Ahmad Fikri Assegaf Pimpin PERADI RBA 2026–2031, Usung Transformasi Organisasi Modern

admin — Sat, 25 Apr 2026 18:24:00 +0700+0700

Jakarta - MusyawarahNasional (Munas) IV Perhimpunan Advokat Indonesia Rumah Bersama Advokat (PERADI RBA) menandai babak baru perjalanan organisasi advokat di Tanah Air. Dalam forum tertinggi tersebut, Ahmad Fikri Assegaf, S.H., LL.M. resmi terpilih sebagai Ketua Umum PERADI RBA periode 2026–2031 melalui pemilihan langsung yang berlangsung dinamis dan demokratis.
Ucapan selamat disampaikan jajaran DPC PERADI RBA Kota Bandung, di antaranya Ketua DPC Henryanrico Silitongan, S.H., Ketua Dewan Penasihat Abidin, S.H., M.H., serta anggota Tody Ardiyansyah Prabu, S.H. Mereka berharap kepemimpinan baru ini mampu dijalankan dengan integritas tinggi serta memperkuat profesionalisme advokat dan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum.
Terpilihnya Fikri tidak sekadar pergantian kepemimpinan, melainkan mencerminkan mandat kuat anggota untuk membawa organisasi ke arah yang lebih progresif. Di tengah kompleksitas dunia hukum, ia dinilai sebagai sosok yang mampu menjawab tantangan zaman.
Sejak awal pencalonan, Fikri mengusung visi transformasi organisasi yang menitikberatkan pada pelayanan, integritas, dan kewibawaan. Ia mendorong PERADI RBA menjadi organisasi modern yang adaptif, termasuk melalui digitalisasi layanan anggota dan penguatan kode etik profesi.
Dalam visi-misinya, Fikri juga menekankan pentingnya kontribusi advokat dalam reformasi hukum nasional. Salah satu program unggulan yang diperkenalkan adalah "Advokat Next Generation," yang difokuskan pada pembinaan advokat muda melalui mentoring, pelatihan, dan pengembangan direktori profesional terintegrasi.
Selain itu, ia menegaskan pentingnya konsolidasi internal organisasi. Menurutnya, kekuatan PERADI RBA tidak hanya terletak pada struktur, tetapi juga kualitas pelayanan dan soliditas antaranggota.
Fikri juga menyoroti peran strategis organisasi advokat dalam menjaga supremasi hukum (rule of law), termasuk memberikan perlindungan kepada advokat dalam menjalankan tugas profesinya dari potensi kriminalisasi.
Secara akademik, Fikri merupakan lulusan Universitas Indonesia dan meraih gelar LL.M. dari Cornell Law School. Dengan pengalaman lebih dari dua dekade di dunia advokat serta kiprahnya sebagai Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional PERADI, ia dinilai memiliki kapasitas kuat untuk memimpin organisasi.
Kini, harapan besar tertumpu pada kepemimpinannya untuk membawa PERADI RBA menjadi organisasi advokat yang modern, berintegritas, dan berwibawa, sekaligus memperkuat perannya sebagai pilar penting dalam sistem peradilan yang adil dan dipercaya publik.

Dari Dapur Lokal ke Standar Global, Sertifikasi Chef Nasional Digelar di Medan

admin — Sat, 25 Apr 2026 14:22:00 +0700+0700

Medan — Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di sektor kuliner nasional terus dipercepat. Pasatama Institute menggelar Pelatihan berbasis kompetensi BNSP skema Sertifikasi Chef de Partie dan Executive Chef (Batch 22) di Hotel GranDhika Setiabudi Medan, pada 25–26 April 2026.
Kegiatan ini menjadi bagian dari strategi nasional dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG), dengan memastikan standar pengolahan makanan memenuhi aspek gizi, sanitasi, dan profesionalisme setara industri perhotelan.
Program sertifikasi ini sebelumnya telah digelar di sejumlah kota besar seperti Bekasi, Bandung, Depok, Jakarta, Sidoarjo, dan Solo, sebelum akhirnya menyasar Medan sebagai titik penguatan di wilayah Sumatera.

Standarisasi Jadi Kunci Program Gizi Nasional

Asesor Kompetensi Industri Jasaboga, LSP Jasaboga Nusantara-BNSP sekaligus Direktur Utama Pasatama Institute, Coach Arsyam, menegaskan bahwa keberhasilan program gizi nasional sangat bergantung pada kualitas SDM di dapur.
"Setiap makanan dalam program MBG harus memenuhi standar nutrisi sekaligus diolah dengan manajemen dan sanitasi profesional. Ini tidak bisa ditawar," ujarnya.
Menurutnya, kebutuhan akan tenaga kerja tersertifikasi semakin mendesak, seiring meningkatnya tuntutan industri terhadap kualitas dan keamanan pangan.
Sertifikasi Menyasar Seluruh Rantai Produksi,
Tak hanya chef, program ini juga menyasar relawan SPPG melalui sertifikasi Food Handler (Penjamah Makanan). Langkah ini bertujuan memastikan seluruh proses produksi—dari persiapan hingga penyajian—memenuhi standar food hygiene dan food safety.
Pelatihan mencakup materi teknis hingga uji kompetensi, termasuk pengendalian titik kritis (Critical Control Point/CCP), pencegahan kontaminasi silang, serta manajemen operasional dapur.

Kolaborasi Nasional Perkuat Ekosistem Kuliner
Kegiatan ini melibatkan berbagai organisasi profesi, seperti: LSP Jasa Boga Nusantara
Indonesian Chef Association (ICA), Chef Pro Indonesia dan ASPPMI, kolaborasi ini dinilai penting untuk membangun ekosistem sertifikasi yang kredibel dan terintegrasi dengan kebutuhan industri.
Kompetensi Nyata, Bukan Sekadar Sertifikat
Dalam sesi pelatihan, Coach Arsyam menekankan bahwa sertifikasi tidak boleh dipandang sebagai formalitas administratif semata.
"Industri tidak hanya butuh kertas, tapi kemampuan nyata. Chef harus menguasai teknik, manajemen dapur, hingga kepemimpinan," tegasnya.

Ia juga menyoroti pentingnya penguatan soft skill seperti komunikasi dan kerja tim, yang menjadi tuntutan utama di industri perhotelan modern.

Disiplin Dapur dan Keamanan Pangan

Ketua ICA BPD Sumatra Utara, Chef Hasan Basri, menegaskan bahwa disiplin dapur merupakan fondasi utama dalam menjaga kualitas makanan.
"Dapur bukan tempat umum. Semua yang masuk harus memenuhi standar. Jika terjadi kesalahan, chef yang bertanggung jawab," ujarnya.
Ia menambahkan, penerapan standar seperti penggunaan alat pelindung diri, kebersihan, serta prosedur kerja menjadi bagian tak terpisahkan dari profesionalisme.

Bangun Daya Saing Global dari Daerah
Puluhan peserta dari berbagai daerah di Sumatera Utara, seperti Padanglawas, Dairi, Stabat, dan Deli Serdang, mengikuti pelatihan ini. Mereka menjalani pembekalan intensif guna memenuhi standar nasional yang diakui industri.
Dengan sertifikasi resmi dari BNSP, para peserta diharapkan mampu meningkatkan daya saing, tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga global.
"Target kita jelas: kompetensi, legalitas, dan daya saing. SDM kuliner Indonesia harus siap bersaing di level internasional," pungkas Coach Arsyam.rel

