Sumut Kirim 7 Pemimpin Kampus Terbaik, Raih Gelar CHEL di AERLA Angkatan I

admin — Fri, 23 Oct 2026 18:46:00 +0700+0700

JAKARTA – Prestasi membanggakan ditorehkan dunia pendidikan tinggi Sumatera Utara. Sebanyak tujuh pimpinan perguruan tinggi swasta (PTS) asal Sumut berhasil meraih gelar eksekutif CHEL (Coach of Higher Education Leaders) setelah mengikuti program AERLA (APTISI Executive Rector Leadership Academy) Angkatan I yang berlangsung di Jakarta, 21–23 Oktober 2026.

Ketujuh pimpinan tersebut menjadi bagian dari 40 rektor terpilih dari perguruan tinggi swasta berakreditasi Unggul di seluruh Indonesia yang mengikuti program pengembangan kepemimpinan pendidikan tinggi tersebut.

Adapun tujuh pimpinan perguruan tinggi asal Sumatera Utara yang meraih gelar CHEL yakni Agussani dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Muhammad Isa Indrawan dari Universitas Pembangunan Panca Budi (UNPAB), Johannes Sembiring dari DELI HUSADA, Siti Nurmawan Sinaga dari MITRA HUSADA, Jopinus Ramli Saragih dari EFARINA, Syafrida dari Universitas Islam Sumatera Utara (UISU), serta Rahmat Gurusinga dari MEDISTRA.

Delegasi Sumut dipimpin Muhammad Isa Indrawan, Rektor UNPAB yang juga menjabat Ketua Umum Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) Wilayah Sumatera Utara.

Program AERLA Angkatan I merupakan kolaborasi APTISI Pusat dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek). Program tersebut dirancang untuk memperkuat kapasitas kepemimpinan rektor dalam membangun tata kelola perguruan tinggi yang profesional, meningkatkan mutu akademik, serta memperkuat daya saing institusi pendidikan tinggi di Indonesia.

Siap Dorong Peningkatan Mutu Kampus di Sumut

Perolehan gelar CHEL diharapkan menjadi modal penting bagi ketujuh pimpinan tersebut untuk berkontribusi lebih luas dalam pengembangan pendidikan tinggi, khususnya di Sumatera Utara.

Tantangan pendidikan tinggi saat ini tidak hanya berkaitan dengan kualitas pembelajaran, tetapi juga mencakup tata kelola kelembagaan, peningkatan akreditasi, transformasi digital, pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), serta penguatan hubungan antara perguruan tinggi dan dunia industri.

Para penerima gelar CHEL diharapkan mampu membagikan pengalaman dan praktik terbaik dalam pengelolaan kampus, sekaligus mendorong kolaborasi ant perguruan tinggi guna mempercepat peningkatan mutu pendidikan tinggi di daerah.

Ketua Umum APTISI Pusat, Prof. Dr. Ir. H. M. Budi Djatmiko, memberikan apresiasi terhadap komitmen para pimpinan perguruan tinggi yang mengikuti program tersebut.

Kehadiran para pemimpin dengan kompetensi kepemimpinan yang semakin kuat diharapkan dapat menjadi penggerak penerapan tata kelola kampus modern untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan tinggi nasional.

Isa Indrawan: Ini Amanah untuk Pendidikan Sumatera Utara

Muhammad Isa Indrawan menegaskan, capaian tersebut tidak boleh berhenti pada pemberian gelar semata, tetapi harus diwujudkan melalui program nyata yang memberikan dampak bagi perguruan tinggi di Sumatera Utara.

Ia menyampaikan rencana pembentukan tim akselerasi yang melibatkan para pimpinan penerima gelar CHEL guna memperkuat sinergi dan mendorong peningkatan mutu perguruan tinggi swasta di daerah.

"Amanah nasional ini adalah kemenangan bagi dunia pendidikan Sumatera Utara. Kami, ketujuh pimpinan pendidikan tinggi yang telah mengikuti program ini, siap bersinergi dan turun langsung ke daerah-daerah untuk memastikan kampus swasta di Sumut tidak hanya bertahan, tetapi melompat menjadi pusat keunggulan akademik berbasis teknologi digital," ujar Isa.

Menurutnya, kolaborasi menjadi kunci dalam menghadapi perubahan dunia pendidikan tinggi yang semakin dinamis. Perguruan tinggi dituntut terus berinovasi, memperkuat kualitas lulusan, memanfaatkan teknologi, serta membangun kemitraan strategis dengan dunia usaha dan industri.

Dengan raihan gelar CHEL tersebut, tujuh pimpinan perguruan tinggi Sumatera Utara diharapkan dapat mengambil peran lebih besar dalam mendorong peningkatan akreditasi, penguatan tata kelola, dan transformasi digital kampus.

Prestasi ini sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat kontribusi perguruan tinggi swasta Sumut dalam mencetak sumber daya manusia unggul dan berdaya saing, sekaligus mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045. Red

UNPAB Jajaki Kerja Sama dengan Ditjenpas Sumut, Dekatkan Mahasiswa Ilmu Hukum dengan Praktik Pemasyarakatan

admin — Fri, 23 Oct 2026 16:09:00 +0700+0700

MEDAN – Universitas Pembangunan Panca Budi (UNPAB) terus memperkuat kualitas pendidikan melalui pembelajaran yang mengintegrasikan teori akademik dengan pengalaman praktik di lapangan. Melalui program Kampus Berdampak, UNPAB menjajaki kerja sama dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Sumatera Utara dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Medan.

Penjajakan kerja sama ini bertujuan memperluas pengalaman belajar mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM), serta membuka peluang pengabdian kepada masyarakat melalui keterlibatan perguruan tinggi dalam lingkungan pemasyarakatan.

Pertemuan ini dihadiri Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Sumatera Utara, Jalu Yuswa Panjang, A.Md.IP., S.H., M.Si., dan Kepala Lapas Kelas I Medan, Fonika Affandi, A.Md.IP., S.H., M.H. Sementara itu, dari pihak UNPAB hadir Rektor Bidang Sumber Daya dan Hubungan Internasional, Assoc. Prof. H. Abdul Razak Nasution, S.H.Int., M.Sc.; Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Siti Anisah, S.T., M.T.; serta Kepala Pusat Riset, Inovasi, dan Kerjasama, Dr. Hasrul Azwar Hasibuan, S.E., M.M.

Dalam pertemuan tersebut, sejumlah agenda strategis dibahas, di antaranya peluang supervisi mahasiswa di lingkungan pemasyarakatan, kontribusi perguruan tinggi melalui Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan (Pokmas Lipas), serta pengembangan pendidikan lanjutan untuk meningkatkan kualitas SDM.

Kolaborasi ini diharapkan menjadi wadah bagi mahasiswa untuk memahami penerapan ilmu hukum secara langsung, khususnya dalam sistem pemasyarakatan, pembinaan warga binaan, serta berbagai aspek penegakan hukum dalam praktik.

Melalui pengalaman lapangan, mahasiswa tidak hanya mendapatkan pemahaman akademik, tetapi juga berkesempatan mengembangkan keterampilan profesional, kepekaan sosial, dan wawasan mengenai tantangan nyata di bidang hukum dan pemasyarakatan.

Pertemuan tersebut juga menjadi momen istimewa bagi UNPAB dengan hadirnya Jalu Yuswa Panjang, alumnus Sarjana Hukum UNPAB tahun 1998, yang kini menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Utara.

Kehadiran alumnus yang kini menduduki posisi strategis tersebut menjadi momentum untuk mempererat hubungan antara perguruan tinggi dan dunia profesional.

Jejaring alumni diharapkan mampu membuka peluang kolaborasi, pertukaran pengalaman, serta pengembangan kompetensi mahasiswa yang selaras dengan kebutuhan dunia kerja.
Program Kampus Berdampak merupakan salah satu upaya UNPAB dalam menghadirkan pendidikan tinggi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan dunia profesional. Melalui sinergi dengan instansi pemerintah dan lembaga pemasyarakatan, ilmu pengetahuan diharapkan tidak hanya berhenti pada penguasaan teori, tetapi juga dapat diterapkan untuk menjawab berbagai persoalan di tengah masyarakat.

UNPAB terus mendorong terbentuknya kolaborasi lintas sektor sebagai bagian dari komitmen menghadirkan pendidikan yang aplikatif, meningkatkan kualitas lulusan, dan memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat.
Dengan terbukanya peluang kerja sama tersebut, mahasiswa Ilmu Hukum UNPAB diharapkan semakin siap menghadapi tantangan profesional serta mampu memahami peran hukum dalam mewujudkan sistem pemasyarakatan yang berorientasi pada pembinaan dan reintegrasi sosial.
Red

Pengukuhan Pengurus PATRON Periode 2026–2031 Berlangsung Meriah

admin — Fri, 23 Oct 2026 16:06:00 +0700+0700

MEDAN — Pengukuhan Pengurus Padepokan Agung Tunggal Roso Nuswantoro (PATRON) periode 2026–2031 berlangsung meriah di Aula Nusantara, Bakesbangpol Provinsi Sumatera Utara, mulai pukul 09.30 WIB hingga menjelang Silat Jumat.

Acara dihadiri Sultan Deli Mahmud Lamanjiji, Dtq Adil Fredi Haberham selaku Ketua Forum Pelestarian Budaya Sumut, serta sejumlah tokoh paguyuban, di antaranya Pendawa, Pujakesuma Bersatu, DIY, Arek-Arek Suroboyo, Jawa Perantauan Bersatu, Jawa Deli, Madura, Sunda, Putra Solo, Banten, dan Betawi.
Ketua Umum PATRON, Prof. Dr. H. Abdi Yanto, S.E., M.Si., bersama Prof. Dr. Ismaidar, S.H., M.H., Sekum Supriyadi, dan Bendum H. Benny Soebarjo, S.H., mengajak seluruh pengurus menjaga persatuan dan kesatuan serta meningkatkan kualitas SDM untuk menyongsong Indonesia Emas.

Dewan Pakar PATRON, Prof. Agus Purwoko dan Dr. Nashrudin Setiawan, S.E., M.Si., bersama Dr. Samrin, S.E., M.M., dan Dr. Abdi Setiawan, S.E., M.M., turut menyatakan dukungan terhadap kepengurusan baru.
Dalam sambutannya, Sultan Deli menyampaikan selamat dan mengapresiasi kontribusi masyarakat Jawa dalam sejarah kejayaan Tembakau Deli.

Ia juga memuji masyarakat Jawa yang santun, pekerja keras, tetap menjaga budaya, serta mampu hidup berdampingan dengan berbagai suku bangsa.
Pengukuhan ini diharapkan menjadi momentum memperkuat persaudaraan, melestarikan budaya Nusantara, dan mendukung pembangunan daerah dengan semangat "Sumut Berkah, Deli Serdang Sehat, Medan untuk Semua."

Salam budaya, salam persatuan, salam Nusantara!red

Anto Genk Resmi Jadi Keluarga Besar Pajero Indonesia One

admin — Fri, 23 Oct 2026 14:42:00 +0700+0700

MEDAN – Rianto SH MH yang akrab disapa Anto Genk, resmi menjadi anggota kehormatan komunitas Pajero Indonesia One, Jumat (23/10/2026).

