https://www.halomedan.com/ Halo Medan | Berani Tampil Beda Fri, 17 Apr 2026 20:18:43 +0700+0700 id-ID Kolaborasi Dishub Sumut, CEO Sumut24, Bos Vina Travel & Trans Dorong Pelayanan Angkutan Fri, 17 Apr 2026 16:59:00 +0700+0700 Upaya meningkatkan kualitas pelayanan angkutan di Sumatera Utara terus diperkuat melalui kolaborasi lintas sektor. Rianto SH MH bersama Marudut TH Sagala SE selaku Bos Vina Travel & Trans. menegaskan komitmennya untuk bersinergi dengan Dinas Perhubungan Sumatera Utara (Dishub Sumut) Yuda Pratiwi Setiawan

Dalam pertemuan bersama Kadishub Sumut, kedua tokoh ini kompak menyoroti pentingnya pelayanan sebagai wajah utama sektor transportasi. Rianto menyampaikan bahwa media memiliki peran strategis dalam menyampaikan aspirasi masyarakat sekaligus mengawal peningkatan kualitas layanan.

"Kolaborasi ini penting agar apa yang menjadi keluhan masyarakat bisa langsung ditindaklanjuti. Media siap menjadi jembatan informasi," ujar Rianto SH MH.

Sementara itu, TH Sagala menegaskan kesiapan pelaku usaha untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam meningkatkan standar pelayanan angkutan. Ia menilai, keberhasilan layanan transportasi sangat ditentukan oleh kedisiplinan operator dan kualitas komunikasi dengan pelanggan.

"Kami dari pelaku usaha siap berbenah dan mengikuti arahan Dishub. Pelayanan yang baik adalah kunci kepercayaan pelanggan," ungkapnya.
Dishub Sumut sendiri menyambut baik kolaborasi tersebut dan menilai sinergi antara pemerintah, media, dan pelaku usaha menjadi langkah strategis dalam menciptakan sistem transportasi yang lebih baik.

Dengan adanya kerja sama ini, diharapkan pelayanan angkutan di Sumatera Utara semakin profesional, aman, dan nyaman, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.red]]> https://www.halomedan.com/news/65455/kolaborasi-dishub-sumut-ceo-sumut24-bos-vina-travel-amp-trans-dorong-pelayanan-angkutan/ Bakopam Sumut Nyatakan Dukungan untuk Hasyim SE Maju Pilkada Medan 2029 Fri, 17 Apr 2026 14:56:00 +0700+0700
Medan — Badan Koordinasi Pemuda Muslim (Bakopam) Sumatera Utara menyatakan dukungan terhadap Hasyim SE sebagai calon Wali Kota Medan pada kontestasi Pilkada 2029 mendatang.
Dukungan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Bakopam Sumut, Ibnu Hajar, didampingi Sekretaris Umum Hendrawan Siregar beserta jajaran pengurus, Jumat (17/4).
Ibnu Hajar menegaskan, sosok Hasyim SE dinilai memiliki rekam jejak yang jelas dan pengalaman politik yang mumpuni. Selain pernah menjabat sebagai Ketua DPRD Medan, Hasyim juga diketahui telah memimpin PDI Perjuangan selama tiga periode dan saat ini menjadi anggota DPRDSU fraksi PDI Perjuangan.

"Track record beliau sudah terbukti. Pernah menjadi Ketua DPRD Medan, memimpin partai besar, dan dikenal sangat dekat serta peduli terhadap masyarakat," ujar Ibnu Hajar.
Menurutnya, dengan pengalaman dan kedekatan sosial tersebut, tidak ada alasan bagi pihaknya untuk tidak memberikan dukungan kepada Hasyim SE sebagai calon Wali Kota Medan ke depan.
Bakopam Sumut juga menyatakan komitmennya untuk ikut menggalang dukungan dari kalangan pemuda Muslim di Sumatera Utara guna memenangkan Hasyim SE pada Pilkada 2029.
"Ini adalah bentuk keseriusan kami dalam mendorong lahirnya pemimpin yang berpengalaman, berintegritas, dan memiliki kepedulian sosial tinggi," tutupnya.rel
]]> https://www.halomedan.com/news/65454/bakopam-sumut-nyatakan-dukungan-untuk-hasyim-se-maju-pilkada-medan-2029/ Mobil Hingga Emas, Komisi C Nilai Gebyar Pajak Sumut Berpotensi Boncoskan APBD Fri, 17 Apr 2026 13:26:00 +0700+0700
MEDAN — Hadiah undian yang disiapkan dalam Gebyar Pajak Sumatera Utara 2026, mendapat sorotan tajam dari Komisi C DPRD Sumut. Mitra kerja Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumut tersebut menilai hadiah seperti mobil sebagai salah satu paket undian paling menarik, berpotensi hanya pemborosan anggaran saja.

"Jawa Barat saja membuat gebyar pajak, yang kita ketahui paling tinggi itu hanya paket umrah saja hadiahnya. Ini di Sumut mobil Innova pula, harga barunya Rp300 jutaan lebih bahkan sampai Rp500 juta. ini yang kami kira tidak pas dan cenderung akan menjadi pemborosan anggaran," ucapnya menjawab wartawan, Jumat (17/4/2026).

Rony Reynaldo juga mempertanyakan efektivitas penyebaran gaung patuh membayar pajak kendaraan bermotor tersebut kepada masyarakat, jika lokasi gebyar cuma dipusatkan di aula Bapenda Sumut. Apalagi dalam satu tahun anggaran ini, rencananya event berbiaya fantastis sekitar Rp28 miliar tersebut akan digelar empat kali kegiatan.

"Terus kemudian kan soal perluasan informasinya kepada masyarakat, ini yang perlu juga dilebarkan. Jangan cuma di Medan saja, di kantor Bapenda. Bagaimana event gebyar ini bisa menyentuh semua masyarakat Sumut, sehingga mengajak mereka patut dan taat untuk membayar pajak kendaraan dan pajak-pajak lainnya yang memang dihimpun oleh OPD Bapenda," ujar politikus Partai NasDem tersebut.

Banyak item pajak daerah dan retribusi daerah sebagai sumber penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) yang menjadi kewenangan Bapenda Sumut. Ditekankan Rony Reynaldo agar kampanye taat pajak hanya untuk sektor pajak kendaraan bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) semata.

"Padahal sumber-sumber PAD lainnya lewat pajak dan retribusi daerah juga banyak yang dihimpun oleh Bapenda. Terlalu besar anggaran segitu hanya untuk menggelorakan pajak kendaraan, apalagi hadiah undiannya tadi terlalu mewah seperti mobil Innova," pungkasnya.

Pernyataan tegas Komisi C ini, menambah sorotan panjang publik atas kegiatan Gebyar Pajak Sumut, agar efektivitas APBD lebih baik, tidak terjadi boncos dan bahkan temuan BPK RI.

Berdasarkan laman LPSE Sumut, perusahaan event organizer (EO) asal Jakarta, PT Swara Lentara, ditetapkan sebagai pemenang tender kegiatan "Gebyar Pajak Sumatera Utara" dengan nilai kontrak mencapai Rp27,81 miliar.

Dalam dokumen tender tersebut, paket pengadaan bertajuk Event Organizer Gebyar Pajak Sumatera Utara memiliki pagu anggaran sebesar Rp28,01 miliar, dengan nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Rp28,01 miliar.

PT Swara Lentara keluar sebagai pemenang dengan penawaran Rp25,01 miliar, atau hanya terpaut tipis dari nilai HPS sebelum kemudian ditetapkan nilai kontrak di kisaran Rp27,81 miliar.

Sebagaimana diketahui, progam Gebyar Pajak ini merupakan inovasi Bapenda Sumut bagi masyarakat yang disiplin membayar pajak. OPD itu menyiapkan beragam hadiah menarik setiap wajib pajak yang tepat waktu membayar PKB lewat undian berhadiah. Hadiah yang disiapkan pun tidak tanggung-tanggung, mulai dari mobil, paket umroh, emas, sepeda motor, hingga alat elektronik dan hadiah menarik lainnya. ***]]> https://www.halomedan.com/Berita/65453/mobil-hingga-emas-komisi-c-nilai-gebyar-pajak-sumut-berpotensi-boncoskan-apbd/ Mirip Kasus Amsal Sitepu, Kasus Dugaan Korupsi Kominsa Simeulue Diduga Upaya Pembungkaman Terhadap Media Fri, 17 Apr 2026 12:25:00 +0700+0700
Anehnya lagi, kasus Korupsi Kominsa Simeulue ini tidak ditemukan adanya mark-up, kegiatan fiktif, atau suap-menyuap antara pelaksana dengan pihak Dinas.
Selain itu, volume pekerjaan yang telah dikerjakan 3 perusahaan media melebihi dari penawaran. Dan semua pekerjaan pada kegiatan tersebut dikerjakan dengan baik.

