https://www.halomedan.com/ Halo Medan | Berani Tampil Beda Thu, 17 Sep 2026 12:44:34 +0700+0700 id-ID KETUM GARUDA 08: Mendukung Presiden Prabowo Bongkar Tuntas dalang Konspirasi Jiwasraya, Tegakkan Hukum secara adil Tanpa Pandang Bulu untuk Rakyat Thu, 17 Sep 2026 10:10:00 +0700+0700 <![CDATA[KETUM GARUDA 08: Mendukung Presiden Prabowo Bongkar Tuntas dalang Konspirasi Jiwasraya, Tegakkan Hukum secara adil Tanpa Pandang Bulu untuk Rakyat]]> JAKARTA — Ketua Umum GARUDA 08, Syamsul Rizal, menyatakan dukungan terhadap Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan aparat penegak hukum untuk menuntaskan perkara PT Asuransi Jiwasraya (Persero) secara transparan, profesional, dan tanpa pandang bulu. Menurut Syamsul, penuntasan perkara tersebut harus diarahkan pada pengungkapan keseluruhan konstruksi tindak pidana berdasarkan alat bukti, termasuk apabila penyidikan menemukan adanya pihak lain yang merencanakan, mengendalikan, turut serta, membantu, atau memperoleh manfaat secara melawan hukum. Dukungan kepada pemerintah tidak boleh dimaknai sebagai intervensi terhadap proses peradilan, melainkan dukungan terhadap supremasi hukum dan independensi aparat penegak hukum.

Kasus Jiwasraya memiliki dasar fakta hukum yang serius. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melalui pemeriksaan investigatif terhadap pengelolaan keuangan dan dana investasi Jiwasraya periode 2008–2018 menghitung kerugian keuangan negara sebesar Rp16,81 triliun. BPK menyatakan terdapat penyimpangan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan investasi saham serta reksa dana. Data resmi tersebut memperlihatkan besarnya dampak perkara Jiwasraya terhadap keuangan negara dan menjadi salah satu alasan penting mengapa penyelesaiannya harus dilakukan secara menyeluruh berdasarkan hukum.

Syamsul Rizal menilai penegakan hukum yang menyeluruh berarti penyidik perlu mengikuti alat bukti, aliran dana, hubungan antarpihak, proses pengambilan keputusan, dan pihak yang memperoleh manfaat, sejauh masih relevan dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Istilah "membongkar konspirasi dan dalang" dalam pernyataan ini bukanlah penetapan kesalahan terhadap orang tertentu, tetapi dorongan agar aparat mengungkap apakah terdapat aktor lain atau pola kerja sama melawan hukum yang belum sepenuhnya terungkap. Prinsip praduga tidak bersalah harus tetap dijunjung: seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan proses pembuktian yang sah.

Fakta bahwa penanganan Jiwasraya mengalami perkembangan juga terlihat ketika pada 7 Februari 2025 penyidik JAM PIDSUS menetapkan IR, yang saat itu disebut sebagai mantan Kepala Biro Perasuransian Bapepam-LK periode 2006–2012, sebagai tersangka dalam pengembangan penyidikan perkara dugaan korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi Jiwasraya periode 2008–2018. Kejaksaan menyatakan penetapan tersebut dilakukan setelah pemeriksaan dikaitkan dengan alat bukti yang diperoleh penyidik. Perkembangan ini menunjukkan bahwa penyidikan perkara dapat terus berkembang apabila ditemukan alat bukti yang cukup, dengan status tersangka tetap tunduk pada asas praduga tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Syamsul juga menyatakan bahwa dorongan tersebut sejalan dengan agenda umum Presiden Prabowo mengenai penegakan hukum. Dalam pernyataan resmi kepresidenan pada 10 April 2026, Presiden menegaskan penggunaan kewenangan konstitusional untuk menegakkan hukum secara tegas tanpa pandang bulu serta meminta penguatan koordinasi aparat dan kementerian/lembaga dalam menghadapi pelanggaran yang merugikan negara. Sebelumnya, pada World Economic Forum di Davos pada Januari 2026, Presiden juga menempatkan kepastian dan keadilan hukum sebagai unsur penting supremasi hukum.

Atas dasar itu, GARUDA 08 mendorong agar penuntasan Jiwasraya tidak hanya berorientasi kepada pemidanaan, tetapi juga memperhatikan penelusuran dan pemulihan aset negara. Apabila berdasarkan bukti ditemukan aset atau hasil tindak pidana yang dapat dirampas menurut hukum, mekanisme asset tracing dan asset recovery harus dioptimalkan. Pada saat bersamaan, aparat harus memastikan bahwa proses tersebut tidak berubah menjadi penghukuman berdasarkan opini publik. Orang atau korporasi yang terbukti terlibat harus dimintai pertanggungjawaban sesuai tingkat perbuatannya, sedangkan pihak yang tidak terbukti harus memperoleh perlindungan hukum.

"GARUDA 08 mendukung Presiden Prabowo dan seluruh aparat penegak hukum untuk membongkar perkara Jiwasraya sampai terang berdasarkan fakta dan alat bukti. Apabila masih ada pihak yang terbukti menjadi pengendali, turut serta, menikmati hasil tindak pidana, atau bertanggung jawab menurut hukum, proseslah tanpa pandang bulu. Tidak boleh ada orang yang kebal hukum, tetapi juga tidak boleh ada seseorang dihukum hanya berdasarkan dugaan. Negara harus menemukan kebenaran melalui hukum, mengejar aset yang dapat dipulihkan, dan menghadirkan keadilan bagi negara serta masyarakat," tegas Ketua Umum GARUDA 08, Syamsul Rizal.]]> https://www.halomedan.com/news/66802/ketum-garuda-08-mendukung-presiden-prabowo-bongkar-tuntas-dalang-konspirasi-jiwasraya-tegakkan-hukum-secara-adil-tanpa-pandang-bulu-untuk-rakyat/ Bank Sumut Bidik Naik Kelas 2027, Media Soroti Digitalisasi dan Kedekatan dengan Dunia Usaha Thu, 17 Sep 2026 09:22:00 +0700+0700 <![CDATA[Bank Sumut Bidik Naik Kelas 2027, Media Soroti Digitalisasi dan Kedekatan dengan Dunia Usaha]]> Bank Sumut tengah menyiapkan langkah transformasi menuju target naik kelas pada 2027. Penguatan modal, digitalisasi layanan, perluasan bisnis hingga kedekatan dengan pelaku usaha menjadi sejumlah agenda yang mendapat perhatian.


Hal itu mengemuka dalam pertemuan Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary) PT Bank Sumut, Dr. Budi Anshari Nasution, SE., M.Si., Ak., CA., CMA, dengan CEO Sumut24 Group sekaligus Ketua Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Sumatera Utara, Rianto, SH., MH. atau Anto Genk, di Kantor Pusat Bank Sumut, Jalan Imam Bonjol Nomor 18, Medan, Rabu (16/9/2026) sore.


Pertemuan tersebut menjadi ruang dialog terkait arah transformasi Bank Sumut, khususnya menyangkut pelayanan, digitalisasi, pengembangan bisnis, perluasan nasabah serta peran media dalam menyampaikan informasi dan menyerap aspirasi masyarakat.


Modal Rp5,2 Triliun, Bank Sumut Kejar KBMI II


Agenda transformasi Bank Sumut tidak terlepas dari target pemerintah daerah agar bank milik daerah tersebut dapat naik kelas pada akhir 2027.


Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution sebelumnya mendorong peningkatan kualitas pelayanan, jenjang karier internal dan kinerja Bank Sumut. Dorongan itu disampaikan Bobby dalam kegiatan Semarak Fun Walk BUMD di halaman Kantor Bank Sumut, 22 Agustus 2026.


Dari sisi permodalan, Bobby pada April 2026 menyebut modal inti Bank Sumut sekitar Rp5,2 triliun. Dengan angka tersebut, masih dibutuhkan sekitar Rp800 miliar untuk mencapai Rp6 triliun sebagai ambang KBMI II.


Karena itu, penguatan modal, pengembangan produk, digitalisasi, pelayanan dan ekspansi bisnis menjadi bagian penting dari agenda transformasi perusahaan.


Namun, Budi Anshari menegaskan transformasi tidak boleh berhenti pada angka permodalan maupun perkembangan teknologi.


Menurutnya, keberhasilan transformasi harus terlihat dari perubahan kualitas layanan yang dirasakan langsung oleh nasabah.


"Transformasi harus dirasakan nasabah melalui layanan yang mudah, cepat, aman dan sesuai kebutuhan," ujar Budi.


Ia menambahkan, pemanfaatan teknologi harus tetap berjalan beriringan dengan keamanan, kenyamanan dan kepercayaan nasabah.


Kebutuhan pelaku UMKM dan dunia usaha juga dinilai perlu menjadi salah satu pertimbangan dalam pengembangan produk dan layanan Bank Sumut.
Anto Genk: Bank Sumut Harus Dekat dengan Pelaku Usaha


Dalam pertemuan tersebut, Anto Genk turut menyampaikan pandangannya mengenai pengembangan bisnis Bank Sumut.
Ia mendorong agar Bank Sumut semakin dekat dengan seluruh lapisan dunia usaha, mulai dari usaha kecil, UMKM, pengusaha menengah hingga pengusaha besar.


"Bank Sumut harus menjadi bank milik pelaku usaha bersama, bukan hanya pemerintah daerah dan ASN," kata Anto.


Menurutnya, semakin luas penggunaan layanan Bank Sumut oleh pelaku usaha, semakin terbuka pula peluang memperbesar basis bisnis sekaligus meningkatkan kontribusi terhadap perekonomian Sumatera Utara.


Pelaku usaha, lanjutnya, membutuhkan layanan perbankan yang mudah diakses, cepat, aman, kompetitif dan mampu mengikuti perkembangan teknologi.


Dorong Pendaftaran Nasabah Bisa Dilakukan dari Aplikasi


Salah satu masukan yang disampaikan Anto adalah pengembangan digital onboarding bagi calon nasabah.


Sebagai nasabah Bank Sumut, ia mengusulkan agar proses awal pendaftaran dan pembukaan rekening dapat dilakukan melalui aplikasi secara daring, dengan tetap mengikuti ketentuan verifikasi dan keamanan perbankan.


"Pendaftaran nasabah perlu bisa dimulai melalui aplikasi agar lebih cepat, mudah dan praktis," ujarnya.


Menurut Anto, layanan tersebut dapat membuka akses yang lebih luas bagi generasi muda dan pelaku usaha yang kini semakin terbiasa melakukan berbagai aktivitas melalui platform digital.


Bank Sumut Buka Diri terhadap Kritik dan Masukan
Budi Anshari yang didampingi T.M. Donny Irawan selaku Public Relation PT Bank Sumut serta staf Novi dan Jalaluddin menyambut baik masukan tersebut.
Ia menyatakan usulan pengembangan aplikasi pendaftaran nasabah secara online akan menjadi perhatian perusahaan.


Budi juga membuka ruang komunikasi yang lebih luas dengan media. Menurutnya, media bukan hanya berperan menyampaikan informasi perusahaan kepada publik, tetapi juga dapat menjadi saluran untuk menyerap aspirasi masyarakat.


"Kami terbuka terhadap kritik dan masukan. Media merupakan jembatan antara perusahaan dan masyarakat," tutur Budi.


Ia menyebut masukan masyarakat dapat menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki layanan sekaligus memastikan perkembangan Bank Sumut memberikan manfaat bagi masyarakat dan perekonomian Sumatera Utara.


"Masukan masyarakat menjadi bahan evaluasi untuk memberikan manfaat bagi Bank Sumut dan Sumatera Utara," katanya.


Menuju 2027, Transformasi Tak Cukup dengan Modal
Budi menambahkan, target transformasi menuju 2027 membutuhkan penguatan secara menyeluruh, mulai dari bisnis, sumber daya manusia, teknologi, pelayanan hingga komunikasi publik.


Sementara Anto Genk menyatakan Sumut24 Group bersama jaringan media cetak dan media online siap ikut menyampaikan informasi sekaligus memberikan kritik dan masukan terhadap perkembangan Bank Sumut.

Pertemuan tersebut sekaligus menegaskan pentingnya komunikasi antara perusahaan, media dan dunia usaha di tengah agenda transformasi Bank Sumut.


Dengan target peningkatan kelas pada 2027, tantangan Bank Sumut tidak hanya terletak pada pemenuhan kebutuhan permodalan. Lebih jauh, transformasi akan diuji melalui kemampuan menghadirkan layanan yang mudah diakses, produk yang relevan, pembiayaan yang semakin luas serta kontribusi yang lebih besar bagi perekonomian Sumatera Utara.rel

]]> https://www.halomedan.com/ekbis/66801/bank-sumut-bidik-naik-kelas-2027-media-soroti-digitalisasi-dan-kedekatan-dengan-dunia-usaha/ Ini Selengkapnya Daftar Nama 186 Pengurus DPD Golkar Sumut Periode 2026–2031 Thu, 17 Sep 2026 00:59:00 +0700+0700 <![CDATA[Ini Selengkapnya Daftar Nama 186 Pengurus DPD Golkar Sumut Periode 2026–2031]]>

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Sumatera Utara resmi menggelar rapat pleno setelah menerima Surat Keputusan (SK) kepengurusan periode 2026–2031.


