Pusat MRO Turbin Cilegon Dibidik Jadi Basis Layanan Nasional dan ASEAN

admin — Wed, 23 Sep 2026 20:50:00 +0700+0700

Jakarta — Pengembangan pusat perawatan dan perbaikan turbin atau maintenance, repair and overhaul (MRO) di Cilegon, Banten, memasuki tahap baru melalui kerja sama PT PLN Indonesia Power Services, PT Barata Indonesia (Persero), dan Technofit Sdn Bhd asal Malaysia.

Kerja sama tersebut dituangkan dalam nota kesepahaman (MoU) yang ditandatangani Direktur PT Barata Indonesia (Persero) Hertyoso Nursasongko, Group Managing Director Technofit Sdn Bhd Datuk Mohd Izuddin bin Mohd Ilias, serta Direktur Utama PT PLN Indonesia Power Services. Penandatanganan disaksikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral serta Direktur Utama PT PLN.
Penandatanganan berlangsung dalam rangkaian Enlit Asia & Electricity Connect 2026 di ICE, BSD City, Banten, pada 22–24 September 2026.

Gagasan pengembangan pusat MRO tersebut diprakarsai Marlis Pohan, pemrakarsa independen di bidang model bisnis. Ia merancang skema kerja sama dan mempertemukan para pihak dengan memanfaatkan aset Pabrik Komponen Turbin (PKT) Cilegon milik Barata Indonesia, yang merupakan fasilitas eks Siemens.

Gagasan ini muncul di tengah meningkatnya kebutuhan turbin global, terutama akibat melonjaknya permintaan listrik dari pusat data untuk pengembangan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).

Di sisi lain, meningkatnya permintaan turbin baru juga berdampak pada kapasitas layanan perawatan armada turbin yang telah beroperasi. Waktu tunggu pembangunan pembangkit baru saat ini dapat mencapai sekitar lima tahun, bahkan sejumlah produsen menyebut waktu tunggu hingga tujuh atau delapan tahun.

Pasar turbin gas dan uap global selama ini didominasi tiga produsen besar, yakni GE, Siemens, dan Mitsubishi. Meningkatnya permintaan unit baru, terutama untuk pasar Amerika Serikat, membuat kapasitas produksi dan layanan produsen terserap untuk memenuhi pesanan tersebut.

Kondisi itu membuka peluang bagi penyedia jasa MRO independen untuk mengambil bagian dalam perawatan armada lama yang tetap harus beroperasi.
Fasilitas berat dan kemampuan produksi komponen
PKT Cilegon dinilai memiliki modal fasilitas yang mendukung pengembangan pusat MRO berskala regional. Fasilitas tersebut antara lain memiliki mesin bubut vertikal berkapasitas hingga 7,6 meter, bor horizontal hingga 14,5 meter, fasilitas perlakuan panas hingga 800 derajat Celsius, serta fasilitas pengujian tak-rusak (non-destructive testing/NDT).

Keunggulan lainnya adalah latar belakang PKT sebagai fasilitas produksi komponen. Dengan demikian, pusat tersebut tidak hanya ditujukan untuk melakukan perbaikan, tetapi juga memungkinkan pembuatan komponen turbin.

Status kawasan berikat yang dimiliki fasilitas tersebut juga dinilai mendukung pengembangan bisnis jasa untuk pasar ekspor karena memberikan kemudahan terkait arus barang dan bea masuk.
Di kawasan ASEAN, sejumlah fasilitas MRO turbin telah beroperasi. Namun, fasilitas berkapasitas besar banyak dimiliki produsen turbin sendiri, seperti GE dan Mitsubishi. Selain itu terdapat pula pemain independen, antara lain Sulzer.

Pusat MRO Cilegon diarahkan mengambil posisi sebagai fasilitas independen yang memiliki kemampuan menangani komponen berukuran besar sekaligus mendukung pekerjaan berorientasi ekspor.
Pembagian peran tiga pihak

Dalam skema kerja sama tersebut, PLN Indonesia Power Services akan berperan membuka akses pasar, baik di lingkungan Grup PLN maupun di luar PLN.

Barata Indonesia menyediakan fasilitas PKT Cilegon sekaligus memperkuat aspek kandungan dalam negeri dalam pengembangan layanan MRO tersebut.
Sementara itu, Technofit Sdn Bhd dari Malaysia akan berperan sebagai mitra teknologi sekaligus mendukung aspek pendanaan.

Untuk melengkapi kemampuan layanan, Technofit juga akan menggandeng mitra khusus turbin gas. Dengan skema tersebut, pusat MRO Cilegon ditargetkan dapat menangani turbin uap dan turbin gas dalam satu fasilitas.

Marlis Pohan sendiri berada pada posisi sebagai pemrakarsa. Perannya mencakup penyusunan model bisnis dan mempertemukan para pihak, bukan sebagai pihak yang menjalankan operasional fasilitas.

Target beroperasi tahun depan

Pengembangan pusat MRO tersebut ditargetkan mulai beroperasi paling lambat tahun depan dengan dua sasaran pasar, yakni kebutuhan dalam negeri dan pasar ekspor, terutama kawasan ASEAN.
Pada tahun pertama, nilai pekerjaan yang diperkirakan masuk berada pada kisaran US$20 juta–US$55 juta, atau sekitar Rp320 miliar–Rp880 miliar. Nilai tersebut masih merupakan estimasi awal dan akan disesuaikan dengan data serta kondisi operasional di lapangan.

Potensi nilai bisnis diperkirakan dapat meningkat seiring dengan semakin matangnya fasilitas dan mulai beroperasinya lini layanan turbin gas.
Pengembangan pusat MRO ini juga diharapkan dapat mengurangi pekerjaan overhaul turbin yang selama ini dikerjakan di luar negeri. Dengan menarik pekerjaan tersebut ke Indonesia, devisa dapat dipertahankan di dalam negeri sekaligus meningkatkan kemampuan industri dan tenaga kerja nasional.

Dari sisi sumber daya manusia, pengembangan fasilitas juga membuka peluang peningkatan kompetensi teknisi melalui transfer pengetahuan dan teknologi. Aktivitas tersebut diharapkan turut menghidupkan kembali ekosistem pendidikan dan pelatihan, termasuk sekolah las, serta memperkuat rantai pasok industri di Cilegon dan Banten.

Pengembangan ini dilakukan dengan memanfaatkan fasilitas yang sudah tersedia sehingga tidak membutuhkan pembangunan pabrik baru dari awal.
Perangkat dan teknologi akan didukung oleh para mitra. Sementara itu, pemrakarsa berperan menyusun skema kerja sama yang dapat diterapkan dan mempertemukan pihak-pihak yang memiliki aset, pasar, teknologi, serta kemampuan pendanaan. Setelah fasilitas berjalan, kegiatan operasional akan menjadi tanggung jawab para pihak sesuai peran masing-masing.rel

Bank Sumut Raih Penghargaan OJK sebagai Bank Teraktif Melakukan Literasi Keuangan ke Sekolah

admin — Wed, 23 Sep 2026 20:45:00 +0700+0700

Medan - PT Bank Sumut menerima penghargaan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sumatera Utara sebagai Bank Teraktif dalam Pelaksanaan Program Bank Goes to School, atas kontribusinya memperluas literasi dan inklusi keuangan di kalangan pelajar.

Penghargaan diserahkan Kepala OJK Provinsi Sumatera Utara Triyoga Laksito kepada Direktur Utama Bank Sumut Heru Mardiansyah dalam kegiatan OJK Sumatera Utara bersama media partner di Medan, Selasa (22/9) sore.

Direktur Utama Bank Sumut, Heru Mardiansyah mengatakan apresiasi OJK menjadi dorongan bagi perseroan untuk terus memperkuat literasi keuangan sejak usia dini. Menurutnya, literasi keuangan tidak hanya mengenalkan produk perbankan, tetapi membangun kebiasaan mengelola keuangan secara bijak di tengah perkembangan layanan keuangan digital.

"Kami ingin pelajar tidak hanya mengenal perbankan, tetapi juga memahami pentingnya menabung, mengelola uang, serta memanfaatkan layanan keuangan digital secara bertanggung jawab," ujar Heru.

Selama periode Agustus 2025 hingga Agustus 2026, Bank Sumut mencatat telah menyelenggarakan 162 kegiatan literasi keuangan melalui kolaborasi dengan 143 sekolah dan dukungan 68 unit kantor. Program tersebut menjangkau 208 satuan pendidikan, terdiri atas 77 sekolah dasar, 71 SMP, 51 SMA/SMK, serta 9 taman kanak-kanak atau sederajat.

Heru menegaskan, program literasi akan terus diperluas melalui sinergi dengan OJK, pemerintah daerah, institusi pendidikan, dan berbagai pemangku kepentingan. Ia menilai peningkatan literasi keuangan merupakan investasi jangka panjang untuk membentuk masyarakat yang lebih cakap dalam mengambil keputusan finansial.

Sementara itu, Kepala OJK Provinsi Sumatera Utara Triyoga Laksito menyampaikan Penghargaan Bank Goes to School merupakan bagian dari penilaian OJK atas pelaksanaan program literasi keuangan sepanjang 2025. Pada kategori ini, Bank Sumut terpilih di antara nominasi yang juga diikuti Bank BJB dan Bank DKI.

Literasi merupakan mandat penting bagi seluruh pelaku industri jasa keuangan seiring semakin luasnya akses masyarakat terhadap berbagai produk dan layanan keuangan.

"Lembaga jasa keuangan tidak hanya memberikan layanan kepada masyarakat, tetapi juga memiliki kewajiban menjalankan program literasi dan edukasi agar produk keuangan dipahami serta dimanfaatkan secara tepat," katanya.

Triyoga mengungkapkan, hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026 menunjukkan tingkat literasi keuangan masyarakat Sumatera Utara mencapai 71,57%, melampaui rata-rata nasional yang berada di angka 69,57%. Capaian tersebut, menurutnya, merupakan hasil kolaborasi berkelanjutan antara OJK dan industri jasa keuangan dalam memperluas literasi kepada masyarakat. OJK akan terus memantau perkembangan indeks literasi dan inklusi keuangan sebagai indikator efektivitas berbagai program literasi yang dijalankan di daerah.

Jangan Viralkan Identitas Ana, Ketua PSI Aceh :Hentikan Penghakiman di Ruang Digital

admin — Wed, 23 Sep 2026 19:37:00 +0700+0700

BANDA ACEH– Pers Siber Indonesia (PSI) Provinsi Aceh meminta masyarakat menghentikan penyebaran foto, wajah, nama, alamat, sekolah, kendaraan, nama orang tua maupun informasi lain yang dapat mengungkap identitas anak yang dituding terlibat dalam kasus penganiayaan antarpelajar di Banda Aceh.

Ketua PSI Provinsi Aceh, Anwar Tgk Rabo, menilai viralisasi identitas anak di media sosial merupakan persoalan serius karena dapat menimbulkan stigma, perundungan dan dampak panjang terhadap masa depan anak, sementara proses hukum terhadap perkara tersebut masih berjalan.

"Jangan menghakimi anak melalui media sosial. Mereka belum tentu bersalah. Kalau pun nanti terbukti bersalah, tetap tidak berarti identitas dan wajahnya boleh diviralkan. Anak punya hak untuk dilindungi dan masa depannya tidak boleh dihancurkan oleh hukuman sosial di media," kata Anwar Tgk Rabo, Rabu, 23 September 2026.

Menurut Anwar, persoalan menjadi semakin serius ketika unggahan tidak hanya menampilkan foto anak, tetapi juga mengaitkannya dengan identitas orang tua, jabatan orang tua, rumah, kendaraan, sekolah atau informasi keluarga lainnya. Cara seperti itu, katanya, dapat membuat persoalan bergeser dari penanganan kasus penganiayaan menjadi penghakiman terbuka terhadap anak dan keluarganya.

"Kalau ada dugaan tindak pidana, serahkan kepada aparat penegak hukum. Jangan masyarakat mengambil alih proses hukum dengan cara mengumbar identitas anak. Apalagi sampai menyeret orang tua dan keluarganya," ujarnya.

Sebelumnya, kepala salah satu sekolah favorit di Banda Aceh juga meminta masyarakat, orang tua dan pengguna media sosial menghormati proses hukum serta tidak menyebarkan identitas anak yang terlibat dalam perkara tersebut.

Menurut kepala sekolah tersebut, pihak sekolah telah mengambil tindakan terhadap sejumlah siswa sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku, setelah melakukan verifikasi internal. Sementara siswa yang menjadi korban tetap mendapatkan pendampingan melalui layanan Bimbingan dan Konseling (BK).

"Pernyataan kepala sekolah sudah sangat jelas. Sekolah sendiri meminta semua pihak tidak memperkeruh keadaan dengan menyebarkan foto, nama, alamat, nama orang tua dan informasi lain yang dapat membuka identitas anak," kata Anwar.

Ia menegaskan, perlindungan identitas anak bukan sekadar imbauan moral, melainkan memiliki dasar hukum. Pasal 19 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) mengatur bahwa identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak maupun elektronik.

Kewajiban tersebut berlaku bagi setiap orang dan mencakup larangan mengungkap nama Anak, nama Anak Korban, nama Anak Saksi, nama orang tua, alamat, wajah, serta hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi. Ketentuan ini juga harus dibaca bersama Pasal 19 ayat (2) UU SPPA, yang memuat ancaman pidana bagi setiap orang yang melanggar kewajiban tersebut.

