https://www.halomedan.com/ Halo Medan | Berani Tampil Beda Thu, 02 Jul 2026 16:53:42 +0700+0700 id-ID Hadiri Rakernas APEKSI, Bobby Nasution Dorong Penguatan Peran Pemerintah Provinsi Thu, 02 Jul 2026 15:55:00 +0700+0700
MEDAN – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mendorong penguatan peran Pemerintah Provinsi dalam menindaklanjuti berbagai rekomendasi yang dihasilkan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI). Menurutnya, rekomendasi Rakernas tidak hanya perlu ditujukan kepada pemerintah pusat, tetapi juga menjadi acuan bagi Pemerintah Provinsi agar implementasi kebijakan lebih selaras dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing daerah.

Usulan tersebut disampaikan Bobby saat menghadiri pembukaan Rakernas XVIII APEKSI di Ballroom Grand City Hall, Jalan Balai Kota Nomor 1, Medan, Rabu (1/7/2026) malam.

Menurut Bobby, setiap daerah memiliki karakteristik dan tantangan pembangunan yang berbeda, termasuk kapasitas fiskal yang tidak seragam antarkota. Karena itu, Pemerintah Provinsi memiliki posisi strategis dalam menerjemahkan berbagai rekomendasi menjadi kebijakan dan program yang sesuai dengan kebutuhan daerah.

"Tidak semua persoalan kota itu sama. Ada daerah dengan kapasitas fiskal yang kuat, ada juga yang masih terbatas. Pemerintah provinsi memiliki peran strategis dalam menerjemahkan rekomendasi tersebut ke dalam kebijakan dan program yang selaras dengan kebutuhan daerah. Kami, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, sangat terbuka dan menerima rekomendasi tersebut untuk ditindaklanjuti serta dijadikan dasar dalam penyusunan kebijakan," ujarnya.

Selain itu, Bobby menilai APEKSI selama ini telah menjadi wadah penting bagi pemerintah kota untuk saling bertukar gagasan, inovasi, dan solusi dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan. Pengalaman tersebut, menurutnya, perlu terus diperkuat agar mampu melahirkan kebijakan yang berdampak nyata bagi masyarakat.

"Pembangunan kota dapat diwujudkan melalui APEKSI. Saya sangat setuju dengan pernyataan tersebut karena saya pernah menjadi bagian dari APEKSI. Saya melihat langsung bagaimana APEKSI dapat menjadi mesin penggerak sekaligus bahan bakar dalam menghadirkan solusi atas berbagai persoalan dan tantangan yang dihadapi oleh daerah masing-masing," ucapnya.

Bobby juga mengapresiasi kehadiran para wali kota dari seluruh Indonesia dalam Rakernas APEKSI di Medan. Menurutnya, penyelenggaraan kegiatan tersebut turut memberikan dampak positif terhadap perputaran ekonomi daerah, terutama melalui aktivitas para peserta selama berada di Kota Medan.

Mengakhiri sambutannya, Bobby mengajak seluruh pemerintah kota untuk terus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan antarpemerintah daerah guna mempercepat pemerataan pembangunan.

"Kami meyakini kolaborasi merupakan kunci untuk mempercepat pemerataan pembangunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat daya saing Indonesia. Semoga Rakernas XVIII APEKSI Tahun 2026 menghasilkan berbagai rekomendasi strategis yang membawa manfaat nyata bagi kemajuan kota-kota di Indonesia," tutup Bobby.

Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengatakan kepala daerah saat ini menghadapi empat tantangan utama, yakni krisis dan bencana, tekanan fiskal, tuntutan politik, serta dinamika komunikasi publik di era digital. Menurutnya, keberhasilan pembangunan daerah sangat ditentukan oleh kepemimpinan yang mampu menghadirkan inovasi dan memperkuat kolaborasi.

Ia menyebut sejumlah kota di Indonesia mampu menjaga stabilitas pelayanan publik sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Keberhasilan tersebut ditopang oleh digitalisasi layanan, kolaborasi yang kuat, serta kepemimpinan yang aktif turun langsung ke lapangan.

"Praktik terbaik tidak harus dicari ke luar negeri. Banyak contoh justru ada di kota-kota di Indonesia," ujarnya.

Ketua Dewan Pengurus APEKSI yang juga Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, mengatakan Rakernas XVIII menjadi momentum penting untuk memperkuat persatuan antarkota di Indonesia. Menurutnya, tahun 2026 diperkirakan menghadirkan berbagai tantangan, mulai dari bencana, pengurangan transfer ke daerah, hingga persoalan perkotaan seperti pengelolaan sampah.

Karena itu, menurut Eri, seluruh pemerintah kota harus menjawab tantangan tersebut melalui kolaborasi yang semakin erat, baik antardaerah maupun dengan pemerintah pusat.

"APEKSI harus menjadi kekuatan bersama yang mampu memberikan solusi, bukan sekadar menyampaikan keluh kesah," ujarnya.

Wali Kota Medan Rico Waas mengatakan rangkaian kegiatan APEKSI yang berlangsung pada 28 Juni hingga 4 Juli 2026, termasuk forum WIC (Wali Kota Indonesia Conference/WIC-like Session), diharapkan tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi mampu melahirkan komitmen nyata dan aksi konkret setelah para peserta kembali ke daerah masing-masing.

"Kita berharap hasil Rakernas APEKSI tidak berhenti di atas kertas atau sekadar wacana, tetapi benar-benar menjadi langkah nyata dalam pembangunan kota-kota di Indonesia," ucapnya.**]]> https://www.halomedan.com/Berita/66178/hadiri-rakernas-apeksi-bobby-nasution-dorong-penguatan-peran-pemerintah-provinsi/ Bobby Nasution Dorong Sinergi Fiskal Provinsi-Kabupaten pada HUT ke-26 APKASI Thu, 02 Jul 2026 15:49:00 +0700+0700
DELISERDANG – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menegaskan pentingnya memperkuat sinergi antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dalam menyusun kebijakan fiskal dan pembangunan daerah. Menurutnya, Pemerintah Kabupaten merupakan tulang punggung pelayanan publik sehingga koordinasi yang lebih erat antarpemerintahan perlu terus diperkuat.



Hal tersebut disampaikan Bobby Nasution saat menghadiri Welcome Dinner Hari Ulang Tahun (HUT) ke-26 Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) yang dirangkaikan dengan Hari Jadi ke-80 Kabupaten Deliserdang di Graha Bhineka Perkasa Jaya, Lubukpakam, Deliserdang, Rabu (1/7/2026) malam.



Pada kesempatan itu, Bobby mendorong agar APKASI tidak hanya menyampaikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah pusat, tetapi juga kepada pemerintah provinsi sebagai mitra strategis pemerintah kabupaten.



"Rekomendasi langsung ke Kementerian terkait itu bagus. Namun, kadang-kadang kita juga perlu rekomendasi kepada Pemerintah Provinsi. Ini penting untuk mengurangi kesenjangan hubungan serta menyinkronkan kebijakan fiskal dan anggaran antara Provinsi dan Kabupaten," ujar Bobby.



Bobby juga mengusulkan agar skema pajak kendaraan bermotor tidak diberlakukan secara seragam di seluruh daerah. Menurutnya, kota-kota besar dapat menerapkan tarif pajak yang lebih tinggi untuk kendaraan mewah, sementara kabupaten maupun kendaraan dengan kategori ekonomi, seperti Low Cost Green Car (LCGC), dapat diberikan skema yang lebih proporsional agar distribusi kendaraan dan potensi penerimaan opsen pajak lebih merata.



Selain itu, Bobby mengumumkan bahwa Pemerintah Provinsi Sumut akan menambah alokasi Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) kepada Kabupaten/Kota pada Juli 2026. Kabupaten Deliserdang menjadi salah satu daerah yang akan menerima porsi bantuan cukup besar.



Ia juga mengapresiasi penyelenggaraan HUT APKASI di Deliserdang karena dinilai mampu menggerakkan perekonomian daerah. Kehadiran ratusan bupati dari berbagai daerah di Indonesia memberikan dampak positif bagi sektor perhotelan, UMKM, hingga usaha kuliner setempat.



Sementara itu, Bupati Deliserdang Asri Ludin Tambunan menyampaikan rasa bangga atas kepercayaan APKASI menjadikan Deliserdang sebagai tuan rumah penyelenggaraan HUT ke-26 APKASI. Selain menjadi bagian dari peringatan Hari Jadi ke-80 Kabupaten Deliserdang dan HUT Bhayangkara ke-80, momentum tersebut juga dimanfaatkan sebagai ajang refleksi terhadap arah pembangunan daerah.



Asri Ludin menyoroti sejumlah tantangan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten saat ini, antara lain dinamika regulasi, percepatan digitalisasi pelayanan publik, penguatan ketahanan pangan akibat dampak perubahan iklim, serta pemenuhan infrastruktur dasar di tengah keterbatasan fiskal daerah.



"Di tengah keterbatasan anggaran, kita dituntut kreatif dan inovatif tanpa mengesampingkan pemenuhan hak dasar masyarakat. Kita harus mampu menyatukan suara untuk memformulasikan kebijakan fiskal yang lebih berpihak pada kemandirian daerah," tegasnya.



Ketua Umum APKASI Bursah Zarnubi mengingatkan bahwa APKASI lahir 26 tahun lalu sebagai bagian dari semangat Reformasi 1998 untuk memperkuat otonomi daerah dan desentralisasi pemerintahan.



Ia juga mengapresiasi sambutan hangat Pemerintah Kabupaten Deliserdang, termasuk suguhan budaya dan kuliner khas Sumatera Utara kepada para peserta. Menurutnya, rangkaian HUT APKASI akan diisi berbagai agenda strategis bagi pemerintah kabupaten.



"Dalam pertemuan ini nantinya kita akan mengevaluasi dan membahas implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta memperkuat jejaring ekonomi sekaligus mempromosikan potensi unggulan serta investasi dari masing-masing kabupaten ke tingkat nasional," katanya.