Dewan Pers Dorong Perlindungan Karya Jurnalistik dalam RUU Hak Cipta

admin — Sat, 25 Apr 2026 14:07:00 +0700+0700

JAKARTA – Dewan Pers bersama Kementerian Hukum Republik Indonesia memperkuat sinergi dalam mendorong perlindungan karya jurnalistik sebagai bagian penting dari kekayaan intelektual nasional melalui revisi Rancangan Undang-Undang (RUU) Hak Cipta.
Komitmen tersebut ditandai dengan penyerahan dokumen masukan oleh Ketua Dewan Pers, Komaruddin Hidayat, kepada Menteri Hukum Supratman Andi Agtas di Hall Dewan Pers, Jakarta, Kamis (23/4/2026).
Komaruddin menegaskan bahwa karya jurnalistik memiliki nilai intelektual, ekonomi, dan sosial yang besar bagi publik serta ekosistem media nasional. Oleh karena itu, menurutnya, karya jurnalistik harus secara tegas diakui sebagai ciptaan yang dilindungi dalam regulasi hak cipta.
"Dewan Pers memandang karya jurnalistik harus ditegaskan sebagai ciptaan yang dilindungi karena memiliki nilai intelektual, ekonomi, dan sosial bagi publik," ujarnya.
Ia juga menilai revisi Undang-Undang Hak Cipta menjadi momentum strategis untuk memperkuat kepastian hukum bagi industri pers di tengah perubahan lanskap digital, termasuk maraknya penggunaan konten tanpa izin.
"Perubahan Undang-Undang Hak Cipta harus menjadi momentum memperkuat perlindungan hukum terhadap karya jurnalistik sebagai bagian dari kekayaan intelektual bangsa," tambahnya.
Selain itu, Dewan Pers mengusulkan penerapan prinsip fair use secara proporsional agar perlindungan hak cipta tetap seimbang dengan kepentingan publik dan akses informasi.
"Penggunaan karya jurnalistik harus mempertimbangkan tujuan penggunaan, substansi yang diambil, serta dampaknya terhadap pasar dan nilai karya asli," jelas Komaruddin.
Sementara itu, Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa karya jurnalistik bukan sekadar produk informasi, melainkan hasil karya intelektual bernilai ekonomi yang memiliki peran strategis dalam menjaga demokrasi.
"Karya jurnalistik bukan sekadar informasi yang dibaca sekali lalu berlalu, tetapi merupakan aset intelektual bernilai ekonomi yang wajib dilindungi negara," tegasnya.
Dalam konteks perkembangan teknologi, khususnya era kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), pemerintah juga menaruh perhatian terhadap potensi penyalahgunaan data dan konten jurnalistik.
"Di era kecerdasan buatan, data jurnalistik tidak boleh diambil, dilatih, dan dikomersialisasikan tanpa izin serta tanpa kompensasi yang adil kepada pemilik hak," ujar Supratman.
Kedua pihak sepakat bahwa penguatan perlindungan karya jurnalistik akan berdampak langsung pada keberlanjutan industri pers, peningkatan kualitas informasi publik, serta penguatan demokrasi.
"Menjaga hak cipta jurnalistik berarti menjaga demokrasi, menjaga kualitas informasi, dan menjaga masa depan bangsa," pungkasnya.
Empat Poin Usulan Dewan Pers
Dalam dokumen masukan tersebut, Dewan Pers menyampaikan sejumlah poin penting, antara lain:
Meminta DPR memasukkan secara eksplisit "karya jurnalistik" dalam definisi ciptaan yang dilindungi dalam undang-undang.
Mengusulkan penghapusan ketentuan yang berpotensi melemahkan perlindungan hak cipta, terutama terkait kutipan dan penggunaan berita aktual tanpa batas jelas.
Memperjelas status wartawan sebagai pencipta serta memperkuat pengakuan terhadap karya jurnalistik dalam berbagai bentuk, termasuk tulisan, audio, visual, data, dan grafik.
Mengatur masa berlaku hak cipta karya jurnalistik, baik berbasis masa hidup pencipta maupun waktu publikasi, guna memberikan kepastian hukum.rel

Magang Nasional Batch I Ditutup, Kemnaker Perkuat Sertifikasi Kompetensi dan Akses Kerja

admin — Sat, 25 Apr 2026 13:04:00 +0700+0700

Jakarta – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) resmi menutup Program Pemagangan Nasional Batch I yang diikuti 16.112 peserta pada periode Oktober 2025 hingga April 2026. Penutupan program dilakukan di Jakarta, Jumat (24/4/2026).

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli dalam sambutannya menegaskan bahwa program pemagangan merupakan bagian dari strategi penguatan kompetensi tenaga kerja nasional yang tidak hanya memberikan pengalaman kerja, tetapi juga membangun kesiapan kerja berbasis keterampilan.

Sejalan dengan itu, setelah menyelesaikan program, peserta akan melanjutkan ke tahap sertifikasi kompetensi sebagai bentuk pengakuan atas keterampilan yang telah diperoleh di dunia kerja.

"Kami mengajak adik-adik peserta untuk memanfaatkan kesempatan ini karena sertifikasi kompetensi diberikan secara gratis sebagai pengakuan atas keterampilan yang dimiliki," ujar Yassierli.

Untuk itu, ia juga meminta para peserta mempersiapkan diri dengan belajar sebelum mengikuti uji kompetensi di balai pelatihan Kemnaker maupun Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang bermitra dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Lebih lanjut, Yassierli menyampaikan hasil evaluasi pelaksanaan Program Pemagangan Nasional Batch I.

Dari hasil evaluasi tersebut, Kemnaker menekankan pentingnya pemerataan pelaksanaan program agar tidak terpusat di Pulau Jawa, melainkan lebih merata di seluruh Indonesia guna memperluas kesempatan bagi putra-putri daerah.

Selain pemerataan wilayah, program juga akan diperluas agar terbuka bagi seluruh program studi, tidak terbatas pada jurusan tertentu.

Dalam upaya meningkatkan kualitas pelaksanaan, Kemnaker turut mengkaji penguatan keterlibatan perusahaan, termasuk skema kontribusi yang lebih terstruktur untuk mendukung pembinaan peserta.

Menurut Yassierli, sejumlah perusahaan telah menunjukkan praktik baik dalam pemagangan melalui pemberian proyek kerja, evaluasi berkala, hingga pendampingan langsung, yang akan terus diperkuat dalam skema kemitraan yang lebih luas.

"Tahun ini fokusnya memberikan pengalaman kerja. Ke depan, kami ingin tidak hanya pengalaman kerja, tetapi juga memastikan peserta memiliki sertifikat kompetensi dan peluang lebih besar untuk diserap oleh industri," ujarnya.

Sebagai tindak lanjut dari penguatan tersebut, Yassierli menyampaikan bahwa Kemnaker terus memperkuat ekosistem ketenagakerjaan melalui pengembangan platform SiapKerja, termasuk fitur KarirHub yang menyediakan informasi lowongan kerja dari berbagai sektor.

"Kami terus mengintegrasikan SiapKerja dengan portal-portal swasta agar seluruh lowongan kerja, baik di dalam maupun luar negeri, dapat terkonsolidasi dalam satu platform," katanya.

Melalui platform tersebut, ia mendorong peserta untuk memanfaatkan KarirHub sebagai sarana mencari peluang kerja, sekaligus mengajak perusahaan lebih aktif membuka lowongan agar akses kerja semakin luas.

Di akhir pernyataannya, Yassierli menyampaikan apresiasi kepada seluruh perusahaan mitra dan mentor atas kontribusinya dalam menyukseskan Program Pemagangan Nasional Batch I.RR

Wagub Sumut Terima Kunker Komisi VIII DPR RI, Dorong Sinergi Perkuat Layanan Sosial hingga Kebencanaan

admin — Sat, 25 Apr 2026 13:02:00 +0700+0700

MEDAN – Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Utara (Sumut) Surya menerima kunjungan kerja (kunker) reses Komisi VIII DPR RI di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, Kamis (23/4/2026).

Kunjungan tersebut diharapkan menghasilkan rekomendasi strategis guna memperkuat pembangunan di Sumut, khususnya pada sektor layanan sosial, keagamaan, penanggulangan bencana, serta perlindungan perempuan dan anak.

"Kami berharap kunjungan kerja ini menjadi ruang dialog yang sangat strategis untuk menyamakan persepsi, menyelaraskan kebijakan, serta memastikan bahwa program-program yang dijalankan benar-benar tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat," ujar Surya, saat menerima Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI pada Masa Reses Persidangan IV Tahun Sidang 2025–2026 di Provinsi Sumut.

Dalam pertemuan tersebut, Surya menjelaskan sejumlah prioritas Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut. Di bidang keagamaan, Pemprov berkomitmen menjaga harmoni dan kerukunan umat beragama, sekaligus memperkuat pendidikan keagamaan yang inklusif dan berkualitas.

Pada sektor pendidikan keagamaan dan perguruan tinggi Islam, Pemprov Sumut mendorong lulusan tidak hanya memiliki pemahaman religius, tetapi juga kompetensi profesional dan daya saing global.

