https://www.halomedan.com/ Halo Medan | Berani Tampil Beda Sat, 23 May 2026 04:43:36 +0700+0700 id-ID BLACKOUT MASSAL! Sistem Listrik Sumbagut Lumpuh, Aceh hingga Sumut Gelap Gulita Fri, 22 May 2026 20:31:00 +0700+0700
Manager Komunikasi PLN UID Sumatera Utara, Darma Saputra, mengatakan pihaknya telah menerjunkan tim teknis ke lapangan guna melakukan pengecekan jaringan dan sistem kelistrikan untuk mengetahui penyebab gangguan tersebut.
"Saat ini tim teknis PLN telah diterjunkan ke lapangan untuk melakukan pengecekan menyeluruh pada sistem dan jaringan kelistrikan, sekaligus menelusuri penyebab gangguan yang terjadi," ujarnya.

PLN juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas ketidaknyamanan yang terjadi akibat gangguan tersebut.

Berdasarkan informasi sementara yang dihimpun, pada pukul 18.44 WIB sistem kelistrikan Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) dan Sumatera Bagian Tengah dilaporkan terpisah, sehingga menyebabkan sistem Sumatera Bagian Utara mengalami padam total atau blackout.

Gangguan disebut terjadi pada jaringan transmisi 275 kV di jalur Rumai–Muaro Bungo. Akibat gangguan tersebut, sejumlah wilayah terdampak pemadaman meliputi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Riau.

Gangguan yang terjadi diduga merupakan blackout sistem listrik, yakni kondisi padam listrik total yang terjadi secara luas dalam satu sistem jaringan, bukan sekadar pemadaman lokal di beberapa rumah atau lingkungan tertentu.

Berbeda dengan pemadaman biasa yang umumnya disebabkan kerusakan trafo atau kabel distribusi lokal, blackout terjadi akibat gangguan besar pada sistem utama kelistrikan. Kondisi tersebut bisa dipicu oleh pembangkit listrik yang mendadak berhenti beroperasi, gangguan pada jaringan transmisi tegangan tinggi, hingga penurunan frekuensi listrik akibat beban sistem yang terlalu berat.

Karena jaringan kelistrikan saling terhubung, gangguan pada satu titik dapat memicu sistem proteksi bekerja otomatis untuk mencegah kerusakan lebih luas. Dampaknya, pemadaman terjadi secara serentak di area yang luas.
Ciri utama blackout ialah padam listrik massal yang membutuhkan waktu pemulihan lebih lama dibanding pemadaman biasa. Dalam proses pemulihan, PLN biasanya melakukan tahapan "black start", yakni menghidupkan pembangkit kecil terlebih dahulu sebelum sistem utama dinyalakan secara bertahap.

Indonesia sendiri pernah mengalami kejadian serupa pada Blackout Jawa-Bali 2019 yang menyebabkan sebagian besar wilayah Pulau Jawa mengalami pemadaman selama beberapa jam akibat gangguan pada jaringan transmisi SUTET.

]]> https://www.halomedan.com/news/65779/blackout-massal-sistem-listrik-sumbagut-lumpuh-aceh-hingga-sumut-gelap-gulita/ ASREN NASUTION: Kehadiran Qari Nasional dan Internasional Jadi Berkah bagi USU dan UINSU Fri, 22 May 2026 17:39:00 +0700+0700
Medan — Ketua PW Ikatan Persaudaraan Qari-Qariah dan Hafizh-Hafizah (IPQAH) Sumatera Utara, Dr H Asren Nasution MA, menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas keberhasilan tiga qariah terbaik Sumut yang diterima di perguruan tinggi negeri bergengsi melalui jalur prestasi.
Menurut Asren, capaian tersebut menjadi bukti nyata bahwa qari, qariah, hafizh dan hafizhah bukan hanya unggul di bidang Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ), tetapi juga memiliki kapasitas intelektual yang mampu bersaing di dunia akademik.
"Kehadiran qari nasional dan internasional merupakan berkah bagi kampus seperti USU dan UINSU. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada berbagai pihak atas keberhasilan tiga qariah belia terbaik Sumut yang berhasil masuk kampus bergengsi melalui jalur prestasi," ujar Asren Nasution, Kamis (22/5).
Ia mengapresiasi keberhasilan para qariah yang mampu meraih prestasi ganda, yakni sukses di ajang MTQ nasional maupun internasional sekaligus berjaya di dunia pendidikan. Ketiga qariah berprestasi tersebut yakni: Hikmatul Fadhilah Hasibuan, diterima di Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara (USU), Erin Zelia Nawawi, diterima di Fakultas Psikologi Universitas Sumatera Utara (USU) dan Zahrah Syafira, diterima di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU).

