkah tindak lanjut sesuai kewenangannya.

Di tengah berbagai spekulasi yang berkembang, kepolisian menegaskan komitmennya untuk tetap menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Putusan praperadilan nantinya akan menjadi penentu sah atau tidaknya langkah hukum yang telah dilakukan penyidik.

"Kita tunggu dan hormati putusan praperadilan ini," tutup AKP H. Naibaho.rel]]> https://www.halomedan.com/hukum/65337/praperadilan-kasus-penipuan-miliaran-di-padangsidimpuan-disorot-polisi-bantah-tuduhan-tak-prosedural/ GREAT Institute: Tiga Prajurit TNI Gugur Terkait Perang Israel dan Iran Fri, 03 Apr 2026 22:26:00 +0700+0700
Akibat insiden itu, tiga prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam misi menjaga perdamaian tesebut gugur. Ketiga personel TNI yang gugur tersebut bernama Prajurit Kepala (Praka) Farizal Rhomadhon, Kapten Inf Zulmi Aditya Iskandar, dan Sertu Muhammad Nur Ichwan.

Sedangkan lima prajurit yang mengalami luka-luka adalah Praka Rico Pramudia, Praka Bayu Prakoso, Praka Arif Kurniawan, Lettu Inf Sulthan Wirdean Maulana, serta Praka Deni Rianto.

Direktur Geopolitik GREAT Institute, Dr. Teguh Santosa, menilai langkah tersebut penting untuk mengungkap motif dan modus di balik dua kejadian terpisah yang terjadi di wilayah tersebut.

Menurut Teguh, situasi di Lebanon Selatan tidak bisa dilepaskan dari eskalasi konflik yang lebih luas di kawasan Timur Tengah, khususnya antara Israel dan Iran.

"Saya melihat ketegangan antara Israel dan Hizbullah di Lebanon Selatan ini mengikuti konflik yang sedang terjadi antara Israel dan Iran," ujar Teguh yang juga dosen Hubungan Internasional UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, Jumat, 3 April 2026.

Ia menjelaskan, sebelum konflik memanas, wilayah tempat di mana batalion Indonesia berada maupun area sekitarnya relatif dalam kondisi aman. Namun, dinamika berubah seiring meningkatnya ketegangan regional yang dipicu oleh serangan AS dan Israel ke Iran. Selanjutnya Iran dan kelompok-kelompok yang didukungnya melakukan retaliasi dan menyerang fasilitas AS dan Israel di kawasan Teluk.

"Tetapi karena ada perang dan kemudian Iran juga didukung oleh proxy-proxy yang mereka miliki, maka Israel kelihatannya merasa perlu untuk menetralisir kekuatan proxy Iran, dalam hal ini Hizbullah yang berada di selatan Lebanon," tambahnya.

Di sisi lain, Indonesia menegaskan tetap menjaga posisi objektif dan tidak terburu-buru menyalahkan pihak mana pun sebelum hasil investigasi resmi dirilis.

Pemerintah juga menolak menerima begitu saja alasan yang disampaikan pihak-pihak yang terlibat konflik, termasuk Israel, dan tetap fokus pada dorongan agar investigasi dilakukan secara independen dan transparan.

Sikap ini menegaskan komitmen Indonesia dalam menjaga prinsip hukum internasional serta perlindungan terhadap keselamatan personel dan kepentingan nasional di kawasankonflik.

"Sikap ini sudah benar," demikian Teguh. Rel]]> https://www.halomedan.com/news/65336/great-institute-tiga-prajurit-tni-gugur-terkait-perang-israel-dan-iran/ Menaker: Hubungan Industrial Harus Naik Kelas agar Pekerja Tak Tertinggal oleh AI Fri, 03 Apr 2026 22:24:00 +0700+0700 Menaker), Yassierli, mengingatkan pekerja/buruh dan pengusaha agar tidak berhenti pada hubungan industrial yang sekadar harmonis. Di tengah laju teknologi, otomasi, dan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) yang mengubah dunia kerja, hubungan industrial, kata dia, harus naik kelas menjadi transformatif agar pekerja tidak tertinggal dan perusahaan tetap mampu tumbuh.