Melalui forum tersebut, APKASI mengajak seluruh bupati dan wakil bupati untuk aktif melahirkan berbagai praktik terbaik (best practices) dalam tata kelola pemerintahan daerah. Kegiatan ini dihadiri lebih dari 200 bupati dari seluruh Indonesia yang berkumpul untuk mempererat silaturahmi sekaligus membuka rangkaian agenda nasional HUT ke-26 APKASI.**]]> https://www.halomedan.com/Berita/66177/bobby-nasution-dorong-sinergi-fiskal-provinsikabupaten-pada-hut-ke26-apkasi/ Rico Waas: Rekomendasi Rakernas XVIII APEKSI Harus Berujung Aksi Nyata, Bukan Sekadar Dokumen Thu, 02 Jul 2026 15:38:00 +0700+0700
MEDAN | Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan bahwa seluruh rekomendasi yang dihasilkan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) harus diwujudkan dalam aksi nyata dan tidak berhenti sebagai dokumen administratif.

Hal itu disampaikan Rico Waas saat diwawancarai CEO Sumut24 Group sekaligus Ketua Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Sumatera Utara, Rianto, SH., MH (Anto Genk), usai penutupan Rakernas XVIII APEKSI di Kota Medan.

Menanggapi berbagai aspirasi yang disampaikan para wali kota, termasuk usulan mengenai bagi hasil pajak bahan bakar minyak (BBM) dan sektor kelistrikan, Rico mengatakan seluruh masukan akan dihimpun menjadi rekomendasi bersama.

"Intinya, kami akan menyerap seluruh aspirasi dari para wali kota. Semua masukan itu nantinya menjadi rekomendasi, baik yang berkaitan dengan program kerja maupun rekomendasi tambahan yang lebih rinci sesuai kebutuhan daerah," ujar Rico.

Menurutnya, Rakernas XVIII APEKSI sengaja diarahkan agar menghasilkan rekomendasi yang lebih konkret dan implementatif.

"Kami mendorong agar setiap usulan benar-benar konkret, tidak lagi bersifat normatif atau mengambang. Harapannya, setiap rekomendasi memiliki arah yang jelas dan dapat segera ditindaklanjuti," katanya.

Rico juga menilai sejumlah usulan strategis, termasuk keinginan para kepala daerah untuk menyampaikan aspirasi langsung kepada pemerintah pusat, merupakan hal yang sangat penting untuk dibahas secara mendalam.

"Hal-hal yang sifatnya substantif, seperti usulan untuk bertemu dengan Menteri Koordinator maupun menyampaikan langsung aspirasi kepada Bapak Presiden, tentu menjadi bagian penting yang akan dibahas. Kami ingin membicarakan secara detail teknis pelaksanaannya agar bisa menjadi kesepakatan bersama," jelasnya.

Ia menekankan, keberhasilan Rakernas tidak diukur dari banyaknya rekomendasi yang dihasilkan, melainkan sejauh mana rekomendasi tersebut benar-benar diterapkan di daerah.

"Saya berharap seluruh keputusan dan rekomendasi yang dirumuskan dalam Rakernas ini tidak berhenti di atas kertas, tetapi benar-benar diwujudkan dalam aksi nyata," tegas Rico.

Menurutnya, setiap wali kota hadir sebagai representasi masyarakat di daerah masing-masing sehingga setiap aspirasi yang dibawa harus mampu diwujudkan menjadi kebijakan yang dirasakan manfaatnya.

"Seluruh wali kota yang hadir merupakan wakil dari masyarakat di daerahnya masing-masing. Mereka membawa berbagai aspirasi yang harus diimplementasikan sehingga dapat memberikan manfaat dan dampak langsung bagi masyarakat. Kalau hanya berhenti pada tataran wacana, tentu tidak akan memberikan dampak apa pun. Karena itu diperlukan komitmen yang lebih kuat agar seluruh rekomendasi dapat direalisasikan," ungkapnya.

Pada kesempatan itu, Rico juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta Rakernas XVIII APEKSI yang telah hadir di Kota Medan.

"Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran seluruh peserta Rakernas XVIII APEKSI. Antusiasme para wali kota yang hadir sangat luar biasa. Sebagai tuan rumah, apabila masih terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan kegiatan ini, kami memohon maaf," ucapnya.

Rico berharap kehadiran para kepala daerah tidak hanya mempererat sinergi antarpemerintah kota, tetapi juga membuka peluang kerja sama yang lebih luas, termasuk investasi.

"Kami berharap Bapak dan Ibu berkenan kembali lagi ke Kota Medan untuk menikmati berbagai destinasi wisata, kuliner, serta potensi yang dimiliki Kota Medan. Kami juga berharap pertemuan ini membuka peluang investasi baru. Kemarin kami telah menjalin beberapa kerja sama antarkota, salah satunya dengan Kota Malang terkait pengelolaan air. Artinya, forum seperti ini harus mampu menghasilkan manfaat nyata bagi setiap daerah yang terlibat," tuturnya.

Di akhir wawancara, Rico Waas kembali mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta Rakernas XVIII APEKSI sekaligus mengajak seluruh pemerintah kota untuk terus memperkuat kolaborasi demi percepatan pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.*(SS68)*



Wawancara Ekslusif; CEO Sumut 24 Group dengan Walikota Medan]]> https://www.halomedan.com/Berita/66176/rico-waas-rekomendasi-rakernas-xviii-apeksi-harus-berujung-aksi-nyata-bukan-sekadar-dokumen/ Sesuai Arahan Gubernur Bobby Nasution, Tim Terpadu Tindak Tegas Pertambangan Emas Tanpa Izin di Kotanopan Thu, 02 Jul 2026 15:28:00 +0700+0700
MADINA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) kembali menegaskan komitmennya dalam memberantas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI). Atas arahan tegas Gubernur Sumut Bobby Nasution, serta merespons informasi yang beredar di media sosial terkait aktivitas PETI di Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Tim Terpadu melaksanakan operasi penertiban pada Kamis (2/7/2026).

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Sumut Heri Wahyudi Marpaung mengatakan, operasi tersebut melibatkan unsur Pemprov Sumut, Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, serta instansi terkait sebagai bentuk komitmen bersama dalam menegakkan hukum dan menjaga kelestarian lingkungan.

"Kegiatan penertiban dilaksanakan secara terpadu dengan melibatkan unsur Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, serta instansi terkait. Langkah ini merupakan wujud nyata komitmen pemerintah dalam menegakkan hukum, melindungi kelestarian lingkungan, serta memulihkan kawasan yang terdampak akibat aktivitas pertambangan ilegal," katanya.

Berdasarkan hasil peninjauan di lapangan, Tim Terpadu masih menemukan aktivitas pertambangan emas tanpa izin yang menggunakan alat berat di sejumlah titik. Aktivitas tersebut diduga dikelola oleh pihak berinisial GD dan PW. Terhadap setiap aktivitas PETI yang masih beroperasi, tim langsung menghentikan kegiatan di lokasi sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Disampaikan juga, aktivitas pertambangan ilegal tersebut telah menimbulkan dampak serius terhadap lingkungan.

"Aktivitas tersebut telah mengakibatkan kerusakan lingkungan yang cukup serius, di antaranya perubahan bentang alam dan morfologi sungai akibat pengerukan, kerusakan daerah aliran sungai (DAS) yang berpotensi meningkatkan risiko banjir dan longsor, hilangnya vegetasi di sekitar lokasi pertambangan, terbentuknya lubang-lubang bekas galian yang membahayakan keselamatan masyarakat, serta potensi pencemaran kualitas air sungai yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem perairan," jelasnya.

Selain menghentikan aktivitas pertambangan, Tim Terpadu juga mengidentifikasi alat berat yang digunakan, memeriksa sarana pendukung operasional, serta mendata berbagai aktivitas yang diduga melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan.

Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi, dan Sumber Daya Mineral (Perindag ESDM) Sumut Dedi Jamiansyah Putra menyampaikan, dalam operasi tersebut, Tim Terpadu berhasil mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga digunakan untuk mendukung aktivitas PETI, antara lain satu unit alat berat jenis ekskavator, aki (baterai) alat berat, serta berbagai peralatan pendukung operasional lainnya. Seluruh barang bukti telah diamankan sesuai prosedur dan selanjutnya akan diproses berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

"Pelaksanaan penertiban berlangsung dengan aman, tertib, dan lancar. Keberhasilan operasi ini menjadi bukti keseriusan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam menindak tegas seluruh aktivitas pertambangan ilegal yang merusak lingkungan, mengancam keselamatan masyarakat, dan menimbulkan kerugian bagi negara," sebutnya.

Untuk mencegah kembali maraknya aktivitas PETI, Tim Terpadu merekomendasikan penguatan pengawasan di wilayah Kecamatan Kotanopan maupun daerah lain yang rawan melalui patroli terpadu secara berkala, penegakan hukum yang konsisten terhadap para pelaku, serta percepatan rehabilitasi lingkungan pada kawasan yang telah mengalami kerusakan.

Pemprov Sumut juga menegaskan akan menindak setiap aktivitas pertambangan tanpa izin yang masih ditemukan di wilayah Sumut dengan penghentian langsung di lokasi, disertai proses penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Masyarakat juga diajak berperan aktif menjaga kelestarian lingkungan dengan tidak melakukan maupun mendukung aktivitas pertambangan tanpa izin, serta segera melaporkan kepada pihak berwenang apabila menemukan praktik PETI di wilayahnya.**]]> https://www.halomedan.com/Berita/66175/sesuai-arahan-gubernur-bobby-nasution-tim-terpadu-tindak-tegas-pertambangan-emas-tanpa-izin-di-kotanopan/ Soroti Rokok Ilegal, Massa Aksi Desak Bea Cukai Usut Dugaan Gudang Helium di Deli Serdang Thu, 02 Jul 2026 14:15:00 +0700+0700

Medan – Aliansi Mahasiswa Pembela Rakyat Kecil Sumatera Utara (AMPERAKSU) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bea Cukai Medan, Jalan Suwondo, Kamis (2/7). Massa mendesak Bea Cukai mengambil langkah tegas terhadap dugaan peredaran rokok ilegal tanpa pita cukai, termasuk merek Helium, yang disebut masih marak beredar di Sumatera Utara.