Sementara dalam penyelenggaraan ibadah haji, Pemprov Sumut terus berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan pelayanan kepada calon jemaah berjalan optimal, mulai dari keberangkatan hingga pemulangan.

"Untuk bidang sosial, Pemprov Sumut juga menyalurkan bantuan sosial yang terus dievaluasi agar tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi mampu mendorong kemandirian dan memutus rantai kemiskinan secara berkelanjutan," ujarnya.

Perlindungan perempuan dan anak juga menjadi perhatian serius. Upaya pencegahan, penanganan, hingga pemulihan korban terus diperkuat, termasuk mendorong pelaporan kasus dan layanan berbasis pemulihan.

Di sektor kebencanaan, Provinsi Sumut saat ini fokus pada fase rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, serta penguatan mitigasi berbasis edukasi dan teknologi.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Anshory Siregar menyampaikan, kunjungan kerja ini diharapkan memberi kontribusi optimal terhadap pembangunan daerah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Pada kunjungan kerja ini kami dapat melihat secara langsung kondisi dan berbagai persoalan di daerah. Hal ini juga mempermudah dan mempercepat respons serta menghadirkan solusi cepat atas masalah yang ditemukan. Pada masa reses ini, Komisi VIII dibagi ke tiga wilayah, yakni Provinsi Sumut, Jawa Timur, dan Jawa Tengah," pungkasnya. R

Timsel KI Sumut Mulai Verifikasi 112 Berkas Calon

admin — Sat, 25 Apr 2026 12:51:00 +0700+0700

MEDAN - Tim Seleksi (Timsel) dan Panitia Seleksi (Pansel) Komisi Informasi (KI) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) resmi memulai tahapan seleksi administrasi dengan membuka kotak pendaftaran berkas para calon anggota.

Sebanyak 112 berkas pendaftar untuk periode 2026–2030 akan diperiksa keabsahan dan kelengkapannya oleh Timsel.

"Kita tetap komitmen dengan persyaratan yang kita umumkan, tenggat waktu dan lainnya, tidak ada kompromi terkait itu karena kalau ada maka akan ada kompromi-kompromi lainnya yang bisa menimbulkan konflik dan komplain dari peserta lainnya," kata Ketua Bidang Kelembagaan KI Pusat, Handoko Agung Saputro, yang hadir secara virtual, Kamis (23/4/2026).

Pembukaan kotak pendaftaran administrasi ini dilakukan di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Pemprov Sumut. Hasil pemeriksaan berkas dijadwalkan diumumkan paling lambat 30 April 2026. Peserta yang dinyatakan lolos akan melanjutkan ke tahapan berikutnya, yakni Computer Assisted Test (CAT).

"Seluruh peserta yang dinyatakan lolos seleksi administrasi berhak untuk mengikuti CAT, mereka akan bersaing dan 40 terbaik akan mengikuti tahapan selanjutnya," kata Ketua Timsel KI Provinsi Sumut, Hatta Ridho, usai pembukaan kotak pendaftaran.

Hatta menambahkan, Pansel dan Timsel dituntut bekerja lebih keras untuk menuntaskan seluruh tahapan seleksi. Pasalnya, pada bulan mendatang terdapat sejumlah hari libur yang berpotensi mempersingkat waktu kerja.

"Tentu kita harus bekerja lebih keras, apalagi bulan depan cukup banyak hari libur, terus berkoordinasi agar kita mendapatkan anggota KI yang paling berkualitas," ujar Hatta.R

Menaker: Perluasan Jaminan Sosial Harus Menjangkau Pekerja Informal

admin — Sat, 25 Apr 2026 12:48:00 +0700+0700

halomedan.com -Jakarta — Pemerintah terus memperluas jaminan sosial ketenagakerjaan dengan mendorong kepesertaan pekerja sektor informal, termasuk pekerja rumah tangga, pengemudi ojek daring, kurir, serta pekerja perikanan dan perkebunan.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan bahwa perlindungan sosial merupakan hak setiap pekerja dan harus dapat diakses tanpa terkecuali.

"Semangat utama kita adalah setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Ini menjadi dasar dalam setiap kebijakan," ujar Yassierli dalam Seminar Strengthening Indonesia's Social Security: The Politics of Protection and The Role of Social Dialogue in Building the Welfare State di Jakarta, Kamis (23/4/2026).

Ia menyampaikan bahwa tantangan saat ini adalah memastikan pekerja sektor informal dapat masuk dalam skema jaminan sosial yang selama ini lebih banyak dimanfaatkan oleh pekerja formal.

Untuk itu, Kementerian Ketenagakerjaan mendorong penguatan regulasi bagi pekerja di sektor ekonomi digital dan kelompok rentan lainnya agar memperoleh perlindungan jaminan sosial sebagai bagian dari tanggung jawab pemberi kerja.

Selain itu, pekerja rumah tangga juga didorong masuk dalam sistem jaminan sosial nasional melalui penguatan regulasi, sehingga diakui sebagai pekerja dan memperoleh hak perlindungan.

"BPJS Ketenagakerjaan bukan sekadar lembaga asuransi. Fokus utamanya adalah memperluas kepesertaan dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi pekerja," kata Yassierli.

Ia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat integrasi data sebagai dasar penyusunan kebijakan yang lebih tepat sasaran. Data terintegrasi penting untuk mengantisipasi risiko kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, sekaligus menjaga keberlanjutan dana jaminan sosial di masa depan.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Syaiful Hidayat menambahkan bahwa seluruh pekerja, baik formal maupun informal, menjadi prioritas untuk mendapatkan perlindungan.

"Mari kita bangun bersama agar perlindungan pekerja tidak lagi dipandang sebagai kewajiban semata," ujarnya.

Biro Humas Kemnaker

Antisipasi Dampak Pengungsi, Bobby Nasution Minta Regulasi Dipertegas

admin — Sat, 25 Apr 2026 12:47:00 +0700+0700

MEDAN – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menekankan pentingnya regulasi yang jelas agar keberadaan pengungsi tidak menimbulkan persoalan sosial, ekonomi, maupun potensi tindak kriminal di tengah masyarakat. Ia juga mendorong langkah konkret dari pihak Imigrasi dan lembaga internasional seperti UNHCR dan IOM agar mobilitas pengungsi tetap terkendali serta tidak melanggar aturan wilayah.

Hal tersebut disampaikan Bobby saat menerima audiensi Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumut, Parlindungan, beserta jajaran di Aula Tengku Rizal Nurdin, Jalan Sudirman No. 41, Medan, Kamis (23/4/2026). Pertemuan ini membahas penguatan kolaborasi dalam penanganan pengungsi luar negeri serta peningkatan fasilitas layanan imigrasi di wilayah Sumut.

"Kita ingin memastikan penanganan pengungsi ini benar-benar terintegrasi. Jangan sampai masyarakat kecil terdampak, baik secara ekonomi maupun keamanan. Aturan-aturan dari pemerintah pusat harus kita sesuaikan dengan kondisi di daerah agar tidak muncul masalah hukum di kemudian hari," ujar Bobby.

Selain isu pengungsi, Bobby menyatakan komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk mendukung penyediaan sarana dan prasarana layanan imigrasi. Ia menyambut baik rencana pengembangan layanan satu atap atau penyediaan gedung yang lebih representatif guna memudahkan pelayanan bagi masyarakat maupun warga negara asing.

"Kami sangat mendukung penyediaan kantor atau gedung layanan. Kita tunggu koordinasi teknisnya agar pelayanan tidak terpencar dan masyarakat bisa lebih nyaman mendapatkan layanan imigrasi dalam satu gedung," tambahnya.

Sementara itu, Kepala Kanwil Imigrasi Sumut, Parlindungan, menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diberikan Pemprov Sumut. Ia memaparkan perkembangan tugas keimigrasian di empat Kantor Imigrasi (Kanim) di wilayah Sumut serta upaya mitigasi terhadap berbagai persoalan orang asing.

"Kami berterima kasih atas waktu dan dukungan Bapak Gubernur. Saat ini kami terus memantau pergerakan pengungsi yang jumlahnya cukup signifikan di Sumut. Kami juga melaporkan koordinasi dengan pusat terkait rencana kunjungan Menteri ke Sumatera Utara untuk meninjau langsung program-program strategis keimigrasian," jelasnya.

