https://www.halomedan.com/ Halo Medan | Berani Tampil Beda Sun, 12 Jul 2026 19:23:23 +0700+0700 id-ID Ketua I dan II Taman Pendidikan Islam (TPI) Medan Hadiri Walimatul 'Ursy Putri Guru Besar UINSU Sun, 12 Jul 2026 18:42:00 +0700+0700
MEDAN – Ketua I dan II Yayasan Taman Pendidikan Islam (TPI) Medan, H. Ikrom Helmi Nasution, turut menghadiri acara Walimatul 'Ursy putri Guru Besar UIN Sumatera Utara, Prof. Dr. H. Muzakkir, MA, yang berlangsung di Santika Premiere Dyandra Hotel & Convention Medan, Sabtu (11/7/2026).

Acara tersebut dihadiri sejumlah tokoh penting, di antaranya Rico Tri Putra Bayu Waas, Ahmad Qosbi Nasution, serta Ismail Effendy.

Kehadiran H. Ikrom Helmi Nasution menjadi bentuk penghormatan dan silaturahmi kepada keluarga besar Prof. Dr. H. Muzakkir, MA. Momentum walimatul 'ursy tersebut juga menjadi ajang mempererat hubungan kekeluargaan di antara tokoh pendidikan, ulama, akademisi, dan unsur pemerintahan di Sumatera Utara.

Acara berlangsung dalam suasana khidmat dan penuh kehangatan, diisi dengan doa bersama agar kedua mempelai senantiasa memperoleh keberkahan, kebahagiaan, serta membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah.red]]> https://www.halomedan.com/news/66270/ketua-i-dan-ii-taman-pendidikan-islam-tpi-medan-hadiri-walimatul-039ursy-putri-guru-besar-uinsu/ Dikky Harus Jujur, Berapa Anggaran Jamda Pramuka Sumut? Sun, 12 Jul 2026 18:38:00 +0700+0700
Medan - Kegiatan jambore daerah (Jamda) Gerakan Pramuka di Sumatera Utara telah berakhir, pada Minggu 12 Juli 2026. Namun tidak diketahui berapa anggaran yang digunakan untuk kegiatan jamda tersebut.

Kwartir Daerah (Kwarda) Gerakan Pramukan Provinsi Sumatera Utara setiap tahun mendapatkan bantuan hibah dari APBD.

Tetapi tidak ada rincian pasti mengenai total anggaran pemerintah yang dipublikasikan secara spesifik untuk Jambore Daerah (Jamda) XI Gerakan Pramuka Sumatera Utara.

Namun, Jamda yang berlangsung di Bumi Perkemahan Sibolangit pada 8-12 Juli 2026 tersebut mencetak sejarah sebagai satu-satunya Jambore Daerah di Indonesia yang membebaskan biaya perkemahan (gratis) bagi seluruh peserta.

Kebijakan ini diinisiasi oleh Ketua Kwarda Gerakan Pramuka Sumut, Dikky Anugerah Panjaitan agar seluruh Pramuka Penggalang dari 32 Kwartir Cabang dapat berpartisipasi tanpa terkendala biaya.

Pembiayaan kegiatan berskala besar yang melibatkan 5.575 peserta ini didukung oleh Pemerintah Provinsi Sumatra Utara serta berbagai pemangku kepentingan.

"Tapi masyarakat ingin tahu berapa anggaran Jamda Pramuka Sumut. Dikky harus transparan dengan anggaran yang dipakai, itu kan dari APBD? dari pajak rakyat," ungkap Arief Tampubolon, kader gerakan pramuka yang pernah mengikuti Pertikara Nasional Saka Bhayangkara di Desa Selerejo, Malang, Jawa Timur, pada tahun 1997.

Arif berharap Ketua Kwarda Gerakan Pramuka Sumut Dikky Anugerah Panjaitan membiasakan diri untuk bersikap jujur dan transparan dalam Gerakan Pramuka.

"Gerakan Pramukan ini untuk pengabdian diri kepada anak bangsa, jadi kita harapkan Dikky Panjaitan selalu transparan dengan penggunaa anggaran kegiatan gerakan pramuka, untuk mengajarkan adik adik pramuka jujur sejak dini," kata Arif.]]> https://www.halomedan.com/news/66269/dikky-harus-jujur-berapa-anggaran-jamda-pramuka-sumut/ BREAKING NEWS: Konglomerat Properti Tan Kian Diamankan Polisi, Diperiksa sebagai Saksi dalam Pengembangan Kasus Eks Jampidsus Sun, 12 Jul 2026 18:31:00 +0700+0700

JAKARTA |Pengusaha properti Tan Kian diamankan aparat kepolisian untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam pengembangan penyidikan kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang turut menyeret mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah.

Tan Kian diamankan di Apartemen Pacific Place Residence, Jakarta Selatan, pada Kamis (9/7/2026). Pemeriksaan dilakukan oleh tim gabungan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri bersama Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya sebagai bagian dari pendalaman penyidikan sejumlah perkara dugaan korupsi bernilai besar.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Budi Hermanto, menegaskan bahwa hingga saat ini status hukum Tan Kian masih sebagai saksi dan belum ditetapkan sebagai tersangka.

"Yang bersangkutan statusnya masih sebagai saksi," ujar Budi dalam keterangan pers yang dikutip sejumlah media.

Selain Tan Kian, penyidik juga telah memeriksa sedikitnya 15 saksi untuk mengungkap dugaan tindak pidana korupsi, suap, gratifikasi, dan TPPU yang tengah diselidiki. Penyidikan tersebut mencakup beberapa perkara besar, antara lain dugaan korupsi pengadaan batu bara PT PLN, perkara PT Asabri dan Jiwasraya, serta dugaan TPPU terkait penyelesaian utang PT Cakrawala Bumi Selaras (CBS) kepada PT Krakatau Niaga Indonesia (KNI).

Nama Tan Kian sendiri dikenal luas di dunia bisnis properti sebagai pendiri Century Properties Group yang mengembangkan sejumlah proyek premium di Jakarta, termasuk kawasan Pacific Place, Hotel JW Marriott Jakarta, The Ritz-Carlton Jakarta Mega Kuningan, Millennium Centennial Center, hingga South Hills Apartment.

Perkembangan kasus ini semakin menjadi perhatian publik setelah Polri menetapkan mantan Jampidsus Febrie Adriansyah sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi dan TPPU. Penyidik menyatakan proses hukum masih terus berjalan dengan menelusuri aliran dana, kepemilikan aset, serta keterangan para saksi untuk mengungkap konstruksi perkara secara menyeluruh.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi dari penyidik yang menyebut Tan Kian berstatus tersangka. Aparat menegaskan bahwa pemeriksaan terhadap yang bersangkutan masih dalam kapasitas sebagai saksi guna melengkapi alat bukti dalam proses penyidikan yang sedang berlangsung.

*Siapa Tan Kian?*
Tan Kian merupakan salah satu konglomerat properti senior di Indonesia. Ia dikenal sebagai pendiri Dua Mutiara Group, yang kemudian berkembang menjadi Century Properties Group Indonesia, perusahaan pengembang properti premium yang berfokus pada kawasan bisnis Jakarta.

Sebelum berbisnis properti, Tan Kian memulai usaha keluarga di bidang perdagangan udang dan tekstil. Sejak 1990-an ia mulai mengembangkan proyek-proyek properti kelas atas dan sempat masuk daftar orang terkaya Indonesia dengan estimasi kekayaan sekitar US$570 juta pada 2016.

Portofolio aset dan proyek yang dikaitkan dengan Tan Kian
Beberapa aset dan proyek yang selama ini dikaitkan dengan bisnis Tan Kian melalui Century Properties Group antara lain:

- Pacific Place Jakarta (mixed-use development di SCBD)

- The Ritz-Carlton Jakarta, Pacific Place

- JW Marriott Hotel Jakarta

- The Ritz-Carlton Jakarta, Mega Kuningan

- Millennium Centennial Center

- South Hills Apartment

- Sahid Sudirman Center

- Botanica Apartment

- The Plaza Office Tower

- Sekitar 60 vila resor di Pulau Bintan

- Proyek kota mandiri Millennium City, Parung Panjang (melalui kerja sama pengembangan).

Terseret Beberapa Perkara Hukum
Nama Tan Kian pernah muncul dalam sejumlah penyidikan, antara lain:

- Dugaan korupsi investasi PT Asabri.

- Pengembangan perkara Jiwasraya.

- Dugaan proyek South Hills Apartment bersama Benny Tjokrosaputro.

- Pemeriksaan terbaru sebagai saksi dalam pengembangan perkara dugaan korupsi dan TPPU yang juga menyeret mantan Jampidsus Febrie Adriansyah. Sampai saat ini, Polri menyatakan status hukumnya masih sebagai saksi, bukan tersangka.

Perlu dicatat bahwa beberapa properti di atas merupakan aset yang dikembangkan atau dikelola melalui kelompok usaha Tan Kian, bukan berarti seluruh merek hotel internasional tersebut dimiliki secara langsung olehnya. Hotel seperti JW Marriott dan The Ritz-Carlton merupakan merek global yang umumnya dioperasikan berdasarkan perjanjian pengelolaan dengan pemilik gedung atau pengembang properti.*(SS68)*

]]> https://www.halomedan.com/Berita/66268/breaking-news-konglomerat-properti-tan-kian-diamankan-polisi-diperiksa-sebagai-saksi-dalam-pengembangan-kasus-eks-jampidsus/ Belajar dari Yunnan, Tobat Ekologi Ditopang Gerakan Koperasi Sun, 12 Jul 2026 17:03:00 +0700+0700
Oleh: Dr. Teguh Santosa, Ketua Umum Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI)

SETIAP tanggal 12 Juli, bangsa Indonesia memperingati Hari Koperasi. Peringatan ini bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan momentum untuk meneguhkan kembali komitmen kita pada demokrasi ekonomi yang berlandaskan kekeluargaan. Koperasi adalah wujud nyata dari sila kelima Pancasila, sebuah sistem ekonomi yang menempatkan manusia di atas modal.