"Ini membuktikan bahwa qari, qariah, hafizh dan hafizhah adalah generasi emas potensial yang memiliki SDM intelektual di atas rata-rata. Ada yang menjadi calon dokter, calon psikolog hingga calon ahli hukum," katanya.
Asren meyakini masih banyak qari dan qariah di berbagai daerah yang memiliki potensi besar namun membutuhkan pendampingan dan perhatian serius agar mampu berkembang tidak hanya di bidang Al-Qur'an, tetapi juga dalam dunia pendidikan dan karier profesional.
"Ke depan kita akan terus memonitor perkembangan bakat dan minat mereka di luar kemampuan bidang Al-Qur'an. Kita siap melakukan pendampingan dan konsultasi di luar arena permusabaqahan. Masa depan qari qariah hafizh hafizhah bisa diraih melalui berbagai jalan dan peluang yang ada harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan mereka," tegasnya.
Lebih lanjut, Asren juga mendorong agar para qari dan hafizh berprestasi tingkat nasional maupun internasional mulai mencoba peluang seleksi di berbagai instansi kementerian hingga lembaga negara seperti TNI dan Polri.
"Tidak tertutup kemungkinan kita membuka peluang agar mereka masuk ke institusi TNI dan Polri. Dua lembaga negara tersebut sejak lama telah merekrut qari, hafizh dan muballigh," jelasnya.
Selain kompetensi dan prestasi, Asren juga menekankan pentingnya menjaga adab dan etika dalam kehidupan para penggiat Al-Qur'an.
"Yang paling mendasar adalah adab dan etika kepada guru, senior dan sesama profesi qari qariah hafizh hafizhah. Selain memiliki kemampuan khusus yang tidak dimiliki semua orang, maka adab harus terus dihidupkan sepanjang zaman," pesannya.
Dalam kesempatan itu, Asren Nasution juga menghimbau para qari, qariah, hafizh dan hafizhah lainnya agar terus melanjutkan pendidikan hingga jenjang S1 dan S2, baik di perguruan tinggi negeri maupun swasta.
Ia berharap kampus-kampus swasta juga ikut memberikan ruang dan fasilitas bagi para ahli Al-Qur'an untuk berkembang sebagai mahasiswa berprestasi.
"IPQAH tetap mendorong agar perguruan tinggi swasta dapat memfasilitasi qari qariah hafizh hafizhah menjadi mahasiswa di kampus masing-masing. Selain membantu para ahli Al-Qur'an, hal itu juga akan membesarkan nama almamater di tingkat nasional bahkan dunia. Kita bangun semangat saling membesarkan," pungkasnya.rel]]> https://www.halomedan.com/news/65778/asren-nasution-kehadiran-qari-nasional-dan-internasional-jadi-berkah-bagi-usu-dan-uinsu/ Prof. Yuspar: PK Kasus APD COVID-19 Sumut Ditangani Langsung Pimpinan Mahkamah Agung Fri, 22 May 2026 14:32:00 +0700+0700
MEDAN — Peninjauan Kembali (PK) perkara pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) COVID-19 Sumatera Utara yang diajukan dr. Aris Yudhariansyah kini memasuki fase krusial di Mahkamah Agung Republik Indonesia. Berdasarkan laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Mahkamah Agung, perkara tersebut diperiksa langsung oleh majelis hakim agung yang dipimpin Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non-Yudisial, Dwiarso Budi Santiarto, sebagai Ketua Majelis, dengan Ansori, S.H., M.H. dan Dr. Ahmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum. sebagai anggota majelis.
Masuknya perkara ini ke meja pimpinan Mahkamah Agung langsung memantik perhatian publik dan kalangan hukum nasional. Perkara APD COVID-19 Sumut dinilai bukan lagi sekadar perkara pidana biasa, melainkan telah berkembang menjadi simbol besar tentang bagaimana negara membaca kebijakan dan tindakan pejabat publik di masa kedaruratan pandemi.
Penasihat hukum dr. Aris, Prof. Dr. Yuspar, S.H., M.Hum., menilai proses PK ini menjadi momentum penting bagi Mahkamah Agung untuk menghadirkan perspektif hukum yang lebih adil dan substantif terhadap kebijakan negara saat pandemi COVID-19.
"Pandemi adalah keadaan luar biasa. Saat itu negara memerintahkan seluruh jajaran kesehatan bergerak cepat menyelamatkan masyarakat. Jangan sampai setelah keadaan berlalu, keputusan-keputusan darurat justru dinilai dengan ukuran normal tanpa mempertimbangkan konteks krisis saat itu," tegas Prof. Yuspar.
Menurutnya, perkara pengadaan APD COVID-19 tidak dapat dilepaskan dari situasi kepanikan nasional ketika rumah sakit penuh, tenaga kesehatan berguguran, APD langka, dan pemerintah daerah berada dalam tekanan besar untuk mengambil langkah cepat demi keselamatan masyarakat.
"Hukum harus mampu membedakan mana niat jahat koruptif dan mana tindakan administratif yang lahir dalam situasi darurat negara. Kalau semua kebijakan pandemi diperlakukan sama seperti kejahatan biasa, maka ke depan birokrasi akan kehilangan keberanian mengambil keputusan saat rakyat menghadapi bencana," ujarnya.
Prof. Yuspar juga menyoroti bahwa hingga kini tidak pernah terbukti adanya aliran dana pribadi yang dinikmati dr. Aris Yudhariansyah.
"Ini yang harus dilihat secara objektif oleh Mahkamah Agung. Jangan sampai orang yang bekerja di garis depan pandemi diposisikan sama dengan pelaku korupsi konvensional, padahal fakta mengenai keuntungan pribadi tidak pernah terbukti," katanya.
Sementara itu, pendiri Advokat Muda Muslim Indonesia (AMMI) dari sekretariatnya di Jakarta, Ali Yusuf, S.H., menilai perhatian Mahkamah Agung terhadap perkara ini menunjukkan bahwa kasus APD COVID-19 Sumut memiliki dimensi hukum dan sosial yang jauh lebih luas daripada sekadar perkara administratif pengadaan barang.
"Perkara ini akan menjadi penentu arah penegakan hukum pasca pandemi. Negara harus hati-hati agar penegakan hukum tidak justru melahirkan ketakutan baru bagi pejabat publik ketika menghadapi situasi darurat nasional," ujar Ali Yusuf.
Ia menegaskan bahwa banyak pejabat pada masa pandemi bekerja di bawah tekanan luar biasa, dalam kondisi serba darurat, dan dihadapkan pada tuntutan penyelamatan masyarakat yang harus dilakukan secepat mungkin.
"Kalau setiap keputusan dalam keadaan darurat kemudian dipersoalkan tanpa melihat konteks sejarahnya, maka ke depan pejabat akan lebih memilih aman secara pribadi daripada mengambil risiko demi kepentingan rakyat," katanya.
Ali Yusuf berharap majelis hakim agung yang dipimpin Dwiarso Budi Santiarto dapat melihat perkara tersebut secara menyeluruh dan objektif, termasuk memahami realitas situasi pandemi yang saat itu belum pernah dihadapi bangsa Indonesia sebelumnya.
Kini perhatian publik tertuju pada Mahkamah Agung. Putusan PK perkara APD COVID-19 Sumut dinilai berpotensi menjadi preseden penting tentang bagaimana negara memandang pertanggungjawaban hukum terhadap para pengambil kebijakan di tengah keadaan darurat nasional.]]> https://www.halomedan.com/Berita/65777/prof-yuspar-pk-kasus-apd-covid19-sumut-ditangani-langsung-pimpinan-mahkamah-agung/ Yayasan An Naas Fokus Bangun Sekolah Inklusi, Wujudkan Hak Pendidikan Anak ABK Fri, 22 May 2026 12:18:00 +0700+0700 MEDAN — Kepedulian terhadap masa depan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) terus digaungkan Yayasan An Naas. Melalui semangat pendidikan inklusi, yayasan tersebut menyatakan komitmennya membantu pemerintah dalam memenuhi hak pendidikan bagi seluruh anak bangsa tanpa terkecuali.
Pembina Yayasan An Naas, Asren Nasution, menegaskan bahwa pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara sebagaimana diamanahkan agama, Pancasila dan UUD 1945.
"Agama, Pancasila dan UUD 1945 sepakat bahwa pendidikan inklusi adalah hak asasi yang wajib ditunaikan tanpa terkecuali, termasuk bagi Anak Berkebutuhan Khusus. Menjadi kemuliaan bagi kita semua apabila ikut menyertai mereka. Ini adalah amal jariah yang tak ternilai balasannya," ujar Asren Nasution, Kamis (22/5/2026).
Menurutnya, hingga saat ini masih banyak anak ABK yang belum mendapatkan akses pendidikan secara layak. Kondisi tersebut terjadi karena keterbatasan tenaga pendidik, fasilitas hingga minimnya sekolah yang benar-benar siap menerima anak berkebutuhan khusus.
Asren mengungkapkan, fakta di lapangan menunjukkan masih banyak anak ABK usia sekolah yang belum masuk sekolah. Bahkan ada yang setelah tamat TK tidak melanjutkan ke SD, dan setelah tamat SD tidak dapat melanjutkan ke jenjang SMP.
"Pendidikan adalah hak setiap anak bangsa. Pendidikan yang berketuhanan, berkemanusiaan dan berkeadilan hanya dapat diwujudkan melalui sekolah inklusi," tegasnya.
Karena itu, Yayasan An Naas menyatakan terpanggil untuk membantu menghadirkan solusi nyata melalui pembangunan sekolah inklusi yang ramah bagi anak-anak ABK.
Ia meyakini setiap anak yang lahir telah dibekali Tuhan dengan potensi luar biasa. Tugas orang tua dan tenaga pendidik adalah menggali dan mengembangkan potensi tersebut agar anak-anak ABK mampu mandiri, memiliki SDM tangguh dan masa depan yang cerah.
"Spirit ketuhanan, kemanusiaan dan keadilan itu yang membuat Yayasan An Naas, meski dengan segala keterbatasan, bertekad fokus membangun sekolah inklusi untuk anak negeri," katanya.
Asren juga berharap dukungan dari berbagai pihak, baik pemerintah, dunia pendidikan, tokoh masyarakat maupun para dermawan agar cita-cita menghadirkan pendidikan inklusif dapat terwujud secara maksimal.
"Mohon doa restu dan dukungan dari lintas pihak agar perjuangan ini dapat berjalan baik demi masa depan anak-anak Indonesia," pungkasnya.red]]> https://www.halomedan.com/news/65776/yayasan-an-naas-fokus-bangun-sekolah-inklusi-wujudkan-hak-pendidikan-anak-abk/ Ikatan Alumni PMII Deli Serdang Sesalkan Penempatan Ketua MUI di Acara Deklarasi Damai Pilkades Oleh Kadis PMD Fri, 22 May 2026 12:02:00 +0700+0700
DELI SERDANG – Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Inndoensia (PMII) Deli Serdang menyesalkan sikap panitia kegiatan Deklarasi Damai Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang II Kabupaten Deli Serdang yang dinilai tidak menghormati tokoh agama, khususnya Ketua MUI Deli Serdang Drs. KH. Kaya Hasibuan.
Sorotan itu muncul setelah beredarnya foto dan video kegiatan yang memperlihatkan Ketua MUI Deli Serdang ditempatkan di barisan belakang, bahkan disebut berdampingan dengan peserta lain, sementara jajaran pejabat pemerintah, aparat dan tamu lainnya berada di posisi depan.
Menurut Ketua ikatan Alumni PMII Deli Serdang Yusrizal didampingi Bendahara Dodi Trisna Siregar mengatakan, penempatan tersebut mencerminkan lemahnya pemahaman tata krama, etika, dan penghormatan terhadap ulama serta lembaga keagamaan.
"Ini bukan sekadar soal posisi duduk, tetapi menyangkut penghormatan kepada ulama dan simbol agama di tengah masyarakat. MUI adalah representasi tokoh agama yang harus dihormati dalam setiap kegiatan resmi pemerintahan," ujar perwakilan Ikatan Alumni PMII Deli Serdang, Kamis (21/5/2026).
Mereka menilai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Deli Serdang selaku pihak yang bertanggung jawab dalam kegiatan tersebut seharusnya memahami tata protokoler dan etika penyelenggaraan acara resmi pemerintahan.
"Apakah Kadis PMD tidak mengerti tata krama dan kesantunan dalam penyusunan tamu kehormatan? Sangat disayangkan jika tokoh agama justru ditempatkan di belakang," tegasnya.
Ikatan Alumni PMII Deli Serdang juga meminta Bupati Deli Serdang segera melakukan evaluasi terhadap Kadis PMD agar kejadian serupa tidak kembali terulang dalam agenda pemerintahan lainnya.
"Kami meminta Bupati Deli Serdang segera mengevaluasi Kadis PMD. Pemerintah harus menunjukkan penghormatan kepada ulama dan tokoh masyarakat, bukan malah menimbulkan kesan merendahkan," tambahnya.

Mereka berharap seluruh OPD di lingkungan Pemkab Deli Serdang lebih memperhatikan etika sosial, budaya, serta penghormatan kepada tokoh agama dalam setiap kegiatan resmi pemerintah daerah.red]]> https://www.halomedan.com/news/65775/ikatan-alumni-pmii-deli-serdang-sesalkan-penempatan-ketua-mui-di-acara-deklarasi-damai-pilkades-oleh-kadis-pmd/ Karbon, Geopolitik, dan Masa Depan Kedaulatan Nasional Fri, 22 May 2026 11:15:00 +0700+0700
Oleh: Abdullah Rasyid
Mahasiswa Doktoral Ilmu Pemerintahan IPDN
Pendiri Great Institute

Dunia sedang memasuki babak baru geopolitik global. Jika abad ke-20 ditandai perebutan minyak dan jalur perdagangan strategis, maka abad ke-21 mulai bergerak menuju perebutan energi bersih, mineral hijau, dan karbon. Negara-negara besar kini tidak hanya berlomba menguasai teknologi dan militer, tetapi juga berebut pengaruh dalam tata kelola lingkungan hidup dan ekonomi hijau dunia.

Di tengah perubahan itu, karbon telah berubah dari sekadar isu lingkungan menjadi instrumen geopolitik baru.

Uni Eropa menerapkan Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM), Amerika Serikat menggelontorkan ratusan miliar dolar melalui Inflation Reduction Act, sementara China membangun dominasi industri kendaraan listrik, panel surya, hingga rantai pasok energi hijau global. Semua negara besar kini memahami bahwa transisi hijau bukan hanya soal menyelamatkan bumi, tetapi juga soal mempertahankan pengaruh ekonomi dan politik dunia.

Dalam konteks itulah Indonesia seharusnya membaca isu karbon bukan semata agenda lingkungan, melainkan agenda kedaulatan nasional.

Indonesia memiliki modal strategis yang tidak dimiliki banyak negara. Indonesia memiliki sekitar 3,44 juta hektare mangrove atau lebih dari 20 persen total mangrove dunia, menjadikannya negara dengan ekosistem mangrove terbesar di dunia. Bahkan 12 dari 40 kawasan mangrove terpenting dunia berada di Indonesia. Selain itu, Indonesia memiliki sekitar 48 spesies mangrove asli atau sekitar 80 persen spesies mangrove dunia.

