Ketua Umum JMSI: Soal ‘Londo Ireng’ Jangan Salah Mengerti

admin — Tue, 28 Jul 2026 16:44:00 +0700+0700

PALEMBANG — Isu 'Londo Ireng' yang sedang viral dan menuai kontroversi di tengah masyarakat Indonesia mendapat tempat khusus dalam sambutan Ketua Umum Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Dr. Teguh Santosa ketika melantik Pengurus Daerah JMSI Sumatera Selatan di Gedung Bina Praja Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang, Selasa, 28 Juli 2026.

Pelantikan dihadiri Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Panji Cahyanto, yang mewakili Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sumatera Selatan dan masyarakat pers Sumatera Selatan.

Teguh mengatakan, bila diperhatikan dengan sungguh-sungguh, dalam pernyataannya Prabowo sama sekali tidak menyebut wartawan atau jurnalis, pengamat, dan LSM sebagai 'Londo Ireng'. Prabowo sekadar mengingatkan bahwa ada 'Londo Ireng' yang menggunakan profesi wartawan, pengamat, dan LSM sebagai kedok atau topeng.

"Nanti silakan simak lagi. Tapi Presiden Prabowo mendefinisikan 'Londo Ireng' sebagai orang-orang Indonesia yang senang mengabdi dan berbakti kepada bangsa lain. Dan ('Londo Ireng') sekarang pakai baju lain, (seperti) wartawan, jurnalis, pengamat, dan LSM," ujar Teguh.

"Presiden tidak mengatakan wartawan, pengamat, dan LSM adalah 'Londo Ireng'. Pesan Presiden adalah: ada 'Londo Ireng' yang menggunakan profesi kita, atau menjadi pengamat, atau menjadi aktivis LSM," kata Teguh yang juga dosen Hubungan Internasional Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta.

Sebelum menyinggung soal 'Londo Ireng' kepada Ketua Pengda JMSI Sumatera Selatan, Firdaus Komar, yang baru dilantiknya, Teguh mengingatkan dua tugas utama Pengda JMSI Sumatera Selatan.

Tugas pertama, memastikan perusahaan media di Sumatera Selatan yang menjadi anggota JMSI memiliki kapasitas dan manajemen bisnis yang sehat, profesional, mandiri, sehingga dapat menghidupi karyawan.

Hanya dengan kemampuan itu, katanya lagi, anggota JMSI dapat menjalankan tugas kedua, yaitu menghasilkan karya pers yang berkualitas baik.

"Berkualitas baik tidak sekadar rapi dalam hal penulisan, tidak sekadar mengikuti Kode Etik Jurnalistik. Tetapi juga harus diiringi kemauan kuat untuk benar-benar meliterasi masyarakat pembaca. Tolong diupayakan agar karya pers yang dihasilkan anggota JMSI tidak terjebak pada click bait semata yang mengandalkan judul yang dramatis atau sekadar ikut pada isu yang sedang trending," urai mantan anggota Dewan Kehormatan PWI Pusat ini.

Menurutnya, anggota JMSI wajib menghadirkan narasi yang utuh dan tidak boleh sekadar ikut arus informasi yang sedang ramai dibicarkan atau fear of missing out (FOMO).

"Jangan takut, jangan khawatir untuk menjadi tidak biasa, untuk menjadi sesuatu yang berbeda dari arus besar. Justru kita sedang ingin membuat arus besar, bukan ikuta-ikutan dengan arus besar yang keliru," kata Teguh lagi.

Menutup sambutannya, anggota Lembaga Hubungan dan Kerjasama Internasional (LHKI) PP Muhammadiyah itu mengatakan dirinya percaya dan yakin, bila JMSI serius menjalankan amanah, maka kebebasan informasi dan revolusi digital di Indonesia dapat menjadi lokomotif pembangunan negara seperti yang terjadi di banyak negara yang beberapa dekade lalu satu level dengan Indonesia.

"Kebebasan informasi dan kemajuan teknologi tidak membuat mereka mengalami regresi atau kemunduran," demikian Teguh. []

Gubernur Bobby: Ketahanan Pangan Tanggung Jawab Pemerintah hingga Desa, Dapur MBG Perlu Libatkan Kelompok Tani Merdekai

admin — Tue, 28 Jul 2026 15:47:00 +0700+0700

MEDAN | Halomedan.com

Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menegaskan bahwa ketahanan pangan merupakan persoalan mendasar yang menyangkut kebutuhan masyarakat. Karena itu, upaya mewujudkan ketahanan pangan harus menjadi tanggung jawab seluruh jenjang pemerintahan, mulai dari pemerintah desa, kabupaten/kota, provinsi hingga pemerintah pusat.

Hal tersebut disampaikan Bobby saat menghadiri penutupan Pelatihan dan Pendidikan Tani Merdeka Sumut-Aceh di Aula BPSDM Sumut, Medan, Selasa (28/7/2026).

Menurut Bobby, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya pangan, tidak hanya menjadi tanggung jawab kepala keluarga, tetapi juga menjadi kewajiban pemerintah di setiap tingkatan.

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, kata Bobby, telah menjadikan ketahanan pangan sebagai salah satu program prioritas nasional. Karena itu, seluruh jajaran pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan program tersebut dapat diimplementasikan hingga ke tingkat paling bawah dan dipahami oleh masyarakat.

"Tugas kita adalah bagaimana program Presiden ini bisa terimplementasi, sampai ke tingkat paling bawah dan dipahami," kata Bobby.

Bobby menilai berbagai program Presiden Prabowo, termasuk di sektor pertanian, telah berjalan dengan baik dan mulai menunjukkan hasil. Salah satunya terlihat dari semakin baiknya penyerapan hasil pertanian.

Untuk semakin memperkuat keterkaitan antara sektor pertanian dan program Makan Bergizi Gratis (MBG), Bobby mengusulkan agar setiap dapur MBG ke depan memiliki surat dukungan dari kelompok tani sebagai salah satu syarat operasional. Menurutnya, langkah tersebut dapat memastikan hasil produksi petani terserap sekaligus memperkuat rantai pasok pangan lokal.

"Kalau boleh kami mengusulkan, agar dapur MBG ke depan memiliki surat dukungan dari kelompok tani yang tergabung di dalam Tani Merdeka Indonesia Sumatera Utara sebagai syarat operasional," ujar Bobby.

Ia menambahkan, data menunjukkan penyerapan hasil pertanian saat ini semakin baik berkat berbagai kebijakan yang telah dijalankan pemerintah.

"Hari ini kami melihat program-program yang sudah dilakukan oleh Bapak Presiden berjalan sejalan, termasuk di bidang pertanian. Kita tahu dari data-data yang ada bahwa penyerapan hasil petani hari ini sudah sangat baik," katanya.

Karena itu, Bobby mengajak Tani Merdeka untuk terus memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam menjalankan berbagai program yang berkaitan dengan sektor pertanian dan ketahanan pangan.

"Nanti dengan Tani Merdeka mungkin bisa kita kolaborasikan program-programnya, karena kami yakin semuanya sudah ada ahlinya di sana," kata Bobby.

Sementara itu, Ketua Dewan Pengurus Wilayah Tani Merdeka Sumut, Gusmiyadi, mengapresiasi komitmen Gubernur Bobby Nasution dalam mendukung kemajuan sektor pertanian. Ia juga menyatakan dukungannya terhadap penerapan zonasi pertanian dan peternakan di Sumatera Utara yang dinilai sebagai langkah strategis untuk memperkuat pembangunan sektor pangan di daerah.

Gusmiyadi juga menyampaikan bahwa Sumatera Utara belum berhasil menjadi tuan rumah Pekan Nasional Petani Nelayan (PENAS) 2029. Sebagai alternatif, ia mengusulkan agar Sumut menjadi tuan rumah pertemuan petani se-Indonesia.

"Kita pastikan Sumatera Utara akan menjadi basis konsolidasi kaum petani di seluruh Indonesia," kata Gusmiyadi.

Penutupan Pelatihan dan Pendidikan Tani Merdeka Sumut-Aceh tersebut turut dihadiri Ketua Umum Tani Merdeka Don Muzakir, Bupati Tapanuli Selatan Gus Irawan Pasaribu, serta sejumlah kepala daerah lainnya.rel

Dukung Surat Bupati Soal Penertiban PETI, H. Syahrir Nasution: Harus Dilaksanakan Tegas, Tanpa Tebang Pilih

admin — Tue, 28 Jul 2026 15:44:00 +0700+0700

Panyabungan – Tokoh masyarakat Mandailing Natal (Madina), H. Syahrir Nasution, menyatakan dukungan penuh sekaligus mengapresiasi langkah Bupati Mandailing Natal, H. Saipullah Nasution, yang menerbitkan surat tentang penghentian dan penertiban Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di wilayah Kabupaten Mandailing Natal.

Menurut H. Syahrir Nasution, penerbitan surat tersebut merupakan langkah yang tepat sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menyelamatkan lingkungan hidup dari dampak kerusakan akibat aktivitas pertambangan ilegal yang selama ini menjadi perhatian masyarakat.

"Saya mengapresiasi dan mendukung penuh surat Bupati Mandailing Natal terkait penertiban PETI. Ini merupakan langkah yang baik demi menjaga kelestarian lingkungan dan menegakkan aturan hukum," ujar H. Syahrir Nasution, Senin (28/7/2026).

Namun demikian, ia menegaskan bahwa surat tersebut tidak boleh hanya menjadi dokumen administratif semata, melainkan harus ditindaklanjuti dengan tindakan nyata di lapangan.

"Yang paling penting adalah implementasinya. Jangan hanya sebatas surat edaran, tetapi harus benar-benar dilaksanakan secara konsisten," tegasnya.

H. Syahrir juga mengingatkan agar penertiban dilakukan tanpa tebang pilih maupun pilih kasih terhadap pihak mana pun.

"Penegakan hukum harus adil. Jangan ada perlakuan berbeda. Siapa pun yang melakukan aktivitas pertambangan tanpa izin harus ditindak sesuai ketentuan yang berlaku. Tidak boleh ada tebang pilih dan tidak boleh ada pilih kasih," katanya.

Ia meminta aparat penegak hukum bersama pemerintah daerah bertindak tegas terhadap seluruh aktivitas PETI yang tidak memiliki izin resmi.

"Kalau memang tambang itu tidak memiliki izin, tutup saja dengan tegas. Negara tidak boleh kalah dengan praktik-praktik tambang ilegal yang merusak lingkungan dan berpotensi menimbulkan konflik sosial," ujarnya.

H. Syahrir berharap koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, TNI, Polri, dan seluruh pemangku kepentingan dapat berjalan maksimal sehingga penertiban PETI benar-benar memberikan hasil nyata dan menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam menegakkan hukum serta melindungi lingkungan di Kabupaten Mandailing Natal.

Gusmiyadi Pimpin Tani Merdeka Indonesia Sumut; Don Muzakir Perintahkan Kawal Program Presiden Prabowo

admin — Tue, 28 Jul 2026 15:26:00 +0700+0700

MEDAN | Halomedan.com

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Tani Merdeka Indonesia Provinsi Sumatera Utara periode 2026–2031 resmi dilantik di Gedung BPSDM Sumatera Utara, Jalan Ngalengko, Medan, Selasa (28/7/2026). Pelantikan dilakukan langsung oleh Ketua Umum DPP Tani Merdeka Indonesia, Don Muzakir.

