https://www.halomedan.com/ Halo Medan | Berani Tampil Beda Tue, 15 Sep 2026 03:22:54 +0700+0700 id-ID Tim Tabur Intel Kejati Sumut dan Kejari Madina Amankan DPO Terpidana Perkara Pertambangan di Kawasan Hutan Mon, 14 Sep 2026 23:27:00 +0700+0700


Medan, Tim Tangkap Buron (Tabur) Intelijen Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan Kejaksaan Negeri Mandailing Natal berhasil mengamankan seorang yang masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) terpidana, atas nama Julita Hasby Nasution alias Kultom bin Hobby Nasution, dalam perkara tindak pidana kehutanan secara tidak sah yaitu melakukan pertambangan di kawasan hutan.



Pengamanan terhadap terpidana dilaksanakan Senin (14/9/2026) sekira pukul 08.00 WIB di rumah kontrakannya di kawasan Jalan Sukapura, Kelurhan Suka Maju, Kecamatan Medan Johor. Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara.



"Pada saat diamankan, keluarga dari terpidana sempat melakukan perlawanan, dan terpidana akhirnya berhasil diamankan dan dibawa ke kantor Kejati Sumut untuk proses administrasi," kata Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Mandailing Natal, Jupri W. Banjarnahor SH, MH, Senin (14/9/2026).



Menurut Jupri W Banjarnahor, keberhasilan pengamanan DPO tersebut merupakan hasil koordinasi dan kerja sama antara Tim Intelijen Kejaksaan Negeri Mandailing Natal dengan Tim Intelijen Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.



"Pengamanan terhadap DPO ini merupakan bentuk komitmen Kejaksaan dalam memastikan setiap putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dilaksanakan. Kami terus melakukan koordinasi dan upaya pencarian terhadap para buronan, khususnya dalam rangka mendukung pelaksanaan penegakan hukum dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat," ujar Kasi Intelijen Kejari Madina.



Sebelumnya, terpidana telah ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) perkara tindak pidana kehutanan yaitu melakukan usaha pertambangan di kawasan hutan, yaitu DPO ini melakukan penggalian di sungai Lolo menggunakan alat berat, yang kemudian tanah hasil galian didulang untuk mendapatkan emas yang mana lokasi terpidana melakukan penggalian tanah tersebut masuk dalam kawasan Hutan Produksi terbatas (HPT), demikian dalam pertimbangan Majelis hakim dalam putusanya



Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1205K/Pid.Sus-LH/2025, terpidana dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengerjakan, dan/atau menggunakan dan/atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah."



"Atas perbuatannya tersebut, Mahkamah Agung menjatuhkan pidana kepada terpidana berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)," paparnya.



Terhadap DPO, lanjut Kasi Intel sudah lama dilakukan pemantauan, dan telah mempelajari pergerakan daripada DPO, selanjutnya berkordinasi dengan Intelijen Kejati Sumut, hingga mendeteksi keberadaan DPO di Medan dan langsung melakukan pengamanan.



Setelah berhasil diamankan, terpidana selanjutnya dibawa ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara untuk menjalani proses hukum lebih lanjut dalam rangka pelaksanaan putusan pengadilan.



Kasi Intelijen Kejari Madina menambahkan bahwa pihaknya akan terus melakukan koordinasi dengan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara serta bidang terkait guna memastikan proses administrasi dan pelaksanaan eksekusi oleh Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Mandailing Natal terhadap terpidana berjalan sesuai dengan putusan pengadilan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



"Setelah berhasil diamankan, terpidana selanjutnya diserahkan kepada Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Mandailing Natal untuk dilakukan eksekusi sesuai dengan putusan pengadilan. Pelaksanaan eksekusi tersebut dilakukan oleh Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Mandailing Natal, Gilbeth Sitindaon, SH, MH, dengan menempatkan terpidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tanjung Gusta Medan," tandasnya.



Lebih lanjut Kasi Intel Kejari Madina menegaskan bahwa tidak ada tempat yang aman bagi DPO. Kepada DPO yang masih bersembunyi agar segera menyerahkan diri dan menjalani proses hukum yang berlaku.]]> https://www.halomedan.com/news/66781/tim-tabur-intel-kejati-sumut-dan-kejari-madina-amankan-dpo-terpidana-perkara-pertambangan-di-kawasan-hutan/ SK Golkar Sumut Akhirnya Terbit, Andar Amin Resmi Pimpin Untuk Periode 2025–2030* Mon, 14 Sep 2026 21:03:00 +0700+0700 Medan —DPP Partai Golkar akhirnya menerbitkan SK kepengurusan DPD Partai Golkar Sumatera UTARA periode 2025–2030.

Dalam SK tersebut, Andar Amin Harahap ditetapkan sebagai Ketua, Viktor Silaen, SE., MM sebagai Sekretaris, dan Mula Rotua Siregar sebagai Bendahara.

"Benar, SK kepengurusan DPD Partai Golkar Sumut sudah keluar," kata Yasyir Ridho Loebis saat dikonfirmasi, Senin (14/9/2026).

Terbitnya SK ini mengakhiri penantian panjang setelah Musda XI Golkar Sumut yang digelar Februari 2026. Dalam Musda tersebut, Andar Amin ditetapkan secara aklamasi sebagai ketua terpilih setelah menjadi satu-satunya kandidat yang memenuhi persyaratan pencalonan.

Sebelumnya, puluhan DPD Golkar kabupaten/kota telah menyatakan dukungan kepada Andar.

Namun, hingga kini belum ada penjelasan resmi DPP Partai Golkar mengenai alasan SK tersebut baru terbit sekitar tujuh bulan setelah Musda. Karena itu, berbagai dugaan mengenai dinamika internal maupun persoalan administrasi belum dapat dipastikan sebagai penyebab.

Sementara Yasyir Ridho memastikan dirinya tidak masuk dalam struktur kepengurusan baru.

"Gak jadi apa-apa. Tugasku sudah selesai menyukseskan Musda Partai Golkar sampai SK terbit sesuai arahan sahabat saya Doli Kurnia Tanjung," ujarnya.

Dengan terbitnya SK, Andar Amin kini memasuki babak baru untuk mengonsolidasikan seluruh kekuatan Partai Golkar Sumut periode 2025–2030.]]> https://www.halomedan.com/news/66780/sk-golkar-sumut-akhirnya-terbit-andar-amin-resmi-pimpin-untuk-periode-2025ndash2030/ Prabowo Copot Purbaya dari Menkeu Mon, 14 Sep 2026 19:46:00 +0700+0700 Jakarta - Presiden Prabowo Subianto secara resmi mengumumkan perombakan (reshuffle) Kabinet Merah Putih pada Senin (14/9/2026). Perubahan paling krusial dalam perombakan kali ini terjadi pada pos bendahara negara, di mana Purbaya Yudhi Sadewa resmi dicopot dari jabatannya sebagai Menteri Keuangan. Digantikan Suahasil Nazara.

Keputusan ini mengakhiri masa jabatan Purbaya yang genap berjalan selama satu tahun, sejak ia pertama kali ditunjuk untuk menggantikan ekonom senior Sri Mulyani Indrawati.



Kebijakan Dolar SAL Pemicu Kontroversi
Sepanjang satu tahun menahkodai Kementerian Keuangan, kepemimpinan Purbaya kerap diwarnai dinamika dan perdebatan hangat. Salah satu langkahnya yang paling menyita perhatian publik adalah keputusan memindahkan serta menggelontorkan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) dari Bank Indonesia ke jajaran bank Badan Usaha Milik Negara (Himbara).

Kebijakan injeksi likuiditas tersebut sempat memicu pro-kontra di kalangan ekonom dan pelaku pasar modal terkait efektivitasnya dalam memacu pertumbuhan ekonomi serta dampaknya terhadap stabilitas moneter nasional.

Profil dan Latar Belakang Purbaya Yudhi Sadewa
Purbaya dikenal memiliki rekam jejak akademis yang terbilang unik untuk seorang pengelola fiskal negara. Ia berlatar belakang teknik sebelum akhirnya mendalami disiplin ilmu ekonomi tingkat lanjut:

Pendidikan Tinggi: Meraih gelar Sarjana Teknik Elektro dari Institut Teknologi Bandung (ITB), lalu melanjutkan studi hingga meraih gelar Master of Science (MSc) dan Doktor (PhD) Ilmu Ekonomi dari Purdue University, Indiana, Amerika Serikat.



Rekam Jejak Karier:

Ketua Dewan Komisioner LPS: Memimpin Lembaga Penjamin Simpanan sebelum masuk ke jajaran kabinet.

Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi (2018–2020): Bertugas di Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Staf Khusus Bidang Ekonomi Menko Maritim (2016–2018): Menjadi penasihat kebijakan ekonomi nasional.

Keputusan Presiden Prabowo melakukan perombakan di tubuh Kemenkeu ini diharapkan mampu memberikan arah baru bagi kepastian kebijakan fiskal serta memperkuat stabilitas ekonomi nasional ke depan. (*)

]]> https://www.halomedan.com/news/66779/prabowo-copot-purbaya-dari-menkeu/ Sambut HUT ke-36, JNE Hadirkan Kolaborasi Eksklusif dengan Semangat Kreatif “Melesat Hebat” Mon, 14 Sep 2026 18:16:00 +0700+0700
Jakarta – Dalam menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) JNE ke-36 pada 26 November 2026, JNE sebagai perusahaan ekspedisi Indonesia menghadirkan gebrakan kreatif. Kali ini, JNE berkolaborasi dengan visual artist Indonesia, Muchlis Fachri yang akrab dikenal dengan Muklay untuk menyulap armada pengiriman JNE menjadi galeri seni berjalan yang merefleksikan semangat inovasi, kedekatan dengan pelanggan, dan energi positif.

Melalui kolaborasi ini, Muklay menghadirkan karakter visualnya yang kuat, ekspresif, penuh warna, dan lekat dengan nuansa pop art pada armada JNE. Karya tersebut merefleksikan dinamika perjalanan pengiriman, semangat para kurir dalam menjalankan perannya, serta kedekatan JNE dengan masyarakat yang telah menjadi bagian penting dari perjalanan perusahaan selama 36 tahun.

Eri Palgunadi, selaku SVP Marketing Group Head JNE, menyampaikan, "Kolaborasi ini sekaligus menjadi bentuk apresiasi JNE terhadap kreativitas dan karya seni anak bangsa, sekaligus menghadirkan pengalaman yang lebih dekat dan relevan bagi masyarakat. Melalui visual yang atraktif dan penuh energi, JNE ingin menyampaikan pesan bahwa perjalanan 36 tahun bukan hanya tentang mengantarkan paket dari satu tempat ke tempat lainnya, tetapi juga tentang terus menghadirkan semangat positif, membangun konektivitas, dan menghubungkan kebahagiaan di tengah masyarakat Indonesia. Semangat tersebut menjadi bagian dari perjalanan JNE untuk terus bergerak, berinovasi, dan memberikan kontribusi nyata bagi Indonesia, sejalan dengan semangat "Melesat Hebat" di usia ke-36 tahun."

Sementara itu, Muklay mengaku bangga bisa mengambil bagian dalam perayaan perjalanan panjang JNE. Menurutnya, armada JNE yang setiap hari melintasi berbagai sudut kota di Indonesia adalah media yang sangat tepat untuk menghadirkan karya seni yang inklusif. "Senang sekali bisa berkolaborasi dengan JNE yang sudah menjadi bagian dari keseharian masyarakat Indonesia. Lewat karakter dan warna-warna cerah khas saya, semoga visual di armada JNE ini bisa membawa senyuman, keceriaan, dan energi positif bagi siapa pun yang melihatnya di jalan," ungkapnya.

Mengusung tema "Melesat Hebat", perayaan HUT ke-36 JNE merefleksikan semangat perusahaan untuk terus tumbuh secara dinamis, adaptif, dan progresif dalam menghadapi perkembangan zaman. Tema ini sekaligus menegaskan komitmen JNE untuk senantiasa relevan dengan kebutuhan masyarakat melalui penguatan inovasi, pemanfaatan teknologi, serta peningkatan kualitas layanan. Memasuki usia ke-36 tahun, "Melesat Hebat" menjadi semangat JNE untuk mempercepat langkah dan menghadirkan pencapaian yang semakin bermakna, tidak hanya bagi perusahaan dan pelanggan, tetapi juga dalam memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat Indonesia.]]> https://www.halomedan.com/news/66778/sambut-hut-ke36-jne-hadirkan-kolaborasi-eksklusif-dengan-semangat-kreatif-ldquomelesat-hebatrdquo/ Ketum LADON Ucok Ibah Milad, Komunitas ISO Coffee Panjatkan Doa dan Harapan Mon, 14 Sep 2026 16:48:00 +0700+0700 Kabar bahagia datang dari Ketua Umum LADON, Zedan Indra Jaya alias Ucok Ibah. Di hari istimewanya, Ucok Ibah mendapat ucapan selamat milad sekaligus doa dari keluarga besar Komunitas ISO Coffee.

Ucapan tersebut menjadi bentuk perhatian dan rasa persahabatan dari keluarga besar ISO Coffee kepada Ucok Ibah. Mereka berharap momentum pertambahan usia tersebut membawa keberkahan serta menjadi awal dari berbagai kesuksesan dan kebaikan di masa mendatang.

"Selamat milad, Ketum LADON Ucok Ibah. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, umur panjang dan penuh keberkahan, rezeki yang semakin berlimpah, halal dan berkah, serta kesuksesan dalam setiap langkah dan perjuangan," ujar keluarga besar Komunitas ISO Coffee dalam ucapan mereka.

Tak hanya mendoakan kesehatan dan keberkahan rezeki, keluarga besar ISO Coffee juga berharap seluruh urusan Ucok Ibah diberikan kemudahan dan setiap langkahnya dilancarkan.
Cita-cita dan harapan yang tengah diperjuangkan juga diharapkan dapat tercapai. Begitu pula dengan keluarga, agar senantiasa diberikan kebahagiaan, kesehatan dan keberkahan.

Bagi keluarga besar ISO Coffee, Ucok Ibah diharapkan terus menjadi sosok yang rendah hati, penuh semangat serta mampu memberikan inspirasi dan energi positif bagi orang-orang di sekitarnya.
"Panjang umur, sehat selalu, sukses terus dan semakin berjaya. Aamiin Ya Rabbal 'Alamin," ungkap mereka.

