https://www.halomedan.com/ Halo Medan | Berani Tampil Beda Thu, 25 Jun 2026 14:36:03 +0700+0700 id-ID Semarak HUT ke-75 Seskoad, Turnamen Domino Danseskoad Cup Resmi Dibuka Thu, 25 Jun 2026 13:03:00 +0700+0700 <![CDATA[Semarak HUT ke-75 Seskoad, Turnamen Domino Danseskoad Cup Resmi Dibuka]]>
Bandung— Seskoad menggelar Turnamen Olahraga Domino Danseskoad Cup dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun ke-75 Seskoad. Turnamen yang menjadi ajang olahraga untuk menjunjung tinggi sportivitas, strategi, dan silaturahmi ini diikuti peserta Kategori Eksekutif dan Umum, serta dihadiri pejabat TNI/Polri, unsur Pemerintah Daerah, dan pengurus Persatuan Olahraga Domino Indonesia (PORDI) Jawa Barat.

Kegiatan diawali dengan sambutan Komandan Seskoad, Mayjen TNI Dr. Agustinus Purboyo, S.I.P., M.Tr.(Han), yang menyampaikan bahwa olahraga domino merupakan salah satu cabang olahraga yang mengasah kemampuan berpikir, ketelitian, konsentrasi, serta pengambilan keputusan. Selain menjadi ajang kompetisi, olahraga ini juga mempererat kebersamaan antarpeserta melalui semangat dan sportivitas.

Selanjutnya, Wakil Gubernur Jawa Barat, H. Erwan Setiawan, S.E., selaku Pembina PORDI Jawa Barat, menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya Turnamen Domino ini, sebagai wadah mempererat silaturahmi dan kebersamaan. Beliau mengajak seluruh peserta untuk menjunjung tinggi kejujuran, sportivitas, dan semangat persaudaraan. Pada kesempatan tersebut, Wakil Gubernur Jawa Barat secara resmi membuka Turnamen Domino Danseskoad Cup Tahun 2026.

Melalui penyelenggaraan olahraga domino yang menjunjung tinggi sportivitas, kejujuran, dan kebersamaan, turnamen ini diharapkan mampu mempererat sinergi antara TNI, Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat. Penseskoad]]> https://www.halomedan.com/news/66109/semarak-hut-ke75-seskoad-turnamen-domino-danseskoad-cup-resmi-dibuka/ Meriahkan Car Free Day, Maxim Akan Gelar Zumba Akbar di Lapangan Merdeka Medan Thu, 25 Jun 2026 12:33:00 +0700+0700 <![CDATA[Meriahkan Car Free Day, Maxim Akan Gelar Zumba Akbar di Lapangan Merdeka Medan]]> Indonesia, Maxim akan menggelar kegiatan Zumba Akbar yang dapat diikuti
oleh masyarakat Kota Medan. Kegiatan ini menjadi wujud komitmen Maxim
dalam mendukung gaya hidup sehat sekaligus menghadirkan ruang interaksi
yang positif dan menyenangkan bagi masyarakat melalui aktivitas olahraga
bersama.
Kegiatan Zumba Akbar ini akan diselenggarakan pada Minggu, 28 Juni 2026
mulai pukul 06.00 WIB di Lapangan Merdeka Medan. Acara ini dilaksanakan
bersamaan dengan kegiatan Car Free Day dan mendapat dukungan dari Dinas
Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Medan sebagai bagian dari upaya
mendorong masyarakat untuk menjalani gaya hidup aktif dan sehat.
Melalui kegiatan ini, peserta akan diajak untuk berolahraga bersama
dalam suasana yang energik dan penuh semangat. Sesi zumba akan dipandu
oleh instruktur berpengalaman yang siap mengajak peserta bergerak aktif
sambil menikmati momen kebersamaan bersama keluarga, teman, maupun
komunitas.
Tidak hanya menghadirkan kegiatan olahraga yang menyenangkan, Maxim juga
telah menyiapkan berbagai hadiah menarik bagi para peserta. Beragam
doorprize berupa peralatan elektronik seperti kipas angin dan dispenser
akan dibagikan kepada peserta yang beruntung selama acara berlangsung.
"Kami sangat senang dapat menghadirkan kegiatan Zumba Akbar bagi
masyarakat Medan. Melalui kegiatan ini, kami ingin mengajak masyarakat
untuk menjalani gaya hidup yang lebih sehat sekaligus menikmati suasana
Car Free Day yang lebih meriah dan penuh kebersamaan bersama Maxim,"
ujar Head of Subdivision Maxim Medan, Erick Elfrada Sinurat.
Dengan dukungan dari Dispora Kota Medan serta antusiasme masyarakat
terhadap kegiatan olahraga bersama, Maxim berharap Zumba Akbar ini dapat
menjadi wadah yang menyenangkan untuk mempererat kebersamaan sekaligus
mendorong gaya hidup sehat di tengah masyarakat. Maxim mengundang
seluruh warga Medan untuk hadir dan turut meramaikan kegiatan ini
bersama keluarga, sahabat, maupun komunitas olahraga.r]]> https://www.halomedan.com/info/66108/meriahkan-car-free-day-maxim-akan-gelar-zumba-akbar-di-lapangan-merdeka-medan/ Kualitas Peserta MTQ Sumut Terus Meningkat, Muncul Juara-Juara Baru dari Berbagai Daerah Thu, 25 Jun 2026 12:29:00 +0700+0700 <![CDATA[Kualitas Peserta MTQ Sumut Terus Meningkat, Muncul Juara-Juara Baru dari Berbagai Daerah]]>
Hal tersebut disampaikan Ketua Dewan Hakim MTQ ke-40 Sumut Syaifuddin Hazmi Lubis di Astaka MTQ Sumut, Jalan Willem Iskandar, Deliserdang, Jumat (19/6/2026). Menurutnya, peningkatan kualitas peserta terlihat dari capaian nilai yang berhasil diraih selama kompetisi berlangsung.

"Jika pada tahun-tahun lalu nilai tertinggi yang diberikan oleh Dewan Hakim umumnya terbatas di angka 94 dari skor maksimal 100. Pada pelaksanaan tahun ini beberapa peserta sudah berhasil menembus nilai 95 ke atas meskipun kompetisi baru berjalan empat hari," kata Hazmi.

Berdasarkan perkembangan tersebut, Hazmi optimistis Sumut mampu mencapai target lima besar pada MTQ Nasional 2026. Ia menjelaskan, sekitar 50 persen peserta yang berkompetisi pada MTQ Sumut tahun ini telah memiliki pengalaman dan kualitas bertaraf nasional.

Para peserta terbaik hasil MTQ Sumut nantinya akan dipersiapkan untuk mewakili Sumut pada MTQ Nasional 2026.

"Nah ini kan ada beberapa orang yang memang sudah pemain nasional. Nah mudah-mudahan kalau mereka juga tampil nanti di tingkat nasional, akan memberikan yang terbaik lah untuk Sumatera Utara," ujarnya.

Selain itu, Dewan Hakim menilai peserta Sumut di berbagai cabang memiliki peluang untuk meraih medali pada MTQ Nasional mendatang. Karena itu, Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Sumut menargetkan perolehan medali dari seluruh cabang yang dipertandingkan.

"Kalau dilihat dari kemampuan, sepertinya memang dari seluruh cabang ada berpotensi untuk mendapatkan medali, semua cabang kita masih menginginkan mereka mendapat medali," kata Hazmi.

Fenomena menarik lainnya pada MTQ Sumut tahun ini adalah semakin meratanya persaingan antardaerah. Menurut Hazmi, peserta unggulan tidak lagi didominasi daerah-daerah yang selama ini kerap menjadi langganan juara.r
]]> https://www.halomedan.com/news/66107/kualitas-peserta-mtq-sumut-terus-meningkat-muncul-juarajuara-baru-dari-berbagai-daerah/ Kemnaker–Pertamina Jalin Kolaborasi Pengembangan SDM dan Pelatihan Vokasi K3 Thu, 25 Jun 2026 12:27:00 +0700+0700 <![CDATA[Kemnaker–Pertamina Jalin Kolaborasi Pengembangan SDM dan Pelatihan Vokasi K3]]>
Pernyataan tersebut disampaikan Menaker Yassierli saat menghadiri penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) tentang Sinergi Program Ketenagakerjaan dan Pendayagunaan SDM antara Sekretaris Jenderal Kemnaker Cris Kuntadi dan Direktur SDM PT Pertamina (Persero) Andy Arvianto, serta Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pelatihan Vokasi Bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) antara Direktorat Jenderal Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kemnaker dan Pertamina Corporate University di Jakarta, Senin (22/6/2026).

Yassierli menyampaikan bahwa kerja sama dengan Pertamina merupakan langkah strategis dalam memperkuat ekosistem ketenagakerjaan nasional, khususnya melalui pengembangan pelatihan vokasi yang relevan dengan kebutuhan industri. Sinergi tersebut diharapkan mampu melahirkan tenaga kerja yang tidak hanya kompeten, tetapi juga adaptif terhadap dinamika dunia ker ja.

Ia juga mendorong Pertamina agar dapat menjadi salah satu contoh dalam pengembangan SDM, pengelolaan hubungan industrial, serta penyiapan keterampilan masa depan (future skills) yang dibutuhkan di berbagai sektor.

"Kami ingin banyak cerita keberhasilan lahir dari Pertamina, termasuk dalam penguatan hubungan industrial dan pengembangan kompetensi SDM," ujar Yassierli.

Menurutnya, keterlibatan dunia usaha menjadi kunci dalam mencetak tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan dan standar industri. Karena itu, perusahaan diharapkan tidak hanya menyediakan akses pembelajaran kerja, tetapi juga berperan aktif dalam membangun ekosistem pelatihan dan pengembangan kompetensi yang berkelanjutan.

Sementara itu, Wakil Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Oki Muraza menegaskan bahwa kolaborasi dengan Kemnaker semakin penting seiring meningkatnya tuntutan operasional dalam menjaga ketahanan energi nasional. Ia menyebut keberhasilan operasional perusahaan tidak hanya d itopang oleh infrastruktur, tetapi juga oleh kesiapan SDM yang mengawaki seluruh proses bisnis dari hulu hingga hilir.

Ia menambahkan, setiap hari ratusan ribu pekerja di lingkungan Pertamina Group terlibat dalam menjaga kelancaran distribusi dan produksi energi nasional. Karena itu, dibutuhkan tenaga kerja yang tidak hanya memiliki kompetensi teknis, tetapi juga menjunjung tinggi disiplin serta budaya keselamatan kerja yang kuat.

"Di Pertamina Group, keberhasilan operasi dimulai dari SDM yang mengawakinya. Mereka memastikan seluruh proses berjalan aman, produktif, dan berkinerja tinggi," kata Oki.

Sedangkan Komisaris Utama (Komut) PT Pertamina (Persero) Mochamad Iriawan (Iwan Bule) berharap kolaborasi antara Pertamina dan Kementerian Ketenagakerjaan dapat menjadi langkah awal dalam membangun pusat pengembangan kompetensi keselamatan kerja berstandar nasional hingga regional.

Iriawan menyebut ruang kolaborasi ke depan juga dapat diperluas, tidak hanya pada p elatihan vokasi, tetapi juga pengembangan talenta untuk mendukung transformasi industri, digitalisasi, dan transisi energi menuju Indonesia Emas 2045.

"Saya ingin sinergi ini menjadi tonggak penting dalam membangun SDM Indonesia yang unggul, memperkuat budaya keselamatan kerja, serta memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat dan pembangunan nasional," tutur Iriawan.r]]> https://www.halomedan.com/news/66106/kemnakerndashpertamina-jalin-kolaborasi-pengembangan-sdm-dan-pelatihan-vokasi-k3/ PT Fauzan Risky Utama Gandeng BTN Medan, Perumahan Tagam Indah Siapkan 600 Unit Rumah untuk Milenial dan Gen Z Thu, 25 Jun 2026 12:10:00 +0700+0700 <![CDATA[PT Fauzan Risky Utama Gandeng BTN Medan, Perumahan Tagam Indah Siapkan 600 Unit Rumah untuk Milenial dan Gen Z]]>
PT Fauzan Risky Utama resmi menjalin kerja sama strategis dengan Bank BTN Cabang Medan Suratman Patari melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS/MoU) pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) untuk pengembangan Perumahan Tagam Indah yang berlokasi di Jalan Bangun Mulia, Medan Krio KM 12, Kabupaten Deli Serdang, Kamis 25 Juni 2026.