Dalam orasinya, massa menilai peredaran rokok ilegal telah merugikan negara karena menghilangkan potensi penerimaan dari sektor cukai. Mereka juga meminta aparat mengusut tidak hanya pelaku di lapangan, tetapi juga jaringan distribusi dan pihak-pihak yang diduga berada di balik praktik tersebut apabila ditemukan bukti.

Koordinator Aksi AMPERAKSU, Rian Lubis, mengatakan pihaknya telah melakukan investigasi lapangan dan menduga terdapat sejumlah lokasi penyimpanan rokok ilegal di Kabupaten Deli Serdang. Temuan tersebut, menurutnya, telah disampaikan kepada aparat penegak hukum dan kini juga diserahkan kepada Bea Cukai Medan.

"Kami meminta Bea Cukai segera turun ke lapangan dan mengusut tuntas dugaan peredaran rokok ilegal yang merugikan negara," kata Rian.

Menanggapi tuntutan tersebut, Pejabat Pengawas Bea Cukai Medan, Mustaqim, menyatakan pihaknya akan menindaklanjuti setiap laporan yang disampaikan masyarakat maupun mahasiswa.

"Semua laporan yang disampaikan mahasiswa akan segera kami tindak lanjuti. Namun kami juga memerlukan data yang lebih lengkap dari mahasiswa mengenai lokasi-lokasi penjualan rokok tanpa pita cukai, seperti merek Helium maupun merek lainnya, agar dapat dilakukan penindakan sesuai ketentuan yang berlaku," ujar Mustaqim kepada massa aksi.

Ia menegaskan Bea Cukai Medan terbuka menerima informasi dari masyarakat sebagai bahan untuk melakukan pengawasan dan penindakan terhadap peredaran barang kena cukai ilegal.

Aksi yang berlangsung di depan Kantor Bea Cukai Medan itu mendapat pengawalan aparat kepolisian dan berlangsung tertib. Massa berharap laporan yang mereka sampaikan tidak berhenti pada penerimaan aspirasi, tetapi ditindaklanjuti melalui penyelidikan dan penegakan hukum sesuai peraturan yang berlaku.red2]]> https://www.halomedan.com/Berita/66174/soroti-rokok-ilegal-massa-aksi-desak-bea-cukai-usut-dugaan-gudang-helium-di-deli-serdang/ Warga NTT di Medan Heboh! Wali Kota Kupang Christian Widodo Bakatumu dengan Tokoh Diaspora di Tengah APEKSI 2026 Thu, 02 Jul 2026 12:54:00 +0700+0700
MEDAN – Momentum Rakernas XVIII APEKSI 2026 menghadirkan suasana penuh kehangatan dan persaudaraan. Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo, memanfaatkan kunjungannya ke Medan untuk melakukan bakatumu atau bertemu langsung dengan para tokoh Nusa Tenggara Timur (NTT) yang menetap di Kota Medan, Rabu (1/7/2026) malam.

Pertemuan yang berlangsung di salah satu restoran ternama di Jalan Kapten Pattimura itu berlangsung hangat dan penuh nuansa kekeluargaan. Menariknya, agenda silaturahmi tersebut terjadi secara spontan di sela-sela kesibukan menghadiri Rakernas XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) yang digelar pada 28 Juni hingga 4 Juli 2026.

Kehadiran orang nomor satu di Kota Kupang yang dikenal sebagai Kota Kasih itu langsung disambut antusias para tokoh diaspora NTT di Sumatera Utara. Momen bakatumu ini dinilai menjadi simbol kuatnya ikatan persaudaraan masyarakat NTT, meski berada jauh dari tanah kelahiran.

"Saya sangat bahagia dan senang sekali pada kesempatan ini bisa bakatumu, bertemu dan bertatap muka langsung dengan bapak dan ibu tokoh-tokoh NTT yang berpengaruh di Kota Medan ini," ujar Christian Widodo.

Dalam kesempatan tersebut, Christian turut memaparkan sejumlah program strategis Pemerintah Kota Kupang yang saat ini tengah dijalankan dan telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Salah satunya adalah penerapan peraturan wali kota mengenai pembatasan waktu hiburan warga demi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Selain itu, Pemerintah Kota Kupang juga terus membuka ruang komunikasi seluas-luasnya agar masyarakat dapat menyampaikan aspirasi, kritik, maupun keluhan secara langsung kepada pemerintah.

"Kami Pemerintah Kota Kupang terus berbenah dan terbuka menerima masukan serta kritik yang membangun dari seluruh warga kota," katanya.

Sementara itu, Ketua Dewan Pembina Forum Pemuda NTT, Josafath MR Duka, menegaskan bahwa pertemuan tersebut bukan sekadar ajang silaturahmi biasa, melainkan langkah penting untuk mempererat hubungan antara pemerintah daerah di NTT dengan diaspora yang berada di Medan.

Menurutnya, kekompakan dan rasa persaudaraan warga NTT di perantauan harus terus dijaga sebagai modal sosial yang berharga bagi pembangunan daerah dan generasi muda.

Sejumlah tokoh NTT yang hadir dalam acara bakatumu tersebut di antaranya Brigjen TNI Josafath MR Duka, Sarmento, Felix Giwa Djaha, Yohanis Wulang, dan Bob Solokana. Turut hadir pula tokoh perempuan NTT di Medan, Adolfina Koamesakh.

Selain itu, Ketua Forum Pemuda NTT Wilayah Sumatera Utara, Devis Abuimau Karmoy, bersama Sekretaris Agustinus Lancang, juga ikut menyambut kedatangan Wali Kota Kupang.

Mendampingi Christian Widodo dalam agenda tersebut, hadir Sekretaris Daerah Kota Kupang Jeffry Edward Pelt, Asisten I Setda Kota Kupang Hengky G. Malelak, serta Plt Kepala Bappeda Kota Kupang Wildrian Ronald Otta.

Pertemuan hangat di tengah perhelatan APEKSI 2026 ini menjadi bukti bahwa ikatan kekeluargaan masyarakat NTT tetap terjaga kuat, sekaligus memperkokoh sinergi antara pemerintah daerah dengan diaspora di berbagai wilayah Indonesia. (Rel)]]> https://www.halomedan.com/Berita/66173/warga-ntt-di-medan-heboh-wali-kota-kupang-christian-widodo-bakatumu-dengan-tokoh-diaspora-di-tengah-apeksi-2026/ Tobat Ekologis dari Kampus: Membaca Darurat Sampah Indonesia Thu, 02 Jul 2026 10:13:00 +0700+0700
Oleh: Abdullah Rasyid
Mahasiswa Doktoral Ilmu Pemerintahan IPDN dan Pendiri GREAT Institute

Rabu, 1 Juli 2026, saya menghadiri Forum Akademik "Memetakan Solusi Darurat Sampah Indonesia" di Universitas Negeri Jakarta. Di forum tersebut, Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Moh. Jumhur Hidayat, menyampaikan pandangan penting tentang arah baru penyelesaian krisis sampah nasional. Acara ini juga dihadiri Rektor UNJ Prof. Dr. Komaruddin, M.Si., bersama segenap civitas academica Universitas Negeri Jakarta.

Forum ini menarik bukan hanya karena membahas sampah sebagai persoalan teknis, tetapi karena menempatkannya sebagai persoalan peradaban. Sampah tidak lagi cukup dipahami sebagai urusan kebersihan kota, tugas dinas lingkungan hidup, atau masalah armada pengangkut. Sampah adalah cermin dari cara manusia memperlakukan alam, cara negara mengelola layanan publik, dan cara masyarakat memaknai tanggung jawab ekologisnya.

Di tengah suhu bumi yang semakin hangat, sungai yang membawa lebih banyak sampah daripada ikan, serta tempat pemrosesan akhir yang semakin penuh, Indonesia menghadapi pertanyaan mendasar: apakah kita masih menganggap bumi sebagai rumah bersama, atau sekadar ruang konsumsi yang dapat terus dipakai tanpa batas?

Pertanyaan inilah yang membuat gagasan Tobat Ekologis menjadi sangat relevan. Pada peringatan Hari Lingkungan Hidup Tahun 2026, Menteri Lingkungan Hidup Moh. Jumhur Hidayat mengajak seluruh elemen bangsa melakukan Tobat Ekologis. Seruan ini melampaui bahasa administratif. Ia bukan sekadar program, bukan hanya slogan kampanye, melainkan panggilan moral untuk kembali menyadari bahwa manusia tidak hidup di luar alam. Manusia adalah bagian dari jejaring kehidupan yang sama dengan air, tanah, udara, hutan, laut, dan makhluk hidup lainnya.

Dalam khazanah spiritual, tobat berarti kembali. Kembali setelah menyadari kekeliruan. Kembali kepada kesadaran. Kembali kepada tanggung jawab. Kembali kepada jalan yang benar. Ketika kata itu dipadukan dengan ekologis, maknanya menjadi semakin dalam: manusia diajak kembali menempatkan alam bukan sebagai objek eksploitasi, melainkan sebagai amanah kehidupan.

Forum di UNJ memperlihatkan bahwa ajakan moral tersebut harus bertemu dengan agenda kebijakan yang konkret. Sebab krisis sampah Indonesia sudah berada pada titik yang mengkhawatirkan. Data KLH/BPLH menunjukkan timbulan sampah nasional tahun 2026 mencapai sekitar 51,8 juta ton. Dari jumlah itu, baru 26,07 persen atau sekitar 13,5 juta ton yang terkelola dengan baik. Sebaliknya, 29,51 persen atau sekitar 15,3 juta ton masih ditimbun di TPA open dumping, sementara 44,42 persen atau sekitar 23 juta ton masih terbuang ke lingkungan.

