https://www.halomedan.com/ Halo Medan | Berani Tampil Beda Thu, 18 Jun 2026 01:54:41 +0700+0700 id-ID Terima Pendataan BPS, Rico Waas Ajak Masyarakat Sukseskan Sensus Ekonomi 2026 Thu, 18 Jun 2026 00:05:00 +0700+0700
Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menerima kunjungan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Medan dalam rangka pendataan perdana Sensus Ekonomi 2026 untuk kepala daerah di Rumah Dinas Wali Kota Medan, Jalan Sudirman, Rabu (17/6/2026).

Kepala BPS Kota Medan Hafsyah Aprillia bersama petugas pendata dan pengawas lapangan menjelaskan bahwa pendataan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang telah dimulai sejak 15 Juni dan berakhir pada 31 Agustus 2026. Sensus ini bertujuan memperoleh data akurat mengenai aktivitas ekonomi masyarakat sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi di tingkat daerah maupun nasional.

Usai mengikuti pendataan, Rico Waas mengajak seluruh masyarakat Kota Medan untuk mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dengan memberikan informasi yang jujur, lengkap, dan sesuai kondisi sebenarnya kepada petugas BPS.

"Sensus ekonomi ini mencakup seluruh masyarakat, termasuk saya juga ikut didata. Karena itu, apabila nantinya didatangi petugas BPS, saya mengajak masyarakat untuk memberikan seluruh keterangan yang dibutuhkan dengan jujur dan berdasarkan data yang sebenarnya," kata Rico Waas.

Menurutnya, data yang diperoleh melalui sensus sangat penting karena akan menjadi dasar penyusunan berbagai kebijakan pembangunan ke depan.

"Sensus Ekonomi 2026 menjadi momentum penting untuk melihat kondisi riil perekonomian saat ini. Terakhir dilaksanakan pada tahun 2016 dan tahun ini kembali digelar secara serentak di seluruh Indonesia, termasuk di Kota Medan," ujarnya.

Rico Waas juga menegaskan masyarakat tidak perlu khawatir mengikuti pendataan karena seluruh data yang dikumpulkan BPS dijamin kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan statistik.

"Data yang diberikan kepada BPS bersifat rahasia dan dilindungi sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga masyarakat tidak perlu ragu untuk memberikan informasi yang dibutuhkan," tegasnya.

Usai proses wawancara, petugas BPS menempelkan stiker khusus Sensus Ekonomi 2026 di Rumah Dinas Wali Kota Medan sebagai tanda bahwa lokasi tersebut telah selesai didata.rel

]]> https://www.halomedan.com/ekbis/66043/terima-pendataan-bps-rico-waas-ajak-masyarakat-sukseskan-sensus-ekonomi-2026/ Tiba di Asrama Haji, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan Sambut Hangat Kepulangan Jemaah Haji Kloter 14 Asal Kota Medan Thu, 18 Jun 2026 00:02:00 +0700+0700
Suasana haru dan bahagia menyelimuti kedatangan 207 jemaah haji asal Kota Medan yang tergabung dalam Kelompok Terbang (Kloter) 14, di Asrama Haji Medan, Rabu (17/6/2026) malam.

Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, didampingi Wakil Wali Kota, H. Zakiyuddin Harahap hadir dan menyambut langsung kepulangan para tamu Allah ini dengan penuh kehangatan.

Prosesi penyambutan ditandai dengan pengalungan selempang oleh Rico Waas kepada Ketua Kloter sebagai ucapan selamat datang kembali di Kota Medan sekaligus simbol penghormatan dari Pemko Medan atas perjalanan spiritual mereka di Tanah Suci.

Dalam sambutannya, Rico Waas tidak dapat menyembunyikan rasa syukurnya melihat warganya kembali dalam keadaan sehat walafiat.

​"Selamat datang kembali di Kota Medan, kota yang sangat merindukan kehadiran Bapak dan Ibu sekalian. Kami ikut merasakan kebahagiaan yang luar biasa hari ini. Doa kami, semoga seluruh rangkaian ibadah yang telah ditunaikan di Tanah Suci diterima oleh Allah SWT, dan menjadikan Bapak/Ibu semua sebagai Haji yang Mabrur dan Mabruroh,"ujar Rico Waas disambut seruan "Amin" yang menggema dari para jemaah.