Rapat berlangsung di Kantor DPD Golkar Sumut, Jalan Wahid Hasyim, Medan, Selasa (15/9/2026).

Rapat pleno dipimpin langsung oleh Ketua DPD Golkar Sumut 2026-2031, Andar Amin Harahap, didampingi Sekretaris Viktor Silaen, Bendahara Mula Rotua Siregar, serta Wakil Ketua Bidang Organisasi Rolel Harahap.

Tiga Agenda Pokok

Dalam rapat pleno tersebut, terdapat tiga agenda utama:

1. Pengenalan struktur pengurus: Sebanyak 186 orang pengurus DPD Golkar Sumut periode 2026–2031 diperkenalkan secara resmi.

2. Pembentukan panitia pelantikan: Panitia ini sekaligus menyiapkan rangkaian kegiatan pelantikan, Bimbingan Teknis (Bimtek), dan Rapat Kerja Daerah (Rakerda).

3. Pembentukan badan dan lembaga partai: Struktur kelembagaan internal diperkuat untuk mendukung program kerja organisasi.

Rangkaian Agenda Pelantikan

Ketua DPD Golkar Sumut, Andar Amin Harahap, menegaskan bahwa pelantikan mendatang akan dikemas dalam tiga kegiatan sekaligus:

1. Pelantikan Pengurus DPD Golkar Sumut 2026–2031
2. Bimbingan Teknis (Bimtek).
3. Rapat Kerja Daerah (Rakerda)

"Setelah pelaksanaan rapat pleno ini, ada beberapa agenda yang telah kita tetapkan. Pertama, pembentukan panitia pelantikan sekaligus Bimtek dan pelaksanaan Rakerda. Kedua, pembentukan badan dan lembaga di Partai Golkar, serta evaluasi beberapa Pelaksana Tugas (Plt) terkait program-program yang telah disampaikan," ujar Andar.

*Konsolidasi Hingga Akar Rumput*

Lebih lanjut, Andar menekankan pentingnya konsolidasi berjenjang hingga ke tingkat bawah.

"Harapan ke depan, kita akan melaksanakan konsolidasi mulai dari pelaksanaan Musda tingkat kabupaten, kecamatan, sampai ke tingkat desa. Itulah beberapa agenda yang telah kita putuskan," pungkasnya.

Berikut struktur kepengurusan DPD Golkar Sumut Periode 2026-2031 yang melibatkan 186 orang sebagai langkah strategis dalam mempersiapkan pemenangan Pemilu 2029 di Sumut dalam Berita Acara Rapat Tim Formatur Nomor IST-02/26-02/2026 Tertanggal 26 Februari 2026:

1. *ANDAR AMIN HARAHAP; KETUA

2. ROLEL HARAHAP; Wakil Ketua Bidang Organisasi.

3. ZULCHAIRI PAHLAWAN; Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan.

4. ERNI ARIYANTI SITORUS; Wakil Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga.

5. M SYAF LUBIS; Wakil Ketua Bidang Kerjasama Ormas.

6. DOLI SINOMBA SIREGAR; Wakil Ketua Bidang Urusan Pemerintahan dan Otonomi Daerah.

7. ZAINUDDIN PURBA; Wakil Ketua Bidang Politik.

8. HASRUL BENNY HARAHAP; Wakil Ketua Bidang Hukum.

9. IRHAM BUANA NASUTION; Wakil Ketua Bidang HAM dan Advokasi Masyarakat.

10. ABDUL RAHMAN DEDEK RAY; Wakil Ketua Bidang Pertahanan dan Keamanan.

11. MELANIE ARMELIA DESKY; Wakil Ketua Bidang Luar Negeri.

12. WARINSON SINAGA; Wakil Ketua Bidang Kajian Ideologi Pancasila.

13. APRI BUDI Wakil Ketua Bidang Komunikasi, Media dan Penggalangan Opini.

14. ASWIN PARINDURI; Wakil Ketua Bidang Penggalangan Teritorial.

15. SYAMSUL QAMAR; Wakil Ketua Bidang Penggalangan Fungsional.

16. AGUNG SATRIA SITEPU; Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Sumut-1.

17. PALACHETA SUBIES SUBIANTO Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Sumut-2.

18. MIKAIL T PARLINDUNGAN PURBA; Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Sumut-3.

19. INDRA ALAMSYAH; Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Sumut-4.

20. DHODY THAHIR; Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Sumut-5.

21. ABDI SENTOSA RITONGA Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Sumut-6.

22. MUKHLIS HARAHAP Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Sumut-7.

23. SOZANOLO NDURURU Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Sumut-8.

24. MANOHOM ARITONANG; Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Sumut-9.

25. DARMA PUTRA RANGKUTI; Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Sumut-10.

26. FRANC BERNHARD TUMANGGOR; Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Sumut-11.

27. RISKY YUNANDA SITEPU; Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Sumut-12.

28. AS SURUHENTA SEMBIRING; Wakil Ketua Bidang Sosial dan Pengabdian Masyarakat.

29. RUDI SUNTARI; Wakil Ketua Bidang Kesejahteraan Rakyat.

30. ISMA FADLY PULUNGAN; Wakil Ketua Bidang Kerohanian.

31. T BAHRUMSYAH; Wakil Ketua Bidang Pendidikan.

32. EDY SURAHMAN SINURAYA Wakil Ketua Bidang Kesehatan.

33. CHANDRA LINGGA; Wakil Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga.

34. PUTRI SUSIE MELANI DAULAY; Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan.

35. T ANDROMEDA; Wakil Ketua Bidang Seni dan Budaya.

36. DEDY ISKANDAR RANGKUTI; Wakil Ketua Bidang Investasi dan Keuangan.

37. MUCHRID NASUTION; Wakil Ketua Bidang Koperasi dan UMKM.

38. M ICHWAN HUSEIN NASUTION; Wakil Ketua Bidang Industri.

39. NAZLA KHAIRANI; Wakil Ketua Bidang Perdagangan.

40. SUSI MERY JUNITA SINAGA; Wakil Ketua Bidang Pariwisata.

41. MUHAMMAD HATTA T; Wakil Ketua Bidang Ekonomi Kreatif.

42. GABRIEL REJANA H NAINGGOLAN; Wakil Ketua Bidang Infrastruktur.

43. ALI TAMBUNAN; Wakil Ketua Bidang Perhubungan.

44. DASA MAROLOP SINAGA; Wakil Ketua Bidang Pertanahan.

45. DELPHI MASDIANA UJUNG; Wakil Ketua Bidang Permukiman dan Transmigrasi.

46. RASYID ASSAF DONGORAN Wakil Ketua Bidang Pembangunan Pedesaan.

47. DATOQ ADIL FREDDY HABERHAM; Wakil Ketua Bidang Ketenagakerjaan.

48. M FAJERI SIREGAR; Wakil Ketua Bidang Pembinaan dan Pengembangan Profesi.

49. BENTENG PANJAITAN; Wakil Ketua Bidang Pertanian.

50. LAMSAR SARAGIH; Wakil Ketua Bidang Peternakan.

51. BUDI HERIYANTO DALIMUNTHE; Wakil Ketua Bidang Kehutanan dan Perkebunan.

52. T AKHMAD THALA'A; Wakil Ketua Bidang Perikanan dan Kelautan.

53. ALFAN HR SIHOMBING; Wakil Ketua Bidang Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim.

54. ALI NAFIAH HARAHAP; Wakil Ketua Bidang Penanggulangan Bencana.

55. *VIKTOR SILAEN; SEKRETARIS*

56. MUHAMMAD ASRIL; Wakil Sekretaris Bidang Organisasi.

57. INDRA SURYA BAKTI SIMATUPANG; Wakil Sekretaris Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan.

58. ARWINDO; Wakil Sekretaris Bidang Hubungan Antar Lembaga.

59. INDRA MADA RITONGA; Wakil Sekretaris Bidang Kerjasama Ormas.

60. YURIAL ARIEF LUBIS; Wakil Sekretaris Bidang Urusan Pemerintahan dan Otonomi Daerah.

61. MUHAMMAD RIDUAN DALIMUNTHE; Wakil Sekretaris Bidang Politik.

62. FERIANSYAH NASUTION; Wakil Sekretaris Bidang Hukum.

63. AHMAD JOHARI DAMANIK; Wakil Sekretaris Bidang HAM dan Advokasi Masyarakat.

64. GANDHI PANIGORO; Wakil Sekretaris Bidang Pertahanan dan Keamanan.

65. MUHSININ CHANIAGO; Wakil Sekretaris Bidang Luar Negeri.

66. JHONI KOTO; Wakil Sekretaris Bidang Kajian Ideologi Pancasila.

67. TAUFIK HELMI SITORUS; Wakil Sekretaris Bidang Komunikasi, Media dan Penggalangan Opini.

68. ERWIN YOESOEF NASUTION; Wakil Sekretaris Bidang Penggalangan Teritorial.

69. FERDINAN LUMBAN TOBING; Wakil Sekretaris Bidang Penggalangan Fungsional.

70. PARLAUNGAN SIMANGUNSONG; Wakil Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Sumut-1.

71. TOLOPAN SILITONGA; Wakil Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Sumut-2.

72. M FAUZI IBRAHIM; Wakil Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Sumut-3.

73. ADLIN UMAR YUSRI TAMBUNAN; Wakil Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Sumut-4.

74. CHAIRUNNISA B Wakil Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Sumut-5.

75. RAJA FANNY FATAHILLA KHAMIS; Wakil Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Sumut-6.

76. DERLIANA SIREGAR; Wakil Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Sumut-7.

77. EMANUEL DAELI; Wakil Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Sumut-8.

78. BIRMA SINAGA; Wakil Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Sumut-9.

79. BOBBY CHANDRA SINAGA; Wakil Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Sumut-10.

80. SELAMAT UJUNG; Wakil Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Sumut-11.

81. M YUSUF; Wakil Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Sumut-12.

82. DESSI LESTIAWATY M; Wakil Sekretaris Bidang Sosial dan Pengabdian Masyarakat.

83. MUHAMMAD YUSUF PASARIBU; Wakil Sekretaris Bidang Kesejahteraan Rakyat.

84. AMAR TARMIZI; Wakil Sekretaris Bidang Kerohanian.

85. NUZULIATI Wakil Sekretaris Bidang Pendidikan.

86. RUDY ARIF; Wakil Sekretaris Bidang Kesehatan.

87. USMADI; Wakil Sekretaris Bidang Pemuda dan Olahraga.

88. MAYANG SARI; Wakil Sekretaris Bidang Pemberdayaan Perempuan.

89. FAUZIAH BANCHIN; Wakil Sekretaris Bidang Seni dan Budaya.

90. ALEX MARPAUNG; Wakil Sekretaris Bidang Investasi dan Keuangan.

91. ALOX DAMIANUS PINEM; Wakil Sekretaris Bidang Koperasi dan UMKM.

92. RINI UTAMA MALLYNUR; Wakil Sekretaris Bidang Industri.

93. RIANTO; Wakil Sekretaris Bidang Perdagangan.

94. DICKY SAMUEL BATUBARA; Wakil Sekretaris Bidang Pariwisata.

95. AGUNG ARIEF WIBOWO ANGKAT; Wakil Sekretaris Bidang Ekonomi Kreatif.

96. DIMAS SOFANI LUBIS; Wakil Sekretaris Bidang Infrastruktur.

97. GEMPAR NAULI HAMONANGAN NASUTION; Wakil Sekretaris Bidang Perhubungan.

98. HORAS SITOMPUL; Wakil Sekretaris Bidang Pertanahan.

99. HENDRI PALTI TAMPUBOLON; Wakil Sekretaris Bidang Permukiman dan Transmigrasi.

100. SAID BUDI SYAFRIL; Wakil Sekretaris Bidang Pembangunan Pedesaan.

101. JASRUL LUBIS; Wakil Sekretaris Bidang Ketenagakerjaan.

102. SEDARITA GINTING; Wakil Sekretaris Bidang Pembinaan dan Pengembangan Profesi.

103. MANAEK HUTASOIT; Wakil Sekretaris Bidang Pertanian.

104. RAHMAH PURBA; Wakil Sekretaris Bidang Peternakan.

105. RAZOKI LUBIS; Wakil Sekretaris Bidang Kehutanan dan Perkebunan.

106. SABAM PARULIAN PARSAORAN MANALU; Wakil Sekretaris Bidang Perikanan dan Kelautan.

107. ENDAR SUTAN LUBIS; Wakil Sekretaris Bidang Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim.

108. ARIFIN SAID RITONGA; Wakil Sekretaris Bidang Penanggulangan Bencana.

109. *MULA ROTUA SIREGAR; BENDAHARA*

110. ERIZAL; Wakil Bendahara.

111. MUHAMMAD FADLI NASUTION; Wakil Bendahara.

112. BOY ISKANDAR RANGKUTI; Wakil Bendahara.

113. M OLKO OLILA SIBA; Wakil Bendahara.

114. FONI IRIANI PALAWI; Wakil Bendahara.

115. SULFIDA EKA WAGDIANA; Wakil Bendahara.

116. MUHAMMAD FAISAL; Wakil Bendahara.

117. ROSNIDA NASUTION; Wakil Bendahara.

118. ALWI HASBI SILALAHI; Wakil Bendahara.

119. BOY ANDERSON HUTAPEA; Wakil Bendahara.

120. INDAR SAKTI TANJUNG; Wakil Bendahara.

121. ANDI ARRAHMAN SIREGAR; Wakil Bendahara.

122. SYARIFUDDIN SIREGAR; Wakil Bendahara.

123. NOVITA SARI; Wakil Bendahara.

124. LAURENTIUS DACOSTA; Wakil Bendahara.

125. RICHARD EM LINGGA; Wakil Bendahara.

126. HENDRA LESMANA ARDI; Wakil Bendahara.

127. JUNI DELFIANI PILIANG; Wakil Bendahara.

128. HARIS NASUTION; Wakil Bendahara.

129. M. MUKSIN TANJUNG; Wakil Bendahara.

130. AZHAR NASUTION; Wakil Bendahara.

131. JUANDA; Wakil Bendahara

132. GUNARTO AZIZ; Wakil Bendahara.

BIRO – BIRO

133. FACHRU ROZI; Biro Organisasi.

134. SRI AGUNG JOKO UTOMO; Biro Keanggotaan.

135. ADLIN PANJAITAN; Biro Kaderisasi.

136. YANTI MUSYAWARAH; Biro Hubungan Antar Lembaga.

137. SYARIPUDDIN PULUNGAN; Biro Kerjasama Ormas.

138. ANDO RANGKUTI; Biro Urusan Pemerintahan dan Otonomi Daerah.

139. IRSAN ARMADI; Biro Politik

140. FACHMY WAHYUDI HARAHAP; Biro Hukum.

141. FAWER FULL FANDER SIHITE; Biro HAM dan Advokasi Masyarakat.

142. ROHANI SAID; Biro Pertahanan dan Keamanan.

143. ABIDZAR AL GHIFARI SEMBIRING; Biro Luar Negeri

144. REINHART MANURUNG; Biro Kajian Ideologi Pancasila.

145. ARMAND DAULAY; Biro Komunikasi, Media dan Penggalangan Opini.

146. AMAS MUDA SIREGAR; Biro Penggalangan Teritorial.

147. ANSHARI; Biro Penggalangan Fungsional.

148. M SYAWAL LUBIS; Biro Pemenangan Pemilu Sumut-1.

149. SELVI SANDRA SAFITRI SIREGAR; Biro Pemenangan Pemilu Sumut-2.

150. PARULIAN SIREGAR; Biro Pemenangan Pemilu Sumut–3.

151. ROSDIANA; Biro Pemenangan Pemilu Sumut-4.

152. SATRIAWAN GUNTUR ZASS; Biro Pemenangan Pemilu Sumut-5.

153. T MUCHAIRAD FAUZIDDIN; Biro Pemenangan Pemilu Sumut-6.

154. HARUN AL-RASYID RANGKUTI; Biro Pemenangan Pemilu Sumut-7.

155. KHAMOZARO HALAWA; Biro Pemenangan Pemilu Sumut-8.

156. PRINS WALES TAMBUNAN; Biro Pemenangan Pemilu Sumut-9.

157. ZAINUL ARIFIN SIREGAR; Biro Pemenangan Pemilu Sumut-10.

158. AZUARSYAH TARIGAN; Biro Pemenangan Pemilu Sumut-11.

159. IRFAN AHMADI; Biro Pemenangan Pemilu Sumut-12.

160. SUMARNI; Biro Sosial dan Pengabdian Masyarakat.

161. ERNAYANI NASUTION; Biro Kesejahteraan Rakyat.

162. SUBUR HASIBUAN; Biro Kerohanian.

163. RIRIS SILALAHI; Biro Pendidikan.

164. RAHMADSYAH PUTRA SIREGAR; Biro Kesehatan.

165. WAHYU SURYA DHARMA; Biro Pemuda dan Olahraga.

166. RAHMAH AMINI SIREGAR; Biro Pemberdayaan Perempuan.

167. APRIZAL HARAHAP; Biro Seni dan Budaya.

168. RIDHO FAHREZY; Biro Investasi dan Keuangan.

169. DERMAWAN GINTING; Biro Koperasi dan UMKM.

170. FENNY SALIM; Biro Industri.

171. SUFRAN DAULAY; Biro Perdagangan

172. ANGGI RIVANSYAH SIREGAR; Biro Pariwisata.

173. RONI PRASETIA WIDI; Biro Ekonomi Kreatif.

174. R ANI SYAMSIDAH NASUTION; Biro Infrastruktur.

175. SURANTO; Biro Perhubungan.

176. SATRIA HADHI; Biro Pertanahan.

177. MUHAMMAD NASIR; Biro Permukiman dan Transmigrasi.

178. CHRYSMON WIFANDY GULTOM; Biro Pembangunan Pedesaan.

179. MASDIN EFFENDI GIRSANG; Biro Ketenagakerjaan.

180. TORUSDI SUD; Biro Pembinaan dan Pengembangan Profesi.

181. EDWAR PONTAS HARAHAP; Biro Pertanian.

182 ZURAIDA; Biro Peternakan.

183. JAMILAH; Biro Kehutanan dan Perkebunan.

184. RAMADANI DAMANIK; Biro Perikanan dan Kelautan.

185. SAM'AN LUBIS; Biro Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim.

186. BONANDA JAPATANI SIREGAR; Biro Penanggulangan Bencana. Red/ag

]]> https://www.halomedan.com/news/66800/ini-selengkapnya-daftar-nama-186-pengurus-dpd-golkar-sumut-periode-2026ndash2031/ Mada LMP Sumut Perkuat Struktur Organisasi, Tiga Lembaga Resmi Terima SK Definitif Thu, 17 Sep 2026 00:10:00 +0700+0700 <![CDATA[Mada LMP Sumut Perkuat Struktur Organisasi, Tiga Lembaga Resmi Terima SK Definitif]]>
MEDAN — Markas Daerah Laskar Merah Putih Sumatera Utara (MADA LMP Sumut) mengukuhkan kepengurusan sejumlah badan di bawah naungannya melalui penyerahan Surat Keputusan (SK) definitif. Agenda yang berlangsung di Sekretariat MADA LMP Sumut, Komplek Summer Villa, Medan Johor pada Rabu (16/9/2026) ini dihadiri ratusan kader dari pelbagai wilayah di Medan.

Proses penyerahan SK dipimpin langsung oleh Ketua MADA LMP Sumut, Rukun Sembiring, SE, yang didampingi Sekretaris Daerah Bobby O. Zulkarnain, SE, Bendahara Jaman Ginting, beserta jajaran pengurus daerah lainnya. Tiga badan organisasi yang resmi menerima SK definitif meliputi:

- Satgas Inti MADA LMP Sumut: Dipimpin oleh Salmon Depari selaku Panglima Daerah, didampingi Siman Sinulingga (Sekretaris) dan Iskandar Peranginangin (Bendahara).
- LBH MADA LMP Sumut: Diketuai oleh Dr. Ramces Pandiangan, SH., MH. selaku Direktur, dengan Sekretaris Tiopan Tarigan, SH., Bendahara Ronda G. Dame Aritonang, SH., serta jajaran tim hukum Roy Sinaga, SH.
- Macab LMP Kota Medan: Nahkoda organisasi dipercayakan kepada Hardika Yanta Sinuraya, SH. sebagai Ketua, didampingi Putra Nasution (Sekretaris) dan Robby Ginting (Bendahara).

Rukun Sembiring menjelaskan bahwa langkah ini diambil guna memperkokoh fondasi internal organisasi. Secara khusus, ia menyoroti peran LBH untuk sigap mendampingi warga maupun anggota LMP yang berhadapan dengan masalah hukum.

Menanggapi amanah tersebut, Direktur LBH MADA LMP Sumut, Dr. Ramces Pandiangan SH,.MH menegaskan kesiapan timnya dalam memberikan advokasi, konsultasi, hingga pemahaman hukum bagi publik dan kader internal, terutama masyarakat yang membutuhkan keadilan.

Di sisi lain, Sekda MADA LMP Sumut, Bobby O. Zulkarnain, mengingatkan pentingnya tata kelola administrasi yang tertib. Ia menekankan agar setiap kendala teknis di tingkat bawah disampaikan secara formal melalui mekanisme persuratan resmi. Bobby juga mengimbau Macab LMP Kota Medan untuk segera memperluas jangkauan kepengurusan hingga ke tingkat kecamatan dan kelurahan.

Menyambut arahan tersebut, Ketua Macab LMP Kota Medan, Hardika Yanta Sinuraya, menyatakan optimismenya untuk mengembangkan panji-panji LMP di seluruh penjuru Kota Medan hingga ke level akar rumput.


Silahkan pilih judulnya :


Rukun Sembiring SE Serahkan SK Definitif, Dr. Ramces Pandiangan SH,.MH Siap Pimpin LBH MADA LMP Sumut Mendampingi Masyarakat

Perkuat Organisasi, Rukun Sembiring dan Ramces Pandiangan Komit Hadirkan Advokasi Hukum Bagi Warga Sumut

Resmi Duduki Kursi Direktur LBH LMP Sumut, Ramces Pandiangan Siap Jalankan Instruksi Rukun Sembiring SE

Nahkodai LBH MADA LMP Sumut, Dr. Ramces Pandiangan Janji Kawal Masyarakat yang Terzalimi Usai Diberi SK oleh Rukun Sembiring SE

Kolaborasi Rukun Sembiring dan Ramces Pandiangan: Jadikan LBH LMP Sumut Benteng Keadilan Masyarakat.]]> https://www.halomedan.com/news/66799/mada-lmp-sumut-perkuat-struktur-organisasi-tiga-lembaga-resmi-terima-sk-definitif/ Deli Serdang Targetkan Bangun 501 Ruang Kelas Baru pada 2027 Thu, 17 Sep 2026 00:06:00 +0700+0700 <![CDATA[Deli Serdang Targetkan Bangun 501 Ruang Kelas Baru pada 2027]]>


LUBUK PAKAM – Pemerintah Kabupaten Deli Serdang menargetkan pembangunan 501 ruang kelas baru pada 2027 untuk mengatasi keterbatasan ruang belajar sekaligus menghapus sistem masuk siang di sekolah.

Target tersebut disampaikan Bupati Deli Serdang Asri Ludin Tambunan saat menerima audiensi Dewan Pendidikan Deli Serdang, Rabu (16/9/2026).

Dalam audiensi tersebut, Ketua Dewan Pendidikan Deli Serdang Harun Lubis menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi kondisi satuan pendidikan di setiap kecamatan. Selain keterbatasan ruang kelas, tata kelola komite sekolah, fasilitas pendukung pendidikan, serta apresiasi terhadap kepala sekolah yang inovatif turut disampaikan.

Dewan Pendidikan juga mendorong penguatan kapasitas dan kompetensi guru, optimalisasi CSR untuk pendidikan, serta penyediaan guru Bimbingan dan Konseling (BK) di tingkat SD.

Bupati meminta seluruh temuan tersebut ditindaklanjuti, termasuk pembenahan kepengurusan komite sekolah.

"Saya mengucapkan terima kasih atas temuan dan masukan yang diberikan. Tentunya ini akan ditindaklanjuti," tegasnya.

Ia juga akan mengkaji kebutuhan guru BK serta penguatan kapasitas guru. Menurutnya, peningkatan kualitas pendidikan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan sarana dan prasarana, tetapi juga kualitas dan kompetensi tenaga pendidik serta kepala sekolah.

"Saya setuju para guru harus meningkatkan kompetensinya. Tidak bisa bertahan pada ilmu yang sudah ada, apalagi di era teknologi saat ini," ucapnya.

Rapat turut dihadiri Kepala Dinas Pendidikan Deli Serdang Fitriyan Syukri Parinduri, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Yusuf, serta jajaran Dewan Pendidikan Deli Serdang.

]]> https://www.halomedan.com/news/66798/deli-serdang-targetkan-bangun-501-ruang-kelas-baru-pada-2027/ Dr.Ramces Pandiangan SH,.MH Terima SK Definitif dari Rukun Sembiring SE, Siap Perkuat LBH LMP Sumut Wed, 16 Sep 2026 23:30:00 +0700+0700 <![CDATA[Dr.Ramces Pandiangan SH,.MH Terima SK Definitif dari Rukun Sembiring SE, Siap Perkuat LBH LMP Sumut]]>
Kegiatan berlangsung di Sekretariat MADA LMP Sumut, Jalan Karya Wisata No. 20, Komplek Summer Villa, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Rabu (16/9/2026). Ratusan anggota LMP dari sejumlah wilayah di Kota Medan hadir menyaksikan agenda tersebut.

Penyerahan SK definitif dilakukan langsung oleh Kamada LMP Sumut Rukun Sembiring, SE, didampingi Sekda Bobby O. Zulkarnain, SE, Bendahara Jaman Ginting, Ketua Harian Thomas Sinuhaji, Asep Wahyudi bidang politik, Indra Siregar selaku Korda, Komandan Brigade MADA LMP Sumut Dimas Ambon serta jajaran pengurus MADA LMP Sumut.

Tiga struktur organisasi yang menerima SK definitif tersebut yakni Satgas Inti MADA LMP Sumut, LBH MADA LMP Sumut dan Macab LMP Kota Medan.

Untuk Satgas Inti MADA LMP Sumut, SK diberikan kepada Panglima Daerah (Pangda) Salmon Depari, didampingi Sekretaris Siman Sinulingga dan Bendahara Iskandar Peranginangin.

