Kisah Percintaan Bella Olivia Putrisanni & Fahdi Saidi Lubis, Dua Hati, Satu Frekuensi

admin — Tue, 07 Jul 2026 19:30:00 +0700+0700

Medan - Dunia teknologi dan rangkaian kode biner mungkin terdengar kaku bagi sebagian orang, namun tidak bagi Bella Olivia Putrisanni dan Fahdi Saidi Lubis. Di balik untaian algoritma komputer yang rumit, takdir sedang menenun sebuah cerita yang jauh lebih indah daripada baris pemrograman mana pun.

Bella adalah seorang wanita cerdas bergelar Sarjana Komputer (S.Kom.). Sebagai putri sulung dari tiga bersaudara, ia tumbuh dalam kehangatan keluarga Bapak Rianto, S.H., M.H., seorang praktisi hukum yang tegas namun penyayang dan juga tokoh pers terkenal di Sumatera Utara yang juga CEO Sumut 24 Group, dan Ibu Marlina Eliyanti, S.E.

Bella menjadi teladan bagi kedua adik kandungnya, Gandhis Dwi Febrian SP dan Dimas Dafa Fahreza yang masih kuliah di USU serta juga menyaksika Keluarga diantarnya Drs Sugito ( Pakdeh), Hj Moncowati ( Budehnya). Di mata keluarganya, Bella adalah perpaduan sempurna antara kecerdasan modern dan keanggunan budi pekerti.

Di seberang takdirnya, berdiri Fahdi Saidi Lubis. Fahdi bukanlah pria biasa; ia adalah seorang akademisi murni yang mendedikasikan hidupnya pada ilmu pengetahuan. Gelar S.Kom. dan M.Kom. telah diraihnya, dan kini ia tengah berjuang menyelesaikan babak akhir pendidikannya sebagai Calon Doktor atau Ph.D. (Cand.)

Sebagai anak bungsu dari enam bersaudara dari pasangan H. dr. Asmin Lubis, DAF.Sp.An KAP, KMN. dan Hj. Arneny Abdullah, Fahdi dibesarkan dalam keluarga besar yang penuh dengan pencapaian intelektual tinggi. Abang kandungnya, Dr. dr. Bastian Lubis, Sp.An-TI, serta saudaranya yang lain seperti Muharman Lubis, B.IT., B.Sc., senantiasa mendampingi langkahnya.

Namun, di balik semua gelar mentereng itu, Fahdi tetaplah sosok pria yang rendah hati, tenang, dan memiliki kesabaran yang luar biasa.

Menenun Rasa dari Meja Kuliah

Pertemuan awal mereka dimulai dari bangku sekolah SMA Negeri 1 Medan, tapi saat itu benih-benih percintaan belum terajut di hati Bella.

Benih kasih sayang diantara Bela dan Fahdi tumbuh bersemi di koridor kampus di lingkungan Himpunan Mahasiswa Teknologi Informasi, Fakultas
Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi, Universitas Sumatera Utara (USU) bertahun-tahun lalu, saat keduanya sama-sama berstatus sebagai mahasiswa ilmu komputer.

Pertemuan yang awalnya hanya seputar diskusi tugas, proyek pemrograman, dan ujian akhir, perlahan-lahan berubah warna. Di ruang perpustakaan yang tenang, di antara tumpukan buku tebal dan layar laptop yang menyala hingga larut malam, Fahdi menemukan pesona tersendiri dalam diri Bella.

Kecepatan berpikir Bella dan senyum manisnya yang selalu hadir saat berhasil memecahkan error pada sistem komputer membuat Fahdi jatuh hati.

Bagi Bella, Fahdi adalah oasis di tengah kepenatan dunia perkuliahan. Ketika Bella merasa buntu dengan dunianya, Fahdi selalu datang dengan segelas kopi dan kesabaran yang tiada habisnya untuk membantu. Karakter Fahdi yang sangat sabar, penuh pengertian, dan taat dalam ibadah membuat Bella merasa aman. Dari sana, benih-benih cinta tumbuh, bertransformasi dari sekadar teman satu jurusan menjadi sepasang kekasih yang saling mendukung mimpi masing-masing. Fahdi terus melesat hingga ke jenjang S-3, sementara Bella setulus hati mendampingi setiap proses jatuh bangun kekasihnya itu.

Detak Jantung Sabtu Pagi

Waktu bergulir membawa mereka pada hari Sabtu yang cerah, 4 Juli 2026. Pukul sepuluh pagi, kediaman keluarga besar Bella di daerah kawasan Pasar 5 Tembung, Kabupaten Deli Serdang telah disulap menjadi taman bunga yang indah.

Tangga melingkar di tengah rumah dihiasi dengan untaian bunga-bunga segar berwarna merah jambu dan kuning cerah yang menjuntai anggun. Udara dipenuhi aroma harum dan ketegangan yang mendebarkan.

Saat yang ditunggu tiba keluarga besar Fahdi datang membawa seserahan sebagai simbol kesungguhan niat baik mereka untuk melamar Bella sang putri pujaan hati Fahdi.

Fahdi, sang putra bungsu dari enam bersaudara pasangan Bapak H. dr. Asmin Lubis, DAF.Sp.An KAP, KMN. dan Ibu Hj. Arneny Abdullah, melangkah dengan mantap namun penuh debaran di dada. Ia didampingi oleh kakak-kakaknya tercinta: Dr. dr. Bastian Lubis beserta Dr. dr. Putri Amelia; Muharman Lubis beserta Siti Rahmah; Dr. Arif Ridho Lubis beserta dr. Dira Wahyuni Siregar; Rahmat Yusuf Lubis beserta Miftah; serta sang kakak perempuan dr. Rahmah Evelin Lubis.

Di ambang pintu rumah, keluarga besar Bella menyambut hangat, Bapak Rianto dan Ibu Marlina, didampingi kedua adik kandung Bella, Gandhis Dwi Febrian dan Dimas Dafa Fahreza, menyapa kehadiran keluarga besar Lubis dengan penuh senyum ketulusan.

Ketika seluruh tamu telah memenuhi ruangan, pemandu acara (MC) Datuk Afifuddin mengambil mikrofon, memecah keheningan dengan suara yang menggema penuh wibawa:

_"Bapak, Ibu sekalian, inilah dia anak gadis kita di rumah ini, Bella Olivia Putrisanni, datang dan hadir"_

Dari lantai atas, Bella perlahan muncul. Ia melangkah menuruni anak tangga dengan sangat anggun, mengenakan kebaya elegan bercorak kuning keemasan yang serasi dengan dekorasi bunga di sekelilingnya. Senyum tipis menghiasi wajahnya yang merona, sementara matanya tertuju pada satu pria yang berdiri tegak di ujung tangga memegang seikat bunga bertuliskan Fahdi.

Untaian Janji Sang Pencinta

Fahdi berdiri di hadapan Bella, menjabat mikrofon dengan jemari yang sedikit bergetar, namun tatapan matanya memancarkan keyakinan mutlak. Di hadapan kedua orang tua Bella, ia mengutarakan maksud hatinya yang paling dalam:

_"Dengan izin Allah dan restu kedua orang tua Fahdi, Fahdi ingin melamar Bella sebagai istri. Kepada Om Anti dan Tante Marlina , saya memohon izin dan restunya. Bella, bersediakah Bella menerima lamaran Abang dan melangkah bersama Abang menuju pernikahan?"_

Suasana mendadak hening seketika. Pertanyaan itu menggantung di udara, melintasi ingatan masa-masa kuliah mereka yang penuh perjuangan, hingga tiba di titik ini.

Jawaban Sang Gadis Pilihan

Bella memandang pria di hadapannya. Segala rasa syukur buncah di dalam dadanya. Dengan senyuman manis dan nada suara yang penuh ketulusan, ia menjawab pinangan tersebut:

_"Abang, Bang Fahdi... insya Allah Bella siap menerima lamaran Abang. Terima kasih sudah sayang sama Bella, insya Allah bisa seperti kasih sayang yang kayak Mama dan Papa berikan sama Bella. Terima kasih juga kepada Om dan Tante yang sudah membesarkan Bang Fahdi menjadi laki-laki yang sangat sabar, pengertian, dan insya Allah taat sama Allah, sehingga bisa membimbing Bella ke depannya. Maka dari itu, dengan izin Allah dan restu Mama, Papa, dan keluarga yang hadir di sini, Bella menerima khitbah dan lamaran Abang untuk meniti hidup Abang dunia dan akhirat."_

Tawa kecil Bella di akhir kalimat mencairkan ketegangan, disusul oleh gemuruh tepuk tangan dan seruan bahagia dari seluruh keluarga besar yang menyaksikan momen sakral tersebut.

Restu, Doa, dan Air Mata Kebahagiaan

Mendengar jawaban dari putri sulungnya, Bapak Rianto, S.H., M.H., tidak dapat menyembunyikan rasa harunya. Sebagai seorang ayah yang mengawal tumbuh kembang Bella sejak kecil, matanya berkaca-kaca saat berbicara:

_"Alhamdulillah hari ini... Papa teringat kembali kisah kalian saat kuliah dulu. Jadi saat kuliah itu ada cerita beberapa tahun lalu tentang awal mula kedekatan kalian... Dan hari ini, Papa menyaksikan sendiri bagaimana Bella dan Fahdi mengikat janji untuk masa depan..."_

Di samping Bapak Rianto, sang ibu, Marlina Eliyanti, memandang putrinya dengan tatapan penuh keibuan. Sambil menggenggam jemari Bella, ia membisikkan narasi kalbunya yang penuh kehangatan:

_"Bella, putri sulung Mama, rasanya baru kemarin Mama menimangmu dan mengantarmu ke sekolah. Hari ini, di ujung tangga ini, Mama melihatmu telah tumbuh menjadi wanita dewasa yang siap menjadi seorang istri. Melihat ketulusan dan kesabaran Fahdi yang sudah Mama kenal sejak masa kuliah kalian, runtuh sudah kekhawatiran Mama. Perjalanan menjadi istri tidaklah selalu mudah, Nak, tetapi dengan pria sesabar Fahdi di sisimu, Mama ikhlas melepaskanmu. Jadilah pakaian yang meneduhkan bagi suamimu kelak."_

Dari sisi keluarga pria, H. dr. Asmin Lubis dan Hj. Arneny Abdullah, kedua orang tua Fahdi, menatap putra bungsu mereka dengan rasa bangga yang tak terkira. Sang ibu, Arneny, mewakili rasa syukur suaminya, memberikan petuah indah bagi menantu barunya:

_"Fahdi anak bungsu kebanggaan Papa dan Ibu. Perjalanan akademikmu telah membawamu melangkah jauh menuntut ilmu, tetapi hari ini, langkahmu menemukan pelabuhan terindahnya di hati Bella.

_"Kepada Bella, putriku yang kini menjelma menjadi permata baru di hati kami, terima kasih karena telah memilih dan menerima Fahdi dengan segala apa adanya. Mulai hari ini, engkau bukan lagi orang lain, melainkan putri kandung kami sendiri yang akan kami sayangi, kami jaga, dan kami dekap dalam setiap doa. Semoga Allah SWT senantiasa melapangkan jalan kalian berdua, menyatukan langkah kalian hingga hari pernikahan di bulan Oktober nanti. Kami titipkan Fahdi kepadamu, dan kami percayakan dirimu untuk dibimbing olehnya menuju keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah."_

Langkah Baru Menuju Masa Depan Gerbang Ikatan Abadi

Kebahagiaan yang utuh kian terpancar saat prosesi dilanjutkan dengan pemasangan cincin di jari manis kedua calon mempelai sebagai lambang ikatan yang suci, disusul dengan penyerahan seserahan secara simbolis dari keluarga pria kepada keluarga wanita sebagai tanda keseriusan dan ketulusan niat baik. Pembicaraan hangat seputar persiapan mahar dan kelancaran acara pernikahan suci yang direncanakan pada bulan Oktober pun berlangsung dengan penuh keakraban dan kekeluargaan.
Hari bersejarah yang penuh dengan untaian romansa ini ditutup dengan penuh kekhusyukan melalui doa bersama yang dipimpin oleh KH. Akhmad Khambali, SE., MM.. Semua kepala tertunduk, memohon kepada Sang Pemilik Hati agar seluruh langkah Bella dan Fahdi menuju pelaminan senantiasa dipenuhi kelancaran, keberkahan, dan cinta yang takkan pernah habis dimakan waktu.

