https://www.halomedan.com/ Halo Medan | Berani Tampil Beda Thu, 04 Jun 2026 15:51:22 +0700+0700 id-ID Marianna Resort Samosir Cetak Rekor LEPRID Lewat 1.001 Sajian Naniura, Angkat Warisan Kuliner Batak ke Pentas Nasional Thu, 04 Jun 2026 14:34:00 +0700+0700 Dalam kegiatan tersebut, Marianna Resort berhasil mencatatkan rekor dari Lembaga Prestasi Indonesia Dunia (LEPRID) melalui penyajian sebanyak 1.001 hidangan Naniura, kuliner tradisional khas Batak yang kerap disebut sebagai "sashimi khas Nusantara".

Acara yang berlangsung di ballroom Marianna Resort itu dihadiri sejumlah perwakilan pemerintah daerah, unsur Forkopimda, tokoh budaya, pelaku pariwisata, media, serta tamu undangan dari berbagai daerah.
General Manager Marianna Resort & Convention Tuktuk Samosir, I Ketut Gunarta, mengatakan kegiatan tersebut menjadi bagian dari komitmen pihaknya dalam memperkenalkan kembali kekayaan budaya dan kuliner Batak kepada masyarakat luas.
"Naniura bukan hanya makanan tradisional, tetapi juga bagian dari identitas budaya Batak. Kami ingin memperkenalkan kembali kekayaan kuliner ini kepada masyarakat yang lebih luas, termasuk wisatawan yang datang ke Danau Toba," ujar Ketut Gunarta.

Naniura sendiri merupakan hidangan berbahan dasar ikan segar yang diolah tanpa proses memasak menggunakan api. Ikan dimatangkan dengan perasan jeruk khas Batak serta berbagai rempah tradisional yang menghasilkan cita rasa khas dan telah diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat Batak.

Menurut Ketut, pencatatan rekor LEPRID menjadi momentum untuk memperkuat posisi Naniura sebagai salah satu kuliner tradisional Indonesia yang layak dikenal hingga tingkat internasional.
"Kami berharap Naniura tidak hanya dikenal sebagai kuliner khas Batak, tetapi juga menjadi bagian dari pengalaman wisata yang dicari wisatawan saat berkunjung ke Danau Toba dan Pulau Samosir," katanya.

Kentalnya nuansa budaya Batak sudah terasa sejak awal acara. Para tamu disambut pertunjukan musik tradisional dan tari Tor-Tor yang menampilkan kekayaan seni budaya Samosir.

Tak hanya itu, sesi Storytelling Naniura turut menjadi perhatian pengunjung. Melalui tayangan visual di videotron, para tamu diajak mengenal sejarah dan filosofi Naniura yang pada masa lampau dikenal sebagai hidangan kehormatan dalam tradisi masyarakat Batak.

Puncak acara berlangsung saat LEPRID secara resmi menetapkan rekor "1001 Naniura" dan menyerahkan sertifikat penghargaan kepada manajemen Marianna Resort di hadapan seluruh tamu undangan.

Sejumlah perwakilan pemerintah daerah yang hadir mengapresiasi kegiatan tersebut. Mereka menilai kolaborasi antara sektor pariwisata dan pelestarian budaya menjadi langkah penting dalam memperkenalkan kekayaan tradisi Batak kepada generasi muda sekaligus memperkuat posisi Danau Toba sebagai destinasi wisata unggulan nasional.
Pada kesempatan yang sama, Marianna Resort juga memperkenalkan Naniura sebagai salah satu menu unggulan di restoran The Rise. Langkah ini menjadi bagian dari upaya mengangkat kuliner lokal ke dalam industri hospitality dan wisata gastronomi di kawasan Danau Toba.

Acara ditutup dengan makan bersama menggunakan sajian Naniura yang dinikmati seluruh tamu undangan sebagai simbol kebersamaan dan penghormatan terhadap budaya Batak.
Melalui kegiatan "1001 Naniura", Marianna Resort berharap kuliner khas Batak semakin dikenal masyarakat luas dan menjadi daya tarik baru yang mendukung pertumbuhan pariwisata Danau Toba dan Pulau Samosir.
(ril)

]]> https://www.halomedan.com/advertorial/65928/marianna-resort-samosir-cetak-rekor-leprid-lewat-1001-sajian-naniura-angkat-warisan-kuliner-batak-ke-pentas-nasional/ Setiap Rupiah Anggaran MBG Harus Sampai ke Piring Anak dan Santri Indonesia Thu, 04 Jun 2026 12:18:00 +0700+0700



Medan - Ketua Umum Gema Santri Nusa sekaligus Pengasuh Majlis Sholawat Akhsa Nusantara, KH. Akhmad Khambali, SE., MM, menyampaikan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus dipahami sebagai investasi jangka panjang untuk menyiapkan generasi Indonesia yang sehat, cerdas, kuat, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045.
Menurut Kyai Khambali, komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam menghadirkan Program MBG bukan semata-mata memberikan makanan gratis kepada peserta didik, melainkan membangun kualitas sumber daya manusia Indonesia sejak usia dini melalui pemenuhan kebutuhan gizi yang memadai. Pemerintah menargetkan puluhan juta anak, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita menjadi penerima manfaat program tersebut sebagai bagian dari strategi pembangunan nasional jangka panjang.

"Kita tidak boleh melihat MBG hanya dari sepiring makanan yang diterima anak-anak setiap hari. Yang harus kita lihat adalah lahirnya generasi yang sehat, kuat, produktif, serta mampu menjadi pemimpin bangsa di masa depan. Gizi yang baik hari ini akan menentukan kualitas Indonesia puluhan tahun yang akan datang," ujar KH. Akhmad Khambali yang juga Pengasuh Ponpes Roudhotul Ulum dan Alim,
Beliau menegaskan bahwa persoalan gizi, stunting, dan ketimpangan akses makanan sehat merupakan tantangan serius yang harus diselesaikan secara bersama-sama. Karena itu, seluruh elemen bangsa perlu mendukung pelaksanaan MBG agar berjalan transparan, tepat sasaran, higienis, dan berkelanjutan.

Lebih lanjut, Kyai Khambali yang juga Pengamat Publik menilai bahwa keberhasilan MBG tidak hanya berdampak pada dunia pendidikan dan kesehatan, tetapi juga berpotensi menggerakkan ekonomi rakyat melalui keterlibatan petani, peternak, nelayan, pelaku UMKM, dan rantai pasok pangan lokal.

"Apabila dikelola dengan baik, program ini akan melahirkan manfaat berlapis. Anak-anak dan Santri memperoleh gizi yang cukup, ekonomi masyarakat bergerak, lapangan kerja tercipta, dan cita-cita mewujudkan Indonesia Emas 2045 semakin dekat."

Meski demikian, Kyai Khambali yang juga Pengurus MUI Pusat mengingatkan bahwa program sebesar ini harus terus diawasi dan dievaluasi secara berkala agar kualitas makanan, keamanan pangan, serta tata kelola anggaran tetap terjaga. Dukungan masyarakat harus berjalan seiring dengan pengawasan yang konstruktif demi memastikan manfaat program benar-benar dirasakan oleh rakyat.

Menutup pernyataannya, KH. Akhmad Khambali mengajak seluruh masyarakat untuk tidak terjebak pada perdebatan yang kontraproduktif, melainkan bersama-sama mengawal dan menyempurnakan program yang bertujuan meningkatkan kualitas generasi penerus bangsa.
"Anak-anak dan Santri Indonesia adalah amanah sekaligus masa depan bangsa. Setiap ikhtiar untuk meningkatkan kualitas gizi, kesehatan, dan pendidikan mereka adalah investasi peradaban yang nilainya jauh melampaui generasi kita hari ini."]]> https://www.halomedan.com/news/65927/setiap-rupiah-anggaran-mbg-harus-sampai-ke-piring-anak-dan-santri-indonesia/ Empat Terdakwa Kasus KDM Dibebaskan, Majelis Hakim Nilai Tidak Ada Bukti Korupsi Thu, 04 Jun 2026 12:15:00 +0700+0700 Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Medan membebaskan empat terdakwa dalam perkara dugaan korupsi dan penyalahgunaan wewenang terkait proyek Kerja Sama Kota Deli Megapolitan (KDM) antara PTPN II, yang kini menjadi PTPN I Regional 1, dengan PT Ciputra KPSN.

Putusan dibacakan dalam sidang yang berlangsung hingga Rabu (3/6) malam sekitar pukul 20.05 WIB. Majelis hakim yang diketuai Muhammad Kasim dengan anggota MY Girsang dan Rurita Ningrum menyatakan para terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi maupun penyalahgunaan wewenang sebagaimana didakwakan jaksa penuntut umum.

Selain membebaskan para terdakwa dari seluruh dakwaan, majelis hakim juga memerintahkan agar mereka segera dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara (Rutan) Tanjung Gusta serta memulihkan nama baik dan martabat mereka.

Kewajiban 20 Persen Lahan Belum Memiliki Juknis
Dalam pertimbangannya, majelis hakim menilai tuduhan terkait tidak dipenuhinya kewajiban penyerahan minimal 20 persen lahan kepada negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 18 Tahun 2021 tidak dapat dijadikan dasar pidana korupsi.