Pertemuan tersebut diakhiri dengan komitmen kedua belah pihak untuk terus menjalin komunikasi intensif, terutama dalam menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah guna menjaga stabilitas keamanan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di Sumut. *REL

Wamenaker: Dunia Kerja Tak Hanya Lihat Ijazah, tapi juga Kompetensi

admin — Sat, 25 Apr 2026 12:44:00 +0700+0700

Jakarta — Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor menegaskan bahwa perkembangan dunia kerja saat ini menuntut pekerja memiliki kemampuan dan kompetensi yang relevan dengan kebutuhan industri, dan tidak hanya mengandalkan ijazah. Hal ini penting agar pekerja mampu beradaptasi dengan perubahan dunia kerja yang semakin cepat.

"Dunia kerja saat ini tidak hanya melihat ijazah, tetapi juga kompetensi. Sertifikasi menjadi nilai tambah penting agar pekerja mampu bersaing dan berkembang, serta menyesuaikan diri dengan kebutuhan industri," ujar Afriansyah Noor saat membuka Rapat Kerja Nasional Serikat Pekerja Sucofindo di Jakarta, Rabu (22/4/2026).

Ia menjelaskan, penguatan kompetensi dapat dilakukan melalui kerja sama dengan berbagai lembaga pelatihan dan sertifikasi, seperti balai pelatihan vokasi Kementerian Ketenagakerjaan, Politeknik Ketenagakerjaan, serta Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Program tersebut mencakup pelatihan vokasi, sertifikasi kompetensi, hingga peningkatan keterampilan sesuai kebutuhan industri.

Selain itu, Afriansyah Noor juga menekankan pentingnya hubungan industrial yang harmonis di lingkungan kerja. Ia mengajak serikat pekerja di lingkungan Sucofindo untuk menjaga persatuan dan mengedepankan musyawarah dalam menyelesaikan berbagai persoalan di tempat kerja.

"Jika komunikasi berjalan baik dan semua pihak saling mendukung, maka perusahaan akan maju dan pekerja semakin sejahtera," tuturnya.

Sementara itu, Direktur Utama PT Sucofindo, Sandry Pasambuna, mengatakan keberhasilan perusahaan tidak hanya ditentukan oleh kinerja bisnis, tetapi juga oleh kualitas sumber daya manusia di dalamnya.

Ia menilai kesejahteraan pegawai dan keluarganya menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan perusahaan.

"Dengan semangat kebersamaan, saling percaya, dan komitmen yang kuat, kita dapat terus menjaga harmoni dan bersama-sama mengawal masa depan perusahaan menjadi lebih baik," ucapnya.

Biro Humas Kemnaker

Genjot PAD Lewat Creative Financing, Pemprov Sumut Paparkan Inovasi Pajak dan Optimalisasi Aset ke Kemendagri

admin — Sat, 25 Apr 2026 12:41:00 +0700+0700

MEDAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) terus memperkuat komitmennya dalam menerapkan konsep entrepreneur government melalui skema pembiayaan kreatif (creative financing). Hal ini terungkap dalam paparan virtual Penilaian dan Pemberian Penghargaan Pemerintah Daerah Berprestasi yang diikuti jajaran Pemprov Sumut bersama Direktorat Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Rabu (22/4/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Wakil Gubernur (Wagub) Sumut Surya memaparkan sejumlah langkah strategis, mulai dari digitalisasi pajak kendaraan hingga optimalisasi Barang Milik Daerah (BMD) untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Surya menjelaskan, inovasi pajak dan retribusi daerah kini diarahkan pada kemudahan akses digital. Melalui aplikasi smartphone, masyarakat Sumut dapat membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) secara elektronik.

"Kami menyediakan solusi bagi masyarakat urban dengan layanan pembayaran malam hari, serta penggunaan QRIS. Ini adalah bagian dari dukungan kami terhadap transaksi ekonomi non-tunai yang lebih modern dan akuntabel," ujar Surya di Kantor Gubernur, Jalan Diponegoro No. 30 Medan.

Selain kemudahan akses, Pemprov Sumut juga meluncurkan Program Gebyar Pajak Sumatera Utara 2026. Program ini bertujuan menstimulus kepatuhan wajib pajak melalui pemberian apresiasi berupa undian berhadiah yang dilaksanakan secara berkala (triwulanan), serta undian hadiah utama pada akhir tahun 2026 bagi pemilik kendaraan yang terdaftar di wilayah hukum Polda Sumut.

Surya juga memaparkan optimalisasi aset idle dan inovasi SIP-BMD. Di sektor pengelolaan aset, Pemprov Sumut mencatatkan capaian PAD dari pengelolaan BMD pada Triwulan I 2026 sebesar Rp560.344.910. Saat ini, pemerintah telah menginventarisasi 114 persil tanah dan bangunan berstatus idle (menganggur) untuk dimanfaatkan oleh pihak swasta maupun masyarakat.

Untuk meningkatkan transparansi, Pemprov Sumut meluncurkan inovasi SIP-BMD berbasis web melalui laman pemanfaatanbmd.sumutprov.go.id. Melalui sistem ini, pendaftaran mitra dan penawaran lelang sewa aset dilakukan secara daring guna menjamin proses yang kompetitif dan terbuka.

Terkait tata kelola keuangan, Pemprov Sumut menegaskan implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) secara utuh sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019. Penggunaan SIPD menjadi salah satu kunci keberhasilan Pemprov Sumut mempertahankan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) selama 11 kali berturut-turut sejak 2014 hingga 2024.

"Penggunaan SIPD adalah kewajiban mandatori. Mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga pelaporan keuangan harus transparan. Kami juga telah merealisasikan belanja menggunakan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) serta menerapkan Cash Management System (CMS)," tambahnya.

Merespons paparan tersebut, Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Horas Maurits Panjaitan, memberikan sejumlah catatan. Ia meminta Pemprov Sumut terus menambah inovasi pada sektor retribusi serta mengambil langkah konkret dalam penanganan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang tidak sehat.

"Perlu ada kajian apakah akan dilakukan merger atau inovasi bisnis pada BUMD, sehingga ke depannya tidak terus-menerus bergantung pada penyertaan modal pemerintah," tegas Maurits.

Senada, Kepala Biro Hukum Setjen Kemendagri, R. Gani Muhamad, menyarankan agar pemanfaatan aset memberikan dampak lebih signifikan terhadap PAD. Ia juga mendorong kolaborasi yang saling menguntungkan antara pemerintah daerah dan pihak swasta dalam pembangunan daerah.

"Pertemuan ini diharapkan menjadi momentum bagi Pemprov Sumut untuk terus melahirkan kreativitas dalam mencari sumber pembiayaan baru guna mendukung percepatan pembangunan di Sumatera Utara," katanya.R

Berdayakan 2.000 Mahasiswa: Google Student Ambassador 2026 Hadir Lebih Besar

admin — Sat, 25 Apr 2026 12:39:00 +0700+0700

halomedan.com - Pada tahun 2025, sebanyak 800 mahasiswa dari berbagai penjuru Indonesia memulai perjalanan mereka dalam program Google Student Ambassador (GSA). Dari program pembelajaran ini, lahir berbagai cerita tentang bagaimana teknologi, khususnya AI, membuka cara baru bagi mahasiswa untuk belajar, bereksperimen, dan menciptakan dampak nyata.
Salah satu cerita datang dari Syahdika Kurnia Azhari, atau Dika, mahasiswa Teknik Elektro di Politeknik Negeri Medan dan GSA Graduate angkatan 2025. Sejak kecil, Dika terbiasa melihat ibunya menjalankan usaha kecil berjualan bakso. Pengalaman ini membentuk cara pandangnya terhadap sistem sederhana yang terus berjalan di tengah berbagai keterbatasan.

Pengalaman Dika di bangku kuliah membawa perspektif yang berbeda. Mengambil jurusan Teknik Elektro di Politeknik Negeri Medan, pembelajaran yang ia jalani sangat berfokus pada praktik, meliputi rangkaian listrik, sistem, dan proses yang bisa diuji secara langsung. Untuk waktu yang lama, ia melihat dunia engineering sebagai sesuatu yang sepenuhnya fisik. Namun, perspektif tersebut mulai berubah ketika ia mengenal Gemini.