Pesan itu disampaikan Yassierli saat membuka Musyawarah Nasional Tahun 2026 Federasi Serikat Pekerja Farmasi dan Kesehatan (FSP FARKES) KSPSI di Jakarta, Kamis (2/4/2026). Menurutnya, hubungan industrial ke depan tidak cukup hanya menjaga stabilitas atau meredam konflik, tetapi harus menjadi fondasi kolaborasi antara pekerja dan perusahaan untuk meningkatkan produktivitas sekaligus kesejahteraan.



"Hubungan industrial harus naik kelas. Tidak hanya harmonis, tetapi juga transformatif, di mana pekerja dan perusahaan menjadi mitra strategis yang tumbuh bersama," ujar Yassierli.



Ia menilai perubahan itu mendesak karena struktur pekerjaan terus bergeser seiring digitalisasi. Di sektor kesehatan dan farmasi sekalipun, perkembangan teknologi menuntut cara kerja yang lebih adaptif. Karena itu, inovasi tidak boleh berjalan sendiri tanpa perlindungan bagi pekerja.



"Ketika dunia berbicara tentang IT, otomasi, dan AI, kita harus memastikan tidak ada pekerja yang tertinggal. No one left behind. Inovasi dan produktivitas harus berjalan seiring dengan perlindungan pekerja," katanya.



Yassierli menjelaskan, hubungan industrial yang matang tidak lahir secara instan. Tahap awal dimulai dari kepatuhan terhadap regulasi ketenagakerjaan, lalu berkembang melalui komunikasi yang terbuka, konsultasi dalam pengambilan kebijakan, kerja sama dalam menyelesaikan persoalan, hingga akhirnya mencapai kolaborasi dan kemitraan strategis.



Pada tahap tertinggi itu, pekerja tidak lagi dipandang semata sebagai faktor produksi, melainkan aset strategis perusahaan. Dengan cara pandang tersebut, hubungan industrial tidak hanya berguna untuk mencegah perselisihan, tetapi juga menjadi jalan untuk memperkuat daya saing usaha dan menjaga keberlanjutan kesejahteraan pekerja.



"Mimpi saya, semua perusahaan maturitas hubungan industrialnya naik kelas. Yang dulunya tidak ada SP/SB jadi ada SP/SB. Yang tidak ada Perjanjian Kerja Bersama (PKB) jadi punya PKB. Yang sudah punya PKB tapi pasalnya masih kering, sudah ada win-win solution. Naik kelas lagi, mulai berkolaborasi, perusahaan dan pekerja menjadi mitra bersama, mereka juga concern peduli terhadap lingkungan sekitar," jelasnya.



Menurut Yassierli, peningkatan kesejahteraan pekerja juga tidak bisa dilepaskan dari produktivitas. Karena itu, hubungan industrial yang sehat harus dibangun dengan semangat saling percaya, saling mendengar, dan saling mencari solusi, bukan semata mempertentangkan kepentingan pekerja dan perusahaan.



Ia pun mendorong agar aspirasi pekerja disampaikan secara konstruktif melalui dialog sosial yang mengedepankan gotong royong, kekeluargaan, dan musyawarah mufakat. Dengan pendekatan itu, persoalan hubungan industrial diharapkan tidak berlarut-larut, tetapi bisa diselesaikan bersama secara adil dan berkelanjutan.



"Kita punya kekuatan budaya gotong royong dan musyawarah. Dengan semangat itu, persoalan hubungan industrial dapat diselesaikan bersama," ujar Yassierli.