Catatan ini saya tulis dari Kunming, ibu kota Provinsi Yunnan, Tiongkok, di sela kunjungan delegasi JMSI atas undangan All China Journalists Assocoation (ACJA).

Saya kira kita dapat belajar dari Yunnan. Provinsi di barat daya Tiongkok yang kaya akan keanekaragaman hayati kini bertransformasi menjadi pelopor dalam pengembangan ekonomi hijau. Dengan memanfaatkan kekayaan sumber daya alamnya yang unik, provinsi ini telah beralih dari model ekonomi yang bergantung pada eksploitasi sumber daya menuju pendekatan yang lebih berkelanjutan.

Koperasi memainkan peran krusial sebagai agen perubahan di akar rumput dalam transisi Yunnan menuju ekonomi hijau. Dengan mengorganisir petani dan produsen kecil, koperasi berfungsi sebagai jembatan untuk menerapkan praktik pertanian regeneratif dan berkelanjutan secara kolektif. Melalui koperasi, para pelaku usaha mikro di pedesaan dapat mengakses pelatihan teknologi pertanian modern, sertifikasi organik, serta sistem manajemen rantai pasok yang lebih efisien.

Hal ini memungkinkan mereka untuk beralih dari praktik pertanian konvensional yang merusak tanah ke metode yang lebih ramah lingkungan, sekaligus meningkatkan nilai tambah produk lokal—seperti teh organik, kopi, dan tanaman herbal—sehingga petani mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi tanpa harus melakukan ekspansi lahan secara destruktif.

Lebih dari itu, koperasi di Yunnan berperan dalam demokratisasi akses terhadap teknologi energi bersih dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Koperasi komunitas sering kali menjadi inisiator dalam proyek-proyek skala kecil, seperti pembangunan instalasi biogas dari limbah pertanian, pengelolaan koperasi hutan untuk perlindungan mata air, hingga pengembangan ekowisata berbasis masyarakat.

Dengan model kepemilikan bersama, manfaat ekonomi dari ekonomi hijau tidak hanya dinikmati oleh korporasi besar, tetapi terdistribusi secara adil kepada masyarakat lokal. Hal ini menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab kolektif terhadap pelestarian lingkungan, yang menjadi fondasi bagi stabilitas ekosistem Yunnan dalam jangka panjang.

Sejarah koperasi dunia bermula dari Revolusi Industri di Inggris pada awal abad ke-19. Tokoh pemikir sekaligus praktisi, Robert Owen, sering disebut sebagai Bapak Koperasi Dunia. Melalui gagasannya tentang komunitas mandiri, ia menunjukkan bahwa pekerja dapat memperbaiki nasib mereka sendiri melalui kerja sama dan solidaritas, alih-alih hanya bergantung pada sistem kapitalisme yang eksploitatif.

Gagasan ini kemudian menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di tanah air, koperasi lahir sebagai respons terhadap penjajahan yang menindas ekonomi rakyat. Pada masa pergerakan nasional, para tokoh bangsa menyadari bahwa kemerdekaan politik tidak akan bermakna tanpa kemandirian ekonomi.

Mohammad Hatta, atau Bung Hatta, adalah arsitek utama koperasi Indonesia. Baginya, koperasi bukan sekadar organisasi ekonomi, melainkan "soko guru" perekonomian nasional. Hatta menekankan bahwa koperasi harus menjadi alat perjuangan untuk mengangkat derajat ekonomi rakyat kecil agar tidak tertindas oleh kekuatan modal besar.

Selain Bung Hatta, tokoh seperti Raden Mas Margono Djojohadikusumo memiliki peran krusial. Margono adalah pendiri Bank Negara Indonesia (BNI) yang sangat menjunjung tinggi prinsip ekonomi nasional. Pemikirannya sejalan dengan visi koperasi, di mana pengelolaan sumber daya keuangan harus berpihak pada kepentingan domestik dan kemaslahatan rakyat luas.

Profesor Sumitro Djojohadikusumo, ekonom terkemuka yang juga ayah dari Presiden Prabowo Subianto, memberikan kontribusi pemikiran melalui konsep "Ekonomi Terpimpin" dan pembangunan sistematis. Sumitro menekankan pentingnya institusi ekonomi yang kokoh dan efisien, di mana koperasi harus bertransformasi menjadi badan usaha yang modern namun tetap setia pada akar kekeluargaan.

Perkembangan koperasi di Indonesia mengalami pasang surut. Namun, di tengah tantangan globalisasi, relevansi koperasi justru semakin kuat. Koperasi terbukti lebih tangguh menghadapi krisis ekonomi dibandingkan korporasi besar yang sangat bergantung pada modal asing dan spekulasi pasar.

Kini, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Koperasi Ferry Juliantono, semangat ekonomi kerakyatan kembali mendapatkan ruang yang lebih luas. Program-program pemerintah yang berfokus pada ketahanan pangan dan hilirisasi industri membuka peluang besar bagi koperasi untuk terlibat lebih aktif dalam rantai pasok nasional.

Pemerintahan Prabowo menekankan pentingnya kemandirian ekonomi melalui penguatan sektor-sektor strategis. Koperasi di tingkat perdesaan, khususnya di sektor pertanian dan peternakan, menjadi mitra utama pemerintah untuk memastikan distribusi kesejahteraan yang lebih adil dan merata bagi masyarakat pelosok.

Integrasi koperasi dalam program strategis nasional, seperti swasembada pangan, menjadi kunci. Dengan dukungan teknologi dan akses pasar yang difasilitasi pemerintah, koperasi dapat meningkatkan nilai tambah produk rakyat, sehingga petani tidak lagi menjadi objek, melainkan subjek dalam ekonomi nasional. Selain aspek ekonomi, koperasi masa kini harus mengadopsi prinsip keberlanjutan. Pengelolaan lingkungan hidup kini menjadi syarat mutlak dalam berbisnis. Koperasi harus menjadi motor penggerak ekonomi hijau yang ramah lingkungan dan rendah karbon.

Konsep Sustainable Development atau pembangunan berkelanjutan sejalan dengan prinsip koperasi yang mengedepankan kesejahteraan bersama dalam jangka panjang. Koperasi yang berwawasan lingkungan akan lebih mampu bertahan dan kompetitif di pasar global yang kini semakin peduli pada aspek ESG (Environmental, Social, and Governance).

Sebagai contoh, koperasi sektor kehutanan atau pengelolaan limbah dapat menjadi model bagaimana keuntungan ekonomi diselaraskan dengan pelestarian alam. Ini adalah bentuk tanggung jawab koperasi tidak hanya kepada anggotanya, tetapi juga kepada generasi mendatang.

Dalam visi ekonomi Prabowo, pertumbuhan ekonomi tidak boleh mengorbankan ekosistem. Oleh karena itu, koperasi didorong untuk menerapkan praktik produksi yang berkelanjutan, mulai dari penggunaan energi terbarukan hingga pengelolaan limbah yang lebih efisien di unit-unit usaha mereka. Sinergi antara koperasi, pemerintah, dan sektor swasta harus diperkuat. Koperasi tidak bisa berdiri sendiri. Ia membutuhkan ekosistem yang sehat, kebijakan yang memihak, dan pendampingan profesional untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital atau digitalisasi koperasi.

Digitalisasi koperasi menjadi tantangan sekaligus peluang besar. Dengan sistem manajemen berbasis digital, transparansi dan akuntabilitas koperasi akan meningkat. Hal ini akan membangun kepercayaan masyarakat, khususnya generasi muda, untuk bergabung dan membesarkan koperasi.

Kita tidak boleh melupakan akar sejarah koperasi. Namun, kita juga harus berani berinovasi. Koperasi harus mampu bertransformasi dari sekadar simpan pinjam menjadi korporasi rakyat yang menguasai sektor-sektor produksi strategis.

Tantangan ke depan memang tidak ringan. Persaingan global semakin ketat, dan perubahan iklim mengancam ketahanan ekonomi kita. Namun, koperasi memiliki keunggulan kompetitif berupa rasa memiliki dan kebersamaan yang tidak dimiliki oleh perusahaan korporasi biasa.

Peringatan Hari Koperasi tahun ini harus menjadi titik tolak bagi revitalisasi koperasi Indonesia. Kita perlu membangun kembali koperasi yang profesional, tangguh, dan berkelanjutan, yang mampu bersaing di pasar nasional maupun internasional. Mewujudkan tobat ekologi yang sudah diproklamirkan Menteri Lingkungan Hidup Moh. Jumhur Hidayat.

Pesan Bung Hatta tentang koperasi sebagai "koperasi yang berjiwa besar" harus terus digaungkan. Koperasi harus berani bermimpi besar, berskala ekonomi besar, dan memberikan dampak sosial yang luas bagi masyarakat Indonesia.

Peran pemerintah, melalui kementerian terkait, harus lebih banyak berfungsi sebagai fasilitator dan regulator yang adil, bukan sebagai intervensi yang mematikan inisiatif anggota koperasi. Koperasi harus tumbuh dari bawah, sesuai dengan semangat demokrasi yang dicita-citakan.

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, koperasi harus menjadi agen perubahan (agent of change) di tingkat akar rumput. Koperasi dapat mengedukasi anggotanya mengenai praktik bertani yang ramah lingkungan atau penggunaan teknologi yang efisien energi.

Selamat Hari Koperasi. Mari kita wujudkan kedaulatan ekonomi dan tobat ekologi melalui koperasi yang modern, kuat, dan berkelanjutan untuk Indonesia yang lebih maju dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.[]]]> https://www.halomedan.com/news/66267/belajar-dari-yunnan-tobat-ekologi-ditopang-gerakan-koperasi-2/ Belajar dari Yunnan, Tobat Ekologi Ditopang Gerakan Koperasi Sun, 12 Jul 2026 16:58:00 +0700+0700
Oleh: Dr. Teguh Santosa, Ketua Umum Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI)

SETIAP tanggal 12 Juli, bangsa Indonesia memperingati Hari Koperasi. Peringatan ini bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan momentum untuk meneguhkan kembali komitmen kita pada demokrasi ekonomi yang berlandaskan kekeluargaan. Koperasi adalah wujud nyata dari sila kelima Pancasila, sebuah sistem ekonomi yang menempatkan manusia di atas modal.