Bagi Dika, Gemini bukan pengganti praktik, melainkan pelengkap. Ia menggunakannya untuk menguji ide, menyusun pemikiran, hingga memahami sistem secara lebih menyeluruh. Bahkan, ia dapat mensimulasikan konsep sistem pengisian daya kendaraan listrik, sesuatu yang sebelumnya membutuhkan akses ke perangkat lunak khusus, langsung dalam proses belajarnya.

Transformasi ini tidak berhenti di ruang kelas. Bergabung dengan GSA mendorong Dika untuk mengembangkan ide yang berangkat dari pengalaman pribadinya. Terinspirasi oleh ibunya dan perempuan pelaku usaha kecil lainnya, ia bersama timnya membangun She Success di daerah Sei Rotan, sebuah aplikasi yang dirancang untuk membantu perempuan wirausaha mengembangkan bisnis mereka.

Melalui inisiatif ini, Dika menunjukkan bagaimana teknologi dapat menjadi jembatan antara pengetahuan akademis dan kebutuhan nyata di masyarakat. Gemini membantunya mempercepat proses berpikir dan eksplorasi, sementara GSA memberikan ruang untuk mengubah ide tersebut menjadi solusi yang berdampak.

Cerita Dika mencerminkan benang merah dari perjalanan GSA 2025: talenta dapat datang dari mana saja, dan dengan dukungan yang tepat, mereka mampu menciptakan dampak yang relevan bagi komunitasnya.RE

Lepas Keberangkatan Kloter 2 Haji Asal Langkat, Bobby Nasution Tekankan Kebersamaan dan Kekompakan

admin — Sat, 25 Apr 2026 12:37:00 +0700+0700

MEDAN – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution melepas jemaah haji Kelompok Terbang (Kloter) 2 Embarkasi Medan di Asrama Haji Medan, Jalan AH Nasution, Selasa malam (22/4/2026). Dalam kesempatan tersebut, Bobby menekankan pentingnya menjaga kebersamaan selama menjalankan ibadah di Tanah Suci.

Kloter 2 Embarkasi Medan terdiri dari 353 jemaah asal Kabupaten Langkat. Bobby Nasution mengingatkan para jemaah untuk saling menjaga, terutama antara jemaah yang lebih muda dan yang lebih tua.

"Ibadah di Tanah Suci memerlukan ketahanan fisik. Kalau saya lihat, yang paling muda 21 tahun dan paling senior 81 tahun. Kita harapkan yang muda bisa bersama-sama dengan yang tua, saling menjaga, jaga kekompakan kita," ujar Bobby Nasution sebelum mengantarkan jemaah ke bus keberangkatan.

Selain itu, Bobby juga berharap para jemaah dapat menjalankan ibadah dengan khusyuk serta tidak lupa mendoakan Sumatera Utara, khususnya Kabupaten Langkat, agar senantiasa dijauhkan dari bencana.

"Kami mendoakan agar semua jemaah haji dari Sumut bisa beribadah dengan khusyuk dan jangan lupa doakan Sumut, terutama Langkat, agar dijauhkan dari bencana," katanya.

Sementara itu, Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menyampaikan bahwa para jemaah patut bersyukur dapat berangkat ke Tanah Suci tahun ini. Ia juga menilai pelayanan haji akan semakin baik dengan adanya Kementerian Haji dan Umrah.

"Harusnya lebih baik, karena kementeriannya hanya mengurus haji dan umrah saja, jadi banyak bersyukur," kata Marwan Dasopang yang hadir bersama anggota Komisi VIII DPR RI lainnya.

Turut hadir dalam acara tersebut unsur Forkopimda Sumut, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji Zulkifli Sitorus, jajaran Kementerian Imigrasi, Bupati Langkat Syah Afandin, OPD terkait Pemprov Sumut, serta tokoh agama.R

Menaker Tekankan Perusahaan Sesuaikan Tugas Magang dengan Latar Pendidikan Peserta

admin — Sat, 25 Apr 2026 12:28:00 +0700+0700

Medan – Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menekankan pentingnya perusahaan menyesuaikan penugasan peserta magang dengan latar belakang pendidikan masing-masing agar proses pembelajaran berjalan lebih efektif dan mampu meningkatkan kompetensi peserta secara optimal.

Penegasan tersebut disampaikan Yassierli saat meninjau pelaksanaan Magang Nasional 2025 di RS Bunda Thamrin Medan, Rabu (22/4/2026).

Menurut Yassierli, masih terdapat peserta dengan latar belakang sarjana yang belum memperoleh penugasan sesuai tingkat pendidikannya. Ia menilai kondisi tersebut perlu diperbaiki agar peserta dapat memperoleh pengalaman belajar yang lebih relevan dengan kompetensi yang dimiliki.

Sebagai contoh, Yassierli menemukan peserta magang lulusan S1 yang ditempatkan pada tugas yang dinilai belum sepenuhnya mencerminkan latar belakang pendidikannya. Menurutnya, peserta dengan jenjang pendidikan sarjana seharusnya dapat diberikan tugas yang lebih sesuai dengan kemampuan dan kompetensi yang dimiliki.

"Kepada direktur rumah sakit, saya minta tolong fasilitasi adik-adik belajar. Untuk lulusan S1, sebaiknya dapat diberikan tugas yang lebih menggambarkan tingkat pendidikannya," ujar Yassierli.

Selain kepada pihak rumah sakit, Yassierli juga mengingatkan para peserta magang agar memanfaatkan kesempatan ini secara maksimal sebagai sarana pembelajaran dan penguatan kompetensi sebelum memasuki dunia kerja.

Ia menegaskan, masa magang harus dijalani secara serius, disiplin, dan bertanggung jawab agar benar-benar memberikan manfaat dalam meningkatkan kemampuan dan kesiapan kerja peserta.

Pelaksanaan Magang Nasional 2025 di rumah sakit tersebut diikuti 48 peserta dari batch 2 dan batch 3. Para peserta ditempatkan di berbagai unit layanan, terdiri atas 27 perawat, 13 teknisi listrik dan AC, serta 8 resepsionis. Sejumlah peserta juga dilaporkan telah mendapatkan tawaran untuk bergabung sebagai pekerja dari pihak manajemen rumah sakit.

Yassierli berharap program magang dapat menjadi sarana efektif dalam meningkatkan keterampilan, pengalaman kerja, serta kesiapan peserta dalam menghadapi kebutuhan dunia kerja yang terus berkembang.

Biro Humas Kemnaker

Ketua DPD I PKN Sumut Kunjungi Karo, Serahkan Mandat Kepemimpinan kepada Boy Evin Sitepu

admin — Sat, 25 Apr 2026 11:11:00 +0700+0700

Karo - Ketua Dewan Pimpinan Daerah I Pemuda Karya Nasional Sumatera Utara (DPD I PKN Sumut), Rendi Siagian, S.H., melakukan kunjungan silaturahmi ke Kantor Sekretariat DPD II PKN Kabupaten Karo yang berlokasi di Gedung Tasima, Jalan Mumah Purba, Kota Kabanjahe, Jumat (24/4/2026). Kunjungan tersebut disambut hangat oleh jajaran pengurus DPD II PKN Karo.

Dalam agenda tersebut, Rendi Siagian secara resmi menyerahkan mandat kepemimpinan kepada Ketua Terpilih DPD II PKN Kabupaten Karo, Boy Evin Sitepu, S.S. Penyerahan mandat turut disaksikan Sekretaris Umum DPP PKN, Jordan Sitepu. Rendi hadir didampingi Sekretaris DPD I PKN Sumut, Putra Khan, serta Ketua Harian Arya J. Purba. Sementara itu, Boy Evin Sitepu didampingi Sekretaris Jevin Ginting dan Bendahara Hero Purba.

Dalam sambutannya, Rendi Siagian menyampaikan bahwa kunjungan tersebut tidak hanya sebagai ajang silaturahmi, tetapi juga sebagai momentum memperkuat konsolidasi organisasi di daerah.

"Kami mengucapkan terima kasih atas sambutan yang diberikan. Kunjungan ini bertujuan untuk mempererat hubungan antar pengurus sekaligus menyerahkan mandat kepada pimpinan terpilih. Kami berharap kepengurusan yang baru dapat bersinergi dan mengembangkan roda organisasi PKN di Kabupaten Karo," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Terpilih Boy Evin Sitepu menyatakan komitmennya untuk menjalankan amanah organisasi dengan penuh tanggung jawab. Ia menegaskan kesiapan untuk aktif berkoordinasi dengan berbagai pihak serta mendorong peran organisasi dalam kegiatan sosial dan penguatan nilai-nilai nasionalisme.