Dari nilai Rp 697 juta itu, salahsatu direkturnya sudah meninggal dunia. Sementara yang dikerjakan media Gumpalan hanya Rp 264 juta melalui Penunjukan Langsung (PL).

"Kasus Korupsi Iklan Media di Dinas Kominsa Simeulue ini aneh dan janggal. Kegiatannya Ada dikerjakan. Pekerjaannya Tidak fiktif. Tidak mark-up. Tidak ada suap menyuap. Volume melebihi penawaran. Kasus ini mirip kasus Amsal Sitepu. Ini lebih kepada dugaan pembungkaman terhadap media dan wartawan,"ujar sumber media ini. (15/04/2026).

Sementara yang dipersoalkan Penyidik Kejaksaan Negeri Simeulue Aceh, hanya persoalan tidak dilelang, dan persoalan Mou atau surat perjanjian kerjasama yang berlaku mundur.


Untuk diketahui, kegiatan tersebut tidak dilelang karena nilainya dibawah Rp 200 juta, sesuai dengan pembahasan oleh tim TAPK Kabupaten Simeulue. Maka lahirlah DPA yang nilainya dibawah Rp 200 juta sebagai dasar pengamprahan Dinas Kominsa Simeulue. Dan semua pencairannya sesuai dengan surat keputusan Bupati Simeulue atau Standar Biaya Umum (SBU).

"Itu tidak dilelang karena kegiatannya Penunjukan Langsung (PL),"ungkapnya.


Selain itu kata dia, Dinas Kominsa Simeulue berpedoman kepada peraturan LKPP Nomor 5 Tahun 2021.

"Itu pekerjaannya sudah sesuai dengan peraturan LKPP Nomor 5 Tahun 2021. Pencairannya sesuai SBU. Tidak dilelang karena di DPA memang Penunjukan Langsung (PL). Nilai Rp. 697 juta itu jumlah keseluruhan masih gelondongan. Setelah dibahas di tim TAPK maka baru terpecah menjadi dibawah Rp 200 juta,"jelas sumberlainnya.

Kajari Simeulue Ilham Wahyudi dalam keterangan persnya sesaat setelah penetapan tersangka pada 09 februari lalu mengatakan, bahwa penetapan tersangka atas kasus tersebut berdasarkan hasil audit BPKP Perwakilan Aceh yang menyebutkan bahwa adanya indikasi kerugian negara.

Menariknya lagi Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya yang telah diberitakan sejumlah media Nasional memutuskan bahwa satu-satunya yang berwenang mengaudit kerugian negara adalah BPK dan bukan BPKP.

Perhitungan kerugian negara yang dilakukan BPKP dinilai tidak logis, terutama ketika sejumlah komponen jasa iklan dan advertorial seperti iklan banner dan berita dinilai nol rupiah.

Kasus dugaan korupsi yang menjerat Direktur Media Gumpalannews.com KA dalam proyek pengadaan jasa publikasi media di Dinas Kominsa Simeulue menuai sorotan dari berbagai kalangan. Penanganan perkara ini dinilai berpotensi mencederai rasa keadilan substantif sekaligus mengancam keberlangsungan industri media di Indonesia.

Apalagi kasus ini sejak awal sangat janggal. Misalnya, kasus ini naik ke penyidikan tanggal 27 Juli 2023 tapi hasil audit BPKP terbit 7 Juni 2024.

Artinya, penyidik lebih awal menyimpulkan adanya kerugian negara atas kasus tersebut, dan audit BPKP Perwakilan Aceh diduga hanya formalitas.

"Masak naik ke penyidikan dulu baru kemudian diaudit oleh BPKP. Ini diduga lebih mengarah kepada pembungkaman terhadap media dan wartawan?,"katanya.r]]> https://www.halomedan.com/news/65452/mirip-kasus-amsal-sitepu-kasus-dugaan-korupsi-kominsa-simeulue-diduga-upaya-pembungkaman-terhadap-media/ Imigrasi dan Hilirisasi: Gerbang Sunyi Menuju Kedaulatan Ekonomi Fri, 17 Apr 2026 10:38:00 +0700+0700 Imigrasi dan Hilirisasi: Gerbang Sunyi Menuju Kedaulatan Ekonomi

Oleh: Abdullah Rasyid
Mahasiswa Doktoral Ilmu Pemerintahan IPDN
Staf Khusus Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan

Hilirisasi industri telah menjadi mantra pembangunan ekonomi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Dari nikel hingga bauksit, negara berupaya keluar dari jebakan eksportir bahan mentah menuju produsen bernilai tambah tinggi. Agenda ini kini dipertegas kembali dalam visi Asta Cita pemerintahan Prabowo Subianto, yang menempatkan industrialisasi sebagai jalan menuju kedaulatan ekonomi.

Namun di balik narasi besar tersebut, ada satu aktor yang jarang disebut, padahal perannya krusial: imigrasi.

Hilirisasi Butuh Manusia, Bukan Sekadar Mineral

Sering kali hilirisasi dipahami sebagai persoalan teknologi, investasi, dan regulasi. Padahal, inti dari industrialisasi adalah manusia—pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan mengelola proses produksi yang kompleks.

Di sinilah imigrasi memainkan peran strategis. Setiap tenaga ahli asing, insinyur, atau manajer proyek yang masuk ke Indonesia membawa sesuatu yang tidak bisa dibangun dalam semalam: pengalaman dan transfer pengetahuan.

Tanpa mekanisme imigrasi yang adaptif, hilirisasi berisiko menjadi proyek infrastruktur tanpa isi. Pabrik berdiri, tetapi kapasitas lokal tidak berkembang.

Antara Kebutuhan dan Kecurigaan

Masalahnya, isu tenaga kerja asing selalu sensitif. Di satu sisi, industri membutuhkan keahlian global untuk mempercepat transformasi. Di sisi lain, publik kerap melihat kehadiran tenaga asing sebagai ancaman bagi pekerja lokal.

Di sinilah negara dituntut cermat. Imigrasi tidak boleh sekadar membuka pintu, tetapi juga tidak boleh menutup peluang. Ia harus menjadi instrumen seleksi—memastikan bahwa setiap tenaga asing yang masuk benar-benar berkontribusi pada peningkatan kapasitas nasional.

Prinsip ini sejalan dengan semangat Asta Cita: membangun kemandirian, bukan ketergantungan.

Selective Policy sebagai Kunci

Pendekatan yang dibutuhkan bukanlah liberalisasi total, melainkan selective policy yang presisi. Negara perlu membedakan antara tenaga kerja yang bersifat substitutif dan yang bersifat komplementer.

Tenaga kerja asing seharusnya ditempatkan pada posisi yang:

belum dapat diisi oleh tenaga lokal,

memiliki nilai tambah tinggi,

dan berkontribusi pada transfer teknologi.


Tanpa kerangka ini, hilirisasi bisa terjebak dalam paradoks: industri tumbuh, tetapi ketergantungan terhadap tenaga asing justru meningkat.

Imigrasi sebagai Enabler, Bukan Hambatan

Dalam praktiknya, birokrasi imigrasi sering kali dipersepsikan sebagai hambatan investasi. Proses visa yang lambat, regulasi yang berubah-ubah, dan koordinasi antar lembaga yang belum solid dapat menghambat masuknya talenta global.

Padahal, dalam konteks hilirisasi, imigrasi seharusnya menjadi enabler. Sistem yang cepat, transparan, dan berbasis risiko akan memberi kepastian bagi investor sekaligus menjaga kontrol negara.

Negara-negara yang berhasil melakukan industrialisasi cepat—seperti Korea Selatan atau Singapura—tidak hanya mengandalkan kebijakan industri, tetapi juga sistem imigrasi yang mendukung mobilitas talenta.

Dari Hilirisasi ke Kedaulatan Ekonomi

Pada akhirnya, hilirisasi bukan tujuan akhir. Ia adalah alat untuk mencapai kedaulatan ekonomi—kemampuan negara untuk mengendalikan rantai nilai produksinya sendiri.

Dalam kerangka Asta Cita, ini berarti Indonesia tidak hanya ingin menjadi tempat produksi, tetapi juga pusat inovasi. Dan untuk mencapai itu, interaksi dengan talenta global tidak bisa dihindari.

Namun interaksi tersebut harus dikelola. Negara harus memastikan bahwa setiap arus manusia yang masuk memperkuat, bukan melemahkan, posisi nasional.

Menjaga Keseimbangan

Peran imigrasi dalam hilirisasi pada dasarnya adalah soal keseimbangan: antara kebutuhan dan perlindungan, antara keterbukaan dan kontrol, antara percepatan dan kemandirian.