"Artinya, jangan berpikir karena fotonya sudah beredar lalu semua orang bebas ikut menyebarkan. Justru setiap orang harus berhenti ikut memperluas penyebaran. Jangan sampai satu unggahan berkembang menjadi ratusan unggahan dan akhirnya anak tersebut mendapat hukuman sosial sepanjang hidupnya," tegas Anwar.

PSI Aceh juga mengingatkan bahwa anak yang sedang berhadapan dengan hukum tetap memiliki hak untuk diperlakukan dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Dalam konteks pemberitaan dan penyebaran informasi, ketentuan mengenai kerahasiaan identitas dalam UU SPPA harus diterapkan tanpa membedakan apakah anak tersebut berstatus Anak, Anak Korban, atau Anak Saksi.

Anwar meminta masyarakat tidak menjadikan media sosial sebagai ruang untuk memastikan seseorang bersalah atau tidak bersalah. Informasi yang beredar di media sosial, katanya, belum tentu lengkap dan belum tentu telah melalui proses verifikasi hukum.

"Jangan karena emosi kemudian anak diberi cap sebagai pelaku, keluarganya ikut diserang, bahkan jabatan orang tuanya dibawa-bawa. Itu tidak menyelesaikan masalah. Kalau ada bukti, serahkan kepada pihak berwenang. Kalau ada kesalahan, biarkan proses hukum yang menentukan," katanya.

Terkait informasi yang beredar mengenai kasus tersebut, Sekretaris DPRA Khudri, S.Ag., MA., juga telah memberikan penjelasan dan membantah informasi yang tidak sesuai fakta. PSI Aceh menilai klarifikasi dari pihak terkait diperlukan agar masyarakat tidak menjadikan unggahan media sosial sebagai dasar untuk membangun kesimpulan sendiri.

Anwar meminta pengguna media sosial yang sudah terlanjur mengunggah foto atau identitas anak agar menghapusnya dan tidak meneruskan penyebaran kerasan baru terhadap anak melalui ruang digital," pungkasnya.(R)

SMSI Aceh Besar Audiensi dengan Dandim 0101/KBA, Siap Perkuat Sinergi dan Sebarluaskan Informasi Positif

admin — Wed, 23 Sep 2026 18:53:00 +0700+0700

ACEH BESAR — Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kabupaten Aceh Besar terus memperkuat komunikasi dan membangun kemitraan dengan berbagai unsur di daerah. Kali ini, jajaran pengurus SMSI Aceh Besar melakukan audiensi dan silaturahmi dengan Komandan Kodim (Dandim) 0101/Kota Banda Aceh (KBA), Kolonel Inf Faurizal Noerdin, S.Sos., M.Sc., Rabu (23/9/2026).

Audiensi yang berlangsung di ruang kerja Kodim 0101/KBA tersebut menjadi ruang silaturahmi sekaligus dialog mengenai peran media dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat serta pentingnya membangun ekosistem pemberitaan yang sehat, faktual dan memberikan manfaat bagi daerah.

Rombongan SMSI Aceh Besar dipimpin Ketua Zulfikar, S.Pd., didampingi Sekretaris Sadhali, S.Pd., Bendahara Azhari Usman, S.Pd., dan Wakil Bendahara Nazarullah, SE.

Dalam pertemuan itu, Ketua SMSI Aceh Besar Zulfikar menyampaikan apresiasi kepada Dandim 0101/KBA beserta jajaran atas penerimaan dan sambutan terhadap pengurus SMSI Aceh Besar.

Zulfikar mengatakan, audiensi tersebut merupakan bagian dari langkah awal SMSI Aceh Besar dalam memperkuat silaturahmi sekaligus membangun komunikasi kelembagaan dengan berbagai unsur strategis di Kabupaten Aceh Besar.

"Kami mengucapkan terima kasih atas sambutan Dandim 0101/KBA. Silaturahmi ini sangat berarti bagi kami untuk membangun komunikasi yang lebih baik dan membuka ruang sinergi ke depan," ujar Zulfikar.

Ia menjelaskan, SMSI Aceh Besar menaungi perusahaan-perusahaan media siber yang memiliki peran dalam menyampaikan berbagai informasi kepada masyarakat. Karena itu, pihaknya siap mendukung penyebarluasan informasi mengenai kegiatan positif TNI, khususnya Kodim 0101/KBA, melalui pemberitaan yang profesional dan berimbang.

"SMSI Aceh Besar siap bersinergi dengan Kodim 0101/KBA dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Kami ingin media yang tergabung di SMSI tidak hanya cepat dalam memberitakan, tetapi juga mengedepankan akurasi, keberimbangan dan kepentingan publik," katanya.

Menurut Zulfikar, kemitraan antara media dan TNI sangat penting dalam membangun komunikasi publik yang konstruktif. Berbagai kegiatan TNI di tengah masyarakat, termasuk kegiatan sosial, pembinaan teritorial dan program kemasyarakatan, perlu diketahui masyarakat secara luas.

Ia menambahkan, SMSI Aceh Besar juga akan melaksanakan pelantikan pengurus masa bakti 2026–2029 yang direncanakan pada pertengahan Oktober mendatang.

"Pelantikan nanti menjadi momentum bagi kami untuk memperkuat organisasi dan membangun sinergi yang lebih luas dengan pemerintah, TNI, Polri, dunia usaha dan seluruh elemen masyarakat di Aceh Besar," ujarnya.

Dandim: Mari Sama-Sama Menyuarakan Kebenaran

Menanggapi audiensi tersebut, Dandim 0101/KBA Kolonel Inf Faurizal Noerdin menyambut baik kehadiran pengurus SMSI Aceh Besar.

Menurut Faurizal, perkembangan teknologi informasi telah membuat arus informasi bergerak sangat cepat. Kondisi tersebut menempatkan media pada posisi penting dalam membentuk pemahaman masyarakat terhadap berbagai persoalan yang terjadi di lingkungan sekitarnya.

Karena itu, ia berharap media dapat menjalankan perannya dengan tetap mengedepankan kebenaran, fakta dan kepentingan masyarakat.

"Harapan kita, sebagai bagian dari anak bangsa dan rakyat yang memang diberikan tanggung jawab sebagai prajurit, kita berharap sama-sama menyuarakan kebenaran, sama-sama menjaga iklim yang sehat," ujar Faurizal.

Ia menilai, hubungan yang baik antara media dan TNI perlu terus dibangun melalui komunikasi dan silaturahmi. Dengan komunikasi yang terbuka, informasi mengenai berbagai kegiatan yang dilakukan TNI bersama masyarakat dapat disampaikan secara lebih baik kepada publik.

Faurizal mengatakan, TNI memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai bagian dari komponen bangsa, termasuk hadir di tengah masyarakat. Di sisi lain, media memiliki tanggung jawab sosial untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat.

"Harapan kita, kita bisa sama-sama membangun negeri ini. Dimulai dari Kabupaten Aceh Besar khususnya, kemudian Provinsi Aceh dan seterusnya secara nasional," katanya.

Ia menegaskan, pembangunan daerah membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Media, menurutnya, memiliki ruang dan peran tersendiri dalam mendukung proses tersebut melalui pemberitaan yang dapat memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat.

"Media punya peran yang sangat penting. Apa yang dilakukan oleh pemerintah, TNI, Polri maupun masyarakat bisa disampaikan kepada publik sehingga masyarakat mengetahui apa yang sedang dilakukan dan apa manfaatnya," ujarnya.

Lebih lanjut, Faurizal berharap SMSI Aceh Besar bersama seluruh perusahaan media yang tergabung di dalamnya dapat terus menjaga kualitas pemberitaan.

Menurutnya, berita yang disampaikan kepada masyarakat hendaknya tidak hanya mengejar kecepatan, tetapi juga mempertimbangkan kebenaran informasi dan dampaknya terhadap kehidupan sosial.

"Kita tingkatkan sama-sama kesejahteraan dengan berita-berita yang benar, berita yang sehat," kata Faurizal.

Ia berharap pemberitaan yang sehat dapat ikut menciptakan suasana yang kondusif serta memberikan ruang bagi masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar.

"Kalau informasi yang disampaikan benar dan sehat, masyarakat akan mendapatkan pemahaman yang baik. Dari sana kita bisa bersama-sama membangun daerah ini," tambahnya.

Faurizal juga menyambut baik rencana pelantikan pengurus SMSI Aceh Besar masa bakti 2026–2029. Ia berharap kepengurusan tersebut dapat menjadi wadah yang mampu memperkuat profesionalisme perusahaan media siber di Aceh Besar.

"Kita berharap SMSI Aceh Besar dapat berkembang, dapat menjalankan organisasinya dengan baik dan terus memberikan kontribusi positif bagi masyarakat," katanya.

Ia menambahkan, sinergi yang dibangun tidak harus selalu dalam bentuk kegiatan formal, tetapi juga dapat diwujudkan melalui komunikasi yang berkelanjutan dan saling memberikan informasi sesuai tugas serta kewenangan masing-masing.

"Yang penting komunikasi kita jaga. Silaturahmi kita jaga. Kita sama-sama berbuat yang terbaik untuk masyarakat dan untuk daerah," pungkasnya.

Dalam audiensi tersebut, Dandim 0101/KBA didampingi Pasi Intel Kodim 0101/KBA, Kapten Ctp Zairul.

Audiensi berlangsung dalam suasana penuh keakraban. Pertemuan tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya SMSI Aceh Besar membangun jejaring dan sinergi dengan berbagai unsur strategis dalam rangka memperkuat peran perusahaan media siber sebagai salah satu bagian dari ekosistem informasi di Aceh Besar.rel

Bangun Desa Lewat Informasi, SMSI Aceh Besar dan Kejari Perkuat Kolaborasi

admin — Wed, 23 Sep 2026 18:52:00 +0700+0700

Aceh Besar — Sebuah berita tidak selalu berhenti pada layar telepon genggam. Di balik informasi yang dibaca masyarakat, ada tanggung jawab untuk memastikan pesan yang disampaikan tidak menimbulkan salah tafsir, tidak menghakimi, dan tetap memberikan ruang bagi publik untuk memahami persoalan secara utuh.

Gagasan itulah yang mengemuka ketika pengurus Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kabupaten Aceh Besar bersilaturahmi dan beraudiensi dengan jajaran Kejaksaan Negeri (Kejari) Aceh Besar, Selasa (22/9/2026).

Dalam kunjungan itu, Ketua SMSI Aceh Besar, Zulfikar S.Pd. datang bersama Sekretaris Sadhali, Bendahara Azhari Usman, S.Pd, Wakil Bendera Nazarullah, S.E disambut langsung Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Aceh Besar, Dr. Wisnu Murtopo Nur Muhamad, S.H., M.H., didampingi Kepala Kasi Intelijen Andiko, SH,. MH.

Pertemuan tersebut bukan sekadar kunjungan kelembagaan. Ada pembicaraan tentang bagaimana media dapat mengambil bagian dalam membangun komunikasi publik yang sehat, terutama ketika informasi menyentuh kehidupan masyarakat di tingkat gampong.

Mengawali pembicaraan, Ketua SMSI Aceh Besar, Zulfikar, S.Pd., menyampaikan apresiasi atas sambutan yang diberikan jajaran Kejari.
Ia juga menyampaikan agenda penting organisasi, yakni pelantikan pengurus SMSI Aceh Besar masa bakti 2026–2029 yang direncanakan berlangsung pada pertengahan Oktober mendatang.

Namun, pembicaraan kemudian bergerak lebih jauh. Bukan hanya mengenai organisasi, tetapi tentang ruang kolaborasi antara media dan institusi penegak hukum.

SMSI Aceh Besar menawarkan penguatan sinergi melalui program Pokja News Room Jaga Desa. Program tersebut diarahkan untuk membuka ruang komunikasi yang lebih dekat antara media, kejaksaan, pemerintah gampong dan masyarakat.

"Kami mengucapkan terima kasih atas sambutan Kejari Aceh Besar yang telah menerima pengurus SMSI. Kami berharap ke depan kerja sama dan sinergi antara SMSI dengan Kejari Aceh Besar dapat berjalan semakin baik," ujar Zulfikar.

Media sebagai jembatan informasi
Bagi SMSI Aceh Besar, News Room Jaga Desa tidak semata-mata ditempatkan sebagai instrumen pemberitaan atau pengawasan. Lebih dari itu, program tersebut diharapkan menjadi ruang edukasi dan literasi bagi masyarakat.

'Pengelolaan dana desa, aset desa, pembangunan gampong dan berbagai program pemerintah sering kali bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat. Pada titik inilah informasi yang jelas dan mudah dipahami menjadi penting," ungkap Zulfikar.

Menurutnya, Media dapat mengambil peran sebagai jembatan yang menghubungkan informasi dari pemerintah dan aparat penegak hukum dengan masyarakat.

Karena itu, SMSI Aceh Besar membuka ruang kolaborasi melalui sosialisasi hukum tentang pengelolaan dana desa, diskusi bersama aparatur gampong, edukasi jurnalistik dan keterbukaan informasi, hingga publikasi berbagai program pembangunan desa.

Zulfikar menegaskan, kolaborasi tersebut tidak diarahkan semata-mata untuk menjalankan fungsi pengawasan.
Upaya pencegahan, edukasi, literasi hukum, keterbukaan informasi serta peningkatan kapasitas aparatur dan masyarakat gampong juga menjadi bagian penting.