CEO Sumut24 Group tersebut mengapresiasi keberadaan komunitas otomotif yang tidak hanya menjadi wadah penyaluran hobi, tetapi juga mempererat silaturahmi dan mendorong berbagai kegiatan sosial.

Keanggotaan kehormatan tersebut berada di bawah koordinasi M. D. Aditiawan Syah, ST, MAP, selaku Ketua Pajero Indonesia One Toba Geopark Chapter Sumatera Utara, didampingi Muhammad Iqbal selaku Wakil Sekretaris (Wasek) dan Maoli selaku Kepala Bidang Logistik.

Danu mengatakan, Pajero Indonesia One telah menjadi wadah kebersamaan bagi para pecinta kendaraan Mitsubishi Pajero dari berbagai tipe dan varian. Selama 11 tahun perjalanan komunitas tersebut, berbagai kegiatan telah dilaksanakan, mulai dari touring hingga kegiatan sosial dan agenda kebersamaan antaranggota.

"Alhamdulillah, komunitas ini sudah berjalan 11 tahun. Kami mengedepankan silaturahmi dan kegiatan sosial. Siapa pun bisa bergabung, dengan berbagai tipe dan varian Pajero," ujar Danu, Jumat (23/10/2026).

Menurutnya, kekompakan dan semangat persaudaraan menjadi modal penting bagi komunitas untuk terus berkembang serta memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.
Sementara itu, Anto Genk menyampaikan apresiasinya terhadap Pajero Indonesia One yang dinilainya mampu menghadirkan ruang positif bagi para pecinta otomotif untuk membangun hubungan persaudaraan sekaligus berkontribusi melalui kegiatan sosial.

"Saya mengapresiasi keberadaan komunitas ini. Sebagai sebuah komunitas, Pajero Indonesia One sangat baik untuk berbagai kegiatan sosial maupun touring. Selain menyalurkan hobi otomotif, kegiatan seperti ini juga memperkuat silaturahmi dan kebersamaan," ungkap Anto Genk.
Ketua Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Sumatera Utara tersebut berharap, Pajero Indonesia One Toba Geopark Chapter Sumatera Utara terus menjaga kekompakan, memperluas jaringan persaudaraan, serta konsisten menjalankan kegiatan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat.

Bergabungnya Anto Genk sebagai anggota kehormatan diharapkan semakin memperkuat semangat kebersamaan dan kepedulian sosial yang telah menjadi bagian dari perjalanan Pajero Indonesia One selama lebih dari satu dekade.red

BAKOPAM Sumut Hadir di Tengah Warga Rentan Banjir, Ibnu Hajar: Kepedulian Sosial Harus Terus Dihidupkan

admin — Fri, 23 Oct 2026 10:17:00 +0700+0700

MEDAN — Badan Koordinasi Pemuda Muslim (BAKOPAM) Sumatera Utara kembali menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat melalui kegiatan sosial Jumat Berkah dengan menyalurkan paket sembako kepada warga yang rentan terdampak banjir di kawasan bantaran Sungai Deli, Kelurahan Sei Mati, Jalan Brigjen Katamso, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, Jumat (23/10/2026).

Kegiatan ini menjadi wujud nyata kepedulian BAKOPAM Sumut terhadap masyarakat yang tinggal di kawasan rawan banjir. Bantuan sembako tersebut diharapkan dapat meringankan beban warga sekaligus memperkuat semangat kebersamaan dan solidaritas sosial di tengah masyarakat.

Ketua BAKOPAM Sumatera Utara, Ibnu Hajar, SE, menegaskan bahwa kegiatan Jumat Berkah bukan sekadar agenda rutin organisasi, melainkan bentuk komitmen pemuda Muslim untuk hadir dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang membutuhkan.

Menurutnya, kepedulian sosial harus diwujudkan melalui tindakan konkret, bukan hanya sebatas seruan atau slogan. Sekecil apa pun bantuan yang diberikan, diharapkan dapat membawa manfaat bagi masyarakat, terutama mereka yang menghadapi kerentanan akibat kondisi lingkungan dan ancaman banjir.

"Melalui kegiatan Jumat Berkah ini, kami ingin berbagi dan menunjukkan bahwa kepedulian terhadap sesama merupakan tanggung jawab bersama. Kami berharap bantuan ini dapat bermanfaat bagi warga dan menjadi penyemangat untuk terus menjaga semangat gotong royong," demikian pesan yang disampaikan melalui kegiatan sosial BAKOPAM Sumut.

Ajak Donatur dan Dermawan Berpartisipasi

BAKOPAM Sumut juga mengajak masyarakat luas, para donatur, dermawan, serta seluruh pihak yang memiliki kepedulian sosial untuk berpartisipasi dalam kegiatan kemanusiaan tersebut.

Partisipasi dapat diberikan dalam bentuk paket sembako maupun bantuan lainnya yang dapat disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Dukungan dari berbagai pihak diharapkan dapat memperluas jangkauan kegiatan sosial BAKOPAM sehingga semakin banyak masyarakat yang merasakan manfaatnya.

Bagi masyarakat yang ingin berpartisipasi, bantuan dapat disalurkan melalui rekening berikut:

1. Bank Sumut
Nomor rekening: 11102040195610
Atas nama: BAKOPAM SUMATERA UTARA

2. Bank Mandiri
Nomor rekening: 1060009796502
Atas nama: IBNU HAJAR

BAKOPAM Sumut menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan kepercayaan terhadap kegiatan sosial organisasi tersebut.

Melalui semangat Jumat Berkah, BAKOPAM Sumut berharap nilai-nilai kepedulian, persaudaraan, dan gotong royong terus tumbuh di tengah masyarakat.

Bagi organisasi kepemudaan ini, keberadaan pemuda tidak hanya diukur dari aktivitas organisasi, tetapi juga dari kontribusi nyata dalam membantu masyarakat dan menghadirkan manfaat bagi sesama.

BAKOPAM Sumut — Bergerak dengan Kepedulian, Mengabdi untuk Kemanusiaan.

Di Pelabuhan Sinabang, PWI Simeulue Lepas Nasir Nurdin dengan Teriakan ‘Dua Periode’

admin — Fri, 23 Oct 2026 09:57:00 +0700+0700

SINABANG - Kandidat Ketua PWI Aceh, Nasir Nurdin mengakhiri silaturahmi dua hari dengan pengurus dan anggota PWI Simeulue, Kamis, 22 Oktober 2026.

Nasir didampingi staf pribadinya, Syahrul Ramadhan dan Ketua PWI Aceh Utara, Abdul Halim tiba di Simeulue dari Pelabuhan Calang, Aceh Jaya pada Senin pagi, 19 Oktober 2026.

Setelah melakukan serangkaian pertemuan dengan pengurus dan anggota PWI Simeulue termasuk dengan pejabat pemkab setempat, akhirnya pada Kamis sore, Nasir kembali ke Banda Aceh melalui Pelabuhan Calang menggunakan KMP Aceh Hebat 1.

Prosesi pelepasan Ketua PWI Aceh periode 2021-2026 tersebut berlangsung dalam suasana haru namun berbalut spirit kemenangan sebagai bakal calon Ketua PWI Aceh periode 2026-2031.

Di kantin pelabuhan, pengurus bersama belasan anggota PWI Simeulue membentuk formasi guna merekam video komitmen dukungan dengan meneriakkan; "PWI Simeulue, Nasir Nurdin Dua Periode."

Simeulue merupakan kabupaten/kota ke-17 yang dikunjungi Nasir Nurdin baik dalam kapasitasnya sebagai Ketua PWI Aceh periode berjalan maupun kandidat yang akan berkompetisi pada Konferprov XIII PWI Aceh pada 20-22 November 2026.

Pada setiap pertemuan dengan pengurus dan anggota PWI Kabupaten/Kota, Nasir melaporkan persiapan yang dilakukan oleh OC dan SC Konferprov XIII termasuk sumber anggaran pelaksanaan.

Sedangkan dalam kapasitas sebagai kandidat, Nasir memaparkan alasannya mencalonkan diri untuk kembali memimpin PWI Aceh periode 2026-2031.

Menurut Nasir, dukungan dan komitmen untuk memenangkannya dalam kontestasi pemilihan Ketua PWI Aceh periode 2026-2031 disampaikan secara terbuka oleh pengurus dan anggota PWI Kabupaten/Kota yang dikunjungi, sebagaimana disuarakan oleh PWI Simeulue.

"Semoga Konferprov XIII PWI Aceh berjalan tanpa hambatan dan pergantian pucuk pimpinan di organisasi profesi ini bisa berlangsung dalam semangat demokrasi dan persaudaraan," demikian Nasir Nurdin.rel

KSMI Jajaki Laga Persahabatan dengan Turki Jelang Debut di Piala Dunia Sepak Bola Mini

admin — Fri, 23 Oct 2026 09:55:00 +0700+0700

JAKARTA — Komite Sepak Bola Mini Indonesia (KSMI) menjajaki kerja sama olahraga dengan Turki menjelang keikutsertaan tim nasional Indonesia dalam Piala Dunia Sepak Bola Mini atau IMF World Cup Minifootball Antalya 2026. Salah satu agenda yang dibahas ialah mengundang tim nasional Turki untuk menjalani pertandingan persahabatan di Jakarta.

Rencana tersebut mengemuka dalam pertemuan pengurus KSMI dengan Duta Besar Turki untuk Indonesia, Prof. Dr. Talip, di kediaman Duta Besar Turki di Jakarta, Jumat (23/10/2026) siang. Pertemuan berlangsung dalam suasana akrab dan persahabatan, sekaligus menjadi kesempatan untuk membangun komunikasi antara kedua pihak melalui olahraga.

Ketua Umum KSMI Yan Mulia Abidin memimpin delegasi Indonesia dalam pertemuan itu. Ia didampingi Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Adhannie Anggoro dan Wakil Ketua Umum Marino.

Dalam pertemuan tersebut, KSMI menyampaikan undangan kepada tim nasional Turki untuk datang ke Jakarta dan menjalani laga uji coba. Duta Besar Talip menyambut baik undangan itu dan menyatakan akan membicarakannya lebih lanjut dengan komite sepak bola mini Turki.

Rencana pertandingan uji coba tersebut masih berada pada tahap penjajakan. Kepastian pelaksanaan, termasuk jadwal dan format pertandingan, akan bergantung pada pembicaraan lanjutan antara kedua pihak.

Yan Mulia Abidin usai pertemuan mengatakan, komunikasi dengan Turki memiliki arti strategis karena negara itu akan menjadi tuan rumah Piala Dunia Sepak Bola Mini 2026 di Antalya pada 1–6 November mendatang. Kejuaraan yang diselenggarakan International Minifootball Federation (IMF) tersebut dijadwalkan diikuti 16 negara, sehingga menjadi arena bagi Indonesia untuk mengukur kemampuan menghadapi persaingan internasional.

Keikutsertaan itu juga menjadi debut Indonesia di ajang Piala Dunia sepak bola mini. Karena itu, persiapan tim nasional tidak hanya menyangkut kemampuan individu pemain, tetapi juga pematangan taktik, kekompakan tim, dan adaptasi terhadap karakter permainan lawan dari berbagai negara.