Ucapan selamat dan doa tersebut disampaikan mewakili keluarga besar Komunitas ISO Coffee, di antaranya Hendra DS, Subandi selaku owner ISO Coffee, Ramli Tarigan, Darwin, Ewin Ginting, Sofyan Yahya, Yosi Siregar, Muhazad, Azwar, Donald Sidabalok, Anto Genk serta sahabat-sahabat lainnya.

Momentum milad Ucok Ibah pun menjadi kesempatan bagi para sahabat untuk kembali mempererat tali silaturahmi dan menjaga kebersamaan yang telah terjalin selama ini.
Keluarga besar Komunitas ISO Coffee berharap Ucok Ibah selalu diberikan kesehatan, kesuksesan dan keberkahan dalam menjalani setiap langkah kehidupannya.

(Red)

]]> https://www.halomedan.com/info/66777/ketum-ladon-ucok-ibah-milad-komunitas-iso-coffee-panjatkan-doa-dan-harapan/ Breaking News: Prabowo Resmi Copot Purbaya, Suahasil Nazara Jadi Menkeu Mon, 14 Sep 2026 16:24:00 +0700+0700 Menteri Keuangan pada Senin (14/9/2026). Purbaya digantikan oleh Suahasil Nazara yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan.
Pergantian tersebut ditandai dengan pelantikan Suahasil sebagai Menteri Keuangan di Istana Negara, Jakarta, Senin sore.

Prosesi pelantikan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Dengan pelantikan itu, Suahasil resmi memegang kendali Kementerian Keuangan dan menggantikan Purbaya sebagai Menteri Keuangan.

Suahasil bukan sosok baru di Kementerian Keuangan. Ia sebelumnya telah menduduki posisi Wakil Menteri Keuangan dan terlibat dalam pengelolaan kebijakan fiskal pemerintah.
Pergantian Menteri Keuangan ini menjadi bagian dari reshuffle Kabinet Merah Putih yang dilakukan Presiden Prabowo.

Belum diketahui secara rinci alasan Presiden Prabowo mengganti Purbaya dari posisi Menteri Keuangan. Namun, keputusan tersebut menandai perubahan penting dalam arah kepemimpinan dan pengelolaan kebijakan fiskal pemerintah.

Dengan masuknya Suahasil sebagai Menteri Keuangan, perhatian kini tertuju pada kebijakan fiskal yang akan ditempuh pemerintah, termasuk pengelolaan APBN, penerimaan negara, belanja pemerintah, serta strategi menghadapi dinamika ekonomi nasional dan global.

Purbaya sebelumnya dipercaya Prabowo untuk memimpin Kementerian Keuangan setelah menggantikan Sri Mulyani Indrawati pada September 2025.rel

]]> https://www.halomedan.com/news/66776/breaking-news-prabowo-resmi-copot-purbaya-suahasil-nazara-jadi-menkeu/ Paku Buwono XIV, Jumenengan Paku Buwono XIV Mon, 14 Sep 2026 10:39:00 +0700+0700
Karaton Surakarta berdiri pada tanggal 17 Sura atau 20 Pebruari 1745. Raja yang bertahta Sinuwun Paku Buwono II. Memerintah hingga tahun 1749.

Paku Buwono II sebelumnya memerintah Mataram yang beribukota di Kartasura. Memerintah sejak tahun 1726. Terlebih dahulu membeli tanah dari Ki Gedhe Sala seharga 5 trilyun. Tanah yang dibeli ini diruwat oleh Pangeran Mijil, guru Spiritual dari Kadilangu Demak.

Tim pembangunan Karaton Surakarta Hadiningrat terdiri dari Tumenggung Honggowongso, Adipati Padmonagoro, Kyai Yasadipura, Patih Pringgalaya. Teknokrat dan birokrat bekerja sama untuk kejayaan Surakarta. Perpindahan ibukota Mataram dari Kartasura ke Surakarta beserta ilmu dan laku.

Berturut turut raja yang memerintah Kraton Surakarta.
1. Paku Buwono II 1745 - 1749
2. Paku Buwono III 1749 -1788
3. Paku Buwono IV 1788-1820
4. Paku Buwono V 1820-1823
5. Paku Buwono VI 1823-1830
6. Paku Buwono VII 1830-1858
7. Paku Buwono VIII 1858-1861
8. Paku Buwono IX 1861-1893
9. Paku Buwono X 1893-1939
10. Paku Buwono XI 1939-1945
11. Paku Buwono XII 1945-2004
12. Paku Buwono XIII 2004-2025
13. Paku Buwono XIV 2025- .....

Tibalah saat yang berbahagia dengan didorong oleh keinginan luhur. Maka tepat pada hari Sabtu Kliwon, 5 September 2026 dilakukan upacara sakral. Penobatan Raja Surakarta Hadiningrat. Sahandhap Sampeyan Dalem Ingkang Sinuwun Sri Susuhunan Paku Buwono XIV Senapati ing Ngalaga Khalifatullah Ngabdurrahman Sayyidin Panatagama. Lembaga Dewan Adat pimpinan GKR Dra Koes Moertiyah Wandansari menjadi pelopor utama.

Prastawa wigati berlangsung dengan teliti permati. Rancangan tertata dengan penuh perhitungan. Sejak pengukuhan KGPH Hangabehi tanggal 13 Nopember 2025 sesungguhnya Kraton Surakarta telah memiliki raja baru. Paku Buwono XIV didukung penuh oleh segenap sentana pengageng Abdi dalem. BRM Suryo Suharto dinaikkan menjadi GPH Mangkubumi sejak tahun 2004. Mengikuti hukum adat karena ayahanda dinobatkan menjadi Paku Buwono XIII. Tahun 2023 GPH Mangkubumi bergelar KGPH Hangabehi. Setelah Paku Buwono XIII wafat, KGPH Hangabehi resmi menjadi raja Surakarta.

Rancangan panitia penobatan tersusun sesuai dengan paugeran. Sinuwun Paku Buwono XIV miyos pukul 8 pagi. Pendherek berbusana kampuh dodot. Dandan di balai agung. Sentana baku mendapat tempat duduk terhormat. Berada di Sitihinggil. Sumpah disertai dengan upacara hikmad. Kanan kiri Sitihinggil tertata rapi. Termasuk 15 raja Nusantara yang diundang. Terhimpun dalam Majelis Adat Kraton Nusantara atau MAKN. Organisasi yang menjaga marwah wibawa Kraton beserta adat istiadat tradisional.

Jumat Wage, 4 September 2026 jamm 14 abdi dalem pengrawit nabuh gendhing Kodhok Ngorek. Langsung dipimpin oleh BRM Dr Lintang Sasongko M.Si, cucu Paku Buwono X. Dosen Fakultas Ekonomi UNS bertugas sebagai tindih karawitan Kraton Surakarta. Gladhen ini sungguh istimewa. Kalung samir warna merah kuning. Iket blangkon. Rata rata berumur muda. Terlatih di perguruan tinggi. ISI Surakarta memberi dukungan yang berarti. Daya dinayan.

Hari Jumat pukul 15 sore gendhing patalon berkumandang di pagelaran sasana sumewa. Acara ruwatan untuk Kanjeng Sinuwun Paku Buwono XIV. Gendhing cucur bawuk terlebih dahulu. Urutan gendhing patalon dilanjutkan gendhing pareanom, lambangsari, sukmailang, ayak, srepeg dan sampak. Suasana terasa wingit merbawani.

Dalang ruwat dipercayakan Ki Sri Susilo. Beliau dalang kenamaan Surakarta. Cantrik dekat Ki Manteb Sudarsono yang pernah ngasta anggota DPRD kota Solo. Terkenal sebagai dalang sabet. Gemar ngarang lagu. Imbangana katresnanku termasuk lagu yang kesohor.

Ruwatan di Kraton Surakarta Hadiningrat kali ini semoga mimbuhi kasantosan kawilujengan karaharjan.

Sentana ndherek sowan di sasana sewaka. Malem midodareni. Bedhaya ketawang selama 2 jam digelar. Terjadi pada hari Jumat 4 September 2026 pukul 20. Mereka burbasana Jawi jangkep.

Masjid Paramasana tempat melakukan shalat lail. Andi dalem mendampingi. Dengan songsongan kitab Paku Buwono XIV bermunajad pada Tuhan Yang Maha Kuasa. Selama memimpin Karaton Surakarta tetap Ayu hayu rahayu.

Pagi hari sehabis subuh, abdi dalem, sentana dan pengageng sudah sibuk. Setu Kliwon, 5 September 2026 Kraton Surakarta berseri seri. Pagelaran, Sitihinggil dan kamandungan berhias janur. Layaknya punya hajad besar.

Daftar abdi dalem yang hadir dari berbagai daerah. Jakarta, Bekasi, Semarang, Kendal, Tegal, Pekalongan, Banjarnegara, Cilacap, Banyumas, Magelang, Demak, Grobogan, Kudus, Jepara, Pati, Purworejo. Terhimpun dalam organisasi Pakasa atau paguyuban kawula Karaton Surakarta Hadiningrat.

Wilayah Subo Suko Wonosraten, Sukoharjo, Boyolali, Surakarta, Karangannyar, Wonogiri, Sragen, Klaten. Dengan kesadaran sendiri ndherek sowan. Sedangkan Pakasa Jawa Timur dari Blitar, Kediri, Trenggalek, Tulungagung, Nganjuk, Madiun, Ngawi, Ponorogo, Pacitan, Malang, Sidoarjo. Semangat untuk melestarikan tradisi leluhur.

Pukul 7 pagi abdi dalem kumpul di pagelaran sasana sumewa, Bangsal Sewayana, sitihinggil. Duduk lesehan berjajar jajar. Siap untuk sembah grana. Menunggu kedatangan Sinuwun.

Barisan prajurit doropati, Prawiro Anom, jayeng astra. Suara tambur suling selompret bendhe beri bertalu talu. Dari bale mangu menuju balerata. Mengawal Kanjeng Sinuwun miyos.

Dalem Ageng kamar pusaka sangat wingit wigati. Sinuwun miyos diringi sentana, abdi dalem ampilan, pembesar Kraton. Abdi dalem katimuran paling dekat dengan Sinuwun. Terdiri dari anak anak usia di bawah 7 tahun. Sinuwun dikawal dengan songsong gilap.

Banyak dhalang sawung galing harda walipa kacumas joko palara palara diarak. Perlengkapan ini wajib tersedia. Abdi dalem ngampil membawa aneka rupa sesaji. GKR Wandansari selalu tampil untuk kelancaran tata cara.

Gamelan carabalen berkumandang. Tanda pakurmatan. Sasana sewaka dua perangkat. Pintu gapit dua perangkat. Bale mangu satu perangkat. Musik indah dengan nada lincak. Suasana menjadi sigrak gumyak semarak.

Gendhing Sri Katon tanda Sinuwun miyos. Ladrang wilujeng untuk harapan keselamatan. Ladrang puspa warna untuk mahargya tamu kehormatan. Gendhing gendhing itu menjadi penanda jalannya upacara.

Kanjeng Sinuwun Paku Buwono XIV miyos dari Sasana sewaka. Melintasi paningrat, maligi, bawah panggung sangga Buwana, nguntarasana, kamandungan, lawang gapit, kori mangu, sitihinggil, bangsal Sewayana. Tentu saja semua mata tertuju pada kebesaran kanjeng Sinuwun Sala.

Gamelan semua ditabuh bersamaan. Riuh rendah ampuh megah. Mawar melati kenanga bersebaran ganda arum wangi kanan kiri. Karpet merah tergelar sepanjang Sinuwun berjalan. Indah menawan hati. Beg amdher ambelabar dugi pangurakan kehing kang sami seba.

Sunan Paku Buwono XIV Deklarasi. Sumpah di depan sela gilang. Dhedhep tidhem sabawaning ratri. Ron ronan datan obah, samirana datan lumampah. Hening sunyi wingit wigati. Dengan sembah grana tanda caos sungkem pangabekti.

Prasetya narendra atau sumpah raja telah terucapkan. Dengan tekun Abdi dalem memperhatikan. Sebagai terharu sampai meneteskan air mata. Trenyuh jroning penggalih.

Ulama Kraton Surakarta berdoa. Cara Arab bercampur Jawa. Semangat untuk terkabul tinggi sekali. Kanca Kaji mendampingi. Kelompok spiritual ini selalu melakukan gawa gawe.

Paku Buwono XIV kondur ngadhaton. Banyak dhalang sawung galing harda walipa anggung ketanggung jaka palara lara kacumas dibawa Abdi dalem ngampil. Sinuwun lukar busana keprabon. Pangarsa Pakasa berbusana kampuh dodotan lenggah di semarakata. Bersama dengan ulama kanca kaji.

Bedhaya ketawang ditampilkan di depan Sinuwun yang lenggah siniwaka. Kendhang gong kemanak kenong suling mengalun. Penari Bedhaya ketawang wajib lelaku berhari hari. Agar rangkaian acara berlangsung lancar gancar.

Ulama puroloyo Kotagede dan Pajimatan Imogiri turut ngestreni. Sedang abdi dalem duduk dengan tertib. Gendhing calapita tanda Bedhaya ketawang paripurna. Pisowanan agung kali ini tanda untuk memohon pada Tuhan. Dunia aman dama ayem tentrem sejahtera. Mangasah mingising budi. Memasuh malaning bumi. Memayu hayuning bawana.

Bengat Masjid Paromosono Kraton Surakarta

Ambengati Kanjeng Sinuwun Paku Buwono XIV. Arti bengat yaitu tata cara ritual. Bertempat di dalam masjid Paromosono Kraton Surakarta. Terjadi pada tanggal 4 September 2026 pukul 24. Dhedhep tidhem perbawaning ratri. Suasana khusuk karena wibawa malam.

Penghulu mendapat dhawuh. Tata cara ambengati Sahandhap Sampeyan Dalem Ingkang Sinuwun Paku Buwono XIV. Baca istighfar 3 kali, dua kalimat syahadat 3 kali. Penghulu membaca istighfar bersama jamaah yang sedang sowan.

Dengan upacara baku abdi dalem pengulu unjuk atur.
Bismillahir rahmanirrahim.

Kawula nuwun munjuk atur ing Sahandhap Dalem Ingkang Sinuwun Kanjeng Susuhunan Paku Buwono XIV Senapati Ing Ngalaga Khalifatullah Ngabdurrahman Sayyidin Panatagama Ingkang Jumeneng Kaping Kawan Welas Ing Negari Surakarta Hadiningrat.
Kawula jumenengaken dados ratu.
Kawula sedaya saha sampun rila Sahandhap Dalem Sampeyan Dalem Angratoni dhateng kawula sedaya. Saha kawula dalem ageng alit sapengandhap ingkang kawengku wilayah dalem sedaya.

