https://www.halomedan.com/ Halo Medan | Berani Tampil Beda Thu, 18 Jun 2026 20:42:10 +0700+0700 id-ID Pinca BRI BO Sibuhuan : Jadikan Pancasila Sebagai Pedoman Dalam Bekerja Melayani Nasabah Thu, 18 Jun 2026 20:11:00 +0700+0700

PALAS - Mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa indonesia, harus dihayati menjadi pedoman untuk memberikan pelayanan terbaik bagi nasabah.

Hal itu disampaikan Pimpinan Cabang BRI Brach Office(BO) Sibuhuan, Dedi Harpian,As, Kamis(18/6/2026) menanggapi makna dari peringatan Hari Lahir Pancasila.

Menurut Dedi Harpian, menghormati nilai-nilai luhur dasar negara, diharapkan seluruh insan BRILian( sebutan untuk pekerja BRI) untuk terus menginternalisasi sebagai bentuk dedikasi dalam bekerja.

Ia juga mengajak, seluruh insan BRILian menjadikan momen peringatan Hari Lahir Pancasila menjadi pedoman penting untuk memperkuat rasa persatuan, gotong royong, dan dedikasi dalam berkarya demi kemajuan bangsa.

Dedi Harpian berharap, seluruh insan BRILian harus menunjukan karya dalam bekerja sebagai komitmen mendukung pertumbuhan ekonomi dimasyarakat khusus di wilayah Kabupaten Padanglawas dan Padanglawas Utara.

"Nilai - nilai Pancasila jadikan sebagai pedoman dalam bekerja, melayani nasabah, dan menjalankan tanggung jawab sebagai insan BRI," harapnya.

Ia juga mengajak, seluruh pekerja atau insan BRILian untuk terus memperkuat integritas, profesionalisme, serta semangat gotong royong dalam menghadapi berbagai tantangan dan dinamika dunia kerja.

Ditambahkan, BRI BO Sibuhuan meneguhkan komitmen untuk terus mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam setiap aspek pekerjaan dan pelayanan kepada masyarakat.

Keterangan Photo : BRI BO Sibuhuan menggelar kegiatan upacara peringatan hari lahir pancasila sebagai pedoman untuk melayani nasabah.]]> https://www.halomedan.com/news/66051/pinca-bri-bo-sibuhuan-jadikan-pancasila-sebagai-pedoman-dalam-bekerja-melayani-nasabah/ Soliditas dan Gotong Royong Jadi Tradisi Kader, Balitbang Partai Golkar Rayakan Milad ke-63 Prof. Ganjar Razuni Thu, 18 Jun 2026 18:52:00 +0700+0700

Jakarta – Soliditas dan semangat gotong royong terus menjadi tradisi yang dijaga oleh Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Partai Golkar sebagai bagian dari upaya memperkuat organisasi dan membangun kebersamaan antar kader.

Ketua Balitbang Partai Golkar, Yuddy Chrisnandi, mengatakan bahwa tradisi karya-kekaryaan dan soliditas merupakan dua pilar penting yang menjadi kekuatan Partai Golkar dalam menghadapi dinamika politik yang terus berkembang. Menurutnya, penguatan organisasi harus dimulai dari hal-hal sederhana yang mampu membangun kedekatan emosional antar pengurus.

"Soliditas dan gotong royong harus dibangun dari lingkungan terkecil. Karena itu, Balitbang Partai Golkar membuat kegiatan rutin berupa perayaan ulang tahun pengurus sebagai momentum untuk saling mendoakan dan mempererat hubungan antar kader," ujar Yuddy.

Tradisi tersebut telah berlangsung sepanjang tahun 2026. Kegiatan diawali dengan perayaan ulang tahun Notrida Mandica pada 29 April 2026 di Puncak, Bogor. Selanjutnya, perayaan ulang tahun Leriadi dan Feby Ilham Permana digelar pada 14 Mei 2026 di Tebet, Jakarta Selatan. Kemudian, perayaan ulang tahun Ketua Balitbang, Yuddy Chrisnandi, dilaksanakan pada 2 Juni 2026 di kediamannya di Tebet.

Puncak rangkaian kegiatan tersebut berlangsung pada Kamis (18/6/2026) di ruang Balitbang DPP Partai Golkar, Jakarta, dalam rangka memperingati Milad ke-63 Wakil Ketua Balitbang DPP Partai Golkar, Ganjar Razuni.

Sekretaris Eksekutif Balitbang Partai Golkar, Notrida Mandica, Ph.D., menilai tradisi sederhana tersebut memiliki makna penting dalam memperkuat kekompakan organisasi.

"Momentum seperti ini telah menjadi tradisi di Balitbang Partai Golkar. Kebersamaan dan soliditas antar kader menjadi energi positif untuk mendukung kemenangan Partai Golkar, sejalan dengan arahan Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia," ujarnya.

Sejumlah tokoh dan pengurus Balitbang Partai Golkar turut hadir dalam peringatan Milad ke-63 Prof. Ganjar Razuni. Di antaranya, Bomer Pasaribu selaku Penasehat Ahli Balitbang Partai Golkar, Lili Asdjudireja, Bendahara Balitbang Partai Golkar Agus Wahyudiono, serta jajaran pengurus lainnya seperti Rinaldi Rustam, Wahyu Agung Permana, Justin Djogo, Yurisman, Kelas Fadli, Rio Rio Sagita Mutmainah Saragih, Auzi Kemora, dan Muhammad Topan.

Melalui kegiatan yang rutin dilaksanakan tersebut, Balitbang Partai Golkar berharap budaya kebersamaan, gotong royong, dan soliditas kader dapat terus terjaga sebagai fondasi penguatan organisasi dalam menghadapi berbagai tantangan politik ke depan.]]> https://www.halomedan.com/news/66050/soliditas-dan-gotong-royong-jadi-tradisi-kader-balitbang-partai-golkar-rayakan-milad-ke63-prof-ganjar-razuni/ Di Balik Pujian Pensi Al-Hikmah, Wakil Wali Kota Medan Beri Warning Soal Narkoba dan Judol Thu, 18 Jun 2026 18:38:00 +0700+0700
Medan -;Suasana penuh kreativitas dan gemuruh tepuk tangan mewarnai acara Pentas Seni (Pensi) SMP dan SMA Yayasan Perguruan Al-Hikmah dalam rangka Perpisahan, dan Pembagian Rapor pelajar.

Acara tahunan yang digelar di halaman Yayasan Perguruan Al-Hikmah ini sukses mencuri perhatian Wakil Wali Kota Medan, H. Zakiyuddin Harahap, yang hadir langsung sekaligus memberikan apresiasi kepada seluruh siswa Al-Hikmah, Rabu (17/6/2026).

Menyaksikan antusiasme para siswa di atas panggung, mengingatkan pria yang akrab di sapa bang Zaki itu pada memori di masa-masa sekolah dulu.

"Saya sudah sering menghadiri acara-acara di berbagai sekolah, tapi baru kali ini saya menyaksikan pentas seni yang luar biasa seperti ini. Sekolah Al-Hikmah ini hebat! Mengapa? Karena memiliki 19 ekskul. Saya menyaksikan sendiri betapa hebatnya bakat anak-anak kita hari ini," puji Zakiyuddin Harahap dihadapan ribuan siswa dan orang tua siswa yang hadir.

Sebagai bentuk dukungan nyata terhadap bakat seni yang ditunjukkan para siswa tersebut, Zakiyuddin Harahap memberikan bantuan dana pribadi sebesar lima juta rupiah untuk menambah deretan hadiah Lucky Draw.

​"Nanti saya sumbang lima juta rupiah untuk menambah hadiah lucky drawnya. Intinya saya ingin semuanya disini senang,"ujarnya yang langsung disambut sorak gembira para orang tua dan siswa.

Selain memberikan apresiasi, secara khusus Zakiyuddin Harahap juga meminta para orang tua siswa untuk memeriksa telepon genggam milik anak-anaknya. Bukan tanpa alasan, Zakiyuddin Harahap tidak ingin anak-anak di Kota Medan terjebak dalam penggunaan narkoba dan judi online (judol).

​"Saya ingatkan kepada anak-anak ku, jangan ada yang menyentuh narkoba dan judi online. Dan untuk Ibu-ibu, tolong rutin cek HP anak-anak kita. Masalah narkoba sangat mematikan, peredaran narkoba masih sangat tinggi di Sumatra Utara maupun kota Medan. Jadi jaga anak-anak kita," pesan Zakiyuddin Harahap tegas.

Apresiasi terhadap wadah kreativitas siswa Al-Hikmah ini juga disampaikan oleh Anggota DPRD Kota Medan dari Fraksi Gerindra Tia Ayu Anggraini. Ia menyebutkan Yayasan Perguruan Al-Hikmah konsisten melatih mental, kreativitas dan public speaking anak sejak dini.

"Al-Hikmah berhasil mengasah anak-anak yang tadinya tidak percaya diri menjadi berani tampil di depan umum," kata Tia.

​Sementara itu, Ketua Yayasan Perguruan Al-Hikmah, Ateng menjelaskan bahwa sekolah telah berkomitmen mendukung bakat siswa di luar jalur akademik formal.

​"Kita sadar tidak semua anak pintar di akademik. Bakat karakter dan seni itulah yang kita gali. Alhamdulillah, sokongan ini membuahkan hasil manis, di mana lima siswa kita berhasil lulus jalur prestasi ke Institut Seni Yogyakarta",jelas Ateng.]]> https://www.halomedan.com/news/66049/di-balik-pujian-pensi-alhikmah-wakil-wali-kota-medan-beri-warning-soal-narkoba-dan-judol/ Dari Amsterdam, Seruan Membangun Politik Alternatif untuk Indonesia Thu, 18 Jun 2026 15:53:00 +0700+0700

Amsterdam — Menjelang senja di De Natuurkamer Park, kawasan Drijfsijs, Amsterdam, Rabu (17/6), sekelompok diaspora Indonesia berkumpul untuk menyampaikan sebuah pernyataan politik yang mereka yakini mendesak: Indonesia membutuhkan alternatif di luar sistem politik yang ada saat ini.

Bagi para deklarator, persoalan yang dihadapi Indonesia bukan sekadar krisis kepemimpinan, melainkan krisis sistem.

Mereka menilai partai-partai politik semakin kehilangan fungsi representasinya, sementara ruang demokrasi terus menyempit di tengah menguatnya pengaruh oligarki.

Dari kegelisahan itulah lahir Deklarasi Amsterdam, sebuah seruan untuk membangun Blok Politik Alternatif yang bertumpu pada kekuatan masyarakat sipil.

Namun sebelum resmi dibacakan, deklarasi ini lebih dulu memicu perdebatan.

*Polemik Sebelum Deklarasi*
Beberapa hari menjelang pelaksanaan, draf awal Deklarasi Amsterdam beredar luas di Indonesia.

Dalam versi tersebut, para penggagas berencana mendaulat jurnalis dan aktivis Dandhy Dwi Laksono untuk memimpin konsolidasi pembentukan blok politik alternatif.

Pilihan itu didasarkan pada penilaian bahwa Dandhy memiliki rekam jejak panjang dalam berbagai perjuangan sosial, independen dari partai politik, serta memiliki jejaring yang luas di berbagai kalangan masyarakat sipil.

Namun respons yang muncul justru membawa diskusi ke arah yang lebih luas.

Melalui jaringan Ekspedisi Indonesia Baru, Dandhy menyampaikan apresiasi atas inisiatif para diaspora tersebut.

Di saat yang sama, ia menegaskan bahwa upaya membangun kekuatan politik alternatif sebenarnya telah tumbuh secara organik di berbagai tempat dan tidak membutuhkan fungsi koordinator tunggal.

Yang lebih penting, menurutnya, adalah memperkuat konsolidasi gagasan, membangun organisasi rakyat, dan menciptakan ruang perjumpaan untuk merumuskan agenda bersama.

Alih-alih menjadi kontroversi yang memecah, tanggapan tersebut justru membuka ruang dialog yang lebih besar mengenai bagaimana perubahan politik seharusnya dibangun.

*Ketika Polemik Menjadi Tujuan*
Para deklarator Amsterdam tidak melihat respons Dandhy sebagai penolakan terhadap gagasan mereka.

Sebaliknya, mereka menganggap perdebatan itu sebagai bagian dari tujuan yang ingin dicapai sejak awal.

Dalam respons balik yang mereka sampaikan, para deklarator menegaskan bahwa Deklarasi Amsterdam memang dimaksudkan untuk memantik percakapan publik mengenai jalan keluar dari kebuntuan politik Indonesia.

"Deklarasi Amsterdam pada akhirnya sudah kami anggap berhasil jika berhasil memicu percakapan mendalam dan polemik yang meluas."