"Media diharapkan dapat menjadi jembatan komunikasi yang konstruktif antara kejaksaan, pemerintah gampong, masyarakat dan dunia pers, sehingga pengelolaan dana serta aset desa dapat berjalan lebih transparan dan akuntabel," katanya.

Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Besar, Dr. Wisnu Murtopo Nur Muhamad, menyambut baik audiensi tersebut.
Menurut Wisnu, perkembangan media membuat informasi semakin cepat sampai kepada masyarakat. Namun, kecepatan itu juga perlu diimbangi dengan tanggung jawab dalam menyampaikan informasi.

Ia menilai hubungan konstruktif antara aparat penegak hukum dan media penting agar suatu persoalan dapat diberitakan secara lebih utuh.

"Kalau sinergi itu kan banyak perkawanan. Jadi lebih enak kalau kita menyampaikan satu berita memiliki sisi lainnya. Karena berita ini tidak bisa dilihat dari satu sisi," ujar Wisnu.

Pernyataan tersebut menjadi salah satu pesan penting dalam pertemuan itu.
Sebuah peristiwa dapat dipahami secara berbeda oleh setiap orang. Latar belakang pendidikan, pengetahuan dan pengalaman pembaca turut memengaruhi cara mereka menangkap sebuah informasi.

Karena itu, media tidak hanya memiliki fungsi menyampaikan berita, tetapi juga membantu masyarakat memahami konteks.

"Kita perlu memberikan edukasi kepada masyarakat. Media itu hal yang penting, karena pengetahuan masyarakat juga sangat bergantung pada informasi yang mereka dapatkan," katanya.

Menurutnya, ketika media tidak menjadi pengadilan. Di tengah derasnya arus informasi digital, persoalan lain yang turut menjadi perhatian adalah perundungan atau bullying melalui media.

"Jangan sampai media justru menjadi pengadilan. Kita harus sama-sama memberikan edukasi kepada masyarakat," ujarnya.

Kejari Aceh Besar juga membuka ruang kerja sama dengan media dalam berbagai bidang, termasuk intelijen, pelayanan hukum dan penerangan hukum.

Kolaborasi tersebut dapat menjadi sarana untuk memperkenalkan program-program kejaksaan kepada masyarakat sekaligus memperluas pemahaman mengenai hukum.

Bagi masyarakat gampong, informasi hukum yang disampaikan secara sederhana dan mudah dipahami dapat menjadi bagian dari upaya pencegahan.
Masyarakat tidak hanya mengetahui apa yang dilarang setelah terjadi persoalan, tetapi juga memahami bagaimana menjalankan pemerintahan dan mengelola sumber daya desa secara lebih tertib.

"Kita berharap kerja sama ke depan bisa lebih baik. Teman-teman media juga dapat berkolaborasi dalam program-program yang ada, sehingga kinerja pemerintah dan kejaksaan dapat diketahui dan dipahami masyarakat," harap Wisnu.

Pertemuan SMSI Aceh Besar dan Kejari Aceh Besar akhirnya membawa satu pesan yang lebih luas: membangun desa tidak hanya membutuhkan pembangunan fisik dan anggaran, tetapi juga membutuhkan informasi yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Untuk diketahui, Program Pokja News Room Jaga Desa sendiri merupakan bagian dari kolaborasi SMSI dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang dikembangkan secara bertahap pada 2026.rel

Ketua SPS: AI Bukan Sekadar Percepat Produksi Konten, tapi Buka Peluang Bisnis Media

admin — Wed, 23 Sep 2026 17:54:00 +0700+0700

JAKARTA – Ketua Umum Serikat Perusahaan Pers (SPS) Januar P. Ruswita mendorong perusahaan pers menempatkan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) sebagai instrumen pengembangan bisnis, bukan semata-mata teknologi untuk mempercepat produksi konten.

Januar menyampaikan pandangan tersebut saat menjadi keynote speaker pada SPS Workshop Series #36 bertema "Pemanfaatan AI untuk Penyusunan Proposal Marketing Bisnis Pers" di Hall Dewan Pers, Jakarta, Rabu (23/9/2026).

Menurut Januar, perubahan perilaku audiens dan perkembangan teknologi digital telah menggeser cara industri media bekerja sekaligus menghasilkan pendapatan. Karena itu, perusahaan pers tidak cukup hanya mempertahankan kualitas jurnalistik, tetapi juga perlu membaca perubahan pasar dan membangun model bisnis yang mampu bertahan dalam ekosistem digital.

"AI jangan hanya kita lihat sebagai alat untuk membuat pekerjaan lebih cepat. Kita harus melihatnya sebagai instrumen untuk membaca peluang, memahami kebutuhan pasar, dan memperkuat strategi bisnis perusahaan pers," kata Januar.

Ia mengatakan, pemanfaatan AI dapat diarahkan untuk berbagai kebutuhan bisnis, mulai dari pengolahan data, pemetaan kebutuhan calon klien, penyusunan konsep proposal marketing, hingga pengembangan gagasan kampanye komunikasi yang lebih terukur.
Namun, percepatan teknologi tidak berarti pengambilan keputusan strategis dapat sepenuhnya diserahkan kepada mesin. Januar menekankan pentingnya mempertahankan peran manusia karena kreativitas, pengalaman jurnalistik, pemahaman terhadap audiens, integritas, dan kepercayaan tetap menjadi fondasi bisnis media.

"AI bukan pengganti manusia. AI adalah alat bantu. Kualitas, kreativitas, dan keputusan strategis tetap berada di tangan kita," ujarnya.

Dalam konteks pemasaran, Januar juga mendorong perusahaan pers mengubah cara menjual produk medianya. Ruang iklan, menurut dia, tidak lagi cukup diposisikan sebagai komoditas tunggal ketika kebutuhan klien semakin bergeser menuju solusi komunikasi yang memiliki tujuan dan ukuran keberhasilan yang jelas.

"Proposal marketing yang kuat bukan hanya menjelaskan siapa kita. Proposal harus mampu menjawab masalah klien, solusi yang kita tawarkan, dan hasil yang bisa diberikan," terang Januar.

Pendekatan tersebut menempatkan perusahaan pers bukan sekadar sebagai pemilik kanal distribusi informasi, tetapi juga sebagai penyedia solusi komunikasi yang memahami karakter audiens dan kebutuhan pasar.

Workshop tersebut diarahkan untuk menghasilkan kemampuan yang dapat diterapkan langsung oleh perusahaan pers, termasuk dalam menyusun proposal bisnis, mengembangkan produk media, membaca peluang pasar, serta mencari sumber pendapatan baru.
Januar menilai perubahan teknologi perlu diikuti keberanian berinovasi agar AI tidak justru memperlebar kesenjangan antara perusahaan pers yang mampu beradaptasi dan mereka yang terlambat merespons perubahan.
"Perubahan teknologi harus kita hadapi dengan inovasi. Jangan sampai AI menjadi ancaman bagi media karena kita terlambat beradaptasi," pungkasnya.

Agenda tersebut sekaligus menempatkan AI dalam pembahasan yang lebih luas, yakni bukan hanya sebagai teknologi untuk meningkatkan efisiensi produksi jurnalistik, tetapi juga sebagai instrumen bagi perusahaan pers untuk memahami pasar, menawarkan solusi kepada klien, dan membangun sumber pendapatan yang berkelanjutan.rel

KINERJA KEMENTERIAN IMIPAS YANG BERKUALITAS DAN BERINTEGRITAS

admin — Wed, 23 Sep 2026 16:57:00 +0700+0700

Opini oleh Abdullah Rasyid
Staf Khusus Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan

Rapat koordinasi selalu punya godaan yang sama: selesai ketika acara ditutup.

Materi sudah dipaparkan, persoalan sudah dibahas, kesepakatan sudah dicatat. Setelah itu peserta pulang ke unit kerja masing-masing dan birokrasi kembali pada kesibukan sehari-hari. Perlahan, hasil rapat yang semula terasa penting bisa kehilangan tenaga.

Karena itu, ukuran sesungguhnya dari Rapat Koordinasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Tahun 2026 bukan terletak pada empat hari penyelenggaraannya, 20–23 September 2026. Ukurannya justru dimulai setelah Rakor berakhir.

Apa yang berubah?

Tema Rakor tahun ini sudah memberi arah yang jelas: "Dari Evaluasi Menuju Aksi: Mewujudkan Kinerja Kemenimipas yang Berkualitas dan Berintegritas."

Kalimat itu sederhana, tetapi konsekuensinya tidak ringan. Evaluasi harus berakhir pada keputusan. Keputusan harus diterjemahkan menjadi pekerjaan. Pekerjaan harus mempunyai penanggung jawab dan tenggat. Pada akhirnya, masyarakat harus bisa merasakan hasilnya.

Di situlah arti penting Rakor kali ini.

Sejumlah pembahasan tidak lagi berhenti pada daftar masalah dan rekomendasi. Hasilnya mulai masuk ke wilayah yang lebih konkret: SOP, Surat Edaran, SLA, rencana kerja, indikator, PIC, serta mekanisme monitoring.

Tentu dokumen-dokumen itu belum menjadi hasil akhir. Ia baru alat untuk sampai ke sana.

DARI SOP KE KEPASTIAN PELAYANAN

Di bidang Keimigrasian, Rakor menghasilkan 33 SOP Administrasi Pemerintahan dan dua Surat Edaran yang mencakup Tempat Pemeriksaan Imigrasi, Izin Tinggal dan Status Keimigrasian, serta Dokumen Perjalanan.

Bagi organisasi, ini penting. Tetapi bagi masyarakat, jumlah SOP mungkin tidak terlalu berarti.

Yang ingin diketahui masyarakat jauh lebih sederhana: syaratnya apa, berapa lama selesai, siapa yang menangani, sudah sampai mana prosesnya, dan ke mana harus bertanya jika ada masalah.

Karena itu, SOP jangan berhenti sebagai dokumen yang tersimpan rapi di kantor. SOP harus terasa di loket pelayanan.

Ia harus membuat pelayanan lebih pasti, mengurangi ruang tafsir, memperjelas tanggung jawab, sekaligus melindungi petugas yang sudah bekerja sesuai aturan.

Tantangan berikutnya adalah memastikan standar yang disusun di pusat benar-benar hidup sampai ke Kanwil dan UPT. Di sinilah internalisasi, pelatihan, penguatan kompetensi, dan monitoring menjadi penting.

Pengawasan tiga lini—UPT, Kanwil, dan Pusat—juga tidak boleh berubah menjadi tiga lapis meja baru. Tujuannya bukan memperpanjang birokrasi, melainkan mempercepat ditemukannya masalah.

Kalau ada pelayanan tersendat di UPT, Kanwil harus mengetahuinya. Jika membutuhkan keputusan pusat, jangan menunggu masalah membesar.

STAR PROAKSI pun semestinya bekerja dengan semangat yang sama. Bukan sekadar ruang mengisi laporan, tetapi alat bagi pimpinan untuk melihat keadaan sebenarnya: mana yang sudah selesai, mana yang tertinggal, apa penyebabnya, siapa yang bertanggung jawab, dan apa yang harus segera diputuskan.

PEMASYARAKATAN DAN KEPASTIAN HAK

Di bidang Pemasyarakatan, Rakor menghasilkan tiga rancangan dokumen utama: Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan tentang Rencana Kerja Tindak Lanjut Rakor, Surat Edaran mengenai SLA pemberian Hak Integrasi, serta Surat Edaran mengenai penguatan tata kelola Penelitian Kemasyarakatan atau Litmas.

Bahasanya memang administratif. Dampaknya tidak.

Bagi warga binaan dan keluarganya, keterlambatan administrasi dapat berarti bertambahnya waktu menunggu tanpa kepastian. Sebuah berkas yang berhenti di meja tertentu bukan sekadar kertas yang belum ditandatangani. Ada manusia dan keluarga di belakangnya.

Karena itulah SLA pemberian hak integrasi penting. Ia bukan hanya urusan ketertiban administrasi, tetapi juga soal kepastian pelayanan dan pemenuhan hak sesuai ketentuan.

Pada bagian ini kita perlu terus mengingat bahwa Pemasyarakatan bukan semata-mata urusan penjara.

Reintegrasi sosial merupakan tujuan Pemasyarakatan sebagai suatu sistem perlakuan terhadap pelanggar hukum di Indonesia.

Maka ukuran keberhasilannya tidak cukup hanya keamanan Lapas dan Rutan. Kita juga perlu melihat apakah proses pembinaan menolong seseorang kembali menjalani kehidupan di tengah masyarakat.

Di sinilah Balai Pemasyarakatan dan Pembimbing Kemasyarakatan memperoleh posisi yang semakin penting.

Perubahan dalam KUHP dan KUHAP akan membawa konsekuensi terhadap Litmas, pembimbingan, pengawasan, pidana alternatif, serta berbagai bentuk reintegrasi sosial. Kalau paradigma pemidanaan bergerak, Pemasyarakatan juga harus bergerak.

Bapas tidak boleh dipandang sebagai bagian kecil di ujung proses.

Justru ketika orientasi sistem semakin kuat pada pembinaan dan reintegrasi, Bapas akan berada di salah satu titik yang menentukan.

Artinya, jangkauan Bapas perlu diperluas. Kapasitas Pembimbing Kemasyarakatan harus diperkuat. Jejaring dengan pemerintah daerah, dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi sosial, dan masyarakat juga harus dibangun lebih serius.

Sebab seseorang tidak kembali ke sebuah sistem. Ia kembali ke keluarga, lingkungan, pekerjaan, dan masyarakat.