Kepengurusan DPD Tani Merdeka Indonesia Sumatera Utara dipimpin oleh Gusmiyadi, SE sebagai Ketua, didampingi Ainal Mardiah, S.Pd., M.Si sebagai Ketua Harian, Zulham Junaidi sebagai Sekretaris, dan Chairuddin Lubis sebagai Bendahara. Sementara itu, CEO Sumut24 Rianto, SH., MH yang akrab disapa Anto Genk, dipercaya menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi (Infokom) dan diharapkan menjadi jembatan komunikasi dan informasi Tani Merdeka Indonesia kepada para petani, peternak dan pekebun se Sumatera Utara.

Acara pelantikan dihadiri Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution selaku Ketua Dewan Penasehat Tani Merdeka Sumut, Bupati Tapanuli Selatan yang juga Ketua HKTI Sumatera Utara Gus Irawan Pasaribu, Bendahara DPD Partai Gerindra Sumatera Utara Meriyawaty Amelia Prasetio atau Bunda Ayin yang mewakili DPD Partai Gerindra Sumut, Forkopimda Sumatera Utara, serta sejumlah kepala daerah seperti Wakil Wali Kota Pematangsiantar Herlina, Wakil Bupati Batubara Syafrizal, Wakil Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina , Wakil Bupati Deli Serdang Lom Lom Suwondo, serta para tamu undangan dari berbagai kalangan.

Dalam sambutannya, Ketua HKTI Sumatera Utara Gus Irawan Pasaribu menegaskan bahwa HKTI dan Tani Merdeka Indonesia harus berjalan seiring dalam membangun sektor pertanian di Sumatera Utara. Menurutnya, kedua organisasi memiliki tujuan yang sama, yakni memperkuat kesejahteraan petani sekaligus mendukung program-program strategis pemerintah.

"Kita harus membangun sinkronisasi antara HKTI dan Tani Merdeka Indonesia. Jangan berjalan sendiri-sendiri, tetapi saling menguatkan agar manfaatnya benar-benar dirasakan petani. Ke depan, saya berharap Tani Merdeka Indonesia dapat menjadi pemasok kebutuhan dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh Sumatera Utara. Program ini merupakan investasi besar bagi generasi bangsa dalam menyambut bonus demografi Indonesia. Karena itu, kebutuhan pangannya harus mampu dipenuhi oleh petani dan peternak kita sendiri," ujar Gus Irawan.

Sementara itu, Ketua DPD Tani Merdeka Indonesia Sumatera Utara Gusmiyadi menyatakan kepengurusan yang baru siap menjadi mitra strategis Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam mewujudkan swasembada pangan dan memperkuat ketahanan pangan daerah.

"Kami siap berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk mendukung program swasembada pangan dan ketahanan pangan nasional. Tidak hanya itu, kami juga ingin memperkuat ketahanan daging dengan mendorong Sumatera Utara menjadi salah satu sentra peternakan sapi terbesar di Indonesia. Kami mengajak seluruh kader Tani Merdeka Indonesia di Sumatera Utara untuk bekerja sama dengan pemerintah daerah, sehingga cita-cita tersebut dapat diwujudkan demi kesejahteraan masyarakat dan petani," kata Gusmiyadi.

Meriyawaty Amelia Prasetio atau Bunda Ayin selaku Bendahara dan mewakili DPD Partai Gerindra Sumatera Utara menyampaikan apresiasinya atas terbentuknya kepengurusan baru Tani Merdeka Indonesia Sumatera Utara. Menurutnya, organisasi tersebut memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan sektor pertanian.

"Kami minta maaf pak Ade Jona selaku Ketua tidak bisa hadir karena ada kesibukan beliau di DPR RI, tapi kami siap mendukung penuh kepengurusan Tani Merdeka Indonesia Sumatera Utara. Semoga ke depan terjalin kerja sama yang baik dengan pemerintah, organisasi pertanian, dan seluruh pemangku kepentingan sehingga berbagai program untuk meningkatkan kesejahteraan petani dapat berjalan dengan baik," ujarnya.

Ketua Umum DPP Tani Merdeka Indonesia Don Muzakir menegaskan bahwa organisasi yang dipimpinnya akan menjadi garda terdepan dalam mengawal program-program Presiden Prabowo Subianto, khususnya di bidang ketahanan pangan.

"Tani Merdeka Indonesia hadir untuk mengawal dan menyukseskan program Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat ketahanan pangan, mewujudkan swasembada pangan, sekaligus mendukung keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis. Apalagi Mas Sudaryono selaku Ketua Dewan Pembina Tani Merdeka Indonesia sudah diberikan kepercayaan oleh Bapak Presiden Prabowo Soebianto sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) untuk itu saya meminta kepada seluruh pengurus di daerah harus bekerja nyata bersama pemerintah agar program-program tersebut benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," tegas Don Muzakir.

Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution mengajak seluruh elemen, termasuk Tani Merdeka Indonesia, HKTI, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan untuk terus memperkuat kolaborasi dalam membangun sektor pertanian.

"Kolaborasi adalah kunci. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tidak bisa bekerja sendiri. Dengan sinergi yang baik antara pemerintah dan organisasi petani, saya optimistis kita mampu mewujudkan petani Sumatera Utara yang lebih maju, produktif, dan sejahtera, sekaligus mendukung terwujudnya ketahanan pangan nasional," kata Bobby Nasution.

Pelantikan DPD Tani Merdeka Indonesia Provinsi Sumatera Utara periode 2026–2031 diharapkan menjadi momentum memperkuat sinergi antara organisasi petani dan pemerintah dalam mendukung pembangunan sektor pertanian, peternakan, serta mewujudkan swasembada pangan dan keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis di Sumatera Utara.rel

Tokoh Masyarakat Pantai Barat Madina H. Syahrir Nasution: Jika Pemerintah Terus Abai, Rakyat Siap Perjuangkan Bergabung ke Sumatera Barat

admin — Tue, 28 Jul 2026 10:20:00 +0700+0700

Mandailing Natal – Kekecewaan masyarakat Pantai Barat Kabupaten Mandailing Natal (Madina) terhadap kondisi jalan provinsi yang tak kunjung diperbaiki semakin memuncak. Kerusakan parah pada ruas jalan Jembatan Merah–Simpang Gambir dinilai telah berlangsung bertahun-tahun tanpa penyelesaian yang nyata, sehingga menghambat aktivitas ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan mobilitas masyarakat.

Tokoh masyarakat Pantai Barat Madina, H. Syahrir Nasution, menegaskan bahwa kesabaran masyarakat memiliki batas. Menurutnya, apabila Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan pemerintah pusat tetap tidak memberikan perhatian serius terhadap pembangunan infrastruktur di wilayah Pantai Barat, maka masyarakat berhak memperjuangkan masa depan daerahnya melalui jalur konstitusional.

"Kami tidak sedang mengancam siapa pun. Namun kami ingin menyampaikan bahwa rakyat sudah terlalu lama merasakan ketidakadilan pembangunan. Jalan yang menjadi urat nadi perekonomian dibiarkan rusak bertahun-tahun. Sampai kapan masyarakat harus terus bersabar?" ujar Syahrir.

Ia mendesak Presiden agar membuka kembali moratorium pemekaran daerah, sehingga aspirasi masyarakat Pantai Barat Madina dapat diproses sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan.

Menurut Syahrir, apabila pemerintah tetap mengabaikan aspirasi masyarakat dan pembangunan di kawasan Pantai Barat, maka akan muncul dorongan yang semakin kuat agar wilayah tersebut bergabung dengan Provinsi Sumatera Barat melalui Kabupaten Pasaman atau Kabupaten Pasaman Barat, sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

"Kami akan menggalang dukungan masyarakat secara terbuka dan damai. Aspirasi ini lahir karena masyarakat ingin memperoleh pelayanan pemerintahan yang lebih dekat, pembangunan yang lebih merata, dan perhatian yang lebih nyata terhadap kebutuhan rakyat," katanya.

Ia menegaskan bahwa gerakan tersebut bukan didasari kepentingan politik, melainkan karena masyarakat menginginkan perubahan nyata setelah bertahun-tahun merasa tertinggal dalam pembangunan.

Syahrir berharap pemerintah pusat segera turun langsung melihat kondisi jalan dan berbagai persoalan infrastruktur di Pantai Barat Madina. Menurutnya, pembangunan tidak boleh hanya terpusat di wilayah tertentu, sementara daerah lain terus tertinggal.

"Kami masih berharap pemerintah mendengar suara rakyat. Namun apabila aspirasi ini tetap diabaikan, masyarakat akan terus memperjuangkan hak-haknya melalui cara-cara yang sah, demokratis, dan sesuai konstitusi," tegasnya.

Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat Pantai Barat Madina untuk bersatu memperjuangkan pemerataan pembangunan serta menyampaikan aspirasi secara tertib, damai, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Gusmiyadi: Penguatan Kader Jadi Kunci Membangun Petani Mandiri

admin — Tue, 28 Jul 2026 09:32:00 +0700+0700

MEDAN – Ketua DPW Tani Merdeka Provinsi Sumatera Utara, Gusmiyadi, SE, menegaskan bahwa penguatan kader menjadi langkah penting dalam membangun petani yang mandiri dan sejahtera. Hal itu disampaikannya saat diwawancarai CEO Sumut24 Group, Rianto, SH., MH. (Anto Genk), di sela Diklat dan Pelantikan Pengurus Tani Merdeka Indonesia di BPSDM Sumut, Medan.

Gusmiyadi mengatakan, kegiatan selama tiga hari tersebut diikuti sekitar 200 peserta dari Sumatera Utara dan Aceh yang mendapat pembekalan langsung dari instruktur Tani Merdeka Indonesia dari Jakarta.

"Diklat ini bertujuan menyamakan persepsi dan memperkuat komitmen seluruh pengurus agar mampu mengabdi dan memperjuangkan kepentingan petani," ujarnya.

Ia menambahkan, pelantikan pengurus menjadi momentum memperkuat konsolidasi organisasi hingga ke tingkat kabupaten dan kota.

Menurutnya, Tani Merdeka hadir untuk membantu petani memperoleh akses terhadap bantuan, teknologi, pelatihan, dan pendampingan sehingga mampu meningkatkan produktivitas serta nilai ekonomi lahan yang dimiliki.

"Petani adalah aset bangsa yang sangat potensial. Tugas kita membangkitkan semangat, pengetahuan, dan kemampuan mereka agar semakin maju dan sejahtera," kata Gusmiyadi.

Sementara itu, Anto Genk yang juga Wakil Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi (Infokom) di DPW Tani Merdeka Provinsi Sumatera Utara mengapresiasi semangat para pengurus Tani Merdeka dalam mendukung kemajuan sektor pertanian.

"Semoga Tani Merdeka terus menjadi organisasi yang solid dan memberi manfaat nyata bagi petani Indonesia," tutupnya.

Wawancara diakhiri dengan seruan bersama, "Tani Merdeka Jaya... Jaya... Jaya!"