Melalui momentum musyawarah nasional tersebut, Yassierli berharap serikat pekerja terus memperjuangkan pekerjaan yang adil dan layak, sekaligus ikut mendorong inovasi, produktivitas, dan cara kerja modern yang lebih adaptif dan efisien. Menurut dia, hubungan industrial yang transformatif menjadi salah satu kunci untuk membawa dunia kerja Indonesia lebih siap menghadapi perubahan menuju Indonesia Maju dan Indonesia Emas.

Rel]]> https://www.halomedan.com/news/65335/menaker-hubungan-industrial-harus-naik-kelas-agar-pekerja-tak-tertinggal-oleh-ai/ Pembatasan Pemakaian Gadget bagi Anak: Investasi Negara dalam Membangun Generasi Sehat dan Produktif Fri, 03 Apr 2026 13:29:00 +0700+0700 Pembatasan Pemakaian Gadget bagi Anak: Investasi Negara dalam Membangun Generasi Sehat dan Produktif

Oleh : Ir. H. Abdullah Rasyid, M.E.

Transformasi Digital dan Anak Indonesia

Perkembangan teknologi digital dalam dua dekade terakhir telah membawa perubahan signifikan dalam pola kehidupan masyarakat, termasuk dalam kehidupan anak dan remaja. Indonesia sendiri mengalami peningkatan penetrasi internet yang sangat cepat. Data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) dalam Survei Internet Indonesia 2024 menunjukkan bahwa tingkat penetrasi internet nasional telah mencapai sekitar 79,5% dari total populasi, dengan kelompok usia 13–18 tahun memiliki tingkat penggunaan internet tertinggi, yakni lebih dari 98%. Di sisi lain, survei Badan Pusat Statistik (BPS) melalui Susenas 2023 menunjukkan bahwa lebih dari 65% anak usia sekolah telah menggunakan internet melalui telepon pintar dalam aktivitas sehari-hari. Fakta ini menunjukkan bahwa akses digital telah menjadi bagian dari kehidupan anak sejak usia dini. Oleh karena itu, gagasan pemerintah untuk mendorong kebijakan pembatasan penggunaan gadget bagi anak perlu dipahami sebagai langkah strategis negara dalam memastikan bahwa transformasi digital tidak mengorbankan kesehatan dan perkembangan generasi muda.

Kewajiban Konstitusional Negara dalam Melindungi Anak

Dari perspektif hukum nasional, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi tumbuh kembang anak secara optimal. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa negara, pemerintah, dan pemerintah daerah wajib menjamin perlindungan terhadap anak agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal. Pasal 59 ayat (1) undang-undang tersebut secara khusus mengatur bahwa pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan khusus kepada anak dari berbagai ancaman yang dapat mengganggu perkembangan fisik maupun mentalnya. Dalam konteks era digital, paparan konten negatif, kecanduan permainan daring (gaming disorder), hingga risiko cyberbullying telah menjadi ancaman baru bagi perkembangan psikologis anak. Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan bahwa laporan kasus terkait perundungan di ruang digital terus meningkat setiap tahunnya, terutama pada kelompok usia sekolah menengah. Dengan demikian, kebijakan pembatasan penggunaan gadget bukanlah bentuk pembatasan kebebasan, melainkan bagian dari tanggung jawab negara dalam menjamin hak anak untuk tumbuh secara sehat dan aman.

Peringatan Lembaga Internasional tentang Dampak Gadget

Berbagai lembaga internasional juga telah memberikan peringatan terkait dampak penggunaan gadget yang berlebihan pada anak. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dalam pedoman Guidelines on Physical Activity, Sedentary Behaviour and Sleep for Children Under 5 Years tahun 2019 merekomendasikan bahwa anak usia di bawah lima tahun sebaiknya tidak terpapar layar digital lebih dari satu jam per hari, sementara bayi di bawah satu tahun disarankan tidak terpapar layar sama sekali. Selain itu, laporan UNICEF "The State of the World's Children: Children in a Digital World" menyebutkan bahwa sekitar sepertiga pengguna internet di dunia adalah anak-anak, yang menjadikan kelompok ini sebagai populasi paling rentan terhadap paparan konten berbahaya, eksploitasi digital, dan kecanduan teknologi. Sejumlah studi psikologi perkembangan juga menunjukkan bahwa penggunaan layar digital lebih dari tiga hingga empat jam per hari pada anak usia sekolah berkorelasi dengan meningkatnya risiko gangguan konsentrasi, gangguan tidur, serta penurunan kemampuan interaksi sosial.