Berdasarkan data yang diterima, total jemaah haji Kloter 14 asal Kota Medan yang mendarat hari ini berjumlah 207 orang, terdiri dari pria 87 orang dan wanita 120 orang.]]> https://www.halomedan.com/kota/66042/tiba-di-asrama-haji-wali-kota-dan-wakil-wali-kota-medan-sambut-hangat-kepulangan-jemaah-haji-kloter-14-asal-kota-medan-2/ Puluhan Massa Geruduk Kejatisu Minta Periksa HD dan AD Atas Dugaan Korupsi di PUTR Simalungun Wed, 17 Jun 2026 23:40:00 +0700+0700
Aksi yang berlangsung selama satu jam, mulai pukul 10.30 WIB hingga 11.30 WIB itu berjalan tertib, aman, dan mendapat pengawalan dari aparat kepolisian.

Dalam aksi tersebut, massa mendesak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara segera menindaklanjuti laporan dugaan tindak pidana korupsi pada proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2024-2025 serta kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah berupa pembangunan Tangki Septic Skala Individual Tahun Anggaran 2023, 2024, dan 2025.

Pimpinan aksi, Dedy Azhar, mengatakan kedatangan mereka ke Kejatisu merupakan bentuk kontrol sosial masyarakat sekaligus upaya mendorong aparat penegak hukum agar serius menindaklanjuti laporan yang telah disampaikan sebelumnya.

"Kami datang untuk memastikan laporan masyarakat tidak berhenti hanya sebagai berkas administrasi. Dugaan korupsi yang kami laporkan harus ditindaklanjuti secara profesional dan transparan karena menyangkut uang rakyat," ujar Dedy Azhar dalam orasinya.

Menurut Dedy, laporan yang mereka sampaikan sebelumnya tercantum dalam Surat Nomor 040/PRO-PUBLIC/B/VI/2026 dan Surat Nomor 041/PRO-PUBLIC/B/VI/2026 tertanggal 7 Juni 2026.

Ia menjelaskan, laporan tersebut berkaitan dengan dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan proyek SPAM yang memiliki nilai anggaran mencapai lebih dari Rp16,9 miliar serta program pembangunan Tangki Septic Skala Individual yang dilaksanakan selama tiga tahun anggaran berturut-turut.

"Dari hasil investigasi lapangan yang kami lakukan, terdapat sejumlah temuan yang patut didalami oleh aparat penegak hukum. Mulai dari dugaan ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan, dugaan tidak optimalnya fungsi proyek, hingga potensi kerugian keuangan negara," katanya.

Dalam tuntutannya, massa aksi juga meminta Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara memanggil dan memeriksa Ir. Hotbinson Damanik, ST, MT selaku Kepala Dinas PUPR Kabupaten Simalungun serta Mhd. Ali Damanik, ST selaku Kepala Bidang Air Minum dan Air Limbah Dinas PUPR Kabupaten Simalungun.

Kedua pejabat tersebut dinilai perlu memberikan keterangan karena nama mereka tercantum dalam laporan pengaduan masyarakat yang telah disampaikan kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.

Selain itu, massa juga mendesak dilakukannya audit investigatif terhadap seluruh kegiatan yang dilaporkan guna mengetahui ada atau tidaknya kerugian negara.

Kejatisu Sebut Laporan Sudah Ditelaah Tim

Aksi yang dilakukan PRO-PUBLIC Institute mendapat respons dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.

Pihak Kejatisu mengutus perwakilan dari Bidang Intelijen yang dipimpin Maria Magdalena Sembiring untuk menemui dan menerima aspirasi massa.

Di hadapan peserta aksi, Maria Magdalena Sembiring menjelaskan bahwa laporan yang disampaikan PRO-PUBLIC Institute telah diterima dan saat ini sedang dalam proses penelaahan oleh tim yang telah dibentuk.

"Laporan teman-teman sudah masuk ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Saat ini sudah dibentuk tim untuk melakukan penelaahan. Jika nantinya ditemukan benang merah dan memenuhi unsur yang diperlukan, tentu akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku," kata Maria Magdalena Sembiring.

Maria juga menjelaskan bahwa pihaknya memahami alasan pelapor menyampaikan laporan langsung ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.

