https://www.halomedan.com/ Halo Medan | Berani Tampil Beda Mon, 11 May 2026 19:42:28 +0700+0700 id-ID Bank Sumut Raih Taxpayer Award dari DJP, Tegaskan Komitmen Perkuat Layanan Pajak Digital bagi Masyarakat Mon, 11 May 2026 18:26:00 +0700+0700


Medan – PT Bank Sumut (Perseroda) kembali menorehkan prestasi dengan meraih penghargaan Taxpayer Award dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kantor Wilayah Sumatera Utara I. Penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi atas kontribusi Bank Sumut dalam mendukung penerimaan pajak negara sepanjang tahun 2025 sekaligus memperkuat layanan transaksi perpajakan bagi masyarakat di Sumatera Utara.

Penghargaan diserahkan langsung oleh Kepala Kanwil DJP Sumut I, Belis Siswanto kepada Direktur Utama Bank Sumut, Heru Mardiansyah, dalam suasana penuh keakraban dan semangat kolaborasi di Kantor Pusat Bank Sumut, Medan, Senin (11/5).

Kepala Kanwil DJP Sumut I, Belis Siswanto, menyampaikan bahwa Bank Sumut merupakan salah satu mitra strategis yang memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan negara di wilayah Sumatera Utara.

"Bank Sumut tidak hanya menunjukkan kepatuhan perpajakan yang baik sebagai wajib pajak, tetapi juga berperan aktif dalam mempermudah masyarakat melakukan pembayaran pajak melalui layanan perbankan yang semakin luas dan modern," ujar Belis.

Menurutnya, sinergi antara DJP dan Bank Sumut menjadi bagian penting dalam mendorong peningkatan kepatuhan pajak sekaligus memperluas akses layanan perpajakan yang cepat, aman, dan mudah dijangkau masyarakat.

Direktur Utama Bank Sumut, Heru Mardiansyah menegaskan bahwa penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi Bank Sumut untuk terus menghadirkan inovasi layanan, khususnya dalam mendukung ekosistem transaksi penerimaan negara berbasis digital.

Sebagai bank persepsi, Bank Sumut saat ini melayani transaksi penerimaan negara melalui jaringan kantor cabang dan cabang pembantu, layanan Cash Management System (CMS), hingga fitur pembayaran pajak pada aplikasi New Sumut Mobile.

"Transformasi digital yang kami lakukan bertujuan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Saat ini pembayaran pajak sudah dapat dilakukan melalui New Sumut Mobile, CMS, maupun seluruh jaringan kantor Bank Sumut dengan layanan penerimaan negara hingga pukul 16.00 WIB," kata Heru.

Heru menambahkan, Bank Sumut terus memperkuat posisinya sebagai bank daerah yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat dan perkembangan layanan keuangan digital.

"Penghargaan ini bukan sekadar apresiasi, tetapi menjadi energi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas layanan dan memperkuat kontribusi Bank Sumut dalam mendukung pembangunan daerah maupun nasional," tegasnya.

Dalam pertemuan tersebut, Bank Sumut dan Kanwil DJP Sumut I juga membahas sejumlah peluang sinergi strategis ke depan, antara lain percepatan implementasi CMS pada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Sumatera Utara, rencana pembukaan booth layanan Bank Sumut di lingkungan kantor DJP, hingga penyediaan tax corner di kantor-kantor Bank Sumut sebagai sarana edukasi perpajakan bagi masyarakat dan nasabah.

Turut hadir mendampingi Kepala Kanwil DJP Sumut I, antara lain Sekretaris Kanwil DJP Sumut I Muhammad Rivai Muda Siregar, Kepala KPP Madya Dua Medan Ronny Johannes Purba, Kepala Seksi Pengawasan II KPP Madya Dua Medan Ahmad Husein Tanjung, serta Account Representative KPP Madya Dua Medan Ade Setio Yuwono.]]> https://www.halomedan.com/news/65676/bank-sumut-raih-taxpayer-award-dari-djp-tegaskan-komitmen-perkuat-layanan-pajak-digital-bagi-masyarakat/ Welcoming Inkubator Bisnis UNPAB Batch 1 Resmi Digelar, Cetak Mahasiswa Inovatif dan Siap Bangun Usaha Mon, 11 May 2026 17:52:00 +0700+0700

Medan - Universitas Pembangunan Panca Budi (UNPAB) kembali menunjukkan komitmennya dalam membangun budaya kewirausahaan di lingkungan kampus melalui kegiatan Welcoming Mahasiswa Binaan Inkubator Bisnis UNPAB Batch 1 untuk kluster Agrotech dan Creative. Kegiatan ini dilaksanakan pada Senin, 11 Mei 2026.

Kegiatan welcoming ini menjadi langkah awal bagi mahasiswa binaan untuk memasuki proses pembinaan bisnis yang terarah, bertahap, dan berkelanjutan. Tidak hanya sebagai ajang penyambutan, program ini juga menjadi ruang belajar, berbagi pengalaman, serta membangun kolaborasi bagi mahasiswa yang memiliki minat dan potensi di bidang kewirausahaan.

Dalam sambutannya, tim pembina menyampaikan bahwa Inkubator Bisnis UNPAB hadir sebagai wadah pengembangan mahasiswa agar tidak hanya memiliki ide kreatif, tetapi juga mampu memahami proses membangun dan mengembangkan usaha secara nyata. Mahasiswa didorong untuk memiliki keberanian memulai bisnis, konsistensi dalam menjalankan usaha, serta visi untuk menciptakan inovasi yang berdampak bagi masyarakat.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh jajaran pembina dan pendamping Inkubator Bisnis UNPAB, di antaranya Siti Aisah, S.T., M.T. selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan UNPAB, Jodi Hendrawan, S.Kom., M.Kom. selaku Kepala Biro Layanan Mahasiswa dan Alumni UNPAB, serta Devi Andriani Luta, S.P., M.Agr. selaku Kepala Urusan Pengembangan Karir dan Jejaring Alumni UNPAB.

Selain itu, hadir pula Dr. Najla Lubis, S.T., M.Si. sebagai Dosen Pembimbing Agrotech Business Incubator UNPAB, Munisa, S.Psi., M.Psi. sebagai Dosen Pembimbing Creative Business Incubator UNPAB, serta Indri Hidayati, S.Kom., M.Kom. selaku staf Inkubator Bisnis UNPAB.

Rangkaian kegiatan berlangsung secara interaktif melalui sesi pengenalan program inkubator bisnis, pemaparan tahapan pembinaan usaha, hingga perkenalan tim pembina dan pendamping yang akan mendampingi mahasiswa selama proses pengembangan bisnis berlangsung.

Melalui program ini, UNPAB berharap dapat menciptakan ekosistem kewirausahaan kampus yang semakin kuat, inovatif, dan kolaboratif. Kehadiran Inkubator Bisnis UNPAB diharapkan menjadi wadah strategis bagi mahasiswa untuk bertumbuh, mengembangkan potensi, serta menghadirkan ide usaha yang mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan dunia industri.

Ingin menjadi bagian dari mahasiswa inovatif dan berjiwa entrepreneur?
Yuk, ikuti berbagai program pengembangan mahasiswa di UNPAB dan wujudkan ide bisnismu menjadi nyata bersama Inkubator Bisnis UNPAB!

]]> https://www.halomedan.com/Berita/65675/welcoming-inkubator-bisnis-unpab-batch-1-resmi-digelar-cetak-mahasiswa-inovatif-dan-siap-bangun-usaha/ Machika Luna Debut Lewat “Kupu Lucuku”, Anthem Cinta Pertama yang Siap Kuasai Playlist Gen Z Mon, 11 May 2026 15:00:00 +0700+0700 Machika Luna resmi meramaikan industri musik Tanah Air melalui single debut berjudul "Kupu Lucuku", sebuah lagu bertema cinta pertama yang dikemas ringan, manis, dan penuh nuansa remaja masa kini.

Single ciptaan Aditya Gumay tersebut menggambarkan perasaan gugup sekaligus bahagia saat mengalami jatuh cinta untuk pertama kalinya. Dengan lirik sederhana namun emosional, lagu ini dinilai sangat dekat dengan kehidupan generasi muda, khususnya Gen Z.

Saat peluncuran di Pusat Perfilman Usmar Ismail, Jumat (1/5/2026), Machika Luna mengungkapkan bahwa lagu tersebut terinspirasi dari pengalaman cinta pertama yang sering dialami remaja.

"Ini tentang pengalaman pertama jatuh cinta. Aku yakin banyak Gen Z yang bisa relate," ujar Machika Luna.

Meski proses produksinya terbilang singkat, hanya sekitar satu bulan sebelum resmi diperkenalkan, "Kupu Lucuku" justru menghadirkan nuansa segar yang dinilai mampu menarik perhatian penikmat musik muda. Lagu ini juga tengah dipersiapkan untuk distribusi ke berbagai platform digital.

Tak hanya lagunya yang menarik perhatian, video klip "Kupu Lucuku" juga tampil estetik dengan konsep urban modern. Proses syuting dilakukan di kawasan Echo Park yang dikenal sebagai salah satu lokasi favorit anak muda.

"Cuma sekitar satu sampai dua hari," kata Machika Eva Luna mengenai proses pengambilan gambar video klipnya.

Meski terbilang pendatang baru di industri musik, Machika Luna sebenarnya telah akrab dengan dunia tarik suara sejak kecil. Dukungan keluarga yang mencintai musik, ditambah pengaruh musik K-pop dan inspirasi dari Nadin Amizah, membentuk karakter vokal Machika yang unik dengan sentuhan pop modern dan lirik puitis.

Menariknya lagi, penyanyi muda ini masih duduk di bangku kelas 2 SMP di Global Indonesia School. Di tengah kesibukannya menempuh pendidikan, ia tetap fokus membangun karier musik secara profesional.

Machika Luna berharap "Kupu Lucuku" dapat diterima luas oleh masyarakat dan menjadi langkah awal menuju karya-karya berikutnya.

"Semoga bisa booming dan aku bisa terus berkarya," tuturnya.

