Tiga Tokoh, Satu Indonesia: Momen Istimewa di HUT RI ke-81

admin — Tue, 18 Aug 2026 23:01:00 +0700+0700

Medan | Ada yang istimewa dalam momentum peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Sebuah foto yang memperlihatkan Presiden RI ke-7 Joko Widodo bersama Presiden RI ke-8 Prabowo Subianto dan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menjadi perhatian publik dan viral di tengah masyarakat.

Bagi Sumut24 Group, foto tersebut bukan sekadar dokumentasi sebuah pertemuan. Ada pesan kebangsaan yang kuat: persatuan, kesinambungan kepemimpinan, dan kebersamaan untuk Indonesia.

Di tengah dinamika politik bangsa, pertemuan dan kebersamaan para pemimpin nasional seperti ini menjadi momentum yang patut diapresiasi. Perbedaan politik seharusnya tidak menjadi penghalang untuk tetap menjaga persatuan dan menempatkan kepentingan rakyat serta masa depan Indonesia di atas segala kepentingan.
CEO Sumut24 Group, Rianto, SH, MH, yang akrab disapa Anto, menyampaikan apresiasi dan rasa bangga atas momen yang dinilai sangat bersejarah tersebut.

"Ini adalah momentum yang sangat baik bagi politik bangsa. Sebuah simbol bahwa perjalanan bangsa harus terus dibangun dengan persatuan, kebersamaan dan sikap saling menghargai. Semoga semangat ini menjadi energi positif bagi Indonesia untuk terus maju dan semakin kuat," ujar Anto.

Sumut24 Group melihat momen ini sebagai gambaran bahwa Indonesia adalah milik bersama. Para pemimpin boleh berganti, dinamika politik boleh berubah, tetapi persatuan Indonesia harus tetap menjadi fondasi utama.
Dari Sumatera Utara untuk Indonesia.

?? Dirgahayu Republik Indonesia ke-81.
Merdeka! Merdeka! Merdeka!rrd

Wayang “Abiyasa Madeg Brahmana” Tandai Purna Tugas Prof. Dr. Lasiyo di Fakultas Filsafat UGM

admin — Tue, 18 Aug 2026 20:56:00 +0700+0700

YOGYAKARTA — Tanda paripurna pengabdian Prof. Dr. Lasiyo, MA sebagai Guru Besar Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada (UGM) dikemas melalui pagelaran seni wayang purwa dengan lakon Abiyasa Madeg Brahmana, Rabu Pon, 18 Agustus 2026.

Pagelaran tersebut tidak sekadar menjadi pertunjukan seni dan budaya, tetapi juga sarat dengan simbol, nilai filosofis, serta refleksi perjalanan seorang akademisi yang telah lama mengabdikan diri di lingkungan Perguruan Tinggi Bulaksumur.

Lakon Abiyasa Madeg Brahmana mengisahkan perjalanan Abiyasa yang sebelumnya menjadi raja di Astina Pura dengan gelar Kanjeng Sinuwun Prabu Kresna Dwipayana. Sebagai seorang raja, Abiyasa digambarkan sebagai narendra gung binathara, mbahu dhendha nyakrawati, serta sosok yang memiliki sikap ambeg adil paramarta, berbudi bawa laksana dan berupaya memayu hayuning bawana.

Namun, ketika putra mahkota Pandhu Dewanata dinilai telah cukup matang untuk menerima amanah kerajaan, Abiyasa memilih lengser keprabon dan meninggalkan takhta untuk menjalani kehidupan sebagai seorang pandhita.

Keputusan tersebut menjadi simbol penting tentang siklus kehidupan: ketika tugas kepemimpinan telah ditunaikan, seseorang harus mampu memberikan ruang kepada generasi penerus.

Dalam lakon tersebut, penobatan Pandhu Dewanata disaksikan Destarastra dan Yamawidura. Keluarga Astina pun menyepakati Pandhu sebagai pewaris tahta kerajaan.

Setelah meninggalkan kekuasaan, Abiyasa menuju Pertapan Saptaharga, yang juga dikenal sebagai Wukir Atawu atau Saptarengga. Di tempat tersebut, Resi Abiyasa digambarkan sebagai sosok yang memiliki keluasan ilmu dan kebijaksanaan.

Ia disebut kesdik paningale, mateng semedine, serta memiliki kemampuan waskitha, yakni memahami sesuatu sebelum diberitakan.

Simbolisme tersebut kemudian dikaitkan dengan perjalanan Prof. Dr. Lasiyo di dunia akademik. Kampus UGM, khususnya Fakultas Filsafat, dipandang sebagai ruang penggemblengan generasi penerus bangsa sebagaimana Pertapan Saptaharga menjadi tempat Abiyasa menjalani kehidupan kebrahmanaan.

Selama mengabdi sebagai guru besar, Prof. Lasiyo tidak hanya menjalankan tugas akademik, tetapi juga membimbing mahasiswa dan menanamkan tradisi keilmuan serta kebijaksanaan.

Purna tugas dalam konteks tersebut bukanlah akhir dari pengabdian. Sebaliknya, masa pensiun dipandang sebagai momentum untuk memasuki fase kehidupan baru dengan tetap membawa idealisme, pengalaman dan pengetahuan yang telah diwariskan kepada generasi berikutnya.

Lakon wayang tersebut juga menghadirkan perspektif semiotik dan hermeneutik. Wayang dipandang sebagai wewayangane ngaurip, gambaran simbolik kehidupan manusia yang mengandung pesan tentang perjalanan dari sangkan menuju paran.

Dalam perspektif tersebut, perjalanan Abiyasa menuju kehidupan sebagai seorang brahmana menjadi metafora bagi perjalanan Prof. Lasiyo setelah menyelesaikan pengabdiannya sebagai guru besar.

Pesan itu tergambar dalam tembang Pangkur yang dilantunkan sebagai penghormatan:

Warata kehing wewarah,
Prof Lasiyo sampurna mesu budi,
Perguruan Bulaksumur,
Minangka guru besar,
Wus pensiun saking wiyata karuhun,
Pengabdian nusa bangsa,
Momot momor generasi.

Pagelaran wayang tersebut sekaligus menjadi bagian dari rangkaian Dies Natalis ke-59 Fakultas Filsafat UGM. Acara berlangsung dalam nuansa budaya Jawa, dihiasi seni karawitan dan busana kejawen.

Filsafat sebagai sumber ilmu kebijaksanaan menjadi benang merah kegiatan tersebut. Purna tugas seorang guru besar tidak dimaknai sebagai berakhirnya hubungan dengan dunia pendidikan, melainkan sebagai proses transformasi pengetahuan dan pengalaman kepada generasi penerus.

Di lingkungan Fakultas Filsafat UGM, pengabdian Prof. Lasiyo diharapkan meninggalkan keteladanan bagi dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa dan seluruh sivitas akademika.

Semangat memayu hayuning bawana pun menjadi pesan penting: ilmu pengetahuan tidak berhenti pada pencapaian akademik, tetapi harus memberikan manfaat bagi manusia, bangsa dan kehidupan.

Dengan demikian, lakon Abiyasa Madeg Brahmana menjadi simbol perjalanan dari kekuasaan menuju kebijaksanaan, dari jabatan menuju keteladanan, serta dari pengabdian formal menuju warisan keilmuan yang terus hidup.

Yogyakarta, 18 Agustus 2026

Spanduk “Irsyadi dan Kroni-Kroninya Kuasai Pemerintah Aceh” Muncul di Simpang Surabaya

admin — Tue, 18 Aug 2026 19:10:00 +0700+0700

SURABAYA – Spanduk bernada keras yang menyoroti Bendahara DPD Partai Gerindra Aceh, Teuku Irsyadi MD, terpantau terpampang di jembatan layang kawasan Simpang Surabaya, Banda Aceh, Selasa (18/8/2026) sekitar pukul 17.40 WIB.

Spanduk tersebut menampilkan foto Teuku Irsyadi bersama Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem). Di bagian atas terpampang tulisan "Irsyadi dan Kroni-Kroninya Kuasai Pemerintah Aceh", disertai sejumlah kalimat bernada sindiran terhadap Irsyadi.

Kemunculan spanduk tersebut menjadi perhatian karena Irsyadi dikenal memiliki kedekatan dengan Mualem. Ia tercatat sebagai Bendahara DPD Partai Gerindra Aceh dan sebelumnya dipercaya mengisi posisi bendahara dalam tim pemenangan Prabowo-Gibran di Aceh serta tim pemenangan Mualem-Fadhlullah pada Pilgub Aceh 2024.

Kedekatan tersebut berlanjut setelah Mualem menjabat Gubernur Aceh. Irsyadi beberapa kali terlihat mendampingi Mualem dalam berbagai agenda, termasuk pertemuan dengan sejumlah pejabat pemerintah pusat dan pihak terkait investasi serta sektor strategis Aceh. Dalam sejumlah pemberitaan, Irsyadi juga disebut sebagai Staf Khusus Gubernur Aceh.

Rangkaian kemunculan Irsyadi dalam berbagai agenda bersama Mualem membuat namanya cukup menonjol di lingkaran politik dan pemerintahan Aceh.

Meski demikian, tudingan dalam spanduk bahwa Irsyadi dan kelompoknya "menguasai Pemerintah Aceh" merupakan klaim pihak pemasang yang belum terverifikasi. Hingga kini belum diketahui siapa pemasang spanduk tersebut maupun apa dasar tudingan yang disampaikan.

Saat dikonfirmasi awak media melalui nomor pribadinya terkait spanduk tersebut, Teuku Irsyadi belum memberikan tanggapan. Pesan yang dikirim telah tercentang dan berstatus dibaca, namun hingga berita ini ditulis tidak ada jawaban atau klarifikasi dari yang bersangkutan.

Kemunculan spanduk itu pun memunculkan pertanyaan publik mengenai motif di balik pemasangannya serta apakah terdapat persoalan politik atau kepentingan tertentu yang melatarbelakangi kritik terhadap Irsyadi.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Teuku Irsyadi maupun Pemerintah Aceh mengenai keberadaan spanduk tersebut.

Dominasi Suasana

admin — Tue, 18 Aug 2026 14:38:00 +0700+0700

Oleh: Dahlan Iskan

(Ketiganya yang duduk berderet, dengan Prabowo di tengah antara Jokowi dan Gibran. --YouTube Setpres)

Yang paling melegakan di tanggal 17 Agustus kemarin adalah terbuktinya teori bahwa bayang-bayang sering lebih menakutkan dari kenyataan: demo besar yang bisa rusuh di mana-mana terbukti tidak terjadi.

Pesan kekhawatiran dari mulut ke telinga sempat beredar lama: jangan keluar rumah di tanggal 17 Agustus. Tidak aman. Pun sampai sehari sebelumnya masih ada pesan bisik-bisik seperti itu.