Menurutnya, pelapor memiliki pandangan bahwa penanganan perkara di tingkat Kejaksaan Negeri Simalungun perlu mendapat perhatian lebih sehingga laporan disampaikan ke tingkat Kejati.

"Teman-teman datang ke Kejati karena ada dugaan bahwa Kejari Simalungun tidak steril. Karena itulah laporan disampaikan ke Kejati Sumut. Namun apabila nantinya pimpinan mengambil kebijakan untuk melimpahkan penanganannya ke Kejari Simalungun, hal itu juga dimungkinkan. Kita lihat nanti bagaimana kebijakan pimpinan," ujarnya.

Akan Terus Dikawal

Menanggapi pernyataan tersebut, Dedy Azhar menegaskan pihaknya menghormati seluruh mekanisme dan kewenangan yang dimiliki Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.

Namun demikian, PRO-PUBLIC Institute berharap laporan yang telah disampaikan tidak berhenti pada tahap administrasi semata.

"Kami menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Tetapi kami juga berharap laporan ini benar-benar diproses secara objektif dan profesional. Kami akan terus mengawal sampai ada kepastian hukum dan kejelasan kepada masyarakat," tegasnya.

Ia menambahkan, PRO-PUBLIC Institute akan terus melakukan pengawasan terhadap perkembangan penanganan laporan tersebut dan tidak menutup kemungkinan kembali menggelar aksi apabila tidak terdapat perkembangan yang signifikan.

Setelah menyampaikan aspirasi dan mendengarkan penjelasan dari pihak Kejatisu, massa kemudian membubarkan diri secara tertib sekitar pukul 11.30 WIB.

Aksi berlangsung aman tanpa adanya insiden maupun gangguan terhadap aktivitas pelayanan di lingkungan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.]]> https://www.halomedan.com/hukum/66040/puluhan-massa-geruduk-kejatisu-minta-periksa-hd-dan-ad-atas-dugaan-korupsi-di-putr-simalungun/ Waket Komisi XIII Nilai Komnas HAM Keliru Sebut Program MBG Langgar HAM Wed, 17 Jun 2026 20:39:00 +0700+0700 Jakarta --Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso menilai pernyataan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang menyebut adanya indikasi pelanggaran HAM dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak tepat jika ditinjau dari perspektif hak asasi manusia.

Menurut Sugiat, MBG justru merupakan bentuk nyata pemenuhan hak-hak dasar masyarakat yang menjadi bagian dari hak asasi manusia, khususnya hak ekonomi dan sosial.

"Pernyataan Komnas HAM bahwa telah terjadi pelanggaran HAM dalam pelaksanaan program MBG adalah pernyataan kontradiktif apabila dilihat dari perspektif hak asasi manusia. Program MBG adalah wujud konkret pemenuhan hak asasi manusia mencakup hak atas pangan yang cukup, hak bebas dari kelaparan, hak untuk meningkatkan taraf kehidupan, hak atas pemenuhan kebutuhan dasar, hak untuk tumbuh dan berkembang secara layak, hak atas peningkatan kualitas hidup," kata Sugiat dalam keterangannya, Rabu (17/6/2026).

Ia menjelaskan, program MBG merupakan kebijakan strategis pemerintah yang bertujuan mengurangi hingga menghapus stunting dan malnutrisi pada generasi masa depan Indonesia. Dalam perspektif HAM, kata Sugiat, program tersebut berada dalam domain hak ekonomi dan sosial yang dikategorikan sebagai positive rights, yakni hak yang pemenuhannya membutuhkan peran aktif negara.

"Program MBG adalah kebijakan strategis untuk mengurangi atau menghapuskan stunting dan malnutrisi di kalangan generasi masa depan. Dalam perspektif HAM, Program MBG merupakan domain hak ekonomi dan sosial dan dikualifikasi sebagai bentuk positive rights, yaitu pemenuhannya memerlukan peran proaktif negara," ujarnya.

Sugiat menegaskan bahwa pemenuhan hak atas pangan dan hak bebas dari kelaparan tidak mungkin terwujud secara optimal tanpa keterlibatan negara. Karena itu, ia menilai tidak tepat apabila pelaksanaan Program MBG langsung disimpulkan sebagai bentuk pelanggaran HAM.