Catatan ini saya tulis dari Kunming, ibu kota Provinsi Yunnan, Tiongkok, di sela kunjungan delegasi JMSI atas undangan All China Journalists Assocoation (ACJA).

Saya kira kita dapat belajar dari Yunnan. Provinsi di barat daya Tiongkok yang kaya akan keanekaragaman hayati kini bertransformasi menjadi pelopor dalam pengembangan ekonomi hijau. Dengan memanfaatkan kekayaan sumber daya alamnya yang unik, provinsi ini telah beralih dari model ekonomi yang bergantung pada eksploitasi sumber daya menuju pendekatan yang lebih berkelanjutan.

Koperasi memainkan peran krusial sebagai agen perubahan di akar rumput dalam transisi Yunnan menuju ekonomi hijau. Dengan mengorganisir petani dan produsen kecil, koperasi berfungsi sebagai jembatan untuk menerapkan praktik pertanian regeneratif dan berkelanjutan secara kolektif. Melalui koperasi, para pelaku usaha mikro di pedesaan dapat mengakses pelatihan teknologi pertanian modern, sertifikasi organik, serta sistem manajemen rantai pasok yang lebih efisien.

Hal ini memungkinkan mereka untuk beralih dari praktik pertanian konvensional yang merusak tanah ke metode yang lebih ramah lingkungan, sekaligus meningkatkan nilai tambah produk lokal—seperti teh organik, kopi, dan tanaman herbal—sehingga petani mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi tanpa harus melakukan ekspansi lahan secara destruktif.

Lebih dari itu, koperasi di Yunnan berperan dalam demokratisasi akses terhadap teknologi energi bersih dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Koperasi komunitas sering kali menjadi inisiator dalam proyek-proyek skala kecil, seperti pembangunan instalasi biogas dari limbah pertanian, pengelolaan koperasi hutan untuk perlindungan mata air, hingga pengembangan ekowisata berbasis masyarakat.

Dengan model kepemilikan bersama, manfaat ekonomi dari ekonomi hijau tidak hanya dinikmati oleh korporasi besar, tetapi terdistribusi secara adil kepada masyarakat lokal. Hal ini menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab kolektif terhadap pelestarian lingkungan, yang menjadi fondasi bagi stabilitas ekosistem Yunnan dalam jangka panjang.

Sejarah koperasi dunia bermula dari Revolusi Industri di Inggris pada awal abad ke-19. Tokoh pemikir sekaligus praktisi, Robert Owen, sering disebut sebagai Bapak Koperasi Dunia. Melalui gagasannya tentang komunitas mandiri, ia menunjukkan bahwa pekerja dapat memperbaiki nasib mereka sendiri melalui kerja sama dan solidaritas, alih-alih hanya bergantung pada sistem kapitalisme yang eksploitatif.

Gagasan ini kemudian menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di tanah air, koperasi lahir sebagai respons terhadap penjajahan yang menindas ekonomi rakyat. Pada masa pergerakan nasional, para tokoh bangsa menyadari bahwa kemerdekaan politik tidak akan bermakna tanpa kemandirian ekonomi.

Mohammad Hatta, atau Bung Hatta, adalah arsitek utama koperasi Indonesia. Baginya, koperasi bukan sekadar organisasi ekonomi, melainkan "soko guru" perekonomian nasional. Hatta menekankan bahwa koperasi harus menjadi alat perjuangan untuk mengangkat derajat ekonomi rakyat kecil agar tidak tertindas oleh kekuatan modal besar.

Selain Bung Hatta, tokoh seperti Raden Mas Margono Djojohadikusumo memiliki peran krusial. Margono adalah pendiri Bank Negara Indonesia (BNI) yang sangat menjunjung tinggi prinsip ekonomi nasional. Pemikirannya sejalan dengan visi koperasi, di mana pengelolaan sumber daya keuangan harus berpihak pada kepentingan domestik dan kemaslahatan rakyat luas.

Profesor Sumitro Djojohadikusumo, ekonom terkemuka yang juga ayah dari Presiden Prabowo Subianto, memberikan kontribusi pemikiran melalui konsep "Ekonomi Terpimpin" dan pembangunan sistematis. Sumitro menekankan pentingnya institusi ekonomi yang kokoh dan efisien, di mana koperasi harus bertransformasi menjadi badan usaha yang modern namun tetap setia pada akar kekeluargaan.

Perkembangan koperasi di Indonesia mengalami pasang surut. Namun, di tengah tantangan globalisasi, relevansi koperasi justru semakin kuat. Koperasi terbukti lebih tangguh menghadapi krisis ekonomi dibandingkan korporasi besar yang sangat bergantung pada modal asing dan spekulasi pasar.

Kini, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Koperasi Ferry Juliantono, semangat ekonomi kerakyatan kembali mendapatkan ruang yang lebih luas. Program-program pemerintah yang berfokus pada ketahanan pangan dan hilirisasi industri membuka peluang besar bagi koperasi untuk terlibat lebih aktif dalam rantai pasok nasional.

Pemerintahan Prabowo menekankan pentingnya kemandirian ekonomi melalui penguatan sektor-sektor strategis. Koperasi di tingkat perdesaan, khususnya di sektor pertanian dan peternakan, menjadi mitra utama pemerintah untuk memastikan distribusi kesejahteraan yang lebih adil dan merata bagi masyarakat pelosok.

Integrasi koperasi dalam program strategis nasional, seperti swasembada pangan, menjadi kunci. Dengan dukungan teknologi dan akses pasar yang difasilitasi pemerintah, koperasi dapat meningkatkan nilai tambah produk rakyat, sehingga petani tidak lagi menjadi objek, melainkan subjek dalam ekonomi nasional. Selain aspek ekonomi, koperasi masa kini harus mengadopsi prinsip keberlanjutan. Pengelolaan lingkungan hidup kini menjadi syarat mutlak dalam berbisnis. Koperasi harus menjadi motor penggerak ekonomi hijau yang ramah lingkungan dan rendah karbon.

Konsep Sustainable Development atau pembangunan berkelanjutan sejalan dengan prinsip koperasi yang mengedepankan kesejahteraan bersama dalam jangka panjang. Koperasi yang berwawasan lingkungan akan lebih mampu bertahan dan kompetitif di pasar global yang kini semakin peduli pada aspek ESG (Environmental, Social, and Governance).

Sebagai contoh, koperasi sektor kehutanan atau pengelolaan limbah dapat menjadi model bagaimana keuntungan ekonomi diselaraskan dengan pelestarian alam. Ini adalah bentuk tanggung jawab koperasi tidak hanya kepada anggotanya, tetapi juga kepada generasi mendatang.

Dalam visi ekonomi Prabowo, pertumbuhan ekonomi tidak boleh mengorbankan ekosistem. Oleh karena itu, koperasi didorong untuk menerapkan praktik produksi yang berkelanjutan, mulai dari penggunaan energi terbarukan hingga pengelolaan limbah yang lebih efisien di unit-unit usaha mereka. Sinergi antara koperasi, pemerintah, dan sektor swasta harus diperkuat. Koperasi tidak bisa berdiri sendiri. Ia membutuhkan ekosistem yang sehat, kebijakan yang memihak, dan pendampingan profesional untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital atau digitalisasi koperasi.

Digitalisasi koperasi menjadi tantangan sekaligus peluang besar. Dengan sistem manajemen berbasis digital, transparansi dan akuntabilitas koperasi akan meningkat. Hal ini akan membangun kepercayaan masyarakat, khususnya generasi muda, untuk bergabung dan membesarkan koperasi.

Kita tidak boleh melupakan akar sejarah koperasi. Namun, kita juga harus berani berinovasi. Koperasi harus mampu bertransformasi dari sekadar simpan pinjam menjadi korporasi rakyat yang menguasai sektor-sektor produksi strategis.

Tantangan ke depan memang tidak ringan. Persaingan global semakin ketat, dan perubahan iklim mengancam ketahanan ekonomi kita. Namun, koperasi memiliki keunggulan kompetitif berupa rasa memiliki dan kebersamaan yang tidak dimiliki oleh perusahaan korporasi biasa.

Peringatan Hari Koperasi tahun ini harus menjadi titik tolak bagi revitalisasi koperasi Indonesia. Kita perlu membangun kembali koperasi yang profesional, tangguh, dan berkelanjutan, yang mampu bersaing di pasar nasional maupun internasional. Mewujudkan tobat ekologi yang sudah diproklamirkan Menteri Lingkungan Hidup Moh. Jumhur Hidayat.

Pesan Bung Hatta tentang koperasi sebagai "koperasi yang berjiwa besar" harus terus digaungkan. Koperasi harus berani bermimpi besar, berskala ekonomi besar, dan memberikan dampak sosial yang luas bagi masyarakat Indonesia.

Peran pemerintah, melalui kementerian terkait, harus lebih banyak berfungsi sebagai fasilitator dan regulator yang adil, bukan sebagai intervensi yang mematikan inisiatif anggota koperasi. Koperasi harus tumbuh dari bawah, sesuai dengan semangat demokrasi yang dicita-citakan.

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, koperasi harus menjadi agen perubahan (agent of change) di tingkat akar rumput. Koperasi dapat mengedukasi anggotanya mengenai praktik bertani yang ramah lingkungan atau penggunaan teknologi yang efisien energi.

Selamat Hari Koperasi. Mari kita wujudkan kedaulatan ekonomi dan tobat ekologi melalui koperasi yang modern, kuat, dan berkelanjutan untuk Indonesia yang lebih maju dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.red]]> https://www.halomedan.com/news/66266/belajar-dari-yunnan-tobat-ekologi-ditopang-gerakan-koperasi/ PRSU Milik Rakyat atau Segelintir Wilayah? DPRD Sumut Pertanyakan Pembagian Tiket Gratis Sun, 12 Jul 2026 13:22:00 +0700+0700
Medan - Kebijakan panitia Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) 2026 yang membagikan 1.000 tiket gratis hanya kepada masyarakat di lima kecamatan di Kota Medan mulai menuai sorotan. Kebijakan tersebut dinilai berpotensi menimbulkan kesan diskriminatif dan memunculkan kecemburuan sosial di tengah masyarakat Sumatera Utara.