Sri Susuhunan Paku Buwono XIV lantas menjawab dengan bahasa pakurmatan.

Iya. Ingsun tarima olehira ambengati kabeh marang ingsun. Sarta ingsun iya wus rila angratoni marang sira kabeh. Lan marang kawulaningsun gedhe cilik sapangisor kang kawengku sajroning wilayah ingsun kabeh.

Abdi dalem pengulu lantas melanjutkan tugas. Sambil berucap sempurna. Membaca hamdalah. Berlanjut dengan bacaan doa lengkap.
Khusus doa nurbuwat. Serta doa kabula Mataram. Para jamaah sowan tadhah amin. Bersama sama melantunkan sholawat Sultan Agungan.

Kanjeng Sinuwun berbusana adat takwa. Baju khusus untuk ritual adat keagamaan. Sholat lail bersama ulama dan kanca kaji.

Waktu menjelang dini hari. Tepat sepertiga malam. Sholat tahajjud dan shalat hajad. Tradisi menjelang jumenengan. Setu Kliwon, 5 September 2026 upacara jumenengan siaga ing hati, sawega ing diri.
Sedaya winantu rahayu.

Jenang Sumsum Paku Buwono XIV


Tata cara wilujengan jenang sumsum dilakukan oleh panitia Kraton Surakarta. Tepat pada hari Kemis Kliwon, 10 September 2026. Dalam rangka syukuran panitia atas lancarnya jumenengan Paku Buwono XIV. Ayu hayu rahayu.

Bertempat di Bangsal Semarakata pangageng, sentana dan abdi dalem sowan ngabyantara. Ketua Lembaga Adat mandhegana acara. GKR Dra Wandansari Koes Moertiyah M.Pd selalu memberi inspirasi dan energi, agar tradisi tetap lestari. Sejak berdirinya tanggal 17 Sura atau 20 Pebruari 1745 Paku Buwono II mewariskan seni edi peni, budaya adi luhung.

Bebadan Kraton Surakarta merupakan lembaga resmi dari sudut yuridis formil. Selaku pengageng sasana wilapa jelas memimpin roda pemerintahan Kraton Surakarta. Lembaga eksekutif yang melakukan koordinasi berbagai program kerja. Tumata nut wirama, lumampah miturut paugeran. Desa mawa cara, negara mawa tata.

Rasa suka sukur atas jumenengan raja Surakarta rampung pada hari Setu Kliwon, 5 September 2026. Penantian 9 bulan sejak deklarasi tanggal 13 Nopember 2025. Sasana Handrawina sebagai paseksen historis. Hati trenyuh haru dengan waspa kumembeng tumetes. Saat itu terjadi insiden kecil. Namun bisa diatasi dengan bijaksana. Malah dianggap sebagai kelengkapan lelakone ngaurip.

Jumlah abdi dalem yang hadir lebih dari 10 ribu jiwa. Pagelaran sasana sumewa penuh sesak. Sasana Hinggil menjadi pusat perhatian. Bangsal manguntur tangkil tempat Sinuwun Paku Buwono XIV berikrar sumpah. Dengan berbusana keprabon jangkep Sinuwun dikawal oleh dayang dayang Kraton Surakarta. Lengkap dengan abdi dalem ampil ampil. Banyak dhalang sawung galing harda walipa kacu mas jaka palara lara kidang gajah laring badak manyura kanan kering. Ibarat Sang Hyang Kuwera, dewaning kesugihan tumurun ing madyapada, kang arsa andum kabagyan.

Suara gamelan berkumandang gandheng matumpa tumpa. Perangkat gamelan sebanyak 13 berderet deret. Kyai Udan Arum dan Kyai Udan Asih warisan Paku Buwono IX turut ditabuh. Gendhing carabalen tersedia tiap sudut. Meriah gagah indah mewah tampak berwibawa. Gendhing Sri Katon, ladrang wilujeng, ketawang puspa warna sambung menyambung. 300 pengrawit bertugas untuk menjaga wibawa Narendra agung binathara.

Sabtu 5 September 2026 hari yang istimewa. Kanjeng Sunan Paku Buwono XIV miyos dari dalem ageng. Lewat parasedya, sasana sewaka, maligi, paningrat, nguntarasana, panggung sangga Buwana, marcu kundha, balerata, kamandungan, lawang gapit, bale mangu dan bangsal Sewayana. Lingkungan sekitar dihias janur. Karpet merah untuk rute perjalanan raja.

Gamelan tentu berkumandang terus. Sambung menyambung menjadi satu. Itulah prosesi jumenengan Paku Buwono XIV. Sembah grana dari abdi dalem untuk Sinuwun. Majelis Adat Kraton Nusantara hadir sebanyak 30 rombongan. Sembah karna sebagai tanda penghormatan. Ikrar sumpah Sinuwun di bangsal manguntur tangkil bergema. Ulama dan kanca kaji melanjutkan dengan puja kastawa. Doa terkabul penuh dengan harapan. Air mata terharu merembes membasahi pipi. Upacara adat besar gancar lancar segar bugar.

Dari puku 9 hingga 11 sitihinggil neng ning nung nang. Sunyi sepi namun berarti. Lenggah saluku juga, amepet babahan hawa sanga. Seba sekaligus mahas ing ngasepi. Duduk sambil meditasi. Berdoa kepada Allah Yang Maha Kuasa. Barisan dodot kampuh dan kanca kaji duduk bersimpuh di hadapan Kanjeng Sinuwun Paku Buwono XIV. Duduk rapi tata titi.

Gendhing Kodhok ngorek langsung berkumandang. Setelah KGPH Madukusumo menyematkan pin Radya Laksana. Seolah olah dunia dilipat dengan suara gamelan. Disusul semua gamelan 13 pangkon yang ditabuh 300 pengrawit. KRT Dr Joko Daryanto ahli karawitan UNS tampil meyakinkan. Serat Biwada Nata menjelaskan tata cara jumenengan Sinuwun Paku Buwono X tahun 1893. Landasan historis terus berlanjut, nuting jaman kelakone.

Tindhih karawitan Kraton Surakarta Dr BRM Lintang Sasongko M.Si dosen Fakultas Ekonomi UNS. Sejak tanggal 4 September 2026 sibuk sekali. Gladhen resik dipantau. Cek lokasi dan irama musik. Setelah jam 15 dilakukan upacara ruwatan murwakala. Lakon Sudamala. Dalang Ki Thengkleng Sri Susilo. Sesaji jangkep genep genap. Bertempat di pagelaran sasana sumewa. Sinuwun Paku Buwono XIV hadir hingga pukul 17.30. Regeng gayeng seneng. Semua berusaha untuk ngalap berkah.

Malam harinya 4 September 2026 jam 20. Bedhaya ketawang untuk midodareni. Selama 2 jam. Seluruh sentana dan abdi dalem bahu sowan. Dilanjutkan dengan shalat lail. Sinuwun Paku Buwono XIV berdoa di masjid Paramasana.

Kilas balik selesai. Sabtu Kliwon, 5 September 2026 upacara berlanjut. Bedhaya ketawang ditarikan oleh trah Paku Buwono. Lamanya 2 jam. Bertempat di sasana sewaka. Bangsal nguntarasana untuk sentana trah darah dalem. Suasana betul betul hikmad. Rep tidhem premanem. Tan ana sabawane. Walang alisik Ron ronan datan obah. Samirana tan lumampah. Kang kapyarsa amung ocehing kukila. Sawo kecik, sarwa becik sejumlah 64 menabur kebecikan.

Calapita tanda Bedhaya ketawang paripurna. Ladrang gleyong mengantar pisowanan bubar. Udan mas lambang turunnya kanugrahan. Upacara jumenengan memantapkan kepribadian. Tontonan tuntunan tatanan selaras serasi seimbang. Karaton Surakarta Hadiningrat arum kuncara ngejayeng jagad raya.

Asma timur Bendara Raden Mas Suryo Suharto. Lahir pada tanggal 5 Pebruari 1985. Kemudian bergelar KGPH Mangkubumi. Terus dinobatkan sebagai KGPH Hangabehi. Menikah dengan KRAy Siti Zainab. Berputra GRAy Arumi Larasati Kusumaningrum dan GRM Suryo Muhammad Ibrahim. Ginanjar suka basuki, ber bandha ber bandhu, waras wiris, panjang yuswa.

Witing klapa jawata ing ngarcapada,
Salugune wong wanita dhasar nyata,
Kula sampun njajah praja,
Ing Ngayogya Surakarta.


Surakarta, Senin Kliwon, 14 September 2026.
Purwadi]]> https://www.halomedan.com/wisata/66775/paku-buwono-xiv-jumenengan-paku-buwono-xiv/ 25 Tahun Reuni IAY 2001 Hadirkan Kebersamaan Abiturient dan Guru, "Agak Laen" Memang 2001 Nich!!!! Mon, 14 Sep 2026 10:37:00 +0700+0700 Tahun Ikatan Abiturien Yaspendhar (IAY) Angkatan 2001 yang digelar di Ballroom Focal Point Mall Medan, Sabtu (12/9/2026) malam.

Bukan sekadar ajang berkumpul dan bernostalgia, reuni seperempat abad ini menjadi momentum istimewa untuk mempererat kembali tali silaturahmi antara para abiturienf dengan guru-guru yang pernah mendidik mereka pada massanya.

Acara yang berlangsung meriah tersebut dihadiri hampir seluruh abiturient IAY Angkatan 2001 baik itu dari TK, SD, SMP dan tentunya SMU. Sejumlah guru yang pernah mengajar para abiturient juga turut hadir, bersama guru-guru dan kepala sekolah yang hingga kini masih aktif di lingkungan Yaspendhar.

Turut hadir Ketua Umum Yayasan Pendidikan Harapan (Yaspendhar) Dr. Tapi Rondang Ni Bulan, SE., M.Si. Kehadiran para guru dan pimpinan yayasan semakin menambah kehangatan suasana reuni yang mengusung semangat silaturahmi dan kebersamaan tersebut.

Ketua Panitia Reuni Perak 25 Tahun IAY Angkatan 2001, Viza Fandhana, mengungkapkan rasa syukur atas suksesnya pelaksanaan kegiatan tersebut.

"Alhamdulillah, acara berlangsung sukses dan penuh kebahagiaan. Hampir semua undangan hadir, termasuk Ketua Umum Yaspendhar dan para guru, baik yang dahulu mengajar kami maupun guru-guru yang saat ini masih aktif mengajar," ujarnya.

Menurut Viza, reuni kali ini memiliki makna yang jauh lebih besar dibandingkan sekadar pertemuan para alumni. Momentum 25 tahun tersebut sekaligus menjadi ruang bagi alumni dan para guru untuk kembali bertemu, bernostalgia, serta merasakan kebersamaan setelah sekian lama menjalani kehidupan dan kesibukan masing-masing.

"Reuni kali ini bukan hanya sekadar reuni abiturient Angkatan 2001 dan bukan hanya reuni IAY. Ini juga menjadi reuninya para guru. Semuanya hadir dalam suasana penuh kebahagiaan dan kebersamaan," katanya.

Ia menambahkan, semangat kebersamaan tersebut terlihat dari kesediaan para guru mengikuti rangkaian acara hingga selesai. Acara yang dimulai sekitar pukul 19.30 WIB itu tetap diikuti para guru hingga sekitar pukul 22.00 WIB.

"Semoga kegiatan ini semakin meningkatkan silaturahmi di antara sesama alumni dan guru, sehingga ke depan.

Sementara itu Ketua IAY H Musa Rajekshah yang akrab dikenal Ijeck, yang berhalangan hadir dalam kegiatan itu melalui video pendeknya menyampaikan ucapan selamat dan sukses atas terlaksananya kegiatan reuni perak IAY angkatan 2001 .

Dia berharap semoga alumni IAY angkatan 2001 ke depannya semakin kompak dan terus menjalin silaturahmi dan berkontribusi dalam pembangunan di tengah-tengah masyarakat.

Sementara itu Sofyan Alwi mewakili para guru menyampaikan apresiasi dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada para alumni yang telah melibatkan para guru-guru dalam kegiatan reuni. Hal ini menjadi sesuatu yang sangat luar biasa dan menyenangkan tidak hanya bagi abiturient tapi juga bagi guru.

" Terima kasih kepada para alumni angkatan 2001 yang telah mengundang kami dalam kegiatan ini kami sangat bangga karena para alumni semua meski telah banyak yang sukses di berbagai bidang tapi masih ingat dengan kami semua guru-guru kalian, ungkapannya.
Mantan Kepala Sekolah SMU Harapan ini juga mengatakan bahwa angkatan 2001 luar biasa dan seperti judul film, "Agak Laen" memang 2001 ini pungkasnya Mengakhiri.rel]]> https://www.halomedan.com/umum/66774/25-tahun-reuni-iay-2001-hadirkan-kebersamaan-abiturient-dan-guru-quotagak-laenquot-memang-2001-nich/ SEGEL KARHUTLA, UJIAN KETEGASAN NEGARA Mon, 14 Sep 2026 09:25:00 +0700+0700 Oleh Abdullah Rasyid
Mahasiswa Doktoral Ilmu Pemerintahan IPDN
Pendiri GREAT Institute

Kementerian Lingkungan Hidup menyegel 50 badan usaha setelah ditemukan kebakaran di wilayah konsesinya. Total area terdampak mencapai 27.333,79 hektare yang tersebar di delapan provinsi.

Sebanyak 36 badan usaha berada di Kalimantan, dengan luas area terbakar 23.634,72 hektare. Di Sumatera, 14 badan usaha disegel dengan luas kebakaran 3.699,07 hektare.

Kalimantan Barat menjadi lokasi penindakan terbesar: 18 badan usaha dengan area terbakar 12.920,88 hektare.

Angka-angka itu bukan sekadar isi laporan.

Di baliknya ada gambut yang mengering, habitat satwa yang hilang, udara yang tercemar, serta warga yang menjalani hari dengan mata perih dan napas sesak.

Karena itu, penyegelan tersebut layak diapresiasi. Negara mulai menunjukkan bahwa kebakaran di wilayah konsesi tidak dapat terus diperlakukan sebagai musibah tanpa penanggung jawab.

Langkah Menteri Lingkungan Hidup Mohammad Jumhur Hidayat sejalan dengan sikap Presiden Prabowo Subianto.

Ketika berada di Palangka Raya pada 22 Agustus 2026, Presiden menegaskan bahwa siapa pun yang terbukti menyebabkan kebakaran hutan dan lahan harus ditindak, baik perseorangan maupun korporasi.