Sesi foto bersama dan ramah tamah menjadi penutup yang manis, menandai awal dari menyatunya dua keluarga besar dalam jalinan kasih yang abadi.

Acara di hari penuh hikmat tersebut serasa sempurna dan mendapat berkah dan ridho dari Allah SWT dengan kehadiran sanak famili dan keluarga besar Bapak Rianto, SH.,MH dan Ibu Marlina Eliyanti, SE.

Kehadiran para tamu penting di acara ini diantaranya dua mantan Walikota Medan; Bapak Abdillah, Ak.,MBA dan Bapak Akhyar Nasution serta Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Bapak Akhmad Munir, Ketua PWI Sumatera Utara Bapak H. Farianda Putra Sinik Tanjung, SE dan Pemimpin Redaksi Waspada.id yang juga menjabat sebagai Manajer Umum Harian Waspada Bapak Hendra DS dan tokoh pers lainnya serta jajaran awak pers Sumut 24 Group juga menambah kebahagian keluarga besar Bapak Rianto (Anto Genk) sebagai salah satu tokoh pers yang diperhitungkan di Sumatera Utara.

Kemeriahan acara terasa sempurna dengan banyaknya kiriman papan bunga dari tokoh-tokoh publik, tokoh pers, pengusaha, politisi yang memberikan atensi penuh untuk acara yang penuh berkah ini.red/ag

KUASA HUKUM GURU HONOR NILAI PENGADILAN TIPIKOR MEDAN TAK BERWENANG MENGADILI PERKARA GURU HONOR

admin — Tue, 07 Jul 2026 19:15:00 +0700+0700

Medan - Persidangan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang menjerat tiga orang guru honor MAS Syarif Hidayah kembali digelar pada Selasa, 7 Juli 2026, di Pengadilan Negeri Medan, dengan agenda pembacaan Eksepsi.

Pengadilan Tipikor Medan dinilai tidak berwenangan mengadili perkara korupsi dana BOS yang dituduhkan kepada 3 guru honor.

"Kami menilai bahwa Pengadilan Tipikor Medan tidak memiliki kewenangan mengadili perkara klien kami, karena surat dakwaan JPU memperhitungkan kutipan uang ujian dan ekstrakurikuler dari siswa menjadi kerugian negara, padahal Pengadilan Tipikor adalah peradilan khusus memeriksa, mengadili dan memutus perkara korupsi, objeknya adalah uang negara bukan uang siswa. Itu juga mengakibatkan kerugian negara menjadi kabur, pada akhirnya surat dakwaan menjadi tidak cermat" kata Bambang Santoso, S.H., M.H., Kuasa Hukum 3 guru honor.

"Jika Pengadilan Tipikor Medan dipaksakan untuk mengadili perkara ini maka akan terjadi kekacauan penegakan hukum, sementara pengadilan berfungsi menegakan hukum". lanjut Bambang.

Disamping itu, perhitungan kerugian negara dalam surat dakwaan JPU masih memakai Kantor Akuntan Publik (KAP), sementara yang berwenang menghitung dan menetapkan kerugian keuangan negara Adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bukan KAP.

"Di dalam Eksepsi kami menilai KAP tidak berwenang menghitung dan menetapkan kerugian keuangan negara, karena penghitungannya harus dilakukan oleh lembaga yang berwenang dan memiliki keahlian. BPK lah memenuhi persyaratan itu, yakni memiliki keahlian dan diberikan kewenangan oleh UU No. 15/2006 tentang BPK". Tambah Bambang.
Penahanan terhadap Mesini selaku Pemilik Yayasan

Dalam wawancara setelah selesai membacakan eksepsi, PH Guru menyoroti tentang penahanan terhadap Mesini yang sampai saat ini tidak dilakukan oleh penyidik Cabang Kejaksaan Negeri Labuhan Deli, hal itu dinilai bahwa proses hukum tidak fair atau melanggar prinsip Equality before the law (persamaan di depan hukum).

"Bahwa setelah kami menelaah isi dakwaan, dinyatakan Dana BOS itu berada di tangan Mesini, dan Mesini menyuruh terdakwa untuk memanipulasi laporan pertanggungjawaban dana BOS, ini jelas dinyatakan di dalam surat dakwaan. Artinya Mesini selaku pemilik Yayasan diduga keras adalah actor intellectual korupsi dana BOS, dan adanya perintah dari Mesini untuk itu, tetapi mengapa Mesini tidak ditahan dan tidak diadili, inikan tidak adil, sementara 3 guru ini sudah ditahan selama 175 hari". Lanjutnya.

"Kami menilai penyidik Cabang Kejaksaan Negeri Labuhan Deli sebagai perwakilan negara tidak berdaya di hadapan Mesini. Kami merasa 3 guru honor ini menjadi tumbal, padahal tidak ada dinyatakan dalam surat dakwaan mereka yang mengelola dana BOS, dan tidak ada dinyatakan mereka menikmati uang hasil korupsi dan BOS". Ungkap Bambang.

Tiga guru ini bekerja berdasarkan perintah yayasan, tidak ada maksud jahat dalam diri mereka (mens rea), bahkan dinyatakan ada paksan dan ancaman, karena mereka tidak menikmati uang hasil korupsi dan tidak mengelola dana BOS.

"Ya, tiga guru ini hanya menjalankan tugas, tidak ada maksud jahat (mens rea) dalam diri mereka, kalau mereka menerima bagian dari uang hasil korupsi, kita setuju untuk dihukum, tetapi mereka sama sekali tidak menikmati, mereka hanya diperalat untuk memenuhi administrasi dana BOS agar bisa cair, setelah dicairkan uang tersebut dikuasai oleh Mesini di dalam rekening pribadinya, bahkan guru honor ini tidak terlibat dalam membelanjakan dan BOS tersebut". Tutup Bambang.

DPRD Sumut Kritik Harga Tiket PRSU, Dinilai Tak Ramah Kantong Rakyat

admin — Tue, 07 Jul 2026 17:48:00 +0700+0700

Medan -Anggota Komisi E DPRD Sumatera Utara, Hendra Cipta, meminta pihak penyelenggara Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) meninjau kembali kebijakan harga tiket masuk yang dinilai masih terlalu tinggi bagi masyarakat.

Diketahui, harga tiket masuk PRSU tahun ini dipatok sebesar Rp50.000 pada hari biasa dan Rp75.000 pada akhir pekan. Menurut Hendra, kebijakan tersebut berpotensi mengurangi minat masyarakat untuk berkunjung, sehingga tujuan utama penyelenggaraan PRSU sebagai ajang promosi pembangunan dan potensi daerah dikhawatirkan tidak tercapai secara maksimal.

Hendra mengatakan, sejak awal PRSU hadir sebagai pesta rakyat yang menjadi wadah untuk memperkenalkan berbagai potensi Sumatera Utara, mulai dari pembangunan, sektor industri, UMKM, kebudayaan hingga pariwisata. Karena itu, akses masyarakat untuk datang seharusnya dibuat semudah mungkin, termasuk melalui harga tiket yang terjangkau.

"Sebenarnya kita berharap target PRSU ini adalah menjadi pesta rakyat, meningkatkan antusiasme masyarakat untuk melihat potensi pembangunan di seluruh kabupaten dan kota, pembangunan industri, sektor swasta, serta berbagai potensi yang ada di Sumatera Utara. Karena itu, jangan sampai masyarakat justru terbebani dengan harga tiket yang tidak terjangkau. Ini harus menjadi bahan pertimbangan bagi penyelenggara PRSU," kata Hendra saat memberikan keterangan, Selasa (7/6/2026).

Ia menegaskan, PRSU bukan sekadar tempat hiburan, melainkan etalase pembangunan Sumatera Utara yang menampilkan kekayaan budaya, potensi ekonomi, hingga capaian pembangunan daerah. Oleh sebab itu, semakin banyak masyarakat yang hadir, maka semakin besar pula manfaat yang diperoleh dari penyelenggaraan ajang tahunan tersebut.

Menurutnya, harga tiket yang terlalu tinggi justru dapat menghambat target jumlah pengunjung yang telah ditetapkan penyelenggara.

"Kalau terlalu mahal, saya khawatir target pengunjung yang ingin dicapai tidak akan terpenuhi. PRSU ini kan ingin menarik ratusan ribu masyarakat untuk datang. Kalau masyarakat merasa keberatan, tentu itu akan memengaruhi jumlah pengunjung. Kalau masih memungkinkan, sebaiknya tarif tiket ini dipertimbangkan kembali," ujarnya.

Hendra juga menyoroti kondisi ekonomi masyarakat yang masih membutuhkan perhatian. Ia menilai besaran tiket sebesar Rp35.000 hingga Rp75.000 akan terasa berat, terutama bagi keluarga yang datang bersama anak-anak.

Menurutnya, mayoritas pengunjung PRSU tidak datang seorang diri, melainkan bersama anggota keluarga. Akibatnya, biaya yang harus dikeluarkan hanya untuk tiket masuk sudah cukup besar sebelum menikmati berbagai wahana maupun membeli produk yang dijual di dalam area PRSU.

"Kalau Rp50 ribu sampai Rp75 ribu, menurut saya masih terlalu tinggi. Rata-rata masyarakat datang ke PRSU membawa keluarga. Ada yang datang berlima, bahkan bisa sampai sepuluh orang. Itu tentu menjadi beban tersendiri bagi masyarakat. Jarang ada yang datang sendirian, biasanya bersama istri, anak-anak, atau keluarga besar. Karena itu, kami berharap harga tiket bisa lebih terjangkau," katanya.

Sebagai anggota DPRD Sumut, Hendra memastikan pihaknya akan mendorong agar penyelenggara melakukan evaluasi terhadap kebijakan tarif tiket tersebut. Menurutnya, DPRD berharap pengelola PRSU bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dapat mempertimbangkan kembali besaran harga tiket demi meningkatkan partisipasi masyarakat.

"Yang pasti kami meminta agar harga tiket masuk disesuaikan dengan kemampuan masyarakat. Harapan kita, semakin banyak masyarakat yang hadir ke PRSU sehingga seluruh potensi yang ditampilkan di arena PRSU dapat dinikmati secara maksimal. Karena itu, kami meminta agar tarif masuk bisa ditinjau ulang menjadi lebih terjangkau bagi masyarakat," tegasnya.

Hendra berharap masukan tersebut dapat menjadi perhatian bagi pihak pengelola. Ia menilai keberhasilan PRSU tidak hanya diukur dari besarnya pendapatan tiket, tetapi juga dari tingginya partisipasi masyarakat dalam menyaksikan potensi pembangunan, budaya, ekonomi kreatif, serta produk unggulan dari seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Utara.

JMSI Sumut Matangkan Persiapan Rakerda, Family Gathering dan Pelantikan JMSI Sergai/Tebingtinggi*

admin — Tue, 07 Jul 2026 16:47:00 +0700+0700

MEDAN | Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Sumatera Utara menggelar rapat persiapan menjelang pelaksanaan Rapat Kerja Daerah (Rakerda), Family Gathering, serta Pelantikan Pengurus JMSI Sergai/Tebingtinggi. Rapat berlangsung di RR Coffee, Rumah Makan Uni Una, Jalan DI Panjaitan, Medan, Selasa (7/7/2026).

Rapat dipimpin Ketua JMSI Sumut, Rianto, SH., MH atau yang akrab disapa Anto Genk, didampingi Sekretaris Zulham Efendi, SH, Wakil Ketua Sofyan Akbar, Wakil Sekretaris Nisa Lubis, serta dihadiri sejumlah pengurus JMSI Sumut, di antaranya Bekti, Bambang, Paunk, Dame, Doni, Ariswan, Eli Marlina, Syafaruddin Sikumbang, Syahdan, dan pengurus lainnya.

Agenda rapat difokuskan pada evaluasi kesiapan panitia sekaligus pemantapan teknis pelaksanaan kegiatan yang akan digelar pada Sabtu, 18 Juli 2026, di objek wisata Pantai Romantis, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai.