"Oleh karena itu, tidak tepat menyimpulkan terjadi pelanggaran HAM dalam Program MBG karena Program MBG justru memuat misi pemenuhan HAM," tegasnya.

Meski demikian, Sugiat mengakui bahwa pelaksanaan Program MBG masih memiliki sejumlah kekurangan yang perlu diperbaiki. Namun, menurut dia, persoalan tata kelola dan adanya penyimpangan dalam implementasi tidak otomatis dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM.

"Adanya fakta bahwa tata kelola Program MBG memang masih belum sempurna, terjadi penyimpangan, dan perlu dibenahi, tidak tepat untuk disimpulkan telah terjadi pelanggaran HAM," katanya.

Ia menyoroti isi keterangan pers Komnas HAM yang pada satu sisi menyebut terdapat indikasi pelanggaran HAM, tetapi di sisi lain hanya merekomendasikan evaluasi menyeluruh terhadap program tersebut.

Menurut Sugiat, terdapat kontradiksi dalam kesimpulan yang disampaikan Komnas HAM. Ia menilai lembaga tersebut sudah tepat ketika meminta evaluasi terhadap implementasi Program MBG, namun keliru ketika menyatakan adanya pelanggaran HAM.

"Komnas HAM telah tepat menyampaikan poin tentang perlu evaluasi menyeluruh Program MBG, tetapi Komnas HAM telah keliru ketika menyimpulkan terjadi pelanggaran HAM dalam Program MBG. Pernyataan Komnas HAM bahwa 'ada indikasi kuat telah terjadi pelanggaran HAM dalam pelaksanaan program MBG' dan permintaan Komnas HAM agar dilakukan 'evaluasi menyeluruh Program MBG' justru bertolak belakang ditinjau dari perspektif HAM," katanya.

Lebih lanjut, Sugiat menilai Komnas HAM mencampuradukkan fungsi pengkajian dan penelitian dengan fungsi pemantauan dalam menilai Program MBG.

"Komnas HAM tampak mencampur-adukkan fungsi pengkajian dan penelitian dan fungsi pemantauan dalam menilai Program MBG. Mencermati isi Keterangan Pers yang disampaikan, lebih tampak Komnas HAM melakukan fungsi pengkajian dan penelitian. Dalam fungsi pengkajian dan penelitian, tidak tepat jika disertai kesimpulan telah terjadi pelanggaran HAM," ujarnya.

Menurut dia, penilaian mengenai adanya pelanggaran HAM semestinya dilakukan melalui fungsi pemantauan yang melibatkan proses penyelidikan dan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap suatu peristiwa.

"Penilaian pelanggaran HAM lebih tepat dilakukan oleh fungsi pemantauan dalam bentuk penyelidikan dan pemeriksaan terhadap suatu peristiwa, bukan hanya sebatas pengamatan pelaksanaan HAM. Namun, isi Keterangan Pers Komnas HAM tersebut tampak tidak memadai untuk mencerminkan adanya fungsi pemantauan dalam bentuk penyelidikan dan pemeriksaan terhadap suatu peristiwa," kata Sugiat.

Ia juga menegaskan bahwa Program MBG bukanlah kebijakan yang menghalangi atau melanggar pemenuhan HAM, melainkan bentuk intervensi positif negara dalam memenuhi hak-hak dasar masyarakat.

Selain itu, Sugiat mengingatkan bahwa Program MBG juga mendapat apresiasi dari berbagai pihak internasional. Ia merujuk pada agenda side event bertajuk Indonesia's Free Nutritious Meal Program: A Right-Based Investment in Human Dignity yang digelar di sela Sidang Dewan HAM PBB Sesi ke-61 di Jenewa pada 12 Maret 2026.

Kegiatan tersebut dihadiri para panelis internasional dari FAO, WFP, perwakilan tetap Perancis, Kuba, Finlandia, perwakilan negara-negara lain, serta organisasi masyarakat sipil.

"Program MBG Indonesia mendapat respons positif dan apresiasi saat agenda side event bertajuk 'Program Makan Bergizi Gratis di Indonesia: Investasi Berbasis Hak Asasi Manusia' (Indonesia's Free Nutritious Meal Program: A Right-Based Investment in Human Dignity) di sela Sidang Dewan HAM PBB Sesi ke-61 di Jenewa, 12 Maret 2026," ujarnya.