All Indonesia: Menyatukan Pintu Masuk, Pelayanan, dan Promosi Negeri

admin — Tue, 28 Jul 2026 08:03:00 +0700+0700

Oleh Abdullah Rasyid
Mahasiswa Doktoral Ilmu Pemerintahan IPDN dan Staf Khusus Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan

Pada penghujung Juli, saya melakukan perjalanan ke Jawa Timur bersama Pak Rahmad Wahyudi (Tenaga Ahli Menteri IMIPAS).
Surabaya, Blitar, dan Malang menjadi titik kunjungan dalam agenda penguatan Tata Kelola serta Evaluasi layanan pada UPT (unit pelaksana teknis) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, yaitu: Kantor Imigrasi, Balai Pemasyarakatan (BAPAS), Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Rumah Tahanan, dan Lembaga Pemasyarakatan.

Perjalanan semacam ini sesungguhnya bukan sekadar melihat gedung, memeriksa dokumen, atau mendengar paparan capaian. Evaluasi pelayanan publik seharusnya menjadi kesempatan untuk menemukan apa yang bekerja, apa yang masih tersendat, dan inovasi apa yang layak dikembangkan melampaui daerah tempat gagasan itu lahir.

Di Jawa Timur, kami menemukan salah satu gagasan yang menarik perhatian: DE IMEJ - Digital Ecosystem of Immigration and East Java, inovasi yang dikembangkan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Timur, Novianto Sulastono—yang akrab dipanggil Pak Toton.

DE IMEJ berangkat dari persoalan sederhana, tetapi sangat nyata. Warga negara asing yang datang ke Indonesia tidak hanya membutuhkan informasi tentang visa dan izin tinggal. Mereka juga memerlukan petunjuk mengenai apa yang harus dilakukan ketika kehilangan paspor, bagaimana menjangkau kantor imigrasi, transportasi apa yang tersedia, destinasi mana yang dapat dikunjungi, di mana mereka dapat belajar, berinvestasi, menikmati budaya, atau menemukan layanan dasar selama berada di Jawa Timur.

Melalui kode QR yang dapat dipindai dengan telepon pintar, DE IMEJ dirancang sebagai pintu informasi yang menghubungkan pelayanan keimigrasian dengan pariwisata, pendidikan, investasi, transportasi, kebudayaan, dan dunia usaha. Kode tersebut dapat ditempatkan di bandara, hotel, stasiun, maskapai penerbangan, tempat wisata, perguruan tinggi, kawasan industri, bahkan perwakilan Indonesia di luar negeri. Dalam prototipenya, DE IMEJ menempatkan Imigrasi, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, WNA, dan dunia usaha dalam satu ekosistem yang saling terhubung.

Gagasan ini penting karena memperluas cara pandang kita terhadap pelayanan keimigrasian. Imigrasi memang bertugas menjaga kedaulatan negara, menyeleksi orang yang masuk, mengawasi keberadaan orang asing, serta menegakkan hukum. Namun, negara yang kuat tidak hanya ditandai oleh ketatnya pemeriksaan. Negara juga dinilai dari kemampuannya memberikan kepastian, kemudahan, dan rasa aman kepada orang yang datang secara sah.

Di titik inilah DE IMEJ menemukan relevansinya. Ia tidak mengurangi fungsi pengawasan, tetapi melengkapinya dengan fungsi pelayanan. WNA yang memperoleh informasi secara benar akan lebih mudah mematuhi aturan. Ketidaktahuan terhadap masa berlaku izin tinggal, kewajiban pelaporan, atau prosedur penggantian paspor dapat dicegah sebelum berubah menjadi pelanggaran administratif.

Namun, nilai strategis DE IMEJ tidak berhenti pada urusan keimigrasian. Platform ini juga dapat menjadi pintu promosi daerah. Jawa Timur memiliki Bromo, Kawah Ijen, kawasan Malang Raya, wisata sejarah Blitar, budaya Madura, pesisir selatan, pesantren, perguruan tinggi, sentra industri, kuliner, dan ribuan produk ekonomi kreatif. Persoalannya, kekayaan tersebut sering dipromosikan secara terpisah oleh masing-masing instansi.

Wisatawan asing tidak seharusnya dipaksa memahami kerumitan struktur birokrasi kita. Mereka tidak terlalu mempersoalkan apakah informasi transportasi dikelola dinas perhubungan, destinasi oleh dinas pariwisata, investasi oleh dinas penanaman modal, atau izin tinggal oleh Imigrasi. Mereka membutuhkan satu pengalaman pelayanan yang utuh.

Karena itu, DE IMEJ sesungguhnya bukan sekadar inovasi kode QR. Ia adalah embrio perubahan dari pelayanan berbasis instansi menuju pelayanan berbasis perjalanan pengguna.

Gagasan ini menjadi semakin relevan ketika Direktorat Jenderal Imigrasi tengah mengembangkan All Indonesia. Dalam agenda analisis dan evaluasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Dirjen Imigrasi menginginkan adanya sebuah layanan yang dapat menyederhanakan proses kedatangan internasional.

Selama ini, orang yang memasuki Indonesia harus berhadapan dengan beberapa kepentingan sekaligus: dokumen keimigrasian, deklarasi kepabeanan, persyaratan karantina, informasi kesehatan, dan kebutuhan perjalanan setelah kedatangan. Masing-masing memiliki sistem, formulir, dan kanal informasi sendiri. Bagi pemerintah, pembagian tersebut mungkin dianggap wajar karena mengikuti batas kewenangan. Bagi pengguna, fragmentasi itu justru menciptakan kebingungan.

All Indonesia harus dibangun sebagai jawaban terhadap fragmentasi tersebut. Namun, aplikasi ini sebaiknya tidak berhenti menjadi alat untuk mengisi deklarasi sebelum mendarat. Ia harus berkembang menjadi gerbang digital perjalanan ke Indonesia.

Di sinilah DE IMEJ dapat memberikan pelajaran. Layanan informasi Jawa Timur tersebut dapat diintegrasikan atau direplikasi dalam All Indonesia sebagai fitur informasi daerah. Ketika orang asing memilih bandara kedatangan, tujuan perjalanan, atau provinsi yang akan dikunjungi, sistem dapat menampilkan informasi yang relevan: aturan keimigrasian, layanan kesehatan, ketentuan bea cukai, prosedur karantina, transportasi lanjutan, destinasi wisata, agenda budaya, pendidikan, dan peluang investasi.

Dengan demikian, All Indonesia dapat menjadi hasil kolaborasi beberapa kementerian dan lembaga: Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan sebagai pengampu keimigrasian; Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; lembaga karantina; Kementerian Kesehatan; serta Kementerian Pariwisata sebagai penyedia ekosistem informasi destinasi. Pemerintah daerah harus dilibatkan sebagai pemasok data lokal, sedangkan dunia usaha dapat menjadi mitra layanan dengan mekanisme yang transparan.

Tetapi integrasi digital tidak boleh dimaknai sebagai mengumpulkan semua fungsi ke dalam satu birokrasi baru. All Indonesia harus menjadi orchestrator, bukan pemilik seluruh layanan. Setiap kementerian tetap bertanggung jawab terhadap kewenangannya, sementara pengguna cukup berhadapan dengan satu antarmuka.

Ada beberapa prasyarat yang tidak boleh diabaikan. Pertama, informasi harus selalu diperbarui. Platform yang menyediakan aturan kedaluwarsa justru berbahaya. Kedua, pelindungan data pribadi dan keamanan siber harus ditempatkan sebagai fondasi, bukan tambahan. Ketiga, integrasi harus menggunakan sistem resmi yang telah ada, bukan melahirkan duplikasi aplikasi. Keempat, pelibatan hotel, restoran, maskapai, atau pelaku usaha tidak boleh berubah menjadi ruang promosi eksklusif yang menimbulkan konflik kepentingan.

Ukuran keberhasilan juga harus melampaui jumlah unduhan atau pemindaian kode QR. Pemerintah perlu menilai apakah layanan tersebut mengurangi kesalahan pengisian, meningkatkan kepatuhan WNA, mempercepat proses kedatangan, memperpanjang lama tinggal wisatawan, menyebarkan kunjungan ke daerah, meningkatkan transaksi UMKM, dan memperbaiki pengalaman orang asing selama berada di Indonesia.

Inovasi daerah sering kali lahir karena pejabat setempat memahami masalah secara konkret. Tantangannya adalah bagaimana negara tidak membiarkan inovasi itu berhenti sebagai kebanggaan lokal. DE IMEJ layak diuji, disempurnakan, lalu dikembangkan menjadi bagian dari arsitektur nasional All Indonesia.

Jika pintu masuk negara dapat menyatukan keamanan, pelayanan, dan promosi, Indonesia tidak hanya akan dikenal sebagai negeri yang indah untuk dikunjungi. Indonesia juga akan dinilai sebagai negara yang mampu menyambut dunia secara tertib, cerdas, dan bermartabat.

PATEN!! SATLAP TRI CAKTI DAN SATGAS GABUNGAN GAGALKAN PERDAGANGAN BIJIH TIMAH KERING & "PERDANA" UNTUK BALOK TIMAH ILEGAL DI PELABUHAN PELINDO, BELITU

admin — Tue, 28 Jul 2026 05:50:00 +0700+0700

Belitung — Satlap Tri Cakti bersama Satgas Gabungan yang terdiri dari Posal Belitung dan KP3 Kabupaten Belitung berhasil menggagalkan dugaan aktivitas perdagangan dan pengiriman ilegal bijih timah kering serta balok timah hasil peleburan _home industry_ yang akan dikirim dari Belitung menuju Jakarta. Pengungkapan tersebut dilaksanakan pada Minggu, 26 Juli 2026, sekitar pukul 14.30 WIB, di area parkir Pelabuhan Pelindo Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Dalam kegiatan tersebut, Satlap Tri Cakti yang dipimpin Wadansub Satlap bersama Satgas Gabungan melakukan pemeriksaan terhadap sebuah truk ekspedisi dengan nomor polisi BN 8909 PA yang akan mengangkut barang menggunakan KM Sawita dengan tujuan Belitung–Jakarta. Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan barang yang diduga merupakan komoditas timah ilegal berupa bijih timah kering sebanyak 229 kampil dengan berat total sekitar 7.918 kilogram, serta perdana ditemukan yang berupa balok timah hasil peleburan _home industry_ di wilayah Belitung sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) buah dengan berat total sekitar 947 kilogram.

Berdasarkan hasil pendataan dan perhitungan awal, aktivitas perdagangan ilegal bijih dan balok timah tersebut diperkirakan berpotensi menimbulkan kerugian negara sebesar kurang lebih Rp 6.110.800.000. Nilai tersebut merupakan estimasi awal dan masih dapat dilakukan pendalaman serta penyesuaian berdasarkan hasil pemeriksaan lebih lanjut terhadap asal-usul, kadar, nilai komoditas, dokumen, serta legalitas barang bukti.