Sementara itu, LBH MADA LMP Sumut dipimpin Direktur Dr. Ramces Pandiangan, SH., MH., dengan Sekretaris Tiopan Tarigan, SH., Bendahara Ronda G. Dame Aritonang, SH., serta Roy Sinaga, SH.

Adapun SK definitif Macab LMP Kota Medan diberikan kepada Ketua Hardika Yanta Sinuraya, SH., Sekretaris Putra Nasution dan Bendahara Robby Ginting.

Dalam sambutannya, Rukun Sembiring mengatakan penyerahan SK definitif merupakan bagian dari penguatan struktur dan konsolidasi organisasi MADA LMP Sumut.

Ia berharap LBH MADA LMP Sumut dapat menjalankan fungsi pendampingan dan memberikan bantuan hukum kepada masyarakat maupun kader LMP yang membutuhkan.

"Diharapkan kepada LBH, apabila ada masyarakat dan seluruh kader LMP yang berkaitan dengan persoalan hukum, agar LBH MADA LMP Sumut dapat mengemban tugas tersebut secara moral," ujar Rukun.

Ramces: Siap Jalankan Amanah dan Berikan Edukasi Hukum

Direktur LBH MADA LMP Sumut, Dr. Ramces Pandiangan, SH., MH., menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepadanya bersama jajaran LBH.

Ia menyatakan kesiapan menjalankan tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan organisasi.

"Kami dari LBH siap bertanggung jawab dan mengemban tugas yang ditugaskan kepada LBH dan jajaran dengan penuh tanggung jawab," kata Ramces.

Ramces menambahkan, LBH MADA LMP Sumut ke depan akan berupaya memberikan advokasi, konsultasi serta edukasi hukum kepada masyarakat dan kader organisasi.

"Terima kasih yang setinggi-tingginya atas jabatan yang dipercayakan kepada kami. Semoga kami dapat memberikan advis hukum dan edukasi hukum di setiap kalangan serta meningkatkan peran MADA LMP Sumut, khususnya bagi masyarakat yang merasa terzalimi. Kami siap menjalankan amanah Kamada LMP Sumut," ujarnya.

Bobby: Persoalan Organisasi Harus Disampaikan Secara Administratif

Sekda Mada LMP Sumut Bobby O. Zulkarnain SE mengatakan, penyerahan SK definitif kepada tiga struktur tersebut merupakan bagian dari penataan organisasi.

Menurutnya, para penerima SK diharapkan mampu menjalankan tugas sesuai fungsi dan tanggung jawab masing-masing.

"Kami yakin dan percaya kawan-kawan yang telah menerima SK definitif tentunya sudah mengetahui cara berorganisasi dengan baik," ujar Bobby.

Ia juga mengingatkan agar setiap persoalan organisasi yang muncul di tingkat bawah disampaikan melalui mekanisme administrasi yang jelas.

"Apapun permasalahan nantinya jika ada, mari kita hadapi bersama. Jika ada permasalahan dari bawah, hendaknya disampaikan kepada kami agar secara administrasi kita mengetahui permasalahan yang dihadapi, salah satunya melalui surat-menyurat secara resmi," katanya.

Khusus kepada Macab LMP Kota Medan, Bobby berharap struktur tersebut dapat menjalankan tugas organisasi secara maksimal.

"Wajah MADA LMP Sumut adalah wajah Macab LMP Kota Medan, begitu juga sebaliknya," ujarnya.

Bobby juga mendorong Macab LMP Kota Medan untuk memperkuat struktur organisasi hingga tingkat kecamatan dan kelurahan.

Sementara kepada LBH MADA LMP Sumut, ia berharap lembaga tersebut dapat berperan dalam memberikan pendidikan dan konsultasi hukum bagi kader LMP di Sumatera Utara.

Macab Kota Medan Targetkan Penguatan Struktur hingga Basis

Ketua Macab LMP Kota Medan, Hardika Yanta Sinuraya, SH., menyatakan siap menjalankan amanah organisasi dan memperkuat keberadaan LMP di Kota Medan.

"Kami siap membesarkan Macab LMP Kota Medan. Kami akan mengibarkan bendera Laskar Merah Putih dari tingkat kecamatan sampai ke tingkat basis," ujar Hardika.

Penyerahan SK definitif tersebut sekaligus menjadi bagian dari agenda konsolidasi MADA LMP Sumut dalam memperkuat struktur organisasi dan pembagian tugas di tingkat daerah, lembaga hukum, hingga cabang.



]]> https://www.halomedan.com/news/66797/drramces-pandiangan-shmh-terima-sk-definitif-dari-rukun-sembiring-se-siap-perkuat-lbh-lmp-sumut/ Bank Sumut Bersiap Naik Kelas, Dida Tekankan Transformasi Digital dan Kritik Publik Wed, 16 Sep 2026 19:58:00 +0700+0700 <![CDATA[Bank Sumut Bersiap Naik Kelas, Dida Tekankan Transformasi Digital dan Kritik Publik]]> MEDAN | Halomedan.com

Komisaris Utama PT Bank Sumut, Firsal Dida Mutyara atau yang akrab disapa Dida, menegaskan bahwa era baru Bank Sumut harus dibangun di atas tiga fondasi utama, yakni persatuan internal, transformasi digital, dan keterbukaan terhadap kritik.

Hal itu disampaikannya Komut PT Bank Sumut, Firsal Dida Mutyara, didampingiBudi Anshari Nasution menjabat sebagai Corporate Secretary atau Sekretaris Perusahaan (Sekper) , dalam wawancara eksklusif bersama CEO Sumut24 Group sekaligus Ketua Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Sumatera Utara, Rianto SH MH atau Anto Genk, di Ruangan Komisaris Utama PT Bank Sumut, Jalan Imam Bonjol Nomor 18, Medan, Rabu (16/9/2026).


Dalam suasana wawancara yang berlangsung penuh keakraban, Dida mengajak seluruh pegawai Bank Sumut, baik di kantor pusat maupun di daerah, untuk memiliki visi dan misi yang sama sebagai satu keluarga besar.

Menurutnya, soliditas internal menjadi modal penting untuk memperkuat daya saing Bank Sumut sebagai bank kebanggaan pemerintah daerah dan masyarakat Sumatera Utara.




"Kita ini keluarga besar Bank Sumut harus punya visi dan misi yang sama, dengan semangat memajukan Bank Sumut agar mampu berkompetisi dengan berbagai perbankan nasional, khususnya di Sumatera Utara. Hal ini sesuai dengan arahan dan target Gubernur Bobby Nasution, bahwa pada tahun 2027 Bank Sumut harus naik kelas," ujar Dida.

Transformasi Digital Tak Bisa Ditunda

Dida juga menyoroti pentingnya percepatan transformasi digital di tengah perkembangan industri perbankan yang semakin kompetitif.
Menanggapi rencana peluncuran aplikasi mobile banking yang memungkinkan masyarakat membuka rekening secara digital, Dida menilai adaptasi terhadap teknologi merupakan langkah strategis yang harus dilakukan.

"Teknologi yang ada sekarang harus kita aplikasikan sehingga Bank Sumut bisa ikut berkompetisi di dunia industri perbankan saat ini," katanya.

Ia menegaskan, investasi di bidang teknologi menjadi kebutuhan penting bagi Bank Sumut untuk menghadapi perubahan perilaku konsumen dan perkembangan layanan perbankan digital.

"Tanpa investasi teknologi, saya yakin Bank Sumut akan sulit berkompetisi," tegasnya.

Media Bukan Sekadar Pemberi Kabar

Dalam kesempatan tersebut, Dida juga mengajak insan pers, nasabah, dan seluruh masyarakat Sumatera Utara untuk tidak ragu menyampaikan kritik maupun masukan terkait pelayanan Bank Sumut.

"Apa pun yang menjadi permasalahan di Bank Sumut, tolong sampaikan kepada kami, baik melalui media seperti Sumut24 Group maupun langsung dari para nasabah. Itu akan menjadi pecutan bagi kami untuk terus melakukan improvement," katanya.

Menurut Dida, kritik dan masukan dari publik dapat menjadi bahan evaluasi bagi manajemen untuk melakukan perbaikan secara berkelanjutan.

Pandangan tersebut sekaligus menempatkan media sebagai salah satu mitra strategis dalam mendorong keterbukaan dan pengawasan publik terhadap pelayanan perbankan.

Sementara itu, CEO Sumut24 Group sekaligus Ketua JMSI Sumut, Rianto SH MH, mengatakan sinergi antara media dan Bank Sumut merupakan bagian penting dalam membangun kepercayaan publik.

"Dengan adanya sinergi antara media dan Bank Sumut menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan publik.

.

Informasi yang akurat, kritik yang objektif, dan ruang komunikasi yang terbuka akan menjadi pemicu peningkatan kinerja Bank Sumut ke depan," ujar Rianto.

Ia menilai kolaborasi yang sehat antara media, nasabah, dan manajemen dapat menciptakan ruang komunikasi yang konstruktif sekaligus mendorong peningkatan kualitas pelayanan.

Kolaborasi tersebut diharapkan mampu mendorong lahirnya layanan perbankan yang semakin transparan, inovatif, dan kompetitif di tengah percepatan transformasi digital industri perbankan Indonesia.red

]]> https://www.halomedan.com/ekbis/66796/bank-sumut-bersiap-naik-kelas-dida-tekankan-transformasi-digital-dan-kritik-publik/ Tersangka Anggota DPRDSU Dhody Thahir Ditahan Polda Sumut, Dirkrimum Bilang Belum Ada Info Wed, 16 Sep 2026 18:13:00 +0700+0700 <![CDATA[Tersangka Anggota DPRDSU Dhody Thahir Ditahan Polda Sumut, Dirkrimum Bilang Belum Ada Info]]>
Anggota Fraksi Golkar DPRDSU itu ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan kasus memberikan keterangan palsu kedalam akta autentik/ penipuan dan pemalsuan surat tanah.

Kasubbid Penmas Bid Humas Polda Sumut AKBP Mangasitua Pasaribu yang dikonfirmasi Medan Pos mengakui tersangka Dhody Thahir setelah menjalani pemeriksaan akan dilakukan penahanan.

"Benar, Dhody Thahir sedang menjalani pemeriksaan di Subdit II/Harda-Bangtah Ditreskrimum Polda Sumut, setelah itu dilakukan penahanan, "ujar AKBP Mangasitua Pasaribu, Rabu (16/9). :Yang bersangkutan ditahan," kata Pasaribu.
Dirreskrimum Polda Sumut Kombes Pol Cornelis H Simanjuntak yang dikonfirmasi soal kasus hukum anggota DPRDSU Dhody Thahir tidak pernah mau memberikan keterangan.

Kembali pada Rabu (16)9) ditanya soal diamankannya tersangka Dhody Thahir, tidak mau menjawab.

Terkesan, Kombes Cornelis H Simanjuntak terlalu hati-hati atau ada upaya menutupi kasus ini.

Terkait kasus ini, Kabid Humas Kombes Ferry Walintukan yang dikonfirmasi mengatakan "Dirkrimum bilang belum ada info".

"Saya sudah tanya ke Pak Dirkrimum jawabannya belum ada info," kata Kombes Ferry Walintukan sembari memperlihatkan balasan WA di telepon selulernya, Rabu (16/8) sore

Sebelumnya, penyidik Ditreskrimsus Polda Sumut telah melayangkan surat panggilan 1 sebagai tersangka kepada Dhody Thahir. Pemanggilan pertama dilakukan pada Kamis (27/8) sekitar Pukul 10.00 wib, sesuai surat panggilan tersangka ke 1 No.S.pgl/Tsk-1/1629/VIII/Res 1.9/Ditreskrimum. Selanjutnya, panggilan ke 2 pada Senin (14/9).

Dengan penetapan tersangka No.S.Tap.tsk/166/VIII/Res 1.9/Ditreskrimum Poldasu tanggal 21 Agustus 2026.

Kemudian, surat panggilan ke 2 sebagai tersangka dilayangkan pada Rabu 9 September 2026 untuk datang pada Senin (14/9) pukul 20.00 wib, dengan surat panggilan tersangka ke 2 nomor: S.pgl/tsk 2/1629.a/IX/Res.1.9/2026/Ditreskrimum yang ditandatangani Ditreskrimum Kombes Pol Cornelis H Simanjuntak.

Sebelumnya, Kabid Humas Kombes Ferry Walintukan mengatakan apabila tidak menghadiri surat panggilan tersangka ke 2 ini, tanpa memberi alasan yang patut, wajar, maka penyidik akan menerbitkan surat perintah membawa paksa tersangka.


Diketahui, H Dhody Thahir,SE warga Komplek Bumi Asri Blok C, Kel Cinta Damai, Kec Medan Helvetia, Kota Medan, dilaporkan Muhammad Gazali Iskandar sesuai laporan Polisi No.LP/B/499/IV/2023/SPKT Polda Sumut tanggal 11 April 2023, menempatkan keterangan palsu kedalam akte autentik dan atau pemalsuan surat sebagaimana pasal 266 subsider pasal 263 UU No 1 tahun 1946 tentang KUHPidana Jo pasal 394 sub pasal 391 UU no 1 Tahun 2023.