Dengan bakat alami, konsep musik yang relatable, serta dukungan tim yang solid, Machika Luna dinilai berpotensi menjadi rising star baru di industri musik Indonesia.rel]]> https://www.halomedan.com/seleb/65674/machika-luna-debut-lewat-ldquokupu-lucukurdquo-anthem-cinta-pertama-yang-siap-kuasai-playlist-gen-z/ Jebakan "Visa Turis" dan Ilusi Keamanan Digital: Belajar dari Ratusan WNA Pelaku Judol Mon, 11 May 2026 08:10:00 +0700+0700 Belajar dari Ratusan WNA Pelaku Judol

Oleh: Abdullah Rasyid
Staf Khusus Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan

Bayangkan seorang warga negara asing mendarat di Soekarno-Hatta atau Hang Nadim dengan senyum ramah, paspor sah, dan stempel visa kunjungan yang valid. Di mata sistem, ia adalah "tamu" yang sah. Namun begitu pintu bandara tertutup, ia berubah menjadi "hantu digital", mengoperasikan server judi online dari balik layar apartemen mewah di Jakarta atau Batam, menyedot miliaran rupiah dari kantong masyarakat kita.

Kasus penangkapan 321 WNA di Jakarta dan 210 WNA di Batam pada awal Mei 2026 bukan sekadar angka statistik. Ini adalah tamparan keras yang menunjukkan betapa rapuhnya kedaulatan digital kita bila hanya bergantung pada stempel visa dan dokumen perjalanan.


Ilusi "Aman" Karena Visa Sah

Selama ini kita terjebak dalam pola pikir lama: kalau visanya sah, berarti dia aman. Padahal, kejahatan transnasional abad ke-21 tidak lagi menembus pagar kawat berduri, melainkan memanfaatkan fasilitas Bebas Visa Kunjungan (VBK) atau Visa on Arrival (VoA). Mereka masuk sebagai turis, tapi bekerja sebagai operator kejahatan.

Sistem imigrasi kita mendeteksi status hukum, bukan niat kriminal. Selama izin tinggal belum habis dan tidak ada laporan pelanggaran, mereka dianggap "bersih". Celah inilah yang dieksploitasi sindikat internasional, diperparah oleh keterbatasan pengawasan lapangan akibat rasio petugas yang tidak sebanding dengan lonjakan arus orang.


Mengapa Teknologi Belum Menjadi "Dewa Penolong"?

Banyak yang bertanya: Kenapa tidak pakai AI? Kenapa tidak lacak setiap langkah mereka?
Jawabannya ada pada kompleksitas dunia nyata:

- Privasi vs. Keamanan: UU Perlindungan Data Pribadi membatasi pelacakan real-time tanpa dasar hukum yang jelas.
- Integrasi Data yang Belum Sempurna: Data imigrasi, kepolisian, dan telekomunikasi masih berjalan paralel. Baru kini, di bawah Menteri Imigrasi, dan Pemasyarakatan Jenderal Pol. (Purn) Agus Andrianto, SH, MH kita serius menyatukan "pulau-pulau data" menjadi daratan informasi yang utuh.

Namun teknologi saja tidak cukup. Kejahatan ini bersifat hybrid, menggunakan gedung fisik sekaligus server digital. Solusinya pun harus hibrida.


Dari Reaktif ke Proaktif: Tiga Langkah Strategis

Kasus Jakarta dan Batam harus menjadi titik balik. Kita tidak bisa terus-menerus memadamkan kebakaran setelah kerugian triliunan rupiah terjadi. Ada tiga langkah strategis yang sedang dan akan didorong:

1. Revitalisasi "Wajib Lapor" Digital
WNA pemegang visa jangka pendek wajib check-in lokasi atau aktivitas setiap 14 hari melalui aplikasi. Sistem akan mendeteksi anomali pola tinggal dan memberi peringatan dini.

2. Hukuman Berat bagi Fasilitator Lokal
Kejahatan ini tidak mungkin terjadi tanpa bantuan lokal: pemilik gedung, apartemen, penyedia internet. Kelalaian atau kesengajaan memfasilitasi WNA ilegal akan dikenai sanksi administratif berat hingga pencabutan izin usaha.

3. Diplomasi Imigrasi yang Tegas
Indonesia tidak boleh menjadi "surga murah" bagi penjahat siber global. Perjanjian bebas visa akan dievaluasi ulang, dan untuk negara tertentu bisa diterapkan visa elektronik dengan persyaratan lebih ketat.


Kedaulatan Ada di Tangan Kita

Penangkapan ratusan WNA ini bukan alasan untuk panik, melainkan untuk sadar: perang modern tidak selalu menggunakan tank, tapi kode program dan penyalahgunaan regulasi. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, di bawah arahan Presiden Prabowo berkomitmen bertransformasi dari sekadar "stempel paspor" menjadi penjaga gerbang keamanan nasional yang cerdas, tegas, dan berbasis data.

Kepada masyarakat, kami mengajak partisipasi aktif. Anda adalah mata dan telinga kami. Jika melihat tetangga asing yang mencurigakan, tidak pernah keluar, banyak tamu datang tengah malam, atau aktivitas server yang aneh, laporkan. Karena keamanan Indonesia bukan hanya tugas aparat, tapi tanggung jawab bersama. Jangan biarkan rumah kita dijadikan sarang kejahatan oleh mereka yang menyusup lewat pintu yang kita buka sendiri.

Jakarta, 11 Mei 2026
Dini hari di Bandara Soekarno Hatta]]> https://www.halomedan.com/news/65673/jebakan-quotvisa-turisquot-dan-ilusi-keamanan-digital-belajar-dari-ratusan-wna-pelaku-judol/ Sempat Viral, Orang Tua PMI Asal Medan Reza Valentino Akhirnya Terima Asuransi Kematian Rp1 Miliar Mon, 11 May 2026 07:18:00 +0700+0700
Jakarta — Polemik terkait kematian Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Medan, Sumatera Utara, Reza Valentino Simamora (21), yang sempat viral dan menuai perhatian publik akhirnya menemui titik terang. Orang tua almarhum dikabarkan telah menerima pencairan asuransi kematian senilai sekitar Rp1,04 miliar.

Reza Valentino diketahui meninggal dunia di Korea Selatan setelah diberangkatkan melalui skema Government to Government (G to G) usai mengikuti pelatihan di LPK Karanganyar pada Desember 2024. Kasus kematiannya sempat menjadi sorotan lantaran status hukum serta hak-hak almarhum dinilai belum jelas.

Direktur Pengaduan, Mediasi, dan Advokasi BP2MI, Mangiring Hasoloan Sinaga, mengatakan pihaknya telah melakukan koordinasi bersama keluarga almarhum dan Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) melalui rapat daring untuk memastikan penyelesaian hak-hak korban.

"Kami mendapat kabar bahwa pada 30 April 2026, uang asuransi kematian telah diterima oleh orang tua almarhum Reza Valentino. Selain itu, sisa gaji almarhum juga sudah diserahkan," ujar Mangiring H. Sinaga, Jumat (8/5/2026).

Mangiring menjelaskan, penyelesaian kasus tersebut menjadi perhatian khusus Menteri BP2MI Mukhtarudin sebagai bentuk kehadiran negara dalam melindungi pekerja migran Indonesia beserta keluarganya.

Menurutnya, perhatian pemerintah tidak hanya mencakup proses pencairan asuransi, tetapi juga penanganan status kematian hingga persoalan barang milik almarhum yang diterima keluarga dalam kondisi rusak.

"Mulai dari status kematian, persoalan kargo barang milik almarhum yang diterima dalam kondisi buruk, hingga proses pencairan asuransi menjadi atensi khusus Bapak Menteri Mukhtarudin kepada seluruh jajaran. Ini merupakan wujud nyata tanggung jawab pemerintah kepada rakyat," katanya.

Meski demikian, Mangiring mengakui sempat terjadi perbedaan pemahaman terkait nominal santunan asuransi yang diterima keluarga korban. Orang tua almarhum, Saut Simamora, disebut memiliki harapan nilai santunan lebih besar dari nominal yang telah ditetapkan berdasarkan regulasi.

"Dalam zoom meeting terakhir pada April lalu, pihak keluarga sudah dijelaskan bahwa nominal asuransi yang diterima telah sesuai aturan, yakni sekitar Rp1 miliar, terlebih korban meninggal dunia di luar negeri. Mungkin pihak keluarga berharap nilainya lebih besar," jelasnya.

Senada dengan itu, Ketua Umum Jaringan Pergerakan Masyarakat Bawah (JAGA MARWAH), Edison Tamba atau yang akrab disapa Edoy, menyebut pihak SBMI selaku pendamping keluarga juga telah memastikan bahwa perhitungan santunan dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

"Saya sudah menghubungi pihak SBMI dan mereka menyampaikan bahwa tuntutan nominal yang diminta tidak memiliki dasar hukum maupun aturan. Jika merasa ada kekeliruan, tentu bisa ditempuh melalui jalur perdata," ujar Edoy.

Ia menilai upaya yang dilakukan Kementerian BP2MI bersama SBMI dalam mendampingi keluarga almarhum patut diapresiasi. Menurutnya, perhatian terhadap kasus tersebut dilakukan secara maksimal hingga seluruh persoalan dapat diselesaikan.

"Mulai dari persoalan asuransi hingga barang milik almarhum yang diterima dalam kondisi rusak, semuanya mendapat perhatian khusus dari Menteri BP2MI dan jajaran hingga akhirnya kasus ini selesai," katanya.

Atas nama lembaga JAGA MARWAH, Edoy juga menyampaikan apresiasi kepada Menteri BP2MI, SBMI, media massa, media sosial, hingga para influencer yang ikut mengawal dan menyuarakan kasus tersebut sampai mendapat perhatian luas.