Dalam pengungkapan tersebut, petugas juga menemukan dugaan modus penyamaran dengan memanfaatkan kendaraan ekspedisi yang mengangkut komoditas timah bersama sejumlah barang lainnya. Di dalam kendaraan turut ditemukan barang berupa oli bekas, rokok, serta kotak yang berisi burung. Pencampuran dengan barang-barang lain tersebut diduga dimaksudkan untuk menyamarkan keberadaan komoditas bijih dan balok timah selama proses pengangkutan. Terhadap barang-barang lainnya yang turut diangkut, saat ini masih dilakukan pendalaman, khususnya berkaitan dengan administrasi, dokumen pengangkutan, serta kelengkapan legalitasnya.

Sementara itu, barang bukti berupa bijih timah kering dan balok timah saat ini telah diamankan di GBT Belitung untuk kepentingan pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut. Satlap Tri Cakti bersama Satgas Gabungan juga terus melakukan pendalaman terhadap asal-usul barang, pihak pemilik atau penguasa barang, pihak pengirim maupun penerima, serta kemungkinan adanya jaringan atau pihak lain yang berkaitan dengan dugaan aktivitas perdagangan dan pengiriman komoditas timah ilegal tersebut.

Keberhasilan pengungkapan ini merupakan bagian dari upaya bersama dalam mencegah terjadinya penyelundupan, perdagangan, dan peredaran komoditas timah yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan terhadap jalur distribusi dan pengiriman komoditas timah, khususnya melalui jalur pelabuhan, akan terus ditingkatkan guna mencegah kebocoran sumber daya alam dan potensi kerugian negara.

Satlap Tri Cakti mengimbau kepada masyarakat, pelaku usaha, maupun seluruh pihak yang berkaitan dengan kegiatan pertambangan dan tata kelola komoditas timah agar tidak melakukan kegiatan penambangan, pengangkutan, penampungan, perdagangan maupun penyelundupan bijih dan balok timah tanpa dilengkapi legalitas dan dokumen yang dipersyaratkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Satlap Tri Cakti bersama unsur terkait akan terus meningkatkan koordinasi, pengawasan, serta penindakan terhadap berbagai bentuk aktivitas perdagangan dan penyelundupan timah ilegal sebagai bagian dari upaya menjaga sumber daya alam nasional, mencegah potensi kerugian negara, serta mendukung amanat Presiden Republik Indonesia dalam mewujudkan tata kelola sumber daya alam yang tertib, legal, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi negara dan masyarakat.

2.000 Hafiz-Hafizah PTAC Labura Gelar Munajat Kebangsaan, Doakan Wakil Jaksa Agung RI Prof. Asep Nana Mulyana

admin — Tue, 28 Jul 2026 05:46:00 +0700+0700

Labuhanbatu Utara – Sebanyak 2.000 hafiz dan hafizah Pondok Pesantren Tahfidz Azhar Center (PTAC) Labura menggelar Munajat Akbar yang dirangkai dengan santunan kepada ratusan anak yatim sebagai bentuk rasa syukur atas pelantikan Prof. Dr. Asep Nana Mulyana, S.H., M.Hum. sebagai Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia. Kegiatan berlangsung khidmat diisi dengan pembacaan Al-Qur'an, zikir, doa bersama, serta santunan sosial.

Ribuan santri penghafal Al-Qur'an memenuhi lokasi kegiatan, Lantunan ayat suci Al-Qur'an menggema mengiringi munajat yang dipanjatkan untuk memohon pertolongan Allah SWT agar bangsa Indonesia senantiasa diberi kedamaian, para pemimpin diberi kekuatan menjalankan amanah, serta hukum ditegakkan dengan penuh keadilan.

Pimpinan Pondok Pesantren Tahfidz Azhar Center (PTAC) Labura M. Ifdarsyam Ritonga Lc. M.A mengatakan, kegiatan tersebut merupakan ungkapan syukur sekaligus ikhtiar spiritual agar amanah besar yang kini diemban Wakil Jaksa Agung RI senantiasa berada dalam bimbingan Allah SWT.

"Kami mengucapkan selamat atas dilantiknya Prof. Dr. Asep Nana Mulyana sebagai Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia. Semoga Allah SWT memberikan kesehatan, kekuatan, kebijaksanaan, serta keteguhan hati dalam mengemban amanah. Semoga beliau menjadi penegak hukum yang adil, berintegritas, istiqamah, dan senantiasa mengutamakan kebenaran serta keadilan demi kepentingan bangsa dan negara," ujar pimpinan PTAC Labura.

Selain munajat, PTAC Labura juga menyalurkan santunan kepada ratusan anak yatim. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari implementasi nilai-nilai Islam yang mengajarkan kepedulian terhadap sesama. Doa anak-anak yatim dan para penghafal Al-Qur'an diharapkan menjadi wasilah turunnya keberkahan bagi bangsa Indonesia serta bagi setiap pemimpin yang sedang mengemban amanah.

Kegiatan ini juga menjadi pesan bahwa pesantren tidak hanya berperan mencetak generasi penghafal Al-Qur'an, tetapi juga menanamkan nilai-nilai kebangsaan melalui doa, akhlak, dan kepedulian sosial. Menurut panitia, sinergi antara nilai keislaman dan semangat kebangsaan merupakan bagian dari kontribusi pesantren dalam menjaga persatuan dan memperkuat moral bangsa.

Munajat Akbar yang diselenggarakan PTAC Labura ditutup dengan doa bersama yang dipimpin para ulama dan asatiz.

Dengan penuh kekhusyukan, ribuan hafiz dan hafizah memohon agar Allah SWT senantiasa melindungi Indonesia, menguatkan para pemimpinnya dalam menjalankan amanah, serta menjadikan Prof. Dr. Asep Nana Mulyana sebagai Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia yang istiqamah.

Bobby Nasution Ajak DHD 45 Sumut Perkuat Semangat Juang Generasi Muda

admin — Mon, 27 Jul 2026 18:29:00 +0700+0700

Medan| Halomedan.com

Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution mengajak Dewan Harian Daerah (DHD) 45 Sumatera Utara untuk terus menjaga, memelihara, dan mengembangkan nilai-nilai semangat juang Angkatan '45 melalui program-program yang sejalan dengan visi dan misi pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Ajakan tersebut disampaikan Bobby Nasution saat menerima audiensi jajaran pengurus DHD 45 Sumatera Utara di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, Senin (27/7/2026).

Bobby menyampaikan apresiasi atas kunjungan pengurus DHD 45 Sumut sekaligus mengucapkan selamat kepada kepengurusan baru. Ia berharap semangat perjuangan para pendiri bangsa terus diwariskan kepada generasi muda sebagai modal membangun daerah dan memperkuat persatuan bangsa.

"Kami berharap setelah pelantikan nanti, semangat juang '45 dapat terus ditumbuhkan. Kami ingin seluruh program DHD 45 memiliki semangat perjuangan yang dapat bersinergi dengan visi dan misi pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara," ujar Bobby.

Sementara itu, Herry Lontung Sirega sebagai Ketua Dewan Paripurna bersama Ketua Umum DHD 45 Sumatera Utara Muhammad Hasyim, didampingi Sekretaris Umum Sofyan Ahmadi Hutasuhut dan Bendahara Umum Novan Efendy Siregar, mengatakan audiensi tersebut bertujuan memperkenalkan susunan kepengurusan DHD 45 Sumut periode 2026–2031 sekaligus menyampaikan sejumlah program strategis yang akan disinergikan dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Menurut Hasyim, DHD 45 memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga dan menanamkan semangat perjuangan kemerdekaan kepada seluruh lapisan masyarakat, khususnya generasi muda.
"DHD 45 juga memohon arahan dan dukungan Gubernur menjelang pelantikan kepengurusan yang direncanakan berlangsung sebelum peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026," katanya.

Usai melaksanakan rapat persiapan kepengurusan, Sekretaris Umum Sofyan Ahmadi Hutasuhut bersama Bendahara Umum Novan Efendy Siregar berfoto bersama sebagai bagian dari rangkaian persiapan pelantikan pengurus DHD 45 Sumatera Utara periode 2026–2031. (red)

Pembangunan Puskesmas Kenangan Rp5,6 Miliar Diduga Molor, BARAPAKSI Minta Bupati Deli Serdang Audit Total

admin — Mon, 27 Jul 2026 13:49:00 +0700+0700

Deli Serdang – Proyek pembangunan Puskesmas Kenangan di Jalan Enggang Raya, Perumnas Mandala, Kabupaten Deli Serdang, yang menghabiskan anggaran lebih dari Rp5,6 miliar dari APBD diduga mengalami keterlambatan penyelesaian dan berpotensi tidak memenuhi target pekerjaan sesuai kontrak.

Temuan tersebut mencuat berdasarkan pantauan lapangan pada Minggu (26/7/2026). Hingga akhir Juli 2026, kondisi fisik bangunan disebut belum rampung. Sejumlah pekerjaan utama masih terlihat belum selesai sehingga memunculkan dugaan proyek tersebut terancam wanprestasi apabila tidak dapat diselesaikan sesuai ketentuan kontrak.

Pembangunan Puskesmas Kenangan diketahui dibiayai melalui APBD Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp3 miliar, kemudian dilanjutkan melalui APBD Perubahan 2026 sebesar Rp2,6 miliar. Dengan total anggaran lebih dari Rp5,6 miliar, proyek tersebut diharapkan mampu menghadirkan fasilitas kesehatan yang representatif bagi masyarakat.

Pengguna anggaran dalam proyek ini berada pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Deli Serdang, bersama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), konsultan pengawas, serta rekanan pelaksana yang bertanggung jawab terhadap kualitas dan ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan.

Direktur Barisan Rakyat Pemerhati Korupsi (BARAPAKSI), Otti Batubara, menilai keterlambatan proyek bernilai miliaran rupiah tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa karena menyangkut pelayanan publik dan penggunaan uang negara.

"Anggaran proyek ini mencapai lebih dari Rp5 miliar. Jika progres pekerjaan tidak sesuai target, pemerintah harus segera melakukan evaluasi menyeluruh. Jangan sampai proyek pelayanan kesehatan menjadi mangkrak dan akhirnya merugikan masyarakat maupun keuangan daerah," tegas Otti.

Menurutnya, keterlambatan proyek berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum maupun administratif apabila terbukti terjadi wanprestasi. Selain itu, mutu pekerjaan juga harus menjadi perhatian agar tidak terjadi penyelesaian yang dipaksakan menjelang batas waktu kontrak.

BARAPAKSI mendesak Bupati Deli Serdang segera memerintahkan Inspektorat Kabupaten Deli Serdang melakukan audit terhadap progres fisik, penggunaan anggaran, serta pelaksanaan kontrak proyek tersebut.

"Kami meminta dilakukan audit secara menyeluruh. Bila ditemukan kelalaian, baik dari pihak rekanan maupun pihak yang bertanggung jawab dalam pengawasan, harus diberikan sanksi sesuai ketentuan kontrak dan peraturan perundang-undangan," ujar Otti.

Keterlambatan pembangunan Puskesmas Kenangan dinilai berdampak langsung terhadap masyarakat yang hingga kini belum dapat memanfaatkan fasilitas kesehatan baru yang semestinya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di wilayah tersebut.

Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Deli Serdang, PPK proyek, maupun pihak rekanan pelaksana belum memberikan keterangan.rel

Penuh Kehangatan, Sumut24 Group dan Asian Agri Bahas Peluang Kolaborasi Strategis

admin — Mon, 27 Jul 2026 13:34:00 +0700+0700

MEDAN | Halomedan.com

Media Sumut24 Group membuka peluang kerja sama strategis dengan perusahaan agribisnis terkemuka, Asian Agri Group, melalui pertemuan yang berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban di Cafe Sumatera, lantai 1 lobi Gedung Uniland, Medan (Senin, 27/7/2026).

Pertemuan tersebut berawal dari komunikasi yang dilakukan oleh Public Relations (PR) Group Asian Agri, Lidya Veronika Ginting, yang mengundang CEO Sumut24 Group, Rianto, SH.,MH, atau biasa disapa Anto Genk untuk berdiskusi mengenai peluang kemitraan di bidang media dan komunikasi.

"Halo Pak, apa kabar? Saya Lidya dari PR Group Asian Agri. Pak, bisa kita bertemu?" ujar Lidya saat menghubungi Anto Genk.

Ajakan tersebut disambut positif oleh Anto Genk.

"Dengan senang hati, Bu," jawabnya.

Dalam pertemuan penuh kehangatan ini yang berlangsung hampir dua jam itu, kedua pihak membahas berbagai hal, mulai dari perkembangan industri media, strategi komunikasi perusahaan, hingga peluang membangun kemitraan yang saling menguntungkan.

Sebagai CEO Sumut24 Group sekaligus pemilik lima media, Anto Genk menyatakan pihaknya menyambut baik inisiatif kolaborasi dengan Asian Agri.

Menurutnya, membangun jaringan dan sinergi dengan perusahaan besar merupakan langkah positif untuk memperkuat kemitraan yang profesional, produktif, dan berkelanjutan.

Di sela-sela perbincangan, Lidya Veronika Ginting menyampaikan harapannya agar hubungan yang terjalin dapat berkembang menjadi kerja sama yang erat.

«"Mari kita saling bekerja sama dan mendukung kemitraan," ujar Lidya.»

Menanggapi hal tersebut, Anto Genk yang jiga Ketua JMSI Sumut ini, menegaskan komitmen Sumut24 Group untuk membuka ruang kolaborasi yang memberikan manfaat bagi kedua belah pihak.

Pertemuan ditutup dengan saling mengucapkan terima kasih atas kebersamaan yang terjalin serta harapan agar silaturahmi tersebut menjadi langkah awal dalam membangun hubungan kemitraan yang semakin kuat di masa mendatang.

Silaturahmi yang terjalin diharapkan mampu membuka jalan bagi berbagai peluang kolaborasi, memperkuat sinergi antara dunia usaha dan media, serta menghadirkan manfaat yang berkelanjutan bagi kedua belah pihak.red

Ketika China, Kazakhstan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, dan Mesir Satu Suara untuk 100 CTFP di Jalur Sutra Dunia

admin — Mon, 27 Jul 2026 12:14:00 +0700+0700

Jakarta - Ada simbolisme yang indah ketika Jalur Sutra—jalur peradaban yang selama ribuan tahun menghubungkan Timur dan Barat—kini tidak lagi hanya membawa rempah, sutra, dan budaya, tetapi juga membawa pesan tentang kemanusiaan dan inklusi.

Semangat itulah yang bergema dalam The 6th Silk Road International Festival serta berbagai penghargaan dari United Nations World Silk Road Forum, ketika kampanye global 100 CTFP (Celebrities Talk for Para Athletes) mendapat dukungan dari para tokoh budaya, sastra, dan media internasional.

Enam Honorary Chairpersons menjadi pelopor gerakan 100 CTFP di Jalur Sutra, yaitu Cao Shui dan Wang Fangwen (China), Ulugbek Yesdaulet (Kazakhstan), Usmon Azim (Uzbekistan), Altynai Temirova (Kyrgyzstan), serta Ashraf Aboul-Yazid (Mesir).

Di antara mereka, *Cao Shui* menjadi sosok sentral utk 100 CTFP. Penyair terkemuka China, penerima World Silk Road Culture Outstanding Contribution Award, sekaligus Chairman of the Beijing International Poetry Film Festival, ini dikenal sebagai jembatan budaya Timur dan Barat. Kepeduliannya terhadap para atlet difabel mendorongnya mengajak sekitar 100 tokoh Asia untuk berpartisipasi dalam 100 CTFP.

Sementara itu, *Wang Fangwen* merupakan President of the International Poetry Committee of the United Nations World Silk Road Forum serta Distinguished Professor of the Modern College of Northwest University di Xi'an, China. Dari Kazakhstan, *Ulugbek Yesdaulet* adalah Chairman of the Union of Writers of Kazakhstan sekaligus Chairman of the Council of the TURKSOY Writers Union, yang sangat berpengaruh. Dari Mesir, *Ashraf Aboul-Yazid* merupakan Secretary-General of the Congress of African Journalists, former President of the Asia Journalists Association (AJA), serta penerima Manhae Grand Prize dan Arab Journalism Award, yang dikenal luas atas kiprahnya membangun dialog budaya lintas benua.

Menjelang Asian Para Games Aichi-Nagoya 2026, Cao Shui menyampaikan pesan inspiratif:

«"I hope you competing at the Aichi-Nagoya 2026 Asian Para Games will unfold your complete and powerful selves through poetic imagination. Asia is where the sun rises, for you are certain to radiate renewed strength."»

Pendiri Maria Monique Last Wish Foundation sekaligus pencetus 100 CTFP, Natalia Tjahja, mengucapkan terima kasih kepada Cao Shui dan para sahabat di Jalur Sutra, serta berharap semakin banyak figur publik China bergabung dalam gerakan ini.

«"Saya berharap tokoh-tokoh seperti Jackson Yee, yang pernah mendukung Paralimpiade Beijing, Xu Kai, Dilraba Dilmurat, Yang Mi, Lin Yi, Johnny Huang, Zhao Lusi, Bai Lu, dan figur lainnya dapat memberikan pesan inspirasi bagi para atlet difabel dunia," ujarnya.»

President of the International Paralympic Committee (IPC), Mr. Andrew Parsons, memberikan video resmi pada 11 Juli 2026, bertepatan dengan peringatan satu tahun gerakan 100 CTFP (Celebrities Talk for Para Athletes). Dalam pesannya, Andrew Parsons menyampaikan:

«"Happy first anniversary to the 100 CTFP Campaign and Maria Monique Last Wish Foundation. It is an honor for me to lend my support for 100 CTFP (Celebrities Talk for Para Athletes) and Maria Monique Last Wish Foundation. This is fully aligned with the IPC's mission to create a more inclusive world through Para sport. Together, let's make this important initiative a great success."»

Natalia Tjahja mengatakan, "Thank God always. Terima kasih kepada President IPC, Mr. Andrew Parsons, yang telah memberikan apresiasi atas perjalanan miracle saya yang dimulai dari nol, sepenuhnya non-profit dan zero budget."

Hingga hari ini, 643 tokoh dunia telah bergabung dalam gerakan 100 CTFP, memperlihatkan bagaimana Jalur Sutra modern kini tidak hanya menghubungkan bangsa dan budaya, tetapi juga menyatukan suara dunia untuk para atlet difabel.

Ketika Ekonomi Kreatif Bertemu Ekonomi Syariah

admin — Mon, 27 Jul 2026 08:26:00 +0700+0700

Oleh Abdullah Rasyid
Mahasiswa Doktoral Ilmu Pemerintahan IPDN dan Pengurus Pusat Masyarakat Ekonomi Syariah

Penghargaan Best Paper yang diterima Edrida Pulungan dalam forum ekonomi dan keuangan Islam internasional di Washington DC tentu layak diapresiasi. Namun, prestasi itu akan lebih bermakna apabila tidak berhenti sebagai kabar membanggakan tentang anak bangsa di panggung dunia.

Gagasan mengenai Global Sharia Creative Economy Ecosystem perlu dibawa pulang, diperdebatkan, diuji, lalu diterjemahkan menjadi kebijakan yang dapat bekerja di Indonesia.

Pertanyaan utamanya bukan lagi apakah Indonesia memiliki potensi ekonomi kreatif syariah. Jawabannya jelas: kita mempunyai kekayaan budaya, populasi Muslim yang besar, jutaan pelaku usaha, talenta digital, industri halal, lembaga keuangan syariah, serta pasar domestik yang luas.

Pertanyaan yang lebih menentukan ialah: mengapa seluruh kekuatan itu belum terhubung menjadi satu ekosistem yang mampu melahirkan merek global, perusahaan kreatif besar, pemilik kekayaan intelektual, dan pelaku usaha yang menguasai rantai nilai?

Indonesia tidak kekurangan kreativitas. Yang sering tidak tersedia adalah jalan yang menghubungkan kreativitas dengan pembiayaan, perlindungan hak cipta, teknologi, produksi, distribusi, dan pasar.

Dua Sungai yang Belum Bertemu

Ekonomi kreatif dan ekonomi syariah selama ini tumbuh seperti dua sungai besar yang mengalir berdekatan.

Ekonomi kreatif berkembang melalui kuliner, fesyen, kriya, desain, film, musik, fotografi, animasi, gim, aplikasi, penerbitan, arsitektur, dan konten digital. Ekonomi syariah bergerak melalui industri halal, perbankan syariah, pasar modal, asuransi, zakat, wakaf, dan pembiayaan usaha.

Keduanya sama-sama besar, tetapi belum sepenuhnya bertemu.

Hubungan ekonomi kreatif dengan ekonomi syariah masih kerap disederhanakan menjadi sertifikasi halal, pemberian pembiayaan kepada UMKM, pameran produk, atau seminar tentang kewirausahaan. Semua itu bermanfaat, tetapi belum cukup membentuk ekosistem.

Ekosistem tidak lahir hanya karena terdapat banyak pelaku. Ekosistem terbentuk apabila para pelaku saling terhubung dalam pembagian peran, kepentingan, risiko, dan manfaat yang jelas.

Seorang desainer busana Muslim, misalnya, tidak hanya membutuhkan modal. Ia memerlukan akses terhadap bahan baku, teknologi produksi, perlindungan desain, pengembangan merek, pemasaran digital, jaringan distributor, sistem pembayaran, dan kontrak yang menjamin hak ekonominya.

Begitu pula pembuat film, pengembang gim, animator, musisi, dan kreator konten. Aset utama mereka bukan tanah atau bangunan, melainkan gagasan, hak cipta, karakter, cerita, perangkat lunak, reputasi, serta komunitas pengguna.

Sistem pembiayaan konvensional sering kesulitan membaca aset semacam itu. Di sinilah ekonomi dan keuangan syariah dapat menawarkan jalan berbeda.

Melampaui Label Syariah

Namun, ekonomi kreatif syariah tidak boleh dipersempit menjadi produk kreatif yang dibungkus simbol keagamaan.

Kata "syariah" mengandung tuntutan tata kelola. Ia seharusnya tercermin dalam kontrak yang adil, transaksi yang transparan, pelindungan pekerja, penghormatan terhadap kekayaan intelektual, pembagian keuntungan yang proporsional, tanggung jawab lingkungan, serta larangan mengambil keuntungan melalui eksploitasi.