Jika terlalu ketat, industri akan kekurangan talenta. Jika terlalu longgar, kedaulatan ekonomi bisa tergerus.

Di sinilah kebijakan publik diuji—bukan sekadar pada niat, tetapi pada desain yang presisi.

Gerbang yang Menentukan Arah

Dalam banyak hal, imigrasi adalah "gerbang sunyi". Ia bekerja di belakang layar, jarang menjadi sorotan utama, tetapi menentukan arah dari banyak kebijakan besar.

Hilirisasi industri adalah proyek ambisius. Namun keberhasilannya tidak hanya ditentukan oleh tambang atau pabrik, melainkan juga oleh siapa yang diizinkan untuk masuk dan bekerja di dalamnya.

Jika Asta Cita ingin benar-benar melahirkan kedaulatan ekonomi, maka imigrasi harus ditempatkan di pusat strategi—bukan sebagai pelengkap, tetapi sebagai salah satu kunci utama.

Karena pada akhirnya, masa depan industri Indonesia tidak hanya dibangun dari sumber daya alam, tetapi juga dari bagaimana negara mengelola arus manusia yang membawanya menuju nilai tambah.tel]]> https://www.halomedan.com/politik/65451/imigrasi-dan-hilirisasi-gerbang-sunyi-menuju-kedaulatan-ekonomi/ Ketua JMSI Kalimantan Timur, Bung Sukri, Wafat Fri, 17 Apr 2026 01:16:00 +0700+0700
Innalillahi wa inna ilaihi raji'un.

Kabar duka menyelimuti insan pers, khususnya jaringan media siber di Indonesia. Ketua Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Kalimantan Timur, Bung Sukri, dikabarkan telah berpulang.

Almarhum dikenal sebagai sosok yang berdedikasi tinggi dalam membangun dan memperkuat ekosistem media siber, khususnya di wilayah Kalimantan Timur. Kepergiannya meninggalkan duka mendalam bagi rekan sejawat, sahabat, serta keluarga besar JMSI di seluruh Indonesia.

Ketua JMSI Sumatera Utara, Rianto, SH, MH, menyampaikan rasa kehilangan yang mendalam atas wafatnya almarhum. Ia mendoakan agar Bung Sukri mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa.

"Semoga Allah SWT mengampuni segala dosa-dosanya, melapangkan kuburnya, serta menerima seluruh amal ibadahnya. Kami juga berharap keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kekuatan," ujarnya.

Kepergian Bung Sukri menjadi pengingat bagi semua pihak akan pentingnya meningkatkan keimanan dan kedekatan kepada Sang Pencipta.

Seluruh keluarga besar JMSI turut berduka cita sedalam-dalamnya. Semoga almarhum wafat dalam keadaan husnul khotimah dan mendapat tempat terbaik di sisi-Nya.

Al-Fatihah.red]]> https://www.halomedan.com/news/65450/ketua-jmsi-kalimantan-timur-bung-sukri-wafat/ Bukan Sekadar Simpan Pinjam, Tapi Pusat Ekonomi Warga, Ini Kata Staf Khusus Menteri Koperasi RI, Prof. Ambar Fri, 17 Apr 2026 01:04:00 +0700+0700 Koperasi desa kini tidak lagi hanya dipahami sebagai tempat simpan pinjam atau usaha kecil-kecilan. Pemerintah mendorong koperasi berubah menjadi pusat kegiatan ekonomi masyarakat desa yang lebih lengkap dan modern.

Hal ini disampaikan oleh Staf Khusus Menteri Koperasi RI, Prof. Ambar Pertiwiningrum dalam diskusi tematik bertajuk "Koperasi Masa Kini: Tantangan atau Peluang?" yang digagas Koperasi Keluarga Pers Indonesia, di Aula PLUT UMKM Dinas Koperasi Provinsi Sumatera Utara, Medan, Kamis (16/4/2026) sore.

Dalam forum yang juga menghadirkan Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Medan Utara Husaini dan dimoderatori Ketua Koperasi Keluarga Pers Indonesia, Devis Abuimau Karmoy itu, sekitar 50 peserta dari anggota berbagai koperasi, BPJS Ketenagakerjaan, asosiasi pers, dan mahasiswa ikut berdiskusi.

*Koperasi Jadi "Pusat Ekonomi Desa"*

Prof. Ambar menjelaskan, Koperasi Desa Koperasi Merah Putih (KDKMP) ke depan tidak hanya mengurus usaha simpan pinjam, tetapi diperluas menjadi pusat layanan ekonomi warga.

Artinya, KDKMP bisa mengatur banyak kebutuhan sekaligus: mulai dari sembako, pupuk untuk petani, layanan kesehatan dasar, sampai membantu memasarkan produk UMKM desa.

"Yang dibangun bukan hanya koperasi sebagai lembaga, tapi satu ekosistem ekonomi desa," ujarnya.

Ia menambahkan, agar berjalan baik, koperasi perlu kerja sama erat antara masyarakat dan pemerintah desa. Bahkan, dalam konsep yang sedang didorong pemerintah, kepala desa akan ikut berperan sebagai pengawas agar koperasi benar-benar berpihak ke warga.

*Masih Ada Masalah: Modal, SDM, dan Data*

Meski konsepnya besar, Prof. Ambar mengakui KDKMP masih menghadapi masalah dasar.

Tiga hal utama yang sering muncul adalah modal yang terbatas, kualitas pengurus yang belum merata, dan data usaha yang belum tertata baik.

Ia juga menyoroti masih adanya salah paham di lapangan. Banyak orang mengira pengurus koperasi akan digaji pemerintah, padahal sistem koperasi bekerja dari keuntungan usaha atau Sisa Hasil Usaha (SHU).

Selain itu, ia menegaskan pentingnya data yang rapi dan akurat. Tanpa data potensi desa yang jelas, koperasi sulit menyusun rencana usaha yang dipercaya bank atau lembaga pembiayaan.

*Semua yang Terlibat Koperasi Wajib Terlindungi BPJS*

Di sisi lain, Husaini dari BPJS Ketenagakerjaan mengatakan, koperasi bukan hanya soal usaha, tetapi juga soal keselamatan orang-orang di dalamnya.

Ia menjelaskan, semua yang terlibat dalam kegiatan koperasi—baik pengurus, pekerja, hingga tenaga proyek pembangunan (kontruksi)—harus masuk dalam perlindungan BPJS Ketenagakerjaan.

Programnya mencakup: kecelakaan kerja, santunan kematian,tabungan hari tua, pensiun, hingga bantuan saat kehilangan pekerjaan

"Intinya, kalau terjadi risiko kerja, keluarga tidak langsung jatuh secara ekonomi," kata Husaini.

Ia juga menegaskan, pekerja di sektor informal seperti petani dan nelayan yang menjadi anggota KDKMP juga bisa masuk dalam perlindungan tersebut.

*Koperasi Mulai Masuk Era Digital*

Diskusi juga menyoroti pentingnya digitalisasi koperasi. Dengan sistem digital, data anggota, potensi desa, dan rencana usaha bisa lebih mudah diatur dan dipantau.

Pemerintah menilai, langkah ini penting agar koperasi tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi benar-benar menjadi lembaga usaha yang transparan, profesional, dan bisa dipercaya lembaga keuangan.