Artinya, hampir tiga perempat sampah nasional belum terkelola dengan baik. Ini bukan angka biasa. Ini adalah alarm ekologis.

Sampah yang tidak terkelola menjadi sumber krisis berlapis. Sampah organik menghasilkan gas metana, salah satu gas rumah kaca yang jauh lebih kuat dampaknya terhadap pemanasan global dibanding karbon dioksida. Sampah yang dibakar terbuka mencemari udara. Lindi dari TPA mencemari tanah dan badan air. Sampah plastik yang bocor ke sungai dan laut merusak ekosistem serta mengancam biota laut. Dalam bahasa global, sampah adalah bagian dari triple planetary crisis: perubahan iklim, polusi dan kerusakan lingkungan, serta hilangnya keanekaragaman hayati.

Karena itu, darurat sampah tidak bisa diselesaikan dengan cara lama. Paradigma kumpul, angkut, buang ke TPA harus ditinggalkan. Indonesia perlu bergerak menuju paradigma baru: pilah dari sumber, olah, manfaatkan, dan hanya residu yang masuk ke TPA.

Perubahan ini sangat mendasar. Selama ini TPA sering diperlakukan sebagai tujuan akhir semua jenis sampah. Padahal TPA seharusnya hanya menerima residu, yakni sisa yang benar-benar tidak dapat diolah lagi. Sampah organik harus diolah melalui komposter, maggot BSF, biodigester, atau rumah kompos. Sampah anorganik bernilai ekonomi harus masuk ke bank sampah, TPS 3R, atau Material Recovery Facility. Sampah yang dapat menjadi bahan bakar alternatif dapat diarahkan ke TPST RDF dengan dukungan offtaker seperti industri semen atau pembangkit. Di wilayah aglomerasi besar, teknologi Waste-to-Energy dapat menjadi salah satu pilihan, sepanjang dijalankan dengan tata kelola yang transparan, ramah lingkungan, dan diawasi secara ketat.

Target nasional juga sudah jelas: 100 persen sampah terkelola pada tahun 2029. Bahkan dalam skema percepatan, target itu dapat dikejar lebih awal pada 2028, tetapi dengan syarat yang tidak mudah: open dumping harus dihentikan, fasilitas pengolahan harus dibangun secara masif, dan pemerintah daerah harus memiliki kapasitas kelembagaan serta pendanaan yang kuat.

Di sinilah letak tantangan pemerintahan. Sampah bukan hanya masalah perilaku warga, tetapi juga masalah kapasitas negara. Pemerintah kabupaten/kota memegang peran penting sebagai penyelenggara layanan persampahan. Namun banyak daerah masih menghadapi keterbatasan anggaran, teknologi, sumber daya manusia, kelembagaan, dan sistem pengawasan. Karena itu, pemerintah pusat perlu hadir bukan hanya melalui regulasi, tetapi juga melalui standar layanan, insentif fiskal, dukungan infrastruktur, dan pendampingan kelembagaan.

Pengelolaan sampah harus diperlakukan sebagai layanan publik strategis. Sama seperti air bersih, transportasi, kesehatan, dan pendidikan, layanan sampah menentukan kualitas hidup warga. Kota yang gagal mengelola sampah pada akhirnya gagal menjaga kesehatan publik, estetika ruang, daya dukung lingkungan, dan kepercayaan warga kepada pemerintah.

Namun kebijakan tidak akan berhasil tanpa perubahan perilaku. Di titik inilah kampus memiliki peran besar. Kehadiran forum akademik di UNJ menjadi penting karena universitas bukan hanya tempat produksi pengetahuan, tetapi juga tempat pembentukan kesadaran publik. Kampus dapat menjadi laboratorium perubahan perilaku: memilah sampah dari sumber, mengurangi plastik sekali pakai, membangun sistem bank sampah, mengembangkan riset teknologi tepat guna, menggerakkan mahasiswa KKN sebagai agen edukasi lingkungan, dan memperkuat literasi ekologis di masyarakat.

Tobat Ekologis membutuhkan ilmu pengetahuan, tetapi juga membutuhkan keteladanan. Ia harus hadir di ruang kelas, rumah ibadah, kantor pemerintahan, pasar, rumah tangga, kawasan industri, dan media sosial. Ia harus menjadi gerakan sosial yang mengubah kebiasaan kecil menjadi budaya besar.

Agama dan kearifan lokal sebenarnya telah lama mengajarkan prinsip keseimbangan. Dalam Islam, manusia disebut sebagai khalifah di bumi, penjaga kehidupan, bukan perusak. Al-Qur'an mengingatkan agar manusia tidak membuat kerusakan di muka bumi. Dalam tradisi Kristen dikenal gagasan stewardship. Dalam Hindu, Buddha, dan berbagai kebudayaan Nusantara, hubungan harmonis antara manusia dan alam merupakan dasar kehidupan. Karena itu, penguatan ekoteologi dalam kebijakan keagamaan nasional menjadi relevan: menjaga lingkungan bukan hanya kewajiban administratif, tetapi amanah moral dan spiritual.

Forum di UNJ hari ini mengingatkan kita bahwa darurat sampah Indonesia tidak cukup dijawab dengan teknologi besar atau kampanye sesaat. Kita memerlukan gabungan antara kesadaran ekologis, kapasitas pemerintahan, pembiayaan yang memadai, penegakan hukum, inovasi teknologi, dan perubahan perilaku.

Tobat Ekologis memberi dasar nilai. Reformasi tata kelola sampah memberi jalan kebijakan. Keduanya harus berjalan bersama. Kesadaran tanpa sistem akan berhenti sebagai nasihat. Sistem tanpa kesadaran akan kehilangan jiwa.

Pada akhirnya, cara sebuah bangsa memperlakukan sampahnya mencerminkan cara bangsa itu memperlakukan masa depannya. Bila sampah dibiarkan mencemari sungai, memenuhi TPA, dan merusak laut, maka yang sedang kita cemari sesungguhnya bukan hanya lingkungan hari ini, tetapi kehidupan generasi yang akan datang.

Bumi bukan warisan yang boleh dihabiskan. Ia adalah titipan yang harus dijaga. Dan mungkin, dari forum akademik di UNJ inilah kita perlu menegaskan kembali: menyelesaikan sampah bukan hanya soal membersihkan lingkungan, melainkan mengembalikan manusia pada jati dirinya sebagai penjaga kehidupan.]]> https://www.halomedan.com/Berita/66172/tobat-ekologis-dari-kampus-membaca-darurat-sampah-indonesia/ Mahmud Nazly Harahap Dipercaya Jadi Kakorsabhara Baharkam Polri, Zakiyuddin Sampaikan Doa dan Harapan Wed, 01 Jul 2026 23:42:00 +0700+0700 Polri.

Zakiyuddin mengaku bersyukur atas kepercayaan yang diberikan kepada Mahmud Nazly Harahap untuk menduduki jabatan strategis di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

"Alhamdulillah, selamat dan sukses atas amanah baru yang diterima oleh adik saya, Irjen Pol. Dr. Mahmud Nazly Harahap, S.I.K., M.H., M.M., yang kini mengemban tugas sebagai Kakorsabhara Baharkam Polri," ujar Zakiyuddin Harahap, Rabu (1/7/2026).

Ia berharap Mahmud Nazly Harahap senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, dan kemudahan dalam menjalankan tugas serta tanggung jawab yang diemban.

"Semoga senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, dan kemudahan dalam menjalankan amanah, serta terus memberikan pengabdian terbaik bagi masyarakat, bangsa, dan negara," katanya.

Zakiyuddin juga mendoakan agar Allah SWT senantiasa memberikan perlindungan dan petunjuk kepada Mahmud Nazly Harahap dalam setiap langkah pengabdiannya sebagai perwira tinggi Polri.

"Selamat bertugas. Semoga Allah SWT selalu melindungi setiap langkah pengabdian," tutupnya.red]]> https://www.halomedan.com/news/66171/mahmud-nazly-harahap-dipercaya-jadi-kakorsabhara-baharkam-polri-zakiyuddin-sampaikan-doa-dan-harapan/ Balitbang Golkar Gelar Diskusi dan Bedah Buku Revolusi Iran Karya Dr. Nasir Tamara Wed, 01 Jul 2026 22:05:00 +0700+0700 Jakarta – Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) DPP Partai Golkar menggelar diskusi dan bedah buku berjudul Revolusi Iran: Dari Tumbangnya Shah Iran hingga Perang Melawan AS karya Dr. Nasir Tamara, DEA, DESS. Kegiatan ini menjadi ruang diskusi untuk memperdalam pemahaman mengenai perjalanan Revolusi Iran serta implikasinya terhadap dinamika politik dan hubungan internasional.
Acara tersebut dihadiri oleh sejumlah tokoh nasional yang memberikan testimoni atas buku tersebut, yakni Prof. Dr. H. Yuddy Chrisnandi, SE, SH, MM., Prof. Dr. H. Bomer Pasaribu, SH, SE, MS., Mayor Jenderal TNI (Purn.) M. Luthfie Witto'eng, Marsekal Madya TNI (Purn.) M. Basri Sidehabi, Prof. Satya W. Yudha, Dr. Lily Asdjudiredja, dan Prof. Ganjar Razuni.
Ketua Balitbang Partai Golkar, Prof. Dr. H. Yuddy Chrisnandi, SE, SH, MM., dalam testimoninya menyampaikan:
"Jadi saudara saudara sekalian kalau kira kira membandingkan luas nya iran itu hampir sama dengan indonesia, penduduknya sepertiga nya. Tapi luas wilayahnya itu hampir sama dengan indonesia."
Menurut Prof. Yuddy, buku karya Dr. Nasir Tamara memiliki nilai strategis karena memberikan perspektif yang komprehensif mengenai perkembangan politik Iran serta dinamika geopolitik yang terus berkembang.
"Buku ini sangat penting bagi kita dalam kehidupan kita Maupun partai golkar di dalam melihat konstalasi indonesia di tengah pertarungan kondisi internasional yang berlalu." tambah Prof. Yuddy.
Sebagai bentuk apresiasi sekaligus mendorong budaya literasi, seluruh peserta yang hadir dalam kegiatan tersebut juga menerima satu eksemplar buku Revolusi Iran: Dari Tumbangnya Shah Iran hingga Perang Melawan AS karya Dr. Nasir Tamara, DEA, DESS.

