https://www.halomedan.com/ Halo Medan | Berani Tampil Beda Thu, 16 Jul 2026 23:43:45 +0700+0700 id-ID Bank Sumut dan Media Sumut24 Group Perkuat Sinergi Komunikasi Publik untuk Tingkatkan Kepercayaan Masyarakat Thu, 16 Jul 2026 21:57:00 +0700+0700
MEDAN | PT Bank Sumut (Perseroda) dan Media Sumut24 Group melalui PT Media Sumut Duaempat Sukses (PT MSS) memperkuat sinergi kemitraan strategis dalam mendukung penyebarluasan informasi yang akurat, kredibel, dan edukatif kepada masyarakat.

Penguatan kolaborasi tersebut ditandai dengan pertemuan antara Pemimpin Departemen Public Relation PT Bank Sumut (Perseroda), Donny Irawan, dengan Direktur Utama PT Media Sumut Duaempat Sukses (PT MSS), Rianto, SH., MH., atau biasa disapa Anto Genk di Medan, Kamis (16/7/2026).

Pertemuan berlangsung dalam suasana penuh keakraban dan semangat kolaboratif sebagai bagian dari komitmen kedua belah pihak untuk membangun komunikasi publik yang efektif, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Melalui kemitraan ini, Bank Sumut dan Media Sumut24 Group berkomitmen memperkuat penyebaran informasi mengenai berbagai layanan, inovasi, program, serta transformasi yang terus dilakukan Bank Sumut dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada nasabah dan masyarakat luas.

Di era keterbukaan informasi, peran media massa dinilai semakin strategis sebagai mitra dalam menyampaikan informasi yang berimbang, faktual, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sinergi antara institusi perbankan dan media diharapkan mampu meningkatkan literasi publik terhadap sektor jasa keuangan sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan daerah.

Bagi Media Sumut24 Group, kemitraan ini merupakan wujud komitmen untuk terus menghadirkan produk jurnalistik yang profesional, independen, dan berorientasi pada kepentingan publik, sekaligus menjadi jembatan komunikasi antara pemangku kepentingan dengan masyarakat.

Sementara itu, bagi Bank Sumut, dukungan media yang profesional menjadi bagian penting dalam menyampaikan berbagai kebijakan, capaian kinerja, dan layanan perusahaan secara terbuka sehingga dapat diterima dengan baik oleh masyarakat.

Melalui kolaborasi yang terus diperkuat, kedua belah pihak berharap sinergi ini mampu memberikan nilai tambah bagi pembangunan daerah, memperkuat kepercayaan publik, serta menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerahkan, dan bermanfaat bagi masyarakat Sumatera Utara.*(SS68)*]]> https://www.halomedan.com/news/66310/bank-sumut-dan-media-sumut24-group-perkuat-sinergi-komunikasi-publik-untuk-tingkatkan-kepercayaan-masyarakat/ ABPEDNAS Deli Serdang Matangkan Program Strategis, Percepat Audiensi ke Bupati hingga Dorong Ranperda BPD Thu, 16 Jul 2026 20:09:00 +0700+0700
Deli Serdang – Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) Kabupaten Deli Serdang menggelar rapat koordinasi di Kantor Kasi Intel Kejaksaan Negeri Deli Serdang, Kamis (16/7/2026). Pertemuan tersebut membahas sejumlah agenda strategis dalam rangka memperkuat kelembagaan BPD serta meningkatkan sinergi dengan berbagai pihak.

Ketua ABPEDNAS Deli Serdang OK Hendri SH didampingi Sekretaris Raja A Harahap SH menyampaikan bahwa rapat difokuskan pada lima agenda utama yang menjadi prioritas organisasi dalam waktu dekat.

Agenda pertama membahas koordinasi dan pelaporan perkembangan peningkatan jumlah anggota yang telah memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) ABPEDNAS Deli Serdang sebagai bagian dari penguatan organisasi.

Selanjutnya, ABPEDNAS juga membahas program kolaborasi dan sinergi bersama APDESI Deli Serdang. Kerja sama tersebut diarahkan untuk mendukung pengembangan Rumah Restorative Justice (RJ), pemberdayaan pelaku UMKM desa, serta peningkatan kapasitas dan potensi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan fungsi pemerintahan desa.

Selain itu, rapat juga membahas percepatan agenda audiensi dengan Bupati Deli Serdang guna menyampaikan berbagai aspirasi dan program yang berkaitan dengan penguatan kelembagaan BPD.

Dalam pertemuan tersebut, ABPEDNAS turut mempersiapkan langkah menghadapi Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPRD Deli Serdang. RDP tersebut akan difokuskan pada tindak lanjut usulan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yang diharapkan dapat menjadi payung hukum dalam memperkuat peran, fungsi, serta perlindungan kelembagaan BPD di Kabupaten Deli Serdang.

Tak hanya itu, ABPEDNAS Deli Serdang juga mulai mematangkan rencana pembentukan kepengurusan ABPEDNAS di tingkat kecamatan sebagai upaya memperluas jangkauan organisasi dan memperkuat koordinasi hingga ke tingkat desa.

Melalui berbagai agenda tersebut, ABPEDNAS Deli Serdang menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan peningkatan kapasitas BPD sebagai mitra strategis pemerintah desa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.REL]]> https://www.halomedan.com/news/66309/abpednas-deli-serdang-matangkan-program-strategis-percepat-audiensi-ke-bupati-hingga-dorong-ranperda-bpd/ Tiga Event Besar HUT Kota Medan Berakhir Manis, UMKM Raup Omzet Miliaran Rupiah Thu, 16 Jul 2026 17:38:00 +0700+0700
Tiga event besar, yakni Gelar Melayu Serumpun (GEMES), Karnaval Budaya Nusantara, dan Pesona Colorful Medan, yang berlangsung sejak 27 Juni hingga 4 Juli 2026, berhasil menarik perhatian masyarakat.

.

Tidak hanya menghadirkan hiburan, kegiatan tersebut juga memberikan dampak ekonomi bagi pelaku UMKM ekonomi kreatif (Ekraf). Sebanyak 164 UMKM yang ikut berpartisipasi berhasil mencatatkan omzet sebesar Rp1.182.300.000 selama pelaksanaan event.

GEMES menjadi pembuka rangkaian acara dengan menghadirkan nuansa budaya Melayu yang kental. Event tersebut turut diikuti kontingen dari enam negara, yakni Korea, China, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Singapura.

Berbagai pertunjukan seni budaya Melayu, tari kolosal, hingga kegiatan memasak 1.000 porsi bubur pedas Melayu Deli menjadi daya tarik bagi masyarakat yang hadir.

.

Kemeriahan kemudian berlanjut melalui Karnaval Budaya Nusantara. Sebanyak 50 kota dari 98 kota peserta Rakernas XVIII APEKSI Tahun 2026 ikut menampilkan keberagaman budaya daerah masing-masing.

Meski sempat turun hujan, masyarakat tetap antusias menyaksikan parade budaya yang melintasi kawasan Lapangan Merdeka Medan.

Puncak perayaan HUT ke-436 Kota Medan ditutup melalui Pesona Colorful Medan. Ribuan warga memadati lokasi untuk menikmati pertunjukan musik dan budaya.

.

Salah satu penampilan yang menjadi sorotan adalah aksi 100 pemain kulcapi yang dipimpin Jacky Sembiring. Pertunjukan tersebut menjadi bentuk pelestarian alat musik tradisional Karo sekaligus mengantarkan Kota Medan menerima piagam penghargaan dari Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI).

Selain memperkuat promosi budaya dan pariwisata, rangkaian event tersebut membuktikan bahwa kegiatan berskala besar mampu memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, khususnya pelaku UMKM.

.

Dengan capaian omzet lebih dari Rp1,18 miliar, event HUT ke-436 Kota Medan menjadi salah satu momentum penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif dan memperluas pasar produk lokal. (Red)

]]> https://www.halomedan.com/news/66308/tiga-event-besar-hut-kota-medan-berakhir-manis-umkm-raup-omzet-miliaran-rupiah/ KAMAK Minta Aparat Usut Kelangkaan BBM di Sumut, Kornas Azmi Hadly: Diduga Ada Permainan Oknum Pejabat Pertamina Thu, 16 Jul 2026 15:37:00 +0700+0700 Medan – Koordinator Nasional Koalisi Masyarakat Anti Korupsi (KAMAK), Azmi Hadly, mendesak aparat penegak hukum mengusut penyebab kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite dan Solar yang terjadi di sejumlah wilayah di Sumatera Utara.

Menurut Azmi Hadly, kelangkaan BBM yang mengakibatkan antrean panjang di berbagai SPBU diduga tidak semata-mata disebabkan tingginya permintaan masyarakat. Ia menduga terdapat kebijakan internal yang membatasi penyaluran BBM bersubsidi ke sejumlah SPBU.

"Kami menduga ada permainan oknum pejabat di Pertamina yang harus diusut secara tuntas. Jangan sampai masyarakat menjadi korban akibat kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat," kata Azmi Hadly.

Azmi menduga pembatasan pasokan BBM bersubsidi dilakukan untuk mendorong masyarakat beralih menggunakan BBM nonsubsidi, seperti Pertamax, yang memiliki harga lebih tinggi. Menurutnya, apabila dugaan tersebut terbukti, maka tindakan itu sangat merugikan masyarakat dan berpotensi melanggar aturan yang berlaku.

Karena itu, KAMAK meminta Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Polda Sumatera Utara, maupun aparat penegak hukum lainnya melakukan penyelidikan secara transparan terhadap tata kelola distribusi BBM di Sumatera Utara.

"Kami meminta seluruh pihak terkait membuka data distribusi BBM kepada publik agar tidak menimbulkan kecurigaan di tengah masyarakat. Jika ada penyimpangan, siapapun yang terlibat harus diproses sesuai hukum," tegas Azmi.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Pertamina terkait pernyataan dan dugaan yang disampaikan KAMAK. Red

]]> https://www.halomedan.com/news/66307/kamak-minta-aparat-usut-kelangkaan-bbm-di-sumut-kornas-azmi-hadly-diduga-ada-permainan-oknum-pejabat-pertamina/ Ketua JMSI Sumut Anto Genk Ajak Pengurus Hadiri Pelantikan, Rakerda 2026 dan Family Gathering Thu, 16 Jul 2026 13:57:00 +0700+0700
Medan –Ketua Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Sumatera Utara, Rianto, SH., MH., atau yang akrab disapa Anto Genk, mengajak sekaligus meminta seluruh pengurus dan anggota JMSI se-Sumatera Utara untuk menghadiri Rapat Kerja Daerah (Rakerda) JMSI Sumut Tahun 2026 yang akan dirangkai dengan Family Gathering serta Pelantikan Pengurus JMSI Kabupaten Serdang Bedagai dan Kota Tebingtinggi, Kamis, 16 Juli 2026.