Anggota Komisi E DPRD Sumatera Utara, Fajri Akbar, mengatakan dirinya baru mengetahui informasi tersebut dan belum menerima penjelasan resmi dari panitia maupun Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengenai mekanisme serta dasar penentuan penerima tiket gratis tersebut.

Menurutnya, DPRD akan terlebih dahulu mempelajari kebijakan itu sebelum mengambil langkah lebih lanjut. Namun, ia menegaskan bahwa panitia harus mampu memberikan penjelasan yang transparan agar tidak menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat.

"Sejauh ini kami belum melakukan evaluasi karena informasi ini juga baru kami dapatkan. Kami sendiri belum menerima informasi resmi mengenai pembagian tiket gratis tersebut. Apakah memang hanya diperuntukkan bagi masyarakat yang berada di sekitar kawasan PRSU, atau sebenarnya disebarkan ke masing-masing kecamatan, bahkan untuk masyarakat Sumatera Utara secara umum, itu kami belum mengetahui. Jadi kami akan pelajari dulu," ujar Fajri saat memberikan keterangan, Minggu (12/7/2026).

Politisi Partai Demokrat tersebut menilai setiap kebijakan yang menyangkut kepentingan publik harus memiliki dasar yang jelas. Apalagi PRSU merupakan agenda tahunan milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang selama ini dipromosikan sebagai pesta rakyat untuk seluruh masyarakat, bukan hanya untuk kelompok atau wilayah tertentu.

Karena itu, menurut Fazri, jika benar pembagian tiket gratis hanya diberikan kepada lima kecamatan di Kota Medan tanpa penjelasan yang memadai, maka panitia wajib memberikan alasan yang objektif agar tidak memunculkan anggapan adanya perlakuan yang tidak adil.

Ia juga mengingatkan agar pelaksanaan PRSU ke depan dikelola lebih profesional sehingga berbagai kebijakan yang diambil tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat.

"Kami meminta panitia lebih profesional ke depannya. Ini menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. PRSU itu milik masyarakat Sumatera Utara, milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Jadi sudah seharusnya seluruh masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara bersama-sama," tegasnya.

Fazri menambahkan, DPRD Sumut akan mencermati kebijakan tersebut sebagai bagian dari fungsi pengawasan. Evaluasi diperlukan agar pelaksanaan PRSU pada tahun-tahun berikutnya benar-benar mencerminkan semangat pemerataan dan keterbukaan.

Menurutnya, penyelenggara harus memastikan setiap program yang berkaitan dengan masyarakat dilakukan secara transparan, memiliki dasar yang jelas, serta dikomunikasikan dengan baik agar tidak menimbulkan kesalahpahaman maupun kecemburuan di tengah publik.

Sorotan terhadap pembagian tiket gratis ini menambah daftar evaluasi terhadap pelaksanaan PRSU 2026. Sebelumnya, penyelenggaraan PRSU juga mendapat kritik dari masyarakat dan pelaku UMKM terkait tingginya harga tiket masuk yang dinilai berdampak terhadap rendahnya jumlah pengunjung dan menurunnya aktivitas transaksi di area pameran.

Dengan adanya polemik baru mengenai distribusi tiket gratis, DPRD Sumut berharap Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama panitia penyelenggara dapat melakukan evaluasi menyeluruh agar PRSU benar-benar menjadi pesta rakyat yang inklusif, terbuka, dan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Sumatera Utara tanpa menimbulkan kesan adanya perlakuan yang berbeda antarwilayah.]]> https://www.halomedan.com/Berita/66265/prsu-milik-rakyat-atau-segelintir-wilayah-dprd-sumut-pertanyakan-pembagian-tiket-gratis/ Kedaulatan Karbon dan Jalan Indonesia Menjadi Green Superpower Sun, 12 Jul 2026 12:05:00 +0700+0700
Oleh: Abdullah Rasyid
Mahasiswa Doktoral Ilmu Pemerintahan IPDN dan Pendiri GREAT Institute

Pada abad ke-20, kekuatan negara banyak ditentukan oleh penguasaan minyak, gas, mineral, jalur perdagangan, dan teknologi industri. Memasuki abad ke-21, peta kekuatan itu mulai berubah. Ketika dunia bergerak menuju ekonomi rendah emisi, karbon tidak lagi semata-mata dipahami sebagai persoalan lingkungan. Ia telah menjadi aset ekonomi, instrumen pembiayaan, sumber daya strategis, dan bahasa baru diplomasi global.

Perubahan itu bukan sekadar wacana. Bank Dunia mencatat bahwa pada 2026 terdapat 87 kebijakan penetapan harga karbon di berbagai negara. Lebih dari 29 persen emisi gas rumah kaca global telah tercakup dalam instrumen harga karbon. Pendapatan yang masuk ke anggaran publik dari pajak karbon dan sistem perdagangan emisi bahkan melampaui 107 miliar dollar AS pada 2025. Rata-rata harga karbon dunia mendekati 21 dollar AS per ton karbon dioksida ekuivalen.

Angka tersebut menunjukkan bahwa karbon telah memasuki pusat kebijakan ekonomi dunia.

Dalam konteks itu, pernyataan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Mohammad Jumhur Hidayat di Bandung menjadi relevan. Menurut Jumhur, kekuatan bangsa pada masa depan tidak hanya diukur dari besarnya cadangan sumber daya alam, tetapi dari kemampuan mengelolanya secara berkelanjutan. Ia menempatkan solusi berbasis alam dan pasar karbon berintegritas sebagai bagian dari jalan Indonesia menjadi green superpower.

Kata kuncinya bukan lagi cadangan, melainkan kapabilitas.

Modal Besar, Pasar Masih Kecil

Indonesia memiliki modal ekologis yang sulit ditandingi. Luas tutupan hutan Indonesia mencapai sekitar 95,5 juta hektare. Indonesia juga memiliki sekitar 3,44 juta hektare mangrove atau kurang lebih 23 persen dari total ekosistem mangrove dunia. Kekayaan tersebut menjadikan Indonesia memiliki posisi penting dalam pengendalian perubahan iklim global.

Namun, luasnya aset ekologis belum otomatis mencerminkan besarnya kekuatan ekonomi karbon.

Hingga 30 Juni 2026, Bursa Karbon Indonesia mencatat volume perdagangan kumulatif sekitar 1,98 juta ton karbon dioksida ekuivalen, dengan nilai transaksi Rp93,81 miliar dan 155 pengguna jasa.

Apabila nilai transaksi tersebut dihitung secara agregat, rata-ratanya hanya sekitar Rp47.500 per ton karbon dioksida ekuivalen. Angka itu memang tidak dapat diperlakukan sebagai harga acuan karena transaksi karbon terdiri atas beragam jenis unit dan mekanisme. Namun, ia tetap memberi gambaran bahwa kedalaman serta nilai ekonomi pasar karbon domestik masih relatif terbatas dibandingkan besarnya aset ekologis Indonesia.

Di sinilah tantangan sesungguhnya berada.

Indonesia jangan mengulangi pola lama pengelolaan sumber daya alam: memiliki bahan mentah, tetapi menyerahkan teknologi, pembiayaan, standardisasi, pembentukan harga, pasar, dan nilai tambah kepada pihak lain.

Dalam ekonomi hijau, pola tersebut dapat muncul dalam bentuk baru. Indonesia menjaga hutan dan mangrove. Masyarakat memelihara ekosistem. Daerah menanggung biaya konservasi. Namun, metodologi, lembaga verifikasi, pembiayaan, penilaian kualitas, dan harga karbon lebih banyak ditentukan oleh institusi di luar negeri.

Apabila itu terjadi, Indonesia mungkin menjadi pemasok kredit karbon besar, tetapi belum menjadi green superpower.

Dari Cadangan Menuju Kedaulatan

Karbon baru menjadi aset strategis apabila negara mampu menguasai seluruh rantai nilainya.

Indonesia harus mengetahui berapa besar potensi karbonnya, siapa pemegang haknya, bagaimana karbon diukur, siapa yang memverifikasi, dengan standar apa ia disertifikasi, di mana ia diperdagangkan, bagaimana harga terbentuk, serta ke mana manfaat ekonominya mengalir.

Tanpa penguasaan tersebut, Indonesia hanya menjadi pemilik cadangan, bukan pemilik nilai.

Kerangka kebijakan sebenarnya terus diperkuat. Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 mengatur penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon dan pengendalian emisi gas rumah kaca nasional, termasuk perdagangan karbon, pembayaran berbasis kinerja, kerangka transparansi, registrasi, pemantauan, serta kelembagaan pengarah.

Indonesia juga telah membuka perdagangan karbon luar negeri. Pada saat peluncurannya pada Januari 2025, pemerintah mengotorisasi sekitar 1,78 juta ton karbon dioksida ekuivalen untuk perdagangan internasional. Sistem Registri Nasional, mekanisme pengukuran, pelaporan dan verifikasi, Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca, serta mekanisme penyesuaian dalam perdagangan internasional menjadi bagian dari instrumen pengaman untuk mencegah penghitungan dan klaim ganda.

Langkah tersebut penting. Namun, pasar bukan tujuan akhir.

Ukuran keberhasilan tidak cukup dilihat dari kenaikan volume transaksi. Pertanyaan yang lebih mendasar ialah apakah harga karbon mencerminkan kualitas aset ekologis Indonesia, apakah nilai tambah tetap berada di dalam negeri, apakah institusi nasional menguasai teknologi pengukuran dan verifikasi, serta apakah daerah dan masyarakat penjaga ekosistem memperoleh manfaat yang layak.

Pasar yang besar belum tentu menghasilkan kedaulatan.

Integritas adalah Modal Utama

Dalam ekonomi karbon, aset paling mahal sesungguhnya bukan karbon, melainkan kepercayaan.