Dimensi Pendidikan: Fokus Belajar dan Ekosistem Sehat

Dari perspektif pendidikan nasional, pembatasan penggunaan gadget justru dapat memperkuat kualitas proses pembelajaran anak. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya Pasal 3, menegaskan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, berakhlak mulia, sehat, cakap, kreatif, dan bertanggung jawab. Namun dalam praktiknya, berbagai penelitian pendidikan menunjukkan bahwa penggunaan gadget yang tidak terkontrol sering kali menurunkan fokus belajar siswa. Survei Programme for International Student Assessment (PISA) OECD bahkan menunjukkan bahwa siswa yang menggunakan perangkat digital secara berlebihan di luar kebutuhan belajar cenderung memiliki tingkat konsentrasi akademik yang lebih rendah. Oleh karena itu, pengaturan waktu penggunaan gadget di lingkungan keluarga dan sekolah dapat menjadi bagian dari upaya menciptakan ekosistem belajar yang lebih sehat dan seimbang.

Aspek Kesehatan Masyarakat dan Resiko Screen Time

Pembatasan penggunaan gadget juga memiliki dimensi kesehatan masyarakat yang signifikan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melalui berbagai kampanye kesehatan digital telah mengingatkan pentingnya pengelolaan screen time pada anak untuk mencegah dampak kesehatan jangka panjang. Beberapa penelitian kesehatan anak menunjukkan bahwa penggunaan layar digital yang terlalu lama berkorelasi dengan meningkatnya risiko obesitas anak, gangguan postur tubuh, serta gangguan kesehatan mata seperti digital eye strain. Data Riskesdas (Riset Kesehatan Dasar) Kementerian Kesehatan juga menunjukkan peningkatan prevalensi gangguan penglihatan pada anak usia sekolah dalam satu dekade terakhir, yang salah satu faktor risikonya adalah paparan layar digital yang berlebihan. Dalam konteks ini, kebijakan pembatasan penggunaan gadget dapat dipandang sebagai strategi preventif dalam menjaga kesehatan fisik generasi muda.

Pengaturan Proporsional bukan Penolakan Teknologi

Penting ditegaskan bahwa kebijakan pembatasan penggunaan gadget tidak berarti menolak kemajuan teknologi digital. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya menunjukkan bahwa negara justru mendorong pemanfaatan teknologi secara bertanggung jawab dan aman. Dengan demikian, kebijakan pembatasan penggunaan gadget bagi anak harus dipahami sebagai bentuk pengaturan penggunaan teknologi secara proporsional, bukan pelarangan terhadap teknologi itu sendiri. Negara tidak sedang membatasi akses pengetahuan digital, melainkan memastikan bahwa anak memanfaatkan teknologi secara sehat, aman, dan produktif.

Investasi SDM Menuju Indonesia Emas

Pada akhirnya, dalam perspektif kebijakan publik, pembatasan penggunaan gadget bagi anak merupakan investasi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 bahkan menempatkan pembangunan kualitas manusia sebagai salah satu pilar utama menuju visi Indonesia Emas 2045. Generasi yang sehat secara mental, kuat secara sosial, dan mampu memanfaatkan teknologi secara bijak merupakan prasyarat utama bagi keberhasilan agenda pembangunan tersebut.