KSMI sebelumnya menjadwalkan pemusatan latihan nasional di Jakarta mulai 25 Oktober. Pemain yang mengikuti seleksi berasal dari sejumlah daerah, antara lain Aceh, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Program tersebut diarahkan untuk mematangkan teknik, strategi, serta kerja sama antarpemain sebelum berlaga di Antalya.

Dalam konteks itu, pertandingan persahabatan dengan Turki berpotensi menjadi bagian dari upaya memperluas pengalaman internasional pemain Indonesia. Jika terealisasi, laga tersebut dapat dimanfaatkan untuk menguji penerapan strategi, mengevaluasi kelemahan tim, sekaligus memperkaya pengalaman menghadapi lawan dengan karakter permainan berbeda.

Lebih jauh, komunikasi antara KSMI dan perwakilan Turki membuka peluang kerja sama yang tidak terbatas pada satu pertandingan. Hubungan antarpengurus, pertukaran pengalaman pengembangan olahraga, serta peluang pertandingan pada masa mendatang dapat menjadi bagian dari agenda yang dijajaki, sepanjang mendapat persetujuan kedua pihak.

Namun, bagi KSMI, tantangan mendesak tetaplah memastikan kesiapan tim nasional menghadapi turnamen dunia. Debut di Antalya menjadi kesempatan untuk menilai hasil seleksi dan pembinaan, sekaligus memetakan kebutuhan pengembangan sepak bola mini Indonesia agar mampu tumbuh secara berkelanjutan.

Pertemuan dengan Duta Besar Turki disebut Yan Mulia sebagai salah satu langkah untuk memperluas jejaring internasional cabang olahraga tersebut. Di tengah persiapan menuju Antalya, KSMI berupaya memadukan kesiapan kompetitif dengan pembukaan jalur komunikasi yang dapat mendukung perkembangan sepak bola mini Indonesia pada masa mendatang.rel

PIRA Sumut Resmi Surati Kejari Simalungun, Minta Buka Kembali Kasus Bansos 2012-2014 - Dokumen Sudah Diterima Kejati Sumut

admin — Fri, 23 Oct 2026 02:25:00 +0700+0700

MEDAN - Lembaga Pusat Informasi Rakyat (PIRA) Sumatera Utara resmi melayangkan permohonan penelaahan ulang dan pembukaan kembali berkas perkara dugaan penyimpangan dana Bantuan Sosial (Bansos) Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2012-2014.

Surat resmi dengan Nomor: 0027/PIRA-SU/X/2026 yang ditandatangani Sekretaris Umum PIRA Sumut Faisal Kurniawan S.Sos itu ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Simalungun.

Berdasarkan bukti tanda terima yang diterima redaksi, surat tersebut telah resmi diterima oleh PTSP Kejati Sumut pada tanggal 22.10.2026 pukul 14.09 WIB dengan penerima atas nama NAtsyA.

Dalam suratnya, PIRA Sumut merujuk pada pemberitaan ANTARA Sumut yang menyebutkan bahwa Kejari Simalungun pernah memeriksa 5 dari 8 anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Simalungun terkait bansos 2012-2014, yakni Julius Silalahi, Timbul Jaya Sibarani, Mangapul Purba, H Aspan Hendri Nainggolan, serta Sekwan Jhoni Saragih, dan lebih dari 50 penerima bansos.

Adapun 5 poin permohonan PIRA kepada Kejari Simalungun adalah:
Memberikan penjelasan resmi status penanganan perkara Bansos 2012-2014.
Menelaah kembali dokumen dan hasil penanganan sebelumnya.
Mempertimbangkan pembukaan kembali perkara jika ada dasar hukum dan bukti.
Menelusuri proses perencanaan, penganggaran, penerima, pencairan dan pertanggungjawaban.
Memberikan informasi tindak lanjut secara tertulis kepada PIRA.

PIRA menegaskan permohonan ini bukan bentuk penghakiman dan tetap menghormati asas praduga tak bersalah.

"Bagi PIRA, penegakan hukum bukan sekadar menyelesaikan suatu perkara, melainkan juga menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara," tulis PIRA dalam suratnya.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Kejari Simalungun dan Kejati Sumut belum memberikan keterangan resmi terkait tindak lanjut surat tersebut.

Sempat Diwarnai Perlawanan, Firma Hukum Budi Dharma Berhasil Kembalikan Penguasaan Aset PT KAI di Medan

admin — Thu, 22 Oct 2026 20:50:00 +0700+0700

MEDAN | Halomedan.com

Firma Hukum Budi Dharma selaku kuasa hukum PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional I Sumatera Utara berhasil mengawal pengambilalihan penguasaan rumah perusahaan bernomor registrasi DW.100A di Jalan Kemuning Nomor 27A, Kelurahan Perintis, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan.

Proses pengosongan rumah yang merupakan aset PT KAI tersebut sempat mendapat perlawanan dari penghuni yang menyatakan memiliki surat dari Sultan Deli sebagai dasar penguasaan bangunan. Meski demikian, penertiban tetap terlaksana dan rumah tersebut kini berada dalam penguasaan PT KAI.
Ketika tim eksekusi datang, penghuni menyiramkan besin dan mengancam membakar tim yang akan masuk. Sempat terjadi dorongan-dorongan hingga akhirnya pagar berhasil dibuka. Taufik kembali berulah, membakar obor dan mengacung-acungkan ke tim eksekusi. Beruntung obor bisa dirampas dan kemudian eksekusi pengosongan rumah berlangsung.
Tidak cukup berupaya membakar tim eksekusi, penghuni rumah kembali masuk dan mengunci pintu kamar Kost yang ada disamping rumah induk. Ketika pintu berhasil dibuka, penghuni rumah yang berbaju kaos putih, kembali menghunuskan parang tajam. Senjata ini kembali berhasil di rebut dan eksekusi akhirnya berlangsung dengan aman.
Pengosongan dilakukan setelah PT KAI melayangkan tiga surat peringatan, masing-masing pada 2, 9, dan 15 Oktober 2026. Ketiga surat tersebut ditandatangani secara elektronik oleh Deputy Divisi Regional I Sumatera Utara PT KAI, Andri Hardianto.
Disampaikan Budi Dharma selaku direktur Firma Hukum Budi Dharma, pengambilalihan aset yang dikuasai tanpa dasar tersebut, telah diverifikasi oleh Manager Penjagaan Aset PT KAI, Agus Setiawan.
Hal itu berdasarkan Grondkaart IJ 135e D.S.M.W.W. Tahun 1918 dan tercatat dalam Buku AT-8 Hasil Inventarisasi Aktiva Tetap Tanah Perumka Eksploitasi Sumatera Utara per 30 Juni 1997.
Rumah ini ditempati oleh penghuni merupakan fasilitas rumah dinas yang dihuni oleh Muhammad Saleh Yunus, pegawai yang memiliki jabatan tinggi di PT Kereta Api. Setelah pensiun, rumah tersebut masih ditempati hingga kemudian dikuasai oleh keluarganya dengan mendirikan bangunan tambahan untuk disewakan sebagai kamar Kost dan warung tempat berjualan yang sudah berlangsung cukup lama.
Setelah penataan aset, PT Kereta Api berkali-kali meminta penghuni untuk mengosongkan atau diperbolehkan menyewa. Namun himbauan tersebut diabaikan.
Hingga saat eksekusi berlangsung, penghuni juga tidak memiliki perjanjian sewa maupun kerja sama dengan perusahaan. Karena itu, penghuni diminta mengajukan permohonan sewa atau mengosongkan rumah, dengan tenggat bertahap selama tujuh hari kalender, lima hari kerja, hingga tiga hari kerja.
Budi Dharma, selaku kuasa hukum pelaksanaan pengosongan PT KAI, mengatakan perusahaan memiliki dokumen dan bukti fisik yang mendukung klaim atas bangunan tersebut.
"Bahkan ada semacam plakat permanen yang merupakan registrasi aset PT KAI yang dibangun tahun 1954 di dinding rumah yang tidak bisa dipungkiri dan dihilangkan penghuni yang menunjukkan bahwa rumah tersebut adalah aset PT KAI," ujar Budi.
Menurut Budi, keberadaan plakat tersebut menjadi salah satu petunjuk fisik yang mendukung dokumen Grondkaart dan catatan inventarisasi aset perusahaan.
Ia menegaskan pengamanan aset diperlukan agar rumah yang diklaim milik PT KAI tidak terus dikuasai pihak yang menurut perusahaan tidak memiliki dasar hukum yang sah.
Dalam surat peringatannya, PT KAI juga merujuk Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 serta sejumlah surat edaran Menteri BUMN mengenai pengamanan dan penertiban aset perusahaan negara.rel

Hari Museum Nasional: Mengintip Masa Lampau Lewat Arsitektur Kantor PTPN IV Regional 2

admin — Thu, 22 Oct 2026 16:43:00 +0700+0700

MEDAN – Sejumlah karyawan lalu-lalang di koridor suatu gedung perkantoran bergaya neoklasik yang berada tak jauh dari titik nol Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Gedung bercat krem itu memiliki struktur dinding yang tebal dan plafon yang tinggi. Tiap jendela serta pintunya berukuran besar dan lebar, menyatu harmonis dengan pilar-pilar garang yang berjajar rapi di sisi luar.

Ini bukan gedung perkantoran biasa. Selain tampilannya yang khas, ia juga merupakan komponen penting dalam sejarah perkebunan nasional sekaligus saksi bisu era kolonial di masa lampau. Kini, gedung tersebut menjadi Region Office PTPN IV Regional 2, bagian dari Subholding PTPN IV PalmCo. Lokasinya beralamat di Jalan Letjen Suprapto Nomor 2, Kelurahan Hamdan, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan.

"Gedung ini menyimpan jejak dari beberapa fase sejarah perkebunan. Keistimewaannya penting untuk dipahami dan dijaga bersama-sama," ujar Kepala Bagian Sekretariat dan Hukum PTPN IV Regional 2, Muhammad Ridho Nasution, kepada awak media, Kamis (22/10/2026).

Sebelum dinasionalisasi, gedung Region Office PTPN IV Regional 2 dulunya adalah kantor wilayah N.V. Handels Vereeniging Amsterdam (HVA), perusahaan asal Belanda yang didirikan di Amsterdam pada 1878. Perusahaan itu semula bergerak dalam bidang jasa keuangan yang menawarkan kredit di Hindia Belanda. Seiring waktu, HVA mengembangkan bisnisnya ke bidang perkebunan tebu, kopi, singkong, sisal, teh dan kelapa sawit.

Pada masa kejayaannya, HVA sempat menaungi 36 perusahaan dan memiliki 170.000 pekerja. Kemajuan pesat ini mendorong HVA membangun kantor wilayah di Medan guna menunjang aktivitas perkebunannya. Sebelum itu, HVA sudah lebih dulu membangun gedung serupa di Surabaya pada 1920.

Pembangunan gedung di Medan dimulai pada 1926 di atas lahan seluas sekitar 14.000 meter persegi. Lahan ini memiliki sertifikat hak Erfpacht Verponding Nomor 323 pada tahun yang sama. Gedung utama dirancang oleh biro arsitektur Cuypers, Hulswit dan Fermont dengan luas bangunan sekitar 4.870 meter persegi. Gedung ini mengusung gaya Art and Craft dengan galeri yang mengelilingi bangunan. Galeri tersebut memberi karakter visual khas sekaligus menjadi adaptasi budaya Eropa di iklim tropis. Kompleks perkantoran ini dilengkapi tiga rumah dan dua lapangan tenis.