"Saya mengucapkan terima kasih kepada SBMI, rekan-rekan media, serta Bapak Menteri beserta jajaran atas dukungan dan perhatian terhadap kasus ini. Setelah pertemuan dengan Menteri BP2MI, pendampingan hukum selanjutnya diserahkan kepada SBMI," tutupnya.]]> https://www.halomedan.com/news/65672/sempat-viral-orang-tua-pmi-asal-medan-reza-valentino-akhirnya-terima-asuransi-kematian-rp1-miliar/ Rusdi Lubis Raih Suara Terbanyak, Pimpin KAHMI Sumut 2026-2031 Mon, 11 May 2026 01:05:00 +0700+0700 H Rusdi Lubis SH MM resmi ditetapkan sebagai Koordinator Presidium Majelis Wilayah (MW) KAHMI Sumatera Utara periode 2026-2031 dalam penutupan Musyawarah Wilayah (Muswil) VII KAHMI Sumut di Parapat, Sabtu (9/5/2026).

Ketua umum incumbent tersebut berhasil meraih suara terbanyak, yakni 24 suara, dan ditetapkan langsung oleh pengurus Majelis Nasional (MN) KAHMI, Andi Faizal Jolong.

Selain Rusdi Lubis, enam nama lainnya juga terpilih sebagai anggota presidium MW KAHMI Sumut, yakni Dr Hatta Ridho, Dr Sugiat Santoso, Dr Mansyur Pasaribu, Dr Sadikin Bintang MM, Prof Dr Hasim Purba, dan M Iskandar Nasution SE MM.

Usai menerima amanah tersebut, Rusdi mengungkapkan rasa syukur dan apresiasi kepada seluruh panitia serta peserta Muswil yang telah menyukseskan agenda organisasi itu.

"Terima kasih kepada seluruh jajaran pengurus MW dan 25 Majelis Daerah KAHMI se-Sumut yang telah hadir dan berpartisipasi aktif dalam Muswil VII ini," ujar Rusdi.

Mantan anggota DPRD Sumut itu menilai keberhasilan Muswil tidak terlepas dari kerja keras panitia pelaksana di bawah kepemimpinan Armansyah Harahap MPd dan Ketua OC H Aja Syahri MSos.

Rusdi juga mengajak seluruh presidium terpilih untuk mengesampingkan perbedaan serta memperkuat soliditas organisasi demi membawa KAHMI Sumut lebih maju.

"Kita harus menyatukan persepsi dan siap berkolaborasi dengan pemerintah untuk kemajuan organisasi dan masyarakat," katanya.

Ia turut mengingatkan pentingnya menjaga semangat perjuangan HMI dan KAHMI dalam membangun kepentingan umat dan bangsa.
"Jangan sampai melupakan asal perjuangan yang dibesarkan dari umat semasa aktif di HMI," tegasnya.

Terkait langkah ke depan, Rusdi menyebut pihaknya akan segera melakukan konsolidasi internal guna menyusun kepengurusan serta program kerja baru.
"Yang pasti, kepemimpinan ke depan akan mengedepankan prinsip kolektif kolegial," pungkasnya.

Sementara itu, pengurus Majelis Nasional KAHMI Andi Faizal Jolong mengapresiasi jalannya Muswil VII KAHMI Sumut yang dinilai berlangsung dinamis dan penuh semangat.

"Ini salah satu Muswil KAHMI yang paling semarak dan penuh warna," ujarnya.

Sekretaris Umum demisioner MW KAHMI Sumut H Dadang Darmawan Pasaribu MSi bersama Kabid Infokom demisioner H Borkat SSos MM juga menyampaikan rasa syukur atas suksesnya pelaksanaan Muswil tersebut.

"Kami berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dan berpartisipasi aktif demi kelancaran Muswil Sumut ini," tandasnya.red

]]> https://www.halomedan.com/politik/65671/rusdi-lubis-raih-suara-terbanyak-pimpin-kahmi-sumut-20262031/ Shohibul Siregar: KI Jangan Jadi Pelindung Pemerintah yang Tertutup Sun, 10 May 2026 21:17:00 +0700+0700
MEDAN I Pengamat sosial dan politik, Shohibul Anshor Siregar, menegaskan bahwa Komisi Informasi (KI) Provinsi harus menjadi garda terdepan dalam menjamin keterbukaan informasi publik di daerah. Menurutnya, KI tidak boleh hanya berfungsi administratif, tetapi wajib berani mengambil sikap dalam menyelesaikan sengketa informasi antara masyarakat dan badan publik.

"KI Provinsi itu bukan sekadar pelengkap birokrasi. Mereka adalah lembaga ajudikasi yang menentukan apakah hak publik atas informasi dijalankan atau justru dihambat," ujar Shohibul Siregar kepada wartawan di Medan, Minggu (10/5/2026).

Ia mengatakan, keberadaan KI Provinsi merupakan amanat reformasi dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Karena itu, masyarakat harus mendapat jaminan akses terhadap data pembangunan, penggunaan anggaran, hingga dokumen kebijakan pemerintah daerah.

Menurutnya, dalam praktik di lapangan masih banyak instansi pemerintah yang belum terbuka terhadap permintaan informasi publik. Karena itu, KI Provinsi dituntut aktif memperkuat fungsi PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) agar sengketa informasi dapat diminimalisir.
Shohibul juga menyinggung kasus sengketa informasi terkait dokumen ijazah Presiden Joko Widodo yang sempat menjadi perhatian publik nasional. Ia menilai kasus tersebut menjadi contoh penting dalam menguji batas antara kepentingan privasi dan kepentingan publik.

"Ketika dokumen syarat pencalonan pejabat publik diminta masyarakat lalu ditolak, maka di situlah Komisi Informasi diuji independensinya. KI harus mampu menilai mana informasi yang patut dibuka demi kepentingan publik," katanya.

Ia menambahkan, jabatan publik memiliki konsekuensi keterbukaan yang lebih tinggi dibanding warga biasa. Karena itu, putusan KI dalam berbagai sengketa informasi harus benar-benar berpihak pada semangat transparansi.
Selain itu, Shohibul mengingatkan pentingnya menjaga independensi KI Provinsi, terutama karena proses pemilihan komisioner melibatkan DPRD.

"Jangan sampai KI justru menjadi tameng bagi pemerintah daerah yang tertutup. KI harus setia pada prinsip keterbukaan informasi dan kepentingan masyarakat," tegasnya.

Di akhir pernyataannya, Shohibul mengajak masyarakat untuk lebih aktif menggunakan hak memperoleh informasi sebagai bagian dari pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.

"Jangan takut menggunakan jalur sengketa informasi. Itu hak warga negara dan bagian penting dari demokrasi," pungkasnya.rd/ism]]> https://www.halomedan.com/Berita/65670/shohibul-siregar-ki-jangan-jadi-pelindung-pemerintah-yang-tertutup/ Wamenaker: Kompetensi SDM Kunci Utama Hadapi Digitalisasi Global Sun, 10 May 2026 21:04:00 +0700+0700
Wamenaker menyoroti pergeseran besar di dunia kerja yang menuntut kesesuaian keterampilan (skill mismatch). Berdasarkan data Sakernas November 2025, dari 218,85 juta penduduk usia kerja, terdapat 7,35 juta pengangguran yang masih didominasi oleh lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

"Dunia kerja sedang mengalami perubahan besar akibat AI dan digitalisasi. Tantangan kita bukan hanya soal jumlah, tetapi kualitas dan kesesuaian keterampilan," ujar Afriansyah saat menjadi narasumber Indonesia Cloud and Datacenter Convention 2026 di Jakarta, Kamis (7/5/2026).

Wamenaker menegaskan bahwa untuk mempercepat pemberdayaan angkatan kerja, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengandalkan platform SIAPkerja. Sistem digital terintegrasi ini hadir sebagai single gateway bagi masyarakat untuk mengakses layanan pelatihan, penempatan, hingga sertifikasi secara lebih efisien.

Selain digitalisasi layanan, Kemnaker juga fokus pada pelatihan berbasis kompetensi untuk memperkuat keterampilan teknis (hard skill) dan soft skill, serta sertifikasi sebagai pengakuan formal atas keahlian tenaga kerja.

Dalam paparannya, Wamenaker menyampaikan bahwa program ketenagakerjaan dibangun di atas pilar strategis, terutama dalam peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui penguatan kurikulum, reskilling, dan upskilling.

"Kemnaker fokus pada perluasan penempatan tenaga kerja dengan memperkuat kolaborasi antara pemerintah, industri, dan lembaga pendidikan. Semua ini didukung oleh reformasi ketenagakerjaan, termasuk pemanfaatan teknologi digital dan pengelolaan birokrasi yang lebih baik," ujar Wamenaker.

Wamenaker menegaskan komitmen pemerintah dalam membangun ekosistem ketenagakerjaan Indonesia periode 2024–2029 yang kuat, inklusif, dan adaptif. Langkah ini dilakukan melalui penguatan kolaborasi lintas sektor untuk menciptakan tenaga kerja yang kompeten, terlindungi, dan mampu bersaing di tingkat global guna mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.r]]> https://www.halomedan.com/politik/65669/wamenaker-kompetensi-sdm-kunci-utama-hadapi-digitalisasi-global/ Pj Sekdaprov Sumut Tekankan Penguatan BPBD Hadapi Risiko Bencana yang Kian Kompleks Sun, 10 May 2026 21:03:00 +0700+0700
MEDAN – Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumatera Utara (Sumut) Sulaiman Harahap menegaskan pentingnya penguatan kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), seiring tingginya dinamika dan risiko bencana di wilayah Sumut.

Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri Sosialisasi dan Focus Group Discussion (FGD) terkait Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 18 Tahun 2025 tentang Pedoman Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja BPBD, di Ballroom Hotel Four Points by Sheraton Medan, Kamis (7/5/2026).

Kegiatan yang diinisiasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui dukungan Program SIAP SIAGA tersebut membahas pedoman pembentukan, organisasi, dan tata kerja BPBD di daerah.

Dalam kesempatan itu, Sulaiman Harahap menyampaikan apresiasi atas dipilihnya Sumut sebagai lokasi sosialisasi kebijakan strategis tersebut. Menurutnya, Sumut saat ini masih berada dalam masa transisi darurat menuju pemulihan pascabencana besar tahun 2025 yang berlangsung hingga 30 Juni 2026.

"Kehadiran kita semua di sini merupakan bentuk komitmen bersama dalam memperkuat tata kelola penanggulangan bencana di daerah. Kita harus membangun sistem yang lebih kuat dari hulu ke hilir, mulai dari mitigasi hingga pemulihan," ujar Sulaiman Harahap.

