https://www.halomedan.com/ Halo Medan | Berani Tampil Beda Fri, 07 Aug 2026 12:33:12 +0700+0700 id-ID M. Raihan Taekwondoin Sumut Melenggang ke Asian Games Fri, 07 Aug 2026 10:56:00 +0700+0700 Medan - Setelah menumbangkan atlet India Akshay Hooda dengan nilai 2-0 di laga final yang berlangsung di Tennis Indoor Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Muhammad Raihan Fadila, atlet asal Sumut ini membuktikan ketangguhannya.
Menurut ketua Pengprov TI Sumut H. Hamdani Syahputra S.sos, MH, kepada media, Jumat (7/8) pukul 10.00 wib, dengan berhasilnya Raihan meraih medali emas di kejuaraan G2 ini poinnya bertambah 20 point.
"Insya Allah, dengan berhasil meraih emas di Indonesia Open ini, M. Raihan harapannya bisa mendapat line up untuk bermain di Asian Games di Nagoya, Jepang,"ungkap wakil ketua DPRD Deli Serdang ini.
Ia juga mengucapkan terima kasih kepada penasehat DR. H. Musa Rajekshah yang selalu mensuport baik moril maupun materil kepada atlit-atlit di Sumut.
Pria yang akrab disapa bang Danny ini juga mengucapkan terima kasih kepada ketua umum PBTI bapak Letjen TNI TP. Ricard Tampubolon yang selalu mendukung atlit Sumut, M. Raihan.
"Saat Raihan berhasil mengalahkan atlit India, Ketum begitu terlihat gembira, karena dari 33 atlit pelatnas yang ikut bertanding dari kelas Kyorugi M. Raihan satu-satunya yang memperoleh emas. Sedangkan satu lagi medali emas disumbangkan kelas putri kyorugi dari Jabar. Kemudian 3 emas lagi disumbangkan dari kelas Poomsae,"ungkap Hamdani seraya mengucapkan atlit-atlit Sumut yang ikut dikejuaraan internasional Indonesia Open ini bisa mengambil pelajaran dan pengalaman. (Rel)]]> https://www.halomedan.com/Berita/66478/m-raihan-taekwondoin-sumut-melenggang-ke-asian-games/ BARAPAKSI Desak Pemko Medan Buka Dokumen Andalalin PBG SDS Fontem Academy, Kadishub: "Belum Ada Mengurus" Fri, 07 Aug 2026 09:50:00 +0700+0700 Medan – Barisan Rakyat Pemerhati Korupsi (BARAPAKSI) mendesak Pemerintah Kota Medan membuka secara transparan dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) terkait penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) SDS Fontem Academy di Jalan Ngalengko, Medan.

Ketua BARAPAKSI, Otti S. Batubara, menyatakan pembangunan sekolah merupakan bangunan yang berpotensi menimbulkan bangkitan dan tarikan lalu lintas sehingga wajib memiliki kajian Andalalin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum PBG diterbitkan.

"Kalau benar PBG diterbitkan tanpa rekomendasi Andalalin dari Dinas Perhubungan, maka patut diduga telah terjadi pelanggaran prosedur administrasi yang dapat mengakibatkan PBG tersebut cacat hukum," kata Otti.

Menurut BARAPAKSI, ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, PP Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, Permen PUPR Nomor 5 Tahun 2021 tentang Persetujuan Bangunan Gedung, serta Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perhubungan.

BARAPAKSI juga menyoroti lokasi pembangunan sekolah di Jalan Ngalengko yang berada di kawasan dengan ruas jalan relatif sempit dan berdekatan dengan sekolah lain sehingga berpotensi menambah kepadatan lalu lintas pada jam sibuk.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan, Irsan Idris Nasution, saat dikonfirmasi mengenai keberadaan dokumen Andalalin SDS Fontem Academy menyampaikan bahwa pihaknya terlebih dahulu akan melakukan pengecekan kepada bidang teknis.

"Saya tanya dulu sama kabidnya," ujar Irsan melalui pesan singkat.

Tak lama kemudian, Irsan memberikan penjelasan lanjutan. "Sudah kita jawab kemarin itu, Bang. Belum ada mengurus mereka, Bang," katanya.

Pernyataan tersebut menjadi perhatian BARAPAKSI karena, apabila benar belum pernah ada pengurusan Andalalin di Dinas Perhubungan, sementara PBG telah diterbitkan, maka proses penerbitan izin tersebut dinilai perlu ditelusuri lebih lanjut oleh instansi terkait maupun aparat pengawas untuk memastikan seluruh prosedur telah dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku.

BARAPAKSI meminta Pemerintah Kota Medan, DPMPTSP, Dinas Perkim Cipta Karya dan Tata Ruang, serta Dinas Perhubungan memberikan penjelasan secara terbuka kepada masyarakat mengenai seluruh proses penerbitan PBG SDS Fontem Academy, termasuk kelengkapan dokumen persyaratan yang menjadi dasar penerbitan izin tersebut.

Di sisi lain, hingga berita ini diturunkan, pihak pengelola SDS Fontem Academy belum memberikan keterangan atau tanggapan terkait persoalan tersebut.red]]> https://www.halomedan.com/Berita/66477/barapaksi-desak-pemko-medan-buka-dokumen-andalalin-pbg-sds-fontem-academy-kadishub-quotbelum-ada-mengurusquot/ Wiendu Nuryanti Purna Makarti Fri, 07 Aug 2026 09:47:00 +0700+0700 Purna Makarti

1.
Pangkur

Mbabar kawruh paripurna,
Amarkati Bu Prof Wiendu Nuryanti,
Sempulur kadang sedulur,
Mahargya pawiwahan,
Bulaksumur kampus peguron misuwur,
Medhar wulangan wejangan,
Titis wanita winasis.

2.
Mijil

Sugih singgih kaloka linuwih,
Sami keplok alok,
Sigrak gumyak jenak ngawe awe,
Andalidir gagasan pamikir,
Weninging penggalih,
Mencar muncar mancur.

3.
Kinanthi

Rekayasa arsitektur,
Sajroning Fakultas Teknik,
Budaya Pariwisata,
Winarni ketitik becik,
Borobudur miwah kita,
Pidato Wiendu Nuryanti.

4.
Maskumambang

Valedictory lecture sung piweling,
Wawas wuwus kabudayan,
Rinengga ibu pertiwi,
Jelas jangkep genep genah.

5.
Asmarandana

Profesor Wiendu Nuryanti,
Jawat asta sung pambagya,
Mitra sambung nyambut gawe,
Wibawa mulya widada,
Berkat drajat pangkat semat,
Guyub rukun wus pensiun,
Waras wiris panjang yuswa.


Bulaksumur,
Purwadi]]> https://www.halomedan.com/info/66476/wiendu-nuryanti-purna-makarti/ Ngadi Sarira Ngadi Busana Fri, 07 Aug 2026 09:46:00 +0700+0700
Pendadaran Pasinaon Busana Kraton Surakarta tanggal 29 Juli 2026. Adapun pendadaran pasinaon pusana Kraton Surakarta dilakukan oleh pamong lan dwija. Sedangkan tara cara pendadaran siswa pasinaon tata busana Kraton Surakarta berlangsung sesuai paugeran.

Langen beksan sebagai pembuka acara ujian. Dengan judul Adaninggar Kelaswara. Yakni purna wiyata siswa pasinaon tata busana lan paes Jawi. Ageman gagrak Kraton Surakarta dipelajari oleh masyarakat. Demi bangsa agar makin arum kuncara.

Ngadi busana, ngadi sarira. Rum kuncaraning bangsa dumunung ing luhuring budaya. Demikian wedharan Kanjeng Sinuwun Paku Buwana X. Raja Kraton Surakarta tahun 1893 - 1939 ini mendapat jejuluk Ingkang Minulya Saha Ingkang Wicaksana. Gelar kehormatan yang merujuk aspek jatidiri nasional.

Pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2025 yang lalu juga ada acara ujian. Yakni para siswa pawiyatan tata busana gagrak Karaton Surakarta Hadiningrat. Bertempat di Bangsal Smarakata. Siswa pasinaon duduk lesehan. Siap untuk menjalani tata cara.

Wajah berseri seri terpancar dari peseta wisuda. Selama 6 bulan ngangsu kawruh. Ngelmu iku kelakone kanthi laku. Ada pepatah berakit rakit ke hulu. Berenang renang ke tepian. Bersakit sakit dahulu. Bersenang senang kemudian. Pembelajaran kini telah berbuah manis. Sing tekun antuk teken. Wekasan tekan.

Busana kejawen jangkep. Pria berbusana jarik, beskap, sragen, sabuk timang, keris, blangkon, samir. Putri ngagem jarik wiron, sanggul, kebayak hitam, Samir, radya laksana. Siaga ing hati, sawega ing diri. Memetri luhuring budaya Jawi.

Jembaring wawasan, jeroning kawruh. Kenangan belajar tercipta solidaritas. Antar siswa terjalin komunikasi dan interaksi. Tampak kompak guyub rukun. Persahabatan mereka berubah menjadi persaudaraan. Tiap ada kegiatan Kraton Surakarta, para alumni berusaha hadir. Misalnya saat pisowanan Grebeg Maulud dan Labuhan di Parangkusumo. Kegiatan budaya ini sekaligus media reuni. Manunggaling cipta rasa karsa.

Asal usul siswa pasinaon cukup beragam. Dari Yogyakarta, Malang, Blitar, Kediri, Ngawi, Solo, Sragen, Wonogiri, Pati, Sukoharjo. Tiap hari Rabu dan Jumat sore begitu semangat belajar. Tempatnya di Bale Agung Kraton Surakarta yang berada di utara alun alun. Dengan duduk lesehan mereka sama gumreget gumregut gumregah.

Sambang sambung srawung. Interaksi antar siswa begitu dekat akrab. Ing pangangkah gancar lancar. Ber bandha, ber bandhu, subur makmur.