Perubahan besar terjadi seiring kemerdekaan Republik Indonesia pada 1945. Setelah Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda disahkan, semua kantor usaha milik HVA di Medan beserta 14 unit kebunnya dikuasai oleh negara pada 1959. Saat itu, pengelolaannya diserahkan ke Badan Pimpinan Umum Perusahaan Perkebunan Negara (BPU-PPN). Peralihan ini menandai babak baru dunia perkebunan di Tanah Air.

Pada 1965, gedung eks kantor wilayah HVA tersebut sempat diambil alih oleh Departemen Pertahanan dan Keamanan untuk digunakan sebagai kantor Pemerintah Darurat Militer Daerah (Perdamilda) I. Dalam perkembangannya, kantor mengalami beberapa perubahan fungsi dan nama. Pada masa-masa itulah terjadi penambahan unit bangunan seluas sekitar 2.132 meter persegi di sekeliling gedung utama.

Setelah Komando Wilayah Pertahanan (Kowilhan) I dibubarkan, lahan dan bangunan perkantoran ini sempat digunakan sebagai Markas Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Pada 26 Januari 2000, aset tersebut diserahkan kepada PTPN dan selanjutnya menjadi milik bersama perusahaan, mulai dari PTPN I sampai dengan PTPN XIV. Sebagai tindak lanjut, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 146/2001 atas nama PTPN I sampai dengan PTPN XIV terbit pada 11 Juni 2001 untuk jangka waktu 20 tahun.

Tak berhenti di situ, perubahan kembali terjadi beberapa tahun berikutnya. Atas berbagai pertimbangan, gedung eks kantor wilayah HVA tersebut akhirnya beralih ke PTPN IV yang kini menjadi PTPN IV Regional 2. Pada 13 April 2004, PTPN IV memperoleh Sertifikat HGB Nomor 153/2004 atas lahan dan bangunan untuk jangka waktu 20 tahun.

Sejak saat itu, gedung kembali menjalankan fungsinya sebagai kantor perusahaan perkebunan. Meski sudah berusia nyaris seabad, sebagian besar bentuk dan ornamen gedung masih dipertahankan sampai sekarang. Gedung ini juga telah mendapat status cagar budaya pada 1988.

"Merawat suatu bangunan bersejarah tentu perlu perlakuan dan perhatian khusus. Tujuannya agar fungsi gedung sebagai kantor tetap efektif tanpa merusak atau menghilangkan karakter aslinya. Ketika semua terjaga, maka generasi penerus punya kesempatan memahami sejarah secara lebih dekat," ujar Ridho.

Menurut Corporate Communication PTPN IV Regional 2, Maktal Kunto Aji, gedung Region Office PTPN IV Regional 2 memiliki nilai historis yang merekam perjalanan panjang sektor perkebunan di Tanah Air. Gedung ini juga merupakan simbol perkembangan sektor perkebunan nasional dari masa ke masa.

"Gedung ini menjadi saksi perjalanan industri perkebunan dari masa kolonial hingga pengelolaan oleh negara setelah Indonesia merdeka. Perjalanan itu mengingatkan kita bahwa aset dan sumber daya ekonomi memiliki arti penting bagi bangsa. Merawat bangunan ini berarti menjaga jejak sejarah," ujar Aji.

Pada kesempatan ini, Aji mengajak semua pihak untuk menjadikan Peringatan Hari Museum Nasional 2026 sebagai momentum meningkatkan kesadaran terhadap sejarah dan warisan budaya. Aji juga berharap semakin banyak warga yang memahami sejarah dunia perkebunan nasional sehingga dapat memperkuat nasionalisme serta mendorong kepedulian untuk menjaganya.

"Perjalanan perkebunan Indonesia merupakan bagian dari perjalanan bangsa dalam mengelola sumber daya dan membangun perekonomian. Kami berharap gedung ini dapat terus menjadi pengingat akan sejarah tersebut sekaligus kebanggaan masyarakat," kata Aji.

Peringati Hari Santri, Ibnu Hajar Ajak Santri Karya Nyata untuk Bangsa

admin — Thu, 22 Oct 2026 11:47:00 +0700+0700

MEDAN — Dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional 22 Oktober 2026, Ketua Umum Badan Koordinasi Pemuda Muslim (BAKOPAM) Sumatera Utara, Ibnu Hajar, SE, menyampaikan pesan khusus yang mengangkat tema: "Mengawal Indonesia Merdeka Menuju Peradaban Dunia".

Ibnu Hajar menegaskan bahwa peringatan Hari Santri bukan sekadar seremonial, melainkan momentum untuk memperkuat peran strategis santri dalam pembangunan bangsa.

"Santri adalah harti ini, pemimpin masa depan. Dengan ilmu, akhlak dan karya nyata, santri terus berkontribusi untuk bangsa dan umat," ujarnya dalam pesan peringatan Hari Santri Nasional 2026.

Ia menambahkan, semangat Resolusi Jihad yang dideklarasikan para ulama dan santri pada 22 Oktober 1945 harus diterjemahkan ke dalam konteks zaman saat ini — yaitu dengan memperkuat kualitas keilmuan, kemandirian, dan kontribusi nyata santri di berbagai bidang kehidupan.

Santri Diharapkan Jadi Kekuatan Perubahan Positif

Menurut Ibnu Hajar, di era kemerdekaan yang telah berpuluh tahun ini, bentuk perjuangan santri tak lagi hanya dengan senjata, melainkan dengan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan akhlak mulia. Santri ditantang untuk menjadi pelopor kemajuan sekaligus penjaga moral bangsa.

"Indonesia membutuhkan santri yang tidak hanya cerdas secara agama, tetapi juga mampu bersaing di kancah nasional maupun global. Jadilah santri yang mengawal kemerdekaan ini menuju peradaban yang luhur," tambahnya.

Sinergi Pemuda dan Santri Kunci Kemajuan Daerah

Ketua BAKOPAM Sumut ini juga mengajak seluruh elemen pemuda dan organisasi kemasyarakatan di Sumatera Utara untuk bersatu, saling menguatkan, dan menjaga kerukunan antarwarga. Ia berharap semangat kebersamaan yang tercermin dalam Hari Santri dapat memperkokoh persatuan di tengah keberagaman masyarakat.

"Persatuan adalah kekuatan utama kita. Mari kita jaga keutuhan bangsa, dan bersama-sama membangun Sumatera Utara yang lebih maju, berkeadilan, dan sejahtera," pungkas Ibnu Hajar, SE.

Seluruh jajaran BAKOPAM Sumut turut mendoakan agar santri Indonesia senantiasa diberikan kemudahan, keberkahan, dan perlindungan Allah SWT dalam menuntut ilmu dan berbakti kepada agama, bangsa, dan negara.

Hari Santri Nasional 2026, Ketum PP TPI Medan Ismet Danial Nasution Ajak Santri Perkuat Akhlak dan Nasionalisme

admin — Thu, 22 Oct 2026 11:20:00 +0700+0700

MEDAN – Ketua Umum Pimpinan Pusat Taman Pendidikan Islam (PP TPI) Medan, Prof. drg. Ismet Danial Nasution, Ph.D., Sp.Pros., Subsp.PKIKG(K), menyampaikan ucapan Selamat Hari Santri Nasional 2026 yang diperingati pada 22 Oktober. Ia mengajak seluruh santri untuk terus memperkuat keimanan, meningkatkan kualitas ilmu pengetahuan, menjaga akhlak mulia, serta menanamkan semangat nasionalisme.

Peringatan Hari Santri Nasional tahun ini mengusung tema "Santri Menguatkan Negeri Menuju Indonesia Emas." Tema tersebut menegaskan pentingnya peran santri dalam membangun generasi yang tidak hanya kuat dalam pemahaman agama, tetapi juga unggul dalam ilmu pengetahuan, berkarakter, mandiri, dan memiliki kepedulian terhadap bangsa.

Menurut Ismet Danial Nasution, santri memiliki posisi strategis dalam perjalanan bangsa Indonesia. Sejak masa perjuangan kemerdekaan hingga pembangunan saat ini, ulama dan santri telah memberikan kontribusi penting dalam menjaga nilai-nilai keagamaan, memperjuangkan kemerdekaan, serta merawat persatuan dan kesatuan bangsa.

Ia menilai, tantangan yang dihadapi generasi muda pada masa kini semakin kompleks. Karena itu, santri perlu membekali diri dengan pendidikan yang berkualitas, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemampuan beradaptasi terhadap perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai agama dan akhlak.

Pendidikan pesantren, lanjutnya, tidak sekadar menjadi tempat menimba ilmu agama, tetapi juga berperan dalam membentuk kepribadian, kedisiplinan, kemandirian, tanggung jawab, dan kepedulian sosial. Nilai-nilai tersebut menjadi bekal penting bagi santri untuk berkiprah di tengah masyarakat.

Melalui momentum Hari Santri Nasional 2026, Ketua Umum PP TPI Medan itu berharap para santri semakin bersemangat dalam menuntut ilmu, menghormati guru, mengamalkan ajaran agama, serta memberikan kontribusi nyata bagi umat dan negara.

Ia juga berharap lembaga pendidikan Islam terus memperkuat perannya dalam mencetak generasi yang berilmu, berakhlak mulia, memiliki wawasan kebangsaan, dan siap menghadapi tantangan masa depan.

Peringatan Hari Santri Nasional, dengan demikian, bukan hanya menjadi kegiatan seremonial, melainkan momentum untuk meneguhkan kembali komitmen bersama dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas serta memperkuat peran pendidikan Islam bagi kemajuan Indonesia.

"Santri Hebat, Indonesia Kuat!" menjadi semangat yang diharapkan terus tumbuh dalam diri setiap santri untuk turut mewujudkan Indonesia yang maju, berkarakter, dan bermartabat.

Peringati Hari Santri 2026, H. Ikrom Helmi Nasution Dorong Santri Jadi Generasi Berilmu dan Berakhlak Mulia

admin — Thu, 22 Oct 2026 10:07:00 +0700+0700

MEDAN – Ketua I dan II Taman Pendidikan Islam Medan, H. Ikrom Helmi Nasution, menyampaikan ucapan Selamat Hari Santri Nasional 2026 yang diperingati setiap 22 Oktober. Momentum ini diharapkan menjadi pengingat bagi seluruh santri untuk terus memperkuat keimanan, memperdalam ilmu pengetahuan, menjaga akhlak mulia, serta menumbuhkan semangat nasionalisme dalam membangun bangsa.

Dalam ucapan peringatan Hari Santri Nasional 2026, H. Ikrom Helmi Nasution mengangkat tema "Santri Menguatkan Negeri Menuju Indonesia Emas." Tema tersebut menjadi pengingat pentingnya peran santri dalam mencetak generasi penerus bangsa yang berilmu, berkarakter, mandiri, dan memiliki kepedulian terhadap masa depan Indonesia.

Menurutnya, santri memiliki peran strategis dalam menjaga nilai-nilai keislaman sekaligus memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Pendidikan pesantren tidak hanya membekali santri dengan ilmu agama, tetapi juga membentuk karakter, kedisiplinan, tanggung jawab, serta kepedulian sosial.