Strategi Bersama untuk Generasi Unggul

Dengan demikian, kebijakan pembatasan penggunaan gadget tidak dapat dipandang sekadar sebagai regulasi teknis di bidang pendidikan atau keluarga. Ia merupakan bagian dari strategi negara dalam menjaga kualitas generasi masa depan. Jika dirancang secara komprehensif—melibatkan keluarga, sekolah, pemerintah, serta ekosistem digital—kebijakan ini berpotensi menjadi fondasi penting dalam membentuk generasi Indonesia yang sehat, adaptif, dan unggul dalam menghadapi tantangan era digital.red]]> https://www.halomedan.com/profil/65334/pembatasan-pemakaian-gadget-bagi-anak-investasi-negara-dalam-membangun-generasi-sehat-dan-produktif/ Bank Sumut Gelar Manasik Haji Akbar, Perkuat Peran sebagai Mitra Perjalanan Ibadah dan Ekonomi Masyarakat Fri, 03 Apr 2026 12:59:00 +0700+0700 Bank Sumut (Perseroda) kembali menegaskan komitmennya sebagai bank daerah yang tidak hanya unggul dalam layanan keuangan, tetapi juga hadir mendampingi masyarakat dalam setiap fase kehidupan, termasuk perjalanan ibadah. Hal ini diwujudkan melalui penyelenggaraan Manasik Haji Akbar bagi nasabah Tabungan Smart IB Makbul.

Kegiatan ini menjadi bukti nyata bahwa Bank Sumut tidak sekadar menyediakan solusi finansial, tetapi juga berperan aktif dalam mempersiapkan calon jemaah haji secara menyeluruh, baik dari sisi spiritual, pengetahuan, maupun kesiapan teknis menuju Tanah Suci.

Inisiatif ini mendapat apresiasi dari berbagai pemangku kepentingan. Anggota Badan Pelaksana BPKH Bidang Manajemen Risiko, Hukum, dan Kepatuhan, Acep Riana Jayaprawira, menilai langkah Bank Sumut sebagai inovasi layanan yang memberikan nilai tambah dan belum banyak dilakukan oleh perbankan lain.

"Kami mengapresiasi Bank Sumut atas penyelenggaraan manasik ini. Ini adalah bentuk layanan yang komprehensif dan berdampak nyata bagi calon jemaah," ujarnya di Asrama Haji Medan.

Apresiasi juga disampaikan Wakil Gubernur Sumatera Utara, Surya, yang menilai kegiatan ini mencerminkan kepedulian dan peran aktif Bank Sumut dalam mendukung kesiapan masyarakat menjalankan ibadah haji.

"Bank Sumut tidak hanya memberikan kemudahan secara finansial, tetapi juga membantu membangun kesiapan spiritual. Ini adalah nilai tambah yang sangat penting," ujarnya.

Lebih lanjut, kegiatan ini menjadi wujud sinergi kuat antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, BPKH, serta pemangku kepentingan lainnya dalam menghadirkan layanan yang holistik dan berdampak bagi masyarakat.

Direktur Utama Bank Sumut, Heru Mardiansyah, menjelaskan bahwa Manasik Haji Akbar tahun ini diikuti 1.661 peserta dari total 1.807 jemaah yang telah melunasi biaya haji, yang dilaksanakan dalam dua gelombang pada 31 Maret–3 April dan 5–8 April 2026.

Peserta berasal dari berbagai daerah di Sumatera Utara, mencerminkan jangkauan layanan Bank Sumut yang luas dan inklusif. Kegiatan ini juga menjadi penyelenggaraan ke-15 sejak pertama kali digelar pada 2006 setelah sempat terhenti akibat pandemi Covid-19, sebagai bagian dari konsistensi Bank Sumut dalam memberikan nilai tambah kepada nasabah.

Sebagai bentuk apresiasi dan komitmen layanan, Bank Sumut menyediakan fasilitas lengkap, mulai dari transportasi, akomodasi, hingga dukungan penerbangan bagi jemaah dari wilayah kepulauan. Selain itu, peserta juga mendapatkan perlengkapan ibadah serta pembekalan komprehensif dari para pembimbing berpengalaman.

