Teguh Santosa: Dukungan Indonesia pada Palestina Berubah!

admin — Mon, 21 Sep 2026 20:54:00 +0700+0700

JAKARTA -- Dukungan penuh yang diberikan oleh bangsa Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina dinilai telah mengalami peningkatan signifikan, bergeser dari tingkat yang sebelumnya sudah kuat menjadi semakin kuat. Hal tersebut ditegaskan oleh Direktur Geopolitik GREAT Institute sekaligus dosen hubungan luar negeri UIN Jakarta, Dr. Teguh Santosa, dalam sebuah diskusi di RRI Pro3, Minggu malam, 20 September 2026.

Menurut Dr. Teguh Santosa, seruan mengenai kemerdekaan Palestina yang kembali digemakan oleh Presiden Prabowo Subianto, termasuk dalam lawatannya baru-baru ini ke Pondok Modern Darussalam Gontor di Ponorogo, Jawa Timur, memperlihatkan komitmen nyata bangsa Indonesia. Langkah tegas pemerintah Indonesia saat ini tidak lagi sekadar menjadikan penderitaan rakyat Palestina akibat penindasan sebagai komoditas berita atau pembicaraan diplomatik semata.

"Saya kira apa yang kemarin sama-sama kita saksikan di Gontor itu kembali menegaskan bahwa dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina ini sudah berubah dari kuat menjadi semakin kuat," ujar Dr. Teguh Santosa.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa komitmen kuat Indonesia terhadap Palestina sebenarnya sudah mengakar sejak lama. Salah satu contoh historisnya terjadi pada awal era 1990an, ketika pemimpin Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), Yasser Arafat, terpaksa menutup banyak kedutaan besarnya di berbagai negara akibat kesulitan finansial.

Mendengar kabar tersebut, Presiden Soeharto di masa itu meminta agar operasional kedutaan besar Palestina di Jakarta jangan sampai ditutup. Bantuan dan sokongan penuh pun diberikan, yang membuat aktivitas diplomatik Palestina di Indonesia terus berjalan lancar hingga kini berkat dukungan konsisten pemerintah dan rakyat Indonesia.

Dalam dinamika geopolitik modern, Dr. Teguh Santosa melihat bahwa ketegasan sikap Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terlihat dari langkah aktif Indonesia dalam ikut serta mensponsori upaya penghentian kekerasan. Pemerintah berupaya agar konflik yang berkepanjangan ini dapat segera dituntaskan melalui mekanisme forum internasional yang kredibel.

Sebagai wujud nyata dukungan di bidang pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia masa depan, saat ini tercatat ada lebih dari seratus anak muda Palestina yang sedang menuntut ilmu di Indonesia. Mayoritas dari mereka belajar di Universitas Pertahanan, serta sebagian lainnya tersebar di beberapa perguruan tinggi di Tanah Air.

Dr. Teguh Santosa juga menyoroti adanya pergeseran sikap politik luar negeri dari sejumlah negara Barat, seperti Inggris dan Prancis, yang kini mulai menerima solusi dua negara. Menurutnya, perubahan sikap dari dua negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB tersebut tidak terlepas dari peran aktif diplomasi Indonesia.

"Perubahan sikap dua negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB, Prancis dan Inggris, itu tidak terlepas dari kemampuan diplomat-diplomat kita melobi mereka," jelas Dr. Teguh Santosa.

Terkait instrumen penyelesaian konflik yang realistis, Dr. Teguh Santosa menegaskan bahwa Indonesia tetap konsisten menggunakan jalur multilateralisme melalui platform hukum internasional dan PBB. Salah satu perdebatan hangat yang sempat mencuat adalah mengenai peran Board of Peace.

Ia meluruskan bahwa Board of Peace bukanlah instrumen yang dibentuk sepihak oleh Donald Trump, melainkan produk resmi dari resolusi Dewan Keamanan PBB. Mekanisme kerja di dalam platform tersebut mencakup berbagai usulan komprehensif, termasuk ketentuan agar tentara Israel menarik diri dari wilayah Gaza serta pembentukan pemerintahan transisi yang bersifat teknokratik dan nonpolitik.

"Board of Peace ini adalah produk Dewan Keamanan PBB, jadi bukan produk Donald Trump," tegas Dr. Teguh Santosa.

Selain Indonesia, banyak negara lain yang turut bergabung dalam inisiatif global tersebut, termasuk negara-negara di kawasan Timur Tengah hingga Vietnam. Keterlibatan berbagai negara menunjukkan bahwa forum internasional dapat dimanfaatkan secara luas tidak hanya untuk misi perdamaian, tetapi juga untuk membuka peluang kerja sama ekonomi dan memperluas pasar bagi produk nasional di kancah global.

Ketika disinggung mengenai kepentingan nasional di balik keaktifan politik luar negeri Indonesia, Dr. Teguh Santosa menyatakan bahwa langkah ini dilandasi oleh utang sejarah serta amanat konstitusi untuk ikut serta menciptakan ketertiban dunia. Di samping itu, keaktifan ini menjadi ujian penting bagi Indonesia untuk memulihkan pengaruh diplomatiknya di panggung internasional.

Melalui lawatan luar negeri yang masif oleh Presiden Prabowo Subianto ke berbagai negara, Indonesia dinilai sedang membangun kembali kepercayaan dan kapasitas di mata dunia internasional. Kepercayaan global ini nantinya dapat dioptimalkan guna mendorong kepentingan nasional di sektor ekonomi serta memperkuat posisi tawar bangsa Indonesia.

Selama ini, Indonesia sering kali dilekatkan dengan istilah "perantara yang jujur" atau "honest broker" dalam proses perdamaian dunia. Namun, Dr. Teguh Santosa berpendapat bahwa paradigma lama di mana Indonesia hanya bertindak sebagai mediator yang mendamaikan lalu pergi begitu saja sudah harus dievaluasi.

Mengingat kebutuhan domestik yang mendesak untuk menyerap tenaga kerja serta meningkatkan produktivitas industri dalam negeri, Indonesia perlu memastikan bahwa keterlibatan aktif dalam diplomasi internasional juga memberikan dampak timbal balik berupa pembukaan pasar ekonomi yang lebih luas bagi produk-produk nasional.

Dengan strategi diplomasi yang proaktif, konsisten, dan berlandaskan konstitusi, Indonesia diharapkan tidak hanya sukses mengawal isu kemerdekaan Palestina hingga tuntas, tetapi juga mampu meningkatkan performa geopolitik dan geoekonomi bangsa di kancah global secara berkelanjutan.[]

Terkait Kasus Tersangka Dhody Thahir, Ketua DPRDSU Diperiksa Polda Sumut

admin — Mon, 21 Sep 2026 20:37:00 +0700+0700

MEDAN IKetua DPRD Sumut, Erni Aryanti Sitorus diperiksa penyidik Subdit II/Harda-Bangtah Ditreskrimum Polda Sumut, Senin (21/9/2026).

Pemeriksaan orang nomor satu di DPRD Sumut itu diduga terkait kasus tersangka Dhody Thahir, anggota DPRDSU dalam kasus dugaan pemalsuan surat tanah.

Amatan wartawan di Ditreskrimum Polda Sumut, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRDSU) itu dilakukan di ruang rapat Lantai II Ditreskrimum Polda Sumut.

Erni Aryanti Sitorus tiba di gedung Ditreskrimum Polda Sumut, Senin (21/9/2026) sekitar pukul 14.30 WIB, dengan menggunakan mobil Alphard hitam nomor polisi BK.1946 J, mengenakan kemeja lengan panjang corak bunga-bunga warna biru dipadu celana panjang warna hitam dan hijab terang.

Dia ditemani seorang sopir dan stafnya seorang wanita. Namun, kedua stafnya itu hanya menunggu di depan gedung Ditreskrimum. Kemudian, Erni Aryanti Sitorus dibawa penyidik masuk ke ruang rapat Lt II.

Erni Aryanti Sitorus terlihat diapit tiga anggota Subdit II/ Harda-Bangtah. Politisi Partai Golkar itu selesai diperiksa pukul 18.00 WIB.

Erni Aryanti Sitorus yang coba ditanya wartawan buru-buru masuk ke mobilnya yang sudah menunggu di teras gedung Ditreskrimum Polda Sumut.

Sementara itu, informasi diperoleh wartawan di Polda Sumut menyebutkan, oknum Ketua DPRDSU Erni Aryanti Sitorus dipanggil terkait dugaan upaya dirinya memperlambat pemeriksaan tersangka Dhody Thahir dalam kasus dugaan tindak pidana memberikan keterangan palsu ke dalam akta autentik/pemalsuan surat tanah.

Disebut-sebut Ketua DPRDSU itu sengaja memberikan penugasan kepada Dhody Thahir ke luar kota walau dirinya tahu ada panggilan penyidik Polda Sumut. Sehingga Dhody Thahir dua kali tidak memenuhi panggilan penyidik.

Direktur Reskrimum Poldasu Kombes Cornelis H Simanjuntak dikonfirmasi soal pemanggilan dan alasan pemeriksaan Ketua DPRD Sumut Erni Aryanti Sitorus tidak memberi jawaban.

Sementara Kabid Humas Kombes Ferry Walintukan mengatakan, "Belum ada info".