Hari Santri Nasional juga menjadi momentum untuk mengenang kontribusi besar kaum santri dan ulama dalam perjalanan sejarah perjuangan Indonesia. Semangat keagamaan, cinta tanah air, dan pengabdian kepada masyarakat merupakan nilai-nilai yang perlu terus diwariskan kepada generasi muda.

H. Ikrom Helmi Nasution berharap, para santri di seluruh Indonesia semakin termotivasi untuk meningkatkan kualitas diri, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta tetap berpegang teguh pada nilai-nilai agama dan akhlak mulia.

Menurutnya, tantangan zaman yang semakin kompleks menuntut generasi santri agar mampu beradaptasi, berpikir kritis, dan mengambil bagian dalam berbagai bidang pembangunan tanpa meninggalkan jati diri sebagai insan yang menjunjung tinggi nilai-nilai religius.

Dengan bekal ilmu, akhlak, dan semangat kebangsaan, santri diharapkan mampu menjadi bagian penting dalam mewujudkan Indonesia yang maju, berdaya saing, serta berlandaskan moral dan nilai-nilai luhur bangsa.

"Santri Hebat, Indonesia Kuat!" menjadi pesan penyemangat dalam peringatan Hari Santri Nasional 2026, sekaligus ajakan untuk terus menjadikan santri sebagai generasi yang berkontribusi bagi agama, masyarakat, bangsa, dan negara.

Denny Charter: Lembaga Konsultan Politik Harus Bisa Membuktikan Metodologi Ilmiah, Jangan Asal Bunyi dan Klaim

admin — Thu, 22 Oct 2026 09:11:00 +0700+0700

JAKARTA — Pendiri perusahaan riset opini publik IndexPolitica Indonesia, Denny Charter, menegaskan bahwa setiap lembaga konsultan politik yang memublikasikan hasil survei atau penelitian mengenai politik dan pemerintahan harus mampu mempertanggungjawabkan metodologi ilmiah yang digunakan. Publikasi hasil riset tidak boleh berhenti pada penyajian angka dan kesimpulan, tetapi harus disertai penjelasan metodologi serta bukti penelitian yang dapat diuji secara objektif.

Pernyataan tersebut disampaikan menyikapi beragamnya hasil survei mengenai penilaian publik terhadap dua tahun kinerja pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka. Perbedaan hasil survei merupakan hal yang mungkin terjadi dalam penelitian opini publik. Namun, perbedaan tersebut harus dapat dijelaskan secara metodologis, bukan sekadar menjadi bahan klaim yang dilemparkan ke ruang publik.

"Survei itu bukan sekadar mengumpulkan angka, membuat grafik, kemudian mengumumkan kesimpulan kepada media. Kalau sebuah lembaga berani memublikasikan hasil penelitian, lembaga tersebut juga harus berani membuka dan menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan. Jangan sampai publik hanya disuguhi angka dan klaim, tetapi ketika ditanya metodologinya, tidak ada penjelasan yang memadai. Inilah yang berpotensi menjadi praktik asal bunyi atau asbun," ujar Denny Charter.

Menurut Denny, perbedaan hasil survei mengenai evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo–Gibran harus dilihat secara proporsional. Tidak semua perbedaan otomatis menunjukkan adanya kesalahan atau manipulasi. Perbedaan waktu pengumpulan data, karakteristik responden, teknik pengambilan sampel, metode wawancara, rumusan pertanyaan, serta teknik pengolahan data dapat menghasilkan kesimpulan yang berbeda.

Karena itu, kata Denny, persoalan mendasarnya bukan semata-mata mengapa angka antarlembaga berbeda, melainkan apakah setiap lembaga mampu menjelaskan alasan ilmiah di balik angka yang dipublikasikannya.

"Kalau satu lembaga menyatakan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan mencapai angka tertentu, sementara lembaga lain menghasilkan angka yang berbeda, masyarakat berhak mengetahui bagaimana angka tersebut diperoleh. Berapa jumlah respondennya, siapa populasinya, bagaimana sampel dipilih, kapan survei dilakukan, bagaimana pertanyaan diajukan, dan bagaimana data diolah. Semua itu bukan rahasia yang boleh dijadikan alasan untuk menghindari pertanggungjawaban metodologis," tegasnya.

Denny menambahkan, penyebutan istilah teknis seperti multistage random sampling, margin of error, pembobotan, atau metode kuantitatif tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa suatu penelitian telah dilakukan secara ilmiah. Istilah tersebut harus didukung dokumentasi dan penerapan yang sesuai dengan desain penelitian.

Sebuah lembaga riset, lanjutnya, idealnya memublikasikan keterangan metodologi secara lengkap, termasuk periode pengumpulan data, populasi sasaran, teknik pemilihan responden, metode wawancara, kuesioner, prosedur pengendalian kualitas, serta keterbatasan penelitian. Untuk kepentingan verifikasi lebih lanjut, lembaga juga semestinya memiliki dokumentasi lapangan, data yang telah dianonimkan, dan catatan pengolahan data yang dapat diperiksa secara independen dengan tetap melindungi identitas responden.

"Jangan menjadikan angka statistik sebagai tameng untuk membangun legitimasi. Metodologi bukan sekadar formalitas yang dicantumkan di bagian bawah rilis pers. Metodologi adalah fondasi yang menentukan apakah sebuah kesimpulan memiliki dasar ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan," kata Denny.

Ia juga menekankan bahwa independensi lembaga riset perlu dijaga, terutama ketika penelitian menyangkut evaluasi kinerja pemerintahan, popularitas pejabat publik, elektabilitas tokoh politik, maupun persepsi masyarakat terhadap kebijakan negara. Identitas pemesan atau sumber pendanaan penelitian, sejauh dapat diungkapkan sesuai ketentuan yang berlaku, serta potensi konflik kepentingan juga perlu dijelaskan secara transparan.

Menurut Denny, profesionalisme lembaga riset tidak diukur dari seberapa sering hasil surveinya dikutip media, seberapa besar perhatian publik yang diperoleh, atau seberapa tegas kesimpulan yang disampaikan. Kredibilitas justru dibangun melalui konsistensi metodologi, keterbukaan informasi, kemampuan menjawab kritik berbasis data, dan kesediaan melakukan koreksi apabila ditemukan kekeliruan.

Ia mendorong media massa, akademisi, dan masyarakat untuk tidak hanya mengutip angka survei, tetapi juga memeriksa dasar metodologisnya. Media, menurutnya, memiliki peran penting untuk meminta penjelasan mengenai metode penelitian sebelum menjadikan suatu hasil survei sebagai rujukan pemberitaan.

"Dalam negara demokrasi, survei opini publik memiliki peran penting sebagai salah satu instrumen untuk memahami persepsi masyarakat. Karena itu, hasilnya tidak boleh diperlakukan sebagai angka yang otomatis benar hanya karena diumumkan oleh sebuah lembaga. Publik harus memiliki akses untuk menilai dasar penelitian tersebut," ujarnya.

Denny menegaskan bahwa kritik terhadap transparansi metodologi bukanlah serangan terhadap lembaga survei tertentu ataupun upaya untuk menyeragamkan hasil penelitian. Justru sebaliknya, keterbukaan akan membantu membedakan perbedaan hasil yang memang dapat dijelaskan secara ilmiah dari klaim yang belum didukung dokumentasi memadai.

"Perbedaan hasil survei adalah sesuatu yang bisa diperdebatkan secara ilmiah. Tetapi ketika sebuah lembaga membuat klaim kepada publik, lembaga itu harus siap mempertanggungjawabkannya. Jangan hanya meminta masyarakat percaya kepada angka yang dipublikasikan. Berikan dasar, buka metodologinya, dan tunjukkan bukti penelitiannya," tutup Denny Charter, pendiri perusahaan riset opini publik IndexPolitica Indonesia.rel

GEMPAR! TANKER BERBENDERA MONGOLIA DIDUGA ANGKUT 2 TON SABU, JEJAK JARINGAN INTERNASIONAL DI SELAT MALAKA

admin — Wed, 21 Oct 2026 21:30:00 +0700+0700

MEDAN — Pelabuhan Belawan kembali menjadi sorotan menyusul beredarnya informasi mengenai dugaan penindakan kapal tanker berbendera Mongolia, MT Global 168, yang disebut-sebut membawa narkotika jenis sabu-sabu dalam jumlah fantastis, mencapai 2 ton.

Jika informasi tersebut terbukti benar, pengungkapan ini berpotensi menjadi salah satu perkara penyelundupan narkotika lintas negara berskala besar yang harus diusut hingga ke jaringan pemasok, pengendali, dan penerima barang haram tersebut di Indonesia.

Namun, di tengah beredarnya video dan informasi penindakan kapal tersebut, sejumlah pertanyaan mendasar masih menunggu jawaban resmi aparat penegak hukum. Siapa pemilik muatan? Dari mana asal sabu tersebut? Siapa yang mengendalikan perjalanan kapal? Dan ke mana sebenarnya narkotika dalam jumlah besar itu akan dikirim?

Hingga informasi ini disusun, dugaan penangkapan kapal dan penyitaan sabu tersebut belum disertai keterangan resmi yang dapat mengonfirmasi seluruh detail kejadian.

TANKER MERAPAT, AWAK KAPAL DIKABARKAN DIAMANKAN

Sebuah video yang beredar di media sosial memperlihatkan kapal yang diidentifikasi sebagai MT Global 168 sedang bersandar di kawasan Dermaga Terminal Penumpang Bandar Deli, Pelabuhan Belawan, Medan, Sumatera Utara.

Dalam video tersebut, sejumlah orang berseragam tampak menaiki kapal dan menggiring beberapa awak kapal untuk turun.

Informasi yang beredar menyebutkan, operasi tersebut melibatkan tim gabungan dari Markas Besar Polri, Badan Narkotika Nasional (BNN), dan Bea Cukai.

Sedikitnya delapan awak kapal dikabarkan diamankan. Sementara itu, muatan sabu yang disebut-sebut mencapai 2 ton diperkirakan bernilai sangat besar di pasar gelap narkotika.

Meski demikian, identitas para awak kapal, status hukum mereka, jenis dan berat barang bukti, serta keterlibatan masing-masing pihak masih memerlukan konfirmasi resmi.

Apabila dugaan tersebut terbukti, perkara ini tidak cukup berhenti pada penahanan kapal dan awaknya. Aparat harus membongkar siapa aktor utama yang mengatur pengiriman, membiayai operasi, menyediakan logistik, hingga menyiapkan jalur distribusi narkotika tersebut.

DATA KAPAL MENJADI PETUNJUK AWAL

Penelusuran terhadap data pelayaran yang dikutip dari Maritime Optima menyebutkan adanya kapal bernama Global 168 dengan nomor IMO 9078347 yang tercatat berada di Belawan pada 20 Oktober 2026 sekitar pukul 19.44 waktu setempat.

Kapal tersebut disebut merupakan tanker berukuran relatif kecil, dibangun pada 1993, dan berlayar menggunakan bendera Mongolia.

Dimensinya sekitar 57 meter dengan lebar 9 meter serta bobot mati sekitar 776 ton. Kapal itu juga disebut pernah menggunakan nama DARYA 99.