Dalam laporan disebutkan bahwa tersangka diduga memalsukan surat tanah tempat tinggal mereka yang berada di Komplek Perumahan Pondok Alam.


Salah seorang warga, Nasa, menyatakan rasa lega dan terima kasihnya kepada pihak kepolisian, Rabu (26/8/2026). Ia menyebutkan ketenangan kini dirasakan warga setelah kasus yang bergulir sejak tahun 2023 tersebut menunjukkan perkembangan signifikan.

"Kami berterima kasih dan memberi apresiasi setinggi-tingginya kepada Polda Sumut yang telah menetapkan status tersangka kepada Bapak Dhody Thahir. Dengan adanya penetapan ini, kami merasa jauh lebih tenang karena ini berkaitan langsung dengan rumah kami," ujar Nasa.rrd]]> https://www.halomedan.com/news/66795/tersangka-anggota-dprdsu-dhody-thahir-ditahan-polda-sumut-dirkrimum-bilang-belum-ada-info/ Akses JKN Makin Luas, BPJS Kesehatan Dorong Mutu Layanan Faskes Wed, 16 Sep 2026 17:21:00 +0700+0700 <![CDATA[Akses JKN Makin Luas, BPJS Kesehatan Dorong Mutu Layanan Faskes]]>
Jakarta - BPJS Kesehatan mendorong peningkatan mutu layanan kesehatan dalam
Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang tidak hanya berorientasi pada jumlah pelayanan, tetapi juga manfaat kesehatan yang dirasakan peserta.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, melalui siaran pres kepada wartawan mengatakan, luasnya cakupan kepesertaan JKN perlu diikuti dengan peningkatan terhadap mutu yang diberikan oleh fasiltas kesehatan. Per 1
September 2026.

Dikatakan, program JKN telah memberikan perlindungan kepada sekitar 284,3 juta penduduk atau lebih dari 98,6 persen populasi Indonesia.

"Tugas kita bukan hanya memastikan masyarakat terdaftar sebagai peserta, tetapi juga menjamin bahwa ketika membutuhkan pelayanan kesehatan, mereka memperoleh layanan yang bermutu serta perlindungan dari risiko finansial," ujar Pujo dalam Pertemuan Nasional Fasilitas Kesehatan
BPJS Kesehatan Tahun 2026, Selasa (15/9).

Menurut Pujo, peningkatan pemanfaatan layanan menunjukkan semakin terbukanya akses masyarakat. Hal ini terlihat dari jumlah fasilitas kesehatan yang telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

Ia menambahkan, Per 1 September 2026, terdapat 23.816 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), 3.221 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) hingga 7.180 sarana penunjang yang telah
bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

Lebih dari itu,lanjut Pujo jumlah tersebut juga perlu diikuti dengan pelayanan yang sesuai kebutuhan medis dan memberikan hasil kesehatan yang optimal.

Tak hanya itu, sepanjang tahun 2014-2025, BPJS Kesehatan telah mengeluarkan lebih dari Rp1.279,8 triliun ke fasilitas kesehatan untuk membayar pelayanan kesehatan, sebutnya.

Menurut Pujo, itu bukanlah biaya yang sedikit. Ada banyak masyarakat yang bergantung JKN untuk berobat, apalagi jika penyakitnya berbiaya mahal atau membutuhkan waktu pengobatan panjang.

"Transformasi yang perlu kita bangun bersama adalah dari volume menuju value. Value-based care bukan tentang mengurangi pelayanan, tetapi memastikan peserta memperoleh pelayanan yang
tepat, pada waktu yang tepat, sesuai kebutuhan medis, dengan hasil kesehatan yang terbaik," kata Pujo.

Ditambahkan, upaya tersebut membutuhkan peran aktif fasilitas kesehatan Karena itu, BPJS Kesehatan memberikan penghargaan bertajuk Seva Paramahita Award 2026 kepada fasilitas kesehatan yang menunjukkan komitmen dan kinerja terbaik dalam memberikan pelayanan kepada
peserta JKN.

"Fasilitas kesehatan yang memperoleh penghargaan hari ini diharapkan bisa menjadi role model, menjadi tempat bertukar ilmu, serta ikut menyebarluaskan praktik-praktik baik dalam peningkatan
mutu, inovasi, dan akuntabilitas pelayanan JKN," ujar Pujo.

Ia menambahkan, penguatan mutu layanan juga perlu dirasakan langsung oleh peserta ketika berada di fasilitas kesehatan. Untuk itu, BPJS Kesehatan meluncurkan wajah baru Petugas BPJS. "SATU atau BPJS Siap Membantu sebagai bagian dari upaya memperkuat pengalaman," katanya.

Di sisi pembiayaan, kata Pujo BPJS Kesehatan juga memperkuat koordinasi dengan Asuransi Kesehatan Tambahan (AKT) melalui Koordinasi Antar Penyelenggara Jaminan (KAPJ).

Melalui skema ini, menurutnya peserta JKN yang memiliki AKT dapat memperoleh manfaat kenaikan kelas perawatan dengan
koordinasi pembiayaan antara BPJS Kesehatan dan AKT, sehingga peserta tidak perlu menanggung out-of-pocket di luar ketentuan. KAPJ juga mengatur koordinasi kepesertaan, sistem tagihan satu pintu, serta pembagian selisih biaya pelayanan antara BPJS Kesehatan dan AKT.

"Peluncuran wajah baru BPJS SATU serta penandatanganan kerja sama dengan Asuransi Kesehatan Tambahan menjadi bagian dari ikhtiar kita untuk semakin memperkuat pengalaman
peserta serta membangun koordinasi pembiayaan kesehatan yang lebih terintegrasi, efektif, dan
berorientasi pada kualitas," tutur Pujo.
[16/9, 17.14] Bang Isn: Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Stevanus Adrianto Passat mengatakan, perluasan akses layanan JKN perlu berjalan seimbang dengan peningkatan mutu dan keberlanjutan Program JKN.

Menurutnya, fasilitas kesehatan memiliki peran strategis karena secara langsung menentukan pengalaman peserta, sehingga pelayanan harus mudah diakses, berkualitas, aman, cepat, dan berkeadilan.

Ia menambahkan, Dewan Pengawas terus mendorong penguatan tata kelola JKN yang transparan dan akuntabel, termasuk dalam aspek kualitas layanan, kepatuhan regulasi, pengelolaan risiko, dan
perlindungan hak peserta.

Penguatan tersebut juga perlu didukung kolaborasi seluruh ekosistem
JKN, termasuk melalui koordinasi antara BPJS Kesehatan dan Asuransi Kesehatan Tambahan untuk memperkuat integrasi ekosistem kesehatan nasional.

Sementara itu, Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Kementerian Kesehatan, Maria Endang Sumiwi menjelaskan Program JKN merupakan salah satu pondasi penting dalam
pembangunan Indonesia sehingga perlu dipastikan setiap peserta memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu, aman, efisien, dan berorientasi pada kebutuhan.

Transformasi kesehatan
yang terus dijalankan juga perlu berjalan seiring dengan transformasi mutu layanan, termasuk melalui penguatan fasilitas kesehatan yang menjadi bagian penting dalam memastikan akses layanan kesehatan semakin luas dan berkualitas bagi masyarakat.

"Tidak ada sistem jaminan kesehatan yang kuat tanpa didukung fasilitas kesehatan yang kuat. Semangat gotong royong harus kita maknai sebagai kerja sama dan tanggung jawab yang jelas dari seluruh pihak, baik pemerintah, BPJS Kesehatan, fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, maupun
masyarakat," tegas Maria.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Republik Indonesia, Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, menegaskan komitmen pemerintah untuk terus memperkuat Program Jaminan
Kesehatan Nasional (JKN) agar mampu memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan.

Menurutnya, JKN merupakan wujud nyata gotong royong bangsa dalam
memberikan perlindungan kesehatan bagi seluruh masyarakat.

"Untuk menjaga keberlanjutan dan memperkuat manfaat JKN, perlu adanya komitmen dan kontribusi dari seluruh ekosistem JKN," katanya.

Pemerintah berperan melalui dukungan kebijakan, regulasi, dan pembiayaan, peserta dengan menjaga kepesertaan tetap aktif serta memenuhi kewajibannya, sementara fasilitas kesehatan memiliki peran penting dalam memastikan pelayanan diberikan
sesuai standar, bermutu, dan dapat dipertanggungjawabkan," kata Cak Imin.

Di sisi pelayanan, penguatan akses dan pemerataan mutu fasilitas kesehatan perlu terus dilakukan seiring meningkatnya pemanfaatan layanan dan perubahan pola penyakit di Indonesia. Penguatan
layanan primer menjadi salah satu prioritas, termasuk melalui peningkatan kapasitas sumber daya.rel


]]> https://www.halomedan.com/news/66794/akses-jkn-makin-luas-bpjs-kesehatan-dorong-mutu-layanan-faskes/ Akses Warga Makin Aman, Jembatan Beton Aek Karontang Rampung Dibangun Wed, 16 Sep 2026 14:29:00 +0700+0700 <![CDATA[Akses Warga Makin Aman, Jembatan Beton Aek Karontang Rampung Dibangun]]> Humbang Hasundutan |halomedan.com -


Pembangunan Jembatan Beton Aek Karontang di Dusun Karontang, Desa Sitanduk, Kecamatan Tarabintang, Kabupaten Humbang Hasundutan, rampung 100 persen pada Jumat, 11 September 2026.


Pembangunan jembatan yang dilaksanakan Kodim 0210/TU melalui Babinsa Koramil 11/Parlilitan bersama mitra Kodam I/BB ini merupakan bagian dari program Bakti TNI yang diprakarsai Presiden RI Prabowo Subianto melalui TNI AD untuk mendukung akses masyarakat di wilayah tersebut.


Jembatan Beton Aek Karontang memiliki panjang 15 meter dan lebar 4 meter. Infrastruktur ini menjadi penghubung bagi warga di wilayah Desa Sitanduk sekaligus akses menuju dusun dan kawasan pertanian setempat. Sedikitnya 384 jiwa menjadi penerima manfaat dari keberadaan jembatan tersebut.


Pembangunan jembatan dilakukan karena jembatan lama yang sebelumnya digunakan warga telah mengalami kerusakan akibat lapuk dan tidak lagi layak untuk dilintasi.


Dengan rampungnya jembatan beton baru, masyarakat kini memiliki akses yang lebih aman dan nyaman untuk menjalankan aktivitas sehari-hari, termasuk menuju kawasan pertanian dan mendukung kegiatan perekonomian warga.


Kapendam I/BB Kolonel Inf Sandy, S.I.P., M.Han., mengatakan pembangunan infrastruktur melalui Bakti TNI merupakan bentuk kepedulian TNI AD dalam membantu meningkatkan akses dan kesejahteraan masyarakat, sekaligus memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat.(W02)

]]> https://www.halomedan.com/news/66793/akses-warga-makin-aman-jembatan-beton-aek-karontang-rampung-dibangun/ Pangdam I/BB Terima Audiensi PLN UID Sumut di Makodam I/BB Wed, 16 Sep 2026 14:27:00 +0700+0700 <![CDATA[Pangdam I/BB Terima Audiensi PLN UID Sumut di Makodam I/BB]]> Medan |halomedan.com -


Pangdam I/BB Mayjen TNI Hendy Antariksa menerima audiensi jajaran PLN UID Sumatera Utara, UIP Sumbagut, dan UIP3B Sumatera di Ruang Kerja Pangdam I/BB Lantai II Makodam I/BB, Selasa (15/9/2026).


Pertemuan tersebut menjadi sarana silaturahmi sekaligus memperkuat komunikasi dan kolaborasi antara PLN dan Kodam I/BB, termasuk membahas kondisi kelistrikan di Sumatera Utara serta dukungan PLN terhadap berbagai program pemerintah.


Kegiatan diawali dengan ucapan selamat datang dari Pangdam I/BB kepada rombongan PLN, kemudian dilanjutkan perkenalan jajaran PLN yang disampaikan General Manager PLN UID Sumatera Utara Rizky Mochamad.


Dalam audiensi tersebut, PLN menyampaikan kondisi kelistrikan di wilayah Sumatera Bagian Utara, khususnya Sumatera Utara, dalam keadaan aman. Pembahasan juga mencakup dukungan PLN terhadap program-program pemerintah yang membutuhkan sinergi lintas instansi.


Pangdam I/BB mengapresiasi audiensi tersebut karena dinilai dapat mempererat komunikasi dan kolaborasi antara PLN dan Kodam I/BB.


Pangdam menyampaikan, Kodam I/BB siap mendukung upaya menjaga ketahanan energi nasional melalui PLN, sekaligus memperkuat kerja sama dalam menyukseskan berbagai program pemerintah.


Audiensi turut dihadiri GM PLN UID Sumut Rizky Mochamad, GM UIP Sumbagut Rizki Aftarianto, serta jajaran manajemen UIP3B Sumatera.