Menurut mereka, sebagian besar pihak yang terlibat dalam perdebatan sesungguhnya memiliki titik temu yang sama, yakni perlunya membangun kekuatan politik alternatif di luar pola politik yang selama ini dominan.

Perbedaan muncul ketika diskusi memasuki wilayah taktis: apakah gerakan semacam itu membutuhkan figur penggerak atau harus dibangun melalui kepemimpinan yang lebih kolektif.

Perdebatan tersebut ternyata juga berlangsung di internal para penggagas deklarasi.

*Dari Figur ke Kepemimpinan Kolektif*
Sebelum deklarasi dibacakan, para deklarator sempat membahas dua opsi.

Opsi pertama adalah mendaulat Dandhy Laksono sebagai figur sentral konsolidasi. Opsi kedua adalah membangun kepemimpinan kolektif yang melibatkan sejumlah tokoh dan perwakilan kelompok masyarakat sipil.

Kedua opsi memiliki pendukung dan argumentasi yang kuat.

Sebagian berpendapat bahwa setiap gerakan membutuhkan figur untuk memulai proses pengorganisasian. Sebagian lainnya menilai perubahan yang hendak dibangun justru harus menghindari ketergantungan pada satu tokoh.

Pada akhirnya, suara mayoritas memilih pendekatan kedua.

Saat deklarasi resmi digelar pada Rabu petang di De Natuurkamer Park, Amsterdam, rumusan yang dibacakan telah mengalami perubahan penting dibandingkan draf awal yang beredar sebelumnya.

Deklarasi tersebut dibacakan secara bergantian oleh Didin Fahrudin, Evi Sutrisno, Brian Trinanda, Andi Alfian, Hertasning Ikhlas, Aboedpriadji Santoso, Muthia, dan Syafiih Kamil.

Mereka merupakan diaspora Indonesia di Belanda yang berasal dari beragam latar belakang, mulai dari mahasiswa, akademisi, perawat, pekerja profesional, pengusaha hingga warga senior.

Alih-alih menunjuk seorang pemimpin tunggal, deklarasi final mendorong terbentuknya kepemimpinan kolektif yang melibatkan Dandhy Dwi Laksono bersama Farid Gaban, Bivitri Susanti, Zainal Arifin Mochtar, Feri Amsari, Bhima Yudhistira Adhinegara, Alissa Wahid, Busyro Muqoddas, serta berbagai elemen masyarakat sipil lainnya.

*Menuju Kongres Rakyat*
Gagasan utama yang ditawarkan Deklarasi Amsterdam adalah penyelenggaraan Kongres Rakyat yang Demokratis dan Damai.

Forum tersebut dibayangkan sebagai ruang pertemuan berbagai unsur masyarakat sipil—mulai dari gerakan adat, petani, nelayan, buruh, organisasi keagamaan, akademisi, mahasiswa, pelajar, hingga diaspora Indonesia—untuk menyusun manifesto politik dan arah perjuangan bersama.

Bagi para deklarator, tujuan akhirnya bukan mencari tokoh penyelamat atau mempersiapkan calon presiden alternatif.

Yang ingin dibangun adalah kekuatan politik yang lahir dari pengorganisasian masyarakat sipil dan mampu menawarkan koreksi terhadap sistem politik yang mereka anggap semakin kehilangan daya perbaikan dari dalam.

Deklarasi itu juga disertai ajakan agar komunitas-komunitas warga, kelompok mahasiswa, organisasi profesi, dan jaringan masyarakat sipil di berbagai daerah menyelenggarakan deklarasi serupa serta membangun ruang-ruang diskusi dan konsolidasi politik.

Untuk memperluas percakapan tersebut, mereka mengajak publik menggunakan tagar #DaruratPolitik, #BlokPolitikAlternatif, #GerakanRakyatBerdaulat, #ResetIndonesia, dan #SistemReformasiTelahGagal.

Meski lahir jauh dari tanah air, Deklarasi Amsterdam tidak dimaksudkan sebagai pernyataan simbolik diaspora semata.

Para penggagasnya berharap deklarasi tersebut menjadi pemantik bagi lahirnya konsolidasi serupa di berbagai daerah, menuju Kongres Rakyat yang mereka cita-citakan sebagai ruang bersama untuk merumuskan arah, agenda, dan bentuk politik alternatif yang bertumpu pada kedaulatan rakyat.


]]> https://www.halomedan.com/news/66048/dari-amsterdam-seruan-membangun-politik-alternatif-untuk-indonesia/ Transformasi Mutu Layanan: Pasatama Institute Dorong Peningkatan Kapasitas SDM dan Infrastruktur SPPG Berstandar Internasional Thu, 18 Jun 2026 13:18:00 +0700+0700
JAKARTA – Dalam upaya mendukung keberhasilan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh lini, Pasatama Institute secara resmi mengumumkan inisiatif strategis yang berfokus pada penguatan ekosistem Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Langkah proaktif ini diambil guna memastikan bahwa implementasi program nasional tersebut didukung oleh kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul serta kesiapan infrastruktur yang memenuhi standar nasional maupun internasional di masa depan.

Program MBG tidak hanya sekadar memberikan asupan nutrisi berkualitas bagi generasi muda, tetapi juga menjadi motor penggerak standarisasi tata kelola pangan berbasis komunitas.

Menyadari pentingnya peran SPPG sebagai ujung tombak operasional, Pasatama Institute hadir memberikan kontribusi nyata lewat program pelatihan terstruktur dan pendampingan teknis.

Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola
Melalui program akselerasi kompetensi, Pasatama Institute membekali para pengelola SPPG dengan keahlian manajemen logistik, keamanan pangan (food safety), tata boga higienis, hingga pemenuhan standar nutrisi yang presisi.

Langkah ini dirancang untuk menciptakan standarisasi kualitas di setiap unit pelayanan, sehingga setiap hidangan yang disajikan memiliki mutu aman, sehat, dan bergizi tinggi secara konsisten.

Modernisasi Infrastruktur Berstandar Global
Selain fokus pada faktor manusia, kolaborasi ini juga menitikberatkan pada cetak biru (blueprint) perbaikan dan pembangunan infrastruktur SPPG.

Pasatama Institute mengawal standarisasi fasilitas dapur, penyimpanan logistik (cold chain management), hingga sistem distribusi yang higienis. Target jangka panjang dari standardisasi ini adalah membawa fasilitas SPPG di berbagai daerah agar mampu memenuhi sertifikasi mutu nasional (seperti BPOM dan Halal) serta mengadopsi standar internasional seperti HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) dan ISO 22000 terkait manajemen keamanan pangan, ISO 45001 terkait Kesehatan dan Keselamatan Kerja.

Direktur Eksekutif Pasatama Institute Coach Arsyam mengungkapkan bahwa sinergi ini merupakan investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa.

"Kami percaya bahwa program Makan Bergizi Gratis akan mencapai dampak optimal jika dikelola oleh SDM yang kompeten di dalam fasilitas yang mumpuni. Melalui standardisasi ini, kita sedang membangun pondasi ketahanan pangan nasional yang kokoh sekaligus mencetak generasi emas yang sehat dan berdaya saing global."jelas Coach Arsyam di Jakarta. Kamis (18/6/2026).

Dengan adanya integrasi antara program pemerintah yang terarah dan kepakaran akademis serta praktis dari Pasatama Institute, program MBG optimis mampu berjalan secara berkelanjutan.

Langkah maju ini tidak hanya mempercepat pencapaian target pemenuhan gizi nasional, tetapi juga menetapkan standar baru dalam manajemen pangan publik di Indonesia.]]> https://www.halomedan.com/news/66047/transformasi-mutu-layanan-pasatama-institute-dorong-peningkatan-kapasitas-sdm-dan-infrastruktur-sppg-berstandar-internasional/ DPC Pendawa Deli Serdang Salurkan Bantuan untuk Korban Puting Beliung di Pancur Batu Thu, 18 Jun 2026 13:14:00 +0700+0700
Deli Serdang – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Pendawa Kabupaten Deli Serdang menyerahkan bantuan tali asih kepada warga Pendawa yang menjadi korban bencana angin puting beliung di Kecamatan Pancur Batu, Kamis (18/6/2026).

Bantuan tersebut merupakan hasil donasi dan kepedulian anggota Pendawa Deli Serdang yang dihimpun untuk membantu meringankan beban warga terdampak bencana.

Penyerahan bantuan dilakukan langsung oleh Ketua DPC Pendawa Kabupaten Deli Serdang, Sobirin, didampingi Sekretaris DPC Sairin serta Buang Sumanto. Bantuan diterima oleh Ketua DPAC Pendawa Kecamatan Pancur Batu, Sungadi, bersama anggota Pendawa yang rumahnya mengalami kerusakan akibat terjangan angin puting beliung.

Ketua Umum PB Pendawa Indonesia, H. Ruslan, SH, memberikan apresiasi atas kepedulian sosial yang ditunjukkan oleh jajaran DPC Pendawa Kabupaten Deli Serdang. Menurutnya, aksi solidaritas tersebut merupakan wujud nyata semangat persaudaraan dan gotong royong yang selama ini menjadi nilai utama dalam organisasi Pendawa.

"Kami mengapresiasi kepedulian sosial keluarga besar Pendawa Deli Serdang yang telah bergerak cepat membantu saudara-saudara kita yang terkena musibah. Semoga bantuan tali asih ini dapat bermanfaat dan sedikit meringankan beban ekonomi warga Pendawa di Kecamatan Pancur Batu," ujar Ruslan.

Ia juga mengajak seluruh anggota Pendawa untuk terus membangun semangat persaudaraan, kebersamaan, kegotongroyongan, dan kepedulian sosial terhadap sesama.

"Marilah kita terus memperkuat rasa persaudaraan dan kebersamaan. Semoga kehadiran organisasi Paguyuban Pendawa dapat memberikan manfaat bagi seluruh anggota maupun masyarakat luas," tambahnya.

Kegiatan penyerahan bantuan tersebut berlangsung dalam suasana penuh keakraban dan kekeluargaan. Para penerima bantuan menyampaikan terima kasih atas perhatian dan dukungan yang diberikan oleh keluarga besar Pendawa Deli Serdang di tengah musibah yang mereka alami.

Dengan adanya bantuan tersebut, diharapkan dapat membantu proses pemulihan serta memperkuat solidaritas antaranggota Pendawa dalam menghadapi berbagai tantangan dan musibah yang terjadi di tengah masyarakat.]]> https://www.halomedan.com/Berita/66046/dpc-pendawa-deli-serdang-salurkan-bantuan-untuk-korban-puting-beliung-di-pancur-batu/ Program TSM Pertama di MA Sumut, TPI Targetkan Jadi Madrasah Aliyah Unggulan Entrepreneur Thu, 18 Jun 2026 13:03:00 +0700+0700
MEDAN – Madrasah Aliyah (MA) Swasta Taman Pendidikan Islam (TPI) Medan terus mempercepat pengembangan program Madrasah Entrepreneur Berbasis Religius sebagai bagian dari transformasi pendidikan yang mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dengan keterampilan dan kewirausahaan.
Program strategis tersebut merupakan tindak lanjut dari pencanangan Madrasah TPI Entrepreneur Berbasis Religius yang diluncurkan bertepatan dengan tasyakuran Milad ke-75 TPI dan ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Wakil Menteri Agama Republik Indonesia, H. Raden Muhammad Syafii, pada 2 Mei 2025 lalu.
Sejak diluncurkan, manajemen TPI bergerak cepat menyusun berbagai langkah pengembangan melalui sejumlah workshop, pelatihan, serta penguatan program keterampilan yang menjadi fondasi menuju terwujudnya madrasah unggulan berbasis entrepreneur.

Ketua I dan II TPI, H. Ikrom Helmi Nasution, mengatakan saat ini program masih berada pada tahap pengembangan, namun arah dan target yang ingin dicapai telah terpetakan secara jelas.
"Ke depan, kami menargetkan program ini memperoleh pengakuan dan dukungan penuh dari Kementerian Agama sehingga dapat berkembang menjadi Madrasah Aliyah Unggulan berbasis entrepreneur. Karena itu, berbagai penguatan kelembagaan dan program pendukung terus kami akselerasi," ujarnya.
Menurut Ikrom, pengembangan keterampilan menjadi salah satu fokus utama agar lulusan madrasah tidak hanya memiliki kompetensi keagamaan yang kuat, tetapi juga keterampilan yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan usaha.
Untuk mendukung hal tersebut, MA Swasta TPI menjalin kerja sama dengan sejumlah sekolah kejuruan dan praktisi profesional sesuai bidang keterampilan yang diajarkan.