Dwija atau para guru sungguh mumpuni dalam bidang ngadi busana, ngadi sarira. Teori dan praktik berjalan beriringan. Sambil ngunjuk teh jahe anget, suasana belajar sangat hidup. Proses belajar mengajar layaknya cantrik di pertapan Saptaharga. Unsur modern dikemas dengan kearifan lokal. Nuting jaman kelakone.

Daya juang siswa pawiyatan amat handal. Hujan dan hawa dingin ketika belajar, tak dihiraukan. Jarak jauh tidak menjadi persoalan. Jadilah model pengajaran yang ideal. Para dwija yang bertugas mengajar pun memberi energi dan inspirasi.

Prosesi wisuda merupakan kebanggaan. Pendidikan vokasi yang mengakar secara kultural. Pengembangan budaya Jawa perlu ketrampilan. Pendidikan vokasi Jawa dilakukan dengan sistem yang bisa menjawab perkembangan jaman. Fungsi wirya arta winasis yang berhubungan dengan tata busana atau memetri ageman.

Warni warni Ageman Jawi

1. Busana Cothan.
Busana resmi Amangkurat saat menjelang usia remaja memakai ageman cothan. Menggunakan baju sikepan, sabuk epek. Dilengkapi beskap kain sutera. Ngadi salira ngadi busana.

2. Busana Beskap.
Digunakan Amangkurat dalam acara resmi kenegaraan. Kelengkapan baju beskap terdiri dari kampuh, rasukan, sikepan bordir, kuluk kanigara. Ajining dhiri saka lathi, ajining raga saka busana.

3. Busana Kampuh
Amangkurat mengenakan kampuh atau dodot. Sehelai kain lebar dan panjang. Ada dua kampuh, yaitu blenggen dan lugas. Bagian tengah dibuat blumbangan. Tambah patut lan mrebawani.

4. Busana Prajurit.
Prajurit Mataram diperhatikan soal busana resmi. Amangkurat memberi biaya cukup untuk menjaga wibawa korps militer. Busana kebesaran keprajuritan meliputi songkok, sikepan ageng, sabuk, cindhe, epek bludru, nganggar keris. Siaga ing gati, sawega ing dhiri.

5. Busana Keprabon.
Lenggah siniwaka ing sitinggil binatu rata Mataram. Amangkurat mengenakan busana keprabon. Terdiri dari sikepan ageng, kuluk panunggul, selempang, kampuh ngumbar kunca, songkok, nganggar wangkingan, makutha pasikon, nyamping parang curiga. Saking mandrawa pan yayah Sang Hyang Kuwera ngejawantah.

6. Busana Kuluk.
Begitu agung dan anggun saat Amangkurat mengenakan busana kuluk. Berbentuk tugel semangka, bludru hitam. Kuluk lambang kehormatan. Golek kuluk kanggo njangkepi puluk.

7. Busana Makutha.
Sinuwun Amangkurat memakai ageman makutha saat pisowanan agung Mataram. Lenggah ing dhampar kencana dengan kampuh, sikepan ageng, gerusan, kanigara, destar jeplakan. Cundhuk serat penyu menambah sinar kawibawan kawidadan kabagyan sarta kamulyan.

8. Busana Kepatihan.
Kedudukan patih pada jaman Amangkurat mirip perdana menteri. Patih Mataram mengenakan ageman kampuh udab riris, kacu setangkep, lawe tebokan, blenggen ngumbar kunca, makutha methak, cindhe gubeg, kepuh cancingan. Tugas patih melakukan menejemen pemerintahan.

9. Busana Kadipaten.
Para bupati bawahan Amangkurat memakai busana kampuh semen latar putih. Lalu ageman tebakan tambal kanoman, cindhe cakar sorot, keris sarung ladrang, sarung ceplok kudhup turi, nyamat bacingah kuning. Pating galebyar pindha kartika aluru pernah.

10. Busana Kasentanan.
Para sentana Mataram mendapat penghormatan layak dari Amangkurat. Busana sikepan panjang lugas, makutha Kanigara, baju langendriyan, beskap landhung. Kepuh sampir kunca, klocer, suh wedhung dan destar jeplakan midang sebagai kelengkapan. Abra busana nira, pindha surya arsa madhangi jagad raya.

Tata cara wisuda pawiyatan busana. Bertujuan untuk memperkokoh kepribadian. Ngadi sarira, ngadi busana. Sarana memperjelas jatidiri. Cita cita peradaban yang agung dan anggun.



Purwad
Ketua Lokantara
HP 087864404347]]> https://www.halomedan.com/wisata/66475/ngadi-sarira-ngadi-busana/ Wilujengan Grebeg Sekaten Fri, 07 Aug 2026 09:45:00 +0700+0700
Tata cara grebeg sekaten kapurwakan kanthi wilujengan. Kraton Surakarta Hadiningrat ngadani rikala dinten Ahad Legi, 2 Agustus 2026. Kersa miyos Kanjeng Sinuwun Paku Buwono XIV. Mapan ing pagelaran Sasana Sumewa.

Pengageng Sasana Wilapa GKR Dra Koes Moertiyah M.Pd paring sabda pangandika. Sentana abdi dalem sami lenggah sinewaka.
Sigrak gumyak penak enak ketingal jenak. Ageman bethik Mataram katon edi peni.

Abdi dalem ulama enggal atur puji pangastuti. Tahlil takbir tahmid tasbeh mimbuhi suwasana luruh tuwajuh. Pendherek sami tadhah amin. Ing pangkah hajad dalem lumampah meneng anteng sugeng jeneng. Wilujeng tanpa pambeng.

Alun alun ler rebut dhucung ingkang nekseni purwakaning tata cara. Bakul bakul jejer jejer maneka warni. Dhaharan unjukan sumadya ing sadhengah papan. Suka parisuka mahargya muludan. Saking dhusun ngadhusun desa ngadesa gunung ngagunung kehing tiyang tanpa wilangan.

Angkasa biru padhang sumilak. Angin midhit sumilir seger buger. Weh prebawa Kraton Surakarta ngejayeng jagad raya. Kawula ngalap berkah.

Rel]]> https://www.halomedan.com/wisata/66474/wilujengan-grebeg-sekaten/ Sinuwun Tedhak Pengging Fri, 07 Aug 2026 09:44:00 +0700+0700
1.
Dhandhanggula

Tedhak Pengging Sinuwun peparing,
Sunan Paku Buwono Patbelas,
Sentana bage binage,
Kemruyuk wanci esuk,
Jumah Legi Agustus sasi,
Pitu katiti tanggal,
Tahune nem likur,
Tata cara keyong emas,
Gita gati apem sumawur ing bumi,
Mimbuhi bagya mulya.

2.
Mijil

Sinuwun pangreksa tanah Jawi,
Prebawa sang katong,
Sagunging priyayi sepuh lare,
Among tani tuhu mitayani,
Subur nandur pari,
Jagung tela pohung.

3.
Pucung

Bagus alus Sinuwun busana besus,
Ageman kaprajan,
Edi peni merbawani,
Kathah titah sung pepuji ngalab berkah.

4.
Gambuh

Darma bakti Sinuwun,
Sami purun mahargya nenuwun,
Jroning kapti antuk rahayu lestari,
Praba suminaring ratu,
Sumorot terang kewahyon.

5.
Kinanthi

Tatanan sarwa tinuntun,
Pewaris Kraton Mentawis,
Kanjeng Sunan Surakarta,
Abdi dalem anekseni,
Sumuyut marang brahmana,
Welas asih marang dasih.

6.
Asmarandana

Milang miling bumi Pengging,
Prabu Kusuma Wicitra,
Yasa dhatulaya gedhe,
Kinclong kinclong tuk patirtan,
Gemilang lampahing gesang,
Niti piksa Jeng Sinuwun,
Surakarta Hadiningrat.

7.
Durma

Nglintir drajat pangkat semat dimen kuat,
Pasuwitan negari,
Kawula sentana,
Sinuwun sung tuladha,
Narapraja bupati mantri,
Kawicaksanan,
Pakaryan tambah becik.

8.
Megatruh

Sru gumuruh tan noleh baya pakewuh,
Tindake Sri Narapati,
Tumuju ing sumbere tuk,
Toya Merbabu Merapi,
Weh tentreming lahir batos.

9.
Maskumambang

Tirta Pengging gumarojog mili bening,
Paku Buwono Patbelas,
Cahyanira anelahi,
Paring padhang jagad raya.

10.
Pangkur

Paku Buwono Patbelas,
Mesu budi nulat lelakon kawuri,
Ing Sangga Buwana Panggung,
Mrih padhanging sasmita,
Pra leluhur mangun cipta trus cinatur,
Lumantar seratan sastra,
Winaos ing tanah Pengging.

11.
Sinom

Pujangga Yasadipura,
Tedhak turun Jaka Tingkir,
Bupati Handayaningrat,
Pembayun sri prameswari,
Kebo kenanga nenggih,
Padmanegara satuhu,
Pepundhen Surakarta,
Kanjeng Sinuwun mastuti,
Kawibawan kawidadan karaharjan.


Jumah Legi, 7 Agustus 2026.
Purwadi]]> https://www.halomedan.com/seleb/66473/sinuwun-tedhak-pengging/ Polemik PETI di Mandailing Natal: Ketika Surat Edaran Bupati Diuji "Urusan Perut" dan Dugaan Keterlibatan Oknum Kepala Desa Thu, 06 Aug 2026 23:39:00 +0700+0700 Oleh : H Syahrir Nasution
Madina - Oknum Kepala Desa Muara Botung, Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal (Madina), yang diduga tidak mengindahkan Surat Edaran Bupati terkait penutupan Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI), memiliki fasilitas pengolahan ilegal (galundung), serta dinilai mengabaikan unsur pimpinan daerah, termasuk Wakil Bupati Madina.