"Program semacam MBG di berbagai negara merupakan kewajiban negara mengupayakan pemenuhan hak atas pangan bagi warga negaranya, tentu bukan sebagai pelanggaran HAM," jelasnya.]]> https://www.halomedan.com/news/66039/waket-komisi-xiii-nilai-komnas-ham-keliru-sebut-program-mbg-langgar-ham/ Polemik Imum Chiek Abu Indrapuri Kian Membesar, Ketidakhadiran Bupati dalam Klarifikasi Ombudsman Jadi Sorotan Wed, 17 Jun 2026 13:28:00 +0700+0700 Aceh, ketidakhadiran Bupati Aceh Besar dalam agenda klarifikasi yang dijadwalkan lembaga pengawas pelayanan publik itu memunculkan tanda tanya baru di tengah masyarakat.

Persoalan yang awalnya berkisar pada penunjukan Imum Chiek kini berkembang menjadi perdebatan mengenai tata kelola pemerintahan, transparansi, dan respons pemerintah daerah terhadap mekanisme pengawasan negara. Sejumlah pihak menilai kehadiran dalam proses klarifikasi semestinya menjadi kesempatan untuk menjelaskan dasar kebijakan yang telah memicu kontroversi di tengah masyarakat.

Polemik bermula setelah terbitnya SK Bupati Aceh Besar yang menetapkan Zulfa Saputra sebagai Imum Chiek Masjid Abu Indrapuri. Keputusan tersebut mendapat penolakan dari sebagian masyarakat karena dinilai tidak sejalan dengan hasil musyawarah yang sebelumnya melibatkan unsur Muspika, Imum Mukim, keuchik, ulama, tokoh masyarakat, serta Badan Kemakmuran Masjid (BKM).

Ketua Ombudsman RI Perwakilan Aceh, Dian Rubianty, sebelumnya membenarkan pihaknya menerima laporan masyarakat terkait dugaan maladministrasi dalam proses penetapan tersebut dan melakukan pemeriksaan sesuai prosedur yang berlaku.

Sementara itu, kuasa hukum pelapor, Nourman Hidayat, menegaskan bahwa laporan yang disampaikan masyarakat bertujuan memperoleh kepastian mengenai proses pengambilan keputusan yang dipersoalkan warga.

Menurutnya, proses pemeriksaan Ombudsman tetap berjalan meskipun pihak yang dipanggil tidak hadir dalam agenda klarifikasi. Namun, kehadiran para pihak tentu dapat membantu memperjelas fakta dan mempercepat pendalaman laporan yang sedang ditangani.

Di tengah situasi tersebut, perhatian publik kini tidak hanya tertuju pada substansi sengketa penunjukan Imum Chiek, tetapi juga pada bagaimana pemerintah daerah merespons kritik dan pengawasan. Pengamat tata kelola pemerintahan menilai bahwa keterbukaan informasi dan kesediaan memberikan penjelasan merupakan bagian penting dari prinsip akuntabilitas publik.

Semakin lama polemik ini bergulir tanpa penyelesaian yang jelas, semakin besar pula ruang bagi spekulasi dan perdebatan di tengah masyarakat. Karena itu, publik menantikan penjelasan resmi dari Pemerintah Kabupaten Aceh Besar terkait berbagai isu yang berkembang, termasuk alasan ketidakhadiran dalam agenda klarifikasi Ombudsman.

Bagi sebagian warga Indrapuri, yang dipertaruhkan saat ini bukan hanya persoalan jabatan Imum Chiek, melainkan juga kepercayaan masyarakat terhadap proses pengambilan keputusan publik. Di tengah meningkatnya tuntutan transparansi, setiap langkah pemerintah akan terus menjadi perhatian masyarakat hingga Ombudsman menyelesaikan pemeriksaannya dan menyampaikan hasil secara resmi. Muktar]]> https://www.halomedan.com/news/66038/polemik-imum-chiek-abu-indrapuri-kian-membesar-ketidakhadiran-bupati-dalam-klarifikasi-ombudsman-jadi-sorotan/ Wiriya Serahkan Penentuan Pengganti kepada Wali Kota, Bantah Ada Nama Titipan Wed, 17 Jun 2026 12:14:00 +0700+0700 Sekda) Kota Medan, Wiriya Alrahman, memastikan dirinya akan pensiun sesuai jadwal pada 12 Juli 2026 mendatang. Rumor yang menyebut masa jabatannya akan diperpanjang pun ditepisnya.