"Bank Sumut ingin memastikan bahwa setiap nasabah tidak hanya siap secara finansial, tetapi juga matang secara spiritual dan teknis dalam menjalankan ibadah haji," ujar Heru.

Ke depan, Bank Sumut akan terus memperkuat posisinya sebagai mitra strategis masyarakat, tidak hanya dalam layanan perbankan, tetapi juga dalam mendukung perjalanan hidup dan ibadah. Melalui inovasi produk seperti Tabungan Smart IB Makbul, Bank Sumut hadir memberikan kemudahan, kepastian, dan kenyamanan bagi masyarakat dalam merencanakan ibadah haji.

Dengan semangat "Berubah, Bertumbuh, dan Berprestasi," Bank Sumut terus melangkah sebagai bank kebanggaan masyarakat Sumatera Utara yang berkontribusi nyata dalam pembangunan daerah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.rel]]> https://www.halomedan.com/news/65333/bank-sumut-gelar-manasik-haji-akbar-perkuat-peran-sebagai-mitra-perjalanan-ibadah-dan-ekonomi-masyarakat/ Pemko Medan Dorong Penguatan RSUD Bachtiar Djafar, Penuhi Kebutuhan Dokter Spesialis Jadi Prioritas Fri, 03 Apr 2026 12:58:00 +0700+0700
Wakil Wali Kota Medan H. Zakiyuddin Harahap menegaskan komitmen Pemko Medan untuk memperkuat peran RSUD H. Bachtiar Djafar sebagai pusat layanan kesehatan di kawasan Medan Utara.

Hal itu disampaikannya usai bersilaturahmi dengan jajaran rumah sakit dan kepala puskesmas di wilayah Medan bagian Utara, Kamis (2/4/2026).

Zakiyuddin menilai keberadaan RSUD Bachtiar Djafar sangat strategis karena berada dekat dengan wilayah Kecamatan Medan Belawan, Labuhan, Deli, dan Marelan. .

"Kita berharap rumah sakit ini bisa menjadi ujung tombak kesehatan di Medan Utara," ujarnya.

Menurutnya, salah satu tantangan utama yang dihadapi saat ini adalah masih terbatasnya jumlah dokter spesialis. Karena itu, Pemko Medan akan mendorong pemerataan tenaga medis, termasuk membuka peluang kerja sama dengan dokter non-ASN melalui sistem kontrak.

"Kita harapkan dokter-dokter spesialis mau ikut berperan membantu masyarakat Medan Utara. Kalau memang kurang dari internal, bisa juga kita kontrak dari luar," katanya.

Zakiyuddin mengungkapkan, pihaknya telah mulai berkoordinasi dengan para dokter spesialis di RSUD Pirngadi untuk mendukung penguatan layanan di RSUD Bachtiar Djafar yang berlokasi di Jalan K.L Yos Sudarso, Km 18,5 Kelurahan Pekan Labuhan Kecamatan Medan Labuhan itu. Ia menekankan pentingnya keberadaan dokter spesialis yang menetap agar pelayanan berjalan optimal.

"Kita berharap dokter itu bisa stay di Bachtiar Djafar. Jangan sampai dibagi-bagi, karena kalau hanya satu dokter lalu pergi, pelayanan bisa terganggu. Idealnya ada beberapa dokter dengan spesialis yang sama," jelasnya.

Ia juga menyoroti belum optimalnya pemanfaatan sejumlah fasilitas, seperti ruang bedah yang hingga kini belum dapat digunakan secara maksimal akibat keterbatasan tenaga dokter spesialis.

"Ruang bedah ini sayang kalau tidak dimanfaatkan. Nanti akan kita bicarakan dengan Pak Wali Kota agar dokter bedah bisa diprioritaskan di sini," ujarnya.