Langkah kolaboratif ini menjadi dorongan penting dalam memperluas akses masyarakat terhadap kepemilikan rumah, khususnya bagi generasi muda dan masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah yang membutuhkan skema pembiayaan yang lebih mudah dan terjangkau.

Penandatanganan kerja sama tersebut dilakukan langsung oleh Direktur Utama PT Fauzan Risky Utama, M. Abdul Yafi Damanik, bersama pihak Bank BTN Medan. Kesepakatan ini diharapkan menjadi pintu pembuka percepatan penyerapan unit-unit hunian di kawasan tersebut.

Perumahan Tagam Indah sendiri dikembangkan dengan total rencana 600 unit rumah di atas lahan seluas 8 hektare. Saat ini, sekitar 88 unit telah selesai dibangun dan mulai dipasarkan, sementara pembangunan tahap berikutnya terus dikebut seiring meningkatnya permintaan pasar.

Wakil Ketua Dewan Penasehat DPD REI Sumatera Utara, Irwansyah Damanik, SE, menilai proyek ini memiliki daya tarik tinggi karena berada di lokasi strategis yang dekat dengan kawasan Apartemen Manhattan serta memiliki akses cepat menuju Tol Sei Semayang.

"Lokasinya sangat potensial. Ini menjadi peluang besar bagi generasi milenial dan Gen Z untuk memiliki rumah pertama dengan akses yang mudah ke pusat aktivitas kota," ujarnya, Kamis (25/6/2026).

Ia juga menegaskan bahwa pengembangan perumahan ini menjadi bagian dari kontribusi sektor swasta dalam mendukung program pemerintah penyediaan hunian layak bagi masyarakat luas.

Lebih lanjut, Irwansyah menjelaskan bahwa kebijakan pemerintah terkait tenor KPR hingga 40 tahun dinilai akan semakin meringankan beban cicilan masyarakat, terutama bagi kelompok berpenghasilan rendah.

"Dengan skema ini, masyarakat bisa lebih mudah memiliki rumah. Cicilan menjadi lebih ringan, dan kualitas hidup di lingkungan perumahan yang tertata juga akan meningkat," tambahnya.

Direktur PT Fauzan Risky Utama, Abdul Yafi, turut menegaskan komitmen perusahaan untuk terus mengembangkan Perumahan Tagam Indah sebagai kawasan hunian yang menjawab kebutuhan masyarakat di wilayah penyangga Kota Medan yang terus tumbuh setiap tahun.

Sementara itu, pemerintah melalui Komite Tapera sebelumnya telah menyetujui skema tenor KPR subsidi hingga 40 tahun sebagai upaya memperluas kepemilikan rumah di Indonesia. Kebijakan ini diharapkan mampu menekan besaran cicilan agar lebih terjangkau.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, juga menyebut bahwa program KPR jangka panjang ini merupakan langkah strategis dalam memperluas akses kepemilikan rumah bagi masyarakat.

Pemerintah turut memastikan bunga rumah subsidi tetap stabil, yakni 5 persen untuk rumah subsidi dan 6 persen untuk rusun subsidi dengan skema bunga tetap hingga akhir masa kredit.

Dengan adanya kerja sama antara PT Fauzan Risky Utama dan Bank BTN Medan ini, Perumahan Tagam Indah diharapkan mampu menjadi salah satu pilihan utama hunian terjangkau dan strategis di Sumatera Utara, khususnya bagi masyarakat muda yang ingin memiliki rumah pertama.red]]> https://www.halomedan.com/news/66105/pt-fauzan-risky-utama-gandeng-btn-medan-perumahan-tagam-indah-siapkan-600-unit-rumah-untuk-milenial-dan-gen-z/ Pemerintah Lanjutkan Program Magang dan Vokasi pada Semester II Tahun 2026 Thu, 25 Jun 2026 12:03:00 +0700+0700 <![CDATA[Pemerintah Lanjutkan Program Magang dan Vokasi pada Semester II Tahun 2026]]> Pemerintah menyiapkan Paket Stimulus Ekonomi Triwulan II dan Semester II Tahun 2026 yang terdiri atas delapan kebijakan dalam tiga pilar utama. Salah satu fokus kebijakan tersebut adalah program magang dan vokasi untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja sekaligus menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (22/6/2026), yang turut dihadiri Menteri Ketenagakerjaan Yassierli dan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi.

Airlangga mengatakan pemerintah akan mendorong pelaksanaan program magang dan vokasi pada semester II-2026 sebagai bagian dari upaya menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional.

"Program magang dan vokasi ini kita akan dorong untuk dilaksanakan di paruh kedua semester kedua sehingga ini menjadi penggerak daripada perekonomian di masyarakat," kata Airlangga.

Dalam paket stimulus tersebut, pemerintah mengalokasikan anggaran Rp6,26 triliun, terd iri atas Rp4,14 triliun untuk Program Magang Nasional bagi 150 ribu peserta dan Rp2,12 triliun untuk pelatihan vokasi. Program vokasi diprioritaskan bagi 220 ribu lulusan SMK dan 50 ribu pekerja terdampak PHK.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menjelaskan Program Magang Nasional 2025 (MagangHub) menunjukkan hasil positif. Program ini menjaring 102,6 ribu peserta dari 370,5 ribu pendaftar yang ditempatkan pada 8.048 perusahaan dan instansi pemerintah di seluruh Indonesia.

Peserta memperoleh uang saku setara upah minimum, perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM), pendampingan mentor, serta kesempatan mengikuti sertifikasi kompetensi BNSP.

Berdasarkan survei terhadap 65.245 peserta, sebanyak 84,26 persen menyatakan puas atau sangat puas terhadap Program Magang Nasional. Dari sisi manfaat ekonomi, 67,13 persen responden menyatakan program tersebut membantu atau sangat membantu kondisi ekonomi peserta dan keluarganya.

Survei terhadap 7.217 perusahaan dan instansi penyelenggara magang juga menunjukkan hasil positif, dengan 84,13 persen menyatakan puas atau sangat puas terhadap kontribusi peserta magang.

"Ini hasil yang menurut kami cukup positif sebagai feedback kita untuk pelaksanaan magang di angkatan II," ujar Yassierli.

Berdasarkan penilaian 22.297 mentor, sebanyak 65,55 persen peserta mengalami peningkatan kompetensi teknis yang signifikan selama mengikuti program. Penilaian juga menunjukkan peningkatan kemampuan komunikasi, kerja sama tim, pemecahan masalah, berpikir kritis, adaptabilitas, hingga keterampilan teknis sesuai bidang pekerjaan.

"Rata-rata skor kompetensi peserta meningkat dari 3,77 menjadi 4,19 berdasarkan penilaian peserta, serta dari 3,33 menjadi 3,66 berdasarkan penilaian mentor," ucapnya.

Dari sisi penyerapan tenaga kerja, sektor keuangan menjadi penyerap terbesar peserta magang yang memperoleh penawaran kerja, diikuti sektor perdagangan besar dan industri pengolahan . Sektor kesehatan, teknologi informasi dan komunikasi, jasa administrasi, serta akomodasi juga aktif merekrut lulusan program magang.

"Ini sekaligus sebagai janji kami dari Kementerian Ketenagakerjaan secara transparan menyampaikan hasil evaluasi. Ini sudah dari 85 persen data peserta magang," ucap Yassierli.

Menaker menegaskan Kemnaker terus memperkuat ekosistem pelatihan vokasi nasional melalui pelatihan, sertifikasi kompetensi, dan penguatan infrastruktur pelatihan. Upaya tersebut diharapkan mampu menghasilkan tenaga kerja yang kompeten, adaptif, dan siap menghadapi kebutuhan dunia kerja sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.r]]> https://www.halomedan.com/news/66104/pemerintah-lanjutkan-program-magang-dan-vokasi-pada-semester-ii-tahun-2026/ Ketika Wartawan Kehabisan Kata-Kata: Catatan dari Sebuah Wawancara yang Terhenti oleh Air Mata Thu, 25 Jun 2026 10:50:00 +0700+0700 <![CDATA[Ketika Wartawan Kehabisan Kata-Kata: Catatan dari Sebuah Wawancara yang Terhenti oleh Air Mata]]>

Oleh Ir Zulfikar Tanjung


Ada ribuan wawancara yang telah saya lakukan sepanjang lebih dari tiga dasawarsa menjadi wartawan.

Ada pejabat yang berbicara penuh keyakinan. Ada tokoh masyarakat yang menyampaikan gagasan besar. Ada pula rakyat kecil yang mengungkapkan keluh kesah dengan bahasa yang sederhana namun menyentuh. Sebagian wawancara berlangsung biasa saja. Sebagian lagi meninggalkan kesan mendalam.

Namun, harus saya akui, tidak banyak wawancara yang membuat saya kehilangan kata-kata.

Peristiwa itu terjadi di Asrama Haji Medan, sesaat setelah berakhirnya rangkaian pemulangan jamaah haji Sumatera Utara tahun ini.

Di hadapan saya duduk seorang Petugas Haji Daerah (PHD) Kloter 17 Sumatera Utara, Masdar Tambusai. Ia baru saja menyelesaikan tugas yang bagi banyak orang mungkin hanya dipandang sebagai bagian dari sebuah pekerjaan. Namun dari sorot matanya terlihat bahwa ada sesuatu yang jauh lebih dalam daripada sekadar tugas administratif.

Awalnya wawancara berlangsung seperti biasa.

Saya menanyakan bagaimana pelaksanaan tugas selama di Tanah Suci. Ia menjawab dengan tenang. Tentang jamaah yang dapat beribadah dengan nyaman. Tentang makanan yang tersedia dengan baik. Tentang pelayanan yang berjalan sesuai kebutuhan jamaah. Tentang rasa syukur melihat para tamu Allah dapat menjalankan ibadah dengan tenang dan khusyuk.

Jawaban-jawaban itu penting. Tetapi semuanya masih berada dalam wilayah yang lazim dijangkau oleh bahasa.

Kemudian saya mengajukan satu pertanyaan yang sederhana.

"Bagaimana pengalaman spiritual yang Bapak rasakan selama melayani jamaah haji?"

Saya tidak menyangka pertanyaan itulah yang mengubah suasana.

Masdar terdiam.

Kalimat yang hendak keluar seolah tertahan di tenggorokan. Suaranya mulai bergetar. Matanya perlahan dipenuhi air. Beberapa detik kemudian ia sesenggukan.

Saya menunggu.

Tetapi yang datang bukan jawaban.

Yang datang adalah air mata.

Di situlah wawancara berhenti.

Secara naluriah saya berkata,

"Silakan saja menangis, Pak. Tidak apa-apa. Luapkan saja isi hati."

Kalimat itu keluar begitu saja.

Namun sesungguhnya pada saat yang sama saya sedang berjuang menyembunyikan sesuatu yang juga sedang terjadi dalam diri saya sendiri.

Sebab entah mengapa, ketika melihatnya berusaha menjelaskan sesuatu yang tidak sanggup dijelaskan oleh kata-kata, saya justru merasakan getaran yang sama mengalir ke dalam hati saya.

Sebagai wartawan, saya terbiasa menjaga jarak.

Profesi ini mengajarkan untuk mendengar tanpa larut. Mengamati tanpa kehilangan objektivitas. Menulis tanpa membiarkan emosi mengambil alih.

Tetapi hari itu, jarak tersebut perlahan menghilang.