Dengan arah baru ini, koperasi desa tidak lagi hanya dipandang sebagai lembaga ekonomi kecil, tetapi mulai diarahkan menjadi pusat ekonomi warga sekaligus sistem perlindungan sosial di tingkat desa.rrr]]> https://www.halomedan.com/news/65449/bukan-sekadar-simpan-pinjam-tapi-pusat-ekonomi-warga-ini-kata-staf-khusus-menteri-koperasi-ri-prof-ambar/ Kuasa Hukum Korban Desak Polisi Tangkap Pelaku Intimidasi Nasabah KUR di Medan, Ancam Gelar Aksi di Polrestabes Thu, 16 Apr 2026 23:35:00 +0700+0700
Medan— Kuasa hukum korban dugaan intimidasi dan kekerasan terhadap nasabah Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Kota Medan angkat bicara. Mereka mendesak aparat penegak hukum, khususnyaKepolisian Resor Kota Besar Medan, untuk segera menangkap para pelaku yang diduga terlibat dalam aksi pendobrakan, perusakan, dan penganiayaan terhadap kliennya.
Kuasa hukum korban, Joni Sandri Ritonga, SH., MH., menegaskan bahwa peristiwa yang terjadi tidak dapat lagi dipandang sebagai persoalan perdata semata, melainkan telah masuk dalam ranah pidana serius.
"Ini bukan lagi sengketa biasa antara debitur dan kreditur. Ini sudah mengarah pada tindakan premanisme yang nyata, ada intimidasi, kekerasan, bahkan melibatkan anak di bawah umur sebagai korban terdampak," tegasnya kepada wartawan, Kamis (16/4/2026).
Ia menjelaskan bahwa laporan resmi telah disampaikan ke pihak kepolisian dengan nomor LP/B/1486/IV/2026/SPKT/POLRESTABES MEDAN. Oleh karena itu, pihaknya meminta agar laporan tersebut segera ditindaklanjuti secara profesional dan transparan.
"Kami meminta kepada Polrestabes Medan untuk segera menangkap para pelaku. Jangan sampai masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap aparat penegak hukum," lanjutnya.
Menurutnya, tindakan sekelompok orang yang mendatangi rumah kliennya secara paksa, melakukan pendobrakan pintu, hingga menimbulkan luka fisik dan trauma psikis, merupakan bentuk pelanggaran hukum yang tidak bisa ditoleransi.
Lebih lanjut, pihaknya juga menyoroti adanya dugaan keterlibatan pihak tertentu yang mencoba memaksakan penguasaan objek sengketa dengan cara-cara melawan hukum.
"Apapun dalihnya, tidak ada satu pihak pun yang boleh mengambil tindakan sendiri dengan cara kekerasan. Negara kita adalah negara hukum," ujarnya.
Kuasa hukum juga menegaskan bahwa apabila laporan tersebut tidak segera ditindaklanjuti, pihaknya tidak akan tinggal diam. Mereka berencana mengambil langkah lanjutan berupa aksi unjuk rasa.
"Jika dalam waktu dekat tidak ada tindakan nyata dari pihak kepolisian, kami bersama masyarakat dan pihak keluarga korban akan melakukan aksi unjuk rasa di depan kantorPolrestabes Medansebagai bentuk protes atas lambannya penegakan hukum," tegasnya.
Ia menambahkan, langkah tersebut diambil sebagai upaya untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan perkara, sekaligus memastikan perlindungan hukum bagi korban, termasuk anak-anak yang terdampak.
Kasus ini sendiri telah menjadi perhatian publik karena dinilai mencerminkan maraknya praktik intimidasi dan dugaan premanisme dalam sengketa ekonomi di Kota Medan.
Hingga berita ini diturunkan, pihak kepolisian maupun pihak yang diduga sebagai pelaku belum memberikan keterangan resmi terkait peristiwa tersebut.rel]]> https://www.halomedan.com/news/65448/kuasa-hukum-korban-desak-polisi-tangkap-pelaku-intimidasi-nasabah-kur-di-medan-ancam-gelar-aksi-di-polrestabes/ Lantik Eselon II, III dan IV, Rico Waas Beri Deadline 6 Bulan bagi Pejabat Baru Untuk Tunjukkan Perubahan Thu, 16 Apr 2026 21:45:00 +0700+0700
Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, secara resmi melantik sejumlah pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan Pemko Medan, Kamis (16/4/2026). Dalam pelantikan yang berlangsung di Balai Kota ini, Rico Waas memberikan peringatan keras berupa tenggat waktu (deadline) selama enam bulan bagi para pejabat yang baru dilantik untuk menunjukkan hasil kerja nyata.

Dari 76 pejabat yang dilantik diantaranya 3 Pejabat Tinggi Pratama (eselon) II, yakni Benny Sinomba Siregar sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Medan, Khairul Azmi, S.STP, sebagai Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi Kota Medan dan Irsan Idris Nasution sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan.


Dalam arahannya Rico Waas menegaskan bahwa pelantikan ini bukan sekadar pengisian kekosongan jabatan atau kenaikan jenjang karier, melainkan sebuah amanah besar untuk pengabdian kepada masyarakat. Ia meminta seluruh pejabat untuk sadar bahwa masa depan pembangunan Kota Medan kini berada di tangan mereka.

"Bukan permasalahan jabatan yang terpenting, tapi tentang pengabdian kepada masyarakat adalah yang terpenting. Bagaimana membangun dan merubah kota ada di tangan saudara-saudara semuanya," kata Rico Waas.

Harapan besar pun disampaikan Rico Waas pada dinas-dinas strategis, seperti Dinas Perhubungan, Dinas SDABMBK (Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi), serta Dinas Perpustakaan dan Arsip. Selain menekankan perlunya percepatan pembangunan yang terukur dan cepat tanggap sesuai visi-misi kepala daerah, Rico Waas juga memberikan peringatan bahwa kinerja mereka akan dipantau secara ketat.


"Kami memberikan tenggat waktu apabila dalam waktu 6 bulan tidak ada perubahan dari tempat saudara-saudara ini dilantik, kami pastikan kami evaluasi," tegas Rico Waas.

Disamping menuntut kecepatan, Rico Waas juga mengingatkan para pejabat agar bekerja dengan serius dan tidak menyalahgunakan wewenang yang diberikan. Dirinya menekankan bahwa setiap kebijakan yang diambil harus berorientasi pada kepentingan masyarakat kota Medan.

"Jangan salah gunakan jabatan dan kewenangan saudara-saudara. Pastikan setiap keputusan yang saudara buat adalah untuk masyarakat Kota Medan," imbuh Rico Waas.

Dalam kesempatan tersebut,Rico Waas juga memberikan motivasi bagi pejabat di level menengah untuk terus menunjukkan kelayakan mereka agar bisa naik ke jenjang yang lebih tinggi di masa mendatang, Namun juga akan bisa dievaluasi jika tidak dapat bekerja dengan baik. Oleh karena itu BKPSDM akan terus memantau kedisiplinan dan capaian kinerja seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemko Medan.

Selanjutnya kepada Pejabat Eselon II yang telah dilantik, Rico Waas menyoroti tiga poin krusial yang harus segera dituntaskan oleh jajarannya tahun ini yakni pembenahan sistem parkir, percepatan infrastruktur, dan transformasi dunia literasi.

"Dinas Perhubungan saya minta untuk melakukan transformasi total pada sistem perparkiran. tidak ada lagi tempat bagi juru parkir (jukir) liar yang meresahkan warga. Pelayanan yang lebih baik harus dilaksanakan termasuk target yang sudah dicanangkan harus berjalan tahun ini," tegas Rico Waas.

Percepatan Infrastruktur di Bawah SDABMBK
Sektor infrastruktur menjadi perhatian serius Rico Waas berikutnya. Dinas SDABMBK diminta untuk bergerak cepat menangani perbaikan jalan, mulai dari kerusakan ringan hingga berat, pembangunan trotoar, hingga penanganan banjir yang masih menjadi momok warga Medan.

"Sudah lama kita tidak punya pejabat definitif di sana, maka tahun ini kerjanya harus benar-benar cepat dan segera dikebut," tambah Rico Waas.

Kemudian Rico Waas mendorong Dinas Perpustakaan dan Kearsipan untuk keluar dari zona nyaman. Dirinya berharap dinas ini menjadi motor penggerak literasi bagi generasi muda di Medan.

" Transformasi dari dunia pendidikan formal ke dunia literasi diharapkan mampu menciptakan ekosistem belajar yang lebih menarik bagi anak-anak", pungkasnya.

Pelantikan ini turut dihadiri Sekda Wiriya Alrahman, Ketua TP PKK Kota Medan Airin Rico Waas, Ketua Dharmawanita Kota Medan, Ismiralda Wiriya Alrahman, Asisten, dan segenap Pimpinan Perangkat Daerah di lingkungan Pemko Medan.red]]> https://www.halomedan.com/news/65447/lantik-eselon-ii-iii-dan-iv-rico-waas-beri-deadline-6-bulan-bagi-pejabat-baru-untuk-tunjukkan-perubahan/ Dari "Sahabat Anak" ke "Polisi Muda Berprestasi": Tongkat Komando Polsek Pantai Labu Resmi Beralih ke Ipda Iralfat Yaroni Dachi Thu, 16 Apr 2026 20:17:00 +0700+0700 PANTAI LABU : Atmosfer kehangatan dan kekeluargaan terasa begitu kental di Markas Polsek Pantai Labu, Polresta Deli Serdang, hari ini. Bukan upacara kaku dengan barisan panjang, melainkan sebuah acara "Pisah Sambut dan Kenal Pamit" yang dirangkai sederhana namun penuh makna.

Momen ini menandai perpindahan estafet kepemimpinan dari sosok yang sangat dicintai, Iptu Sujarwo, S.Psi., M.H. (yang akrab disapa "Sahabat Anak"), kepada pemimpin muda berenergi, Ipda Iralfat Yaroni Dachi, S.H. Kamis (16/4/2026).

Acara yang berlangsung intim ini dihadiri oleh seluruh personel Polsek, para Kanit, dan tokoh masyarakat setempat, mencerminkan soliditas corps Bhayangkara di wilayah pesisir Deli Serdang ini.