Pada kegiatan Peluncuran Buku Karya Dr. Nasir Tamara, dengan penanggung jawab kegiatan Notrida Mandica, PhD. Tampak hadir kegiatan Ketua Badan Saksi Nasional Partai Golkar M. Syamud Ngabalin.
Usai Acara, lanjuta diskusi di ruang balitbang Partai Golkar bersama Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar H.Muhammad Sarmuji, beliau sangat apresiasi dengan kegiatan Balitbang Partai Golkar, serta mendukung kegiatan kegiatan balitbang yang dinilai memberikan energy positif bagi Partai Golkar dalam hal memberikan saran dan kegiatan intelektual lainnya, ucap nya]]> https://www.halomedan.com/Berita/66170/balitbang-golkar-gelar-diskusi-dan-bedah-buku-revolusi-iran-karya-dr-nasir-tamara/ Dituding Sewenang-wenang, Eksepsi Nenek Marlina Ungkap Dakwaan Jaksa Diduga Hasil "Potong Kompas" Wed, 01 Jul 2026 21:43:00 +0700+0700
DELI SERDANG – Perjuangan mencari keadilan tengah dihadapi oleh Marlina, seorang nenek berusia 60 tahun yang kini berstatus sebagai terdakwa di Pengadilan Negeri (PN) Lubuk Pakam. Melalui tim penasihat hukumnya dari Law Firm Pencerah, Marlina resmi membacakan Nota Perlawanan (Eksepsi) atas dugaan kesewenang-wenangan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam perkara Nomor 906/Pid.B/2026/PN Lbp, Rabu (1/7/2026).

Sidang tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Majelis Hakim, Vivi Indra Susi Siregar, S.H., M.H. Di hadapan majelis, tim hukum Law Firm Pencerah yang dipimpin oleh Dr. Faisal, S.H., M.Hum, Dr. Zainuddin, S.H., M.H., Benito Asdhie Kodiyat MS, S.H., M.H., dan Muhammad Rezky Siregar, S.H., M.H., membeberkan sejumlah kejanggalan fatal dalam berkas dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Deli Serdang.

Adapun poin-poin keberatan yang diajukan oleh para penasihat hukum, antara lain:

1. PN Lubuk Pakam Tidak Berwenang Mengadili (Kompetensi Relatif/Absolut)

Tim hukum menegaskan materi subjek hukum, objek persoalan, serta materi pokok dalam surat dakwaan jaksa sama persis dengan perkara yang sudah diputus di ranah perdata. Perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap lewat Putusan PN Medan Nomor 1109/Pdt.G/2023/PN Mdn (30 Mei 2024) dan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 392/PDT/2024/PT Mdn (12 November 2024).

2. Surat Dakwaan Dinilai Tidak Cermat dan Dipotong-potong

Penuntut umum dituding tidak menguraikan peristiwa secara utuh atau sengaja memotong cerita. Narasi dakwaan dinilai bertolak belakang dengan bukti 'Bon Merah' yang dipegang terdakwa serta fakta putusan perdata terdahulu. Tim hukum menyayangkan sikap Dominus Litis (pengendali perkara) yang dinilai tidak profesional dan tidak cermat dalam mencari kebenaran materiil.

3. Cacat Prosedur Sejak Proses Penyidikan

Dakwaan ini dinilai lahir dari proses hukum yang melanggar KUHAP. Rekam jejak penyidikan mencatat perkara ini sudah dua kali diajukan Praperadilan akibat SPDP yang tidak sesuai putusan Mahkamah Konstitusi serta Surat Perintah Penggeledahan yang dilakukan tanpa izin Ketua PN Medan.

Di luar persidangan, gelombang protes terhadap jalannya penyidikan di Polresta Deli Serdang di bawah kepemimpinan Kombes Hendria Lesmana terus bergulir. Pihak penasihat hukum meminta agar kepolisian membuka mata dan tidak mengulangi pola penegakan hukum yang dinilai memaksakan ini.

Sementara terkait performa Kejaksaan Negeri Deli Serdang, tim hukum mengaku telah resmi melakukan audiensi dan pelaporan ke Komisi Kejaksaan Republik Indonesia (KKRI).

"Marlina dan kami selaku penasihat hukum akan terus berjuang karena keadilan adalah milik semua orang. Harapan kami sepenuhnya berada di pundak Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar memberikan keadilan yang hakiki bagi Marlina, serta berharap tidak ada pihak-pihak luar yang mencoba memengaruhi atau mendekati Majelis Hakim," ujar perwakilan tim hukum Law Firm Pencerah, Muhammad Rezky Siregar.

Sidang akan dilanjutkan pada agenda berikutnya untuk mendengarkan tanggapan JPU atas eksepsi dari pihak terdakwa.]]> https://www.halomedan.com/Berita/66169/dituding-sewenangwenang-eksepsi-nenek-marlina-ungkap-dakwaan-jaksa-diduga-hasil-quotpotong-kompasquot/ OC dan SC Musda III SPS Aceh Resmi Terbentuk, Persiapan Musyawarah Daerah Mulai Dimatangkan Wed, 01 Jul 2026 21:29:00 +0700+0700 Aceh mulai dimatangkan. Dalam rapat yang berlangsung di salah satu kafe di kawasan Gampong Doy, Kecamatan Ulee Kareng, Banda Aceh, Rabu (1/7/2026), para pimpinan perusahaan pers anggota SPS Aceh secara resmi membentuk Organizing Committee (OC) dan Steering Committee (SC) sebagai perangkat kepanitiaan yang akan menyelenggarakan Musda.

Rapat dipimpin oleh Plt. Ketua SPS Provinsi Aceh, Muktarrudin Usman, dan berlangsung dalam suasana penuh keakraban serta semangat kebersamaan. Selain membahas pembentukan kepanitiaan, forum tersebut juga menjadi langkah awal konsolidasi organisasi untuk menyamakan persepsi terkait tahapan pelaksanaan Musda, mulai dari persiapan administrasi, penyusunan jadwal hingga mekanisme pelaksanaan sidang.

Mengawali rapat, Muktarrudin Usman mengajak seluruh peserta memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga rapat persiapan dapat terlaksana dengan baik. Ia juga menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh pimpinan perusahaan pers anggota SPS Aceh yang telah meluangkan waktu menghadiri rapat sebagai bentuk kepedulian terhadap keberlangsungan organisasi.

"Alhamdulillah, atas izin Allah SWT kita dapat berkumpul dalam rapat persiapan Musda III SPS Aceh. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan yang telah hadir. Kehadiran dan kebersamaan ini menjadi modal penting untuk menyukseskan Musda sebagai forum tertinggi organisasi di tingkat daerah," ujar Muktarrudin.

Dalam rapat tersebut disepakati susunan Organizing Committee (OC), yakni Dahlan ZA sebagai Ketua, Sadli, S.Pd. sebagai Sekretaris, dan Nazarullah, S.E. sebagai Bendahara. Sementara itu, Steering Committee (SC) dipercayakan kepada Muhammad Saleh, S.E., S.H., M.M., Pemilik Grup Media Modus Aceh.

Muktarrudin berharap panitia yang telah terbentuk dapat segera bekerja secara profesional, menjaga kekompakan, serta mengedepankan prinsip musyawarah dan kebersamaan agar seluruh tahapan Musda dapat berlangsung tertib, transparan, demokratis, dan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi.

"Musda bukan sekadar agenda memilih ketua baru, tetapi juga momentum memperkuat persatuan, menyusun arah kebijakan organisasi, serta meningkatkan peran SPS Aceh dalam mendukung kemajuan perusahaan pers di daerah. Karena itu saya mengajak seluruh anggota untuk bersama-sama menyukseskan Musda III SPS Aceh demi masa depan organisasi yang lebih baik," kata Muktarrudin.

Ia menambahkan, SPS Aceh memiliki peran strategis sebagai wadah berhimpunnya perusahaan pers di Aceh. Melalui organisasi ini, para anggota diharapkan dapat terus memperkuat profesionalisme, membangun kolaborasi, serta menghadirkan berbagai program yang mampu mendorong kemajuan perusahaan pers di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi dan dinamika industri media.

Musyawarah Daerah merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi SPS di tingkat provinsi. Selain memilih ketua dan kepengurusan baru untuk periode berikutnya, Musda juga menjadi wadah merumuskan program kerja organisasi dalam menjawab tantangan industri media sekaligus memperkuat eksistensi perusahaan pers yang profesional, independen, dan bertanggung jawab.

Serikat Perusahaan Pers (SPS) merupakan organisasi perusahaan pers tertua di Indonesia yang berdiri pada 8 Juni 1946 di Surakarta, Jawa Tengah. Organisasi ini awalnya bernama Serikat Penerbit Suratkabar sebelum kemudian berubah menjadi Serikat Perusahaan Pers. Selama lebih dari delapan dekade, SPS terus berperan sebagai wadah berhimpunnya perusahaan pers nasional dalam memperjuangkan kemerdekaan pers, meningkatkan profesionalisme pengelolaan media, memperkuat keberlanjutan industri pers, serta membangun ekosistem pers yang sehat, independen, dan bertanggung jawab. Di Aceh, SPS menjadi mitra strategis berbagai pemangku kepentingan dalam mendorong tumbuhnya perusahaan pers yang berkualitas, profesional, dan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman.red]]> https://www.halomedan.com/news/66168/oc-dan-sc-musda-iii-sps-aceh-resmi-terbentuk-persiapan-musyawarah-daerah-mulai-dimatangkan/ Bazar UMKM Ramaikan APEKSI XVIII Medan, PWPM Ikut Gerakkan Ekonomi Lokal Wed, 01 Jul 2026 19:47:00 +0700+0700 halomedan.com - Medan

Rakernas Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) XVIII Tahun 2026 di Medan tak hanya bahas kebijakan pembangunan. Panitia juga hadirkan Bazar UMKM yang melibatkan berbagai elemen, termasuk Persatuan Wartawan Pemko Medan (PWPM). Kegiatan ini jadi sarana efektif mendongkrak perekonomian dan promosi produk unggulan daerah.