"Kami siap menjalankan tugas dengan fokus pada kepedulian sosial dan kontribusi nyata bagi masyarakat, sejalan dengan semangat kepemudaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan," tegasnya.

Sekretaris DPD I PKN Sumut, Putra Khan, dalam kesempatan yang sama juga menekankan pentingnya menjaga soliditas internal organisasi.

"Kekompakan adalah kunci dalam membangun organisasi yang kuat. Kami berharap kepengurusan DPD II PKN Kabupaten Karo mampu berkembang dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya di wilayah Karo," katanya.

Kegiatan penyerahan mandat ini turut dihadiri oleh jajaran pengurus DPD I PKN Sumut, perwakilan DPD II PKN Dairi, pengurus DPD II PKN Kabupaten Karo, Ketua MIO Kabupaten Karo David S. Sitepu bersama Sekretaris Yogy Barus, Owner Radio RBK FM Soliana Vina, serta sejumlah insan pers.

Arsitektur Baru Ekonomi Syariah: Industri Keuangan, Teknologi, dan Daya Saing

admin — Sat, 25 Apr 2026 11:05:00 +0700+0700

Oleh : KH. Akhmad Khambali,SE,MM
Ketua Umum Gema Santri Nusa dan Pengurus Komisi Dakwah MUI Pusat & Pengasuh Majlis Sholawat Akhsa Nusantara

Di tengah ketidakpastian ekonomi global, perang dagang, inflasi pangan, dan tekanan geopolitik, ekonomi syariah justru menunjukkan daya tahan yang semakin relevan.

Ketika sistem ekonomi konvensional sering terjebak pada spekulasi, gelembung utang, dan ketimpangan distribusi, ekonomi syariah menawarkan pendekatan yang lebih berakar pada sektor riil, etika usaha, keadilan sosial, serta keberlanjutan.

Dalam konteks itu, Indonesia memiliki peluang historis untuk tampil sebagai pusat ekonomi syariah dunia pada 2026. Namun, peluang besar itu masih berjarak dengan kenyataan

Indonesia adalah negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Lebih dari 240 juta penduduk beragama Islam. Ini berarti Indonesia memiliki pasar halal raksasa yang sulit ditandingi negara lain.

Dari makanan dan minuman halal, modest fashion, kosmetik halal, wisata ramah muslim, zakat, wakaf, hingga layanan keuangan syariah, semuanya memiliki basis konsumen domestik yang kuat. Di atas kertas, Indonesia seharusnya menjadi pemain utama global.

Namun, realitasnya belum demikian. Indonesia masih terlalu sering berperan sebagai pasar besar bagi produk halal negara lain. Banyak produk kosmetik, makanan olahan, farmasi, bahkan fesyen muslim premium justru berasal dari luar negeri.

Kita memiliki konsumen besar, tetapi belum sepenuhnya menjadi produsen besar. Inilah paradoks ekonomi syariah Indonesia: unggul secara demografi, tetapi belum dominan secara industri.

Jika dibandingkan dengan Malaysia, misalnya, Indonesia masih tertinggal dalam aspek kelembagaan dan positioning global. Malaysia berhasil membangun ekosistem ekonomi syariah yang lebih matang melalui integrasi regulasi, pendidikan, industri halal, dan keuangan syariah.

Sertifikasi halal Malaysia dipercaya oleh pasar internasional. Instrumen sukuk mereka kuat. Sistem perbankan syariahnya lebih dalam dan efisien. Indonesia memang unggul dalam jumlah pasar dan kreativitas UMKM, tetapi Malaysia lebih unggul dalam tata kelola dan konsistensi kebijakan.

Jika dibandingkan dengan Uni Emirat Arab atau Arab Saudi, persoalannya berbeda. Negara-negara Teluk unggul karena kekuatan modal dan kapasitas investasi yang besar. Mereka mampu membangun pusat keuangan syariah internasional, kawasan industri halal modern, hingga investasi teknologi bernilai tinggi.

Indonesia jelas tidak bisa bertarung hanya dengan modal finansial. Tetapi Indonesia memiliki keunggulan yang tidak dimiliki banyak negara kaya minyak: basis sosial-ekonomi umat yang luas dan hidup.

Di Indonesia, ekonomi syariah tidak hanya tumbuh di gedung pencakar langit atau pusat keuangan, tetapi juga hidup di pasar tradisional, koperasi pesantren, UMKM keluarga, lembaga zakat, dan jaringan filantropi Islam.

Di sinilah keunikan Indonesia. Jika negara lain unggul karena kapital, Indonesia bisa unggul karena partisipasi sosial yang masif.

Masalahnya, potensi besar ini masih terhambat oleh sejumlah persoalan klasik. Pertama, literasi ekonomi syariah masih rendah. Banyak masyarakat masih memahami ekonomi syariah sebatas label agama, bukan sistem ekonomi yang memiliki instrumen lengkap. Kedua, pangsa pasar keuangan syariah masih relatif kecil dibandingkan dengan sistem konvensional. Ketiga, kualitas SDM profesional yang menguasai syariah, bisnis, dan teknologi sekaligus masih terbatas. Keempat, rantai pasok industri halal nasional belum efisien dan belum terkoneksi kuat dengan pasar ekspor.

Masa depan ekonomi syariah tidak cukup ditopang oleh ceramah normatif, slogan moral, atau simbol keagamaan semata. Ekonomi syariah harus dibangun dengan logika industri yang kuat, pemanfaatan teknologi modern, serta orientasi daya saing global.

Dunia hari ini bergerak cepat menuju ekonomi digital, kecerdasan buatan, efisiensi rantai pasok, dan inovasi keuangan. Jika ekonomi syariah ingin menjadi arus utama, maka ia harus hadir dalam bentuk yang nyata: pabrik halal yang kompetitif, startup syariah yang inovatif, sistem pembayaran digital yang mudah diakses, hingga jaringan perdagangan global yang efisien. Tanpa itu, ekonomi syariah akan berhenti sebagai wacana, bukan kekuatan ekonomi riil.

Sesungguhnya arah perkembangan ekonomi global justru sangat selaras dengan prinsip-prinsip syariah. Tren green economy sejalan dengan konsep keberlanjutan dan larangan merusak lingkungan. Ethical finance sejalan dengan tuntutan keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Larangan riba menekan eksploitasi utang yang merusak masyarakat, prinsip bagi hasil mendorong kemitraan yang sehat, sementara kewajiban berbasis aset riil mencegah spekulasi berlebihan.

Di sisi lain, instrumen zakat, infak, sedekah, dan wakaf menjadi mekanisme redistribusi kekayaan yang relevan di tengah meningkatnya kesenjangan global. Karena itu, ekonomi syariah sesungguhnya bukan sistem masa lalu, melainkan model ekonomi masa depan yang lebih adil dan berkelanjutan.

Karena itu, strategi Indonesia ke depan harus lebih berani. Pertama, pemerintah perlu menjadikan industri halal sebagai agenda ekspor nasional, bukan sekadar program domestik. Sertifikasi halal harus murah, cepat, dan dipercaya pasar global. Kedua, perbankan dan fintech syariah harus didorong agar lebih inovatif, mudah diakses, dan kompetitif. Ketiga, kampus dan pesantren perlu menjadi pusat pencetak SDM ekonomi syariah modern: paham fikih muamalah, piawai bisnis, dan melek teknologi.

Peran pesantren sangat penting dalam konteks ini. Indonesia memiliki ribuan pesantren dengan jutaan santri. Jika pesantren hanya diposisikan sebagai lembaga pendidikan tradisional, potensi ekonominya akan terbuang. Namun, jika pesantren dikembangkan menjadi pusat koperasi syariah, marketplace santri, pertanian modern, pelatihan digital, dan wakaf produktif, maka pesantren bisa menjadi mesin ekonomi rakyat yang tersebar hingga desa-desa.

Di titik ini, ekonomi syariah Indonesia tidak boleh berhenti pada seminar dan slogan. Ia harus masuk ke rantai produksi, logistik, pembiayaan, dan konsumsi nyata. Umat juga perlu mengubah orientasi: mengurangi utang konsumtif, mendukung produk halal lokal, ikut koperasi sehat, serta membangun investasi pendidikan anak.