Menurut Rianto, didampingi Sekretaris Zulham Efendi dan Panpel Nisa Lubis, Rakerda menjadi momentum penting untuk memperkuat konsolidasi organisasi sekaligus menyusun program kerja JMSI Sumut ke depan. Karena itu, ia menegaskan agar seluruh pengurus cabang JMSI kabupaten dan kota hadir tanpa terkecuali.

"Jangan ada satu pun pengurus cabang JMSI kabupaten dan kota yang tidak hadir. Jika berhalangan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, organisasi akan memberikan sanksi sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) JMSI," tegas Rianto.

Rianto juga menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Sumatera Utara, Bupati Serdang Bedagai, Wali Kota Tebingtinggi, Wali Kota Medan, serta seluruh mitra kerja yang selama ini telah membangun sinergi dengan JMSI Sumatera Utara.

Ia mengatakan, kolaborasi yang telah terjalin diharapkan semakin kuat demi mendukung penyebaran informasi yang akurat, berimbang, dan membangun.

"JMSI siap menjadi lokomotif informasi bagi seluruh pihak yang ingin bergandengan tangan dengan JMSI Sumatera Utara maupun JMSI kabupaten dan kota. Organisasi ini merupakan wadah para pemilik media, sehingga kami

berharap kemitraan dengan pemerintah daerah dan dunia usaha dapat terus berkembang sesuai harapan," ujarnya.
Rianto menegaskan, seluruh anggota JMSI akan tetap menjunjung tinggi profesionalisme, independensi, dan etika jurnalistik dalam menjalankan tugas sebagai insan pers, sehingga kolaborasi yang dibangun tetap memberikan manfaat bagi masyarakat.

Selain agenda organisasi, kegiatan tersebut juga akan diisi dengan Family Gathering yang melibatkan keluarga besar JMSI Sumut. Berbagai hadiah menarik melalui Lucky Draw telah disiapkan panitia untuk menambah semarak acara.

"Kami mengundang seluruh keluarga besar JMSI untuk hadir dan memeriahkan Family Gathering. Semoga kegiatan ini semakin mempererat silaturahmi dan kekompakan seluruh anggota JMSI di Sumatera Utara," pungkasnya. Red]]> https://www.halomedan.com/Berita/66306/ketua-jmsi-sumut-anto-genk-ajak-pengurus-hadiri-pelantikan-rakerda-2026-dan-family-gathering/ Kelangkaan BBM di Sumut Kian Jadi Sorotan, Ketua Koperasi Keluarga Pers Indonesia Minta Pertamina dan Pemprov Bergerak Cepat Thu, 16 Jul 2026 11:20:00 +0700+0700
MEDAN - Kelangkaan bahan bakar minyak atau BBM di sejumlah wilayah Sumatera Utara terus menuai perhatian dari berbagai kalangan. Kali ini, Ketua Koperasi Keluarga Pers Indonesia, Devis Abuimau Karmoy, meminta PT Pertamina dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara segera mengambil langkah cepat untuk mengatasi persoalan tersebut sebelum berdampak lebih luas terhadap masyarakat dan perekonomian.

Devis mengatakan kelangkaan BBM tidak hanya memicu keresahan masyarakat, tetapi juga memberikan dampak serius terhadap pelaku usaha, khususnya sektor usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM.

"Kelangkaan BBM tidak hanya menimbulkan keresahan, tetapi juga memperburuk pelaku usaha, terutama bagi pengusaha UMKM. Oleh karena itu Pertamina harus segera mengambil langkah dan gerak cepat dalam mengatasi situasi kelangkaan BBM saat ini," ujar Devis Abuimau Karmoy, Rabu (15/7/2026)

Menurutnya, ketersediaan BBM menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kelancaran aktivitas ekonomi. Jika distribusi BBM terus terganggu, maka operasional usaha, distribusi barang hingga mobilitas masyarakat berpotensi ikut terdampak.

Devis juga meminta Pertamina bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara segera menemukan solusi agar masyarakat tidak semakin panik dan antrean panjang di SPBU dapat segera terurai.

"Pertamina dan pemerintah, khususnya Pemprov Sumut, harus segera mencari jalan keluar agar masyarakat tidak panik sehingga terjadi penumpukan antrean di setiap SPBU," katanya.

Ia menilai penanganan yang cepat dan tepat sangat dibutuhkan untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap ketersediaan BBM di Sumatera Utara.

Lebih lanjut, Devis mengingatkan bahwa apabila persoalan kelangkaan BBM tidak segera ditangani, maka kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah dapat menurun.

"Jika Pemprov Sumut gagal dalam mengatasi kelangkaan BBM yang terjadi saat ini, bukan tidak mungkin masyarakat akan menganggap pemerintahan saat ini gagal," tegasnya.

Devis berharap seluruh pihak terkait dapat mempercepat normalisasi distribusi BBM sehingga aktivitas masyarakat dan dunia usaha di Sumatera Utara dapat kembali berjalan normal.]]> https://www.halomedan.com/Berita/66305/kelangkaan-bbm-di-sumut-kian-jadi-sorotan-ketua-koperasi-keluarga-pers-indonesia-minta-pertamina-dan-pemprov-bergerak-cepat/ Menebar Kepedulian, Menguatkan Harapan JNE Medan Salurkan Zakat Total Rp200 Juta kepada 11 Lembaga Sosial Thu, 16 Jul 2026 10:26:00 +0700+0700

Medan – JNE kembali menunjukkan komitmennya dalam menghadirkan manfaat bagi masyarakat melalui penyaluran dana zakat perusahaan sebesar Rp200.000.000 kepada 11 lembaga sosial di Kota Medan dan sekitarnya. Program ini menjadi wujud nyata kepedulian JNE dalam menebarkan kebaikan sekaligus menguatkan harapan bagi masyarakat yang membutuhkan.

Sebagai perusahaan yang menjunjung tinggi nilai berbagi, memberi, dan menyantuni, JNE secara konsisten melaksanakan program penyaluran zakat sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan. Program ini dilaksanakan secara terarah, transparan, amanah, dan sesuai dengan prinsip syariah agar manfaatnya dapat diterima oleh masyarakat yang berhak melalui lembaga-lembaga sosial yang memiliki peran aktif dalam bidang kemanusiaan dan pemberdayaan masyarakat.

Penyaluran zakat dilakukan secara simbolis oleh perwakilan JNE Medan kepada 11 lembaga sosial penerima manfaat, di antaranya Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Medan sebesar Rp59.000.000, Yatim Mandiri sebesar Rp30.000.000, DT Peduli sebesar Rp20.000.000, Ayah Yatim Indonesia (AYI) Medan sebesar Rp30.000.000, Maskanul Insani sebesar Rp10.000.000, Rumah Yatim sebesar Rp10.000.000, Rumah Zakat sebesar Rp5.000.000, serta empat lembaga sosial lainnya dengan total bantuan sebesar Rp36.000.000.

Melalui program ini, JNE berharap zakat yang disalurkan tidak hanya menjadi bantuan yang bersifat sesaat, tetapi juga mampu memberikan dampak yang berkelanjutan melalui berbagai program pendidikan, pembinaan, pemberdayaan ekonomi, dan kesejahteraan sosial yang dijalankan oleh masing-masing lembaga penerima. Dengan demikian, zakat diharapkan dapat menjadi sarana untuk memperluas kebermanfaatan sekaligus menghadirkan harapan baru bagi masyarakat.

Kepala Cabang JNE Medan, Yusran, mengatakan bahwa penyaluran zakat merupakan bagian dari komitmen JNE untuk terus hadir dan tumbuh bersama masyarakat. Menurutnya, nilai berbagi, memberi, dan menyantuni telah menjadi budaya perusahaan yang diwujudkan melalui berbagai program kepedulian sosial dan kemanusiaan yang dilaksanakan secara berkelanjutan.

"Di JNE, kami meyakini bahwa keberhasilan perusahaan tidak hanya diukur dari pertumbuhan bisnis, tetapi juga dari seberapa besar manfaat yang dapat kami hadirkan bagi masyarakat. Melalui penyaluran zakat ini, kami ingin terus menebarkan kepedulian dan menguatkan harapan bagi mereka yang membutuhkan. Semangat berbagi, memberi, dan menyantuni merupakan nilai yang selalu kami pegang dalam setiap langkah perusahaan. Karena itu, JNE akan terus aktif menghadirkan berbagai program sosial dan kemanusiaan sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama. Kami berharap bantuan ini dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan serta memperkuat sinergi bersama lembaga-lembaga sosial dalam menciptakan dampak positif bagi masyarakat luas," ujar Yusran.

Apresiasi terhadap program ini juga disampaikan oleh Kepala Cabang DT Peduli Sumatera Utara, Esty Iswahyuni, yang menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan JNE melalui program penyaluran zakat tersebut, "Kami mengucapkan terima kasih kepada JNE atas program yang sangat bermanfaat, khususnya untuk pengembangan para santri Rumah Tahfidz Al-Qur'an DT Peduli Sumatera Utara. Program ini akan memberikan manfaat yang besar bagi para santri selama proses pembelajaran serta menjadi penyemangat bagi kami untuk terus menghadirkan program-program yang berdampak bagi masyarakat," ungkap Esty.

Melalui kegiatan ini, JNE berharap semangat berbagi dapat terus menginspirasi berbagai pihak untuk bersama-sama menghadirkan manfaat bagi sesama. Sejalan dengan semangat Connecting Happiness, JNE percaya bahwa setiap amanah yang disalurkan melalui zakat akan menjadi jembatan kebaikan yang menghadirkan harapan, memperkuat kepedulian, serta memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat.]]> https://www.halomedan.com/news/66304/menebar-kepedulian-menguatkan-harapan-jne-medan-salurkan-zakat-total-rp200-juta-kepada-11-lembaga-sosial/ Delegasi JMSI Kunjungi Makam Suci Ma Hazhi Thu, 16 Jul 2026 07:59:00 +0700+0700

KUNMING — Di sela kunjungan ke Provinsi Yunnan, Tiongkok, delegasi Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) menyempatkan diri berziarah ke makam Ma Hazhi di bukit Yueshan, Distrik Kunyang, Provinsi Yunnan, Rabu, 15 Juli 2026.

Makam yang tak jauh dari Museum Distrik Jinning itu ditemukan tahun 1894 dan membuka satu misteri yang sudah lama dicari: siapa leluhur Laksamana Cheng Ho atau Zheng He dari era Dinasti Ming di abad ke-15.

Dunia mengenal Cheng Ho sebagai pemimpin armada Tiongkok yang melakukan pelayaran ke negeri-negeri yang ada di selatan Tiongkok, termasuk Semarang dan Palembang. Dari kepulauan nusantara, armada Cheng Ho mengunjungi Selat Malaka, juga ke Champa, Siam, lalu India, Srilanka, Selat Hormuz Iran, Laut Merah, hingga ke pantai timur Afrika.

Laksmana Cheng Ho lahir dengan nama Ma He. Dia mulai bekerja di lingkungan Istana Kaisar Zhu Yuangzhang di Nanjin pada usia 11 tahun. Lalu dia ikut Zhu Di ke Peiping atau Beijing. Adalah Zhu Di yang memberikan nama keluarga Zheng kepada Ma He.