Menurut majelis, terdakwa Irwan Perangin-Angin dan Iman Subekti selaku Direktur PT Nusa Dua Propertindo (NDP) belum melaksanakan kewajiban tersebut karena belum adanya petunjuk teknis (juknis) pelaksanaan aturan dimaksud, bukan karena kesengajaan untuk menghindari kewajiban.

Majelis menilai fakta persidangan menunjukkan adanya upaya dan komitmen untuk memenuhi ketentuan tersebut. Hal itu dibuktikan melalui korespondensi dengan Kementerian ATR/BPN serta dua akta notaris yang memuat komitmen perusahaan terkait penyerahan lahan.

"Tidak adanya petunjuk pelaksanaan menyebabkan kewajiban tersebut belum dapat direalisasikan. Kondisi ini tidak dapat serta-merta dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi maupun menimbulkan kerugian negara," demikian pertimbangan majelis hakim.

Dakwaan Kerugian Negara Rp263,4 Miliar Tidak Terbukti

Sebelumnya, jaksa penuntut umum Hendrik Edison Sipahutar dan Puteri Handayani mendakwa keempat terdakwa telah merugikan keuangan negara sebesar Rp263,4 miliar. Nilai tersebut dihitung dari estimasi harga lahan seluas 18,3 hektare yang merupakan 20 persen dari total lahan Hak Guna Usaha (HGU) seluas 93 hektare yang telah diterbitkan Hak Guna Bangunan (HGB)-nya.

Namun setelah memeriksa puluhan saksi dari berbagai pihak, termasuk PTPN II, PT NDP, Ciputra KPSN, serta pejabat ATR/BPN daerah dan pusat, majelis hakim menyimpulkan tidak ditemukan bukti adanya perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian negara.

Pendapat tersebut juga diperkuat oleh sejumlah ahli yang dihadirkan tim penasihat hukum terdakwa, mulai dari ahli hukum administrasi negara, hukum bisnis dan ekonomi, hingga hukum pidana dan agraria.

Para ahli berpendapat bahwa belum dilaksanakannya kewajiban penyerahan lahan 20 persen karena ketiadaan petunjuk teknis bukan merupakan tindakan melawan hukum, apalagi tindak pidana korupsi.
Askani Dinilai Tidak Menyalahgunakan Wewenang
Majelis hakim juga menolak dakwaan terhadap Askani yang saat itu menjabat Kepala Kantor Wilayah BPN Sumatera Utara periode 2022–2024.

Menurut hakim, penerbitan HGB yang dilakukan Askani tidak dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang. Selain belum adanya petunjuk teknis mengenai kewajiban penyerahan lahan 20 persen, permohonan yang diajukan PT NDP dinilai berada dalam rezim pemberian hak, bukan perubahan hak sebagaimana diatur dalam Pasal 165 ayat (1) Permen ATR/BPN Nomor 18 Tahun 2021.
Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, majelis hakim dengan satu pendapat berbeda (dissenting opinion) dari hakim anggota MY Girsang memutuskan membebaskan keempat terdakwa dari seluruh dakwaan primer maupun subsider.

Sambutan Haru Keluarga Terdakwa

Putusan bebas tersebut disambut haru oleh para terdakwa dan keluarga yang memadati ruang sidang utama Pengadilan Negeri Medan. Sidang sendiri dimulai sejak pukul 17.30 WIB sebelum akhirnya putusan dibacakan pada malam hari.

"Saya bersyukur dan berterima kasih kepada majelis hakim yang telah melihat perkara ini secara jernih sehingga memberikan putusan bebas murni kepada saya dan kawan-kawan," ujar Askani usai sidang.

Sementara itu, terkait dana sebesar Rp263,4 miliar yang sebelumnya disebut jaksa sebagai nilai kerugian negara dan saat ini dititipkan di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, majelis hakim tidak menyinggung status dana tersebut dalam putusan. Alasannya, dana tersebut tidak pernah diajukan sebagai barang bukti selama proses persidangan yang berlangsung hampir enam bulan.rel

]]> https://www.halomedan.com/hukum/65926/empat-terdakwa-kasus-kdm-dibebaskan-majelis-hakim-nilai-tidak-ada-bukti-korupsi/ UNPAB Ambil Bagian dalam Seminar Nasional “10 Pohon Ilmu” dan Pemecahan Rekor MURI Bersama 115 PTS se-Sumatera Utara Thu, 04 Jun 2026 09:47:00 +0700+0700
Di lingkungan UNPAB, kegiatan diikuti oleh sivitas akademika melalui beberapa titik pelaksanaan, antara lain Mahabento, Amphiteater, ruang kelas Gedung A, dan Perpustakaan UNPAB. Mahasiswa, dosen, serta tenaga kependidikan tampak antusias mengikuti seluruh rangkaian acara yang berlangsung secara terintegrasi dengan perguruan tinggi lain di Sumatera Utara.

Seminar Nasional "10 Pohon Ilmu" menjadi ruang penguatan wawasan akademik sekaligus sarana mempererat kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah, dan berbagai pemangku kepentingan. Sebanyak 115 Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di bawah koordinasi LLDIKTI Wilayah I berpartisipasi dalam kegiatan ini. Selain itu, kegiatan juga melibatkan sejumlah mitra strategis, di antaranya Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Badan Narkotika Nasional (BNN), Dinas Pertanian, serta berbagai instansi lainnya.

Rangkaian acara diawali dengan pembukaan dan penandatanganan kerja sama sebagai bentuk komitmen bersama dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan tinggi, penguatan sumber daya manusia, serta pengembangan sinergi lintas sektor. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan seminar nasional yang menghadirkan pemaparan materi dan diskusi ilmiah untuk memperluas wawasan peserta dalam berbagai bidang keilmuan dan pembangunan.

Momentum istimewa dalam kegiatan ini adalah pelaksanaan pemecahan Rekor MURI yang melibatkan seluruh perguruan tinggi peserta secara serentak. Proses verifikasi dilakukan langsung oleh tim MURI sebagai bagian dari pencatatan prestasi nasional yang menjadi kebanggaan bagi dunia pendidikan tinggi, khususnya di Sumatera Utara.

Partisipasi UNPAB dalam kegiatan ini mencerminkan komitmen universitas dalam mendukung transformasi pendidikan tinggi yang berkualitas, kolaboratif, dan berdampak. Melalui keterlibatan aktif dalam berbagai forum akademik dan kegiatan strategis, UNPAB terus berupaya memperkuat kontribusinya dalam bidang pendidikan, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat.

Kegiatan ditutup dengan pengarahan dari tim MURI terkait proses verifikasi rekor serta pengundian lucky draw yang menambah semarak suasana. Diharapkan kegiatan ini mampu menjadi inspirasi bagi seluruh sivitas akademika untuk terus mengembangkan inovasi, memperkuat kolaborasi, dan menghasilkan kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa.

Melalui semangat kebersamaan dan pengembangan ilmu pengetahuan, UNPAB menegaskan perannya sebagai perguruan tinggi yang aktif mendukung kemajuan pendidikan tinggi Indonesia serta siap berkontribusi dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing global.rel

]]> https://www.halomedan.com/kota/65925/unpab-ambil-bagian-dalam-seminar-nasional-ldquo10-pohon-ilmurdquo-dan-pemecahan-rekor-muri-bersama-115-pts-sesumatera-utara/ Opening Ceremony GLOPB Vol. 2 Jadi Awal Kolaborasi Lintas Negara Berbasis Budaya dan Lingkungan Thu, 04 Jun 2026 09:45:00 +0700+0700
Kegiatan pembukaan berlangsung di Kampus UNPAB dan dihadiri oleh jajaran pimpinan universitas, delegasi internasional, serta peserta program dari berbagai institusi mitra. Hadir dalam kegiatan tersebut Dr. Hazrul Azwar Hasibuan selaku Kepala Pusat Penelitian dan Inovasi UNPAB yang mewakili Rektor UNPAB, Siti Anisah, S.T., M.T. selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan UNPAB, serta Muhammad Yalzamul Insan, M.Si. selaku Kepala Urusan Rekrutmen dan Mobilitas Internasional UNPAB.

Turut hadir delegasi internasional, yaitu Mr. Mohd Darmizi bin Dilah dari UiTM Cawangan Terengganu, Malaysia, Dr. Mohd Zuwairi bin Mat Saad dari Universiti Utara Malaysia (UUM), serta Dr. Hlaing Minn Khant dari Krirk University, Thailand.

Dalam sambutannya, Dr. Hazrul Azwar Hasibuan menyampaikan bahwa GLOPB merupakan salah satu program strategis UNPAB dalam memperkuat internasionalisasi kampus sekaligus memperkenalkan kekayaan budaya dan potensi lingkungan Sumatera Utara kepada masyarakat global.

Menurutnya, pendidikan tinggi tidak hanya berperan dalam transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga menjadi sarana membangun pemahaman lintas budaya, memperluas jejaring internasional, serta menumbuhkan kesadaran bersama terhadap isu-isu keberlanjutan lingkungan.