Sedangkan Kasubdit II/Harda-Bangtah AKBP Bayu Putro Wijayanto melalui Iptu Ertina, perwira Bid Humas Polda Sumut mengatakan, keterangan akan disampaikan Ditreskrimum.

"Bu sampaikan ke media akan dilakukan release oleh pak dir segera," demikian keterangan singkat yang diterima wartawan lewat WA Iptu Ertina, Senin (21/9/2026) sekitar pukul 17.00 WIB.

Sebelumnya, Dhody Thahir, anggota DPRDSU fraksi Golkar dijemput paksa penyidik pada Rabu (16/9/2026) setelah dua kali tidak memenuhi panggilan.

Kasubbid Penmas Bid Humas Polda Sumut AKBP Mangasitua Pasaribu yang dikonfirmasi mengakui tersangka Dhody Thahir setelah menjalani pemeriksaan akan dilakukan penahanan.

"Benar, Dhody Thahir sedang menjalani pemeriksaan di Subdit II/Harda-Bangtah Ditreskrimum Polda Sumut, setelah itu dilakukan penahanan, "ujar AKBP Mangasitua Pasaribu, Rabu (16/9/2026).

"Yang bersangkutan ditahan," kata Pasaribu.

Sebelumnya, penyidik Ditreskrimsus Polda Sumut telah melayangkan surat panggilan 1 sebagai tersangka kepada Dhody Thahir. Pemanggilan pertama dilakukan pada Kamis (27/8/2026) sekitar pukul 10.00 WIB, sesuai surat panggilan tersangka ke 1 No.S.pgl/Tsk-1/1629/VIII/Res 1.9/Ditreskrimum. Selanjutnya, panggilan ke 2 pada Senin (14/9/2026).

Dengan penetapan tersangka No.S.Tap.tsk/166/VIII/Res 1.9/Ditreskrimum Polda Sumut tanggal 21 Agustus 2026.

Kemudian, surat panggilan ke 2 sebagai tersangka dilayangkan pada Rabu 9 September 2026 untuk datang pada Senin (14/9/2026) pukul 20.00 WIB, dengan surat panggilan tersangka ke 2 nomor: S.pgl/tsk 2/1629.a/IX/Res.1.9/2026/Ditreskrimum yang ditandatangani Ditreskrimum Kombes Pol Cornelis H Simanjuntak.

Diketahui, H Dhody Thahir, SE warga Komplekw Bumi Asri Blok C, Kelurahan Cinta Damai, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, dilaporkan Muhammad Gazali Iskandar sesuai laporan Polisi No.LP/B/499/IV/2023/SPKT Polda Sumut tanggal 11 April 2023, menempatkan keterangan palsu kedalam akte autentik dan atau pemalsuan surat sebagaimana pasal 266 subsider pasal 263 UU No 1 tahun 1946 tentang KUHPidana Jo pasal 394 sub pasal 391 UU no 1 Tahun 2023.

Dalam laporan disebutkan bahwa tersangka diduga memalsukan surat tanah tempat tinggal mereka yang berada di Komplek Perumahan Pondok Alam.()

YARA Soroti Sektor Rawan Dugaan Korupsi Aceh Besar

admin — Mon, 21 Sep 2026 18:34:00 +0700+0700

BANDA ACEH- Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) menjadi sorotan Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) sebagai sektor yang dinilai paling rawan terhadap potensi penyimpangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar.

Kepala Perwakilan YARA Aceh Besar, Muhammad Nur S.E., S.H., CPLA., mengatakan pengawasan perlu diperketat sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan pekerjaan. Ia menilai celah penyimpangan dalam PBJ harus ditutup sebelum berkembang menjadi persoalan hukum.

"Area ini paling dominan terjadinya korupsi, mulai dari pengaturan pemenang tender, penggelembungan harga atau mark-up, hingga proyek fiktif," tutur Muhammad Nur, Senin (21/9/2026).

Menurutnya, perhatian tidak cukup hanya diarahkan pada proses tender. Perencanaan kebutuhan, penyusunan spesifikasi, pemilihan penyedia, pelaksanaan pekerjaan, pembayaran hingga serah terima juga harus dapat ditelusuri dan diawasi.

Sorotan tersebut menjadi penting karena PBJ mengelola nilai belanja daerah yang besar. Dalam APBK Aceh Besar 2024, belanja barang dan jasa dialokasikan sekitar Rp403,4 miliar, sementara belanja modal mencapai sekitar Rp148,8 miliar.

YARA juga menyoroti sektor perizinan dan nonperizinan. Pelayanan perizinan usaha, konsesi lahan, pertambangan hingga Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dinilai memiliki celah yang perlu diantisipasi dari pungutan liar maupun suap.

Selain itu, promosi, mutasi, dan pengisian jabatan ASN menjadi perhatian. YARA mengingatkan potensi jual beli jabatan, suap, dan nepotisme dapat merusak sistem merit serta mengganggu profesionalitas birokrasi.

"Jual beli jabatan juga menjadi area rawan. Praktik suap atau nepotisme dalam promosi, mutasi, dan pengisian posisi strategis di lingkungan ASN harus dicegah," tegasnya.

Muhammad Nur mengatakan pengisian jabatan harus bertumpu pada kompetensi, kinerja, rekam jejak dan integritas. Kedekatan personal maupun kepentingan tertentu, menurutnya, tidak boleh menggantikan prinsip merit.

YARA mendorong Pemkab Aceh Besar memperkuat pengawasan berlapis, keterbukaan informasi, transparansi pengadaan dan akuntabilitas pelayanan publik.

"Pencegahan harus dilakukan sebelum penyimpangan terjadi, bukan menunggu setelah kerugian negara muncul. Pemerintahan yang bersih tidak cukup hanya dengan slogan. Integritas harus dibuktikan melalui proses yang transparan, dapat diawasi, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik," pungkas Muhammad Nur.muktar

SMSI Aceh Besar Audiensi dengan Garuda Indonesia, Bahas Peluang Sinergi dan Promosi Aceh

admin — Mon, 21 Sep 2026 18:31:00 +0700+0700

BANDA ACEH – Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Aceh Besar melakukan audiensi dengan manajemen PT Garuda Indonesia Perwakilan Banda Aceh, Senin (21/9/2026). Pertemuan tersebut membahas peluang sinergi antara perusahaan pers anggota SMSI dengan Garuda Indonesia, sekaligus mendorong bersama-sama mempromosikan berbagai potensi Aceh Besar dan Provinsi Aceh.

Audiensi dipimpin Ketua SMSI Aceh Besar, Zulfikar, S.Pd., didampingi Sekretaris Sadhali, S.Pd., Wakil Bendahara Nazarullah, SE, serta Wakil Seksi Kerja Sama dan Pengembangan Usaha, Taza, ST.

Rombongan SMSI Aceh Besar disambut General Manager (GM) Garuda Indonesia Perwakilan Banda Aceh, Jufriandi, bersama jajaran manajemen.

Ketua SMSI Aceh Besar, Zulfikar, menyampaikan apresiasi atas sambutan dan keterbukaan manajemen Garuda Indonesia dalam menerima audiensi tersebut.

"Alhamdulillah, kami sangat berterima kasih karena SMSI Aceh Besar telah disambut dengan baik oleh manajemen Garuda Indonesia. Banyak hal yang dapat kita lakukan ke depan dalam membangun hubungan kerja sama, khususnya dengan perusahaan pers yang tergabung di SMSI Aceh Besar," kata Zulfikar.

Menurutnya, media siber memiliki peran penting dalam mendukung penyebarluasan informasi mengenai berbagai potensi daerah, termasuk pariwisata, investasi, pendidikan, ekonomi dan konektivitas Aceh.

Zulfikar mengatakan SMSI Aceh Besar terbuka untuk membangun kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk dunia usaha dan perusahaan penerbangan, selama kerja sama tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat dan daerah.

"Kami siap membangun komunikasi dan kerja sama dengan Garuda Indonesia. Media memiliki peran untuk menyampaikan informasi yang positif dan konstruktif tentang Aceh kepada masyarakat luas," ujarnya.

Dalam audiensi tersebut, GM Garuda Indonesia Perwakilan Banda Aceh, Jufriandi, turut menyampaikan sejumlah pandangan terkait potensi Aceh dalam pengembangan konektivitas penerbangan.

Menurut Jufriandi, posisi geografis Aceh sangat strategis karena berada di ujung barat Indonesia dan dekat dengan sejumlah negara seperti Malaysia, Thailand, Singapura hingga kawasan India.

Posisi tersebut, kata dia, dapat menjadi modal bagi Aceh untuk mengembangkan konektivitas penerbangan sekaligus mendorong pertumbuhan sektor pariwisata dan ekonomi.

Ia juga menyebut Aceh memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai salah satu titik hub penerbangan, termasuk peluang konektivitas menuju Arab Saudi.

Selain aspek konektivitas, Jufriandi menilai promosi potensi wisata Aceh perlu dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan pemerintah, dunia usaha dan media.

"Kita harus sama-sama bahu-membahu mempromosikan Aceh. Kita tidak boleh bosan menyampaikan kepada dunia dan daerah luar bahwa Aceh ini aman," ujar Jufriandi.

Pada kesempatan itu, Zulfikar menjelaskan audiensi tersebut menjadi langkah awal untuk membangun komunikasi yang lebih intensif antara SMSI Aceh Besar dan Garuda Indonesia.