Sementara itu Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Swasta Taman Pendidikan Islam (TPI) Drs Zainal Arifin mengatakan, Program Teknik Sepeda Motor (TSM) dibina bersama SMK Negeri 2 Medan dengan tenaga pengajar yang berasal langsung dari sekolah tersebut, termasuk Fakhri Nasri. Sementara program kuliner dan tata busana didukung tenaga pendidik dari SMK Negeri 3 Medan. Adapun program desain grafis dibimbing oleh lulusan Universitas Sumatera Utara (USU).
"Bahkan spanduk-spanduk yang digunakan dalam berbagai kegiatan saat ini sudah merupakan hasil karya siswa sendiri. Ini menjadi bukti bahwa program keterampilan yang kami jalankan mulai menunjukkan hasil nyata," kata Ikrom.
Ia menjelaskan, pemilihan program keterampilan dilakukan berdasarkan kajian terhadap jurusan-jurusan unggulan yang terbukti diminati dan memiliki prospek kerja yang baik. Teknik Sepeda Motor dipilih karena menjadi salah satu jurusan favorit di SMK Negeri 2, desain grafis mengacu pada program unggulan di SMK Negeri 9, sedangkan kuliner dan tata busana terinspirasi dari program favorit di SMK Negeri 10.
"Kami melihat peluang yang sudah terbukti diminati dan dibutuhkan dunia kerja. Karena itu, program-program tersebut kami adopsi dan kembangkan di Madrasah Aliyah," jelasnya.

Berdasarkan informasi dari Bidang Pendidikan Madrasah (Penmad) Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumatera Utara, program keterampilan Teknik Sepeda Motor yang dikembangkan MA Swasta TPI disebut sebagai yang pertama dan satu-satunya di lingkungan Madrasah Aliyah di Sumatera Utara.
Sebagai bentuk penguatan program, MA Swasta TPI juga menjalin kerja sama dengan PT Indako Trading Co. Honda. Melalui kolaborasi tersebut, siswa program Teknik Sepeda Motor dilibatkan dalam kegiatan servis gratis sepeda motor bagi masyarakat yang digelar di lingkungan sekolah.
Dalam kegiatan tersebut, sekitar 20 unit sepeda motor berhasil dilayani. Masyarakat hanya dikenakan biaya penggantian suku cadang apabila diperlukan, sedangkan jasa servis diberikan secara gratis.
"Anak-anak kami yang melaksanakan servis gratis ini dengan pendampingan teknisi Honda. Ke depan mereka juga akan menjalani Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Honda sehingga memperoleh pengalaman industri yang lebih luas," ungkapnya.

Ia menambahkan, pihak Honda menyambut positif program tersebut. Bahkan siswa yang menunjukkan kemampuan, kedisiplinan, dan etos kerja yang baik berpeluang direkrut sebagai teknisi setelah menyelesaikan pendidikan.

Sementara itu, Guru Keterampilan Teknik Sepeda Motor (TSM) MA Swasta TPI, Fakhri Nasri, menilai kegiatan servis gratis bersama PT Indako Trading Co. menjadi sarana pembelajaran yang sangat efektif bagi siswa.
Menurutnya, para siswa tidak hanya memperoleh teori di dalam kelas, tetapi juga pengalaman praktik langsung menangani kendaraan milik masyarakat sesuai standar industri.
"Kegiatan ini sangat bermanfaat karena siswa dapat melihat dan mempraktikkan langsung proses servis sepeda motor sesuai standar bengkel resmi. Pengalaman seperti ini sangat penting untuk meningkatkan keterampilan dan kepercayaan diri mereka," ujar Fakhri.
Ia menjelaskan bahwa program TSM dirancang untuk membekali siswa dengan kemampuan teknis yang dapat menjadi bekal setelah lulus, baik untuk bekerja di dunia industri maupun membangun usaha mandiri di bidang otomotif.
"Harapan kami, siswa MA Swasta TPI tidak hanya unggul dalam ilmu keagamaan, tetapi juga memiliki keterampilan profesional yang mampu membuka peluang kerja dan menciptakan lapangan usaha sendiri," katanya.
Melalui sinergi antara pendidikan agama, penguatan karakter, keterampilan vokasional, dan kemitraan industri, MA Swasta TPI optimistis mampu mewujudkan visi besar sebagai Madrasah Entrepreneur Berbasis Religius yang melahirkan generasi berakhlak, terampil, mandiri, dan siap bersaing di era modern,pungkasnya.rel]]> https://www.halomedan.com/news/66045/program-tsm-pertama-di-ma-sumut-tpi-targetkan-jadi-madrasah-aliyah-unggulan-entrepreneur/ Asta Cita Hijau: Membangun Indonesia Emas Tanpa Merusak Bumi Thu, 18 Jun 2026 10:50:00 +0700+0700
Oleh: Abdullah Rasyid
Mahasiswa Doktoral Ilmu Pemerintahan IPDN
Pendiri GREAT Institute


Indonesia Emas 2045 tidak boleh hanya dibayangkan sebagai negeri dengan gedung-gedung tinggi, kawasan industri besar, jalan tol panjang, pendapatan per kapita meningkat, dan produk domestik bruto yang melesat. Ia harus dibayangkan sebagai negara maju yang tanahnya tetap subur, airnya tetap bersih, udaranya tetap sehat, hutannya tetap berdiri, lautnya tetap hidup, dan sampahnya terkendali.

Sebab kemajuan yang dibangun dengan merusak bumi sesungguhnya bukan kemajuan, melainkan utang ekologis yang diwariskan kepada anak cucu.

Dalam banyak percakapan publik, Indonesia Emas 2045 kerap diletakkan terutama sebagai agenda pertumbuhan ekonomi. Itu tidak keliru. Indonesia memang membutuhkan pertumbuhan tinggi untuk keluar dari jebakan pendapatan menengah. Pertumbuhan ekonomi sekitar 5 persen selama ini cukup menjaga stabilitas, tetapi belum cukup untuk membawa Indonesia melompat menjadi negara maju.

Data Badan Pusat Statistik menunjukkan ekonomi Indonesia pada Kuartal I-2026 tumbuh 5,61 persen secara tahunan. Angka ini adalah kabar baik. Di tengah ketidakpastian global, perlambatan ekonomi dunia, gejolak geopolitik, dan tekanan rantai pasok, ekonomi nasional masih menunjukkan daya tahan. Namun, pertumbuhan 5,6 persen tidak boleh membuat bangsa ini cepat puas. Untuk mengejar target Indonesia Emas 2045, Indonesia membutuhkan pertumbuhan yang lebih tinggi, lebih produktif, dan lebih berkualitas.

RPJPN 2025–2045 menargetkan Indonesia menjadi negara maju dengan pendapatan per kapita pada kisaran 23.000 hingga 30.300 dollar AS. Sementara itu, PDB per kapita Indonesia saat ini masih berada di sekitar 5.000 dollar AS. Jaraknya masih panjang. Artinya, Indonesia harus bekerja lebih keras: memperkuat industrialisasi, memperluas hilirisasi, meningkatkan produktivitas tenaga kerja, mempercepat transformasi digital, membangun infrastruktur, memperbaiki kualitas pendidikan dan kesehatan, serta menarik investasi yang menciptakan nilai tambah.

Namun, ada satu hal yang tidak boleh dilupakan: pertumbuhan ekonomi tidak boleh menjadi alasan untuk mengorbankan lingkungan hidup. Indonesia tidak boleh mengejar negara maju dengan meniru kesalahan lama negara-negara industri: tumbuh dulu, merusak dulu, mencemari dulu, lalu membersihkan kemudian. Dunia hari ini tidak lagi memberi ruang bagi model pembangunan seperti itu.

Krisis iklim sudah terjadi. Banjir, kekeringan, abrasi, cuaca ekstrem, kebakaran hutan, pencemaran sungai, polusi udara, dan darurat sampah bukan lagi ancaman abstrak. Semuanya sudah hadir dalam kehidupan sehari-hari rakyat. Karena itu, Indonesia Emas 2045 harus dibangun dengan paradigma baru: ekonomi tumbuh, tetapi bumi dijaga; industri maju, tetapi lingkungan tidak dikorbankan; investasi masuk, tetapi daya dukung alam tidak dilampaui.

Di sinilah gagasan Asta Cita Hijau menjadi penting. Asta Cita tidak boleh hanya dibaca sebagai agenda pembangunan ekonomi, pemerataan, hilirisasi, ketahanan pangan, ketahanan energi, dan penguatan sumber daya manusia. Asta Cita juga harus dibaca sebagai kompas ekologis pembangunan nasional.

Asta Cita Hijau berarti menjadikan lingkungan hidup sebagai pusat, bukan pinggiran, pembangunan. Tanah, air, udara, hutan, laut, dan sampah harus menjadi indikator utama keberhasilan negara. Selama ini, pembangunan terlalu sering diukur dari berapa kilometer jalan dibangun, berapa besar investasi masuk, berapa kawasan industri berdiri, dan berapa persen ekonomi tumbuh. Semua itu penting. Tetapi pertanyaan yang lebih mendasar adalah: apakah pembangunan itu membuat rakyat hidup lebih sehat? Apakah sungai tetap mengalir bersih? Apakah udara di kota-kota masih layak dihirup? Apakah hutan tetap menjadi penyangga iklim? Apakah laut tetap menjadi sumber kehidupan nelayan? Apakah sampah dikelola atau hanya dipindahkan ke gunungan tempat pembuangan akhir?

Negara maju sejati tidak hanya mampu memproduksi barang dan jasa. Negara maju juga mampu mengelola dampak dari produksinya sendiri.

Karena itu, hilirisasi harus menjadi hilirisasi hijau. Indonesia tidak boleh lagi puas menjadi penjual bahan mentah. Nikel, tembaga, bauksit, sawit, batu bara, gas, dan komoditas strategis lainnya harus diolah di dalam negeri agar menciptakan nilai tambah, lapangan kerja, penerimaan negara, dan penguasaan rantai industri. Namun, hilirisasi tidak boleh hanya dihitung dari nilai ekspor dan jumlah smelter. Ia juga harus dihitung dari standar lingkungan, penggunaan energi bersih, pengolahan limbah, pemulihan lahan, perlindungan masyarakat sekitar, dan transparansi tata kelola.

Jika hilirisasi hanya memindahkan pencemaran dari negara lain ke tanah air sendiri, maka itu bukan kedaulatan ekonomi. Itu hanya memindahkan beban ekologis ke rakyat.

Transformasi digital juga harus diberi makna hijau. Digitalisasi tidak boleh hanya dipakai untuk mempercepat transaksi, layanan, dan konsumsi. Teknologi harus digunakan untuk memperkuat pengawasan lingkungan: memantau deforestasi, mengukur kualitas udara, melacak pencemaran sungai, mendata emisi karbon, mengawasi perizinan, membaca perubahan tutupan lahan, dan membuka data kepada publik. Negara harus memiliki mata digital untuk menjaga alamnya.

Transisi energi pun harus menjadi bagian penting dari Asta Cita Hijau. Indonesia memiliki potensi besar energi surya, hidro, panas bumi, angin, biomassa, bioenergi, serta ekonomi karbon. Kita juga memiliki hutan tropis, gambut, mangrove, lamun, dan ekosistem pesisir yang menyimpan cadangan karbon sangat besar. Dengan mangrove sekitar 3,45 juta hektare—salah satu yang terbesar di dunia—Indonesia memiliki modal ekologis dan ekonomi hijau yang sangat strategis.

Tetapi transisi energi harus dikelola secara adil. Jangan sampai energi bersih hanya menjadi bahasa proyek besar, sementara masyarakat kecil tetap menanggung polusi, kehilangan ruang hidup, atau tidak menikmati manfaat ekonomi. Transisi energi harus membuka lapangan kerja hijau, memperkuat industri nasional, menurunkan ketergantungan pada energi fosil, dan menjaga daya saing Indonesia dalam ekonomi global rendah karbon.

Hal yang sama berlaku untuk hutan. Indonesia masih memiliki kawasan berhutan yang sangat luas, sekitar 95 juta hektare lebih. Ini adalah kekayaan ekologis yang tidak ternilai. Hutan bukan hanya kumpulan pohon. Ia adalah penyimpan air, penyerap karbon, rumah keanekaragaman hayati, pelindung tanah, sumber kehidupan masyarakat adat dan lokal, serta benteng terakhir menghadapi krisis iklim. Setiap hektare hutan yang hilang bukan sekadar kehilangan vegetasi, tetapi kehilangan fungsi kehidupan.

Karena itu, pembangunan Indonesia Emas tidak boleh memandang hutan hanya sebagai cadangan lahan. Hutan adalah infrastruktur ekologis bangsa.

Namun, dari semua isu lingkungan, sampah barangkali merupakan ujian paling dekat dengan kehidupan rakyat. Setiap rumah menghasilkan sampah. Setiap pasar menghasilkan sampah. Setiap sekolah, kantor, restoran, pelabuhan, kawasan wisata, dan kawasan industri menghasilkan sampah. Jika tidak dikelola, sampah tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya berpindah: dari rumah ke selokan, dari selokan ke sungai, dari sungai ke laut, dari kota ke TPA, lalu kembali kepada manusia dalam bentuk banjir, penyakit, bau, mikroplastik, dan pencemaran.