Mal-mal yang telanjur meninggikan pagar tentu yang merasa paling lega. Pengunjung mal tetap ramai sepanjang hari kemarin. Di sebuah supermarket besar saya melihat pembelanja masih banyak.

Saya beli durian: Medan campur musangking. Sampai di kasir saya diberi tahu: ada paket musangking yang menggendong durian Medan. Harganya sama. Kasir minta izin untuk menukarnya. Tentu saya setuju. Dengan uang yang sama dapat dua.

Teman belanja saya ikut senang. Saya anjurkan: makan dulu yang Medan baru yang musangking. Ternyata yang Medan juga enak. Waktu giliran hendak makan musangking sudah keburu kenyang.

"Bisnis kian susah pak," ujar pengusaha yang di belakang saya yang juga menuju kasir.

"Kenapa?"

"Dulu saya pemasok di BUMN. Setelah ada Danantara, BUMN tersebut turun status jadi cucu perusahaan. Semuanya berubah. Politiknya jadi sangat tinggi," katanya.

Saya tidak terlalu fokus mendengarkan keluhannya. Fokus saya terbagi tiga: membayar durian, mendengarkan curhatnya, dan memperhatikan layar HP: siaran live dari Istana Merdeka.

Saya memang ingin tahu: apakah peringatan detik-detik proklamasi di halaman Istana masih bercampur dengan hura-hura, joget-joget, dan nyanyi-nyanyi. Atau sudah berubah menyesuaikan dengan kondisi sosek terakhir.

Anda sudah tahu: di upacara kemarin ada perubahan. Joget-joget masih ada tapi terbatas, terkendali, dan terukur. Tidak sampai jatuh ke hura-hura. Lagu-lagu yang dipakai pun lagu-lagu perjuangan. Tidak ada lagi sebangsa Ojo dibanding-bandingke.

Presiden Prabowo duduk diapit oleh Presiden Jokowi dan istri (kanan) dan Wapres Gibran Rakabuming Raka dan istri (kiri). Rasanya inilah foto yang paling menarik untuk diabadikan.

Presiden Prabowo terlihat lebih sederhana dibanding kanan-kirinya. Beskap Jawanya yang warna gelap dipilih yang tidak pakai aksesori lambang keningratan. Kain batik di antara beskap dan celana formal hitamnya juga yang tidak mencolok. Presiden memang berpakaian adat tapi tetap berkesan resmi.

Kontras dengan sebelah menyebelahnya. Presiden Jokowi dengan penutup kepala Bali warna ungu emas –disebut destar– dengan ujung bunga-bungaan besar warna emas pula terasa "hadir". Apalagi kain songket dan celana di balik kain itu juga mencolok. Ditambah busana Iriana Jokowi yang warna merah jambu; kehadiran Jokowi dan istri masih serasa presiden.

Lalu lihatlah penampilan Wapres Gibran di sebelah kiri Presiden Prabowo. Tampak sangat modis dan keren: full pakaian adat Rote, NTT. Topinya, selempangnya, kain songketnya, semuanya serasi dan benar-benar "tampil". Ditambah Silvi, istrinya yang memilih pakaian adat Dayak Kenyah keemasan. Pasangan ini boleh dikata akan terpilih sebagai best dressed di upacara 17 Agustus 2026 –kalau saya jurinya.

Orang politik akan menafsirkan busana Jokowi-Gibran ini dengan tafsir politik. Jokowi baru pulang dari safari politik ke NTT. Gibran yang follow up dengan pakaian adat NTT itu. Jokowi sendiri beralih dari NTT ke Bali. Itu besar sekali tafsirnya: mengambil hati penghuni "kandang banteng" kedua setelah Jateng.

Pakaian keluarga Jokowi di upacara ini memang terasa penuh tafsir. Hadirnya Jokowi saja sudah kuat –apalagi tidak ada Presiden SBY dan Presiden Megawati sebagai penyeimbang. Ditambah penampilan Wapres Gibran dan istri semoncer itu. Keluarga Solo telah mendominasi suasana.

Maka terasa sekali Presiden Prabowo seperti ''jomblo'' di acara besar ini. Barulah ketika pindah peran sebagai inspektur upacara kopiah hitamnya terasa membawa formalitas sebagai presiden. Kadar formalitas itu lantas ia turunkan manakala menerima laporan akhir upacara. Presiden tidak hanya mengucapkan satu kata ''bubarkan'' tapi menambahkan kata-kata pujian bagi pelaku upacara. Gongnya: ia minta komandan upacara dan petugas lainnya menghadap presiden langsung seusai upacara.

Selebihnya lancar-lancar semua. Melegakan.

Dari halaman Istana Merdeka saya ingin meloncat ke lapangan Tian An Men di Beijing. Hari ini ada sesuatu yang besar di sana: tujuh hari meninggalnya perdana menteri legendaris Zhu Rongji.

Di budaya Tiongkok tiga dan tujuh hari meninggalnya seseorang disembahyangi secara khusus di setiap keluarga. Keluarga Zhu Rongji tidak lagi hanya anak-istri-cucu. Seluruh rakyat Tiongkok sudah merasa seperti keluarga almarhum. Maka mereka ingin ikut memperingati tujuh hari meninggalnya Zhu Rongji di lapangan legendaris Tian An Men.

Di sini 17 Agustus berlalu dengan aman. Pun semoga di Tian An Men hari ini. (Dahlan Iskan)

Rp9,5 Miliar Hak Pensiunan Tirtanadi Belum Dibayar, DPRD Sumut Diminta Kembali Turun Tangan

admin — Tue, 18 Aug 2026 14:04:00 +0700+0700

MEDAN | Halomedan.com

Persoalan hak pensiunan Perumda Tirtanadi kembali menjadi sorotan. Bukan hanya karena putusan pengadilan yang disebut telah berkekuatan hukum tetap belum kunjung dilaksanakan, tetapi juga karena nilai hak yang disebut belum dibayarkan mencapai miliaran rupiah.

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi C DPRD Sumatera Utara, Selasa (11/8/2026), muncul data bahwa 17 pensiunan Tirtanadi belum menerima haknya, dengan nilai yang disebut mencapai sekitar Rp9,5 miliar berdasarkan pembagian tiga kelompok perkara.

Data yang diterima dalam RDP menyebut, kelompok pertama terdiri dari delapan pensiunan dengan nilai putusan sekitar Rp2,2 miliar. Kelompok kedua berjumlah enam pensiunan dengan nilai sekitar Rp6,9 miliar, sedangkan kelompok ketiga terdiri dari tiga pensiunan dengan nilai sekitar Rp439 juta.

Jika dijumlahkan, nilai tersebut mencapai sekitar Rp9,539 miliar. Namun, angka ini menjadi salah satu persoalan yang masih diperdebatkan. Para pensiunan dan kuasa hukumnya menyatakan total hak yang mereka perjuangkan berada di kisaran Rp4 miliar hingga Rp5 miliar, sehingga diperlukan klarifikasi resmi mengenai perbedaan data tersebut.

Yang menjadi sorotan utama para pensiunan adalah hak tersebut disebut telah melalui proses hukum hingga Mahkamah Agung (MA), tetapi pembayaran belum juga direalisasikan. Dua Tahun Menunggu, Uang Miliaran Belum Dibayar

Persoalan ini bukan perkara baru.

Sebelumnya, pada April 2026, jumlah pensiunan yang diberitakan memperjuangkan haknya sebanyak 14 orang dengan nilai sekitar Rp4 miliar. Mereka disebut memasuki masa pensiun pada 2022 hingga 2023 dan belum menerima seluruh pesangon yang menjadi haknya.

Dalam RDP Komisi C DPRD Sumut pada Juni 2026, kuasa hukum menyebut delapan pensiunan dalam gugatan pertama memenangkan perkara dengan nilai pembayaran lebih dari Rp2 miliar. Enam pensiunan lainnya dalam gugatan kedua disebut memperoleh putusan sekitar Rp1,9 miliar.

Para pensiunan kemudian kembali mendatangi DPRD Sumut untuk mempertanyakan kepastian pembayaran. Bagi mereka, persoalannya sederhana: hak yang telah diputus pengadilan harus dibayarkan.

Tirtanadi Beralasan Khawatir Double Payment

Manajemen Perumda Tirtanadi memiliki pandangan berbeda. Dalam RDP sebelumnya, manajemen menjelaskan bahwa program pensiun tersebut berkaitan dengan kerja sama Tirtanadi dengan AJB Bumiputera 1912 melalui program asuransi hari tua.

Tirtanadi menyatakan telah membayar premi sesuai kewajibannya. Namun, sebagian manfaat pensiun yang seharusnya diterima para pensiunan masih berkaitan dengan persoalan pembayaran dari pihak asuransi. Manajemen juga menyatakan sebagian hak pensiunan telah diterima, sedangkan sisanya menjadi objek sengketa dengan AJB Bumiputera.

Karena itu, Tirtanadi mengaku berhati-hati menggunakan dana perusahaan untuk membayar kembali hak tersebut.Kekhawatirannya, pembayaran dari kas internal dapat menimbulkan persoalan hukum apabila kemudian pembayaran dari perusahaan asuransi juga dilakukan. Dengan kata lain, manajemen khawatir terjadi double payment.
Namun alasan tersebut mendapat sorotan dari anggota Komisi C DPRD Sumut.

Dalam RDP Juni lalu, anggota Komisi C Pintor Sitorus menilai Tirtanadi seharusnya Melaksanakan putusan pengadilan terlebih dahulu. Menurutnya, persoalan dengan perusahaan asuransi merupakan urusan tersendiri antara Tirtanadi dan pihak asuransi.

Pensiunan: Jangan Jadikan Asuransi Alasan

Kuasa hukum para pensiunan menilai persoalan hubungan Tirtanadi dengan AJB Bumiputera tidak seharusnya menghambat pembayaran hak yang telah diputus pengadilan. Dalam RDP 11 Agustus, kuasa hukum menyatakan putusan MA telah berkekuatan hukum tetap dan menegaskan sengketa uang pensiunan tidak berkaitan dengan persoalan asuransi.

Posisi ini sejalan dengan tuntutan mereka sejak RDP sebelumnya: Tirtanadi diminta menjalankan putusan pengadilan dan membayar hak para pensiunan.

Bagi para pensiunan, penundaan pembayaran bukan sekadar persoalan administrasi. Sebagian dari mereka sudah berusia lanjut dan tidak lagi mempunyai penghasilan tetap.

Sebelumnya, salah seorang pensiunan, Lilik Suryadi, mengungkapkan bahwa sebagian pensiunan bahkan harus menjual barang dan meminjam uang untuk bertahan hidup.

Komisi C Sudah Ultimatum Tirtanadi

Komisi C DPRD Sumut sebelumnya telah meminta Tirtanadi segera berkonsultasi dengan Dewan Pengawas dan Kuasa Pemilik Modal mengenai pelaksanaan putusan pengadilan yang telah inkracht.