Indonesia juga memiliki salah satu hutan tropis terbesar dunia, cadangan gambut luas, serta ekosistem padang lamun yang sangat strategis dalam agenda dekarbonisasi global. Potensi karbon biru Indonesia diproyeksikan mampu menyerap sekitar 10 juta ton CO2 ekuivalen per tahun dari ekosistem mangrove dan lamun.

Jika dirinci, potensi penyerapan karbon dari mangrove mencapai sekitar 6,3 juta ton CO2e per tahun dari area hampir 1 juta hektare. Sementara ekosistem lamun diproyeksikan mampu menyerap sekitar 3,7 juta ton CO2e per tahun dari area lebih dari 860 ribu hektare.

Artinya, Indonesia sesungguhnya bukan pemain kecil dalam ekonomi karbon global. Indonesia adalah salah satu "pemilik paru-paru dunia" yang memiliki posisi tawar strategis di tengah transisi ekonomi hijau internasional.

Sayangnya, potensi besar itu belum sepenuhnya dibaca sebagai instrumen kekuatan nasional.

Selama ini, isu karbon sering dipahami terlalu teknokratis dan administratif. Perdebatan publik lebih banyak berkutat pada perdagangan karbon, sertifikasi, atau target emisi. Padahal yang jauh lebih penting adalah bagaimana karbon dapat menjadi instrumen penguatan ekonomi nasional, diplomasi internasional, dan perlindungan kepentingan strategis negara.

Kita tidak boleh mengulangi kesalahan masa lalu ketika sumber daya alam Indonesia hanya menjadi bahan mentah bagi negara lain. Dalam ekonomi hijau global, karbon dapat menjadi "komoditas strategis baru" yang menentukan posisi tawar negara dalam perdagangan internasional.

Karena itu, Indonesia membutuhkan paradigma baru: dari sekadar environmental policy menuju green statecraft.

Green statecraft adalah cara negara menggunakan sumber daya lingkungan, energi hijau, dan tata kelola karbon sebagai instrumen strategi nasional. Dalam pendekatan ini, karbon bukan hanya alat mitigasi perubahan iklim, tetapi juga instrumen diplomasi, pertumbuhan ekonomi, dan penguatan kedaulatan.

Indonesia harus memastikan bahwa tata kelola karbon nasional tidak terfragmentasi. Saat ini regulasi dan kelembagaan karbon masih tersebar di berbagai sektor dan kementerian. Kondisi ini berisiko menimbulkan tumpang tindih kebijakan, lemahnya koordinasi, hingga hilangnya peluang ekonomi nasional.

Negara membutuhkan orkestrasi besar.

Karena itu, gagasan pembentukan Badan Otorita Karbon Nasional (BOKN) menjadi relevan untuk dipertimbangkan sebagai pusat koordinasi tata kelola karbon nasional. Lembaga semacam ini dapat menjadi penghubung antara kepentingan lingkungan, ekonomi, perdagangan internasional, hingga diplomasi iklim Indonesia.

Di era geopolitik hijau, negara yang unggul bukan hanya negara dengan militer kuat, tetapi juga negara yang mampu mengendalikan rantai ekonomi hijau dunia.

Karbon kini telah menjadi bagian dari persaingan global baru.

Permintaan kredit karbon global diperkirakan melonjak sangat besar dalam dua dekade mendatang. Permintaan pasar karbon sukarela dunia diproyeksikan meningkat hingga 15 kali lipat pada 2030 dan bahkan hingga 100 kali lipat pada 2050. Nilai pasar karbon global diperkirakan dapat melampaui US$50 miliar pada 2030.

Angka tersebut menunjukkan bahwa karbon bukan lagi isu pinggiran. Karbon adalah arena ekonomi baru dunia.

Namun di sinilah tantangan geopolitiknya muncul.

Negara-negara maju membutuhkan kredit karbon untuk memenuhi target net zero emission mereka. Pada saat yang sama, banyak negara berkembang justru berpotensi hanya menjadi pemasok karbon murah tanpa memperoleh nilai tambah signifikan. Di sinilah ancaman "kolonialisme karbon" dapat muncul dalam wajah baru.

Indonesia harus berhati-hati agar tidak hanya menjadi pasar atau objek eksploitasi ekonomi hijau global.

Kedaulatan karbon berarti negara tetap memegang kendali atas data karbon nasional, perdagangan karbon domestik, valuasi aset lingkungan, serta arah kebijakan ekonomi hijaunya sendiri. Indonesia tidak boleh membiarkan mekanisme global sepenuhnya menentukan harga dan masa depan sumber daya karbon nasional.

Di sisi lain, peluang ekonomi karbon Indonesia sangat besar. Karbon dapat menjadi sumber fresh money baru bagi negara melalui perdagangan karbon, investasi hijau, restorasi lingkungan, hingga pengembangan energi bersih.

Potensi ekonomi mangrove Indonesia bahkan sangat besar. Nilai perlindungan pesisir dari ekosistem mangrove diperkirakan dapat mencapai lebih dari US$10.000 hingga hampir US$50.000 per hektare per tahun. Selain itu, nilai produksi perikanan berbasis mangrove Indonesia diperkirakan mencapai sekitar US$825 juta per tahun.

Lebih dari itu, ekonomi hijau dapat menjadi mesin pertumbuhan baru Indonesia di tengah perlambatan ekonomi global.

Namun semua itu hanya mungkin terjadi apabila negara hadir secara kuat melalui tata kelola yang jelas, terintegrasi, dan berbasis kepentingan nasional.

Karbon pada akhirnya bukan hanya soal emisi. Karbon adalah soal masa depan posisi Indonesia dalam percaturan dunia.

Apakah Indonesia akan menjadi pemain utama dalam geopolitik hijau global, atau justru hanya menjadi penonton di tengah perebutan ekonomi hijau dunia?

Jawaban atas pertanyaan itu sangat ditentukan oleh keberanian negara membangun strategi besar kedaulatan karbon nasional mulai hari ini.]]> https://www.halomedan.com/Berita/65774/karbon-geopolitik-dan-masa-depan-kedaulatan-nasional/ Zakat Pegawai Bank Sumut Biayai Pendidikan Ratusan Pelajar, Baznas Sebut UPZ Bank Sumut Salah Satu yang Terunggul di Sumut Thu, 21 May 2026 19:39:00 +0700+0700


Medan - Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Sumatera Utara menyebut Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Bank Sumut sebagai salah satu UPZ paling aktif dan unggul di Sumatera Utara. Dari sisi penghimpunan zakat, UPZ Bank Sumut bahkan disebut menempati posisi kedua di antara UPZ yang ada di daerah itu.

Wakil Ketua I Baznas Sumut, Musaddad Lubis mengatakan capaian tersebut menunjukkan kuatnya dukungan manajemen Bank Sumut dalam membangun budaya zakat di lingkungan perusahaan. Di tengah belum terpenuhinya estimasi potensi zakat sekitar Rp8,8 triliun per tahun.

"UPZ Bank Sumut termasuk yang teraktif dan unggul, baik dari sisi kegiatan maupun pengumpulan zakat," ujar Musaddad dalam penyaluran zakat pegawai PT Bank Sumut Tahun 2026 di Aula Bank Sumut, Medan, Kamis (21/5).

Menurut dia, pengelolaan zakat yang konsisten membuat manfaatnya semakin dirasakan masyarakat, terutama di bidang pendidikan. Pendidikan menjadi salah satu fokus utama penyaluran zakat karena menjadi bekal penting bagi masa depan generasi muda.

Direktur Teknologi Informasi dan Operasional PT Bank Sumut (Perseroda), Sandhy Sofian, mengatakan program tersebut menjadi bagian dari komitmen sosial Bank Sumut untuk memperluas akses pendidikan masyarakat.

Tahun ini, zakat pegawai Bank Sumut disalurkan dalam bentuk beasiswa pendidikan dan bantuan perlengkapan sekolah. Sebanyak 323 pelajar dan mahasiswa menerima beasiswa dengan total penyaluran Rp1,209 miliar. Selain itu, bantuan perlengkapan sekolah senilai Rp41 juta diberikan kepada 205 siswa sekolah dasar.

"Zakat bukan hanya instrumen ibadah, tetapi juga memiliki peran strategis dalam pemerataan kesejahteraan dan memperluas akses pendidikan," ujar Sandhy.]]> https://www.halomedan.com/Berita/65773/zakat-pegawai-bank-sumut-biayai-pendidikan-ratusan-pelajar-baznas-sebut-upz-bank-sumut-salah-satu-yang-terunggul-di-sumut/ Di Tengah Dinamika Aceh, PSI Nilai Sekda Mampu Menjaga Irama Pemerintahan Thu, 21 May 2026 18:50:00 +0700+0700
Hal itu disampaikan Said Saiful di Banda Aceh, Kamis, 21 Mei 2026. Menurutnya, Sekda memiliki fungsi sentral sebagai penggerak administratif pemerintahan yang bertugas menjaga ritme koordinasi lintas Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) agar tetap berjalan selaras dan produktif.

"Di tengah berbagai dinamika yang berkembang, pemerintahan Aceh tetap berjalan kondusif. Ini menunjukkan adanya kemampuan menjaga ritme birokrasi agar pelayanan publik dan agenda pembangunan tidak terganggu," kata Said.

Ia menilai, salah satu indikator yang patut diapresiasi adalah pengawalan terhadap proses penganggaran daerah yang berjalan sesuai tahapan. Menurutnya, pengesahan anggaran yang tepat waktu menjadi fondasi penting bagi percepatan pelaksanaan program pemerintah.

"Ketika proses anggaran berjalan baik, maka program pembangunan juga dapat dieksekusi lebih cepat. Kita melihat realisasi anggaran mulai bergerak dan ini penting untuk menjaga keberlangsungan pembangunan serta perputaran ekonomi masyarakat," ujarnya.

Selain penganggaran, Said juga menilai harmonisasi internal pemerintahan di bawah koordinasi Sekda Aceh berjalan cukup baik. Komunikasi lintas lembaga, baik dengan SKPA maupun unsur legislatif, dinilai menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas kebijakan daerah.