Pesannya Sang Pendahulu: "Jaga Soliditas, Dukung Pemimpin Baru"
Dalam sesi perpisahan yang menyentuh, Iptu Sujarwo tidak menahan rasa bangganya terhadap anak buah yang telah bekerja sama dengannya. Dengan nada tulus, ia menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas kekompakan tim yang selama ini sukses menjalankan tugas-tugas berat, mulai dari menjaga keamanan pantai hingga program perlindungan anak.

"Saya bangga melihat kalian semua. Kekuatan Polsek Pantai Labu ada pada soliditas anggotanya. Pesan saya satu: tetaplah kompak. Dukung sepenuhnya Kapolsek baru, Ipda Iralfat Yaroni Dachi, sebagaimana kalian mendukung saya dulu. Mari kita berjalan seiring, bahu-membahu untuk kemajuan bersama," ujar Iptu Sujarwo di hadapan para anggotanya.

Ia juga secara khusus berpesan kepada para Kepala Unit (Kanit) untuk terus menjadi motor penggerak di sektor masing-masing, memastikan transisi berjalan mulus tanpa mengganggu pelayanan kepada masyarakat.

Sambutan Hangat Sang Nahkoda Baru: "Saya Butuh Bimbingan Bapak"
Di sisi lain, Ipda Iralfat Yaroni Dachi, S.H., yang sebelumnya tercatat sebagai polisi muda berprestasi (sebelumnya menjabat sebagai Kasubnit di Satreskrim), tampak rendah hati menerima sambutan meriah dari jajarannya. Mengakui jejak rekam pendahulunya yang luar biasa, terutama dalam pendekatan humanis kepada anak-anak, Ipda Iralfat tidak malu meminta doa dan bimbingan.

"Terima kasih atas sambutan hangat dari Para Kanit dan seluruh personel. Ini adalah kehormatan bagi saya. Namun, saya sadar sepatu yang ditinggalkan Pak Sujarwo sangat besar. Karena itu, saya dengan rendah hati meminta bimbingan dan arahan dari beliau (Iptu Sujarwo). Mari kita lanjutkan kebaikan yang sudah dibangun, dan bersama-sama kita bawa Polsek Pantai Labu ke level yang lebih baik," tutur Ipda Iralfat dengan semangat membara.

Kepemimpinan Ipda Iralfat diharapkan membawa angin segar dengan kombinasi ketegasan hukum (latar belakang S.H.) dan inovasi baru, sambil tetap mempertahankan nilai-nilai kedekatan dengan masyarakat yang telah ditanamkan sebelumnya.

Acara ditutup dengan momen paling dinanti: sesi foto bersama yang abadi, merekam senyum lebar Iptu Sujarwo di samping Ipda Iralfat, diapit oleh seluruh anggota Polsek yang solid. Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan makan bersama dalam suasana santai, melunturkan sekat formalitas jabatan dan mempererat tali silaturahmi layaknya sebuah keluarga besar.

Dengan berakhirnya acara ini, Polsek Pantai Labu resmi memasuki babak baru. Di bawah komando Ipda Iralfat Yaroni Dachi, S.H., dan dengan restu serta bimbingan Iptu Sujarwo, warga Pantai Labu menantikan sinergi baru yang lebih kuat, inovatif, dan semakin dekat di hati masyarakat.@Yan]]> https://www.halomedan.com/Berita/65446/dari-quotsahabat-anakquot-ke-quotpolisi-muda-berprestasiquot-tongkat-komando-polsek-pantai-labu-resmi-beralih-ke-ipda-iralfat-yaroni-dachi/ Agroforestry Gunung Anaga dan Gunung Hejo Jadi Laboratorium Media Week Pasis Seskoad Thu, 16 Apr 2026 20:00:00 +0700+0700
Purwakarta — Perwira Siswa Dikreg LXVII Seskoad TA 2026 melaksanakan praktik Media Week di kawasan Agroforestry Kabupaten Purwakarta. Kegiatan ini merupakan bagian dari pembelajaran komunikasi publik guna meningkatkan kemampuan analisis, evaluasi, serta penyampaian informasi secara efektif.

Pelaksanaan praktik dibagi di dua lokasi, yaitu kawasan Gunung Anaga dan Gunung Hejo, yang menjadi bagian dari sistem agroforestry dengan konsep Agro-Edu-Eko Wisata. Sistem ini mengintegrasikan pengelolaan pertanian secara luas, meliputi pertanian, hortikultura, perkebunan, peternakan, hingga perikanan dengan pendekatan ekologi sebagai sarana edukasi sekaligus destinasi wisata.

Dalam kegiatan tersebut, para Pasis melaksanakan praktik komunikasi publik melalui simulasi konferensi pers dan doorstop interview sebagai bagian dari penguatan kemampuan komunikasi strategis dalam menyampaikan informasi secara tepat, cepat, dan akurat.

Komandan Seskoad Mayjen TNI Dr. Agustinus Purboyo, S.I.P., M.Tr. (Han). turut meninjau langsung pelaksanaan kegiatan tersebut. Melalui kegiatan ini, diharapkan para Pasis mampu mengembangkan kemampuan komunikasi publik yang adaptif, profesional, serta mampu menjawab tantangan tugas di lapangan. Penseskoad]]> https://www.halomedan.com/Berita/65445/agroforestry-gunung-anaga-dan-gunung-hejo-jadi-laboratorium-media-week-pasis-seskoad/ OTT Kadis Kominfo Tebingtinggi, Empat Orang Diamankan Ditkrimsus Polda Sumut Thu, 16 Apr 2026 16:04:00 +0700+0700 Tebingtinggi — Direktorat Kriminal Khusus (Ditkrimsus) Polda Sumatera Utara melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Tebingtinggi bersama tiga orang lainnya, Rabu (15/4/2025) sekitar pukul 16.00 WIB.
Keempat orang yang diamankan dari Kantor Dinas Kominfo di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Satria, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebingtinggi masing-masing Gazali Rahman (Kadis Kominfo), Dedi Saputra (Kabid Aplikasi Informatika), Nur Erdian (Plt. Kabid Informasi dan Komunikasi Publik), serta seorang pihak swasta, Heny Afrianti, yang merupakan pegawai PT Whiz Digital Berjaya.
OTT tersebut diduga terkait kasus korupsi proyek pengadaan jaringan internet melalui sistem elektronik katalog (e-katalog) di lingkungan Pemko Tebingtinggi.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, perkara ini berkaitan dengan kegiatan pengadaan WiFi tahun 2025 pada Dinas Kominfo Kota Tebingtinggi, khususnya pada belanja kawat/faksimili/internet/TV berlangganan serta pengadaan jaringan internet dengan kapasitas 700 Mbps (bandwidth domestik).
Proyek tersebut bersumber dari APBD Kota Tebingtinggi Tahun Anggaran 2024 dengan nilai mencapai Rp1.111.500.000.
Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol. Ferry Walintukan, membenarkan adanya OTT tersebut. Namun, ia menegaskan bahwa kasus masih dalam tahap pendalaman.
"Benar ada OTT Kadis Kominfo Kota Tebingtinggi, namun masih dalam pendalaman. Kita tunggu hasilnya dan perintah dari Kapolda," ujarnya kepada wartawan, Kamis (16/4/2026).
Informasi terbaru menyebutkan, dua orang yakni Gazali Rahman dan Dedi Saputra telah dipulangkan setelah menjalani pemeriksaan awal. Sementara itu, Nur Erdian dan Heny Afrianti masih menjalani pemeriksaan intensif di Ditkrimsus Polda Sumut.
Tebingtinggi Heboh
Pasca OTT tersebut, suasana di Kota Tebingtinggi langsung diwarnai berbagai spekulasi. Informasi menyebar cepat, terutama di lingkungan Pemerintah Kota Tebingtinggi.
Sejumlah isu yang belum terverifikasi beredar di kalangan pegawai dan masyarakat. Sebagian menyebutkan bahwa para pejabat diamankan oleh aparat kepolisian, sementara versi lain menyebutkan adanya dugaan OTT terkait praktik suap proyek.
Beberapa warga mengaku mengetahui informasi tersebut dari percakapan langsung maupun pesan berantai di aplikasi WhatsApp. Namun hingga kini, sebagian informasi tersebut belum dapat dipastikan kebenarannya.
Pihak kepolisian masih terus melakukan pendalaman untuk mengungkap secara utuh dugaan tindak pidana dalam proyek tersebut.]]> https://www.halomedan.com/news/65444/ott-kadis-kominfo-tebingtinggi-empat-orang-diamankan-ditkrimsus-polda-sumut/ BATU MARMAR: Dipercaya Tiga Periode Pimpin PDIP Medan, Hasyim, SE Dinilai Sangat Layak Jadi Wali Kota Medan Kedepan Thu, 16 Apr 2026 15:57:00 +0700+0700 Medan – Barisan Pemersatu Masyarakat Marginal (BATU MARMAR) menegaskan bahwa Hasyim, SE merupakan figur yang layak memimpin Kota Medan ke depan. Penilaian ini didasarkan pada rekam jejak panjangnya di dunia politik, mulai dari DPRD Medan hingga DPRD Sumatera Utara, yang menunjukkan konsistensi, dedikasi, dan kedekatan dengan masyarakat.