Pangdam I/BB dalam kegiatan tersebut didampingi Asops Kasdam I/BB. Sinergi antara TNI dan PLN diharapkan terus berjalan dalam menjaga keandalan energi sekaligus mendukung berbagai kebutuhan pembangunan di Sumatera Utara.(W02)

]]> https://www.halomedan.com/news/66792/pangdam-ibb-terima-audiensi-pln-uid-sumut-di-makodam-ibb/ Nekat Edarkan Sabu, Seorang Penjual Nasi Goreng Ditangkap Polisi di Jalan Tuasan Wed, 16 Sep 2026 14:25:00 +0700+0700 <![CDATA[Nekat Edarkan Sabu, Seorang Penjual Nasi Goreng Ditangkap Polisi di Jalan Tuasan]]> Medan |halomedan.com -


Satuan Resnarkoba Polrestabes Medan meringkus seorang oknum penjual nasi goreng, yang nyambi edarkan narkoba jenis sabu di Jalan Tuasan, Kecamatan Medan Tembung, Rabu (9/9/2026) malam.


Saat ditangkap, petugas menyita satu paket sabu siap edar dari pelaku, yang ternyata sudah dua kali dipenjara dalam dua kasus berbeda.


Kasat Resnarkoba Polrestabes Medan, AKBP Rafli Yusuf Nugraha, SH, SIK, MIP, Rabu (16/9/2026) pagi mengatakan, penangkapan HI (44) berawal dari informasi yang disampaikan masyarakat, perihal aktivitas pelaku yang menjual narkoba di warung nasi goreng.


Pelaku yang sehari - hari melayani pembeli nasi goreng, ternyata juga melayani pembeli narkoba yang datang ke warungnya.


"Pelaku diringkus Tim 7 Unit 2 Satuan Resnarkoba Polrestabes Medan di warung nasi gorengnya, pelaku ini sehari - hari menjual nasi goreng di lokasi penangkapan. Kami menyita satu paket sabu siap edar, yang merupakan narkoba sisa yang belum habis terjual," ungkap Rafli.


Pelaku, baru dalam kurun waktu satu bulan terakhir, menjual narkoba karena tergiur dengan keuntungan yang didapat, dan untuk memenuhi kecanduan narkoba dirinya sendiri.


Dalam setiap satu gram narkotika jenis sabu yang laku terjual, pelaku mendapat keuntungan sebesar Rp.100 ribu.


"Pelaku sudah dalam satu bulan terakhir menjual narkoba, yang bersangkutan juga pengguna narkoba aktif," tambah Rafli.


Dari catatan Polisi, pelaku ternyata bukan kali pertama berurusan dengan hukum. Sebelumnya, pelaku pernah dipenjara pada tahun 2019 karena kasus narkotika, dan kemudian setelah bebas kembali dipenjara karena melakukan penganiyaan.


"Pelaku ini residivis, sudah dua kali dipenjara dalam kasus yang berbeda yakni narkotika dan penganiayaan," ungkap Rafli.


Dalam kasus ini, Polisi kini sedang mengejar pemasok narkoba yang identitasnya sudah diketahui. Polisi memastikan, akan membongkar seluruh jaringan narkoba yang melibatkan pelaku.


"Pemasok narkoba kepada pelaku kami identifikasi berada di kawasan Bagan, Percut Sei Tuan. Kami pastikan pemasok narkoba tidak akan bisa bersembunyi, pasti akan kami ungkap. Bagaimana pun pelaku mengganti modusnya, hukum pasti tetap menemukan," pungkas Rafli.(W02)

]]> https://www.halomedan.com/hukum/66791/nekat-edarkan-sabu-seorang-penjual-nasi-goreng-ditangkap-polisi-di-jalan-tuasan/ Resmi Jadi Sekretaris Golkar Sumut, Viktor Silaen Hadapi Tantangan Konsolidasi Wed, 16 Sep 2026 13:51:00 +0700+0700 <![CDATA[Resmi Jadi Sekretaris Golkar Sumut, Viktor Silaen Hadapi Tantangan Konsolidasi]]>


MEDAN | Babak baru kepengurusan Partai Golkar Sumatera Utara dimulai. Viktor Silaen dipercaya menduduki posisi Sekretaris DPD Partai Golkar Sumut periode 2025–2030, mendampingi Andar Amin Harahap sebagai ketua.

Kepastian tersebut tertuang dalam Surat Keputusan (SK) DPP Partai Golkar yang diterbitkan pada 14 September 2026. SK itu kemudian ditindaklanjuti dengan pengumuman susunan kepengurusan dalam rapat pleno DPD Golkar Sumut di Medan, Selasa (15/9/2026).

Dalam struktur yang diumumkan, Andar Amin Harahap menjabat Ketua DPD Golkar Sumut, Viktor Silaen sebagai Sekretaris, dan Mula P Siregar sebagai Bendahara. Total kepengurusan yang diumumkan mencapai 186 orang.

Penetapan Viktor menjadi sekretaris menambah tanggung jawab politiknya di tubuh Golkar Sumut. Selain menjalankan tugas sebagai anggota DPRD Sumatera Utara, ia kini berada di jajaran inti organisasi yang memiliki tanggung jawab terhadap konsolidasi dan penguatan struktur partai di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.

Dua Periode di DPRD Sumut

Viktor Silaen bukan nama baru dalam politik Sumatera Utara. Ia saat ini merupakan anggota DPRD Sumut periode 2024–2029 dan sebelumnya juga menjadi anggota DPRD Sumut periode 2019–2024.
Pengalaman dua periode sebagai legislator menjadi bagian dari perjalanan politik Viktor sebelum dipercaya mengemban jabatan struktural di DPD Golkar Sumut.

Dengan posisi baru tersebut, ruang kerja Viktor tidak lagi hanya berkaitan dengan fungsi legislasi dan pengawasan sebagai anggota DPRD. Ia juga dituntut menjalankan fungsi organisasi partai, termasuk membantu memastikan konsolidasi kepengurusan dan komunikasi politik berjalan di seluruh wilayah Sumatera Utara.

SK Terbit Setelah Penantian Berbulan-bulan

Terbitnya SK kepengurusan DPD Golkar Sumut menjadi penutup penantian yang berlangsung sekitar delapan bulan setelah Musda.

Ketua DPD Golkar Sumut Andar Amin Harahap menyebut terbitnya SK tersebut sebagai hal yang wajar. Ia juga membantah bahwa lamanya penerbitan SK berkaitan dengan dinamika internal partai.
Setelah SK diterbitkan, kepengurusan baru langsung menggelar rapat pleno. Sejumlah agenda organisasi selanjutnya mencakup pelantikan, bimbingan teknis, rapat kerja daerah, serta pembentukan badan dan lembaga Partai Golkar Sumut.

Pimpin Kosgoro 1957 Sumut

Selain menjadi anggota DPRD Sumut dan Sekretaris DPD Golkar Sumut, Viktor Silaen juga dipercaya memimpin PDK Kosgoro 1957 Sumut periode 2026–2031.

Viktor terpilih secara aklamasi dalam Musyawarah Daerah (Musda) IV PDK Kosgoro 1957 Sumut yang digelar di Medan pada Februari 2026. Musda tersebut diikuti perwakilan dari 28 kabupaten/kota di Sumatera Utara.

Rangkaian jabatan tersebut menempatkan Viktor pada tiga ruang organisasi sekaligus, yakni sebagai legislator, pengurus inti Partai Golkar, serta pimpinan organisasi kemasyarakatan yang memiliki hubungan historis dengan Golkar.
Konsolidasi Menjadi Tantangan
Dengan terbentuknya kepengurusan baru, konsolidasi menjadi salah satu pekerjaan penting bagi Golkar Sumut.

Penguatan struktur organisasi, komunikasi antarkader, hubungan dengan masyarakat serta koordinasi hingga tingkat kabupaten/kota menjadi bagian dari agenda yang harus dijalankan kepengurusan Andar Amin Harahap dan Viktor Silaen.

Di sisi lain, sejumlah kader berharap kepengurusan baru dapat meningkatkan kehadiran Golkar di tengah masyarakat. Harapan tersebut antara lain diwujudkan melalui kerja-kerja politik dan sosial yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Agenda Pemilu 2029 memang masih berada beberapa tahun di depan.

Namun, bagi partai politik, penguatan organisasi dan konsolidasi kader merupakan proses yang berlangsung jauh sebelum tahapan pemilu dimulai.

Karena itu, posisi Viktor sebagai sekretaris akan menjadi salah satu bagian penting dalam menjalankan roda organisasi Golkar Sumut bersama Andar Amin Harahap.

Kini, perhatian tidak lagi hanya tertuju pada siapa yang mengisi struktur kepengurusan.
Tantangan berikutnya adalah bagaimana struktur tersebut menjalankan program organisasi, menjaga konsolidasi internal, serta membangun komunikasi yang efektif dengan masyarakat Sumatera Utara.

Dengan pengalaman dua periode sebagai anggota DPRD Sumut dan kini dipercaya sebagai Sekretaris DPD Golkar Sumut, Viktor Silaen memasuki fase baru dalam perjalanan politiknya. " Saya siap laksanakan amanah ini itu membangun kejayaan Partai Golkar di Sumatera Utara. Mari semua kader golkar rapatkan barisan, " kata Viktor pada pers. red]]> https://www.halomedan.com/news/66790/resmi-jadi-sekretaris-golkar-sumut-viktor-silaen-hadapi-tantangan-konsolidasi/ Golkar Sumut Gelar Pleno Perdana, 186 Pengurus Baru Mulai Konsolidasi Wed, 16 Sep 2026 12:45:00 +0700+0700 <![CDATA[Golkar Sumut Gelar Pleno Perdana, 186 Pengurus Baru Mulai Konsolidasi]]> MEDAN, DPD Partai Golkar Sumatera Utara menggelar rapat pleno perdana kepengurusan periode 2026-2031 di Kantor DPD Golkar Sumut, Jalan Wahid Hasyim, Medan, Selasa (15/9/2026).

Rapat pleno ini menjadi langkah awal konsolidasi setelah kepengurusan definitif DPD Golkar Sumut terbentuk.
Sebanyak 186 pengurus baru diperkenalkan dalam rapat tersebut. Selain itu, pleno membahas sejumlah agenda organisasi, mulai dari pembentukan panitia pelantikan, badan dan lembaga, hingga persiapan rapat kerja daerah (Rakerda) dan bimbingan teknis (Bimtek).

Ketua DPD Partai Golkar Sumut, Andar Amin Harahap, mengatakan konsolidasi menjadi fokus utama kepengurusan baru.
Menurut Andar, struktur yang telah terbentuk akan menjadi dasar bagi partai untuk menjalankan berbagai program dan agenda organisasi secara bertahap.

Golkar Sumut juga akan melakukan penyesuaian kepemimpinan di empat DPD kabupaten/kota dengan menunjuk pelaksana tugas (Plt).
Penyesuaian tersebut dilakukan karena sejumlah ketua DPD kabupaten/kota kini masuk dalam kepengurusan tingkat provinsi sehingga tidak dapat merangkap jabatan.

Andar mengatakan evaluasi juga akan dilakukan terhadap pelaksana tugas dan program organisasi di daerah. Kader yang aktif dan memiliki kemampuan akan didorong untuk menjalankan tugas, sementara pengurus yang tidak aktif akan menjadi bahan evaluasi internal.

Pleno turut membahas pengelolaan anggaran sekitar Rp250 miliar. Andar menyatakan anggaran tersebut akan dialokasikan melalui mekanisme dan struktur internal partai sesuai ketentuan yang berlaku.