Ia berharap ke depan dapat dirancang berbagai bentuk kerja sama yang konkret, termasuk promosi daerah, publikasi kegiatan, serta kegiatan yang berkaitan dengan pariwisata dan ekonomi.

Selain itu, Zulfikar menyampaikan bahwa kepengurusan SMSI Aceh Besar masa bakti 2026–2029 akan segera dilantik.

"Insyaallah pelantikan Pengurus SMSI Aceh Besar masa bakti 2026–2029 akan dilaksanakan pada pertengahan Oktober 2026. Setelah pelantikan, kami siap memperkuat kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk Garuda Indonesia," katanya.

Ia menegaskan SMSI Aceh Besar berkomitmen membangun organisasi perusahaan media siber yang profesional, berintegritas dan mampu memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah.

Audiensi tersebut diharapkan menjadi awal terbangunnya sinergi antara SMSI Aceh Besar dan Garuda Indonesia dalam memperkuat publikasi serta promosi berbagai potensi Aceh ke tingkat nasional maupun internasional. Rel

DARI EVALUASI MENUJU AKSI: MENGUBAH RAKOR MENJADI MESIN PERBAIKAN KEMENIMIPAS

admin — Mon, 21 Sep 2026 17:34:00 +0700+0700

Oleh: Abdullah Rasyid
Staf Khusus Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan

Ada satu kalimat yang layak dibawa pulang dari Rapat Koordinasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Tahun 2026: evaluasi tidak boleh berhenti pada dokumen, paparan, atau daftar masalah.

Evaluasi baru punya arti ketika ia berujung pada perubahan.

Kalimat itu terdengar sederhana. Tetapi justru di situlah tantangan birokrasi selama ini. Kita cukup pandai membuat rapat, menyusun laporan, menampilkan grafik, menumpuk rekomendasi, dan merumuskan daftar pekerjaan rumah. Yang lebih sulit adalah memastikan bahwa setelah forum selesai, ada sesuatu yang benar-benar berubah di lapangan.

Karena itu, tema Rakor Kemenimipas 2026, "Dari Evaluasi Menuju Aksi: Mewujudkan Kementerian Imipas yang Berkualitas dan Berintegritas", seharusnya tidak berhenti menjadi slogan acara. Ia harus menjadi cara kerja.

Tahun anggaran 2026 telah memasuki triwulan terakhir. Waktu makin sedikit, tetapi pekerjaan tidak ikut mengecil. Pada titik seperti ini, organisasi kerap tergoda mengejar dua hal: kegiatan selesai dan anggaran terserap.

Keduanya penting. Namun keduanya belum cukup.

Ukuran kerja pemerintah tidak boleh berhenti pada berapa banyak kegiatan dilaksanakan, berapa besar anggaran dibelanjakan, atau berapa tebal laporan disusun. Ukuran akhirnya justru lebih sederhana: apa yang berubah dan siapa yang merasakan manfaatnya?

Apakah pelayanan semakin cepat?
Apakah masyarakat memperoleh kepastian?
Apakah persoalan benar-benar selesai?
Apakah penyimpangan makin sulit terjadi?
Apakah kepercayaan publik meningkat?

Pertanyaan-pertanyaan semacam itu jauh lebih penting daripada sekadar angka realisasi.

Di sinilah Rakor seharusnya menggeser orientasi kerja: dari output menuju outcome.

Kemenimipas telah menetapkan 15 Program Aksi Tahun 2026. Skalanya tidak kecil. Ada ribuan kegiatan yang bergerak dari bawah melalui skema bottom-up, disertai program strategis yang ditetapkan secara top-down. Ada anggaran besar, satuan kerja yang tersebar, serta ratusan pimpinan yang memegang tanggung jawab masing-masing.

Semua itu memperlihatkan bahwa mesin organisasi sedang bergerak.

Tetapi pertanyaan berikutnya harus lebih tajam: bergerak menuju ke mana?

Di bidang keimigrasian, misalnya, digitalisasi layanan tidak boleh dimaknai sekadar memindahkan formulir dari meja ke layar. Digitalisasi harus membuat layanan lebih cepat, lebih pasti, lebih transparan, sekaligus lebih aman.

Pelayanan paspor harus semakin mudah. Pemeriksaan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi harus semakin akurat. Regulasi visa dan izin tinggal harus semakin sederhana bagi mereka yang memenuhi ketentuan. Pada saat yang sama, pengawasan orang asing, pencegahan TPPO dan TPPM, serta penguatan perbatasan tidak boleh melemah.

Itulah tantangan sebenarnya.

Imigrasi harus mampu berdiri pada dua kaki sekaligus: mempermudah mereka yang patuh, dan memperketat pengawasan terhadap mereka yang berisiko.

Cepat, tetapi tidak ceroboh.
Mudah, tetapi tidak longgar.
Modern, tetapi tetap menjaga kedaulatan.

Prinsip yang sama berlaku pada pemasyarakatan.

Program ketahanan pangan, pemberantasan narkoba, pengendalian penipuan, pendidikan narapidana, dapur sehat, pemberdayaan warga binaan, hingga penanganan overcrowding sudah bergerak dalam berbagai bentuk.

Angka capaian penting. Berapa hasil panen, berapa warga binaan yang terlibat, berapa razia dilakukan, berapa tes urine dilaksanakan, semuanya perlu dicatat.

Tetapi angka-angka itu seharusnya menjadi pintu masuk, bukan titik akhir.

Pertanyaan terpenting justru sesudahnya.

Apakah lapas menjadi lebih aman?
Apakah peredaran narkoba berkurang?
Apakah penipuan dapat ditekan?
Apakah warga binaan memiliki keterampilan setelah bebas?
Apakah proses pembinaan benar-benar membantu mereka kembali ke masyarakat?

Pemasyarakatan bukan sekadar menjaga orang tetap berada di balik tembok. Ia seharusnya membuat seseorang keluar dalam keadaan lebih siap untuk kembali menjadi bagian masyarakat.

Rakor juga menyoroti lima wilayah perbaikan: kecepatan layanan, prosedur, sumber daya manusia, sarana-prasarana, serta sistem dan teknologi informasi.

Kelima hal itu sesungguhnya saling berhubungan.

Pelayanan yang lambat belum tentu karena petugasnya malas. Bisa jadi prosedurnya terlalu panjang. Prosedur yang panjang mungkin lahir dari regulasi yang bertumpuk. Sistem teknologi yang tidak terintegrasi dapat memaksa pegawai mengulang pekerjaan secara manual. Beban kerja yang tidak merata kemudian melahirkan kesalahan, bahkan membuka ruang penyimpangan.

Karena itu, evaluasi tidak seharusnya selalu dimulai dengan pertanyaan, siapa yang salah?

Mulailah dengan pertanyaan lain: di mana sistem tidak bekerja?

Setelah itu barulah ditentukan siapa yang berwenang memperbaikinya.

Masalah yang bisa diselesaikan UPT jangan semuanya dikirim ke pusat. Persoalan yang merupakan kewenangan kantor wilayah jangan dibiarkan berlarut. Sebaliknya, hambatan yang bersumber dari regulasi nasional jangan dibebankan kepada petugas di bawah seolah-olah merekalah penyebabnya.

Masalah harus diselesaikan pada tingkat kewenangan yang tepat.

Cepat, tuntas, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Namun ada satu perkara yang tidak boleh tenggelam di antara target, angka, dan program: integritas.

Kemenimipas memegang kewenangan besar.

Imigrasi menjaga pintu negara, mengeluarkan dokumen perjalanan, memberi izin tinggal, dan mengawasi orang asing. Pemasyarakatan mengelola manusia yang sedang berada dalam proses hukum dan pembinaan.

Semakin besar kewenangan, semakin besar pula risiko penyalahgunaannya.

Karena itu, pesan tentang zero tolerance terhadap pungli, gratifikasi, dan penyalahgunaan wewenang harus diterjemahkan menjadi sistem nyata. Tidak cukup melalui imbauan. Tidak cukup lewat slogan.

Integritas harus dimulai dari keteladanan pimpinan.

Pimpinan yang meminta bawahannya bersih harus terlebih dahulu menunjukkan bagaimana kekuasaan digunakan secara benar. Pimpinan juga harus memberi ruang bagi orang di bawahnya untuk mengatakan bahwa ada masalah.

Sebab organisasi yang sehat bukan organisasi yang mengaku tidak punya masalah.

Organisasi yang sehat adalah organisasi yang mampu mendeteksi masalah lebih cepat, mengakuinya lebih jujur, lalu menyelesaikannya sebelum berubah menjadi krisis.

Teknologi pun harus ditempatkan sebagai bagian dari agenda integritas.

Digitalisasi bukan hanya soal kenyamanan. Ia harus meninggalkan digital trace, memperkecil transaksi gelap, mengurangi ruang diskresi yang tidak terukur, dan membuat penyimpangan lebih mudah dideteksi.

Dengan cara itu, pengawasan tidak hanya bekerja setelah pelanggaran terjadi. Ia bergerak lebih awal untuk mencegahnya.

Di sinilah Rakor Kemenimipas 2026 seharusnya menemukan maknanya.

Rakor tidak boleh berhenti sebagai meeting room. Ia harus berubah menjadi delivery room.