Pemberitaan masif mengenai dugaan pembangkangan terhadap kebijakan larangan PETI, lambannya penindakan aparat penegak hukum serta Satgas daerah, dan dilema ekonomi masyarakat penambang.


Desa Muara Botung, Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara.


Pasca diterbitkannya Surat Edaran Bupati jilid kedua, dengan rencana aktivasi penindakan oleh Satgas dan OPD terkait yang dijadwalkan baru akan efektif mulai 18 Agustus mendatang.


Kebijakan penutupan menghadapi resistensi kuat karena belum adanya solusi konkret berupa penyediaan lapangan pekerjaan alternatif bagi masyarakat yang menggantungkan hidup pada sektor PETI, ditambah lemahnya ketegasan sanksi etik dan hukum terhadap oknum pejabat desa.


Penanganan masalah ini memerlukan pendekatan komprehensif: tidak hanya penegakan hukum yang berkeadilan tanpa pandang bulu, tetapi juga intervensi kebijakan sosial-ekonomi yang berpihak pada perut rakyat agar transisi dari sektor tambang ilegal berjalan manusiawi dan berkelanjutan.


Kajian Mendalam: Antara Kepatuhan Hukum dan Realitas "Urusan Perut"


Persoalan Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Mandailing Natal kembali meruncing setelah munculnya dugaan keterlibatan oknum Kepala Desa Muara Botung yang mengabaikan Surat Edaran Bupati Madina. Situasi ini bukan sekadar pelanggaran administratif atau pembangkangan birokrasi semata, melainkan manifestasi dari karut-marut tata kelola sumber daya alam yang bersinggungan langsung dengan perut rakyat dan lemahnya penegakan hukum (law enforcement).


1. Aspek Yuridis dan Pelanggaran Hukum
Secara hukum positif di Indonesia, aktivitas PETI jelas merupakan tindak pidana berat yang diatur dalam regulasi nasional:
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba):
Pasal 158 menegaskan bahwa setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin (IUP, IPR, atau IUPK) dapat dipidana dengan penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp100 miliar.
Sanksi ini juga berlaku bagi pihak yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian (galundung), pengangkutan, hingga penjualan mineral yang bukan dari pemegang izin resmi.


Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:
Sebagai seorang aparatur pemerintahan desa, Kepala Desa terikat pada sumpah/janji jabatan serta larangan untuk melanggar hukum dan menciderai kepercayaan publik. Pembangkangan terhadap kebijakan kepala daerah mencederai etika penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (good governance).


2. Kritik Tajam terhadap Kinerja Pemerintah Daerah dan Aparat
Penerbitan Surat Edaran Bupati jilid pertama hingga kedua terbukti kehilangan giginya di lapangan. Kebijakan yang hanya bersifat imbauan tanpa instrumen penindakan yang cepat dan terukur justru menciptakan kesan pembiaran.


Informasi yang menyebutkan bahwa Satgas dan OPD terkait baru akan aktif melakukan penindakan mulai 18 Agustus mendatang menuai tanda tanya besar dari masyarakat. Jeda waktu yang cukup lama ini memberikan ruang bagi para pelaku, termasuk oknum-oknum tertentu, untuk mengamankan aset atau tetap melanjutkan aktivitas ilegal.


Lebih ironis lagi, penanganan ini seolah mengabaikan posisi strategis Wakil Bupati Madina yang notabene merupakan putra daerah setempat.


Ketika pimpinan tertinggi di daerah tidak diindahkan oleh bawahannya sendiri (kepala desa), hal ini menunjukkan terjadinya erosi kewibawaan birokrasi (erosion of authority).


3. Sisi Lain: Kegagalan Negara Menyiapkan Lapangan Pekerjaan Alternatif
Kritik keras juga harus dialamatkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal terkait ketiadaan solusi ekonomi jangka pendek dan menengah.


Sampai hari ini, pemerintah daerah belum terlihat serius menyediakan lapangan pekerjaan pengganti yang siap menyerap ribuan tenaga kerja yang selama ini menggantungkan hidupnya di sektor PETI.


Ungkapan lokal yang berbunyi:

"Bagaimana kalau sudah tidak ada lagi isi piring panganan besok..."


Merupakan cerminan psikologis paling jujur dari masyarakat bawah. Bagi mereka, larangan penambangan tanpa disertai pembukaan lapangan kerja atau skema ekonomi transisional (seperti Wilayah Pertambangan Rakyat/WPR yang legal atau program padat karya) sama artinya dengan vonis mati kelaparan. Negara tidak boleh hanya hadir dengan bahasa larangan dan penertiban, tanpa pernah menuntaskan akar masalah kemiskinan dan pengangguran.


Tinjauan Etis Berdasarkan UU Pers dan UU ITE


Pemberitaan dan penyebaran informasi terkait kasus ini wajib tunduk pada koridor hukum yang berlaku agar tetap akuntabel:


Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers: Mewajibkan pers untuk menyajikan informasi yang berimbang, akurat, memegang teguh kode etik jurnalistik, serta memberikan ruang jawab kepada pihak-pihak yang disudutkan (termasuk oknum Kades dan pihak Pemkab Madina), demi mencerdaskan kehidupan berbangsa.


Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE):


Mengingatkan masyarakat dan media sosial agar menyebarkan fakta, data, dan kritik konstruktif yang berbasis bukti, bukan atas dasar fitnah atau pencemaran nama baik, sehingga diskusi publik tetap berada pada koridor hukum yang sah.


Kesimpulan dan Penutup:


Ujian Kepemimpinan dan Jalan Keluar yang Mencerdaskan
Kasus pembangkangan oknum Kepala Desa Muara Botung terhadap Surat Edaran Bupati Madina membuka mata kita bahwa penegakan hukum di daerah tidak akan pernah berhasil jika hanya didekati dengan pendekatan birokratis di atas kertas.


Catatan Kritis untuk Bupati Madina: Ketegasan seorang kepala daerah sedang diuji di ujung masa jabatannya atau di tengah masa kepemimpinannya.


Bupati tidak boleh ragu memberikan sanksi tegas—baik administratif berupa pemberhentian sementara hingga proses hukum pidana—kepada oknum aparatur desa yang membelot. Pembiaran terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh aparatnya sendiri akan menghancurkan legitimasi moral pemerintah kabupaten di mata rakyat.


Namun di sisi lain, Bupati dan jajaran Forkopimda wajib introspeksi diri. Penertiban PETI tidak boleh berhenti pada seremoni rapat OPD atau pembentukan Satgas di atas meja.


Negara harus hadir dengan solusi nyata: percepat penetapan WPR (Wilayah Pertambangan Rakyat) bagi penambang kecil yang taat aturan, atau sediakan alokasi anggaran dan program padat karya yang langsung menyentuh "isi piring panganan" rakyat setiap hari.


Mencerdaskan masyarakat bukan berarti memaksa mereka patuh tanpa makan, melainkan menertibkan oknum yang serakah sambil merangkul rakyat kecil melalui keadilan sosial yang nyata. Hukum harus ditegakkan setegak-tegaknya, tetapi perut rakyat harus diselamatkan secepat-cepatnya.

(Jasuti)]]> https://www.halomedan.com/Berita/66472/polemik-peti-di-mandailing-natal-ketika-surat-edaran-bupati-diuji-quoturusan-perutquot-dan-dugaan-keterlibatan-oknum-kepala-desa/ Program Studi D3 Perpajakan Fakultas Sosial Sains UNPAB Resmi Raih Akreditasi Unggul dari LAMEMBA Thu, 06 Aug 2026 20:00:00 +0700+0700 Studi Diploma Tiga (D3) Perpajakan, Fakultas Sosial Sains, resmi memperoleh Akreditasi Unggul dari Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi (LAMEMBA). Predikat ini menjadi pengakuan atas kualitas penyelenggaraan pendidikan yang telah memenuhi standar mutu pendidikan tinggi terbaik di Indonesia.

Penetapan Akreditasi Unggul tersebut berdasarkan Keputusan LAMEMBA Nomor 199/DE/A.5/LAMEMBA-U/VII/2026 yang diterbitkan pada 24 Juli 2026. Sertifikat akreditasi menyatakan bahwa Program Studi Perpajakan Program Diploma III Universitas Pembangunan Panca Budi, Kota Medan memperoleh status Terakreditasi Unggul, dengan masa berlaku selama lima tahun, terhitung sejak 24 Juli 2026 hingga 24 Juli 2031.

Capaian ini merupakan hasil dari komitmen berkelanjutan UNPAB dalam membangun sistem pendidikan yang berkualitas melalui penguatan tata kelola, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, penyempurnaan kurikulum berbasis kebutuhan industri, serta pengembangan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kerja sama dengan berbagai mitra strategis.

Di bawah kepemimpinan Ketua Program Studi D3 Perpajakan, Noviani, S.E., M.Si., berbagai program peningkatan mutu akademik terus diimplementasikan secara konsisten. Mulai dari pengembangan pembelajaran yang adaptif terhadap dinamika regulasi perpajakan, peningkatan kompetensi dosen, hingga penguatan hubungan dengan dunia usaha, dunia industri, dan instansi pemerintah sebagai mitra pembelajaran mahasiswa.

Keberhasilan ini juga tidak terlepas dari dukungan dan pembinaan Dekan Fakultas Sosial Sains, Assoc. Prof. Dr. E. Rusiadi, S.E., M.Si., yang terus mendorong budaya mutu di lingkungan fakultas. Raihan Akreditasi Unggul menjadi bukti nyata komitmen Fakultas Sosial Sains UNPAB dalam menghasilkan lulusan yang kompeten, profesional, dan siap bersaing di tingkat nasional maupun internasional.