Tirtanadi juga diberi waktu paling lama 10 hari untuk menyampaikan hasil konsultasi tersebut kepada DPRD Sumut. Jika tidak ada laporan, Komisi C menyatakan akan menyurati Gubernur Sumatera Utara. DPRD juga membuka kemungkinan merekomendasikan evaluasi terhadap kinerja direksi Perumda Tirtanadi.

Dalam RDP terbaru pada 11 Agustus, Komisi C kembali meminta penyelesaian segera.
Wakil Ketua Komisi C DPRD Sumut Anita Lubis bahkan menyatakan apabila tidak ditemukan jalan keluar, persoalan tersebut dapat dibawa ke ranah hukum.

Ada Perbedaan Data Nilai Hak

Satu hal yang kini menjadi perhatian adalah perbedaan angka mengenai total hak yang belum dibayarkan.Pada April hingga Juni 2026, angka yang banyak disebut berada di kisaran Rp4 miliar untuk 14 pensiunan.

Namun pada RDP 11 Agustus, muncul data mengenai 17 pensiunan dengan nilai putusan tiga kelompok yang jika dijumlahkan mencapai sekitar Rp9,539 miliar.Perbedaan tersebut perlu segera diklarifikasi agar tidak menimbulkan persepsi berbeda di tengah masyarakat.

Apakah angka Rp9,5 miliar merupakan keseluruhan nilai putusan, nilai kewajiban tertentu, atau terdapat komponen lain dalam perkara tersebut, masih perlu dijelaskan secara terbuka oleh pihak-pihak terkait.

Bola Panas Kini di Tangan Tirtanadi

Polemik ini akhirnya menempatkan Perumda Tirtanadi dalam posisi yang semakin disorot.
Di satu sisi, manajemen beralasan harus berhati-hati agar tidak menimbulkan pembayaran ganda serta konsekuensi hukum. Di sisi lain, para pensiunan berpegang pada putusan pengadilan yang menurut mereka telah berkekuatan hukum tetap.

Yang jelas, miliaran rupiah hak para pensiunan belum kunjung mereka terima, sementara persoalan tersebut telah berlangsung bertahun-tahun.

Kini publik menunggu langkah konkret Tirtanadi dan Pemprov Sumut apakah hak para pensiunan akan segera dibayarkan, atau polemik tersebut kembali berlarut dengan alasan sengketa asuransi.

Bagi para pensiunan, waktunya bukan lagi sekadar soal menunggu.Mereka sudah menunggu bertahun-tahun untuk menerima uang yang mereka yakini merupakan haknya.red

Getaran Pemuda, 81 Tahun Kemudian: Kemerdekaan Tak Pernah Benar-Benar Selesai

admin — Tue, 18 Aug 2026 13:40:00 +0700+0700

MEDAN — Delapan puluh satu tahun setelah peristiwa Rengasdengklok, semangat dan kegelisahan pemuda dalam perjalanan menuju Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia kembali menjadi bahan refleksi. Peristiwa yang terjadi pada 16 Agustus 1945 itu dinilai menyimpan pesan penting bahwa generasi muda memiliki peran dalam menentukan arah masa depan bangsa.

Dalam tulisan reflektif berjudul "Getaran Pemuda, 81 Tahun Kemudian", Dhafa Pohan menggambarkan bagaimana para pemuda ketika itu tidak ingin kemerdekaan Indonesia terlalu lama menunggu keputusan pihak lain.

Soekarno dan Mohammad Hatta dibawa para pemuda ke Rengasdengklok. Peristiwa tersebut kemudian dikenal sebagai salah satu rangkaian penting yang mengantarkan Indonesia menuju Proklamasi Kemerdekaan pada 17 Agustus 1945.

Menurut Dhafa, tindakan para pemuda kala itu bukan sekadar bentuk keberanian, tetapi juga cerminan kegelisahan terhadap masa depan bangsa.

"Bagi mereka, kemerdekaan bukan sesuatu yang pantas diberikan oleh bangsa lain. Ia harus lahir dari keberanian bangsa sendiri," tulis Dhafa.

Delapan puluh satu tahun kemudian, situasi Indonesia tentu telah berubah. Generasi muda tidak lagi menghadapi penjajahan secara fisik. Namun, menurut Dhafa, tantangan yang dihadapi generasi muda tetap besar, mulai dari akses pendidikan, lapangan pekerjaan hingga kesempatan untuk membangun masa depan.

Ia mempertanyakan apakah semangat pemuda 1945 masih hidup dalam diri generasi muda saat ini atau justru telah berubah menjadi rutinitas perayaan kemerdekaan setiap tahun.

Pertanyaan tersebut kemudian dikaitkan dengan persoalan pendidikan dan perdebatan mengenai prioritas anggaran negara. Dhafa menilai, persoalan tersebut tidak semata-mata mengenai angka anggaran, tetapi menyangkut pilihan negara terhadap masa depan generasi berikutnya.

"Setiap kali sebuah negara menentukan prioritas, ada masa depan yang sedang dipilih," tulisnya.

Dhafa juga menggunakan istilah "pencurian masa depan" untuk menggambarkan berbagai persoalan yang secara perlahan dapat mengurangi kesempatan generasi muda, seperti mahalnya pendidikan, sulitnya mendapatkan pekerjaan, sempitnya kesempatan serta penyalahgunaan kekuasaan.

Menurutnya, pencurian semacam itu tidak selalu berlangsung secara gaduh. Dampaknya baru terasa ketika generasi muda menyadari bahwa masa mudanya telah habis untuk mengejar kesempatan yang seharusnya dapat mereka peroleh.

Refleksi tersebut kemudian diperluas dengan kondisi masyarakat di Nusa Tenggara Timur yang menghadapi bencana gempa. Jika bagi sebagian masyarakat getaran menjadi simbol kegelisahan dan semangat, bagi warga yang terdampak bencana, getaran bumi merupakan ancaman nyata terhadap keselamatan dan tempat tinggal mereka.

Dari situ muncul pertanyaan yang lebih luas mengenai makna kemerdekaan. Apakah kemerdekaan cukup dimaknai melalui upacara, pengibaran bendera dan perayaan tahunan, atau harus diwujudkan melalui kepedulian terhadap persoalan rakyat?

Dhafa berpandangan bahwa generasi saat ini tidak perlu mengulangi tindakan para pemuda Rengasdengklok. Namun, keberanian, kepedulian dan kegelisahan terhadap persoalan bangsa harus kembali dihidupkan.

"Bukan dengan kekerasan. Bukan dengan kebencian. Tetapi dengan belajar, bertanya, mengkritik, bekerja, dan berani mengatakan bahwa ada sesuatu yang tidak semestinya dibiarkan," tulisnya.

Ia menilai kemerdekaan pada dasarnya merupakan pekerjaan yang tidak pernah selesai. Jika generasi 1945 memiliki tugas merebut kemerdekaan dari penjajahan, maka generasi sekarang memiliki tugas memastikan kemerdekaan memberikan kesempatan yang adil bagi seluruh rakyat.

Pendidikan, pekerjaan, kesejahteraan dan pemerintahan yang bertanggung jawab menjadi bagian dari perjuangan mengisi kemerdekaan.

"Merah putih akhirnya bukan hanya kain yang berkibar di tiang. Ia adalah pengingat bahwa pernah ada pemuda yang tidak tahan melihat masa depan bangsanya terlalu lama menunggu," demikian refleksi Dhafa.

Ia pun menutup tulisannya dengan sebuah pertanyaan: apakah dada generasi muda Indonesia masih bergetar, atau mereka hanya berdiri tegak karena sudah mengetahui kapan harus hormat dan kapan harus bergerak?

Menurutnya, ancaman terbesar bagi sebuah bangsa bukan hanya ketika tanahnya bergetar atau ketika anak mudanya gelisah, melainkan ketika semuanya sudah tidak lagi bergetar sementara ketidakadilan terus berjalan seperti biasa.

Penulis: Dhafa Pohan

Diduga Terima Rp400 Juta, Lembaga Batu Marmar Desak Aparat Usut Emirsyah

admin — Tue, 18 Aug 2026 11:13:00 +0700+0700

MEDAN — Lembaga Batu Marmar (Barisan Bersatu Masyarakat Marginal) mendesak aparat penegak hukum mengusut secara transparan dugaan penerimaan uang sebesar Rp400 juta yang dikaitkan dengan nama Emirsyah Harahap dalam perkara dugaan korupsi pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) Covid-19 di Sumatera Utara.

Desakan tersebut disampaikan Mukhlis Ritonga, SH, selaku perwakilan Lembaga Batu Marmar. Menurutnya, apabila dugaan penerimaan uang tersebut terungkap dalam fakta persidangan, aparat penegak hukum tidak boleh mengabaikannya.

"Kalau memang ada keterangan di persidangan mengenai dugaan penerimaan Rp400 juta yang dikaitkan dengan Emirsyah, kami meminta aparat penegak hukum segera melakukan pendalaman. Jangan sampai ada informasi penting yang justru berhenti di persidangan tanpa ditindaklanjuti," tegas Mukhlis.

Menurutnya, penyebutan nama seseorang dalam persidangan memang belum dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan seseorang bersalah. Namun, keterangan tersebut harus diverifikasi melalui pemeriksaan saksi, dokumen, transaksi perbankan, serta alat bukti lainnya.

"Jangan langsung memvonis seseorang bersalah. Tetapi aparat juga harus berani memeriksa dan mengklarifikasi. Kalau tidak terbukti, sampaikan kepada publik bahwa yang bersangkutan tidak terlibat. Kalau ditemukan bukti keterlibatan, proses sesuai hukum," ujarnya.

Jangan Ada Kesan Tebang Pilih

Mukhlis menilai pemberantasan korupsi harus dilakukan tanpa pandang bulu, terlebih perkara tersebut berkaitan dengan anggaran pemerintah yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat dalam menghadapi pandemi Covid-19.

"Uang Rp400 juta itu bukan jumlah kecil. Kalau benar berkaitan dengan fee atau transaksi dalam pengadaan pemerintah, harus diketahui siapa pemberi, siapa penerima, melalui siapa, dan untuk kepentingan apa," katanya.

Ia meminta Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara maupun aparat penegak hukum lainnya menelusuri dugaan aliran dana tersebut secara menyeluruh.

"Jangan sampai hanya pihak tertentu yang diproses, sementara pihak lain yang diduga memiliki peran justru tidak tersentuh. Ini yang bisa menimbulkan persepsi tebang pilih," tegas Mukhlis.

Batu Marmar Akan Kawal

Mukhlis menegaskan, Lembaga Batu Marmar akan ikut mengawal perkembangan penanganan perkara tersebut.