Setelah Zhu Di memimpin Dinasti Ming dan mengganti namanya menjadi Kaisar Yongle, karier militer Cheng Ho pun semakin menanjak. Dia diangkat menjadi laksamana dan dipercaya memimpin armada Tiongkok.

Adapun Ma Hazhi yang makamnya diziarahi delegasi JMSI adalah ayahanda dari Cheng Ho. Dia disebutkan meninggal dalam perang di usia 39 tahun. Di balik nisan makam Ma Hazhi ada sebuah prasasti yang menjelaskan bahwa Cheng Ho pernah berziarah ke makam ayahnya di sela kesibukan menjadi petinggi militer di Beijing.

Kawasan di sekitar makam Ma Hazhi di puncak Bukit Yueshan dipercaya sebagai tanah kelahiran Cheng Ho. Sebuah patung Cheng Ho berukuran raksasa setinggi 5,5 meter didirikan di bukit itu. Dari ketinggian patung Cheng Ho seakan menatap jauh ke arah Danau Dian Chi yang merupakan danau terbesar dan terdalam di Yunnan.

Seperti ayahnya, Cheng Ho adalah seorang Muslim. Dia merupakan cucu keenam dari Saidianchi, mufti Yunnan pada masa itu. Di banyak tempat yang disinggahinya, Cheng Ho ikut menyebarkan ajaran agama Islam. Kini di Indonesia, ada beberapa masjid yang menggunakan nama Cheng Ho. Seperti di Palembang dan Batam.

Adapun masjid yang pernah dibangun Cheng Ho di Semarang sejak lama telah berubah menjadi kuil Sam Poo Kong.

Jembatan Kebudayaan

Ketika berbicara di pertemuan meja bundar aliansi media Asia Selatan dan Asia Tenggara di Kunming, Selasa, 14 Juli 2026, Ketua Umum JMSI Teguh Santosa mengutip kisah Laksamana Cheng Ho sebagai bukti persahabatan Indonesia dan Tiongkok yang berlangsung sejak lama.

"Nama Laksamana Cheng Ho begitu dikenal di Indonesia. Dia tidak hanya dikenang sebagai penjelajah besar dalam sejarah, lebih dari itu ia adalah simbol persahabatan, diplomasi, dan jembatan kebudayaan," ujar Teguh yang juga mengajar mata kuliah "HI dan Kebudayaan" dan "Politik Asia Timur" di UIN Jakarta.

"Perjalanannya menjadi bukti yang kuat dan abadi bahwa hubungan masyarakat Indonesia dan Tiongkok telah ditempa selama ratusan tahun secara damai melalui perdagangan didasarkan sikap saling menghormati," kata Teguh lagi.

Pembina Farah.id, Farida Farhah, yang ikut dalam ziarah ke makam Ma Hazhi menyampaikan kekagumannya pada upaya pemerintah Tiongkok mengabadikan kisah Cheng Ho.

"Sejak kecil kita sudah sering mendengar nama Cheng Ho. Dulu kita menganggapnya sebagai legenda. Tapi ternyata ada dan nyata. Kisah hidupnya sungguh inspiratif," ujar Farida.

Adapun Ketua JMSI Kalimantan Tengah Julius Marulitua Sinaga mengatakan, sudah sepatutnya hubungan kedua negara hari ini didasarkan pada nilai-nilai yang diwariskan Cheng Ho.

Ketua JMSI Lampung Ahmad Novriwan menambahkan, pelayaran Cheng Ho memperlihatkan bahwa bangsa Tiongkok sejak lama memiliki ketertarikan dalam mengembangkan kebudayaan dan pembangunan ekonomi melalui perdagangan.

"Kita perlu meniru dan menerapkan semangat bangsa Tiongkok membangun negara mereka," katanya.

Sebelum meninggalkan Bukit Yueshan, Penasihat JMSI Mursyid Sonsang, berpesan kepada staf ACJA yang mengatur perjalanan delegasi JMSI.

"Seperti Cheng Ho, kami juga siap menjadi jembatan kebudayaan dan persahabatan di era digital," katanya. []]]> https://www.halomedan.com/news/66303/delegasi-jmsi-kunjungi-makam-suci-ma-hazhi/ Rakerda & Family Gathering JMSI Sumut Dapat Dukungan Penuh Wakil Ketua DPRD Sumut Ricky Anthony Wed, 15 Jul 2026 15:10:00 +0700+0700 Langkat – Pelaksanaan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) yang dirangkai dengan Family Gathering (FG) Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Sumatera Utara terus mendapat perhatian dan dukungan dari berbagai kalangan. Dukungan tersebut menunjukkan tingginya apresiasi terhadap peran JMSI sebagai organisasi perusahaan media siber yang turut berkontribusi dalam pembangunan daerah melalui penyajian informasi yang akurat, berimbang, dan profesional.

Salah satu dukungan datang dari Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara dari Fraksi NasDem, Ricky Anthony SH, yang turut berpartisipasi dalam menyukseskan kegiatan tersebut dengan memberikan sejumlah hadiah berupa kipas angin Selasa (14/7/26) untuk para peserta Family Gathering JMSI Sumut.

Rakerda dan Family Gathering JMSI Sumut sendiri dijadwalkan berlangsung pada Sabtu, 18 Juli 2026, di kawasan wisata Pantai Romantis, Kabupaten Serdang Bedagai. Kegiatan ini akan dihadiri pengurus serta anggota JMSI dari berbagai kabupaten dan kota se-Sumatera Utara.

Sebagai bentuk komitmen dan dukungan nyata terhadap kegiatan tersebut, Ricky Anthony menyerahkan langsung bantuan hadiah kepada pengurus JMSI Sumut, yakni Dony Syahputra selaku Ketua Bidang Organisasi JMSI Sumut yang juga Pemimpin Redaksi Kompasberita.com, serta Ariswan selaku Wakil Ketua Bidang Organisasi JMSI Sumut yang juga Pemimpin Redaksi Rakyatbicara.co.id.

Dalam kesempatan itu, Ricky Anthony menyampaikan bahwa bantuan yang diberikan bukan dilihat dari besar atau kecilnya nilai materi, melainkan sebagai simbol kebersamaan dan sinergitas yang selama ini telah terjalin baik antara wakil rakyat dan insan pers.
"Jangan dilihat dari bentuk maupun nilainya, tetapi lihatlah sebagai wujud kebersamaan dan kerja sama yang baik antara wakil rakyat dengan insan media. Bagi saya, media merupakan mitra strategis dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat dan mengawal pembangunan daerah," ujar Ricky Anthony.

Politisi muda yang dikenal dekat dengan berbagai kalangan masyarakat tersebut juga mengaku sangat mengapresiasi eksistensi JMSI Sumut yang selama ini aktif membangun profesionalisme perusahaan media siber di Sumatera Utara.

Menurutnya, keberadaan media yang tergabung dalam JMSI memiliki peran penting dalam menciptakan iklim informasi yang sehat, edukatif, serta mampu menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah, legislatif, dan masyarakat.

Ricky Anthony bahkan mengaku memiliki keinginan besar untuk dapat hadir dan bersilaturahmi langsung dengan seluruh peserta Rakerda dan Family Gathering JMSI Sumut. Namun karena telah memiliki agenda yang telah terjadwal sebelumnya, dirinya terpaksa tidak dapat memenuhi keinginan tersebut.

"Sebenarnya saya ingin sekali hadir dan berkumpul bersama rekan-rekan media yang tergabung di JMSI Sumut. Namun pada tanggal yang sama saya sudah memiliki agenda penting yang tidak bisa saya wakilkan. Meski demikian, hati dan dukungan saya tetap bersama JMSI Sumut," ungkapnya.

Di akhir penyampaiannya, Ricky Anthony menitipkan salam hormat dan ucapan selamat melaksanakan Rakerda serta Family Gathering kepada seluruh pimpinan perusahaan media dan anggota JMSI Sumut yang hadir.

"Tolong sampaikan salam hormat saya kepada seluruh pimpinan redaksi dan keluarga besar JMSI Sumut. Semoga Rakerda dan Family Gathering ini berjalan sukses, lancar, menghasilkan program-program yang bermanfaat bagi kemajuan organisasi serta semakin mempererat tali silaturahmi antaranggota JMSI se-Sumatera Utara," tutup Ricky Anthony.

Sementara itu, pengurus JMSI Sumut menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas perhatian serta dukungan yang diberikan Wakil Ketua DPRD Sumut tersebut. Dukungan dari berbagai pihak, termasuk dari unsur legislatif, menjadi motivasi tersendiri bagi JMSI Sumut untuk terus berkembang menjadi organisasi perusahaan media yang profesional, independen, dan berkontribusi positif bagi masyarakat Sumatera Utara.

Dengan semakin banyaknya dukungan yang mengalir dari berbagai elemen, pelaksanaan Rakerda dan Family Gathering JMSI Sumut 2026 diyakini akan berlangsung meriah serta menjadi momentum penting dalam memperkuat soliditas organisasi dan mempererat hubungan silaturahmi antaranggota JMSI di seluruh Sumatera Utara. ()]]> https://www.halomedan.com/Berita/66301/rakerda-amp-family-gathering-jmsi-sumut-dapat-dukungan-penuh-wakil-ketua-dprd-sumut-ricky-anthony/ PT Prima Terminal Petikemas dan PT BNCT Dukung Kegiatan Rakerda - Family Gathering JMSI Sumut Wed, 15 Jul 2026 13:39:00 +0700+0700
Dukungan tersebut diwujudkan melalui pemberian dua hadiah lucky draw sepeda cantik yang menambah semarak kegiatan dan disambut antusias oleh para peserta.

Ketua JMSI Sumatera Utara, Rianto, SH, MH, menyampaikan apresiasi kepada PT Prima Terminal Petikemas dan PT Belawan New Container Terminal atas partisipasi dan dukungan yang diberikan.

"Terima kasih kepada PT Prima Terminal Petikemas dan PT Belawan New Container Terminal yang telah mendukung kegiatan JMSI Sumut. Kami berharap sinergi dan kolaborasi yang baik antara perusahaan, dunia usaha, dan media dapat terus berlanjut serta semakin ditingkatkan di masa mendatang," ujar Rianto.

Menurutnya, kolaborasi yang harmonis antara media dan dunia usaha memiliki peran penting dalam menciptakan ekosistem informasi yang sehat, mendukung iklim investasi, serta mendorong pembangunan di Sumatera Utara.rel]]> https://www.halomedan.com/news/66300/pt-prima-terminal-petikemas-dan-pt-bnct-dukung-kegiatan-rakerda-family-gathering-jmsi-sumut/ Akses Pembiayaan Jadi Kunci UMKM Naik Kelas, Anggi Rhaditya Lubis: Modal Harus Digunakan Secara Produktif Wed, 15 Jul 2026 11:43:00 +0700+0700
MEDAN – Akses pembiayaan yang tepat menjadi salah satu faktor terpenting dalam mendorong usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) naik kelas, memiliki daya saing, serta tumbuh secara berkelanjutan di tengah persaingan ekonomi yang semakin ketat.