Kepengurusan baru Golkar Sumut selanjutnya akan melanjutkan konsolidasi dengan merangkul kader di berbagai tingkatan.
Fokus berikutnya mencakup pelantikan pengurus, penguatan struktur organisasi, serta persiapan agenda kerja Partai Golkar di Sumatera Utara. (red)]]> https://www.halomedan.com/news/66789/golkar-sumut-gelar-pleno-perdana-186-pengurus-baru-mulai-konsolidasi/ PNPI: RUU Migas Harus Kembalikan Tata Kelola Energi pada Amanat Pasal 33 UUD 1945 Wed, 16 Sep 2026 11:29:00 +0700+0700 <![CDATA[PNPI: RUU Migas Harus Kembalikan Tata Kelola Energi pada Amanat Pasal 33 UUD 1945]]> JAKARTA — Ketua Umum PNPI Syamsul Rizal menilai pembentukan undang-undang baru untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas) tidak semestinya hanya dipandang sebagai pembaruan regulasi industri.
Menurut Syamsul, penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Migas harus menjadi momentum untuk mengembalikan tata kelola minyak dan gas bumi kepada cita-cita kemerdekaan serta amanat Pasal 33 UUD 1945.
"Migas bukan semata komoditas ekonomi, melainkan sumber daya alam strategis yang pengelolaannya menyangkut kedaulatan negara, ketahanan energi dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat," kata Syamsul.
Ia mengingatkan, secara faktual UU Nomor 22 Tahun 2001 telah menempatkan minyak dan gas bumi sebagai sumber daya alam strategis tidak terbarukan yang dikuasai negara dan memiliki peranan penting bagi perekonomian nasional.
Syamsul mengatakan pembahasan RUU Migas saat ini memiliki arti penting karena berlangsung setelah lebih dari dua dekade pelaksanaan UU 22/2001.
Pada 15 Agustus 2026, DPR menyepakati rancangan tersebut disusun dalam format RUU Penggantian, bukan sekadar perubahan terbatas terhadap sejumlah pasal. Sementara itu, Badan Legislasi (Baleg) DPR menyatakan proses revisi telah bergulir sejak 2015 dan rancangan tersebut selanjutnya diarahkan menjadi RUU usul inisiatif DPR.
Menurut Syamsul, perkembangan tersebut semestinya membuka ruang untuk melakukan evaluasi secara mendasar terhadap arsitektur tata kelola migas nasional.
"Jangan hanya memperbaiki persoalan teknis dan kelembagaan, tetapi juga perlu mengevaluasi filosofi dan desain pengelolaan migas nasional," ujarnya.
Berpijak pada Pasal 33 UUD 1945
Syamsul menilai landasan konstitusional RUU Migas harus dibangun dari konstruksi dasar Pasal 33 UUD 1945. Prinsip tersebut, antara lain, menempatkan cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dalam penguasaan negara.
Selain itu, bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Dalam perspektif tersebut, kata dia, keberhasilan tata kelola migas tidak cukup diukur dari besarnya investasi, penerimaan negara atau efisiensi pasar.
"Ukuran keberhasilannya juga harus dilihat dari kemampuan negara memastikan kekayaan energi menghasilkan manfaat nyata bagi kepentingan nasional dan kesejahteraan masyarakat," kata Syamsul.
Karena itu, menurutnya, semangat ekonomi konstitusi perlu menjadi fondasi dalam menentukan hubungan antara negara, BUMN, badan usaha swasta dan investor di sektor migas.
Belajar dari Putusan Mahkamah Konstitusi
Syamsul juga menyoroti sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dinilainya memiliki arti penting dalam melihat kedudukan negara dalam pengelolaan sumber daya migas.
Dalam Putusan Nomor 002/PUU-I/2003, MK menyatakan sejumlah ketentuan dalam UU 22/2001 bertentangan dengan UUD 1945, termasuk ketentuan terkait penyerahan harga BBM dan gas bumi kepada mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar.
Selanjutnya, melalui Putusan Nomor 36/PUU-X/2012, MK kembali mengabulkan sebagian permohonan pengujian UU Migas dan membatalkan sejumlah ketentuan terkait Badan Pelaksana Migas.
Menurut Syamsul, putusan tersebut menjadi salah satu tonggak penting dalam membentuk kembali konstruksi hubungan negara dengan pengelolaan sumber daya migas.
Dalam perkembangan doktrin konstitusional, penguasaan negara atas sumber daya alam tidak berhenti pada fungsi regulasi. Dokumentasi putusan MK menjelaskan bahwa penguasaan negara mencakup fungsi kebijakan (beleid), pengurusan (bestuursdaad), pengaturan (regelendaad), pengelolaan (beheersdaad), dan pengawasan.
Dalam konteks Putusan 36/PUU-X/2012, pengelolaan langsung oleh negara ditempatkan sebagai bentuk penguasaan negara yang sangat penting dalam kerangka Pasal 33 UUD 1945, dengan tetap membuka ruang keterlibatan swasta dalam kondisi dan batas tertentu.
"Bagi PNPI, konstruksi inilah yang perlu menjadi salah satu rujukan utama pembentuk undang-undang agar RUU Migas melahirkan kelembagaan yang kuat sekaligus memberikan kepastian hukum bagi seluruh pelaku usaha," ujar Syamsul.
Kedaulatan Energi dan Investasi
Syamsul menegaskan kedaulatan energi tidak berarti menutup pintu bagi investasi. Menurutnya, industri migas merupakan sektor berisiko tinggi, padat modal, serta membutuhkan teknologi dan kemampuan manajemen yang kuat.
Karena itu, tantangan utama regulasi baru adalah membangun desain yang mampu mempertemukan kepentingan nasional dengan kebutuhan investasi, eksplorasi dan peningkatan produksi.
Persoalan produksi, lanjut Syamsul, juga menjadi bagian dari pembahasan aktual RUU Migas. Pada Agustus 2026, anggota Baleg DPR menyoroti penurunan lifting minyak sebagai salah satu persoalan substantif yang perlu dijawab melalui regulasi baru.
Di sisi lain, Komisi XII DPR turut menekankan pentingnya kepastian hukum investasi, penyederhanaan perizinan, serta penguatan tata kelola sektor migas.
Syamsul berharap RUU Migas tidak berhenti pada pergantian nomenklatur maupun kelembagaan, tetapi juga menghadirkan perubahan pada filosofi pengelolaan sumber daya energi nasional.
"Karena itu, RUU Migas jangan hanya melahirkan pergantian nomenklatur dan kelembagaan, sementara filosofi pengelolaannya tidak berubah. Inilah momentum untuk menempatkan kembali minyak dan gas bumi sebagai instrumen kedaulatan ekonomi nasional," tegasnya.
Ia menambahkan, investasi, teknologi dan kemitraan global tetap dibutuhkan untuk mengembangkan industri migas nasional. Namun, negara harus memiliki posisi yang kuat untuk memastikan kebijakan dan nilai ekonomi yang lahir dari kekayaan migas Indonesia memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat.
"Bagi PNPI, di situlah cita-cita Proklamasi dan roh Pasal 33 UUD 1945 harus hadir secara nyata dalam undang-undang migas yang baru," pungkas Syamsul Rizal.]]> https://www.halomedan.com/news/66788/pnpi-ruu-migas-harus-kembalikan-tata-kelola-energi-pada-amanat-pasal-33-uud-1945/ Petani Beringin Perluas Tanam Cabai, Pemkab Hadir Jaga Harga dan Kesejahteraan Tue, 15 Sep 2026 21:29:00 +0700+0700 <![CDATA[Petani Beringin Perluas Tanam Cabai, Pemkab Hadir Jaga Harga dan Kesejahteraan]]>

BERINGIN – Jumlah petani yang menanam cabai merah di Kecamatan Beringin terus bertambah. Kondisi ini menjadi bagian dari upaya bersama Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dan petani dalam menjaga ketersediaan pasokan serta membantu stabilisasi harga cabai di tengah harga yang masih tinggi.

Hal tersebut disampaikan Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Mandiri, Sugiarto, kepada Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang usai panen cabai merah bersama di Dusun Kauman, Desa Sidodadi Ramunia, Kecamatan Beringin, Selasa (15/9/2026).

Sugiarto mengatakan, saat ini terdapat 11 kelompok dalam Gapoktan Mandiri. Sebelumnya, baru lima kelompok yang menanam cabai. Namun, kini seluruh kelompok telah mulai menanam sehingga luas tanam cabai semakin bertambah.

Peningkatan aktivitas tanam tersebut juga mulai berdampak pada kondisi keuangan kelompok yang semakin baik. Para petani turut menerapkan pengaturan pola tanam untuk membantu pengendalian hama.

"Ini juga berkat Pak Bupati. Kami sekarang rapat dulu sebelum tanam dan menyepakati kapan mulai tanam. Dengan pola tanam yang teratur, pengendalian hama juga lebih mudah dan panen bisa terus-menerus," katanya.

Bupati Deli Serdang, dr H Asri Ludin Tambunan, mengapresiasi peningkatan luas tanam tersebut. Menurutnya, pemerintah akan terus mendukung kebutuhan petani, mulai dari alat mesin pertanian hingga pengaturan yang dibutuhkan untuk meningkatkan hasil produksi.

"Pemerintah pada prinsipnya pasti mendukung kebutuhan petani untuk memaksimalkan hasil, menjaga stabilitas komoditas, sekaligus menjaga penyangga pangan," ujarnya.

Di sisi lain, untuk merespons tingginya harga cabai saat ini, Pemkab Deli Serdang melakukan intervensi melalui Toko Pengendali dan Pantau Inflasi (TOPPIS) yang tersebar di enam titik pasar tradisional. Operasi pasar murah juga dilakukan untuk membantu menstabilkan harga di tingkat masyarakat.

Petani lokal juga dilibatkan dalam memasok cabai ke TOPPIS yang disiapkan pemerintah. Dengan demikian, intervensi harga sekaligus menjadi ruang bagi petani untuk memperluas akses pasar.

"Pembelian cabai di TOPPIS dibatasi maksimal satu kilogram per keluarga agar manfaat intervensi dapat dirasakan masyarakat secara lebih luas," terangnya.

Selain itu, Pemkab Deli Serdang akan memperkuat kerja sama antardaerah untuk menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga cabai.

Wakil Bupati Deli Serdang, Lom Lom Suwondo SS, mengatakan peningkatan produksi juga harus diikuti dengan peningkatan kesejahteraan petani. Karena itu, pemerintah akan melihat perkembangan ekonomi petani melalui sejumlah indikator, termasuk tingkat tabungan, penggunaan QRIS, dan aktivitas perbankan lainnya.

"Intinya, tingkat ekonomi masyarakat dan petani akan kita ukur. Salah satu indikatornya adalah peningkatan tabungan, penggunaan QRIS, serta instrumen-instrumen lain yang berkaitan dengan perbankan," ujarnya.

Perluasan tanam oleh petani, dukungan pemerintah, intervensi pasar, dan kerja sama antardaerah diharapkan dapat berjalan bersama untuk menjaga keseimbangan antara kesejahteraan petani dan keterjangkauan harga bagi masyarakat.

Kegiatan panen bersama turut dihadiri jajaran pimpinan perangkat daerah, Direktur BUMD Bhinneka Perkasa Jaya, dan para kelompok tani.

]]> https://www.halomedan.com/news/66787/petani-beringin-perluas-tanam-cabai-pemkab-hadir-jaga-harga-dan-kesejahteraan/ Rafika Dwi Kurnia Tanjung Dilantik Jadi PPAT Kota Tanjungbalai Tue, 15 Sep 2026 16:44:00 +0700+0700 <![CDATA[Rafika Dwi Kurnia Tanjung Dilantik Jadi PPAT Kota Tanjungbalai]]>
Pelantikan sekaligus pengambilan sumpah jabatan berlangsung di Aula Kantor Pertanahan Kota Tanjungbalai. Prosesi dipimpin Kepala Kantor Pertanahan Kota Tanjungbalai, Mindo Desima Sianturi, S.H., M.H., berdasarkan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nomor 384/SK-HR.03.04.PPAT/VIII/2026 tertanggal 31 Agustus 2026.

Sebelum pelantikan, kegiatan diawali laporan, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan pembacaan surat keputusan Menteri ATR/Kepala BPN RI. Selanjutnya dilakukan pengambilan sumpah jabatan PPAT yang didampingi rohaniwan, serta penandatanganan berita acara pengambilan sumpah jabatan.

Dalam naskah pelantikan disebutkan, Rafika Dwi Kurnia Tanjung dilantik sebagai PPAT di wilayah kerja Kota Tanjungbalai sesuai keputusan Menteri ATR/Kepala BPN RI. Pelantikan tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan tugas dan kewenangan PPAT dalam memberikan pelayanan pertanahan kepada masyarakat.
Rafika Dwi Kurnia Tanjung yang dilantik merupakan anak dari Prof Dr.H.Bahdin Nur Tanjung SE,MM dan Mega Magdalena, SH.M.Kn (notaris/PPAT Deli Serdang).

Kepala Kantor Pertanahan Kota Tanjungbalai Mindo Desima Sianturi dalam naskah pelantikan menyampaikan harapan agar pejabat yang dilantik dapat menjalankan amanah dengan baik. Pelantikan tersebut katanya, menandai dimulainya tugas Rafika Dwi Kurnia Tanjung sebagai PPAT di wilayah kerja Kota Tanjungbalai.

Mindo Desima berharap Kehadiran PPAT turut mendukung pelayanan administrasi pertanahan dan pembuatan akta tanah bagi masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku.

"Semoga Allah melimpahkan taufik dan hidayah-Nya kepada Saudara dalam mengabdi kepada bangsa dan negara," ujar Mindo dalam naskah pelantikan.

Usai pengambilan sumpah dan pelantikan, kegiatan dilanjutkan dengan pengarahan dan bimbingan Kepala Kantor Pertanahan Kota Tanjungbalai. Acara kemudian ditutup dengan doa, pemberian ucapan selamat serta foto bersama. Rel



]]> https://www.halomedan.com/hukum/66786/rafika-dwi-kurnia-tanjung-dilantik-jadi-ppat-kota-tanjungbalai/ DPD PDI Perjuangan Sumut Desak Penanganan Cepat Siswa MTsN 2 Kisaran, Jangan Ulangi Kasus Karo Tue, 15 Sep 2026 13:53:00 +0700+0700 <![CDATA[DPD PDI Perjuangan Sumut Desak Penanganan Cepat Siswa MTsN 2 Kisaran, Jangan Ulangi Kasus Karo]]> Medan –Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Sumatera Utara meminta penanganan medis terhadap puluhan siswa MTsN 2 Kisaran, Kabupaten Asahan, yang mengalami gangguan kesehatan setelah mengonsumsi makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG), dilakukan secara cepat dan tepat. Keselamatan para siswa harus menjadi prioritas utama, sementara penyebab kejadian tetap perlu ditelusuri secara menyeluruh.

Sekitar 30 siswa dilaporkan mengalami sejumlah keluhan seperti mual, muntah, pusing dan sakit perut setelah mengonsumsi makanan MBG pada Senin (14/9/2026). Sejumlah siswa kemudian dibawa ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan penanganan. Aparat kepolisian juga telah melakukan pemeriksaan awal dan mengambil sampel makanan untuk memastikan penyebab kejadian tersebut.