Ia menegaskan, BPBD memiliki tanggung jawab besar dalam menyinergikan berbagai pihak, mulai dari TNI/Polri, akademisi, hingga komunitas relawan. Karena itu, kelembagaan yang kuat menjadi kebutuhan mutlak bagi daerah rawan bencana seperti Sumut.

"Keberadaan BPBD yang kuat secara kelembagaan, jelas dalam struktur organisasi, serta tepat dalam pembagian fungsi merupakan kebutuhan yang tidak dapat ditawar lagi. Penanggulangan bencana harus dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan," tegasnya.

Menurut Sulaiman, tantangan ke depan juga semakin berat akibat dampak perubahan iklim yang semakin nyata. Karena itu, diperlukan kelembagaan yang adaptif dan responsif terhadap perkembangan risiko bencana.

"Kita harus menghadirkan kelembagaan yang semakin adaptif dan responsif terhadap dinamika risiko bencana yang terus berkembang," katanya.

Sementara itu, Direktur Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran (MPBK) Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Edi Suhermanto menjelaskan, sosialisasi tersebut bertujuan memberikan panduan yang terukur bagi pemerintah daerah dalam membentuk struktur organisasi BPBD.

"Melalui Permendagri 18/2025, kita ingin menyamakan persepsi agar setiap daerah memiliki kelembagaan yang profesional dan sesuai dengan tipologi serta tingkat risiko bencananya. Tantangan perbedaan pemahaman di lapangan inilah yang coba kita selesaikan melalui forum ini," jelas Edi.

Menurutnya, kegiatan tersebut tidak hanya menjadi forum administratif, tetapi juga ruang diskusi bagi para pemangku kepentingan untuk merumuskan solusi atas berbagai tantangan penanggulangan bencana di lapangan. Diharapkan seluruh daerah dapat memahami substansi peraturan tersebut secara menyeluruh, sehingga mampu melakukan penyesuaian kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat ukuran.eeed

]]> https://www.halomedan.com/kota/65668/pj-sekdaprov-sumut-tekankan-penguatan-bpbd-hadapi-risiko-bencana-yang-kian-kompleks/ Di Bawah Bayang Disrupsi Digital, Pers Tetap Menjadi Ruang Verifikasi Publik Sun, 10 May 2026 20:59:00 +0700+0700
*Oleh: Syamsudin Hadi Sutarto (Toto)*
*Wakil Ketua Umum SPS Pusat*

Pernyataan Kepala Badan Komunikasi Kepresidenan RI, M. Qodari, mengenai fenomena "homeless media" memunculkan diskursus penting tentang arah ekosistem media nasional di era 5.0. Dalam pandangannya, perkembangan media digital tanpa struktur konvensional menunjukkan adanya perubahan besar dalam pola komunikasi publik dan konsumsi informasi masyarakat.

Fenomena tersebut memang merupakan realitas baru yang tidak dapat dihindari. Teknologi digital telah mengubah lanskap komunikasi secara fundamental. Hari ini, hampir semua pihak dapat menjadi produsen informasi: pemerintah, korporasi, komunitas, influencer, bahkan individu melalui platform media sosial dan kanal digital mandiri.

Pemerintah tentu memiliki hak dan kebutuhan untuk membangun komunikasi publik melalui berbagai kanal digital modern yang berkembang saat ini. Namun di tengah perubahan tersebut, terdapat satu hal yang harus dijaga secara tegas: jangan sampai batas antara komunikasi institusi, influencer ecosystem, dan kerja jurnalistik menjadi kabur.

Di sinilah posisi Serikat Perusahaan Pers (SPS) harus berada: tidak anti terhadap inovasi digital, tetapi juga tidak membiarkan pers direduksi menjadi sekadar instrumen distribusi narasi kekuasaan. Pers memiliki fungsi yang berbeda dan tidak bisa disamakan dengan owned media milik institusi. Pers bekerja berdasarkan independensi editorial, verifikasi fakta, kode etik jurnalistik, mekanisme check and balance, serta tanggung jawab publik. Sementara media institusi pada dasarnya dibangun untuk kepentingan komunikasi organisasi atau kepentingan narasi institusi itu sendiri.

Karena itu, SPS memandang penting adanya pemisahan yang jelas antara media pers, media institusi, dan ekosistem influencer digital.
Pers bukan alat propaganda. Pers adalah mekanisme publik untuk menguji kekuasaan, memverifikasi informasi, dan menjaga rasionalitas ruang publik.

Dalam konteks ini, kritik dari Guru Besar Ilmu Komunikasi UII, Masduki, patut menjadi alarm serius bagi ekosistem media nasional. Ia mengingatkan adanya potensi kooptasi media digital menjadi instrumen propaganda pemerintah apabila batas-batas independensi tidak dijaga secara sehat.

SPS melihat bahwa dukungan pemerintah kepada media digital, termasuk dalam bentuk kemitraan, kolaborasi, atau distribusi anggaran komunikasi publik, harus dilakukan secara transparan, adil, dan tidak boleh mengurangi independensi editorial media.

Tanpa prinsip tersebut, risiko yang muncul sangat besar: kualitas informasi publik menurun, kepercayaan masyarakat terhadap media rusak, dan ekosistem pers kehilangan kredibilitasnya.

SPS juga menilai bahwa keberadaan owned media pemerintah maupun korporasi tidak boleh diposisikan setara dengan pers independen. Sebab pers memiliki standar yang tidak dimiliki kanal komunikasi institusi, yakni mekanisme editorial, verifikasi, cover both sides, koreksi publik, serta tanggung jawab etik kepada masyarakat.

Perbedaan ini penting ditegaskan agar publik tidak mengalami kebingungan antara informasi jurnalistik dan konten komunikasi institusional.
Di sisi lain, SPS sejalan dengan pandangan Yosef Ketua Dewan Pers 2016-2029, bahwa media pers tidak perlu terjebak dalam perlombaan algoritma media sosial semata. Pers tidak dibangun untuk menjadi mesin viralitas atau sekadar pemburu trafik. Pers dibangun untuk menjadi referensi publik yang terpercaya.

Pengalaman global menunjukkan bahwa media yang bertahan bukan selalu media yang paling cepat, melainkan media yang paling dipercaya. Kredibilitas menjadi aset utama industri pers di tengah banjir informasi dan disinformasi digital.
Ketika semua pihak memiliki medianya sendiri—baik pemerintah, korporasi, platform digital, maupun influencer—maka fungsi pers justru menjadi semakin strategis sebagai clearing house informasi publik. Pers harus hadir untuk memverifikasi klaim, memberi konteks, menghadirkan perspektif yang berimbang, dan menjaga ruang publik tetap rasional.

Karenanya, SPS perlu mendorong agenda strategis bagi masa depan ekosistem media nasional.
Pertama, SPS perlu mengusulkan kerangka nasional "Press vs Owned Media Distinction", yakni pemisahan tegas antara pers jurnalistik, media institusi, dan komunikasi influencer digital.

Kedua, SPS perlu mendorong standar transparansi dalam kemitraan pemerintah dan media, termasuk keterbukaan pendanaan, transparansi kerja sama, serta perlindungan terhadap independensi editorial.
Ketiga, SPS dapat menginisiasi

National Trusted Media Initiative, yaitu penguatan identitas media terpercaya yang memiliki tata kelola editorial, standar etik, verifikasi, dan akuntabilitas publik yang jelas. Langkah-langkah tersebut penting agar transformasi digital tidak justru melemahkan demokrasi informasi dan kualitas ruang publik nasional.

SPS tidak anti terhadap perkembangan new media dan transformasi digital. Justru SPS mendukung inovasi dan adaptasi teknologi sebagai bagian dari masa depan industri media. Namun SPS menolak tegas jika pers direduksi menjadi sekadar alat distribusi narasi kekuasaan.

Di tengah dominasi algoritma, polarisasi opini, dan banjir informasi yang tidak terverifikasi, pers harus tetap berdiri tegak sebagai ruang verifikasi, ruang etik, dan ruang kepercayaan publik.

Berkaitan dengan hal tersebut, masih dalam momentum World Press Freedom Day (WPFD) 2026 yang secara internasional diperingati setiap tanggal 3 Mei, Dewan Pers pada hari ini, 10 Mei 2026, menyelenggarakan Fun Walk bersama awak media dan masyarakat dengan tema "Pers
Indonesia: Beradaptasi dan Berintegritas." Kegiatan ini dimulai dan berakhir di Pelataran Gedung Dewan Pers, Jakarta.

Ketua Dewan Pers, Komaruddin Hidayat mengatakan kegiatan ini dirancang sebagai ruang inklusif yang menggabungkan semangat kebebasan pers dengan gaya hidup sehat. Sekaligus sebagai sarana untuk mengedukasi publik mengenai pentingnya akses informasi yang akurat.

Melalui kegiatan tersebut, Dewan Pers juga ingin menegaskan pentingnya dukungan kolektif bagi pers yang merdeka, profesional, dan berintegritas di tengah tantangan disrupsi informasi.

"Dewan Pers ingin menegaskan peran pers sebagai pilar demokrasi & mendorong publik untuk menghargai kebebasan pers dan akses informasi yang akurat," pungkas Komaruddin.]]> https://www.halomedan.com/news/65667/di-bawah-bayang-disrupsi-digital-pers-tetap-menjadi-ruang-verifikasi-publik/ DPD PSI Asahan Segarkan Kepengurusan : Seleksi Ketat Jadi Jaminan Kualitas Kader Sun, 10 May 2026 20:49:00 +0700+0700 DPD) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Asahan melangkah tegas melakukan pembenahan besar-besaran. Melalui evaluasi internal yang menyeluruh, organisasi ini berkomitmen menyegarkan struktur kepengurusan lewat seleksi terbuka, objektif, dan berstandar tinggi. Langkah ini menjadi bukti keseriusan PSI Asahan untuk tidak hanya ada, tetapi berdaya guna bagi masyarakat.