Menurut Ketua Koordinator Pusat BATU MARMAR, Lahja, Hasyim adalah sosok pemimpin inklusif yang mampu merangkul seluruh golongan tanpa membedakan latar belakang agama, suku, maupun status sosial. Hal ini menjadikannya sebagai figur pemersatu di tengah kemajemukan Kota Medan.

Selama tiga periode menjabat di DPRD Medan, Hasyim dikenal memiliki rekam jejak yang bersih serta komitmen kuat dalam memperjuangkan kepentingan rakyat, khususnya masyarakat kecil dan kelompok marjinal. Sikap rendah hati dan keterbukaannya membuat dirinya diterima luas oleh berbagai kalangan.

Selain itu, keaktifannya dalam kegiatan sosial lintas agama dan budaya memperkuat citranya sebagai pemimpin yang menjunjung tinggi nilai toleransi dan kebersamaan. Hal ini dinilai sangat penting untuk menjaga keharmonisan di kota yang plural seperti Medan.

Keberhasilannya terpilih sebagai anggota DPRD Sumatera Utara periode 2024–2029 juga menjadi bukti kuat bahwa kepercayaan publik terhadap dirinya tetap terjaga. Tidak hanya itu, Hasyim juga kembali dipercaya untuk memimpin sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan (PDIP) Kota Medan untuk ketiga kalinya, yang menunjukkan kuatnya legitimasi dan kepercayaan internal partai terhadap kepemimpinannya.

Dengan pengalaman panjang, integritas, serta kemampuan merangkul semua lapisan masyarakat, BATU MARMAR menilai Hasyim, SE memiliki kapasitas yang sangat layak untuk menjadi Wali Kota Medan ke depan. Oleh karena itu, BATU MARMAR mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memberikan dukungan penuh kepada Hasyim sebagai sosok pemimpin yang mampu membawa Medan menjadi lebih maju, inklusif, dan bersatu.rel]]> https://www.halomedan.com/Berita/65443/batu-marmar-dipercaya-tiga-periode-pimpin-pdip-medan-hasyim-se-dinilai-sangat-layak-jadi-wali-kota-medan-kedepan/ Wanita Lansia di Duga Jadi Korban Dikriminalisasi Oleh Kepolisian Deli Serdang Thu, 16 Apr 2026 14:59:00 +0700+0700
Berdasarkan pengakuan dan keterangan dari klien kami, permasalahan yang dihadapinya bermula dari Perjanjian jual beli pakan ayam antara Klien kami dengan saudara Erick Wu dan terjadinya perdebatan jumlah hutang piutang, klien kami merasa sudah membayarnya dengan cara mencicil hutangnya.

Karena merasa perkara ini adalah perkara hutang piutang, kemudian Erick Wu mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Medan dengan Register: 1109/Pdt.G/2023/PN.Mdn, pada tanggal 22 Mei 2024 dan telah di putus dengan amar putusan menolak Gugatan yang diajukan oleh saudara Erick Wu (Pelapor) dan putusan PN Medan tersebut juga diperkuat oleh Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 392/PDT/2024/PT.Mdn pada tanggal 12 Agustus 2024 yang juga menolak keseluruhan permohonan banding yang diajukan oleh suadara Erick Wu. Dari kedua Putusan ini dapat dilihat bahwa perkara ini murni perkara perdata, selama ini Erick Wu juga mengangap masalah ini sebatas hutang piutang.

Harusnya penyidik berhati-hati menentukan apakah suata peristiwa menjadi sebuah perbuatan/tindak pidana lebih lagi melakukan penahanan terhadap klien kami yang usianya sudah mencapai 60-an tahun, salah satu asas pidana itu adalah _ultimum remedium_ yang maksud dari asas tersebut adalah menempatkan sanksi pidana sebagai jalan terakhir dalam penegakan hukum, digunakan hanya jika sanksi lain seperti perdata dan administrasi tidak memadai. Adapun tujuan dari asas tersebut membatasi penggunaan pidana yang keras.

Bahwa menurut hemat kami perkara ini penuh nuansa kriminalisasi terhadap Klien kami yang kami duga penetapan tersangka dan penahanan terhadap klien kami merupakan pesanan dari pihak tertentu untuk menjatuhkan reputasi Klien kami. Sehingga dapat kami duga bahwa kriminalisasi yang dialami oleh klien kami di kepolisian resor deli Serdang dalam proses penanganan perkara yang dihadapi oleh klien kami. Kami menegaskan bahwa Penyidik Polri dalam hal ini Kepolisian Resor Deli Serdang menjunjung tinggi slogannya PRESISI Prediktif Responsibilitas Transparansi Berkeadilan.

Kami juga melihat adanya upaya paksa terhadap klien kami yang juga merupakan Wanita lansia, klien kami dipaksakan menjadi tersangka dan di tahan dalam kasus yang sebenarnya bukan merupakan ranah penyidik kepolisian kabupaten deli Serdang yang dimana ini bisa menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum di Indonesia.

Kami meminta aparat penegak hukum untuk bersikap professional, objektif dan transparan serta menghentikan upaya kriminalisasi terhadap Klien kami.rel

]]> https://www.halomedan.com/hukum/65442/wanita-lansia-di-duga-jadi-korban-dikriminalisasi-oleh-kepolisian-deli-serdang/ Mediator PN Pekanbaru Berhasil Damaikan Sengketa Wanprestasi di Penghujung Waktu Thu, 16 Apr 2026 14:58:00 +0700+0700 Pekanbaru – Upaya mediasi di Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas IA kembali membuahkan hasil. Mediator hakim bersertifikat, Asraruddin Anwar, berhasil mendamaikan para pihak yang bersengketa dalam perkara perdata wanprestasi, Kamis (16/4/2026).
Mediasi yang berlangsung di ruang mediasi pengadilan tersebut sempat mengalami perpanjangan waktu setelah diajukan kepada majelis hakim pemeriksa perkara. Di penghujung batas waktu yang diberikan, kedua belah pihak akhirnya sepakat mengakhiri sengketa melalui jalur damai.
Kesepakatan tersebut kemudian dimohonkan untuk dikukuhkan dalam bentuk Akta Perdamaian (Van Dading), yang memiliki kekuatan hukum tetap sebagaimana putusan pengadilan.
Dalam keterangannya kepada media, Asraruddin Anwar mengaku bersyukur sekaligus terharu atas keberhasilan tersebut. Ia menyebut proses perdamaian tercapai di "injury time" masa perpanjangan yang diberikan majelis hakim.
"Perkara Nomor 484/Pdt.G/2025/PN Pbr ini merupakan perkara wanprestasi. Tidak mudah mendamaikan para pihak karena ada dinamika antara kewajiban di satu sisi dan keyakinan syar'i di sisi lain. Namun, Alhamdulillah pada 27 Syawal 1447 Hijriah, para pihak terbuka hatinya untuk berdamai," ujarnya.
Usai penandatanganan kesepakatan perdamaian, suasana haru dan lega tampak menyelimuti kedua belah pihak. Mereka kemudian saling berjabat tangan sebagai simbol berakhirnya sengketa, serta mengabadikan momen dengan foto bersama.
Keberhasilan ini kembali menegaskan pentingnya peran mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata, sebagai langkah efektif, cepat, dan berkeadilan bagi para pihak.red]]> https://www.halomedan.com/news/65441/mediator-pn-pekanbaru-berhasil-damaikan-sengketa-wanprestasi-di-penghujung-waktu/ Tim Penyidik Tetapkan Ketua Ombudsman HS sebagai Tersangka Kasus Tambang Nikel di Sultra Thu, 16 Apr 2026 14:36:00 +0700+0700
Jakarta— Tim Penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) menetapkan HS selaku Ketua Ombudsman Republik Indonesia periode 2026–2031 sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola usaha pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara.

Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik memperoleh alat bukti yang cukup melalui rangkaian penyidikan, termasuk pemeriksaan sejumlah saksi dan penggeledahan di wilayah Jakarta. Proses tersebut disebut dilakukan secara profesional dan tetap menjunjung asas praduga tidak bersalah.