Menurutnya, pemerintahan yang stabil menjadi syarat utama agar berbagai program prioritas dapat dijalankan secara efektif dan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.

Said turut menyoroti sejumlah capaian Pemerintah Aceh dalam bentuk penghargaan nasional di berbagai sektor sebagai indikator bahwa tata kelola pemerintahan terus bergerak ke arah yang lebih baik.

"Penghargaan yang diraih Pemerintah Aceh, baik di sektor pelayanan publik, kesehatan, tata kelola administrasi maupun pengembangan sumber daya manusia, tentu menjadi indikator adanya kerja birokrasi yang berjalan dan terkoordinasi," katanya.

Meski demikian, Said berharap capaian tersebut menjadi motivasi untuk terus memperkuat kualitas pelayanan publik, mempercepat realisasi program pembangunan, serta memastikan birokrasi semakin adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.

"Kita berharap stabilitas pemerintahan ini terus terjaga. Realisasi anggaran harus semakin optimal, pelayanan publik makin baik, dan pembangunan benar-benar memberi dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Aceh," pungkasnya. (R)]]> https://www.halomedan.com/news/65772/di-tengah-dinamika-aceh-psi-nilai-sekda-mampu-menjaga-irama-pemerintahan/ Wali Kota Medan Tanggung Penuh Biaya Pengobatan Korban Begal Lewat Perwal Baru Thu, 21 May 2026 13:45:00 +0700+0700
Hal tersebut diketahui saat Rico Waas menjenguk Timoria Sitorus, seorang warga yang tengah dirawat intensif di Rumah Sakit Universitas Sumatera Utara (RS USU) setelah menjadi korban keganasan begal, Rabu (20/5/2026).

​menurut Rico Waas selama ini, masyarakat sering kali dihadapkan pada kenyataan pahit. Selain menjadi korban kekerasan, biaya pengobatan akibat tindak kriminalitas seperti begal kerap tidak di cover oleh BPJS Kesehatan karena regulasi yang berlaku. Kepekaan Rico Waas melihat regulasi BPJS Kesehatan tersebut, melahirkan inisiatif untuk mengeluarkan Perwal No 26 tahun 2026 tentang Tata Cara Pembayaran Klaim Pelayanan Kesehatan di Kota Medan.

"Banyak kasus kejahatan jalanan seperti dibegal ini tidak ter-cover oleh BPJS. Oleh karena itu, kami mengeluarkan kebijakan agar korban kejahatan jalanan ini bisa kita cover. Masuk di dalam jaminan kita lewat APBD," kata Rico Waas.

​Melalui Perwal teranyar ini, Rico Waas menyebutkan Pemko Medan telah menyiapkan anggaran khusus dalam bentuk bantuan biaya pengobatan dan perlindungan sosial darurat. Artinya seluruh fasilitas ini akan dibiayai langsung melalui APBD Kota Medan.

"mudah-mudahan bisa memberikan dampak baik kepada masyarakat. Kami juga terus berupaya untuk mengamankan Kota Medan. Namun, korban-korban begal ataupun kejahatan seperti ini, kami harapkan supaya bisa merasa tenang juga. Jangan sampai terbebani lagi nanti ke depannya dengan biaya-biaya yang tidak terduga,"pungkas Rico Waas.

Pelayanan kesehatan yang dijamin oleh Pemko Medan ini terbilang sangat komprehensif. Selain telah bekerjasama dengan 23 Rumah Sakit yang ada di kota Medan, pelayanan yang diberikan juga meliputi layanan gawat darurat, rawat inap dan rawat jalan pasca opname.rd]]> https://www.halomedan.com/info/65771/wali-kota-medan-tanggung-penuh-biaya-pengobatan-korban-begal-lewat-perwal-baru/ Rico Waas Dorong Dishub Medan Lebih Terbuka dan Berbasis Teknologi, Minta Kinerja Nyata Terlihat Publik Thu, 21 May 2026 13:43:00 +0700+0700 Rico Tri Putra Bayu Waas, mendorong Dinas Perhubungan untuk memperkuat kinerja melalui keterbukaan, pemanfaatan teknologi, dan komunikasi yang lebih dekat dengan masyarakat.

Hal ini disampaikannya saat memimpin rapat bersama jajaran Dishub di ruang Intelligent Transport System (ITS) Kota Medan, Rabu (20/5/2026). Dalam suasana dialog terbuka yang diikuti Kadishub
Irsan I. Nasution, para Kabid, dan Tim Cakrawala itu, Wali Kota meminta seluruh jajaran menyampaikan langsung persoalan di lapangan sekaligus kebutuhan penguatan agar pola kerja semakin efektif dan responsif terhadap dinamika kota.

Dalam arahannya, Rico menegaskan bahwa kunci agar Dinas Perhubungan tidak terus menjadi sasaran kritik publik adalah dengan menunjukkan kinerja nyata. Ia menilai, selama ini banyak pekerjaan di lapangan yang tidak terlihat sehingga menimbulkan persepsi negatif di masyarakat.

Karena itu, ia mendorong pemanfaatan dokumentasi seperti body cam serta publikasi aktivitas di lapangan melalui media sosial. Menurutnya, langkah ini bukan untuk pencitraan, melainkan sebagai bentuk transparansi agar masyarakat mengetahui apa yang telah dikerjakan sekaligus memberikan masukan.

"Sekarang respon masyarakat mulai terlihat. Mereka ikut memberi informasi titik-titik yang perlu ditertibkan. Ini artinya komunikasi kita mulai terbangun," ujarnya.

Rico menekankan, keterbukaan tersebut harus diiringi dengan konsistensi dan keseriusan dalam bekerja. Ia meminta adanya data konkret terkait jumlah dan sebaran juru parkir liar di Kota Medan, lengkap dengan pemetaan lokasi sebagai dasar pengambilan kebijakan.

Selain itu, ia juga mendorong penguatan pengawasan melalui pemanfaatan teknologi seperti drone dan CCTV untuk memantau kondisi di lapangan secara lebih efektif. Dengan dukungan teknologi, ia berharap pengawasan dapat dilakukan lebih cepat dan akurat.

Ia turut menegaskan pentingnya tanggung jawab dalam pengelolaan parkir, termasuk memastikan tidak terjadi lagi kasus kehilangan kendaraan tanpa kejelasan. Menurutnya, sanksi tegas harus diterapkan kepada pengelola maupun juru parkir yang melanggar.

Namun demikian, Rico mengingatkan bahwa penertiban tidak boleh hanya bersifat represif. Pemerintah harus menghadirkan solusi, termasuk membuka peluang pemberdayaan bagi para jukir liar melalui koordinasi dengan perangkat daerah terkait.

"Kita tidak hanya menindak, tapi juga harus menyiapkan solusi. Itu yang membedakan pelayanan yang baik," katanya.

Dari sisi regulasi, ia meminta seluruh jajaran untuk membedah kembali aturan yang ada, mulai dari peraturan daerah hingga peraturan wali kota, guna memastikan kejelasan kewenangan penindakan di lapangan. Ia bahkan mendorong pembentukan tim khusus untuk menyusun aturan turunan yang lebih rinci dan operasional.

Menurutnya, kejelasan struktur, mekanisme kerja, serta alur koordinasi sangat penting agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antarbidang.

Rico juga menyoroti perlunya efek jera dalam penanganan pelanggaran parkir liar. Ia menilai, pendekatan yang selama ini hanya berupa surat pernyataan belum cukup efektif, sehingga perlu ditegakkan aturan yang memungkinkan pencabutan izin bagi pengelola yang tidak patuh.

Di sisi lain, ia mengingatkan pentingnya soliditas internal. Seluruh jajaran diminta untuk memiliki pola pikir yang sama dan tidak berjalan sendiri-sendiri, meskipun berasal dari bidang yang berbeda.

Selain itu, pendekatan komunikasi publik juga menjadi perhatian. Rico mendorong aparatur Dishub untuk lebih aktif membangun kedekatan dengan masyarakat, termasuk melalui media sosial dan penguatan personal branding, sebagai bagian dari upaya meningkatkan kepercayaan publik.

Menutup arahannya, Rico menegaskan bahwa seluruh langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Ia mengingatkan bahwa kepercayaan publik harus dijawab dengan kinerja yang profesional dan berintegritas.