Menurutnya, masyarakat berhak mendapatkan kepastian mengenai penggunaan uang negara, khususnya anggaran yang berkaitan dengan penanganan pandemi.

"Kami dari Batu Marmar akan mengawal persoalan ini. Masyarakat marginal juga punya hak untuk mendapatkan keadilan dan pemerintahan yang bersih dari praktik korupsi," pungkasnya.

Mukhlis menambahkan, pihaknya menghormati asas praduga tak bersalah. Karena itu, desakan yang disampaikan bukan untuk menghakimi pihak tertentu, melainkan mendorong aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan secara objektif berdasarkan alat bukti.

"Intinya sederhana, usut sampai terang. Kalau tidak terlibat, bersihkan namanya. Kalau terbukti, proses sesuai hukum," tutup Mukhlis Ritonga, SH.

Inflasi Sumut Tinggi, Tanggung Jawab Siapa? Sutrisno Pangaribuan Soroti Pencopotan Kabiro Perekonomian

admin — Tue, 18 Aug 2026 11:01:00 +0700+0700

MEDAN — Tingginya tingkat inflasi di Sumatera Utara kembali menjadi sorotan. Direktur Indonesian Government Watch (IGoWa) yang juga Wakil Ketua Bidang Politik DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara, Sutrisno Pangaribuan, mempertanyakan pihak yang paling bertanggung jawab terhadap kinerja pengendalian inflasi di Sumut.

Sorotan itu disampaikan Sutrisno menyusul pencopotan Poppy Marulita Hutagalung dari jabatan Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Sumut. Menurutnya, menjadikan Kepala Biro Perekonomian sebagai pihak yang bertanggung jawab tunggal atas persoalan inflasi merupakan langkah yang tidak tepat.

Sutrisno merujuk pada Perda Nomor 10 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Perda Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara. Dalam regulasi tersebut, Biro Perekonomian berada di bawah Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara.

"Kalau persoalannya adalah pengendalian inflasi, harus dilihat secara utuh bagaimana struktur, kewenangan dan mekanisme kerja Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Jangan kemudian satu pejabat dijadikan kambing hitam," kata Sutrisno.

Menurut Sutrisno, TPID Sumut memiliki struktur kepemimpinan yang menempatkan Gubernur Sumatera Utara sebagai pembina/pengarah utama, sementara Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah menjalankan fungsi koordinasi. Kepala Biro Perekonomian berperan sebagai unsur pelaksana harian.

Karena itu, kata dia, keberhasilan maupun kegagalan pengendalian inflasi tidak dapat dibebankan hanya kepada Kepala Biro Perekonomian.

"Kalau kinerja TPID dianggap buruk, maka evaluasi harus dilakukan secara menyeluruh. Gubernur sebagai pembina dan pengarah utama TPID tentu memiliki tanggung jawab yang jauh lebih besar dalam memastikan seluruh perangkat daerah bekerja secara terpadu," ujarnya.

Jangan Jadikan Pejabat Sebagai Kambing Hitam

Sutrisno juga mengingatkan bahwa tugas Kepala Biro Perekonomian bukan mengambil alih seluruh kewenangan kepala daerah dalam mengendalikan harga kebutuhan pokok.

Kabiro Perekonomian, jelasnya, bertugas membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam mengoordinasikan perumusan kebijakan, pembinaan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian daerah.

"Jadi harus dipahami tupoksinya. Kabiro adalah bagian dari sistem birokrasi. Ia bukan pengambil keputusan tunggal mengenai kebijakan ekonomi daerah," tegasnya.

Ia meminta Gubernur Sumut Bobby Afif Nasution memberikan penjelasan objektif kepada publik mengenai alasan pencopotan Poppy.

Menurut Sutrisno, istilah "penilaian akumulatif" harus disertai indikator dan hasil evaluasi yang jelas agar tidak menimbulkan kesan bahwa pergantian pejabat dilakukan berdasarkan penilaian subjektif.

"Kalau memang ada kinerja yang buruk, buka indikatornya. Apa target yang tidak tercapai, apa evaluasinya, apa pelanggarannya dan apa rekomendasi tim penilai. Publik berhak mendapatkan penjelasan yang objektif," katanya.

Poppy Dinilai Memiliki Kapasitas Perencana

Sutrisno mengaku pernah bermitra dengan Poppy ketika yang bersangkutan masih menjadi staf di Bappeda Sumut. Ia menilai Poppy memiliki kemampuan dalam bidang perencanaan pembangunan dan tata ruang.

Ia bahkan menyebut Poppy pernah menjadi salah satu personel yang diandalkan Pemprov Sumut dalam pembahasan Perda Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara.

"Dalam rapat-rapat bersama legislatif saat itu, Poppy yang masih staf Bappeda mampu menjadi juru bicara Bappeda. Itu menunjukkan kapasitas teknis dan penguasaan materi yang dimilikinya," ujar Sutrisno.

Karena itu, apabila Poppy dianggap kurang sesuai menduduki jabatan Kepala Biro Perekonomian, Sutrisno menyarankan agar kompetensinya tetap dimanfaatkan untuk posisi yang sesuai dengan latar belakang dan pengalamannya.

"Kalau dianggap kurang tepat sebagai Kabiro Perekonomian, mestinya ditempatkan pada posisi yang sesuai dengan kompetensinya. Misalnya pada bidang perencanaan pembangunan, bukan justru ditempatkan sebagai Kepala Bidang Peternakan," katanya.

Sutrisno bahkan membandingkan dengan kebijakan pada era Gubernur Edy Rahmayadi yang pernah menempatkan Dr. Naslindo Sirait sebagai Kepala Biro Perekonomian.

Diduga Bersih-bersih Pejabat Era Edy

Lebih jauh, Sutrisno menduga pencopotan Poppy tidak semata-mata berkaitan dengan persoalan kinerja pengendalian inflasi. Ia menduga terdapat kecenderungan untuk melakukan pergantian terhadap pejabat yang berasal dari era pemerintahan sebelumnya.

"Poppy bisa saja menjadi sasaran antara dari sebuah skenario yang lebih besar, yakni membersihkan pejabat yang dianggap sebagai warisan pemerintahan sebelumnya," katanya.

Namun, ia menegaskan dugaan tersebut harus dibuktikan dengan fakta dan mekanisme pemerintahan yang transparan.

Menurutnya, pergantian pejabat merupakan kewenangan kepala daerah sepanjang dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, berbasis evaluasi yang objektif, serta tidak didasarkan pada suka atau tidak suka.

"Kalau pergantian hanya berdasarkan like or dislike, ini berbahaya bagi birokrasi. Pemerintahan membutuhkan profesionalisme, bukan loyalitas personal," tegasnya.

Sutrisno juga meminta Bobby Nasution tidak menjadikan persoalan kecil sebagai panggung pencitraan, tetapi lebih fokus membenahi persoalan substansial seperti stabilitas harga pangan, distribusi komoditas, daya beli masyarakat dan koordinasi lintas daerah.

"Jangan sampai pemerintah sibuk dengan gimik, sementara masyarakat menghadapi harga kebutuhan pokok yang tinggi. Yang dibutuhkan rakyat adalah harga yang stabil dan kebijakan ekonomi yang nyata," pungkas Sutrisno.

Sutrisno Pangaribuan
Direktur Indonesian Government Watch (IGoWa)
Wakil Ketua Bidang Politik DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara
Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Periode 2014–2019

M. Lokot Nasution Masih Layak Pimpin Partai Demokrat Sumut

admin — Tue, 18 Aug 2026 09:46:00 +0700+0700

Catatan Ismail Nasution

MEDAN — Dinamika menjelang Musyawarah Daerah (Musda) Partai Demokrat Sumatera Utara 2026 mulai menghangat. Sejumlah nama disebut-sebut berpotensi masuk bursa calon Ketua DPD Demokrat Sumut periode berikutnya. Namun, di tengah munculnya kritik terhadap kepemimpinan saat ini, pertanyaan penting justru perlu dikedepankan: apakah M. Lokot Nasution masih layak diberi kepercayaan memimpin Demokrat Sumut?

Secara objektif, jawabannya masih layak.

Lokot Nasution bukan figur yang tiba-tiba muncul dalam struktur Partai Demokrat. Ia telah dipercaya memimpin DPD Demokrat Sumut sejak 2022 setelah ditetapkan DPP Partai Demokrat melalui proses Musda dan fit and proper test. Saat itu, Lokot memperoleh dukungan terbanyak dalam Musda dibandingkan dua kandidat lainnya.

Di tingkat politik nasional, Lokot juga memiliki posisi strategis sebagai anggota DPR RI periode 2024–2029 dari daerah pemilihan Sumatera Utara I. Data KPU mencatat Lokot memperoleh 56.688 suara pada Pemilu 2024.

Artinya, Lokot memiliki dua modal sekaligus: pengalaman sebagai pimpinan partai di tingkat provinsi dan pengalaman sebagai anggota legislatif di tingkat nasional.

Kritik terhadap kepemimpinannya tentu tidak boleh diabaikan. Sejumlah politisi senior Demokrat Sumut bahkan menilai konsolidasi internal partai belum berjalan maksimal dan mendorong adanya pergantian Ketua DPD pada Musda 2026. Kritik tersebut merupakan bagian dari dinamika demokrasi internal partai dan patut dijadikan bahan evaluasi.

Namun, kritik tidak otomatis berarti kegagalan.

Demokrat Sumut di bawah Lokot juga masih menunjukkan aktivitas organisasi dan sosial. Pada Maret 2026, misalnya, DPD Demokrat Sumut menggelar kegiatan buka puasa bersama dan memberikan santunan kepada 1.000 anak yatim yang dihadiri pengurus DPC Demokrat dari berbagai daerah.

Karena itu, Musda seharusnya tidak hanya menjadi arena pergantian figur, tetapi menjadi momentum melakukan evaluasi menyeluruh.

Jika Lokot dinilai memiliki kekurangan, maka ukurannya harus jelas: bagaimana konsolidasi DPC, perkembangan jumlah kader, perolehan kursi legislatif, kekuatan struktur hingga tingkat bawah, komunikasi dengan kader, serta kemampuan membangun elektabilitas Partai Demokrat di Sumatera Utara.

Begitu pula jika muncul kandidat baru, mereka harus menawarkan program dan kapasitas yang lebih baik, bukan sekadar membawa isu pergantian kepemimpinan.

Partai Demokrat membutuhkan pemimpin yang mampu menyatukan kader, bukan memperlebar perpecahan.

Dalam konteks itu, Lokot masih memiliki kesempatan untuk membuktikan bahwa dirinya mampu melakukan evaluasi dan pembenahan. Pengalaman selama memimpin DPD menjadi modal penting untuk melanjutkan konsolidasi, sekaligus memperbaiki kelemahan yang selama ini menjadi sorotan.