Saya tidak lagi sekadar mendengar jawaban seorang narasumber.

Saya seperti ikut menyaksikan pergulatan batin yang sedang berlangsung di hadapan saya.

Masdar akhirnya berusaha menjelaskan.

"Ini tidak bisa diuraikan dengan kata-kata. Perasaan itu melampaui kata-kata," ujarnya.

Kalimat itu sederhana.

Namun justru kesederhanaannya yang membuatnya terasa begitu dalam.

Ia bercerita tentang kebahagiaan melayani jamaah. Tentang kepuasan melihat para lansia dapat beribadah dengan tenang. Tentang rasa syukur ketika kebutuhan jamaah terpenuhi dengan baik.

Tetapi ketika berbicara mengenai pengalaman spiritual, ia berulang kali kembali pada satu kesimpulan yang sama: tidak cukup kata-kata untuk menjelaskannya.

Ia mengenang saat melihat Ka'bah.

Ia mengenang saat berziarah ke makam Rasulullah SAW.

Ia mengenang berbagai momen ketika air mata mengalir tanpa bisa dicegah.

Dan anehnya, ketika ia mencoba menceritakan kembali pengalaman itu, air mata yang sama kembali hadir.

Saat itulah saya mulai memahami sesuatu.

(*Kekuatan air mata)*

Mungkin memang ada pengalaman-pengalaman tertentu dalam hidup manusia yang tidak dapat sepenuhnya ditangkap oleh bahasa.

Kita dapat menuliskan peristiwanya.

Kita dapat mengutip kalimat-kalimatnya.

Kita dapat merekam suara dan gambar.

Tetapi ada bagian terdalam dari pengalaman manusia yang tidak pernah benar-benar dapat dipindahkan ke dalam kata-kata.

Bahasa hanya mampu mendekat.

Tidak pernah benar-benar sampai.

Sebagai wartawan yang telah bekerja selama 36 tahun, saya selalu percaya bahwa setiap peristiwa dapat dituliskan selama kita menemukan sudut pandang yang tepat.

Namun pengalaman mewawancarai Masdar membuat saya menyadari bahwa keyakinan itu memiliki batas.

Ada wilayah tertentu yang hanya bisa dipahami oleh hati.

Wilayah di mana kalimat-kalimat terbaik sekalipun menjadi terasa kurang.

Wilayah di mana air mata justru lebih jujur daripada kata-kata.

Ironisnya, kesadaran itu muncul ketika saya sedang melakukan pekerjaan yang seluruh hidupnya bergantung pada kata-kata.

(*Tidak semua tertuang)*

Dan ketika saya kemudian duduk untuk menulis pengalaman ini, saya kembali merasakan kesulitan yang sama.

Saya menulis.

Lalu menghapus.

Menulis lagi.

Lalu memperbaiki.

Bukan karena saya tidak tahu apa yang ingin saya sampaikan.

Tetapi karena saya tahu apa yang saya tulis tidak pernah sepenuhnya mampu mewakili apa yang saya rasakan saat itu.

Mungkin pembaca dapat memahami kisah ini.

Mungkin pula pembaca dapat merasakan sebagian emosi yang hadir dalam wawancara tersebut.

Namun saya tetap merasa bahwa ada sesuatu yang tertinggal.

Sesuatu yang tidak ikut masuk ke dalam kalimat-kalimat ini.

Sesuatu yang hanya hadir dalam ruang sunyi antara seorang petugas haji yang sedang menahan tangis dan seorang wartawan yang diam-diam sedang menahan air matanya sendiri.

Dan barangkali di situlah pelajaran terbesarnya.

Bahwa tidak semua kebenaran hadir dalam bentuk kata-kata.

Ada yang hadir dalam getaran hati.

Ada yang hadir dalam keheningan.

Ada yang hadir dalam air mata.

Dan pada momen-momen tertentu, justru ketika kata-kata berhenti, hati mulai berbicara. (penulis bersertifikat wartawan utama dewan pers)]]> https://www.halomedan.com/info/66103/ketika-wartawan-kehabisan-katakata-catatan-dari-sebuah-wawancara-yang-terhenti-oleh-air-mata/ Harumkan Almamater, DPP IKA UMA Apresiasi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungbalai Thu, 25 Jun 2026 08:00:00 +0700+0700 <![CDATA[Harumkan Almamater, DPP IKA UMA Apresiasi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungbalai]]> Ikatan Keluarga Alumni Universitas Medan Area (DPP IKA UMA) memberikan apresiasi kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungbalai yang dinilai berhasil mengharumkan nama almamater melalui kiprah dan pengabdiannya di pemerintahan daerah.

Apresiasi tersebut disampaikan dalam kunjungan silaturahmi DPP IKA UMA ke Pemerintah Kota Tanjungbalai, Selasa (23/6/2026). Rombongan dipimpin langsung Ketua Umum DPP IKA UMA, Hj. Ritha Wizni Rahudman, didampingi sejumlah pengurus inti organisasi alumni tersebut.

Kedatangan rombongan disambut langsung Wali Kota Tanjungbalai, Mahyaruddin Salim, bersama Wakil Wali Kota Muhammad Fadly Abdina di rumah dinas wali kota. Keduanya diketahui merupakan alumni Program Magister Universitas Medan Area (UMA).

Dalam pertemuan yang berlangsung hangat dan penuh keakraban tersebut, Ketua Umum DPP IKA UMA Hj. Ritha Wizni Rahudman menyampaikan rasa bangga atas kiprah kedua kepala daerah tersebut yang dinilai mampu menunjukkan kapasitas dan kompetensi lulusan UMA dalam memimpin daerah.

Menurut Ritha, keberhasilan Mahyaruddin Salim dan Muhammad Fadly Abdina memimpin Kota Tanjungbalai melalui visi pembangunan "Tanjungbalai EMAS" menjadi inspirasi sekaligus kebanggaan bagi keluarga besar alumni UMA.

"Program Tanjungbalai EMAS yang diusung pemerintah daerah menunjukkan komitmen untuk membangun daerah secara berkelanjutan. Hal ini tentu menjadi kebanggaan bagi kami karena dipimpin oleh alumni Universitas Medan Area," ujar Ritha.

Ia mengatakan, saat ini alumni UMA telah banyak berkiprah di berbagai sektor, baik di pemerintahan, dunia usaha, maupun lembaga-lembaga strategis lainnya.

"Sudah banyak alumni UMA yang dipercaya menjadi kepala daerah, wakil kepala daerah, anggota legislatif, pejabat pemerintahan, hingga menduduki posisi penting di berbagai bidang. Ini membuktikan bahwa lulusan UMA memiliki kualitas, kompetensi, dan kemampuan yang dapat diandalkan," katanya.

Ritha berharap keberhasilan para alumni yang telah mengemban amanah di berbagai sektor dapat menjadi motivasi bagi generasi muda dan mahasiswa UMA untuk terus meningkatkan kualitas diri dan memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat.

Selain mempererat hubungan silaturahmi, pertemuan tersebut juga membahas berbagai program kerja DPP IKA UMA serta peluang sinergi dan kerja sama antara organisasi alumni dengan Pemerintah Kota Tanjungbalai.

Berbagai gagasan yang mengemuka di antaranya terkait penguatan sumber daya manusia, pengembangan jejaring alumni, pertukaran informasi, serta kontribusi alumni dalam mendukung pembangunan daerah.

Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim menyampaikan apresiasi atas kunjungan DPP IKA UMA dan mengaku bangga dapat menjadi bagian dari keluarga besar alumni Universitas Medan Area.

Menurutnya, keberadaan organisasi alumni memiliki peran penting dalam memperkuat jejaring, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, serta memberikan kontribusi positif bagi pembangunan daerah.

"Kami menyambut baik kunjungan DPP IKA UMA. Silaturahmi seperti ini sangat penting untuk memperkuat hubungan antarsesama alumni dan membangun kolaborasi yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan daerah," ujar Mahyaruddin.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Muhammad Fadly Abdina menilai IKA UMA memiliki potensi besar sebagai wadah pemersatu alumni yang dapat berkontribusi dalam berbagai bidang pembangunan.

Ia berharap komunikasi dan sinergi antara pemerintah daerah dan para alumni UMA dapat terus ditingkatkan sehingga mampu melahirkan berbagai program yang bermanfaat bagi masyarakat.

"Alumni memiliki kekuatan jaringan dan sumber daya yang besar. Jika disinergikan dengan pemerintah daerah, tentu akan memberikan dampak positif bagi kemajuan Kota Tanjungbalai," katanya.

Sebagai penutup rangkaian kegiatan, DPP IKA UMA menyerahkan cendera mata kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungbalai. Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penyematan pin IKA UMA sebagai simbol kebersamaan dan komitmen dalam menjaga hubungan baik antara almamater dan para alumni yang mengabdi di berbagai bidang.

Silaturahmi tersebut diharapkan menjadi langkah awal untuk memperkuat kolaborasi antara IKA UMA dan Pemerintah Kota Tanjungbalai dalam mendukung pembangunan daerah sekaligus memperkokoh peran alumni dalam memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat.rel]]> https://www.halomedan.com/news/66102/harumkan-almamater-dpp-ika-uma-apresiasi-wali-kota-dan-wakil-wali-kota-tanjungbalai/ Kadis Perindag ESDM Sumut Dedi J Putra Harahap : "Semua Permohonan Langsung Kami Proses" Wed, 24 Jun 2026 23:15:00 +0700+0700 <![CDATA[Kadis Perindag ESDM Sumut Dedi J Putra Harahap : "Semua Permohonan Langsung Kami Proses"]]>
Medan – Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral (Perindag ESDM) Sumatera Utara, Dedi J. Putra Harahap, membantah informasi yang menyebut ratusan permohonan izin Air Bawah Tanah (ABT), baik izin baru maupun perpanjangan, mengalami keterlambatan hingga berbulan-bulan.

Menurut Dedi, seluruh berkas permohonan yang masuk tetap diproses sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku. Ia menegaskan tidak ada kebijakan menunda atau menghambat penerbitan izin ABT.

"Tidak benar informasi itu, Bang. Semua surat-surat terkait ABT selalu kami proses dengan segera," kata Dedi J. Putra Harahap saat dikonfirmasi, Selasa (24/6/2026).

Dedi menjelaskan, proses perizinan ABT tidak hanya mencakup pemeriksaan administrasi, tetapi juga verifikasi teknis dan pengawasan lapangan. Karena itu, pihaknya secara rutin melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi-lokasi pemanfaatan air bawah tanah guna memastikan seluruh aktivitas berjalan sesuai aturan.

"Kami juga sudah rutin melakukan sidak ke lapangan terkait ABT. Jadi setiap permohonan yang masuk tetap ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku," ujarnya.

Ia menambahkan, pengawasan terhadap pemanfaatan air bawah tanah merupakan bagian dari upaya pemerintah menjaga kelestarian sumber daya air sekaligus memastikan kepatuhan para pengguna terhadap regulasi yang berlaku.

Terkait isu yang menyebut keterlambatan proses perizinan menyebabkan berkurangnya potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumatera Utara dari sektor ABT, Dedi menegaskan bahwa pihaknya terus berupaya mengoptimalkan pelayanan dan pengawasan agar penerimaan daerah tetap berjalan sesuai target.