Data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional menunjukkan timbulan sampah Indonesia berada di kisaran 140.000 hingga 145.000 ton per hari. Dalam satu tahun, jumlahnya mencapai puluhan juta ton. KLH/BPLH pernah mencatat timbulan sampah nasional mencapai lebih dari 56 juta ton, sementara sampah yang terkelola secara layak masih belum mencapai separuhnya. Plastik menjadi salah satu masalah utama, dengan jutaan ton sampah plastik setiap tahun dan tingkat daur ulang yang masih rendah.

Ini bukan sekadar persoalan teknis kebersihan. Ini persoalan tata kelola negara.

Indonesia Emas tidak boleh kalah oleh sampahnya sendiri. Kota-kota tidak boleh tumbuh menjadi pusat ekonomi baru, tetapi dikelilingi TPA yang kelebihan kapasitas. Destinasi wisata tidak boleh dipromosikan sebagai surga tropis, tetapi lautnya tercemar plastik. Kawasan industri tidak boleh menciptakan nilai tambah ekonomi, tetapi meninggalkan beban limbah bagi masyarakat. Pertumbuhan konsumsi kelas menengah tidak boleh berubah menjadi ledakan sampah yang tidak terkendali.

Karena itu, pengelolaan sampah harus ditegaskan sebagai urusan wajib pelayanan dasar pemerintah daerah. Kepala daerah tidak cukup membangun alun-alun, taman kota, festival wisata, dan pusat kuliner jika gagal mengurus sampah. Kota yang maju bukan hanya kota yang indah di baliho, tetapi kota yang memiliki sistem pemilahan, pengangkutan, pengolahan, daur ulang, dan pembuangan residu yang tertib.

Masalahnya, selama ini masyarakat sering diminta memilah sampah, tetapi sistemnya tidak siap. Warga diminta memisahkan organik dan anorganik, tetapi truk sampah mencampur kembali semuanya. Kampanye kebersihan digelar, tetapi fasilitas pengolahan tidak tersedia. Bank sampah dibentuk, tetapi tidak selalu tersambung dengan industri daur ulang. TPS 3R dibangun, tetapi SDM, anggaran, dan perawatannya lemah. Akhirnya, sampah tetap berakhir di TPA.

Negara tidak boleh hanya menyuruh rakyat berubah. Negara harus menyediakan sistem agar rakyat bisa berubah.

Pemerintah telah mendorong target ambisius: 100 persen sampah terkelola pada 2028, dengan sebagian besar sampah diolah, sebagian dimanfaatkan melalui waste-to-energy, RDF, kompos, daur ulang, dan residu ditekan seminimal mungkin ke TPA. Target seperti ini memang berat, tetapi diperlukan. Negara tidak boleh terlalu lama berdamai dengan darurat sampah.

Meski begitu, teknologi bukan mantra ajaib. Waste-to-energy dapat menjadi bagian dari solusi, tetapi tidak boleh dijadikan obat tunggal. Insinerasi, RDF, dan teknologi termal membutuhkan biaya tinggi, standar emisi ketat, sampah dengan karakteristik tertentu, kepastian pasokan, dan tata kelola yang transparan. Jika sampah masih basah, tercampur, dan tinggi kandungan organik, proyek teknologi mahal bisa berubah menjadi beban fiskal baru.

Prinsipnya harus jelas: kurangi sampah dari sumber, pilah sejak rumah, olah organik sedekat mungkin dengan sumbernya, manfaatkan material yang masih bernilai, dorong daur ulang, gunakan RDF dan waste-to-energy untuk bagian yang tepat, dan jadikan TPA hanya sebagai tempat residu terakhir.

Di titik ini, sampah harus dilihat sebagai pintu masuk ekonomi sirkular. Sampah organik dapat diolah menjadi kompos, maggot, biogas, dan energi. Plastik dapat masuk ke industri daur ulang. Kertas, logam, kaca, dan tekstil dapat kembali menjadi bahan baku. RDF dapat menjadi bahan bakar alternatif industri. Bank sampah, koperasi, UMKM daur ulang, startup lingkungan, dan komunitas lokal dapat menjadi bagian dari ekosistem ekonomi hijau.

Inilah peluang besar yang sering luput: sampah bukan hanya biaya, tetapi juga sumber nilai. Jika dikelola dengan baik, sektor persampahan dapat menciptakan lapangan kerja hijau bagi operator, teknisi, pemilah, pengangkut, pengelola fasilitas, pelaku UMKM daur ulang, peneliti, pengembang teknologi, dan pekerja komunitas. Selama ini, pemulung dan pekerja informal persampahan telah menjadi tulang punggung diam-diam ekonomi daur ulang. Dalam Indonesia Emas, mereka tidak boleh terus berada di pinggir. Mereka harus diberi perlindungan, pelatihan, akses kesehatan, kemitraan, dan pengakuan sebagai bagian dari ekonomi sirkular nasional.

Pembentukan BLUD khusus persampahan dapat menjadi terobosan daerah. Dengan BLUD, layanan sampah bisa lebih fleksibel, profesional, dan cepat. Namun, BLUD tidak boleh menjadi ruang baru rente dan monopoli. Tata kelolanya harus transparan. Tarif harus wajar. Kontrak harus berbasis kinerja. Data tonase harus terbuka. Pengadaan harus diawasi. Publik harus dapat mengetahui berapa sampah masuk, berapa yang diolah, berapa yang menjadi residu, berapa biaya dikeluarkan, dan siapa operatornya.

Sebab dalam banyak kasus, persoalan lingkungan bukan hanya masalah teknologi, melainkan masalah tata kelola. Regulasi pusat tidak selalu terhubung dengan daerah. Target nasional tidak selalu diterjemahkan dalam anggaran daerah. Proyek dibangun, tetapi tidak dirawat. Peralatan dibeli, tetapi tidak dioperasikan. Masyarakat diminta berubah, tetapi fasilitas tidak tersedia. Akhirnya, lingkungan kembali menjadi korban dari pembangunan yang terfragmentasi.

Asta Cita Hijau membutuhkan orkestrasi negara. Pemerintah pusat menetapkan arah, standar, insentif, dan pengawasan. Pemerintah daerah menjalankan layanan dasar dengan sungguh-sungguh. Industri bertanggung jawab atas produk dan kemasannya melalui prinsip extended producer responsibility. Lembaga keuangan membiayai proyek hijau yang layak. Kampus menyiapkan riset dan SDM. Komunitas membangun kesadaran. Media mengawasi. Masyarakat ikut mengubah perilaku.

Tanpa orkestrasi, agenda hijau hanya akan menjadi jargon. Dengan orkestrasi, ia dapat menjadi mesin baru pembangunan.

Pada akhirnya, Indonesia Emas 2045 harus diberi makna baru. Ia bukan hanya Indonesia yang kaya, tetapi Indonesia yang bersih. Bukan hanya Indonesia yang industrial, tetapi Indonesia yang hijau. Bukan hanya Indonesia yang digital, tetapi Indonesia yang transparan dalam mengelola alam. Bukan hanya Indonesia yang infrastrukturnya luas, tetapi Indonesia yang tanah, air, udara, hutan, dan lautnya tetap sehat.

Pertumbuhan ekonomi 5,6 persen pada Kuartal I-2026 adalah modal awal yang baik. Tetapi masa depan Indonesia tidak cukup ditentukan oleh angka pertumbuhan semata. Ia juga ditentukan oleh kemampuan bangsa ini menjaga kualitas hidup rakyat dan keberlanjutan alamnya.

Pada 2045, kita tidak ingin hanya berkata bahwa Indonesia telah menjadi negara maju. Kita ingin berkata bahwa Indonesia menjadi negara maju dengan cara yang benar. Tanahnya tetap memberi kehidupan. Airnya tetap mengalir jernih. Udaranya tetap sehat. Hutannya tetap berdiri. Lautnya tetap menjadi sumber rezeki. Sampahnya terkendali. Rakyatnya sejahtera. Negaranya berdaulat.

Indonesia Emas tidak boleh menjadi Indonesia yang kaya tetapi rusak. Indonesia Emas harus menjadi Indonesia yang maju, hijau, bersih, adil, dan bermartabat.

Itulah Asta Cita Hijau: jalan pembangunan yang menyatukan ekonomi dan ekologi, pertumbuhan dan keberlanjutan, kesejahteraan dan tanggung jawab antargenerasi. Sebab bumi bukan warisan yang boleh dihabiskan, melainkan amanah yang harus dijaga.]]> https://www.halomedan.com/news/66044/asta-cita-hijau-membangun-indonesia-emas-tanpa-merusak-bumi/ Terima Pendataan BPS, Rico Waas Ajak Masyarakat Sukseskan Sensus Ekonomi 2026 Thu, 18 Jun 2026 00:05:00 +0700+0700
Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menerima kunjungan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Medan dalam rangka pendataan perdana Sensus Ekonomi 2026 untuk kepala daerah di Rumah Dinas Wali Kota Medan, Jalan Sudirman, Rabu (17/6/2026).

Kepala BPS Kota Medan Hafsyah Aprillia bersama petugas pendata dan pengawas lapangan menjelaskan bahwa pendataan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang telah dimulai sejak 15 Juni dan berakhir pada 31 Agustus 2026. Sensus ini bertujuan memperoleh data akurat mengenai aktivitas ekonomi masyarakat sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi di tingkat daerah maupun nasional.

Usai mengikuti pendataan, Rico Waas mengajak seluruh masyarakat Kota Medan untuk mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dengan memberikan informasi yang jujur, lengkap, dan sesuai kondisi sebenarnya kepada petugas BPS.

"Sensus ekonomi ini mencakup seluruh masyarakat, termasuk saya juga ikut didata. Karena itu, apabila nantinya didatangi petugas BPS, saya mengajak masyarakat untuk memberikan seluruh keterangan yang dibutuhkan dengan jujur dan berdasarkan data yang sebenarnya," kata Rico Waas.

Menurutnya, data yang diperoleh melalui sensus sangat penting karena akan menjadi dasar penyusunan berbagai kebijakan pembangunan ke depan.

"Sensus Ekonomi 2026 menjadi momentum penting untuk melihat kondisi riil perekonomian saat ini. Terakhir dilaksanakan pada tahun 2016 dan tahun ini kembali digelar secara serentak di seluruh Indonesia, termasuk di Kota Medan," ujarnya.

Rico Waas juga menegaskan masyarakat tidak perlu khawatir mengikuti pendataan karena seluruh data yang dikumpulkan BPS dijamin kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan statistik.

"Data yang diberikan kepada BPS bersifat rahasia dan dilindungi sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga masyarakat tidak perlu ragu untuk memberikan informasi yang dibutuhkan," tegasnya.

Usai proses wawancara, petugas BPS menempelkan stiker khusus Sensus Ekonomi 2026 di Rumah Dinas Wali Kota Medan sebagai tanda bahwa lokasi tersebut telah selesai didata.rel

]]> https://www.halomedan.com/ekbis/66043/terima-pendataan-bps-rico-waas-ajak-masyarakat-sukseskan-sensus-ekonomi-2026/ Tiba di Asrama Haji, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan Sambut Hangat Kepulangan Jemaah Haji Kloter 14 Asal Kota Medan Thu, 18 Jun 2026 00:02:00 +0700+0700
Suasana haru dan bahagia menyelimuti kedatangan 207 jemaah haji asal Kota Medan yang tergabung dalam Kelompok Terbang (Kloter) 14, di Asrama Haji Medan, Rabu (17/6/2026) malam.

Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, didampingi Wakil Wali Kota, H. Zakiyuddin Harahap hadir dan menyambut langsung kepulangan para tamu Allah ini dengan penuh kehangatan.

Prosesi penyambutan ditandai dengan pengalungan selempang oleh Rico Waas kepada Ketua Kloter sebagai ucapan selamat datang kembali di Kota Medan sekaligus simbol penghormatan dari Pemko Medan atas perjalanan spiritual mereka di Tanah Suci.

Dalam sambutannya, Rico Waas tidak dapat menyembunyikan rasa syukurnya melihat warganya kembali dalam keadaan sehat walafiat.

​"Selamat datang kembali di Kota Medan, kota yang sangat merindukan kehadiran Bapak dan Ibu sekalian. Kami ikut merasakan kebahagiaan yang luar biasa hari ini. Doa kami, semoga seluruh rangkaian ibadah yang telah ditunaikan di Tanah Suci diterima oleh Allah SWT, dan menjadikan Bapak/Ibu semua sebagai Haji yang Mabrur dan Mabruroh,"ujar Rico Waas disambut seruan "Amin" yang menggema dari para jemaah.