"Masyarakat membayar pajak, dan kita harus menunjukkan bahwa kita layak untuk melayani mereka," tegasnya.rel]]> https://www.halomedan.com/hukum/65770/rico-waas-dorong-dishub-medan-lebih-terbuka-dan-berbasis-teknologi-minta-kinerja-nyata-terlihat-publik/ Pengadaan Smartboard, Mantan Pj Wali Kota Tebingtinggi Jadi Saksi di Sidang Tipikor Medan Thu, 21 May 2026 13:40:00 +0700+0700 Sidang tersebut terkait perkara dugaan korupsi pengadaan 93 unit smartboard untuk SMP Negeri di lingkungan Pemerintah Kota Tebingtinggi dengan nilai kerugian negara mencapai Rp8,2 miliar.
Dalam persidangan, Muttaqien yang kini menjabat sebagai Kepala Satpol PP Provinsi Sumatera Utara mengaku mengetahui adanya program pengadaan smartboard tersebut saat dirinya menjabat Pj Wali Kota Tebingtinggi. Namun, ia menegaskan tidak memahami secara teknis proses pengadaannya.
"Saya hanya menyampaikan secara lisan agar pengadaan smartboard dimasukkan dalam P-APBD karena dinilai bermanfaat bagi siswa. Untuk proses teknis pengadaan, saya tidak mengetahui," ujar Muttaqien di hadapan majelis hakim yang diketuai As'ad Rahim Lubis.
Ia juga menjelaskan bahwa pembayaran proyek dilakukan pada tahun anggaran berikutnya melalui mekanisme belanja lewat sesuai aturan pengelolaan keuangan daerah.
Majelis hakim kemudian mendalami kepada siapa arahan tersebut disampaikan. Muttaqien menjawab bahwa arahan itu ditujukan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Tebingtinggi yang terdiri dari unsur Sekretariat Daerah, Bappeda dan BPKAD.
Selain Muttaqien, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Tebingtinggi turut menghadirkan empat saksi lain, di antaranya mantan ajudan Pj Wali Kota, mantan sopir Kepala Dinas Pendidikan, serta dua aparatur sipil negara Pemko Tebingtinggi.
Dalam keterangannya, dua ASN tersebut mengaku pernah dihubungi terdakwa terkait perubahan metode pengadaan smartboard dari sistem mini kompetisi.
Sementara itu, terdakwa dalam perkara ini adalah mantan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tebingtinggi, Idam Khalid, bersama dua pihak rekanan, yakni Direktur PT Bismacindo Perkasa Budi Pranoto dan Direktur PT Gunung Emas Eka Putra Bambang Ghiri Arianto.
Jaksa mengungkapkan bahwa proyek pengadaan smartboard senilai Rp14,4 miliar tersebut diduga sarat rekayasa dan mark-up harga. Dalam dakwaan disebutkan bahwa terdakwa tidak melakukan survei harga dalam penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), melainkan hanya mengacu pada harga di e-katalog LKPP.
Akibatnya, negara disebut mengalami kerugian sebesar Rp8.218.770.270.
Tak hanya itu, jaksa juga mengungkap adanya aliran dana sebesar Rp3,2 miliar yang diduga diberikan secara bertahap kepada terdakwa Idam Khalid setelah pembayaran proyek dilakukan kepada pihak perusahaan penyedia.
Atas perbuatannya, Idam Khalid didakwa dengan pasal tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto KUHP.red]]> https://www.halomedan.com/hukum/65769/pengadaan-smartboard-mantan-pj-wali-kota-tebingtinggi-jadi-saksi-di-sidang-tipikor-medan/ Debat di Dewan Keamanan PBB, Indonesia Kecam Serangan RSI Gaza dan Global Sumud Flotilla Thu, 21 May 2026 13:39:00 +0700+0700

NEW YORK — Pemerintah Republik Indonesia menyampaikan kecaman keras dan keprihatinan mendalam atas terus meningkatnya pelanggaran hukum humaniter internasional dalam berbagai konflik global. Termasuk serangan yang dialamatkan kepada Rumah Sakit Indonesia di Gaza dan Global Sumud Flotilla.

Pernyataan tegas ini disampaikan Deputi Perwakilan Tetap RI (PTRI) untuk PBB, Duta Besar Widya Sadnovic, dalam Debat Terbuka Dewan Keamanan PBB mengenai "Perlindungan Warga Sipil dalam Konflik Bersenjata" yang berlangsung di New York, Rabu, 20 Mei 2026.

Mengawali pernyataannya, Dubes Widya Sadnovic menyampaikan kabar duka atas gugurnya prajurit TNI, Kopral Rico Pramudia. Anggota pasukan perdamaian Indonesia yang bertugas bersama UNIFIL di Lebanon tersebut mengembuskan napas terakhir pada 24 April lalu. Kopral Rico meninggal dunia setelah berjuang selama hampir satu bulan melawan luka-luka kritis akibat serangan bersenjata yang terjadi pada 29 Maret sebelumnya.

Kopral Rico Pramudia menjadi personel penjaga perdamaian keempat asal Indonesia yang gugur di Lebanon saat menjalankan tugas Dewan Keamanan PBB. Dubes Widya menegaskan bahwa tragedi ini bukan hanya menjadi kedukaan mendalam bagi bangsa Indonesia, melainkan sebuah pengingat tragis bagi dunia internasional mengenai dampak fatal ketika hukum kemanusiaan internasional mulai diabaikan dan dianggap opsional.

Dia juga mengatakan, krisis kemanusiaan dan pengabaian hukum internasional kian mengkhawatirkan. Dalam forum tersebut, Indonesia juga mengungkap insiden terbaru yang terjadi hanya sehari sebelum sidang, di mana pasukan Israel melakukan penyerangan terhadap kapal sipil damai, Global Sumud Flotilla. Dalam aksi sepihak tersebut, pihak Israel menahan para penumpang kapal, termasuk sembilan warga negara Indonesia (WNI) yang berada di dalamnya.

Atas insiden pemboikotan kapal sipil tersebut, Indonesia mengutuk keras tindakan kekerasan yang terus berulang dan menuntut pembebasan segera bagi seluruh penumpang yang ditahan tanpa syarat. Dubes Widya menyatakan bahwa rentetan peristiwa ini bukanlah insiden yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari krisis impunitas atau kekebalan hukum yang lebih luas dan fatal yang saat ini sedang terjadi di panggung global.

Lebih lanjut, Indonesia menyoroti situasi miris di mana sepuluh tahun setelah adopsi Resolusi 2286, serangan terhadap sektor kesehatan justru kian melonjak tajam. Rumah sakit yang seharusnya menjadi tempat perlindungan dan penyembuhan, kini justru kerap diubah menjadi medan pertempuran yang mengerikan. Padahal, serangan terhadap fasilitas medis, tenaga kesehatan, dan pasien merupakan pelanggaran berat yang dilarang keras dalam hukum internasional.

Secara khusus, Indonesia mengecam keras rentetan serangan terhadap berbagai fasilitas kesehatan, termasuk Rumah Sakit Indonesia di Gaza. Rumah sakit tersebut terus-menerus menjadi sasaran gempuran militer meskipun statusnya dilindungi oleh hukum humaniter internasional. Indonesia mendesak Dewan Keamanan PBB untuk berbicara dengan kejelasan mutlak bahwa rumah sakit bukanlah target militer, tenaga medis bukanlah kombatan, dan pasien bukanlah korban sampingan.

Dalam upaya memperkuat desakan global, Indonesia menyatakan keselarasan sikap dengan pernyataan yang disampaikan oleh Australia, Swiss, dan Hungaria. Pemerintah RI menegaskan kembali komitmen teguhnya terhadap hukum humaniter internasional serta penguatan kerja sama lintas negara dalam menjaga perdamaian dan keamanan global agar warga sipil, tenaga medis, dan pekerja kemanusiaan tidak lagi menjadi target serangan yang disengaja.

Sebagai langkah konkret, Indonesia menyerukan implementasi penuh terhadap Resolusi 2730. RI menuntut dilakukannya investigasi yang menyeluruh, independen, dan transparan terhadap setiap serangan yang menyasar personel kemanusiaan, pekerja medis, staf PBB, hingga pasukan penjaga perdamaian. Indonesia menegaskan pentingnya akuntabilitas nyata agar para pelaku pelanggaran dapat dimintai pertanggungjawaban hukum secara konkret.

Menutup pernyataannya, Duta Besar Widya Sadnovic mengingatkan bahwa kredibilitas Dewan Keamanan PBB tidak akan diukur dari retorika atau kekuatan kata-kata, melainkan dari ketegasan tindakan nyata yang diambil. Mengingat kepercayaan adalah modal terbesar institusi dunia ini, Indonesia menyatakan siap berdiri bersama negara-negara lain untuk mengakhiri impunitas global dan mengembalikan marwah PBB.

"Mari kita hormati mereka yang telah gugur dengan melindungi mereka yang masih hidup," pungkasnya. []]]> https://www.halomedan.com/Berita/65768/debat-di-dewan-keamanan-pbb-indonesia-kecam-serangan-rsi-gaza-dan-global-sumud-flotilla/ Asta Cita dan Ekonomi Hijau: Perdagangan Karbon sebagai Mesin Pertumbuhan Baru Thu, 21 May 2026 13:20:00 +0700+0700
Oleh: Abdullah Rasyid

Mahasiswa Doktoral Ilmu Pemerintahan IPDN
Pendiri Great Institute

Dunia sedang berubah. Perlahan tetapi pasti, kekuatan ekonomi global tidak lagi hanya ditentukan oleh minyak, batu bara, atau manufaktur konvensional. Dunia kini mulai bergerak menuju ekonomi hijau, ekonomi rendah karbon, dan perdagangan emisi. Negara-negara besar berlomba menguasai teknologi energi bersih, kendaraan listrik, hingga pasar karbon internasional. Dalam perubahan global itulah Indonesia sebenarnya berada di persimpangan sejarah yang sangat menentukan.

Pertanyaannya sederhana: apakah Indonesia hanya akan menjadi penonton dalam ekonomi hijau dunia, atau justru menjadi salah satu pemain utama?

Di sinilah relevansi besar Asta Cita Presiden Prabowo Subianto menemukan momentumnya. Gagasan tentang kemandirian ekonomi, hilirisasi, penguatan ketahanan nasional, pembangunan berkelanjutan, dan penguasaan sumber daya strategis sesungguhnya sangat sejalan dengan arah baru ekonomi dunia yang berbasis keberlanjutan. Salah satu instrumen terpentingnya adalah perdagangan karbon.

Selama bertahun-tahun, isu karbon di Indonesia sering dipersepsikan semata-mata sebagai agenda lingkungan hidup. Padahal hari ini karbon telah berubah menjadi instrumen ekonomi, geopolitik, bahkan sumber kekuatan negara. Dunia mulai menghitung emisi sebagai komoditas strategis baru. Negara yang mampu menjaga hutan, mangrove, gambut, dan ekosistem laut kini memiliki "aset karbon" bernilai ekonomi tinggi.

Indonesia memiliki modal yang luar biasa besar untuk memasuki arena tersebut. Kita memiliki hutan tropis terbesar ketiga di dunia. Kita memiliki mangrove terluas di dunia. Kita memiliki padang lamun dan ekosistem karbon biru yang sangat besar. Pemerintah bahkan memproyeksikan potensi karbon biru Indonesia mampu menyerap sekitar 10 juta ton CO2 ekuivalen per tahun.

Artinya, Indonesia sebenarnya tidak miskin. Indonesia hanya belum sepenuhnya mengubah kekayaan ekologinya menjadi kekuatan ekonomi nasional.