Dengan pengertian itu, sertifikasi halal hanyalah salah satu unsur. Ekonomi kreatif syariah harus berbicara tentang keseluruhan rantai nilai, dari sumber pembiayaan hingga cara keuntungan dibagikan.

Seorang kreator tidak boleh kehilangan hak atas karyanya hanya karena membutuhkan modal pada tahap awal. Pelaku UMKM tidak boleh terus-menerus ditempatkan sebagai produsen murah, sedangkan nilai terbesar dinikmati pemilik platform, pemegang merek, agregator, dan distributor.

Ekonomi syariah semestinya hadir untuk memperbaiki ketimpangan tersebut, bukan sekadar memberi label pada transaksi yang struktur kekuasaannya tetap timpang.

Peran Kementerian Ekonomi Kreatif

Pembentukan kembali Kementerian Ekonomi Kreatif memberi kesempatan bagi negara untuk menata sektor ini secara lebih serius. Kementerian ini tidak boleh hanya menjadi kementerian festival, promosi, pameran, dan seremoni.

Tugas strategisnya adalah membangun infrastruktur yang memungkinkan kreativitas berubah menjadi nilai ekonomi.

Pemerintah perlu memetakan pelaku, talenta, subsektor unggulan, kebutuhan teknologi, pola pembiayaan, kepemilikan kekayaan intelektual, serta akses pasar pada setiap daerah. Data tersebut harus menjadi dasar intervensi, bukan sekadar statistik tahunan.

Kementerian Ekonomi Kreatif juga perlu mempercepat pengembangan pembiayaan berbasis kekayaan intelektual. Hak cipta, merek, desain, royalti, kontrak digital, dan arus pendapatan dapat dinilai sebagai aset ekonomi.

Tanpa perubahan cara pandang tersebut, pelaku kreatif akan terus dipaksa memasuki sistem pembiayaan yang tidak dirancang untuk memahami karakter usahanya.

Negara juga harus memperkuat posisi tawar kreator terhadap platform digital. Transparansi algoritma, pembagian pendapatan, perlindungan data, kontrak lisensi, dan mekanisme penyelesaian sengketa harus menjadi bagian dari agenda ekonomi kreatif.

Jangan sampai Indonesia hanya melahirkan kreator, sementara data, platform, teknologi, dan keuntungan terbesarnya dimiliki pihak lain.

MES sebagai Jembatan

Masyarakat Ekonomi Syariah memiliki posisi strategis untuk mempertemukan ekonomi kreatif dengan industri keuangan syariah.

MES mempunyai jaringan kepengurusan, perguruan tinggi, komunitas usaha, lembaga keuangan, organisasi profesi, pesantren, UMKM, serta perwakilan di luar negeri. Jaringan ini merupakan modal sosial yang besar.

Namun, modal sosial itu harus diterjemahkan menjadi infrastruktur ekonomi.

MES tidak boleh hanya kuat dalam diskusi, seminar, dan literasi. Ia perlu masuk lebih jauh ke pendampingan usaha, pembentukan konsorsium pembiayaan, perlindungan kekayaan intelektual, kurasi produk, pengembangan standar, dan pembukaan pasar.

Jaringan MES di luar negeri dapat menjadi simpul diplomasi ekonomi. Mereka dapat memetakan permintaan pasar, mempertemukan pelaku Indonesia dengan distributor, investor, diaspora, dan mitra produksi.

Ukuran keberhasilannya harus berubah. Bukan hanya berapa banyak kegiatan yang dilaksanakan, melainkan berapa pelaku usaha yang naik kelas, memperoleh pembiayaan, memiliki merek, mencatatkan hak cipta, menembus pasar ekspor, dan meningkatkan pendapatannya.

Membangun Akselerator Nasional

Kementerian Ekonomi Kreatif dan MES dapat memulai sebuah program bersama berupa Akselerator Ekonomi Kreatif Syariah Indonesia.

Program ini tidak perlu langsung mencakup semua subsektor. Tahap awal dapat difokuskan pada bidang yang mempunyai basis kuat dan peluang pasar besar: modest fashion, kuliner halal, kriya dan desain, film dan animasi, serta gim dan konten digital.

Setiap peserta harus memperoleh layanan terpadu: penguatan model bisnis, sertifikasi, pendaftaran kekayaan intelektual, pembiayaan, peningkatan teknologi, dan akses pasar.

Kementerian Ekonomi Kreatif dapat menyediakan kebijakan, data, inkubasi, pengembangan talenta, promosi, dan koneksi lintas kementerian. MES mempertemukan program tersebut dengan bank syariah, modal ventura, teknologi finansial, investor, wakaf produktif, perguruan tinggi, serta jaringan pasar internasional.

Skema pembiayaannya juga tidak boleh hanya berbentuk utang. Industri kreatif membutuhkan kemitraan, bagi hasil, pembiayaan berbasis royalti, dan investasi yang membagi risiko secara adil.

Program itu harus memiliki indikator yang tegas: peningkatan omzet, kontrak ekspor, investasi, lapangan kerja, pendaftaran kekayaan intelektual, pendapatan royalti, dan kenaikan pendapatan kreator.

Tanpa indikator, program akan kembali menjadi kumpulan kegiatan.

Indonesia telah terlalu lama bangga menjadi pasar besar. Kita membeli produk, menonton konten, menggunakan platform, dan mengikuti tren yang diciptakan pihak lain.

Ekonomi kreatif syariah menawarkan jalan agar Indonesia tidak hanya menjadi pasar, tetapi juga pencipta. Tidak hanya menjadi produsen, tetapi pemilik merek. Tidak hanya melahirkan talenta, tetapi juga menguasai teknologi, data, pembiayaan, dan jaringan distribusi.

Penghargaan internasional memang penting. Namun, ukuran keberhasilan sesungguhnya bukanlah berapa banyak gagasan Indonesia dipuji di luar negeri.

Ujian yang lebih berat adalah apakah gagasan itu dapat bekerja di dalam negeri, memberi ruang tumbuh kepada kreator, memperkuat usaha kecil, dan menempatkan Indonesia sebagai salah satu pusat ekonomi kreatif syariah dunia.

Don Muzakir: Diklat Tani Merdeka Sumatera I Siapkan Kader Penggerak Swasembada Pangan dan Dukung Program MBG

admin — Sun, 26 Jul 2026 21:44:00 +0700+0700

MEDAN | HM

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Tani Merdeka menggelar Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Tani Merdeka Sumatera I Angkatan IV di Sumatera Utara sebagai upaya memperkuat kapasitas organisasi sekaligus menyiapkan kader yang mampu mendukung program swasembada pangan nasional.

Ketua Umum DPP Tani Merdeka, Don Muzakir, mengatakan kegiatan yang berlangsung selama tiga hari tersebut diikuti sekitar 210 peserta yang merupakan gabungan pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Tani Merdeka dari Provinsi Aceh dan Sumatera Utara.

"Selama tiga hari ini kami melaksanakan Diklat Tani Merdeka Sumatera I Angkatan IV di Sumatera Utara. Pesertanya sekitar 210 orang yang berasal dari DPD Aceh dan DPD Sumatera Utara, bersama para ketua dan jajaran pengurus di kedua provinsi tersebut," ujar Don Muzakir pada siaran pers Minggu 26 Juli 2026.

Menurutnya, diklat ini tidak hanya berisi pendidikan dan pelatihan organisasi, tetapi juga membekali peserta dengan pemahaman mengenai berbagai isu strategis di sektor pertanian dan pemberdayaan masyarakat.

"Kami ingin setelah mengikuti pelatihan ini, seluruh peserta kembali ke daerah masing-masing dengan bekal pengetahuan yang lebih baik, terutama dalam memahami visi Presiden Prabowo Subianto mengenai swasembada pangan. Selain itu, peserta juga dibekali materi tentang penanganan konflik, penguatan organisasi, hingga peran sosial di tengah masyarakat," jelasnya.

Don Muzakir menambahkan, kegiatan tersebut juga menjadi momentum untuk menyinergikan program Tani Merdeka dengan kebijakan pemerintah, khususnya dalam mendukung penguatan ekonomi masyarakat melalui sektor pertanian.

Ia mengungkapkan, pada penutupan kegiatan dijadwalkan hadir Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina Tani Merdeka.

"Nantinya pada acara penutupan, Mas Sudaryono akan menyampaikan berbagai hal terkait sinkronisasi antara Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan aktivitas pertanian dan peternakan. Harapannya, keberadaan dapur-dapur MBG dapat menjadi penggerak roda ekonomi masyarakat, sekaligus membuka peluang bagi petani dan peternak untuk menjadi bagian dari rantai pasok pangan nasional," kata Don Muzakir.

Melalui penyelenggaraan Diklat Tani Merdeka Sumatera I Angkatan IV ini, DPP Tani Merdeka berharap para pengurus daerah mampu menjadi motor penggerak pembangunan pertanian, memperkuat kelembagaan organisasi, serta berkontribusi dalam mewujudkan ketahanan dan swasembada pangan yang berkelanjutan di Indonesia.RED

Sudaryono Dijadwalkan Lantik Pengurus Baru DPW Tani Merdeka Sumut, DPN Terbitkan SK Periode 2026–2031

admin — Sun, 26 Jul 2026 20:38:00 +0700+0700

MEDAN – Dewan Pengurus Nasional (DPN) Tani Merdeka Indonesia resmi menerbitkan Surat Keputusan (SK) Nomor 441/SK-DPN/TANIMERDEKA/V/2026 tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Tani Merdeka Indonesia Provinsi Sumatera Utara periode 2026–2031.

SK yang ditetapkan di Jakarta pada 6 Mei 2026 tersebut ditandatangani Ketua Umum DPN Tani Merdeka Indonesia Don Muzakir dan Sekretaris Jenderal H. Nandang Sudrajat, serta diketahui Ketua Dewan Pembina DPN Tani Merdeka Indonesia, Sudaryono.

Dalam keputusan tersebut, DPN sekaligus mencabut SK Nomor 051/SK-DPN-TANIMERDEKA/VI/2024 tentang susunan kepengurusan DPW Tani Merdeka Indonesia Sumatera Utara periode 2024–2030 dan menetapkan kepengurusan baru untuk masa bakti 2026–2031.

Berdasarkan lampiran SK, Gusmiyadi, S.E. dipercaya memimpin DPW Tani Merdeka Indonesia Provinsi Sumatera Utara sebagai Ketua. Ia didampingi Ainal Mardiah, S.Pd., M.Si. sebagai Ketua Harian.

Struktur kepengurusan turut diperkuat oleh sejumlah wakil ketua yang membidangi berbagai sektor strategis, mulai dari organisasi, hubungan antar lembaga, politik, advokasi dan bantuan hukum, kelautan dan perikanan, peternakan, perkebunan, penelitian dan pengembangan, sarana dan prasarana, usaha dan koperasi, industri dan teknologi, informasi dan komunikasi, sosial dan mitigasi bencana, SATGAS, pemberdayaan perempuan hingga kepemudaan.