Hal itu disampaikan Direktur Utama PT Asoka Arians Properti, Anggi Rhaditya Lubis, S.P., M.M., saat menjadi narasumber dalam Workshop Pembiayaan UMKM Potensial yang diselenggarakan Bank Indonesia di Hotel Grand City Hall, Medan, 10 Juli 2026.

Selain memimpin PT Asoka Arians Properti, Anggi juga menjabat sebagai Ketua BPW HIPKA Sumatera Utara, Wakil Ketua REI Sumatera Utara, dan Bendahara Umum Persatuan Sarjana Pertanian Indonesia (PISPI) Sumatera Utara.

Dalam paparannya bertajuk Meningkatkan Akses Pembiayaan untuk Mendorong UMKM Potensial Naik Kelas, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan, Anggi menegaskan bahwa UMKM merupakan tulang punggung perekonomian nasional. Saat ini terdapat sekitar 65 juta UMKM yang berkontribusi sekitar 61 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap hingga 97 persen tenaga kerja di Indonesia.

Meski memiliki kontribusi besar, menurutnya masih banyak pelaku UMKM yang menghadapi kesulitan memperoleh akses pembiayaan dari lembaga keuangan.

"Persoalan utama bukan hanya kekurangan modal, tetapi bagaimana UMKM dapat mengakses pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhannya," ujar Anggi.

Ia menjelaskan, masih banyak UMKM belum memenuhi persyaratan untuk memperoleh kredit karena belum memiliki laporan keuangan yang tertata, legalitas usaha yang lengkap, literasi keuangan yang memadai, maupun arus kas yang sehat. Kondisi tersebut membuat banyak pelaku usaha belum masuk kategori bankable.

Anggi menekankan bahwa pembiayaan yang diperoleh harus dimanfaatkan untuk kegiatan produktif, seperti meningkatkan kapasitas produksi, membeli mesin dan peralatan, melakukan digitalisasi usaha, hingga memperluas jaringan bisnis melalui pembukaan cabang baru.

"Jangan sampai dana pembiayaan digunakan untuk kebutuhan konsumtif karena justru akan menghambat pertumbuhan usaha," tegasnya.

Menurut Anggi, indikator UMKM naik kelas dapat dilihat dari meningkatnya omzet, produktivitas, jumlah tenaga kerja, perluasan pasar, tata kelola usaha yang lebih profesional, hingga kemampuan mengakses pembiayaan formal.

Ia juga membagikan pengalaman sebagai pelaku usaha mengenai pentingnya menjaga arus kas, menentukan prioritas investasi, membangun kepercayaan dengan mitra bisnis, serta terus memperkuat pemasaran sebagai strategi mempertahankan pertumbuhan usaha.

Selain itu, Anggi mengingatkan pelaku UMKM agar memisahkan keuangan pribadi dengan usaha, mencatat seluruh transaksi secara tertib, melengkapi legalitas usaha, menggunakan rekening khusus usaha, menjaga rekam jejak pembayaran, serta disiplin mengelola arus kas. Menurutnya, langkah-langkah tersebut akan meningkatkan kepercayaan lembaga keuangan dalam menyalurkan pembiayaan.

Lebih jauh, ia menilai percepatan UMKM naik kelas tidak bisa hanya mengandalkan pelaku usaha semata. Diperlukan kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, pendamping UMKM, dan dunia usaha untuk membangun ekosistem yang mendukung pertumbuhan sektor tersebut.

"Penguatan literasi keuangan, perluasan akses pembiayaan, digitalisasi, dan sinergi lintas sektor harus terus dilakukan secara berkelanjutan agar UMKM mampu menjadi pilar utama pertumbuhan ekonomi nasional," ujarnya.

Menutup paparannya, Anggi menegaskan bahwa akses pembiayaan bukan sekadar sumber modal, melainkan jembatan bagi UMKM untuk berkembang menjadi usaha yang sehat, bankable, kompetitif, dan berkelanjutan, sehingga mampu menjadi motor penggerak ekonomi Indonesia di masa depan.rel]]> https://www.halomedan.com/Berita/66299/akses-pembiayaan-jadi-kunci-umkm-naik-kelas-anggi-rhaditya-lubis-modal-harus-digunakan-secara-produktif/ Dari Impunitas ke Akuntabilitas: Menjaga Harapan dalam RUU Perampasan Aset Wed, 15 Jul 2026 08:54:00 +0700+0700 Oleh: Abdullah Rasyid
Mahasiswa Doktoral Ilmu Pemerintahan IPDN dan Pendiri GREAT Institute

Ada satu pertanyaan yang terus mengusik rasa keadilan publik: untuk apa seorang koruptor dihukum bertahun-tahun apabila hasil kejahatannya tetap aman, disembunyikan atas nama pihak lain, atau bahkan diwariskan menjadi kemewahan bagi keluarganya?

Pertanyaan itu menunjukkan kelemahan dalam cara kita memandang pemberantasan korupsi. Keberhasilan penegakan hukum terlalu sering diukur dari jumlah tersangka, panjangnya hukuman, atau kerasnya vonis. Padahal, kejahatan ekonomi juga menghasilkan kekayaan ilegal yang harus dipulihkan.

Korupsi adalah perampasan terhadap hak masyarakat. Uang negara yang dicuri sesungguhnya adalah sekolah yang tidak dibangun, rumah sakit yang kehilangan fasilitas, bantuan sosial yang tidak sampai, dan kesempatan hidup yang dirampas dari mereka yang paling membutuhkan. Karena itu, pemberantasan korupsi tidak boleh berhenti di pintu penjara.

Hukum yang Tidak Berhenti di Penjara

Dalam konteks itulah Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset menghadirkan harapan baru. RUU ini menawarkan perubahan orientasi: dari sistem yang terlalu berpusat pada penghukuman pelaku menuju sistem yang juga berani mengejar, mengamankan, dan mengembalikan hasil kejahatan kepada negara dan masyarakat.

Hukuman badan memang penting. Namun, keadilan tetap tidak utuh apabila kekayaan hasil tindak pidana masih dapat dinikmati, disamarkan, dialihkan, atau disimpan melalui pihak lain. Penjara tidak boleh menjadi harga sementara untuk mempertahankan keuntungan hasil korupsi.

Negara harus mengirim pesan yang tegas: siapa pun yang memperoleh kekayaan dari kejahatan tidak hanya dimintai pertanggungjawaban secara pidana, tetapi juga tidak boleh menikmati keuntungan ekonominya. Setiap rupiah yang dikembalikan kepada negara adalah bagian dari hak rakyat yang dipulihkan.

Momentum Politik yang Perlu Dijaga

RUU Perampasan Aset kini berada dalam Prolegnas Prioritas 2026 dan terus menjadi perhatian publik. Penyusunan substansinya melibatkan akademisi, pakar hukum, praktisi, dan masyarakat sipil. Keterlibatan publik penting karena undang-undang yang memberi kewenangan besar kepada negara tidak boleh disusun secara tertutup.

Presiden Prabowo Subianto telah mendukung percepatan pembentukan UU Perampasan Aset. Dukungan itu menegaskan bahwa perang melawan korupsi membutuhkan perangkat hukum yang efektif, bukan sekadar seruan moral.

Di parlemen, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menekankan pentingnya menyelaraskan RUU ini dengan KUHAP, KUHP, UU Tipikor, serta UU TPPU. Sinkronisasi tidak semestinya selalu dibaca sebagai penundaan. Ia diperlukan agar kewenangan perampasan aset tidak tumpang tindih dan tidak melahirkan ketidakpastian hukum.

Keterlibatan Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung dalam memperluas diskursus publik juga menunjukkan bahwa isu ini telah bergerak dari tuntutan masyarakat menjadi agenda legislasi yang dibicarakan secara lebih terbuka.

Kecepatan penting. Namun, kualitas dan legitimasi hukum jauh lebih menentukan.

Tegas tanpa Menjadi Sewenang-wenang

Optimisme terhadap RUU Perampasan Aset layak dijaga. Namun, optimisme yang sehat bukanlah dukungan tanpa syarat.

Semakin besar kewenangan negara, semakin kuat pula pengawasannya. RUU ini tidak boleh menjadi cek kosong bagi aparat. Ia harus tunduk pada prinsip negara hukum, hak asasi manusia, asas praduga tidak bersalah, dan due process of law.

Kekhawatiran terhadap penyalahgunaan kewenangan tidak boleh dianggap sebagai pelemahan pemberantasan korupsi. Justru kritik diperlukan agar kekuasaan negara memiliki batas yang jelas.

Negara yang kuat bukanlah negara yang dapat mengambil aset warga tanpa kendali, melainkan negara yang bertindak berdasarkan hukum, menunjukkan bukti, menghormati hak pembelaan, dan menguji tindakannya di hadapan pengadilan yang independen.

Ketegasan tanpa pengawasan dapat berubah menjadi kesewenang-wenangan. Sebaliknya, kehati-hatian tanpa keberanian dapat memperpanjang impunitas.

Perampasan Aset Bukan Perampasan tanpa Pengadilan

Perdebatan mengenai non-conviction based confiscation perlu ditempatkan secara proporsional. Perampasan aset tanpa putusan pidana tidak boleh dimaknai sebagai perampasan tanpa pengadilan, tanpa pembuktian, atau tanpa hak membela diri.

Dalam keadaan tertentu, mekanisme itu dapat digunakan, misalnya ketika tersangka meninggal dunia, melarikan diri, atau proses pidana tidak dapat diselesaikan. Namun, prosedur hukumnya harus tetap jelas.

Prinsip dasarnya tegas: negara tidak boleh merampas aset hanya berdasarkan dugaan. Aparat harus lebih dahulu menunjukkan dasar yang objektif, bukti awal yang memadai, serta hubungan antara aset dan tindak pidana.

Pemilik aset harus memperoleh kesempatan menjelaskan asal-usul hartanya, menghadirkan bukti, mendapat pendampingan hukum, menyampaikan keberatan, dan mengajukan upaya hukum. Perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik juga harus dijamin.

Aset Dirampas, Lalu Apa?

Persoalan tidak selesai ketika hakim mengetukkan palu. Setelah aset dirampas, muncul pertanyaan: siapa yang mengelolanya, bagaimana menjaga nilainya, kapan aset dilelang, dan ke mana hasilnya disalurkan?

Tujuan akhirnya bukan sekadar memindahkan kepemilikan kepada negara, melainkan memulihkan nilai ekonomi dan mengembalikannya bagi kepentingan masyarakat.

Jangan sampai negara berhasil merampas aset secara hukum, tetapi gagal mengelolanya secara ekonomi. Aset yang terbengkalai, rusak, hilang, atau kehilangan nilai merupakan bentuk kegagalan pemulihan yang lain.