Berdasarkan data yang diterima, total jemaah haji Kloter 14 asal Kota Medan yang mendarat hari ini berjumlah 207 orang, terdiri dari pria 87 orang dan wanita 120 orang.]]> https://www.halomedan.com/kota/66042/tiba-di-asrama-haji-wali-kota-dan-wakil-wali-kota-medan-sambut-hangat-kepulangan-jemaah-haji-kloter-14-asal-kota-medan-2/ Puluhan Massa Geruduk Kejatisu Minta Periksa HD dan AD Atas Dugaan Korupsi di PUTR Simalungun Wed, 17 Jun 2026 23:40:00 +0700+0700
Aksi yang berlangsung selama satu jam, mulai pukul 10.30 WIB hingga 11.30 WIB itu berjalan tertib, aman, dan mendapat pengawalan dari aparat kepolisian.

Dalam aksi tersebut, massa mendesak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara segera menindaklanjuti laporan dugaan tindak pidana korupsi pada proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2024-2025 serta kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah berupa pembangunan Tangki Septic Skala Individual Tahun Anggaran 2023, 2024, dan 2025.

Pimpinan aksi, Dedy Azhar, mengatakan kedatangan mereka ke Kejatisu merupakan bentuk kontrol sosial masyarakat sekaligus upaya mendorong aparat penegak hukum agar serius menindaklanjuti laporan yang telah disampaikan sebelumnya.

"Kami datang untuk memastikan laporan masyarakat tidak berhenti hanya sebagai berkas administrasi. Dugaan korupsi yang kami laporkan harus ditindaklanjuti secara profesional dan transparan karena menyangkut uang rakyat," ujar Dedy Azhar dalam orasinya.

Menurut Dedy, laporan yang mereka sampaikan sebelumnya tercantum dalam Surat Nomor 040/PRO-PUBLIC/B/VI/2026 dan Surat Nomor 041/PRO-PUBLIC/B/VI/2026 tertanggal 7 Juni 2026.

Ia menjelaskan, laporan tersebut berkaitan dengan dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan proyek SPAM yang memiliki nilai anggaran mencapai lebih dari Rp16,9 miliar serta program pembangunan Tangki Septic Skala Individual yang dilaksanakan selama tiga tahun anggaran berturut-turut.

"Dari hasil investigasi lapangan yang kami lakukan, terdapat sejumlah temuan yang patut didalami oleh aparat penegak hukum. Mulai dari dugaan ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan, dugaan tidak optimalnya fungsi proyek, hingga potensi kerugian keuangan negara," katanya.

Dalam tuntutannya, massa aksi juga meminta Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara memanggil dan memeriksa Ir. Hotbinson Damanik, ST, MT selaku Kepala Dinas PUPR Kabupaten Simalungun serta Mhd. Ali Damanik, ST selaku Kepala Bidang Air Minum dan Air Limbah Dinas PUPR Kabupaten Simalungun.

Kedua pejabat tersebut dinilai perlu memberikan keterangan karena nama mereka tercantum dalam laporan pengaduan masyarakat yang telah disampaikan kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.

Selain itu, massa juga mendesak dilakukannya audit investigatif terhadap seluruh kegiatan yang dilaporkan guna mengetahui ada atau tidaknya kerugian negara.

Kejatisu Sebut Laporan Sudah Ditelaah Tim

Aksi yang dilakukan PRO-PUBLIC Institute mendapat respons dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.

Pihak Kejatisu mengutus perwakilan dari Bidang Intelijen yang dipimpin Maria Magdalena Sembiring untuk menemui dan menerima aspirasi massa.

Di hadapan peserta aksi, Maria Magdalena Sembiring menjelaskan bahwa laporan yang disampaikan PRO-PUBLIC Institute telah diterima dan saat ini sedang dalam proses penelaahan oleh tim yang telah dibentuk.

"Laporan teman-teman sudah masuk ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Saat ini sudah dibentuk tim untuk melakukan penelaahan. Jika nantinya ditemukan benang merah dan memenuhi unsur yang diperlukan, tentu akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku," kata Maria Magdalena Sembiring.

Maria juga menjelaskan bahwa pihaknya memahami alasan pelapor menyampaikan laporan langsung ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.

Menurutnya, pelapor memiliki pandangan bahwa penanganan perkara di tingkat Kejaksaan Negeri Simalungun perlu mendapat perhatian lebih sehingga laporan disampaikan ke tingkat Kejati.

"Teman-teman datang ke Kejati karena ada dugaan bahwa Kejari Simalungun tidak steril. Karena itulah laporan disampaikan ke Kejati Sumut. Namun apabila nantinya pimpinan mengambil kebijakan untuk melimpahkan penanganannya ke Kejari Simalungun, hal itu juga dimungkinkan. Kita lihat nanti bagaimana kebijakan pimpinan," ujarnya.

Akan Terus Dikawal

Menanggapi pernyataan tersebut, Dedy Azhar menegaskan pihaknya menghormati seluruh mekanisme dan kewenangan yang dimiliki Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.

Namun demikian, PRO-PUBLIC Institute berharap laporan yang telah disampaikan tidak berhenti pada tahap administrasi semata.

"Kami menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Tetapi kami juga berharap laporan ini benar-benar diproses secara objektif dan profesional. Kami akan terus mengawal sampai ada kepastian hukum dan kejelasan kepada masyarakat," tegasnya.

Ia menambahkan, PRO-PUBLIC Institute akan terus melakukan pengawasan terhadap perkembangan penanganan laporan tersebut dan tidak menutup kemungkinan kembali menggelar aksi apabila tidak terdapat perkembangan yang signifikan.

Setelah menyampaikan aspirasi dan mendengarkan penjelasan dari pihak Kejatisu, massa kemudian membubarkan diri secara tertib sekitar pukul 11.30 WIB.

Aksi berlangsung aman tanpa adanya insiden maupun gangguan terhadap aktivitas pelayanan di lingkungan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.]]> https://www.halomedan.com/hukum/66040/puluhan-massa-geruduk-kejatisu-minta-periksa-hd-dan-ad-atas-dugaan-korupsi-di-putr-simalungun/ Waket Komisi XIII Nilai Komnas HAM Keliru Sebut Program MBG Langgar HAM Wed, 17 Jun 2026 20:39:00 +0700+0700 Jakarta --Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso menilai pernyataan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang menyebut adanya indikasi pelanggaran HAM dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak tepat jika ditinjau dari perspektif hak asasi manusia.

Menurut Sugiat, MBG justru merupakan bentuk nyata pemenuhan hak-hak dasar masyarakat yang menjadi bagian dari hak asasi manusia, khususnya hak ekonomi dan sosial.

"Pernyataan Komnas HAM bahwa telah terjadi pelanggaran HAM dalam pelaksanaan program MBG adalah pernyataan kontradiktif apabila dilihat dari perspektif hak asasi manusia. Program MBG adalah wujud konkret pemenuhan hak asasi manusia mencakup hak atas pangan yang cukup, hak bebas dari kelaparan, hak untuk meningkatkan taraf kehidupan, hak atas pemenuhan kebutuhan dasar, hak untuk tumbuh dan berkembang secara layak, hak atas peningkatan kualitas hidup," kata Sugiat dalam keterangannya, Rabu (17/6/2026).

Ia menjelaskan, program MBG merupakan kebijakan strategis pemerintah yang bertujuan mengurangi hingga menghapus stunting dan malnutrisi pada generasi masa depan Indonesia. Dalam perspektif HAM, kata Sugiat, program tersebut berada dalam domain hak ekonomi dan sosial yang dikategorikan sebagai positive rights, yakni hak yang pemenuhannya membutuhkan peran aktif negara.

"Program MBG adalah kebijakan strategis untuk mengurangi atau menghapuskan stunting dan malnutrisi di kalangan generasi masa depan. Dalam perspektif HAM, Program MBG merupakan domain hak ekonomi dan sosial dan dikualifikasi sebagai bentuk positive rights, yaitu pemenuhannya memerlukan peran proaktif negara," ujarnya.

Sugiat menegaskan bahwa pemenuhan hak atas pangan dan hak bebas dari kelaparan tidak mungkin terwujud secara optimal tanpa keterlibatan negara. Karena itu, ia menilai tidak tepat apabila pelaksanaan Program MBG langsung disimpulkan sebagai bentuk pelanggaran HAM.

"Oleh karena itu, tidak tepat menyimpulkan terjadi pelanggaran HAM dalam Program MBG karena Program MBG justru memuat misi pemenuhan HAM," tegasnya.

Meski demikian, Sugiat mengakui bahwa pelaksanaan Program MBG masih memiliki sejumlah kekurangan yang perlu diperbaiki. Namun, menurut dia, persoalan tata kelola dan adanya penyimpangan dalam implementasi tidak otomatis dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM.

"Adanya fakta bahwa tata kelola Program MBG memang masih belum sempurna, terjadi penyimpangan, dan perlu dibenahi, tidak tepat untuk disimpulkan telah terjadi pelanggaran HAM," katanya.

Ia menyoroti isi keterangan pers Komnas HAM yang pada satu sisi menyebut terdapat indikasi pelanggaran HAM, tetapi di sisi lain hanya merekomendasikan evaluasi menyeluruh terhadap program tersebut.

Menurut Sugiat, terdapat kontradiksi dalam kesimpulan yang disampaikan Komnas HAM. Ia menilai lembaga tersebut sudah tepat ketika meminta evaluasi terhadap implementasi Program MBG, namun keliru ketika menyatakan adanya pelanggaran HAM.

"Komnas HAM telah tepat menyampaikan poin tentang perlu evaluasi menyeluruh Program MBG, tetapi Komnas HAM telah keliru ketika menyimpulkan terjadi pelanggaran HAM dalam Program MBG. Pernyataan Komnas HAM bahwa 'ada indikasi kuat telah terjadi pelanggaran HAM dalam pelaksanaan program MBG' dan permintaan Komnas HAM agar dilakukan 'evaluasi menyeluruh Program MBG' justru bertolak belakang ditinjau dari perspektif HAM," katanya.

Lebih lanjut, Sugiat menilai Komnas HAM mencampuradukkan fungsi pengkajian dan penelitian dengan fungsi pemantauan dalam menilai Program MBG.

"Komnas HAM tampak mencampur-adukkan fungsi pengkajian dan penelitian dan fungsi pemantauan dalam menilai Program MBG. Mencermati isi Keterangan Pers yang disampaikan, lebih tampak Komnas HAM melakukan fungsi pengkajian dan penelitian. Dalam fungsi pengkajian dan penelitian, tidak tepat jika disertai kesimpulan telah terjadi pelanggaran HAM," ujarnya.

Menurut dia, penilaian mengenai adanya pelanggaran HAM semestinya dilakukan melalui fungsi pemantauan yang melibatkan proses penyelidikan dan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap suatu peristiwa.

"Penilaian pelanggaran HAM lebih tepat dilakukan oleh fungsi pemantauan dalam bentuk penyelidikan dan pemeriksaan terhadap suatu peristiwa, bukan hanya sebatas pengamatan pelaksanaan HAM. Namun, isi Keterangan Pers Komnas HAM tersebut tampak tidak memadai untuk mencerminkan adanya fungsi pemantauan dalam bentuk penyelidikan dan pemeriksaan terhadap suatu peristiwa," kata Sugiat.

Ia juga menegaskan bahwa Program MBG bukanlah kebijakan yang menghalangi atau melanggar pemenuhan HAM, melainkan bentuk intervensi positif negara dalam memenuhi hak-hak dasar masyarakat.

Selain itu, Sugiat mengingatkan bahwa Program MBG juga mendapat apresiasi dari berbagai pihak internasional. Ia merujuk pada agenda side event bertajuk Indonesia's Free Nutritious Meal Program: A Right-Based Investment in Human Dignity yang digelar di sela Sidang Dewan HAM PBB Sesi ke-61 di Jenewa pada 12 Maret 2026.

Kegiatan tersebut dihadiri para panelis internasional dari FAO, WFP, perwakilan tetap Perancis, Kuba, Finlandia, perwakilan negara-negara lain, serta organisasi masyarakat sipil.

"Program MBG Indonesia mendapat respons positif dan apresiasi saat agenda side event bertajuk 'Program Makan Bergizi Gratis di Indonesia: Investasi Berbasis Hak Asasi Manusia' (Indonesia's Free Nutritious Meal Program: A Right-Based Investment in Human Dignity) di sela Sidang Dewan HAM PBB Sesi ke-61 di Jenewa, 12 Maret 2026," ujarnya.