Pada jajaran Dewan Pembina, Gubernur Sumatera Utara ditetapkan sebagai Ketua, sementara Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara menjabat Sekretaris. Dewan Pembina juga melibatkan unsur dari berbagai instansi yang berkaitan dengan sektor pertanian, perkebunan, pangan, karantina, hingga Perum Bulog.
Sementara Dewan Penasehat dipimpin Ade Jona Prasetyo, SH., M.M. sebagai Ketua dan Sugiat Santoso, S.E. sebagai Sekretaris, serta beranggotakan sejumlah tokoh, di antaranya Sabam Rajagukguk, Jejen Kusnawan, Muhammad Misbah, Harun Mustafa Nasution, H. Dr. Drs. Aripay Tambunan, Dr. Wihamo, Riduwan, Irwan Nasution, Ricky Prananda Nasution, S.E., dan Alwendra Frans Ulin Barus, SSTP., M.Si.

Dalam konsideran SK disebutkan bahwa pembentukan kepengurusan baru merupakan langkah strategis untuk memperkuat organisasi Tani Merdeka Indonesia dalam memperjuangkan kesejahteraan petani, memperluas jaringan organisasi hingga ke daerah, serta mendukung program ketahanan pangan nasional.

Salah satu figur yang turut bergabung dalam kepengurusan baru adalah Rianto, SH., MH., yang dipercaya sebagai Wakil Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi. Rianto yang akrab disapa Anto Genk dikenal sebagai CEO Sumut24 Group sekaligus Ketua Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Sumatera Utara.

Pelantikan pengurus DPW Tani Merdeka Indonesia Provinsi Sumatera Utara semula dijadwalkan berlangsung pada Senin, 27 Juli 2026 pukul 19.30 WIB. Namun, panitia mengumumkan perubahan jadwal sehingga pelantikan diundur menjadi Selasa, 28 Juli 2026 pukul 10.00 WIB.

Prosesi pelantikan direncanakan berlangsung di BPSDM Provinsi Sumatera Utara, Jalan Ngalengko, Perintis, Kota Medan. Ketua Dewan Pembina DPN Tani Merdeka Indonesia, Sudaryono, dijadwalkan hadir sekaligus melantik jajaran pengurus DPW Sumatera Utara.

Sudaryono juga dikenal sebagai mantan Wakil Menteri Pertanian RI dan saat ini menjabat Kepala Badan Gizi Nasional (BGN).

Momentum pelantikan tersebut diharapkan menjadi awal penguatan konsolidasi organisasi Tani Merdeka Indonesia di Sumatera Utara, sekaligus memperkuat sinergi dengan pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung pembangunan sektor pertanian, peningkatan kesejahteraan petani, serta menyukseskan program ketahanan pangan nasional.rel

Teguh: Revolusi Kuba Masih Relevan untuk Terus Digaungkan

admin — Sun, 26 Jul 2026 19:45:00 +0700+0700

DENPASAR — Kuba sedang memperingati Hari Revolusi yang jatuh pada tanggal 26 Juli. Peringatan Revolusi Kuba memiliki arti penting tidak hanya bagi rakyat Kuba, tetapi juga bagi masyarakat dunia yang mendambakan kemerdekaan dan kesetaraan dalam pergaulan dikancah global.

Hari Revolusi Kuba menjadi momentum refleksi mendalam mengenai arti penting sebuah keteguhan nasional dalam melawan dominasi asing.

Demikian disampaikan dosen Hubungan Internasional Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta, Dr. Teguh Santosa, dalam pesan yang diterima redaksi.

Teguh yang juga Ketua Umum Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) menguraikan sekilas sejarah panjang revolusi bermula dari ketidakpuasan rakyat terhadap cengkeraman rezim autokratis yang berkuasa di Kuba. Puncak perlawanan dimulai pada tanggal 26 Juli 1953 melalui peristiwa penyerangan ke Barak Moncada oleh kelompok pergerakan bawah tanah.

Peristiwa heroik tersebut melibatkan sejumlah tokoh penting yang kemudian menjadi legenda dalam sejarah politik modern internasional. Tokoh-tokoh sentral yang terlibat langsung dalam memimpin dan menggerakkan roda revolusi di antaranya adalah Fidel Castro, Ernesto "Che" Guevara, dan Camilo Cienfuegos. Melalui strategi gerilya yang gigih dari pegunungan Sierra Maestra, kelompok pemberontak ini berhasil menghimpun kekuatan rakyat luas.

Perjuangan panjang kaum revolusioner itu mencapai titik kemenangan gemilang pada penghujung Desember 1958. Rezim diktator Fulgencio Batista runtuh total setelah pasukan gerilyawan mendobrak pertahanan utama dan menguasai kota-kota strategis. Kemenangan ini sekaligus menandai tumbangnya pemerintahan boneka yang selama ini didukung penuh oleh kekuatan imperialis asing di kawasan Amerika Latin.

Sejak saat itu, Kuba bertransformasi menjadi episentrum serta simbol utama revolusi dunia di tengah era Perang Dingin. Teguh menilai bahwa keberhasilan revolusi ini tidak sekadar mengganti penguasa lokal, melainkan mengubah total arah politik luar negeri Kuba menjadi mandiri. Kuba berani mengambil jalur sosialisme dan menolak tunduk pada intervensi ekonomi maupun politik dari negara-negara adidaya tetangganya.

Di tengah situasi geopolitik global saat ini, arti penting Revolusi Kuba menjadi semakin relevan untuk terus digaungkan. Kuba masih harus menghadapi berbagai tekanan berat, terutama berupa embargo ekonomi, finansial, dan perdagangan yang dilembagakan oleh Amerika Serikat selama puluhan tahun. Tekanan sistematis ini dirancang untuk melemahkan sendi-sendi kehidupan masyarakat Kuba secara perlahan.

Kendati demikian, anggota Lembaga Hubungan dan Kerjasama Internasional (LHKI) Muhammadiyah itu menekankan bahwa semangat 26 Juli terbukti tetap hidup dan menjadi fondasi ketahanan nasional rakyat Kuba. Warisan revolusi memberikan mentalitas pantang menyerah bagi bangsa Kuba untuk tetap berdiri tegak mempertahankan kedaulatan negara. Warisan tersebut memotivasi mereka untuk mandiri di tengah keterbatasan serta gempuran sanksi sepihak yang terus menerus dilancarkan.

"Kemampuan Kuba bertahan di bawah tekanan AS menunjukkan sebuah teladan tentang pentingnya solidaritas internasional dan keadilan sosial. Kuba secara konsisten membuktikan bahwa sebuah negara kecil dapat mempertahankan harga diri bangsa tanpa harus mengorbankan prinsip kemerdekaan," ujar Teguh.

Hal ini tercermin dari kontribusi nyata Kuba di bidang kesehatan dan pendidikan global, kendati mereka sendiri sedang mengalami kesulitan akibat blokade.

Melalui momentum peringatan Hari Revolusi Kuba ini, Teguh berharap agar semangat anti-kolonialisme dan kemandirian terus dijaga oleh bangsa-bangsa berkembang. Penolakan terhadap hegemoni sepihak merupakan kunci utama terciptanya tatanan dunia yang lebih adil dan setara.

"Semangat Revolusi Kuba akan senantiasa menginspirasi setiap bangsa yang mendambakan kebebasan sejati dari segala bentuk penindasan modern," demikian Teguh. []

Menuju Swasembada Pangan, FABEM Jabar Sebut Pengganti Wamentan Harus Paham Rantai Pasok Peternaka

admin — Sun, 26 Jul 2026 14:50:00 +0700+0700

Jakarta - Forum Alumni Badan Eksekutif Mahasiswa (FABEM) Jawa Barat menilai momentum pengisian posisi Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) harus dimanfaatkan untuk memperkuat agenda besar Indonesia menuju swasembada pangan. Di tengah meningkatnya kebutuhan pangan nasional serta implementasi berbagai program strategis pemerintah, sosok yang dipercaya mendampingi Menteri Pertanian dinilai harus memiliki pemahaman yang komprehensif terhadap sektor peternakan, khususnya dalam membangun rantai pasok (supply chain) yang terintegrasi dari hulu hingga hilir.

Sekretaris Jenderal FABEM Jawa Barat, **Irsan**, menyampaikan bahwa tantangan pertanian Indonesia saat ini tidak lagi hanya berkutat pada persoalan produksi. Persoalan distribusi, akses pembiayaan, hilirisasi, kepastian pasar, hingga kesejahteraan petani dan peternak menjadi tantangan yang harus diselesaikan secara bersamaan.

> *"Menuju swasembada pangan, Indonesia membutuhkan Wakil Menteri Pertanian yang memahami ekosistem peternakan secara menyeluruh. Yang dibutuhkan bukan hanya kemampuan menyusun regulasi, tetapi juga pengalaman membangun rantai pasok pangan, memahami kebutuhan petani dan peternak, serta mampu menjembatani kepentingan pemerintah, dunia usaha, koperasi, dan masyarakat,"* ujar Irsan.

Menurut FABEM Jawa Barat, keberhasilan berbagai program nasional seperti **Makan Bergizi Gratis (MBG)**, penguatan **Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP)**, hingga target peningkatan konsumsi protein hewani sangat bergantung pada kekuatan sistem rantai pasok nasional.

Apabila rantai pasok tidak terintegrasi dengan baik, maka persoalan klasik seperti fluktuasi harga, kelangkaan pasokan, tingginya biaya distribusi, hingga rendahnya nilai tambah bagi petani dan peternak akan terus berulang.

### Sosok Berpengalaman di Dunia Peternakan

Dalam pandangan FABEM Jawa Barat, terdapat sejumlah figur yang memiliki kapasitas untuk mengisi posisi tersebut. Salah satu nama yang dinilai memiliki rekam jejak kuat adalah **drh. Cecep Muhammad Wahyudin, S.H., M.H.**

Cecep dikenal sebagai dokter hewan yang kemudian mengembangkan kiprahnya sebagai pengusaha di sektor pangan dan peternakan. Pengalaman tersebut membuatnya memahami persoalan industri peternakan tidak hanya dari sisi teknis produksi, tetapi juga dari aspek investasi, tata niaga, pembiayaan, industri pengolahan, hingga distribusi pangan.

Saat ini Cecep dipercaya sebagai **Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Peternakan**. Dalam posisi tersebut, ia aktif mendorong penguatan ekosistem peternakan nasional melalui kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, koperasi, dan peternak rakyat. Ia juga menjabat sebagai **Wakil Ketua Umum HKTI**, sehingga memiliki ruang kolaborasi yang luas antara sektor pertanian dan peternakan.

Menurut Irsan, pengalaman Cecep di dunia usaha menjadi nilai tambah karena memahami tantangan yang dihadapi pelaku usaha di lapangan, mulai dari ketersediaan bahan baku, efisiensi logistik, investasi, hingga akses pasar.

> *"Beliau bukan hanya memahami teori, tetapi juga memiliki pengalaman langsung membangun usaha di sektor pangan. Pengalaman tersebut penting agar kebijakan pemerintah tidak berhenti pada tataran regulasi, tetapi benar-benar mampu menyelesaikan persoalan yang dihadapi petani dan peternak setiap hari,"* katanya.

### Konsep Digital Supply Chain untuk Membangun Ekosistem Pangan Nasional

Salah satu gagasan yang dinilai relevan adalah konsep **Digital Supply Chain Pertanian dan Peternakan** yang dikembangkan Cecep M. Wahyudin.