"Kalau benar-benar terbukti, ya kita tindak. Kita akan tindak sesuai dengan hukum dan peraturan," kata Presiden.

Komitmen itu kemudian diperkuat melalui Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2026. Regulasi tersebut menegaskan pentingnya pencegahan, mitigasi, pengendalian, penegakan hukum, dan koordinasi lintas lembaga dalam menangani karhutla.

Namun, memasang segel jauh lebih mudah daripada menuntaskan perkara.

Ujian sebenarnya justru dimulai setelah papan penyegelan berdiri di depan konsesi.

BUKAN SEKADAR BENCANA ALAM

Selama ini, penanganan karhutla terlalu sering mengikuti pola yang sama.

Api muncul. Asap menebal. Penerbangan terganggu. Sekolah diliburkan. Warga mulai memenuhi fasilitas kesehatan.

Helikopter dikerahkan. Operasi modifikasi cuaca dilakukan. Petugas berjibaku memadamkan api.

Setelah hujan turun, asap menghilang dan perhatian publik berpindah. Beberapa bulan kemudian, kita jarang mendengar kelanjutan kasusnya.

Karhutla memang dipengaruhi cuaca ekstrem dan kemarau panjang. Namun, cuaca tidak memegang korek api.

Di balik kebakaran bisa terdapat kesengajaan, kelalaian, pembiaran, atau buruknya pengelolaan wilayah konsesi.

Polri telah menetapkan 138 tersangka. Sebanyak 119 orang diduga melakukan pembakaran secara sengaja, sedangkan 19 lainnya diproses karena kelalaian.

Fakta ini memperlihatkan bahwa karhutla bukan semata-mata bencana alam. Ada tindakan manusia yang harus ditelusuri.

Kerugiannya juga sangat besar.

Dalam laporan The Cost of Fire: An Economic Analysis of Indonesia's 2015 Fire Crisis, Bank Dunia memperkirakan karhutla pada 2015 menimbulkan kerugian sedikitnya 16,1 miliar dollar AS atau sekitar Rp221 triliun.

Jumlah itu setara dengan 1,9 persen produk domestik bruto Indonesia ketika itu.

Di sinilah ketidakadilan ekologis terlihat.

Keuntungan pengelolaan lahan dinikmati perusahaan. Ketika kebakaran terjadi, biaya kesehatan, pemadaman, gangguan ekonomi, dan pemulihan lingkungan justru ditanggung masyarakat dan negara.

Keuntungan dinikmati sendiri, kerugiannya dibagikan kepada semua orang.

MENAGIH TANGGUNG JAWAB KORPORASI

Penegakan hukum karhutla perlu berpijak pada prinsip "polluter pays principle" atau prinsip pencemar membayar.

Prinsip yang diperkenalkan OECD pada 1972 ini menegaskan bahwa pihak yang menyebabkan pencemaran atau kerusakan harus menanggung biaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihannya.

Tujuannya sederhana: biaya kerusakan lingkungan tidak boleh dipindahkan kepada masyarakat, negara, dan pembayar pajak.

Prinsip tersebut juga menjadi salah satu asas dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-undang itu, sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, melarang pembukaan lahan dengan cara membakar. Pasal 108 memuat ancaman pidana bagi pelanggarnya.

Hukum lingkungan juga mengenal "strict liability" atau tanggung jawab mutlak dalam gugatan perdata untuk kegiatan tertentu yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan. Prinsip ini diatur dalam Pasal 88 UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Artinya, perusahaan tidak dapat serta-merta mencuci tangan dengan mengatakan bahwa api berasal dari luar konsesi atau dinyalakan orang yang tidak dikenal.

Pemegang izin mempunyai kewajiban mencegah dan menanggulangi kebakaran di wilayah yang dikuasainya.

Pemeriksaan harus menjawab pertanyaan konkret.

Apakah perusahaan memiliki petugas dan peralatan pemadam yang memadai?

Apakah tersedia sumber air?

Apakah kanal dan gambut dikelola dengan benar?

Seberapa cepat titik api diketahui dan ditangani?

Apakah perusahaan sebelumnya pernah menerima peringatan?

Namun, ketegasan harus tetap berjalan dalam koridor hukum.

Kebakaran di wilayah konsesi merupakan dasar kuat untuk melakukan pemeriksaan, tetapi tidak otomatis membuktikan tindak pidana. Unsur kesalahan dan pihak yang bertanggung jawab tetap harus dibuktikan secara cermat.

Penyidikan juga tidak boleh berhenti pada orang yang ditemukan memegang korek api. Dalam perkara korporasi, pekerja lapangan sering hanya berada di ujung rantai.

Hukum harus menjangkau pemberi perintah, penyandang dana, pengurus yang membiarkan pelanggaran, dan pihak yang menikmati keuntungan.

Jika hanya pekerja kecil yang dihukum, sedangkan pengambil keputusan tetap aman di ruang berpendingin udara, penegakan hukum kehilangan maknanya.

DARI SEGEL MENUJU KEPATUHAN

Ian Ayres dan John Braithwaite dalam buku Responsive Regulation: "Transcending the Deregulation Debate" menjelaskan bahwa penegakan hukum memerlukan jenjang sanksi yang meningkat sesuai tingkat pelanggaran dan sikap pelaku.

Pemerintah dapat memulai dari peringatan dan perintah perbaikan. Jika pelanggaran berlanjut, tindakan dapat ditingkatkan menjadi pembekuan izin, denda, gugatan perdata, pencabutan izin, hingga proses pidana.

Dalam kerangka "responsive regulation", penyegelan adalah bagian awal dari "piramida penegakan hukum", bukan puncaknya.

Efektivitas kebijakan baru terlihat apabila tindakan tersebut menghasilkan kepatuhan, efek jera, dan pemulihan lingkungan.

Pandangan ini sejalan dengan teori penegakan hukum Lawrence M. Friedman. Menurut Friedman, bekerjanya hukum ditentukan oleh tiga unsur: substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.

Indonesia relatif memiliki perangkat aturan yang memadai. Masalahnya sering muncul pada struktur penegakan dan budaya kepatuhan.

Aturannya tegas, tetapi pengawasannya lemah. Pelanggaran ditemukan, tetapi penanganannya lambat. Sanksi diumumkan, tetapi kelanjutannya tidak diketahui publik.

Karena itu, penyegelan harus diikuti koordinasi KLH, Polri, kejaksaan, pemerintah daerah, serta kementerian yang menerbitkan atau mengawasi izin usaha.

Tanpa koordinasi, perkara karhutla mudah terpecah ke dalam banyak kewenangan dan akhirnya kehilangan arah.

JANGAN BERHENTI PADA PAPAN SEGEL

KLH perlu membuka perkembangan setiap kasus kepada publik: nama badan usaha, lokasi dan luas kebakaran, hasil pemeriksaan, sanksi administratif, proses pidana, gugatan perdata, serta kewajiban pemulihannya.

Keterbukaan penting agar penyegelan tidak sekadar menjadi foto bagus untuk pemberitaan.

Publik perlu diyakinkan bahwa hukum berlaku sama, termasuk terhadap korporasi besar yang memiliki modal, jaringan, dan pengaruh.

Penanganan karhutla juga tidak boleh selesai setelah denda dibayar.

Uang tidak dapat seketika menghidupkan kembali hutan, membasahi gambut, mengembalikan satwa, atau menyembuhkan paru-paru warga.

Perusahaan yang terbukti bertanggung jawab harus memulihkan lahan. Target pemulihannya mesti jelas, waktunya terukur, dan pelaksanaannya dapat diawasi publik.

Tanpa pemulihan, penegakan hukum hanya menghukum masa lalu tanpa memperbaiki masa depan.

Sikap Presiden Prabowo dan tindakan Menteri Jumhur telah menunjukkan arah yang sama. Namun, ketegasan negara bukan diukur dari kerasnya pernyataan atau banyaknya papan segel.

Ketegasan diukur dari keberanian menuntaskan perkara, menjangkau pengambil keputusan, menghukum pihak yang terbukti bersalah, serta memulihkan lingkungan yang rusak.

Penyegelan 50 badan usaha telah mengirimkan peringatan. Pesan itu jangan berhenti di pagar konsesi.

Masyarakat tidak hanya ingin melihat api dipadamkan.

Mereka ingin mengetahui siapa yang menyalakannya, siapa yang membiarkannya, siapa yang memperoleh keuntungan, dan siapa yang akhirnya bertanggung jawab.]]> https://www.halomedan.com/news/66773/segel-karhutla-ujian-ketegasan-negara/ Bukan Sekadar Mutu, PalmCo Mampu Pastikan Asal-usul CPO Sun, 13 Sep 2026 14:44:00 +0700+0700 JAKARTA — Persaingan industri kelapa sawit tidak lagi semata-mata ditentukan oleh kemampuan menghasilkan minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) dalam jumlah besar. Kepastian pasokan, konsistensi mutu, hingga asal-usul bahan baku kini semakin menjadi pertimbangan pembeli, terutama di pasar global.

Perubahan tuntutan tersebut mendorong produsen sawit untuk memperkuat pengelolaan dari kebun hingga pabrik. Selain menjaga produktivitas, perusahaan dituntut mampu menunjukkan bahwa produk yang dipasarkan berasal dari rantai pasok yang dikelola dengan memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola.



Kondisi itu menjadi perhatian sub holding PTPN III (Persero), PT Perkebunan Nusantara IV (PTPN IV) PalmCo. Perusahaan menyatakan terus memperkuat konsistensi produksi sekaligus memperluas cakupan sertifikasi keberlanjutan sebagai bagian dari upaya memenuhi kebutuhan mitra bisnis.



Pada semester I-2026, PalmCo mencatat produksi CPO lebih dari 1,2 juta ton. Pada periode yang sama, tingkat rendemen CPO tercatat 23,47 persen, sedangkan rata-rata produktivitas CPO berada pada 2,18 ton per hektar.



Direktur Utama PTPN IV PalmCo Jatmiko K Santosa mengatakan konsistensi mutu dan keandalan pasokan menjadi bagian penting dari hubungan perusahaan dengan pelanggan, yang mayoritas berasal dari segmen business to business (B2B).



"Pelanggan di sektor industri membutuhkan jaminan bahwa bahan baku yang mereka serap diproduksi melalui tata kelola agronomi dan pabrik yang efisien," kata Jatmiko, Sabtu (12/9/2026).



Menurut dia, capaian produksi dan rendemen pada paruh pertama tahun ini menjadi salah satu indikator kinerja operasional perusahaan. Stabilitas tersebut dinilai penting bagi industri pengguna CPO yang membutuhkan kepastian volume sekaligus spesifikasi bahan baku.



Namun, ukuran kualitas produk sawit kini berkembang. Bagi pembeli, khususnya yang terhubung dengan pasar ekspor, produk yang memenuhi spesifikasi teknis belum selalu cukup. Informasi mengenai sumber bahan baku dan bagaimana komoditas tersebut diproduksi semakin menjadi bagian dari persyaratan rantai pasok.



*Ketertelusuran menjadi tuntutan*

Direktur Pemasaran dan Sistem Manajemen PTPN IV PalmCo Rury C Baskoro mengatakan perusahaan melihat transparansi dan ketertelusuran atau traceability sebagai bagian yang semakin penting dalam memenuhi kebutuhan pembeli.

"Transparansi dan ketertelusuran adalah hak pelanggan yang wajib kami penuhi," ujar Rury.



Hingga semester I-2026, sebanyak 67 pabrik kelapa sawit (PKS) dan 124 kebun yang dikelola PalmCo telah memperoleh sertifikasi Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO).



Sertifikasi tersebut menjadi salah satu instrumen yang digunakan pelaku industri untuk menunjukkan penerapan standar produksi sawit berkelanjutan. Aspek yang diperhatikan antara lain pengelolaan lingkungan, kondisi kerja, serta hubungan dengan masyarakat di sekitar kegiatan perkebunan.



Bagi produsen sawit, penguatan aspek tersebut semakin relevan di tengah meningkatnya tuntutan pasar terhadap penerapan prinsip environmental, social, and governance (ESG).



Rury mengatakan cakupan sertifikasi yang dimiliki perusahaan diharapkan dapat memperkuat posisi produk PalmCo ketika berhadapan dengan pembeli yang menerapkan persyaratan keberlanjutan dalam rantai pasoknya.



Dengan demikian, persaingan produsen sawit tidak hanya berlangsung pada persoalan berapa banyak CPO yang dapat diproduksi. Kemampuan menjaga mutu, menjamin pasokan, serta menjelaskan asal-usul dan proses produksi komoditas tersebut menjadi bagian yang semakin menentukan dalam mempertahankan akses ke pasar.



Momentum Hari Pelanggan Nasional pada September ini pun menjadi pengingat bagi industri bahwa kebutuhan pelanggan telah berkembang. Bagi produsen sawit, pelayanan kepada pelanggan tidak berhenti ketika CPO dikirimkan, tetapi juga mencakup kemampuan memastikan produk tersebut memenuhi standar yang semakin kompleks dari pasar.]]> https://www.halomedan.com/news/66772/bukan-sekadar-mutu-palmco-mampu-pastikan-asalusul-cpo/ Teguh Santosa: KTT BRICS di India Tandai Babak Krusial Arsitektur Geopolitik Sun, 13 Sep 2026 13:38:00 +0700+0700
Pertemuan puncak ini mengusung tema besar "Building for Resilience, Innovation, Cooperation, and Sustainability" yang merefleksikan kebutuhan mendesak atas tata kelola global yang inklusif.

Bagi Indonesia, momentum KTT BRICS di India ini memiliki arti yang sangat historis karena untuk pertama kalinya hadir sebagai anggota penuh. Keikutsertaan delegasi Indonesia di bawah kepemimpinan nasional menunjukkan ketegasan arah politik luar negeri yang aktif, dinamis, dan berorientasi pada kepentingan strategis Global South.

Demikian antara lain disampaikan Dr. Teguh Santosa, Direktur Geopolitik GREAT Institute, merespons pertemuan yang diselenggarakan di pusat pertemuan Bharat Mandapam, New Delhi.

Teguh menbapresiasi substansi yang tertuang dalam Deklarasi New Delhi. Dokumen komprehensif tersebut dinilai mampu merumuskan langkah taktis dalam menjawab ketimpangan global serta meredam ketidakpastian geopolitik kontemporer.

Salah satu poin paling fundamental dalam deklarasi ini adalah komitmen kolektif untuk mereformasi lembaga-lembaga multilateral utama seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa, Bank Dunia, dan Dana Moneter Internasional. Reformasi tersebut dipandang mutlak agar institusi keuangan dan politik dunia lebih representatif terhadap realitas kekuatan ekonomi global saat ini.