Ketua DPD PSI Kabupaten Asahan, Dr.Hendra Gunawan, SH, MH, C.MK, C.NS, mengungkapkan hal tersebut saat berbicara di hadapan rekan-rekan kader dan awak media, Minggu (10/5/2026). Menurutnya, organisasi yang kuat harus terus berbenah, berani menilai kinerja, dan berani mengambil keputusan demi kemajuan bersama. Tidak ada tempat bagi mereka yang hanya mengisi jabatan tanpa memberikan kontribusi berarti.

"Prinsip kami jelas: amanah adalah tanggung jawab, bukan sekadar gelar. Siapa saja pengurus yang dinilai kurang produktif, jarang bergerak, atau tidak mampu menjalankan tugas partai dengan baik, akan kami ganti. Kami tidak ingin ada posisi yang kosong maknanya. Setiap orang yang duduk di dalam struktur harus punya semangat kerja, visi yang sama, dan keberanian berjuang," tegas Hendra dengan nada penuh keyakinan.

Penyegaran kali ini tidak dilakukan secara sembarangan. DPD PSI Asahan menerapkan sistem seleksi yang transparan dan adil, membuka peluang luas bagi siapa saja kader potensial—baik yang sudah lama bergabung maupun wajah-wajah baru yang segar—untuk membuktikan kemampuan diri. Penilaian tidak hanya melihat kesetiaan, tetapi juga kapasitas kerja, integritas, serta kesiapan turun langsung ke tengah masyarakat.

"Kami mencari sosok pekerja keras, bukan sekadar pencari nama. Kami butuh kader yang peka terhadap masalah warga, yang mau mendengar keluh kesah, dan siap merumuskan solusi nyata. Seleksi ini kami buat ketat agar yang terpilih benar-benar yang terbaik, yang siap mengangkat nama partai dan membawa aspirasi rakyat ke meja kebijakan," tambah Hendra.

Langkah ini sekaligus menjadi wujud demokrasi internal yang hidup di tubuh PSI. Setiap kader punya kesempatan sama untuk berkembang dan berkarier, asalkan berani berprestasi dan berdedikasi. Bagi PSI Asahan, penyegaran kepengurusan adalah langkah strategis membangun kekuatan baru, menyusun barisan yang lebih solid, dan mempersiapkan diri menjadi kekuatan politik yang relevan dan dipercaya publik.

Dengan struktur baru yang lebih berkualitas, PSI Asahan menatap masa depan dengan optimisme tinggi. Partai ini bertekad hadir lebih dekat, bergerak lebih cepat, dan berkarya lebih luas demi kemajuan Kabupaten Asahan.

"Ini babak baru perjuangan kami. Dengan semangat baru dan tim yang tangguh, PSI Asahan siap menjadi mitra setia masyarakat, memperjuangkan keadilan, dan mewujudkan perubahan positif yang kita dambakan bersama," tutup Hendra Gunawan, mengakhiri pernyataannya dengan harapan besar untuk langkah ke depan. (tec)]]> https://www.halomedan.com/politik/65666/dpd-psi-asahan-segarkan-kepengurusan-seleksi-ketat-jadi-jaminan-kualitas-kader/ Kemnaker Komitmen Ciptakan Lapangan Kerja Inklusif bagi Mantan Warga Binaan Sun, 10 May 2026 20:31:00 +0700+0700 Kemnaker), Cris Kuntadi, menegaskan komitmen pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja yang inklusif dan bebas diskriminasi. Hal tersebut disampaikan saat memberikan sambutan kepada warga binaan dan peserta magang di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Malang, Jawa Timur, Kamis (7/5/2026).

Dalam kunjungannya, Cris menyampaikan bahwa setiap warga negara memiliki hak konstitusional untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak sebagaimana diamanatkan dalam UUD Tahun 1945. Hak tersebut mencakup seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang menghadapi kendala sosial, hukum, maupun ekonomi.

"Pemerintah hadir untuk menjamin masa depan Bapak/Ibu setelah masa pembinaan selesai. Melalui kebijakan dan perlakuan khusus, kami ingin memastikan warga binaan dapat kembali bekerja maupun berwirausaha di tengah masyarakat," ujar Cris.

Sebagai langkah konkret, Cris menjelaskan bahwa sejak awal 2025 Kemnaker telah membentuk Direktorat Bina Penempatan Tenaga Kerja Khusus. Direktorat ini memiliki mandat untuk memfasilitasi kelompok tenaga kerja khusus, termasuk mantan warga binaan, agar memperoleh akses kerja yang setara dan mendorong terciptanya dunia kerja yang inklusif.

"Upaya ini juga menjadi bagian dari dukungan Kemnaker terhadap proses reintegrasi sosial dan ekonomi. Dengan pembekalan melalui program magang dan pelatihan, diharapkan warga binaan memiliki kesiapan mental serta keterampilan saat kembali ke lingkungan sosial," katanya.

Menurut Cris, sinergi tersebut diperkuat melalui Nota Kesepahaman antara Kemnaker dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Kerja sama ini difokuskan pada pelaksanaan tugas dan fungsi bersama di bidang imigrasi, pemasyarakatan, dan ketenagakerjaan guna memastikan proses transisi warga binaan menuju dunia kerja berjalan optimal.

"Membuka kesempatan kerja bagi mantan warga binaan merupakan wujud penegakan hak asasi manusia. Kami berterima kasih atas dukungan seluruh pihak dalam mewujudkan kesempatan kerja yang inklusif bagi seluruh warga negara Indonesia," tutup Cris.rel]]> https://www.halomedan.com/news/65665/kemnaker-komitmen-ciptakan-lapangan-kerja-inklusif-bagi-mantan-warga-binaan/ Wisuda Periode III USU, Rektor Ingatkan Pentingnya Kompetensi dan Integritas Sun, 10 May 2026 20:21:00 +0700+0700 Rektor Universitas Sumatera Utara, Prof. Dr. Muryanto Amin, S.Sos., M.Si., mengukuhkan sebanyak 1.586 wisudawan pada Wisuda Periode III Tahun Akademik 2025/2026 yang berlangsung di Auditorium USU, Jumat-Sabtu (8-9/5/2026).

Dengan jumlah tersebut, total alumni USU kini mencapai 277.132 orang. USU pun terus memperkuat posisinya sebagai salah satu perguruan tinggi terbesar di Sumatera yang menghasilkan lulusan berdaya saing.

Dalam sambutannya, Prof. Muryanto Amin mengajak seluruh lulusan untuk terus belajar, menjaga integritas, dan memanfaatkan ilmu yang diperoleh selama kuliah untuk memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat.

"Semoga ilmu yang telah diperoleh selama masa perkuliahan dapat menjadi bekal yang berarti dalam kehidupan, serta mampu memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat dan lingkungan sekitar," ujarnya.

Adapun rincian lulusan pada periode wisuda kali ini terdiri dari 34 lulusan Program Doktor, 186 lulusan Program Magister, 49 lulusan Program Pendidikan Spesialis, 3 lulusan Program Pendidikan Sub-Spesialis, 56 lulusan Program Dokter Jenjang Magister, 353 lulusan Pendidikan Profesi, 896 lulusan Program Sarjana, dan 9 lulusan Program Diploma.
Menurutnya, lulusan perguruan tinggi tidak hanya dituntut unggul secara akademik, tetapi juga harus mampu beradaptasi dan memberikan kontribusi nyata di tengah masyarakat.

"Kiranya hasil pendidikan yang saudara tempuh dapat mengantarkan saudara memperoleh pekerjaan yang diharapkan maupun melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya demi meningkatkan kompetensi dan keterampilan," katanya.

Rektor USU juga menyampaikan apresiasi kepada para orang tua dan keluarga wisudawan yang telah memberikan dukungan penuh selama proses pendidikan berlangsung.

"Semoga Allah SWT membalas seluruh jasa dan pengorbanan para orang tua yang telah mendampingi putra-putrinya hingga berhasil menyelesaikan pendidikan dengan baik," ucapnya.

Salah seorang wisudawan, dr. Agnelisa Putria Harahap, mengaku tantangan terbesar selama menjalani pendidikan profesi dokter adalah membagi waktu antara belajar dan aktivitas di rumah sakit.

"Karena kami dari Fakultas Kedokteran, tentu harus belajar lebih ekstra. Saat profesi juga tantangannya ada pada manajemen waktu dan rasa lelah ketika bertugas di rumah sakit," ujarnya.

Hal serupa disampaikan dr. Ruth Maria Situmorang. Ia menilai mahasiswa harus mampu menyeimbangkan akademik dengan kegiatan organisasi dan kehidupan pribadi.

"Kita perlu belajar ekstra, tapi juga tetap aktif di organisasi, kepanitiaan, maupun kegiatan lainnya. Jadi yang paling penting memang manajemen waktu," katanya.

Sementara itu, Adli Nadhif, M.P., mengungkapkan tantangan yang dihadapinya selama penelitian di luar provinsi.
"Kesulitannya ada pada jarak karena penelitian saya berada di luar provinsi. Tapi menurut saya tetap dijalani saja, walaupun kadang merasa burnout atau lelah, karena pasti insya Allah bisa lulus tepat waktu," ujarnya.

Menutup sambutannya, Rektor USU kembali mengingatkan para lulusan agar terus belajar dan memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar.
"Teruslah belajar, berjuang, dan memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar.

Semoga seluruh lulusan USU dapat menjadi pribadi yang membawa kebaikan di tengah masyarakat," tutupnya.rel

]]> https://www.halomedan.com/news/65664/wisuda-periode-iii-usu-rektor-ingatkan-pentingnya-kompetensi-dan-integritas/ USU Perkuat Kepemimpinan Akademik Lewat Pelantikan Dekan dan Direktur Pascasarjana Sun, 10 May 2026 19:50:00 +0700+0700
Pelantikan tersebut menjadi bagian penting dalam perjalanan transformasi kelembagaan USU menuju fase baru bertajuk The Era of Ultimate Excellence. Fase ini menandai langkah universitas untuk memperkuat kualitas dan daya saing di tingkat nasional maupun internasional.

Rektor USU, Muryanto Amin, mengatakan perubahan global harus dijawab secara adaptif oleh perguruan tinggi.
"Setiap zaman mengalami perubahan yang sangat signifikan, baik dari sisi teknologi, perubahan iklim, hingga disrupsi global.