Karena itu, perdagangan karbon tidak boleh dipahami sekadar sebagai proyek teknokratis lingkungan. Ia harus dilihat sebagai strategi nasional untuk menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi baru. Dalam konteks tertentu, perdagangan karbon bahkan dapat menjadi "fresh money" baru bagi negara.

Pasar karbon global sendiri diperkirakan akan mencapai nilai lebih dari USD 250 miliar hingga USD 1 triliun dalam dua dekade ke depan seiring semakin ketatnya target penurunan emisi dunia dan implementasi Paris Agreement. Negara-negara industri kini membutuhkan miliaran ton kredit karbon untuk memenuhi target net zero emission mereka. Di sisi lain, Indonesia memiliki modal ekologis yang sangat besar untuk memasuki pasar tersebut.

Indonesia memiliki sekitar 95 juta hektare kawasan hutan, mangrove terluas di dunia mencapai sekitar 3,3 juta hektare, serta cadangan gambut tropis terbesar yang mampu menyimpan miliaran ton karbon. Dengan potensi tersebut, Indonesia sesungguhnya memiliki kapasitas menjadi salah satu pemasok kredit karbon terbesar dunia melalui konservasi hutan, restorasi gambut, energi terbarukan, dan pengembangan ekonomi karbon biru.

Pemerintah Indonesia sebenarnya telah mulai bergerak ke arah tersebut. Indonesia mulai membangun kerangka perdagangan karbon nasional yang lebih terintegrasi dan menargetkan operasional perdagangan karbon nasional berjalan penuh mulai 2026.

Langkah ini penting. Namun tantangan terbesar Indonesia bukan sekadar membentuk pasar karbon, melainkan membangun tata kelola karbon nasional yang kuat, transparan, dan berdaulat.

Kita tidak boleh mengulang kesalahan lama ketika sumber daya strategis nasional hanya menjadi ruang eksploitasi pihak luar tanpa nilai tambah besar bagi bangsa sendiri. Jangan sampai karbon Indonesia hanya menjadi "komoditas murah" yang dibeli negara maju, sementara masyarakat lokal tetap miskin dan negara hanya memperoleh keuntungan minimal.

Di sinilah negara harus hadir sebagai arsitek utama ekonomi karbon nasional.

Negara perlu memastikan perdagangan karbon memiliki integritas tinggi, pengawasan ketat, serta perlindungan terhadap kepentingan nasional. Risiko fraud karbon, manipulasi data emisi, hingga proyek karbon fiktif bukan ancaman kecil. Jika tata kelola lemah, perdagangan karbon justru dapat menjadi ladang baru mafia lingkungan global.

Selain itu, Indonesia juga membutuhkan integrasi lintas sektor yang jauh lebih kuat. Selama ini urusan karbon tersebar di banyak kementerian dan lembaga, mulai dari lingkungan hidup, kehutanan, energi, kelautan, hingga sektor keuangan. Tanpa orkestrasi nasional yang jelas, potensi besar ini justru dapat terhambat oleh ego sektoral dan fragmentasi kebijakan.

Karena itu, gagasan tentang penguatan kelembagaan karbon nasional menjadi semakin relevan. Indonesia membutuhkan pusat orkestrasi yang mampu menyatukan kebijakan perdagangan karbon, investasi hijau, diplomasi karbon, serta penguatan ekonomi hijau nasional dalam satu arah strategis.

Lebih dari itu, perdagangan karbon harus menjadi instrumen keadilan sosial. Masyarakat adat, petani hutan, komunitas pesisir, dan penjaga ekosistem harus menjadi pihak yang memperoleh manfaat ekonomi nyata dari transisi hijau ini. Jangan sampai ekonomi hijau hanya dinikmati investor besar, sementara masyarakat lokal kembali menjadi penonton di tanahnya sendiri.

Asta Cita Presiden Prabowo sesungguhnya membuka ruang besar menuju transformasi tersebut. Ketika dunia sedang bergerak menuju ekonomi rendah karbon, Indonesia memiliki peluang untuk tidak hanya menjadi eksportir sumber daya mentah, tetapi juga menjadi pusat ekonomi hijau dunia.

Jika pada abad lalu negara berebut minyak, maka pada abad ini dunia mulai berebut karbon. Dan Indonesia memiliki semua syarat untuk menjadi pemain utama.

Masalahnya tinggal satu: apakah kita memiliki keberanian politik, visi jangka panjang, dan tata kelola yang cukup kuat untuk mengubah karbon menjadi mesin pertumbuhan baru Indonesia?]]> https://www.halomedan.com/news/65767/asta-cita-dan-ekonomi-hijau-perdagangan-karbon-sebagai-mesin-pertumbuhan-baru/ JLC Race Award 2025, Gelar Malam Apresiasi JNE bagi Kesuksesan UKM di Indonesia Thu, 21 May 2026 12:57:00 +0700+0700

Jakarta – Kemajuan bisnis merupakan cita-cita yang terus diupayakan oleh setiap pengusaha di tanah air. Dalam mencapai tujuan tersebut, aspek distribusi memainkan peran yang sangat krusial di samping kualitas produk dan pertumbuhan omzet. Menyadari hal ini, JNE terus berkomitmen mendukung kelancaran bisnis para pemilik Usaha melalui berbagai inisiatif, salah satunya adalah gelaran JLC Race Award 2025.



JLC Race Award merupakan ajang penghargaan tahunan sebagai bentuk apresiasi JNE terhadap pelanggan setia yang tergabung dalam keanggotaan JNE Loyalty Card (JLC). Hingga saat ini, program JLC telah berhasil merangkul lebih dari 1 juta anggota di seluruh Indonesia. Puncak acara JLC Race Award 2025 dilaksanakan pada Rabu malam (20/5) bertempat di Hutan Kota by Plataran Senayan, Jakarta. Acara berlangsung meriah dengan dipandu oleh MC Ario Astungkoro serta penampilan spesial dari Kunto Aji dan Java Jive.



Acara ini sekaligus menjadi seremoni penyerahan hadiah bagi para anggota JLC yang memenangkan JLC Race 2025. Proses penentuan dan pengesahan pemenang dilakukan pada 31 Maret 2026 lalu di kantor pusat JNE, Jakarta Barat yang disaksikan dan dihadiri oleh perwakilan dari Kementrian Sosial RI, Dinas Sosial Jakarta, dan pihak Notaris. Kompetisi JLC Race terbagi ke dalam dua kategori utama, yaitu Transaksi Tertinggi dan Volume Pengiriman Terbanyak, yang mencakup skala pemenang di tingkat Nasional maupun Regional.



Pada tahun ini, JNE menetapkan 24 pemenang yang terdiri dari 6 pemenang tingkat Nasional dan 18 pemenang tingkat Regional. Apresiasi yang diberikan pun sangat bernilai sebagai bentuk dukungan nyata bagi bisnis mereka, mulai dari 2 buah mobil BYD Atto 1, sepeda motor, paket Umrah atau perjalanan wisata, hingga logam mulia untuk pemenang nasional. Sementara bagi pemenang di tingkat regional, JNE memberikan hadiah berupa sepeda motor, logam mulia dan barang-barang elektronik seperti gadget.



Beberapa nama yang berhasil meraih penghargaan di kategori tingkat nasional untuk kategori Transaksi Tertinggi antara lain Royal Healthy yang sukses membawa pulang 1 unit BYD Atto 1. Pada kategori Volume Pengiriman Terbanyak tingkat nasional, PT Eka Jaya Internasional sukses mendapatkan 1 unit BYD Atto 1.



Keberhasilan ini juga diikuti oleh para pemenang di tingkat Regional. Untuk kategori Transaksi Tertinggi Regional, penghargaan diraih oleh Ian dan Faisal Yulyanto yang masing-masing mendapatkan Logam Mulia 15 gram. Sementara untuk kategori Volume Pengiriman Terbanyak regional, hadiah berupa Motor New Scoopy berhasil dibawa pulang oleh Indri Yanti Utari dan Bimo Tyastomo.



Dalam sambutannya, Direktur JNE Mohamad Feriadi menyampaikan bahwa eksistensi JNE selama ini tidak lepas dari dukungan dan kepercayaan para pelaku UKM. Feriadi mengucapkan selamat kepada para pemenang. "Sejalan dengan semangat 35 tahun JNE bertajuk 'Bergerak Bersama', JNE percaya bahwa setiap langkah kecil akan lebih bermakna bila dilakukan bersama-sama untuk menghadirkan manfaat nyata dan konsisten dengan semangat 'Connecting Happiness'."



Program JLC yang telah berjalan sejak tahun 2009 ini akan terus dikembangkan sebagai wadah bagi para anggota untuk mendapatkan berbagai keuntungan, mulai dari penukaran poin katalog, program donasi, hingga fitur Point Exchange dengan mitra loyalitas lainnya. Melalui penghargaan ini, JNE berharap dapat terus memotivasi pelanggan untuk tumbuh bersama dan merasakan manfaat langsung dari setiap transaksi yang mereka lakukan.]]> https://www.halomedan.com/ekbis/65766/jlc-race-award-2025-gelar-malam-apresiasi-jne-bagi-kesuksesan-ukm-di-indonesia/ Wujud Implementasi BCM, BRI BO Sibuhuan Gelar Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Kebakaran Thu, 21 May 2026 08:01:00 +0700+0700
PALAS -Kegiatan Business Continuity Management (BCM) menjadi hal yang krusial dalam dunia perbankan, terutama di tengah ketidakpastian yang disebabkan oleh bencana alam serta situasi darurat lainnya.

BRI Branch Office (BO) Sibuhuan, mengambil langkah nyata dengan mengedepankan tema Sosialisasi dan Simulasi Pencegahan dan Penanganan Kebakaran dalam pelaksanaan BCM Tahun 2026.

Kegiatan yang diadakan di kantor cabang ini tidak hanya sebagai upaya perlindungan terhadap aset dan pegawai, tetapi juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan karyawan tentang risiko kebakaran serta cara-cara penanganannya.