Musda 2026 akhirnya harus dikembalikan kepada prinsip sederhana: siapa yang paling mampu membesarkan Partai Demokrat Sumut, memperkuat struktur organisasi, memenangkan hati rakyat, dan meningkatkan perolehan suara partai.

Jika ukuran tersebut digunakan secara objektif, maka M. Lokot Nasution masih pantas diperhitungkan dan belum layak begitu saja disingkirkan dari bursa kepemimpinan Demokrat Sumut.

Musda bukan sekadar mencari siapa yang baru, tetapi menentukan siapa yang paling mampu membawa Demokrat Sumut menjadi lebih kuat.

Latar Belakang M. Lokot Nasution

Muhammad Lokot Nasution merupakan putra kelahiran Kota Medan, tepatnya kawasan Jalan Prof. H.M. Yamin. Ia tumbuh dalam keluarga sederhana. Ayahnya dikenal sebagai pedagang di kawasan Pusat Pasar Kota Medan, sehingga sejak kecil Lokot sudah akrab dengan kehidupan masyarakat dan dunia perdagangan. Ia merupakan anak pertama dari enam bersaudara.

Pendidikan dasar hingga sekolah menengah atas ditempuh Lokot di Kota Medan. Alumni SMPN 11/13 tersebut dan Setelah menyelesaikan pendidikan di SMAN 3 Medan, ia kemudian merantau ke Pulau Jawa untuk melanjutkan pendidikan dan memperluas pengalaman.

Sebelum terjun penuh ke dunia politik, Lokot memiliki pengalaman panjang sebagai birokrat di Kementerian Perhubungan. Pengalaman tersebut menjadi salah satu modal ketika kemudian ia memutuskan meninggalkan dunia birokrasi dan masuk ke politik praktis.

Perkenalannya dengan dunia politik berkembang melalui lingkungan pergaulan dan jaringan yang dibangunnya sejak masa muda. Lokot kemudian bergabung dengan Partai Demokrat dan dipercaya menduduki posisi Wakil Bendahara Umum DPP Partai Demokrat sebelum akhirnya maju dalam kontestasi internal untuk memimpin Demokrat Sumatera Utara.

Pada 2022, Lokot terpilih sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Sumatera Utara periode 2022–2027. Ia kemudian dilantik pada 12 Mei 2022 bersama jajaran pengurus DPD Demokrat Sumut.

Karier politiknya semakin menguat setelah Lokot berhasil memperoleh 56.688 suara pada Pemilu 2024 dari daerah pemilihan Sumatera Utara I dan terpilih menjadi Anggota DPR RI periode 2024–2029 dari Fraksi Partai Demokrat. Saat ini ia tercatat sebagai anggota Komisi V DPR RI.

Dengan latar belakang sebagai anak pedagang, pernah menjadi birokrat, kemudian masuk ke dunia politik dan akhirnya dipercaya memimpin partai di tingkat provinsi sekaligus duduk di DPR RI, perjalanan Lokot Nasution menunjukkan perpindahan karier dari dunia birokrasi menuju politik nasional.

Latar belakang tersebut menjadi salah satu alasan mengapa sosok Lokot masih memiliki modal pengalaman dan jaringan untuk diperhitungkan dalam dinamika kepemimpinan Partai Demokrat Sumatera Utara.****

Khidmat HUT ke-81 RI di SMP-SMA Santo Thomas 3, Danton Paskibraka Darel Tamba Bercita-cita Kibarkan Merah Putih di Istana Negara

admin — Mon, 17 Aug 2026 22:52:00 +0700+0700

MEDAN — Suasana khidmat menyelimuti perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di SMP-SMA Swasta Santo Thomas 3 (Pastoga), Jalan Banteng No. 7, Sei Sikambing C. II, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara, Senin (17/8/2026).

Upacara pengibaran Sang Saka Merah Putih berlangsung penuh semangat. Barisan siswa Paskibra tampil disiplin dan teratur, menghadirkan suasana nasionalisme yang terasa kuat di tengah lingkungan sekolah.

Di balik kekhidmatan tersebut, sosok Komandan Peleton (Danton) Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra) SMP-SMA Swasta Santo Thomas 3, Darel Tanos Tamba, menjadi salah satu perhatian dalam prosesi pengibaran bendera.

Dengan suara lantang dan penuh semangat, Darel memimpin pasukan yang berjumlah sekitar 30 siswa. Langkah tegap, aba-aba yang tegas, serta kekompakan barisan menjadi bagian dari perjuangan mereka untuk menjalankan tugas pengibaran bendera dengan sebaik-baiknya.

Ketika Sang Merah Putih mulai dikibarkan, suasana berubah menjadi lebih haru. Para siswa Paskibra menjalankan tugas dengan penuh konsentrasi, sementara orang tua, guru, dan keluarga siswa yang menyaksikan dari sekitar lokasi turut merasakan kebanggaan.

Bagi Darel, momentum tersebut bukan sekadar bagian dari rangkaian upacara peringatan kemerdekaan. Ada pengalaman dan mimpi yang ingin terus ia bawa ke jenjang berikutnya.

Ia mengaku bersyukur dapat dipercaya memimpin rekan-rekannya dalam pelaksanaan pengibaran bendera pada peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI.

"Saya bersyukur bisa bersama 30 teman-teman menjalankan proses pengibaran bendera dengan baik. Ini menjadi pengalaman yang sangat berarti bagi saya," ujar Darel.

Namun, bagi siswa tingkat SMP tersebut, tugas sebagai Danton Paskibra di sekolah bukanlah akhir dari perjalanan.

Darel menyimpan cita-cita yang lebih besar. Ia berharap suatu hari nanti dapat menjadi bagian dari Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) tingkat nasional dan mendapat kesempatan mengemban tugas sebagai Danton pada upacara kemerdekaan di Istana Negara.

"Saya berharap bisa menjadi lebih baik lagi dan terpilih menjadi petugas Paskibraka nasional. Saya ingin ikut berkompetisi menjadi Danton Paskibraka di Istana Negara dalam perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia kelak," tuturnya.

Cita-cita itu tentu masih panjang jalannya. Namun, semangat yang ditunjukkan Darel dan rekan-rekannya di lapangan menjadi gambaran bagaimana nilai disiplin, tanggung jawab, keberanian, dan kecintaan terhadap Tanah Air mulai ditanamkan sejak bangku sekolah.

Di Pastoga, pengibaran Merah Putih pada 17 Agustus 2026 bukan hanya menjadi seremoni tahunan. Bagi para siswa, terutama anggota Paskibra, upacara tersebut menjadi ruang untuk belajar tentang tanggung jawab sekaligus menumbuhkan mimpi untuk mengabdi lebih jauh bagi bangsa dan negara.

Dari barisan kecil di halaman sekolah, sebuah cita-cita besar pun mulai tumbuh: suatu hari nanti berdiri tegap di hadapan Merah Putih, bukan lagi sebagai siswa Paskibra sekolah, melainkan sebagai bagian dari putra-putri terbaik bangsa yang mengemban tugas di tingkat nasional.

Emak-Emak Gaul Kibarkan Merah Putih di Puncak Gunung Teletabis, Serukan Indonesia Berdaulat dan Makmur

admin — Mon, 17 Aug 2026 22:24:00 +0700+0700

PADANGSIDIMPUAN – Semangat memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia ditunjukkan sejumlah ibu-ibu yang menamakan diri "Emak-Emak Gaul" dengan menggelar aksi simpatik di Puncak Gunung Teletabis, Kecamatan Batunadua, Kota Padangsidimpuan, Senin (17/8/2026) pagi.

Empat perempuan, yakni Bunda Nita, Bunda Abel, Bunda Igus, dan Lena Parkar, membentangkan sekaligus mengibarkan bendera Merah Putih di puncak gunung. Kegiatan tersebut mengusung tema "Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur."

Aksi itu dilakukan sebagai bentuk rasa syukur atas kemerdekaan sekaligus penghormatan kepada para pahlawan yang telah berjuang dan gugur demi kemerdekaan Indonesia.

"Pembentangan dan pengibaran bendera hari ini adalah sebagai bentuk ungkapan rasa syukur, sekaligus mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur mendahului kita," ujar Lena kepada awak media di lokasi kegiatan, didampingi tiga rekannya.

Tidak hanya mengibarkan bendera, keempatnya juga menyanyikan sejumlah lagu nasional di tengah suasana alam terbuka dari ketinggian Puncak Gunung Teletabis.

Menurut Lena, momentum kemerdekaan juga harus menjadi pengingat bagi seluruh elemen masyarakat untuk memberikan dukungan kepada generasi muda yang akan meneruskan estafet kepemimpinan bangsa menuju Indonesia Emas 2045.

"Juga untuk memberi dukungan kepada generasi muda yang masih berjuang melanjutkan kemajuan Indonesia ke depannya," tuturnya.

Ia berharap masyarakat tidak melupakan sejarah dan perjuangan panjang para pendahulu dalam merebut kemerdekaan.

"Tanpa kemerdekaan kita tidak bisa apa-apa. Tanpa jasa para pahlawan kita juga tidak bisa apa-apa. Mudah-mudahan kita semua masih ingat jasa mereka," harap Lena.

Sebagai bagian dari masyarakat, kelompok "Emak-Emak Gaul" menilai perjuangan mengisi kemerdekaan tidak selalu harus dilakukan dengan mengangkat senjata. Di era globalisasi, perjuangan dapat diwujudkan melalui kontribusi positif, ilmu pengetahuan, serta niat yang baik.

"Kita berjuang tidak harus memegang senjata. Kita berjuang di era global ini dengan niat yang baik, kekuatan, dan ilmu yang cukup," pungkas Lena.

Merdeka! (***)

Wali Kota Binjai Lantik Pengurus Solidaritas Pasar Hongkong Periode 2026–2031

admin — Mon, 17 Aug 2026 21:41:00 +0700+0700

BINJAI — Wali Kota Binjai Drs. H. Amir Hamzah, MAP melantik pengurus Solidaritas Pasar Hongkong Kota Binjai periode 2026–2031. Pelantikan berlangsung di Jalan Kapten P. Tandean, Kelurahan Pekan Binjai, Kecamatan Binjai Kota, Senin (17/8/2026).

Pengurus yang dilantik yakni AKBP (Purn) Daniel Jefri Naibaho, SH sebagai Ketua, Aprianus Bate'e sebagai Sekretaris, Ince sebagai Bendahara, serta Polmen Sihotang, SH sebagai Penasehat.

Dalam sambutannya, Wali Kota Binjai Amir Hamzah mengucapkan selamat kepada seluruh pengurus yang baru dilantik. Ia berharap kepengurusan baru tersebut mampu menjaga kekompakan dan kebersamaan di lingkungan Pasar Hongkong.