Dalam konstruksi perkara, kasus bermula dari persoalan perhitungan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) yang dihadapi PT TSHI oleh Kementerian Kehutanan Republik Indonesia. Perusahaan tersebut keberatan membayar kewajiban dimaksud, sehingga pemiliknya, berinisial LD, mencari jalan keluar dengan menemui HS.

Saat itu, HS masih menjabat sebagai anggota Komisioner Ombudsman periode 2021–2026. Ia diduga bersedia membantu dengan menginisiasi pemeriksaan terhadap Kementerian Kehutanan RI yang dikemas seolah-olah berasal dari laporan masyarakat.

Dalam prosesnya, HS diduga mengatur jalannya pemeriksaan sehingga kebijakan Kementerian Kehutanan yang mewajibkan PT TSHI membayar denda dinilai keliru. Ombudsman kemudian mengoreksi kebijakan tersebut dan memerintahkan agar perusahaan melakukan perhitungan sendiri atas kewajiban yang harus dibayarkan kepada negara.

Selanjutnya, pada April 2025, HS disebut mengadakan pertemuan dengan pihak terkait di Kantor Ombudsman dan Hotel Borobudur, Jakarta. Dalam pertemuan itu, diduga terjadi kesepakatan pemberian uang sebesar Rp1,5 miliar agar Ombudsman menemukan adanya kesalahan administrasi dalam penetapan PNBP IPPKH.

Tak hanya itu, HS juga diduga memerintahkan penyampaian draft Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada pihak perusahaan, disertai pesan bahwa hasil akhir pemeriksaan akan menguntungkan PT TSHI serta mengintervensi kebijakan kementerian terkait.

Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan sejumlah pasal dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, baik sebagai dakwaan primair, subsidiair, maupun lebih subsidiair.

Saat ini, HS telah ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung menyatakan, penyidikan akan terus dikembangkan guna mengungkap keterlibatan pihak lain dalam perkara tersebut.red]]> https://www.halomedan.com/news/65440/tim-penyidik-tetapkan-ketua-ombudsman-hs-sebagai-tersangka-kasus-tambang-nikel-di-sultra/ Tokoh Masyarakat Madina H. Sjahrir Nasution Desak Kejelasan Perda Tanah Ulayat Thu, 16 Apr 2026 12:23:00 +0700+0700 Mandailing Natal – Tokoh masyarakat Mandailing Natal, H. Sjahrir Nasution, angkat suara terkait belum jelasnya tindak lanjut Peraturan Daerah (Perda) tentang masyarakat adat, khususnya menyangkut tanah ulayat di Kabupaten Mandailing Natal (Madina).
Dalam pernyataannya, Sjahrir menegaskan bahwa hingga saat ini masyarakat adat masih menunggu kepastian dari DPRD Madina terkait progres pembahasan Perda tersebut. Padahal, keberadaan tanah ulayat telah diakui secara hukum melalui Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960.
"Sebagai wakil rakyat, Ketua DPRD Madina harus menjelaskan kepada publik, sudah sejauh mana tindak lanjut Perda masyarakat adat tentang tanah ulayat ini," tegas Sjahrir, Rabu (16/4/2026).
Ia menyebut, desakan ini bukan hanya datang dari dirinya, tetapi juga dari berbagai tokoh adat Mandailing mulai dari tingkat kabupaten, provinsi hingga nasional. Menurutnya, isu ini menyangkut hak dasar masyarakat adat yang tidak boleh diabaikan.
Lebih lanjut, Sjahrir mengingatkan agar suara masyarakat yang kini semakin menguat tidak dianggap sebagai hal biasa.
"Jangan dianggap ini angin lalu. Suara masyarakat adat hari ini adalah bentuk kegelisahan yang nyata dan harus segera direspons oleh pemerintah daerah dan DPRD," ujarnya.
Ia pun mendesak Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal bersama DPRD agar segera mengambil langkah konkret dalam merampungkan Perda tersebut, guna memberikan kepastian hukum terhadap eksistensi tanah ulayat dan melindungi hak-hak masyarakat adat Mandailing.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak DPRD Madina terkait perkembangan pembahasan Perda masyarakat adat dimaksud.rel]]> https://www.halomedan.com/Berita/65439/tokoh-masyarakat-madina-h-sjahrir-nasution-desak-kejelasan-perda-tanah-ulayat/ Dirut Bank Sumut Heru Mardiansyah Pimpin Forkom IJK Sumut 2026–2027 Thu, 16 Apr 2026 09:39:00 +0700+0700

Medan - Direktur Utama PT Bank Sumut (Perseroda), Heru Mardiansyah, dipercaya menjabat Ketua Umum Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan (Forkom IJK) Sumatera Utara periode 2026–2027. Penetapan dilakukan melalui serah terima kepengurusan dalam kegiatan Halal Bihalal Forkom IJK Sumut bersama Badan Musyawarah Perbankan Daerah (BMPD) Sumut, Rabu (15/4).

Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara selaku Ketua BMPD Sumut Rudy Brando Hutabarat, Kepala Kantor Perwakilan I Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Medan Jimmy Ardianto, Wakil Ketua BMPD Sumatera Utara Didit Widiana, Sekretaris Jenderal Forkom IJK Sumut Yusri, Sekretaris Jenderal BMPD Sumatera Utara Iman Gunadi, serta pengurus dan anggota Forkom IJK Sumut dan BMPD Sumut.

Heru Mardiansyah mengatakan, amanah sebagai Ketua Forkom IJK Sumut akan difokuskan pada penguatan sinergi dan kolaborasi antar lembaga jasa keuangan di daerah. Sejumlah program akan didorong dalam kepengurusan baru, antara lain peningkatan literasi dan edukasi keuangan masyarakat, penguatan kegiatan kebersamaan antar lembaga jasa keuangan, serta kolaborasi kegiatan sosial.

"Amanah ini merupakan kehormatan sekaligus tanggung jawab yang akan saya jalankan dengan penuh komitmen, dalam rangka memperkuat sinergi, kolaborasi, serta kontribusi antar lembaga jasa keuangan di Sumatera Utara," ujar Heru.

Forkom IJK, lanjut Heru, memiliki peran strategis sebagai wadah komunikasi dan koordinasi lintas lembaga di tengah dinamika industri jasa keuangan yang terus berkembang. Keselarasan langkah dinilai penting untuk menjaga stabilitas sekaligus mendorong pertumbuhan sektor keuangan yang inklusif.

"Forkom IJK Sumut harus terus berkembang menjadi forum yang semakin solid, adaptif, dan memberikan nilai tambah, baik bagi industri jasa keuangan maupun masyarakat luas," kata Heru.

Pasca serah terima jabatan, Forkom IJK Sumut juga akan menggelar pertemuan lanjutan dengan melibatkan pemangku kepentingan guna menyusun program kerja yang lebih terarah dan terukur. Sehingga forum ini diharapkan dapat menjadi wadah untuk menyelaraskan program kerja yang memberikan dampak nyata bagi pengembangan industri jasa keuangan dan masyarakat.

Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sumatera Utara, Khoirul Muttaqien, mengatakan pergantian kepengurusan menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi antar lembaga jasa keuangan.

"Pergantian kepengurusan ini menjadi bagian dari upaya kita untuk terus mempererat hubungan dan kerja sama antar lembaga jasa keuangan di Sumatera Utara," ujar Khoirul Muttaqien.

Ia mengapresiasi kepengurusan sebelumnya atas kontribusi dalam membangun sinergi lintas sektor. Berbagai capaian dan sinergi yang telah terbangun selama ini menjadi fondasi yang kuat bagi keberlanjutan organisasi ke depan.

Ketua Umum Forkom IJK Sumut periode 2023–2025 dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang diwakili Wicaksono Hendiko Putro menyatakan dukungan terhadap kepengurusan baru agar dapat melanjutkan dan memperkuat kolaborasi yang telah berjalan.