Setiap pimpinan seharusnya pulang dengan lima kejelasan: apa yang harus dikerjakan, siapa yang bertanggung jawab, kapan harus selesai, bagaimana keberhasilannya diukur, dan bagaimana hasilnya dilaporkan.

Lima pertanyaan itu tampak sederhana. Namun kalau diterapkan dengan disiplin, ia bisa mengubah budaya kerja.

Rakor tidak lagi menghasilkan tumpukan rekomendasi.

Ia menghasilkan kontrak penyelesaian masalah.

Pada akhirnya, masyarakat tidak terlalu peduli berapa kali kementerian melakukan rapat.

Mereka ingin paspornya selesai cepat dan pasti. Mereka ingin perbatasan aman. Mereka ingin orang asing yang datang membawa manfaat dilayani dengan baik, sementara yang melanggar ditindak tegas. Mereka ingin lapas bebas narkoba dan penipuan. Mereka ingin warga binaan memperoleh kesempatan kedua.

Itulah ukuran akhir pelayanan publik.

Jabatan, seperti diingatkan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto, bukan sekadar kedudukan. Ia adalah amanah. Dan setiap amanah pada waktunya akan berakhir.

Yang tinggal bukan kursinya.

Yang dikenang adalah apa yang pernah dikerjakan, perubahan apa yang berhasil dihasilkan, dan manfaat apa yang benar-benar dirasakan masyarakat.

Maka "Dari Evaluasi Menuju Aksi" tidak boleh selesai ketika Rakor ditutup.

Justru ketika layar presentasi dimatikan, meja rapat dikosongkan, dan para pimpinan kembali ke tempat tugas masing-masing, pekerjaan yang sebenarnya baru dimulai.

Kejurnas Bridge ke-60 di Mamuju, Sumut Sabet Perak dan Gelar Pasangan Campuran Terbaik

admin — Mon, 21 Sep 2026 17:09:00 +0700+0700

MAMUJU | Kontingen Sumatera Utara (Sumut) menorehkan prestasi pada Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Bridge ke-60 Tahun 2026 yang berlangsung di Mamuju, Sulawesi Barat.

Dari tiga nomor pertandingan yang diikuti, Sumut berhasil meraih medali perak melalui pasangan Trian Clara Octaviana dan M. Fathur Razaq pada nomor Pasangan Junior.

Ketua GABSI Sumut Novan Efendy Siregar menyampaikan rasa syukur atas capaian yang diraih atlet Sumut pada ajang nasional tersebut.
"Alhamdulillah, Sumut meraih perak dari tiga nomor pertandingan yang diikuti di Kejurnas Mamuju ini," ujar Novan.

Selain meraih medali perak, wakil Sumut juga berhasil menyabet gelar Pasangan Campuran Terbaik pada Special Event Piala Ketua Umum PB GABSI Novan Efendy Siregar.

Gelar tersebut diraih pasangan Ralia Hanifah dan Eko Harry Dharma, yang tampil sebagai pasangan campuran terbaik dalam special event tersebut.

Novan menyampaikan apresiasi kepada seluruh atlet yang telah berjuang membawa nama Sumatera Utara pada Kejurnas Bridge ke-60 Tahun 2026 di Mamuju.
Ia juga mengucapkan terima kasih atas doa dan dukungan yang diberikan kepada kontingen Sumut selama mengikuti kejuaraan.

"Terima kasih atas doa dan dukungan dari KONI Sumut," kata Novan.

Prestasi tersebut menambah catatan positif bagi pembinaan olahraga bridge Sumatera Utara di tingkat nasional.red

Kodim 0209/Labuhanbatu Gencarkan Mitigasi Karhutla, Hotspot Nihil

admin — Mon, 21 Sep 2026 15:17:00 +0700+0700

Labuhanbatu |halomedan.com -

Jajaran Kodim 0209/Labuhanbatu terus menggencarkan upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Korem 022/PT. Pada Sabtu (19/9/2026), personel TNI melaksanakan sosialisasi dan mitigasi di sejumlah wilayah rawan karhutla di Labuhanbatu Raya. Hasil pemantauan menunjukkan tidak ditemukan hotspot, firespot maupun titik api.

Kegiatan dilakukan Koramil 05/BD melalui sosialisasi dan mitigasi di Dusun 7 Parsuluman, Desa Rombisan, Kecamatan Aek Natas, Kabupaten Labuhanbatu Utara. Masyarakat diberikan pemahaman mengenai bahaya karhutla sekaligus diingatkan agar tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya pencegahan, terutama karena masih terdapat kebiasaan masyarakat membakar lahan kosong yang akan digunakan kembali untuk bercocok tanam.

Sementara itu, Koramil 08/RP melaksanakan peninjauan mitigasi dan sosialisasi bahaya karhutla di Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu.

Kegiatan tersebut dilakukan untuk memantau kondisi wilayah sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat agar turut menjaga lingkungan dan mencegah potensi munculnya titik api.

Hingga kegiatan berakhir, tidak ditemukan area bekas terbakar maupun kegiatan pemadaman. Kondisi wilayah Labuhanbatu Raya juga terpantau aman dari karhutla, dengan hotspot, firespot dan titik api nihil. Upaya mitigasi dan sosialisasi akan terus dilakukan sebagai langkah antisipasi agar potensi kebakaran dapat dicegah sejak dini.(W02)

Pangdam I/BB Pimpin Sidang Pantukhir Cata PK TNI AD Gel III, 2.171 Calon Ikuti Seleksi

admin — Mon, 21 Sep 2026 14:21:00 +0700+0700

Medan |halomedan.com -

Pangdam I/Bukit Barisan Mayjen TNI Hendy Antariksa memimpin Sidang Pantukhir Penerimaan Calon Tamtama Prajurit Karier (Cata PK) TNI AD Gelombang III Tahun Anggaran 2026 tingkat Subpanpus Kodam I/BB di Lapangan Jenderal Soedirman Rindam I/BB, Senin (21/9/2026).

Sebanyak 2.171 calon mengikuti sidang yang menjadi salah satu tahapan sebelum pelaksanaan Sidang Pantukhir tingkat Panitia Pusat (Panpus) TNI AD.

Rangkaian sidang diawali dengan laporan Sekretaris II kepada Ketua Sidang, kemudian paparan hasil pelaksanaan seleksi sebagai dasar penentuan calon yang akan diusulkan mengikuti Sidang Pantukhir tingkat Panitia Pusat (Panpus) TNI AD.

Dalam amanat Aspers Kasad Mayjen TNI I Wayan Suarjana yang dibacakannya, Pangdam menyampaikan bahwa TNI AD saat ini memasuki tahun kedua pembentukan Satuan TP tahap VI sehingga pemenuhan personel perlu didukung sistem rekrutmen yang transparan dan modern.

Sistem rekrutmen terus ditingkatkan melalui digitalisasi, termasuk pengunggahan hasil pemeriksaan administrasi, kesehatan, jasmani dan penelitian personel secara langsung ke server Panpus.

Sementara itu, tim psikologi telah menerapkan sistem Computer Assisted Test (CAT) bagi seluruh calon. Langkah tersebut dilakukan untuk mendukung proses seleksi yang objektif, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pada kesempatan tersebut, Pangdam menegaskan bahwa penerimaan prajurit TNI AD gratis atau tidak dipungut biaya dalam bentuk apa pun. Pangdam mengimbau masyarakat agar tidak mempercayai oknum yang menjanjikan kelulusan dengan imbalan uang maupun bentuk lainnya karena seluruh proses seleksi dilaksanakan secara objektif, transparan, dan berdasarkan hasil seleksi masing-masing peserta.

Mekanisme pengumuman juga harus dilakukan secara cermat untuk menghindari kesalahan data serta memastikan calon yang dinyatakan lulus sesuai keputusan resmi yang diterbitkan Panpus.

Pangdam juga mengingatkan bahwa hasil Sidang Pantukhir tingkat Subpanpus belum bersifat final karena masih akan dilaksanakan sidang verifikasi di tingkat Panpus yang dihadiri pengawas Itjenad, para Wakil Ketua Tim Rik/Uji Panpus dan Tim Pam Sintelad sebagai tahapan akhir proses rekrutmen sebelum pengumuman resmi.

Karena itu, seluruh panitia diminta menjaga kerahasiaan hasil sidang serta melaksanakan setiap tahapan rekrutmen dengan penuh kejujuran, dedikasi, dan profesionalisme.

Kegiatan ini turut dihadiri Danrindam I/BB, Wakil Ketua, Pawas, Sekretaris, Katim Rik/Uji, serta para pejabat utama Rindam I/BB.(W02)

Oknum Wakil Rakyat Diduga Modali Judi Togel, AWI : Ketua DPRD Segera Ambil Sikap

admin — Mon, 21 Sep 2026 12:45:00 +0700+0700

Medan |halomedan.com -

Terkait dugaan keterlibatan seorang oknum wakil rakyat yang terkesan melakukan pelanggaran hukum atas

Adanya pemberitaan media yang ditetima dari sumber mengatakan bahwa, BS (Opung)seorang oknum wakil rakyat disebut sebut anggota DPRD Deliserdang sebagai pemilik/pemodal bisnis haram (judi togel), Ketua DPRD Deliserdang harus segera mengambil sikap.