Wali Kota Binjai dua periode itu juga mengajak Solidaritas Pasar Hongkong untuk terus membangun koordinasi dan kolaborasi dengan Pemerintah Kota Binjai.

"Marilah bersama kita menjaga kebersihan dan keamanan serta kerukunan umat di Kota Binjai," ujar Amir Hamzah.

Sementara itu, Ketua panitia sekaligus Ketua Solidaritas Pasar Hongkong terpilih, AKBP (Purn) Daniel Jefri Naibaho, menyampaikan terima kasih kepada pengurus sebelumnya yang telah menjalankan tugas dan menjaga keberadaan organisasi.

Ia menegaskan, kepengurusan baru akan terus mendukung kebijakan dan program Pemerintah Kota Binjai.

Dalam kesempatan tersebut, Jefri juga menyampaikan harapan kepada Wali Kota Binjai agar ke depan dapat dibangun gapura sebagai identitas kawasan Pasar Hongkong.

"Kami juga memohon kepada Wali Kota Binjai agar nantinya dapat dibangunkan gapura di Pasar Hongkong ini," cetusnya.

Jefri menambahkan, Solidaritas Pasar Hongkong siap menjadi mitra kritis sekaligus konstruktif bagi Pemko Binjai. Menurutnya, dukungan terhadap pemerintah tidak berarti menghilangkan fungsi kontrol dari masyarakat.

"Manakala dianggap ada yang kurang, maka kami akan memberikan kritikan dan saran terbaik kepada Pemko Binjai," ungkap Jefri.

Ia menjelaskan, Solidaritas Pasar Hongkong telah terbentuk sejak 2017 dan menjadi wadah masyarakat yang terdiri dari berbagai suku, agama, etnis dan profesi. Di dalamnya terdapat pengacara, notaris, wartawan, pedagang serta berbagai profesi lainnya.

"Keberagaman ini menjadi kekuatan bagi Solidaritas Pasar Hongkong untuk terus menjaga persatuan, kerukunan dan kebersamaan di Kota Binjai," katanya.

Acara pelantikan tersebut turut dihadiri Kalaksa BPBD Binjai Rudi Iskandar Baros, ST, Staf Ahli Gloria Sinulingga, M.Pd, Kasatpol PP Arif Sitohang, Plt. Camat Binjai Kota Juanda, serta ratusan pedagang Pasar Binjai.

Bakopam Sumut Gelar Perayaan HUT Kemerdekaan RI ke-81 di Dua Lokasi

admin — Mon, 17 Aug 2026 21:31:00 +0700+0700

MEDAN — Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, Badan Koordinasi Pemuda Muslim (Bakopam) Sumatera Utara menggelar rangkaian kegiatan kemerdekaan di dua lokasi, yakni Mariendal, Kecamatan Medan Amplas, dan kawasan Amaliun, Kecamatan Medan Area.

Kegiatan tersebut menjadi momentum bagi jajaran Bakopam Sumut untuk memperkuat semangat persatuan, kebersamaan, serta kepedulian pemuda terhadap bangsa dan negara.

Ketua Bakopam Sumut, Ibnu Hajar, SE, mengatakan peringatan HUT Kemrdekaan RI tidak hanya dimaknai sebagai kegiatan seremonial, tetapi juga sebagai momentum untuk menumbuhkan kembali semangat nasionalisme dan mempererat silaturahmi antarpemuda.

Menurutnya, pemuda Muslim memiliki tanggung jawab moral untuk ikut menjaga persatuan dan mengisi kemerdekaan dengan kegiatan-kegiatan positif yang bermanfaat bagi masyarakat.

"Semangat kemerdekaan harus terus kita hidupkan. Pemuda jangan hanya menjadi penonton, tetapi harus ikut mengambil peran dalam membangun bangsa, menjaga persatuan dan memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat," ujar Ibnu Hajar.

Ia menambahkan, kegiatan yang dilaksanakan di dua lokasi tersebut juga menjadi sarana mempererat hubungan antara pengurus, anggota dan masyarakat.

Bakopam Sumut, lanjutnya, akan terus mendorong berbagai kegiatan kepemudaan yang mengedepankan nilai persaudaraan, kebangsaan dan kepedulian sosial.

"Semoga momentum HUT RI ke-81 ini semakin memperkuat semangat kita untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemerdekaan harus diisi dengan kerja nyata, persatuan dan pengabdian kepada masyarakat," pungkasnya.rel

Semangat Kemerdekaan,BRI BO Sibuhuan Gelar Upacara HUT ke-81 RI

admin — Mon, 17 Aug 2026 21:13:00 +0700+0700

PALAS - Bank Rakyat Indonesia Branch Office(BO) Sibuhuan menggelar upacara bendera memperingati HUT ke 81 Kemerdekaan Republik Indonesia,Senin(17/8/2026), dihalaman kantor cabang BRI setempat.

Upacara yang berlangsung khidmat dan penuh semangat kebangsaan tersebut diikuti seluruh Insan BRILiaN BRI BO Sibuhuan sebagai bentuk penghormatan terhadap jasa para pahlawan sekaligus momentum memperkuat semangat pengabdian kepada bangsa dan negara.

Pimpinan BRI BO Sibuhuan,Dedi Harpian,As, bertindak sebagai pembina upacara,dengan peserta upacara seluruh Insan BRILian dan Security Pengaman BRI.

Dalam amanatnya, Dedi Harpian,As mengatakan kemerdekaan merupakan amanah yang harus diisi dengan upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

"Delapan puluh satu tahun lalu, Proklamasi menitipkan amanah untuk mengisi kemerdekaan dengan kesejahteraan," katanya.

Lanjut Dedi Harpian, hari ini, tugas kita adalah bekerja dengan integritas dan memastikan BRI menghadirkan manfaat yang semakin luas bagi masyarakat.

"Selama masih ada yang belum memiliki kesempatan untuk tumbuh, pekerjaan kita belum selesai," ujarnya.

Ia juga mengajak, seluruh Insan BRILiaN untuk terus berkarya dan memberikan kontribusi terbaik sebagai wujud bakti kepada negeri.

"Saya mengajak seluruh Insan BRILian untuk terus berkarya bagi BRI. Jadikan setiap langkah dan kontribusi kita sebagai bagian dari perjuangan mengisi kemerdekaan," katanya.

Menurut Dedi Harpian, semangat tersebut perlu diwujudkan melalui penguatan peran BRI dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan.

"Bersama, kita perkuat BRI sebagai Satu Bank untuk Semua, melayani dari desa hingga kota, menggerakkan ekonomi rakyat menuju Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur," tegasnya.

Ia juga mengajak, seluruh pekerja BRI menjadikan momentum peringatan kemerdekaan sebagai penyemangat untuk meningkatkan kinerja, integritas, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Di akhir amanatnya, ia menyampaikan ucapan selamat HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia kepada seluruh Insan BRILiaN.

"Semoga semangat kemerdekaan terus menginspirasi kita untuk berkarya, mengabdi, dan memberikan yang terbaik bagi Indonesia,"tutupnya.

Semarak HUT RI ke-81, Guru dan Jajaran TPI Medan Gelar Makan Bersama dan Lomba Kemerdekaan di Pantai Sri Mersing

admin — Mon, 17 Aug 2026 21:05:00 +0700+0700

SERDANG BEDAGAI — Suasana penuh keakraban mewarnai peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang digelar keluarga besar Taman Pendidikan Islam (TPI) Medan di Pantai Sri Mersing, Kabupaten Serdang Bedagai, Senin (17/8/2026).

Kegiatan tersebut diikuti para guru bersama jajaran TPI Medan melalui rangkaian Silaturahmi Kemerdekaan Guru-Guru Taman Pendidikan Islam (TPI). Selain menjadi ajang mempererat silaturahmi, kegiatan diisi dengan makan bersama dan berbagai perlombaan khas peringatan 17 Agustus.

Kegiatan mengangkat tema "Kita Rajut dan Tingkatkan Kebersamaan Sesama Kita", dengan semangat "Sekolah/Madrasah Entrepreneur Berbasis Religius."

Berbagai lomba digelar untuk menambah semarak suasana kemerdekaan. Di antaranya tarik sarung dapat bola, makan kerupuk berpasangan, tangkap ekor, serta karaoke.

Meski berlangsung dalam suasana santai dan penuh canda, perlombaan tersebut sarat dengan nilai kebersamaan, kekompakan dan sportivitas. Para guru dan jajaran TPI Medan tampak antusias mengikuti maupun memberikan dukungan kepada peserta lomba.

Momentum tersebut sekaligus menjadi ruang bagi keluarga besar TPI untuk sejenak keluar dari rutinitas kegiatan pendidikan dan membangun kedekatan antarsesama guru serta jajaran organisasi.

Ketua I dan II TPI Medan, H. Ikrom Helmi Nasution, SH, menilai kegiatan silaturahmi seperti ini penting untuk menjaga kekompakan keluarga besar TPI.

Menurutnya, semangat kemerdekaan harus diwujudkan melalui kebersamaan dan kerja nyata, termasuk dalam membangun dunia pendidikan.

"Melalui kegiatan seperti ini, kita ingin terus merajut dan meningkatkan kebersamaan sesama keluarga besar TPI. Kebersamaan merupakan kekuatan kita dalam menjalankan amanah pendidikan," ujar Ikrom.

Ia juga berharap semangat kebersamaan yang terbangun tidak berhenti pada kegiatan peringatan HUT RI, tetapi terus terbawa dalam aktivitas pendidikan sehari-hari.

Sementara itu, konsep Sekolah/Madrasah Entrepreneur Berbasis Religius yang diusung TPI menjadi bagian dari komitmen untuk mendorong pendidikan yang tidak hanya membangun kecerdasan akademik, tetapi juga karakter, kemandirian dan jiwa kewirausahaan peserta didik dengan tetap berlandaskan nilai-nilai religius.

Peringatan HUT RI ke-81 di Pantai Sri Mersing akhirnya menjadi momentum kebersamaan yang sederhana namun bermakna bagi guru dan jajaran TPI Medan.

Dengan semangat "Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur", keluarga besar TPI berkomitmen terus menjaga persatuan, meningkatkan kualitas pendidikan dan berkontribusi dalam mempersiapkan generasi bangsa yang berilmu, berakhlak dan mandiri.rel

Upacara HUT ke-81 RI di PTPN I Regional 1 Berlangsung Khidmat dan Semaraknya

admin — Mon, 17 Aug 2026 20:46:00 +0700+0700

TANJUNG MORAWA — Halomedan.com
PT Perkebunan Nusantara I (Persero) Regional 1 menggelar upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Senin (17/8/2026), di halaman Kantor Regional 1. Peringatan tahun ini mengusung tema "Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur".

Tema tersebut menjadi semangat dalam memperingati momentum kemerdekaan sekaligus mengajak seluruh insan perusahaan untuk terus memperkuat kebersamaan, profesionalisme, dan kontribusi dalam mendukung kemajuan bangsa.