Dengan adanya klarifikasi tersebut, Dinas Perindag ESDM Sumut berharap masyarakat dan pelaku usaha memperoleh informasi yang berimbang serta tidak terpengaruh oleh kabar yang belum terverifikasi. Pemerintah daerah, lanjut Dedi, tetap berkomitmen memberikan pelayanan perizinan yang cepat, transparan, dan akuntabel kepada seluruh pemohon.red]]> https://www.halomedan.com/Berita/66101/kadis-perindag-esdm-sumut-dedi-j-putra-harahap-quotsemua-permohonan-langsung-kami-prosesquot/ RUPST Inalum 2025 Tetapkan Susunan Direksi dan Komisaris Baru, Kinerja Cetak Rekor Tertinggi Sepanjang Sejarah Wed, 24 Jun 2026 20:46:00 +0700+0700 <![CDATA[RUPST Inalum 2025 Tetapkan Susunan Direksi dan Komisaris Baru, Kinerja Cetak Rekor Tertinggi Sepanjang Sejarah]]>
Jakarta – Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2025 PT Indonesia Asahan Aluminium atau PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) menetapkan susunan direksi dan komisaris untuk periode kepengurusan berikutnya. Dalam rapat yang digelar pada 22 Juni 2026 tersebut, pemegang saham mempertahankan sebagian besar jajaran manajemen dan hanya melakukan perubahan pada satu posisi direksi.

RUPST kembali menetapkan Melati Sarnita sebagai Direktur Utama dan Musa Bangun sebagai Komisaris Utama sekaligus Komisaris Independen.

Perubahan terjadi pada posisi Direktur Sumber Daya Manusia (SDM) dan Transformasi Bisnis. Jabatan tersebut kini diemban oleh Kemal Sudiro menggantikan Benny Wiwoho.

Susunan Dewan Komisaris

Musa Bangun – Komisaris Utama dan Komisaris Independen

Indra Simarta – Komisaris

Ali Said – Komisaris

Hari Soebagijo – Komisaris Independen

Kardwiyana Ukar – Komisaris


Susunan Direksi

Melati Sarnita – Direktur Utama

Ken Permana – Direktur Keuangan

Ivan Ermisyam – Direktur Operasi

Arif Haendra – Direktur Strategi Korporasi, Pengembangan Usaha dan Komersial

Kemal Sudiro – Direktur SDM dan Transformasi Bisnis


Corporate Secretary Inalum, Mahyaruddin A.R., menyatakan bahwa dengan kepengurusan baru tersebut perusahaan optimistis dapat melanjutkan momentum pertumbuhan, memperkuat program hilirisasi aluminium nasional, serta memberikan kontribusi yang berkelanjutan bagi negara dan seluruh pemangku kepentingan.

Kinerja Keuangan Tertinggi dalam 50 Tahun

Selain menetapkan susunan pengurus, RUPST juga mengesahkan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2025. Perseroan memperoleh opini wajar dalam semua hal yang material dari Kantor Akuntan Publik Purwanto, Susanti dan Surja.

Atas pengesahan tersebut, pemegang saham memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas pelaksanaan tugas pengurusan dan pengawasan selama Tahun Buku 2025.

Sepanjang 2025, Inalum membukukan kinerja terbaik sepanjang sejarah perusahaan yang telah berdiri selama lima dekade. Pendapatan perusahaan meningkat sekitar 10 persen dibandingkan tahun sebelumnya, didorong oleh kenaikan volume penjualan dan membaiknya harga komoditas aluminium.

Sementara itu, laba bersih konsolidasian tumbuh 15 persen secara tahunan, sedangkan EBITDA meningkat 17 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Di sektor operasional, produksi aluminium mencapai 280.082 metrik ton, naik sekitar 2 persen secara tahunan. Penjualan juga mencatatkan rekor tertinggi dengan volume 280.141 metrik ton, meningkat sekitar 1 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Capaian tersebut ditopang oleh penyelesaian proyek Pot Upgrading, yang meningkatkan kapasitas produksi terpasang menjadi sekitar 274 ribu ton per tahun melalui peningkatan teknologi tungku reduksi menjadi arus 235 kA pada 170 tungku di Potline 2.

Tata Kelola dan Program Lingkungan

Dari sisi kesehatan perusahaan, Inalum memperoleh predikat "AA" dengan klasifikasi "Sehat", didukung peringkat idAA-/Stable dan idA+(sa) dari PEFINDO.

Pencapaian Key Performance Indicators (KPI) kolegial tahun 2025 tercatat sebesar 85,54 persen (audited), sementara peringkat komposit risiko berada pada level 2.

Dalam aspek tata kelola perusahaan, tingkat penerapan prinsip ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) diproyeksikan meningkat menjadi 87,54 persen pada 2025, naik dari 81,01 persen pada tahun sebelumnya.

Pada bidang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), Inalum merealisasikan berbagai program strategis sepanjang 2025, di antaranya pemberian beasiswa kepada 145 penerima manfaat, pelatihan bagi 110 guru, penanaman 15.000 pohon mangrove, pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di tiga lokasi, serta dukungan pembiayaan bagi usaha mikro dan kecil.

Manajemen menilai capaian tersebut menjadi bukti keberhasilan strategi transformasi operasional, peningkatan efisiensi, serta penguatan hilirisasi aluminium yang dijalankan perusahaan dalam beberapa tahun terakhir.]]> https://www.halomedan.com/Berita/66100/rupst-inalum-2025-tetapkan-susunan-direksi-dan-komisaris-baru-kinerja-cetak-rekor-tertinggi-sepanjang-sejarah/ ABPEDNAS Sumut Klaim Sudah Terbentuk di 23 Daerah, Fokus Kawal Dana Desa dan Restorative Justice Wed, 24 Jun 2026 20:09:00 +0700+0700 <![CDATA[ABPEDNAS Sumut Klaim Sudah Terbentuk di 23 Daerah, Fokus Kawal Dana Desa dan Restorative Justice]]>

Deli Serdang – Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) Sumatera Utara menyatakan telah terbentuk di 23 kabupaten/kota di Sumatera Utara. Organisasi tersebut kini memfokuskan program kerjanya pada pengawasan dana desa, pengawasan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta penguatan Restorative Justice di tingkat desa.

Hal itu disampaikan Ketua DPD ABPEDNAS Sumut, H. Abdul Khair, saat melakukan audiensi dengan Kepala Kejaksaan Negeri Deli Serdang, Sapta Putra, SH, MHum, di Deli Serdang, Selasa, 24 Juni 2026.

Menurut Abdul Khair, keberadaan ABPEDNAS di berbagai daerah merupakan bagian dari upaya memperkuat peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mendukung tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel.

"ABPEDNAS saat ini telah terbentuk di 23 kabupaten/kota di Sumatera Utara dan ke depan akan terus bertambah," kata Abdul Khair.

Ia menjelaskan, sejumlah program yang dijalankan ABPEDNAS sejalan dengan arahan Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Kejaksaan Agung RI. Program tersebut antara lain Jaga Desa yang berfokus pada pengawasan penggunaan dana desa, pengawasan dapur Program Makan Bergizi Gratis, serta pembentukan Rumah Restorative Justice di desa-desa.

Menurut Abdul Khair, Rumah Restorative Justice diharapkan menjadi sarana penyelesaian berbagai persoalan sosial melalui pendekatan musyawarah dan kekeluargaan sebelum berkembang menjadi perkara hukum.

"Melalui Rumah Restorative Justice, persoalan masyarakat dapat diselesaikan terlebih dahulu di tingkat desa melalui dialog dan musyawarah," ujarnya.

Abdul Khair menilai kolaborasi antara ABPEDNAS dan Kejaksaan penting untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sekaligus memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan program-program pemerintah di desa.

Sementara itu, Ketua DPC ABPEDNAS Kabupaten Deli Serdang, OK Hendri, SH, mengatakan kepengurusan ABPEDNAS Deli Serdang telah terbentuk dan dalam waktu dekat akan melaksanakan perkenalan serta pelantikan pengurus.

Menurut Hendri, DPC ABPEDNAS Deli Serdang akan menjalankan program-program prioritas organisasi, termasuk pengawasan dana desa, pengawasan pelaksanaan MBG, dan penguatan Restorative Justice.

"ABPEDNAS Deli Serdang siap berkolaborasi dengan pemerintah desa, aparat penegak hukum, dan seluruh elemen masyarakat dalam menjalankan program-program tersebut," katanya.

Ia menambahkan, keberadaan ABPEDNAS tidak hanya berfungsi sebagai wadah bagi anggota Badan Permusyawaratan Desa, tetapi juga diharapkan menjadi mitra masyarakat dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial melalui pendekatan non-litigasi.

Menurut Hendri, banyak persoalan yang muncul di tengah masyarakat sebenarnya masih dapat diselesaikan melalui mediasi dan musyawarah tanpa harus berujung pada proses pidana.

"Kami ingin ABPEDNAS hadir sebagai bagian dari solusi. Persoalan yang masih bisa diselesaikan secara damai diharapkan tidak berkembang menjadi perkara pidana yang berujung pada proses hukum maupun pemenjaraan," ujarnya.

Audiensi tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara ABPEDNAS dan Kejaksaan dalam mendukung pengawasan program pemerintah di desa sekaligus mendorong penyelesaian konflik masyarakat melalui pendekatan keadilan restoratif.]]> https://www.halomedan.com/news/66099/abpednas-sumut-klaim-sudah-terbentuk-di-23-daerah-fokus-kawal-dana-desa-dan-restorative-justice/ Sinergi ABPEDNAS Sumut-Kejari Deli Serdang: Persoalan Warga Desa Didorong Selesai Lewat Musyawarah, Bukan Pidana Wed, 24 Jun 2026 19:24:00 +0700+0700 <![CDATA[Sinergi ABPEDNAS Sumut-Kejari Deli Serdang: Persoalan Warga Desa Didorong Selesai Lewat Musyawarah, Bukan Pidana]]>


Deli Serdang – Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (DPD ABPEDNAS) Sumatera Utara terus memperkuat kolaborasi dengan aparat penegak hukum dalam upaya menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang harmonis dan berkeadilan.

Hal itu mengemuka dalam pertemuan silaturahmi yang digelar di ruang kerja Kepala Kejaksaan Negeri Deli Serdang, Selasa (24/6). Pertemuan tersebut dihadiri Ketua DPD ABPEDNAS Sumut H. Abdul Khair didampingi Yamin Siregar, Kepala Kejaksaan Negeri Deli Serdang Sapta Putra SH Mhum didampingi Kasintel Roby Syahputra SH MH, serta Ketua DPC ABPEDNAS Deli Serdang OK. Hendri, SH bersama jajaran pengurus.



Turut hadir dalam kegiatan tersebut pengurus DPC ABPEDNAS Deli Serdang, yakni Amran, Ridwan, Raja Anggi Ramadhan Harahap, SH, M.Kn, Ahmad Yani, dan Ismail Nasution.

Pertemuan tersebut membahas penguatan peran desa dalam penyelesaian berbagai persoalan masyarakat melalui pendekatan Restorative Justice, sekaligus mempererat sinergi antara ABPEDNAS dan Kejaksaan dalam membangun kesadaran hukum di tingkat desa.

Ketua DPD ABPEDNAS Sumut, H. Abdul Khair, menegaskan bahwa ABPEDNAS siap menjadi mitra strategis pemerintah dan aparat penegak hukum dalam mewujudkan desa yang tertib, aman, dan berkeadilan.

"Desa merupakan garda terdepan dalam pelayanan masyarakat. Karena itu, sinergi antara BPD, pemerintah desa, dan aparat penegak hukum sangat penting agar setiap persoalan yang muncul dapat diselesaikan secara bijaksana dengan mengedepankan musyawarah dan kepentingan masyarakat," ujarnya.



Sementara itu, Kajari Deli Serdang, Sapta Putra SH Mhum, menjelaskan bahwa keberadaan Rumah Restorative Justice menjadi salah satu solusi dalam menyelesaikan perkara-perkara ringan yang masih memungkinkan untuk didamaikan tanpa harus berujung pada proses hukum yang panjang.

Menurutnya, banyak persoalan yang terjadi di tengah masyarakat sebenarnya dapat diselesaikan melalui dialog, mediasi, dan pendekatan kekeluargaan, seperti perselisihan antarwarga, konflik rumah tangga, hingga berbagai persoalan sosial lainnya.



"Kehadiran Rumah Restorative Justice di desa diharapkan mampu menjadi wadah penyelesaian konflik yang mengedepankan perdamaian, keadilan, dan pemulihan hubungan sosial di tengah masyarakat," kata Sapta.