Satu unit karbon hanya bernilai apabila pengurangan atau penyerapan emisinya nyata, terukur, dapat diverifikasi, tidak dihitung dua kali, serta tidak merusak hak masyarakat. Karena itu, integritas bukan sekadar tuntutan moral. Integritas adalah fondasi ekonomi dan reputasi.

Indonesia telah menunjukkan bahwa aksi iklim yang dapat diukur mampu menghasilkan nilai ekonomi. Melalui skema pembayaran berbasis hasil REDD+, Indonesia memperoleh komitmen sekitar 499,8 juta dollar AS, dengan sekitar 340,7 juta dollar AS telah disalurkan. Capaian itu menunjukkan bahwa data yang kredibel, penurunan emisi yang terverifikasi, dan tata kelola yang dipercaya dapat mengubah perlindungan hutan menjadi sumber pembiayaan pembangunan.

Namun, kapasitas tersebut harus diperluas.

Indonesia membutuhkan sumber daya manusia yang menguasai ilmu karbon, lembaga verifikasi nasional yang kredibel, teknologi pemantauan yang mandiri, pembiayaan domestik, serta sistem data yang berada dalam kendali negara.

Second Nationally Determined Contribution Indonesia menggunakan emisi bersih 2019 sebesar sekitar 1,145 miliar ton karbon dioksida ekuivalen sebagai tahun rujukan. Dokumen tersebut memproyeksikan puncak emisi nasional pada sekitar 2030 dan mempertahankan arah menuju emisi nol bersih pada 2060 atau lebih cepat.

Artinya, kebijakan karbon bukan proyek sampingan kementerian lingkungan. Ia merupakan bagian dari strategi pembangunan nasional.

Jangan Menjadi Koloni Karbon

Indonesia juga harus mewaspadai risiko kolonialisme hijau.

Dalam skenario terburuk, negara berkembang hanya menjadi penyedia hutan, kawasan konservasi, dan kredit karbon bagi kebutuhan dekarbonisasi negara maju. Masyarakat lokal menjaga ekosistem dan menerima pembatasan terhadap ruang hidupnya, sedangkan nilai ekonomi terbesar dinikmati lembaga keuangan, konsultan, pengembang proyek, dan pembeli global.

Karena itu, hak atas karbon harus jelas. Data karbon harus berada dalam kendali sistem nasional. Kontrak jangka panjang harus melindungi kepentingan generasi mendatang. Manfaat ekonomi harus kembali kepada daerah dan masyarakat yang menjaga ekosistem.

Karbon bukan sekadar angka dalam sertifikat. Ia melekat pada hutan, tanah, pesisir, ruang hidup, dan masa depan pembangunan Indonesia.

Green superpower pada akhirnya bukan gelar yang diberikan oleh forum internasional. Ia dibuktikan melalui kemampuan negara menguasai data, menentukan standar, menjaga integritas, membangun pasar yang dalam, mempertahankan nilai tambah, dan mengubah kekayaan ekologis menjadi daya tawar ekonomi serta geopolitik.

Indonesia telah memiliki modal alamnya.

Sekarang saatnya membangun kedaulatannya.

Indonesia tidak boleh hanya dikenal sebagai negeri yang kaya karbon.

Indonesia harus menjadi negara yang berdaulat atas karbon.]]> https://www.halomedan.com/news/66264/kedaulatan-karbon-dan-jalan-indonesia-menjadi-green-superpower/ Tim Keamanan PTPN I Regional 1 Tindak dan Laporkan 7 Terduga Penambang llegal di Lahan Negara Sun, 12 Jul 2026 12:01:00 +0700+0700
Deli Serdang,PTPN I Regional 1 menegaskan bahwa peristiwa yang terjadi di Jalan Mahoni Pasar II, Desa Bandar Klippah, Kecamatan Percut Sei Tuan, pada Jumat (10/7/2026), bukan merupakan peristiwa penculikan maupun penghalangan kegiatan cetak sawah, melainkan penindakan terhadap dugaan aktivitas penambangan ilegal (galian C) di areal Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 104/Bandar Klippah milik perusahaan.

Project Management Operations (PMO) PTPN I Regional 1, Chairul Ikhlas melalui Humas PTPN I Regional 1 Rahmat Kurniawan saat dikonfirmasi melalui seluler, menjelaskan bahwa saat dilakukan penertiban, petugas menemukan adanya dugaan aktivitas penambangan tanpa izin di atas lahan HGU seluas sekitar 10 hektare.

"Di lokasi ditemukan sekitar 10 unit truk pengangkut material galian C serta satu unit alat berat jenis ekskavator (beko). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa aktivitas yang berlangsung bukan kegiatan pertanian atau cetak sawah, melainkan dugaan penambangan material tanpa izin," ujar Rahmat.

Dalam kegiatan penertiban tersebut, Tim Pengamanan PTPN I Regional 1 dan TNI AD mengamankan sementara tujuh orang yang terdiri atas sopir truk dan penjaga lapangan. Selanjutnya, ketujuh orang tersebut diserahkan secara resmi kepada Polrestabes Medan untuk menjalani pemeriksaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Rahmat menegaskan bahwa tidak ada warga yang diculik ataupun dihilangkan keberadaannya sebagaimana informasi yang beredar.

Selain itu, PTPN I Regional 1 turut menyerahkan barang bukti berupa nota jual beli tanah timbun atas nama CV. Perdana Trans serta dua unit truk pengangkut material galian C kepada penyidik sebagai bagian dari proses penegakan hukum.

Menurut Rahmat, perusahaan juga telah membuat laporan resmi ke Polrestabes Medan, Unit Tindak Pidana Ekonomi, terkait dugaan tindak pidana pengerusakan aset dan penambangan ilegal di atas lahan HGU milik PTPN I Regional 1. Bersamaan dengan laporan tersebut, perusahaan menyerahkan tujuh orang yang diamankan beserta dua unit truk sebagai bagian dari barang bukti.

PTPN I Regional 1 menegaskan bahwa langkah penertiban dilakukan dalam rangka melindungi aset negara yang berada di bawah pengelolaan perusahaan serta mencegah kerusakan lingkungan akibat dugaan aktivitas penambangan ilegal.

Dalam melaksanakan pengamanan areal tim keamanan PTPN I Regional 1 dibantu sejumlah personel TNI AD sesuai Perjanjian Kerja Sama Teknis antara PTPN dengan TNI AD yang tertuang pada surat Kerja sama nomor DHKL-DIRUT/SPJ/ 2024.11.25-1 - KERMA/73/ XI/2024 ini secara spesifik mengatur tentang penguatan pembinaan teritorial dalam rangka mendukung operasional PTPN I melalui program unggulan TNI AD.

Perusahaan menyatakan menghormati seluruh proses hukum yang sedang berjalan dan menyerahkan penanganan lebih lanjut kepada aparat penegak hukum sesuai kewenangannya, terang Rahmat.]]> https://www.halomedan.com/Berita/66263/tim-keamanan-ptpn-i-regional-1-tindak-dan-laporkan-7-terduga-penambang-llegal-di-lahan-negara/ Argentina Bungkam Swiss 3-1, Albiceleste Melaju ke Semifinal Piala Dunia 2026 Sun, 12 Jul 2026 11:23:00 +0700+0700
Tim Nasional Argentina memastikan satu tempat di babak semifinal Piala Dunia FIFA 2026 setelah menaklukkan Swiss dengan skor 3-1 dalam laga perempat final yang berlangsung sengit di Arrowhead Stadium, Kansas City.(Minggu, 12/7/2026).

Argentina tampil dominan sejak awal pertandingan dengan menguasai penguasaan bola dan terus menekan pertahanan Swiss. Gol pembuka membuat Albiceleste bermain lebih percaya diri, namun Swiss sempat memberikan perlawanan sengit melalui gol penyeimbang yang membuat pertandingan kembali terbuka.

Memasuki babak kedua, Argentina meningkatkan intensitas serangan. Kombinasi permainan cepat dari lini tengah dan depan berhasil membongkar pertahanan Swiss. Dua gol tambahan memastikan kemenangan 3-1 sekaligus mengakhiri perlawanan wakil Eropa tersebut.

Kemenangan ini membawa Argentina melangkah ke semifinal dan menjaga asa meraih gelar juara dunia. Sementara itu, perjuangan Swiss harus terhenti setelah tampil impresif sepanjang turnamen hingga mencapai delapan besar.

Jalannya Pertandingan
Argentina langsung mengambil inisiatif menyerang sejak menit-menit awal. Tekanan tinggi yang diterapkan membuat Swiss lebih banyak bertahan dan mengandalkan serangan balik.

Swiss beberapa kali mampu mengancam melalui transisi cepat, namun lini belakang Argentina tampil disiplin. Setelah skor sempat imbang, Argentina berhasil mengambil alih kendali permainan dan mencetak dua gol tambahan yang memastikan kemenangan 3-1.

Di sisa waktu pertandingan, Swiss berupaya memperkecil ketertinggalan, tetapi pertahanan Argentina tetap kokoh hingga peluit panjang dibunyikan.

Argentina Tantang Inggris di Semifinal
Dengan hasil ini, Argentina berhak melaju ke semifinal dan dijadwalkan menghadapi Inggris, yang sebelumnya menyingkirkan Norwegia di babak perempat final. Pertemuan tersebut diprediksi menjadi salah satu laga paling dinanti dalam perebutan tiket menuju final Piala Dunia 2026.