Bazar beroperasi di Lapangan Benteng Kota Medan dekat lokasi pertemuan utama. Puluhan stan memajang ragam barang: makanan khas, kerajinan tangan, produk olahan, hingga hasil karya ekonomi kreatif asli Medan dan Sumut. Ratusan peserta dari seluruh Indonesia serta tamu undangan bisa melihat dan membeli langsung.

Ketua Persatuan Wartawan Pemko Medan (PWPM) Muhammad Edison Ginting turut ambil bagian meramaikan stan. Dalam keterangannya, ia menyatakan keikutsertaan ini jadi wujud kepedulian profesi wartawan terhadap kemajuan ekonomi daerah.

"PWPM hadir bukan hanya meliput berita, tapi juga ikut ambil andil memajukan kota. Kami bantu promosikan sekaligus pasarkan produk unggulan UMKM dan karya warga lewat stan ini. Semoga kehadiran kami memberi warna baru dan memperluas jangkauan pasar," ujar Ketua PWPM di sela bazar.

Ia menambahkan, partisipasi ini juga mempererat sinergi antara insan pers, pemerintah, dan pelaku usaha. "Melalui momen ini, kami bisa sampaikan informasi sekaligus buktikan wartawan juga ikut membangun daerah," tambahnya.

Bazar UMKM dan stan PWPM tetap melayani pengunjung selama rangkaian Rakernas APEKSI XVIII berlangsung. Diharapkan kegiatan ini melahirkan manfaat jangka panjang bagi perekonomian Kota Medan. (Rel)

]]> https://www.halomedan.com/ekbis/66167/bazar-umkm-ramaikan-apeksi-xviii-medan-pwpm-ikut-gerakkan-ekonomi-lokal/ Ketua FP NTT Sumut Ucapkan Selamat HUT Ke-436 Kota Medan dan Dukung Sukses Rakernas APEKSI 2026 Wed, 01 Jul 2026 18:20:00 +0700+0700
MEDAN — Ketua Forum Pemuda Nusa Tenggara Timur (FP NTT) Provinsi Sumatera Utara periode 2025–2030, Devis Abuimau Karmoy, M.I.Kom, menyampaikan ucapan selamat atas Hari Ulang Tahun ke-436 Kota Medan sekaligus mendukung pelaksanaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Tahun 2026 yang digelar di ibu kota Provinsi Sumatera Utara tersebut.

Rakernas XVIII APEKSI mengusung tema "Kota Tangguh, Bangsa Berdaulat" dan berlangsung pada 28 Juni hingga 4 Juli 2026. Penetapan Kota Medan sebagai tuan rumah merupakan hasil Musyawarah Nasional VII APEKSI di Surabaya. Pelaksanaan kegiatan itu juga bertepatan dengan peringatan HUT ke-436 Kota Medan.

Devis mengatakan, peringatan hari jadi Kota Medan dan penyelenggaraan Rakernas APEKSI menjadi momentum penting untuk memperkuat kolaborasi antardaerah serta mendorong inovasi pembangunan perkotaan yang inklusif dan berkelanjutan.

"Kami keluarga besar Forum Pemuda NTT Sumatera Utara mengucapkan selamat ulang tahun ke-436 untuk Kota Medan. Semoga Medan semakin maju, aman, dan menjadi rumah bersama bagi seluruh masyarakat yang berasal dari berbagai suku, budaya, dan latar belakang," ujar Devis di Medan, Rabu (1/7/2026).

Ia mengapresiasi kepercayaan yang diberikan kepada Kota Medan sebagai tuan rumah Rakernas XVIII APEKSI. Menurut dia, forum tersebut merupakan wadah strategis bagi para wali kota di Indonesia untuk memperkuat sinergi, bertukar pengalaman, serta merumuskan berbagai inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

"Rakernas APEKSI bukan sekadar agenda organisasi pemerintah kota, tetapi juga momentum untuk menunjukkan kekuatan kolaborasi dan semangat membangun Indonesia dari daerah. Tema 'Kota Tangguh, Bangsa Berdaulat' sangat relevan dengan tantangan pembangunan perkotaan saat ini," katanya.

Devis menambahkan, keberagaman masyarakat Kota Medan merupakan modal sosial yang harus terus dijaga. Menurutnya, warga Nusa Tenggara Timur yang menetap di Sumatera Utara juga menjadi bagian dari kehidupan sosial dan pembangunan kota.

Ia berharap pelaksanaan Rakernas XVIII APEKSI berjalan lancar serta menghasilkan berbagai gagasan yang mampu memperkuat pembangunan kota-kota di Indonesia.

"Semoga Rakernas APEKSI 2026 di Kota Medan sukses dan melahirkan kolaborasi yang semakin mempererat hubungan antarpemerintah daerah demi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan bangsa," ujarnya.]]> https://www.halomedan.com/Berita/66166/ketua-fp-ntt-sumut-ucapkan-selamat-hut-ke436-kota-medan-dan-dukung-sukses-rakernas-apeksi-2026/ Pojok Sehat Purna Bakti Bank Sumut digelar rutin bagi nasabah pensiunan di seluruh kantor cabang. Wed, 01 Jul 2026 17:28:00 +0700+0700
Medan – PT Bank Sumut (Perseroda) kembali menggelar Pojok Sehat Purna Bakti Bank Sumut, layanan pemeriksaan kesehatan gratis yang dilaksanakan secara rutin setiap bulan di seluruh kantor cabang Bank Sumut. Ditujukan bagi nasabah pensiunan sebagai bagian dari upaya bank menghadirkan layanan yang tidak hanya fokus pada aspek keuangan, tetapi juga mendukung kesehatan dan kesejahteraan nasabah.

Pemimpin Divisi Kredit Konsumer PT Bank Sumut, Faisal Panggabean mengatakan Pojok Sehat Purna Bakti merupakan salah satu program yang secara konsisten dilaksanakan untuk memberikan kemudahan bagi nasabah pensiunan dalam memantau kondisi kesehatannya.

"Bank Sumut ingin terus hadir melalui layanan yang memberikan manfaat bagi nasabah. Melalui program ini, para pensiunan dapat memeriksakan kesehatannya secara berkala sekaligus memperoleh edukasi mengenai pentingnya menjaga pola hidup sehat," ujar Faisal, Rabu (1/7).

Faisal menjelaskan, dalam setiap pelaksanaannya, peserta mendapatkan layanan pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah, dan asam urat, serta kesempatan berkonsultasi langsung dengan tenaga medis. Peserta juga memperoleh edukasi mengenai pencegahan berbagai penyakit yang umum dialami pada usia lanjut.

Selain menghadirkan layanan kesehatan, juga menjadi ruang silaturahmi antarnasabah pensiunan. Suasana yang berlangsung santai dan akrab memberi kesempatan bagi peserta untuk saling bertukar pengalaman sekaligus mempererat hubungan dengan sesama nasabah.

Bank Sumut memastikan Pojok Sehat Purna Bakti akan terus dilaksanakan secara berkesinambungan di seluruh jaringan kantor cabang. Program tersebut merupakan bagian dari komitmen perseroan untuk menghadirkan layanan yang semakin dekat dengan kebutuhan nasabah.

Sebagai bank pembangunan daerah, Bank Sumut terus mengembangkan berbagai layanan yang memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Melalui program seperti Pojok Sehat Purna Bakti, Bank Sumut berupaya membangun hubungan jangka panjang dengan nasabah sekaligus memperkuat perannya sebagai lembaga keuangan yang tumbuh bersama masyarakat dan mendukung pembangunan daerah.

Salah seorang nasabah pensiunan Bank Sumut, Loikeria Sitompul mengaku Pojok Sehat Purna Bakti Bank Sumut memberikan manfaat yang dirasakan secara langsung.

"Program ini sangat membantu kami. Selain bisa memeriksa kesehatan tanpa biaya, kami juga mendapat penjelasan dari tenaga medis mengenai kondisi kesehatan kami. Kegiatan seperti ini membuat kami merasa tetap diperhatikan," kata Loikeria sambil menunggu giliran layanan Pojok Sehat Purna Bakti Bank Sumut.]]> https://www.halomedan.com/Berita/66165/pojok-sehat-purna-bakti-bank-sumut-digelar-rutin-bagi-nasabah-pensiunan-di-seluruh-kantor-cabang/ TPI Medan Akan Gelar Pembinaan dan Penandatanganan Pakta Integritas Sambut Tahun Ajaran Baru 2026/2027 Wed, 01 Jul 2026 14:53:00 +0700+0700

MEDAN – Taman Pendidikan Islam (TPI) akan menggelar kegiatan Pembinaan dan Penandatanganan Pakta Integritas bagi seluruh guru dan pegawai sebagai bentuk penguatan komitmen dalam meningkatkan profesionalisme, disiplin, dan integritas menjelang dimulainya Tahun Ajaran Baru 2026/2027.

Kegiatan yang dijadwalkan berlangsung pada Sabtu, 4 Juli 2026, bertepatan dengan 19 Muharram 1448 Hijriah, akan dilaksanakan di Aula Ar-Rivai TPI. Acara ini menjadi bagian dari upaya yayasan untuk memperkuat tata kelola pendidikan yang berintegritas dan berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Hadir dalam kegiatan tersebut jajaran pimpinan Pengurus Pusat (PP) TPI, yakni Ketua Umum PP TPI Prof. drg. Ismet Danial Nasution, Ph.D., Sp.Pros., Subsp.PKIKG(K), Ketua I & II PP TPI H. Ikrom Helmi Nasution, SH, Sekretaris Umum PP TPI Drs. H. Ahmad Suhaimi, MA, serta Plt. Bendahara PP TPI Dr. H. Yose Rizal, S.Ag., MM.