Indonesia 2026 memiliki peluang besar untuk menjadi pusat ekonomi syariah dunia. Tetapi peluang tidak pernah berubah menjadi prestasi tanpa keberanian mengeksekusi. Kita bisa terus bangga sebagai negara muslim terbesar, atau mulai bekerja keras menjadi negara dengan ekonomi syariah terbesar dan paling berpengaruh.

Pilihan itu ada di tangan kita. Jika pasar besar dipadukan dengan kebijakan cerdas, inovasi modern, dan kekuatan sosial umat, Indonesia bukan hanya akan menjadi konsumen halal terbesar di dunia, melainkan produsen, investor, dan pemimpin peradaban ekonomi syariah global.

Selat Malaka dan Ujian Kredibilitas Indonesia dalam Perspektif Imigrasi

admin — Sat, 25 Apr 2026 09:11:00 +0700+0700

Oleh: Abdullah Rasyid
*Mahasiswa Doktoral Ilmu Pemerintahan IPDN
*Staf Khusus Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan

Wacana pemungutan pajak terhadap kapal-kapal yang melintas di Selat Malaka—yang kemudian ditegaskan penolakannya oleh Menteri Luar Negeri Sugiono—tidak hanya menyentuh isu hukum laut dan geopolitik. Ia juga memiliki implikasi langsung terhadap tata kelola keimigrasian Indonesia, khususnya dalam mengelola mobilitas lintas negara yang semakin kompleks di era globalisasi.

Selat Malaka bukan hanya jalur perdagangan barang, tetapi juga jalur mobilitas manusia. Awak kapal, pekerja migran, penumpang transit, hingga aktor-aktor non-negara bergerak melalui jalur ini setiap hari. Dalam perspektif imigrasi, Selat Malaka adalah "ruang lintas batas" yang menuntut keseimbangan antara pengawasan, pelayanan, dan kepatuhan terhadap hukum internasional.

Di sinilah sensitivitas kebijakan menjadi penting. Gagasan pemungutan biaya terhadap kapal yang melintas berpotensi bertentangan dengan prinsip transit passage dalam United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS). Jika prinsip ini terganggu, maka tidak hanya arus barang yang terdampak, tetapi juga arus manusia yang menjadi objek utama kerja keimigrasian.

Dalam praktiknya, sistem imigrasi modern sangat bergantung pada kepastian hukum dan kelancaran mobilitas. Kebijakan yang menciptakan hambatan baru—terutama yang tidak memiliki legitimasi internasional—akan memicu efek berantai: peningkatan biaya logistik, perubahan rute pelayaran, hingga potensi penghindaran jalur resmi. Dalam konteks ini, justru pengawasan keimigrasian bisa menjadi lebih sulit, karena pergerakan manusia cenderung bergeser ke jalur-jalur yang kurang/sulit terpantau.

Indonesia memiliki kepentingan besar dalam menjaga stabilitas sistem ini. Sebagai negara kepulauan yang diakui melalui Wawasan Nusantara, Indonesia bergantung pada hukum internasional untuk menjamin keabsahan wilayahnya sekaligus mengelola lalu lintas lintas batas. Dalam kerangka ini, imigrasi bukan sekadar fungsi administratif, tetapi bagian dari arsitektur kedaulatan negara.

Karena itu, setiap kebijakan yang berpotensi mengganggu rezim hukum internasional akan berdampak langsung pada legitimasi sistem keimigrasian itu sendiri. Jika Indonesia dianggap tidak konsisten dalam menghormati norma global, maka kepercayaan terhadap sistem perizinan, pengawasan, dan kerja sama keimigrasian Indonesia juga dapat terpengaruh.

Dampak lain yang tidak kalah penting adalah pada kerja sama internasional. Penanganan isu-isu seperti perdagangan orang, penyelundupan migran, dan kejahatan lintas negara sangat bergantung pada kolaborasi antarnegara. Selat Malaka selama ini menjadi salah satu titik rawan dalam jaringan kejahatan transnasional tersebut. Dalam konteks ini, kepercayaan antarnegara adalah kunci.

Kebijakan yang dianggap melanggar prinsip internasional berpotensi mengganggu kepercayaan tersebut. Negara-negara mitra bisa menjadi lebih berhati-hati, bahkan defensif, dalam berbagi data dan koordinasi operasional. Padahal, dalam era globalisasi, efektivitas pengawasan keimigrasian justru ditentukan oleh kemampuan berbagi informasi dan kerja sama lintas batas.

Menjelang KTT ASEAN Cebu 2026, dimensi ini menjadi semakin relevan. ASEAN tengah berupaya memperkuat konektivitas kawasan, termasuk dalam hal mobilitas manusia. Indonesia, sebagai salah satu motor utama kawasan, memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kebijakan nasionalnya sejalan dengan semangat integrasi regional.

Dalam perspektif ini, imigrasi berfungsi sebagai jembatan—bukan penghalang. Ia harus mampu memfasilitasi mobilitas yang sah sekaligus mencegah pergerakan ilegal. Keseimbangan ini hanya dapat dicapai jika ada kepastian aturan dan konsistensi kebijakan.

Peristiwa ini juga menjadi pengingat pentingnya tata kelola kebijakan yang terkoordinasi. Isu yang bersinggungan dengan hukum internasional, ekonomi global, dan keamanan lintas negara tidak bisa ditangani secara sektoral. Kebijakan yang berdampak pada jalur strategis seperti Selat Malaka seharusnya melibatkan pertimbangan dari berbagai sektor, termasuk imigrasi, keamanan, ekonomi, dan diplomasi.

Tanpa koordinasi yang matang, kebijakan berisiko menimbulkan kebingungan di lapangan. Aparat imigrasi, misalnya, membutuhkan kejelasan dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pelayanan. Ketidakpastian kebijakan hanya akan memperbesar ruang interpretasi, yang pada akhirnya dapat melemahkan efektivitas pengawasan.

Lebih jauh, dalam konteks globalisasi, peran imigrasi semakin strategis. Ia bukan hanya alat kontrol, tetapi juga instrumen diplomasi dan pembangunan. Negara-negara berlomba-lomba menciptakan sistem imigrasi yang efisien, transparan, dan kredibel untuk menarik investasi, talenta, dan kepercayaan global.

Indonesia memiliki peluang besar dalam hal ini. Dengan posisi geografis yang strategis dan pengalaman historis dalam membentuk hukum laut internasional, Indonesia dapat menjadi model dalam tata kelola mobilitas global yang seimbang antara kedaulatan dan keterbukaan.

Namun, peluang tersebut hanya dapat dimanfaatkan jika Indonesia konsisten menjaga komitmennya terhadap hukum internasional. Dalam dunia yang saling terhubung, kredibilitas adalah fondasi utama. Tanpa itu, keunggulan geografis dan potensi ekonomi tidak akan cukup.

Pada akhirnya, Selat Malaka dalam perspektif imigrasi bukan hanya soal jalur pelayaran, tetapi juga soal bagaimana negara mengelola pergerakan manusia secara adil, aman, dan sesuai hukum. Ia adalah cermin dari kapasitas negara dalam menyeimbangkan kepentingan nasional dengan tanggung jawab global.

Indonesia telah membangun reputasi sebagai negara yang menghormati hukum internasional dan mendorong kerja sama global. Tantangan ke depan adalah menjaga reputasi tersebut di tengah dinamika kebijakan yang terus berkembang. Karena dalam tata kelola imigrasi modern, kepercayaan bukan sekadar pelengkap—melainkan prasyarat utama.

Gusmiyadi: Tani Merdeka Jadi Penyambung Aspirasi Petani

admin — Fri, 24 Apr 2026 21:30:00 +0700+0700

Binjai – Ketua Tani Merdeka Sumatera Utara, Gusmiyadi, menegaskan komitmennya memperkuat konsolidasi organisasi hingga ke tingkat kabupaten/kota dalam mendukung program ketahanan pangan nasional.

Hal itu disampaikan Gusmiyadi yang juga menjabat Ketua Komisi A DPRD Sumut, dalam kegiatan Konsolidasi Tani Merdeka Sumut , Jumat 24 April 2026,di Binjai yang dihadiri jajaran pengurus Tani Merdeka Indonesia se-Sumatera Utara, Ketua Umum TMI Don Muzakir, Anggota DPR RI Sugiat Santoso, serta Staf Kementerian Pertanian Mujiburohman.