Status Akreditasi Unggul memberikan nilai tambah bagi Program Studi D3 Perpajakan dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat sekaligus memperkuat daya saing lulusan di dunia kerja. Selain itu, pencapaian ini semakin mempertegas posisi UNPAB sebagai perguruan tinggi yang konsisten menghadirkan pendidikan tinggi berkualitas, relevan dengan perkembangan zaman, serta berorientasi pada kebutuhan dunia profesional.

Melalui capaian ini, Universitas Pembangunan Panca Budi akan terus memperkuat budaya peningkatan mutu secara berkelanjutan sebagai bagian dari komitmennya dalam mencetak sumber daya manusia unggul yang mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan bangsa.red]]> https://www.halomedan.com/news/66471/program-studi-d3-perpajakan-fakultas-sosial-sains-unpab-resmi-raih-akreditasi-unggul-dari-lamemba/ Asintel Satlap Tricakti Beri Penjelasan Terkait Penanganan 53 Ton Pasir Timah di Air Merbau Thu, 06 Aug 2026 19:31:00 +0700+0700 PANGKALPINANG – Asisten Intelijen (Asintel) Satlap Tricakti, Kolonel Inf Rudi Firmansyah, memberikan penjelasan mengenai pemberitaan yang berkembang terkait penanganan 53 ton pasir timah di salah satu rumah di kawasan Air Merbau, Kabupaten Belitung. Menurutnya, terdapat sejumlah hal yang perlu diluruskan agar masyarakat memperoleh informasi yang utuh.
Rudi menjelaskan, berdasarkan data yang dimiliki Satlap Tricakti, material tersebut merupakan milik mitra PT Timah yang telah tercatat dalam pengawasan Satlap. Ia mengatakan salah satu tugas Satlap Tricakti adalah melakukan pendampingan dan pengawasan terhadap tata kelola timah, termasuk menertibkan aktivitas yang diduga ilegal.
"Kami mendata barang-barang milik mitra PT Timah agar tidak terjadi penyelewengan. Setelah didata, jumlahnya akan dicek secara berkala. Jika ada perubahan jumlah, tentu akan dimintai penjelasan," ujarnya.
Ia menerangkan, sejumlah mitra PT Timah untuk sementara menyimpan material di gudang atau rumah pribadi karena kapasitas gudang yang tersedia disebut sedang penuh. Menurutnya, penyimpanan tersebut dilakukan dengan mekanisme wajib lapor kepada Satlap Tricakti, sehingga keberadaan dan jumlah barang tetap berada dalam pengawasan.
Rudi menyebut Satlap Tricakti sebelumnya telah menyampaikan informasi tersebut kepada Kapolres Belitung. Dalam penjelasannya, Satlap menyampaikan bahwa material tersebut telah didata sebagai milik mitra PT Timah dan berada dalam pengawasan.
Namun, kata dia, pihaknya kemudian mengetahui adanya tindakan lanjutan berupa pengamanan barang oleh personil Ditreskrimsus Polda Babel. Kondisi itu, menurut Rudi, menimbulkan kesan adanya perbedaan pemahaman di lapangan.
"Kami menganggap ini lebih kepada miskomunikasi. Sebelumnya kami sudah menjelaskan status barang yang kami awasi, tetapi kemudian ada tindakan lanjutan sehingga muncul dugaan ilegal. Karena itu kami merasa perlu memberikan penjelasan," katanya.
Terkait dugaan pelanggaran hukum, Rudi menegaskan Satlap Tricakti tidak pernah menghalangi proses penegakan hukum. Ia mengatakan saat barang diamankan, personel Satlap tidak melakukan intervensi dan membiarkan aparat kepolisian menjalankan tugasnya.
"Silakan dilakukan pemeriksaan. Kalau memang terbukti ilegal, katakan ilegal. Tetapi apabila hasil pemeriksaan menunjukkan tidak ilegal, maka sampaikan juga apa adanya. Kami tidak menghalangi maupun mengintimidasi siapa pun," ujarnya.
Rudi juga menjelaskan bahwa keberadaan material di lokasi penyimpanan bukan berarti terdapat indikasi penyelundupan. Menurutnya, dugaan penyelundupan harus dibuktikan melalui proses hukum dan fakta-fakta yang ditemukan dalam penyidikan.
Ia menambahkan, Satlap Tricakti bersama PT Timah terus berupaya mengoptimalkan kapasitas gudang agar material milik mitra yang telah terdata dapat dipindahkan ke lokasi penyimpanan resmi.
Lebih lanjut, Rudi menyebut kerja sama yang menjadi dasar penyimpanan material tersebut berkaitan dengan Surat Perintah Kerja (SPK) CV Heiro Jaya Persada yang berada di wilayah Belitung dan Belitung Timur.
Ia berharap seluruh pihak dapat mengedepankan koordinasi antarlembaga agar tidak terjadi perbedaan persepsi dalam penanganan perkara. Menurutnya, klarifikasi mengenai status material juga dapat diperoleh melalui PT Timah terkait kemitraan maupun data pengawasan yang telah dilakukan Satlap Tricakti.
Sementara itu, status hukum atas 53 ton pasir timah yang telah diamankan saat ini masih berada dalam proses penanganan aparat kepolisian. Penentuan ada atau tidaknya unsur pelanggaran hukum sepenuhnya akan bergantung pada hasil penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.]]> https://www.halomedan.com/Berita/66470/asintel-satlap-tricakti-beri-penjelasan-terkait-penanganan-53-ton-pasir-timah-di-air-merbau/ Mahasiswa Taiwan Gelar Pengabdian Masyarakat di Indramayu, Perkuat Edukasi Migrasi Aman dan Pendidikan Thu, 06 Aug 2026 15:29:00 +0700+0700 Indramayu – Sejumlah mahasiswa dari Taiwan melaksanakan program pengabdian masyarakat di Desa Juntiweden, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, sebagai bagian dari MOE Overseas & New Southbound Internship Program. Program ini merupakan upaya pemerintah Taiwan untuk mempererat hubungan dengan negara-negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia, melalui kolaborasi di bidang pendidikan, penelitian, dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam kegiatan tersebut, Migrant CARE Indramayu bertindak sebagai tuan rumah yang memfasilitasi seluruh rangkaian aktivitas para mahasiswa selama berada di Indonesia. Indramayu dipilih karena dikenal sebagai salah satu daerah pengirim pekerja migran terbesar di Indonesia.

Kepala Desa Juntiweden, Carsudi, menyambut hangat kedatangan rombongan mahasiswa asal Taiwan. Menurutnya, kehadiran mereka menjadi kesempatan berharga bagi masyarakat desa untuk saling belajar dan bertukar pengalaman.

"Saya berharap warga dan komunitas di Desa Juntiweden bisa belajar banyak dari teman-teman Taiwan ini. Semoga para mahasiswa betah dan kerasan tinggal di sini," ujar Carsudi saat penyambutan di Balai Desa Juntiweden.

Sementara itu, pembimbing kegiatan, Prof. Li-fang Liang dari National Dong Hwa University (NDHU), berharap para mahasiswa memperoleh pengalaman berharga selama tinggal bersama masyarakat Indonesia selama hampir satu bulan.

"Terlepas dari berbagai kegiatan yang akan kami lakukan di sini, kesempatan ini sangat berharga bagi kami untuk belajar langsung dari masyarakat Indonesia," kata Li-fang. Dosen NDHU tersebut telah puluhan tahun meneliti isu migrasi, termasuk kehidupan pekerja migran Indonesia di Taiwan.

Program pengabdian masyarakat ini terbagi dalam dua fokus utama, yakni pemberdayaan masyarakat dan pendidikan.

Pada sektor pemberdayaan masyarakat, sasaran kegiatan meliputi komunitas pekerja migran, mantan pekerja migran yang tergabung dalam Desa Peduli Buruh Migran (DESBUMI), calon pekerja migran, hingga anak-anak pekerja migran yang ditinggalkan orang tuanya.

Berbagai kegiatan disiapkan, di antaranya workshop migrasi aman yang membahas hak-hak pekerja migran di Taiwan, perbedaan budaya Indonesia dan Taiwan, serta sosialisasi mengenai kesehatan mental.

Melalui pelatihan tersebut, peserta diharapkan mampu menjadi agen edukasi bagi calon pekerja migran Indonesia, khususnya yang akan bekerja di Taiwan. Mereka dibekali pemahaman agar tidak mudah terjebak bujuk rayu calo, menghindari praktik kerja paksa, memahami hak-haknya sebagai pekerja, serta mengetahui langkah yang harus ditempuh ketika menghadapi persoalan di negara tujuan.

Program ini disusun berdasarkan berbagai temuan yang menunjukkan masih banyak pekerja migran belum memahami perbedaan antara memperjuangkan hak dan dianggap melawan majikan. Akibatnya, tidak sedikit yang menerima upah di bawah standar, dipaksa mengerjakan pekerjaan di luar kontrak, hingga memilih jalur keberangkatan ilegal karena kurangnya informasi.

Selain itu, mahasiswa Taiwan juga akan memberikan pelatihan mengenai pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang diterapkan di Taiwan. Mereka turut dijadwalkan berpartisipasi dalam rangkaian peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus bersama masyarakat Desa Juntiweden.

Di bidang pendidikan, program dilaksanakan bekerja sama dengan SDN Juntiweden II. Para siswa diperkenalkan dengan budaya Taiwan melalui kegiatan membuat kaligrafi Mandarin, membaca buku berbahasa Mandarin, hingga bermain board game edukatif bersama mahasiswa.

Melalui interaksi tersebut, diharapkan para pelajar memiliki motivasi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, termasuk membuka peluang belajar ke luar negeri, bukan semata-mata bekerja di sektor informal.

Program ini juga menjadi respons atas fenomena menurunnya minat sebagian pelajar di Indramayu untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Banyak di antara mereka lebih memilih bekerja ke luar negeri karena dianggap menawarkan penghasilan lebih besar meski tanpa pendidikan tinggi.