Ketua I dan II TPI Medan H Ikrom Helmi Nasution mengatakan, Melalui penandatanganan pakta integritas tersebut, seluruh tenaga pendidik dan pegawai di lingkungan TPI diharapkan semakin memperkuat komitmen dalam menjalankan tugas secara profesional, jujur, disiplin, bertanggung jawab, serta menjunjung tinggi nilai-nilai integritas dalam memberikan pelayanan pendidikan.

Kegiatan pembinaan juga menjadi momentum untuk menyatukan visi seluruh civitas akademika TPI dalam menghadapi tantangan dunia pendidikan yang terus berkembang. Dengan semangat kebersamaan, TPI bertekad menciptakan lingkungan pendidikan yang unggul, berkarakter, dan berlandaskan nilai-nilai Islam.

Mengusung tema "TPI Entrepreneur Berbasis Religius", Taman Pendidikan Islam terus berupaya mencetak generasi yang tidak hanya unggul dalam akademik, tetapi juga memiliki jiwa kewirausahaan, akhlak mulia, serta mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat, bangsa, dan agama.

Melalui kegiatan ini, TPI berharap seluruh guru dan pegawai semakin siap menyambut Tahun Ajaran Baru 2026/2027 dengan semangat baru, komitmen yang kuat, serta dedikasi tinggi dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan berintegritas.red

]]> https://www.halomedan.com/Berita/66163/tpi-medan-akan-gelar-pembinaan-dan-penandatanganan-pakta-integritas-sambut-tahun-ajaran-baru-20262027/ Dugaan Pengondisian Pembelian Buku di SD Negeri Kota Medan Menguat, Nama Koordinator K3S Ikut Disebut Wed, 01 Jul 2026 13:18:00 +0700+0700 Medan – Dugaan pengondisian pembelian buku bagi seluruh Sekolah Dasar Negeri (SDN) di Kota Medan kembali mencuat. Setelah sebelumnya beredar informasi mengenai dugaan keterlibatan seorang pejabat yang disebut sebagai Manager Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Dinas Pendidikan Kota Medan berinisial C, kini muncul informasi baru yang turut menyebut nama seorang koordinator Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S).

Berdasarkan keterangan yang diterima dari sumber, proses pengondisian pembelian buku diduga SP, yang disebut menjabat sebagai Koordinator K3S SD Kota Medan. Sumber menyebutkan bahwa arahan kepada kepala sekolah diduga disampaikan melalui jaringan K3S.

"Yang mengondisikan ke sekolah-sekolah melalui SP. Beliau merupakan koordinator kepala sekolah se-Kota Medan," ujar sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan.

Sumber juga menyebut bahwa sosok berinisial C, yang disebut sebagai Manager BOS Dinas Pendidikan Kota Medan, diduga berperan dari internal dinas, sementara pelaksanaan di lapangan disebut dilakukan melalui jaringan K3S.

Pengadaan buku tersebut diduga mengarah kepada satu penerbit tertentu. Nilai pengadaan untuk ratusan SD Negeri di Kota Medan diperkirakan mencapai puluhan miliar rupiah apabila dilakukan secara menyeluruh.

Apabila informasi tersebut benar, praktik tersebut dinilai berpotensi menghilangkan independensi kepala sekolah dalam menentukan kebutuhan buku sesuai ketentuan penggunaan Dana BOS. Selain itu, pengondisian terhadap satu penerbit juga berpotensi bertentangan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, persaingan usaha yang sehat, serta efisiensi penggunaan keuangan negara.

Sejumlah pemerhati pendidikan menilai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), Inspektorat, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), maupun aparat penegak hukum perlu melakukan penelusuran untuk memastikan ada atau tidaknya penyalahgunaan kewenangan maupun konflik kepentingan dalam proses pengadaan tersebut.

Hingga berita ini diturunkan, pihak oknum Manager BOS Dinas Pendidikan Kota Medan, SP , maupun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan belum memberikan keterangan resmi terkait informasi tersebut. Red]]> https://www.halomedan.com/news/66162/dugaan-pengondisian-pembelian-buku-di-sd-negeri-kota-medan-menguat-nama-koordinator-k3s-ikut-disebut/ Salihin Desak Menteri PU Copot Kepala BPJN Aceh Wed, 01 Jul 2026 12:30:00 +0700+0700 Aceh (DPRA), Salihin, S.H., mendesak Menteri Pekerjaan Umum (PU) segera mencopot Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Aceh. Legislator dari daerah pemilihan Aceh Tengah–Bener Meriah itu menilai penanganan ruas jalan nasional di kawasan Enang-Enang belum menunjukkan respons yang memadai terhadap kebutuhan masyarakat, terutama setelah kawasan tersebut terdampak banjir dan longsor.

"Kalau masyarakat sampai harus membangun akses jalan sendiri agar aktivitas tetap berjalan, itu menunjukkan ada persoalan serius dalam pelayanan publik. Menteri PU harus mencopot Kepala BPJN Aceh dan menunjuk pejabat yang lebih mampu menjalankan amanah," kata Salihin kepada wartawan, Rabu, 1 Juli 2026.

Salihin mengungkapkan, jauh sebelum persoalan akses jalan Enang-Enang menjadi sorotan publik, dirinya bersama Haji Ruslan Daud (HRD), Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Aceh II, telah menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Kementerian PU maupun BPJN Aceh agar penanganan ruas jalan tersebut segera dipercepat.

"Kami sudah lebih dulu menyampaikan kondisi di lapangan kepada Kementerian PU dan juga BPJN Aceh. Artinya, pemerintah sebenarnya sudah mengetahui persoalan ini jauh sebelum menjadi perhatian publik," ujarnya.

Namun, menurut Salihin, berbagai penyampaian tersebut belum membuahkan hasil sebagaimana yang diharapkan masyarakat. Karena itu, ia menilai muncul kesan adanya pembiaran hingga akhirnya warga bergotong royong membuka akses jalan alternatif secara swadaya demi menjaga mobilitas masyarakat dan distribusi hasil pertanian.

"Kalau sejak awal aspirasi masyarakat ditindaklanjuti dengan cepat, saya yakin polemik ini tidak akan sebesar sekarang. Jangan sampai pemerintah baru bergerak setelah persoalan menjadi viral," katanya.

Ia mengatakan, kawasan Aceh Tengah dan Bener Meriah merupakan jalur strategis yang menghubungkan wilayah pantai utara dengan dataran tinggi Gayo. Jalur tersebut menjadi urat nadi distribusi hasil pertanian, perdagangan, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan mobilitas masyarakat.

Menurut Salihin, bencana banjir dan longsor yang beberapa kali melanda sejumlah wilayah Aceh semestinya menjadi momentum bagi pemerintah untuk mempercepat pemulihan infrastruktur. Dalam situasi pascabencana, kecepatan memulihkan akses jalan merupakan bagian penting dari pelayanan publik yang langsung dirasakan masyarakat.

"Rakyat membutuhkan solusi, bukan alasan. Yang dibutuhkan masyarakat adalah jalan yang bisa dilalui dengan aman agar aktivitas ekonomi kembali normal. Negara harus hadir melalui pelayanan yang cepat, tanggap, dan berpihak kepada kepentingan rakyat," tegasnya.

Sebelumnya, Plt. Kepala BPJN Aceh, Zulkarnaini, menjelaskan bahwa penanganan permanen jalan dan jembatan Enang-Enang telah diprogramkan, sementara penggunaan jalan darurat yang dibangun secara swadaya belum direkomendasikan karena mempertimbangkan aspek keselamatan serta hasil kajian teknis. Dalam perkembangan berikutnya, ia juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas polemik yang muncul terkait pernyataannya mengenai akses di kawasan tersebut.

Namun, penjelasan tersebut dinilai belum menjawab substansi persoalan yang disampaikan Salihin. Menurutnya, yang diharapkan masyarakat bukan sekadar penjelasan teknis, melainkan percepatan penanganan infrastruktur agar akses transportasi segera pulih dan kehidupan masyarakat kembali normal.

"Kalau orientasinya benar-benar pada kepentingan masyarakat, maka yang harus didahulukan adalah bagaimana akses itu bisa segera dipulihkan dengan tetap memperhatikan aspek keselamatan. Rakyat tidak boleh terus hidup dalam ketidakpastian," ujarnya.

Di akhir keterangannya, Salihin menegaskan bahwa desakan tersebut lahir dari aspirasi masyarakat yang menginginkan pemerintah hadir melalui pelayanan infrastruktur yang cepat, responsif, dan berpihak kepada kepentingan rakyat.

"Yang kami perjuangkan bukan kepentingan pribadi atau kelompok. Yang kami perjuangkan adalah hak masyarakat untuk memperoleh akses jalan yang layak, aman, dan menjadi tanggung jawab negara. Saya berharap Menteri PU mengambil keputusan terbaik demi kepentingan rakyat Aceh," pungkasnya.red/muktar]]> https://www.halomedan.com/news/66161/salihin-desak-menteri-pu-copot-kepala-bpjn-aceh/ Evaluasi Layanan Pemasyarakatan Harus Menutup Celah Masalah, Bukan Sekadar Memperbaiki Dokumen Wed, 01 Jul 2026 11:41:00 +0700+0700
Jakarta— Staf Khusus Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Abdullah Rasyid menegaskan, evaluasi dan perbaikan tata kelola pelayanan publik di lingkungan Pemasyarakatan harus diarahkan pada perubahan nyata dalam sistem layanan, bukan berhenti pada pembenahan administratif.

Hal itu disampaikan Rasyid dalam Rapat Tim Evaluasi dan Perbaikan Tata Kelola Pelayanan Publik Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang digelar di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Jakarta, Senin, 30 Juni 2026.