"Program semacam MBG di berbagai negara merupakan kewajiban negara mengupayakan pemenuhan hak atas pangan bagi warga negaranya, tentu bukan sebagai pelanggaran HAM," jelasnya.]]> https://www.halomedan.com/news/66039/waket-komisi-xiii-nilai-komnas-ham-keliru-sebut-program-mbg-langgar-ham/ Polemik Imum Chiek Abu Indrapuri Kian Membesar, Ketidakhadiran Bupati dalam Klarifikasi Ombudsman Jadi Sorotan Wed, 17 Jun 2026 13:28:00 +0700+0700 Aceh, ketidakhadiran Bupati Aceh Besar dalam agenda klarifikasi yang dijadwalkan lembaga pengawas pelayanan publik itu memunculkan tanda tanya baru di tengah masyarakat.

Persoalan yang awalnya berkisar pada penunjukan Imum Chiek kini berkembang menjadi perdebatan mengenai tata kelola pemerintahan, transparansi, dan respons pemerintah daerah terhadap mekanisme pengawasan negara. Sejumlah pihak menilai kehadiran dalam proses klarifikasi semestinya menjadi kesempatan untuk menjelaskan dasar kebijakan yang telah memicu kontroversi di tengah masyarakat.

Polemik bermula setelah terbitnya SK Bupati Aceh Besar yang menetapkan Zulfa Saputra sebagai Imum Chiek Masjid Abu Indrapuri. Keputusan tersebut mendapat penolakan dari sebagian masyarakat karena dinilai tidak sejalan dengan hasil musyawarah yang sebelumnya melibatkan unsur Muspika, Imum Mukim, keuchik, ulama, tokoh masyarakat, serta Badan Kemakmuran Masjid (BKM).

Ketua Ombudsman RI Perwakilan Aceh, Dian Rubianty, sebelumnya membenarkan pihaknya menerima laporan masyarakat terkait dugaan maladministrasi dalam proses penetapan tersebut dan melakukan pemeriksaan sesuai prosedur yang berlaku.

Sementara itu, kuasa hukum pelapor, Nourman Hidayat, menegaskan bahwa laporan yang disampaikan masyarakat bertujuan memperoleh kepastian mengenai proses pengambilan keputusan yang dipersoalkan warga.

Menurutnya, proses pemeriksaan Ombudsman tetap berjalan meskipun pihak yang dipanggil tidak hadir dalam agenda klarifikasi. Namun, kehadiran para pihak tentu dapat membantu memperjelas fakta dan mempercepat pendalaman laporan yang sedang ditangani.

Di tengah situasi tersebut, perhatian publik kini tidak hanya tertuju pada substansi sengketa penunjukan Imum Chiek, tetapi juga pada bagaimana pemerintah daerah merespons kritik dan pengawasan. Pengamat tata kelola pemerintahan menilai bahwa keterbukaan informasi dan kesediaan memberikan penjelasan merupakan bagian penting dari prinsip akuntabilitas publik.

Semakin lama polemik ini bergulir tanpa penyelesaian yang jelas, semakin besar pula ruang bagi spekulasi dan perdebatan di tengah masyarakat. Karena itu, publik menantikan penjelasan resmi dari Pemerintah Kabupaten Aceh Besar terkait berbagai isu yang berkembang, termasuk alasan ketidakhadiran dalam agenda klarifikasi Ombudsman.

Bagi sebagian warga Indrapuri, yang dipertaruhkan saat ini bukan hanya persoalan jabatan Imum Chiek, melainkan juga kepercayaan masyarakat terhadap proses pengambilan keputusan publik. Di tengah meningkatnya tuntutan transparansi, setiap langkah pemerintah akan terus menjadi perhatian masyarakat hingga Ombudsman menyelesaikan pemeriksaannya dan menyampaikan hasil secara resmi. Muktar]]> https://www.halomedan.com/news/66038/polemik-imum-chiek-abu-indrapuri-kian-membesar-ketidakhadiran-bupati-dalam-klarifikasi-ombudsman-jadi-sorotan/ Wiriya Serahkan Penentuan Pengganti kepada Wali Kota, Bantah Ada Nama Titipan Wed, 17 Jun 2026 12:14:00 +0700+0700 Sekda) Kota Medan, Wiriya Alrahman, memastikan dirinya akan pensiun sesuai jadwal pada 12 Juli 2026 mendatang. Rumor yang menyebut masa jabatannya akan diperpanjang pun ditepisnya.

Birokrat senior yang dikenal memiliki perjalanan karier panjang di lingkungan pemerintahan itu mengaku tidak memiliki persiapan khusus menjelang pensiun. Bahkan, surat Masa P6ersiapan Pensiun (MPP) telah diterimanya.

"Ah, tidak benar itu. Surat masa pensiun pun sudah turun. Mana mungkin," ujar Wiriya kepada wartawan usai mengikuti rapat di DPRD Medan, Senin (15/6/2026).

Karier Wiriya terbilang lengkap. Ia memulai pengabdiannya sebagai aparatur sipil negara (ASN) dari posisi penerjemah pada masa kepemimpinan mantan Wali Kota Medan, Baktiar Djafar. Seiring waktu, ia dipercaya menduduki sejumlah jabatan strategis, mulai dari Kepala Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan (TRTB), hingga pernah menjabat Penjabat Bupati Deli Serdang.

Selain dikenal sebagai birokrat yang loyal dan berpengalaman, Wiriya juga merupakan abang ipar Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto.

Soal Pengganti, Serahkan ke Wali Kota, Disinggung mengenai sosok yang akan menggantikannya sebagai Sekda Kota Medan, Wiriya menegaskan hal itu sepenuhnya menjadi kewenangan Wali Kota Medan. Ia juga membantah adanya titipan nama tertentu dalam proses penentuan calon sekda.

Nama Citra Efendi Capah yang belakangan disebut-sebut sebagai kandidat kuat pun dibantah sebagai titipan.

"Tidak ada itu, tidak ada. Tapi kalau Pak Wali pilih dia ya bersyukur. Namun kan banyak ASN yang dinilai punya kemampuan dan kapasitas," katanya.
Saat itu, sejumlah pejabat turut mendampingi, di antaranya H. Adlan dan Citra Efendi Capah.

Mekanisme Sudah Diatur

Terpisah, Wakil Wali Kota Medan, Zakiyuddin Harahap, mengatakan pengisian jabatan Sekda Kota Medan akan mengikuti aturan yang berlaku, termasuk mekanisme manajemen talenta dan tahapan seleksi yang telah ditetapkan pemerintah.
"Untuk mengisi jabatan sekda sudah ada aturannya sendiri, seperti mengikuti tes talenta dan mekanisme lainnya," ujarnya.

Zakiyuddin juga mengingatkan para pejabat agar tidak terjebak dalam pengelompokan atau blok-blok tertentu di lingkungan birokrasi.

"Yang penting tidak ada lagi blok-blok pejabat. Lakukan tugas dan kerja dengan baik," tegasnya.
Sejumlah Nama Muncul

Sejumlah pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Kota Medan disebut-sebut memiliki peluang untuk menduduki kursi Sekda Medan. Di antaranya H. Adlan, Beny Iskandar, Beni Sinomba Siregar, serta Laksamana Putra.

Namun hingga kini, belum ada usulan resmi maupun keputusan terkait siapa yang akan menggantikan Wiriya Alrahman sebagai orang nomor satu di jajaran birokrasi Pemerintah Kota Medan.
(red)

]]> https://www.halomedan.com/news/66037/wiriya-serahkan-penentuan-pengganti-kepada-wali-kota-bantah-ada-nama-titipan/ Laut Bukan Tong Sampah Republik: Catatan dari Likupang Wed, 17 Jun 2026 09:25:00 +0700+0700 Laut Bukan Tong Sampah Republik: Catatan dari Likupang

Oleh: Abdullah Rasyid
Staf Khusus Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan
Mahasiswa Doktoral Ilmu Pemerintahan IPDN

Ada dua cara memandang Likupang. Pertama, sebagai pantai indah: pasir putih, air laut biru, bukit hijau, pulau-pulau kecil, dan cakrawala yang membuat orang ingin berhenti sejenak dari hiruk-pikuk kota. Kedua, sebagai ujian besar: apakah Indonesia sanggup membangun pariwisata kelas dunia tanpa mengulang kesalahan lama, yakni membangun destinasi terlebih dahulu, lalu panik ketika sampah sudah lebih dulu menguasai pantainya.

Dalam kunjungan Studi Strategis Dalam Negeri Mahasiswa Doktoral Ilmu Pemerintahan IPDN ke Manado dan Minahasa Utara, Likupang tidak hanya hadir sebagai lanskap wisata. Ia hadir sebagai pertanyaan pemerintahan. Di hadapan laut yang tenang, kita justru diingatkan pada pekerjaan negara yang belum selesai: sampah, sanitasi, tata kelola pesisir, perilaku warga, kapasitas pemerintah daerah, dan keberlanjutan pariwisata nasional.

Likupang bukan destinasi biasa. Ia telah ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus dan masuk dalam jajaran destinasi pariwisata super prioritas. Artinya, Likupang bukan hanya milik Minahasa Utara. Ia menjadi wajah Indonesia. Ia menjadi etalase bagaimana negara membayangkan masa depan pariwisata: bukan sekadar banyak wisatawan, tetapi wisata yang bersih, sehat, produktif, berbudaya, dan berkelanjutan.

Namun, justru karena statusnya strategis, Likupang tidak boleh dibiarkan tumbuh dengan standar biasa. Tidak cukup jalan diperbaiki, promosi diperkuat, hotel dibangun, dan festival digelar. Pariwisata tidak hanya hidup dari foto yang indah. Pariwisata hidup dari pengalaman yang utuh. Wisatawan bisa datang karena pantai, tetapi mereka akan pulang membawa kesan tentang kebersihan, keramahan, keamanan, dan keteraturan.

Dalam pariwisata bahari, sampah bukan sekadar urusan estetika. Sampah adalah persoalan martabat.

Sampah plastik di pantai bukan hanya merusak pemandangan. Ia merusak karang, mengancam ikan, mengganggu nelayan, mencemari rantai makanan, menurunkan kualitas kesehatan, dan menghancurkan reputasi destinasi. Satu botol plastik yang mengapung di laut bisa lebih kuat merusak citra pariwisata daripada seribu baliho promosi yang dipasang di bandara.

Di sinilah kita perlu belajar dari Bunaken. Bunaken adalah ikon lama pariwisata Sulawesi Utara. Namanya sudah mendunia sebagai surga bawah laut. Para penyelam datang untuk melihat karang, ikan, dinding laut, dan kekayaan biodiversitas yang tidak mudah ditemukan di tempat lain. Tetapi Bunaken juga berkali-kali mengingatkan kita bahwa keindahan laut tidak kebal dari sampah.

Bunaken mengajarkan satu hal: sampah laut tidak mengenal batas administratif. Sampah yang mengotori kawasan wisata laut tidak selalu lahir di kawasan itu. Ia bisa datang dari sungai, drainase kota, pasar, permukiman, pelabuhan, kapal, kegiatan wisata, bahkan daerah lain yang terhubung oleh arus laut. Karena itu, menyelamatkan Bunaken tidak cukup dengan membersihkan pantai Bunaken. Menyelamatkan Bunaken harus dimulai dari Manado, dari sungai, dari pasar, dari rumah tangga, dari kapal wisata, dari pelabuhan, dan dari perilaku sehari-hari masyarakat pesisir.

Logika yang sama berlaku bagi Likupang. Jika Likupang ingin menjadi destinasi kelas dunia, maka pengelolaan sampahnya tidak boleh menunggu destinasi itu ramai lebih dulu. Kesalahan banyak kawasan wisata di Indonesia adalah memperlakukan sampah sebagai urusan belakang. Saat wisatawan sudah datang, warung tumbuh, homestay bertambah, parkir penuh, dan aktivitas ekonomi meningkat, barulah sampah dianggap masalah. Padahal, pada saat itu, biaya pemulihannya sudah jauh lebih mahal.

Likupang harus mengambil jalan sebaliknya. Sampah harus menjadi bagian dari desain awal pariwisata. Bukan pelengkap. Bukan urusan teknis dinas kebersihan semata. Bukan kegiatan bersih-bersih menjelang kunjungan pejabat. Sampah harus diperlakukan sebagai infrastruktur utama destinasi.

Kita sering menyebut infrastruktur pariwisata sebagai jalan, bandara, pelabuhan, hotel, jaringan internet, dan listrik. Semua itu benar. Tetapi untuk destinasi bahari, infrastruktur yang sama pentingnya adalah sistem persampahan. Ada atau tidaknya pemilahan dari sumber. Ada atau tidaknya TPS3R. Ada atau tidaknya bank sampah. Ada atau tidaknya armada angkut. Ada atau tidaknya pengolahan sampah organik. Ada atau tidaknya larangan plastik sekali pakai. Ada atau tidaknya protokol kapal wisata membawa kembali sampahnya. Ada atau tidaknya desa wisata yang mampu mengelola sampahnya sendiri.