Ketua DPC ABPEDNAS Deli Serdang, OK. Hendri, SH, menyambut baik gagasan tersebut. Ia menilai keberadaan Rumah Restorative Justice akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat desa dalam menyelesaikan persoalan secara cepat, efektif, dan humanis.

Menurutnya, selama ini masih banyak persoalan kecil yang berkembang menjadi konflik besar karena tidak adanya ruang mediasi yang memadai. Dengan adanya rumah restoratif, masyarakat memiliki alternatif penyelesaian sengketa yang lebih mengedepankan musyawarah dibandingkan jalur pidana.

Pertemuan tersebut juga menjadi momentum memperkuat hubungan kelembagaan antara ABPEDNAS dan Kejaksaan dalam rangka meningkatkan pemahaman hukum bagi aparatur desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta masyarakat luas.



Melalui sinergi yang semakin kuat, ABPEDNAS Sumut berharap program pembentukan Rumah Restorative Justice dapat diperluas ke berbagai desa di Sumatera Utara sebagai langkah nyata menciptakan desa yang aman, tertib, dan berkeadilan.

"Penyelesaian masalah melalui musyawarah dan pendekatan kekeluargaan merupakan kearifan lokal yang harus terus dijaga. Rumah Restorative Justice menjadi jembatan untuk mewujudkan hal tersebut," tutup H. Abdul Khair.red

]]> https://www.halomedan.com/news/66098/sinergi-abpednas-sumutkejari-deli-serdang-persoalan-warga-desa-didorong-selesai-lewat-musyawarah-bukan-pidana/ Soal Bentrok di Belawan, PT BI Jangan Giring Opini Sepihak, Humas PT SBP: Bila Terus Berlanjut Akan Segera Lakukan Upaya Hukum Tue, 23 Jun 2026 21:22:00 +0700+0700 <![CDATA[Soal Bentrok di Belawan, PT BI Jangan Giring Opini Sepihak, Humas PT SBP: Bila Terus Berlanjut Akan Segera Lakukan Upaya Hukum]]> Medan |halomedan.com -


Humas PT Saranan Baja Perkasa (SBP), F Nasution memberikan klarifikasi resmi terkait insiden bentrokan yang terjadi di Jalan Besar Medan - Belawan, Kampung Salam, Kecamatan Medan Belawan, pada Sabtu (20/6/2026) lalu. PT SBP menyayangkan adanya pernyataan sepihak yang dinilai dapat memperkeruh suasana dan merugikan pihak lain.


Seperti pernyataan, Darmawan Yusuf selaku pengacara PT Belawan Indah (BI) menyatakan bahwa, kericuhan/bentrokan antara pekerja/supir truck PT BI dengan sekelompok oknum pereman yang terjadi disebabkan pencaplokan lahan dilakukan PT Sarana Baja Perkasa (SBP).


Sambung F Nasution, Darmawan Yusuf selaku kuasa hukum PT BI diminta untuk tidak memberikan informasi dan pernyataan bahwa, PT SBP mencaplok lahan PT BI dalam pengerjaan pemagaran tembok bangunan sehingga menimbulkan kesan fitnah.


"Pembangunan pemagaran tembok, pihak PT SBP adalah mutlak dilahan/lokasi milik sendiri dengan surat yang dikeluarkan oleh pihak Badan Pertanahan Negara (BPN) Kota Medan berdasarkan Surat Hak Guna Bangunan (HGB) No 11 dan Surat Berita Acara Pengecekan Lapangan No : 1911 / BA - 200 / IX / 2025 tertanggal 29 September 2025 a.n PT Saranan Baja Perkasa (SBP). Darmawan Yusuf jangan memberikan kesan yang dapat menciptakan opini yang menimbulkan ketidak kondusifan dan opini yang menciptakan kekisruhan sehingga, PT SBP dianggap mencaplok lahan yang bukan haknya. Apabila pernyataan yang disampaikan, Darmawan Yusuf secara terus menerus menciptakan opini yang tidak benar, PT SBP akan segera melakukan upaya membawa persoalan tersebut ke ranah hukum sesuai undang undang yang berlaku di negara repoblik indonesia," tegas F Nasution, Selasa (23/6/2028).


Lebih jauh Humas PT SBP, F Nasution, mengimbau seluruh pihak termasuk kuasa hukum PT Belawan Indah (BI), untuk menyikapi peristiwa ini secara bijak, objektif, dan tidak menggiring opini publik yang belum teruji kebenarannya.


"Kami berharap tidak ada pihak yang mengeluarkan pernyataan spekulatif atau membangun narasi sepihak yang justru dapat memicu kesalahpahaman dan merugikan reputasi pihak lain," ujar F Nasution.

Masih dikatakan F Nasution, Insiden ini tidak ada kaitannya dengan aktivitas pembangunan yang sedang dilakukan oleh PT SBP. Pekerja PT SBP Turut Menjadi Korban akibat bentrokan yang meluas tersebut, beberapa pekerja bangunan tembok PT SBP yang berada di lokasi justru turut menjadi korban luka.


Demi menjaga kondusivitas wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan, PT SBP menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus ini kepada pihak kepolisian dan mendukung penegakan hukum yang transparan.


"Kami memohon kepada Bapak Kapolda Sumut dan Kapolres Pelabuhan Belawan beserta jajaran untuk mengusut tuntas insiden ini secara objektif. Kami berharap aparat penegak hukum tidak terpengaruh oleh opini sepihak yang sengaja digulirkan demi keuntungan tertentu," tegas F Nasution.(W02)

]]> https://www.halomedan.com/hukum/66097/soal-bentrok-di-belawan-pt-bi-jangan-giring-opini-sepihak-humas-pt-sbp-bila-terus-berlanjut-akan-segera-lakukan-upaya-hukum/ Kejati Sumut Siap Bentuk Tim Telaah Dugaan Korupsi Dana Fiskal Rp15 Miliar di Binjai Tue, 23 Jun 2026 20:43:00 +0700+0700 <![CDATA[Kejati Sumut Siap Bentuk Tim Telaah Dugaan Korupsi Dana Fiskal Rp15 Miliar di Binjai]]>
Medan – Aksi unjuk rasa yang digelar Koalisi Masyarakat Anti Korupsi (KAMAK) di depan Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut), Senin, 23 Juni 2026, berlangsung dinamis. Massa mendesak aparat penegak hukum segera mengusut dugaan penyimpangan Dana Insentif Fiskal (DIF) Kota Binjai Tahun Anggaran 2023 senilai sekitar Rp15 miliar yang disebut-sebut melibatkan Wali Kota Binjai, Amir Hamzah.

Dalam aksinya, para demonstran membawa spanduk bertuliskan tuntutan agar Kejati Sumut dan Kejaksaan Agung memeriksa pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan dana tersebut. Massa menilai penggunaan anggaran yang bersumber dari keuangan negara harus dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Koordinator aksi KAMAK menyebut dugaan penyimpangan dana fiskal itu perlu diusut secara menyeluruh untuk memastikan tidak ada kerugian negara yang luput dari penegakan hukum. Menurutnya, aparat penegak hukum harus bertindak cepat guna menjawab keresahan masyarakat.

"Kami meminta Kejati Sumut segera membentuk tim dan melakukan pendalaman terhadap dugaan korupsi Dana Insentif Fiskal Kota Binjai. Jangan sampai laporan masyarakat hanya berhenti di meja administrasi," ujar salah seorang orator dalam aksi tersebut.

Menurut perwakilan massa, pihak Kejati Sumut yang menerima aspirasi mereka menyampaikan akan menelaah laporan dan informasi yang disampaikan. Massa mengklaim Kejati Sumut siap membentuk tim untuk melakukan kajian awal dan pendalaman terhadap materi yang dilaporkan sebelum menentukan langkah hukum berikutnya.

Pernyataan tersebut disambut sorak peserta aksi yang meminta proses penanganan dilakukan secara terbuka dan profesional. Massa juga mendesak agar seluruh pihak yang diduga mengetahui aliran maupun penggunaan dana tersebut dipanggil untuk dimintai keterangan.

Aksi berlangsung di bawah pengamanan aparat kepolisian. Setelah menyampaikan tuntutan dan menyerahkan dokumen kepada perwakilan Kejati Sumut, massa membubarkan diri secara tertib.

KAMAK menegaskan akan terus mengawal perkembangan penanganan laporan tersebut. Mereka menyatakan siap kembali menggelar aksi lanjutan apabila tidak terdapat perkembangan konkret dalam proses penanganan dugaan kasus tersebut.

Hingga berita ini ditulis, belum diperoleh tanggapan resmi dari Pemerintah Kota Binjai maupun Amir Hamzah terkait tuntutan yang disampaikan dalam aksi tersebut.

Catatan: Dugaan korupsi yang disampaikan dalam aksi unjuk rasa merupakan klaim dari pihak demonstran. Penyebutan nama seseorang dalam laporan atau tuntutan aksi tidak berarti yang bersangkutan terbukti melakukan tindak pidana. Penetapan adanya tindak pidana dan pihak yang bertanggung jawab merupakan kewenangan aparat penegak hukum dan pengadilan berdasarkan proses hukum yang berlaku.]]> https://www.halomedan.com/Berita/66096/kejati-sumut-siap-bentuk-tim-telaah-dugaan-korupsi-dana-fiskal-rp15-miliar-di-binjai/ DPW AMIN Nusantara Gelar Aksi Jilid II, Desak Aparat Bongkar Dugaan Mafia Proyek di Deli Serdang Tue, 23 Jun 2026 16:33:00 +0700+0700 <![CDATA[DPW AMIN Nusantara Gelar Aksi Jilid II, Desak Aparat Bongkar Dugaan Mafia Proyek di Deli Serdang]]>
Medan – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Aliansi Mahasiswa Islam Nusantara (AMIN) kembali menggelar aksi unjuk rasa jilid II dengan mengusung tema "Usut Tuntas! Bongkar Mafia Proyek di Deli Serdang!". Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk kontrol sosial terhadap dugaan praktik monopoli, persekongkolan, dan pengondisian pemenang tender proyek di lingkungan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Deli Serdang.

Koordinator aksi, Rahman Hasibuan, menegaskan bahwa kegiatan penyampaian aspirasi tersebut merupakan hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Dalam orasinya, Rahman menyuarakan tuntutan agar aparat penegak hukum segera mengusut tuntas dugaan penyimpangan yang mereka soroti.

> "Usut tuntas! Tangkap dan adili semua yang terlibat!" tegasnya di hadapan massa aksi.



DPW AMIN Nusantara mengaku menemukan indikasi adanya praktik yang mengarah pada monopoli dan pengondisian pemenang tender pada sejumlah proyek pemerintah daerah. Mereka juga menyoroti dugaan penguncian spesifikasi teknis pada salah satu proyek yang akan dilaksanakan di Kecamatan Sunggal, yang dinilai berpotensi mengarah pada merek tertentu sehingga menghambat persaingan usaha yang sehat.

Selain itu, massa aksi menduga proyek bernilai sekitar Rp5 miliar tersebut telah dikondisikan untuk dimenangkan oleh pihak tertentu yang memiliki kedekatan dengan lingkaran kekuasaan di Kabupaten Deli Serdang.

Menurut DPW AMIN Nusantara, apabila dugaan tersebut terbukti, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang merugikan keuangan negara dan mencederai prinsip transparansi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Dalam pernyataannya, organisasi mahasiswa itu menegaskan bahwa mereka tidak ingin kekuasaan digunakan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.

Tiga Tuntutan Utama

Dalam aksi tersebut, DPW AMIN Nusantara menyampaikan tiga tuntutan kepada aparat penegak hukum:

1. Mendesak Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara untuk turun tangan dan melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap dugaan penyimpangan proyek tanpa tebang pilih.


2. Mendesak Kapolda Sumatera Utara untuk menindaklanjuti dugaan tersebut sesuai ketentuan hukum yang berlaku apabila telah ditemukan alat bukti yang cukup.