INTEGRITAS HARUS TERASA DALAM SISTEM

Rakor tahun ini juga memberi perhatian besar pada integritas.

Tetapi pengalaman mengajarkan satu hal: integritas tidak cukup dijaga dengan imbauan.

Kita tentu membutuhkan aparatur yang jujur. Namun organisasi juga harus membangun sistem yang membuat penyimpangan semakin sulit dilakukan.

Di sinilah transaksi nontunai, transparansi status pelayanan, mekanisme pengaduan yang dapat ditelusuri, pengawasan berbasis risiko, dan jejak digital setiap keputusan penting menjadi relevan.

Sebuah keputusan seharusnya bisa ditelusuri: siapa yang mengusulkan, siapa yang memeriksa, apa dasar hukumnya, siapa yang menyetujui, kapan diputuskan, dan mengapa keputusan itu diambil.

Tidak perlu dibuat rumit.

Semakin jelas jejak sebuah proses, semakin kecil ruang abu-abu.

Integritas dengan demikian tidak hanya menjadi karakter orang per orang. Ia tumbuh menjadi karakter sistem.

SETELAH RAKOR, SIAPA MENGERJAKAN APA?

Salah satu hal yang penting dari Rakor kali ini adalah adanya tenggat tindak lanjut.

Kertas kerja pemetaan dan usulan indikator Program Aksi Tahun 2027 harus disampaikan paling lambat 28 September 2026.

Batas waktu seperti ini perlu dijaga. Sebab setelah sebuah forum selesai, persoalan paling sederhana sering justru menjadi yang paling menentukan: siapa mengerjakan apa?

Setiap hasil Rakor sebaiknya bisa dibaca dalam bahasa yang sederhana.

Apa yang harus diselesaikan?

Siapa PIC-nya?

Kapan harus selesai?

Bagaimana kita mengetahui bahwa pekerjaan itu benar-benar selesai dan memberi hasil?

Bila ada indikator yang merah, tidak selalu diperlukan rapat panjang. Cari masalahnya, tentukan penanggung jawabnya, putuskan apa yang dibutuhkan, lalu beri batas waktu.

Birokrasi kadang terlalu cepat mencari jawaban dalam bentuk aplikasi baru, tim baru, atau struktur baru. Padahal banyak persoalan bisa diselesaikan dengan sesuatu yang lebih mendasar: disiplin menjalankan sistem yang sudah disepakati.

HASILNYA AKAN TERLIHAT DI LAPANGAN

Penghargaan kepada Wiko Nurdian, Pranata Komputer Ahli Pertama Kanwil Ditjen Imigrasi NTT yang meraih Juara I Lomba ASN Menulis x Kumparan 2026, juga membawa pesan tersendiri.

Birokrasi perlu memberi ruang kepada pegawai yang berpikir, menulis, berinovasi, dan berani menawarkan perbaikan.

Gagasan baik tidak selalu datang dari atas.

Sering kali ia justru lahir dari orang yang setiap hari menghadapi persoalan di lapangan.

Maka setelah Rakor ditutup, pusat perhatian semestinya bergeser dari ruang pertemuan menuju Kanwil dan UPT.

Di situlah hasil Rakor akan menemukan ujian sebenarnya.

Apakah pelayanan Keimigrasian semakin pasti?

Apakah hak warga binaan diproses lebih cepat dan transparan?

Apakah STAR PROAKSI benar-benar membantu pimpinan mengambil keputusan?

Apakah pengawasan mampu menemukan masalah lebih awal?

Apakah Bapas dan Pembimbing Kemasyarakatan semakin siap menghadapi perubahan sistem hukum pidana?

Jawaban atas semua pertanyaan itu tidak terdapat pada laporan penutupan.

Jawabannya akan terlihat di Kantor Imigrasi, Tempat Pemeriksaan Imigrasi, Rumah Detensi Imigrasi, Lapas, Rutan, Bapas, Kanwil, dan unit-unit pelayanan lainnya.

Pada akhirnya masyarakat tidak terlalu tertarik pada seberapa banyak rapat yang kita selenggarakan atau seberapa tebal dokumen yang kita hasilkan.

Masyarakat mempunyai ukuran sendiri.

Pelayanan lebih cepat atau tidak.
Hak lebih pasti atau tidak.
Proses lebih terbuka atau tidak.
Dan aparatur semakin dapat dipercaya atau tidak.

Karena itu, pekerjaan setelah Rakor justru lebih penting daripada Rakor itu sendiri.

Kesepakatan sudah dibuat.

Sekarang waktunya memastikan kesepakatan itu bekerja.

Dari kesepakatan menuju tindakan. Dari tindakan menuju hasil. Dan dari hasil itulah kepercayaan publik tumbuh.

Koperasi Jasa Keluarga Pers Indonesia dan Koperasi Jasa Cahaya Kita Bersama Teken PKS Uji Mesin Mobile Grain Dryer di Deli Serdang

admin — Wed, 23 Sep 2026 09:47:00 +0700+0700

MEDAN — Koperasi Jasa Keluarga Pers Indonesia dan Koperasi Jasa Cahaya Kita Bersama meneken Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang penempatan dan pelaksanaan uji mesin Mobile Grain Dryer pada fasilitas penggilingan padi di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.

Penandatanganan PKS berlangsung Selasa (22/9/2026) di Anugerah Carwash and Kuphi, Jalan Gatot Subroto Nomor 222, Kota Medan. Kerja sama tersebut ditandatangani Ketua Koperasi Jasa Keluarga Pers Indonesia Devis Abuimau Karmoy dan Ketua Koperasi Jasa Cahaya Kita Bersama Dian Hadi, ST.

Kerja sama tersebut ditujukan untuk menguji kinerja mesin pengering gabah secara langsung di fasilitas penggilingan padi sekaligus memperoleh data teknis mengenai pengoperasian mesin di lapangan.

Dalam PKS, kedua pihak mengatur mekanisme koordinasi, pemeriksaan, evaluasi, pelaporan, serta tindak lanjut selama proses pengujian berlangsung.

Koperasi Jasa Keluarga Pers Indonesia memiliki akses terhadap data dan informasi hasil uji serta dapat menunjuk tenaga ahli atau tim teknis untuk melakukan pemeriksaan dan evaluasi. Jika ditemukan kondisi yang berpotensi merusak mesin atau membahayakan keselamatan, pelaksanaan uji dapat diminta dihentikan sementara.

Sementara itu, Koperasi Jasa Cahaya Kita Bersama berkewajiban memberikan akses dan informasi yang diperlukan untuk pemeriksaan. Setiap gangguan, kerusakan, kehilangan atau kondisi lain yang dapat memengaruhi pengujian juga wajib segera dilaporkan.

Hasil pemeriksaan dan evaluasi akan menjadi bahan tindak lanjut terhadap persoalan teknis yang muncul selama penggunaan mesin.

Penempatan Mobile Grain Dryer di fasilitas penggilingan padi Deli Serdang diharapkan memberikan data mengenai aspek operasional, kinerja teknis dan keamanan mesin saat diterapkan di lapangan.

Kerja sama tersebut sekaligus menjadi bentuk kolaborasi antarkoperasi dalam mendukung kegiatan ekonomi produktif, khususnya di sektor pertanian dan pengolahan hasil pertanian.

Ceo Sumut24 Group Anto Genk Apresiasi SPS Workshop Series: AI Jadi Peluang Baru

admin — Wed, 23 Sep 2026 09:41:00 +0700+0700

MEDAN | Halomedan.com
CEO Sumut24 Group, Rianto, SH, MH, yang akrab disapa Anto Genk, menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan SPS Workshop Series "Pemanfaatan AI untuk Penyusunan Proposal Marketing Bisnis Pers", di Hall Dewan Pers, Rabu 23 September 2026.

Kegiatan yang menghadirkan Ketua Umum Serikat Perusahaan Pers (SPS), Januar Ruspita, tersebut dinilai menjadi momentum penting bagi perusahaan pers untuk memahami dan memanfaatkan perkembangan teknologi Artificial Intelligence (AI) dalam mendukung pengembangan bisnis media.

Anto Genk mengatakan, perkembangan teknologi digital menuntut perusahaan pers untuk terus beradaptasi. Pemanfaatan AI, menurutnya, dapat menjadi salah satu instrumen pendukung dalam meningkatkan efektivitas dan kreativitas, termasuk dalam penyusunan proposal marketing.

"Saya menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya SPS Workshop Series ini. Pemanfaatan AI menjadi bagian dari perkembangan teknologi yang perlu dipahami dan dimanfaatkan secara tepat untuk mendukung kemajuan bisnis pers," ujar Rianto.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Ketua Umum SPS Januar Ruspita beserta seluruh jajaran yang telah menggagas dan melaksanakan kegiatan tersebut.

"Semoga kegiatan ini berjalan lancar dan sukses serta memberikan manfaat bagi perusahaan pers dan insan media, khususnya dalam menghadapi perkembangan teknologi dan tantangan bisnis media di era digital," katanya.

Menurut Anto Genk, peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan perusahaan pers menjadi hal penting seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi.

Workshop yang membahas pemanfaatan AI dalam penyusunan proposal marketing diharapkan dapat memberikan wawasan baru bagi perusahaan pers dalam menyusun strategi bisnis, memperluas peluang kerja sama, serta meningkatkan daya saing industri media.

Anto Genk berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan sebagai bagian dari upaya memperkuat ekosistem perusahaan pers di tengah transformasi digital yang terus berkembang.
(Red)

DARI JERUJI KE REINTEGRASI SOSIAL: MENAGIH JANJI KUHP BARU PADA BAPAS DAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN

admin — Wed, 23 Sep 2026 07:50:00 +0700+0700

DARI JERUJI KE REINTEGRASI SOSIAL: MENAGIH JANJI KUHP BARU PADA BAPAS DAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN

Oleh: Abdullah Rasyid
Staf Khusus Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan RI
Kandidat Doktor Ilmu Pemerintahan IPDN

Ada satu pertanyaan yang terus saya pikirkan setelah tiga hari mengikuti Rapat Koordinasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan di Jakarta.

Bukan soal padatnya agenda. Bukan pula soal banyaknya materi yang dibahas.

Pertanyaannya sederhana:

Ketika negara mulai mengurangi ketergantungannya pada penjara, apakah kita sudah benar-benar menyiapkan jalan bagi seseorang untuk kembali menjadi bagian dari masyarakat?

Pertanyaan itu muncul ketika saya bersama seorang rekan Staf Khusus ikut mendalami perbaikan tata kelola Balai Pemasyarakatan atau Bapas dan pelayanan Penelitian Kemasyarakatan, yang kita kenal sebagai Litmas.

Di ruang itu hadir para pimpinan tinggi, Kepala Kantor Wilayah, Kepala Bapas, serta pimpinan UPT dari berbagai daerah. Kami membicarakan banyak hal: pelayanan, beban kerja, sumber daya manusia, kualitas Litmas, pengawasan klien, hingga tantangan pelaksanaan KUHP baru.

Semakin lama diskusi berjalan, semakin terasa bahwa sesungguhnya kita tidak hanya sedang membicarakan Bapas.

Kita sedang membicarakan wajah baru pemidanaan Indonesia.

Sejak awal Januari 2026, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mulai berlaku.

Banyak orang membaca KUHP baru dari pasal-pasal yang ramai diperdebatkan. Padahal ada perubahan yang lebih senyap, tetapi sangat mendasar.

Kita mulai meninggalkan cara berpikir bahwa setiap kesalahan harus selalu berakhir di balik jeruji.

Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP menegaskan bahwa pemidanaan tidak hanya bertujuan mencegah tindak pidana. Pemidanaan juga bertujuan memasyarakatkan terpidana melalui pembinaan dan pembimbingan, menyelesaikan konflik, memulihkan keseimbangan, menghadirkan rasa aman dan damai, serta menumbuhkan penyesalan pada terpidana.

Kalau direnungkan, semangatnya sangat manusiawi.

Seseorang tetap harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Korban tetap harus memperoleh perlindungan dan keadilan. Negara tetap harus tegas.

Tetapi negara juga tidak boleh kehilangan satu keyakinan penting:

bahwa manusia masih mungkin berubah.

Di sinilah reintegrasi sosial menjadi sangat penting.

Reintegrasi sosial merupakan tujuan Pemasyarakatan sebagai suatu sistem perlakuan terhadap pelanggar hukum di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menegaskan bahwa arah Sistem Pemasyarakatan adalah pulihnya kembali kesatuan hubungan hidup, kehidupan, dan penghidupan.

Dengan kata lain, Pemasyarakatan tidak berhenti ketika seseorang selesai menjalani pidananya.

Tujuannya adalah membantu orang itu kembali membangun hubungan dengan keluarga, masyarakat, pekerjaan, dan kehidupan sosialnya.

Itulah makna reintegrasi sosial.

Bukan memanjakan pelaku.

Bukan pula melupakan korban.

Tetapi memastikan bahwa setelah seseorang menjalani pertanggungjawaban pidananya, ia mempunyai kesempatan yang nyata untuk kembali hidup secara wajar dan tidak mengulangi tindak pidana.

Pasal 65 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP menempatkan pidana pengawasan dan pidana kerja sosial sebagai bagian dari pidana pokok, bersama pidana penjara, pidana tutupan, dan pidana denda.

Artinya, penjara tidak lagi menjadi satu-satunya jalan.

Untuk kejahatan tertentu, tentu penjara tetap diperlukan. Tetapi ada juga keadaan ketika seseorang lebih tepat menjalani pidana di tengah masyarakat, dengan pengawasan dan pembimbingan yang jelas.