Kegiatan tersebut akan menggabungkan tiga agenda penting, yakni Pelantikan Pengurus JMSI Sergai/Tebingtinggi, Rapat Kerja Daerah (Rakerda) JMSI Sumut, serta Family Gathering yang diharapkan mampu mempererat soliditas organisasi.

Dalam arahannya, Ketua JMSI Sumut, Rianto (Anto Genk), menegaskan bahwa Rakerda tahun ini bukan sekadar agenda rutin organisasi, tetapi menjadi momentum memperkuat konsolidasi dan meningkatkan profesionalisme seluruh jajaran pengurus.

"Rakerda harus menghasilkan program kerja yang realistis, terukur, dan mampu menjawab tantangan industri media digital saat ini. Kita ingin JMSI Sumut semakin solid, profesional, dan mampu membangun kolaborasi yang lebih luas dengan pemerintah, dunia usaha, maupun masyarakat," ujar Anto Genk.

Ia juga mengajak seluruh pengurus provinsi maupun daerah untuk menunjukkan komitmen dan tanggung jawab dalam menyukseskan seluruh rangkaian kegiatan.

"Keberhasilan acara ini adalah keberhasilan kita bersama. Karena itu, saya berharap seluruh pengurus aktif mengambil peran sesuai bidang masing-masing agar pelaksanaan berjalan maksimal," tambahnya.

Sementara itu, Sekretaris JMSI Sumut, Zulham Efendi, SH, mengatakan seluruh perangkat kepanitiaan terus bekerja memastikan setiap tahapan persiapan berjalan sesuai jadwal.

"Koordinasi terus kami lakukan agar seluruh kebutuhan teknis, administrasi, hingga pelaksanaan acara benar-benar matang. Kami juga terus menjalin komunikasi dengan panitia daerah sehingga seluruh rangkaian kegiatan dapat berlangsung tertib, lancar, dan sukses," kata Zulham.

Menurutnya, tema 'Kolaborasi JMSI dengan Dunia Usaha' dipilih sebagai bentuk komitmen organisasi dalam membangun kemitraan strategis yang saling menguntungkan tanpa mengurangi independensi media.

Berdasarkan notulen rapat yang disampaikan Wakil Sekretaris JMSI Sumut, Nisa Lubis, terdapat beberapa poin penting yang menjadi keputusan bersama, antara lain:

* Menetapkan tema kegiatan "Kolaborasi JMSI dengan Dunia Usaha" sebagai fokus utama pembahasan dalam Rakerda.
* Melakukan pematangan data dan keanggotaan JMSI Sumut serta seluruh kepengurusan kabupaten dan kota.
* Meningkatkan kedisiplinan, komitmen, serta keseriusan seluruh pengurus JMSI tingkat provinsi maupun daerah dalam menjalankan roda organisasi.
* Mengoptimalkan koordinasi seluruh seksi kepanitiaan agar seluruh rangkaian kegiatan berjalan sesuai jadwal.
* Setiap pengurus JMSI Sumut maupun daerah diwajibkan berpartisipasi dalam penyediaan hadiah lucky draw sebagai bentuk kebersamaan dan apresiasi kepada peserta Family Gathering.

Adapun susunan kegiatan yang telah disepakati meliputi:

* 09.00–12.00 WIB: Pelantikan Pengurus JMSI Sergai/Tebingtinggi.
* 13.30–15.00 WIB: Rapat Kerja Daerah (Rakerda) JMSI Sumut.
* 15.00–17.30 WIB: Family Gathering.

Melalui kegiatan ini, JMSI Sumatera Utara berharap lahir berbagai program kerja yang mampu memperkuat organisasi, meningkatkan kualitas perusahaan media siber anggota, serta memperluas sinergi dengan pemerintah, dunia usaha, dan berbagai pemangku kepentingan dalam mendukung pembangunan daerah.

Rakerda yang dirangkai dengan pelantikan kepengurusan baru dan Family Gathering juga diharapkan menjadi ajang mempererat silaturahmi, memperkuat kekompakan antaranggota, serta membangun semangat kolaborasi menuju JMSI Sumatera Utara yang semakin maju, profesional, dan berdaya saing.*(SS68)*

LAPK Desak Evaluasi PRSU, Harga Tiket Dinilai Menggerus Semangat Pesta Rakyat

admin — Tue, 07 Jul 2026 13:18:00 +0700+0700

MEDAN — Lembaga Advokasi dan Perlindungan Konsumen (LAPK) meminta penyelenggara Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan PRSU ke-50. Salah satu sorotan utama adalah kebijakan harga tiket masuk yang dinilai semakin membatasi akses masyarakat untuk menikmati ajang yang selama ini dikenal sebagai pesta rakyat.

Sekretaris LAPK, Muhammad Zein Azhary Wajdi Lubis, menegaskan sejak pertama kali digelar PRSU bukan hanya menjadi arena hiburan, melainkan juga etalase pembangunan daerah, promosi potensi Sumatera Utara, sekaligus wadah bagi pemerintah, pelaku usaha, UMKM, dan masyarakat untuk bertemu dalam satu ruang.

"Filosofi itu jangan sampai hilang. Modernisasi penyelenggaraan memang penting, tetapi jangan menggeser semangat kerakyatan yang selama ini menjadi identitas PRSU," ujarnya kepada wartawan di Medan, Selasa (7/7/2026).

Menurut Zein tingginya harga tiket masuk bukan semata persoalan nominal, melainkan menyangkut keterjangkauan masyarakat. Jika masyarakat enggan datang karena biaya yang dianggap mahal, maka dampaknya tidak hanya dirasakan penyelenggara, tetapi juga pelaku UMKM, pedagang, peserta pameran, hingga pelaku ekonomi kreatif yang menggantungkan pendapatan dari ramainya pengunjung.

"Semakin banyak masyarakat yang hadir, semakin besar pula transaksi ekonomi yang tercipta. Karena itu, harga tiket seharusnya menjadi instrumen untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, bukan sekadar mengejar penerimaan," katanya.

Adapun Harga Tiket Masuk (HTM) ke PRSU tahun ini, untuk satu orang pengunjung Rp35 ribu di hari biasa, dan Rp75 ribu saat weekend (Sabtu dan Minggu).

Selain persoalan tiket, LAPK juga menilai PRSU membutuhkan terobosan agar mampu kembali menjadi magnet masyarakat di tengah semakin banyaknya pilihan hiburan saat ini.

Zein menyebut penyelenggara perlu menghadirkan konsep yang lebih inovatif melalui pemanfaatan teknologi digital, pameran yang interaktif, promosi produk unggulan daerah yang lebih menarik, serta memperluas ruang bagi UMKM, komunitas, dan pelaku ekonomi kreatif.

"Masyarakat akan datang jika PRSU mampu menawarkan pengalaman yang berbeda, nyaman, dan selalu menghadirkan sesuatu yang baru setiap tahun," ucapnya.

LAPK juga menilai PRSU dapat belajar dari keberhasilan Jakarta Fair yang mampu bertahan sebagai salah satu pameran terbesar di Indonesia. Keberhasilan tersebut, menurutnya, tidak hanya ditopang kemegahan acara, tetapi juga tata kelola yang baik, inovasi berkelanjutan, serta kemampuan menghadirkan jutaan pengunjung setiap tahun.

Karena itu, LAPK mendorong panitia PRSU bersama Pemprov Sumut melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh aspek penyelenggaraan, mulai dari kebijakan harga tiket, kualitas acara, inovasi, hingga kenyamanan pengunjung.

"Momentum penyelenggaraan PRSU ke-50 seharusnya menjadi titik balik untuk mengembalikan PRSU sebagai kebanggaan masyarakat sekaligus motor penggerak ekonomi rakyat," tegas Zein.

Ia menambahkan, ukuran keberhasilan PRSU tidak semata dilihat dari megahnya panggung hiburan maupun besarnya pendapatan tiket, tetapi dari sejauh mana masyarakat dapat menikmati manfaat penyelenggaraan tersebut.

"PRSU lahir sebagai pesta rakyat. Jangan sampai ada keluarga yang hanya mampu menyaksikan kemeriahan dari luar pagar karena harga tiket menjadi penghalang. Sudah saatnya PRSU kembali kepada jati dirinya sebagai pesta rakyat yang benar-benar menjadi milik seluruh masyarakat Sumatera Utara," pungkasnya.***

Kembalikan MBG ke Gerakan Koperasi Merah Putih

admin — Tue, 07 Jul 2026 10:48:00 +0700+0700

Oleh: Abdullah Rasyid
Mahasiswa Doktoral Ilmu Pemerintahan IPDN dan Pendiri GREAT Institute

Senin kemarin, saya berdiskusi dengan seorang teman yang pernah menjadi Ketua Umum Koperasi Kesejahteraan Mahasiswa ITB dan juga Pengurus INKUD. Percakapan itu berangkat dari satu pertanyaan sederhana, tetapi sangat mendasar: bagaimana membangkitkan kembali gerakan koperasi di tengah ekonomi nasional yang makin dikendalikan oleh rantai pasok besar, korporasi besar, dan logika proyek?

Pertanyaan itu menjadi semakin relevan menjelang Hari Koperasi Nasional ke-79 pada 12 Juli 2026. GREAT Institute merancang seminar nasional bertema "Reaktualisasi Pasal 33 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Membangun Koperasi sebagai Pilar Kedaulatan dan Kemandirian Ekonomi Nasional." Tema ini bukan sekadar bahan diskusi akademik. Ia menyentuh persoalan paling mendasar dalam politik ekonomi Indonesia: apakah koperasi masih sungguh-sungguh diperlakukan sebagai sokoguru ekonomi nasional, atau hanya menjadi ornamen dalam pidato kenegaraan?

Pertanyaan itu harus diuji dalam kebijakan konkret. Salah satu medan ujinya adalah Program Makan Bergizi Gratis atau MBG.

MBG bukan program kecil. Badan Gizi Nasional menyebut alokasi APBN 2026 yang dikelolanya mencapai Rp268 triliun. Sebesar 93 persen dari anggaran itu diarahkan untuk bantuan pemerintah dalam Program MBG. Dari komponen bantuan sekitar Rp249 triliun, 70 persen dialokasikan untuk bahan baku, 20 persen untuk operasional, dan 10 persen untuk insentif mitra. Target penerimanya 82,9 juta orang, dengan proyeksi sekitar 21 miliar porsi sepanjang 2026.

Angka itu menunjukkan satu hal: MBG bukan sekadar program makan. Ia adalah instrumen belanja negara raksasa yang dapat membentuk ulang rantai pasok pangan nasional. Pertanyaannya, rantai pasok seperti apa yang hendak dibangun?

Indonesia memang membutuhkan MBG. Survei Status Gizi Indonesia 2024 mencatat prevalensi stunting nasional masih 19,8 persen, setara sekitar 4,48 juta balita. Angka ini turun dari 21,5 persen pada 2023, tetapi tetap menunjukkan bahwa gizi masih menjadi pekerjaan besar pembangunan manusia Indonesia.

Namun, justru karena penting, MBG tidak boleh direduksi menjadi urusan nasi kotak, lauk, susu, buah, dapur produksi, dan distribusi ke sekolah. Pertanyaan yang lebih menentukan adalah: siapa yang menanam berasnya, siapa yang memasok sayurnya, siapa yang memelihara ayamnya, siapa yang menangkap ikannya, siapa yang memasak, siapa yang mengantar, dan siapa yang menikmati nilai tambahnya?

Jika jawabannya adalah segelintir vendor besar yang jauh dari desa, MBG telah kehilangan roh ekonomi kerakyatan sejak awal. Anak-anak memang makan, tetapi petani tetap menjual murah. Nelayan tetap tidak memiliki kepastian serapan. Peternak rakyat tetap kalah oleh pemain besar. UMKM pangan hanya menjadi pelengkap. Koperasi tetap menjadi penonton.

Itu bukan ekonomi kerakyatan. Itu hanya konsumsi publik yang dibungkus belanja negara.

Bahaya terbesar MBG bukan hanya menu yang salah atau distribusi yang terlambat. Bahaya terbesarnya adalah lahirnya oligarki baru dalam bisnis pangan sosial. Ketika program makan bergizi dikerjakan semata dengan logika proyek besar, yang tumbuh bukan gerakan rakyat, melainkan industri katering politik. Rantai pasok menjadi tertutup. Harga sulit diawasi. Pemasok lokal tersisih. Desa hanya menjadi lokasi penerima manfaat, bukan pusat produksi dan nilai tambah.