Ini disampaikan, Sudarmanto Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Aliansi Wartawan Indonesia (DPC - AWI) Kota Medan, Senin (21/9/2026) kepada wartawan dikantor sekretariatnya Jln. Luku No 5A, Kelurahan Kwala Bekala, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Sumatera Utara

Sudarmanto menambahkan, Ketua DPRD dalam salah satu tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) merespon laporan dari masyarakat atau pihak lain mengenai atas dugaan anggotanya yang melanggar hukum atau kode etik kepada Badan Kehormatan (BK) DPRD.

"Dari laporan masyarakat yang dipublikasikan melalui pemberitaan media dugaan keterlibatan seorang oknum wakil rakyat melanggar hukum, Ketua DPRD segera mengambil sikap dan wajib meneruskan pengaduan tersebut kepada Badan Kehormatan (BK) DPRD paling lambat 7 hari setelah laporan diterima agar dilakukan pemeriksaan terhadap BS (Opung)," ucap Sudarmanto.

Sementara, Zakky Sahri SH Ketua DPRD Deliserdang yang dikonfirmasi wartawan terkait dugaan keterlibatan BS (Opung) dalam bisnis haramnya (judi togel), belum ada memberikan komentar dan keterangan.

Untuk diketahui, BS (Opung) seorang oknum wakil rakyat DPRD Deliserdang dari salah satu partai terbesar di Indonesia ini bahwa dari beberapa sumber yang layak dipercaya disebut sebut sebagai pemilik/pemodal judi toto gelap tebak angka yang bisnis haramnya berada di daerah Bangun Purba, Silindak dan beberapa titik lokasi lainya di kabupaten Deliserdang beromset ratusan juta per hari tidak tersentuh hukum.

Sebelumnya, BS alias Opung yang dikonfirmasi wartawan atas dugaan keterlibatan dirinya sebagai pemilik/pemodal judi togel tebak angka melalui via WhatsApp meminta wartawan untuk menemuinya. "Untuk apa melalui telepon. Datang.., jumpalah. Kita berkawan kawan dan saya orangnya welcome," Namun, setelah dihubungi kembali ke nomor WhatsApp nya, BS alias Opung memblokir no WahtasApp wartawan.(W02)

Satu Langkah Sebelum Kuliah, Mahasiswa Baru UNPAB Hadapi Pra-PPKMB 2026

admin — Mon, 21 Sep 2026 12:07:00 +0700+0700

Medan — Satu langkah sebelum memasuki dunia perkuliahan, mahasiswa baru Universitas Pembangunan Panca Budi (UNPAB) mengikuti kegiatan Pra-Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (Pra-PPKMB) Tahun Akademik 2026/2027 yang berlangsung pada Sabtu, 19 September 2026 di lingkungan Universitas Pembangunan Panca Budi.

Kegiatan ini menjadi tahap awal bagi mahasiswa baru untuk mengenal lebih dekat lingkungan akademik, struktur fakultas dan program studi, serta berbagai layanan yang tersedia selama menjalani proses pendidikan di UNPAB.

Pra-PPKMB diikuti oleh mahasiswa baru dari berbagai unit akademik UNPAB, meliputi Fakultas Sains Komputasi & Kecerdasan Digital, Fakultas Agama Islam & Humaniora, Fakultas Sains & Teknologi, Fakultas Sosial Sains, serta Program Pascasarjana.

Rangkaian kegiatan diawali dengan pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan sesi pengenalan fakultas dan program studi. Pada sesi ini, mahasiswa baru mendapatkan gambaran mengenai lingkungan akademik serta bidang keilmuan yang akan menjadi bagian dari perjalanan pendidikan mereka di UNPAB.

Selanjutnya, mahasiswa diperkenalkan dengan berbagai layanan administrasi, keuangan, pusat informasi dan konselor. Pengenalan ini memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai berbagai unit layanan yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung kebutuhan mereka selama menjalani aktivitas di lingkungan kampus.

Mahasiswa baru juga mendapatkan informasi mengenai layanan perpustakaan dan laboratorium sebagai bagian dari fasilitas penunjang kegiatan akademik. Pengenalan tersebut diharapkan membantu mahasiswa memahami fasilitas yang dapat digunakan untuk menunjang proses pembelajaran, pencarian referensi, maupun kegiatan praktikum sesuai bidang studi masing-masing.

Rangkaian Pra-PPKMB kemudian dilanjutkan dengan pengenalan layanan akademik. Mahasiswa diberikan pemahaman mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan aktivitas akademik dan proses administrasi selama menjalani masa studi di UNPAB.

Tidak hanya layanan akademik, mahasiswa baru juga mendapatkan informasi mengenai layanan beasiswa. Sesi ini memperkenalkan berbagai dukungan pendidikan yang dapat menjadi salah satu bagian dari pengembangan dan keberlanjutan studi mahasiswa selama berada di lingkungan UNPAB.

Setelah rangkaian pengenalan layanan kampus, kegiatan dilanjutkan dengan kegiatan masing-masing fakultas dan program studi. Sesi ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memperoleh informasi yang lebih spesifik mengenai fakultas dan program studi masing-masing, sekaligus mengenal lingkungan akademik yang akan menjadi tempat mereka menjalani proses perkuliahan.

Melalui Pra-PPKMB 2026, UNPAB memberikan bekal awal kepada mahasiswa baru agar lebih siap memasuki kehidupan perguruan tinggi. Pengenalan tidak hanya diarahkan pada aspek akademik, tetapi juga mencakup berbagai fasilitas, layanan, serta lingkungan yang akan mendukung perjalanan mahasiswa selama menempuh pendidikan.

Pra-PPKMB menjadi langkah awal sebelum mahasiswa baru memasuki rangkaian kehidupan perkuliahan secara penuh di UNPAB, sekaligus menjadi momentum untuk membangun kesiapan, mengenal lingkungan kampus, dan memahami berbagai sumber daya yang dapat mereka manfaatkan selama menjadi bagian dari Universitas Pembangunan Panca Budi.

Ketua PSI Soroti Anggaran Rehab Masjid Jeunieb

admin — Sun, 20 Sep 2026 22:37:00 +0700+0700

BIREUEN- Ketua Pers Siber Indonesia (PSI) Aceh, Anwar Tgk Rabo, meminta pihak terkait memberikan kejelasan mengenai informasi yang menyebut anggaran rehabilitasi Masjid Baiturrahim di Gampong Matang Nibong, Kecamatan Jeunieb, Kabupaten Bireuen, terancam dibatalkan.

Anwar mengatakan, informasi mengenai kemungkinan pembatalan anggaran tersebut perlu segera diklarifikasi karena hingga kini belum ada kepastian resmi yang diterima masyarakat. Ia meminta status anggaran, proses pengusulan, serta kendala yang mungkin terjadi disampaikan secara terbuka.

"Status anggaran dan prosesnya perlu dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat, termasuk jika ada kendala administrasi atau teknis," kata Anwar Tgk Rabo.

Masjid Baiturrahim telah berdiri sejak 1984 dan menjadi salah satu tempat ibadah masyarakat Jeunieb dan sekitarnya. Berdasarkan keterangan panitia pembangunan, bangunan masjid masih membutuhkan sejumlah perbaikan.

Atap masjid disebut mulai keropos dan mengalami kebocoran saat hujan. Sebagian bangunan juga belum memiliki plafon. Kondisi lantai yang terkena rembesan air membuat permukaannya menjadi licin dan dikhawatirkan mengganggu kenyamanan jamaah.

"Kalau hujan, bocor di mana-mana. Jamaah harus geser saf karena sajadah basah. Padahal ini masjid kecamatan, seharusnya menjadi contoh," ujar salah seorang panitia pembangunan.

Panitia berharap rencana rehabilitasi tetap dapat dilaksanakan apabila memang telah masuk dalam program dan penganggaran pemerintah. Mereka juga meminta penjelasan apabila terdapat persoalan administrasi atau teknis yang menyebabkan program tersebut berpotensi tidak berjalan.

Anwar menilai kondisi bangunan perlu menjadi perhatian karena masjid digunakan masyarakat untuk kegiatan ibadah setiap hari. Namun, ia menekankan bahwa informasi mengenai status anggaran harus terlebih dahulu dipastikan melalui sumber resmi.

Panitia juga menyampaikan informasi mengenai seorang jamaah yang disebut pernah terpeleset di area masjid hingga meninggal dunia. Informasi tersebut belum terverifikasi. Belum diperoleh keterangan resmi dari keluarga korban, pengurus masjid, atau pihak berwenang mengenai kronologi dan penyebab kejadian.

Karena itu, informasi tersebut belum dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya hubungan antara kondisi lantai masjid dan kematian jamaah tersebut.

Anwar meminta pemerintah atau instansi yang menangani program rehabilitasi memberikan penjelasan mengenai status anggaran dan tahapan pelaksanaannya.

"Masyarakat berhak mengetahui apakah anggaran itu sudah dialokasikan, masih dalam proses, atau memang ada kendala yang menyebabkan program tersebut terancam batal," ujar Anwar.

Hingga berita ini disusun, informasi mengenai kemungkinan pembatalan anggaran rehabilitasi Masjid Baiturrahim masih menunggu konfirmasi resmi dari pihak terkait. (R/Muktar)

DPC Hima Lubis Kota Medan Resmi Dilantik, Ini Pesan Wakil Wali Kota

admin — Sun, 20 Sep 2026 22:16:00 +0700+0700

MEDAN – Dewan Pengurus Cabang (DPC) Himpunan Marga Lubis Dohot Anak Boruna (Hima Lubis) Kota Medan masa bakti 2026–2030 resmi dilantik dan dikukuhkan.