Dalam kegiatan sosialisasi implementasi BCM, BRI BO Sibuhuan menggandeng pihak Satpol PP dan Damkar Kabupaten Padanglawas menjadi narasumber, menghadirkan pengalaman dan pengetahuan yang berharga untuk membantu persiapan menghadapi potensi kejadian kebakaran.

"Pentingnya pelatihan mengenai pencegahan dan penanganan kebakaran tidak bisa dianggap sepele, bahwa pendidikan awal kepada karyawan sangat berpengaruh dalam menyelamatkan nyawa dan harta benda," kata Kepala Kantor Satpol PP dan Damkar Palas, Agus Saleh Saputra Daulay melalui Solahuddin.

Menurut Solahuddin, melalui kegiatan ini diharapkan dapat menumbuhkan rasa kepedulian dan tanggung jawab di kalangan pegawai BRI terhadap keselamatan kerja dan pencegahan bencana.

Ditempat yang sama, Pimpinan Cabang BRI BO Sibuhuan, Dedi Harpian,As, menjelaskan tujuan sosialisasi serta urgensi dilaksanakan dengan kegiatan BCM.

"Kegiatan BCM yang diadakan oleh BRI Branch Office(BO) Sibuhuan bertujuan utama untuk mempersiapkan setiap individu dalam menghadapi resiko kebakaran," terang Dedi Harpian.

Melalui sosialisasi ini,lanjutnya tentu mengedukasi staf dan mengimplementasikan protokol pencegahan, perusahaan dapat mengurangi dampak yang mungkin ditimbulkan oleh bencana tersebut.

Menurut analisis yang dilakukan oleh International Organization for Standardization (ISO), organisasi yang mengimplementasikan BCM secara efektif dapat meminimalisasi waktu down dan mengurangi kerugian finansial yang diakibatkan oleh bencana.

Lebih lanjut Dedi Harpian menambahkan, kegiatan ini juga memberikan manfaat tambahan bagi karyawan dan insan BRILian.

Melalui kolaborasi ini, Dedi Harpian berharap memberi edukasi dan kemampuan karyawan BRI untuk meningkatkan kesadaran tentang langkah-langkah yang dapat diambil untuk melindungi diri dari kebakaran.

Diharapkan, dengan pendekatan edukatif ini, kondisi darurat kebakaran dapat ditangani secara lebih efektif, mengurangi risiko kerugian yang lebih besar.

Melalui praktik langsung,sambungnya peserta diajarkan tentang penggunaan alat pemadam api, teknik evakuasi, serta strategi untuk tetap tenang dan terorganisir selama proses penanganan kebakaran.

Hal ini sejalan dengan rekomendasi dari National Fire Protection Association (NFPA) yang menyatakan bahwa latihan berulang-ulang adalah kunci untuk kesuksesan dalam penanganan bencana.

Dengan keterlibatan langsung dalam simulasi,setelah mengikuti sosialisasi implementasi BCM, peserta lebih mampu memahami dan mengingat langkah-langkah yang harus diambil ketika keadaan darurat benar-benar terjadi.


]]> https://www.halomedan.com/news/65765/wujud-implementasi-bcm-bri-bo-sibuhuan-gelar-sosialisasi-pencegahan-dan-penanganan-kebakaran/ BRI BO Sibuhuan Gelar Upacara Peringatan Harkitnas ke-118 Thu, 21 May 2026 00:42:00 +0700+0700


PALAS -Bank Rakyat Indonesia (BRI) Branch Office Sibuhuan, menggelar upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional(Harkitnas) ke 118,di pelataran halaman BRI,Rabu(20/5/2026).

Bertindak sebagai inspektur upacara dalam peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-118, Pimpinan Cabang BRI BO Sibuhuan,Dedi Harpian,As.

Upacara berlangsung khidmat yang diikuti jajaran manajer serta pekerja Insan Brilian BO Sibuhuan.

Dalam kesempatan itu, Dedi Harpian,As membacakan sambutan tertulis Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, Meutya Viada Hafid.

Dalam sambutan itu ditegaskan bahwa peringatan Harkitnas ke-118 yang jatuh pada 20 Mei 2026 menjadi momentum refleksi atas peristiwa penting berdirinya organisasi Boedi Oetomo pada tahun 1908.

Disebutkan, sejarah mencatat berdirinya Boedi Oetomo sebagai "fajar menyingsing" bagi kesadaran berbangsa. Pada masa itu, kaum terpelajar pribumi mulai mengonsolidasikan kekuatan melalui pemikiran dan organisasi, melampaui sekat-sekat kedaerahan yang selama berabad-abad menjadi titik lemah perjuangan.

Semangat tahun 1908 juga menjadi tonggak perubahan bentuk perjuangan bangsa, dari perlawanan fisik menuju perjuangan intelektual dan diplomatik demi mewujudkan kedaulatan bangsa yang bermartabat.

Dalam sambutan tersebut juga disampaikan bahwa secara filosofis Kebangkitan Nasional merupakan proses dinamis yang menyesuaikan tantangan zaman tanpa kehilangan jati diri. Kebangkitan berarti keberanian untuk melepaskan diri dari belenggu ketidaktahuan dan ketertinggalan.

Memasuki tahun 2026, tantangan bangsa dinilai telah bergeser dari kedaulatan teritorial menuju kedaulatan informasi dan transformasi digital.

Tema peringatan Harkitnas tahun ini adalah "Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara." Tema tersebut merepresentasikan semangat menjaga Ibu Pertiwi oleh seluruh elemen bangsa untuk bergerak maju bersama melalui perlindungan generasi muda sebagai tunas bangsa.

Tema ini juga menegaskan pentingnya kemandirian sebagai negara berdaulat. Sebagaimana amanat para pendiri bangsa, kemajuan sebuah negara tidak ditentukan oleh bantuan pihak lain, melainkan oleh keteguhan hati rakyatnya untuk bersatu dalam satu visi besar.

Melalui momentum peringatan Hari Kebangkitan Nasional ini, Dedi Harpian berharap, insan BRILian dapat kembali meneguhkan arah perjalanan nasional dengan menempatkan Asta Cita, delapan misi besar pembangunan bangsa, sebagai kompas utama dalam menghadirkan perubahan nyata bagi kehidupan masyarakat.

Keterangan Photo : BRI BO Sibuhuan menggelar upacara peringatan Harkitnas ke 118, berlangsung khidmat diikuti seluruh jajaran dan insan BRILian.]]> https://www.halomedan.com/news/65764/bri-bo-sibuhuan-gelar-upacara-peringatan-harkitnas-ke118/ Simulasi Kebakaran, BRI BO Sibuhuan Perkuat Kesiapsiagaan Pegawai Menghadapi Situasi Darurat Thu, 21 May 2026 00:39:00 +0700+0700

PALAS - Bank Rakyat Indonesia Branch Office (BRI - BO) Sibuhuan menggelar simulasi penanganan kebakaran sebagai upaya meningkatkan kesiapsiagaan pegawai dalam menghadapi situasi darurat.



Kegiatan berlangsung dihalaman BRI BO Sibuhuan.Diikuti seluruh pekerja dan petugas penunjang operasional di lingkungan kantor BRI bekerjasama dengan pihak Satpol PP dan Damkar Kabupaten Padanglawas.



Simulasi dilakukan dengan memperagakan prosedur evakuasi saat terjadi kebakaran, penggunaan alat pemadam api ringan (APAR), hingga langkah penyelamatan dokumen dan aset penting perusahaan.



Pegawai diarahkan untuk memahami jalur evakuasi dan titik kumpul aman saat kondisi darurat terjadi.



Pimpinan Cabang BRI BO Sibuhuan, Dedi Harpian,As, Rabu(20/5/2026), mengatakan kegiatan tersebut menjadi bagian penting dalam membangun budaya kerja yang mengutamakan keselamatan dan kewaspadaan.



Menurut Dedi Harpian, simulasi rutin diperlukan agar seluruh pekerja memahami langkah cepat yang harus dilakukan ketika menghadapi potensi kebakaran di area kerja.



Selain itu,kegiatan ini juga menjadi sarana evaluasi kesiapan fasilitas pendukung keselamatan di kantor BRI Cabang Sibuhuan.



"Melalui simulasi ini, pegawai diharapkan lebih sigap dan tidak panik ketika menghadapi kondisi darurat. Keselamatan pekerja dan nasabah menjadi prioritas utama," ujar Dedi Harpian.



Ia menambahkan, kesiapsiagaan menghadapi keadaan darurat tidak hanya menjadi tanggung jawab petugas keamanan, tetapi juga seluruh pekerja di lingkungan kantor. Karena itu, pelatihan dan simulasi akan terus dilakukan secara berkala.



Kegiatan simulasi kebakaran berlangsung lancar dengan antusiasme tinggi dari para peserta. Simulasi tersebut juga menjadi bagian dari komitmen BRI dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan tanggap terhadap risiko bencana maupun keadaan darurat lainnya.



Keterangan Photo : BRI BO Sibuhuan menggelar simulasi kebakaran untuk memperkuat kesiapsiagaan pegawai dalam menghadapi resiko kebakaran.]]> https://www.halomedan.com/news/65763/simulasi-kebakaran-bri-bo-sibuhuan-perkuat-kesiapsiagaan-pegawai-menghadapi-situasi-darurat/ BAKOPAM Sumut Siap Gelar Penyembelihan Hewan Qurban 1447 H, Ajak Masyarakat Tebar Kepedulian Thu, 21 May 2026 00:31:00 +0700+0700
MEDAN – kembali menunjukkan komitmennya dalam menebar nilai kepedulian dan semangat berbagi kepada masyarakat melalui pelaksanaan penyembelihan hewan qurban Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah.

Kegiatan qurban tersebut direncanakan berlangsung pada Rabu, 27 Mei 2026, dan akan melibatkan pengurus serta kader Badan Koordinasi Pemuda Muslim (BAKOPAM) Sumut bersama masyarakat sekitar dalam suasana kebersamaan dan ukhuwah Islamiyah.