Tanpa itu, pariwisata hanya memindahkan masalah kota ke pantai.

Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Jumhur Hidayat telah memberi arah yang penting. Dalam konteks Bali, KLH/BPLH menekankan penanganan sampah kiriman laut bersama daerah-daerah sekitar agar aliran limbah lintas perairan dihentikan dari hulu. Pesannya jelas: sampah laut tidak boleh hanya ditangani di hilir. Tidak cukup memungut sampah ketika sudah sampai di pantai. Negara harus berani menghentikan sampah sejak sumbernya.

Pendekatan ini sangat relevan untuk Sulawesi Utara. Bunaken dan Likupang harus dibaca sebagai satu lanskap ekologi, bukan dua destinasi terpisah. Bunaken menjaga reputasi bawah laut Indonesia. Likupang menjaga masa depan pariwisata super prioritas. Keduanya terhubung oleh laut, arus, manusia, perilaku konsumsi, dan tata kelola pesisir.

Maka, jika Bali bisa dijadikan laboratorium pemilahan sampah dan penanganan sampah laut dari hulu, Sulawesi Utara pun seharusnya dapat menjadi laboratorium pariwisata bahari bersih. Bahkan, Sulawesi Utara memiliki modal sosial yang kuat: budaya gotong royong, komunitas pesisir, gereja, masjid, sekolah, kampus, desa, pelaku wisata, dan jaringan pemerintah daerah yang dapat digerakkan bersama.

Persoalannya, selama ini pengelolaan sampah sering terlalu dibebankan kepada pemerintah daerah dengan kapasitas terbatas. Di banyak tempat, dinas lingkungan hidup hanya bekerja dengan armada minim, anggaran terbatas, petugas terbatas, dan sistem pengawasan yang belum memadai. Pola yang berjalan masih kumpul, angkut, buang. Sampah dari rumah dikumpulkan, diangkut, lalu dibuang ke tempat pemrosesan akhir. Jika tidak terangkut, ia dibakar, ditimbun, dibuang ke sungai, atau berakhir di laut.

Model seperti ini tidak cocok untuk destinasi super prioritas. Likupang tidak boleh dibangun dengan logika persampahan lama. Jika negara serius menjadikan Likupang sebagai wajah pariwisata nasional, maka standar pengelolaan sampahnya juga harus nasional, bahkan internasional.

Pertama, Likupang perlu protokol "pariwisata tanpa sampah tercecer". Setiap pantai, homestay, restoran, warung, kapal wisata, area parkir, dan titik kunjungan harus memiliki standar kebersihan yang jelas. Bukan sekadar tempat sampah, tetapi sistem: pemilahan, pengangkutan, pencatatan, pengolahan, dan pengawasan.

Kedua, desa-desa wisata di sekitar Likupang harus diperkuat sebagai aktor utama. Sampah tidak bisa hanya diurus dari kantor kabupaten. Desa Pulisan, Marinsow, Kinunang, dan desa-desa pesisir lain harus menjadi garda depan. Bank sampah desa harus hidup. BUMDes harus dilibatkan. Koperasi lokal bisa menjadi pengelola rantai nilai sampah. Sampah plastik dapat masuk ke daur ulang. Sampah organik dapat menjadi kompos atau pakan maggot. Sampah residu harus ditekan sekecil mungkin.

Ketiga, pelaku pariwisata harus ikut memikul tanggung jawab. Hotel, resort, restoran, operator kapal, pengelola pantai, penyelenggara event, dan biro perjalanan tidak boleh hanya menikmati keuntungan dari keindahan alam. Mereka harus menjadi penjaga alam itu sendiri. Setiap izin usaha pariwisata semestinya disertai kewajiban pengelolaan sampah. Setiap event wisata harus punya rencana pengurangan sampah. Setiap kapal wisata harus membawa kembali sampahnya. Setiap pelaku usaha harus mengurangi plastik sekali pakai.

Keempat, perlu integrasi Bunaken–Manado–Likupang dalam pengendalian sampah laut. Arus laut tidak membaca peta administrasi. Karena itu, kebijakan sampah laut harus lintas kabupaten/kota. Manado, Minahasa Utara, Bitung, dan kawasan pesisir sekitarnya perlu duduk bersama. Sungai dan drainase yang bermuara ke laut harus dipasangi sistem penahan sampah. Pelabuhan harus diawasi. Pasar pesisir harus ditata. Permukiman nelayan harus mendapat fasilitas pengelolaan sampah yang layak.

Kelima, gerakan perubahan perilaku harus masuk ke sekolah, rumah ibadah, kampus, dan komunitas. Sampah bukan hanya masalah teknis. Ia juga masalah etika. Orang membuang sampah sembarangan bukan karena tidak ada teknologi, tetapi karena belum tumbuh rasa malu ekologis. Di negara kepulauan, membuang sampah ke sungai sama dengan mengirim racun ke laut. Membuang plastik ke pantai sama dengan menampar wajah sendiri sebagai bangsa maritim.

Di titik ini, tesisnya menjadi jelas: laut bukan tong sampah Republik.

Indonesia selalu bangga menyebut dirinya negara kepulauan. Kita bicara tentang poros maritim, ekonomi biru, kedaulatan laut, pariwisata bahari, dan kejayaan maritim. Tetapi semua kata besar itu akan kehilangan wibawa jika laut kita tetap menjadi tempat pembuangan akhir. Tidak ada martabat maritim di atas laut yang penuh plastik. Tidak ada ekonomi biru di atas pantai yang kotor. Tidak ada pariwisata kelas dunia jika wisatawan harus berenang bersama sampah sachet, botol plastik, dan styrofoam.

Likupang memberi kita kesempatan untuk memperbaiki arah. Karena ia masih berkembang, standarnya masih bisa dibentuk. Karena ia sedang menjadi perhatian nasional, dukungan anggaran dan kebijakan masih bisa diarahkan. Karena masyarakatnya masih dekat dengan laut, partisipasi sosial masih bisa diperkuat. Dan karena statusnya super prioritas, negara tidak punya alasan untuk membiarkan Likupang tumbuh dengan sistem persampahan yang biasa-biasa saja.

Kunjungan Mahasiswa Doktoral IPDN ke Likupang memberi pelajaran penting bagi ilmu pemerintahan. Pemerintahan tidak hanya diukur dari dokumen perencanaan, pidato, atau proyek fisik. Pemerintahan diuji oleh hal-hal konkret: apakah sampah terangkut, apakah pantai bersih, apakah desa punya sistem, apakah warga terlibat, apakah pelaku usaha patuh, apakah data tersedia, apakah pengawasan berjalan, apakah laut terlindungi.

Di situlah pariwisata bertemu tata kelola. Di situlah lingkungan hidup bertemu pemerintahan. Di situlah keindahan alam bertemu disiplin negara.

Likupang tidak boleh kehilangan jiwanya. Ia tidak boleh hanya menjadi etalase resort dan promosi. Ia harus tetap menjadi ruang hidup masyarakat pesisir, ruang ekonomi nelayan, ruang budaya Minahasa Utara, dan ruang ekologis yang sehat. Pariwisata yang baik bukan pariwisata yang menggusur masyarakat dari lautnya sendiri, melainkan pariwisata yang membuat masyarakat lebih sejahtera karena lautnya dijaga.

Karena itu, agenda pengelolaan sampah di Bunaken dan Likupang harus naik kelas menjadi agenda strategis pariwisata nasional. Bukan sekadar program dinas. Bukan sekadar kerja bakti. Bukan sekadar lomba kebersihan. Tetapi gerakan pemerintahan yang terukur: ada target, ada data, ada anggaran, ada kelembagaan, ada sanksi, ada insentif, ada pendidikan publik, dan ada evaluasi berkala.

Jika sampah laut bisa dikendalikan, Bunaken akan tetap menjadi kebanggaan dunia bawah laut Indonesia. Jika Likupang mampu membangun pariwisata bersih sejak awal, ia akan menjadi contoh bahwa destinasi super prioritas tidak hanya berarti super indah, tetapi juga super tertata. Dan jika Sulawesi Utara mampu menghubungkan konservasi, pariwisata, ekonomi lokal, dan pengelolaan sampah, maka ia dapat menjadi model nasional bagi pembangunan pariwisata kepulauan.

Pada akhirnya, martabat negara kepulauan tidak hanya ditentukan oleh seberapa luas lautnya, tetapi oleh seberapa serius ia menjaga laut itu dari sampahnya sendiri.

Indonesia tidak kekurangan pantai indah. Indonesia kekurangan disiplin untuk merawatnya.

Likupang, Bunaken, dan seluruh pesisir Nusantara sedang menunggu jawaban itu.]]> https://www.halomedan.com/news/66035/laut-bukan-tong-sampah-republik-catatan-dari-likupang/ Ronni Paslani Dituntut 2 Tahun 6 Bulan Penjara, Kuasa Hukum Siapkan Pleidoi Wed, 17 Jun 2026 09:23:00 +0700+0700 Sidang perkara atas nama terdakwa Ronni Paslani kembali digelar di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada hari ini dengan agenda pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).
Dalam persidangan tersebut, JPU menuntut Ronni Paslani dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.

Menanggapi tuntutan tersebut, Tim Penasihat Hukum Ronni Paslani menyatakan menghormati proses hukum yang sedang berlangsung, namun menilai tuntutan yang diajukan JPU belum sepenuhnya mencerminkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan.
Menurut Tim Penasihat Hukum, terdapat sejumlah keterangan saksi, alat bukti, serta fakta persidangan yang justru menguatkan posisi terdakwa dan akan diuraikan secara komprehensif dalam nota pembelaan (pleidoi).

"Kami menilai tuntutan Jaksa Penuntut Umum masih menyisakan berbagai persoalan hukum yang perlu diuji secara objektif. Oleh karena itu, pada sidang berikutnya kami akan mengajukan pleidoi yang menguraikan secara rinci kelemahan konstruksi tuntutan serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan," ujar Tim Penasihat Hukum.

Sidang selanjutnya dijadwalkan pada Kamis mendatang ,dengan agenda pembacaan pleidoi oleh Tim Penasihat Hukum Ronni Paslani di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam.
Tim Penasihat Hukum berharap Majelis Hakim dapat menilai perkara ini secara independen, objektif, dan berdasarkan fakta-fakta persidangan, sehingga putusan yang dijatuhkan nantinya benar-benar mencerminkan keadilan, kepastian hukum, dan kebenaran yang terungkap di persidangan.
Tim Penasihat Hukum Ronni Paslani.

ketika di konfirmasi usai persidangan, , terdakwa Roni paslani, merasa sangat kecewa kecewa terhadap tuntutan JPU, karna dia, ( Roni paslani) adalah korban .

Saya adalah korban bang, tapi saya di dakwa dengan pasal pemalsuan dan penyerobotan . Sementara untuk dakwaan pemalsuan , yang di dakwakan, belum bisa di buktikan oleh JPU. Di mana kah keadilan .tegas Roni paslani, saat di wawancarai

Sementara, menurut pantauan wartawan, dari fakta fakta persidangan sebelum nya, Hakim ketua yang menangani persidangan tersebut, Endra Hermawan SH.MH, sangat bijak dalam dalam mengambil keputusan dan memimpin jalan nya sidang.red

]]> https://www.halomedan.com/hukum/66034/ronni-paslani-dituntut-2-tahun-6-bulan-penjara-kuasa-hukum-siapkan-pleidoi/ Tiba di Asrama Haji, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan Sambut Hangat Kepulangan Jemaah Haji Kloter 14 Asal Kota Medan Wed, 17 Jun 2026 00:00:00 +0700+0700
Suasana haru dan bahagia menyelimuti kedatangan 207 jemaah haji asal Kota Medan yang tergabung dalam Kelompok Terbang (Kloter) 14, di Asrama Haji Medan, Rabu (17/6/2026) malam.

Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, didampingi Wakil Wali Kota, H. Zakiyuddin Harahap hadir dan menyambut langsung kepulangan para tamu Allah ini dengan penuh kehangatan.

Prosesi penyambutan ditandai dengan pengalungan selempang oleh Rico Waas kepada Ketua Kloter sebagai ucapan selamat datang kembali di Kota Medan sekaligus simbol penghormatan dari Pemko Medan atas perjalanan spiritual mereka di Tanah Suci.

Dalam sambutannya, Rico Waas tidak dapat menyembunyikan rasa syukurnya melihat warganya kembali dalam keadaan sehat walafiat.