3. Mendesak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara membentuk tim investigasi khusus guna mengusut dugaan praktik KKN pada proyek-proyek di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Deli Serdang.



DPW AMIN Nusantara menilai dugaan praktik tersebut bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2010, serta Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Menutup pernyataannya, massa aksi menegaskan akan terus mengawal perkembangan kasus tersebut hingga adanya langkah konkret dari aparat penegak hukum.

"Kami akan terus mengawal, mengungkap, dan melawan segala bentuk praktik yang merugikan rakyat serta mencederai prinsip keadilan dan transparansi," tegas Rahman Hasibuan.

(Redaksi)]]> https://www.halomedan.com/news/66095/dpw-amin-nusantara-gelar-aksi-jilid-ii-desak-aparat-bongkar-dugaan-mafia-proyek-di-deli-serdang/ Menanam Pangan, Memulihkan Martabat: Ujian Nyata Asta Cita di Kemenimipas Tue, 23 Jun 2026 16:22:00 +0700+0700 <![CDATA[Menanam Pangan, Memulihkan Martabat: Ujian Nyata Asta Cita di Kemenimipas]]>
Oleh: Abdullah Rasyid
*Staf Khusus Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan
*Mahasiswa Doktoral Ilmu Pemerintahan IPDN


Ada perubahan penting dalam cara negara memandang lembaga pemasyarakatan. Lapas dan rutan tidak lagi cukup dipahami sebagai ruang penghukuman, pengurungan, dan pengamanan. Di bawah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, muncul arah baru: menjadikan pemasyarakatan sebagai ruang pembinaan produktif, tempat warga binaan tidak hanya menjalani pidana, tetapi juga dipulihkan martabatnya, dilatih keterampilannya, dan disiapkan kembali menjadi manusia yang berguna bagi masyarakat.

Arah ini sejalan dengan semangat Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, terutama dalam agenda kemandirian pangan, pemberantasan kemiskinan, penguatan ekonomi rakyat, peningkatan kualitas SDM, serta reformasi kelembagaan negara. Namun, gagasan besar ini tidak boleh berhenti sebagai slogan. Ia harus diuji di lapangan: apakah lapas benar-benar bisa menjadi sentra produktif? Apakah warga binaan sungguh mendapat manfaat? Apakah produksi pangan dapat berjalan berkelanjutan? Dan apakah program ini tidak justru menjadi beban baru bagi satuan kerja?

Paparan Lembaga Demografi FEB UI tentang Rapid Needs Assessment Implementasi Program Ketahanan Pangan pada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memberi jawaban awal yang penting. Temuan utamanya jelas: masalah ketahanan pangan IMIPAS bukan hanya soal ketersediaan lahan idle, tetapi terutama soal kapasitas SDM, tata kelola, pelatihan, kelembagaan, dan model keberlanjutan program.

Di sinilah letak pentingnya membaca program Kemenimipas secara lebih serius. Ketika Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto mendorong transformasi lapas/rutan menjadi sentra pembinaan produktif—mulai dari Nusakambangan, Kendal, hingga berbagai UPT lain—sesungguhnya yang sedang dibangun bukan sekadar proyek tanam-menanam. Yang sedang diuji adalah model baru pemasyarakatan Indonesia: productive correctional system.

Dalam model ini, warga binaan tidak hanya dihitung sebagai penghuni lapas. Mereka dipandang sebagai manusia yang masih memiliki potensi, tenaga, keterampilan, dan masa depan. Mereka dilibatkan dari hulu ke hilir: mengolah lahan, menanam, beternak, membudidayakan ikan, mengolah hasil panen, membuat produk turunan, hingga masuk dalam sistem produksi yang bernilai ekonomi. Ini bukan sekadar aktivitas mengisi waktu. Ini adalah pendidikan disiplin, pelatihan kerja, pembentukan tanggung jawab, dan proses pemulihan martabat.

Program ketahanan pangan menjadi pintu masuk yang strategis. Indonesia sedang menghadapi tantangan pangan yang tidak ringan: ketergantungan pasokan, perubahan iklim, tekanan harga, distribusi yang tidak merata, serta kebutuhan pangan institusional yang besar. Dalam konteks itu, pemanfaatan lahan idle di lingkungan lapas/rutan memiliki nilai ganda. Di satu sisi, ia membantu sebagian kebutuhan bahan makanan internal. Di sisi lain, ia menjadi media pembinaan warga binaan agar memiliki keterampilan konkret setelah bebas.

Namun, kita perlu jujur. Hasil riset FEB UI menunjukkan bahwa produksi internal BAMA saat ini masih bersifat parsial. Komoditas yang paling realistis untuk menopang kebutuhan internal adalah sayur-sayuran. Komoditas lain seperti ayam, ikan, telur, tahu-tempe, singkong, dan produk olahan masih merupakan potensi terbatas. Artinya, program ini tidak boleh dibebani ekspektasi berlebihan sebagai pengganti penuh pasokan bahan makanan lapas/rutan. Ia lebih tepat ditempatkan sebagai substitusi parsial, sekaligus instrumen pembinaan dan pemberdayaan.

Masalah berikutnya adalah kapasitas. Di Lapas/Rutan, gap paling menonjol terdapat pada subsektor perkebunan, di mana 56,20 persen UPT yang diteliti tidak memiliki staf dengan kapasitas memadai. Di Kantor Imigrasi, kesenjangan teknis lebih besar lagi, sekitar 60–80 persen di berbagai subsektor agribisnis. Ini pesan penting: negara tidak cukup hanya memberi instruksi agar semua UPT menanam, beternak, atau membudidayakan ikan. Negara harus membangun kapasitasnya.

Karena itu, kebutuhan paling mendesak adalah Training Needs Assessment nasional. Pelatihan harus dibagi dalam tiga klaster: teknis, manajerial, dan tata kelola. Klaster teknis mencakup pertanian, perkebunan, peternakan, akuakultur, pembibitan, pupuk, panen, dan pascapanen. Klaster manajerial mencakup manajemen usaha, pencatatan keuangan, koperasi, logistik BAMA, dan pemasaran. Klaster tata kelola mencakup SOP, pembagian peran, kemitraan, keamanan program, pengawasan WBP, dan mitigasi risiko.

Tanpa pelatihan semacam ini, program ketahanan pangan mudah jatuh menjadi seremoni. Lahan dibuka, bibit ditanam, foto kegiatan dipublikasikan, tetapi setelah itu program melemah karena tidak ada pendampingan teknis, tidak ada model bisnis, tidak ada pencatatan, tidak ada pasar, dan tidak ada regenerasi keterampilan.

Di sinilah diferensiasi peran menjadi sangat penting. Lapas/Rutan dan Kantor Imigrasi tidak boleh dipaksa menjalankan target yang sama. Keduanya berada dalam satu ekosistem Kemenimipas, tetapi mandat, sumber daya, aktor, dan kapasitasnya berbeda.

Lapas/Rutan lebih tepat diposisikan sebagai basis produksi pangan dan pembinaan warga binaan. Di sana ada WBP, kegiatan kerja, lahan atau sarana asimilasi edukasi, dapur BAMA, serta kebutuhan pembinaan kemandirian. Sementara Kantor Imigrasi tidak tepat jika dipaksa menjadi pusat produksi pangan. Perannya lebih strategis sebagai fasilitator kelembagaan: menghubungkan program dengan pemerintah daerah, komunitas, koperasi, investor, pasar lokal, serta memanfaatkan lahan idle kantor dalam skala kecil sebagai demplot atau ruang edukasi.

Dengan pembagian ini, fungsi utama masing-masing direktorat tetap terjaga. Pemasyarakatan menjadi pusat pembinaan produktif. Imigrasi menjadi simpul jejaring, kolaborasi, promosi, dan citra kelembagaan negara. Bahkan sebagai gerbang internasional, Kantor Imigrasi dapat menampilkan inovasi IMIPAS sebagai wajah baru negara: tegas menjaga kedaulatan, tetapi juga kreatif membangun kemanusiaan.

Transformasi ini juga tampak dalam program ekonomi biru. Kerja sama Kemenimipas dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan membuka ruang pembinaan warga binaan di sektor perikanan. Budidaya ikan, tambak, dan produk kelautan bukan hanya mendukung konsumsi protein, tetapi juga memberi keterampilan kerja yang relevan dengan kebutuhan pasar. Di negara kepulauan seperti Indonesia, pembinaan berbasis blue economy adalah langkah cerdas. Ia menghubungkan pemasyarakatan dengan potensi alam nasional.

Hal yang sama terlihat dalam pemanfaatan limbah FABA. Kerja sama dengan PLN dan BRI untuk membangun Balai Latihan Kerja serta pabrik pengolahan limbah fly ash dan bottom ash di Nusakambangan dan Lapas Tangerang menunjukkan arah baru: warga binaan dilatih mengolah limbah menjadi material bernilai ekonomi seperti paving block, beton, dan batako. Ini bukan hanya agenda ekonomi. Ini juga agenda lingkungan, circular economy, dan keterampilan kerja.

Jika produk FABA dapat mendukung program prioritas pembangunan 3 juta rumah, maka lapas tidak lagi menjadi ruang pasif yang hanya menyerap anggaran negara. Lapas dapat menjadi bagian dari rantai nilai pembangunan nasional. Warga binaan tidak hanya menjadi objek pembinaan, tetapi subjek produktif yang ikut menghasilkan nilai ekonomi.

Lebih jauh lagi, beberapa produk warga binaan seperti olahan sabut kelapa, mebel, furnitur, sarung goyor, dan kerajinan tangan telah diarahkan menembus pasar ekspor. Ini penting secara simbolik dan ekonomi. Dari balik tembok lapas, muncul produk yang bisa masuk pasar global. Dari ruang yang selama ini diasosiasikan dengan stigma, lahir karya yang membawa nilai tambah.

Namun, orientasi ekspor dan pasar tidak boleh mengaburkan prinsip utama pemasyarakatan. Program produktif di lapas bukan sekadar mengejar volume produksi, keuntungan, atau citra keberhasilan. Ia harus tetap berpusat pada pembinaan warga binaan. Karena itu, sistem premi atau bagi hasil menjadi sangat penting.

Premi WBP harus diposisikan sebagai insentif pembinaan, bukan upah kerja biasa. Formula premi tidak boleh hanya dihitung berdasarkan hasil produksi, karena panen dapat dipengaruhi cuaca, hama, kualitas bibit, alat, dan kondisi lahan. Premi harus mempertimbangkan disiplin, kehadiran, keterampilan teknis, produktivitas, kepatuhan SOP, keamanan, dan tanggung jawab kelompok. Dengan cara ini, negara tidak hanya menghargai hasil, tetapi juga proses pembentukan manusia.

Koperasi UPT juga perlu diperkuat. Ia harus menjadi agregator, bukan kompetitor UMKM lokal. Koperasi mencatat input produksi, proses kerja, output panen, alokasi untuk BAMA, surplus produksi, premi WBP, penjualan, margin, serta cadangan usaha. Tanpa koperasi yang tertib, program produktif mudah menjadi gelap: hasil tidak tercatat, premi tidak jelas, surplus tidak transparan, dan potensi penyimpangan terbuka.

Di sisi lain, program ini harus menjaga relasi dengan masyarakat sekitar. Produk lapas tidak boleh dijual terlalu murah hingga mematikan UMKM, petani, atau pemasok lokal. Prinsipnya sederhana: kebutuhan BAMA internal diprioritaskan lebih dulu; jika ada surplus, baru dijual dengan harga referensi pasar lokal dan melalui kemitraan. Lapas harus menjadi mitra ekonomi masyarakat, bukan pesaing yang didukung fasilitas negara.

Transformasi produktif juga tidak boleh mengabaikan keamanan. Program pembinaan tidak akan berjalan jika lapas masih dibayangi peredaran ponsel ilegal, pungli, narkoba, senjata tajam, dan gangguan keamanan. Karena itu, razia rutin anti-halinar tetap menjadi prasyarat. Ketahanan pangan, BLK, FABA, ekspor produk WBP, dan blue economy hanya mungkin berhasil jika keamanan dasar lapas/rutan terjaga.