Hasil Perempat Final Piala Dunia 2026:

Argentina 3-1 Swiss
Spanyol 2-1 Belgia
Prancis 2-0 Maroko
Inggris 2-1 Norwegia /red]]> https://www.halomedan.com/olahraga/66262/argentina-bungkam-swiss-31-albiceleste-melaju-ke-semifinal-piala-dunia-2026/ Mubeslub MKGR Berakhir, Dr. Wihaji Resmi Nahkodai DPP Ormas MKGR Sun, 12 Jul 2026 11:16:00 +0700+0700 Dalam Mubeslub tersebut, Dr. Wihaji resmi mendapat amanah sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Ormas MKGR. Kepemimpinan baru diharapkan mampu membawa organisasi semakin maju, solid, dan adaptif dalam menghadapi dinamika perkembangan zaman dengan tetap berpegang pada nilai-nilai gotong royong.
Mubeslub juga menjadi ruang strategis untuk menyatukan visi dan memperkuat komitmen seluruh keluarga besar MKGR dalam meningkatkan kontribusi kepada masyarakat, bangsa, dan negara.
Ucapan selamat dan sukses turut disampaikan kepada Dr. Wihaji atas amanah yang diterima. Harapannya, di bawah kepemimpinannya, MKGR semakin berkembang sebagai organisasi yang mampu melahirkan berbagai gagasan konstruktif, memperkuat kolaborasi, serta memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.
Semangat gotong royong yang terus dijaga dinilai menjadi modal penting dalam mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045 melalui peran aktif organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan nasional.rel]]> https://www.halomedan.com/politik/66261/mubeslub-mkgr-berakhir-dr-wihaji-resmi-nahkodai-dpp-ormas-mkgr/ UNPAB Raih Peringkat 3 Anugerah Humas Diktisaintek 2026 Kategori Media Sosial Tingkat LLDikti Wilayah I Sat, 11 Jul 2026 22:55:00 +0700+0700
Medan – Universitas Pembangunan Panca Budi UNPAB kembali menorehkan prestasi membanggakan di bidang komunikasi publik. UNPAB berhasil meraih Peringkat 3 Kategori Media Sosial pada Rekomendasi Anugerah Humas Diktisaintek 2026 untuk Perguruan Tinggi Swasta di lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi LLDikti Wilayah I.

Penghargaan tersebut ditetapkan berdasarkan Surat Rekomendasi Nomor 1718/DST/LL1/HM.00.00/2026 tertanggal 10 Juli 2026. Rekomendasi ini diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada perguruan tinggi yang dinilai memiliki komitmen, dedikasi, serta inovasi dalam pengelolaan komunikasi publik melalui media sosial.

Pencapaian ini menjadi bukti konsistensi UNPAB dalam menghadirkan informasi yang edukatif, inspiratif, dan mudah diakses masyarakat melalui berbagai platform digital. Di tengah perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat, media sosial menjadi salah satu sarana strategis bagi perguruan tinggi untuk membangun kepercayaan publik, memperluas jangkauan informasi, serta memperkuat citra institusi.

Keberhasilan ini juga mencerminkan komitmen UNPAB dalam mendukung transformasi digital pendidikan tinggi melalui pengelolaan media sosial yang profesional, kreatif, dan berdampak. Berbagai informasi mengenai kegiatan akademik, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, prestasi mahasiswa, hingga kolaborasi nasional dan internasional terus disampaikan secara aktif kepada masyarakat sebagai bagian dari keterbukaan informasi publik.

Masuknya UNPAB sebagai salah satu perguruan tinggi yang direkomendasikan pada Anugerah Humas Diktisaintek 2026 menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas komunikasi kelembagaan serta memperkuat peran humas sebagai jembatan informasi antara universitas dan masyarakat.

Prestasi ini sekaligus mempertegas komitmen Universitas Pembangunan Panca Budi untuk terus berinovasi dalam menyampaikan informasi yang berkualitas, membangun reputasi institusi, serta memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan pendidikan tinggi di Indonesia melalui komunikasi publik yang efektif dan berdampak.]]> https://www.halomedan.com/news/66260/unpab-raih-peringkat-3-anugerah-humas-diktisaintek-2026-kategori-media-sosial-tingkat-lldikti-wilayah-i/ BREAKING NEWS! Baru Mundur Sehari, Eks Jampidsus Febrie Adriansyah Resmi Jadi Tersangka Korupsi dan TPPU* Sat, 11 Jul 2026 16:34:00 +0700+0700

JAKARTA - Jagat hukum Indonesia diguncang kabar besar. Hanya berselang satu hari setelah secara resmi mengajukan pengunduran diri dari jabatannya, mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah (FA), resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian.



Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri mengumumkan status hukum Febrie dalam konferensi pers bersama jajaran Komisi III DPR RI yang digelar langsung di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, pada Sabtu (11/7/2026) siang.



Kepala Kortastipidkor Polri, Irjen Pol. Totok Suharyanto, menegaskan bahwa Febrie diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi serta Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Kasus ini berkaitan dengan proses penanganan hukum oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara dalam perkara megakorupsi PT Asabri, korupsi batu bara, serta Krakatau Steel.



"Berdasarkan gelar perkara, kita sudah menetapkan dua tersangka. Kita juga sudah menetapkan saudara FA (Febrie Adriansyah) dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan atau TPPU dalam proses penanganan hukum oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara dalam perkara PT Asabri dan atau tindak pidana korupsi lainnya," ujar Irjen Pol. Totok Suharyanto dalam konferensi pers resmi di Jakarta.





*Poin Utama & Fakta Hukum dari Konferensi Pers Resmi:*



*Alat Bukti Kuat:* Status tersangka ini ditetapkan setelah penyidik memeriksa secara maraton 15 orang saksi, meminta keterangan dari 2 orang ahli, serta melakukan serangkaian penggeledahan di berbagai lokasi.



*Tersangka Lain Ditahan:* Selain Febrie, Polri juga menetapkan seorang pihak swasta berinisial DR (Don Ritto) sebagai tersangka TPPU. Tersangka DR saat ini telah resmi ditahan di Rutan Polda Metro Jaya.



*Pasal Berlapis:* Mantan bos Gedung Bundar tersebut dijerat dengan Pasal 12 e dan Pasal 12B UU Tindak Pidana Korupsi, serta Pasal 3 dan 4 UU TPPU (atau Pasal 607 ayat 1 huruf a dan b dalam KUHP baru).



*Sinergi dan Pelimpahan Kasus:* Plt.Jampidsus yang baru ditunjuk, Rudi Margono, menyatakan bahwa Kejaksaan Agung secara formil akan menerima penyerahan penanganan perkara ini dari kepolisian demi percepatan, profesionalisme, dan sinergi antarlembaga.



Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, yang turut mengawal jalannya konferensi pers membenarkan bahwa pengumuman ini menjawab teka-teki publik. "Apa yang dinanti masyarakat sudah gamblang diberitakan," tuturnya. Kasus ini menjadi ironi besar mengingat Febrie Adriansyah selama ini dikenal sebagai figur yang memimpin pengusutan berbagai kasus korupsi kakap di tanah air.*(SS68)*]]> https://www.halomedan.com/news/66259/breaking-news-baru-mundur-sehari-eks-jampidsus-febrie-adriansyah-resmi-jadi-tersangka-korupsi-dan-tppu/ JAM PMII Apresiasi Transparansi BNNP Sumut, Hasan Basyri Simanjuntak Ajak Publik Hormati Proses Hukum Sat, 11 Jul 2026 11:57:00 +0700+0700
Medan – Koordinator Nasional Jaringan Alumni Muda Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (JAM PMII), Hasan Basyri Simanjuntak, menyampaikan apresiasi kepada Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Utara atas langkah terbuka dan transparan dalam memberikan klarifikasi terkait informasi yang berkembang mengenai dugaan ketidaksesuaian barang bukti narkotika seberat 1,5 kilogram.

Hasan Basyri Simanjuntak menilai, penjelasan resmi yang disampaikan oleh Kepala BNNP Sumut beserta jajaran merupakan bentuk tanggung jawab institusi kepada publik dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum.

"Kami mengapresiasi sikap terbuka BNNP Sumut yang telah memberikan penjelasan secara resmi kepada masyarakat. Transparansi seperti ini penting agar tidak berkembang informasi yang dapat menimbulkan kesalahpahaman maupun spekulasi di tengah publik," ujar Hasan.

Menurutnya, pemberantasan narkotika merupakan tugas yang tidak mudah dan membutuhkan integritas serta profesionalisme yang tinggi dari seluruh aparat penegak hukum. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan memberikan ruang kepada aparat untuk bekerja sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

Hasan juga mengingatkan agar seluruh pihak tidak terburu-buru menggiring opini sebelum adanya fakta dan keputusan berdasarkan proses hukum yang sah. Ia menegaskan bahwa apabila terdapat dugaan pelanggaran, penyelesaiannya harus dilakukan melalui mekanisme hukum yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Kita semua tentu menginginkan penegakan hukum yang bersih, transparan, dan berkeadilan. Namun, mari kita sama-sama menghormati asas praduga tak bersalah serta memberikan kesempatan kepada lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan setiap persoalan sesuai ketentuan yang berlaku," katanya.

JAM PMII juga memberikan apresiasi kepada Kepala BNNP Sumut beserta seluruh jajaran yang selama ini konsisten melakukan berbagai upaya pemberantasan peredaran gelap narkotika di Sumatera Utara. Menurut Hasan, kerja keras aparat dalam memutus mata rantai peredaran narkoba patut mendapat dukungan dari seluruh elemen masyarakat.

Ia menambahkan bahwa perang melawan narkotika bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, melainkan membutuhkan sinergi antara pemerintah, organisasi masyarakat, kalangan pemuda, akademisi, dan seluruh komponen bangsa.