Data pelayaran tersebut menjadi salah satu petunjuk yang perlu diperiksa lebih lanjut. Namun, keberadaan kapal di Belawan tidak dengan sendirinya membuktikan adanya penyelundupan narkotika. Dugaan tindak pidana tetap harus dibuktikan melalui pemeriksaan muatan, dokumen pelayaran, keterangan awak, dan hasil penyidikan.

Aparat juga perlu memastikan identitas kapal, status registrasi, kepemilikan, riwayat perubahan nama, serta pihak yang bertanggung jawab atas operasionalnya.

Dalam perkara penyelundupan lintas negara, identitas kapal hanyalah pintu masuk. Jaringan yang mengendalikan muatan justru menjadi bagian terpenting yang harus dibongkar.

JEJAK DARI MALAYSIA, SELAT MALAKA JADI TITIK KRITIS

Data perjalanan kapal yang beredar menyebutkan Teluk Rubiah Anchorage, Perak, Malaysia, sebagai pelabuhan persinggahan terakhir sebelum kapal menuju Belawan.

Informasi tersebut memunculkan dugaan adanya jalur pelayaran yang perlu ditelusuri secara mendalam, terutama terkait aktivitas kapal selama berada di perairan Malaysia dan ketika melintasi Selat Malaka.

Selat Malaka merupakan jalur pelayaran strategis yang menghubungkan kawasan perdagangan internasional. Posisi geografisnya juga membuat pengawasan terhadap aktivitas ilegal di laut menjadi tantangan tersendiri bagi aparat Indonesia dan negara-negara tetangga.

Jika benar kapal tersebut digunakan untuk mengangkut narkotika, penyidik perlu mengungkap apakah pengiriman itu dilakukan melalui transaksi langsung, pemindahan muatan antarkapal, atau skema lain yang dirancang untuk menghindari pemeriksaan.

Dugaan bahwa kapal tanker digunakan untuk menyamarkan muatan juga harus diuji melalui pemeriksaan menyeluruh terhadap kompartemen tangki, dokumen kargo, manifes, serta hasil pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti.

Jangan sampai penyidikan hanya berfokus pada barang yang ditemukan, sementara pihak yang mengatur perjalanan dan mengendalikan distribusi justru tidak tersentuh.

DUGAAN JARINGAN LINTAS NEGARA HARUS DIBONGKAR

Informasi yang beredar turut mengaitkan dugaan penindakan MT Global 168 dengan operasi terhadap kapal lain di perairan Aceh. Jika kedua perkara tersebut memang saling berhubungan, total narkotika yang berhasil digagalkan disebut-sebut berpotensi mencapai 4 ton.

Akan tetapi, angka tersebut masih memerlukan konfirmasi resmi, termasuk kepastian apakah kedua penindakan merupakan bagian dari satu jaringan yang sama.

Dalam konteks pemberantasan narkotika, pengungkapan barang bukti dalam jumlah besar bukanlah akhir dari sebuah operasi. Justru dari situlah penyidikan seharusnya bergerak lebih jauh untuk menelusuri pemasok, pemilik barang, pengendali kapal, pemodal, serta calon penerima narkotika.

Aparat juga perlu menelusuri kemungkinan adanya jaringan distribusi di wilayah Sumatera Utara dan daerah lain yang menjadi tujuan pengiriman.

Apabila terdapat indikasi keterlibatan jaringan internasional, koordinasi dengan otoritas negara terkait menjadi penting untuk mengidentifikasi asal muatan dan memutus jalur pasokannya.

Penyidikan harus bertumpu pada bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan semata-mata dugaan berdasarkan rute perjalanan kapal atau kewarganegaraan benderanya.

PENGAWALAN KETAT, PUBLIK MENUNGGU KEJELASAN

Informasi yang beredar menyebutkan kawasan Dermaga Bandar Deli Belawan mendapat pengamanan ketat setelah kapal tersebut merapat.

Kabar mengenai rencana pengungkapan resmi oleh pimpinan Polri pada Jumat mendatang juga beredar. Namun, jadwal dan pihak yang akan memimpin konferensi pers tersebut masih perlu dikonfirmasi melalui saluran resmi.

Publik kini menunggu penjelasan terbuka mengenai status kapal, jumlah barang bukti yang benar-benar disita, identitas pihak yang diamankan, serta dasar hukum tindakan aparat.

Kejelasan tersebut penting agar informasi mengenai dugaan penyelundupan narkotika dalam skala besar tidak berkembang menjadi simpang siur.

Jika dugaan penyelundupan ini terbukti, aparat perlu menjelaskan bagaimana narkotika dalam jumlah tonase dapat bergerak melalui jalur pelayaran internasional dan sejauh mana pengawasan terhadap kapal serta muatannya telah dilakukan.

Sebaliknya, jika sejumlah informasi yang beredar ternyata tidak sesuai dengan hasil penyidikan, koreksi resmi juga diperlukan agar masyarakat memperoleh gambaran yang akurat.

BUKAN SEKADAR MENANGKAP KAPAL

Kasus yang dikaitkan dengan MT Global 168 menempatkan pengawasan laut dan pemberantasan jaringan narkotika lintas negara dalam sorotan.

Yang paling penting bukan sekadar berapa banyak sabu yang dikabarkan ditemukan atau berapa orang yang diamankan. Pertanyaan utamanya adalah siapa yang berada di balik pengiriman tersebut, siapa yang memperoleh keuntungan, dan siapa yang seharusnya bertanggung jawab atas pergerakan muatan itu.

Jika dugaan barang bukti mencapai 2 ton terbukti, penyidikan harus menjangkau seluruh mata rantai kejahatan, termasuk kemungkinan aliran dana, komunikasi antarpihak, dokumen pelayaran, dan tujuan akhir pengiriman.

Aparat juga perlu memastikan apakah terdapat hubungan faktual dengan penindakan kapal lain di Aceh, sebagaimana disebut dalam informasi yang beredar.

Belawan tidak boleh hanya menjadi tempat kapal bersandar dan barang bukti dipamerkan. Jika perkara ini benar terjadi, pelabuhan tersebut harus menjadi titik awal untuk membongkar seluruh jaringan yang berada di belakangnya.

Masyarakat menunggu bukan hanya konferensi pers, melainkan penjelasan berbasis bukti dan hasil penyidikan yang mampu menjawab pertanyaan mendasar: dari mana narkotika itu berasal, siapa pengendalinya, dan ke mana muatan tersebut hendak dibawa?

MENJAWAB SPANDUK DENGAN KERJA NEGARA

admin — Wed, 21 Oct 2026 18:53:00 +0700+0700

Oleh Abdullah Rasyid
Staf Khusus Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan
Pendiri GREAT Institute

SATU FOTO, PERTANYAAN TENTANG PEMBANGUNAN

Sekilas, foto Bundaran Hotel Indonesia itu seperti menyimpan percakapan yang tidak disengaja. Greenpeace membentangkan spanduk kuning pada Monumen Selamat Datang: "Bencana Makin Parah, Hidup Makin Susah, Apa Kerja Pemerintah?"

Di belakangnya, nama Sinar Mas terpasang pada sebuah gedung. Sebuah bus melintas di bawah, membawa pertanyaan lain: "Siap Hidup Lebih Nyaman?"

Protes, nama besar korporasi, dan tawaran kenyamanan masuk dalam satu bingkai. Foto itu membuat kita berhenti sejenak: ketika pembangunan menjanjikan hidup lebih baik, mengapa sebagian warga masih harus mencemaskan udara yang mereka hirup?

Nama Sinar Mas dalam foto tentu tidak bisa dijadikan dasar menuduh keterlibatan dalam kebakaran. Tuduhan memerlukan bukti. Meski begitu, foto tersebut mengingatkan bahwa urusan lingkungan juga menyangkut cara perusahaan mencari keuntungan dan memenuhi tanggung jawabnya.

MENDENGAR KRITIK, MENJAWAB KECEMASAN

Sikap pemerintah menghormati aksi Greenpeace merupakan awal yang baik. Dalam pernyataan Bakom RI yang menyertai foto itu, Syahganda Nainggolan menyebut kekhawatiran tentang krisis iklim dan biaya hidup juga menjadi perhatian Presiden.

Kesediaan menerima kritik perlu dijaga, terutama ketika pertanyaan warga disampaikan dengan nada yang tidak menyenangkan penguasa.

Warga yang memprotes belum tentu mengabaikan pekerjaan pemerintah. Bisa saja mereka belum merasakan hasilnya, atau belum memperoleh penjelasan yang menjawab kecemasannya.

Orangtua di daerah berasap ingin tahu apakah anaknya aman berangkat sekolah. Petani mencemaskan kebunnya. Petugas di lapangan membutuhkan peralatan dan kepastian dukungan.

Mendengar menjadi berarti ketika pemerintah memahami kebutuhan tersebut dan menindaklanjutinya.

DUKUNGAN PRESIDEN HARUS SAMPAI KE LAPANGAN

Menurut pernyataan Bakom tersebut, Presiden Prabowo memimpin langsung penanganan karhutla dan mengarahkan tambahan belanja tidak terduga Rp760 miliar untuk tujuh provinsi serta 35 kabupaten/kota terdampak.

Langkah ini patut didukung. Keterlibatan Presiden dapat mempercepat keputusan dan mengatasi kebuntuan antarlembaga. Tambahan anggaran pun memberi daerah ruang untuk menangani kebutuhan mendesak.

Tentu pekerjaan belum selesai saat anggaran diumumkan. Warga berhak mengetahui daerah penerima, peruntukan, dan perkembangannya.

Dana yang dialokasikan, disalurkan, dan dibelanjakan merupakan tahapan berbeda. Penjelasan yang terbuka akan membantu masyarakat menilai kemajuan sekaligus memahami kendala pelaksanaannya.

HARGAI PETUGAS, CEGAH KEBAKARAN BERULANG

Kita perlu memberi tempat yang layak bagi pekerjaan petugas. Dalam pembaruan 31 Agustus 2026, Kementerian Kehutanan melaporkan operasi penanganan karhutla, disertai peringatan bahwa penurunan titik panas belum berarti ancaman berakhir.

Kehati-hatian ini patut dipertahankan. Angka yang membaik tidak selalu berarti warga sudah bebas dari asap.

Di lapangan, pemadaman menuntut tenaga, waktu, dan keberanian. Penghargaan kepada petugas seharusnya mendorong kita membenahi penyebab kebakaran berulang.

Jangan sampai mereka terus menghadapi bahaya yang sebenarnya bisa dikurangi melalui pengawasan lahan, kesiapan sarana, dan keputusan yang lebih cepat.

TOBAT EKOLOGIS SETELAH API PADAM

Laporan Sintesis IPCC 2023 mengingatkan pentingnya menghubungkan penanganan perubahan iklim dengan pembangunan, keadilan, dan tata kelola.

Bagi Indonesia, pesannya terasa dekat: penanganan karhutla perlu berlanjut setelah api padam. Ada lahan yang harus dipulihkan, penghidupan yang perlu dijaga, dan pengelolaan wilayah rawan yang mesti diperbaiki.