Demikian pula dengan isu overcrowding. Pemindahan 2.879 warga binaan berisiko tinggi ke Lapas Maximum Security dan Super Maximum Security Nusakambangan dapat dibaca sebagai langkah pengendalian risiko. Tetapi strategi jangka panjang tidak boleh hanya bertumpu pada pemindahan. Overcrowding harus dijawab melalui reformasi pidana, penguatan pembimbingan kemasyarakatan, pidana alternatif, asesmen risiko, dan reintegrasi sosial yang lebih kuat.

Dengan demikian, agenda Kemenimipas berada pada persimpangan yang menarik. Di satu sisi, kementerian ini menjaga dua gerbang negara: gerbang luar melalui imigrasi dan gerbang dalam melalui pemasyarakatan. Imigrasi menjaga kedaulatan, mobilitas manusia, dan kepentingan nasional. Pemasyarakatan menjaga proses pemulihan manusia, keamanan sosial, dan martabat warga binaan. Di sisi lain, melalui program ketahanan pangan, blue economy, FABA, BLK, koperasi, dan ekspor produk WBP, kementerian ini sedang mencoba membuktikan bahwa lembaga negara dapat menjadi lebih produktif, adaptif, dan berdampak.

Tetapi keberhasilan program ini bergantung pada satu hal: kemampuan mengubah program menjadi sistem. Program bisa lahir dari instruksi menteri. Tetapi sistem hanya lahir dari tata kelola, pelatihan, SOP, pembiayaan, pencatatan, evaluasi, dan kesinambungan lintas kepemimpinan.

Kemenimipas perlu memastikan bahwa setiap UPT memiliki peta kapasitas yang jelas. Mana lapas yang cocok untuk pertanian, mana yang cocok untuk peternakan, mana yang cocok untuk perikanan, mana yang cocok untuk pengolahan limbah, mana yang lebih tepat sebagai pusat pelatihan kerja, dan mana yang cukup menjadi demplot kecil. Tidak semua tempat harus melakukan hal yang sama. Kebijakan yang baik bukan kebijakan yang seragam, melainkan kebijakan yang mampu membaca keragaman kapasitas lapangan.

Di titik ini, Asta Cita menemukan ujian konkretnya. Asta Cita tidak boleh hanya terdengar di panggung pidato, dokumen perencanaan, atau baliho politik. Ia harus terasa di dapur lapas, di kebun warga binaan, di kolam ikan, di BLK, di koperasi UPT, di rekening premi non-tunai WBP, di produk ekspor, di pasar lokal, dan di masyarakat sekitar yang ikut merasakan manfaat.

Jika dijalankan serius, program ini dapat menjadi salah satu inovasi paling penting dalam sejarah pemasyarakatan Indonesia. Lapas tidak lagi semata menjadi simbol hukuman, tetapi ruang produksi sosial. Warga binaan tidak lagi sekadar dipandang sebagai beban negara, tetapi manusia yang sedang disiapkan untuk kembali. Lahan idle tidak lagi menjadi aset tidur, tetapi sumber pangan, keterampilan, dan ekonomi. Limbah tidak lagi menjadi masalah, tetapi bahan baku bernilai. Koperasi tidak lagi menjadi formalitas, tetapi instrumen akuntabilitas.

Negara yang kuat bukan hanya negara yang mampu menghukum. Negara yang besar adalah negara yang mampu memulihkan. Di situlah makna terdalam dari transformasi Kemenimipas: menjaga gerbang negeri, sekaligus mengembalikan martabat manusia.

Ketahanan pangan IMIPAS, jika dikelola dengan benar, bukan hanya tentang sayur, ikan, telur, batako, atau produk ekspor. Ia adalah tentang cara negara memperlakukan manusia yang pernah jatuh, memberi mereka keterampilan, menghubungkan mereka dengan kerja produktif, dan membuka jalan kembali ke masyarakat.

Inilah wajah pemasyarakatan yang seharusnya: aman, tertib, produktif, manusiawi, dan bernilai ekonomi. Sebuah pemasyarakatan yang tidak hanya menjaga tembok, tetapi juga menumbuhkan harapan.]]> https://www.halomedan.com/news/66094/menanam-pangan-memulihkan-martabat-ujian-nyata-asta-cita-di-kemenimipas/ Barapaksi Desak Kejatisu Bongkar Jaringan Mafia Titik SPPG di Sumut Tue, 23 Jun 2026 13:09:00 +0700+0700 <![CDATA[Barapaksi Desak Kejatisu Bongkar Jaringan Mafia Titik SPPG di Sumut]]>

MEDAN – Direktur Barisan Rakyat Pemerhati Korupsi (BARAPAKSI), Otti S. Batubara, mendesak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara untuk tidak berhenti pada pengungkapan satu atau dua pelaku dalam kasus dugaan jual beli titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Program Makan Bergizi Gratis (MBG), tetapi membongkar seluruh jaringan yang diduga terlibat hingga ke aktor intelektual di balik praktik tersebut.

Menurut Otti, kasus yang menyeret nama mantan pejabat Badan Gizi Nasional (BGN) Sony Sanjaya tidak boleh dipandang sebagai perbuatan individu semata. Ia menilai adanya dugaan pola kerja yang terstruktur, sistematis, dan masif yang memungkinkan praktik jual beli titik, pungutan liar, hingga dugaan pengaturan proyek berjalan di sejumlah daerah di Sumatera Utara.

Ditambahkan Otti, adanya keterlibatan BS atau biasa disapa Bob yang merupakan Pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara yang menjadi kaki tangan Tengku Syahdana (TS) dalam mencari mitra-mitra BGN yang ingin memiliki titik SPPG dibeberapa daerah di Sumatera Utara

"Kalau benar terjadi jual beli titik SPPG, pungutan ratusan juta rupiah, mark-up pengadaan, intimidasi terhadap kepala SPPG, hingga pengaturan jabatan dan penempatan personel, maka ini bukan lagi pelanggaran biasa. Ini sudah mengarah pada dugaan korupsi berjamaah yang merusak program strategis Presiden dan merampas hak masyarakat penerima manfaat," tegas Otti S. Batubara, Senin (23/6/2026).



Otti meminta Kejatisu segera membentuk tim khusus untuk menelusuri aliran dana, memeriksa seluruh pihak yang disebut dalam berbagai laporan masyarakat, serta mengusut kemungkinan adanya keterlibatan oknum pejabat, broker, maupun pihak lain yang diduga memperoleh keuntungan dari pengelolaan titik SPPG.

Menurutnya, apabila aparat penegak hukum hanya berhenti pada pelaku yang telah terungkap, maka publik akan menilai penegakan hukum berjalan setengah hati.

"Jangan sampai kasus ini hanya menjadi tumbal segelintir orang, sementara para pengendali dan pihak yang menikmati keuntungan terbesar justru lolos dari jeratan hukum. Kejatisu harus berani membongkar sampai ke akar-akarnya. Siapa pun yang terlibat harus diproses tanpa pandang bulu," katanya.



BARAPAKSI juga menilai dugaan praktik tersebut telah mencederai semangat Program Makan Bergizi Gratis yang digagas pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia. Jika benar terdapat praktik jual beli titik dan pungutan terhadap mitra, maka dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat berpotensi bocor kepada pihak-pihak yang tidak berhak.

Otti menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal perkembangan kasus tersebut dan siap menyerahkan berbagai informasi yang diperoleh dari masyarakat kepada aparat penegak hukum.

"Ini bukan sekadar persoalan hukum, tetapi juga persoalan moral dan tanggung jawab terhadap masa depan generasi bangsa. Program MBG jangan sampai berubah menjadi ladang bancakan oknum yang memanfaatkan kekuasaan untuk memperkaya diri," ujarnya.



BARAPAKSI mendesak Kajati Sumut untuk segera memanggil dan memeriksa seluruh pihak yang namanya muncul dalam berbagai laporan dan pengaduan masyarakat, sekaligus membuka secara transparan perkembangan penanganan perkara tersebut agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah publik.

"Rakyat Sumatera Utara menunggu keberanian Kejatisu. Jika dugaan ini benar, maka tidak boleh ada kompromi terhadap koruptor yang mempermainkan program rakyat. Bongkar, tangkap, dan adili seluruh pelakunya sesuai hukum yang berlaku," tutup Otti S. Batubara.

]]> https://www.halomedan.com/news/66093/barapaksi-desak-kejatisu-bongkar-jaringan-mafia-titik-sppg-di-sumut/ CEO Sumut 24 Group Hadiri Milad ke-60 Bupati Langkat Syah Afandin, Berlangsung Khidmat dan Penuh Kebersamaan Tue, 23 Jun 2026 12:30:00 +0700+0700 <![CDATA[CEO Sumut 24 Group Hadiri Milad ke-60 Bupati Langkat Syah Afandin, Berlangsung Khidmat dan Penuh Kebersamaan]]>
LANGKAT | Suasana penuh kehangatan dan kebersamaan mewarnai peringatan Milad ke-60 Bupati Langkat H. Syah Afandin, SH, yang digelar secara sederhana namun khidmat di Ruang Pola Kantor Bupati Langkat, Kota Stabat (Selasa, 23/6).

Acara tersebut dihadiri jajaran Pemerintah Kabupaten Langkat, para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), tokoh masyarakat, serta CEO Sumut 24 Group, Rianto, SH., MH., yang akrab disapa Anto Genk, yang turut memberikan ucapan selamat kepada sahabatnya, Bupati Langkat.

Kegiatan diawali dengan sambutan Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat, H. Amril, S.Sos., M.AP. Dalam sambutannya, Amril menyampaikan ucapan selamat ulang tahun kepada Bupati Langkat seraya mendoakan agar selalu diberikan kesehatan dan kekuatan dalam menjalankan tugas pemerintahan.

"Atas nama seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Langkat, kami mengucapkan selamat ulang tahun ke-60 kepada Bapak Bupati. Semoga senantiasa sehat dan terus menjadi lokomotif pembangunan Kabupaten Langkat menuju kemajuan yang lebih baik," ujar Amril.

Selanjutnya, Wakil Bupati Langkat, Ibu Tiorita Br. Surbakti, SH, turut menyampaikan ucapan selamat dan harapan agar Bupati tetap menjaga kesehatan di tengah padatnya aktivitas pemerintahan.

"Kami berharap Bapak Bupati selalu diberikan kesehatan. Karena jika Bupati lemah, maka kami juga akan ikut lemah. Semangat dan kepemimpinan beliau menjadi energi bagi seluruh jajaran pemerintah daerah," ungkap Tiorita.

Dalam sambutannya, Bupati Langkat H. Syah Afandin, SH, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas perhatian serta doa yang diberikan oleh seluruh pihak yang hadir.

Bupati secara khusus menyampaikan apresiasi kepada Sekda Langkat, Wakil Bupati, seluruh kepala OPD, serta Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Langkat, Ny. Endang Kurniasih Syah Afandin, yang juga merupakan istri tercinta yang selama ini setia mendampingi dan mendukung perjalanan pengabdiannya.

"Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh keluarga besar Pemerintah Kabupaten Langkat atas doa dan kebersamaannya. Saya berharap kekompakan yang selama ini terjalin dapat terus dipertahankan, mulai dari tingkat pimpinan hingga aparatur di tingkat paling bawah. Mari bersama-sama membangun Langkat yang lebih baik, maju, dan sejahtera," ujar Syah Afandin.

Rangkaian acara kemudian dilanjutkan dengan pembacaan doa yang dipimpin oleh Staf Ahli Bupati Langkat, H. Syahrizal, S.Sos., M.Si, memohon keberkahan, kesehatan, dan kesuksesan bagi Bupati Langkat dalam memimpin daerah.