Gusmiyadi menyebut saat ini Tani Merdeka Sumut telah terbentuk di 30 cabang kabupaten/kota dan terus diperkuat melalui koordinasi berkelanjutan.
"Kita terus melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan kabupaten/kota Tani Merdeka yang sudah terbentuk 30 cabang. Kita akan terus bergerak membantu Bapak Presiden Prabowo Subianto dalam mensejahterakan petani agar bisa naik kelas," ujarnya.

Ia menegaskan Tani Merdeka berperan sebagai mitra strategis pemerintah dalam memastikan program ketahanan pangan berjalan efektif hingga ke tingkat daerah.
Menurutnya, organisasi ini juga menjadi penghubung antara petani dan pemerintah dalam menyampaikan kondisi serta kebutuhan di lapangan.

"Sebagai Tani Merdeka, kita menjadi mata dan telinga pemerintah untuk menyukseskan program ketahanan pangan yang digagas Bapak Presiden," tambahnya.

Gusmiyadi berharap sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan organisasi petani dapat mempercepat peningkatan kesejahteraan petani serta memperkuat kemandirian pangan di Sumatera Utara.
Red

Prabowo Panggil Kapolri ke Hambalang, Bahas Keamanan Nasional hingga Program Strategis

admin — Fri, 24 Apr 2026 20:46:00 +0700+0700

Jakarta - Prabowo Subianto memanggil Listyo Sigit Prabowo ke kediamannya di Hambalang, Jumat (24/4/2026). Pertemuan yang berlangsung sekitar satu jam itu membahas isu keamanan nasional hingga kondisi umum situasi nasional di berbagai sektor strategis.
Dalam pertemuan tersebut, Kapolri melaporkan perkembangan sejumlah program strategis di tubuh Polri. Mulai dari penguatan transformasi digital dalam pelayanan publik, peningkatan profesionalisme anggota sejak proses rekrutmen hingga pelaksanaan tugas, hingga upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat secara berkelanjutan.
Selain itu, dibahas pula pentingnya keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif. Pendekatan kolaboratif dinilai menjadi kunci dalam menjawab tantangan keamanan yang semakin kompleks.
Tak hanya itu, sinergi antara Polri dengan berbagai lembaga dan sektor terkait juga menjadi perhatian dalam pertemuan tersebut. Kerja sama ini diarahkan untuk mendukung program nasional di sejumlah bidang prioritas, seperti sektor pertanian, ketahanan pangan, program makan bergizi, hingga penanganan bencana secara cepat dan efektif.
Pertemuan ini diharapkan mampu memperkuat stabilitas nasional sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat di berbagai sektor.

Petani Jadi Fokus Utama, Pemerintahan Prabowo Subianto Dorong Ketahanan Pangan dari Hulu ke Hilir

admin — Fri, 24 Apr 2026 20:34:00 +0700+0700

Binjai | Halomedan.com

Pada periode awal kepemimpinannya, Prabowo Subianto menaruh perhatian besar pada sektor pertanian sebagai pilar utama ketahanan pangan nasional. Berbagai program yang dirancang difokuskan dari hulu hingga hilir guna memastikan peningkatan kesejahteraan petani secara signifikan.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Sugiat Santoso, dalam kegiatan konsolidasi Tani Merdeka Sumatera Utara yang digelar di Binjai, Jumat (24/4/2025).

Dalam kegiatan tersebut turut hadir Ketua Umum Tani Merdeka Indonesia, Don Muzakir, perwakilan staf Kementerian Pertanian RI Mujid, serta pengurus dan kelompok tani dari berbagai daerah.
Konsolidasi ini diinisiasi oleh Tani Merdeka Indonesia Sumatera Utara di bawah koordinasi Gusmiyadi bersama jajaran di Kota Binjai.

Acara berlangsung dalam suasana santai di sebuah kafe yang berada di tengah area persawahan, menciptakan keakraban sekaligus membangkitkan semangat para peserta.

Sugiat, yang juga menjabat Sekretaris DPD Partai Gerindra Sumatera Utara, menegaskan komitmen pemerintah dalam membenahi berbagai persoalan mendasar yang selama ini dihadapi petani, terutama terkait ketersediaan pupuk, alat pertanian, serta akses terhadap sarana produksi lainnya.

"Periode pertama pemerintahan Prabowo Subianto fokus mensejahterakan petani melalui program ketahanan pangan nasional dari hulu, sehingga petani tidak lagi kesulitan mendapatkan pupuk, alat pertanian, dan kebutuhan lainnya," ujar Sugiat dari Dapil ini Sumut ini.

Sementara itu, Gusmiyadi menyatakan kesiapan pihaknya untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak dalam mendukung program pemerintah. Ia menegaskan bahwa Tani Merdeka Indonesia akan berperan sebagai "mata dan telinga" petani dalam menyampaikan aspirasi dari lapangan.

Menurutnya, peran tersebut penting agar berbagai persoalan yang dihadapi petani dapat segera ditindaklanjuti oleh para pemangku kebijakan, sejalan dengan posisinya sebagai anggota DPRD Sumatera Utara.

Ketua Umum TMI Don Muzakir juga menyampaikan komitmennya untuk memberikan bantuan kepada kelompok tani guna mempermudah aktivitas pertanian dan meningkatkan produktivitas.

Dengan berbagai upaya tersebut, pemerintah diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani sebagai garda terdepan sektor pertanian.

Ia pun berharap program-program yang dijalankan dapat berjalan optimal dan memberikan dampak nyata bagi petani di seluruh Indonesia.
"Mudah-mudahan dari hulu hingga hilir, persoalan pertanian dan ketahanan pangan dapat diselesaikan dengan baik," pungkasnya.

Acara ini juga diwarnai dengan dialog interaktif antara petani dan pihak kelurahan, yang berlangsung lancar dan sukses.red

KAMAK Tegaskan Sikap: Kawal Uang Rakyat, Siap Aksi Damai Jika Ada Dugaan Korupsi

admin — Fri, 24 Apr 2026 16:57:00 +0700+0700

Medan — Koalisi Masyarakat Anti Korupsi (KAMAK) menegaskan komitmennya untuk terus mengawasi penggunaan anggaran negara, baik yang bersumber dari APBD maupun APBN. Sikap tegas ini disampaikan langsung oleh Koordinator Nasional (Kornas) KAMAK, Azmi Hadly, dalam keterangannya kepada wartawan.
Azmi menegaskan bahwa KAMAK akan bersikap kritis terhadap seluruh lembaga yang menggunakan uang negara atau uang rakyat. Menurutnya, transparansi dan akuntabilitas merupakan hal mutlak yang harus dijunjung tinggi oleh setiap institusi, baik di tingkat daerah maupun pusat.
"KAMAK tetap konsisten menyikapi seluruh lembaga yang menggunakan uang negara, baik itu APBD maupun APBN. Ini adalah bentuk tanggung jawab moral kami dalam mengawal kepentingan rakyat," tegas Azmi.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa KAMAK bukanlah organisasi politik dan tidak memiliki kepentingan untuk mencari keuntungan pribadi maupun golongan tertentu.
"Kami tidak berpolitik, apalagi menjual suara rakyat untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Fokus kami jelas, yaitu memastikan uang rakyat digunakan sebagaimana mestinya," ujarnya.
Hal itu dikatakannya dalam acara silaturahmi akbar, halal bihalal dan dialog hukum aktivis anti korupsi yang digelar di Max Caffe, Jalan STM Ujung, Medan, Jumat (24/4).
Azmi juga mengingatkan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam jika menemukan adanya indikasi penyimpangan atau dugaan tindak pidana korupsi di lembaga negara. Bahkan, KAMAK siap turun ke jalan untuk menyuarakan aspirasi masyarakat.
"Apabila ada lembaga negara yang terlibat dugaan korupsi, tentu akan kami sikapi serius. Jika diperlukan, kami akan melakukan aksi damai ke aparat penegak hukum sebagai bentuk tekanan moral agar kasus tersebut diusut tuntas," pungkasnya.
Dengan sikap tersebut, KAMAK berharap dapat menjadi bagian dari kontrol sosial yang efektif dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi.red