Melalui kolaborasi ini, mahasiswa Taiwan tidak hanya berbagi pengetahuan, tetapi juga membangun pertukaran budaya dan memperkuat hubungan masyarakat Indonesia–Taiwan melalui pendekatan pendidikan, pemberdayaan masyarakat, dan perlindungan pekerja migran.

Penulis: Vanny El Rahman, Peneliti Doktoral Asia-Pacific Regional Studies, National Dong Hwa University (NDHU), Taiwan.]]> https://www.halomedan.com/Berita/66469/mahasiswa-taiwan-gelar-pengabdian-masyarakat-di-indramayu-perkuat-edukasi-migrasi-aman-dan-pendidikan/ Pelatihan Vokasi Nasional Batch 4 Dibuka, Kemnaker Ajak Masyarakat Tingkatkan Kompetensi Thu, 06 Aug 2026 15:25:00 +0700+0700 Pelatihan Vokasi Nasional (PVN) Batch 4 mulai 29 Juli hingga 12 Agustus 2026 melalui platform Skillhub di skillhub.kemnaker.go.id. Program ini menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk meningkatkan keterampilan melalui pelatihan berbasis kompetensi yang disesuaikan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri.

Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Binalavotas) Kemnaker Darmawansyah mengatakan, perkembangan dunia kerja yang semakin dinamis menuntut tenaga kerja untuk terus meningkatkan kompetensinya. Oleh karena itu, Kemnaker terus menghadirkan berbagai program vokasi agar semakin banyak masyarakat memiliki keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja.

"Melalui Pelatihan Vokasi Nasional Batch 4, kami ingin memberikan kesempatan yang lebih luas kepada masyarakat untuk mengembangkan kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja. Bekal keterampilan yang dimiliki diharapkan dapat membuka lebih banyak peluang, baik untuk bekerja maupun berwirausaha," ujar Darmawansyah melalui siaran pers Biro Humas Kemnaker, Senin (3/8/2026).

Menurutnya, seluruh program pelatihan dirancang dengan pendekatan berbasis kompetensi sehingga peserta tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi juga keterampilan yang dapat diterapkan di dunia kerja.

Ia mengajak masyarakat untuk memanfaatkan kesempatan tersebut dengan memilih program pelatihan yang sesuai dengan minat dan kebutuhan pengembangan kompetensinya.

Sejalan dengan dibukanya PVN Batch 4, Kemnaker telah menetapkan tahapan pelaksanaan program. Pendaftaran berlangsung hingga 12 Agustus 2026, dilanjutkan seleksi peserta pada 13–19 Agustus 2026, pengumuman hasil seleksi pada 20 Agustus 2026, dan pelatihan dimulai pada 26 Agustus 2026.

"Jangan lewatkan kesempatan ini. Manfaatkan Pelatihan Vokasi Nasional Batch 4 untuk meningkatkan keterampilan dan memperkuat kesiapan menghadapi dunia kerja yang terus berkembang," kata Darmawansyah.rel]]> https://www.halomedan.com/info/66468/pelatihan-vokasi-nasional-batch-4-dibuka-kemnaker-ajak-masyarakat-tingkatkan-kompetensi/ Konsisten Hampir Satu Dekade, Dulux Raih Top Brand Award 2026 Thu, 06 Aug 2026 15:23:00 +0700+0700
Survei independen Top Brand Index (TBI) Fase 2 Tahun 2026 yang dilakukan Frontier Research menunjukkan Dulux mencatatkan TBI sebesar 39,56% pada kategori Cat Tembok Eksterior dan 37,37% pada kategori Cat Tembok Interior. Angka tersebut menjadi indeks tertinggi pada masing-masing kategori.
Menanggapi pencapaian tersebut, Nina Melisa Pelawi, Head of Marketing PT ICI Paints Indonesia (AkzoNobel Decorative Paints Indonesia), mengatakan bahwa penghargaan ini menjadi bukti bahwa inovasi dan kualitas yang terus dihadirkan Dulux mampu menjawab kebutuhan konsumen Indonesia yang terus berkembang.
"Bagi kami, penghargaan ini bukan sekadar pencapaian, melainkan bukti bahwa inovasi dan kualitas yang terus kami hadirkan mampu menjawab kebutuhan konsumen Indonesia yang semakin berkembang. Kini, konsumen tidak hanya mempertimbangkan estetika, tetapi juga mengutamakan solusi pengecatan yang memberikan perlindungan optimal, daya tahan lebih baik, serta nilai jangka panjang bagi hunian mereka," ujar Nina.
Ketika Rumah Menjadi Aset, Bukan Sekadar Tempat Tinggal
Pencapaian ini hadir di tengah perubahan perilaku konsumen Indonesia yang semakin memandang rumah bukan sekadar tempat tinggal, melainkan aset jangka panjang yang perlu dijaga kualitas dan nilainya. Sejalan dengan itu, keputusan dalam memilih material bangunan, termasuk cat dekoratif, kini semakin mempertimbangkan perlindungan, daya tahan, kemudahan perawatan, serta kualitas ruang hidup secara keseluruhan. Konsumen juga semakin bersedia berinvestasi pada produk yang menawarkan manfaat fungsional, seperti ketahanan terhadap cuaca ekstrem, kemudahan perawatan, dan daya tahan warna jangka panjang, sehingga premiumisasi menjadi arah baru pasar cat dekoratif di Indonesia.
Top Brand Award 2026 yang diselenggarakan oleh Frontier bersama Majalah MARKETING mengusung tema "Respectful Brand", yang menekankan pentingnya kepercayaan dan loyalitas konsumen sebagai fondasi kekuatan sebuah merek. Handi Irawan D., CEO Frontier sekaligus Founder Top Brand Award, mengatakan "Top Brand Award bukan sekadar penghargaan atas pencapaian masa lalu, melainkan indikator keberlanjutan merek di masa depan. Merek yang mampu bertahan adalah brand yang tidak hanya dikenal, tetapi juga dipuja konsumennya," ujar Handi.
Penghargaan ini ditentukan berdasarkan survei independen Frontier Research di 15 kota besar di Indonesia yang melibatkan sekitar 12.000 responden. Penilaian dilakukan melalui tiga indikator utama, yaitu Top of Mind Awareness, Last Usage, dan Future Intention, yang mengukur kekuatan merek dalam membangun kesadaran, mendorong penggunaan, serta mempertahankan loyalitas konsumen.[1]
Inovasi yang Tidak Berhenti di Produk
Komitmen tersebut diwujudkan tidak hanya melalui pengembangan produk, tetapi juga lewat inovasi yang membantu masyarakat menciptakan ruang hidup yang lebih nyaman. Salah satunya melalui inisiatif Dulux Colour of the Year, yang setiap tahunnya dikembangkan oleh Global Aesthetic Center AkzoNobel berdasarkan riset tren warna, desain, budaya, ekonomi, dan sosial. Untuk tahun 2026, AkzoNobel menghadirkan Rhythm of Blues™ melalui kampanye #TemukanTenangmu, yang mengajak masyarakat menemukan ketenangan melalui warna dan ruang di sekitarnya, karena Dulux percaya bahwa ketenangan adalah hak setiap orang.
Rhythm of Blues™ menghadirkan tiga nuansa biru yang merepresentasikan ritme hidup yang berbeda. Slow Swing™ membantu menciptakan suasana tenang untuk beristirahat dan memulihkan energi, Mellow Flow™ menghadirkan rasa seimbang dan kebersamaan, sementara Free Groove™ memberi ruang bagi kreativitas dan ekspresi tanpa menghilangkan kenyamanan. Melalui pendekatan ini, Dulux ingin menunjukkan bahwa setiap orang memiliki cara dan ritmenya masing-masing dalam menemukan ketenangan.
Sejalan dengan komitmen global AkzoNobel, Dulux terus menghadirkan inovasi produk yang menjawab kebutuhan konsumen yang terus berkembang, mulai dari perlindungan hunian yang lebih optimal, daya tahan yang lebih baik, hingga kemudahan aplikasi.
"Kami percaya bahwa inovasi harus mampu menjawab kebutuhan nyata konsumen dan memberikan solusi yang relevan dalam kehidupan sehari-hari. Kepercayaan konsumen dibangun melalui kualitas yang konsisten serta kemampuan kami untuk terus memahami kebutuhan mereka," imbuh Nina.
"Top Brand Award menjadi motivasi bagi kami untuk terus berinovasi dan menghadirkan produk serta solusi yang relevan bagi kebutuhan konsumen Indonesia," tutup Nina.r]]> https://www.halomedan.com/ekbis/66467/konsisten-hampir-satu-dekade-dulux-raih-top-brand-award-2026/ Menaker Beberkan Langkah Pemerintah Perkuat Kesejahteraan dan Pelindunga n Pekerja Thu, 06 Aug 2026 15:22:00 +0700+0700 Menaker) Yassierli memaparkan berbagai langkah pemerintah untuk memperkuat kesejahteraan, pelindungan, dan kompetensi pekerja saat membuka Musyawarah Nasional Federasi Serikat Pekerja Percetakan, Penerbitan, dan Media Informasi (FSP PPMI) SPSI di Surakarta, Jawa Tengah, Sabtu (1/8/2026).

Menaker mengatakan berbagai kebijakan ketenagakerjaan disusun berdasarkan kebutuhan di lapangan dengan melibatkan pekerja, serikat buruh, dunia usaha, dan para pemangku kepentingan. Menurutnya, kolaborasi menjadi pilar utama penting dalam membangun hubungan industrial yang harmonis, produktif, dan berkelanjutan.

"Hubungan industrial yang baik hanya dapat terwujud apabila pemerintah, pengusaha, dan pekerja terus membangun dialog serta saling percaya dalam mencari solusi atas setiap tantangan ketenagakerjaan," ujar Yassierli.