Rapat tersebut dipimpin Direktur Jenderal Pemasyarakatan Irjen Pol Mashudi. Hadir pula Staf Khusus Menteri Imipas Ambeg Paramarta, Staf Ahli Menteri Ida Asep Somara, Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, serta para pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Menurut Rasyid, langkah pertama yang harus dilakukan tim adalah mengidentifikasi dan mengevaluasi seluruh layanan publik Pemasyarakatan yang memiliki potensi celah permasalahan. Setelah itu, regulasi, standar operasional prosedur, standar pelayanan, dan proses bisnis perlu ditinjau kembali secara menyeluruh.

"Evaluasi ini tidak boleh hanya menghasilkan tumpukan dokumen. Yang harus dilihat adalah di mana titik rawan layanan, di mana celah penyimpangan, apakah SOP masih relevan, apakah kewenangan sudah tepat, dan apakah penerima layanan benar-benar mendapatkan haknya secara pasti dan adil," ujar Rasyid.

Pembentukan tim ini mengacu pada Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor M.IP-29.PR.02.01 Tahun 2026. Dalam bahan rapat disebutkan, tim dibentuk untuk memastikan peningkatan kualitas pelayanan publik secara terencana, terukur, dan berkelanjutan; melaksanakan evaluasi sistematis dan berkala; serta memperjelas tanggung jawab operasional perbaikan tata kelola pelayanan publik.

Rasyid menekankan, perbaikan layanan Pemasyarakatan harus berorientasi pada penerima manfaat, khususnya tahanan, narapidana, anak binaan, dan klien pemasyarakatan. Orientasi itu, kata dia, penting agar pembenahan layanan tidak terjebak pada perspektif birokrasi semata.

"Ukuran keberhasilan layanan Pemasyarakatan bukan hanya apakah prosedurnya ada, tetapi apakah hak warga binaan terpenuhi, apakah keluarganya mendapatkan kepastian informasi, apakah layanan berjalan transparan, dan apakah petugas bekerja dalam sistem yang bersih," katanya.

Salah satu isu yang dibahas dalam rapat adalah pendelegasian kewenangan kepada unit kerja di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Rasyid menyatakan, pendelegasian kewenangan harus dilakukan setelah evaluasi mendalam terhadap kesiapan unit pelaksana, risiko penyimpangan, kapasitas sumber daya manusia, serta mekanisme pengawasan.

Menurut dia, pelimpahan kewenangan tidak boleh hanya dimaknai sebagai pemindahan tugas dari pusat ke daerah atau UPT. Lebih jauh, pendelegasian harus memperjelas tanggung jawab, mempercepat layanan, dan memperkuat akuntabilitas.

"Delegasi kewenangan harus berbasis evaluasi. Jangan sampai kewenangan dipindahkan, tetapi pengawasan lemah, SOP belum seragam, dan indikator keberhasilan tidak jelas. Kalau itu terjadi, yang berpindah bukan hanya kewenangan, tetapi juga potensi masalah," ujar Rasyid lagi.

Dalam rapat tersebut, transformasi tata kelola juga diarahkan pada penerapan manajemen risiko, khususnya terkait potensi fraud, penguatan integritas sumber daya manusia, sistem pengawasan, dan pencapaian hasil layanan yang terukur. Tim akan menyusun peta risiko pelayanan publik, peta titik rawan penyimpangan, analisis kelemahan tata kelola, serta rekomendasi penguatan pengawasan internal.

Rasyid mengatakan, Pemasyarakatan memiliki karakter layanan yang kompleks karena menyangkut keamanan, pembinaan, hak dasar, kesehatan, integrasi sosial, dan hubungan warga binaan dengan keluarga. Karena itu, reformasi layanan harus dilakukan dengan pendekatan yang lebih presisi.

"Pemasyarakatan bukan sekadar urusan administratif di balik tembok. Ia menyangkut martabat manusia, kepastian hukum, keamanan, dan kepercayaan publik. Karena itu, tata kelolanya harus bersih, terukur, manusiawi, dan berbasis risiko," katanya.

Bahan rapat juga memuat target kerja tim, antara lain penyusunan matriks identifikasi layanan publik, peta kewenangan antara pusat, kantor wilayah, dan unit pelaksana teknis, peta titik rawan penyimpangan, serta inventarisasi regulasi, SOP, dan standar pelayanan. Pada tahap berikutnya, tim akan menyusun peta risiko layanan publik, daftar layanan prioritas yang memerlukan perbaikan segera, rekomendasi penguatan pengawasan, roadmap perbaikan, rencana aksi implementasi, dan laporan akhir kepada Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Rasyid menegaskan, capaian perbaikan tata kelola pelayanan publik dalam tiga bulan ke depan perlu dipublikasikan kepada masyarakat sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas. Namun, publikasi itu tidak cukup hanya menampilkan laporan, notulensi, atau dokumen formal.

"Publik harus bisa melihat apa yang benar-benar berubah. Layanan apa yang diperbaiki, SOP apa yang disederhanakan, kewenangan mana yang diperjelas, titik rawan apa yang ditutup, dan bagaimana dampaknya bagi penerima manfaat," ujarnya.

Ia menambahkan, evaluasi ini menjadi momentum bagi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk bergerak dari pola respons reaktif menuju tata kelola pelayanan publik yang lebih sistemik. Dengan begitu, pembenahan tidak hanya dilakukan setelah muncul masalah, tetapi sejak awal mampu mencegah penyimpangan.

"Target kita bukan sekadar menyelesaikan laporan tim. Targetnya adalah membangun sistem layanan Pemasyarakatan yang lebih pasti, transparan, akuntabel, bebas penyimpangan, dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat serta warga binaan," kata Rasyid]]> https://www.halomedan.com/Berita/66160/evaluasi-layanan-pemasyarakatan-harus-menutup-celah-masalah-bukan-sekadar-memperbaiki-dokumen/ Ketum Bakopam Sumut Ucapkan Selamat HUT ke-436 Kota Medan, Dukung Terwujudnya Medan Tangguh dan Maju untuk Semua Wed, 01 Jul 2026 10:39:00 +0700+0700
MEDAN – Ketua Umum Badan Koordinasi Pemuda Muslim (Bakopam) Sumatera Utara Ibnu Hajar, SE, menyampaikan ucapan selamat atas Hari Ulang Tahun (HUT) ke-436 Kota Medan yang diperingati pada 1 Juli 2026. Ia berharap momentum hari jadi Kota Medan menjadi semangat baru dalam membangun kota yang semakin maju, inklusif, dan berdaya saing.
Dalam ucapannya, Ibnu Hajar memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Medan di bawah kepemimpinan Wali Kota Rico Tri Putra Bayu Waas dan Wakil Wali Kota H. Zakiyuddin Harahap yang terus mendorong pembangunan di berbagai sektor demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Selamat Hari Jadi ke-436 Kota Medan. Semoga Kota Medan semakin tangguh, maju untuk semua, serta menjadi kota metropolitan yang nyaman, aman, dan mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional," ujar Ibnu Hajar, Rabu (1/7/2026).

Menurut Ibnu yang juga mantan Ketua GP Ansor Medan itu, pembangunan Kota Medan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat, termasuk pelaku usaha, koperasi, organisasi kemasyarakatan, dan generasi muda.

Ibnu Hajar yang juga mantan Wakil Ketua KNPI Sumut itu menilai sinergi yang kuat antara pemerintah dan masyarakat merupakan kunci untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, memperluas lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan warga.
Sebagai organisasi yang bergerak di bidang pemberdayaan ekonomi kerakyatan, Bakopam, lanjutnya, siap mendukung berbagai program Pemerintah Kota Medan, khususnya dalam penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), koperasi, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.
"HUT ke-436 ini hendaknya menjadi momentum memperkuat persatuan, kolaborasi, dan semangat gotong royong untuk membawa Kota Medan menjadi kota yang semakin maju, modern, dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat," tutupnya.rel
]]> https://www.halomedan.com/Berita/66159/ketum-bakopam-sumut-ucapkan-selamat-hut-ke436-kota-medan-dukung-terwujudnya-medan-tangguh-dan-maju-untuk-semua/ Ketum Bakopam Ucapkan Selamat Hari Bhayangkara ke-80, Apresiasi Pengabdian Polri untuk Masyarakat Wed, 01 Jul 2026 10:37:00 +0700+0700

MEDAN – Dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke-80 yang jatuh pada 1 Juli 2026, Ketua Umum Badan Koordinasi Pemuda Muslim (Bakopam) Sumatera Utara, Ibnu Hajar, SE, menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi kepada seluruh jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam memperingati HUT ke 80..

Ibnu Hajar yang juga mantan Wakil Ketua KNPI Sumut berharap Polri terus menjadi institusi yang profesional, humanis, serta semakin dicintai masyarakat dalam menjalankan tugas sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.

"Selamat Hari Bhayangkara ke-80. Semoga Polri senantiasa diberikan kekuatan dan integritas dalam mengemban amanah menjaga keamanan, ketertiban, serta menegakkan hukum secara adil demi terciptanya Indonesia yang aman, damai, dan sejahtera," ujar Ibnu Hajar yang juga mantan Wakil Ketua NU Medan itu.

Ia menilai tema pengabdian Polri kepada masyarakat menjadi semangat yang harus terus diwujudkan melalui pelayanan publik yang semakin berkualitas, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Menurutnya, stabilitas keamanan merupakan faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, termasuk bagi pelaku usaha dan koperasi. Karena itu, sinergi antara Polri dengan seluruh elemen masyarakat perlu terus diperkuat.

Ibnu Hajar yang juga mantan Ketua GP Ansor Medan itu mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung tugas-tugas kepolisian dengan tetap menjaga ketertiban, mematuhi hukum, serta bersama-sama menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif.

"Peringatan Hari Bhayangkara ke-80 hendaknya menjadi momentum mempererat kolaborasi antara Polri dan masyarakat dalam mewujudkan Indonesia yang lebih maju, aman, dan berkeadilan," pungkasnya.rel]]> https://www.halomedan.com/Berita/66158/ketum-bakopam-ucapkan-selamat-hari-bhayangkara-ke80-apresiasi-pengabdian-polri-untuk-masyarakat/