Ketua BAKOPAM Sumut Ibnu Hajar menyampaikan bahwa kegiatan ini bukan hanya sekadar rutinitas tahunan, namun juga bentuk nyata kepedulian sosial organisasi terhadap masyarakat yang membutuhkan.

"Momentum Idul Adha menjadi sarana mempererat silaturahmi, memperkuat rasa kebersamaan, serta menumbuhkan semangat berbagi kepada sesama. Kami berharap pelaksanaan qurban tahun ini dapat berjalan lancar dan membawa manfaat luas bagi masyarakat," ujarnya.

Dalam rangka menyukseskan kegiatan tersebut, BAKOPAM Sumut juga membuka kesempatan bagi para dermawan, tokoh masyarakat, pengusaha, dan seluruh umat Muslim untuk ikut berpartisipasi menyalurkan bantuan hewan qurban maupun donasi.

Panitia menyebutkan, bantuan dapat diberikan dalam bentuk sapi, kambing, maupun donasi dana yang akan digunakan untuk pembelian hewan qurban dan pelaksanaan kegiatan sosial lainnya.

Adapun donasi dapat disalurkan melalui rekening resmi panitia qurban BAKOPAM Sumut:

Bank Sumut
No Rek: 11102040195610
A/n: BAKOPAM SUMATERA UTARA

Bank Mandiri
No Rek: 1060009796502
A/n: IBNU HAJAR

Panitia turut mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama meraih keberkahan Idul Adha dengan berbagi kepada sesama.

"Semoga setiap bantuan dan partisipasi yang diberikan menjadi amal ibadah, membawa keberkahan rezeki, kesehatan, kesuksesan serta selalu dalam lindungan Allah SWT," tutup panitia.

]]> https://www.halomedan.com/news/65762/bakopam-sumut-siap-gelar-penyembelihan-hewan-qurban-1447-h-ajak-masyarakat-tebar-kepedulian/ Soal Status Tanah Gedung Koperasi Merah Putih Gampong Bukit Murasa, Ini Pernyataan Camat Kota Jantho Wed, 20 May 2026 16:00:00 +0700+0700
Pemagaran lokasi pembangunan gedung Koperasi Merah Putih milik Gampong Bukit Musara itu mulai dipagari M Nasir (Pemilik tanah versi AJB tahun 2023) pada Kamis 14 Mei 2026, setelah hampir setengah tahun memberikan solusi lunak kepada pihak yang mengaku pemilik tanah (versi HGB) tahun 1994.

Informasi pemagaran lokasi pembangunan gedung Koperasi Merah Putih tersebut sempat memanas beberapa saat pada hari aksi pemagaran dilakukan, terutama dari pihak pelaksana pembangunan dengan dalih mereka tidak mengetahui tanah itu bersengketa.

Alih alih jadi temeng sang pemilik tanah versi AJB pun tak surut dari rencananya untuk mengklim hartanya yang sah.

"Kelonggaran sudah kami berikan sebelumnya, tapi pemerintah gampong Bukit Musara tidak ada niat baik, malah menuding kami lagi memperberat Gampong untuk membayarnya, " kata M Nasir pemilik tanah Capling versi AJB kepada media ini, Senin malam (18/5/2026).

Sementara Geuchik Bukit Musara Azhari sebelumnya sempat merilis bahwa tanah tersebut mengaku milik umum versi HGB milik PT Mesra Agung keluaran tahun 1994 dengan masa berlaku selama 20 tahun.

Bahkan katanya sebagaimana dirilis oleh salah satu media online di Aceh, bahwa permasalahan itu diklim baik baik saja setelah difasilitasi oleh Camat Kota Jantho beberapa waktu lalu.

Justeru kenapa M Nasir memagari tanah tersebut lagi?, rilis media tersebut.

Terpisah, Camat Kota Jantho, Jalaluddin yang dikonfirmasi media ini, Senin siang (18/5/2026) menjelaskan bahwa pihaknya pernah memfasilitasi kedua belah pihak berkaitan dengan status lokasi pembangunan gedung Koperasi Merah Putih Gampong Bukit Musara itu beberapa kali sebelumnya.

"Keduanya mengaku dan memangemiliki pegangan gak atas tanah tersebut, nah, kalau demikian bukan ranah kami lagi untuk menyelesaikan, tapi itu sudah harus ke tanah hukum, biarlah pengadilan yang memutuskan perkara itu, " kata Jalaluddin.

Terkait dengan potensi persengketaan serupa terhadap 13 titik gedung Koperasi Merah Putih di Kecamatan Kota Jantho, Jalal mengaku baru Gampong Bukit Musara yang sudah mencuat masalah, sedangkan untuk selebihnya hingga kini belum ada problema yang timbul.

"Yang lain hingga saat ini belum saya Terima laporan apapun, " ujarnya.

Dia mengaku selalu Pemerintah Kecamatan telah mengingatkan kepada seluruh pemerintah Gampong dalam Kecamatan Kota Jantho, untuk memastikan legalitas tanah tempat yang akan dijadikan lokasi pembangjnan gedung Koperasi Merah Putih.

"Pada kesempatan rapat beberapa waktu lalu sudah kita ingatkan para keuchik untuk memastikan legalitas tanah yang diambil sebagai lokasi pembangunan gedung Koperasi Merah Putih, " Aku Camat Jalal menegaskan.

Kondisi gedung Merah Putih Gampong Bukit Musara Kota Jantho, hingga saat ini masih terpagar rapi dengan sistem 'pagar mati" dan tidak menyediakan hulur akses ke dalam menuju gedung.

"Artinya, Pemilik gak atas tanah tersebut versi AJB kukuh mempertahankan haknya, bukanlah menghalangi proses dan kelancaran program pemerintah.

" Bila pihak pelaksana pembangunan gedung meminta Akses, kami siap memberikannya kapan saja, namun kami tidak akan merelakan penggunaan tanah kami tanpa ada kepastian ganti rugi begini, " demikian tegas M Nasir.rel/dahlan]]> https://www.halomedan.com/news/65757/soal-status-tanah-gedung-koperasi-merah-putih-gampong-bukit-murasa-ini-pernyataan-camat-kota-jantho/ Indonesia Tidak Sedang Runtuh, Indonesia Sedang Diuji Wed, 20 May 2026 15:59:00 +0700+0700 Indonesia Tidak Sedang Runtuh, Indonesia Sedang Diuji

Oleh: Abdullah Rasyid
Mahasiswa Doktoral Ilmu Pemerintahan IPDN


Dolar boleh naik. Dunia boleh bergejolak. Tetapi Indonesia tidak sedang berdiri di titik rapuh seperti 1998.

Kita harus jujur melihat keadaan secara utuh. Benar, rupiah melemah. Benar, tekanan global sedang berat. Suku bunga The Fed tinggi, perang geopolitik belum selesai, ekonomi dunia melambat, dan hampir semua negara berkembang mengalami tekanan yang sama. Namun menyamakan situasi hari ini dengan 1998 jelas berlebihan.


Fondasi Ekonomi yang Berbeda

Indonesia hari ini memiliki bantalan yang jauh lebih kokoh dibanding hampir tiga dekade lalu. Bank Indonesia mencatat cadangan devisa per April 2026 mencapai USD 146,2 miliar, setara 5,8 bulan impor dan berada di atas standar kecukupan IMF. Inflasi juga terkendali di kisaran 2,42 persen, jauh dari lonjakan harga yang biasanya menjadi pemicu krisis sosial.

Pertumbuhan ekonomi sekitar 5 persen menunjukkan konsumsi domestik masih bergerak, UMKM tetap hidup, dan aktivitas ekonomi nasional tidak mengalami kontraksi besar. Ini berbeda dengan 1998, ketika PDB Indonesia anjlok hingga -13,7 persen, perbankan runtuh, dan daya beli masyarakat hancur.


Pelajaran dari 1998

Saya mengalami langsung krisis 1998. Saat itu, perbankan runtuh, lebih dari 50 bank ditutup, kredit macet melonjak, dan sistem keuangan kehilangan kepercayaan publik. Inflasi meledak hingga lebih dari 70 persen, cadangan devisa hanya sekitar USD 20 miliar, dan negara kehilangan kontrol atas arah kebijakan.

Krisis politik memperburuk keadaan: demonstrasi besar-besaran, kerusuhan sosial, dan kejatuhan Presiden Soeharto. Negara tidak hanya menghadapi krisis ekonomi, tetapi juga krisis legitimasi.

Hari ini, meski tekanan global nyata, Indonesia tidak berada dalam pusaran kehancuran sistemik seperti kala itu.


Optimisme sebagai Modal Politik

Presiden Prabowo menekankan bahwa negara tidak boleh terlihat takut menghadapi tekanan global. Optimisme bukan berarti menutup mata terhadap masalah, melainkan keberanian menjaga kepercayaan di tengah ketidakpastian.

Dalam ekonomi modern, psikologi publik menentukan stabilitas negara. Kepanikan berlebihan terhadap pelemahan rupiah justru bisa memperburuk keadaan. Karena itu, menjaga kepercayaan publik adalah bagian dari strategi ekonomi.


Jalan Menuju Kemandirian

Tantangan Indonesia kini bukan sekadar menghadapi dolar, tetapi memperkuat kemandirian ekonomi:
- Mengurangi ketergantungan impor
- Memperkuat industri nasional
- Mendorong hilirisasi
- Mengembangkan transaksi mata uang lokal
- Memastikan kekayaan Indonesia memberi nilai tambah bagi rakyatnya sendiri


Kesimpulan

Bangsa besar tidak diukur dari seberapa sering panik terhadap gejolak global, tetapi dari seberapa kuat ia bertahan dan bangkit menghadapi tekanan dunia.

Indonesia tidak sedang runtuh.
Indonesia sedang diuji untuk naik kelas.

Jakarta, 20 Mei 2026]]> https://www.halomedan.com/news/65756/indonesia-tidak-sedang-runtuh-indonesia-sedang-diuji/