Karena itu, RUU ini perlu merancang sistem pengelolaan aset yang profesional, transparan, dan dapat diaudit. Publik harus dapat mengetahui nilai aset, proses pengelolaannya, hasil pelelangannya, serta pemanfaatan dana yang diperoleh.

Dengan demikian, pemulihan aset tidak lagi menjadi angka dalam laporan penegakan hukum. Ia menjadi keadilan yang dapat dilihat dan dirasakan masyarakat.

Empat Ukuran Keberhasilan

Keberhasilan RUU Perampasan Aset tidak cukup diukur dari seberapa cepat ia disahkan atau berapa banyak aset yang dirampas.

Setidaknya ada empat ukuran: pengawasan pengadilan yang kuat dan independen; pembagian beban pembuktian yang adil, dengan kewajiban negara menunjukkan bukti awal; harmonisasi dengan KUHAP, KUHP, UU Tipikor, UU TPPU, dan aturan terkait; serta pengelolaan aset rampasan yang profesional, transparan, dan dapat diaudit.

Keempat ukuran itu akan menentukan apakah RUU Perampasan Aset benar-benar menjadi instrumen keadilan atau hanya menambah daftar regulasi baru.

Menjaga Harapan

Harapan terbesar terhadap RUU Perampasan Aset bukan hanya terletak pada seberapa cepat ia disahkan, tetapi pada seberapa kokoh fondasi keadilannya dibangun.

Kita membutuhkan hukum yang tegas kepada pelaku kejahatan, tetapi tetap melindungi warga yang tidak bersalah. Kita membutuhkan negara yang kuat dalam mengejar hasil korupsi, tetapi tetap rendah hati di hadapan konstitusi. Kita membutuhkan keberanian untuk merampas keuntungan dari kejahatan, sekaligus kebijaksanaan agar kekuasaan tidak berubah menjadi kesewenang-wenangan.

Apabila DPR dan pemerintah mampu merajut keseimbangan itu, RUU Perampasan Aset dapat menjadi penanda perubahan cara negara memahami keadilan: dari sekadar menghukum pelaku menuju pemulihan hak rakyat; dari membiarkan keuntungan kejahatan bertahan menuju akuntabilitas; dari impunitas ekonomi menuju negara hukum yang lebih berani, lebih adil, dan lebih dipercaya.

Di sanalah harapan itu layak dijaga.]]> https://www.halomedan.com/Berita/66298/dari-impunitas-ke-akuntabilitas-menjaga-harapan-dalam-ruu-perampasan-aset/ FABEM-SM dan Masker Pragi Desak Polri–Kejagung Perkuat Sinergi Usut Dugaan Korupsi Suplai Batu Bara PLTU PLN Tue, 14 Jul 2026 22:21:00 +0700+0700
Jakarta – Forum Alumni Badan Eksekutif Mahasiswa dan Senat Mahasiswa (FABEM-SM) bersama Masyarakat Sipil Kritis Pengawal Prabowo-Gibran (Masker Pragi) mendesak Korps Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri dan Kejaksaan Agung RI memperkuat sinergi dalam mengusut tuntas dugaan korupsi pengadaan dan distribusi batu bara untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) milik PT PLN (Persero).

Desakan tersebut disampaikan menyusul penetapan dua tersangka oleh Polri, yakni mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) berinisial FA dan pihak swasta berinisial DR. Keduanya diduga terlibat dalam perkara korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang berkaitan dengan pengadaan batu bara PLTU dengan estimasi kerugian negara mencapai Rp5 triliun.

Wakil Ketua Umum DPP FABEM-SM Bidang Hukum dan Antar Lembaga sekaligus Koordinator Nasional Masker Pragi, Tody Ardiansyah Prabu, S.H., mengatakan aparat penegak hukum harus mengusut perkara tersebut secara menyeluruh, transparan, dan profesional hingga mengungkap seluruh pihak yang diduga terlibat.

"Proses hukum harus mengungkap seluruh aktor yang memiliki peran dalam dugaan penyimpangan rantai pasok batu bara, baik dari unsur korporasi, swasta, maupun apabila terdapat keterlibatan oknum pejabat di lingkungan kementerian, PLN, maupun aparat penegak hukum. Tidak boleh ada pihak yang kebal hukum," tegas Tody.

Menurutnya, penyidikan harus menitikberatkan pada aspek teknis pengadaan batu bara, mulai dari kualitas, volume, proses pengujian, hingga mekanisme penerimaan barang.

"Harus dipastikan apakah batu bara yang dipasok benar-benar sesuai spesifikasi kontrak. Jika ditemukan ketidaksesuaian kualitas maupun kuantitas yang merugikan negara dan mengganggu operasional PLTU, seluruh pihak yang bertanggung jawab harus dimintai pertanggungjawaban hukum," ujarnya.

FABEM-SM juga menilai penyidikan tidak boleh berhenti pada pelaksana teknis semata, melainkan harus mengungkap pihak-pihak yang diduga menjadi aktor intelektual maupun pihak yang memperoleh keuntungan dari dugaan tindak pidana tersebut.

Tody menambahkan, sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pidana mati dimungkinkan dijatuhkan dalam keadaan tertentu. Ia juga mengutip ketentuan KUHP Nasional Nomor 1 Tahun 2023 mengenai konsep pelaku tindak pidana (dader) sebagaimana diatur dalam Pasal 20 yang mencakup pelaku langsung, pelaku bersama, pelaku tidak langsung, maupun pihak yang menggerakkan terjadinya tindak pidana.

Sementara itu, Ketua DPW FABEM Sumatera Utara, Rinno Hadinata, S.Sos, meminta Polri juga memberikan kepastian perkembangan penanganan perkara dugaan korupsi proyek Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS) di Direktorat Jenderal EBTKE Kementerian ESDM yang sebelumnya telah menetapkan tiga tersangka.

Menurutnya, transparansi penanganan perkara di sektor energi penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum.

"Publik berhak mengetahui perkembangan perkara-perkara strategis yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas. Penegakan hukum harus konsisten dan akuntabel," katanya.

Ketua Umum DPP FABEM-SM Zainuddin Arsyad, S.IP menilai penanganan kasus tersebut menjadi salah satu ujian terhadap komitmen pemerintah dalam memperkuat pemberantasan korupsi.

Ia menegaskan masyarakat sipil, akademisi, dan media memiliki peran penting dalam mengawal proses hukum agar berjalan secara objektif, transparan, serta tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.

"Yang dipertaruhkan bukan hanya penyelesaian satu perkara, tetapi juga kredibilitas sistem penegakan hukum di Indonesia. Publik menantikan proses yang profesional, terbuka, dan berdasarkan alat bukti, sehingga mampu memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum," ujar Zainuddin.

FABEM-SM menegaskan akan terus menjalankan fungsi kontrol sosial dengan mengawal penanganan perkara korupsi, khususnya di sektor energi, sebagai bentuk dukungan terhadap agenda pemberantasan korupsi yang digaungkan pemerintah hingga ke akar-akarnya.]]> https://www.halomedan.com/news/66297/fabemsm-dan-masker-pragi-desak-polrindashkejagung-perkuat-sinergi-usut-dugaan-korupsi-suplai-batu-bara-pltu-pln/ Ijeck Desak Jalur Kereta Api Medan-Aceh Segera Dituntaskan, Minta Trans-Sumatera Dipercepat Tue, 14 Jul 2026 21:11:00 +0700+0700
Jakarta – Anggota Komisi V DPR RI, Musa Rajekshah atau yang akrab disapa Ijeck, mendesak pemerintah melalui Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan RI agar mempercepat penyelesaian pembangunan jalur kereta api yang menghubungkan Medan hingga Aceh sebagai bagian dari jaringan Kereta Api Trans-Sumatera.

Desakan tersebut disampaikan Ijeck dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR RI bersama DJKA di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Menurut Ijeck, kereta api merupakan moda transportasi massal yang paling efektif, efisien, aman, ramah lingkungan, serta memiliki ketepatan waktu yang tinggi. Karena itu, ia meminta pemerintah memperkuat anggaran pembangunan sektor perkeretaapian dengan fokus pada perluasan jaringan rel yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

"Di negara-negara maju, kereta api menjadi transportasi yang sangat diunggulkan. Bahkan jaringan relnya lebih banyak dibandingkan jalan kendaraan. Contohnya Singapura yang terus mengembangkan angkutan massal berbasis kereta sehingga mampu mengurangi kemacetan dan polusi," ujar Ijeck.

Politisi Partai Golkar itu juga menyoroti kemunduran jaringan rel kereta api di Sumatera Utara. Padahal, sejak masa kolonial Belanda, wilayah Sumatera Utara hingga Aceh telah memiliki jaringan rel yang jauh lebih luas dibandingkan kondisi saat ini.

Ia mempertanyakan belum dilanjutkannya pengoperasian jalur kereta Medan–Aceh Tamiang yang menurutnya secara fisik masih tersedia.

"Jalur kereta Medan–Aceh Tamiang sudah ada sejak zaman Belanda. Bahkan saat ini jalurnya masih bisa dikatakan ada sampai Aceh Tamiang. Kami ingin tahu mengapa tidak dilanjutkan. Begitu juga jalur menuju Pangkalan Susu di Kabupaten Langkat, kenapa belum kembali dioperasikan," kata Ijeck.

Selain itu, anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Sumatera Utara I tersebut juga mendorong optimalisasi konektivitas menuju kawasan ekonomi strategis. Ia menilai jalur kereta menuju Pelabuhan Kuala Tanjung yang saat ini digunakan untuk angkutan barang perlu dikembangkan agar juga melayani angkutan penumpang.

"Di Sumatera Utara ada Pelabuhan Kuala Tanjung dan Pelabuhan Belawan. Saat ini pemanfaatannya masih didominasi angkutan barang. Kami berharap ke depan juga tersedia layanan angkutan penumpang sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut," ujarnya.

Ijeck turut mengapresiasi rencana pembangunan jalur kereta api hingga Kota Pinang. Namun, ia meminta proyek tersebut tidak berhenti di sana, melainkan diteruskan hingga Provinsi Riau guna memperkuat konektivitas antarwilayah di Pulau Sumatera.

"Dalam paparan anggaran tadi saya melihat jalur direncanakan sampai Kota Pinang. Itu sudah baik, tetapi jangan berhenti di sana. Kalau bisa diteruskan hingga Riau agar konektivitas ekonomi lintas provinsi di Pulau Sumatera semakin kuat," pungkasnya.rel]]> https://www.halomedan.com/news/66296/ijeck-desak-jalur-kereta-api-medanaceh-segera-dituntaskan-minta-transsumatera-dipercepat/ JMSI: Masyarakat Pers Asia Perlu Bangun Narasi yang Otentik Tue, 14 Jul 2026 17:41:00 +0700+0700
KUNMING — Masyarakat pers di Asia dirasa perlu membangun narasi Asia yang kuat dan otentik di tengah gempuran teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI).

Demikian antara lain disampaikan Ketua Umum Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI), Dr. Teguh Santosa, dalam pertemuan meja bundar media Asia Selatan dan Asia Tenggara yang diselenggarakan All China Journalists Association (ACJA) di Kunming, Yunnan, Selasa, 14 Juli 2026.