Pelantikan yang berlangsung di Jalan Flamboyan Raya, Tanjung Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan, Minggu (20/9/2026), turut dihadiri Wakil Wali Kota Medan H. Zakiyuddin Harahap.

Dalam sambutannya, Zakiyuddin berharap pelantikan tersebut tidak berhenti sebagai seremoni organisasi, tetapi menjadi momentum memperkuat silaturahmi sekaligus meningkatkan kepedulian sosial terhadap keluarga besar Marga Lubis di Kota Medan.

"Besar harapan kami pelantikan ini bukan hanya sekadar seremoni. Kalau kita lihat yang hadir hari ini, sebenarnya Marga Lubis ini banyak orang hebat di Kota Medan. Banyak, sangat banyak," ujar Zakiyuddin.

Menurutnya, besarnya potensi keluarga besar Marga Lubis harus dapat diarahkan menjadi kekuatan yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Ia juga mendorong agar keberadaan Hima Lubis semakin dikenal dan memiliki gaung yang lebih luas di Kota Medan.

"Makanya saya berpesan, kalau bisa ke depan gaungnya harus jauh lebih besar dari ini. Karena Marga Lubis Kota Medan ini bukan kaleng-kaleng. Banyak orang hebat, banyak orang besar," katanya.

Zakiyuddin juga meminta Hima Lubis melakukan pendataan terhadap keluarga besar Marga Lubis yang berdomisili di Kota Medan. Menurutnya, data tersebut penting untuk mengetahui kondisi anggota sekaligus memperkuat semangat kepedulian dan gotong royong.

"Dengan silaturahmi ini, kita tahu mana Marga Lubis yang keadaan hidupnya jauh di bawah kita. Jadi kita bisa saling menolong, saling menjaga, dan saling mengetahui. Karena apa gunanya Hima Lubis hebat, tetapi masih ada Marga Lubis yang kesusahan," tegasnya.

Ia berharap kepengurusan DPC Hima Lubis Kota Medan yang baru dilantik mampu menjalankan amanah organisasi dan menghadirkan manfaat nyata bagi keluarga besar Marga Lubis.

"Semoga dengan dilantiknya ini bisa menjalankan amanah, bisa membantu Marga Lubis yang ada di Kota Medan, dan silaturahmi terus dijalin agar kita tetap mengetahui keadaan kita di Medan ini," pungkasnya.

Pelantikan tersebut turut dihadiri Ketua DPC Hima Lubis Kota Medan M. Nursalim Lubis, Ketua Hima Lubis Sumatera Utara Arsyad Lubis, serta Ketua Panitia Pelaksana Irwan Saleh Lubis.

Harmoni Milad ke-27 Pendawa Indonesia Sukses dan Meriah

admin — Sun, 20 Sep 2026 22:05:00 +0700+0700

MEDAN – Puncak perayaan Harmoni Milad ke-27 Pendawa Indonesia berlangsung sukses dan meriah di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Minggu (20/9/2026).

Rangkaian perayaan tersebut menjadi momentum penting bagi keluarga besar Pendawa Indonesia untuk mempererat tali silaturahmi, persaudaraan dan kebersamaan yang telah terjalin selama 27 tahun.

Pendiri sekaligus Ketua Umum PB Pendawa Indonesia, H. Ruslan, SH, didampingi Ketua Harian Hj. Assifa Ince Marjuki, SH, MH dan Sekjen Edy Rianto, SE, dalam sambutannya menegaskan bahwa soliditas Pendawa hingga saat ini tidak terlepas dari kuatnya jalinan silaturahmi dan persaudaraan antaranggota.

Menurut H. Ruslan, bertambahnya usia organisasi harus diiringi dengan semakin kuatnya rasa guyub dan kepedulian terhadap sesama.

"Semoga dengan bertambahnya usia, organisasi paguyuban Pendawa Indonesia semakin guyub dan kehadirannya dapat memberikan manfaat bagi anggota, masyarakat maupun pemerintah," ujarnya.

Ia menekankan, kebersamaan menjadi kekuatan utama dalam menjaga eksistensi Pendawa Indonesia. Karena itu, seluruh keluarga besar Pendawa diharapkan terus menjaga persaudaraan serta membangun hubungan yang harmonis dengan berbagai elemen masyarakat dan pemerintah.

Perayaan Milad ke-27 tersebut turut dihadiri sejumlah tokoh pemerintahan, TNI-Polri, organisasi kemasyarakatan, paguyuban serta tokoh masyarakat.

Di antaranya Sekda Provsu T. Timur Tumanggor, Kesbangpol Mulyono, Parlindungan Purba, perwakilan Polda Sumut dan Polrestabes Medan, Letkol TNI Andi, Ketua Umum DPP PMS, Ketua Umum DPP HBB, Ketua FKN Sumut Sultan Deli, Direktur Utama PT Bank Sumut Heru, Anggota DPRD Sumut M. Loso dan Ajie Karim.

Hadir pula Kepala Imigrasi Belawan Eko, perwakilan Imigrasi Subroto, jajaran Lapas Tanjung Kusta, Joko Tingkir, Pujakesuma, Forkala, Dr. Adlan, Perwali, Sobirin, H. Supardi, Karman Anom, Erwan Makruf, Patron, Abing, FKBNI, Binsar Simatupang, Ketua KBPPP, Wakil Bupati Deli Serdang Lom Lom Suwondo, Prof. Abdianto, Bandi, SH, serta perwakilan Nahdlatul Ulama.

Kemeriahan acara semakin terasa dengan keterlibatan jajaran panitia dan seluruh unsur Pendawa Indonesia, termasuk Satgas Pendawa, Srikandi dan Satkom Pendawa.

Ketua Panitia Milad, Doni Rizal, bersama Rendy, Dedy, Edy R., Fika dan jajaran panitia lainnya menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya perayaan tersebut.

Harmoni Milad ke-27 ini sekaligus menjadi penegasan bahwa Pendawa Indonesia tidak hanya berorientasi pada eksistensi organisasi, tetapi juga berupaya mempertahankan nilai persaudaraan, kebersamaan dan kepedulian sosial di tengah masyarakat.

Dengan semangat "guyub, rukun dan bermanfaat", keluarga besar Pendawa Indonesia diharapkan terus menjaga soliditas organisasi serta memberikan kontribusi positif bagi pembangunan daerah dan kehidupan bermasyarakat.

PTPN I Optimalkan Aset Perkebunan, Dorong Pangan dan Energi Nasional

admin — Sun, 20 Sep 2026 19:59:00 +0700+0700

JAKARTA | halomedan.com

PT Perkebunan Nusantara I (Persero) atau PTPN I terus mengoptimalkan aset perkebunan untuk mendukung penguatan kedaulatan pangan sekaligus ketahanan energi nasional.

Langkah tersebut mendapat dorongan dari Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman. Dalam rangkaian pembahasan dengan jajaran PTPN I, pemerintah mendorong agar aset perkebunan negara tidak hanya berorientasi pada komoditas perkebunan, tetapi juga dimanfaatkan untuk pengembangan pangan strategis dan hilirisasi.

Dalam keterangan pada Jumat, 18 September 2026, Amran mendorong optimalisasi aset PTPN I untuk memperkuat swasembada pangan sekaligus mendukung ketahanan energi nasional.

Sejumlah komoditas menjadi perhatian, antara lain tebu untuk mendukung swasembada gula, ubi kayu sebagai bahan baku bioetanol, rempah-rempah, kelapa sawit serta pengembangan hilirisasi ayam terintegrasi.

PTPN I juga diarahkan membangun rantai nilai yang lebih kuat, mulai dari produksi di lahan hingga pengolahan dan pemasaran. Optimalisasi tersebut mencakup pemanfaatan investasi, mekanisasi, digitalisasi, pertanian presisi dan teknologi berbasis data.

Direktur Utama PTPN I Abdul Rivai Ras menegaskan kesiapan perusahaan menerjemahkan arah pemerintah tersebut melalui optimalisasi aset, peningkatan produktivitas, penguatan komoditas strategis dan percepatan hilirisasi.

"PTPN I akan terus memperkuat peran sebagai bagian dari ekosistem pangan nasional. Optimalisasi aset, peningkatan produktivitas, hilirisasi dan penguatan kemitraan dengan masyarakat menjadi bagian dari langkah kami untuk memberikan nilai tambah sekaligus mendukung ketahanan pangan dan energi nasional," ujar Abdul Rivai di ruang kerjanya, Jumat (18/9/2026).

Sejalan dengan itu, PTPN I sebelumnya telah menyiapkan pemanfaatan hingga 10.000 hektare lahan untuk jagung serta hingga 10.000 hektare untuk ubi kayu di Lampung. Di Sumatera Utara, sekitar 270 hektare lahan dioptimalkan untuk pengembangan kedelai, sedangkan di Jawa Barat dilakukan uji coba bawang putih seluas 2 hektare.