Pergantian kepemimpinan ini diharapkan semakin memperkuat peran Forkom IJK Sumut dalam mendorong sinergi industri jasa keuangan serta mendukung pengembangan ekonomi daerah.]]> https://www.halomedan.com/Berita/65438/dirut-bank-sumut-heru-mardiansyah-pimpin-forkom-ijk-sumut-2026ndash2027/ DPW PKB Sumut Hadiri Muscab DPC PKB Langkat 2026, Tekankan Soliditas dan Peran Nyata untuk Rakyat Thu, 16 Apr 2026 09:31:00 +0700+0700
Langkat | Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sumatera Utara menghadiri Musyawarah Cabang (Muscab) Dewan Pengurus Cabang (DPC) PKB Tahun 2026 yang digelar di Stabat, Kabupaten Langkat, Rabu (15/4/2026).
Kehadiran DPW PKB Sumut dalam Muscab tersebut merupakan perpanjangan tangan Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKB, sekaligus menjalankan mandat Ketua DPW PKB Sumut, Ashari Tambunan, yang juga merupakan anggota DPR RI Komisi VIII.
Pelaksanaan Muscab dipimpin oleh tim yang terdiri dari A. Jabidi Ritonga, Pengerlem Dasopang, dan Edy Potan Siregar. Mereka bertugas memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan sesuai mekanisme organisasi dan ketentuan partai.
Muscab ini dilaksanakan serentak di seluruh Sumatera Utara, bahkan secara nasional, menyusul berakhirnya masa kepengurusan DPC PKB pada tahun 2026. DPP PKB pun telah menetapkan jadwal pelaksanaan Muscab bagi masing-masing DPC, termasuk DPC PKB Langkat yang digelar hari ini.
Dalam pelaksanaannya, Muscab PKB melalui empat tahapan sidang pleno, yakni Pleno I hingga Pleno IV. Agenda tersebut mencakup pembacaan calon sementara Ketua DPC hasil pemetaan DPP PKB, pembahasan bakal calon usulan Muscab, hingga pengesahan pengurus Dewan Syuro dan Dewan Tanfidz. Selanjutnya, ditetapkan pula hasil-hasil keputusan Muscab sebagai dasar arah organisasi ke depan.
Dalam sambutannya, A. Jabidi Ritonga menegaskan pentingnya peran partai politik sebagai pilar demokrasi yang harus hadir di tengah masyarakat.
"PKB harus menjadi penyambung lidah rakyat, menyerap dan memperjuangkan aspirasi masyarakat. Kita tidak boleh menjauh, apalagi menutup mata dan telinga terhadap persoalan yang dihadapi rakyat," tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya pendidikan politik kepada masyarakat agar tidak apatis terhadap proses demokrasi, sekaligus memperkuat peran partai sebagai jembatan antara rakyat dan pemerintah.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa tantangan organisasi ke depan semakin kompleks, di tengah maraknya praktik oligarki dan pragmatisme politik yang kian masif.
"Fenomena politik transaksional membuat hubungan antara yang memilih dan yang dipilih semakin renggang. Visi, misi, dan rekam jejak bukan lagi menjadi ukuran utama. Ini kondisi yang ironis," ujarnya.
Untuk itu, ia mengajak seluruh kader PKB agar terus berbenah, memperkuat soliditas, dan menjaga komitmen perjuangan partai demi masa depan yang lebih baik.
"Kita harus bangkit, kita harus solid agar kita bisa menang," pungkasnya.]]> https://www.halomedan.com/news/65437/dpw-pkb-sumut-hadiri-muscab-dpc-pkb-langkat-2026-tekankan-soliditas-dan-peran-nyata-untuk-rakyat/ Menjaga Gerbang Negara di Era Tanpa Batas dalam Visi Asta Cita Thu, 16 Apr 2026 09:11:00 +0700+0700
Oleh: Abdullah Rasyid
*Mahasiswa Doktoral Ilmu Pemerintahan IPDN
*Staf Khusus Menteri IMIPAS

Di tengah euforia globalisasi—ketika manusia, modal, dan ide bergerak melintasi batas negara dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya—satu realitas lama justru tetap bertahan: dunia internasional tidak pernah benar-benar "damai". Ia tetap kompetitif, bahkan cenderung anarkis. Tidak ada otoritas tunggal yang mampu menjamin keamanan semua negara.

Pandangan ini bukan baru. John Mearsheimer, salah satu pemikir realisme terkemuka, menegaskan bahwa dalam sistem seperti ini, setiap negara pada akhirnya harus menjaga dirinya sendiri. Kedaulatan bukan sekadar simbol, melainkan hasil dari kemampuan negara mengontrol apa yang terjadi di dalam wilayahnya—termasuk siapa yang masuk dan keluar.

Dalam konteks Indonesia, agenda Asta Cita pemerintahan Prabowo Subianto menempatkan kedaulatan sebagai fondasi. Tetapi pertanyaannya: bagaimana kedaulatan itu dijaga di era mobilitas global?

Jawabannya ada pada satu titik yang sering dianggap teknis, tetapi sesungguhnya sangat politis: perbatasan.

Perbatasan sebagai Arena Kekuasaan

Dalam logika realisme, perbatasan bukan sekadar garis di peta. Ia adalah arena tempat negara mempertahankan kontrol atas ruang hidupnya. Setiap kebijakan visa, setiap pemeriksaan paspor, adalah bentuk konkret dari kekuasaan negara.

Di sinilah gagasan John Mearsheimer menjadi relevan. Negara tidak hanya bertahan, tetapi juga berusaha memaksimalkan kekuatannya. Dalam konteks imigrasi, ini berarti negara harus mampu memilih: siapa yang memperkuatnya dan siapa yang justru berpotensi melemahkan.

Masalahnya, globalisasi sering mendorong negara untuk membuka diri selebar-lebarnya. Pariwisata, investasi, dan mobilitas tenaga kerja dianggap sebagai mesin pertumbuhan. Indonesia pun tidak terkecuali.

Namun keterbukaan tanpa kontrol adalah kerentanan. Kita telah melihat bagaimana penyalahgunaan izin tinggal, tenaga kerja ilegal, hingga aktivitas ekonomi yang tidak terpantau dapat berkembang di celah sistem yang lemah.

Ancaman yang Tak Selalu Kasat Mata

Ancaman terhadap negara hari ini jarang hadir dalam bentuk invasi militer. Ia lebih sering datang secara senyap—melalui jaringan kejahatan lintas negara, infiltrasi ekonomi, atau bahkan penetrasi nilai dan ide.

Di titik ini, perspektif Samuel P. Huntington menjadi penting. Ia mengingatkan bahwa konflik di dunia modern tidak hanya soal kepentingan material, tetapi juga soal identitas dan peradaban. Arus manusia yang tidak terkendali bukan hanya soal angka statistik, tetapi juga berpotensi memengaruhi kohesi sosial.

Indonesia, dengan keragaman internalnya, memiliki sensitivitas tersendiri terhadap isu ini. Karena itu, kontrol perbatasan tidak cukup hanya berbasis keamanan, tetapi juga harus mempertimbangkan stabilitas sosial dan identitas nasional.

Dilema yang Tak Terhindarkan

Negara seperti Indonesia tidak bisa memilih antara "terbuka" atau "tertutup" secara ekstrem. Keduanya sama-sama berisiko. Terlalu tertutup akan menghambat pertumbuhan ekonomi. Terlalu terbuka akan melemahkan kontrol.

Dalam kerangka realisme, solusi bukanlah memilih salah satu, melainkan mengelola keduanya secara strategis. Negara harus terbuka—tetapi dengan syarat. Harus menerima—tetapi dengan seleksi.

Prinsip selective policy menjadi kunci di sini. Bukan sekadar slogan, tetapi mekanisme konkret untuk memastikan bahwa setiap orang asing yang masuk benar-benar memberikan nilai tambah.

Teknologi: Senjata Baru di Perbatasan

Jika dahulu kontrol perbatasan bergantung pada manusia dan dokumen fisik, hari ini ia bergeser ke data dan algoritma. Negara-negara maju telah menggunakan biometrik, kecerdasan buatan, dan integrasi data untuk mengidentifikasi risiko bahkan sebelum seseorang tiba di bandara.

Indonesia mulai bergerak ke arah ini. Namun tantangannya bukan hanya adopsi teknologi, melainkan bagaimana memastikan bahwa data tersebut benar-benar menjadi alat kekuatan negara.

Dalam logika realisme, siapa yang menguasai informasi, ia memiliki keunggulan. Dan dalam konteks imigrasi, data mobilitas manusia adalah salah satu bentuk informasi paling strategis.

Menjaga, Bukan Menghalangi

Pada akhirnya, kontrol perbatasan bukan soal membangun tembok tinggi. Ia adalah soal membangun sistem yang mampu menjaga tanpa menghalangi.

Asta Cita berbicara tentang kedaulatan, tetapi kedaulatan di era ini tidak cukup dijaga dengan retorika. Ia membutuhkan instrumen yang konkret, salah satunya adalah imigrasi yang kuat, cerdas, dan adaptif.

Di dunia yang tetap anarkis, seperti diingatkan John Mearsheimer, negara yang lengah akan tertinggal. Dan dalam dunia yang semakin kompleks secara identitas, seperti diingatkan Samuel P. Huntington, negara yang abai terhadap kohesi sosialnya akan menghadapi risiko dari dalam.

Maka menjaga gerbang negara bukan lagi tugas rutin birokrasi. Ia adalah strategi bertahan—dan sekaligus cara untuk memastikan Indonesia tidak hanya terbuka, tetapi juga berdaulat.]]> https://www.halomedan.com/news/65436/menjaga-gerbang-negara-di-era-tanpa-batas-dalam-visi-asta-cita/