Komitmen pemerintah memperkuat kesejahteraan dan pelindungan pekerja diwujudkan melalui berbagai kebijakan ketenagakerjaan. Salah satunya melalui penyempurnaan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) bagi pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Program tersebut memberikan dukungan penghasilan selama masa transisi sekaligus akses pelatihan untuk meningkatkan kompetensi.

Selain itu, pemerintah memperluas pelindungan pekerja melalui pengesahan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT), pemberian Bonus Hari Raya (BHR) bagi pengemudi transportasi berbasis aplikasi, keringanan iuran jaminan sosial bagi pekerja sektor informal, serta ratifikasi Konvensi ILO Nomor 188 untuk memperkuat pelindungan awak kapal perikanan Indonesia.

Menaker menambahkan pemerintah juga terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui program pelatihan vokasi dan Program Pemagangan Nasional. Kedua program tersebut disiapkan untuk memperkuat kompetensi tenaga kerja agar selaras dengan kebutuhan industri.

"Kami ingin setiap pekerja Indonesia memiliki kesempatan untuk meningkatkan kompetensinya sehingga semakin siap menghadapi perubahan dunia kerja dan memiliki daya saing yang lebih tinggi," tutur Yassierli.

Menaker mengajak pengusaha dan serikat pekerja untuk terus memperkuat kolaborasi dalam membangun hubungan industrial yang harmonis.

"Kerja sama menjadi kunci untuk menciptakan lapangan kerja yang berkualitas sekaligus meningkatkan kesejahteraan pekerja," ucapnya.

Sementara itu, Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, mengajak seluruh serikat pekerja untuk terus memperkuat organisasi agar mampu menghadapi berbagai tantangan dunia ketenagakerjaan.

"Organisasi pekerja yang kuat menjadi pilar utama penting dalam memperjuangkan hak-hak buruh sekaligus menjaga hubungan industrial yang sehat," kata Said Iqbal.rel]]> https://www.halomedan.com/news/66466/menaker-beberkan-langkah-pemerintah-perkuat-kesejahteraan-dan-pelindunga-n-pekerja/ Wamenaker Tekankan Penguatan Kompetensi dan Kemampuan Bahasa untuk Perlu as Peluang Kerja Thu, 06 Aug 2026 15:20:00 +0700+0700 Wamenaker) Afriansyah Noor menekankan pentingnya penguatan kompetensi dan kemampuan bahasa bagi peserta pelatihan vokasi untuk memperluas peluang kerja.

"Ke depan, kemampuan bahasa perlu semakin diperkuat dalam pelatihan vokasi. Kebutuhan tenaga kerja di luar negeri cukup besar, sehingga peserta tidak hanya harus memiliki keterampilan teknis, tetapi juga kemampuan bahasa yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja," ujar Wamenaker saat meninjau pelaksanaan Program Pelatihan Vokasi Nasional (PVN) di Balai Latihan Kerja dan Pengembangan Produktivitas (BLKPP) Yogyakarta, Jumat (31/7/2026).

Dalam peninjauan tersebut, Wamenaker juga berdialog dengan peserta pelatihan mengenai pelaksanaan pelatihan vokasi dan peluang kerja yang dapat dimanfaatkan setelah memiliki kompetensi sesuai kebutuhan dunia kerja.

Menurut Wamenaker, pelatihan vokasi harus terus menyesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja agar lulusannya memiliki kompetensi yang relevan dan mampu bersaing. Selain keterampilan teknis, kemampuan bahasa juga menjadi nilai tambah, terutama bagi peserta yang ingin memanfaatkan peluang kerja di luar negeri.

Ia menjelaskan, sejumlah negara tujuan penempatan tenaga kerja mensyaratkan kemampuan bahasa sesuai standar yang berlaku. Untuk Jepang, misalnya, calon pekerja umumnya harus memiliki kemampuan bahasa Jepang minimal level N4, yaitu tingkat kemampuan dasar—menengah bahasa Jepang.

Wamenaker juga mengingatkan peserta yang berminat bekerja ke luar negeri agar cermat dalam memilih perusahaan penempatan dan tidak mudah tergiur dengan tawaran kerja yang tidak jelas.

"Jangan sampai salah memilih perusahaan penempatan. Pemerintah terus melakukan pengawasan terhadap perusahaan penempatan yang melanggar aturan, termasuk memberikan tindakan tegas dengan mencabut izin operasionalnya," tegas Wamenaker.r]]> https://www.halomedan.com/politik/66465/wamenaker-tekankan-penguatan-kompetensi-dan-kemampuan-bahasa-untuk-perlu-as-peluang-kerja/ Menaker: Penyandang Disabilitas Harus Mendapat Kesempatan Kerja yang Setara Thu, 06 Aug 2026 15:19:00 +0700+0700
Komitmen tersebut disampaikan Yassierli saat membuka Pel atihan dan Penempatan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Jumat (31/7/2026). Menurut Yassierli, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kemampuan menghadirkan kesempatan kerja yang setara bagi seluruh warga negara.

"Penyandang disabilitas bukan objek belas kasihan. Mereka adalah subjek pembangunan yang memiliki hak yang sama untuk bekerja, berkarya, dan memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa sesuai kompetensi yang dimiliki," ujarnya.

Yassierli mengungkapkan tantangan penyandang disabilitas di pasar kerja masih besar. Mengutip data International Labour Organization (ILO) dalam Global Disability Summit 2025, tingkat partisipasi angkatan kerja penyandang disabilitas di dunia sekitar 30 persen lebih rendah dibandingkan kelompok non-disabilitas. Penyandang disabilitas usia muda juga menghadapi risiko hampir dua kali lebih besar untuk tidak bersekolah, bekerja, maupun mengikuti pelatihan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tantangan ketenagakerjaan tidak lagi sebatas menyediakan lapangan kerja, melainkan membangun sistem yang menilai kompetensi setiap individu secara adil tanpa diskriminasi.

"Yang perlu kita bangun adalah sistem ketenagakerjaan yang menilai kemampuan seseorang, bukan keterbatasannya. Setiap orang harus memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan mengembangkan kariernya," katanya.

Untuk mewujudkan hal itu, Kemnaker menyiapkan tiga pilar utama, yakni rekrutmen berbasis kompetensi, penyediaan penyesuaian yang layak di tempat kerja, serta layanan ketenagakerjaan yang mudah diakses seluruh pencari kerja. Perkembangan kecerdasan buatan (artificial intelligence) harus dimanfaatkan untuk memperluas akses kerja, bukan menciptakan hambatan baru bagi penyandang disabilitas.

Di sisi regulasi, pemerintah terus memperkuat perlindungan melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 yang mengatur kuota penyerapan tenaga ker ja penyandang disabilitas paling sedikit 2 persen di instansi pemerintah, BUMN, dan BUMD, serta 1 persen di perusahaan swasta. Ketentuan tersebut juga diperkuat melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2026 tentang Pemberian Penghargaan dalam Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Meski demikian, Yassierli menilai keberhasilan kebijakan tersebut memerlukan dukungan dunia usaha. Inklusivitas, menurutnya, harus menjadi bagian dari strategi pengembangan sumber daya manusia agar penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan meniti karier.

"Inklusivitas bukan sekadar memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang lebih penting adalah membangun budaya kerja yang memberikan ruang bagi setiap orang untuk berkembang berdasarkan kompetensi dan kinerjanya," tuturnya.

Direktur Jenderal Binapenta dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK) Kemnaker, Sugeng Heri Suseno, mengatakan bahwa terwuj udnya ketenagakerjaan yang inklusif memerlukan kolaborasi berbagai pihak. Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam mengatasi tantangan yang masih dihadapi penyandang disabilitas, diperlukan sinergi dengan dunia usaha, dan pemangku kepentingan untuk meningkatkan kompetensi, memperluas akses terhadap kesempatan kerja, serta menghapus stigma di lingkungan kerja.

Kolaborasi tersebut dapat diwujudkan melalui pendampingan yang berkesinambungan, sehingga penyandang disabilitas tidak hanya memperoleh pelatihan, tetapi juga memiliki peluang lebih besar untuk memasuki dunia kerja.

"Program ini tidak berhenti pada pelatihan. Kami memastikan peserta memperoleh dukungan yang menyeluruh, mulai dari kemudahan legalitas mobilitas, penguatan jejaring dengan dunia usaha, hingga fasilitasi penempatan kerja," ujar Sugeng.rel]]> https://www.halomedan.com/news/66464/menaker-penyandang-disabilitas-harus-mendapat-kesempatan-kerja-yang-setara/ Sosok Gus Irawan Pasaribu di Mata Anto Genk: Dari Anak Pedagang Beras Menjadi Bankir, Legislator, hingga Bupati Tapanuli Selatan Thu, 06 Aug 2026 13:49:00 +0700+0700
Menurut Anto Genk, keberhasilan Gus Irawan bukan hanya karena kecerdasan akademik, tetapi juga kedisiplinan, integritas, dan kemampuannya membangun hubungan baik dengan semua kalangan.

"Saya mengenal Pak Gus Irawan sebagai pribadi yang sangat menghargai semua orang. Beliau tidak pernah membedakan media besar maupun media kecil, media nasional maupun lokal. Siapa pun wartawannya tetap dilayani dengan ramah, santun, dan penuh penghormatan. Itu karakter yang hari ini mulai langka dimiliki seorang pejabat," ujar Anto Genk yang dikenal juga sebagai advokad ini.

Lahir dari Keluarga yang Menjunjung Pendidikan

Gus Irawan Pasaribu lahir di Padang Sidempuan pada 31 Juli 1964. Ia merupakan anak keenam dari pasangan almarhum H. Hasan Pinayungan Pasaribu dan almarhumah Hj. Alimah Pakpahan. Ayahnya dikenal sebagai pedagang beras yang mendidik anak-anaknya dengan disiplin tinggi.