Karena itu, MBG harus dikembalikan ke Gerakan Koperasi Merah Putih. Instrumen paling relevan adalah Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih atau KDKMP.

Pemerintah sebenarnya telah memiliki modal kelembagaan. Presiden Prabowo Subianto telah meluncurkan kelembagaan 80.081 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Pemerintah juga menyiapkan koperasi ini dengan infrastruktur pendukung seperti gudang, cold storage, gerai sembako, apotek, kendaraan logistik, hingga akses pembiayaan mikro. Di atas kertas, ini bukan program kecil. Ini bisa menjadi infrastruktur ekonomi rakyat.

Tetapi koperasi tidak boleh berhenti sebagai papan nama. KDKMP harus menjadi simpul ekonomi yang menghubungkan petani, nelayan, peternak, UMKM pangan, dapur komunitas, sekolah, pesantren, pemerintah daerah, dan negara.

Melalui KDKMP, MBG dapat menjadi mesin ekonomi desa. Petani lokal memasok beras, sayur, buah, jagung, dan umbi. Peternak rakyat memasok telur, ayam, daging, dan susu. Nelayan memasok ikan dan protein laut. UMKM pangan serta dapur komunitas mengolah bahan menjadi makanan bergizi. KDKMP menjadi agregator: mencatat pemasok, mengatur volume, menjaga mutu, menata harga, memastikan distribusi, dan mempertanggungjawabkan anggaran.

Model ini mengubah MBG dari sekadar program belanja menjadi program pembentukan pasar rakyat. Negara tidak hanya membeli makanan, tetapi menciptakan permintaan stabil bagi produsen kecil. Petani tidak lagi sepenuhnya tunduk kepada tengkulak. Nelayan memiliki kepastian pembeli. Peternak memperoleh permintaan rutin. UMKM naik kelas. Desa menikmati perputaran uang.

Inilah reaktualisasi Pasal 33 UUD 1945 yang sesungguhnya. Bukan pidato tentang sokoguru ekonomi. Bukan seremoni Hari Koperasi. Reaktualisasi Pasal 33 berarti memasukkan koperasi ke jantung desain kebijakan negara.

Indonesia sebenarnya memiliki basis koperasi yang besar. Data BPS yang dirujuk Databoks mencatat jumlah koperasi aktif pada 2025 mencapai 222.462 unit, naik 69 persen dibanding 2024. Modal kelembagaan ini tidak boleh dibiarkan berjalan sendiri. Ia harus disambungkan dengan agenda pangan, gizi, pendidikan, dan pembangunan desa.

Namun, mengembalikan MBG ke koperasi tidak boleh berarti menurunkan standar. Koperasi rakyat bukan alasan untuk bekerja asal-asalan. Justru KDKMP harus dipaksa naik kelas: modern, profesional, digital, transparan, dan dapat diaudit.

Standar gizi harus ketat. Keamanan pangan harus dijaga. Kebersihan dapur harus diperiksa. Kualitas bahan harus terukur. Harga harus terbuka. Daftar pemasok harus jelas. Volume produksi harus tercatat. Menu harus dapat diverifikasi. Pembayaran harus masuk sistem. Setiap rupiah harus bisa ditelusuri.

Jangan sampai atas nama ekonomi rakyat, MBG berubah menjadi bancakan lokal. Jangan sampai koperasi hanya menjadi stempel untuk menutupi rente baru di daerah. Koperasi Merah Putih harus menjadi alat demokrasi ekonomi, bukan kendaraan pemburu proyek.

Pemerintah pusat perlu menetapkan standar nasional: gizi, keamanan pangan, tata kelola anggaran, audit digital, harga acuan, sistem pembayaran, dan pengawasan. Namun, pusat tidak boleh memaksakan pola seragam yang buta terhadap keragaman daerah.

Pemerintah daerah harus memetakan potensi pangan lokal. Daerah pesisir memiliki ikan. Daerah pertanian memiliki beras, jagung, sayur, buah, dan umbi. Sentra peternakan memiliki telur, ayam, daging, dan susu. Menu boleh mengikuti standar gizi nasional, tetapi bahan pangan harus bertumpu pada potensi lokal.

Dengan begitu, MBG tidak hanya mengisi perut anak-anak, tetapi juga menyusun ulang ekonomi pangan daerah. Program ini dapat memperpendek rantai pasok, memperbaiki harga di tingkat produsen, menekan dominasi perantara, dan memperkuat kemandirian pangan lokal.

MBG memberi kesempatan besar kepada negara untuk membuktikan keberpihakannya. Apakah APBN akan berputar di desa atau terkonsentrasi di tangan pemain besar? Apakah koperasi benar-benar diberi tempat atau hanya disebut dalam pidato?

Karena itu, kembalikan MBG ke Gerakan Koperasi Merah Putih. Jangan biarkan program mulia ini menjadi proyek logistik makanan. MBG harus menyehatkan anak-anak. Tetapi lebih dari itu, MBG harus menyehatkan cara negara membangun ekonomi: adil, transparan, gotong royong, dan berdaulat.

Sebab sepiring makanan untuk anak Indonesia akan jauh lebih bermakna jika di dalamnya ada keringat petani, hasil laut nelayan, kerja peternak, kreativitas UMKM, tata kelola koperasi, dan keberpihakan negara kepada rakyatnya sendiri.

Taekwondo Sumut Kembali Kirim Atlit ke PBTI Series V di Lampung

admin — Tue, 07 Jul 2026 09:53:00 +0700+0700

Medan-Untuk mengejar wild card kejuaraan Indonesia Open yang akan digelar di Jakarta, tim Taekwondo Sumut konsisten mengirimkan atlit untuk mengikuti kejuaraan PBTI series V ke Lampung pada tanggal 10-12 Juli 2026 mendatang.
Saat melepas tim Sumut yang dipimpin oleh pelatih Arya Putra dan Richi Yanendo, Senin (6/7) pukul 13.00 wib, di kantor DPRD Deli Serdang, ketua Pengprov TI Sumut, H. Hamdani Syahputra meminta atlit yang berlaga nantinya agar bermain maksimal dan all out.
"Jadi empat atlit yang kita turunkan harus membawa medali emas semuanya. Walaupun kita membutuhkan 2 emas lagi bukan berarti para atlit malah menurunkan performannya,"ungkap wakil ketua DPRD Deli Serdang ini didampingi wakil ketua I Master Rezeki, Binpres Raja Hutahean dan wakil Binpres Fakaruddin.
Sedangkan Sekretaris Pengprov TI Sumut menjelaskan pihaknya kali ini menurunkan
Ryan Adriansyah Brema Damanik Under 58 kg Putra, lalu Anggi Syahputra Sceeven Sitorus Pane di Under 63 Kg Putra, kemudian Marcia Tiurma Bertha Hutapea Under 62 kg Putri dan
Syaida Sari Over 73 kg Putri."Keempat atlit merupakan pemain terbaik dari Sumut sehingga harapan besar mereka bisa membawa medali emas kembali pulang,"paparnya.
Sementara ketua Pengkot TI Medan Riza Budiwan SH didampingi wakil ketua Mawardi SE, agar semua atlit bisa bermain baik tanpa beban. "Sehingga bisa menghasilkan hasil yang terbaik dengan membawa medali emas. Terutama untuk atlit-atlit dari Medan yaitu Anggi dan Saidah yang sebelumnya juga telah memperoleh medali emas di event PBTI di Jawa Timur,"ungkap pria ini.
Diakhir pertemuan, ketua Pengprov TI Sumut dan ketua Pengkot TI Medan menjanjikan akan memberi bonus kepada atlit-atlit yang berhasil membawa medali emas nanti. "Semoga semuanya berhasil membawa medali emas saat bertanding nantinya,"paparnya menutup pertemuan tersebut disambut tepuk tangan dari seluruh peserta yang hadir. (Rel)

GREAT Insitute: Perubahan Pradigma Pembangunan Indonesia Diakui Dunia

admin — Tue, 07 Jul 2026 07:37:00 +0700+0700

JAKARTA — Perubahan paradigma pembangunan Indonesia di era pemerintahan Prabowo Subianto mendapat pengakuan positif dari masyarakat internasional. Hal ini dapat dilihat dari kunjungan Presiden Belarusia Aleksander Lukashenko, Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong, serta Perdana Menteri India Narendra Modi dalam waktu yang berdekatan.

Kunjungan Lukashenko dilakukan pada 2-4 Juli 2026, diikuti kunjungan Wong (6 Juli), dan kunjungan Modi (6-7 Juli).

"Pemimpin-pemimpin dunia dapat melihat dan mengapresiasi pendekatan baru yang digunakan pemerintahan Indonesia di era Prabowo Subianto. Orientasi pembangunan yang memberikan peran besar pada negara atau state-driven orientation ini bertujuan untuk memperkuat pondasi ekonomi dan politik Indonesia di panggung global. Tentu ini hal yang positif sehingga diapresiasi," ujar Direktur Geopolitik GREAT Institute, Dr. Teguh Santosa, Senin malam, 6 Juli 2026.

Terkait dengan kunjungan PM Wong dari Singapura, Teguh mengatakan, selama ini ada penilaian bahwa hubungan Indonesia dan Singapura mengikuti model ketergantungan center-periphery atau pusat-pinggiran. Dalam model ini, Indonesia menjadi "negara pinggiran" yang mensuplai nilai tambah ekonomi ke Singapura yang berperan "negara pusat".

Dia melanjutkan, dengan 26 perjanjian dan kesepakatan yang ditandatangani kedua negara dalam Leaders' Retreat di Istana Negara, terlihat bahwa Indonesia ingin agar kemitraan kedua negara didasarkan pada kesepatakan-kesepakatan yang berorientasi pada keuntungan bersama, atau win-win solution.

Ketika ditanya mengenai tantangan terbesar setelah perjanjian dan kesepakatan ditandatangani, Teguh mengatakan, tantangannya berada di pihak internal Indonesia.

Menurut Teguh, semua pembantu Presiden Prabowo, dari Menko, Menteri, hingga jajaran pelaksana di level bawah, perlu memastikan bahwa mereka bergerak seirama dengan visi besar yang telah dituangkan dalam kesepakatan-kesepakatan tersebut.

"Mereka harus bisa bergerak seirama dengan kebijakan besar Prabowo yang menjiwai kesepakatan-kesepakatan itu," ujar Teguh.

Dia mengatakan, detail teknis seringkali menjadi kendala di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan ketelitian dalam setiap tahap pelaksanaan agar kerja sama ini dapat berjalan efektif.

Indonesia seringkali terlihat tertinggal bukan karena kurangnya kemauan, melainkan karena tantangan dalam menjaga kedisiplinan implementasi di dalam negeri.

Dia juga menekankan bahwa kerjasama internasional bukanlah tentang menuntut negara lain memberikan manfaat terbesar kepada kita, melainkan tentang bagaimana kita memperjuangkan manfaat tersebut di meja perundingan dan mengeksekusinya dengan serius di tingkat operasional.

Ketika ditanya tentang respons great power seperti Amerika Serikat dan Tiongkok, Teguh menilai kedua negara itu sangat menyadari bahwa setiap negara memiliki kepentingan nasional yang harus diperjuangkan.

Teguh menutup dengan menekankan pentingnya posisi tawar Indonesia dalam kerjasama internasional.

"Kita tidak boleh berada di posisi pinggiran, namun harus terus memperjuangkan posisi yang lebih sentral dan menguntungkan," kata Teguh.

Dengan kesiapan internal yang matang dan konsistensi dalam implementasi, diharapkan kerjasama strategis Indonesia-Singapura, juga dengan negara lain, dapat membawa manfaat yang nyata bagi kesejahteraan bangsa. []

GEMA PENA : Kedepankan Fakta dan Regulasi, Jangan Hakimi Ditjen PAS Lewat Asumsi

admin — Mon, 06 Jul 2026 20:55:00 +0700+0700

Jakarta – Ketua Umum Gerakan Masyarakat Pemuda Nusantara (GEMA PENA), Julius Fadli, menyatakan dukungannya kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam menyikapi polemik terkait pengadaan gembok untuk lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan.