Dalam kegiatan bertema "Bagaimana Membentuk Narasi Asia di Era Kecerdasan Buatan" delegasi Indonesia yang diwakili JMSI terdiri dari Penasihat JMSI Pusat Mursyid Sonsang, Utusan Bidang Luar Negeri Yophiandi Kurniawan, Ketua JMSI Lampung Ahmad Novriwan, dan Ketua JMSI Kalimantan Tengah Julius Marulitua Sinaga, serta pembina Farah.id, Farida Farhah.

Mengawali sambutannya, Teguh menggarisbawahi hubungan yang mendalam antara Indonesia dan daratan Asia, khususnya dengan wilayah Yunnan. Dia mengatakan, Yunnan memiliki tempat istimewa dalam kesadaran sejarah masyarakat Indonesia.

Catatan sejarah menunjukkan nenek moyang bangsa Indonesia bermigrasi melalui wilayah selatan Tiongkok, termasuk Yunnan, menuju kepulauan Nusantara. Perjalanan panjang ini meletakkan fondasi awal bagi koneksi budaya dan kemasyarakatan yang kuat, serta membentuk warisan bersama yang masih lestari hingga saat ini.

Teguh juga mengenang sosok legendaris Laksamana Cheng Ho dari era Dinasti Ming di abad ke-15, yang juga berasal dari provinsi Yunnan. Bagi Indonesia, Cheng Ho bukan sekadar penjelajah, melainkan simbol persahabatan, diplomasi, dan jembatan antarkebudayaan yang membuktikan bahwa hubungan kedua bangsa telah terjalin selama berabad-abad melalui perdamaian dan perdagangan.

Dalam sesi tersebut, Teguh membagikan bukti ilmiah mengenai jejak leluhur keluarganya yang dia peroleh melalui serangkaian tes DNA. Hasil tes tersebut menunjukkan bahwa garis keturunan paternal dan maternalnya memiliki akar migrasi yang sangat panjang, sekitar 180 ribu sampai 275 ribu tahun, dari wilayah timur Afrika yang melintasi Asia hingga sampai ke Nusantara.

Dalam bagian berikutnya, Teguh mengatakan, inisiatif ACJA menyelenggarakan pertemuan di jantung provinsi Yunnan ini merupakan bukti komitmen nyata untuk memperkuat solidaritas media, baik di tingkat domestik maupun kawasan.

"Kehadiran pemimpin media dan organisasi media dari Asia Selatan dan Asia Tenggara dalam forum ini mencerminkan semangat kolektif untuk terus memupuk dialog, kerja sama, dan pemahaman bersama demi masa depan Asia yang stabil dan inklusif," ujarnya.

Karena itu Teguh menambahkan, pertemuan ini adalah momentum krusial bagi industri media dalam menghadapi tantangan transformasi teknologi yang tengah mengubah lanskap ekosistem informasi global secara radikal.

Ia mengingatkan, meskipun menyediakan perangkat analisis data yang canggih, teknologi AI ini juga berisiko mengaburkan perspektif regional yang unik akibat algoritma yang kerap diprogram dengan standar yang berpusat pada nilai-nilai tertentu. Oleh karena itu, ia menyerukan agar narasi Asia harus dikurasi secara proaktif.

Teguh menekankan urgensi untuk menyematkan etika AI, nuansa nilai-nilai budaya lokal, serta realitas pembangunan regional ke dalam sistem digital yang membentuk persepsi publik. Dengan cara ini, Asia dapat memastikan bahwa teknologi tidak mengikis identitas unik kawasan dalam arus informasi global.

Lebih lanjut, ia menegaskan peran media sebagai jembatan narasi positif di tengah disrupsi informasi saat ini. Dengan memanfaatkan AI secara bertanggung jawab, ia meyakini bahwa kearifan masa lalu yang diwakili oleh semangat persaudaraan Laksamana Cheng Ho tetap akan relevan dalam era algoritma.

Prioritas Kolaborasi

Teguh menyoroti beberapa isu fundamental yang harus menjadi prioritas dalam kolaborasi media, yakni pembangunan nasional dan regional, kemitraan masyarakat sipil, keberlanjutan lingkungan dan ekonomi hijau, serta stabilitas kawasan.

"Perdamaian bukan kondisi yang terjadi dengan sendirinya, melainkan harus dicapai melalui dialog terbuka. Media memiliki kekuatan besar untuk meredam potensi konflik dan mengedepankan narasi perdamaian yang menyejukkan," tambahnya.

Karena di era AI pers harus menjadi garda terdepan sebagai penjaga kebenaran, Teguh mengajak masyarakat pers Asia memanfaatkan teknologi guna memerangi penyebaran disinformasi dan ujaran kebencian.

Teguh menegaskan bahwa masa depan digital Asia harus dibangun di atas fondasi transparansi, integritas, dan penguatan nilai-nilai kemanusiaan bersama bangsa Asia. Kemitraan media lintas batas adalah solusi terbaik untuk merespons tantangan zaman. Ia mengajak seluruh peserta forum di Kunming untuk saling bertukar gagasan dan memperkuat jaringan profesional.

Langkah ini penting dilakukan agar saat merangkul kecerdasan buatan, masyarakat pers melakukannya dengan syarat dan ketentuannya sendiri. Hal ini bertujuan memperkuat identitas regional kita dan tidak membiarkannya hilang tergerus oleh mesin.

Teguh berharap hasil pertemuan di Kunming akan menjadi langkah konkret bagi perkembangan media di kawasan Asia. Harapannya, lahir rekomendasi yang mampu membawa perubahan nyata bagi ekosistem media yang lebih sehat di masa depan.

Dengan semangat kebersamaan yang terjalin di Kunming, ia optimis bahwa kolaborasi ini akan memberikan dampak positif yang luas bagi masyarakat di seluruh penjuru Asia dalam menghadapi tantangan dunia yang semakin kompleks. []]]> https://www.halomedan.com/Berita/66295/jmsi-masyarakat-pers-asia-perlu-bangun-narasi-yang-otentik/ Dukung Kolaborasi JMSI-Dunia Usaha, Fritto Chicken Siapkan Voucher Gratis di Family Gathering Tue, 14 Jul 2026 17:08:00 +0700+0700
MEDAN – Fritto Chicken mendukung pelaksanaan Rapat Kerja Daerah (Rakerda), Family Gathering, dan Pelantikan Pengurus Cabang JMSI Kabupaten Serdang Bedagai/Tebing Tinggi dengan menyiapkan voucher makan gratis bagi pemenang kuis dan game yang digelar pada Sabtu, 18 Juli 2026, di Pantai Romantis, Perbaungan.

Voucher tersebut diserahkan Direktur Utama Fritto Chicken, Riza Usti Siregar, kepada Ketua JMSI Sumatera Utara sekaligus CEO Sumut24 Group, Rianto, SH., MH., di Kantor Fritto Chicken, Jalan Amal Luhur, Medan, Selasa (14/7/2026).

Riza mengatakan, dukungan tersebut merupakan bentuk apresiasi Fritto Chicken terhadap peran JMSI sebagai organisasi perusahaan media siber yang terus membangun ekosistem pers yang profesional.

"Kami berharap voucher ini dapat menambah semarak Rakerda dan Family Gathering JMSI Sumut sekaligus mempererat hubungan positif antara insan pers dan pelaku usaha," ujarnya.
Sementara itu, Rianto mengapresiasi dukungan Fritto Chicken yang dinilai sejalan dengan tema Rakerda JMSI Sumut 2026, "Kolaborasi JMSI dengan Dunia Usaha."
Menurutnya, sinergi media dan dunia usaha penting untuk mendukung penyebaran informasi berkualitas sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Rakerda JMSI Sumut 2026 juga akan dirangkai dengan Family Gathering dan pelantikan Pengurus Cabang JMSI Kabupaten Serdang Bedagai/Tebing Tinggi sebagai bagian dari penguatan organisasi di Sumatera Utara. (red)]]> https://www.halomedan.com/Berita/66294/dukung-kolaborasi-jmsidunia-usaha-fritto-chicken-siapkan-voucher-gratis-di-family-gathering/ Penyerahan Paket Goddie Bag dari PT Kalbe Nutritionals Cabang Medan dari Business Representative pada JMSI Sumut Tue, 14 Jul 2026 12:05:00 +0700+0700
MEDAN | PT Kalbe Nutritionals (PT Sanghiang Perkasa) Cabang Medan menunjukkan komitmennya dalam mendukung kegiatan Rapat Kerja Daerah (Rakerda), Family Gathering, dan Pelantikan Pengurus Cabang Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Kabupaten Serdang Bedagai dan Kota Tebing Tinggi yang akan digelar di Pantai Romantis, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, pada Sabtu, 18 Juli 2026.

Dukungan tersebut diwujudkan melalui pemberian berbagai souvenir sebagai hadiah untuk peserta Family Gathering, sekaligus menghadirkan layanan kesehatan gratis yang dapat dinikmati seluruh peserta kegiatan

Business Representative PT Kalbe Nutritionals Cabang Medan, Frengky, saat menerima kunjungan panitia di Kantor PT Kalbe Nutritionals (PT Sanghiang Perkasa) Cabang Medan, Komplek Pergudangan Skydex, Jalan Medan–Tanjung Morawa Km 9,5, Selasa (14/7/2026), menyampaikan bahwa perusahaan akan berpartisipasi dengan menghadirkan sejumlah program kesehatan dan produk nutrisi.

Adapun bentuk partisipasi yang diberikan meliputi pemeriksaan massa otot, pemeriksaan kadar gula darah secara gratis, pembagian goodie bag sebagai hadiah kuis dan permainan (games), serta pembagian minuman nutrisi Entrasol kepada seluruh peserta.

"Melalui kegiatan ini, kami ingin berkontribusi dalam mendukung acara JMSI sekaligus mengajak masyarakat untuk semakin peduli terhadap pentingnya menjaga kesehatan. Kami juga berharap kolaborasi dengan JMSI dapat terus terjalin dalam berbagai kegiatan ke depan," ujar Frengky.

Ia menambahkan, PT Kalbe Nutritionals berkomitmen membangun kerja sama yang berkelanjutan dengan JMSI Sumatera Utara, termasuk media-media yang berada di bawah naungannya. Menurutnya, media memiliki peran strategis sebagai mitra dalam menyebarluaskan informasi dan edukasi mengenai pentingnya produk nutrisi serta gaya hidup sehat kepada masyarakat.



PT Kalbe Nutritionals (PT Sanghiang Perkasa) merupakan anak perusahaan PT Kalbe Farma Tbk yang bergerak di bidang nutrisi. Perusahaan ini memproduksi berbagai makanan dan minuman kesehatan, mulai dari susu, suplemen, hingga minuman fungsional yang ditujukan bagi berbagai kelompok usia.