Pengembangan ubi kayu juga memiliki kaitan dengan agenda energi nasional karena komoditas tersebut dapat menjadi bahan baku bioetanol. Sementara hilirisasi tebu PTPN I telah diarahkan untuk menghasilkan bioetanol yang dapat digunakan sebagai bahan bakar maupun bahan baku industri lainnya.

Bagi PTPN I, optimalisasi aset bukan sekadar memperluas areal tanam. Setiap lahan ditargetkan mampu menghasilkan nilai tambah melalui produktivitas, hilirisasi dan kemitraan dengan masyarakat.

Abdul Rivai menekankan bahwa transformasi tersebut diarahkan untuk menjadikan aset perkebunan sebagai sumber nilai ekonomi yang manfaatnya dapat dirasakan lebih luas.

Dengan strategi tersebut, PTPN I menempatkan aset perkebunan negara sebagai bagian dari ekosistem pangan dan energi nasional, sekaligus memperkuat hubungan antara BUMN, petani, industri dan pemerintah dalam membangun rantai pasok yang berkelanjutan.red

Jelang 4 Desember, NGO HAM Imbau Jaga Ketertiban

admin — Sun, 20 Sep 2026 19:44:00 +0700+0700

BANDA ACEH - Menjelang 4 Desember 2026, Koalisi NGO HAM mengimbau masyarakat Aceh menjaga ketertiban dan perdamaian serta menghindari simbol atau narasi yang berpotensi memicu ketegangan.

Direktur Eksekutif Koalisi NGO HAM, Khairil Arista, mengatakan momentum 4 Desember perlu disikapi secara bijak dengan mengutamakan perdamaian, persatuan, dan penghormatan terhadap hukum.

"Kami mengimbau seluruh elemen masyarakat agar menjaga ketertiban dan menyampaikan perbedaan pandangan melalui cara-cara yang damai dan bermartabat," kata Khairil dalam keterangannya, Minggu (20/9/2026).

Ia meminta masyarakat menghindari kegiatan, deklarasi, penyampaian simbol maupun narasi yang dapat menimbulkan keresahan dan mengganggu ketertiban umum.

Menurut Khairil, perbedaan pandangan tetap dapat disampaikan melalui ruang dialog dengan cara yang damai serta sesuai ketentuan hukum. Hal itu dinilai penting agar momentum 4 Desember tidak memunculkan ketegangan di tengah masyarakat.

"Yang terpenting adalah menjaga persaudaraan, menghormati hukum dan mempertahankan perdamaian yang sudah terbina di Aceh," ujarnya.

Koalisi NGO HAM juga mengajak seluruh elemen masyarakat menjadikan momentum tersebut sebagai kesempatan memperkuat persatuan dan membangun masa depan Aceh melalui dialog.

Khairil mengingatkan agar perbedaan tidak berkembang menjadi persoalan yang membuka kembali luka dan trauma akibat konflik masa lalu.

"Kita tidak ingin perbedaan yang ada justru membuka kembali luka masa lalu. Mari bersama-sama menjaga Aceh tetap damai, bersatu dan kondusif," katanya.rel

Verdianto Iskandar Pimpin PB GABSI, Novan Siregar Optimistis Bridge Indonesia Semakin Berkembang

admin — Sun, 20 Sep 2026 19:20:00 +0700+0700

MEDAN – Komjen Pol (P) Drs. Verdianto Iskandar Bitticaca, M.Hum terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Gabungan Bridge Seluruh Indonesia (PB GABSI) periode 2026-2030.

Verdianto Iskandar Bitticaca terpilih dalam Kongres GABSI ke-27 Tahun 2026 yang digelar di Kantor Gubernur Sulawesi Barat, Minggu (20/9/2026).

Kongres tersebut dipimpin presidium yang terdiri dari Ketua Anwar Daaming dari Sulawesi Barat sebagai perwakilan tuan rumah, Sekretaris Novan Efendy Siregar dari Sumatera Utara yang mewakili Indonesia Bagian Barat, anggota Ashari Abubakar dari Kalimantan Timur yang mewakili Indonesia Bagian Tengah, Yohannes John Da Costa dari Nusa Tenggara Timur (NTT) yang mewakili Indonesia Bagian Timur, serta Taufik Asbi yang mewakili PB GABSI.

Novan Efendy Siregar, yang juga Ketua Pengprov GABSI Sumatera Utara, mengatakan seluruh peserta kongres sepakat memilih Verdianto Iskandar Bitticaca sebagai Ketua PB GABSI periode 2026-2030. Verdianto juga dipercaya menjadi formatur tunggal.

"Hasil Kongres GABSI ke-27 memilih Komjen Pol (P) Drs. Verdianto Iskandar Bitticaca sebagai Ketua PB GABSI secara aklamasi," ungkap Novan Siregar, Minggu (20/9/2026).

Novan optimistis kepemimpinan Verdianto Iskandar Bitticaca akan membawa perkembangan positif bagi olahraga bridge di Indonesia, termasuk dalam peningkatan prestasi atlet di berbagai ajang.
Menurut Novan, Verdianto merupakan sosok yang memiliki kecintaan kuat terhadap olahraga bridge. Kecintaan tersebut, kata dia, juga tumbuh di lingkungan keluarganya.

"Bridge sudah mendarah daging bagi Komjen Pol (P) Drs. Verdianto Iskandar Bitticaca. Orang tua, abang, dan adiknya merupakan pecinta bridge," sebut Novan Siregar, didampingi Sekretaris Pengprov GABSI Sumut Denny BS Nasution.

Kecintaan Verdianto terhadap bridge juga terlihat dari keterlibatannya sebagai bagian dari tim Provinsi Sulawesi Barat pada Kejuaraan Nasional (Kejurnas) ke-60 Bridge Tahun 2026.

"Jadi kita dari Sumatera Utara juga yakin bridge akan semakin berkembang dan berprestasi di bawah kepemimpinannya," tegas Novan.

Sementara itu, Sumatera Utara mengirimkan cukup banyak perwakilan dalam Kongres GABSI ke-27. Selain Pengprov GABSI Sumut, turut hadir perwakilan Pengkot GABSI Kota Medan, Kota Binjai, Kabupaten Tapanuli Selatan, dan Kabupaten Langkat.

"Kita paling banyak dari Pulau Sumatera," kata Novan.
Pengkot GABSI Kota Medan diwakili Eko Harry Dharma, Langkat diwakili Perwira Sakti Lubis, Tapanuli Selatan diwakili Wahyudi Luke Fernando Tambunan, sedangkan Binjai diwakili Lendra Faqrurrowzi.red

Pemprov Sumut Gelar Bulan Bakti Peternakan 2026, Targetkan Sumut Bebas Rabies

admin — Sun, 20 Sep 2026 18:51:00 +0700+0700

MEDAN — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan akan menggelar rangkaian kegiatan Bulan Bakti Peternakan dan World Rabies Day (WRD) Tahun 2026 pada 26–27 September 2026 di Lapangan Astaka, Medan Sport Center.

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemprov Sumut meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan hewan, memperkuat pengendalian rabies, sekaligus mendorong kemajuan sektor peternakan di Sumut.

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Sumut Fariz Haholongan Hutagalung mengatakan, kegiatan tersebut bertujuan memperkuat kolaborasi dalam pengendalian rabies sekaligus meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kesehatan hewan.

"Kita ingin menunjukkan kepedulian terhadap tingginya kasus rabies melalui penguatan vaksinasi hewan. Kegiatan ini menjadi wujud nyata semangat kolaborasi untuk mewujudkan Peternakan Maju, Sumut Bebas Rabies, sejalan dengan arah pembangunan Bapak Gubernur Sumatera Utara," ujarnya, Sabtu (19/9/2026).

Salah satu agenda utama dalam rangkaian kegiatan tersebut adalah vaksinasi rabies secara serentak terhadap Hewan Pembawa Rabies (HPR), dengan target 15.000 ekor yang tersebar di seluruh kabupaten/kota se-Sumatera Utara.

Selain meningkatkan cakupan vaksinasi, kegiatan tersebut juga diarahkan untuk mencatatkan rekor MURI vaksinasi rabies terbanyak di tingkat provinsi sebagai bagian dari upaya memperkuat perlindungan masyarakat dari ancaman penyakit zoonosis.

"Dalam kegiatan ini, ditargetkan sebanyak 15.000 ekor Hewan Pembawa Rabies (HPR), seperti anjing, kucing dan kera yang akan dilaksanakan di seluruh kabupaten kota di sumatera utara. Kegiatan ini juga diarahkan untuk mencatatkan rekor MURI vaksinasi rabies terbanyak di tingkat provinsi," ucap Fariz.

Menurutnya, rabies merupakan penyakit zoonosis yang dapat menular dari hewan kepada manusia dan berakibat fatal. Karena itu, peningkatan cakupan vaksinasi HPR, pengawasan populasi hewan, edukasi masyarakat, serta penanganan kasus gigitan hewan penular rabies menjadi bagian penting dalam upaya pengendalian rabies di Sumatera Utara.

"Tingginya kasus gigitan hewan penular rabies di Sumatera Utara menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi. Oleh karena itu, vaksinasi hewan secara rutin, pengawasan populasi HPR, serta penanganan cepat terhadap korban gigitan perlu terus diperkuat," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Panitia Bulan Bakti Peternakan dan World Rabies Day (WRD) Tahun 2026 yang juga Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) Sumut, Chalikul Bahri, mengatakan seluruh rangkaian kegiatan dapat diikuti masyarakat secara gratis.