Region Head PTPN I (Persero) Regional 1, Wispramono Budiman, bertindak sebagai Inspektur Upacara, sedangkan Serda Muhammad Riski Ananda dipercaya sebagai Komandan Upacara.

Upacara dihadiri Operation Head Regional 1 Ganda Wiatmaja, seluruh Kepala Bagian, pengurus Serikat Pekerja, Pengurus P3RI Cabang Regional 1, Pengurus IKBI, Direktur PT Nusa Dua Bekala, serta jajaran karyawan Regional 1.

Selain jajaran manajemen dan karyawan PTPN I Regional 1, kegiatan tersebut turut diikuti Chief Region Officer Sumut–Aceh beserta pimpinan dan karyawan PT Agrinas Palma Nusantara (Persero). Kehadiran bersama tersebut menjadi bagian dari semangat memperingati kemerdekaan sekaligus memperkuat kebersamaan dan sinergi.

*Penghargaan Masa Dinas*
Usai pelaksanaan upacara, kegiatan dilanjutkan dengan pemberian penghargaan masa dinas kepada karyawan PTPN I Regional 1 sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi, loyalitas, dan pengabdian selama menjalankan tugas di perusahaan.
Penghargaan diberikan kepada karyawan yang telah mencapai masa dinas 20 tahun, 25 tahun, 30 tahun, dan 35 tahun.

Pemberian penghargaan tersebut menjadi bentuk penghormatan perusahaan terhadap karyawan yang telah mendedikasikan waktu, tenaga, dan pemikirannya selama puluhan tahun. Pengabdian tersebut diharapkan menjadi inspirasi bagi seluruh insan perusahaan untuk terus bekerja dengan penuh integritas dan memberikan kontribusi terbaik.

*Semarak HUT ke-81 RI*
Rangkaian peringatan HUT ke-81 RI di lingkungan PTPN I Regional 1 tidak berhenti pada pelaksanaan upacara. Dalam rangka memeriahkan momentum kemerdekaan, jajaran manajemen Regional 1 juga melaksanakan berbagai perlombaan yang melibatkan karyawan Regional 1, IKBI, serta pelaku UMKM Regional 1.

Berbagai kegiatan tersebut menjadi sarana untuk mempererat tali silaturahmi, membangun kekompakan, serta meningkatkan semangat kebersamaan di lingkungan perusahaan.

Melalui peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI dengan tema "Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur", PTPN I Regional 1 berkomitmen untuk terus menumbuhkan semangat kebangsaan, memperkuat kolaborasi, serta mendorong seluruh insan perusahaan agar memberikan kontribusi positif bagi perusahaan, masyarakat, dan bangsa Indonesia.rel.

KETUM PNPI SYAMSUL RIZAL : HUT PROKLAMASI DAN SPIRIT NILAI PERJUANGAN PRESIDEN PRABOWO DALAM MENGEMBALIKAN KEDAULATAN BANGSA DAN NEGARA DI SEMUA BIDAN

admin — Mon, 17 Aug 2026 19:21:00 +0700+0700

Jakarta - Peringatan HUT Proklamasi Kemerdekaan menjadi momentum untuk menghidupkan kembali spirit of independence: berdaulat, mandiri dan mampu menentukan arah pembangunan sendiri. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, gagasan tersebut diterjemahkan melalui agenda ketahanan pangan, energi, ekonomi, pertahanan serta penguatan industri nasional. Arah kebijakan itu tercermin dalam RAPBN 2026 yang mengusung tema "Kedaulatan Pangan, Energi, dan Ekonomi" menuju Indonesia yang tangguh, mandiri dan sejahtera.

Di sektor pangan, kedaulatan diarahkan agar Indonesia tidak mudah terguncang oleh krisis global. Pemerintah menyatakan capaian swasembada pangan 2025 diraih lebih cepat dari target, sementara RAPBN 2026 mengalokasikan Rp164,4 triliun untuk ketahanan pangan. Anggaran tersebut diarahkan pada peningkatan produktivitas, stabilitas harga, penguatan cadangan pangan dan kesejahteraan petani serta nelayan. Ini adalah pendekatan food sovereignty yang menempatkan kemampuan memproduksi pangan sendiri sebagai fondasi kemerdekaan.

Kedaulatan juga harus hadir dalam energi dan industri. Pemerintah mendorong peningkatan produksi energi, percepatan transisi energi serta pengembangan biodiesel B50 sebagai bagian dari upaya mengurangi ketergantungan terhadap energi impor. Pada saat yang sama, hilirisasi diarahkan agar sumber daya alam tidak berhenti sebagai komoditas mentah, tetapi menghasilkan added value, industri dan lapangan kerja di dalam negeri.

Secara ekonomi, fondasinya cukup kuat. Badan Pusat Statistik mencatat ekonomi Indonesia tahun 2025 tumbuh 5,11 persen dengan PDB atas dasar harga berlaku Rp23.821,1 triliun dan PDB per kapita Rp83,7 juta. Angka ini menjadi modal untuk memperkuat economic resilience, tetapi pertumbuhan harus terus diterjemahkan menjadi produktivitas, pemerataan dan kesejahteraan yang dirasakan masyarakat. Kedaulatan ekonomi berarti Indonesia bukan sekadar memiliki pasar besar, melainkan mampu menguasai rantai produksi dan menciptakan nilai di dalam negeri.

Pada akhirnya, spirit Proklamasi bukan sekadar mengenang sejarah, tetapi memastikan kemerdekaan memiliki makna nyata dalam kehidupan rakyat. Kedaulatan pangan, energi, ekonomi, pertahanan dan industri harus berjalan beriringan dengan pendidikan, kesehatan, pemerataan pembangunan dan kepastian hukum. Dengan prinsip Indonesia first yang tetap terbuka dalam kerja sama global, perjuangan hari ini adalah membangun bangsa yang mampu berdiri tegak, melindungi kepentingan nasional dan memberikan kesejahteraan sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat Indonesia.

HUT ke-81 RI, SPS-Pikiran Rakyat Gelar UKW di Aceh

admin — Mon, 17 Aug 2026 19:18:00 +0700+0700

Banda Aceh – Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Serikat Perusahaan Pers (SPS) Aceh bersama Pikiran Rakyat akan menggelar Uji Kompetensi Wartawan (UKW) di Kota Banda Aceh, 27–29 Agustus 2026.

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari komitmen SPS Aceh dalam meningkatkan kompetensi dan profesionalisme wartawan, sekaligus mendorong peningkatan kualitas pemberitaan di tengah perkembangan industri media yang semakin dinamis.

Hal tersebut disampaikan Ketua SPS Aceh, Muktarrudin Usman, melalui Ketua Panitia UKW, Sudirman Mansyur, Senin (17/8/2026).

Sudirman mengatakan, UKW akan diikuti 30 peserta yang terbagi dalam tiga jenjang kompetensi, yakni utama, madya dan muda. Khusus jenjang muda, peserta terbagi dalam tiga kelas.

"Momentum HUT RI ke-81 kita isi dengan kegiatan yang memberikan manfaat nyata bagi insan pers, khususnya melalui peningkatan kompetensi dan profesionalisme wartawan," ujar Wartawan Utama ini.

Menurutnya, UKW penting untuk memastikan wartawan memiliki kemampuan jurnalistik sesuai standar, memahami kode etik, serta mampu menghasilkan karya jurnalistik yang akurat, berimbang dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ia menambahkan, tantangan pers semakin kompleks seiring pesatnya perkembangan teknologi digital dan arus informasi. Karena itu, wartawan dituntut terus meningkatkan kapasitas agar mampu menjalankan fungsi pers secara profesional.

Pelaksanaan UKW selama tiga hari tersebut diharapkan menjadi momentum bagi para peserta untuk mengukur sekaligus meningkatkan kompetensi sesuai standar yang berlaku.

SPS Aceh bersama Pikiran Rakyat berharap kegiatan ini turut memperkuat kualitas sumber daya manusia pers di Aceh serta mendorong lahirnya wartawan yang profesional, berintegritas dan bertanggung jawab.

"Pers yang kuat membutuhkan wartawan yang kompeten. Karena itu, peningkatan kualitas wartawan harus menjadi perhatian bersama," kata Sudirman.(*)

HUT RI di Gerindra Sumut, Sugiat Ingatkan Kader Siapkan Diri Raih Indonesia Emas

admin — Mon, 17 Aug 2026 17:07:00 +0700+0700

MEDAN — Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Sumatera Utara menggelar upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Upacara tersebut dipimpin oleh Sekretaris DPD Gerindra Sumut, Sugiat Santoso.
Dalam amanatnya, Sugiat mengajak seluruh kader Gerindra untuk menjadikan momentum HUT ke-81 RI sebagai pengingat bahwa kemerdekaan harus diisi dengan kerja dan aksi nyata untuk membawa Indonesia menuju cita-cita Indonesia Emas 2045.
Menurut Sugiat, pembangunan Indonesia menuju 2045 membutuhkan keterlibatan seluruh elemen bangsa, termasuk kader Partai Gerindra. Karena itu, kader diminta tidak hanya memperingati kemerdekaan secara seremonial, tetapi juga mengambil bagian dalam mendukung berbagai program pemerintah.
"Momentum HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia ini harus kita isi dengan aksi nyata. Kita harus mempersiapkan diri dan mengambil bagian dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045," ujar Sugiat dalam pidatonya, Senin (17/8/2026).
Sugiat mengatakan, sejumlah program pemerintah yang saat ini dijalankan, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, merupakan bagian dari upaya memperkuat fondasi pembangunan nasional. Dia pun meminta kader Gerindra di Sumatera Utara untuk ikut mendukung dan menyukseskan program-program tersebut di tengah masyarakat.
"Program-program pemerintah seperti makan bergizi gratis dan Koperasi Merah Putih harus kita dukung. Ini merupakan bagian dari upaya memperkuat fondasi negara dan menyiapkan generasi serta ekonomi masyarakat menuju Indonesia Emas 2045," katanya.
Lebih lanjut, Sugiat mengingatkan seluruh kader agar tidak melupakan jasa para pahlawan yang telah memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia.
Menurutnya, perjuangan para pahlawan tidak hanya tercatat dalam sejarah, tetapi juga menjadi fondasi bagi generasi saat ini untuk melanjutkan pembangunan bangsa.
"Kita jangan pernah melupakan jasa para pahlawan kemerdekaan. Mereka yang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan maupun para pahlawan yang gugur dan berjuang di berbagai daerah, semuanya telah memberikan pengorbanan bagi bangsa ini," ujar Sugiat.
Dia menegaskan, penghormatan terbaik kepada para pahlawan bukan hanya dengan upacara dan ziarah, tetapi juga dengan melanjutkan cita-cita perjuangan mereka melalui kerja nyata untuk bangsa dan negara.
"Kalau para pahlawan dahulu berjuang merebut dan mempertahankan kemerdekaan, maka tugas kita hari ini adalah mengisi kemerdekaan dengan pembangunan, menjaga persatuan, dan memastikan Indonesia menjadi negara yang maju, kuat, dan sejahtera," pungkasnya.
Selain upacara bendera, peringatan HUT ke-81 RI di Partai Gerindra Sumut juga dimeriahkan sejumlah agenda mulai dari lomba hingga donor darah.(...)