Sementara itu Wakil Pemimpin Redaksi Medan24news.com, Syafaruddin Sikumbang bersama Syahdan mewakili panitia, menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas dukungan yang diberikan PT Kalbe Nutritionals terhadap suksesnya penyelenggaraan Rakerda JMSI Sumut.

Menurutnya, keterlibatan dunia usaha dalam kegiatan organisasi pers merupakan wujud nyata sinergi yang saling menguatkan antara media dan sektor bisnis.

"Partisipasi PT Kalbe Nutritionals menjadi bentuk dukungan yang sangat berarti bagi suksesnya Rakerda dan Family Gathering JMSI Sumut. Hal ini sejalan dengan tema kegiatan, yakni 'Kolaborasi JMSI dengan Dunia Usaha', yang diharapkan dapat melahirkan kemitraan produktif dan berkelanjutan," ungkap Syafaruddin.

Pertemuan tersebut ditutup dengan prosesi penyerahan secara simbolis goodie bag dari PT Kalbe Nutritionals kepada panitia sebagai hadiah bagi peserta Family Gathering JMSI Sumut, sekaligus sesi foto bersama sebagai bentuk komitmen membangun sinergi antara dunia usaha dan insan pers di Sumatera Utara.rel]]> https://www.halomedan.com/Berita/66293/penyerahan-paket-goddie-bag-dari-pt-kalbe-nutritionals-cabang-medan-dari-business-representative-pada-jmsi-sumut/ Kornas JAM PMII: Muktamar NU Harus Bersih dari Transaksi Politik dan Kepentingan Pemain Tue, 14 Jul 2026 10:55:00 +0700+0700
Medan – Koordinator Nasional Jaringan Aktivis Mahasiswa (JAM) PMII, Hasan Basyri Simanjuntak, menyerukan agar pelaksanaan Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) berlangsung bersih, bermartabat, dan terbebas dari praktik politik transaksional yang berpotensi mencederai marwah organisasi.

Dalam keterangannya, Selasa (14/7/2026), Hasan menegaskan bahwa Muktamar NU merupakan momentum penting untuk melakukan refleksi dan evaluasi terhadap perjalanan organisasi dalam mengabdi kepada umat, bangsa, dan agama. Karena itu, menurutnya, forum tertinggi NU harus mampu melahirkan pemimpin yang religius, bermoral, dan berintegritas.

"Kami meminta seluruh elemen menjaga hal-hal yang dapat merusak nilai-nilai di tubuh Nahdlatul Ulama. Silakan membangun komunikasi dan menjalin silaturahmi dengan PCNU, tetapi harus mengedepankan akhlak yang baik," ujarnya.

Hasan mengaku mencermati adanya sejumlah kader NU di Sumatera Utara yang aktif melakukan konsolidasi menjelang Muktamar. Ia menyebut nama Hasan Basri Sagala, Jarul Lubis, dan Mulia Banurea agar tetap menjaga integritas serta moralitas dalam menjalankan aktivitas politik organisasi.

Menurutnya, upaya memenangkan calon tertentu tidak boleh dilakukan dengan cara memberikan iming-iming, janji politik, maupun praktik transaksi politik yang dapat mencoreng nama baik NU.

"Kami mengingatkan agar jangan sampai ambisi memenangkan calon menghalalkan segala cara. Politik transaksional hanya akan merusak persatuan dan marwah Nahdlatul Ulama," tegasnya.

Hasan juga menyinggung salah satu figur yang disebut akan melakukan konsolidasi di Sumatera Utara, yakni KH Zulfa Mustofa. Menurutnya, figur tersebut sebelumnya pernah maju dalam kontestasi kepemimpinan PBNU.

Ia berharap dinamika menjelang Muktamar tidak memunculkan kembali konflik internal yang berpotensi memecah belah organisasi.

"Semangat Muktamar harus diarahkan untuk mengembalikan citra NU di tengah masyarakat, bukan justru membuka ruang konflik baru di internal organisasi," katanya.

Hasan menambahkan, seluruh kader NU di berbagai daerah diharapkan tetap mengedepankan ukhuwah, etika, dan nilai-nilai keulamaan sehingga Muktamar benar-benar menjadi ajang demokrasi organisasi yang sehat dan bermartabat.


]]> https://www.halomedan.com/news/66292/kornas-jam-pmii-muktamar-nu-harus-bersih-dari-transaksi-politik-dan-kepentingan-pemain/ Jangan Reduksi Hutan, Hanya Menjadi Komoditas Karbon Tue, 14 Jul 2026 10:49:00 +0700+0700
Oleh Abdullah Rasyid
Mahasiswa Doktoral Ilmu Pemerintahan IPDN dan Pendiri GREAT Institute

Peluncuran Indonesia Forestry Carbon Hub (IFCH) pada Senin, 6 Juli 2026, yang kemudian diperkuat dengan peluncuran Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) pada Kamis, 9 Juli 2026, patut diapresiasi sebagai langkah penting membangun ekonomi karbon Indonesia yang lebih tertib, transparan, terintegrasi, dan berdaulat. Pemerintah mulai menyambungkan proyek penurunan emisi, penerbitan unit karbon, registrasi nasional, hingga perdagangan. Pada tahap awal, proyek yang memperoleh persetujuan mencakup sekitar 225.000 hektare dengan potensi penurunan emisi sekitar 30 juta ton CO₂ ekuivalen, estimasi nilai transaksi Rp5 triliun, dan potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak sekitar Rp500 miliar.

Momentum tersebut hadir ketika ekonomi karbon global berkembang semakin cepat. Laporan Bank Dunia 2026 mencatat 87 kebijakan harga karbon telah mencakup lebih dari 29 persen emisi gas rumah kaca dunia dan menghasilkan lebih dari US$107 miliar bagi anggaran publik sepanjang 2025. Harga karbon rata-rata global juga mendekati US$21 per ton CO₂ ekuivalen. Karbon kini bukan lagi sekadar isu lingkungan, melainkan telah menjadi instrumen ekonomi, fiskal, investasi, perdagangan, daya saing industri, dan diplomasi internasional.

Namun, justru ketika nilai ekonomi karbon semakin besar, satu pertanyaan mendasar perlu diajukan: apakah pasar karbon sedang dibangun untuk memperkuat kebijakan lingkungan hidup, atau kebijakan lingkungan hidup perlahan direduksi menjadi kebijakan perdagangan karbon?

Pertanyaan tersebut penting karena karbon hanyalah salah satu fungsi ekologis hutan. Hutan bukan semata-mata ruang penyimpanan karbon. Hutan merupakan habitat keanekaragaman hayati, pengatur tata air, pelindung tanah, sumber pangan dan penghidupan, penyangga iklim lokal, pelindung dari bencana, ruang hidup masyarakat adat, serta bagian dari identitas sosial dan budaya.

Karena itu, nilai hutan tidak boleh berhenti pada berapa ton karbon yang dapat diterbitkan, berapa harga kredit karbon yang dapat diperdagangkan, dan berapa besar penerimaan yang dapat diperoleh negara.

UU Nomor 32 Tahun 2009 menempatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai hak setiap warga negara serta menegaskan bahwa pembangunan ekonomi harus dilaksanakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. PP Nomor 26 Tahun 2025 juga menempatkan inventarisasi lingkungan, penetapan ekoregion, daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai fondasi perencanaan.

Logikanya jelas: pembangunan harus mengikuti kemampuan ekosistem, bukan ekosistem dipaksa mengikuti kepentingan pasar.

Di sinilah risiko pertama muncul, yaitu reduksi ekologi menjadi angka karbon. Keberhasilan proyek karbon tidak cukup hanya diukur melalui jumlah ton CO₂ ekuivalen, nilai transaksi, dan penerimaan negara. Ketiga indikator tersebut memang penting, tetapi belum menggambarkan keseluruhan kualitas lingkungan.

Suatu kawasan dapat memiliki cadangan karbon tinggi, tetapi pada saat yang sama mengalami penurunan biodiversitas, kerusakan tata air, konflik tenurial, kebakaran berulang, atau ketimpangan penguasaan lahan. Karena itu, proyek karbon harus dinilai pula berdasarkan peningkatan kualitas tutupan hutan, perlindungan keanekaragaman hayati, kesehatan gambut dan daerah aliran sungai, pemulihan lahan kritis, penurunan risiko kebakaran, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta berkurangnya konflik agraria.

Pertanyaannya bukan hanya, "Berapa juta ton karbon berhasil dijual?"

Pertanyaannya harus diperluas menjadi, "Apakah ekosistem semakin sehat dan masyarakat penjaga hutan semakin sejahtera?"

Risiko kedua adalah ketika kredit karbon berubah menjadi "izin untuk tetap mencemari". Perusahaan beremisi tinggi jangan diberi jalan mudah membeli kredit karbon sambil menunda perubahan teknologi dan mempertahankan pola produksi tinggi karbon.

Urutan kebijakan harus tegas: menghindari emisi, mengurangi emisi, mengganti teknologi, meningkatkan efisiensi, kemudian menggunakan mekanisme pengimbangan atau offset hanya untuk emisi residual yang benar-benar sulit dihilangkan.

PP Nomor 46 Tahun 2017 memang menyediakan kerangka instrumen ekonomi lingkungan hidup. Namun, instrumen ekonomi harus digunakan untuk mengubah perilaku pencemar, mendorong efisiensi, dan menginternalisasi biaya kerusakan lingkungan. Jangan sampai pencemaran justru berubah menjadi aktivitas yang seolah-olah dapat terus dilakukan selama pelakunya mampu membeli kredit karbon.

Prinsipnya harus jelas: kredit karbon bukan lisensi untuk mencemari, melainkan instrumen transisi menuju ekonomi rendah karbon.

Risiko berikutnya adalah ketika arsitektur pasar bergerak lebih cepat daripada arsitektur lingkungan. SRUK merupakan kemajuan penting karena diarahkan menjadi satu sumber data nasional bagi setiap unit karbon, memperkuat ketertelusuran, dan mencegah penghitungan ganda. Sistem ini dirancang mencakup enam sektor, yaitu energi, limbah, proses industri, pertanian, kehutanan, serta kelautan dan perikanan.

Namun, kesiapan regulasi sektoral masih belum seragam. Sektor kehutanan telah bergerak melalui Permenhut Nomor 6 Tahun 2026, sementara sejumlah sektor lain masih menyiapkan regulasi operasional.

Kondisi tersebut berpotensi melahirkan fragmentasi data, perbedaan metodologi, tumpang tindih kewenangan, ego sektoral, serta kompetisi antarsektor dalam menerbitkan unit karbon.

Karena itu, gagasan pembentukan Badan Karbon Nasional atau Otorita Karbon Indonesia semakin relevan. Namun, badan tersebut jangan dibentuk sebagai lembaga perdagangan baru yang mengambil alih seluruh kewenangan kementerian dan lembaga.

Badan Karbon Nasional harus berfungsi sebagai orkestrator di bawah Presiden: menyatukan arah dan target lintas sektor, menjaga kedaulatan data karbon, mengintegrasikan SRUK, IDXCarbon, BPDLH, kementerian teknis, pemerintah daerah, dunia usaha, masyarakat, serta memastikan bahwa transaksi karbon tidak mengorbankan kepentingan pencapaian target iklim nasional.