Di sinilah pembicaraan mengenai overcrowding Lapas menjadi relevan.

Selama bertahun-tahun kita melihat Lapas penuh, lalu berpikir tentang menambah kamar, menambah blok, atau membangun Lapas baru.

Itu mungkin diperlukan.

Tetapi ada pertanyaan yang harus kita ajukan lebih awal:

Apakah semua orang yang masuk penjara memang harus berada di sana?

Pasal 70 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP memberi pedoman agar pidana penjara sedapat mungkin tidak dijatuhkan dalam sejumlah keadaan tertentu, antara lain ketika seseorang baru pertama kali melakukan tindak pidana atau ketika pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan diperkirakan akan berhasil.

Kalau pintu menuju pidana non-penjara semakin terbuka, negara membutuhkan institusi yang kuat untuk memastikan pidana itu benar-benar berjalan.

Di situlah Bapas menjadi sangat penting.

Bapas tidak lagi layak dipandang sebagai pelengkap dari Lapas.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menempatkan Pemasyarakatan sebagai subsistem peradilan pidana. Pemasyarakatan bekerja sejak tahap pra-adjudikasi, adjudikasi, hingga pasca-adjudikasi.

Karena itu reformasi Pemasyarakatan tidak boleh hanya dibayangkan sebagai reformasi Lapas dan Rutan.

Kita juga harus memperkuat Bapas.

Dan jantung Bapas adalah Pembimbing Kemasyarakatan atau PK.

PK bukan "sipir di luar penjara".

Ia berhadapan dengan manusia, keluarga, dan lingkungan sosial yang sering kali rumit.

Pasal 56 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menempatkan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan sebagai bagian penting dari pembimbingan kemasyarakatan.

Pendampingan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan melindungi hak.

Pembimbingan dilakukan untuk meningkatkan kualitas mental, spiritual, intelektual, keterampilan, dan kemandirian.

Sedangkan pengawasan dilakukan untuk memastikan syarat dan program yang telah ditetapkan benar-benar dijalankan.

Semua itu dilakukan berdasarkan hasil Litmas.

Di situlah Litmas memperoleh maknanya.

Kita harus berhenti melihat Litmas sebagai sekadar berkas yang harus selesai.

Litmas adalah usaha memahami manusia di balik perkara.

Siapa dia?

Bagaimana keluarganya?

Mengapa tindak pidana itu terjadi?

Bagaimana kondisi sosial dan ekonominya?

Apa risiko ia mengulangi perbuatannya?

Apakah lingkungan sosialnya memungkinkan ia berubah?

Dan apa bentuk pembimbingan yang paling tepat?

Pertanyaan-pertanyaan itu menjadi semakin penting ketika membaca Pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Hakim diminta mempertimbangkan motif dan tujuan pelaku, sikap batin, riwayat hidup, keadaan sosial dan ekonomi, dampak pidana terhadap masa depan pelaku, pengaruh tindak pidana terhadap korban, pemaafan korban, hingga nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Jadi ketika seorang PK menyusun Litmas, yang sedang disusun bukan sekadar laporan.

Ia sedang menghadirkan gambaran tentang seorang manusia di hadapan sistem hukum.

Karena itulah ukuran pelayanan Litmas tidak boleh berhenti pada satu pertanyaan:

"Berapa hari selesai?"

Kecepatan memang penting.

Tetapi kualitas juga menentukan masa depan seseorang.

Litmas harus cepat, akurat, objektif, berbasis data, memiliki asesmen risiko dan kebutuhan, serta menghasilkan rekomendasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Ada satu kekhawatiran lain yang juga perlu kita bicarakan secara terbuka.

Jangan sampai kita mengurangi overcrowding di Lapas, tetapi menciptakan overcrowding pekerjaan di Bapas.

Kalau seorang PK harus menangani terlalu banyak klien, terlalu banyak Litmas, dan wilayah kerja yang terlalu luas, sementara ia tetap dituntut melakukan asesmen, kunjungan, pembimbingan, pengawasan, dan pelaporan, maka yang paling mudah dikorbankan adalah kualitas.

Litmas bisa menjadi formalitas.

Kunjungan menjadi rutinitas.

Pembimbingan tinggal tanda tangan.

Pengawasan hanya hidup di atas kertas.

Kalau itu terjadi, KUHP kita memang baru, tetapi cara kerja kita masih lama.

Karena itu mandat baru harus diikuti kapasitas baru.

Jumlah PK harus memadai. Kompetensinya harus terus diperkuat. Anggaran dan sarana kerja harus mendukung. Teknologi harus membantu proses agar dapat dilacak. Pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, keluarga, dan lembaga sosial juga harus dilibatkan sebagai bagian dari ekosistem reintegrasi.

Tata kelolanya pun harus berubah.

Setiap permintaan Litmas perlu mempunyai standar layanan, batas waktu, PIC, dan status proses yang dapat ditelusuri.

Setiap keputusan penting harus meninggalkan digital trace: siapa mengusulkan, siapa memeriksa, data apa yang digunakan, apa hasil asesmennya, siapa menyetujui, dan apa dasar pertimbangannya.

Teknologi jangan hanya memindahkan formulir dari kertas ke layar.

Teknologi harus membuat pelayanan lebih cepat sekaligus lebih akuntabel.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan Bapas juga harus berubah.

Jangan hanya bertanya berapa Litmas selesai.

Jangan hanya menghitung berapa klien datang melapor.

Tanyakan juga: berapa yang berhasil menyelesaikan pidana pengawasan? Berapa yang menyelesaikan pidana kerja sosial? Berapa yang kembali bekerja? Berapa yang kembali diterima keluarga dan masyarakat?

Dan yang paling penting:

Berapa yang tidak kembali melakukan tindak pidana?

Di sanalah reintegrasi sosial benar-benar diuji.

KUHP baru sudah membuka pintu.

Tetapi undang-undang tidak bisa berjalan sendiri.

Pasal tidak dapat mendatangi rumah keluarga klien.

Peraturan tidak bisa mendengar cerita hidup seseorang.

Teks hukum tidak melakukan asesmen risiko.

Dan undang-undang tidak dapat membimbing seseorang yang sedang mencoba memperbaiki hidupnya.

Pekerjaan itu dilakukan oleh manusia.

Di sana ada Bapas.

Ada Pembimbing Kemasyarakatan.

Ada Litmas.

Maka reformasi Pemasyarakatan hari ini bukan hanya soal bagaimana memperbaiki kehidupan di balik jeruji.

Ia juga berbicara tentang bagaimana membawa seseorang dari jeruji menuju reintegrasi sosial.

Tentang bagaimana negara tetap tegas terhadap perbuatannya, tetapi tidak kehilangan harapan terhadap manusianya.

Jika itu berhasil, kita tidak hanya sedang mengurangi kepadatan penjara.

Kita sedang membangun sistem peradilan pidana yang lebih cerdas, lebih manusiawi, dan lebih berkeadilan.

Sebuah sistem yang percaya bahwa keadilan tidak selalu selesai ketika pintu sel ditutup.

Kadang-kadang, keadilan justru baru benar-benar bekerja ketika seseorang diberi kesempatan untuk pulang, memperbaiki diri, dan kembali menjadi bagian dari masyarakat.

Nasib Naas Abdul Rahman: Lahan Digusur Hingga Jadi Tersangka, Dr. Ramces Pertanyakan Permainan Pasal

admin — Wed, 23 Sep 2026 00:46:00 +0700+0700

DELI SERDANG — Abdul Rahim alias Jokowi mendatangi Satreskrim Polresta Deli Serdang, Jalan Sudirman No. 18, Lubuk Pakam, Selasa (22/9/2026). Kedatangannya untuk memenuhi panggilan penyidik guna memberikan keterangan dalam perkara dugaan tindak pidana kekerasan atau penganiayaan yang kini menempatkannya sebagai tersangka.

Perkara tersebut berkaitan dengan peristiwa yang disebut terjadi pada Sabtu, 18 Juli 2026 sekitar pukul 15.30 WIB di Desa Rugemuk, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang.

Jokowi didampingi tim kuasa hukumnya, yakni Dr. Ramces Pandiangan, SH., MH., Tiopan Tarigan, SH., Rodo Sirait, SH., dan Roni Hutajulu, SH.

Usai menjalani pemeriksaan, Jokowi menyampaikan keluhannya kepada awak media. Ia mengaku mempertanyakan kondisi yang dialaminya karena, menurut keterangannya, rumahnya telah dirubuhkan dan tanaman miliknya dihancurkan sebelum dirinya kemudian berstatus sebagai tersangka dalam perkara dugaan penganiayaan.

"Saya memohon keadilan. Kepada siapa lagi kami berharap keadilan? Rumah saya sudah dirubuhkan, tanaman kami sudah dihancurkan, sekarang malah saya dijadikan tersangka," ujar Jokowi.

Ramces Pertanyakan Penerapan Pasal

Kuasa hukum Jokowi, Dr. Ramces Pandiangan, SH., MH., mempertanyakan penerapan pasal dalam perkara yang sedang ditangani penyidik.

Menurut Ramces, terdapat perbedaan yang perlu dijelaskan antara pasal yang tercantum dalam laporan polisi dengan pasal yang kemudian digunakan dalam proses pemeriksaan terhadap kliennya.

Jangan zolimi klien kami

Terkait pasal 466 262 korbannya harus luka - luka berat masuk ICU tidak bisa melakukan aktivitas sebagaimana mestinya

Di mana letak pelapor di katakan juper sakit parah tidak bisa melakukan aktivitas .

Hal ini jelas menerapan hukum yang keliru adanya fitnah sesuai dengan bukti fakta - fakta bahwa pelapor sehat walafiat berjalan aktivitas sebagaimana mestinya.

"Pelapor sudah sangat jelas di dalam laporan terkait Pasal 466 KUHP Nomor 1 Tahun 2023. Akan tetapi, mengapa dalam pemeriksaan penyidik kemudian dikaitkan dengan Pasal 262 dan Pasal 466?" ucap Ramces.

Ramces meminta penyidik memberikan penjelasan secara terang mengenai dasar penerapan pasal tersebut, terutama berkaitan dengan unsur tindak pidana dan kondisi korban sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang diterapkan.

Ia menilai proses hukum terhadap kliennya harus dilakukan secara objektif dan berdasarkan fakta yang ditemukan dalam penyidikan.

"Kami berharap proses hukum ini benar-benar melihat fakta dan kondisi yang sebenarnya. Jangan sampai masyarakat kecil justru merasa tidak mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum," ujarnya.

Ramces juga meminta agar Kapolri dan jajaran terkait memperhatikan persoalan yang dialami masyarakat di Desa Rugemuk, khususnya karena perkara tersebut menurut pihaknya tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan dengan persoalan agraria.

Kuasa Hukum Minta Penyidik Ungkap Fakta

Roni Hutajulu, SH., yang juga merupakan kuasa hukum Jokowi, mengatakan kehadiran mereka di Polresta Deli Serdang merupakan bentuk itikad baik untuk mendampingi kepentingan hukum kliennya.

Menurut Roni, pihaknya berharap penyidik dapat menggali fakta secara menyeluruh sehingga persoalan yang sebenarnya dapat diketahui.

"Kami ingin menunjukkan itikad baik untuk meluruskan situasi dan kronologi yang sebenarnya. Kami berharap pihak penyidik dapat mencari fakta yang sebenar-benarnya dan seterang-terangnya terkait permasalahan yang menimpa Jokowi," kata Roni.

Ia menyebut perkara tersebut perlu dilihat secara utuh karena terdapat persoalan sengketa agraria di lokasi kejadian.

Hal senada disampaikan Rodo Sirait, SH. Ia mengatakan pihaknya mendampingi Jokowi sebagai bagian dari upaya memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat yang sedang berhadapan dengan proses hukum.

"Kami berharap perkara ini benar-benar diteliti dengan baik oleh Polresta Deli Serdang agar klien kami mendapatkan keadilan dan kepastian hukum," ujar Rodo.

Menurut Rodo, wilayah Desa Rugemuk, khususnya Dusun III, disebut memiliki persoalan konflik agraria yang perlu diperhatikan dalam melihat rangkaian peristiwa tersebut.

Persoalan Agraria Disorot

Tim kuasa hukum menilai dugaan penganiayaan yang kini menjerat Jokowi perlu dilihat dalam konteks rangkaian persoalan yang terjadi di lokasi, termasuk klaim mengenai rumah yang disebut telah dirubuhkan serta tanaman yang menurut Jokowi telah dihancurkan.

Namun, seluruh tuduhan dan keterangan mengenai sengketa tersebut masih merupakan versi Jokowi dan tim kuasa hukumnya. Pihak-pihak lain yang disebut dalam perkara memiliki hak untuk memberikan klarifikasi dan pembelaan.

Sementara itu, proses hukum terhadap Jokowi masih berjalan. Status tersangka merupakan bagian dari proses penegakan hukum dan belum berarti yang bersangkutan telah terbukti bersalah. Pembuktian mengenai dugaan tindak pidana tersebut selanjutnya menjadi kewenangan aparat penegak hukum dan proses peradilan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Radiologi FK USU Beri Layanan USG Gratis bagi Warga dalam Bakti Sosial HUT TNI

admin — Tue, 22 Sep 2026 20:54:00 +0700+0700

MEDAN — Bagian Radiologi Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara (FK USU) mengambil bagian dalam kegiatan bakti sosial memperingati HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Kota Medan. Tim Radiologi FK USU memberikan layanan pemeriksaan ultrasonografi (USG) gratis kepada masyarakat.