Perguruan tinggi harus menjadi garda terdepan dalam merespons perubahan tersebut secara cepat, tepat, dan relevan dengan kebutuhan masa depan," ujarnya.
Menurut Prof Muryanto, perubahan bukan sesuatu yang perlu ditakuti, melainkan tantangan yang harus dihadapi dengan solusi terbaik.

Ia juga menekankan pentingnya peran dosen sebagai pengajar sekaligus pemimpin akademik yang memiliki kemampuan manajerial.
"Setiap dosen tidak hanya menjalankan fungsi pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, tetapi juga harus menjadi bagian dari sistem sebagai administrator, pengelola, dan academic leader," katanya.

Sementara itu, Dekan Fakultas Ilmu Budaya (FIB) USU yang baru dilantik, Mhd. Pujiono, menegaskan pihaknya akan fokus pada pengembangan riset berbasis kearifan lokal Sumatera Utara.rel

]]> https://www.halomedan.com/news/65663/usu-perkuat-kepemimpinan-akademik-lewat-pelantikan-dekan-dan-direktur-pascasarjana/ MPW Pemuda Pancasila Sumut Akan Gelar Qurban di Deli Serdang dan Aceh Tamiang Sun, 10 May 2026 18:51:00 +0700+0700
Kegiatan tersebut dilaksanakan berdasarkan arahan Ketua MPW Pemuda Pancasila Sumut, Dr H Musa Rajekshah, seiring dengan jumlah hewan qurban yang telah terdaftar hingga saat ini.

Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan Qurban MPW Pemuda Pancasila Sumut, Taufik Edi Zulkarnaen menjelaskan bahwa pelaksanaan qurban hari pertama akan digelar pada Rabu, 27 Mei 2026, di Lapangan Komplek Mesjid Al-Mussannif, Jalan Cemara, Perumahan Cemara Asri, Sampali, Kabupaten Deli Serdang.

"Pada hari pertama Idul Adha akan disembelih sebanyak lima ekor sapi/lembu. Daging qurban akan dibagikan kepada para pequrban masing-masing empat bungkus per bagian qurban, sementara sisanya disalurkan kepada seluruh pengurus MPW, badan dan lembaga Pemuda Pancasila Sumut serta panti asuhan yatim piatu," ujarnya.

Sementara itu, pada hari kedua Idul Adha, Kamis, 28 Mei 2026, panitia akan melaksanakan penyembelihan sebanyak tujuh ekor sapi/lembu di Kabupaten Aceh Tamiang.

Menurut panitia, kegiatan qurban di Aceh Tamiang difokuskan untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana banjir di wilayah tersebut.

"Qurban akan dibagikan kepada masyarakat korban banjir di Kabupaten Aceh Tamiang sebagai bentuk kepedulian sosial dan solidaritas kemanusiaan Pemuda Pancasila," kata Taufik.

Panitia juga memberikan kesempatan kepada peserta qurban yang ingin hewan qurbannya disembelih di Komplek Mesjid Al-Mussannif serta ingin menyaksikan langsung proses penyembelihan.

Untuk itu, para peserta qurban diminta segera melaporkan keinginan tersebut kepada panitia sejak awal agar dapat dilakukan penyesuaian teknis sesuai jumlah pequrban.

Panitia menegaskan bahwa jumlah penyembelihan hewan qurban dan mekanisme pembagian akan disesuaikan dengan jumlah hewan qurban yang terdaftar hingga hari pelaksanaan.red

]]> https://www.halomedan.com/Berita/65662/mpw-pemuda-pancasila-sumut-akan-gelar-qurban-di-deli-serdang-dan-aceh-tamiang/ MIRA Hadir di Sumut, Siap Jadi Media Inspirasi dan Motivasi Sun, 10 May 2026 14:08:00 +0700+0700
MIRA telah disahkan melalui akta pendirian perusahaan dan memiliki KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) sesuai ketentuan aktivitas ekonomi dan bisnis badan hukum di Indonesia.

Ketua MIRA, Datuk Muhri Fauzi, mengatakan kehadiran MIRA diharapkan mampu menginspirasi serta memotivasi masyarakat, sekaligus menjadi media informasi berbagai kegiatan Partai Gerindra Sumatera Utara.

"Kehadiran MIRA diharapkan dapat memberikan informasi terkini serta menjadi wadah inspirasi dan motivasi bagi masyarakat," ujar Datuk Muhri Fauzi yang juga mantan anggota DPRD Sumut, Sabtu (10/5/2026).

Dalam menjalankan programnya, MIRA turut didukung Meriyawati Amelia Prasetio atau Bunda Yin selaku Dewan Pembina bersama jajaran pengurus lainnya, Bang Said dan Kak Ela.

Selain itu, MIRA juga diperkuat tim profesional di bidang masing-masing guna mendukung berbagai kegiatan dan program perusahaan ke depan.

Sementara itu, Ketua Jaringan Media Siber Indonesia Sumut, Rianto SH MH menyambut baik kehadiran MIRA di tengah semakin ketatnya arus informasi siber saat ini.

Ia berharap MIRA mampu memberikan edukasi politik kepada kader Partai Gerindra di Sumatera Utara, sekaligus menghadirkan pemberitaan yang tetap mengedepankan kode etik jurnalistik.

"Kita mendukung penuh media yang tetap menjunjung tinggi kode etik jurnalistik dan diakui secara utuh melalui verifikasi Dewan Pers," ujar Anto Genk.

Pihaknya berharap kehadiran MIRA dapat membawa manfaat positif bagi masyarakat serta menjadi sarana informasi yang inspiratif, edukatif, dan membangun.
Rel

]]> https://www.halomedan.com/politik/65661/mira-hadir-di-sumut-siap-jadi-media-inspirasi-dan-motivasi/ Belajar dari Sungai Shanghai: Mimpi yang Belum Selesai untuk Jakarta Sun, 10 May 2026 09:33:00 +0700+0700 Belajar dari Sungai Shanghai: Mimpi yang Belum Selesai untuk Jakarta

Ketika sebuah kota mampu menghidupkan kembali sungainya, persoalannya bukan lagi kemampuan, melainkan keberanian politik untuk konsisten

Oleh: Abdullah Rasyid
Mahasiswa Doktoral Ilmu Pemerintahan IPDN

SHANGHAI, awal Mei. Pagi itu udara masih menyisakan dingin tipis ketika bus yang kami tumpangi, membawa kami menyusuri tepian Sungai Huangpu.
Di hadapan kami, gedung-gedung pencakar langit berdiri seperti simbol kemenangan modernitas: Shanghai Tower, Jin Mao Tower, Oriental Pearl. Namun, yang paling menghentak kesadaran saya justru bukan gedung-gedung itu.

Yang paling menggetarkan adalah sungainya.

Airnya tidak cokelat. Tidak dipenuhi sampah plastik. Tidak mengeluarkan bau menyengat yang memaksa orang menutup hidung. Sungai itu hidup, dan dirawat seperti nadi utama kota.

Di situlah saya tersadar: kota maju tidak dibangun hanya dengan beton dan gedung tinggi, melainkan dengan kemampuan menghormati ruang hidupnya sendiri.

Sebagai mahasiswa Doktoral Ilmu Pemerintahan yang sedang menjalani studi strategis di Shanghai, saya merasa kota ini sedang mengajari sesuatu yang sering hilang dalam perencanaan kota di Indonesia, yaitu: peradaban sungai.

Kota yang Berdamai dengan Sungainya

Sepanjang kawasan The Bund, trotoar bersih membentang rapi. Jalur pedestrian dipenuhi bunga. Lansia berjalan santai di tepian sungai. Anak-anak bersepeda tanpa rasa khawatir. Wisatawan menikmati kota tanpa harus melihat tumpukan sampah atau saluran air berwarna hitam.

Pemandangan itu terasa kontras bagi siapa pun yang datang dari Jakarta.

Kita hidup di kota yang sungainya justru diperlakukan seperti halaman belakang. Ciliwung, Pesanggrahan, Sunter, hingga Kali Angke selama bertahun-tahun lebih identik dengan banjir, limbah, dan bau tak sedap dibanding ruang publik yang sehat.

Padahal sejarah banyak kota besar dunia lahir dari sungai. Sungai adalah sumber kehidupan, jalur perdagangan, pusat kebudayaan, sekaligus simbol kemajuan sebuah peradaban. Tetapi di banyak kota Indonesia, hubungan itu perlahan terputus.

Sungai berubah menjadi tempat pembuangan.

Dan yang lebih berbahaya: masyarakat mulai menganggap kondisi itu sebagai sesuatu yang normal.

Shanghai Tidak Berubah dalam Semalam

Banyak orang melihat Shanghai hari ini lalu menganggapnya sebagai keajaiban. Padahal yang terjadi sesungguhnya adalah hasil dari konsistensi kebijakan selama puluhan tahun.

Suzhou Creek — salah satu sungai yang kini menjadi ikon urban Shanghai — pernah tercatat sebagai salah satu sungai paling tercemar di China. Pada 1990-an, kualitas airnya bahkan gagal memenuhi standar terendah nasional.
Bau busuk menyelimuti kawasan sekitar. Limbah industri mengalir tanpa kontrol. Warga menjauh dari sungai.

Lalu pemerintah Shanghai mengambil keputusan besar.

Mereka membentuk badan koordinasi tunggal untuk rehabilitasi sungai. Pendanaannya diperkuat melalui dukungan Asian Development Bank dan World Bank. Pabrik-pabrik di sepanjang bantaran sungai dipindahkan atau ditutup. Sistem pengolahan limbah diperbaiki secara agresif. Jalur hijau dibangun. Ekosistem air dipulihkan.

Yang paling penting: kebijakan itu tidak berhenti karena pergantian pejabat.

Inilah titik yang sering menjadi masalah di Indonesia. Banyak program lingkungan berhenti pada seremoni, pergantian slogan, atau proyek jangka pendek. Setiap pemimpin datang dengan program baru, tetapi tidak semua memiliki keberanian untuk menjaga kesinambungan.

Padahal rehabilitasi sungai bukan proyek lima tahun. Ia adalah proyek generasi.