Momentum pembukaan GLOPB Vol. 2 juga ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara UNPAB dan Krirk University Thailand terkait penyelenggaraan program GPOLB Camp. Kerja sama ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat kolaborasi akademik internasional, mobilitas mahasiswa dan dosen, serta pengembangan berbagai program bersama di masa mendatang.

Selama empat hari pelaksanaan, peserta akan mengikuti beragam kegiatan akademik dan budaya yang dirancang untuk memberikan pengalaman belajar langsung mengenai hubungan antara budaya lokal dan pelestarian lingkungan. Rangkaian kegiatan diawali dengan penyambutan peserta, campus tour UNPAB, sesi pengenalan budaya Melayu, serta kuliah akademik mengenai konservasi mangrove dan kearifan lokal masyarakat Melayu.

Peserta juga akan melakukan kunjungan budaya ke kawasan bersejarah Kesultanan Langkat di Tanjung Pura serta mengeksplorasi kawasan ekowisata Tangkahan, yang dikenal sebagai salah satu destinasi konservasi alam unggulan di Sumatera Utara. Selain itu, para peserta akan mengunjungi kawasan pesisir Nipah di Serdang Bedagai untuk mengikuti kegiatan adopsi dan penanaman mangrove serta mempelajari pengelolaan ekosistem pesisir berbasis masyarakat.

Sebagai penutup, peserta akan mengikuti wisata budaya Kota Medan yang meliputi kunjungan ke Istana Maimun, dialog budaya bersama Kesultanan Deli, serta eksplorasi sejumlah destinasi sejarah dan budaya yang menjadi ikon Kota Medan.

Melalui GLOPB Vol. 2, UNPAB tidak hanya memperkenalkan kekayaan budaya Melayu dan potensi ekowisata Sumatera Utara kepada peserta internasional, tetapi juga membangun ruang dialog global yang mendorong lahirnya generasi muda berwawasan internasional, berkarakter, dan peduli terhadap keberlanjutan lingkungan. Program ini sekaligus menjadi bukti nyata komitmen UNPAB dalam memperkuat posisi sebagai kampus yang aktif membangun kolaborasi global dan mencetak global citizens yang siap menghadapi tantangan dunia masa depan.rel

]]> https://www.halomedan.com/news/65924/opening-ceremony-glopb-vol-2-jadi-awal-kolaborasi-lintas-negara-berbasis-budaya-dan-lingkungan/ Eks Kepala BGN dan Dua Wakilnya Resmi Tersangka, FABEM: Usut Tuntas Thu, 04 Jun 2026 08:58:00 +0700+0700

Ketiga tersangka yang ditahan adalah DH (Eks Kepala BGN), SS (Eks Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi), dan LP (Eks Wakil Kepala BGN Bidang Pengembangan Organisasi dan Hubungan Kelembagaan). Mereka diduga terlibat penyimpangan pengadaan barang dan jasa serta afiliasi yayasan mitra SPPG yang mengakibatkan kerugian negara potensi triliunan rupiah.

Ketua Umum DPP FABEM - SM Zainuddin Arsyad, S.I.P menyatakan bahwa publik perlu mengawal proses hukum ini agar tidak berhenti di tingkat tersangka. Berikut pernyataan keras sekaligus terukur yang disampaikannya di Jakarta:

"Kami mengapresiasi langkah Kejagung yang menetapkan tiga tersangka eks pimpinan BGN. Namun, ini baru permulaan. Akar persoalan harus diungkap, termasuk kemungkinan adanya aktor intelektual di balik skema korupsi yang terstruktur dan sistematis ini. Jangan sampai ada pihak yang dilindungi. FABEM mendesak Kejaksaan Agung mengusut tuntas aliran dana harian miliaran rupiah kepada yayasan afiliasi tersangka, serta memeriksa seluruh pihak yang melakukan intervensi terhadap penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang merugikan keuangan negara dari total anggaran MBG dari Apbn Rp 85, 27 T tahun 2025 dan Rp268 triliun ( 2026 ) Kami juga meminta transparansi proses penyidikan dan pemulihan seluruh kerugian negara. Jika diperlukan, FABEM siap mengawal kasus ini sampai ke pengadilan."

Pernyataan itu merujuk pada temuan tim penyidik Jampidsus Kejagung RI, Kasus posisi dalam perkara ini yaitu:

Bahwa sejak tanggal 6 Januari 2025, Pemerintah telah melaksanakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang merupakan program prioritas nasional yang diselenggarakan melalui Badan Gizi Nasional (BGN) dalam bentuk pemberian makanan bergizi secara gratis, dengan tujuan Pemenuhan Angka Kecukupan Gizi (AKG) anak sekolah dengan total anggaran Tahun 2025 sebesar Rp85,27 triliun dan tahun 2026 sebesar Rp268 triliun yang bersumber dari APBN;
Bahwa program MBG tersebut seharusnya dikelola oleh yayasan-yayasan pada setiap sekolah, tetapi dalam faktanya yayasan-yayasan yang ditunjuk sebagai Mitra SPPG merupakan yayasan yang dijadikan sarana kejahatan dan terafiliasi dengan Pejabat atau Pegawai BGN yang tidak memenuhi syarat untuk menjadi mitra SPPG.

Namun kenyataannya, SPPG tersebut tetap ditunjuk dengan cara dilakukan pengaturan verifikasi pada Portal Mitra BGN dengan adanya atensi dari Sdr. DH dan Sdr. SS dan yayasan-yayasan tersebut mendapatkan insentif miliaran rupiah setiap hari dan triliunan rupiah setiap tahun. Bahwa yayasan-yayasan yang terafiliasi tersebut diantaranya dimiliki oleh Sdr. DH, Sdr. SS dan Sdr. LP;
Selain menggunakan yayasan yang terafiliasi tersebut, Sdr. DH bersama-sama dengan Sdr. SS dan Sdr. LP dalam melakukan proses pengadaan barang dan jasa di Badan Gizi Nasional secara melawan hukum melakukan intervensi kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sehingga dalam penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) pengadaan barang dan jasa pada BGN tidak disusun sesuai dengan kebutuhan riil lapangan dan terjadi mark up harga pengadaan, sehingga terjadi pemborosan dan merugikan keuangan negara yang tidak mendukung Operasional pelaksanaan MBG, di antaranya;

Pengadaan motor listrik sebanyak 21.801 unit dengan nilai total pengadaan sebesar Rp1.035.515.297.908,02 (satu triliun tiga puluh lima miliar lima ratus lima belas juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan rupiah koma dua sen) dan telah dibayarkan ke PT YAT yang tidak memenuhi syarat selaku Vendor karena tidak memiliki dealer/bengkel aktif dan terdapat mark up;
Pengadaan 32.000 pasang sepatu yang tidak sesuai ketentuan dan adanya mark up;
Pengadaan tablet sebanyak 31.994 unit yang tidak sesuai ketentuan dan adanya mark up;
Pengadaan Televisi 75 Inch sebanyak 5.400 unit yang tidak sesuai ketentuan dan adanya mark up.
Bahwa terhadap perkara tindak pidana korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Badan Gizi Nasional tahun 2025 s.d. tahun 2026 telah mengakibatkan kerugian keuangan negara.

Para Tersangka dijerat dengan pasal:

Primair:

Pasal 603jo.Pasal 20 huruf a atau c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidanajo.Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.


Subsidiair:

Pasal604jo.Pasal 20 huruf a atau c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidanajo.Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijo.Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Terhadap para Tersangka dilakukan penahanan selama 20 (dua puluh) hari ke depan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung dan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

Menurut Waketum DPP FABEM - Tody Ardiansyah Prabu, S.H :

Sikap Presiden Bpk. Prabowo Subianto sudah Tegas Tepat momentumnya dalam mengambil keputusan dengan mencopot Kepala BGN dan 2 Wakil Kepala BGN serta kejagung memgambil tindakan cepat untuk menggeledah kantor BGN serta menahan kepala BGN Sdr.DH dan 2 wakil BGN, Sdr. SS dan Sdr. LP;

Demi Penegakan hukum tanpa pandang bulu tajam ke atas dan Menjaga Program unggulan Nasional Terukur , tepat sasaran agar tidak terjadi penyimpangan uang rakyat Apbn serta Memulihkan Stabilitas Kepercayaan Masyarakat terhadap program unggulan pemerintahan serta kepemimpinan Bapak Prabowo sebagai Presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia.

"FABEM sebagai organisasi pergerakan alumni aktifis BEM & senat mahasiwa akan membentuk tim pemantau khusus untuk memastikan kasus ini tidak mandek. Kami mendorong Kejagung juga mengusut kemungkinan adanya pelaku lain di luar ketiga tersangka," tutup Tody Ardiansyah Prabu, S.H Waketum DPP FABEM - SM Bidang Hukum & Antar Lembaga./rel

]]> https://www.halomedan.com/politik/65923/eks-kepala-bgn-dan-dua-wakilnya-resmi-tersangka-fabem-usut-tuntas/ Warga Perbatasan Medan-Deli Serdang Merasa Dianaktirikan, Pemko Medan Didorong Segera Bertindak Thu, 04 Jun 2026 08:00:00 +0700+0700
Wakil Ketua GPA Kota Medan, Ali Ibsan Jaya angkat bicara, ia mengatakan, "​Keluhan warga menumpuk mulai dari masalah infrastruktur yang buruk hingga krisis keamanan yang kian mencekam", paparnya.