Momen yang paling berkesan dalam acara tersebut adalah pemotongan tumpeng sebagai simbol rasa syukur atas bertambahnya usia Bupati Langkat. Prosesi berlangsung penuh kekeluargaan dan dihadiri seluruh pimpinan OPD serta para tamu undangan.

Di sela-sela kegiatan, CEO Sumut 24 Group, Rianto, SH., MH. (Anto Genk), yang dikenal sebagai sahabat dekat Bupati Langkat, turut menyampaikan ucapan selamat ulang tahun.

"Kami mengucapkan selamat Milad ke-60 kepada sahabat kami, Bapak H. Syah Afandin, SH. Semoga selalu diberikan kesehatan, umur yang berkah, kekuatan dalam memimpin, serta mampu membawa Kabupaten Langkat semakin maju dan berkembang. Beliau adalah sosok pemimpin yang dekat dengan masyarakat dan memiliki komitmen besar untuk kemajuan daerah," ujar Anto Genk saat diwawancarai wartawan.

Menurutnya, kesederhanaan yang ditunjukkan dalam perayaan milad tersebut mencerminkan karakter kepemimpinan Syah Afandin yang mengedepankan kebersamaan dan kedekatan dengan seluruh jajaran pemerintahan maupun masyarakat.

Acara kemudian ditutup dengan sesi foto bersama seluruh tamu undangan dan dilanjutkan dengan makan siang bersama, menciptakan suasana penuh keakraban yang semakin mempererat hubungan antar jajaran Pemerintah Kabupaten Langkat dan para undangan yang hadir.

Perayaan Milad ke-60 Bupati Langkat ini menjadi momentum refleksi sekaligus penguatan semangat kebersamaan dalam melanjutkan pembangunan Kabupaten Langkat menuju masa depan yang lebih baik.*(SS68)*]]> https://www.halomedan.com/Berita/66092/ceo-sumut-24-group-hadiri-milad-ke60-bupati-langkat-syah-afandin-berlangsung-khidmat-dan-penuh-kebersamaan/ DSIL Kirim Atlet Terbaik Deliserdang ke Pariaman Open Tue, 23 Jun 2026 12:19:00 +0700+0700 <![CDATA[DSIL Kirim Atlet Terbaik Deliserdang ke Pariaman Open]]>
Deliserdang – Ketua Club Deli Serdang Inline Skate (DSIL), Zulkifli, menyatakan kesiapan pihaknya mengirimkan atlet-atlet terbaik untuk berlaga pada Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Sepatu Roda Pariaman Open 2026.

Zulkifli mengatakan, keberangkatan para atlet DSIL mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Kabupaten Deliserdang. Pada Rabu (24/6/2026), para atlet dilepas secara resmi oleh Bupati Deliserdang sekaligus Ketua KONI Deliserdang, Asr Ludin, bertempat di Stadion Sport Center Batang Kuis.

Menurut Zulkifli, keikutsertaan DSIL dalam ajang nasional tersebut menjadi bagian dari komitmen klub dalam meningkatkan prestasi olahraga sepatu roda di Kabupaten Deliserdang serta memberikan pengalaman kompetisi bagi para atlet muda.

"Pariaman Open 2026 menjadi kesempatan bagi atlet-atlet kami untuk mengukur kemampuan, menambah pengalaman, sekaligus membawa nama baik Deliserdang di tingkat nasional," ujar Zulkifli.

Ketua Deli Serdang Inline Skate (DSILS) menyampaikan apresiasi dan dukungannya terhadap pelaksanaan Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Pariaman Open 2026 Piala Walikota Pariaman yang akan digelar pada tanggal 2–5 Juli 2026 di Arena Sepatu Roda Pantai Cermin, Kota Pariaman.

Dalam ajang bergengsi tersebut, DSILS turut ambil bagian dengan mengirimkan sebanyak 25 atlet terbaiknya untuk bertanding di berbagai kategori Beginner, Standard, dan Speed.

Keikutsertaan ini merupakan bentuk komitmen DSILS dalam mendukung pembinaan dan peningkatan prestasi olahraga sepatu roda di tingkat nasional.

Sejumlah atlet andalan turut diturunkan, di antaranya yang akan bermain di level Junior-Senior Rakha Hanania Nielza Edwin dan Syifa Naurah Shadrina, yang diharapkan mampu bersaing secara optimal di kategori masing-masing.

Kehadiran para atlet ini mencerminkan kesiapan DSILS dalam menghadapi kompetisi sekaligus menunjukkan hasil pembinaan yang berkelanjutan.

Ketua DSILS menuturkan bahwa Kejurnas Pariaman Open 2026 menjadi momentum penting bagi para atlet untuk mengasah kemampuan serta mengukur hasil latihan yang telah dijalani.

"Kami sangat menyambut baik ajang ini. Selain sebagai kompetisi, ini juga menjadi sarana evaluasi dan pembinaan bagi atlet-atlet kami agar semakin siap bersaing di level yang lebih tinggi," ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa keikutsertaan 25 atlet ini menjadi bagian dari upaya membangun mental bertanding, meningkatkan pengalaman kompetisi, serta memperkuat solidaritas tim di tengah persaingan yang semakin ketat.

Lebih lanjut, Ketua DSILS menyampaikan harapannya agar seluruh atlet dapat menunjukkan performa terbaik dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas.

"Kami berharap para atlet DSILS dapat bertanding secara maksimal, menjaga kekompakan tim, serta mampu memberikan hasil terbaik yang membanggakan bagi daerah," ungkapnya.

Selain itu, ia juga berharap penyelenggaraan Kejurnas ini dapat berjalan lancar dan sukses serta terus menjadi agenda rutin yang mampu mendorong peningkatan kualitas olahraga sepatu roda di Indonesia.

"Semoga kejuaraan ini tidak hanya melahirkan prestasi, tetapi juga mempererat silaturahmi antar atlet dan klub dari berbagai daerah," tutupnya.
[23/6, 12.13] Edoy: Siapa tau mau abg naikkan ??
Besok dilepas bupati]]> https://www.halomedan.com/Berita/66091/dsil-kirim-atlet-terbaik-deliserdang-ke-pariaman-open/ Di DPRD Medan, Rico Waas Paparkan Strategi Efisiensi APBD 2025: Tanpa Utang, Fokus Banjir dan Digitalisasi PAD Tue, 23 Jun 2026 07:07:00 +0700+0700 <![CDATA[Di DPRD Medan, Rico Waas Paparkan Strategi Efisiensi APBD 2025: Tanpa Utang, Fokus Banjir dan Digitalisasi PAD]]> Rico Tri Putra Bayu Waas, menyampaikan Jawaban Kepala Daerah atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kota Medan terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 pada sidang Paripurna yang digelar DPRD Kota Medan, Senin (22/6/26).

Dalam sidang paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen, Wali Kota Medan Rico Waas menegaskan posisi keuangan daerah yang sehat ditandai dengan nihilnya beban utang jangka panjang, sekaligus membeberkan komitmen efisiensi anggaran di tengah keterbatasan sumber daya pembangunan.

"Kami menyadari bahwa pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 belum sepenuhnya memenuhi ekspektasi seluruh pihak karena adanya keterbatasan sumber daya. Namun, kita patut bersyukur bahwa indikator utama pembangunan kota, khususnya di sektor sosial dan ekonomi, tetap berhasil kita wujudkan sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan", kata Rico Waas di hadapan pimpinan dan anggota DPRD Kota Medan yang berhadir.

Didampingi Wakil Wali Kota Medan H Zakiyuddin Harahap dan Sekda Wiriya Alrahman serta segenap Pimpinan Perangkat Daerah di lingkungan Pemko Medan, Rico menyampaikan salah satu poin krusial dalam tanggapannya adalah klarifikasi mengenai kondisi keuangan daerah.

Menjawab pertanyaan dari Fraksi Partai Gerindra, Pemko Medan secara tegas mengumumkan tidak memiliki kewajiban atau utang jangka panjang yang membebani APBD. Sementara itu, besaran Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun 2025 tercatat sebesar Rp592 Miliar.

"Angka SiLPA tersebut berada pada level yang wajar. Di satu sisi, hal ini mencerminkan optimalnya kinerja pendapatan daerah yang melampaui realisasi belanja. Di sisi lain, SiLPA sengaja dikelola secara efisien guna menjaga likuiditas atau ketersediaan kas daerah pada semester pertama tahun anggaran 2026, periode di mana realisasi pendapatan asli daerah biasanya masih berjalan terbatas", jelas Rico Waas.

Kemudian menanggapi pertanyaan dari Fraksi PKS dan Fraksi Gerindra terkait penurunan belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi, Rico Waas menjelaskan bahwa tahun 2025 merupakan tahun penyesuaian dan efisiensi anggaran. Meski terjadi penghematan, Pemko tetap memprioritaskan penanganan masalah mendasar secara cepat tanggap menggunakan skala prioritas.

Untuk penanganan banjir sendiri, Pemko Medan telah mengalokasikan anggaran fantastis sebesar lebih dari Rp255 Miliar yang tersebar di tiga program strategis. "Hingga capaian kinerja tahun 2025, tim di lapangan telah berhasil menuntaskan 1.350 titik banjir secara permanen dari total 2.575 titik yang terdata dalam masterplan drainase kota. Sisa 1.225 titik genangan akan terus kita selesaikan secara bertahap," tegas Rico Waas.

Dijelaskan Rico Waas, Pemko Medan juga menerangkan kendala normatif seperti normalisasi fisik sungai yang sepenuhnya merupakan wewenang Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera II (BBWSS II), sehingga APBD Medan tidak dapat digunakan secara langsung selain untuk langkah koordinasi dan pembebasan lahan sharing daerah.

Kemudian di sektor pendapatan, Rico Waas mengakui realisasi PAD tahun 2025 berada pada angka Rp3 Triliun atau menyumbang 48,92 persen dari total pendapatan daerah yang menyentuh Rp6,3 Triliun. Guna menggenjot kemandirian fiskal dan mengantisipasi kebocoran pajak/retribusi, Pemko Medan tengah mempercepat transformasi digital secara masif.

" Sistem perpajakan tapping box akan diperluas, pembayaran retribusi sampah diubah ke sistem digital, hingga penjajakan Sistem Informasi Geografis (GIS) serta Business Intelligence untuk pemetaan wajib pajak", ujar Rico Waas.

Disisi lain, Rico Waas juga menyampaikan langkah efisiensi cerdas juga ditunjukkan Pemko Medan dengan tidak merealisasikan anggaran kerawanan pangan di Dinas Ketahanan Pangan pada tahun 2025. Langkah ini diambil setelah evaluasi internal menunjukkan bahwa seluruh indikator aktivitas tersebut telah terakomodasi dan ter-cover penuh oleh Program Nasional Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Kebijakan ini sengaja diambil agar tidak terjadi tumpang tindih (overlapping) anggaran, sehingga dana daerah bisa dialihkan untuk kebutuhan mendesak masyarakat lainnya," sebut Rico Waas


Di akhir penjelasannya, Rico Waas memastikan pelayanan dasar masyarakat seperti program kesehatan Universal Health Coverage (UHC) tetap berjalan prima, bahkan e-KTP Medan kini bisa digunakan untuk berobat gratis di fasilitas kesehatan luar kota yang bermitra dengan BPJS.

" Di bidang infrastruktur estetika, Pemko menargetkan 13 titik jalan bebas kabel udara (kabel tanam) selesai pada tahun 2026 seiring dengan akselerasi Program Strategis Nasional Bus Rapid Transit (BRT) Mebidang", pungkas Rico Waas.


Sidang paripurna tanggapan Kepala Daerah ini menjadi momentum penguatan sinergi antara Pemko Medan dan DPRD demi mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi penuh pada kesejahteraan masyarakat Kota Medan.rwl]]> https://www.halomedan.com/kota/66090/di-dprd-medan-rico-waas-paparkan-strategi-efisiensi-apbd-2025-tanpa-utang-fokus-banjir-dan-digitalisasi-pad/