Menurut Julius Fadli, masyarakat perlu melihat persoalan tersebut secara menyeluruh dengan mengedepankan data, ketentuan hukum, dan penjelasan resmi dari instansi yang berwenang, bukan membangun kesimpulan berdasarkan perbandingan yang tidak sepadan.

Ia menegaskan bahwa sarana pengamanan yang digunakan di lingkungan pemasyarakatan merupakan peralatan khusus yang dirancang untuk mendukung sistem keamanan berisiko tinggi. Karena itu, spesifikasi teknis, kualitas material, dan standar keamanan yang diterapkan tentu berbeda dengan produk yang dipasarkan untuk kebutuhan umum.

"Kita tidak bisa menyamakan perangkat pengamanan di Lapas dan Rutan dengan produk komersial yang dijual di toko. Ada standar teknis, aspek keamanan, dan proses pengujian yang menjadi bagian penting sebelum barang tersebut digunakan," ujar Julius Fadli.

Ia juga menilai bahwa mekanisme pengadaan yang dilakukan melalui e-Purchasing Katalog Elektronik LKPP merupakan prosedur resmi pemerintah yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sistem tersebut dibangun untuk menjamin transparansi, efisiensi, akuntabilitas, serta persaingan usaha yang sehat dalam setiap proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Menurutnya, selama proses pengadaan dilaksanakan sesuai regulasi yang berlaku, maka setiap penilaian sebaiknya menunggu hasil pemeriksaan dari lembaga yang memiliki kewenangan melakukan audit dan pengawasan.

"Negara telah memiliki mekanisme pengawasan yang jelas. Apabila terdapat dugaan penyimpangan, tentu ada aparat pengawas internal maupun lembaga pemeriksa yang akan bekerja secara profesional. Karena itu, kita harus menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah dan tidak terburu-buru membentuk opini yang belum didukung oleh fakta hukum," tegasnya.

Julius Fadli juga mengapresiasi komitmen Ditjen PAS dalam memperkuat sistem keamanan pemasyarakatan sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas keamanan nasional. Menurutnya, penguatan sarana dan prasarana keamanan merupakan investasi penting untuk melindungi petugas, warga binaan, serta menciptakan rasa aman bagi masyarakat.

Di akhir pernyataannya, Ketua Umum Gerakan Masyarakat Pemuda Nusantara mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memberikan kepercayaan kepada Ditjen PAS agar dapat menjalankan tugasnya secara profesional. Ia berharap seluruh pihak mengedepankan sikap objektif, menghormati proses yang berlaku, serta bersama-sama mendukung terwujudnya sistem pemasyarakatan yang modern, transparan, berintegritas, dan berorientasi pada kepentingan bangsa.

Petugas Keamanan PTPN IV Regional 2 Terkena Anak Panah saat Gagalkan Pencurian TBS Kelapa Sawit di Kebun Adolina

admin — Mon, 06 Jul 2026 20:01:00 +0700+0700

Serdang Bedagai – Seorang petugas keamanan PTPN IV Regional 2 mengalami luka di bagian dada setelah diserang menggunakan anak panah saat berupaya menggagalkan aksi pencurian tandan buah segar atau TBS kelapa sawit di Areal Blok 17F Afdeling I Kebun Adolina, Sabtu, 27 Juni 2026, sekitar pukul 09.05 WIB.

Korban bernama Sindi Prayoga langsung dievakuasi untuk mendapatkan penanganan medis. Sementara itu, manajemen perusahaan telah melaporkan kejadian tersebut kepada aparat penegak hukum agar diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

Menurut Manajer Kebun dan PKS Adolina, Dennis Nichova, petugas keamanan bernama Sindi Prayoga saat itu tengah melaksanakan patroli rutin ketika menemukan pelepah kelapa sawit yang patah. Kondisi tersebut merupakan salah satu indikasi awal yang kerap dijumpai setelah terjadi aktivitas pemanenan ilegal. Korban kemudian melakukan penyisiran untuk memastikan kondisi di sekitar lokasi sebelum tiba-tiba mendapat serangan dari balik tanaman kelapa sawit.

"Secara tiba-tiba pelaku melepaskan empat anak panah ke arah petugas dan satu di antaranya mengenai dada sebelah kanan. Meski terluka, korban masih sempat melakukan pengejaran. Namun, pelaku berhasil melarikan diri menuju permukiman warga yang berbatasan langsung dengan areal kebun," ujar Dennis.

Selain melakukan penyerangan, kelompok yang diduga terlibat juga merusak sepeda motor milik petugas sebelum melarikan diri. Dalam kondisi terluka, korban segera menghubungi rekan-rekannya untuk meminta pertolongan. Personel pengamanan bersama tim pendukung kemudian tiba di lokasi dan mengevakuasi korban untuk mendapatkan penanganan medis.

Korban sempat mendapatkan perawatan awal sebelum dirujuk ke RS Grand Medistra sekitar pukul 11.00 WIB. Berdasarkan hasil pemeriksaan medis, korban kembali dirujuk ke RS Murni Teguh Medan pada malam harinya dan tiba sekitar pukul 23.30 WIB. Tim dokter kemudian melakukan tindakan operasi pada Minggu, 28 Juni 2026, sekitar pukul 01.20 WIB untuk penanganan lebih lanjut.

Manajemen PTPN IV Regional 2 telah melaporkan kejadian tersebut kepada aparat kepolisian. Seluruh barang bukti dan informasi pendukung yang diperoleh di lokasi kejadian turut diserahkan sebagai bagian dari proses penyelidikan guna mengungkap pihak-pihak yang bertanggung jawab atas penyerangan tersebut.

"Kami percaya aparat penegak hukum akan menangani perkara ini secara profesional sehingga memberikan rasa aman bagi seluruh pekerja maupun masyarakat," ujar Dennis.

Menurut Plh. Kepala Bagian Sekretariat dan Hukum PTPN IV Regional 2, Hwin Dwi Putera, insiden penyerangan tersebut tidak dapat dipisahkan dari tingginya tantangan pengamanan di Kebun Adolina. Unit usaha itu mengelola areal seluas 8.945 hektare, dengan 8.188,90 hektare di antaranya merupakan tanaman menghasilkan, serta berbatasan langsung dengan enam kecamatan dan 19 desa di Kabupaten Serdang Bedagai dan Kabupaten Deli Serdang.

"Luasnya areal perkebunan dan banyaknya akses yang berbatasan dengan permukiman menjadi tantangan tersendiri dalam pengamanan. Namun, ketika aksi pencurian sudah berkembang menjadi tindak kekerasan terhadap petugas, tentu persoalan ini memerlukan penegakan hukum yang tegas agar memberikan efek jera," kata Hwin.

Data PTPN IV Regional 2 menunjukkan bahwa tekanan terhadap operasional Kebun Adolina terus meningkat. Sepanjang 2025, kehilangan TBS mencapai 76.697 kilogram, dengan angka tertinggi terjadi pada Juni, yaitu 12.104 kilogram. Sementara itu, hingga Mei 2026, jumlah kehilangan TBS telah mencapai 65.031 kilogram. Jumlah tersebut terdiri atas 8.231 kilogram pada Januari, 9.619 kilogram pada Februari, 12.279 kilogram pada Maret, 17.258 kilogram pada April, dan 17.644 kilogram pada Mei.

Akumulasi kehilangan selama 17 bulan tersebut mencapai 141.728 kilogram atau rata-rata sekitar 8.336 kilogram setiap bulan. Menurut Hwin, angka tersebut memberikan tekanan terhadap produktivitas kebun dan berpotensi memengaruhi pencapaian target produksi apabila tidak segera ditekan melalui langkah pengamanan yang lebih efektif.

"Pencurian TBS bukan lagi sekadar persoalan kehilangan hasil panen. Dampaknya menyentuh aspek operasional, produktivitas perusahaan, hingga perlindungan aset negara. Karena itu, kami terus memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum agar setiap tindak pidana yang terjadi dapat ditangani secara profesional sesuai ketentuan yang berlaku," ujar Hwin.

Sementara itu, Region Head PTPN IV Regional 2, Budi Susanto, menyampaikan keprihatinan atas insiden yang menimpa petugas keamanan saat menjalankan tugasnya. Ia menegaskan bahwa keselamatan pekerja menjadi prioritas utama perusahaan. Setiap bentuk kekerasan terhadap personel yang sedang bertugas merupakan tindakan yang tidak dapat ditoleransi.

"Kami memastikan korban memperoleh penanganan medis terbaik dan perusahaan memberikan pendampingan selama proses pemulihan maupun proses hukum berlangsung. Kami juga terus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum agar pelaku dapat segera diproses sesuai ketentuan yang berlaku sehingga memberikan kepastian hukum sekaligus rasa aman bagi para pekerja," ujar Budi.

Budi menambahkan, PTPN IV Regional 2 akan terus memperkuat sistem pengamanan melalui peningkatan patroli, pemetaan wilayah rawan, optimalisasi koordinasi dengan aparat keamanan, serta penguatan kolaborasi dengan masyarakat di sekitar perkebunan. Menurutnya, terciptanya keamanan di kawasan perkebunan menjadi kepentingan bersama agar kegiatan operasional perusahaan dapat berjalan dengan baik sekaligus memberikan kontribusi berkelanjutan bagi negara dan masyarakat.

"Kami berharap seluruh elemen dapat bersama-sama menjaga keamanan kawasan perkebunan. Lingkungan yang kondusif akan melindungi para pekerja dalam menjalankan tugasnya, menjaga keberlangsungan produksi, serta memastikan aset negara tetap terlindungi," tutup Budi.rel

BATALYON PARAKO 463 PASGAT SUKSES MENGGELAR LIGA TOPSKOR ZONA MEDAN DAN ZONA SIMALUNGUN SEASON 2026

admin — Mon, 06 Jul 2026 16:55:00 +0700+0700

Medan - Komandan Batalyon Parako 463 Pasgat, Letkol Pas Jhon Herriansyah Siregar, sukses menggelar Liga TopSkor Zona Medan dan Zona Simalungun Season 2026 yang memperebutkan Piala Danyon Parako 463 Pasgat Tahun 2026. Kompetisi ini berlangsung sejak 21 Desember 2025 hingga 05 Juli 2026 di Lapangan Batalyon Parako 463 Pasgat, Kelurahan Sarirejo, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, Minggu (05/07/2026).

Kompetisi yang mempertandingkan kategori usia U-10, U-12, U-14, dan U-16 ini menjadi wadah pembinaan sekaligus pengembangan bakat bagi pesepak bola usia muda. Selama 6 bulan 14 hari penyelenggaraan, ratusan pertandingan berlangsung dengan menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas, disiplin, kerja sama, serta semangat kompetisi yang sehat.

Liga TopSkor Zona Medan dan Zona Simalungun tidak hanya menjadi ajang untuk meraih prestasi, tetapi juga berperan penting dalam membentuk karakter, mental juara, dan kualitas para atlet muda sebagai generasi penerus sepak bola Indonesia.

Sebagai penutup rangkaian kompetisi, diselenggarakan Awarding Ceremony sebagai bentuk apresiasi kepada para juara, pemain terbaik, pelatih, official, dan seluruh peserta yang telah menunjukkan dedikasi, kerja keras, serta semangat juang yang tinggi sepanjang kompetisi berlangsung.

Pada kesempatan tersebut, Komandan Batalyon Parako 463 Pasgat, Letkol Pas Jhon Herriansyah Siregar, menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada CEO Liga TopSkor, Bapak Yusuf Kurniawan, beserta seluruh panitia, perangkat pertandingan, sponsor, orang tua, pelatih, official, dan seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam menyukseskan penyelenggaraan Liga TopSkor Zona Medan dan Zona Simalungun Season 2026.

Beliau berharap kompetisi ini dapat terus menjadi wadah pembinaan sepak bola usia muda yang berkelanjutan sehingga mampu melahirkan bibit-bibit atlet berbakat yang kelak mengharumkan nama Sumatera Utara dan Indonesia di tingkat nasional maupun internasional.rel

SOKSI Padangsidimpuan Perkuat Sinergi dengan Kejari, Bahas Advokasi Hukum & Perlindungan Hak Masyarakat

admin — Mon, 06 Jul 2026 16:40:00 +0700+0700

PADANGSIDIMPUAN – Ketua Depicab SOKSI Kota Padangsidimpuan, Mitrawan Fauzi, S.Si., melaksanakan audiensi dan diskusi advokasi hukum dengan Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan yang diterima langsung oleh Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus), Zulhelmi Sinaga, S.H., M.H.

Pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana penuh keakraban dan menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara organisasi kemasyarakatan dengan aparat penegak hukum dalam membangun kesadaran hukum di tengah masyarakat. Dalam diskusi itu, kedua belah pihak membahas berbagai persoalan hukum yang kerap muncul di wilayah Kota Padangsidimpuan, sekaligus mendorong terciptanya penyelesaian yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Ketua Depicab SOKSI Kota Padangsidimpuan, Mitrawan Fauzi, menyampaikan bahwa audiensi tersebut merupakan bagian dari upaya mempererat silaturahmi sekaligus memperluas wawasan dan pemahaman hukum bagi jajaran organisasi. Menurutnya, komunikasi yang baik dengan institusi penegak hukum sangat penting agar SOKSI dapat menjalankan peran sosialnya secara tepat dan memberikan edukasi hukum kepada masyarakat.

Sementara itu, Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan, Zulhelmi Sinaga, memberikan sejumlah masukan agar kehadiran SOKSI semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Ia berharap organisasi tersebut dapat terus memperjuangkan berbagai kepentingan rakyat, termasuk memberikan perhatian terhadap persoalan sengketa lahan ulayat yang masih menjadi isu penting di sejumlah daerah.

Selain itu, Zulhelmi Sinaga juga berpesan agar SOKSI terus hadir di tengah masyarakat melalui program-program nyata yang memberikan manfaat langsung. Menurutnya, organisasi kemasyarakatan memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah dan aparat penegak hukum dalam meningkatkan kesadaran hukum serta memperkuat keadilan sosial.

Keberadaan program bantuan hukum SOKSI kepada masyarakat juga dinilai menjadi salah satu kekuatan organisasi dalam memberikan pendampingan kepada warga yang membutuhkan. Program tersebut saat ini berada di bawah koordinasi Mangihut Sinaga, Anggota Komisi III DPR RI, yang membidangi urusan hukum, hak asasi manusia, dan keamanan.

Semangat pengabdian tersebut diharapkan tetap sejalan dengan nilai-nilai perjuangan para pendiri SOKSI yang sejak awal menempatkan organisasi sebagai wadah perjuangan kebangsaan, pembelaan terhadap ideologi negara, serta pemberdayaan masyarakat melalui pendampingan dan advokasi hukum sesuai dengan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Aksi di Polda Sumut dan Bea Cukai, AMPERAKSU Minta Aktor Utama Peredaran Rokok HELIUM Diungkap

admin — Mon, 06 Jul 2026 15:50:00 +0700+0700

Medan – Aliansi Mahasiswa Pembela Rakyat Kecil Sumatera Utara (AMPERAKSU) mendesak Polda Sumatera Utara bersama Bea Cukai Medan mengusut tuntas dugaan jaringan peredaran rokok ilegal merek HELIUM yang diduga telah merugikan negara hingga miliaran rupiah akibat tidak dibayarkannya cukai.

Desakan tersebut disampaikan melalui aksi unjuk rasa dan penyampaian pernyataan sikap di depan Mapolda Sumatera Utara dan Kantor Bea Cukai Medan, Senin (6/7).

Koordinator Aksi AMPERAKSU, Rian Lubis, didampingi Koordinator Lapangan Muhammad Ridho, mengatakan pihaknya telah melakukan investigasi lapangan dan memperoleh informasi mengenai dugaan adanya gudang penyimpanan rokok ilegal merek HELIUM di sejumlah lokasi di Sumatera Utara. Menurutnya, aparat penegak hukum harus segera mengusut aktor utama, jaringan distribusi, hingga pihak-pihak yang diduga menjadi pelindung peredaran rokok ilegal tersebut.

"Peredaran rokok ilegal bukan hanya merugikan penerimaan negara dari sektor cukai, tetapi juga mencederai penegakan hukum. Kami meminta aparat bertindak tegas dan transparan agar tidak ada kesan pembiaran terhadap praktik ilegal ini," kata Rian.

Rian menilai, di tengah kondisi ekonomi nasional yang masih menghadapi berbagai tantangan, penerimaan negara dari sektor cukai seharusnya menjadi perhatian serius. Karena itu, ia mempertanyakan dugaan pembiaran terhadap peredaran rokok ilegal, khususnya merek HELIUM.

"Saat kondisi keuangan negara sedang membutuhkan optimalisasi penerimaan, kami menduga masih terjadi pembiaran terhadap peredaran rokok ilegal, khususnya merek HELIUM. Jika dugaan ini benar, tentu sangat merugikan negara. Kami meminta Bea Cukai Medan dan Polda Sumut segera membuktikan komitmennya dengan melakukan penindakan secara terbuka dan tegas," ujarnya.

Dalam aksi tersebut, AMPERAKSU juga menyoroti sikap seorang oknum pegawai Bea Cukai Medan yang menurut mereka bertugas di bidang pemeriksaan dan penyidikan. Rian mengaku kecewa karena aspirasi masyarakat yang bertujuan membantu menyelamatkan penerimaan negara justru diduga dianggap sebagai "pengganggu".

"Sangat kami sayangkan apabila masyarakat yang menyampaikan informasi demi menyelamatkan uang negara justru dianggap sebagai pengganggu. Seharusnya informasi dari masyarakat menjadi pintu masuk bagi aparat untuk mengungkap praktik peredaran rokok ilegal, bukan direspons secara negatif," tegasnya.

AMPERAKSU mendesak Bea Cukai Medan bersama Ditreskrimsus Polda Sumut segera menelusuri lokasi-lokasi yang diduga menjadi gudang penyimpanan rokok ilegal merek HELIUM serta mengusut tuntas seluruh pihak yang terlibat, termasuk apabila terdapat oknum aparat yang terbukti memberikan perlindungan terhadap praktik tersebut.

Menanggapi aspirasi tersebut, N. Prismana, yang disebut sebagai pejabat pada bidang pemeriksaan dan penyidikan Bea Cukai Medan, mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti laporan yang disampaikan AMPERAKSU.

"Kami akan menindaklanjuti laporan dari AMPERAKSU dan berencana mengajak mereka mengikuti razia rokok ilegal dalam waktu dekat. Peredaran rokok ilegal terus terjadi karena masih ada masyarakat yang membeli produk tersebut, padahal itu merugikan negara," ujar Prismana.rel

Nusakambangan yang Bersih dan Bayang-Bayang yang Belum Selesai

admin — Mon, 06 Jul 2026 10:57:00 +0700+0700

Jakarta - Ada momen yang layak dicatat pada akhir Juni, pekan lalu (29 Juni 2026).
Di Lapas Ngaseman, Nusakambangan, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin berdiri dan mengucapkan kalimat yang jarang terdengar untuk kawasan yang selama ini identik dengan citra keras tersebut: "Nusakambangan tidak lagi seram. Sekarang bersih, sehat, dan terang."

Pujian itu disampaikan di hadapan jajaran Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Kesehatan, serta pemerintah daerah dalam peluncuran nasional program skrining tuberkulosis dengan rontgen dan Cek Kesehatan Gratis 2026. Program ini menyasar petugas pemasyarakatan, tahanan, narapidana, dan anak binaan di seluruh Indonesia.

Nusakambangan, pulau yang selama puluhan tahun lekat dengan citra isolasi, hukuman berat, dan kekerasan, tiba-tiba tampil sebagai etalase perubahan. Namun di balik narasi transformasi itu, ada pertanyaan yang lebih mendasar: apakah capaian kesehatan yang diklaim benar-benar berkelanjutan, atau masih merupakan keberhasilan sektoral yang berdiri di atas persoalan struktural yang belum sepenuhnya tersentuh?

Skala Program dan Klaim Keberhasilan

Program yang diluncurkan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin ini menyasar 272.573 warga binaan dan 48.876 petugas pemasyarakatan secara nasional. Di Nusakambangan, program tersebut mencakup skrining TB berbasis rontgen, pemeriksaan HIV komprehensif, serta peresmian Rumah Sakit Pemasyarakatan Nusakambangan sebagai fasilitas rujukan baru.

Klaim yang paling mencolok adalah penurunan prevalensi TB di lingkungan pemasyarakatan, dari 3,64 persen pada 2025 menjadi 0,54 persen per Maret 2026. Artinya, terjadi penurunan lebih dari 85 persen dalam kurun kurang dari satu tahun.

Jika angka ini akurat, maka capaian tersebut merupakan kemajuan epidemiologis yang signifikan. Lapas dan rutan selama ini dikenal sebagai lingkungan berisiko tinggi bagi penularan penyakit menular. Ventilasi yang terbatas, kepadatan hunian, mobilitas penghuni, serta keterbatasan akses layanan kesehatan membuat penyakit seperti TB mudah menyebar.

Karena itu, skrining TB dan cek kesehatan gratis patut diapresiasi sebagai langkah deteksi dini yang penting. Program ini juga sejalan dengan Program Hasil Terbaik Cepat Presiden Prabowo Subianto, yakni kolaborasi lintas kementerian yang dirancang untuk menghasilkan dampak cepat, terukur, dan langsung dirasakan masyarakat. Dalam konteks pemasyarakatan, program ini menyentuh kelompok yang sering luput dari perhatian kebijakan kesehatan nasional: warga binaan.

Bayang-Bayang Overkapasitas

Namun, dalam kunjungan yang sama, Menteri Agus Andrianto juga mengakui satu persoalan penting: overkapasitas lapas dan rutan masih menjadi faktor risiko penularan penyakit yang belum tuntas ditangani.

Pengakuan ini penting karena menyentuh akar masalah. Data resmi Sistem Database Pemasyarakatan menunjukkan total penghuni lapas dan rutan se-Indonesia mencapai 277.035 orang, sementara kapasitas resmi hanya 132.107 orang. Artinya, rasio hunian berada di kisaran 210 persen dari kapasitas ideal.

Di sinilah paradoks kebijakan itu terlihat. Skrining TB dan cek kesehatan gratis adalah intervensi yang tepat, bahkan mendesak. Namun deteksi dini tanpa pembenahan akar penyebab penularan, terutama kepadatan hunian yang jauh melampaui daya tampung, berisiko hanya menangani gejala, bukan sumber penyakitnya.

Sel yang dihuni tiga hingga empat kali lipat dari kapasitas ideal tetap menjadi ruang yang rentan bagi penyebaran droplet Mycobacterium tuberculosis, betapapun rutin pemeriksaan rontgen dilakukan. Dengan kata lain, rontgen dapat menemukan kasus lebih cepat, pengobatan dapat dimulai lebih dini, tetapi risiko penularan akan tetap tinggi jika ruang hidup warga binaan tidak menjadi lebih manusiawi.

Karena itu, pertanyaan kebijakan yang perlu diajukan bukan hanya berapa banyak orang yang sudah diskrining. Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah penurunan prevalensi TB tersebut mencerminkan perbaikan lingkungan hunian, atau terutama hasil dari deteksi yang lebih agresif dan pengobatan yang lebih cepat terhadap kasus yang sudah ada.

Kedua hal itu sama-sama positif, tetapi implikasi kebijakannya berbeda. Jika penurunan terjadi karena perbaikan lingkungan hunian, maka kita sedang menyaksikan kemajuan struktural. Namun jika penurunan terutama disebabkan oleh deteksi dan pengobatan cepat, maka negara masih perlu bekerja lebih keras agar program ini tidak menjadi intervensi tahunan yang terus berulang tanpa menyelesaikan penyebab utamanya.

Antara Etalase dan Substansi

Ironi lain juga perlu dicermati. Pada pekan yang sama ketika Nusakambangan tampil sebagai etalase kesehatan pemasyarakatan, Komisi XIII DPR RI justru menggelar Rapat Dengar Pendapat khusus membahas maraknya penyelundupan narkoba ke dalam lapas. Persoalan itu bahkan dinilai bukan semata kegagalan pengamanan, melainkan cerminan dari masalah sistem hukum, tata kelola, dan kondisi sosial yang lebih luas.