Masih kata Ali Ibsan Jaya, ​"Dikepung Banjir Akibat Minimnya Drainase dan Sampah
​Masalah utama yang dihadapi warga saban hari adalah banjir rob dan genangan air yang kerap melumpuhkannya aktivitas ekonomi serta mobilitas pengguna jalan setiap kali hujan deras mengguyur", ucapnya.

Berdasarkan pantauan di lapangan, wilayah ini justru menjadi "tempat pembuangan" penumpukan sampah di area perbatasan. ​Kondisi ini diperparah oleh absennya saluran drainase yang memadai untuk mengalirkan air ke Sungai Bedera. Padahal, posisi sungai tersebut sangat dekat dari permukiman warga. Pendangkalan sungai dan tidak adanya normalisasi parit membuat wilayah Lingkungan VI Tanjung Gusta menjadi langganan banjir yang tak kunjung usai.

Pria yang berprofesi advokat itu turut mengamati ​krisis Keamanan seperti Geng Motor, Tawuran, hingga Penikaman di Depan Masjid
​Tidak hanya dihantui banjir, warga juga didera rasa was-was akibat maraknya aksi kriminalitas jalanan. "Kawasan ini dilaporkan kerap menjadi arena tawuran antar-lingkungan dan rawan terhadap aksi geng motor serta begal", ungkapnya saat dikonfirmasi wartawan via selular. Rabu, (3/6/2026).

Jelasnya lagi, "​Puncaknya, pada Hari Raya Idul Adha lalu, terjadi bentrokan antar-warga yang berujung pada aksi penikaman tepat di depan Masjid Al-Mukhlisin. Ironisnya, di tengah tingginya potensi kriminalitas ini, kawasan perbatasan tersebut justru gelap gulita pada malam hari karena minimnya fasilitas Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)", bebernya.

​Salah satu warga yang identitasnya tidak ingin disebutkan, mengatakan, "Kami seperti dibiarkan tanpa perlindungan. Aparatur di bawah Pemko Medan, mulai dari Camat Medan Helvetia hingga Lurah Tanjung Gusta, seolah menutup mata dengan kondisi ril di lapangan", katanya.

" Kami ​menuntut Komitmen Rico Waas, Perbatasan Adalah Wajah Kota ​sebagai wilayah perbatasan yang menjadi gerbang masuk dan "candradimuka" Kota Medan, warga (kami) mendesak Wali Kota Rico Waas dan jajarannya untuk segera turun ke lapangan dan melakukan pembenahan total", tegas Warga.

​Warga menuntut tiga tindakan nyata Infrastruktur, diantaranya:​Infrastruktur: Pembangunan saluran drainase baru yang terintegrasi ke Sungai Bedera serta pengerukan pendangkalan.
​Fasilitas Umum: Pemasangan lampu penerangan jalan (LPJU) di titik-titik rawan untuk menekan ruang gerak pelaku kejahatan.
​Keamanan: Peningkatan patroli dari pihak berwajib dan ketegasan aparatur wilayah (Camat dan Lurah) dalam menjaga ketertiban umum dari teror begal dan geng motor.

​Warga berharap Pemko Medan tidak tebang pilih dalam melakukan pembangunan, karena masyarakat perbatasan juga memiliki hak yang sama untuk hidup dengan aman, nyaman, dan normal. "harap para warga.r]]> https://www.halomedan.com/politik/65922/warga-perbatasan-medandeli-serdang-merasa-dianaktirikan-pemko-medan-didorong-segera-bertindak/ RMPG Tegaskan Tak Terlibat Pengelolaan SPPG, Keterlibatan Hanief Adrian Bersifat Pribadi Wed, 03 Jun 2026 21:18:00 +0700+0700 Relawan Muda Prabowo Gibran (RMPG) menyatakan keberatan atas pemberitaan yang dimuat akun Instagram BBC Indonesia pada 22 Mei 2026 yang mengutip hasil kajian ICW dan CELIOS terkait pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di sekitar Lapas Sukamiskin.
Dalam keterangan resminya, RMPG menegaskan bahwa organisasi tersebut tidak terlibat secara aktif dalam pelaksanaan maupun pengelolaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), meskipun mendukung penuh program unggulan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tersebut.
Ketua Koordinator Nasional RMPG, Mulyadi, mengatakan pihaknya merasa perlu memberikan klarifikasi agar tidak terjadi kesalahpahaman di tengah masyarakat terkait pemberitaan yang beredar.
"RMPG sejak awal mendukung Program Makan Bergizi Gratis sebagai program strategis pemerintah. Namun kami tegaskan bahwa RMPG tidak terlibat dalam pengelolaan maupun operasional SPPG yang disebutkan dalam pemberitaan tersebut," ujar Mulyadi, Rabu (3/6/2026).
Terkait nama Hanief Adrian yang disebut dalam sejumlah informasi dan hasil kajian lembaga tertentu, Mulyadi menegaskan bahwa keterlibatan Hanief Adrian dalam Yayasan Indonesia Food Security Review (IFSR) tidak dapat dikaitkan dengan organisasi RMPG.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal RMPG, Hanief Adrian, menjelaskan bahwa keterlibatannya di Yayasan IFSR merupakan kapasitas pribadi sebagai profesional yang membantu pelaksanaan program yayasan dan tidak membawa maupun mewakili organisasi RMPG.
"Keikutsertaan saya di Yayasan IFSR adalah keputusan dan tanggung jawab pribadi dalam membantu program yang dijalankan yayasan. Hal tersebut tidak terkait dengan posisi saya sebagai Sekretaris Jenderal RMPG dan tidak mewakili organisasi," kata Hanief.
Menurut Hanief, penting untuk membedakan antara aktivitas organisasi dengan aktivitas pribadi setiap pengurus yang memiliki profesi dan kegiatan di luar organisasi.
RMPG juga mengungkapkan telah menyampaikan klarifikasi tertulis kepada CELIOS dan ICW guna menjelaskan bahwa keberadaan Hanief Adrian dalam Yayasan IFSR bukan merupakan representasi ataupun keterlibatan institusional RMPG dalam program tersebut.
Lebih lanjut, Mulyadi menegaskan bahwa RMPG tetap mendukung penuh pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis sebagai upaya pemerintah meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak dan kelompok rentan.
Namun demikian, apabila dalam pelaksanaan program ditemukan kekurangan, penyimpangan, maupun dugaan tindak pidana korupsi, RMPG menyerahkan sepenuhnya proses penanganan kepada aparat penegak hukum yang berwenang.
"Kami mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Jika terdapat dugaan pelanggaran hukum, tentu harus diproses sesuai ketentuan yang berlaku," tegas Mulyadi.
Selain itu, RMPG juga menyatakan dukungan terhadap langkah Presiden Prabowo Subianto dalam melakukan pembenahan tata kelola Program MBG, termasuk pergantian Kepala dan para Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) sebelumnya.
"RMPG mendukung setiap langkah perbaikan tata kelola dan pemberantasan korupsi agar Program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat," pungkasnya. (rel/red)]]> https://www.halomedan.com/news/65921/rmpg-tegaskan-tak-terlibat-pengelolaan-sppg-keterlibatan-hanief-adrian-bersifat-pribadi/ Tani Merdeka Sumut Perkuat Konsolidasi, Siap Dukung Program Prabowo Wujudkan Ketahanan Pangan Nasional Wed, 03 Jun 2026 19:31:00 +0700+0700 Tani Merdeka Sumatera Utara menggelar Konsolidasi Pra-Rapat Kerja dan Focus Group Discussion (FGD) bertema "Sinergitas Lintas Sektoral Menuju Petani Sejahtera" di Medan, Rabu (3/6/2026).
Kegiatan tersebut diikuti jajaran pengurus dan anggota Tani Merdeka Sumut serta menghadirkan narasumber dari Agrinas Palma Nusantara, Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BBPMP) Sumatera Utara, dan Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara.
Ketua DPW Tani Merdeka Sumut, Gusmiyadi, mengatakan kegiatan ini menjadi langkah awal untuk memperkuat konsolidasi organisasi sekaligus menyusun program kerja yang sejalan dengan kebutuhan petani dan arah pembangunan sektor pertanian nasional.
Menurutnya, Tani Merdeka memiliki peran penting sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendukung berbagai program pembangunan pertanian yang saat ini menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto.
"Pertanian merupakan sektor strategis dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional. Karena itu, Tani Merdeka harus hadir dengan program-program nyata yang mampu meningkatkan produksi dan kesejahteraan petani," ujar Gusmiyadi.
Ia menjelaskan, konsolidasi tersebut juga merupakan tindak lanjut dari Surat Keputusan Dewan Pengurus Nasional Tani Merdeka Indonesia Nomor 441/SK-DPN/TANIMERDEKA/V/2026 tentang susunan kepengurusan organisasi.
Dalam kesempatan itu, Gusmiyadi menegaskan pentingnya setiap bidang dalam kepengurusan menyusun program kerja yang fokus, terukur, dan berkelanjutan.
"Kita tidak perlu terlalu banyak program. Cukup dua program unggulan setiap bidang dalam satu tahun, tetapi benar-benar dijalankan secara maksimal dan memberikan manfaat langsung kepada petani," katanya.
Menurutnya, program yang terfokus akan lebih mudah dievaluasi dan dikembangkan sehingga dapat memberikan dampak yang lebih besar bagi masyarakat petani di Sumatera Utara.
Gusmiyadi optimistis Tani Merdeka Sumut mampu menjadi salah satu organisasi petani yang aktif dan produktif apabila seluruh pengurus menjalankan tugas dan program kerja secara konsisten.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi lintas sektoral antara organisasi petani, pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya dalam mendukung terwujudnya kedaulatan pangan nasional.
Melalui kegiatan ini, Tani Merdeka Sumut menegaskan komitmennya untuk mendukung program pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam mewujudkan swasembada pangan, modernisasi pertanian, peningkatan produktivitas petani, serta penguatan ketahanan pangan nasional yang berkelanjutan.]]> https://www.halomedan.com/Berita/65920/tani-merdeka-sumut-perkuat-konsolidasi-siap-dukung-program-prabowo-wujudkan-ketahanan-pangan-nasional/ JMSI Batubara Resmi Dilantik, Bupati Baharuddin Terima Penghargaan Sahabat Pers Wed, 03 Jun 2026 19:23:00 +0700+0700