Kementerian Lingkungan Hidup/BPLH harus tetap menjadi penjaga integritas ekologis, pengelola akuntansi emisi nasional, pengawas standar pengukuran, pelaporan, dan verifikasi atau MRV, serta pengelola SRUK. Kementerian sektoral mengembangkan proyek dan standar teknis. OJK dan IDXCarbon menjaga integritas pasar serta transparansi transaksi. Kementerian Keuangan dan BPDLH mengembangkan pembiayaan, insentif fiskal, dan pengelolaan penerimaan. Sementara pemerintah daerah dan masyarakat harus menjadi pelaku utama perlindungan ekosistem serta penerima manfaat di tingkat tapak.

Namun, registri yang rapi belum otomatis menjamin ekologi yang benar.

Teknologi digital dapat memastikan suatu unit karbon tercatat, berpindah tangan, dan tidak diperdagangkan dua kali. Akan tetapi, teknologi tidak otomatis membuktikan bahwa pohon benar-benar tumbuh, hutan tetap berdiri, gambut tetap basah, kebakaran tidak terjadi, atau penurunan emisi sungguh-sungguh bersifat tambahan.

Karena itu, integritas administrasi harus disertai integritas ekologis melalui pengukuran lapangan, pemantauan satelit, audit independen, keterbukaan metodologi, verifikasi berkala, transparansi data proyek, mekanisme pengaduan publik, serta sistem sanksi terhadap manipulasi data.

Persoalan baseline, additionality, leakage, dan permanence juga tidak boleh dipandang sebagai isu teknis semata. Baseline yang terlalu tinggi dapat menghasilkan kredit berlebihan. Kegiatan yang sebenarnya sudah diwajibkan oleh regulasi jangan diberi kredit seolah-olah merupakan penurunan emisi tambahan. Perlindungan hutan di satu wilayah jangan hanya memindahkan deforestasi ke wilayah lain. Sementara risiko kebakaran dan degradasi setelah kredit dijual harus diantisipasi melalui cadangan atau buffer karbon serta tanggung jawab hukum jangka panjang.

Keadilan bagi masyarakat juga harus menjadi syarat utama. Perdagangan karbon kehutanan berlangsung pada kawasan yang dalam banyak kasus telah lama dihuni, dijaga, dan dikelola oleh masyarakat lokal serta masyarakat adat.

Karena itu, setiap proyek perlu memiliki pemetaan hak dan konflik tenurial, persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan atau PADIATAPA, kontrak yang mudah dipahami, formula pembagian manfaat yang terbuka, keterwakilan masyarakat dalam pengambilan keputusan, serta mekanisme pengaduan yang efektif.

Jangan sampai masyarakat menjadi penjaga hutan, perusahaan menjadi pemilik proyek, konsultan memperoleh biaya pengembangan, lembaga sertifikasi memperoleh jasa verifikasi, investor memperoleh kredit karbon, tetapi masyarakat hanya menerima bagian paling kecil.

Hal yang sama berlaku terhadap PNBP karbon. Potensi Rp500 miliar dari proyek tahap awal seharusnya tidak sekadar masuk sebagai penerimaan fiskal biasa. Sebagian penerimaan perlu dikembalikan secara terukur untuk rehabilitasi hutan dan lahan, perlindungan gambut, konservasi biodiversitas, pencegahan kebakaran, penguatan kapasitas masyarakat, pengembangan teknologi MRV, serta dana mitigasi risiko ekologis.

Prinsipnya sederhana: pendapatan dari aset lingkungan harus digunakan kembali untuk memperkuat aset lingkungan.

Indonesia juga tidak boleh mengulangi pola lama: memiliki sumber daya, tetapi pihak lain menentukan standar, membentuk harga, menyediakan pembiayaan, dan menikmati nilai tambah terbesar.

Kredit karbon adalah aset strategis karena berkaitan dengan pencapaian NDC Indonesia, daya saing industri, perdagangan internasional, investasi hijau, dan posisi diplomasi negara. Karena itu, diperlukan prinsip domestic-first, cadangan karbon nasional, pengaturan kredit yang dapat diperdagangkan ke luar negeri, mekanisme penyesuaian akuntansi internasional yang jelas, serta strategi peningkatan nilai tambah.

Jangan sampai kredit berkualitas tinggi dijual murah hari ini, sementara Indonesia kehilangan ruang mitigasi yang dibutuhkan untuk mencapai target iklim nasional pada masa depan.

Pada akhirnya, Indonesia Forestry Carbon Hub dan SRUK harus ditempatkan dalam kerangka Environmental Asset Economy, bukan semata-mata carbon commodity economy. Karbon bukan satu-satunya nilai alam, melainkan bagian dari aset lingkungan yang lebih luas: hutan, air, tanah, biodiversitas, mangrove, gambut, udara bersih, dan ekosistem laut.

Pasar karbon boleh berkembang cepat, tetapi harus tetap tunduk pada tujuan ekologis, keadilan sosial, dan kepentingan nasional.

Paradigma yang harus dibangun bukan "hutan sebagai komoditas karbon", melainkan:

"Karbon sebagai instrumen pembiayaan untuk menjaga hutan, memulihkan lingkungan, menyejahterakan masyarakat, dan memperkuat kedaulatan ekologis Indonesia.]]> https://www.halomedan.com/Berita/66291/jangan-reduksi-hutan-hanya-menjadi-komoditas-karbon/ Gema Santri Nusa Apresiasi Silaturrahim Kapolri, Panglima TNI, dan Jaksa Agung: Perkuat Sinergi dan Kepercayaan Publik Tue, 14 Jul 2026 10:45:00 +0700+0700

Medan - Ketua Umum Gema Santri Nusa, KH. Akhmad Khambali,SE,MM, mengapresiasi pertemuan dan silaturrahim yang dilakukan Kapolri, Panglima TNI, dan Jaksa Agung.

Menurutnya, komunikasi yang terjalin di antara pimpinan lembaga negara tersebut merupakan sinyal positif bagi penguatan sinergi antarlembaga sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.

Kyai Khambali, yang juga Pengasuh Majlis Sholawat Akhsa Nusantara, mengatakan komunikasi antarpimpinan negara menjadi elemen penting dalam menjaga stabilitas nasional, terlebih di tengah meningkatnya perhatian masyarakat terhadap berbagai isu penegakan hukum.

"Momentum ini patut diapresiasi sebagai bentuk kedewasaan para pimpinan lembaga negara dalam menjaga komunikasi dan memperkuat sinergi. Dalam negara demokrasi, perbedaan kewenangan bukan alasan untuk membangun jarak, melainkan dasar untuk memperkuat koordinasi demi kepentingan bangsa dan negara," ujarnya kepada media, Selasa (14/7/2026).

Menurutnya, komunikasi yang terjalin di antara pimpinan lembaga negara tersebut merupakan sinyal positif bagi penguatan sinergi antarlembaga sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.

Kyai Khambali, yang juga Pengurus Komisi Dakwah MUI Pusat, mengatakan komunikasi antarpimpinan negara menjadi elemen penting dalam menjaga stabilitas nasional, terlebih di tengah meningkatnya perhatian masyarakat terhadap berbagai isu penegakan hukum.

"Momentum ini patut diapresiasi sebagai bentuk kedewasaan para pimpinan lembaga negara dalam menjaga komunikasi dan memperkuat sinergi. Dalam negara demokrasi, perbedaan kewenangan bukan alasan untuk membangun jarak, melainkan dasar untuk memperkuat koordinasi demi kepentingan bangsa dan negara," ujarnya kepada media, Selasa (14/7/2026).

Menurut Kyai Khambali, masyarakat mengharapkan hubungan kerja yang harmonis antara Polri, TNI, dan Kejaksaan sehingga masing-masing institusi dapat menjalankan mandat konstitusionalnya secara optimal.

"Publik tentu menginginkan hubungan kerja yang harmonis antara Polri, TNI, dan Kejaksaan. Harmoni tersebut penting agar seluruh institusi dapat menjalankan tugas konstitusionalnya secara efektif dalam menjaga keamanan, menegakkan hukum, dan melindungi kepentingan masyarakat," katanya.

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa sinergi antarlembaga harus tetap dibangun dengan menjunjung tinggi prinsip saling menghormati kewenangan masing-masing sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

"Koordinasi bukan berarti mencampuri kewenangan lembaga lain. Justru komunikasi yang sehat adalah komunikasi yang saling menghormati fungsi, tugas, dan kewenangan masing-masing. Di situlah prinsip negara hukum bekerja secara baik," tegasnya.

Kyai Khambali menilai Polri harus tetap diberi ruang untuk menjalankan fungsi penyelidikan dan penyidikan secara profesional, independen, dan berdasarkan alat bukti.
Sementara itu, Kejaksaan menjalankan fungsi penuntutan secara objektif sesuai ketentuan hukum, sedangkan TNI tetap fokus pada tugas pokok pertahanan negara.

"Ketika setiap institusi menjalankan mandatnya secara profesional tanpa saling mengintervensi, maka sistem penegakan hukum akan semakin kuat dan dipercaya masyarakat," ujarnya.

Ia juga menilai dinamika yang berkembang di ruang publik dalam beberapa waktu terakhir seharusnya menjadi pelajaran bersama agar setiap perbedaan persepsi dapat diselesaikan melalui mekanisme kelembagaan dan komunikasi yang konstruktif.

"Perbedaan pandangan adalah sesuatu yang wajar dalam organisasi negara yang besar. Namun, yang jauh lebih penting adalah bagaimana para pemimpin mampu menunjukkan keteladanan dengan mengedepankan dialog, komunikasi, dan semangat kebersamaan. Sikap seperti inilah yang memberikan rasa tenang kepada masyarakat," katanya.

Kyai Khambali berharap silaturahmi antarpimpinan institusi negara tidak berhenti sebagai seremoni, melainkan menjadi komitmen jangka panjang dalam memperkuat tata kelola pemerintahan serta penegakan hukum yang profesional, berkeadilan, dan menghormati supremasi hukum.

"Kepercayaan publik tidak hanya dibangun melalui pernyataan ataupun simbol-simbol kebersamaan, tetapi melalui konsistensi tindakan. Sinergi yang dibangun hari ini harus diterjemahkan dalam pelayanan kepada masyarakat, penegakan hukum yang berkeadilan, serta penghormatan terhadap supremasi hukum," tuturny.

"Ketika komunikasi berjalan baik dan setiap lembaga saling menghormati kewenangannya, maka yang diperkuat bukan hanya hubungan antarinstitusi, melainkan juga wibawa negara hukum dan kepercayaan masyarakat kepada negara," tutupnya.]]> https://www.halomedan.com/Berita/66290/gema-santri-nusa-apresiasi-silaturrahim-kapolri-panglima-tni-dan-jaksa-agung-perkuat-sinergi-dan-kepercayaan-publik/