​"Selamat datang kembali di Kota Medan, kota yang sangat merindukan kehadiran Bapak dan Ibu sekalian. Kami ikut merasakan kebahagiaan yang luar biasa hari ini. Doa kami, semoga seluruh rangkaian ibadah yang telah ditunaikan di Tanah Suci diterima oleh Allah SWT, dan menjadikan Bapak/Ibu semua sebagai Haji yang Mabrur dan Mabruroh,"ujar Rico Waas disambut seruan "Amin" yang menggema dari para jemaah.

Berdasarkan data yang diterima, total jemaah haji Kloter 14 asal Kota Medan yang mendarat hari ini berjumlah 207 orang, terdiri dari pria 87 orang dan wanita 120 orang.rel]]> https://www.halomedan.com/kota/66041/tiba-di-asrama-haji-wali-kota-dan-wakil-wali-kota-medan-sambut-hangat-kepulangan-jemaah-haji-kloter-14-asal-kota-medan/ Gembong Narkoba Diringkus Satres Narkoba Polrestabes Medan, 10.447 Butir Ekstasi, 828 Vape Narkoba, dan Uang Rp 246 Juta Disita Tue, 16 Jun 2026 19:12:00 +0700+0700 Medan |halomedan.com -

Satuan Resnarkoba Polrestabes Medan, terus menunjukkan komitmennya dalam memberantas segala bentuk tindak kejahatan narkoba. Kali ini, bandar narkoba yang sudah berulang kali keluar masuk penjara, berhasil diringkus di Desa Muliorejo, Kec.Sunggal, Kab.Deli Serdang, pada akhir Mei lalu.

Gembong narkoba yang diringkus Satuan Resnarkoba Polrestabes Medan, yakni DH (48) warga Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan.

Dari tangannya, petugas menyita 10.447 butir ekstasi, 828 vape narkoba, dan uang Rp.246 juta yang diduga merupakan uang hasil transaksi narkoba.

Dalam setiap aksinya, pelaku yang merupakan residivis kasus narkoba dan setidaknya tercatat sudah pernah empat kali dipenjara, kerap berpindah – pindah tempat, agar sulit terdeteksi Polisi.

"Dalam satu bulan saja, pelaku ini empat kali berpindah – pindah tempat tinggal. Yang bersangkutan selalu mengontrak rumah di pemukiman padat," ungkap Kasatresnarkoba Polrestabes Medan, Kompol Rafli Yusuf Nugraha, SH, SIK, MIP kepada wartawan, Selasa (16/6/2026).

Rafli menambahkan, saat ditangkap di Desa Muliorejo, Sunggal, pelaku tengah bersembunyi di balik mobil yang terparkir di dalam rumah. Pelaku, bahkan sempat menolak menunjukkan dimana narkoba miliknya disimpan. Namun, usai petugas melakukan penyisiran ke beberapa ruangan, petugas akhirnya menemukan narkoba dalam jumlah besar yang disimpan di dalam kardus dan sebuah koper.

"Narkoba disimpan di dalam sebuah ruangan. Narkoba dipasok dari Malaysia dan kami sedang mengejar jaringan pelaku yang lain. Kami tidak akan berhenti sampai di pelaku, karena kami pastikan pelaku ini merupakan bandar," tambah Rafli.

Selain menyita narkoba dan jumlah besar, dari tangan pelaku petugas menyita 3 mobil mewah dan beberapa sepeda motor, yang diduga merupakan uang hasil pencucian uang.

"Kami tidak hanya fokus pada pengembangan kasus narkoba, kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TTPU) juga sedang kami dalami, akan kami miskinkan. Sesuai arahan Bapak Kapolda Sumut dan Bapak Kapolrestabes Medan, tracing asset milik pelaku narkoba akan kami lakukan. Kami pastikan tidak ada ruang bagi pelaku narkoba di wilayah hukum Polrestabes Medan, bagaimana pun cara mereka bekerja dan bertransformasi, kami akan ungkap," pungkas Rafli.(W02)

]]> https://www.halomedan.com/hukum/66033/gembong-narkoba-diringkus-satres-narkoba-polrestabes-medan-10447-butir-ekstasi-828-vape-narkoba-dan-uang-rp-246-juta-disita/ Marlis Pohan Usulkan "Tiang Utilitas Bersama" Atasi Kabel Semrawut di Medan Tue, 16 Jun 2026 16:39:00 +0700+0700 Marlis Pohan (MP), mengusulkan konsep Tiang Utilitas Bersama (shared multi-utility pole) untuk menata kabel udara semrawut di Kota Medan — satu tiang tunggal yang menampung jaringan listrik PLN, telekomunikasi, dan penerangan jalan dalam zona vertikal terpisah.

Usulan ini muncul di tengah komitmen Pemko Medan menata sekitar 25 ruas jalan dari kabel semrawut sepanjang 2026, menjelang Medan menjadi tuan rumah Rakernas XVIII APEKSI akhir Juni 2026.

Kabel semrawut bukan sekadar soal estetika. Di Medan Estate, Deli Serdang, mahasiswa Luthfi Hakim Fauzie menjadi korban terjerat kabel menjuntai pada Februari 2024. Kasus serupa berulang di banyak kota — di Bandung seorang pemotor meninggal dunia akibat lehernya tersangkut kabel pada 2024, dan di Jakarta seorang pengemudi ojek online tewas terkena kabel melintang.

"Korban sudah berjatuhan, termasuk di Medan. Tiang utilitas bersama bisa jadi solusi cepat dan rapi untuk ruas yang belum ekonomis ditanam — dan sekalian menata kabel listrik PLN, bukan cuma kabel internet," kata MP.

Konsep ini, menurut MP, sudah terbukti di berbagai negara: di Nairobi (Kenya) perusahaan listrik menyewakan tiang ke operator telekomunikasi, model joint use lazim di Amerika Serikat, sementara Kaohsiung (Taiwan) dan Singapura mengembangkan smart pole.

MP menilai skema ini berpotensi menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru. Sebagian pengelolaan tiang dapat dipercayakan kepada BUMD Kota Medan, dengan pendapatan sewa dari operator kembali ke kas daerah.

"Kalau sebagian dikelola BUMD, sewa dari operator jadi PAD. Skemanya non-CAPEX — tak membebani APBD," ujarnya.

MP menegaskan dirinya berperan sebagai praktisi dan penghubung antar-pihak, bukan operator maupun pemasok, dengan pendekatan bertahap mulai dari ruas percontohan.rel

]]> https://www.halomedan.com/news/66032/marlis-pohan-usulkan-quottiang-utilitas-bersamaquot-atasi-kabel-semrawut-di-medan/ Dipimpin Rahudman Harahap, Muktamar VIII IPHI di Bali Kembali Percayakan Erman Suparno Nahkodai Organisasi Tue, 16 Jun 2026 14:47:00 +0700+0700

BALI — Muktamar VIII Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) yang berlangsung di Sunset 100 Kuta, Bali, pada 15-16 Juni 2026 kembali memberikan kepercayaan kepada H. Erman Suparno untuk memimpin organisasi para alumni haji tersebut.


Mantan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi itu terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) IPHI periode 2026-2031 dan ditetapkan dalam sidang paripurna yang dipimpin Ketua PW IPHI Sumatera Utara, H. Rahudman Harahap, didampingi tujuh anggota pimpinan sidang lainnya pada Senin malam (15/6).
Keputusan yang diambil secara aklamasi itu mendapat sambutan hangat oleh sekitar 300 peserta muktamar perwakilan 36 dari 38 provinsi di Indonesia. Dukungan bulat tersebut mencerminkan tingginya kepercayaan terhadap kepemimpinan Erman Suparno yang dinilai berhasil menjaga soliditas organisasi sekaligus memperkuat eksistensi IPHI sebagai wadah persaudaraan para haji Indonesia.

Usai memimpin jalannya sidang, Rahudman Harahap menyampaikan bahwa Erman Suparno merupakan figur yang memiliki pengalaman, kapasitas, serta komitmen kuat dalam membangun organisasi.

"Bapak H. Erman Suparno adalah sosok yang tepat untuk kembali memimpin IPHI. Beliau telah menunjukkan kepemimpinan yang mampu merangkul seluruh elemen organisasi, menjaga persaudaraan, memperkuat persatuan, serta terus mengingatkan bahwa kemabruran haji harus diwujudkan dalam pengabdian kepada umat, bangsa, dan negara," ujar Rahudman.

Mantan Wali Kota Medan itu menilai tantangan organisasi ke depan semakin kompleks sehingga diperlukan kepemimpinan yang mampu menjaga kekompakan internal sekaligus memperkuat peran IPHI di tengah masyarakat.

"IPHI harus tetap menjadi rumah besar bagi seluruh haji Indonesia. Dengan pengalaman dan rekam jejak yang dimiliki H. Erman Suparno, kami optimistis organisasi ini akan semakin maju, semakin solid, dan mampu memberikan kontribusi yang lebih besar bagi pembangunan umat," katanya.

Sementara itu, H. Erman Suparno menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kepercayaan yang kembali diberikan kepadanya untuk memimpin DPP IPHI periode 2026-2031. Menurutnya, amanah tersebut merupakan tanggung jawab bersama untuk memperkuat IPHI sebagai wadah persaudaraan para haji sekaligus organisasi kemasyarakatan yang memiliki tanggung jawab moral dalam pembangunan umat.


Selain pemilihan Ketua Umum, Muktamar VIII IPHI di Bali ini juga membahas berbagai agenda strategis organisasi, mulai dari evaluasi program kerja, penyusunan arah kebijakan organisasi, hingga perumusan rekomendasi untuk menjawab berbagai tantangan keumatan di masa mendatang.

Erman menjelaskan bahwa IPHI memiliki dua fungsi utama, yakni sebagai wadah silaturahmi para haji dan hajjah serta sebagai organisasi kemasyarakatan yang harus mampu memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat. Karena itu, seluruh program organisasi harus berlandaskan nilai-nilai moral, akhlak, dan kemabruran haji yang diwujudkan dalam aksi nyata.

"Sebagai organisasi para haji, seluruh program yang dijalankan harus berangkat dari nilai-nilai kemabruran haji. IPHI tidak boleh hanya menjadi tempat berkumpul dan bersilaturahmi, tetapi harus hadir memberikan solusi dan manfaat bagi masyarakat," tegasnya.

Untuk periode kepengurusan mendatang, Erman menegaskan bahwa IPHI akan memfokuskan program kerja pada sejumlah isu strategis keumatan yang dinilai mendesak. Di bidang ekonomi, IPHI akan mendorong penguatan ekonomi umat melalui pengembangan sektor keuangan syariah dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Selain itu, organisasi juga akan memberikan perhatian terhadap upaya mewujudkan kedaulatan pangan melalui pengembangan sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan yang melibatkan potensi masyarakat di berbagai daerah.

Sektor pendidikan juga menjadi perhatian utama. Menurut Erman, pembangunan sumber daya manusia yang berkarakter, berakhlak, dan bermoral merupakan investasi penting bagi masa depan bangsa.

"Kami ingin IPHI ikut berperan dalam melahirkan generasi yang tidak hanya unggul secara intelektual, tetapi juga memiliki integritas moral dan akhlak yang baik. Pendidikan menjadi salah satu fondasi utama pembangunan umat," katanya.


"Kemabruran haji harus tercermin dalam tindakan nyata. Para haji harus hadir sebagai perekat persatuan, menjadi teladan dalam kehidupan bermasyarakat, dan memberikan manfaat bagi lingkungan sekitarnya," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Erman juga mengingatkan kontribusi historis IPHI dalam mendorong pembenahan tata kelola penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia. Menurutnya, IPHI pernah mengusulkan kepada pemerintah agar urusan haji dan umrah ditangani secara lebih fokus melalui lembaga khusus guna menjawab berbagai persoalan yang muncul dalam penyelenggaraan ibadah haji.

"IPHI pernah mengusulkan kepada pemerintah agar persoalan haji ditangani secara khusus. Alhamdulillah usulan tersebut mendapat perhatian dan dukungan pemerintah sehingga lahir kebijakan yang memperkuat tata kelola penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Ini menunjukkan bahwa IPHI memiliki tanggung jawab moral untuk terus memberikan pemikiran strategis bagi umat dan bangsa," ungkapnya.

Terpilihnya kembali H. Erman Suparno secara aklamasi diharapkan menjadi momentum untuk semakin memperkokoh peran IPHI sebagai organisasi yang menjembatani silaturahmi, pengabdian, dan pemberdayaan umat.

Keputusan yang ditetapkan dalam sidang paripurna yang dipimpin H. Rahudman Harahap tersebut sekaligus menegaskan komitmen IPHI untuk terus menjaga persaudaraan, memperkuat persatuan, serta mengaktualisasikan nilai-nilai kemabruran haji sepanjang hayat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.rel

]]> https://www.halomedan.com/Berita/66031/dipimpin-rahudman-harahap-muktamar-viii-iphi-di-bali-kembali-percayakan-erman-suparno-nahkodai-organisasi/