Kegiatan tersebut merupakan hasil kolaborasi Radiologi FK USU dengan Kodam I/Bukit Barisan (BB) dalam rangkaian bazar dan bakti sosial HUT ke-81 TNI.

Dalam kegiatan itu, tim Radiologi FK USU melakukan pemeriksaan ultrasonografi abdomen atau USG bagian perut terhadap peserta bakti sosial. Pemeriksaan ini menjadi salah satu bentuk pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat.

Kepala Program Studi Radiologi FK USU dr. Dedy Dwi Putra, Sp.Rad, terlibat langsung dalam kegiatan tersebut. Ia didampingi staf pengajar dr. Vicky Septian Ariska, M.Ked(Rad), Sp.Rad dan dr. Hafizhalaila Ammar, M.Ked(Rad), Sp.Rad.

Sejumlah peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Radiologi juga turut terlibat dalam pelaksanaan pemeriksaan.

Keterlibatan tim Radiologi FK USU tidak hanya memberikan akses pemeriksaan USG secara gratis. Peserta yang membutuhkan pemeriksaan atau penanganan lebih lanjut berdasarkan hasil pemeriksaan akan diarahkan ke Rumkit Putri Hijau.

Kolaborasi tersebut memperlihatkan keterlibatan FK USU melalui layanan Radiologi dalam kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat. Di sisi lain, kegiatan ini menjadi ruang bagi tenaga pengajar dan peserta PPDS untuk berkontribusi dalam pelayanan kesehatan di luar lingkungan rumah sakit dan kampus.

Pemeriksaan USG abdomen dalam kegiatan tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat memperoleh informasi awal mengenai kondisi kesehatan yang memerlukan perhatian lebih lanjut.

Bagi masyarakat yang membutuhkan pemeriksaan lanjutan, rujukan ke Rumkit Putri Hijau menjadi bagian dari tindak lanjut pelayanan kesehatan setelah kegiatan bakti sosial.

Kegiatan Radiologi FK USU bersama Kodam I/BB tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 TNI sekaligus memperluas peran institusi pendidikan kedokteran dalam memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Perkuat Sinergi Transisi Energi Regional, MKI Sumut Hadiri Electricity Connect 2026

admin — Tue, 22 Sep 2026 20:41:00 +0700+0700

TANGERANG — Ketua Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI) Perwakilan Sumatera Utara (Sumut), Dr. H. M. Isa Indrawan, SE., MM., memimpin delegasi jajaran pengurus MKI Sumut dalam pembukaan ajang Electricity Connect 2026 yang resmi dibuka di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Tangerang.

Kehadiran MKI Sumut dalam forum ketenagalistrikan internasional ini mempertegas komitmen daerah dalam mendukung percepatan transisi energi bersih dan pemerataan akses listrik berbasis Energi Baru Terbarukan (EBT).

Dalam kesempatan tersebut, Ketua MKI Sumut turut didampingi oleh jajaran pengurus MKI Sumut, di antaranya M. Santri Azhar Sinaga yang membidangi Kebijakan Publik dan Regulasi, serta Qaanitah Aziizah dari Bidang Humas/Komunikasi MKI Sumut.
Upacara pembukaan ajang bergengsi ini diresmikan secara langsung oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, bersama Ketua Dewan Pengawas MKI sekaligus Direktur Utama PT PLN (Persero), Darmawan Prasodjo, Ketua Umum MKI Indonesia, Suroso Isnandar, serta Ketua Panitia Pelaksana Electricity Connect 2026, Arsyadany Ghana Akmalaputri.

Mengusung tema besar "Powering Regional Sovereignty, Securing Energy Systems Resilience", Electricity Connect 2026 menjadi wadah strategis bagi para pemangku kepentingan sektor ketenagalistrikan—mulai dari pemerintah, pelaku industri, hingga akademisi—untuk mendiskusikan inovasi teknologi dan ketahanan sistem energi nasional maupun regional.

Ketua MKI Sumut, Dr. H. M. Isa Indrawan, SE., MM., menyampaikan bahwa partisipasi Sumatera Utara dalam agenda tahunan ini sangat krusial. Selain untuk memperluas jejaring, MKI Sumut juga fokus mengawal isu kebijakan publik, regulasi ketenagalistrikan, serta strategi komunikasi publik terkait EBT di daerah.

"Sumatera Utara memiliki potensi energi terbarukan yang luar biasa, mulai dari hidro, panas bumi, hingga biomassa. Kehadiran jajaran pengurus MKI Sumut—termasuk tim Kebijakan Publik & Regulasi serta Humas—merupakan langkah nyata untuk menyelaraskan arah kebijakan daerah dengan strategi nasional, sekaligus menyosialisasikan pentingnya ketahanan energi kepada masyarakat luas," ujar Dr. H. M. Isa Indrawan.
Melalui keikutsertaan ini, MKI Sumut berharap hasil dan rumusan strategis dari Electricity Connect 2026 dapat diimplementasikan secara konkret di daerah guna mendukung ketahanan energi nasional dan kesejahteraan masyarakat Sumatera Utara secara berkelanjutan.

Tentang Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI) Sumatera Utara:
MKI Sumut adalah wadah komunikasi, koordinasi, dan konsultasi bagi pemangku kepentingan di bidang ketenagalistrikan di Sumatera Utara. MKI Sumut berkomitmen mendukung pengembangan sektor ketenagalistrikan yang andal, efisien, dan berkelanjutan.rel

Distanpang Sumut Inisiasi Proyek Perubahan Transformasi Birokrasi Pelayanan Sektor Pertanian Terpadu

admin — Tue, 22 Sep 2026 14:24:00 +0700+0700

Medan -Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara menginisiasi proyek perubahan Transformasi Birokrasi Pelayanan Sektor Pertanian Terpadu melalui Ekosistem Digital SUMUT AGRO DIGITAL dan Agro Resilience Command Center (ARCC).

Inisiatif ini dirancang sebagai respons atas masih terfragmentasinya data pertanian, lambatnya pelaporan lapangan yang masih dilakukan secara manual, serta belum tersedianya pusat kendali taktis untuk menyajikan informasi pertanian secara terpadu dan real-time.

Adapun tujuan utama dari proyek perubahan ini adalah untuk merombak tata kelola pelayanan sektor pertanian yang sebelumnya terfragmentasi menjadi sebuah ekosistem digital yang terintegrasi dari hulu hingreal-time.

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Distanpang) Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Fariz Haholongan Hutagalung mengatakan melalui inovasi ini, pemerintah daerah berupaya mewujudkan sistem penyediaan Satu Data Pertanian yang akurat. Mempercepat arus informasi dan pelaporan, serta mengoptimalkan fungsi koordinasi dan pengendalian sektor pangan secara lebih optimal melalui pemanfaatan teknologi informasi terkini.

"Pelaksanaan proyek dilakukan secara bertahap. Pada tahap awal, kegiatan difokuskan pada penyusunan cetak biru arsitektur data, pembangunan dashboard awal, penyiapan ruang ARCC, serta penyusunan standar operasional prosedur pengelolaan sistem. Tahap selanjutnya diarahkan pada penguatan regulasi melalui Peraturan Gubernur tentang Satu Data Pertanian dan integrasi data dari 33 kabupaten/kota di Sumatera Utara," ujar Fariz kepada wartawan, Senin (21/9/2026).

Manfaat besar dari implementasi proyek ini dapat dirasakan langsung oleh berbagai lini, baik internal instansi maupun masyarakat luas. Bagi pimpinan dan instansi pemerintah, keberadaan ekosistem digital ini memberikan kemudahan dalam menghimpun data pendukung secara lebih terstruktur untuk merumuskan kebijakan yang tepat sasaran.
"Bagi para penyuluh, kelompok tani, dan pelaku sektor pertanian, sistem ini mempermudah alur pelaporan serta memastikan distribusi informasi dan koordinasi program berjalan lebih efisien. Sedangkan bagi masyarakat luas, integrasi sistem ini bermanfaat secara tidak langsung dalam mendukung terciptanya ketersediaan pangan yang stabil di Sumatera Utara," katanya.

Melalui langkah-langkah ini lanjutnya, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Utara berharap dapat menciptakan ekosistem informasi yang lebih transparan, cepat, dan akurat. Sehingga dapat mendukung produktivitas petani serta memberikan kemudahan akses informasi bagi masyarakat umum.

Sosialisasi dan Soft Lounching Sumut Agro Digital dan Agro Resilience Command Center (ARCC) sendiri telah dilaksanakan pada tanggal 8 September 2026 bersama Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Sumatera Utara Kementerian Pertanian RI, Dr Mulyono dan dihadiri oleh Kepala Politeknik Pembangunan Pertanian Medan Kementerian Pertanian RI, Dr Nurliana serta Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara.rel

Tetap Jalin Silaturahmi, Ketua Pewarta Polrestabes Medan Kunjungi Yayasan Sosial Marga Ong

admin — Tue, 22 Sep 2026 14:01:00 +0700+0700

Medan |halomedan.com -

Ketua Persatuan Wartawan (Pewarta) Polrestabes Medan, Chairum Lubis, SH melaksanakan giat sambang di Yayasan Sosial Marga Ong dengan terus menjalin silaturahmi dan memperkuat hubungan kemitraan.

Chairum Lubis, SH melakukan kunjungan silaturahmi ke Yayasan Sosial Marga Ong yang berlokasi di Jalan Kebun Sayur, Dusun I, Desa Limau Manis, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Selasa (22/9/2026).

Kedatangan rombongan Pewarta Polrestabes Medan disambut hangat oleh salah satu pengurus Yayasan Sosial Marga Ong, Ong Cai yang akrab disapa Acai, di lingkungan yayasan tersebut.

Dalam sambutannya, Acai menyampaikan rasa senang dan apresiasi atas kunjungan Ketua Pewarta Polrestabes Medan bersama rombongan ke Yayasan Sosial Marga Ong.

Ia berharap, hubungan silaturahmi dan kemitraan yang telah terjalin antara Pewarta Polrestabes Medan dengan Yayasan Sosial Marga Ong dapat terus berjalan dengan baik dan berkesinambungan. "Semoga kemitraan ini tetap terjalin dengan baik," ujar Acai dalam suasana penuh keakraban.

Selain itu, Acai juga menyampaikan doa dan harapan agar Ketua Pewarta Polrestabes Medan, Chairum Lubis, SH segera diberi kesembuhan dan dapat kembali beraktivitas seperti sedia kala.

Menanggapi hal tersebut, Chairum Lubis, SH mengucapkan terima kasih atas sambutan hangat dan doa yang diberikan oleh pengurus Yayasan Sosial Marga Ong.

Menurut Chairum, silaturahmi ini merupakan bagian dari komitmen Pewarta Polrestabes Medan untuk terus membangun hubungan baik dengan seluruh elemen masyarakat.

Ia juga berharap, ke depan sinergi antara insan pers dan yayasan sosial dapat memberikan manfaat positif bagi masyarakat luas, khususnya di wilayah Tanjung Morawa dan sekitarnya.(W02)

Teguh Santosa: Dukungan Indonesia pada Palestina Berubah!

admin — Mon, 21 Sep 2026 20:54:00 +0700+0700

JAKARTA -- Dukungan penuh yang diberikan oleh bangsa Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina dinilai telah mengalami peningkatan signifikan, bergeser dari tingkat yang sebelumnya sudah kuat menjadi semakin kuat. Hal tersebut ditegaskan oleh Direktur Geopolitik GREAT Institute sekaligus dosen hubungan luar negeri UIN Jakarta, Dr. Teguh Santosa, dalam sebuah diskusi di RRI Pro3, Minggu malam, 20 September 2026.

Menurut Dr. Teguh Santosa, seruan mengenai kemerdekaan Palestina yang kembali digemakan oleh Presiden Prabowo Subianto, termasuk dalam lawatannya baru-baru ini ke Pondok Modern Darussalam Gontor di Ponorogo, Jawa Timur, memperlihatkan komitmen nyata bangsa Indonesia. Langkah tegas pemerintah Indonesia saat ini tidak lagi sekadar menjadikan penderitaan rakyat Palestina akibat penindasan sebagai komoditas berita atau pembicaraan diplomatik semata.

"Saya kira apa yang kemarin sama-sama kita saksikan di Gontor itu kembali menegaskan bahwa dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina ini sudah berubah dari kuat menjadi semakin kuat," ujar Dr. Teguh Santosa.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa komitmen kuat Indonesia terhadap Palestina sebenarnya sudah mengakar sejak lama. Salah satu contoh historisnya terjadi pada awal era 1990an, ketika pemimpin Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), Yasser Arafat, terpaksa menutup banyak kedutaan besarnya di berbagai negara akibat kesulitan finansial.

Mendengar kabar tersebut, Presiden Soeharto di masa itu meminta agar operasional kedutaan besar Palestina di Jakarta jangan sampai ditutup. Bantuan dan sokongan penuh pun diberikan, yang membuat aktivitas diplomatik Palestina di Indonesia terus berjalan lancar hingga kini berkat dukungan konsisten pemerintah dan rakyat Indonesia.

Dalam dinamika geopolitik modern, Dr. Teguh Santosa melihat bahwa ketegasan sikap Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terlihat dari langkah aktif Indonesia dalam ikut serta mensponsori upaya penghentian kekerasan. Pemerintah berupaya agar konflik yang berkepanjangan ini dapat segera dituntaskan melalui mekanisme forum internasional yang kredibel.