Jakarta dan Krisis Tata Kelola Sungai

Jakarta sesungguhnya tidak kekurangan rencana. Pemerintah memiliki banyak program normalisasi, naturalisasi, sanitasi, hingga revitalisasi bantaran sungai. Anggaran juga tidak sedikit.

Namun masalah utama Jakarta bukan semata kekurangan dana, melainkan fragmentasi tata kelola.

Pengelolaan sungai terpecah di banyak institusi: pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian teknis, dinas lingkungan, dinas SDA, hingga berbagai proyek lintas sektor yang sering tidak sinkron. Di lapangan, masyarakat melihat program yang datang silih berganti, tetapi persoalan dasarnya tetap sama.

Banjir masih datang. Limbah domestik terus mengalir. Permukiman di bantaran sungai tumbuh tanpa pengendalian.

Kita terlalu lama memandang sungai hanya sebagai saluran air.

Padahal sungai seharusnya dipandang sebagai Pusat Ekologi Kota.

Belajar dari Cara China Berpikir Jangka Panjang

Ada satu pelajaran penting yang saya rasakan selama berada di Shanghai China: negara ini membangun kotanya dengan perspektif jangka panjang.

Pemerintah tidak sekadar berpikir bagaimana menyelesaikan masalah tahun ini, tetapi bagaimana membentuk wajah kota untuk puluhan tahun ke depan.

Karena itu, penataan sungai di Shanghai tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan transportasi publik, tata ruang, kawasan bisnis, pedestrian, ruang hijau, hingga kualitas hidup warga.

Sungai Diposisikan Sebagai Aset Strategis Kota.

Di Jakarta, kita masih sering terjebak pada pola pikir reaktif. Ketika banjir datang, fokus utama adalah pompa air dan pengerukan. Ketika pencemaran meningkat, solusi yang muncul sering bersifat sementara.

Padahal yang dibutuhkan adalah perubahan paradigma.

Kota modern bukan kota yang hanya dipenuhi jalan layang dan gedung tinggi. Kota modern adalah kota yang mampu menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan kualitas lingkungan hidup.

Sungai sebagai Simbol Peradaban

Pengalaman di Shanghai membuat saya percaya bahwa Jakarta sebenarnya masih punya harapan.

Ciliwung belum terlambat diselamatkan. Sungai-sungai Jakarta belum kehilangan masa depannya. Tetapi syaratnya satu: harus ada keberanian politik untuk berpikir melampaui siklus elektoral.

Revitalisasi sungai membutuhkan konsistensi lintas pemerintahan, penguatan tata kelola, penegakan hukum lingkungan, serta perubahan budaya masyarakat.

Dan yang tidak kalah penting: sungai harus dikembalikan menjadi ruang publik yang dicintai warga.

Karena ketika masyarakat merasa memiliki sungainya, mereka akan ikut menjaganya.

Pada akhirnya, kualitas sungai sebuah kota sesungguhnya mencerminkan kualitas peradabannya.

Kota yang membiarkan sungainya mati perlahan sedang memperlihatkan kegagalannya menghormati kehidupan.

Sebaliknya, kota yang mampu menghidupkan kembali sungainya sedang membangun masa depan.

Shanghai telah membuktikan itu.

Pertanyaannya sekarang: apakah Jakarta memiliki keberanian yang sama?rel]]> https://www.halomedan.com/news/65660/belajar-dari-sungai-shanghai-mimpi-yang-belum-selesai-untuk-jakarta/ KORSA Apresiasi Majelis Hakim PN Semarang, Putusan Bebas Babay Faridz Wajdi Dinilai Tegakkan Keadilan Substantif Sat, 09 May 2026 17:58:00 +0700+0700
Jakarta - Dewan Pimpinan Pusat Korps Rakyat Bersatu (KORSA) menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang atas putusan bebas terhadap mantan Direktur Bank DKI, Babay Faridz Wajdi. KORSA menilai putusan tersebut merupakan bentuk keberanian dan ketegasan hakim dalam menegakkan keadilan berdasarkan fakta persidangan, bukan berdasarkan opini maupun tekanan publik.

Ketua Umum KORSA, A. Ardiansyah Harahap, didampingi Sekretaris Jenderal M. Ritonga, menyatakan bahwa Majelis Hakim telah menunjukkan independensi hukum yang patut diapresiasi oleh seluruh masyarakat Indonesia. Menurut mereka, putusan tersebut membuktikan bahwa pengadilan mampu membedakan secara objektif antara pihak yang menjadi korban dengan pihak yang benar-benar melakukan kejahatan korporasi.

Dalam amar pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan tidak ditemukan adanya unsur pemaksaan, intervensi, maupun penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh Babay Faridz Wajdi selama proses analisis kredit berlangsung. Fakta persidangan juga tidak menunjukkan adanya tindakan melawan hukum yang dilakukan terdakwa dalam kapasitasnya sebagai pejabat perbankan. KORSA menilai pertimbangan hukum tersebut sangat objektif dan mencerminkan keadilan substantif yang sesungguhnya.

KORSA menegaskan bahwa kasus gagal bayar yang menyeret banyak lembaga keuangan sejatinya merupakan dampak dari dugaan kejahatan korporasi yang dilakukan oleh PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex). Dugaan manipulasi invois dan rekayasa dokumen pencairan pinjaman menjadi indikasi kuat adanya praktik fraud korporasi yang terstruktur, sistematis, dan masif. Dalam konteks tersebut, puluhan bank justru menjadi korban dari praktik kejahatan korporasi tersebut.

Menurut KORSA, terdapat sedikitnya 28 bank kreditur yang terdampak akibat kredit macet yang terjadi, termasuk bank nasional, bank pembangunan daerah, hingga bank asing. Karena itu, KORSA menilai sangat tidak tepat apabila seluruh tanggung jawab diarahkan kepada pejabat perbankan yang dalam fakta persidangan tidak terbukti melakukan pelanggaran hukum.

KORSA secara khusus memberikan penghormatan terhadap nama baik Babay Faridz Wajdi yang kini telah dipulihkan melalui putusan pengadilan. Menurut KORSA, beliau merupakan sosok profesional perbankan yang selama ini menjalankan tugas berdasarkan prinsip kehati-hatian dan tata kelola kelembagaan. Putusan bebas tersebut menjadi bukti bahwa integritas dan reputasi beliau tetap terjaga di tengah berbagai tuduhan yang berkembang.

Selain itu, KORSA juga menghormati putusan terhadap sejumlah nama lain yang dinyatakan tidak bersalah, di antaranya Yuddy Renaldi, Supriyatno, serta Dicky Syahbandinata. KORSA menilai putusan tersebut memperlihatkan bahwa hukum tidak boleh dipaksakan untuk menghukum pihak yang secara nyata tidak terbukti memiliki niat jahat maupun penyalahgunaan jabatan.

Ketua Umum KORSA, A. Ardiansyah Harahap, mengatakan bahwa keberanian Majelis Hakim dalam memutus perkara ini harus menjadi contoh bagi penegakan hukum di Indonesia. Menurutnya, hakim telah menunjukkan profesionalisme tinggi dengan menjadikan fakta persidangan sebagai dasar utama pertimbangan hukum, bukan asumsi atau tekanan opini publik yang berkembang di luar ruang sidang.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal KORSA, M. Ritonga, menegaskan bahwa putusan bebas terhadap Babay Faridz Wajdi merupakan momentum penting untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap independensi lembaga peradilan. Ia juga berharap seluruh pihak menghormati putusan pengadilan serta tidak lagi membangun narasi yang dapat mencemarkan nama baik pihak-pihak yang telah dinyatakan tidak bersalah secara hukum.