"Kegiatan ini terbuka untuk masyarakat umum. Bukan hanya vaksinasi rabies masyarakat juga dapat mengikuti berbagai kegiatan, di antaranya pelayanan kesehatan hewan, vaksinasi rabies, pengobatan dan pemeriksaan hewan, kastrasi kucing, edukasi kesehatan hewan dan zoonosis, serta berbagai kegiatan edukatif lainnya," ucapnya.

Chalikul mengatakan, rangkaian kegiatan juga akan dimeriahkan dengan kontes ternak dan hewan kesayangan, lomba mewarnai, bazar UMKM, Gerakan Pangan Murah, serta promosi berbagai produk dan potensi peternakan di Sumut.

"Puncak acara pada hari minggu kita akan melaksanakan funwalk, Makan Telur Bersama dan pembagian 60.000 butir telur secara gratis. Seluruh Masyarakat dihimbau untuk hadir dan berpartisipasi. Kegiatan ini akan menjadi ruang kolaborasi seluruh pihak dan masyarakat utk sumatera utara," tuturnya.

Ia berharap kegiatan tersebut dapat memberikan dampak nyata bagi kesehatan masyarakat dan kesejahteraan hewan di Sumatera Utara.

"Kami ingin membangun kesadaran bersama bahwa pengendalian rabies merupakan tanggung jawab kita semua. Kita ingin memperkuat perlindungan masyarakat serta mewujudkan Sumut Bebas Rabies," kata Chalikul.

Pelaksanaan kegiatan nantinya juga melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah kabupaten/kota, Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI), perguruan tinggi, dunia usaha, komunitas, peternak, UMKM, hingga masyarakat.**

Bobby Nasution Ajak Insan Perhubungan Perkuat Konektivitas dan Kolaborasi untuk Sumut Maju

admin — Sun, 20 Sep 2026 18:49:00 +0700+0700

MEDAN — Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mengajak seluruh insan perhubungan dan pemangku kepentingan menjadikan semangat Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas) 2026 sebagai momentum memperkuat konektivitas dan kolaborasi, sekaligus menghadirkan layanan transportasi yang semakin aman, nyaman, terintegrasi, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

"Semangat Harhubnas harus menjadi dorongan bagi kita untuk menghadirkan layanan transportasi yang semakin aman, nyaman, terintegrasi, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Sumatera Utara," ujar Bobby Nasution dalam sambutannya yang dibacakan Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Sumut Timur Tumanggor pada rangkaian kegiatan Fun Walk Harhubnas 2026 tingkat Provinsi Sumatera Utara, Minggu (20/9/2026).

Kegiatan yang diikuti sekitar 1.000 peserta tersebut menjadi momentum untuk memperkuat kebersamaan dan kolaborasi antara pemerintah, instansi vertikal Kementerian Perhubungan, BUMN/BUMD, Dinas Perhubungan kabupaten/kota, komunitas transportasi, mitra transportasi daring, serta masyarakat.

Mengusung tema "Menghubungkan Indonesia untuk Masa Depan Lebih Maju", Harhubnas 2026 menegaskan pentingnya konektivitas transportasi sebagai penggerak pembangunan, pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi. Bagi Sumatera Utara, konektivitas juga menjadi kunci agar manfaat pembangunan dapat dirasakan hingga kawasan kepulauan, sentra pertanian, kawasan industri, dan destinasi wisata.

Bobby mengatakan, semangat menghubungkan tersebut harus diwujudkan melalui pembangunan dan pelayanan transportasi yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

"Mari kita pastikan setiap langkah pembangunan sektor perhubungan, baik penguatan angkutan umum, peningkatan konektivitas wilayah, maupun pelayanan transportasi, dilaksanakan melalui kerja sama yang solid demi terwujudnya Kolaborasi Sumut Berkah menuju Sumatera Utara yang Unggul, Maju, dan Berkelanjutan," katanya.

Sejalan dengan itu, pembangunan sektor perhubungan menjadi bagian dari prioritas dalam RPJMD Sumatera Utara 2025–2029. Sejumlah agenda yang didorong antara lain pengembangan BRT Mebidang, peningkatan akses menuju sentra pangan Berastagi, revitalisasi Pelabuhan Penyeberangan Gunungsitoli di Kepulauan Nias, serta dukungan subsidi transportasi untuk membantu pengendalian inflasi daerah.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumut Yuda Pratiwi Setiawan mengatakan Fun Walk Harhubnas 2026 tidak hanya dimaknai sebagai kegiatan olahraga, tetapi juga sebagai sarana mempererat silaturahmi seluruh unsur yang terlibat dalam sektor perhubungan.

"Fun Walk ini bukan sekadar untuk berolahraga dan menjaga kebugaran tubuh, tetapi yang utama sebagai wadah untuk mempererat tali silaturahmi dan memupuk rasa kebersamaan di antara kita semua, pemerintah, operator, mitra transportasi hingga masyarakat pengguna jasa perhubungan," ujar Kepala Dinas Perhubungan Sumatera Utara.

Ia juga mengajak seluruh peserta untuk menikmati kebersamaan dan memadukan langkah dalam suasana yang harmonis.

"Seperti halnya dalam bertransportasi, perjalanan yang panjang akan terasa lebih ringan dan menyenangkan jika kita lalui bersama-sama secara harmonis dan kompak," katanya.

Yuda juga mengingatkan seluruh peserta untuk mengikuti kegiatan dengan tertib, mengutamakan keselamatan, dan menjaga kebersihan sepanjang rute. Ia berharap semangat kebersamaan yang terbangun melalui Fun Walk dapat memperkuat pengabdian seluruh insan perhubungan dalam menghadirkan pelayanan transportasi yang semakin baik bagi masyarakat.**

Wagub Sumut Lepas Ribuan Peserta Fun Run 5K HUT ke-81 TNI, Perkuat Sinergi TNI dan Masyarakat

admin — Sun, 20 Sep 2026 18:45:00 +0700+0700

MEDAN — Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Utara (Sumut) Surya melepas ribuan peserta Fun Run 5K putra dan putri dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Tentara Nasional Indonesia (TNI). Kegiatan tersebut menjadi momentum memperkuat kebersamaan dan sinergi antara TNI, pemerintah, dan masyarakat sekaligus mendorong budaya hidup sehat.

Kegiatan yang diselenggarakan Kodam I/Bukit Barisan (BB) tersebut dimulai sekitar pukul 06.15 WIB di Lapangan Merdeka Medan, Jalan Pulau Pinang, Minggu (20/9/2026), dan terbuka untuk masyarakat umum. Ribuan peserta dari berbagai kalangan memadati kawasan Lapangan Merdeka Medan sejak pagi untuk mengikuti kegiatan olahraga bersama tersebut.

Fun Run 5K mengusung tema "TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur". Selain menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 TNI, kegiatan tersebut juga menjadi sarana untuk mengajak masyarakat membudayakan pola hidup sehat sekaligus mempererat hubungan antara pemerintah, TNI, dan masyarakat.

Wagub Sumut Surya bersama Pangdam I/BB Mayjen TNI Hendy Antariksa beserta jajaran secara langsung melepas para peserta yang mengikuti rute lari sejauh 5 kilometer (5K). Pelepasan berlangsung meriah, ditandai antusiasme ribuan peserta yang langsung bergerak mengikuti rute yang telah disiapkan panitia.

Usai melepas peserta Fun Run 5K, Surya turut ambil bagian dalam kegiatan olahraga tersebut. Didampingi sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut, Surya ikut berolahraga dengan berjalan kaki melintasi sejumlah ruas jalan di pusat Kota Medan.

Surya mengatakan, kegiatan seperti ini juga menjadi bagian dari upaya mendorong masyarakat untuk aktif berolahraga. Menurutnya, kegiatan olahraga bersama dapat menjadi sarana membangun kebugaran sekaligus memperkuat interaksi sosial di tengah masyarakat.

"Selain menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 TNI, kegiatan tersebut juga menjadi sarana untuk mengajak masyarakat membudayakan pola hidup sehat sekaligus mempererat hubungan antara pemerintah, TNI, dan masyarakat," ujarnya.

Pangdam I/BB Mayjen TNI Hendy Antariksa mengatakan, Fun Run 5K tidak hanya menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 TNI, tetapi juga menjadi momentum untuk mempererat kebersamaan antara TNI dan masyarakat.

Menurutnya, keterlibatan masyarakat dalam kegiatan tersebut menjadi bagian penting dalam membangun kedekatan serta komunikasi antara TNI dan masyarakat. Melalui kegiatan yang melibatkan masyarakat secara langsung, diharapkan hubungan yang telah terjalin dapat terus diperkuat.

"Kegiatan Fun Run 5K ini diharapkan menjadi momentum untuk terus membangun sinergi dan kedekatan TNI dengan masyarakat dalam menciptakan kebersamaan serta semangat gotong royong," ujar Hendy.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut sejumlah bupati dan Walikota, jajaran OPD Sumut, jajaran Kodam I/Bukit Barisan, serta ketua organisasi kepemudaan.**

Bobby Nasution Ajak Insan Perhubungan Perkuat Konektivitas dan Kolaborasi untuk Sumut Maju

admin — Sun, 20 Sep 2026 12:28:00 +0700+0700