Sebagai wujud nyata dukungan di bidang pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia masa depan, saat ini tercatat ada lebih dari seratus anak muda Palestina yang sedang menuntut ilmu di Indonesia. Mayoritas dari mereka belajar di Universitas Pertahanan, serta sebagian lainnya tersebar di beberapa perguruan tinggi di Tanah Air.

Dr. Teguh Santosa juga menyoroti adanya pergeseran sikap politik luar negeri dari sejumlah negara Barat, seperti Inggris dan Prancis, yang kini mulai menerima solusi dua negara. Menurutnya, perubahan sikap dari dua negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB tersebut tidak terlepas dari peran aktif diplomasi Indonesia.

"Perubahan sikap dua negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB, Prancis dan Inggris, itu tidak terlepas dari kemampuan diplomat-diplomat kita melobi mereka," jelas Dr. Teguh Santosa.

Terkait instrumen penyelesaian konflik yang realistis, Dr. Teguh Santosa menegaskan bahwa Indonesia tetap konsisten menggunakan jalur multilateralisme melalui platform hukum internasional dan PBB. Salah satu perdebatan hangat yang sempat mencuat adalah mengenai peran Board of Peace.

Ia meluruskan bahwa Board of Peace bukanlah instrumen yang dibentuk sepihak oleh Donald Trump, melainkan produk resmi dari resolusi Dewan Keamanan PBB. Mekanisme kerja di dalam platform tersebut mencakup berbagai usulan komprehensif, termasuk ketentuan agar tentara Israel menarik diri dari wilayah Gaza serta pembentukan pemerintahan transisi yang bersifat teknokratik dan nonpolitik.

"Board of Peace ini adalah produk Dewan Keamanan PBB, jadi bukan produk Donald Trump," tegas Dr. Teguh Santosa.

Selain Indonesia, banyak negara lain yang turut bergabung dalam inisiatif global tersebut, termasuk negara-negara di kawasan Timur Tengah hingga Vietnam. Keterlibatan berbagai negara menunjukkan bahwa forum internasional dapat dimanfaatkan secara luas tidak hanya untuk misi perdamaian, tetapi juga untuk membuka peluang kerja sama ekonomi dan memperluas pasar bagi produk nasional di kancah global.

Ketika disinggung mengenai kepentingan nasional di balik keaktifan politik luar negeri Indonesia, Dr. Teguh Santosa menyatakan bahwa langkah ini dilandasi oleh utang sejarah serta amanat konstitusi untuk ikut serta menciptakan ketertiban dunia. Di samping itu, keaktifan ini menjadi ujian penting bagi Indonesia untuk memulihkan pengaruh diplomatiknya di panggung internasional.

Melalui lawatan luar negeri yang masif oleh Presiden Prabowo Subianto ke berbagai negara, Indonesia dinilai sedang membangun kembali kepercayaan dan kapasitas di mata dunia internasional. Kepercayaan global ini nantinya dapat dioptimalkan guna mendorong kepentingan nasional di sektor ekonomi serta memperkuat posisi tawar bangsa Indonesia.

Selama ini, Indonesia sering kali dilekatkan dengan istilah "perantara yang jujur" atau "honest broker" dalam proses perdamaian dunia. Namun, Dr. Teguh Santosa berpendapat bahwa paradigma lama di mana Indonesia hanya bertindak sebagai mediator yang mendamaikan lalu pergi begitu saja sudah harus dievaluasi.

Mengingat kebutuhan domestik yang mendesak untuk menyerap tenaga kerja serta meningkatkan produktivitas industri dalam negeri, Indonesia perlu memastikan bahwa keterlibatan aktif dalam diplomasi internasional juga memberikan dampak timbal balik berupa pembukaan pasar ekonomi yang lebih luas bagi produk-produk nasional.

Dengan strategi diplomasi yang proaktif, konsisten, dan berlandaskan konstitusi, Indonesia diharapkan tidak hanya sukses mengawal isu kemerdekaan Palestina hingga tuntas, tetapi juga mampu meningkatkan performa geopolitik dan geoekonomi bangsa di kancah global secara berkelanjutan.[]

Terkait Kasus Tersangka Dhody Thahir, Ketua DPRDSU Diperiksa Polda Sumut

admin — Mon, 21 Sep 2026 20:37:00 +0700+0700

MEDAN IKetua DPRD Sumut, Erni Aryanti Sitorus diperiksa penyidik Subdit II/Harda-Bangtah Ditreskrimum Polda Sumut, Senin (21/9/2026).

Pemeriksaan orang nomor satu di DPRD Sumut itu diduga terkait kasus tersangka Dhody Thahir, anggota DPRDSU dalam kasus dugaan pemalsuan surat tanah.

Amatan wartawan di Ditreskrimum Polda Sumut, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRDSU) itu dilakukan di ruang rapat Lantai II Ditreskrimum Polda Sumut.

Erni Aryanti Sitorus tiba di gedung Ditreskrimum Polda Sumut, Senin (21/9/2026) sekitar pukul 14.30 WIB, dengan menggunakan mobil Alphard hitam nomor polisi BK.1946 J, mengenakan kemeja lengan panjang corak bunga-bunga warna biru dipadu celana panjang warna hitam dan hijab terang.

Dia ditemani seorang sopir dan stafnya seorang wanita. Namun, kedua stafnya itu hanya menunggu di depan gedung Ditreskrimum. Kemudian, Erni Aryanti Sitorus dibawa penyidik masuk ke ruang rapat Lt II.

Erni Aryanti Sitorus terlihat diapit tiga anggota Subdit II/ Harda-Bangtah. Politisi Partai Golkar itu selesai diperiksa pukul 18.00 WIB.

Erni Aryanti Sitorus yang coba ditanya wartawan buru-buru masuk ke mobilnya yang sudah menunggu di teras gedung Ditreskrimum Polda Sumut.

Sementara itu, informasi diperoleh wartawan di Polda Sumut menyebutkan, oknum Ketua DPRDSU Erni Aryanti Sitorus dipanggil terkait dugaan upaya dirinya memperlambat pemeriksaan tersangka Dhody Thahir dalam kasus dugaan tindak pidana memberikan keterangan palsu ke dalam akta autentik/pemalsuan surat tanah.

Disebut-sebut Ketua DPRDSU itu sengaja memberikan penugasan kepada Dhody Thahir ke luar kota walau dirinya tahu ada panggilan penyidik Polda Sumut. Sehingga Dhody Thahir dua kali tidak memenuhi panggilan penyidik.

Direktur Reskrimum Poldasu Kombes Cornelis H Simanjuntak dikonfirmasi soal pemanggilan dan alasan pemeriksaan Ketua DPRD Sumut Erni Aryanti Sitorus tidak memberi jawaban.

Sementara Kabid Humas Kombes Ferry Walintukan mengatakan, "Belum ada info".

Sedangkan Kasubdit II/Harda-Bangtah AKBP Bayu Putro Wijayanto melalui Iptu Ertina, perwira Bid Humas Polda Sumut mengatakan, keterangan akan disampaikan Ditreskrimum.

"Bu sampaikan ke media akan dilakukan release oleh pak dir segera," demikian keterangan singkat yang diterima wartawan lewat WA Iptu Ertina, Senin (21/9/2026) sekitar pukul 17.00 WIB.

Sebelumnya, Dhody Thahir, anggota DPRDSU fraksi Golkar dijemput paksa penyidik pada Rabu (16/9/2026) setelah dua kali tidak memenuhi panggilan.

Kasubbid Penmas Bid Humas Polda Sumut AKBP Mangasitua Pasaribu yang dikonfirmasi mengakui tersangka Dhody Thahir setelah menjalani pemeriksaan akan dilakukan penahanan.

"Benar, Dhody Thahir sedang menjalani pemeriksaan di Subdit II/Harda-Bangtah Ditreskrimum Polda Sumut, setelah itu dilakukan penahanan, "ujar AKBP Mangasitua Pasaribu, Rabu (16/9/2026).

"Yang bersangkutan ditahan," kata Pasaribu.

Sebelumnya, penyidik Ditreskrimsus Polda Sumut telah melayangkan surat panggilan 1 sebagai tersangka kepada Dhody Thahir. Pemanggilan pertama dilakukan pada Kamis (27/8/2026) sekitar pukul 10.00 WIB, sesuai surat panggilan tersangka ke 1 No.S.pgl/Tsk-1/1629/VIII/Res 1.9/Ditreskrimum. Selanjutnya, panggilan ke 2 pada Senin (14/9/2026).

Dengan penetapan tersangka No.S.Tap.tsk/166/VIII/Res 1.9/Ditreskrimum Polda Sumut tanggal 21 Agustus 2026.

Kemudian, surat panggilan ke 2 sebagai tersangka dilayangkan pada Rabu 9 September 2026 untuk datang pada Senin (14/9/2026) pukul 20.00 WIB, dengan surat panggilan tersangka ke 2 nomor: S.pgl/tsk 2/1629.a/IX/Res.1.9/2026/Ditreskrimum yang ditandatangani Ditreskrimum Kombes Pol Cornelis H Simanjuntak.

Diketahui, H Dhody Thahir, SE warga Komplekw Bumi Asri Blok C, Kelurahan Cinta Damai, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, dilaporkan Muhammad Gazali Iskandar sesuai laporan Polisi No.LP/B/499/IV/2023/SPKT Polda Sumut tanggal 11 April 2023, menempatkan keterangan palsu kedalam akte autentik dan atau pemalsuan surat sebagaimana pasal 266 subsider pasal 263 UU No 1 tahun 1946 tentang KUHPidana Jo pasal 394 sub pasal 391 UU no 1 Tahun 2023.

Dalam laporan disebutkan bahwa tersangka diduga memalsukan surat tanah tempat tinggal mereka yang berada di Komplek Perumahan Pondok Alam.()

YARA Soroti Sektor Rawan Dugaan Korupsi Aceh Besar

admin — Mon, 21 Sep 2026 18:34:00 +0700+0700

BANDA ACEH- Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) menjadi sorotan Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) sebagai sektor yang dinilai paling rawan terhadap potensi penyimpangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar.

Kepala Perwakilan YARA Aceh Besar, Muhammad Nur S.E., S.H., CPLA., mengatakan pengawasan perlu diperketat sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan pekerjaan. Ia menilai celah penyimpangan dalam PBJ harus ditutup sebelum berkembang menjadi persoalan hukum.

"Area ini paling dominan terjadinya korupsi, mulai dari pengaturan pemenang tender, penggelembungan harga atau mark-up, hingga proyek fiktif," tutur Muhammad Nur, Senin (21/9/2026).

Menurutnya, perhatian tidak cukup hanya diarahkan pada proses tender. Perencanaan kebutuhan, penyusunan spesifikasi, pemilihan penyedia, pelaksanaan pekerjaan, pembayaran hingga serah terima juga harus dapat ditelusuri dan diawasi.

Sorotan tersebut menjadi penting karena PBJ mengelola nilai belanja daerah yang besar. Dalam APBK Aceh Besar 2024, belanja barang dan jasa dialokasikan sekitar Rp403,4 miliar, sementara belanja modal mencapai sekitar Rp148,8 miliar.

YARA juga menyoroti sektor perizinan dan nonperizinan. Pelayanan perizinan usaha, konsesi lahan, pertambangan hingga Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dinilai memiliki celah yang perlu diantisipasi dari pungutan liar maupun suap.

Selain itu, promosi, mutasi, dan pengisian jabatan ASN menjadi perhatian. YARA mengingatkan potensi jual beli jabatan, suap, dan nepotisme dapat merusak sistem merit serta mengganggu profesionalitas birokrasi.

"Jual beli jabatan juga menjadi area rawan. Praktik suap atau nepotisme dalam promosi, mutasi, dan pengisian posisi strategis di lingkungan ASN harus dicegah," tegasnya.

Muhammad Nur mengatakan pengisian jabatan harus bertumpu pada kompetensi, kinerja, rekam jejak dan integritas. Kedekatan personal maupun kepentingan tertentu, menurutnya, tidak boleh menggantikan prinsip merit.

YARA mendorong Pemkab Aceh Besar memperkuat pengawasan berlapis, keterbukaan informasi, transparansi pengadaan dan akuntabilitas pelayanan publik.

"Pencegahan harus dilakukan sebelum penyimpangan terjadi, bukan menunggu setelah kerugian negara muncul. Pemerintahan yang bersih tidak cukup hanya dengan slogan. Integritas harus dibuktikan melalui proses yang transparan, dapat diawasi, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik," pungkas Muhammad Nur.muktar

SMSI Aceh Besar Audiensi dengan Garuda Indonesia, Bahas Peluang Sinergi dan Promosi Aceh

admin — Mon, 21 Sep 2026 18:31:00 +0700+0700

BANDA ACEH – Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Aceh Besar melakukan audiensi dengan manajemen PT Garuda Indonesia Perwakilan Banda Aceh, Senin (21/9/2026). Pertemuan tersebut membahas peluang sinergi antara perusahaan pers anggota SMSI dengan Garuda Indonesia, sekaligus mendorong bersama-sama mempromosikan berbagai potensi Aceh Besar dan Provinsi Aceh.

Audiensi dipimpin Ketua SMSI Aceh Besar, Zulfikar, S.Pd., didampingi Sekretaris Sadhali, S.Pd., Wakil Bendahara Nazarullah, SE, serta Wakil Seksi Kerja Sama dan Pengembangan Usaha, Taza, ST.