Pengurus Cabang Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Kabupaten Batubara periode 2026-2031 resmi dilantik di Aula Rumah Dinas Bupati Batubara, Komplek Perumahan Inalum Tanjung Gading, Kecamatan Sei Suka, Rabu (3/6/2026).

Pada kesempatan itu, Bupati Batubara, Dr H Baharuddin Siagian menerima penghargaan Sahabat Pers dari JMSI yang diserahkan langsung Ketua JMSI Sumatera Utara, Rianto.
Dalam sambutannya, Bupati Baharuddin mengucapkan selamat kepada jajaran pengurus JMSI Batubara yang baru dilantik. Ia berharap JMSI dapat menjadi mitra strategis Pemerintah Kabupaten Batubara dalam menyebarluaskan informasi pembangunan serta menghadirkan pemberitaan yang objektif, berimbang dan bermanfaat bagi masyarakat.

"Gunakan media secara bijak, sampaikan informasi secara objektif dan berimbang. Jangan membuat pemberitaan yang tendensius. Utamakan kritik yang membangun dan teguran yang konstruktif demi kemajuan daerah," ujar Baharuddin.

Menurutnya, kehadiran JMSI di Batubara diharapkan mampu memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan insan pers dalam mendukung pembangunan daerah.

Pelantikan pengurus JMSI Batubara ini juga menjadi bagian dari konsolidasi organisasi guna memperkuat eksistensi media siber yang profesional, independen dan berintegritas di Kabupaten Batubara.

Sementara itu, Pembina JMSI Sumut, Rahudman Harahap mengingatkan insan pers agar tidak hanya berfokus pada aktivitas pemerintahan di lingkungan Kantor Bupati. Media, katanya, harus hadir di tengah masyarakat dan mengangkat berbagai persoalan yang dihadapi warga.

"Pemberitaan di Batubara jangan hanya berkutat di kantor bupati. Media harus lebih banyak melihat dan mengangkat kondisi masyarakat di lapangan," katanya.

Acara pelantikan turut dihadiri Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batubara, Elpandi Agraha, Sekretaris JMSI Sumatera Utara, Zulham Efendi, Staf Ahli Bupati Batubara, Kepala Kesbangpol Batubara, Ketua Harian SMSI Batubara Arie Gusti Kurniawan Sinaga, Sekretaris SMSI Batubara Mazlan serta sejumlah undangan lainnya.
Berdasarkan Surat Keputusan JMSI, kepengurusan JMSI Kabupaten Batubara periode 2026-2031 dipimpin Subari sebagai Ketua, Ramdani sebagai Sekretaris dan Dani Ramadhan sebagai Bendahara. (Jo)/rel

]]> https://www.halomedan.com/news/65919/jmsi-batubara-resmi-dilantik-bupati-baharuddin-terima-penghargaan-sahabat-pers/ Kejagung Tahan Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Terkait Dugaan Korupsi Program MBG Wed, 03 Jun 2026 17:44:00 +0700+0700 Jakarta — Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi melakukan penahanan terhadap mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, pada Rabu (3/6/2026) sore. Penahanan dilakukan setelah Dadan menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik di Gedung Bundar Jampidsus.
Dadan tampak keluar dari gedung pemeriksaan dengan mengenakan rompi tahanan berwarna merah muda (pink) sebelum kemudian digiring petugas untuk proses penahanan lebih lanjut.
Langkah penahanan ini merupakan kelanjutan dari penyidikan kasus dugaan praktik korupsi berupa jual beli titik dapur dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kasus tersebut sebelumnya telah memicu penggeledahan besar-besaran di kantor BGN di Jakarta Pusat.
Kejagung sebelumnya juga telah memeriksa sejumlah pihak terkait, termasuk pejabat aktif maupun mantan pejabat BGN, seiring pendalaman dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan program prioritas nasional tersebut.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Kejaksaan Agung belum memberikan keterangan resmi terkait detail pasal yang disangkakan maupun jumlah tersangka lain yang mungkin akan ditetapkan.rel]]> https://www.halomedan.com/news/65918/kejagung-tahan-eks-kepala-bgn-dadan-hindayana-terkait-dugaan-korupsi-program-mbg/ Rahudman Harahap Ingatkan Pengcab JMSI Batu Bara Junjung Profesionalisme dan Integritas Wed, 03 Jun 2026 16:37:00 +0700+0700
BATU BARA – Ketua Pembina Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Sumatera Utara, Drs H Rahudman Harahap MM, mengingatkan seluruh pemilik media siber dan wartawan yang tergabung dalam JMSI agar senantiasa menjunjung tinggi profesionalisme dan integritas dalam menjalankan tugas jurnalistik.

Pesan tersebut disampaikan Rahudman saat menghadiri pelantikan Pengurus Cabang (Pengcab) JMSI Kabupaten Batu Bara yang digelar di Aula Rumah Dinas Bupati Batu Bara, Rabu (3/6/2026).

Hadir dalam kegiatan itu Bupati Batu Bara Baharuddin Siagian, Wakil Bupati Batu Bara, unsur Forkopimda Kabupaten Batu Bara, perwakilan SMSI Batu Bara, PPWI Batu Bara, Kejaksaan Negeri Batu Bara, perwakilan Danramil 02/Air Putih, serta pengurus dan anggota JMSI dari berbagai kabupaten/kota di Sumatera Utara.

Dalam sambutannya, Rahudman menegaskan bahwa profesionalisme merupakan fondasi utama yang harus dimiliki setiap insan pers dalam menjalankan fungsi kontrol sosial dan penyampaian informasi kepada publik.

Menurut mantan Wali Kota Medan periode 2010-2015 tersebut, wartawan tidak hanya dituntut bekerja secara profesional, tetapi juga harus mampu menjaga integritas serta menyajikan pemberitaan yang berimbang.

"Ingat, ada empat hal yang harus menjadi pedoman dalam melaksanakan tugas jurnalistik. Pertama, bersikap profesional dalam menjalankan tugas dan menyajikan pemberitaan. Kedua, menyajikan berita yang berimbang. Ketiga, menjaga integritas. Dan keempat, tidak menjustifikasi dalam pemberitaan," tegas Rahudman didampingi Dewan Pakar JMSI Sumut, Zakaria Rambe.

Rahudman mengatakan, penerapan empat prinsip tersebut sangat penting untuk menjaga kredibilitas media di tengah derasnya arus informasi digital yang berkembang saat ini.
Menurutnya, media siber harus mampu menghadirkan informasi yang akurat, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga kepercayaan masyarakat terhadap produk jurnalistik tetap terjaga.

"Jika profesionalisme dan integritas terus dijaga, maka kepercayaan publik terhadap media akan semakin kuat," ujarnya.

Pelantikan Pengcab JMSI Kabupaten Batu Bara ini menjadi momentum memperkuat konsolidasi organisasi sekaligus meningkatkan kualitas media siber di daerah agar mampu memberikan kontribusi positif bagi pembangunan dan kemajuan masyarakat.red]]> https://www.halomedan.com/news/65917/rahudman-harahap-ingatkan-pengcab-jmsi-batu-bara-junjung-profesionalisme-dan-integritas/ Anto Genk Dinilai Mampu Satukan Insan Pers, Dukungan Maju Ketua PWI Sumut Wed, 03 Jun 2026 14:15:00 +0700+0700
Batu Bara – Dukungan terhadap Ketua Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Sumatera Utara, Rianto SH MH atau yang akrab disapa Anto Genk, untuk maju sebagai calon Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumatera Utara terus menguat. Dukungan tersebut mengemuka dalam kegiatan Pelantikan Pengurus JMSI Kabupaten Batu Bara periode 2026–2029 yang dirangkai dengan Rapat Kerja JMSI Sumatera Utara di Aula Rumah Dinas Bupati Batu Bara, Rabu (3/6/2026).