Birokrat senior yang dikenal memiliki perjalanan karier panjang di lingkungan pemerintahan itu mengaku tidak memiliki persiapan khusus menjelang pensiun. Bahkan, surat Masa P6ersiapan Pensiun (MPP) telah diterimanya.

"Ah, tidak benar itu. Surat masa pensiun pun sudah turun. Mana mungkin," ujar Wiriya kepada wartawan usai mengikuti rapat di DPRD Medan, Senin (15/6/2026).

Karier Wiriya terbilang lengkap. Ia memulai pengabdiannya sebagai aparatur sipil negara (ASN) dari posisi penerjemah pada masa kepemimpinan mantan Wali Kota Medan, Baktiar Djafar. Seiring waktu, ia dipercaya menduduki sejumlah jabatan strategis, mulai dari Kepala Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan (TRTB), hingga pernah menjabat Penjabat Bupati Deli Serdang.

Selain dikenal sebagai birokrat yang loyal dan berpengalaman, Wiriya juga merupakan abang ipar Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto.

Soal Pengganti, Serahkan ke Wali Kota, Disinggung mengenai sosok yang akan menggantikannya sebagai Sekda Kota Medan, Wiriya menegaskan hal itu sepenuhnya menjadi kewenangan Wali Kota Medan. Ia juga membantah adanya titipan nama tertentu dalam proses penentuan calon sekda.

Nama Citra Efendi Capah yang belakangan disebut-sebut sebagai kandidat kuat pun dibantah sebagai titipan.

"Tidak ada itu, tidak ada. Tapi kalau Pak Wali pilih dia ya bersyukur. Namun kan banyak ASN yang dinilai punya kemampuan dan kapasitas," katanya.
Saat itu, sejumlah pejabat turut mendampingi, di antaranya H. Adlan dan Citra Efendi Capah.

Mekanisme Sudah Diatur

Terpisah, Wakil Wali Kota Medan, Zakiyuddin Harahap, mengatakan pengisian jabatan Sekda Kota Medan akan mengikuti aturan yang berlaku, termasuk mekanisme manajemen talenta dan tahapan seleksi yang telah ditetapkan pemerintah.
"Untuk mengisi jabatan sekda sudah ada aturannya sendiri, seperti mengikuti tes talenta dan mekanisme lainnya," ujarnya.

Zakiyuddin juga mengingatkan para pejabat agar tidak terjebak dalam pengelompokan atau blok-blok tertentu di lingkungan birokrasi.

"Yang penting tidak ada lagi blok-blok pejabat. Lakukan tugas dan kerja dengan baik," tegasnya.
Sejumlah Nama Muncul

Sejumlah pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Kota Medan disebut-sebut memiliki peluang untuk menduduki kursi Sekda Medan. Di antaranya H. Adlan, Beny Iskandar, Beni Sinomba Siregar, serta Laksamana Putra.

Namun hingga kini, belum ada usulan resmi maupun keputusan terkait siapa yang akan menggantikan Wiriya Alrahman sebagai orang nomor satu di jajaran birokrasi Pemerintah Kota Medan.
(red)

]]> https://www.halomedan.com/news/66037/wiriya-serahkan-penentuan-pengganti-kepada-wali-kota-bantah-ada-nama-titipan/ Laut Bukan Tong Sampah Republik: Catatan dari Likupang Wed, 17 Jun 2026 09:25:00 +0700+0700 Laut Bukan Tong Sampah Republik: Catatan dari Likupang

Oleh: Abdullah Rasyid
Staf Khusus Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan
Mahasiswa Doktoral Ilmu Pemerintahan IPDN

Ada dua cara memandang Likupang. Pertama, sebagai pantai indah: pasir putih, air laut biru, bukit hijau, pulau-pulau kecil, dan cakrawala yang membuat orang ingin berhenti sejenak dari hiruk-pikuk kota. Kedua, sebagai ujian besar: apakah Indonesia sanggup membangun pariwisata kelas dunia tanpa mengulang kesalahan lama, yakni membangun destinasi terlebih dahulu, lalu panik ketika sampah sudah lebih dulu menguasai pantainya.