"Kami berharap BNNP Sumut terus menjaga integritas, profesionalisme, dan keterbukaan dalam menjalankan tugas. JAM PMII siap mendukung setiap langkah positif dalam upaya pemberantasan narkotika demi melindungi generasi muda dan mewujudkan Indonesia yang bebas dari penyalahgunaan narkoba," tutup Hasan Basyri Simanjuntak.]]> https://www.halomedan.com/Berita/66258/jam-pmii-apresiasi-transparansi-bnnp-sumut-hasan-basyri-simanjuntak-ajak-publik-hormati-proses-hukum/ Apresiasi Dedikasi Mitra, Maxim Sibolga Anugerahkan Penghargaan Best Driver Bulan Juni Sat, 11 Jul 2026 11:51:00 +0700+0700 kinerja luar biasa dari para mitranya, Maxim Sibolga sukses
menyelenggarakan program Best Driver. Penghargaan ini diberikan secara
khusus kepada mitra pengemudi Maxim Bike dan Maxim Car yang berhasil
mencatatkan performa terbaik dalam melayani pengguna setia Maxim.
Berdasarkan penilaian performa yang ketat selama satu bulan penuh, dua
mitra pengemudi berhasil keluar sebagai pemenang utama. Untuk kategori
Maxim Car, penghargaan diraih oleh Zogi Tri Gultom, sementara
penghargaan kategori Maxim Bike berhasil disabet oleh Taufik Rahman.
Atas pencapaian tersebut, kedua pemenang berhak membawa pulang hadiah
berupa uang tunai serta suvenir eksklusif langsung dari Maxim Sibolga.
Program ini diharapkan tidak hanya menjadi sekadar bentuk penghargaan,
melainkan juga pemantik semangat bagi seluruh mitra pengemudi di Sibolga
untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan mereka.
"Kami senang bisa memberikan apresiasi kepada mitra pengemudi terbaik
yang telah berdedikasi tinggi dalam memenuhi pesanan dari penumpang.
Semoga dapat memotivasi mitra pengemudi lainnya," ujar Mas Adi Susilo,
Head of Subdivision Maxim Sibolga.
Kebahagiaan dan rasa bangga juga terpancar dari para pemenang. Bagi
mereka, penghargaan ini menjadi bukti nyata bahwa kerja keras dan
dedikasi di jalanan mendapatkan perhatian besar dari pihak manajemen.
"Semoga Maxim Sibolga semakin jaya, terima kasih atas apresiasi yang
telah diberikan," ungkap Taufik Rahman, pemenang kategori Maxim Bike
dengan penuh syukur.
Program penghargaan Best Driver ini bukan pertama kalinya diadakan.
Secara nasional, inisiatif ini telah dilaksanakan di lebih dari 50 kota
layanan Maxim di seluruh Indonesia. Hal ini menegaskan langkah konsisten
Maxim dalam mengedepankan kesejahteraan, apresiasi, serta penghargaan
terhadap dedikasi dan loyalitas yang ditunjukkan oleh mitra pengemudi di
seluruh penjuru negeri.r]]> https://www.halomedan.com/info/66257/apresiasi-dedikasi-mitra-maxim-sibolga-anugerahkan-penghargaan-best-driver-bulan-juni/ Menaker: AI Mengubah Cara Bekerja, SDM Unggul Kunci Hadapi Perubahan Dunia Kerja Sat, 11 Jul 2026 11:47:00 +0700+0700
"Pesan saya yang pertama adalah perubahan teknologi saat ini banyak mengubah hal di industri, tapi sebenarnya bukan menghilangkan profesinya, melainkan menghilangkan cara bekerjanya," kata Yassierli ketika memberikan Kuliah Umum bertema Menyiapkan SDM Unggul Masa Depan, di Universitas Sumatera Utara (USU), Rabu (8/7/2026).

Yassierli menjelaskan tantangan ketenagakerjaan kini tidak lagi sebatas menyediakan lapangan pekerjaan. Pemerintah juga harus memastikan angkatan kerja memiliki kemampuan selaras dengan perkembangan teknologi sehingga mampu memenuhi kebutuhan dunia usaha dan dunia industri.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan terus memperkuat pelatihan vokasi melalui program upskilling dan reskilling, sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap berbagai layanan ketenagakerjaan.

"Saya bertanggung jawab mulai dari penyiapan angkatan kerja, mereka mencari kerja di industri, sampai kemudian mengantarkan mereka selesai beke rja. Itu adalah ekosistem yang harus kita bangun bersama," ucap Yassierli.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui platform SIAPkerja yang mengintegrasikan layanan pelatihan, sertifikasi kompetensi, informasi lowongan kerja, hingga program pemagangan dalam satu ekosistem digital. Kemnaker juga memperluas Program Pemagangan Nasional dengan target 150 ribu peserta agar semakin banyak calon tenaga kerja memperoleh pengalaman kerja sekaligus meningkatkan keterampilannya.

Langkah itu ujar Yassierli dinilai penting karena perkembangan AI, transformasi digital, dan ekonomi hijau (green economy) terus mengubah kebutuhan tenaga kerja di berbagai sektor. Kondisi ini menuntut setiap pekerja untuk terus belajar dan meningkatkan kemampuan agar tetap mampu bersaing.

Mengutip laporan World Economic Forum yang menyebut transformasi teknologi akan membentuk struktur baru pasar kerja global. Di tengah berkurangnya sejumlah jenis pekerjaan, berbagai profesi baru akan terus bermunculan s ehingga tenaga kerja dituntut memiliki keterampilan yang relevan dan mampu beradaptasi dengan cepat.

Menyikapi kondisi itu, Yassierli menilai perguruan tinggi perlu lebih cepat menyesuaikan kurikulum dengan perkembangan industri. Lulusan tidak cukup hanya dibekali pengetahuan akademik, tetapi juga keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

Ia juga menyoroti bergesernya pola rekrutmen di berbagai sektor. Dunia usaha kini semakin mengutamakan keterampilan yang dapat dibuktikan dibandingkan sekadar latar belakang pendidikan formal.

"Saat ini industri semakin mengutamakan keterampilan. Yang dinilai bukan hanya ijazah, tetapi apa yang benar-benar mampu dikerjakan oleh seseorang," katanya.

Karena itu, Yassierli mengajak generasi muda untuk mulai mempersiapkan karier sejak masih menempuh pendidikan. Pengalaman magang, pelatihan, sertifikasi kompetensi, kegiatan organisasi, hingga portofolio dinilai menjadi bekal penting untuk meningkatkan daya saing saat memasuki dunia kerja.

"CV itu bukan dibuat ketika akan melamar pekerjaan, tetapi direncanakan sejak awal. Bangun pengalaman dan kumpulkan kompetensi, Itulah yang akan membuat seseorang siap bersaing di pasar kerja," pungkas Yassierli.r]]> https://www.halomedan.com/tips/66256/menaker-ai-mengubah-cara-bekerja-sdm-unggul-kunci-hadapi-perubahan-dunia-kerja/ Menaker Tegaskan Produktivitas dan Pelindungan Pekerja Perkuat Daya Saing Tenaga Kerja Sat, 11 Jul 2026 11:45:00 +0700+0700
Hal tersebut disampaikan Yassierli pada acara Peningkatan Produktivitas dan Pelindungan Pekerja dalam Mendukung Transformasi Ketenagakerjaan Nasional di Medan, Sumatera Utara, Selasa (7/7/2026) malam.

Menurut Yassierli, berbagai upaya tersebut merupakan bagian dari amanat konstitusi yang menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. Karena itu, kebijakan ketenagakerjaan terus diarahkan untuk memastikan hak tersebut dapat diwujudkan di tengah perubahan dunia kerja yang semakin dinamis.

"Ini amanah konstitusi. Setiap warga negara berhak memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. Amanah itu yang terus kami perjuangkan," katanya.

Ia menjelaskan perubahan ekonomi global, kemajuan teknologi, dan transformasi industri telah mengubah lanskap ketenagakerjaan. Kondisi tersebut membuat tantangan ketenagakerjaan tidak lagi sebatas menciptakan lapangan kerja, tetapi juga memastikan tenaga kerja memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri se rta memperoleh pelindungan yang memadai.

"Tantangan terus berubah. Karena itu, kebijakan yang kita bangun juga harus mampu mengikuti perubahan tersebut," ujarnya.

Yassierli mengatakan peningkatan kompetensi menjadi salah satu fokus pemerintah agar tenaga kerja Indonesia mampu bersaing di pasar kerja yang semakin dinamis. Sejalan dengan itu, pemerintah juga terus memperkuat sistem pelindungan pekerja secara menyeluruh, mulai dari sebelum seseorang memasuki dunia kerja, selama bekerja, hingga ketika menghadapi risiko kehilangan pekerjaan.

Selain memperkuat pelindungan pekerja, Kementerian Ketenagakerjaan terus menyempurnakan berbagai instrumen ketenagakerjaan serta meningkatkan kualitas layanan bagi pekerja maupun pencari kerja sebagai bagian dari upaya membangun ekosistem ketenagakerjaan yang adaptif.

Yassierli menilai upaya membangun ekosistem ketenagakerjaan yang kuat tidak dapat dilakukan pemerintah sendiri. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha, serikat pekerja, perguruan tinggi, serta berbagai pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam menghadapi perubahan dunia kerja.

"Kita harus bergerak bersama. Tantangan ketenagakerjaan tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak saja," katanya.

Menurut Yassierli, hubungan industrial yang harmonis dan produktif menjadi fondasi untuk mendorong inovasi, meningkatkan produktivitas, serta mewujudkan kesejahteraan pekerja secara berkelanjutan.

"Kalau pekerja, pengusaha, dan pemerintah memiliki tujuan yang sama, kita akan lebih siap menghadapi tantangan apa pun. Dari sinilah produktivitas tumbuh dan kesejahteraan pekerja dapat terus meningkat," tuturnya.r]]> https://www.halomedan.com/news/66255/menaker-tegaskan-produktivitas-dan-pelindungan-pekerja-perkuat-daya-saing-tenaga-kerja/ Cegah Kerusakan Jalan Galang Makin Parah, Pemprov Sumut Gelar Razia Gabungan Truk ODOL Sat, 11 Jul 2026 11:42:00 +0700+0700
Saat ini, Pemprov Sumut tengah mengerjakan peningkatan struktur jalan di kedua ruas tersebut dengan alokasi anggaran sebesar Rp17 miliar untuk penanganan total sepanjang 5,05 kilometer.

"Sesuai arahan Pak Gubernur Bobby Nasution, kita akan mengalihkan truk bertonase besar ke jalur lain, batasnya 10 ton untuk kedua ruas ini," kata Kepala Dinas Perhubungan Sumut, Yuda P Setiawan, di kantornya, Senin (29/6/2026).

Dalam razia tersebut, tim gabungan belum menemukan pelanggaran signifikan. Meski demikian, pengawasan terhadap ruas jalan tersebut akan terus dilakukan untuk memastikan kendaraan angkutan berat mematuhi ketentuan tonase.