Kegiatan tersebut mendapat perhatian luas dari berbagai kalangan. Hadir dalam acara itu Bupati Batu Bara Baharuddin Siagian, Wakil Bupati Batu Bara Syafrizal, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Batu Bara, para pimpinan organisasi pers, organisasi kepemudaan, organisasi kemasyarakatan, serta tamu undangan lainnya.

Turut hadir perwakilan dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), pengurus JMSI dari berbagai daerah di Sumatera Utara, Pemuda Pancasila (PP), Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), serta sejumlah organisasi dan elemen masyarakat lainnya.

Kehadiran berbagai unsur tersebut menunjukkan kuatnya dukungan terhadap peran media dalam pembangunan daerah sekaligus menjadi bukti eratnya hubungan antara insan pers, pemerintah, dan masyarakat.

Di sela-sela kegiatan, sejumlah insan pers menilai Anto Genk memiliki kapasitas, pengalaman, serta jaringan yang luas untuk memimpin organisasi wartawan terbesar di Sumatera Utara. Keberhasilannya membangun dan membesarkan JMSI Sumatera Utara hingga memiliki kepengurusan yang aktif di berbagai daerah menjadi salah satu alasan munculnya dukungan tersebut.

Di bawah kepemimpinannya, JMSI Sumatera Utara dinilai berhasil memperkuat organisasi, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, serta mendorong perusahaan pers siber agar semakin profesional dan berdaya saing di era digital.

"Beliau memiliki kemampuan membangun komunikasi dengan semua kalangan, baik organisasi pers, pemerintah maupun masyarakat. Pengalaman itu menjadi modal penting untuk memimpin PWI ke depan," ujar salah seorang peserta kegiatan.

Pelantikan JMSI Kabupaten Batu Bara sendiri berlangsung khidmat dan penuh semangat kebersamaan. Selain menjadi momentum pengukuhan kepengurusan baru, kegiatan tersebut juga menjadi ajang konsolidasi organisasi dalam memperkuat eksistensi media siber yang profesional, independen, dan berintegritas.

Dengan rekam jejak organisasi yang dinilai positif serta kemampuan merangkul berbagai elemen, dukungan terhadap Anto Genk untuk maju sebagai Ketua PWI Sumatera Utara periode mendatang diperkirakan akan terus mengalir dari berbagai kalangan insan pers.

Banyak pihak berharap figur yang dikenal dekat dengan wartawan daerah tersebut mampu membawa organisasi pers menjadi lebih solid, profesional, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi serta tantangan dunia jurnalistik modern.rel]]> https://www.halomedan.com/news/65916/anto-genk-dinilai-mampu-satukan-insan-pers-dukungan-maju-ketua-pwi-sumut/ Kementerian Diktisaintek RI, LLDIKTI Wilayah I dan DPR RI Dorong Peningkatan Karir, Mutu dan Integritas Dosen Wed, 03 Jun 2026 07:39:00 +0700+0700 Kegiatan ini menghadirkan Anggota DPR RI, dr. Sofyan Tan, sebagai keynote speaker. Dalam kesempatan tersebut, ia menegaskan pentingnya peningkatan kualitas dosen sebagai bagian dari upaya memperkuat mutu pendidikan tinggi di Indonesia.
Sosialisasi juga menghadirkan Direktur Sumber Daya Kementerian Diktisaintek RI, Prof. Dr. Sri Suning, yang memaparkan berbagai kebijakan terkait pengembangan karir dosen, peningkatan kompetensi, serta peluang kenaikan jabatan akademik.
Sementara itu, Guru Besar Hukum Pidana Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, Prof. Dr. Yasmirah Mandasari Saragih, SH, MH, CIArb, CLA, CCL, CPMCP, menyampaikan materi mengenai pentingnya menjaga integritas akademik serta pemahaman aspek hukum dalam pelaksanaan tugas dosen.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala LLDIKTI Wilayah I Sumatera Utara, Prof. Saiful Anwar Matondang, MA, PhD, Wakil Rektor I IT&B Medan, Elisabet, serta sejumlah pimpinan perguruan tinggi dan dosen dari berbagai institusi di Sumatera Utara.
Sebanyak 100 peserta mengikuti kegiatan dengan penuh antusias. Tingginya minat peserta terlihat dari aktifnya sesi diskusi dan tanya jawab yang berlangsung interaktif bersama para narasumber.
Kegiatan yang dipandu oleh Dr. (Cand.) Mega Sari Gusandra Saragih sebagai moderator dan MC ini bertujuan memberikan informasi sekaligus penguatan kepada dosen terkait pengembangan karir, peningkatan mutu akademik, serta pentingnya menjaga integritas dalam dunia pendidikan tinggi.
Melalui kegiatan ini, para dosen diharapkan semakin memahami berbagai peluang pengembangan profesi dan mampu berkontribusi dalam menciptakan pendidikan tinggi yang berkualitas, berintegritas, dan berdaya saing.
Untuk format yang lebih khas Halomedan.com, berita bisa ditambah 1–2 kutipan langsung dari Sofyan Tan atau Prof. Sri Suning sehingga terasa lebih hidup dan memiliki nilai berita yang lebih kuat.rel]]> https://www.halomedan.com/news/65915/kementerian-diktisaintek-ri-lldikti-wilayah-i-dan-dpr-ri-dorong-peningkatan-karir-mutu-dan-integritas-dosen/ Harun Mustafa Nasution Kembali Pimpin IMI Sumut Secara Aklamasi, HIKMA Sumut Beri Apresiasi Tue, 02 Jun 2026 23:06:00 +0700+0700
MEDAN – Harun Mustafa Nasution kembali dipercaya memimpin Ikatan Motor Indonesia (IMI) Provinsi Sumatera Utara untuk periode 2026-2030. Terpilihnya Harun Mustafa Nasution secara aklamasi dalam forum pemilihan menunjukkan kuatnya dukungan dan kepercayaan dari seluruh pemangku kepentingan olahraga otomotif di Sumatera Utara.
Keputusan aklamasi tersebut disambut positif berbagai kalangan, termasuk Wakil Ketua HIKMA Sumatera Utara, Syahrir Nasution. Menurutnya, terpilihnya kembali Harun Mustafa Nasution merupakan bukti nyata atas kepemimpinan yang dinilai berhasil membawa kemajuan bagi dunia otomotif Sumatera Utara.
"Kami mengucapkan selamat atas terpilihnya kembali Bapak Harun Mustafa Nasution sebagai Ketua Umum IMI Sumut secara aklamasi. Ini merupakan bentuk kepercayaan yang sangat besar dari keluarga besar IMI Sumut terhadap kepemimpinan beliau," ujar Syahrir Nasution, Selasa sore.
Ia menilai, selama memimpin IMI Sumut, Harun Mustafa Nasution telah menunjukkan komitmen dalam membangun ekosistem olahraga otomotif yang sehat, kompetitif, dan berprestasi. Berbagai kegiatan otomotif, baik tingkat daerah maupun nasional, dinilai semakin berkembang dan mampu menjadi wadah positif bagi generasi muda.
Menurut Syahrir, kepemimpinan yang berkelanjutan akan menjadi modal penting bagi IMI Sumut untuk terus meningkatkan prestasi atlet otomotif serta memperkuat posisi Sumatera Utara sebagai salah satu daerah yang memiliki potensi besar di bidang olahraga otomotif.
"Ke depan, kami berharap IMI Sumut semakin maju, mampu melahirkan pembalap-pembalap berprestasi, serta menjadi mitra strategis pemerintah dalam mengembangkan olahraga dan pariwisata berbasis otomotif di Sumatera Utara," tambahnya.
Terpilihnya kembali Harun Mustafa Nasution secara aklamasi juga mencerminkan soliditas internal organisasi serta harapan besar agar berbagai program yang telah berjalan dapat dilanjutkan dan ditingkatkan pada periode mendatang.
Dengan amanah yang kembali diberikan, Harun Mustafa Nasution diharapkan mampu membawa IMI Sumut semakin profesional, inovatif, dan menjadi rumah besar bagi seluruh insan otomotif di Sumatera Utara.
"Selamat dan sukses kepada Harun Mustafa Nasution atas terpilihnya kembali sebagai Ketua Umum IMI Sumatera Utara. Semoga amanah dan semakin membawa kemajuan bagi dunia otomotif Sumut," tutup Syahrir Nasution.red]]> https://www.halomedan.com/news/65914/harun-mustafa-nasution-kembali-pimpin-imi-sumut-secara-aklamasi-hikma-sumut-beri-apresiasi/ Insentif Pegawai Bapenda Sumut Rp38 Miliar Belum Dibayar, Muncul Pertanyaan: Ke Mana Sisa Anggarannya? Tue, 02 Jun 2026 22:44:00 +0700+0700
MEDAN – Polemik pembayaran insentif pegawai di lingkungan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sumatera Utara tahun 2025 mulai menjadi sorotan. Pasalnya, dari total anggaran insentif yang disebut mencapai sekitar Rp55 miliar, baru sekitar Rp17 miliar yang dibayarkan kepada pegawai pada Maret 2025. Sementara itu, sisa anggaran sekitar Rp38 miliar hingga kini belum diketahui kejelasan pembayarannya.
Kondisi tersebut memunculkan berbagai pertanyaan di kalangan pegawai maupun publik. Sebab, insentif merupakan hak pegawai yang memiliki dasar aturan dan mekanisme pembayaran yang jelas, yakni dilakukan setiap triwulan sesuai capaian pendapatan daerah.