Selain itu, Zakiyuddin mengakui bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap RSUD Bachtiar Djafar masih perlu ditingkatkan. Ia mendorong manajemen rumah sakit untuk terus membenahi fasilitas dan meningkatkan kualitas layanan agar masyarakat semakin yakin untuk berobat.

"Kepercayaan masyarakat harus kita bangun. Kalau fasilitas lengkap dan dokternya ada, masyarakat pasti datang," katanya.re

]]> https://www.halomedan.com/info/65332/pemko-medan-dorong-penguatan-rsud-bachtiar-djafar-penuhi-kebutuhan-dokter-spesialis-jadi-prioritas/ Rico Waas: Penataan Trotoar Harus Punya Perencanaan Matang, Humanis, dan Estetis*l Fri, 03 Apr 2026 12:57:00 +0700+0700 Rico Tri Putra Bayu Waas menekankan pentingnya perencanaan matang, humanis, serta pertimbangan estetika dalam penataan trotoar.

"Pembangunan Medan harus mempunyai konsep yang benar. Sekali dibangun harus bertahan lama," tekan Rico Waas saat memimpin rapat penataan trotoar di sejumlah lokasi, Kamis (2/4/2026) di rumah dinasnya.

Dalam arahannya, Rico Waas menegaskan desain trotoar tidak boleh dibuat seragam, melainkan harus menyesuaikan kondisi di lapangan dan kebutuhan tiap kawasan.

"Perencanaan itu harus menyesuaikan kondisi di lapangan. Jangan dipaksakan sama semua, tetapi lihat per blok dan sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing," ujarnya di hadapan Sekda Kota Medan Wiriya Alrahman, Plt Kepala Dinas SDABMBK Ferri Ichsan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Melvi Marlabayana, serta Plt Kepala Dinas Perhubungan Suriono.

Rico Waas juga menekankan pentingnya peran perencana dalam menyelaraskan kebutuhan masyarakat dengan desain infrastruktur yang akan dibangun. Menurutnya, pembangunan trotoar ke depan harus mengalami peningkatan kualitas.

"Jangan lagi kita bangun trotoar biasa. Skala Kota Medan harus naik, kualitasnya juga harus naik," tegas Rico Waas.

Selain itu, Wali Kota meminta agar pembangunan memperhatikan berbagai aspek, mulai dari material, sistem drainase, pencahayaan, hingga akses bagi penyandang disabilitas. Ia juga menekankan pentingnya integrasi antara jalur pejalan kaki, ruang hijau, dan fasilitas umum lainnya.

"Trotoar itu bukan sekadar jalan kaki, tetapi harus ada ruang hijau, penerangan, dan akses yang baik untuk semua, termasuk penyandang disabilitas," kata Rico Waas.

Rico Waas juga mengingatkan agar pekerjaan tidak dilakukan terburu-buru tanpa perencanaan yang matang karena dapat menimbulkan ketidaknyamanan bagi masyarakat.

"Jangan sampai kita hanya menutup jalan tanpa perencanaan yang baik. Masyarakat jadi tidak nyaman," ujarnya.

Rico Waas meminta seluruh pihak terkait merancang setiap titik pekerjaan secara detail, termasuk menyesuaikan dengan kondisi jalan yang sempit maupun kebutuhan parkir.

"Semua harus direncanakan secara detail dan disesuaikan dengan kondisi lapangan. Intinya, kita ingin hasil yang terbaik dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," pungkasnya.

Adapun ruas jalan yang direncanakan akan dilakukan penataan trotoar, antara lain Jalan HM Yamin, Jalan Zainul Arifin, Jalan Juanda, Jalan Monginsidi, Jalan Setia Budi, Jalan Masjid Raya hingga Jalan Mahkamah, serta Jalan Brigjen Katamso di kawasan Masjid Raya Al Mashun dan Istana Maimun.rel]]> https://www.halomedan.com/kota/65331/rico-waas-penataan-trotoar-harus-punya-perencanaan-matang-humanis-dan-estetisl/