Rombongan SMSI Aceh Besar disambut General Manager (GM) Garuda Indonesia Perwakilan Banda Aceh, Jufriandi, bersama jajaran manajemen.

Ketua SMSI Aceh Besar, Zulfikar, menyampaikan apresiasi atas sambutan dan keterbukaan manajemen Garuda Indonesia dalam menerima audiensi tersebut.

"Alhamdulillah, kami sangat berterima kasih karena SMSI Aceh Besar telah disambut dengan baik oleh manajemen Garuda Indonesia. Banyak hal yang dapat kita lakukan ke depan dalam membangun hubungan kerja sama, khususnya dengan perusahaan pers yang tergabung di SMSI Aceh Besar," kata Zulfikar.

Menurutnya, media siber memiliki peran penting dalam mendukung penyebarluasan informasi mengenai berbagai potensi daerah, termasuk pariwisata, investasi, pendidikan, ekonomi dan konektivitas Aceh.

Zulfikar mengatakan SMSI Aceh Besar terbuka untuk membangun kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk dunia usaha dan perusahaan penerbangan, selama kerja sama tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat dan daerah.

"Kami siap membangun komunikasi dan kerja sama dengan Garuda Indonesia. Media memiliki peran untuk menyampaikan informasi yang positif dan konstruktif tentang Aceh kepada masyarakat luas," ujarnya.

Dalam audiensi tersebut, GM Garuda Indonesia Perwakilan Banda Aceh, Jufriandi, turut menyampaikan sejumlah pandangan terkait potensi Aceh dalam pengembangan konektivitas penerbangan.

Menurut Jufriandi, posisi geografis Aceh sangat strategis karena berada di ujung barat Indonesia dan dekat dengan sejumlah negara seperti Malaysia, Thailand, Singapura hingga kawasan India.

Posisi tersebut, kata dia, dapat menjadi modal bagi Aceh untuk mengembangkan konektivitas penerbangan sekaligus mendorong pertumbuhan sektor pariwisata dan ekonomi.

Ia juga menyebut Aceh memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai salah satu titik hub penerbangan, termasuk peluang konektivitas menuju Arab Saudi.

Selain aspek konektivitas, Jufriandi menilai promosi potensi wisata Aceh perlu dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan pemerintah, dunia usaha dan media.

"Kita harus sama-sama bahu-membahu mempromosikan Aceh. Kita tidak boleh bosan menyampaikan kepada dunia dan daerah luar bahwa Aceh ini aman," ujar Jufriandi.

Pada kesempatan itu, Zulfikar menjelaskan audiensi tersebut menjadi langkah awal untuk membangun komunikasi yang lebih intensif antara SMSI Aceh Besar dan Garuda Indonesia.

Ia berharap ke depan dapat dirancang berbagai bentuk kerja sama yang konkret, termasuk promosi daerah, publikasi kegiatan, serta kegiatan yang berkaitan dengan pariwisata dan ekonomi.

Selain itu, Zulfikar menyampaikan bahwa kepengurusan SMSI Aceh Besar masa bakti 2026–2029 akan segera dilantik.

"Insyaallah pelantikan Pengurus SMSI Aceh Besar masa bakti 2026–2029 akan dilaksanakan pada pertengahan Oktober 2026. Setelah pelantikan, kami siap memperkuat kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk Garuda Indonesia," katanya.

Ia menegaskan SMSI Aceh Besar berkomitmen membangun organisasi perusahaan media siber yang profesional, berintegritas dan mampu memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah.

Audiensi tersebut diharapkan menjadi awal terbangunnya sinergi antara SMSI Aceh Besar dan Garuda Indonesia dalam memperkuat publikasi serta promosi berbagai potensi Aceh ke tingkat nasional maupun internasional. Rel

DARI EVALUASI MENUJU AKSI: MENGUBAH RAKOR MENJADI MESIN PERBAIKAN KEMENIMIPAS

admin — Mon, 21 Sep 2026 17:34:00 +0700+0700

Oleh: Abdullah Rasyid
Staf Khusus Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan

Ada satu kalimat yang layak dibawa pulang dari Rapat Koordinasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Tahun 2026: evaluasi tidak boleh berhenti pada dokumen, paparan, atau daftar masalah.

Evaluasi baru punya arti ketika ia berujung pada perubahan.

Kalimat itu terdengar sederhana. Tetapi justru di situlah tantangan birokrasi selama ini. Kita cukup pandai membuat rapat, menyusun laporan, menampilkan grafik, menumpuk rekomendasi, dan merumuskan daftar pekerjaan rumah. Yang lebih sulit adalah memastikan bahwa setelah forum selesai, ada sesuatu yang benar-benar berubah di lapangan.

Karena itu, tema Rakor Kemenimipas 2026, "Dari Evaluasi Menuju Aksi: Mewujudkan Kementerian Imipas yang Berkualitas dan Berintegritas", seharusnya tidak berhenti menjadi slogan acara. Ia harus menjadi cara kerja.

Tahun anggaran 2026 telah memasuki triwulan terakhir. Waktu makin sedikit, tetapi pekerjaan tidak ikut mengecil. Pada titik seperti ini, organisasi kerap tergoda mengejar dua hal: kegiatan selesai dan anggaran terserap.

Keduanya penting. Namun keduanya belum cukup.

Ukuran kerja pemerintah tidak boleh berhenti pada berapa banyak kegiatan dilaksanakan, berapa besar anggaran dibelanjakan, atau berapa tebal laporan disusun. Ukuran akhirnya justru lebih sederhana: apa yang berubah dan siapa yang merasakan manfaatnya?

Apakah pelayanan semakin cepat?
Apakah masyarakat memperoleh kepastian?
Apakah persoalan benar-benar selesai?
Apakah penyimpangan makin sulit terjadi?
Apakah kepercayaan publik meningkat?

Pertanyaan-pertanyaan semacam itu jauh lebih penting daripada sekadar angka realisasi.

Di sinilah Rakor seharusnya menggeser orientasi kerja: dari output menuju outcome.

Kemenimipas telah menetapkan 15 Program Aksi Tahun 2026. Skalanya tidak kecil. Ada ribuan kegiatan yang bergerak dari bawah melalui skema bottom-up, disertai program strategis yang ditetapkan secara top-down. Ada anggaran besar, satuan kerja yang tersebar, serta ratusan pimpinan yang memegang tanggung jawab masing-masing.

Semua itu memperlihatkan bahwa mesin organisasi sedang bergerak.

Tetapi pertanyaan berikutnya harus lebih tajam: bergerak menuju ke mana?

Di bidang keimigrasian, misalnya, digitalisasi layanan tidak boleh dimaknai sekadar memindahkan formulir dari meja ke layar. Digitalisasi harus membuat layanan lebih cepat, lebih pasti, lebih transparan, sekaligus lebih aman.

Pelayanan paspor harus semakin mudah. Pemeriksaan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi harus semakin akurat. Regulasi visa dan izin tinggal harus semakin sederhana bagi mereka yang memenuhi ketentuan. Pada saat yang sama, pengawasan orang asing, pencegahan TPPO dan TPPM, serta penguatan perbatasan tidak boleh melemah.

Itulah tantangan sebenarnya.

Imigrasi harus mampu berdiri pada dua kaki sekaligus: mempermudah mereka yang patuh, dan memperketat pengawasan terhadap mereka yang berisiko.

Cepat, tetapi tidak ceroboh.
Mudah, tetapi tidak longgar.
Modern, tetapi tetap menjaga kedaulatan.

Prinsip yang sama berlaku pada pemasyarakatan.

Program ketahanan pangan, pemberantasan narkoba, pengendalian penipuan, pendidikan narapidana, dapur sehat, pemberdayaan warga binaan, hingga penanganan overcrowding sudah bergerak dalam berbagai bentuk.

Angka capaian penting. Berapa hasil panen, berapa warga binaan yang terlibat, berapa razia dilakukan, berapa tes urine dilaksanakan, semuanya perlu dicatat.

Tetapi angka-angka itu seharusnya menjadi pintu masuk, bukan titik akhir.

Pertanyaan terpenting justru sesudahnya.

Apakah lapas menjadi lebih aman?
Apakah peredaran narkoba berkurang?
Apakah penipuan dapat ditekan?
Apakah warga binaan memiliki keterampilan setelah bebas?
Apakah proses pembinaan benar-benar membantu mereka kembali ke masyarakat?

Pemasyarakatan bukan sekadar menjaga orang tetap berada di balik tembok. Ia seharusnya membuat seseorang keluar dalam keadaan lebih siap untuk kembali menjadi bagian masyarakat.

Rakor juga menyoroti lima wilayah perbaikan: kecepatan layanan, prosedur, sumber daya manusia, sarana-prasarana, serta sistem dan teknologi informasi.

Kelima hal itu sesungguhnya saling berhubungan.

Pelayanan yang lambat belum tentu karena petugasnya malas. Bisa jadi prosedurnya terlalu panjang. Prosedur yang panjang mungkin lahir dari regulasi yang bertumpuk. Sistem teknologi yang tidak terintegrasi dapat memaksa pegawai mengulang pekerjaan secara manual. Beban kerja yang tidak merata kemudian melahirkan kesalahan, bahkan membuka ruang penyimpangan.

Karena itu, evaluasi tidak seharusnya selalu dimulai dengan pertanyaan, siapa yang salah?

Mulailah dengan pertanyaan lain: di mana sistem tidak bekerja?

Setelah itu barulah ditentukan siapa yang berwenang memperbaikinya.

Masalah yang bisa diselesaikan UPT jangan semuanya dikirim ke pusat. Persoalan yang merupakan kewenangan kantor wilayah jangan dibiarkan berlarut. Sebaliknya, hambatan yang bersumber dari regulasi nasional jangan dibebankan kepada petugas di bawah seolah-olah merekalah penyebabnya.

Masalah harus diselesaikan pada tingkat kewenangan yang tepat.

Cepat, tuntas, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Namun ada satu perkara yang tidak boleh tenggelam di antara target, angka, dan program: integritas.

Kemenimipas memegang kewenangan besar.

Imigrasi menjaga pintu negara, mengeluarkan dokumen perjalanan, memberi izin tinggal, dan mengawasi orang asing. Pemasyarakatan mengelola manusia yang sedang berada dalam proses hukum dan pembinaan.

Semakin besar kewenangan, semakin besar pula risiko penyalahgunaannya.

Karena itu, pesan tentang zero tolerance terhadap pungli, gratifikasi, dan penyalahgunaan wewenang harus diterjemahkan menjadi sistem nyata. Tidak cukup melalui imbauan. Tidak cukup lewat slogan.

Integritas harus dimulai dari keteladanan pimpinan.

Pimpinan yang meminta bawahannya bersih harus terlebih dahulu menunjukkan bagaimana kekuasaan digunakan secara benar. Pimpinan juga harus memberi ruang bagi orang di bawahnya untuk mengatakan bahwa ada masalah.

Sebab organisasi yang sehat bukan organisasi yang mengaku tidak punya masalah.

Organisasi yang sehat adalah organisasi yang mampu mendeteksi masalah lebih cepat, mengakuinya lebih jujur, lalu menyelesaikannya sebelum berubah menjadi krisis.

Teknologi pun harus ditempatkan sebagai bagian dari agenda integritas.

Digitalisasi bukan hanya soal kenyamanan. Ia harus meninggalkan digital trace, memperkecil transaksi gelap, mengurangi ruang diskresi yang tidak terukur, dan membuat penyimpangan lebih mudah dideteksi.

Dengan cara itu, pengawasan tidak hanya bekerja setelah pelanggaran terjadi. Ia bergerak lebih awal untuk mencegahnya.

Di sinilah Rakor Kemenimipas 2026 seharusnya menemukan maknanya.

Rakor tidak boleh berhenti sebagai meeting room. Ia harus berubah menjadi delivery room.

Setiap pimpinan seharusnya pulang dengan lima kejelasan: apa yang harus dikerjakan, siapa yang bertanggung jawab, kapan harus selesai, bagaimana keberhasilannya diukur, dan bagaimana hasilnya dilaporkan.

Lima pertanyaan itu tampak sederhana. Namun kalau diterapkan dengan disiplin, ia bisa mengubah budaya kerja.

Rakor tidak lagi menghasilkan tumpukan rekomendasi.

Ia menghasilkan kontrak penyelesaian masalah.

Pada akhirnya, masyarakat tidak terlalu peduli berapa kali kementerian melakukan rapat.

Mereka ingin paspornya selesai cepat dan pasti. Mereka ingin perbatasan aman. Mereka ingin orang asing yang datang membawa manfaat dilayani dengan baik, sementara yang melanggar ditindak tegas. Mereka ingin lapas bebas narkoba dan penipuan. Mereka ingin warga binaan memperoleh kesempatan kedua.

Itulah ukuran akhir pelayanan publik.

Jabatan, seperti diingatkan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto, bukan sekadar kedudukan. Ia adalah amanah. Dan setiap amanah pada waktunya akan berakhir.

Yang tinggal bukan kursinya.

Yang dikenang adalah apa yang pernah dikerjakan, perubahan apa yang berhasil dihasilkan, dan manfaat apa yang benar-benar dirasakan masyarakat.

Maka "Dari Evaluasi Menuju Aksi" tidak boleh selesai ketika Rakor ditutup.

Justru ketika layar presentasi dimatikan, meja rapat dikosongkan, dan para pimpinan kembali ke tempat tugas masing-masing, pekerjaan yang sebenarnya baru dimulai.