Berdasarkan informasi yang berkembang, pembayaran insentif pegawai Bapenda bersifat fluktuatif. Pada Triwulan I, seorang staf biasanya menerima insentif sekitar Rp15 juta. Nilai tersebut dapat meningkat pada Triwulan II dan III seiring meningkatnya capaian penerimaan daerah. Bahkan pada Triwulan III, insentif disebut bisa mencapai lebih dari Rp20 juta per pegawai. Sedangkan pada Triwulan IV kembali berada pada kisaran Rp15 juta.
Namun hingga pertengahan tahun 2025, pembayaran insentif yang menjadi hak pegawai tersebut belum terealisasi secara penuh.
"Pertanyaannya sederhana, ke mana sisa dana insentif pegawai tahun 2025 sebesar Rp38 miliar itu? Jika memang anggaran tersedia dan telah dialokasikan, mengapa belum dibayarkan kepada pegawai yang berhak menerimanya?" ujar salah seorang sumber yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan.
Persoalan ini dinilai perlu mendapatkan penjelasan terbuka dari pihak terkait agar tidak menimbulkan spekulasi dan keresahan di kalangan aparatur. Transparansi pengelolaan anggaran menjadi hal penting mengingat dana insentif tersebut bersumber dari mekanisme yang telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

Menurut sumber, apabila memang terjadi keterlambatan pembayaran, pemerintah daerah dan manajemen Bapenda Sumut harus menjelaskan secara rinci penyebabnya, apakah karena kendala administrasi, pergeseran anggaran, atau faktor lainnya.
Selain itu, lembaga pengawas internal maupun aparat penegak hukum juga didorong untuk melakukan pengawasan guna memastikan tidak terjadi penyimpangan dalam pengelolaan dana yang menjadi hak pegawai tersebut.
Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari pihak Bapenda Provinsi Sumatera Utara terkait alasan belum dibayarkannya sisa insentif pegawai sebesar Rp38 miliar tersebut.
Publik kini menunggu jawaban yang transparan: apakah dana tersebut masih tersimpan dalam kas daerah, sedang dalam proses administrasi, atau terdapat persoalan lain yang harus dijelaskan kepada masyarakat dan para pegawai penerima hak insentif.red]]> https://www.halomedan.com/news/65913/insentif-pegawai-bapenda-sumut-rp38-miliar-belum-dibayar-muncul-pertanyaan-ke-mana-sisa-anggarannya/ BRT Mebidang Masuki Tahap Konstruksi, Dishub Medan Sebut Target Rampung Akhir 2027 Tue, 02 Jun 2026 21:38:00 +0700+0700 Pengembangan sistem transportasi massal modern di kawasan Medan, Binjai, dan Deli Serdang (Mebidang) terus menunjukkan progres. Proyek Bus Rapid Transit (BRT) Mebidang yang didukung pendanaan Bank Dunia melalui Program Mass Transit Project (Mastran) kini telah memasuki tahap implementasi dan konstruksi awal.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan, Irsan Idris Nasution, mengatakan proyek tersebut merupakan salah satu program prioritas nasional yang dikelola oleh Kementerian Perhubungan bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kota Medan, Pemerintah Kota Binjai, dan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.

Menurut Irsan, BRT Mebidang dirancang memiliki 12 koridor pelayanan, dengan rincian 10 koridor berada di wilayah Kota Medan dan dua koridor lainnya menghubungkan Medan dengan Binjai serta Deli Serdang.

"Proyek BRT Mebidang saat ini telah memasuki tahap implementasi dan konstruksi awal. Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah menghadirkan layanan transportasi publik yang lebih terintegrasi dan modern di kawasan Mebidang," ujarnya, Selasa (2/6/2026).

Ia menjelaskan, saat ini Pemerintah Kota Medan telah mengoperasikan sekitar 60 unit bus yang melayani lima koridor. Seiring pengembangan BRT, jumlah armada akan ditingkatkan hingga mencapai total 273 unit bus untuk melayani seluruh koridor yang telah direncanakan.

Selain penambahan armada, Kementerian Perhubungan juga sedang melaksanakan pembangunan berbagai infrastruktur pendukung, di antaranya jalur khusus BRT, Depo Amplas, Depo Pinang Baris, serta halte naik dan turun penumpang di sejumlah koridor.

Pembangunan tersebut, lanjut Irsan, mendapat dukungan penuh dari pemerintah daerah yang terlibat dalam proyek. Kehadiran BRT Mebidang diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan transportasi publik sekaligus mengurangi kepadatan lalu lintas di kawasan perkotaan.

"Pembangunan jalur khusus, depo, dan halte koridor saat ini sedang berjalan. Target penyelesaian pekerjaan konstruksi direncanakan pada akhir tahun 2027," katanya.

Dengan terealisasinya proyek ini, masyarakat di kawasan Medan, Binjai, dan Deli Serdang diharapkan dapat menikmati layanan transportasi massal yang lebih aman, nyaman, efisien, dan ramah lingkungan, sekaligus mendukung pertumbuhan kawasan metropolitan yang semakin terintegrasi. (Red)

]]> https://www.halomedan.com/news/65912/brt-mebidang-masuki-tahap-konstruksi-dishub-medan-sebut-target-rampung-akhir-2027/ Gerindra Tegaskan Diplomasi Aktif Prabowo Perkuat Posisi Indonesia di Panggung Global Tue, 02 Jun 2026 19:11:00 +0700+0700

menanggapi kritik yang disampaikan diplomat senior Dino Patti Djalal terkait intensitas kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto. Menurut Sugiat, langkah diplomasi yang dilakukan Prabowo merupakan strategi penting untuk memperkuat posisi Indonesia di tengah dinamika geopolitik dunia yang semakin kompleks.

Sugiat mengatakan pihaknya menghormati pandangan Dino sebagai diplomat senior. Namun, ia menilai kondisi global saat ini menuntut pendekatan yang berbeda dibandingkan masa lalu.

"Kami menghormati pandangan Pak Dino sebagai diplomat senior. Namun, kita harus melihat konstelasi global hari ini yang sedang tidak baik-baik saja. Di tengah ketegangan geopolitik dunia, kehadiran Pak Prabowo di panggung internasional bukan sekadar kunjungan kerja biasa, melainkan langkah proaktif untuk memastikan Indonesia tidak hanya menjadi penonton, tapi ikut mewarnai arah kebijakan global yang berdampak langsung pada stabilitas ekonomi dalam negeri," ujar Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI ini.

Menurutnya, lanskap hubungan internasional telah berubah sehingga diplomasi tidak lagi dapat dijalankan hanya melalui pendekatan konvensional. Ia menilai kehadiran langsung seorang kepala negara menjadi bagian penting dalam membangun pengaruh Indonesia di tingkat global.

"Kita harus memahami bahwa lanskap global hari ini sudah berubah total. Kritik Pak Dino mungkin lahir dari perspektif diplomasi konvensional era lama. Namun di era seperti sekarang ini, kebijakan luar negeri tidak bisa lagi dijalankan dari balik meja penasihat atau sekadar menanti laporan di menara gading. Pak Prabowo sedang mempraktikkan apa yang disebut peta jalan pengaruh. Kehadiran fisik, jabat tangan langsung, dan dialog tatap muka antar-pemimpin negara adalah mata uang tertinggi dalam diplomasi modern," katanya.

Sugiat menegaskan bahwa tingginya frekuensi kunjungan luar negeri Presiden Prabowo tidak terlepas dari meningkatnya peran Indonesia di tingkat internasional. Menurutnya, banyak negara yang menginginkan keterlibatan Indonesia dalam berbagai isu strategis global.

"Mengapa kunjungan luar negeri ini begitu intens? Jawabannya sederhana: karena dunia yang meminta kehadiran Indonesia. Di bawah kepemimpinan Pak Prabowo, Indonesia tidak lagi memosisikan diri sebagai objek yang pasif, melainkan subjek yang menentukan," ujarnya.

Ia menilai Presiden Prabowo saat ini membawa posisi tawar yang kuat sebagai pemimpin negara dengan potensi ekonomi besar, sekaligus representasi negara-negara berkembang atau Global South.

"Saat Pak Prabowo berkunjung, beliau membawa posisi tawar yang besar sebagai raksasa ekonomi baru, pemimpin Global South, dan jangkar stabilitas Asia Tenggara. Jadi, mari kita ubah cara pandang kita. Kita tidak sedang 'mengetuk pintu' negara lain, kita sedang memenuhi undangan sebagai pemain kunci dunia," kata Sugiat.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa diplomasi yang dijalankan Prabowo dilakukan secara seimbang kepada negara-negara mitra strategis, baik di kawasan Barat maupun Timur. Langkah tersebut, menurutnya, merupakan bentuk nyata pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif Indonesia.