"Kehadiran Indonesia dalam forum strategis ini turut memperkuat gaung solidaritas Asia-Afrika yang berakar dari Semangat Bandung 1955. Prinsip kesetaraan kedaulatan dan penolakan terhadap hegemoni sepihak menemukan saluran institusional yang efektif melalui wadah kerja sama ekonomi berkembang seperti BRICS," urai dosen Hubungan Internasional UIN Jakarta ini.

Deklarasi New Delhi juga dinilai memberikan penekanan kuat pada penguatan rantai pasok global yang tangguh serta transformasi digital yang inklusif. Negara-negara anggota sepakat bahwa inovasi teknologi tidak boleh menjadi hak eksklusif negara maju, melainkan instrumen pemerataan kesejahteraan umat manusia.
Selain isu digitalisasi, fokus terhadap ketahanan pangan dan transisi energi berkelanjutan menjadi pilar penting yang disoroti dalam dokumen akhir KTT.

"Kolaborasi riset dan transfer teknologi hijau antarnegara anggota diupayakan untuk mengakselerasi target pembangunan berkelanjutan tanpa mengorbankan kepentingan ekonomi domestik," ujarnya lagi.

Terobosan signifikan lainnya mencakup dorongan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi perdagangan bilateral antarnegara anggota atau Local Currency Settlement (LCS). Kebijakan ini dinilai sebagai langkah strategis untuk menciptakan stabilitas keuangan makro serta mengurangi kerentanan terhadap gejolak mata uang tunggal global.

Bagi Indonesia, partisipasi perdana ini membuka peluang lebar untuk mengintegrasikan kepentingan nasional ke dalam kerangka kerja sama ekonomi lintas benua yang masif. Sinergi ini melengkapi posisi tawar Indonesia di kancah internasional tanpa meninggalkan prinsip politik luar negeri yang bebas dan aktif.

Teguh menilai bahwa keberhasilan India selaku tuan rumah dalam merumuskan konsensus menunjukkan kepemimpinan kawasan yang matang. Kemampuan menjembatani kepentingan berbagai negara dengan spektrum politik yang beragam adalah kunci utama soliditas blok ekonomi ini.

Kendati demikian, masih kata Teguh, tantangan terbesar pasca-KTT New Delhi terletak pada implementasi nyata dari seluruh komitmen di atas kertas. Sebagaimana ditegaskan oleh para pemimpin dunia di New Delhi, kredibilitas BRICS kini diuji oleh seberapa cepat kebijakan strategis dapat dirasakan langsung oleh masyarakat luas.

"Keterlibatan aktif Indonesia diharapkan mampu menjadi katalisator pengisi substansi kerja sama yang berpihak pada keadilan sosial global. Suara Indonesia akan memperkuat posisi tawar negara-negara berkembang dalam menuntut tata ekonomi dunia yang lebih adil dan transparan," Teguh menggarisbawahi.

Secara keseluruhan, Deklarasi New Delhi bukan sekadar dokumen diplomatik formal, melainkan peta jalan menuju tatanan dunia multipolar yang lebih berimbang. Pergeseran poros kekuatan ekonomi global kini kian nyata dengan semakin terkonsolidasinya kekuatan negara-negara berkembang.

Partisipasi sukses Indonesia di KTT BRICS 2026 menegaskan bahwa diplomasi Indonesia berada di jalur yang tepat dalam merespons dinamika zaman. Peran strategis ini sekaligus memperkokoh posisi Indonesia sebagai motor penggerak perdamaian dan kemakmuran kawasan serta dunia.

Masa depan tata kelola global menuntut kolaborasi yang melampaui batas-batas tradisional, dan momentum New Delhi telah meletakkan fondasi kokoh ke arah tersebut. Di bawah kerangka kerja sama yang inklusif ini, optimisme baru bagi terciptanya keadilan internasional kini terbuka semakin lebar. Rel]]> https://www.halomedan.com/news/66771/teguh-santosa-ktt-brics-di-india-tandai-babak-krusial-arsitektur-geopolitik/ Maulid Nabi 1448 H di Masjid Istiqomah, Remaja Masjid Didorong Teladani Rasulullah SAW Sat, 12 Sep 2026 23:33:00 +0700+0700
DELISERDANG — Peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW 1448 Hijriah di Masjid Istiqomah, Kuis Indah Permai, Sabtu (12/9/2026) malam, berlangsung khidmat dan penuh suasana religius.

Kegiatan yang mengusung tema "Meneladani Nabi Muhammad SAW, Kunci Kesuksesan Hidup" tersebut diisi tausiyah oleh Ustadz Lauhin Mahfudz, LC, MH, serta lantunan ayat suci Al-Qur'an oleh Qoriah Nurmawadah Hasibuan.

Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua BKM Masjid Istiqomah Budi Hendra, Ketua STM Silaturahmi Hariro Harahap, Sekretaris Yansyah, serta para pengurus masjid di antaranya Asmuni Yahya Nasution, Rizal, Ardi Ucok, Heri Koko dan Dadang, Ustadz Farhan, kaum Ibu dan undangan lainnya.

Budi Hendra Apresiasi Peran Remaja

Ketua BKM Masjid Istiqomah, Budi Hendra, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh panitia, khususnya para remaja yang telah bekerja keras mempersiapkan kegiatan tersebut.

Budi Hendra secara khusus mengucapkan terima kasih kepada Ketua Panitia M. Soubil Hasbi beserta seluruh panitia yang telah memberikan waktu, tenaga, pikiran serta dukungan demi terlaksananya peringatan Maulid Nabi.

"Kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ketua Panitia dan anak-anak remaja yang sudah bekerja keras sehingga acara ini dapat terlaksana dengan baik. Terima kasih atas bantuannya, baik material maupun moril," ujar Budi Hendra.

Ia juga menyampaikan permohonan maaf kepada jamaah apabila dalam pelaksanaan kegiatan terdapat kekurangan.

"Kalau ada kekurangan dari kami, kami mohon maaf. Kiranya nanti tausiyah dari ustaz dapat kita dengarkan dan diambil hikmahnya," katanya.

Menurut Budi Hendra, keterlibatan generasi muda dalam kegiatan keagamaan seperti Maulid Nabi merupakan hal yang sangat positif. Selain melatih kepedulian dan tanggung jawab, kegiatan tersebut juga menjadi ruang bagi para remaja untuk semakin dekat dengan masjid.


Sementara itu, Ketua Panitia M. Soubil Hasbi bersama jajaran panitia menyampaikan bahwa peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW diharapkan dapat menjadi momentum untuk memperkuat kecintaan umat kepada Rasulullah SAW.

Kegiatan tersebut tidak hanya dimaksudkan sebagai agenda tahunan, tetapi juga sebagai sarana untuk mengingat kembali perjuangan, akhlak dan keteladanan Nabi Muhammad SAW.


Ustadz Lauhin: Rasulullah SAW adalah Nikmat dan Anugerah Terbesar

Dalam tausiyahnya, Ustadz Lauhin Mahfudz, LC, MH mengawali kajian dengan membacakan firman Allah SWT dalam QS Ali Imran ayat 164, yang menjelaskan besarnya nikmat Allah kepada orang-orang beriman dengan diutusnya seorang rasul dari kalangan mereka.

"Apa nikmat itu? Apa anugerah itu? Allah mengutus kepada orang-orang beriman seorang rasul dari kalangan mereka," jelas Ustadz Lauhin.

Menurutnya, Rasulullah SAW merupakan nikmat dan anugerah terbesar yang diberikan Allah SWT kepada umat manusia. Rasulullah membacakan ayat-ayat Allah, menyucikan jiwa dan mengajarkan kitab serta hikmah.

Karena itu, lanjutnya, kelahiran Rasulullah SAW harus disyukuri, salah satunya dengan menumbuhkan dan mengukuhkan rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW.

Maulid Bukan Sekadar Seremonial

Ustadz Lauhin juga mengingatkan pentingnya Maulid Nabi bagi generasi muda. Menurutnya, peringatan Maulid bukan semata-mata kegiatan seremonial, melainkan dapat menjadi wasilah atau sarana memperkenalkan Rasulullah SAW kepada generasi penerus.

"Kalau kita tidak membuat cara memperingati Maulid Rasul, mungkin generasi-generasi kita tidak tahu kapan lahirnya Nabi Muhammad SAW. Makanya Maulid ini bukan sekadar diadakan, tetapi Maulid ini adalah wasilah untuk memperkenalkan Nabi SAW," tuturnya.

Ia mengajak para orang tua dan generasi muda untuk terus menanamkan kecintaan kepada Rasulullah SAW agar keteladanan beliau tidak hilang di tengah perubahan zaman.

Persiapan Menghadapi Kiamat Bukan Menebak Waktunya

Dalam tausiyahnya, Ustadz Lauhin juga mengisahkan dialog Rasulullah SAW dengan seorang sahabat yang bertanya mengenai kapan terjadinya hari kiamat.

Namun Rasulullah SAW tidak menjawab kapan kiamat akan terjadi. Nabi justru bertanya kembali kepada sahabat tersebut mengenai apa yang telah dipersiapkan untuk menghadapi hari kiamat.

Menurut Ustadz Lauhin, kisah tersebut memberikan pelajaran bahwa waktu terjadinya kiamat merupakan perkara yang menjadi ketetapan Allah SWT. Manusia tidak perlu sibuk memprediksi waktunya, tetapi harus mempersiapkan diri dengan amal dan ketaatan.

Dalam kisah tersebut, ketika ditanya mengenai persiapannya, sang sahabat menjawab bahwa ia tidak memiliki banyak persiapan, kecuali kecintaannya kepada Allah dan Rasul-Nya.

Ustadz Lauhin menegaskan bahwa cinta kepada Rasulullah SAW tidak cukup hanya diucapkan dengan lisan. Kecintaan tersebut harus diwujudkan dengan mengikuti ajaran, akhlak dan sunnah Rasulullah SAW.
"Kalau kita benar-benar mencintai Rasulullah SAW, mari kita teladani akhlaknya, ucapnya.rel]]> https://www.halomedan.com/news/66770/maulid-nabi-1448-h-di-masjid-istiqomah-remaja-masjid-didorong-teladani-rasulullah-saw/ Bursa Ketum PWI Sumut 2026 Memanas, Farianda, Rianto hingga Austin Tumengkol Adu Kekuatan Sat, 12 Sep 2026 17:38:00 +0700+0700 Medan | Persaingan menuju Konferensi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumatera Utara (Sumut) periode 2026-2031 mulai menghangat. Sejumlah nama yang disebut memiliki kans untuk memimpin organisasi profesi wartawan terbesar di Sumatera Utara mulai menunjukkan sikap dan membangun komunikasi menjelang konferensi.

Dari dinamika yang berkembang, nama Ketua PWI Sumut periode 2021-2026 Farianda Putra Sinik, Ketua Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Sumut Rianto SH MH alias Anto Genk, serta Pemimpin Redaksi Harian Waspada dan Waspada Online Austin Tumengkol menjadi tiga figur yang mendapat perhatian dalam bursa calon Ketua PWI Sumut.

Selain ketiganya, sejumlah nama lain juga disebut-sebut berpotensi ikut dalam kontestasi. PWI Sumut sendiri telah membentuk kepanitiaan konferensi dan meminta seluruh tahapan dipersiapkan dengan mengedepankan demokrasi, aturan organisasi, serta persaudaraan.

Dinamika persaingan semakin menarik ketika Farianda hadir dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda) JMSI Sumatera Utara di Pantai Romantis, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai beberapa waktu lalu.

Dalam forum tersebut, Farianda secara terbuka menyampaikan bahwa persaingan dalam konferensi tidak seharusnya menghilangkan hubungan baik antarsesama insan pers.

Kehadirannya di Rakerda JMSI disebut sebagai bentuk penghormatan kepada Rianto yang merupakan Ketua JMSI Sumut sekaligus salah satu figur yang diperkirakan akan menjadi pesaingnya dalam perebutan kursi Ketua PWI Sumut.

Farianda menegaskan, perbedaan pilihan dalam organisasi merupakan sesuatu yang biasa. Menurut dia, kontestasi justru harus menjadi ruang untuk memperlihatkan kedewasaan dalam berdemokrasi.

Ia menyatakan siap bersaing dengan Rianto secara sehat apabila keduanya sama-sama memenuhi persyaratan pencalonan.

"Walaupun nanti kami mungkin akan bertarung di Konferensi PWI Sumut, hubungan persahabatan tetap harus dijaga. Kita siap bersaing secara sehat," ujar Farianda.

Sontak, pernyataan tersebut mendapat sambutan peserta Rakerda JMSI Sumut.

Farianda juga mengingatkan agar proses pemilihan Ketua PWI Sumut tidak berubah menjadi arena saling menyerang. Ia meminta seluruh kandidat dan pendukungnya menjaga etika serta menghindari fitnah, intimidasi maupun perundungan.

Menurutnya, siapa pun anggota PWI yang memenuhi persyaratan memiliki hak yang sama untuk mencalonkan diri.

"Jangan ada yang disakiti, jangan fitnah, apalagi bullying. Mari kita ciptakan konferensi yang benar-benar demokratis, jujur, terbuka dan bermartabat," tegasnya.

Sikap tersebut sejalan dengan pesan Farianda saat PWI Sumut membentuk kepanitiaan konferensi. Ia meminta pelaksanaan konferensi nantinya mengedepankan semangat kekeluargaan dan tidak menjadi sumber perpecahan di antara anggota.

*Rianto Masuk Bursa, Siap Adu Gagasan*

Di sisi lain, Rianto SH MH atau yang akrab disapa Anto Genk juga telah menyatakan kesiapan untuk ikut dalam kontestasi Ketua PWI Sumut periode 2026-2031.

Rianto dikenal sebagai Ketua JMSI Sumatera Utara periode 2025–2030 dan selama ini aktif membangun komunikasi lintas organisasi pers serta mendorong penguatan perusahaan media dan profesionalisme jurnalistik di Sumatera Utara.

Kesiapan Rianto maju dalam bursa Ketua PWI Sumut membuat persaingan semakin menarik. Pasalnya, ia tidak hanya memiliki pengalaman dalam organisasi pers, tetapi juga mempunyai jaringan yang cukup luas di kalangan perusahaan media dan insan pers.

Meski berpotensi menjadi rival Farianda, Rianto menegaskan bahwa kontestasi tidak boleh menghilangkan persaudaraan.

Menurutnya, perbedaan pilihan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dinamika organisasi.