Dua narasi ini berjalan beriringan dalam rentang waktu yang hampir sama. Di satu sisi, ada prestasi sektoral di bidang kesehatan. Di sisi lain, masih ada persoalan sistemik di bidang keamanan, integritas, dan tata kelola pemasyarakatan. Keduanya menunjukkan bahwa pemasyarakatan tidak bisa dibaca secara parsial. Keberhasilan di satu sektor harus diikuti pembenahan pada sektor lain agar perubahan benar-benar berkelanjutan.

Ini bukan berarti program kesehatan pemasyarakatan patut diremehkan. Justru sebaliknya, program ini menunjukkan bahwa negara mulai memandang warga binaan sebagai subjek yang memiliki hak atas layanan kesehatan yang layak. Ini sejalan dengan semangat pemasyarakatan yang dicetuskan Sahardjo pada 1963: bahwa penghukuman tidak boleh berhenti pada pemenjaraan, melainkan harus diarahkan pada pembinaan agar seseorang dapat kembali hidup berguna di tengah masyarakat.

Namun keberlanjutan capaian kesehatan ini sangat bergantung pada keberanian pemerintah mengurai persoalan hulu. Beberapa agenda tidak bisa terus ditunda: pembaruan kebijakan pemidanaan yang terlalu bertumpu pada pemenjaraan, percepatan remisi dan asimilasi berbasis risiko, penguatan asesmen individual warga binaan, peningkatan integritas petugas, serta investasi pada fasilitas pemasyarakatan yang lebih proporsional dengan jumlah penghuni riil.

Asta Cita dan visi Indonesia Emas 2045 menempatkan pembangunan sumber daya manusia sebagai fondasi utama bangsa. Dalam kerangka itu, warga binaan pemasyarakatan tetap merupakan bagian dari sumber daya manusia Indonesia. Mereka bukan sekadar angka dalam statistik hunian, melainkan manusia yang memiliki hak untuk sehat, dibina, dan dipersiapkan kembali menjadi bagian produktif dari masyarakat.

Nusakambangan hari ini memang tampak lebih terang. Tetapi terang yang berkelanjutan hanya akan tercapai jika pemerintah berani menatap langsung sisi gelap yang selama ini menyertainya: sel yang terlalu sesak untuk benar-benar disebut sehat, sistem yang masih rentan terhadap penyimpangan, dan kebijakan pemidanaan yang masih terlalu mudah mengirim orang ke balik jeruji.

Transformasi pemasyarakatan tidak cukup ditandai oleh lingkungan yang bersih, fasilitas yang baru, atau angka prevalensi penyakit yang menurun. Transformasi sejati hanya terjadi ketika kesehatan, keamanan, pembinaan, tata kelola, dan penghormatan terhadap martabat manusia bergerak dalam satu tarikan napas kebijakan.

Nusakambangan boleh menjadi simbol perubahan. Namun simbol itu akan bermakna penuh hanya jika cahaya yang menyala di sana juga menerangi seluruh agenda reformasi pemasyarakatan Indonesia.

Penulis adalah Staf Khusus Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan RI dan kandidat doktor Ilmu Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).

Dikonfirmasi Soal Dugaan Pengondisian Pembelian Buku, Kadisdik Medan Barli Nasution Bungkam

admin — Mon, 06 Jul 2026 10:03:00 +0700+0700

MEDAN– Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Medan, Barli Nasution, belum memberikan tanggapan terkait dugaan pengondisian pembelian buku bagi sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) di lingkungan Disdik Kota Medan.
Upaya konfirmasi yang dilakukan wartawan terkait dugaan adanya arahan pembelian buku kepada salah satu penerbit belum membuahkan hasil. Hingga berita ini ditulis, Barli Nasution belum memberikan jawaban atas pertanyaan yang disampaikan melalui pesan singkat maupun sambungan telepon.
Sebelumnya, mencuat dugaan adanya pengondisian pembelian buku melalui mekanisme penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS). Informasi yang beredar menyebut sejumlah sekolah diduga diarahkan untuk membeli buku dari penerbit tertentu.
Dugaan tersebut mendapat perhatian dari berbagai kalangan. Ketua Lembaga Pemerhati Korupsi, Zainal SH, mendesak Aparat Penegak Hukum (APH), Inspektorat, dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) agar melakukan penyelidikan secara menyeluruh terhadap dugaan tersebut.
Menurut Zainal, apabila benar terdapat intervensi dalam penentuan penerbit atau pengadaan buku yang dibiayai Dana BOS, maka hal itu harus diusut secara transparan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Di sisi lain, salah satu pihak yang namanya sempat dikaitkan dalam isu tersebut, NP, telah membantah memiliki keterlibatan dalam pengondisian pembelian buku. Ia menegaskan tidak pernah memiliki andil terhadap satu penerbit tertentu dan menyatakan berteman dengan seluruh penerbit tanpa keberpihakan.red

. Arif Tanjung Dukung Percepatan Perbaikan Jalan dan Normalisasi Drainase di Medan

admin — Mon, 06 Jul 2026 09:34:00 +0700+0700

MEDAN – Pemerhati sosial sekaligus tokoh masyarakat, M. Arif Tanjung, memberikan masukan untuk Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Kota Medan dalam mempercepat perbaikan jalan rusak dan normalisasi drainase guna meningkatkan keselamatan pengguna jalan serta mengurangi risiko banjir.

Menurut Arif Tanjung, jalan berlubang tidak hanya mengganggu kenyamanan masyarakat dan pengguna jalan, bahkan dapat memicu kecelakaan lalu lintas. Karena itu, penyelenggara jalan memiliki kewajiban untuk segera melakukan perbaikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

"Kalau jalan rusak belum bisa diperbaiki karena menunggu anggaran, minimal harus dipasang rambu peringatan agar pengguna jalan lebih waspada. Itu merupakan kewajiban penyelenggara jalan," ujar Arif Tanjung, Minggu (6/7/2026).

Ia juga meminta Pemerintah Kota Medan memperkuat anggaran swakelola agar kerusakan jalan yang bersifat mendesak dapat ditangani lebih cepat seperti Paching Aspal. Selain itu, setiap UPTD di lingkungan Dinas SDABMBK diharapkan memiliki layanan pengaduan atau call center sehingga laporan masyarakat mengenai jalan rusak maupun drainase tersumbat dapat segera ditindak lanjuti.

Arif Tanjung turut mengapresiasi jika program normalisasi drainase dapat berjalan, yang akan dilaksanakan secara bertahap selama tiga bulan. Menurutnya, program tersebut merupakan langkah strategis untuk memperlancar aliran air sekaligus meminimalkan genangan dan banjir di Kota Medan.

"Kita juga harus mendukung seluruh kepala OPD yang baru dilantik Wali Kota Medan Bapak Rico Tri Putra Bayu Waaa dan Wali Walikota Medan Bapak H. Zakiyuddin Harahap agar dapat menunjukkan kinerja terbaiknya. Saya optimistis di bawah kepemimpinan Kepala Dinas SDABMBK, Khairul Azmi, S.STP., M.T., akan lahir berbagai terobosan kreatif dalam penanganan jalan dan drainase sehingga pelayanan kepada masyarakat semakin baik," katanya.

Arif Tanjung menambahkan, pembangunan infrastruktur yang berkualitas merupakan salah satu fondasi utama dalam mewujudkan pelayanan publik yang prima. Jalan yang baik dan sistem drainase yang berfungsi optimal akan mendukung kelancaran mobilitas masyarakat, memperlancar distribusi barang dan jasa, serta mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Medan.

Ia berharap seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Medan terus memperkuat sinergi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Menurutnya, program pembangunan yang menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung harus menjadi prioritas agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh warga.

Arif Tanjung juga mengajak masyarakat ikut menjaga fasilitas umum yang telah dibangun pemerintah dengan tidak membuang sampah ke saluran drainase serta aktif melaporkan kerusakan jalan di lingkungan masing-masing.

Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat merupakan kunci keberhasilan pembangunan, sejalan dengan semangat "Medan untuk Semua, Bersatu Menuju Hebat, Medan Tangguh, Maju untuk Semua."

"Dengan semangat tersebut, saya optimistis pembangunan infrastruktur di Kota Medan akan semakin baik, pelayanan publik semakin cepat, dan masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara merata. Jika pemerintah dan masyarakat terus bersinergi, Medan akan menjadi kota yang aman, nyaman, tangguh, dan maju untuk semua," pungkas Arif Tanjung.rel

Silaturahmi Alumni HMI Sumut Se-Jabodetabek, Musa Rajekshah: Saya Bangga Menjadi Bagian dari KAHMI

admin — Mon, 06 Jul 2026 07:08:00 +0700+0700

Jakarta – Keluarga Besar Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Sumatera Utara se-Jabodetabek menggelar Pengajian dan Silaturahmi di Restaurant Pagi Sore, Cilandak Timur, Jakarta Selatan, Minggu (5/7/2026). Kegiatan yang diinisiasi Yayasan Alimbas Insan Cita ini dihadiri ratusan alumni HMI asal Sumatera Utara yang berdomisili di wilayah Jabodetabek.

Acara diawali dengan pembacaan Surah Yasin dan Ayat Kursi yang dihadiahkan secara khusus kepada almarhum Lafran Pane, Sutan Pangurabaan Pane, dan Musannif bin Gulrang Shah sebagai bentuk penghormatan atas jasa dan pengabdian mereka.

Tuan rumah kegiatan, Dr. H. Musa Rajekshah, S.Sos., M.Hum. (Ijeck), yang juga Anggota Kehormatan Korps Alumni HMI (KAHMI), mengaku bangga dapat menjadi bagian dari keluarga besar KAHMI. Menurutnya, status tersebut merupakan amanah yang diperoleh melalui proses panjang.

"Saya bangga menjadi bagian dari KAHMI. Penetapan saya sebagai anggota kehormatan tidak dilakukan begitu saja, tetapi melalui proses yang panjang dan harus diputuskan dalam rapat Majelis Nasional KAHMI. Alhamdulillah, saya diangkat sebagai Anggota Kehormatan KAHMI pada momentum Milad HMI di Sumatera Utara," ujar Musa Rajekshah.

Dalam sambutannya, Ijeck juga mengenang masa-masa ketika masih menjadi mahasiswa. Ia mengungkapkan penyesalannya karena tidak sempat bergabung dengan HMI saat masih aktif di bangku kuliah.

"Kalau boleh jujur, saya menyesal ketika masih mahasiswa tidak sempat masuk HMI. Seandainya saat itu saya bergabung, tentu saya akan mendapatkan banyak pelajaran berharga dari proses kaderisasi HMI," katanya.

Pada kesempatan tersebut, Musa Rajekshah turut menceritakan pembangunan Masjid Lafran Pane Athoyibah Al-Musannif yang berlokasi di Desa Pangurabaan, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Masjid tersebut dibangun melalui Yayasan Haji Anif sebagai bentuk penghormatan kepada pendiri HMI sekaligus Pahlawan Nasional, Lafran Pane.

Menurut Ijeck, pembangunan masjid itu merupakan wujud penghargaan terhadap perjuangan Lafran Pane yang sejak usia muda telah memikirkan masa depan bangsa melalui lahirnya HMI.

"Lafran Pane adalah putra terbaik Sumatera Utara yang sejak masih mahasiswa telah memikirkan kondisi bangsa. Pembangunan masjid ini merupakan bentuk penghormatan kami kepada beliau sebagai pendiri HMI sekaligus Pahlawan Nasional," ucapnya.

Sementara itu, perwakilan alumni HMI, Abidinsyah Siregar, mengenang perjalanan HMI di Kota Medan. Ia menceritakan sejarah Alimbas yang berada di Jalan Adinegoro Nomor 15 sebagai kantor HMI yang diresmikan langsung oleh Lafran Pane.

"Alimbas itu adalah Adinegoro 15, kantor HMI yang diresmikan langsung oleh Lafran Pane. Di depan kantor HMI itu ada satu pohon seri yang buahnya sangat banyak. Kalau senior HMI semasa saya pasti tahu. Buahnya itu adalah ini semua, kader-kader HMI yang ada di DPR, MPR, kementerian dan lain sebagainya," tuturnya.