"Ada 10 kendaraan yang kita periksa kemarin dan hanya 1 yang melebihi tonase, tetapi itupun dalam keadaan kosong. Kita akan terus pantau ruas ini untuk memastikan truk over dimension dan over loading (ODOL) tidak melintas di sini," tambah Yuda.

Selain melakukan pengawasan, tim gabungan juga terus memberikan edukasi kepada para pengemudi angkutan berat mengenai pentingnya keselamatan dan kepatuhan terhadap aturan lalu lintas.

"Kita terus mengedukasi sopir-sopir truk terkait keselamatan dan razia ini juga bersifat imbauan, bukan penindakan," tambah Yuda.r]]> https://www.halomedan.com/news/66254/cegah-kerusakan-jalan-galang-makin-parah-pemprov-sumut-gelar-razia-gabungan-truk-odol/ Menaker Tekankan Transformasi Balai K3 Jadi Pusat Pengelolaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Sat, 11 Jul 2026 11:40:00 +0700+0700
Penegasan tersebut disampaikan Yassierli saat memberikan arahan ke pada jajaran pegawai Balai K3 Medan, Sumatera Utara, Selasa (7/7/2026).

Menurut Yassierli, Balai K3 tidak lagi cukup hanya menjalankan layanan teknis. Balai K3 perlu berkembang menjadi pusat pengelolaan K3 yang berperan mengembangkan pengetahuan, mendukung penyusunan kebijakan, meningkatkan kompetensi, serta memperkuat pengendalian risiko untuk mendukung sistem K3 yang lebih efektif.

Melalui peran tersebut, Balai K3 juga diharapkan menjadi wadah kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, asosiasi profesi, dan berbagai pemangku kepentingan dalam membangun budaya kerja yang mengutamakan keselamatan dan kesehatan pekerja.

Yassierli mengatakan tantangan K3 saat ini bukan lagi sekadar memastikan kepatuhan terhadap regulasi, melainkan memastikan setiap kebijakan mampu memberikan perlindungan nyata melalui langkah-langkah pencegahan yang efektif.

"Pendekatan preventif harus menjadi fondasi dalam setiap pelaksanaan K3 sehingga berbagai potensi bahay a dapat diantisipasi sebelum berkembang menjadi kecelakaan kerja," katanya.

Pada kesempatan itu, Yassierli juga menyoroti penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di sejumlah perusahaan yang masih berorientasi pada pemenuhan persyaratan administratif. Padahal, SMK3 dirancang sebagai instrumen untuk mengenali potensi bahaya, mengendalikan risiko, dan mencegah terjadinya kecelakaan kerja.

"Penerapan SMK3 semestinya mampu membangun budaya kerja yang mengutamakan pencegahan risiko serta perlindungan bagi setiap pekerja," ujarnya.

Yassierli menegaskan keberhasilan penerapan K3 memerlukan keterlibatan seluruh pihak. Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, perguruan tinggi, asosiasi profesi, dan pemangku kepentingan lainnya menjadi faktor penting agar budaya K3 dapat diterapkan secara berkelanjutan di setiap sektor.

Ia menambahkan, keberhasilan penyelenggaraan K3 juga perlu diukur dari dampak yang dirasakan secara ny ata. Penilaian tidak lagi hanya bertumpu pada jumlah layanan atau sertifikasi, tetapi pada kemampuan mengurangi risiko dan menekan angka kecelakaan kerja.

"Karena itu, kita harus menggeser orientasi kinerja dari yang semula mengukur volume layanan menjadi berfokus pada dampak pencegahan serta mitigasi risiko sebelum kecelakaan terjadi," katanya.r]]> https://www.halomedan.com/ekbis/66253/menaker-tekankan-transformasi-balai-k3-jadi-pusat-pengelolaan-keselamatan-dan-kesehatan-kerja/ Wamenaker: Peningkatan Kompetensi Jadi Kunci Hadapi Dunia Kerja Masa Depan Sat, 11 Jul 2026 11:39:00 +0700+0700 Wamenaker) Afriansyah Noor menegaskan bahwa peningkatan kompetensi menjadi kunci agar tenaga kerja Indonesia mampu menghadapi perubahan dunia kerja yang berlangsung semakin cepat akibat digitalisasi, otomatisasi, kecerdasan buatan (AI), perubahan demografi, hingga transisi menuju ekonomi hijau (green economy).

Menurut Wamenaker, transformasi dunia kerja telah mengubah kebutuhan kompetensi sekaligus melahirkan berbagai jenis pekerjaan baru. Kondisi tersebut menuntut adanya kebijakan yang mampu menjembatani kesenjangan antara kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan industri yang terus berkembang.

"Dalam konteks inilah, kebijakan pasar kerja aktif memegang peranan yang sangat vital. Kebijakan ini harus mampu menjadi jembatan untuk menyelaraskan ketidaksesuaian antara suplai tenaga kerja dengan kebutuhan industri yang bergerak dinamis," kata Wamenaker saat membuka acara ASEAN Leader: Dream, Lead, Inspire di Gedung Vokasi Kementerian Ke tenagakerjaan, Jakarta, Selasa (7/7/2026).

Sebagai langkah nyata menghadapi tantangan tersebut, Wamenaker menegaskan lima prioritas yang perlu diakselerasi bersama, yakni memperkuat program reskilling dan upskilling berbasis kebutuhan industri, mewujudkan pasar kerja yang inklusif, dan memperkuat dialog sosial dan kolaborasi multipihak.

Selain itu, perlunya memodernisasi layanan ketenagakerjaan melalui bimbingan karier dan digitalisasi informasi pasar kerja, serta memperkuat berbagai program pasar kerja yang mendukung pencari kerja dan kewirausahaan.

Melalui berbagai langkah tersebut, Kemnaker berupaya memastikan tenaga kerja Indonesia memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri. Dengan demikian, tenaga kerja akan lebih siap menghadapi dinamika dunia kerja sekaligus mampu memanfaatkan peluang yang muncul dari transformasi tersebut.

Untuk memperkuat upaya tersebut, Kemnaker terus memperluas jejaring kolaborasi di tingkat bilateral, regional, maup un multilateral guna meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia.

Sebagai focal point ASEAN Labour Ministers Meeting (ALMM), Indonesia berperan aktif dalam mengoordinasikan kerja sama ketenagakerjaan kawasan serta mengawal lahirnya berbagai dokumen strategis, di antaranya ASEAN Declaration on Promoting Competitiveness, Resilience and Agility of Workers for the Future of Work dan ASEAN Labour Ministers' Statement on the Future of Work.

Sejalan dengan berbagai upaya tersebut, ia menilai kebijakan dan kolaborasi perlu didukung oleh kepemimpinan yang mampu menjawab tantangan dunia kerja yang terus berubah.

"Regulasi di atas kertas tidak akan pernah cukup tanpa hadirnya kepemimpinan yang transformatif. Masa depan dunia kerja menuntut para pemimpin yang tidak hanya cerdas secara teknologi, tetapi juga memiliki empati, ketangkasan, dan visi yang mampu menginspirasi perubahan di dalam organisasinya," ujarnya.r]]> https://www.halomedan.com/news/66252/wamenaker-peningkatan-kompetensi-jadi-kunci-hadapi-dunia-kerja-masa-depan/ Kemnaker dan GERTANUSA Jajaki Kolaborasi Pengembangan SDM Sat, 11 Jul 2026 11:37:00 +0700+0700 Kemnaker) menyambut baik inisiatif GERTANUSA Foundation untuk menjajaki kolaborasi dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM), pelatihan vokasi, pemagangan, dan kewirausahaan. Penjajakan tersebut menjadi langkah awal membangun sinergi guna mendukung peningkatan kompetensi tenaga kerja sekaligus memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat.

Penjajakan kerja sama tersebut mengemuka saat Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemnaker, Cris Kuntadi, menerima audiensi pimpinan Yayasan Gerakan Tani Muda Nusantara (GERTANUSA Foundation) di Kantor Kemnaker, Jakarta, Senin (6/7/2026).

Dala m audiensi tersebut, GERTANUSA Foundation menyampaikan sejumlah usulan kerja sama, antara lain Program Pemagangan Nasional (MagangHub), Program Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) dan Pelatihan Vokasi Nasional, kolaborasi dengan Balai Latihan Kerja (BLK) dan BLK Komunitas dalam pengembangan Agri Business Hub Centre, pemanfaatan fasilitas pelatihan GERTANUSA Foundation sebagai lokasi penyelenggaraan pelatihan, serta pengembangan program inkubasi wirausaha yang terintegrasi dengan Talent Innovation Hub (TIH) dan Tenaga Kerja Mandiri (TKM) Pemula.

Menanggapi usulan tersebut, Cris menyambut baik inisiatif GERTANUSA Foundation. Menurutnya, usulan kerja sama tersebut sejalan dengan upaya Kemnaker memperluas kolaborasi dalam pengembangan SDM, pelatihan vokasi, pemagangan, dan kewirausahaan melalui kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan.

Cris mengatakan, tantangan dunia kerja yang terus berkembang membutuhkan kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan berbagai pemangku k epentingan agar semakin banyak masyarakat memperoleh akses terhadap program peningkatan kompetensi.

"Pengembangan sumber daya manusia membutuhkan kolaborasi yang kuat. Karena itu, Kemnaker terus membuka ruang sinergi dengan berbagai pihak agar semakin banyak masyarakat memperoleh akses terhadap pelatihan vokasi, pemagangan, dan pengembangan kewirausahaan," ujar Cris.

Sebagai tindak lanjut, Kemnaker dan GERTANUSA Foundation berkomitmen mempersiapkan penyusunan Nota Kesepahaman (MoU) sebagai landasan penguatan kerja sama yang berkelanjutan. MoU tersebut diharapkan menjadi dasar pelaksanaan berbagai program kolaboratif dalam pengembangan SDM, pelatihan vokasi, pemagangan, dan kewirausahaan yang memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat.]]> https://www.halomedan.com/info/66251/kemnaker-dan-gertanusa-jajaki-kolaborasi-pengembangan-sdm/