Dalam kunjungan Studi Strategis Dalam Negeri Mahasiswa Doktoral Ilmu Pemerintahan IPDN ke Manado dan Minahasa Utara, Likupang tidak hanya hadir sebagai lanskap wisata. Ia hadir sebagai pertanyaan pemerintahan. Di hadapan laut yang tenang, kita justru diingatkan pada pekerjaan negara yang belum selesai: sampah, sanitasi, tata kelola pesisir, perilaku warga, kapasitas pemerintah daerah, dan keberlanjutan pariwisata nasional.

Likupang bukan destinasi biasa. Ia telah ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus dan masuk dalam jajaran destinasi pariwisata super prioritas. Artinya, Likupang bukan hanya milik Minahasa Utara. Ia menjadi wajah Indonesia. Ia menjadi etalase bagaimana negara membayangkan masa depan pariwisata: bukan sekadar banyak wisatawan, tetapi wisata yang bersih, sehat, produktif, berbudaya, dan berkelanjutan.

Namun, justru karena statusnya strategis, Likupang tidak boleh dibiarkan tumbuh dengan standar biasa. Tidak cukup jalan diperbaiki, promosi diperkuat, hotel dibangun, dan festival digelar. Pariwisata tidak hanya hidup dari foto yang indah. Pariwisata hidup dari pengalaman yang utuh. Wisatawan bisa datang karena pantai, tetapi mereka akan pulang membawa kesan tentang kebersihan, keramahan, keamanan, dan keteraturan.

Dalam pariwisata bahari, sampah bukan sekadar urusan estetika. Sampah adalah persoalan martabat.

Sampah plastik di pantai bukan hanya merusak pemandangan. Ia merusak karang, mengancam ikan, mengganggu nelayan, mencemari rantai makanan, menurunkan kualitas kesehatan, dan menghancurkan reputasi destinasi. Satu botol plastik yang mengapung di laut bisa lebih kuat merusak citra pariwisata daripada seribu baliho promosi yang dipasang di bandara.

Di sinilah kita perlu belajar dari Bunaken. Bunaken adalah ikon lama pariwisata Sulawesi Utara. Namanya sudah mendunia sebagai surga bawah laut. Para penyelam datang untuk melihat karang, ikan, dinding laut, dan kekayaan biodiversitas yang tidak mudah ditemukan di tempat lain. Tetapi Bunaken juga berkali-kali mengingatkan kita bahwa keindahan laut tidak kebal dari sampah.

Bunaken mengajarkan satu hal: sampah laut tidak mengenal batas administratif. Sampah yang mengotori kawasan wisata laut tidak selalu lahir di kawasan itu. Ia bisa datang dari sungai, drainase kota, pasar, permukiman, pelabuhan, kapal, kegiatan wisata, bahkan daerah lain yang terhubung oleh arus laut. Karena itu, menyelamatkan Bunaken tidak cukup dengan membersihkan pantai Bunaken. Menyelamatkan Bunaken harus dimulai dari Manado, dari sungai, dari pasar, dari rumah tangga, dari kapal wisata, dari pelabuhan, dan dari perilaku sehari-hari masyarakat pesisir.

Logika yang sama berlaku bagi Likupang. Jika Likupang ingin menjadi destinasi kelas dunia, maka pengelolaan sampahnya tidak boleh menunggu destinasi itu ramai lebih dulu. Kesalahan banyak kawasan wisata di Indonesia adalah memperlakukan sampah sebagai urusan belakang. Saat wisatawan sudah datang, warung tumbuh, homestay bertambah, parkir penuh, dan aktivitas ekonomi meningkat, barulah sampah dianggap masalah. Padahal, pada saat itu, biaya pemulihannya sudah jauh lebih mahal.

Likupang harus mengambil jalan sebaliknya. Sampah harus menjadi bagian dari desain awal pariwisata. Bukan pelengkap. Bukan urusan teknis dinas kebersihan semata. Bukan kegiatan bersih-bersih menjelang kunjungan pejabat. Sampah harus diperlakukan sebagai infrastruktur utama destinasi.