"Jika sebelumnya politik luar negeri kita dinilai terlalu pasif, Pak Prabowo mempraktikkannya dengan lebih dinamis. Pak Prabowo mendatangi negara-negara mitra utama secara berimbang, baik Barat maupun Timur, untuk menegaskan bahwa Indonesia bersahabat dengan semua pihak, tetapi tidak bisa didikte oleh siapa pun. Ini adalah wujud nyata dari kedaulatan bangsa," ujarnya.

Sugiat juga menepis anggapan bahwa aktivitas diplomasi luar negeri tidak berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat. Ia menegaskan bahwa berbagai kerja sama yang dibangun pemerintah bertujuan memperkuat kesejahteraan rakyat di dalam negeri.

"Mungkin ada kesan bahwa urusan luar negeri itu jauh dari urusan rakyat kecil. Padahal sebaliknya. Ketika Pak Prabowo berbicara tentang ketahanan pangan, transfer teknologi pertahanan, atau kerja sama energi di luar negeri, tujuannya satu yaitu memastikan pasokan untuk dalam negeri aman, investasi masuk, dan lapangan kerja tercipta," katanya.

Menurut Sugiat, Presiden Prabowo juga dikenal sebagai pemimpin yang bekerja cepat dan terukur dalam setiap agenda diplomasi yang dijalankan. Termasuk melakukan kunjungan ke luar neger.

"Setiap kunjungan selalu terukur dengan agenda yang padat dan konkret, mulai dari kesepakatan strategis hingga pengakuan internasional terhadap posisi Indonesia. Menghadapi dinamika dunia yang bergerak secepat kilat, diplomasi meja makan atau sekadar lewat surat tentu tidak lagi cukup," ujarnya.

Meski demikian, Sugiat menegaskan bahwa Gerindra tetap terbuka terhadap berbagai kritik dan masukan dari berbagai kalangan, termasuk para pakar hubungan internasional. Sugiat pun meminta agara Dino Pati Djalal aktif memberikan masukan kepada pemerintah.

"Sebagai partai yang terbuka, Gerindra melihat kritik dari tokoh seperti Pak Dino sebagai vitamin bagi demokrasi. Kami justru mengajak beliau dan para pakar hubungan internasional lainnya untuk terus memberikan masukan konstruktif. Mari kita kawal bersama agar posisi tawar Indonesia di dunia internasional yang saat ini sedang kuat-kuatnya, bisa memberikan manfaat maksimal bagi seluruh rakyat Indonesia," tutupnya./rel
]]> https://www.halomedan.com/politik/65911/gerindra-tegaskan-diplomasi-aktif-prabowo-perkuat-posisi-indonesia-di-panggung-global/ Jeritan Nelayan Terdengar, PMII Geruduk Polda Sumut dan Pertamina Patra Niaga Sumbagut Soal Penyalahgunaan BBM Tue, 02 Jun 2026 18:33:00 +0700+0700
Dalam aksinya, mereka mendesak aparat penegak hukum dan manajemen Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) untuk segera mengusut tuntas dugaan penyalahgunaan dan penyelewengan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar bersubsidi yang diduga marak terjadi di kawasan Belawan.

Massa aksi secara tegas menyoroti dugaan praktik penyimpangan dalam penyaluran solar subsidi. BBM yang seharusnya dialokasikan dan diperuntukkan sepenuhnya bagi nelayan tradisional tersebut, diduga justru disalahgunakan dan dimanfaatkan oleh oknum tertentu demi meraup keuntungan pribadi yang besar.

Koordinator aksi, Rizky Dalimunthe, menyebutkan bahwa praktik penyelewengan ini telah berlangsung cukup lama dan berdampak nyata serta langsung terhadap kehidupan ekonomi nelayan kecil. Pasalnya, keberadaan solar bersubsidi adalah tumpuan utama mereka untuk bisa melaut dan mencari nafkah.

"Pak Kapolda, tolong selamatkan nelayan. Mereka semakin terpuruk akibat dugaan permainan mafia BBM bersubsidi. Hak nelayan harus dilindungi," teriak Rizky dengan lantang di hadapan massa dan petugas keamanan yang berjaga.

Dalam orasi dan penyampaian tuntutannya, PMII juga mengungkapkan dugaan pelanggaran yang ditemukan di lapangan. Salah satunya adalah cara pengangkutan solar subsidi yang tidak wajar, yaitu menggunakan jeriken dan becak bermotor yang beroperasi dari salah satu SPBU yang berada di kawasan Kampung Salam, Belawan. Dugaan kuat menyebutkan, BBM yang diambil dengan memanfaatkan kuota subsidi tersebut kemudian dibawa ke lokasi lain untuk diperjualbelikan kembali dengan harga yang lebih tinggi di luar jalur resmi, sehingga tidak tepat sasaran.

Terkait hal tersebut, PMII secara tegas menuntut agar manajemen Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut segera memanggil dan memeriksa manajer SPBU Kampung Salam yang diduga kuat terlibat atau mengetahui aliran penyelewengan BBM bersubsidi tersebut. Pihaknya menilai, tanggung jawab pengawasan di titik penyaluran menjadi kunci utama terjadinya kebocoran distribusi ini.

"Kami meminta aparat penegak hukum maupun Pertamina tidak menutup mata. Segera panggil manajer SPBU Kampung Salam untuk dimintai keterangan dan pertanggungjawaban atas dugaan penyelewengan yang terjadi di bawah pengelolaannya. Jika benar terjadi, ini merupakan kejahatan ekonomi yang merugikan negara sekaligus merampas hak masyarakat kecil, khususnya nelayan tradisional," ujar Rahmad Firdaus dengan tegas yang disambut sahutan keras dari seluruh massa aksi./rel
]]> https://www.halomedan.com/hukum/65910/jeritan-nelayan-terdengar-pmii-geruduk-polda-sumut-dan-pertamina-patra-niaga-sumbagut-soal-penyalahgunaan-bbm/ Pengprov TI Sumut Kirim Atlit Terbaik Berlaga di PBTI Series III di Kediri Tue, 02 Jun 2026 18:22:00 +0700+0700 Medan - Setelah berhasil menggelar event Satria Nusantara, kini Pengprov Taekwondo Indonesia Sumut, mengirim atlit terbaiknya untuk berlaga di PBTI Series III di Kendiri tanggal 6-8 Juni 2026 Mendatang.
Menurut Ketua Pengprov TI Sumut H. Hamdani Syahputra S.sos kepada media, Selasa (2/6) pukul 14.00 wib, kegiatan PBTI series ini merupakan agenda Taekwondo pusat yang kali ini di gelar di Kediri, Jawa Timur.
"Ada lima atlit terbaik kita yang akan berlaga nantinya di Kediri. Tiga atlit dari Medan yaitu Anggi Syahputra Sitorus Kyorugi Senior under 58 putra dari dojang GASS tim, M. Agil Avatar Kyorugi Junior under 68 putra dari dojang Ponco tim dan Syaida Sari Kyorugi Senior Over 73 Putri dari dojang Scorpion. Sedangkan dua atlit lagi yaitu Rian Adriansyah Damanik Kyorugi Senior under 63 Putra dari Simalungun dan Mangara Pandapotan Sihite Kyorugi Junior under 51 putra dari tanah Karo,"ungkap pria ini didampingi wakil ketua Rinaldi, wakil ketua Rezeki Karo Sekali dan Binpres Raja Hutahean dan wakil Binpres Fakarudin.
Selain itu, kata Wakil ketua DPRD Deli Serdang ini, kelima atlit tersebut merupakan atlit berprestasi yang memperoleh emas di PBTI series 1.
"Jadi kita berharap target di Kediri atlit-atlit kita bisa memperoleh medali emas. Begitu juga series ke IV di Lampung nantinya. Sehingga memudahkan kita mendapat tiket wild card di Indonesia Open pada Agustus mendatang di Jakarta,"papar pria yang akrab disapa bang Danny ini.
Ia juga mengungkapkan terima kasih kepada pembina Pengprov TI Sumut H. Musa Rajekshah anggota DPR RI yang telah membantu keberangkatan atlit ke Kediri." Jadi selain seluruh biaya ditanggung Pengprov TI Sumut, ada juga peran dari pembina kita bang Ijeck yang ikut membantu keberangkatan atlit dari Sumut. Semoga Allah SWT melapangkan rezeki beliau," imbuh Hamdani Syahputra.
Sementara itu, tim Sumut yang akan dimanajeri langsung oleh sekretaris Pengprov TI Sumut Tulus Abdiansyah mengatakan timnya akan berangkat ke Kediri pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2026. "Karena jadwal penimbangan badan sudah dilakukan pada hari Jumat dan persiapan atlit kita bisa rehat pada hari Kamisnya," ungkap pelatih dojang Tirtanadi ini.
Sementara pelatih atlit Arya Syahputra menuturkan atlit yang diturunkan merupakan atlit terbaik yang sudah menjalani sesi penjaringan baik fisik, mental maupun tehnik."Sehingga target ketua Pengprov TI Sumut agar seluruh atlit bisa memperoleh medali emas dapat tercapai,"paparnya. (Iza)]]> https://www.halomedan.com/news/65909/pengprov-ti-sumut-kirim-atlit-terbaik-berlaga-di-pbti-series-iii-di-kediri/