Keluarga besar Pasaribu dikenal melahirkan banyak tokoh nasional. Di antaranya Dr. H. Bomer Pasaribu, mantan Menteri Tenaga Kerja dan Duta Besar RI, Syahrul M. Pasaribu, mantan Bupati Tapanuli Selatan dua periode, serta sejumlah tokoh birokrasi dan profesional lainnya.

Pendidikan Gus Irawan dimulai di SD Negeri 7 Padang Sidempuan, kemudian SMP Negeri 1 Medan, SMA Negeri 1 Medan, melanjutkan S-1 Akuntansi Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, dan meraih gelar Magister Manajemen Universitas Sumatera Utara (USU).

Memulai Karier dari Pegawai Biasa

Berbekal ilmu akuntansi, Gus Irawan memulai karier di Bank Sumut (saat itu BPDSU) pada 1990 sebagai pegawai biro personalia. Kariernya berkembang menjadi Kepala Seksi Administrasi, Wakil Pemimpin Cabang Tebing Tinggi, Pemimpin Cabang, hingga dipercaya menjadi Direktur Utama Bank Sumut pada usia yang relatif muda.

Di bawah kepemimpinannya selama sekitar tiga periode (2000–2012), Bank Sumut berkembang menjadi salah satu bank pembangunan daerah yang diperhitungkan di Indonesia.

Anto Genk menilai pengalaman panjang di dunia perbankan membentuk Gus Irawan menjadi pemimpin yang terbiasa bekerja dengan perencanaan, tata kelola, dan kehati-hatian.

"Beliau bukan lahir sebagai politisi. Beliau lahir sebagai profesional. Karena itu cara berpikirnya selalu berbasis data, perencanaan, dan hasil kerja."

Dari Dunia Perbankan ke Senayan

Setelah menyelesaikan pengabdiannya di Bank Sumut, Gus Irawan memasuki dunia politik melalui Partai Gerindra. Pada Pemilu 2014 ia terpilih menjadi Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Sumatera Utara II.

Di parlemen, ia dipercaya menduduki sejumlah posisi strategis, termasuk di Komisi XI dan Komisi VII DPR RI, yang membidangi keuangan, energi, sumber daya mineral, riset, teknologi, dan lingkungan hidup. Ia kembali terpilih untuk periode 2019–2024 sebelum memutuskan maju dalam Pilkada Tapanuli Selatan.

Memimpin Tapanuli Selatan

Pada Pilkada 2024, Gus Irawan memperoleh kepercayaan masyarakat menjadi Bupati Tapanuli Selatan periode 2025–2030.

Ia membawa visi pembangunan:

"Tapanuli Selatan yang Maju, Berkarakter Unggul, Sehat, Cerdas, dan Sejahtera Menuju Indonesia Emas 2045."

Visi tersebut diterjemahkan ke dalam berbagai program pembangunan yang menitikberatkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi masyarakat, reformasi birokrasi, dan pelayanan publik yang lebih baik.

Menghadapi Ujian Banjir Bandang

Salah satu ujian terbesar pada awal masa kepemimpinannya adalah bencana banjir bandang yang melanda sejumlah wilayah Tapanuli Selatan.

Dalam situasi tersebut, Gus Irawan turun langsung ke lokasi terdampak, mengoordinasikan penanganan darurat bersama pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, TNI, Polri, Basarnas, BNPB, serta berbagai relawan.

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan kemudian memfokuskan penanganan pada evakuasi warga, penyaluran bantuan, pemulihan infrastruktur, hingga mendorong pembangunan hunian tetap dan mitigasi bencana agar kejadian serupa dapat diminimalkan pada masa mendatang.

Pemimpin yang Dekat dengan Wartawan

Bagi Anto Genk, salah satu kelebihan Gus Irawan adalah kemampuannya membangun komunikasi yang baik dengan insan pers.

"Beliau tidak pernah alergi terhadap kritik. Wartawan diterima dengan baik. Mau media nasional, televisi, media online, media lokal, semua diperlakukan sama. Itu menunjukkan beliau memahami bahwa pers adalah mitra pembangunan."

Menurut Anto Genk, sikap rendah hati dan keterbukaan terhadap media menjadi modal penting dalam membangun pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

"Saya berharap kepemimpinan Pak Gus Irawan terus membawa perubahan nyata bagi masyarakat Tapanuli Selatan. Dengan pengalaman sebagai bankir, legislator, dan kepala daerah, saya optimistis beliau mampu mewujudkan visi besar Tapanuli Selatan yang maju, berkarakter unggul, sehat, cerdas, dan sejahtera menuju Indonesia Emas 2045," tutup Anto Genk.red]]> https://www.halomedan.com/news/66463/sosok-gus-irawan-pasaribu-di-mata-anto-genk-dari-anak-pedagang-beras-menjadi-bankir-legislator-hingga-bupati-tapanuli-selatan/ Ketua BAKOPAM Sumut Ibnu Hajar Ajak Masyarakat Kibarkan Merah Putih, Teguhkan Semangat Nasionalisme Thu, 06 Aug 2026 11:40:00 +0700+0700 Medan – Ketua Badan Koordinasi Pemuda Muslim (BAKOPAM) Sumatera Utara, Ibnu Hajar, SE, mengimbau seluruh masyarakat Sumatera Utara untuk mengibarkan Bendera Merah Putih secara serentak di rumah, perkantoran, tempat usaha, lembaga pendidikan, hingga fasilitas umum dalam rangka menyemarakkan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Menurut Ibnu Hajar, mengibarkan Bendera Merah Putih bukan sekadar memenuhi tradisi tahunan, tetapi merupakan bentuk penghormatan kepada jasa para pahlawan yang telah berjuang merebut dan mempertahankan kemerdekaan bangsa.

"Merah Putih adalah lambang kehormatan bangsa. Mari kita kibarkan dengan penuh rasa bangga sebagai bukti cinta kepada NKRI sekaligus mengenang pengorbanan para pejuang kemerdekaan," ujar Ibnu Hajar, Kamis (6/8/2026).

Tokoh pemuda Sumatera Utara yang juga mantan Ketua GP Ansor Kota Medan, mantan Wakil Ketua PCNU Kota Medan, serta mantan Wakil Ketua KNPI Sumatera Utara itu mengatakan, bulan kemerdekaan harus menjadi momentum memperkuat persatuan, menjaga kerukunan, serta menumbuhkan kembali semangat gotong royong di tengah masyarakat.

Ia mengajak seluruh elemen bangsa, mulai dari organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan, tokoh agama, pelajar, mahasiswa, hingga dunia usaha untuk bersama-sama memeriahkan Hari Kemerdekaan dengan kegiatan yang bernilai positif dan membangun semangat kebangsaan.

"Jangan biarkan Merah Putih hanya menjadi simbol. Jadikan semangat kemerdekaan sebagai motivasi untuk bekerja, berkarya, menjaga persaudaraan, dan mengisi kemerdekaan dengan prestasi nyata demi Indonesia yang semakin maju," tegasnya.

Ibnu Hajar juga mengingatkan bahwa menjaga persatuan bangsa merupakan tanggung jawab seluruh anak bangsa. Menurutnya, perbedaan suku, agama, budaya, maupun pilihan politik tidak boleh menjadi alasan untuk terpecah belah.

"Indonesia dibangun di atas keberagaman. Karena itu, mari kita rawat persatuan, hormati perbedaan, dan terus menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kibarkan Merah Putih sebagai simbol bahwa kita tetap satu, tetap kuat, dan tetap Indonesia," pungkasnya.

BAKOPAM Sumatera Utara berharap semangat peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI mampu membangkitkan optimisme masyarakat untuk terus berkontribusi dalam pembangunan daerah dan nasional, sekaligus memperkokoh nilai-nilai kebangsaan di tengah berbagai tantangan yang dihadapi bangsa.]]> https://www.halomedan.com/Berita/66462/ketua-bakopam-sumut-ibnu-hajar-ajak-masyarakat-kibarkan-merah-putih-teguhkan-semangat-nasionalisme/ NADI JKN Solusi Menjaga Keaktifan Peserta JKN Thu, 06 Aug 2026 09:30:00 +0700+0700


Jakarta - Tidak sedikit peserta Jaminan Kesehatan Nasional(JKN) yang memiliki kemauan membayar iuran, namun mengalami kendala menyiapkan dana secara penuh saat jatuh tempo pembayaran iuran.

Kondisi ini terutama dialami oleh peserta segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) yang memiliki penghasilan tidak tetap. Untuk menjawab tantangan tersebut, BPJS Kesehatan meluncurkan Program NADI JKN (Menabung Demi Iuran JKN) sebagai inovasi untuk membantu peserta menyiapkan dana iuran secara bertahap melalui mekanisme menabung.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito mengatakan,,bahwa NADI JKN merupakan salah satu strategi retensi dan reaktivasi peserta untuk menjaga keberlangsungan perlindungan kesehatan masyarakat sekaligus mendukung peningkatan keaktifan peserta Program JKN.

"Hingga 30 Juni 2026, cakupan kepesertaan JKN telah mencapai 98,60% dari total penduduk Indonesia. Namun demikian, tingkat keaktifan peserta tercatat sebesar 80,25% yang menunjukkan masih terdapat peserta yang belum aktif karena berbagai faktor, termasuk keterlambatan atau ketidakmampuan membayar iuran secara tepat waktu," ujar Pujo dalam Launching Program NADI JKN di Jakarta (4/8/2026).

Pujo menambahkan, Program NADI JKN adalah sarana bagi peserta untuk mempersiapkan pembayaran iuran secara lebih ringan dan terencana. Harapannya, semakin banyak peserta yang dapat menjaga status kepesertaan tetap aktif dan memperoleh perlindungan kesehatan secara berkelanjutan.