Konsep tersebut menitikberatkan pada pembangunan sistem rantai pasok berbasis teknologi digital yang menghubungkan seluruh pelaku dalam satu ekosistem, mulai dari petani, peternak, koperasi, UMKM pangan, industri pengolahan, distributor, lembaga pembiayaan, hingga konsumen.

Melalui sistem yang terintegrasi tersebut, data produksi, kebutuhan pasar, distribusi, dan harga dapat dipantau secara lebih akurat sehingga pengambilan kebijakan menjadi lebih cepat, transparan, dan tepat sasaran.

Menurut FABEM Jawa Barat, konsep tersebut memiliki sejumlah manfaat strategis, antara lain:

* meningkatkan kepastian pasar bagi petani dan peternak;
* memperpendek rantai distribusi sehingga harga lebih stabil;
* memperkuat peran koperasi sebagai agregator hasil produksi masyarakat;
* mempermudah akses pembiayaan melalui data usaha yang terdokumentasi;
* memperkuat ketahanan pangan berbasis data;
* menjamin ketersediaan bahan baku bagi Program Makan Bergizi Gratis (MBG);
* menciptakan sistem distribusi protein hewani yang lebih efisien hingga ke daerah.

Irsan menilai bahwa Indonesia membutuhkan transformasi besar dalam tata kelola pangan. Digitalisasi tidak hanya dimaknai sebagai penggunaan aplikasi, tetapi sebagai instrumen untuk membangun keterhubungan seluruh rantai produksi dan distribusi sehingga petani serta peternak memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar.

> *"Kalau kita ingin benar-benar swasembada pangan, maka petani, peternak, koperasi, industri, perbankan, hingga pemerintah harus berada dalam satu ekosistem yang saling terhubung. Digital supply chain menjadi fondasi agar kebijakan pangan berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran,"* jelasnya.

FABEM Jawa Barat juga berpandangan bahwa Indonesia membutuhkan kepemimpinan yang mampu menghubungkan kepentingan pemerintah dengan dunia usaha. Menurut organisasi tersebut, penguatan investasi, hilirisasi produk peternakan, peningkatan kualitas SDM, pengembangan teknologi, serta penciptaan pasar yang sehat harus berjalan secara bersamaan agar target swasembada pangan dapat tercapai.

Meski demikian, FABEM Jawa Barat menegaskan bahwa penentuan Wakil Menteri Pertanian sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden. Pernyataan ini merupakan pandangan organisasi mengenai kriteria figur yang dinilai sesuai dengan kebutuhan Indonesia saat ini.

> *"Kami tidak sedang berbicara mengenai siapa yang harus dipilih, tetapi mengenai kompetensi yang dibutuhkan bangsa ini. Indonesia memerlukan pemimpin yang memahami sektor peternakan secara menyeluruh, mampu membangun rantai pasok nasional yang kuat, serta memiliki pengalaman nyata dalam mengembangkan ekosistem pangan. Dengan kepemimpinan seperti itu, kami optimistis cita-cita swasembada pangan dapat diwujudkan,"* tutup Irsan.
Red

Presidium dan 430 Pengurus Dilantik, KAHMI Sumut Siap Kolaborasi dengan Pemprovsu Tingkatkan Ekonomi Umat

admin — Sun, 26 Jul 2026 14:46:00 +0700+0700

Medan | Koordinator Presidium MW KAHMI Sumut, H Rusdi Lubis SH MMA menegaskan, KAHMI siap berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) untuk bersama-sama memperjuangkan dan meningkatkan perekonomian (kesejahteraan) umat.

Rusdi menekankan hal itu dalam sambutannya usai dilantik Presidium Majelis Nasional KAHMI Ahmad Doli Kurnia Tanjung, bersama sekitar 430 pengurus lainnya di Medan International Convention Center (MICC) Jalan Gagak Hitam Ringroad Medan, Sabtu (25/7/2026).

Terkait dengan kolaborasi dengan Pemprovsu dalam memberdayakan ekonomi umat itu, kata Rusdi, KAHMI Sumut juga sudah memiliki koperasi yang siap menjalin kerja sama. "Ada juga Himpunan Pengusaha KAHMI (HIPKA)," ungkapnya.

Melalui kolaborasi ini, Rusdi berharap para tokoh lintas profesi yang tergabung di dalam kepengurusan KAHMI bisa bersinergi dengan para toke, sehingga kolaborasi tokoh dan toke, akhirnya membuat KAHMI menjadi oke.

Sementara Gubsu Bobby Afif Nasution menyambut positif tawaran kolaborasi yang disampaikan Rusdi. "Pemerintah Provinsi Sumatera Utara selalu siap berkolaborasi dengan KAHMI, demi penguatan ekonomi umat dan pengembangan produk halal," ujarnya.

Gubsu juga mengajak jajaran pengurus KAHMI Sumut di provinsi dan daerah untuk turut serta bergerak memerangi musuh kita bersama, yaitu narkoba. "Melihat potensi yang ada di KAHMI, banyak hal bisa kita sinergikan, demi peningkatan kesejahteraan umat," katanya.

Sebelumnya, Presidium MN KAHMI Ahmad Doli Kurnia menyampaikan apresiasi dan salut dengan banyaknya pengurus KAHMI Sumut, yaitu sekitar 430 orang. "Ini pertanda antusiasme menjadi pengurus KAHMI Sumut masih sangat tinggi," katanya.

Doli yang mengaku merasa angat berhutang kepada HMI, karena dirinya HMI secara biologis dan ideologis berharap Presidium dan pengurus KAHMI ikut bertanggungjawab menjaga mata air perkaderan HMI, baik secara kuantitatif dan kualitatif. "Jangan sampai sumber mata air KAHMI itu mengeruh," tegasnya.

Presidium MW KAHMI Sumut periode 2026-2031 yang dilantik, Koordinator H Rusdi Lubis SH MMA, anggota Dr Hatta Ridho SSos MSP, Dr Sadikin Bintang MM, Prof Dr Hasyim Purba, Dr Mansyur Hidayat Pasaribu, M Iskandar Nasution MP, Prof Assoc Ade Parlaungan Nasution PhD.

Sekretaris Umum Dr Ir Zulkifli Ikhwan Harahap MSi, Ketua Dewan Penasihat Drs H Syahrul M Pasaribu SH, Ketua Dewan Pakar Prof Dr H Fakhruddin Azmi, Ketua Dewan Etik Ir H Murlan Tamba MM.

Para Ketua Bidang Prof Pujiati Khalid, Ir Yahdi Khoir Harahap MBA, Elson Angkat SS, Hj Anita Lubis, H Borkat SSos MM, Dr Muazzul, Anggi Rhaditya Lubis SP MM, Dr Walid Sembiring, Prof Lusiana Andriani Lubis, Serasi Malem Sitepu SPd, Dr TA Saladin, M Taufik Umar Dhani Harahap SH, Dr Indra Sakti Harahap, Marasamin Ritonga SH MH, dan lainnya.

Para Sekretaris Bidang Andi Akbar Pulungan, Andi Wiliandi, Agung Arif Wibowo Angkat, Omar Arafat Berutu, Agus Salim Ujung, Nazir Salim Manik, Elvi Mahalli, Benyamin Keliat, Khairul Munadi, M Yusuf Pasaribu, Agussalim Aja, Edo, Indra Prawira, Henny Pratiwi, Khairul Ansari, Indrayani, Nurhayati Harahap, dan lainnya. Turut serta dilantik Koordinator Presidium Forhati Sumut Elva Citra Sari dan Rosliani.

Sekum MW KAHMI Sumut, Zulkifli Ikhwan Harahap mengapresiasi dan menyampaikan terima kasih atas kehadiran Presidium MN KAHMI Ahmad Doli Kurnia Tanjung, bersama Sekjen Syamsul Qamar dan Koordinator Presidium MN Forhati, Wa Ode Nurhayati.

"Terima kasih juga atas kehadiran Gubsu, Bupati Tapsel, Bupati Madina, Wali Kota Padang Sidimpuan, Wakil Bupati Deli Serdang, Wakil Wali Kota Tanjung Balai dan Wakil Bupati Pakpak Bharat," kata Zulkifli Harahap.red

UNPAB Dukung Pelestarian Warisan Pemikiran Bangsa melalui Peluncuran Buku Karya Iskandar, S.T. Menelusuri Jejak Pengabdian dan Lahirnya Suryapalohisme

admin — Sat, 25 Jul 2026 23:12:00 +0700+0700

Medan– Universitas Pembangunan Panca Budi (UNPAB) menunjukkan komitmennya dalam mendukung pelestarian warisan intelektual dan nilai-nilai kepemimpinan bangsa melalui kehadiran Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi, Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, S.E., M.M., pada peluncuran buku Menelusuri Jejak Pengabdian dan Lahirnya Suryapalohisme karya Iskandar, S.T. Kegiatan tersebut diselenggarakan pada Jumat (24/7) di Hotel JW Marriott Medan dan dihadiri oleh berbagai tokoh dari kalangan akademisi, pemerintahan, organisasi, serta masyarakat.

Kehadiran Rektor UNPAB dalam kegiatan ini mencerminkan dukungan universitas terhadap lahirnya karya-karya intelektual yang tidak hanya mendokumentasikan perjalanan tokoh bangsa, tetapi juga menjadi sarana untuk mewariskan nilai-nilai kepemimpinan, pengabdian, dan kebangsaan kepada generasi penerus.

Dalam kesempatan tersebut, Rektor UNPAB, Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, S.E., M.M., menyampaikan bahwa gagasan Surya Paloh bukan sekadar konsep atau pemikiran, melainkan telah diwujudkan melalui berbagai tindakan nyata yang memberikan manfaat bagi masyarakat dan bangsa. Menurutnya, nilai-nilai tersebut perlu didokumentasikan dalam bentuk karya ilmiah agar dapat dipelajari, dipahami, dan terus menjadi inspirasi bagi masyarakat luas.

"Pemikiran yang diwujudkan melalui tindakan nyata akan menjadi warisan yang bernilai bagi generasi mendatang. Dokumentasi dalam bentuk buku menjadi media penting untuk menjaga keberlanjutan nilai-nilai pengabdian, kepemimpinan, dan semangat membangun bangsa," ujar Rektor UNPAB.

Bagi UNPAB, perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam membangun budaya literasi sekaligus melahirkan generasi yang tidak hanya unggul dalam bidang akademik, tetapi juga memiliki karakter, integritas, serta kepedulian terhadap kemajuan bangsa. Oleh karena itu, universitas terus mendukung berbagai kegiatan yang mendorong lahirnya karya-karya intelektual sebagai bagian dari penguatan ekosistem pendidikan tinggi.

Melalui peluncuran buku Menelusuri Jejak Pengabdian dan Lahirnya Suryapalohisme, UNPAB berharap warisan pemikiran dan nilai-nilai pengabdian yang terkandung di dalamnya dapat terus hidup, berkembang, dan menjadi inspirasi bagi masyarakat, khususnya generasi muda, dalam membangun kepemimpinan yang visioner, berintegritas, serta mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan Indonesia.