Itulah yang dalam tulisan sebelumnya saya sebut sebagai tobat ekologis: mengakui kerusakan, kemudian mengubah kebiasaan dan keputusan yang menyebabkannya.

Pemerintah memperbaiki pengawasan izin. Perusahaan memenuhi kewajiban pencegahan dan pemulihan. Masyarakat memperoleh dukungan untuk mengelola lahan secara aman.

Bagi petani kecil, larangan membakar perlu disertai pilihan yang terjangkau. Bagi perusahaan, pencegahan kebakaran harus menjadi bagian dari ongkos usaha.

Terlalu mahal bagi rakyat jika keuntungan dinikmati segelintir pihak, sementara biaya pemadaman, pengobatan, dan pemulihan terus dibayar bersama.

KERJA SAMA YANG MEMBERI RUANG KEPADA WARGA

Chris Ansell dan Alison Gash, dalam kajian collaborative governance (2008), menempatkan dialog dan kepercayaan sebagai bagian penting kerja sama. Mereka juga menunjukkan bahwa ketimpangan kekuasaan dan sumber daya memengaruhi hasilnya.

Pelajaran ini berguna ketika pemerintah mempertemukan perusahaan, organisasi lingkungan, dan warga terdampak.

Pertemuan sulit menghasilkan perbaikan jika warga datang tanpa data, sementara pihak lain menguasai informasi dan keputusan. Masyarakat perlu mendapat kesempatan menyampaikan pengalaman serta menguji penjelasan.

Warga terdampak harus mempunyai kesempatan memengaruhi keputusan yang menyangkut kehidupan mereka.

Greenpeace dapat menjalankan pengawasan tanpa kehilangan daya kritisnya. Pemerintah mendengar, memutuskan, lalu menjelaskan alasan keputusannya.

KETEGASAN HUKUM HARUS MENGIKUTI BUKTI

Dorongan memperberat sanksi bagi pembakar hutan perlu ditindaklanjuti secara cermat. Istilah "terorisme ekologi", sebagaimana disampaikan dalam materi Bakom, memperlihatkan beratnya ancaman yang hendak ditekankan.

Namun, istilah itu masih harus ditempatkan sebagai usulan. Penggunaannya dalam hukum memerlukan perumusan yang jelas dan dasar pembuktian yang kuat.

Ketegasan akan lebih dipercaya ketika pemeriksaan menjangkau pihak yang bertanggung jawab. Jika relevan dengan perkara, hubungan pengendalian perusahaan, pembiayaan, dan rantai pasok juga perlu ditelusuri.

Hubungan usaha tidak otomatis membuktikan kesalahan. Besarnya perusahaan atau hubungan lintas negara pun tidak boleh menjadi alasan menghentikan pemeriksaan.

KOMUNIKASI PEMERINTAH HARUS MEMBANTU WARGA

Bakom mempunyai pekerjaan penting di tengah semua itu. Warga membutuhkan informasi kualitas udara, layanan kesehatan, perkembangan penanganan, dan penggunaan bantuan.

Keluhan yang masuk perlu diteruskan kepada instansi berwenang, kemudian dipantau penyelesaiannya. Kekurangan sarana dan hambatan penanganan perlu dijelaskan agar segera mendapat perhatian.

Mengabarkan pekerjaan pemerintah akan lebih meyakinkan jika disertai kesediaan menjelaskan pekerjaan yang belum tuntas.

Kepercayaan tumbuh ketika informasi yang disampaikan sesuai dengan keadaan yang dialami warga.

HASIL YANG DIRASAKAN MENJADI JAWABAN

Spanduk di Bundaran HI mengajukan pertanyaan keras. Pemerintah sudah menjawabnya dengan sikap terbuka, arahan penanganan, dan dukungan anggaran.

Jawaban berikutnya ditunggu di daerah: bantuan yang tiba, api yang terkendali, warga yang terlindungi, serta pelanggaran yang ditindak.

Kelak, ketika anak-anak kembali berangkat sekolah tanpa mencemaskan asap, pertanyaan tentang kerja pemerintah akan mendapat jawaban yang paling mudah dipahami.

Jelang Musyawarah IKA UNHAM, Alumni Cium Dugaan Pengondisian: Ada Calon Titipan?

admin — Wed, 21 Oct 2026 16:21:00 +0700+0700

MEDAN — Menjelang pelaksanaan Musyawarah Ikatan Alumni Universitas Hamzar (IKA UNHAM) yang dijadwalkan pada 24 Oktober 2026, polemik di kalangan alumni mulai memanas. Sejumlah alumni lintas fakultas mempertanyakan kesiapan panitia, keterbukaan agenda, hingga mekanisme pelaksanaan musyawarah yang dinilai belum transparan.

Bahkan, muncul dugaan adanya upaya pengondisian musyawarah untuk membuka jalan bagi figur tertentu yang disebut-sebut sebagai calon titipan kelompok berkepentingan. Namun, dugaan tersebut masih memerlukan klarifikasi dan pembuktian lebih lanjut.

Kritik mencuat setelah beredarnya tangkapan layar dokumen dan percakapan yang disebut berasal dari grup WhatsApp internal panitia pelaksana. Informasi mengenai persiapan kegiatan, agenda musyawarah, serta mekanisme undangan dipersoalkan karena dinilai belum terbuka bagi seluruh alumni.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan mendasar: apakah musyawarah IKA UNHAM benar-benar dipersiapkan sebagai forum demokratis untuk menyatukan alumni, atau justru berpotensi menjadi arena kepentingan segelintir pihak?

Mantan Ketua BEM Pertanyakan Transparansi Panitia

Mantan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UNHAM, Wan Muhammad Isa, bersama Indra Nasution, turut menyuarakan kritik terhadap pola komunikasi dan persiapan musyawarah tersebut.

Mereka menilai keterbukaan informasi merupakan prinsip mendasar yang semestinya dijunjung tinggi dalam pemilihan kepemimpinan organisasi alumni.

Musyawarah, menurut pandangan para pengkritik, tidak boleh hanya menjadi agenda formal yang pelaksanaannya dikendalikan oleh kelompok terbatas tanpa memberikan ruang partisipasi yang memadai bagi alumni.

"Langkah panitia yang tertutup ini jelas jauh dari semangat kebangkitan alumni UNHAM. Ada indikasi kuat upaya menutupi informasi penting dari para lulusan. Alumni bukan sekadar penonton, ini ada apa sebenarnya?" demikian kritik yang disampaikan dalam pernyataan tersebut.

Bagi mereka, persoalan ini bukan sekadar menyangkut teknis pelaksanaan kegiatan. Lebih jauh, keterbukaan panitia menjadi ukuran apakah proses pembentukan kepemimpinan IKA UNHAM berjalan secara demokratis, inklusif, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dugaan Pengondisian di Tengah Kisruh Internal Kampus

Kecurigaan sejumlah alumni semakin menguat karena agenda musyawarah tersebut digulirkan ketika tata kelola internal kampus, termasuk persoalan yang disebut berkaitan dengan yayasan dan civitas akademika, tengah menjadi sorotan.

Sejumlah alumni mempertanyakan urgensi percepatan musyawarah apabila kesiapan panitia, kejelasan agenda, dan keterlibatan perwakilan alumni belum dipastikan secara terbuka.

Situasi tersebut memunculkan dugaan bahwa proses musyawarah berpotensi dimanfaatkan untuk kepentingan kelompok tertentu.

Meski demikian, dugaan adanya pengondisian maupun calon titipan belum dapat dinyatakan sebagai fakta tanpa bukti yang terverifikasi. Karena itu, panitia perlu memberikan penjelasan terbuka mengenai dasar penyelenggaraan musyawarah, mekanisme pencalonan, hak suara, serta tata tertib yang akan digunakan.

Keterbukaan menjadi penting agar setiap alumni memiliki kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dan mengawasi jalannya proses demokrasi organisasi.

Alumni Desak Panitia Dievaluasi

Sejumlah alumni mendesak panitia pelaksana segera membuka ruang dialog dengan perwakilan alumni lintas fakultas. Mereka juga meminta seluruh informasi terkait agenda, persyaratan peserta, mekanisme pencalonan, dan tata tertib musyawarah diumumkan secara terbuka sebelum kegiatan dilaksanakan.

Mereka menilai pelaksanaan musyawarah tanpa komunikasi yang memadai berisiko memperlebar perpecahan di antara alumni dan merusak kepercayaan terhadap organisasi.

Apabila panitia dinilai tidak mampu menyelenggarakan musyawarah secara transparan dan inklusif, para alumni mendesak agar agenda tersebut ditinjau ulang, termasuk mempertimbangkan penundaan hingga seluruh persoalan mendasar diselesaikan.

Bahkan, muncul desakan agar kepanitiaan dievaluasi secara menyeluruh dan pelaksanaan musyawarah diserahkan kepada generasi alumni yang lebih muda, apabila dinilai lebih mampu membangun proses yang terbuka dan partisipatif.

Bagi para pengkritik, persoalan utama bukan siapa yang akan menduduki posisi pimpinan IKA UNHAM, melainkan bagaimana proses pemilihan itu berlangsung.

Sebab, kepemimpinan yang lahir dari proses tertutup dan dipenuhi kecurigaan berpotensi kehilangan legitimasi sejak awal.

Musyawarah IKA UNHAM seharusnya menjadi ruang pemersatu, bukan panggung perebutan pengaruh. Panitia perlu menjawab keraguan yang berkembang dengan fakta, keterbukaan, dan mekanisme yang dapat diuji bersama.

Kini, menjelang 24 Oktober 2026, publik alumni menunggu penjelasan: apakah panitia bersedia membuka seluruh proses secara transparan, atau polemik ini justru semakin melebar dan mengancam persatuan alumni UNHAM?

Wisuda Tahfiz Al-Qur’an Angkatan 56–57, 120 Siswa MAN 2 Deli Serdang Didorong Cintai Al-Qur’an

admin — Wed, 21 Oct 2026 12:07:00 +0700+0700

DELI SERDANG – Sebanyak 120 siswa mengikuti wisuda Program Intensif Tahfidzul Qur'an angkatan ke-56 dan ke-57 yang digelar di Aula MAN 2 Deli Serdang, Rabu (21/10/2026).

Kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkuat kecintaan siswa terhadap Al-Qur'an sekaligus membentuk generasi yang berakhlak mulia, disiplin, dan mampu mengamalkan nilai-nilai Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari.

Kepala MAN 2 Deli Serdang, Muhammad Syukur Harahap, MA, mengatakan program intensif Tahfidzul Qur'an diharapkan dapat menumbuhkan kecintaan siswa terhadap kitab suci umat Islam tersebut.

"Harapan saya selaku kepala madrasah, dengan adanya kegiatan tahfiz ini, anak-anak kita semakin sayang dan cinta kepada Al-Qur'an. Insyaallah, anak-anak yang mencintai dan sering membaca Al-Qur'an akan menjadi anak-anak yang saleh dan terhindar dari hal-hal negatif," ujar Muhammad Syukur Harahap dalam acara wisuda tersebut.

Menurutnya, program pembelajaran Al-Qur'an tidak hanya dilaksanakan dalam kegiatan tahunan, tetapi juga menjadi bagian dari aktivitas rutin madrasah yang dilaksanakan setiap bulan.