Sebagai penceramah, Ustaz H. Fadlan Al Garamatan turut membagikan pengalamannya selama berproses di HMI Makassar. Ia menilai Lafran Pane merupakan sosok pemersatu mahasiswa Indonesia yang memiliki visi kebangsaan kuat.

"Lafran Pane adalah tokoh nasional asal Sumatera Utara yang berhasil menyatukan mahasiswa dari ujung Sumatera hingga Papua dengan semangat perjuangan yang luar biasa," ujar Ustaz Fadlan.

Dalam ceramahnya, Ustaz Fadlan juga mengapresiasi komitmen Musa Rajekshah dalam pembangunan rumah ibadah di berbagai daerah. Ia menyebut salah satunya adalah masjid ke-70 yang dibangun Ijeck di Merauke, Papua Selatan.
Menurutnya, masjid tersebut memiliki makna strategis karena berada di wilayah paling timur Indonesia, sehingga menjadi tempat pertama berkumandangnya azan Subuh di Nusantara sebelum diikuti oleh masjid-masjid di wilayah lain.

HMI Labuhanbatu Apresiasi Program Pembinaan Kemandirian Lapas Kelas IIA Rantauprapat

admin — Sun, 05 Jul 2026 19:15:00 +0700+0700

Rantauprapat – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Labuhanbatu melaksanakan kunjungan ke Lapas Kelas IIA Rantauprapat dalam rangka melihat secara langsung pelaksanaan program pembinaan kemandirian bagi Warga Binaan Pemasyarakatan. Kunjungan tersebut menjadi momentum untuk mempererat sinergi antara organisasi kemahasiswaan dengan Lapas dalam mendukung penyelenggaraan sistem pemasyarakatan yang berorientasi pada pembinaan.

Dalam kesempatan tersebut, rombongan HMI Cabang Labuhanbatu meninjau berbagai unit pembinaan kemandirian yang secara aktif dilaksanakan di Lapas Kelas IIA Rantauprapat. Program yang ditinjau meliputi kegiatan pertanian, pelatihan bakery, pelatihan barber shop, pelatihan pengelasan (welding), pembuatan kerajinan tangan, hingga peternakan ayam. Seluruh kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya Lapas dalam membekali Warga Binaan dengan keterampilan dan pengalaman kerja sebagai bekal untuk kembali ke tengah masyarakat.

Rombongan HMI tampak antusias mengikuti setiap rangkaian kegiatan. Mereka tidak hanya menyaksikan secara langsung proses pembinaan yang sedang berlangsung, tetapi juga berdialog dengan petugas serta melihat hasil karya dan produktivitas warga binaan di masing-masing bidang pembinaan.

Ketertarikan HMI Cabang Labuhanbatu terhadap program pembinaan tersebut juga diwujudkan melalui partisipasi nyata dengan menyerahkan bantuan bibit kangkung untuk mendukung pengembangan program pertanian di Lapas Kelas IIA Rantauprapat. Bantuan tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu bentuk kolaborasi positif antara organisasi kepemudaan dan Lapas dalam mendukung pembinaan yang produktif.

Ketua HMI Cabang Labuhanbatu menyampaikan apresiasi atas berbagai program pembinaan yang telah dijalankan oleh Lapas Kelas IIA Rantauprapat.

"Kami mengapresiasi dedikasi seluruh jajaran Lapas Kelas IIA Rantauprapat yang tetap konsisten menjalankan tugas pembinaan secara optimal. Upaya seperti ini patut mendapat dukungan dari seluruh elemen masyarakat karena sejalan dengan tujuan sistem pemasyarakatan, yaitu membentuk warga binaan menjadi pribadi yang mandiri, produktif, dan siap berintegrasi kembali dengan masyarakat," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Lapas Kelas IIA Rantauprapat menyampaikan apresiasi atas kunjungan HMI Cabang Labuhanbatu serta dukungan yang diberikan terhadap program pembinaan kemandirian. Menurutnya, keterlibatan berbagai elemen masyarakat merupakan bentuk sinergi yang sangat positif dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan sistem pemasyarakatan.

"Kami menyambut baik kunjungan HMI Cabang Labuhanbatu dan mengucapkan terima kasih atas dukungan yang telah diberikan. Kami berharap sinergi seperti ini terus terjalin sehingga semakin banyak pihak yang dapat melihat secara langsung berbagai program pembinaan yang dilaksanakan di Lapas. Pembinaan yang baik memerlukan dukungan dan kepedulian bersama agar Warga Binaan memiliki bekal keterampilan, kemandirian, serta kesiapan untuk kembali menjadi bagian dari masyarakat," ungkap Kalapas.

Melalui berbagai program pembinaan kemandirian yang terus dikembangkan, Lapas Kelas IIA Rantauprapat berkomitmen melaksanakan tugas dan fungsi pemasyarakatan secara profesional sesuai amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, dengan tujuan mewujudkan Warga Binaan Pemasyarakatan yang produktif, mandiri, dan mampu berintegrasi kembali secara baik di tengah masyarakat.

Lembaga Pemerhati Korupsi Desak APH Usut Dugaan Pengondisian Pembelian Buku SD dan SMP di Disdik Medan

admin — Sun, 05 Jul 2026 08:25:00 +0700+0700

MEDAN – Dugaan pengondisian pembelian buku bagi sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Medan mendapat sorotan dari kalangan pemerhati antikorupsi.

Ketua Lembaga Pemerhati Korupsi, Zainal SH, mendesak Aparat Penegak Hukum (APH), Inspektorat, serta Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) untuk segera melakukan penyelidikan secara menyeluruh terhadap dugaan tersebut.

Menurut Zainal, apabila benar terdapat pengarahan kepada sekolah untuk membeli buku dari penerbit tertentu, praktik itu berpotensi melanggar prinsip transparansi, akuntabilitas, dan persaingan usaha yang sehat dalam penggunaan dana pendidikan.

"Kami meminta APH segera turun tangan mengusut dugaan pengondisian pembelian buku SD dan SMP di Dinas Pendidikan Kota Medan. Jangan sampai dana pendidikan yang seharusnya digunakan untuk kepentingan siswa justru dimanfaatkan untuk kepentingan pihak tertentu," ujar Zainal.

Ia menegaskan bahwa setiap pengadaan yang menggunakan dana negara, termasuk Dana BOS, harus mengacu pada kebutuhan riil sekolah serta dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tanpa adanya intervensi dari pihak mana pun.

Zainal juga meminta seluruh kepala sekolah yang mengetahui adanya dugaan pengondisian agar berani memberikan keterangan kepada aparat penegak hukum demi mengungkap fakta yang sebenarnya.

"Kalau memang tidak ada pelanggaran, tentu proses pemeriksaan akan membuktikannya. Tetapi apabila ditemukan penyalahgunaan wewenang atau konflik kepentingan, maka harus diproses sesuai hukum yang berlaku," katanya.

Sebelumnya, dugaan pengondisian pembelian buku di SD Negeri Kota Medan mencuat setelah muncul informasi mengenai adanya arahan kepada sekolah untuk membeli buku dari penerbit tertentu melalui mekanisme penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS). Dugaan tersebut hingga kini masih berupa informasi yang memerlukan pembuktian dan klarifikasi dari seluruh pihak terkait.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan terkait tudingan tersebut. Redaksi masih berupaya memperoleh konfirmasi dari pihak dinas maupun pihak lain yang disebut agar pemberitaan tetap memenuhi asas keberimbangan.red

Handayaningrat Bupati Pengging Sakti Mandraguna

admin — Sat, 04 Jul 2026 21:45:00 +0700+0700

Handayaningrat Bupati Pengging Sakti Mandraguna

Adipati Sri Makurung Handayaningrat penguasa Pengging. Keturunan langsung Prabu Kusuma Wicitra. Dirinya mengalir darah Daha Kediri Jenggala Kahuripan Singasari. Terkenal sebagai raja yang sakti mandraguna.

Daya perbawa dan arif bijaksana Bupati Handayaningrat membuat Prabu Brawijaya tertarik. Sri Makurung Handayaningrat menikah dengan Kanjeng Ratu Pembayun. Menantu raja Majapahit rendah hati dan ramah tamah. Bathara Katong sempat ngenger di Pengging. Mengikuti Ratu Pembayun.

Daya linuwih tanah Pengging karena wibawa Adipati Handayaningrat. Umbul Pengging mengalir sepanjang masa. Kelak cucunya berhasil mendirikan kerajaan Pajang. Joko Tingkir bergelar Sultan Hadiwijaya Abdul Hamid Panetep Panatagama. Dari Demak pindah ke Pajang, Mataram dan Kraton Surakarta Hadiningrat.

Pada hari Sabtu Paing, 4 Julu 2026 dilakukan tata cara ganti langse. Larapan warana dipimpin oleh GKR Wandansari, pengageng Sasana Wilapa. Abdi dalem dan sentana sami ndherek.

Dalam Babad Pengging disebutkan silsilah dan sejarah. Adipati Sri Makurung Handayaningrat memiliki asal usul bangsawan agung dan luhur. Tembang macapat mengalun di Malangan Dukuh Banyudono Boyolali.

1. Pangkur

Sri Makurung Dayaningrat,
Putra mantu narendra Majapahit,
Kanjeng Ratu Sri Pembayun,
Atmaja Brawijaya,
Trah ngaluhur nyata Bupati misuwur,
Dhasar brayat kalokeng rat,
Ngarang ngiring bumi Pengging.

2. Kinanthi

Kusuma Wicitra Prabu,
Jaya Aminata aji,
Turune nata Jenggala,
Jaya Purusa narpati,
Wusnya mangun palakrama,
Sesanti Daha Kediri.

3. Asmarandana

Citra Kusuma ing Pengging,
Winisuda kanarendran,
Angling Kusuma trus gedhe,
Nuli Prabu Angling Darma,
Lajeng Prabu Angling Driya,
Handayaningrat Makurung,
Bebet bibit tanah Jawa.

4. Mijil

Sri Ratu Pembayun kadang alit,
Bathara Akatong,
Adipati Ponorogo kiye,
Nggulawenthah bakti raja putri,
Nami Sri Windari,
Warna ayem ayu.

5. Gambuh

Sri Windari bangun turut,
Atut runtut urut sarwa patut,
Garwa Kebo Kenanga wus murakabi,
Handayaningrat Pembayun,
Jakarta Tingkir sigra miyos.

6. Pucung

Amiluhur Kebo Kanigara mancur,
Kasultanan Pajang,
Pakar pikir Jaka Tingkir,
Gya ngumbara
Momong turasing narendra.

7. Durma

Demak Pajang Kartasura Surakarta,
Sambungan darah Pengging,
Panjalu Jenggala,
Medang lan Kahuripan,
Singosari lan Majapahit,
Bajanegara,
Praja Malawapati.

8. Mas Kumambang

Tatas titis papan pujangga winasis,
Ki Ageng Yasadipura,
Ranggawarsita winarni,
Tanah Pengging sung pepeling.

9. Megatruh

Serat Rama Dewaruci Sanasunu,
Wulangreh Panji Centhini,
Warni warni sumber kawruh,
Wulang wuruk becik apik,
Garapan Pengging rinaos.

10. Sinom

Bening balumbang patirtan,
Gumricik ilining warih,
Mubal umbul Pengging Cakra,
Ngocori tegalan sabin,
Ngarah arih kapurih,
Gunung Merapi Merbabu,
Pamuji kapitayan,
Srana mahas ing ngasepi,
Suka bagya tanah Jawa tata harja.

11. Dhandhanggula

Tapa brata sarta mesu budi,
Ngupakara wejangan wedharan,
Ing Pengging kang wus sumare,
Kungkum wancine dalu,
Mawas dhiri cipta pribadi,
Ngalap trahing kusuma,
Rumembesing madu,
Kuat drajat pangkat semat,
Gya pinanggih bandha bandhu sugih luwih,
Pengging paring perbawa.

Paheman sigrak pepak gumyak jenak penak. Abdi dalem Karaton Surakarta Hadiningrat berdatangan. Berasal dari Semarang, Karanganyar, Sukoharjo, Klaten, Yogyakarta dan Salatiga. Malah ada yang datang dari Negeri Jepang. Mereka ngalap berkah pada leluhur Pengging. Suka sukur awit berkahing leluhur.

Setu Paing, 4 Juli 2026.
Purwadi