Melalui Program NADI JKN, peserta dapat menyisihkan dana secara bertahap sesuai kemampuan melalui mitra yang telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Program ini dikembangkan dalam dua skema layanan, yaitu digital-kolektif dan konvensional-perorangan, sehingga dapat menjangkau berbagai kelompok masyarakat dengan karakteristik yang berbeda.



Pada skema digital-kolektif, peserta mendaftar melalui platform mitra seperti aplikasi digital dan ekosistem komunitas yang telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Peserta kemudian menabung secara berkala, misalnya harian atau mingguan, melalui fitur yang disediakan mitra.

Ketika dana yang terkumpul telah mencukupi, mitra akan membayarkan iuran JKN peserta melalui virtual account yang terhubung dengan sistem BPJS Kesehatan. Saat ini, BPJS Kesehatan bekerja sama dengan PT Goto Gojek Tokopedia Tbk dengan target peserta yang bekerja sebagai pengemudi ojek online.

Selanjutnya pada skema konvensional-perorangan, peserta dapat menabung melalui koperasi, BUMDes, atau lembaga masyarakat yang menjadi mitra Program NADI JKN. Dana yang terkumpul akan digunakan untuk membayarkan iuran JKN peserta pada saat jatuh tempo. Saat ini,BPJS Kesehatan melakukan ujicoba di 5 Kantor Cabang (KC Jakarta Selatan, KC Pangkalpinang, KC Boyolali, KC Banyuwangi dan KC Pare-Pare) untuk bekerja sama dengan mitra seperti koperasi, BUMDes, atau lembaga masyarakat.

""Ke depan, kami berharap Program NADI JKN dapat diperluas untuk menjangkau lebih banyak segmen peserta. Termasuk perluasan kerja sama dengan berbagai penyedia aplikasi digital yang telah akrab digunakan masyarakat. Kami juga berharap implementasi NADI JKN dapat berjalan sesuai roadmap yang telah disusun, sehingga cakupan wilayah dan manfaat program ini dapat terus berkembang dari tahun ke tahun," tambah Pujo.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia, Ahmad Riza Patria mengungkapkan, dukungannya terhadap Program NADI JKN. Menurutnya program ini dapat mendukung target pemerintah dalam memajukan desa maupun daerah-daerah.



"Inovasi ini sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini, khususnya masyarakat di wilayah pedesaan. Saya berharap baik BUMDes, koperasi desa mapun lembaga masyarakat lain di desa dapat menjadi mitra strategis BPJS Kesehatan dalam menjalankanProgram NADI JKN," ujar Wamendes.



Saat ini, sejumlah kolaborasi telah terjalin antara lain melalui mitra di daerah, diantaranya BUMDes Mandiri Utama Kemuja di Pangkal Pinang, BUMDes Tirta Mandiri dan BUMDes Tumang di Boyolali, PT Pos Indonesia di Banyuwangi, serta Koperasi Desa Merah Putih Mattiro Ade di Parepare.



Dukungan juga datang dari Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad, yang mengajak, generasi muda, pekerja informal, dan pelaku UMKM untuk mulai menyisihkan sebagian pendapatannya demi perlindungan kesehatan keluarga.



"Kehadiran program NADI JKN ini merupakan bentuk keseriusan BPJS Kesehatan dalam menghadirkan berbagai terobosan pengelolaan Program JKN yang semakin dekat dengan kebutuhan masyarakat. Dengan cara ini, masyarakat dapat mempertahankan kepesertaan JKN secara aktif tanpa terbebani pembayaran sekaligus,"ujar Raffi Ahmad yang juga merupakan Duta Kehormatan BPJS Kesehatan.



Sebagai mitra awal implementasi, PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk mendukung pengembangan skema NADI JKN melalui ekosistem digital yang dimiliki perusahaan. Ini merupakan pemanfaatan skema daily deduct engine yang terus dikembangkan PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk, sehingga menjadi pilihan bagi pengguna aplikasi.



"Mobilitas para mitra sangat tinggi karena mereka bekerja bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk keluarga. Saat ini, kami laporkan sebanyak 3.147 mitra Gojek di luar desil 1-5 telah bergabung dengan BPJS Kesehatan, sehingga mereka dan seluruh anggota keluarganya mendapatkan perlindungan dari risiko biaya kesehatan yang tidak terduga"ujar Dyan Shinto Eko Nugroho, Chief of Public Affair PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk.

Keterangan Photo : Prihati Pujowaskito launching program Nadi JKN di Jakarta]]> https://www.halomedan.com/Berita/66461/nadi-jkn-solusi-menjaga-keaktifan-peserta-jkn/ Janji ke Salah Satu Ormas Dinilai Hanya Simbolis, Sutrisno Pangaribuan Soroti Proses Pengisian Jabatan Sekda Sumut Wed, 05 Aug 2026 14:11:00 +0700+0700
Medan – Presidium Kongres Rakyat Nasional (Kornas) sekaligus Direktur Indonesian Government Watch (IGoWa) dan Direktur Pusat Studi Anti Korupsi (PuSAKo), Sutrisno Pangaribuan, menilai Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution hanya memenuhi janji secara simbolis kepada salah satu organisasi kemasyarakatan (ormas) terkait pengisian jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumatera Utara.

Dalam pernyataannya, Sutrisno menyebut skenario awal untuk menjadikan Topan Ginting sebagai Sekda Sumut gagal setelah Topan tersangkut kasus dugaan korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurutnya, kondisi tersebut membuat Bobby mengubah strategi dengan mengangkat Togap Simangunsong sebagai Sekda.

Sutrisno mengungkapkan, pengangkatan Togap dinilai sebagai upaya memenuhi janji politik kepada salah satu ormas. Namun, ia menilai pengangkatan tersebut hanya bersifat sementara karena masa pensiun Togap tinggal sekitar tiga bulan saat dilantik.

"Janji itu memang dipenuhi, tetapi hanya dalam waktu yang sangat singkat. Setelah Togap pensiun, tidak ada lagi upaya untuk mempertahankan representasi dari kalangan tersebut," ujar Sutrisno.

Ia menjelaskan, setelah Togap memasuki masa pensiun pada November 2025, Bobby menunjuk Sulaiman Harahap sebagai Penjabat (Pj) Sekda Sumut. Hingga kini, kata Sutrisno, Sulaiman masih menjabat sebagai Pj Sekda.

Sutrisno juga menyoroti ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penjabat Sekretaris Daerah. Menurutnya, masa jabatan penjabat sekda memiliki batas waktu tertentu sehingga perlu menjadi perhatian pemerintah provinsi.

Selain itu, ia mempertanyakan belum dibentuknya panitia seleksi (Pansel) untuk memilih Sekda definitif, meski kekosongan jabatan telah berlangsung cukup lama.

Sutrisno menyebut sebelumnya sempat beredar sejumlah nama yang disebut-sebut berpeluang menjadi calon Sekda Sumut. Namun hingga kini proses seleksi belum juga dimulai.

Sutrisno Pangaribuan sebagai Direktur IGoWa, Direktur PuSAKo, dan Presidium Kornas terkait dinamika pengisian jabatan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara. Hingga berita ini ditulis, belum ada tanggapan resmi dari Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution maupun Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengenai pernyataan tersebut.]]> https://www.halomedan.com/Berita/66460/janji-ke-salah-satu-ormas-dinilai-hanya-simbolis-sutrisno-pangaribuan-soroti-proses-pengisian-jabatan-sekda-sumut/ DPD Forum Keberagaman Nusantara Sumut Gelar Rapat Persiapan Pelantikan Wed, 05 Aug 2026 13:59:00 +0700+0700 Medan – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Forum Keberagaman Nusantara (FKN) Sumatera Utara menggelar rapat persiapan pelantikan kepengurusan di Cafe Deli, Kota Medan, Selasa (5/8/2026). Rapat tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat konsolidasi internal sekaligus mempersiapkan sosialisasi organisasi kepada berbagai elemen masyarakat dan pemerintah.

Ketua DPD FKN Sumatera Utara, Yang Mulia Seri Paduka Sultan Deli ke-14, Sultan Mahmud Area Lamanjiji Perkasa Alam Syah, mengatakan bahwa sebelum pelantikan dilaksanakan, pihaknya akan melakukan audiensi dengan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sumatera Utara.

Menurutnya, audiensi tersebut bertujuan memperkenalkan keberadaan serta visi dan misi Forum Keberagaman Nusantara sebagai organisasi yang mengedepankan persatuan dalam keberagaman.

"DPD FKN Sumut akan terlebih dahulu bersilaturahmi dan beraudiensi dengan para pimpinan Forkopimda Sumut untuk memperkenalkan eksistensi organisasi sekaligus membangun sinergi dalam menjaga persatuan dan keharmonisan masyarakat," ujarnya.

Ia menambahkan, pelantikan kepengurusan DPD FKN Sumatera Utara direncanakan berlangsung pada Oktober 2026.

Sementara itu, Ketua Dewan Pembina DPD FKN Sumatera Utara, H. Ruslan, SH, yang akrab disapa Ketum Pendawa, menjelaskan bahwa Forum Keberagaman Nusantara merupakan organisasi kemasyarakatan yang menghimpun berbagai unsur suku, etnis, agama, dan golongan.

"FKN hadir sebagai wadah untuk membangun, merawat, dan mempererat tali silaturahmi, persaudaraan, serta kebersamaan antarsesama dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan semangat Bhinneka Tunggal Ika," tegas Ruslan.

Melalui rapat persiapan ini, DPD FKN Sumatera Utara berharap pelaksanaan pelantikan nantinya dapat berjalan sukses sekaligus menjadi momentum memperkuat komitmen organisasi dalam menjaga kerukunan, toleransi, dan persatuan di tengah keberagaman masyarakat Sumatera Utara.]]> https://www.halomedan.com/Berita/66459/dpd-forum-keberagaman-nusantara-sumut-gelar-rapat-persiapan-pelantikan/