Ia mengungkapkan, dampak positif program tersebut terlihat dari tumbuhnya kebersamaan dan kedisiplinan di kalangan siswa.

"Alhamdulillah, anak-anak luar biasa. Kita melihat kebersamaan dan kedisiplinan mereka semakin terlihat setelah mengikuti kegiatan ini," ungkapnya.

Apresiasi Orang Tua, Bentengi Anak dari Pengaruh Negatif

Muhammad Syukur Harahap juga menyampaikan apresiasi kepada para orang tua yang telah mendukung dan mengarahkan anak-anak mereka untuk mempelajari serta mencintai Al-Qur'an.

Menurutnya, di tengah tantangan perkembangan zaman, keterlibatan orang tua dalam pendidikan agama menjadi sangat penting untuk membentuk karakter anak.

Ia berharap para orang tua terus memberikan pengawasan, bimbingan, dan motivasi agar anak-anak senantiasa membaca Al-Qur'an, baik di lingkungan madrasah maupun di rumah.

"Harapan saya kepada orang tua, tetap awasi dan sering ingatkan anak-anak tentang pentingnya membaca Al-Qur'an. Kita patut bangga karena orang tua mampu mengarahkan anak-anaknya untuk mencintai Al-Qur'an," katanya.

Ia menegaskan, kecintaan terhadap Al-Qur'an perlu ditanamkan sejak dini agar menjadi kebiasaan yang melekat dalam kehidupan anak hingga dewasa.

Menurutnya, pendidikan agama yang diperkuat dengan dukungan keluarga dapat menjadi salah satu fondasi dalam membentuk generasi yang memiliki akhlak baik dan mampu menghindari perilaku negatif.

"Terima kasih kepada para orang tua yang luar biasa mendukung anak-anaknya untuk mencintai Al-Qur'an. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi generasi yang saleh dan salehah serta menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup," tuturnya.

Wisuda Program Intensif Tahfidzul Qur'an angkatan ke-56 dan ke-57 tersebut diharapkan tidak sekadar menjadi seremoni pencapaian siswa, tetapi juga menjadi penguat komitmen untuk terus membaca, menghafal, memahami, dan mengamalkan Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari.

Taiwan Excellence Hadir di AEON Mall BSD, Ajak Konsumen Indonesia Kenali Inovasi Teknologi Taiwan Lebih Dekat

admin — Wed, 21 Oct 2026 11:16:00 +0700+0700

Taiwan - Taiwan Excellence akan menghadirkan pengalaman interaktif bagi konsumen Indonesia melalui Taiwan Excellence Pop-Up Booth di AEON Mall BSD pada 4–8 November 2026. Inisiatif ini bertujuan untuk mendekatkan inovasi dan teknologi Taiwan kepada masyarakat Indonesia melalui kesempatan untuk mengenal, melihat dan mengeksplorasi berbagai produk unggulan secara langsung.

Mengusung semangat inovasi yang relevan dengan kebutuhan sehari-hari, Pop-Up Booth ini menghadirkan beragam produk dari enam brand peserta yaitu Acer, Acerpure, ASUS, Transcend, Innergie dan TaDa Chair. Berbagai produk yang ditampilkan mencerminkan ragam inovasi Taiwan, mulai dari peralatan Gaming, Pet Friendly Air Purifier, produk ICT dan produk Smart Living yang menunjang kenyamanan dan gaya hidup.

Berbeda dari sekadar pameran produk, Taiwan Excellence Pop-Up Booth juga memberikan pengalaman yang lebih interaktif bagi pengunjung. Melalui area product showcase, pengunjung dapat melihat produk secara langsung, mengenal fitur dan manfaatnya, serta mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai produk yang menarik.

Pengalaman ini juga dilengkapi dengan berbagai permainan interaktif dengan hadiah menarik dan aktivitas media sosial yang mengajak pengunjung untuk berpartisipasi secara langsung dengan Taiwan Excellence. Kehadiran FuBear, maskot Taiwan Excellence, turut menambah keseruan acara sekaligus memperkenalkan identitas Taiwan Excellence dengan cara yang lebih ramah dan dekat dengan masyarakat Indonesia.

Untuk memperluas jangkauan acara dan menarik minat audiens digital, Taiwan Excellence juga akan menghadirkan aktivitas bersama Key Opinion Leaders (KOL). Kolaborasi ini diharapkan dapat memperkenalkan pengalaman di booth kepada audiens yang lebih luas sekaligus mendorong lebih banyak masyarakat untuk mengenal produk-produk Taiwan Excellence.

Melalui rangkaian aktivitas tersebut, Taiwan Excellence ingin membangun interaksi yang lebih bermakna antara konsumen Indonesia dan brand-brand Taiwan. Pengunjung tidak hanya mendapatkan kesempatan untuk mengenal inovasi produk, tetapi juga dapat menemukan informasi lebih lanjut mengenai produk yang sesuai dengan kebutuhan mereka, termasuk melalui kanal penjualan online dari brand terkait.

Kehadiran Pop-Up Booth ini merupakan bagian dari upaya Taiwan Excellence untuk memperkuat kesadaran masyarakat Indonesia terhadap kualitas, inovasi, desain dan keunggulan produk Taiwan. Dengan menghadirkan produk dalam suasana yang mudah diakses dan menyenangkan, Taiwan Excellence berharap semakin banyak konsumen Indonesia yang mengenal teknologi Taiwan dan bersama dalam kehidupan sehari-hari.

"Melalui Taiwan Excellence Pop-Up Booth, kami ingin memberikan kesempatan kepada masyarakat Indonesia untuk mengenal lebih dekat inovasi dan keunggulan produk Taiwan yang dapat menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Kami percaya bahwa inovasi tidak hanya tentang teknologi yang canggih, tetapi juga tentang bagaimana sebuah produk dapat memberikan manfaat nyata, mendukung berbagai aktivitas sehari-hari, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Melalui pengalaman interaktif ini, kami berharap pengunjung dapat menemukan berbagai solusi yang sesuai dengan kebutuhan mereka sekaligus melihat bagaimana produk-produk Taiwan Excellence dapat membantu aktivitas sehari-hari menjadi lebih mudah, nyaman, dan efisien." ujar Amy Hsiao, Director Taiwan Trade Center Jakarta.

Masyarakat diundang untuk mengunjungi Taiwan Excellence Pop-Up Booth di AEON Mall BSD pada 4–8 November 2026 dan menikmati pengalaman mengenal inovasi Taiwan secara lebih dekat.

Tentang Taiwan Excellence

Taiwan Excellence merupakan penghargaan yang diperkenalkan oleh pemerintah Taiwan pada tahun 1992 untuk mengapresiasi produk-produk Taiwan yang unggul dalam aspek inovasi, kualitas, desain, dan pemasaran. Program ini dilaksanakan oleh Taiwan External Trade Development Council (TAITRA) di bawah naungan International Trade Administration (TITA) dan MOEA. Melalui Taiwan Excellence, berbagai produk inovatif Taiwan diperkenalkan kepada konsumen global, termasuk di Indonesia.

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi situs resmi taiwanexcellence.id atau ikuti akun media sosial Taiwan Excellence Indonesia di @taiwanexcellence_id.
Taiwan Trade Center Jakarta (Media Relations Office)
Telephone: +62-21-574-1102
Email: jakarta@taitra.org.tw

Pemerintah Hormati Aksi Greenpeace dan Tegaskan Komitmen Penanganan Krisis Iklim

admin — Wed, 21 Oct 2026 10:30:00 +0700+0700

Jakarta - Pemerintah Republik Indonesia secara resmi menyatakan sikapnya untuk menghormati aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh Greenpeace pada pagi hari ini. Aksi tersebut dipandang sebagai bagian dari hak kebebasan warga negara dalam menyampaikan pendapat di muka umum. Sikap terbuka ini disampaikan langsung oleh pejabat tinggi dari lembaga komunikasi pemerintah untuk merespons dinamika yang terjadi di tengah masyarakat.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Syahganda Nainggolan, menjelaskan bahwa berbagai kekhawatiran yang disuarakan oleh para aktivis terkait dampak krisis iklim sangatlah dipahami. Selain krisis iklim, isu mengenai kenaikan biaya hidup yang dirasakan oleh warga juga menjadi salah satu perhatian utama dari Presiden. Oleh karena itu, kritik dan aspirasi yang disampaikan melalui aksi damai dinilai sebagai masukan yang konstruktif bagi jalannya pemerintahan.

Dalam keterangannya, Syahganda menegaskan bahwa pemerintah tidak tinggal diam dalam menghadapi ancaman perubahan iklim global. Presiden Prabowo Subianto bahkan mengambil langkah taktis dengan memimpin langsung penanganan masalah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di berbagai wilayah. Kepemimpinan langsung dari kepala negara ini menunjukkan betapa seriusnya pemerintah dalam memitigasi bencana ekologis yang kerap berulang.

Sebagai bentuk nyata dari langkah tanggap darurat tersebut, pemerintah telah mengarahkan alokasi tambahan anggaran. Tambahan Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp760 miliar telah disiapkan dan dikerahkan untuk memperkuat penanganan di lapangan. Dana darurat ini difokuskan untuk membantu daerah-daerah yang paling rentan dan membutuhkan intervensi cepat dari pusat.

Bantuan dana BTT tersebut tidak disalurkan secara sembarangan, melainkan dipetakan secara strategis ke sejumlah wilayah prioritas. Berdasarkan data dari Bakom RI, dana penanganan ini disalurkan mencakup 7 provinsi serta 35 kabupaten/kota yang dinilai paling terdampak oleh bencana karhutla dan krisis lingkungan. Langkah ini diharapkan mampu mempercepat pemulihan serta mengoptimalkan pencegahan titik api baru.

Tidak hanya berfokus pada pemadaman dan mitigasi dampak, pemerintah juga menyoroti aspek penegakan hukum yang lebih tegas. Presiden meminta agar sanksi yang dijatuhkan kepada para pelaku pembakaran hutan dan lahan diperberat. Hukuman yang lebih berat ini dinilai penting untuk memberikan efek jera yang maksimal bagi para oknum perusak lingkungan.

Bahkan, dalam arahannya, pelanggaran berat berupa pembakaran hutan dan lahan diusulkan untuk digolongkan ke dalam kategori terorisme ekologi. Penggolongan status hukum yang ekstrem ini mencerminkan betapa berbahayanya kejahatan lingkungan bagi keselamatan bangsa, masa depan generasi, dan kelangsungan hidup ekosistem global.

Pemerintah menilai bahwa tindakan membakar hutan demi kepentingan segelintir pihak telah merugikan jutaan rakyat Indonesia, baik dari segi kesehatan akibat kabut asap maupun kerugian ekonomi. Dengan instrumen hukum yang disetarakan dengan kejahatan luar biasa, para pelaku diyakini akan berpikir ulang sebelum melakukan tindakan destruktif tersebut.

Melalui berbagai langkah komprehensif ini, pemerintah berharap sinergi antara negara, masyarakat, dan gerakan lingkungan seperti Greenpeace dapat terus terjalin dengan baik. Kebebasan berpendapat tetap dijamin, sementara penegakan hukum dan kebijakan mitigasi krisis iklim akan terus digalakkan secara konsisten demi masa depan Indonesia yang lebih hijau dan berkelanjutan. Rel