"Kontestasi adalah bagian dari dinamika organisasi. Yang terpenting adalah bagaimana kita menjaga kebersamaan, sportivitas serta persaudaraan di antara seluruh insan pers Sumatera Utara," ujar Rianto.

Ia berharap siapa pun yang nantinya mendapatkan kepercayaan memimpin PWI Sumut mampu menjaga soliditas organisasi dan membawa PWI menjadi rumah bersama bagi wartawan.

Sikap Farianda dan Rianto yang sama-sama menekankan pentingnya persaingan sehat menjadi salah satu warna tersendiri menjelang konferensi. Keduanya berpotensi menjadi rival dalam perebutan kursi Ketua PWI Sumut, tetapi tetap membuka ruang untuk menjaga hubungan personal dan persaudaraan.

*Austin Tumengkol Resmi Masuk Arena*

Persaingan kemudian semakin dinamis setelah Austin Tumengkol menyatakan diri maju sebagai calon Ketua PWI Sumut periode 2026-2031.

Pemimpin Redaksi Harian Waspada dan Waspada Online tersebut menyampaikan deklarasi pencalonannya di hadapan keluarga besar Waspada Group di Gedung Bumi Warta Waspada, Medan, Senin, 7 September 2026.

Dalam kesempatan itu, Austin meminta dukungan dari jajaran pimpinan, redaksi dan keluarga besar Waspada Group untuk mengikuti proses pencalonan Ketua PWI Sumut.

Austin menegaskan bahwa keputusannya maju bukan semata-mata karena kepentingan pribadi. Ia menyebut pencalonan tersebut sebagai bagian dari upaya memberikan kontribusi terhadap masa depan organisasi profesi wartawan di Sumatera Utara.

"Saya memohon dukungan dari seluruh keluarga besar Waspada Group. Dukungan ini sangat berarti bagi saya dalam mengikuti proses pencalonan sebagai Ketua PWI Sumut nanti," ujar Austin.

Dalam menyampaikan alasannya maju, Austin menyoroti perubahan besar yang terjadi dalam industri media.

Menurutnya, perkembangan teknologi digital telah membuat tantangan profesi wartawan semakin kompleks. Wartawan tidak hanya dituntut mampu menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas, tetapi juga harus memahami perkembangan teknologi dan perubahan perilaku masyarakat dalam mengonsumsi informasi.

Namun, perkembangan tersebut tidak boleh menggeser prinsip dasar jurnalistik.

Kode Etik Jurnalistik, independensi, profesionalisme dan integritas, kata Austin, tetap harus menjadi fondasi utama dalam menjalankan profesi.

"Ke depan, tantangan wartawan semakin kompleks. Karena itu, organisasi profesi harus mampu menjadi rumah bersama bagi wartawan, tempat untuk meningkatkan kompetensi, memperkuat profesionalisme sekaligus menjaga independensi dan integritas pers," kata Austin.

Dengan munculnya nama Farianda Putra Sinik, Rianto SH MH alias Anto Genk, dan Austin Tumengkol, peta persaingan menuju Konferensi PWI Sumut 2026 semakin menarik untuk dicermati.

Namun, ketiganya saat ini masih berada pada posisi bakal calon (balon). Artinya, proses pencalonan dan pemenuhan seluruh persyaratan organisasi masih menjadi bagian dari tahapan yang harus dilalui sebelum nantinya ditetapkan secara resmi sebagai calon Ketua PWI Sumut.

Masing-masing bakal calon tentu membawa pengalaman, jaringan serta gagasan yang berbeda. Ketiganya juga memiliki visi dan misi untuk membawa PWI Sumatera Utara menjadi organisasi profesi yang lebih solid, profesional, berintegritas dan mampu menjawab tantangan dunia jurnalistik yang terus berubah.

Di tengah mulai menghangatnya bursa bakal calon, Ketua PWI Sumut Farianda Putra Sinik kembali mengingatkan seluruh pihak agar menjaga suasana tetap kondusif dan mengedepankan kepentingan organisasi.

"Prioritaskan kebersamaan dan kekompakan. Saya minta konferensi sebagai pesta demokrasi anggota ini dilaksanakan setransparan mungkin, tidak memihak, dan berjalan sesuai aturan organisasi," tegas Farianda.

Pesan tersebut menjadi penting di tengah semakin terbukanya persaingan. Sebab, siapa pun yang nantinya ditetapkan sebagai calon dan terpilih memimpin PWI Sumut periode 2026-2031, tantangan terbesar setelah konferensi adalah menyatukan kembali seluruh kekuatan organisasi.]]> https://www.halomedan.com/news/66769/bursa-ketum-pwi-sumut-2026-memanas-farianda-rianto-hingga-austin-tumengkol-adu-kekuatan/ Jenis Judi Togel Diduga Milik Oknum Wakil Rakyat di Deliserdang Merajalela Sat, 12 Sep 2026 16:26:00 +0700+0700 Medan |halomedan.com -

Menindak lanjuti intruksi Kapolda Sumut dalam menertibkan segala bentuk perjudian dan memberikan hukuman kepada pemilik maupun para pelaku yang terlibat ternyata masih isapan jempol belaka. Seperti judi Jenis Toto Gelap (Togel).


Perjudian jenis togel tersebut dikabarkan menjadi ajang untuk mencari keuntungan pribadi meski perbuatan tersebut jelas jelas melanggar hukum dan peraturan perundang undangan di negara republik Indonesia.


Menurut informasi dihimpun wartawan, perjudian jenis togel sangat merajalela di wilayah pemerintahan kabupaten Deliserdang. Bahkan disebut sebut, perjudian itu dimodali oleh seorang oknum anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Deliserdang berinisial B Siburian.


Masih diceritakan sumber bahwa, seorang oknum wakil rakyat berinisial B Siburian yang akrab dipanggil Opung dari salah satu partai terbesar di Indonesia ini, sejumlah lokasi judi togel tersebut berada di daerah Bangun Purba dan Silindak juga beberapa titik lokasi lainya di deliserdang bahkan di daerah lainnya yang terkesan tidak tersentuh hukum.


"B Siburian (opung) ini seorang anggota DPRD Deliserdang yang diduga sebagai pemodal/pemilik judi togel. Dengan kedudukan menjadi wakil rakyat, B Siburian memanfaatkan kepercayaan masyarakat untuk membuka usaha/bisnis haramnya agar berjalan dengan lancar tanpa adanya tindakan oknum aparat penegak hukum (APH). Sehingga, B Siburian dengan leluasa menunjukan taringnya yang terkesan kebal hukum," ucap sumber, Sabtu (12/9/2026) yang minta identitasnya tidak ingin disebutkan sembari menyebutkan, atas keberadaan perjudian togel tersebut, tidak sedikit kaum ibu ibu yang merasa resah takut akan kondisi perekonomian rumah tangga mereka menjadi imbasnya.


Menyikapi itu Dewan Pimpinan Cabang Aliansi Wartawan Indonesia (DPC - AWI) kota medan meminta APH khususnya kepolisian daerah Sumatera Utara beserta Polresta Deliserdang dan Polsek jajaran untuk menumpas dan menertibkan perjudian jenis togel.


"Polda Sumut beserta Polresta Deliserdang dan Polsek jajaran harus peka dalam menindak dan menertibkan perjudian togel di Deliserdang yang disebut sebut ada keterlibatan nama seorang oknum anggota DPRD Deliserdang berinisial B Siburian. Sehingga keluhan masyarakat yang takut dengan keberadaan judi togel akan berdampak pada ekonomi keluarga segera terselesaikan dengan menumpasnya," ungkap, Sudarmanto Sekretaris DPC AWI Kota Medan.(W02)

]]> https://www.halomedan.com/hukum/66768/jenis-judi-togel-diduga-milik-oknum-wakil-rakyat-di-deliserdang-merajalela/ Rumah Warga Dibongkar di Kawasan Hutan Lindung, Ramces Pandiangan Minta Bupati Beri Klarifikasi Sat, 12 Sep 2026 14:27:00 +0700+0700
Bermula saat Dr Ramces Pandiangan SH . MH mempertanyakan perihal keterlibatan Kabag hukum atas pembokaran rumah milik Jokowi yang ada di Desa Rugemuk , jelas di situ Kabag Hukum menjawab lebih baik kita ketemu aja di pengadilan karena di sinipun kita berdebat takkan ada habisnya Ucap Kabag Hukum Kabupaten Deli Serdang.

Ramces bersama anggota tim kuasa hukum, Tiopan Tarigan, SH., mendatangi Kantor Bupati Deli Serdang pada Jumat (11/9/2026). Kedatangan mereka disebut untuk meminta penjelasan langsung dari Bupati Deli Serdang atau Wakil Bupati terkait dasar pembongkaran tersebut.

Namun, karena Bupati dan Wakil Bupati tidak berada di tempat, mereka diarahkan untuk bertemu dengan Kepala Bagian Hukum Setdakab Deli Serdang, Muslih Siregar, SH.

Kondisi tersebut disesalkan Ramces. Ia menilai persoalan pembongkaran rumah warga tersebut membutuhkan penjelasan langsung dari pimpinan daerah, terutama menyangkut dasar kewenangan pemerintah daerah.

"Kami datang bukan tanpa sebab. Kami ingin mempertanyakan langsung kepada Bupati, apa dasar pembongkaran rumah klien kami dan apa dasar Satpol PP melakukan pembongkaran tersebut," ujar Ramces.

Menurut Ramces, berdasarkan informasi yang diterima pihaknya, lokasi rumah kliennya berada di kawasan yang disebut sebagai hutan lindung. Karena itu, ia mempertanyakan kewenangan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dalam menerbitkan perizinan maupun melakukan tindakan terhadap bangunan yang berada di kawasan tersebut.

"Kalau benar kawasan itu merupakan hutan lindung, kami mempertanyakan apakah Bupati memiliki kewenangan mengeluarkan PBG atau izin lainnya di kawasan tersebut. Ini yang kami minta dijelaskan secara terbuka," katanya.

Ramces juga menyoroti dugaan ketidakseragaman dalam penertiban bangunan di kawasan tersebut. Ia mempertanyakan mengapa rumah warga yang disebut tidak memiliki izin dibongkar, sementara menurut informasi yang diterima pihaknya masih terdapat bangunan lain di sekitar lokasi.

"Di mata hukum semua harus diperlakukan sama. Tidak boleh ada perbedaan perlakuan antara masyarakat miskin dengan pihak yang memiliki kemampuan ekonomi. Kalau memang aturan penertiban diterapkan, kami meminta agar penerapannya dilakukan secara konsisten," tegasnya.

Ia juga menyayangkan pernyataan yang menurutnya disampaikan Kabag Hukum Deli Serdang saat pertemuan. Ramces menilai pernyataan tersebut tidak memberikan solusi terhadap persoalan yang sedang dihadapi masyarakat.

"Saya sangat menyayangkan kalau masyarakat yang datang meminta penjelasan justru diarahkan seolah-olah persoalan ini hanya diselesaikan di pengadilan. Pemerintah semestinya memberikan pencerahan dan menjelaskan dasar hukumnya kepada masyarakat," ujar Ramces.

Sementara itu, Tiopan Tarigan, SH., mengatakan pihaknya mendampingi Jokowi atas dasar kemanusiaan dan tidak meminta maupun menerima jasa hukum dari warga tersebut.

Menurut Tiopan, pihaknya juga mempertanyakan tindakan pembongkaran yang dilakukan dengan melibatkan Satpol PP dan aparat kepolisian.

"Klien kami sudah menjelaskan bahwa lokasi tersebut merupakan kawasan yang disebut sebagai hutan lindung. Kalau benar demikian, harus jelas siapa yang memiliki kewenangan atas kawasan tersebut dan berdasarkan aturan apa pembongkaran dilakukan," katanya.

Tiopan juga menyinggung pernyataan Bupati Deli Serdang Asri Ludin Tambunan dalam sebuah kegiatan di Desa Paluh Sibaji yang menurutnya menyebut rumah yang dibongkar tersebut merupakan milik orang lain.

Pernyataan itu, kata Tiopan, menjadi salah satu hal yang ingin diklarifikasi pihaknya kepada Bupati.

"Kalau disebut rumah itu milik orang lain, tentu harus dijelaskan dasar kepemilikannya. Apalagi kalau lokasinya benar berada di kawasan hutan lindung. Ini yang menjadi pertanyaan kami dan harus dijawab secara resmi," ujarnya.

Atas persoalan tersebut, Tiopan menyatakan tim kuasa hukum telah menyampaikan surat somasi kepada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Menurut dia, surat tersebut telah diterima bagian umum Pemkab Deli Serdang.

Ia menyebut somasi tersebut berkaitan dengan dugaan pelanggaran hukum, administrasi pemerintahan, serta dugaan pelanggaran hak warga yang terdampak pembongkaran.

"Somasi sudah kami sampaikan dan diterima bagian umum. Kami meminta adanya penjelasan serta kepastian hukum mengenai dasar tindakan pembongkaran tersebut," kata Tiopan.

Tim kuasa hukum juga meminta pemerintah pusat memberikan perhatian terhadap persoalan masyarakat di Desa Rugemuk. Mereka berharap persoalan status kawasan, legalitas bangunan, serta tindakan penertiban dapat dijelaskan secara terbuka sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat.

"Kami berharap pemerintah memberikan kepastian hukum. Kalau masyarakat memang melakukan pelanggaran, jelaskan dasar dan aturannya. Tetapi kalau ada pihak lain yang juga melakukan pelanggaran, harus diperlakukan dengan standar hukum yang sama," ujar Tiopan.

Hingga berita ini disusun, belum terdapat penjelasan langsung dari Bupati Deli Serdang Asri Ludin Tambunan maupun pihak Satpol PP Deli Serdang mengenai tudingan dan pertanyaan yang disampaikan tim kuasa hukum tersebut. Konfirmasi dari pihak Pemkab Deli Serdang penting untuk memperoleh keberimbangan mengenai dasar pembongkaran rumah dimaksud.


]]> https://www.halomedan.com/news/66767/rumah-warga-dibongkar-di-kawasan-hutan-lindung-ramces-pandiangan-minta-bupati-beri-klarifikasi/ Rektor UNPAB Apresiasi Rektor Bidang Sumberdaya dan Hubungan Internasional atas Capaian Jabatan Lektor Kepala Sat, 12 Sep 2026 11:05:00 +0700+0700
Apresiasi tersebut disampaikan sebagai bentuk penghargaan atas capaian akademik yang diraih H. Abdul Razak Nasution sekaligus kontribusinya dalam mendukung penguatan kualitas akademik dan sumber daya manusia di lingkungan UNPAB.