Kemerdekaan yang Harus Dirasakan, Kemerdekaan yang Belum Selesai

admin — Mon, 17 Aug 2026 13:32:00 +0700+0700

Oleh Abdullah Rasyid
Staf Khusus Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan RI dan Kandidat Doktor Ilmu Pemerintahan IPDN

Sehabis mengikuti upacara bendera pagi di Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan, Tangerang, kami turut menyaksikan Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana melalui layar televisi. Seperti setiap 17 Agustus, ada rasa haru ketika Merah Putih perlahan naik diiringi Indonesia Raya.

Namun, pada usia republik yang sudah 81 tahun, kemerdekaan semestinya membawa kita melampaui rasa haru. Ada pertanyaan yang perlu dijawab lebih jujur: seberapa jauh kemerdekaan itu telah dirasakan rakyat dalam kehidupan sehari-hari?

Satu kalimat Presiden Prabowo Subianto dalam Pidato Kenegaraan 14 Agustus 2026 relevan untuk direnungkan: kemerdekaan bukan hanya apa yang kita proklamasikan, tetapi apa yang dirasakan rakyat.

Kalimat itu sederhana, tetapi ukurannya berat. Sebab rakyat tidak hidup di dalam teks pidato, grafik pertumbuhan ekonomi, ataupun laporan tahunan kementerian. Mereka merasakan negara dari harga kebutuhan pokok, kesempatan mendapatkan pekerjaan, sekolah anak-anaknya, pelayanan rumah sakit, kepastian hukum, keamanan, dan kemudahan berurusan dengan birokrasi.

Karena itu, setelah delapan dasawarsa lebih merdeka, persoalan kita bukan lagi apakah Indonesia berdaulat. Itu sudah dijawab pada 17 Agustus 1945. Pertanyaannya sekarang: bagaimana kedaulatan itu digunakan dan siapa yang paling merasakan manfaatnya?

Apa arti kemerdekaan jika rakyat masih sulit memperoleh keadilan? Apa maknanya apabila kekayaan negeri menumpuk pada sedikit orang, sementara sebagian lainnya bekerja dari pagi sampai malam sekadar untuk bertahan hidup? Dan apa gunanya kekuasaan yang bersumber dari rakyat apabila setelah diberikan justru menjauh dari rakyat?

Para pendiri bangsa tidak mempertaruhkan hidup hanya untuk mengganti penguasa asing dengan penguasa yang lahir dari tanah yang sama. Mereka membangun republik yang harus melindungi segenap bangsa, mencerdaskan kehidupan rakyat, menghadirkan keadilan sosial, dan menggunakan kekayaan negeri bagi kemakmuran bersama.

Angka Harus Sampai ke Rumah Rakyat

Pemerintahan Presiden Prabowo membawa agenda besar untuk memperkuat kemandirian bangsa. Dalam 21 bulan pemerintahan, Presiden menyebut telah ditempuh 121 kebijakan transformatif dengan empat pegangan: menjalankan UUD 1945, melindungi kepentingan nasional yang vital, mengatasi kesulitan rakyat, serta menjaga kepentingan generasi mendatang.

Ada satu penegasan yang seharusnya menjadi ukuran bagi seluruh penyelenggara negara: kekuasaan tidak diberikan untuk menjelaskan mengapa sebuah masalah tidak dapat diselesaikan. Kekuasaan diberikan untuk menyelesaikannya.

Berbagai indikator memang memberi alasan untuk optimistis. Pertumbuhan ekonomi tetap berada di atas lima persen. Investasi mencapai sekitar Rp1.010 triliun dan diklaim menyerap lebih dari 1,4 juta tenaga kerja. Pemerintah menyebut delapan komoditas pangan telah mencapai swasembada.

Penerapan B50 sejak 1 Juli 2026 diproyeksikan menghemat devisa sekitar Rp170 triliun per tahun. Revitalisasi sekolah berlangsung dalam skala besar. Cek Kesehatan Gratis telah menjangkau puluhan juta warga, sementara negara menanggung iuran Jaminan Kesehatan Nasional bagi 96,8 juta masyarakat tidak mampu.

Itu semua penting. Tetapi statistik bukan tempat kebijakan berakhir.

Investasi harus terlihat pada pekerjaan yang lebih baik dan nilai tambah yang tinggal di Indonesia. Swasembada pangan baru menemukan maknanya jika petani ikut sejahtera. Sekolah yang diperbaiki harus bertemu dengan guru berkualitas dan kesempatan belajar yang setara.

Angka harus menemukan jalannya sampai ke rumah rakyat.

Kemerdekaan di Pintu Masuk Negara

Bagi kami yang bekerja di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, makna kemerdekaan mempunyai dimensi yang sangat konkret.

Imigrasi berada di pintu depan republik. Di bandara, pelabuhan, dan perlintasan batas, negara menentukan siapa yang boleh masuk, siapa yang harus diawasi, siapa yang tidak boleh diberi ruang karena mengancam keamanan atau ketertiban, sekaligus bagaimana warga negara Indonesia memperoleh pelayanan ketika hendak melintasi dunia.

Di sanalah kedaulatan tidak boleh berhenti sebagai konsep.

Paspor yang mudah diperoleh melalui pelayanan yang bersih adalah bentuk kemerdekaan. Perlindungan warga agar tidak menjadi korban perdagangan orang adalah bagian dari kemerdekaan. Pengawasan terhadap orang asing yang menyalahgunakan izin tinggal, melakukan kejahatan, atau meremehkan hukum Indonesia adalah cara negara menjaga martabat kemerdekaannya.

Negara yang merdeka tentu terbuka terhadap dunia. Kita membutuhkan wisatawan, investor, ilmuwan, pekerja profesional, dan talenta global. Tetapi keterbukaan tidak berarti kehilangan kendali. Keramahan tidak sama dengan membiarkan kedaulatan dinegosiasikan.

Imigrasi karena itu bukan sekadar urusan stempel, visa, dan paspor. Ia adalah salah satu instrumen negara untuk menentukan bagaimana Indonesia berhubungan dengan dunia tanpa kehilangan kepentingan nasionalnya.

Namun wajah negara tidak hanya terlihat pada bagaimana kita memperlakukan orang yang datang dari luar. Ia juga terlihat pada bagaimana kita memperlakukan mereka yang sedang kehilangan kebebasannya.

Di sinilah pemasyarakatan memperoleh makna yang sama pentingnya.

Merdeka Tidak Berarti Kehilangan Kemanusiaan

Seseorang yang menjalani pidana memang kehilangan sebagian kebebasannya berdasarkan putusan hukum. Tetapi ia tidak kehilangan martabatnya sebagai manusia.

Negara hukum diuji justru ketika berhadapan dengan mereka yang berada dalam posisi paling lemah.

Lembaga pemasyarakatan tidak boleh hanya menjadi tempat seseorang menjalani waktu sampai masa pidananya selesai. Pemasyarakatan harus mengembalikan manusia kepada masyarakat dalam keadaan lebih siap menjalani kehidupan yang benar.

Pendidikan, keterampilan kerja, kesehatan, pembinaan mental, dan kesempatan memperbaiki diri bukan hadiah kepada warga binaan. Semua itu bagian dari tugas negara untuk memastikan hukuman tidak berubah menjadi penghancuran masa depan.

Apa artinya seseorang bebas dari penjara jika tidak memiliki keterampilan, tidak diterima masyarakat, dan akhirnya kembali kepada kejahatan karena tidak mempunyai jalan lain?

Kemerdekaan bagi mereka justru dimulai ketika pintu penjara terbuka.

Karena itu ukuran keberhasilan pemasyarakatan tidak cukup dihitung dari berapa orang yang selesai menjalani pidana. Pertanyaan yang lebih penting adalah berapa banyak yang mampu kembali kepada keluarga, bekerja, hidup mandiri, dan tidak mengulangi kejahatan.

Masyarakat yang aman bukan hanya masyarakat yang mampu memenjarakan pelaku kejahatan. Masyarakat yang lebih aman adalah masyarakat yang mampu mencegah seseorang kembali melakukan kejahatan.

Kekuasaan adalah Utang

Kemerdekaan juga mempunyai musuh dari dalam.

Ketika hukum berani terhadap rakyat kecil tetapi ragu di hadapan mereka yang kuat, cita-cita kemerdekaan terluka. Ketika kekayaan alam hanya menghasilkan kemewahan bagi segelintir orang sementara masyarakat di sekitarnya tetap miskin, mandat konstitusi belum selesai dilaksanakan.

Pengkhianatan terhadap kemerdekaan bahkan dapat datang dari orang yang lahir dan dibesarkan oleh republik ini sendiri: ketika kepercayaan rakyat digunakan untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau pemilik modal.

Kekuasaan bukan hadiah. Kekuasaan adalah utang kepada rakyat.

Satu tanda tangan pejabat dapat mengubah hidup seseorang. Sebuah keputusan dapat menentukan apakah warga memperoleh pelayanan atau dipingpong oleh birokrasi. Karena itulah jabatan publik selalu membawa konsekuensi moral.

Delapan puluh satu tahun Indonesia merdeka seharusnya menjadi kesempatan untuk bangga tanpa kehilangan kemampuan mengoreksi diri.

Tugas generasi 1945 adalah merebut kemerdekaan dari penjajahan.

Tugas generasi hari ini jauh berbeda: membuat orang Indonesia tidak merasa asing di negerinya sendiri; menjaga pintu negara tanpa kehilangan keterbukaan; melindungi warga tanpa memandang status sosial; menegakkan hukum tanpa kehilangan kemanusiaan; dan memastikan mereka yang pernah tersesat tetap mempunyai jalan pulang.

Jika itu dapat dilakukan, kemerdekaan tidak hanya berkibar di tiang bendera.

Ia hadir di perbatasan. Di kantor imigrasi. Di ruang pelayanan publik. Di lembaga pemasyarakatan. Di rumah petani, nelayan, buruh, pedagang kecil, dan keluarga-keluarga Indonesia.

Karena kemerdekaan yang paling bermakna bukan hanya kemerdekaan yang kita peringati setiap 17 Agustus.

Kemerdekaan adalah ketika rakyat benar-benar merasakannya.

Dirgahayu Republik Indonesia ke-81.

Merdeka!