Ketua DPD PDI Perjuangan Sumut, Drs. Rapidin Simbolon, M.M., mengatakan proses penyelidikan tidak boleh menghambat penanganan terhadap para siswa. Menurutnya, setiap korban harus mendapatkan pemeriksaan dan pelayanan medis sesuai kondisi masing-masing, termasuk apabila membutuhkan observasi maupun perawatan lebih lanjut.

"Kami sangat prihatin dengan kejadian yang menimpa anak-anak kita di MTsN 2 Kisaran. Program Makan Bergizi Gratis tujuannya tentu untuk meningkatkan kesehatan dan gizi anak-anak, bukan justru menimbulkan persoalan kesehatan. Karena itu, saya meminta seluruh siswa yang terdampak mendapatkan penanganan medis secara cepat, tepat dan maksimal" kata Rapidin di Medan, Selasa (15/9/2026).

Rapidin meminta seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan, mulai dari pemerintah daerah, tenaga kesehatan hingga rumah sakit, memastikan koordinasi berjalan baik. Menurutnya, kondisi pasien harus menjadi dasar dalam menentukan tindakan medis, sehingga apabila seorang siswa membutuhkan layanan lebih lanjut, keputusan rujukan dapat dilakukan tanpa menunggu kondisi semakin memburuk.

Ia juga mengingatkan agar pengalaman dalam penanganan kasus dugaan keracunan di Kabupaten Karo menjadi pelajaran penting. Rapidin tidak ingin terjadi kembali keterlambatan dalam mengambil keputusan medis maupun persoalan koordinasi yang berpotensi membuat korban tidak segera memperoleh layanan yang dibutuhkan.

"Kita sudah punya pengalaman dari kasus serupa di Kabupaten Karo. Jangan sampai kasus seperti itu terulang lagi di Kabupaten Asahan. Kalau ada anak yang kondisinya membutuhkan penanganan lebih lanjut, jangan menunggu sampai kondisinya kritis baru dirujuk. Kalau memang secara medis harus dirujuk, segera lakukan rujukan. Jangan ada persoalan birokrasi atau prosedur yang justru menghambat keselamatan pasien," tegas Rapidin.

Lebih lanjut, Rapidin meminta agar rumah sakit tujuan rujukan ditentukan berdasarkan kebutuhan medis pasien, bukan semata-mata karena pertimbangan administratif. Apabila fasilitas kesehatan tempat pasien pertama kali ditangani tidak memiliki kemampuan yang dibutuhkan, pasien harus segera mendapatkan akses ke rumah sakit dengan fasilitas dan tenaga medis yang lebih lengkap.

"Kalau dokter menyatakan pasien membutuhkan penanganan di rumah sakit yang fasilitasnya lebih lengkap, ya segera dirujuk. Jangan menunggu kondisi semakin berat. Kita bicara tentang anak-anak, tentang keselamatan dan nyawa mereka. Karena itu, semua keputusan harus berorientasi pada kepentingan medis pasien," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Sumut, Sutrisno Pangaribuan, S.T., secara khusus meminta agar siswa yang membutuhkan penanganan tingkat lanjut tidak kembali mengalami proses rujukan yang berlarut-larut. Ia menegaskan, apabila berdasarkan penilaian medis pasien membutuhkan fasilitas rumah sakit tipe A, maka rujukan harus langsung diarahkan ke rumah sakit tipe A.

"Kalau memang berdasarkan penilaian dokter membutuhkan rumah sakit tipe A, jangan lagi berhenti di rumah sakit tipe B seperti RS Haji. Langsung dirujuk ke RSUP H. Adam Malik. Ini bukan soal rumah sakit mana yang lebih dekat atau siapa yang menangani, tetapi soal kebutuhan medis pasien. Kalau membutuhkan fasilitas dan tenaga medis yang lebih lengkap, langsung ke tempat yang mampu memberikan penanganan tersebut," kata Sutrisno.

Menurut Sutrisno, keputusan rujukan harus dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi pasien dan tingkat layanan yang dibutuhkan. Ia meminta seluruh pihak tidak mengulang pola penanganan yang berpotensi menyebabkan pasien kehilangan waktu berharga ketika membutuhkan pertolongan medis lanjutan.

DPD PDI Perjuangan Sumut juga meminta pemerintah dan pihak terkait tetap melakukan pemeriksaan menyeluruh untuk memastikan penyebab gangguan kesehatan yang dialami para siswa. Evaluasi terhadap proses penyediaan, pengolahan, distribusi dan keamanan makanan MBG juga dinilai penting agar kejadian serupa tidak kembali terjadi.

"Kita berharap seluruh siswa segera pulih dan tidak ada korban yang mengalami kondisi lebih berat. Tetapi setelah mereka ditangani, jangan berhenti di situ. Harus ada evaluasi menyeluruh. Kita ingin program MBG berjalan dengan baik karena tujuan program ini sangat baik, tetapi keamanan dan keselamatan anak-anak harus menjadi hal yang tidak bisa ditawar," tambah Rapidin.

DPD PDI Perjuangan Sumut menyatakan akan terus memantau penanganan para siswa dan mendorong evaluasi terhadap pelaksanaan MBG di Sumatera Utara, khususnya aspek keamanan pangan dan mekanisme respons apabila terjadi kejadian serupa.





]]> https://www.halomedan.com/news/66785/dpd-pdi-perjuangan-sumut-desak-penanganan-cepat-siswa-mtsn-2-kisaran-jangan-ulangi-kasus-karo/ PLN Sumut Dukung Listrik Masuk Desa, Dorong Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Tue, 15 Sep 2026 09:38:00 +0700+0700 <![CDATA[PLN Sumut Dukung Listrik Masuk Desa, Dorong Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat]]>


"PLN siap mendukung penuh program pemerintah, termasuk listrik masuk desa. Kehadiran listrik bukan hanya memberikan penerangan, tetapi juga menjadi penggerak aktivitas ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujar Rizky Mochamad saat menerima panitia Green Energy Golf (GEG) Tournament Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI) Sumatera Utara ke-2 Tahun 2026 di Cafe Senghap 1881, Senin 14/9/2026.


Menurut Rizky, ketersediaan listrik yang andal menjadi salah satu fondasi penting bagi pembangunan di wilayah pedesaan. Dengan adanya akses listrik, masyarakat dapat mengembangkan berbagai aktivitas produktif, mulai dari usaha mikro dan kecil, sektor pertanian, hingga kegiatan pendidikan dan sosial.


Ia menambahkan, PLN akan terus memperkuat sinergi dengan pemerintah dan para pemangku kepentingan untuk mendukung pemerataan akses listrik di Sumatera Utara.


"Listrik memiliki dampak yang sangat luas. Ketika listrik hadir di desa, peluang usaha tumbuh, aktivitas masyarakat semakin produktif, dan kualitas hidup pun meningkat. Karena itu, PLN berkomitmen untuk terus hadir memberikan pelayanan kelistrikan terbaik bagi masyarakat," katanya.


Dalam kesempatan tersebut, Rizky juga mengapresiasi pelaksanaan GEG Tournament MKI Sumatera Utara ke-2 Tahun 2026. Menurutnya, kegiatan tersebut dapat menjadi momentum mempererat silaturahmi sekaligus membangun kolaborasi di antara para pemangku kepentingan sektor ketenagalistrikan.


Ia berharap sinergi yang terbangun melalui berbagai kegiatan dan forum seperti ini dapat semakin memperkuat kolaborasi dalam mendukung transformasi energi serta pembangunan ketenagalistrikan yang berkelanjutan di Sumatera Utara.red

]]> https://www.halomedan.com/ekbis/66784/pln-sumut-dukung-listrik-masuk-desa-dorong-ekonomi-dan-kesejahteraan-masyarakat/ **HGB Bogor dalam Pusaran OTT: Dari Pejabat ATR/BPN hingga Politisi, Siapa Pemain Utamanya? Tue, 15 Sep 2026 07:57:00 +0700+0700 <![CDATA[**HGB Bogor dalam Pusaran OTT: Dari Pejabat ATR/BPN hingga Politisi, Siapa Pemain Utamanya?]]>
JAKARTA — Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di wilayah Jabodetabek mulai membuka pertanyaan yang jauh lebih besar daripada sekadar penangkapan sejumlah pejabat.

Sebanyak 17 orang diamankan KPK dalam operasi yang berkaitan dengan dugaan korupsi pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) di Kabupaten Bogor serta dugaan penerimaan lainnya.

Yang membuat kasus ini mencengangkan bukan hanya jumlah orang yang diamankan. KPK juga menemukan uang tunai dalam bentuk rupiah dan valuta asing yang dikemas dalam sekitar 20 koper, boks dan kardus, dengan estimasi sementara mencapai ratusan miliar rupiah. Penghitungan masih dilakukan penyidik.

Di antara pihak yang diamankan terdapat Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR/BPN Lampri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung, Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang Tardi, politikus Golkar Fahd A Rafiq, serta mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto.

Pertanyaan Besarnya: Untuk Siapa Uang Sebanyak Itu?

Di sinilah kasus OTT tersebut layak dibaca lebih dalam.

Jika dugaan perkara memang berkaitan dengan pengurusan HGB, maka penyidik KPK tidak cukup berhenti pada siapa yang menerima uang. Publik tentu menunggu jawaban mengenai siapa pemberi, siapa perantara, siapa penerima akhir dan kepentingan bisnis apa yang sedang diperjuangkan melalui proses pertanahan tersebut.

Sebab, pengurusan HGB bukan sekadar persoalan administrasi biasa. Di dalamnya terdapat kepentingan atas tanah, nilai ekonomi yang sangat besar, kepastian investasi, dan potensi keuntungan bisnis yang nilainya bisa berlipat jauh dibandingkan biaya resmi pengurusan.

Maka keberadaan uang hingga ratusan miliar rupiah menjadi alarm serius.

Apakah seluruh uang tersebut berkaitan langsung dengan perkara HGB? Apakah ada fee yang dibagi berjenjang? Siapa yang mengumpulkan uang? Di mana titik awal transaksi? Dan siapa yang sebenarnya menikmati keuntungan terbesar?

Pertanyaan-pertanyaan inilah yang harus dijawab KPK.

Pejabat, Politisi dan Kepentingan Bisnis

Kasus ini semakin menarik karena pihak yang diamankan tidak hanya berasal dari birokrasi pertanahan.

Ada pejabat ATR/BPN, ada pihak swasta, ada politisi, bahkan ada mantan kepala daerah. KPK juga menyebut pihak terkait perusahaan Summarecon turut diamankan dalam rangkaian OTT tersebut.

Komposisi ini memunculkan dugaan adanya rantai kepentingan yang lebih luas.

Namun, perlu digarisbawahi, keterlibatan atau diamankannya seseorang dalam OTT belum otomatis berarti orang tersebut bersalah atau menjadi tersangka. Status hukum masing-masing pihak masih harus ditentukan berdasarkan hasil pemeriksaan dan alat bukti KPK.

Yang harus dibongkar adalah konstruksi perkaranya.

KPK Jangan Hanya Tangkap "Penerima"

Publik sudah terlalu sering melihat perkara korupsi berhenti pada pejabat yang menerima uang.

Dalam kasus sebesar ini, KPK dituntut bekerja lebih jauh.

Telusuri aliran uangnya.

Dari rekening mana uang bergerak?

Siapa yang menginstruksikan?

Siapa yang menyiapkan?

Siapa yang menjadi penghubung antara kepentingan bisnis dan pejabat?

Apakah ada komunikasi sebelum transaksi?

Apakah ada pertemuan khusus?

Dan yang paling penting:

Apakah dugaan permainan HGB ini berdiri sendiri atau merupakan bagian dari pola yang lebih besar dalam pengurusan aset dan pertanahan di kawasan strategis Jabodetabek?

KPK sendiri menyatakan operasi tersebut berkaitan dengan pengurusan HGB di Kabupaten Bogor dan dugaan penerimaan lainnya.

Frasa "penerimaan-penerimaan lainnya" justru patut menjadi pintu masuk penyidikan lebih dalam.

Dari HGB ke Dugaan Jaringan Kekuasaan

Jika nantinya penyidik menemukan bahwa uang tersebut tidak hanya mengalir kepada satu-dua pejabat, kasus ini berpotensi memperlihatkan bagaimana birokrasi, kepentingan bisnis dan jaringan politik dapat bertemu dalam satu meja transaksi.

Karena itu, publik layak menunggu konferensi pers KPK bukan sekadar daftar tersangka.

Publik membutuhkan peta perkara:

siapa aktornya, apa kepentingannya, berapa nilai transaksinya, bagaimana modusnya, ke mana uang mengalir dan siapa yang menikmati hasil akhirnya.

OTT boleh dimulai dengan menangkap orang.

Tetapi pemberantasan korupsi baru benar-benar selesai jika KPK berhasil membongkar sistem yang memungkinkan transaksi itu terjadi.

Dan dalam kasus 20 koper uang ini, pertanyaan terbesar bukan lagi:

"Siapa yang ditangkap KPK?"

Melainkan:

"Siapa sebenarnya yang berada di belakang uang ratusan miliar itu?"]]> https://www.halomedan.com/news/66783/hgb-bogor-dalam-pusaran-ott-dari-pejabat-atrbpn-hingga-politisi-siapa-pemain-utamanya/