H. Abdul Razak Nasution saat ini mengemban amanah sebagai Rektor Bidang Sumberdaya dan Hubungan Internasional Universitas Pembangunan Panca Budi. Pencapaian jabatan akademik Lektor Kepala menjadi bagian penting dalam perjalanan akademik dan profesionalnya, serta turut memperkuat kapasitas sumber daya manusia UNPAB.rel

Capaian tersebut diharapkan dapat semakin mendorong pengembangan budaya akademik di lingkungan UNPAB, khususnya dalam peningkatan kompetensi dosen, pengembangan keilmuan, serta kontribusi perguruan tinggi dalam menghasilkan sumber daya manusia yang unggul.

Melalui pencapaian ini, UNPAB terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung pengembangan karier akademik dan profesional para dosen serta pimpinan di lingkungan universitas.

Atas apresiasi yang diberikan, H. Abdul Razak Nasution menyampaikan terima kasih kepada Rektor UNPAB, Assoc. Prof. Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, S.E., M.M., atas perhatian, dukungan, dan apresiasi yang diberikan atas pencapaian jabatan akademik Lektor Kepala tersebut.

Apresiasi dan ucapan terima kasih tersebut disampaikan pada Kamis, 10 September 2026, sebagai bagian dari momentum penghargaan atas pencapaian akademik yang diraih.]]> https://www.halomedan.com/info/66766/rektor-unpab-apresiasi-rektor-bidang-sumberdaya-dan-hubungan-internasional-atas-capaian-jabatan-lektor-kepala/ Persoalan Dugaan TKI Ilegal yang Dilakoni S Alias Nino, DPC AWI Kota Medan Minta Segera Tuntaskan Sat, 12 Sep 2026 10:25:00 +0700+0700 Medan |halomedan.com -

Dewan Pimpinan Cabang Aliansi Wartawan Indonesia (DPC - AWI) Kota Medan meminta pihak Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) agar menuntaskan persoalan penangan korban dugaan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal yang ditangani Unit PPA / PPO Polda Sumut.


"Dalam penangan kasus dugaan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal yang ditangani Unit PPA / PPO Polda Sumut yang dilakukan terlapor (S alias Nino) terhadap pelapor (korban) bernama, Sahnaz Dea Monica, DPC AWI Kota Medan berharap persoalan ini segera diselesaikan," ungkapan ini di katakan, Budi H Sormin (Ketua DPC AWI Kota Medan, di dampingi Sudarmanto (Sekretaris DPC AWI Kota Medan), Sabtu (12/9/2026).


Masih Budi H Sormin yang akrab dengan panggilan Busor ini, apabila dalam penangan yang dilakukan penyidik terbukti ada pelanggaran yang dilakukan oleh S alias Nino (oknum agent) TKI Malaysia, proses sesuai hukum dan undang undang berlaku di negara Indonesia.


"Bila terbukti ada terdapat pelanggaran, proses sesuai undang undang berlaku di negara Indonesia. Dan bila ada oknum oknum/pihak yang terlibat wajib ditindak," ungkap Busor.


Untuk diketahui, kasus dugaan Penyaluran Tenaga Kerja Indonesia (TKI) diduga ilegal ke Malaysia yang dilakukan oleh seorang oknum Agen pengirim (penyalur) berinisial S alias Nino setelah laporan korban bernama Sahnaz Dea Monica) mencuat dipemberitaan media.

S alias Nino resmi dilaporkan korbanya (Sahnaz Dea Monica) sesuai Surat Tanda Penerimaan Laporan (STPL) berdasarkan Laporan Polisi No : STPL / B / 729 / V / 2026 / SPKT / POLDA SUMATERA UTARA tertanggal 8 Mei 2026.


S alias Nino dilaporkan atas dugaan Tindak Pidana Kejahatan Tentang Pekerja Migran Indonesia UU No 18 Tahun 2017 Pasal 81 dan atau 82. Dalam dugaan Tindak Pidana Kejahatan Tentang Pekerja Migran Indonesia dilakukan, S alias Nino terkesan tidak mau bertanggungjawab terhadap korban yang harus menggunakan kursi roda dan tidak dapat berjalan akibat terjatuh dari lantai 2 (dua) setelah mendapat siksaan dari oknum agent TKI di Malaysia yang diduga rekanan agent S alias Nino.

Sebelumnya juga, S alias Nino sudah dipanggil oleh penyidik PPA/PPO Polda Sumut untuk dilakukan mediasi terhadap korban (Sanaz Dea Monica) yang diwakilkan, Humisar Sianipar SH (kuasa hukum korban) beberapa waktu lalu dan hingga saat ini kasusnya masih dalam proses lanjutan.


Sementara itu, Reza oknum Kepling Lingkungan XII, Kelurahan Labuhan Deli, Kecamatan Medan Marelan saat dikonfirmasi wartawan terkait persoalan yang menimpa warganya dan adanya dugaan Penyaluran TKI Malaysia yang dilakukan oleh S alias Nino menjawab dengan datar dan seakan akan tidak mengetahui.


Padahal korban (Sanaz Dea Monica) dengan kursi roda didampingi orangtuanya mendatangi rumah kediaman S alias Nino untuk meminta pertanggungjawaban dan peristiwa itu sempat terekam video dan viral dimedia sosial.(BS)

]]> https://www.halomedan.com/hukum/66765/persoalan-dugaan-tki-ilegal-yang-dilakoni-s-alias-nino-dpc-awi-kota-medan-minta-segera-tuntaskan/ KRITIKLAH KEBIJAKANNYA, BUKAN SEKADAR SALAH UCAPNYA Sat, 12 Sep 2026 09:40:00 +0700+0700
Oleh Abdullah Rasyid
Mahasiswa Doktoral Ilmu Pemerintahan IPDN
Pendiri GREAT Institute

"Salah ucap mungkin mengusik telinga sesaat. Salah kebijakan dapat menyengsarakan rakyat sepanjang generasi."

Presiden Prabowo Subianto memiliki selera humor yang khas. Ia sering menyelipkan candaan dalam pidato, terutama pada acara yang tidak terlalu formal. Humornya spontan, kadang menyentil, tetapi biasanya mencairkan suasana.

Hal itu terlihat saat peringatan HUT ke-25 Partai Demokrat di Indonesia Arena, Senayan, 9 September 2026.

Presiden bercerita bahwa stafnya mengingatkan agar membaca teks yang telah disiapkan. Mereka khawatir ia berbicara terlalu jauh dari materi. Peringatan itu justru dijadikan bahan candaan. Seisi arena tertawa. Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono yang tersorot kamera pun tersenyum lebar.

Orang yang menyaksikan pidato secara utuh akan menangkap suasana akrab dan penghormatan Presiden kepada tuan rumah. Namun, ketika beberapa detik pidato dipotong, diberi judul provokatif, lalu disebarkan tanpa konteks, maknanya bisa berubah.

Di situlah masalah komunikasi politik kita.

Robert M. Entman melalui teori framing menjelaskan bahwa media memilih bagian tertentu dari realitas, lalu membuatnya lebih menonjol. Bagian yang dipilih itu kemudian membentuk cara publik mendefinisikan masalah, menilai pelaku, dan menarik kesimpulan.

Potongan video tidak selalu berisi kebohongan. Namun, ia dapat menyesatkan ketika konteks penting sengaja dibuang.

Di media sosial, keadaan ini diperparah oleh algoritma. Algoritma tidak membedakan kritik bermutu dengan penghinaan yang gaduh. Ia mengutamakan konten yang membuat orang berhenti menggulir layar, marah, berkomentar, lalu membagikannya.

Lahirlah industri konten nirsimpati. Potongan video diproduksi untuk mengejar penonton, engagement, hadiah digital, dan pendapatan platform. Kemarahan menjadi komoditas, sedangkan konteks dianggap beban.

Akibatnya, humor yang dimaksudkan untuk membangun keakraban dapat dibingkai sebagai kesombongan atau permusuhan.

Dari berbagai kelakar politik Presiden Prabowo, saya melihat pola yang konsisten:

Merangkul, bukan memukul.
Mengajak, bukan menginjak.
Bersanding, bukan bertanding.
Mendidik, bukan membidik.
Membina, bukan menghina.
Membela, bukan mencela.
Menyayangi, bukan menyaingi.

Di balik gaya bicaranya yang spontan, Presiden berikhtiar membangun jembatan, bukan tembok kekuasaan.

Namun, apresiasi terhadap gaya komunikasinya tidak berarti Presiden bebas dari kritik. Presiden harus dikritik, tetapi kritik perlu diarahkan pada hal yang menentukan kehidupan rakyat: kebijakan, anggaran, tata kelola, pelaksanaan, dan dampaknya.

Demokrasi kehilangan kedalaman jika energi publik habis memperdebatkan satu kalimat, sementara keputusan bernilai ribuan triliun rupiah lolos dari pengawasan.

DARI SENSASI MENUJU SUBSTANSI

Salah ucap tidak serta-merta menaikkan harga beras, mengurangi cadangan energi, menutup lapangan kerja, atau memindahkan kekayaan ke luar negeri.

Dampak besar lahir dari keputusan struktural: bagaimana sumber daya alam dikelola, siapa yang memperoleh kredit, ke mana keuntungan ekonomi mengalir, bagaimana kontrak energi disusun, dan seberapa kuat negara menghadapi kepentingan modal.

Dalam ilmu pemerintahan, legitimasi tidak cukup dibangun melalui pidato dan popularitas. Fritz Scharpf membedakan legitimasi yang bersumber dari partisipasi rakyat dengan legitimasi yang lahir dari hasil kebijakan. Pemerintahan akhirnya dinilai bukan hanya dari apa yang dikatakan, tetapi dari apa yang dikerjakan dan siapa yang menikmati hasilnya.

Di wilayah itulah kritik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo perlu diperdalam.

Pertama, hilirisasi sumber daya alam.

Hilirisasi menjadi salah satu fondasi transformasi ekonomi. Realisasi investasi dan penyerapan tenaga kerja patut diapresiasi, tetapi besarnya investasi belum membuktikan lahirnya kedaulatan industri.

Pertanyaannya: berapa banyak teknologi yang dikuasai bangsa Indonesia? Berapa banyak tenaga kerja lokal menduduki posisi strategis? Seberapa besar industri nasional dan UMKM masuk dalam rantai pasok? Berapa banyak keuntungan yang tinggal di dalam negeri setelah dikurangi dividen, bunga pinjaman, impor mesin, dan pembayaran jasa?

Albert Hirschman mengingatkan pentingnya keterkaitan industri. Investasi baru menggerakkan ekonomi nasional jika menciptakan hubungan dengan industri hulu dan hilir, tenaga kerja, pusat riset, serta pemasok domestik.

Indonesia jangan hanya berpindah dari pengekspor bahan mentah menjadi lokasi pengolahan milik pihak lain. Hilirisasi harus melahirkan industrialisasi nasional, bukan sekadar memindahkan cerobong asap ke Indonesia.

Kedua, kebocoran penerimaan negara.

Under-invoicing, manipulasi ekspor-impor, penghindaran pajak, penyelundupan, dan pemindahan keuntungan jauh lebih penting dibongkar daripada sebuah candaan.

Douglass North menjelaskan bahwa pembangunan sangat ditentukan oleh kualitas institusi: aturan, pengawasan, dan kemampuan negara menegakkannya. Kebijakan yang baik kehilangan makna jika institusinya mudah ditundukkan oleh rente.

Komitmen memberantas kebocoran harus diuji melalui hasil. Berapa nilai kebocoran yang ditemukan? Berapa aset yang dipulihkan? Siapa penerima manfaatnya? Apakah penegakan hukum berani menjangkau korporasi besar dan jaringan pelindungnya?

Pemberantasan kebocoran jangan garang terhadap pelaku kecil, tetapi melemah ketika berhadapan dengan kekuatan modal.

Ketiga, investasi asing dan kepentingan nasional.

Investasi asing dibutuhkan untuk menghadirkan modal, teknologi, jaringan produksi, dan akses pasar. Namun, negara harus mempunyai posisi tawar. Pengusaha Indonesia tidak boleh menjadi penonton di negeri sendiri.

Keberhasilan investasi tidak cukup diukur dari nominal yang masuk. Pemerintah perlu menghitung kualitas pekerjaan, tingkat upah, alih teknologi, kandungan lokal, keterlibatan UMKM, pembangunan pusat riset, dampak lingkungan, dan nilai tambah yang menetap di Indonesia.

Jika modal masuk tetapi keuntungan, teknologi, bahan penolong, dan tenaga ahlinya tetap berasal dari luar, kita memperoleh pertumbuhan tanpa penguatan kemampuan nasional.

Keempat, kedaulatan energi dan mafia migas.

Konsumsi BBM nasional masih jauh melampaui produksi domestik. Ketimpangan ini membuat Indonesia rentan terhadap kenaikan harga dunia, gangguan pasokan, tekanan nilai tukar, dan permainan tata niaga.

Pemerintah berusaha memperkecil kesenjangan melalui peningkatan produksi migas, RDMP Balikpapan, pembangunan kilang dan tempat penyimpanan, penerapan B50, serta pengembangan etanol.

Arah tersebut patut didukung, tetapi pelaksanaannya harus diawasi. Pembangunan kilang perlu diuji dari sisi biaya, teknologi, transparansi pengadaan, dan kepastian penyelesaian. B50 harus dihitung dampaknya terhadap devisa, petani sawit, harga minyak goreng, pangan, tata guna lahan, dan lingkungan.

Kedaulatan energi tidak akan tercapai jika tata niaganya masih dikuasai pemburu rente. Kritik harus menyasar transparansi impor, isi kontrak, kapasitas penyimpanan, produksi domestik, dan keberanian membongkar mafia migas.

Kelima, ketahanan pangan dan kesejahteraan petani.

Peningkatan produksi beras, cadangan pemerintah, tambahan pupuk bersubsidi, penurunan harga pupuk, dan penetapan harga pembelian gabah merupakan capaian penting. Namun, swasembada tidak boleh hanya dimaknai sebagai tidak adanya impor.

Keberhasilannya harus terlihat pada pendapatan petani, stabilitas harga konsumen, perlindungan lahan produktif, kualitas irigasi, kepastian pupuk, regenerasi petani, dan ketahanan menghadapi perubahan iklim.

Jangan sampai gudang pemerintah penuh, tetapi rumah petani tetap kekurangan. Jangan sampai produksi meningkat, tetapi keuntungan terbesar dinikmati tengkulak.

Keenam, konsentrasi kredit.