Di akhir pernyataannya, KORSA menegaskan dukungan penuh terhadap langkah-langkah penegakan hukum yang objektif dan berkeadilan. KORSA berharap kasus ini menjadi pelajaran penting bahwa kejahatan korporasi harus diusut secara tepat sasaran, sehingga pihak yang benar-benar menjadi pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban, sementara pihak yang tidak terbukti bersalah wajib dipulihkan nama baik dan kehormatannya di hadapan publik.]]> https://www.halomedan.com/Berita/65659/korsa-apresiasi-majelis-hakim-pn-semarang-putusan-bebas-babay-faridz-wajdi-dinilai-tegakkan-keadilan-substantif/ Kuasa Hukum Sebut Tak Ada Bukti Aliran Dana, PK Kasus APD Sumut Masuki Babak Krusial Sat, 09 May 2026 16:24:00 +0700+0700
Medan — Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan dr. Aris Yudhariansyah, MM., mantan Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara yang juga mantan jubir COVID-19 Sumut dalam perkara pengadaan APD COVID-19, terus menjadi sorotan publik dan dinilai sebagai ujian serius bagi Mahkamah Agung dalam menegakkan keadilan substantif di tengah polemik penanganan perkara korupsi saat masa pandemi.
Ali Yusuf, SH., dari Advokat Muda Muslim Indonesia (AMMI) kembali menegaskan bahwa terdapat persoalan mendasar dalam putusan sebelumnya, khususnya terkait pembebanan uang pengganti Rp700 juta kepada dr. Aris, padahal tidak pernah ada bukti bahwa yang bersangkutan menerima atau menikmati uang tersebut.
"Ini persoalan serius dalam logika hukum. Bagaimana mungkin seseorang dibebani uang pengganti, sementara tidak ada satu pun bukti bahwa ia menerima uang ? Tidak ada aliran dana, tidak ada bukti transfer, kapan dan dimana uang diserahkan, juga tidak ada saksi yang melihat penyerahan uang, bahkan di surat dakwaan awal tidak ditemukan," tegas Ali Yusuf.
Menurutnya, fakta persidangan justru memperlihatkan adanya pihak lain yang mengakui menerima uang dalam proses pengadaan APD Covid-19 tersebut. Karena itu, AMMI menilai putusan sebelumnya menyisakan pertanyaan besar tentang dasar pembebanan uang pengganti terhadap dr. Aris.
"Kalau pihak lain yang mengakui menerima uang, lalu atas dasar apa dr. Aris dibebani uang pengganti? Ini bukan sekadar soal administrasi putusan, tapi menyangkut rasa keadilan dan kepastian hukum," katanya.
Ali Yusuf juga menilai perkara ini harus dilihat secara utuh dalam konteks darurat pandemi Covid-19, ketika para tenaga kesehatan dan pejabat teknis bekerja dalam tekanan luar biasa untuk menyelamatkan masyarakat.
"Jangan sampai negara menjadi sangat galak kepada orang-orang yang berada di garis depan saat pandemi, tetapi kehilangan keberanian untuk melihat fakta secara objektif. Saat itu rumah sakit penuh, tenaga kesehatan berguguran, APD langka, dan semua bekerja dalam situasi krisis," ujarnya.
Sementara itu, kuasa hukum dr. Aris, Prof. Dr. Yuspar, SH., M.Hum., menegaskan bahwa PK yang diajukan bukan sekadar pengulangan pembelaan lama, melainkan memuat novum serta argumentasi hukum yang menunjukkan adanya kekhilafan hakim yang nyata.
"Pidana tambahan berupa uang pengganti tidak boleh dijatuhkan tanpa pembuktian penerimaan uang oleh terdakwa. Dalam perkara ini, unsur itu tidak pernah terbukti. Karena itu, kami meyakini Mahkamah Agung memiliki dasar yang kuat untuk mengoreksi putusan sebelumnya," ujar Prof. Yuspar.
Ia juga menyoroti posisi dr. Aris yang hanya bertindak sebagai PPTK atau Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, bukan pihak yang memiliki kewenangan strategis dalam menentukan penyedia, harga, maupun pencairan anggaran.
"Klien kami bukan Pengguna Anggaran, bukan PPK, tidak menentukan kontrak, dan tidak melakukan pembayaran. Beliau hanya PPTK pengganti karena PPTK sebelumnya mengundurkan diri saat pekerjaan akan dilaksanakan.
Jangan sampai konstruksi 'bersama-sama' digunakan terlalu luas tanpa melihat kualitas peran dan fakta pembuktian," lanjutnya.
Senada dengan itu, Dr. Fitrah Suriadi, SH., MH., menilai perkara ini menjadi momentum penting bagi Mahkamah Agung untuk menunjukkan keberanian mengoreksi putusan yang tidak proporsional.
"PK adalah instrumen koreksi terhadap kekeliruan yang nyata. Ketika seseorang tidak pernah terbukti menerima uang, tetapi dibebani uang pengganti dan diposisikan sebagai pihak yang menikmati hasil korupsi, maka di situlah pentingnya Mahkamah Agung hadir memulihkan keadilan," tegas Dr. Fitrah.
Menurutnya, perkara ini tidak hanya menyangkut nasib pribadi dr. Aris, tetapi juga menyangkut cara negara memperlakukan para pejabat teknis dan tenaga kesehatan yang bekerja dalam situasi darurat nasional.
"Jangan sampai ada pesan buruk bahwa setiap orang yang bekerja dalam situasi krisis bisa sewaktu-waktu dikorbankan tanpa pembuktian yang benar-benar kuat. Penegakan hukum harus tetap berpijak pada fakta, bukan asumsi," katanya.
AMMI dan tim kuasa hukum berharap Majelis Hakim Peninjauan Kembali Mahkamah Agung dapat memeriksa perkara tersebut secara objektif, independen, dan berani mengoreksi bagian-bagian putusan yang dinilai tidak memiliki dasar pembuktian yang cukup, khususnya terkait pidana tambahan uang pengganti terhadap dr. Aris Yudhariansyah.red]]> https://www.halomedan.com/news/65658/kuasa-hukum-sebut-tak-ada-bukti-aliran-dana-pk-kasus-apd-sumut-masuki-babak-krusial/ Kajati Sumut Dituding Ogah Jumpa Wartawan, Audensi dan Minta Informasi Forwaka Sumut Ditolak Sat, 09 May 2026 09:20:00 +0700+0700 Pengurus Forum Wartawan Kejaksaan (Forwaka) Sumut untuk bertemu Kajati Sumut Muhibuddin SH MH pada Jumat 08 Mei 2026 tak membuahkan hasil.

Muhibuddin menolak menerima audensi pengurus ratusan wartawan yang berpos liputan di Kejati Sumut dan Kejaksaan Negeri setempat itu.

Ketua Forwaka Sumut Irfandi kepada sejumlah media tak dapat menyimpan rasa kecewanya.

Betapa tidak, dikatakannya, audiensi dan minta informasi yang telah yang dimohonkan awak media ke Kajati Sumut Muhibuddin SH MH atau yang mewakili pada Jumat (8/5/2026) pukul 16.00 Wib,batalkan. Tak ada satupun Pejabat Utama (PJU) di kantor Adyaksa.

"Padahal puluhan wartawan yang tergabung di Forwaka Sumut sudah sangat antusias bertatap muka dengan Kajati Sumut atau yang mewakili," kata Irfandi, Jumat (8/5/2026) sore di depan Press Conprense Kejati Sumut Jalan AH Nasution Medan.

Dilanjutkannya, kami Pengurus Forwaka Sumut yang menaungi ratusan wartawan yang berpos liputan di kantor Kejaksaan di Sumut tidak harus bertemu Kajati Sumut Muhibuddin, namun bisa diwakilkan oleh pejabat yang ditunjuk. Namun kenyataannya tak ada yang bisa ditemui.

Ditempat yang sama Wakil Ketua Forwaka Sumut Rizaldi Gultom SH menuding Muhibuddin sengaja ogah jumpa wartawan.

Mantan Kajati Sumatera Barat, tuding Rizaldi, sibuk bertemu dengan pejabat tinggi di Sumut hingga lupa dengan wartawan yang berpos liputan di Kejati Sumut.

Dilanjutkannya, pengurus Forwaka Sumut menilai terjadi perubahan spontan sikap Kejati Sumut dibanding saat Kejati Sumut dipimpin Harli Siregar.

Pimpinan Umum media topmetro.co ini juga menyesalkan kata kata tak pantas yang disampaikan Kepala Seksi Penerangan dan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sumut Rizaldi SH MH merespon permintaan bertemu Kajati Sumut atau yang mewakili yang dilayangkan Pengurus Forwaka Sumut via Whats App.

Dijelaskannya, saat menginformasikan kepada Kasi Penkum ajuan bertemu Kajati Sumut atau yang mewakili ke Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), juru bicara Kejati Sumut ini terkesan mengamuk dan menuding Ketua Forwaka Sumut bertindak seenaknya serta menuduh Forwaka Sumut tidak menghormati dan saling menghargailah dengan alasan telah menginformasikan tak bisa audensinya di Grup Whats App Forwaka Sumut.

"Kami hanya ingin bertemu Kajati Sumut atau yang mewakili, malah Kasi Penkum terkesan mengamuk. Kami akan laporkan masalah ini ke Jaksa Agung dan Komisi Kejaksaan," tegas Rizaldi Gultom SH diamini pengurus Forwaka Sumut Amsal, Tengku Andry Pratama SPd, Awaludin Lubis dan puluhan lainnya.

Rizaldi Gultom menuding pejabat Kejati Sumut tak menganggap Forwaka Sumut sebagai mitra kerja dalam mendorong tugas-tugas Kejati Sumut dalam pemberantas korupsi.

Data diperoleh, Kamis (7/5/2026) Pengurus Forwaka Sumut menyampaikan surat daring untuk bertemu Kajati Sumut yang baru.

Muhibuddin SH MH Kajati Sumut baru itu menjawab dengan akan menjadwalkan bertemu wartawan dalam waktu ditentukan.

"insyaallah nanti saya akan undang semua rekan² jurnalist untuk silaturrahmi, tapi mohon bersabar karena saya perlu lakukan konsolidasi internal terlebih dahulu," tulis Muhibuddin SH via Whats Appnya, Kamis (7/5/2026) menjawab permintaan pengurus bertemu Forwaka Sumut.

Forwaka Sumut meminta pertemuan diwakili oleh pejabat lain, namun tak direspon.

Belum ada keterangan yang diperoleh media ini dari pejabat Kejati Sumut.

Diketahui arahan Jaksa Agung ST Burhanuddin agar insan Adyaksa berkolaborasi dengan wartawan sudah amat jelas.

ST Burhanuddin menekankan pentingnya kolaborasi antara jajaran Kejaksaan dan wartawan/media untuk merawat sinergitas, transparansi, dan penyampaian informasi kinerja kejaksaan yang akurat kepada masyarakat.

Berikut adalah poin-poin penting terkait arahan dan kolaborasi Jaksa Agung diantaranya, Pers Sebagai Sahabat dan Mitra Strategis dengan penegasan Jaksa Agung bahwa insan pers adalah sahabat yang harus dijaga.

Media, khususnya melalui Forwaka merupakan mitra strategis dalam menyampaikan informasi terkait penegakan hukum.

Kolaborasi Literasi Hukum: Jaksa Agung mengajak kolaborasi, termasuk dengan organisasi wartawan, dalam bidang literasi hukum dan kegiatan pameran (seperti pada Hari Pers Nasional).

Perlindungan Jurnalis: Kejaksaan Agung dan Dewan Pers memperkuat kolaborasi melalui nota kesepahaman (MoU) untuk melindungi jurnalis dari kekerasan dan intimidasi saat bertugas.

Transparansi dan Sinergi: Kolaborasi ini bertujuan agar informasi mengenai penegakan hukum tersampaikan secara utuh kepada publik dan memperkuat sinergitas dalam menegakkan hukum.

Program Edukasi : Puspenkum Kejaksaan Agung melakukan kolaborasi dengan media dalam program dokumenter "Jejak Jaksa" untuk menampilkan sisi humanis, inovatif, dan kinerja jaksa di lapangan.

Jaksa Agung ST Burhanuddin menandatangani Nota Kesepahaman dengan Dewan Pers pada 15 Juli 2025 untuk perlindungan wartawan dan sinergi penegakan hukum. Rel

]]> https://www.halomedan.com/hukum/65656/kajati-sumut-dituding-ogah-jumpa-wartawan-audensi-dan-minta-informasi-forwaka-sumut-ditolak/