Pertumbuhan kredit sering dianggap pertanda bergeraknya ekonomi. Namun, pertanyaan utamanya adalah siapa yang menikmati kredit tersebut.

Dana masyarakat yang dikelola perbankan, terutama bank milik negara, harus lebih luas mengalir kepada UMKM, koperasi, petani, nelayan, industri rakyat, pengusaha daerah, dan generasi baru wirausaha.

Thomas Piketty menunjukkan bahwa tanpa koreksi kelembagaan, keuntungan modal cenderung terkonsentrasi pada mereka yang sudah memiliki aset. Kredit dapat menjadi alat pemerataan, tetapi juga memperbesar ketimpangan jika terus berputar di antara kelompok yang telah kuat.

Ketujuh, BUMN dan sektor strategis.

BUMN bukan perusahaan biasa. Ia merupakan instrumen negara untuk menjaga pelayanan publik, ketahanan energi, stabilitas harga, pembiayaan pembangunan, dan penguasaan sektor strategis.

Karena itu, restrukturisasi, konsolidasi, dan privatisasi BUMN harus diuji berdasarkan kepentingan nasional, bukan sekadar kebutuhan fiskal jangka pendek.

Apakah kebijakan tersebut memperkuat kendali negara dan memperbaiki pelayanan, atau justru memindahkan manfaat aset strategis kepada segelintir pihak?

Kedelapan, ketimpangan penguasaan kekayaan.

Perbaikan rasio gini patut diapresiasi, tetapi angka rata-rata tidak selalu menggambarkan kenyataan. Di balik pertumbuhan ekonomi, penguasaan tanah, sumber daya alam, kredit, teknologi, dan akses pasar masih timpang.

Daron Acemoglu dan James Robinson membedakan institusi inklusif dengan institusi ekstraktif. Institusi inklusif membuka kesempatan ekonomi secara luas. Institusi ekstraktif membuat kekayaan dan kekuasaan terus berputar pada kelompok yang sama.

Karena itu, pertumbuhan tidak cukup ditanyakan "berapa persen", tetapi juga "dinikmati oleh siapa".

Kesembilan, narkoba dan judi daring.

Narkoba dan judi daring menghancurkan keluarga, menggerus produktivitas, menarik uang dari masyarakat kecil, serta menghidupi jaringan kejahatan terorganisasi.

Penurunan transaksi judi daring merupakan kemajuan, tetapi perang belum selesai. Negara harus mengejar bandar, pemilik platform, pengendali rekening, pencuci uang, dan pihak yang melindunginya.

Menangkap pemain kecil tanpa memutus jaringan keuangan hanya memindahkan transaksi dari satu rekening ke rekening lain. Keberhasilan bukan diukur dari jumlah situs yang diblokir, melainkan dari runtuhnya ekosistem bisnis dan keuangan yang menopangnya.

MENJAGA KRITIK TETAP BERNILAI

Ucapan Presiden tentu tidak boleh dianggap sepele. Setiap kata kepala negara memiliki bobot simbolik, politik, dan diplomatik. Presiden perlu berhati-hati karena sebuah kalimat dapat ditafsirkan jauh melampaui maksudnya.

Namun, kehati-hatian Presiden juga harus diimbangi kedewasaan publik. Kritik jangan berhenti pada ekspresi wajah, potongan video, atau kalimat yang dilepaskan dari konteks.

Presiden Prabowo sedang berusaha membenahi persoalan struktural melalui hilirisasi, swasembada pangan, kedaulatan energi, penguatan BUMN, pemberantasan kebocoran, dan pemerataan akses ekonomi.

Arah tersebut layak diapresiasi, tetapi keberhasilannya tidak boleh diterima hanya berdasarkan pidato, target, atau klaim.

Setiap angka harus diuji. Setiap proyek harus diawasi. Setiap kebijakan harus ditelusuri hingga pihak yang menerima manfaat akhirnya.

Kita boleh tertawa mendengar candaan Presiden. Kita juga boleh tidak menyukai pilihan katanya. Namun, setelah riuh itu selesai, bukalah kembali dokumen anggaran, kontrak, data produksi, struktur kepemilikan, laporan audit, dan hasil program.

Di situlah demokrasi menemukan kedalamannya.

Jangan sampai energi bangsa habis memperdebatkan satu kalimat, sementara keputusan bernilai ribuan triliun rupiah luput dari pengawasan.

Kritiklah Presiden pada kebijakannya. Awasi pelaksanaannya. Uji keberpihakannya kepada rakyat. Jangan biarkan substansi dikalahkan oleh sensasi.

"Kritiklah kekuasaan sedalam dampak kebijakannya, bukan seramai sensasi ucapannya. Demokrasi bukan perlombaan mencari kesalahan kata, melainkan ikhtiar memastikan kekuasaan tetap bekerja untuk rakyat."]]> https://www.halomedan.com/news/66764/kritiklah-kebijakannya-bukan-sekadar-salah-ucapnya/ Memulihkan kepercayaan: Tempat yang layak bagi Taiwan di dunia bebas Fri, 11 Sep 2026 22:44:00 +0700+0700
Dr. Lin Chia-lung
Menteri Luar Negeri
ROC (Taiwan)

Tatanan internasional yang berbasis aturan kini berada di bawah tekanan yang terus meningkat seiring upaya negara-negara otoriter melemahkan perlindungannya dan membentuk kembali aturan internasional demi kepentingan mereka sendiri. Bahkan prinsip-prinsip mendasar mengenai penyelesaian sengketa secara damai serta larangan mengancam atau menggunakan kekuatan, yang tercantum dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), secara terbuka ditentang dan dilanggar secara terang-terangan.

Saat ini, komunitas internasional berada di titik kritis. Kita harus memilih: bertindak bersama untuk menegakkan keadilan, membela supremasi hukum, serta mempertahankan perdamaian dan keamanan, atau kita menyaksikan tatanan dunia perlahan runtuh, dan kebebasan, hak menentukan nasib sendiri, serta demokrasi ikut runtuh bersamanya.

Tidak banyak tempat yang memperlihatkan kondisi ini secara lebih nyata dibandingkan kawasan Rantai Pulau Pertama Indo-Pasifik. Keamanan kawasan berada di bawah tekanan yang kian meningkat dari Tiongkok, yang terus menggunakan taktik zona abu-abu, termasuk intimidasi militer dan intrusi siber, dalam upaya mengubah aturan dan norma yang berlaku secara sepihak.

Sebagai garda terdepan dalam mempertahankan kebebasan dan demokrasi, Taiwan akan terus teguh mempertahankan status quo. Namun, menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan bukan semata-mata kepentingan Taiwan. Hal tersebut merupakan kepentingan bersama komunitas internasional.

Selat Taiwan merupakan salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia sekaligus jalur vital bagi rantai pasok internasional. Pentingnya selat ini bagi keamanan dan kemakmuran global tercermin dalam berbagai pernyataan G7 serta pertemuan tingkat tinggi dan pertemuan tingkat menteri yang melibatkan Jepang, Amerika Serikat, Inggris, Australia, Selandia Baru, dan negara-negara lainnya.

Negara-negara tersebut merupakan bagian dari semakin banyak suara di seluruh dunia yang menegaskan pentingnya perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan.

Keutuhan tatanan internasional berbasis aturan juga dirongrong oleh kesengajaan Tiongkok dalam menyalahartikan Resolusi Majelis Umum PBB 2758. Resolusi yang diadopsi pada 1971 tersebut membahas persoalan mengenai perwakilan Tiongkok di PBB. Teks resolusi tersebut tidak menyebut Taiwan, tidak menentukan status politik Taiwan, dan tidak membahas partisipasi Taiwan dalam sistem PBB.

Namun Tiongkok telah mendistorsi Resolusi 2758 Majelis Umum PBB dengan secara keliru menyamakannya dengan "prinsip Satu Tiongkok" dan menggunakan resolusi untuk menghalangi partisipasi Taiwan di PBB dan organisasi internasional lainnya. Jika dibiarkan, distorsi ini dapat menjadi preseden hukum yang berbahaya dan menjadi dalih untuk aksi militer di Selat Taiwan di masa mendatang.

Meskipun dikecualikan dari PBB, Taiwan bertekad untuk tetap menjadi kekuatan yang memberikan kontribusi positif. Keunggulan yang dimiliki Taiwan dalam bidang manufaktur maju, kesiapsiagaan bencana, dan kesehatan masyarakat dapat memberikan kontribusi dalam berbagai bentuk bagi komunitas internasional.

Taiwan menerapkan kebijakan luar negeri yang terintegrasi dan memberikan nilai tambah, yang berlandaskan pada penguatan aliansi demokratis, peningkatan keamanan bersama, dan pembangunan ketahanan ekonomi. Bekerja sama dengan mitra-mitra yang memiliki kesamaan pandangan, Taiwan terus mendorong demokrasi, hak asasi manusia, dan kebebasan di seluruh dunia.

Sebagai pemimpin di bidang semikonduktor, kecerdasan buatan, dan teknologi, Taiwan berkomitmen untuk membangun rantai pasok yang aman, tangguh, dan bebas dari ketergantungan terhadap rezim otoriter.

Melalui Diplomatic Allies Prosperity Project, Taiwan terus mendorong kemakmuran bersama dengan para mitranya. Taiwan menyumbangkan keahlian dan sumber dayanya untuk berbagai proyek berbasis teknologi, bekerja sama dengan sekutu diplomatiknya guna mengatasi berbagai tantangan pembangunan dan meningkatkan kapasitas lokal.

Contoh nyata antara lain pembangunan sistem informasi layanan kesehatan terpadu dengan Paraguay, pembangunan fasilitas cadangan minyak strategis di Eswatini, dan kerja sama dengan Palau National Hospital dalam bidang layanan kesehatan pintar.

Berbagai inisiatif tersebut telah memperkuat pengelolaan data dan efisiensi, meningkatkan ketahanan energi, mendorong pertumbuhan industri, serta memajukan pembangunan berkelanjutan.

Khalilur Rahman, Presiden Terpilih Majelis Umum PBB ke-81 yang akan datang, telah menetapkan pemulihan kepercayaan dan pengelolaan transformasi kelembagaan sebagai tema utama kepemimpinannya. Taiwan memiliki tujuan yang sama dan siap membantu mewujudkannya.

Memulihkan kepercayaan terhadap PBB harus dimulai dengan memperlakukan setiap anggota komunitas internasional dengan cara yang adil dan setara. Transformasi tidak akan dapat terlaksana secara utuh selama masih ada anggota komunitas internasional yang konstruktif dan dapat dipercaya namun secara tidak adil tetap dikecualikan.

Kami menyerukan kepada komunitas internasional untuk menjunjung tinggi prinsip inklusivitas, tidak meninggalkan siapa pun, menyelesaikan sengketa secara damai, serta tidak mengancam maupun menggunakan kekuatan. Prinsip-prinsip tersebut merupakan landasan tatanan internasional berbasis aturan dan harus diterapkan secara konsisten tanpa pengecualian.

Dunia bebas membutuhkan Taiwan dan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang lebih kuat serta lebih kredibel membutuhkan partisipasi Taiwan yang bermakna. Bekerja bersama Taiwan akan memperkuat keamanan bersama, meningkatkan ketahanan ekonomi dan teknologi, serta memperkuat kapasitas kita bersama dalam menghadapi tekanan dari rezim otoriter.

Oleh karena itu, memastikan partisipasi Taiwan yang bermakna di Perserikatan Bangsa-Bangsa merupakan hal yang sangat penting untuk membangun tatanan internasional yang lebih inklusif, aman, tangguh, dan berbasis aturan.]]> https://www.halomedan.com/news/66763/memulihkan-kepercayaan-tempat-yang-layak-bagi-taiwan-di-dunia-bebas/ Illiza Bersinar di PRIWOLA 2026 Fri, 11 Sep 2026 21:01:00 +0700+0700
SEMARANG - Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa'aduddin Djamal menerima anugerah The 1st PR INDONESIA Women Communication Leader Awards (PRIWOLA) 2026, kategori Special Awards, subkategori Kepala Daerah Perempuan Bereputasi.

Penghargaan tersebut diserahkan dalam puncak PRIWOLA 2026 di Universitas Semarang (USM), Kamis (10/9/2026). Illiza menjadi satu dari delapan kepala daerah perempuan yang menerima apresiasi tersebut.

Selain Illiza, penghargaan diberikan kepada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti, serta Bupati Serang Ratu Rachmatu Zakiyah, Bupati Musi Rawas Ratna Machmud, Bupati Kendal Dyah Kartika Permanasari, dan Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani.

PRIWOLA 2026 mengusung tema "Lead with Impact, Inspire with Communication". Penghargaan diberikan kepada perempuan yang dinilai mampu menunjukkan kepemimpinan berdampak, membangun kepercayaan, menjaga reputasi, serta menghadirkan perubahan melalui komunikasi.

Founder dan CEO PR INDONESIA, Asmono Wikan, mengatakan kepemimpinan tidak cukup dilihat dari jabatan, kewenangan, atau besarnya organisasi yang dipimpin. Menurutnya, ukuran yang lebih penting adalah perubahan yang berhasil diwujudkan dan manfaat yang diberikan kepada masyarakat.

"Kepemimpinan harus tercermin dari perubahan yang berhasil diwujudkan serta manfaat yang diberikan kepada organisasi dan masyarakat," ujar Asmono.

Ia menilai komunikasi menjadi bagian penting dalam membangun hubungan antara pemimpin, organisasi, dan publik. Komunikasi bukan hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membangun pemahaman dan mendorong keterlibatan masyarakat.

"Komunikasi adalah kemampuan membangun pemahaman, menumbuhkan harapan, menggerakkan partisipasi, dan menginspirasi orang lain untuk mengambil bagian dalam perubahan," katanya.

Secara keseluruhan, PRIWOLA 2026 menetapkan 44 pemimpin perempuan dari berbagai daerah dan institusi sebagai penerima penghargaan. Mereka berasal dari kalangan kepala daerah hingga profesional komunikasi korporasi dan publik.

Asmono berharap penghargaan tersebut tidak berhenti sebagai pengakuan atas pencapaian, tetapi berkembang menjadi gerakan yang membuka ruang lebih luas bagi perempuan untuk mengambil peran strategis dalam kepemimpinan dan komunikasi.

"Teruslah memimpin dengan keberanian, berkomunikasi untuk menginspirasi, dan menghadirkan dampak yang bermakna bagi Indonesia," katanya. (R)]]> https://www.halomedan.com/news/66762/illiza-bersinar-di-priwola-2026/