Kita sering menyebut infrastruktur pariwisata sebagai jalan, bandara, pelabuhan, hotel, jaringan internet, dan listrik. Semua itu benar. Tetapi untuk destinasi bahari, infrastruktur yang sama pentingnya adalah sistem persampahan. Ada atau tidaknya pemilahan dari sumber. Ada atau tidaknya TPS3R. Ada atau tidaknya bank sampah. Ada atau tidaknya armada angkut. Ada atau tidaknya pengolahan sampah organik. Ada atau tidaknya larangan plastik sekali pakai. Ada atau tidaknya protokol kapal wisata membawa kembali sampahnya. Ada atau tidaknya desa wisata yang mampu mengelola sampahnya sendiri.

Tanpa itu, pariwisata hanya memindahkan masalah kota ke pantai.

Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Jumhur Hidayat telah memberi arah yang penting. Dalam konteks Bali, KLH/BPLH menekankan penanganan sampah kiriman laut bersama daerah-daerah sekitar agar aliran limbah lintas perairan dihentikan dari hulu. Pesannya jelas: sampah laut tidak boleh hanya ditangani di hilir. Tidak cukup memungut sampah ketika sudah sampai di pantai. Negara harus berani menghentikan sampah sejak sumbernya.

Pendekatan ini sangat relevan untuk Sulawesi Utara. Bunaken dan Likupang harus dibaca sebagai satu lanskap ekologi, bukan dua destinasi terpisah. Bunaken menjaga reputasi bawah laut Indonesia. Likupang menjaga masa depan pariwisata super prioritas. Keduanya terhubung oleh laut, arus, manusia, perilaku konsumsi, dan tata kelola pesisir.

Maka, jika Bali bisa dijadikan laboratorium pemilahan sampah dan penanganan sampah laut dari hulu, Sulawesi Utara pun seharusnya dapat menjadi laboratorium pariwisata bahari bersih. Bahkan, Sulawesi Utara memiliki modal sosial yang kuat: budaya gotong royong, komunitas pesisir, gereja, masjid, sekolah, kampus, desa, pelaku wisata, dan jaringan pemerintah daerah yang dapat digerakkan bersama.

Persoalannya, selama ini pengelolaan sampah sering terlalu dibebankan kepada pemerintah daerah dengan kapasitas terbatas. Di banyak tempat, dinas lingkungan hidup hanya bekerja dengan armada minim, anggaran terbatas, petugas terbatas, dan sistem pengawasan yang belum memadai. Pola yang berjalan masih kumpul, angkut, buang. Sampah dari rumah dikumpulkan, diangkut, lalu dibuang ke tempat pemrosesan akhir. Jika tidak terangkut, ia dibakar, ditimbun, dibuang ke sungai, atau berakhir di laut.

Model seperti ini tidak cocok untuk destinasi super prioritas. Likupang tidak boleh dibangun dengan logika persampahan lama. Jika negara serius menjadikan Likupang sebagai wajah pariwisata nasional, maka standar pengelolaan sampahnya juga harus nasional, bahkan internasional.

Pertama, Likupang perlu protokol "pariwisata tanpa sampah tercecer". Setiap pantai, homestay, restoran, warung, kapal wisata, area parkir, dan titik kunjungan harus memiliki standar kebersihan yang jelas. Bukan sekadar tempat sampah, tetapi sistem: pemilahan, pengangkutan, pencatatan, pengolahan, dan pengawasan.

Kedua, desa-desa wisata di sekitar Likupang harus diperkuat sebagai aktor utama. Sampah tidak bisa hanya diurus dari kantor kabupaten. Desa Pulisan, Marinsow, Kinunang, dan desa-desa pesisir lain harus menjadi garda depan. Bank sampah desa harus hidup. BUMDes harus dilibatkan. Koperasi lokal bisa menjadi pengelola rantai nilai sampah. Sampah plastik dapat masuk ke daur ulang. Sampah organik dapat menjadi kompos atau pakan maggot. Sampah residu harus ditekan sekecil mungkin.

Ketiga, pelaku pariwisata harus ikut memikul tanggung jawab. Hotel, resort, restoran, operator kapal, pengelola pantai, penyelenggara event, dan biro perjalanan tidak boleh hanya menikmati keuntungan dari keindahan alam. Mereka harus menjadi penjaga alam itu sendiri. Setiap izin usaha pariwisata semestinya disertai kewajiban pengelolaan sampah. Setiap event wisata harus punya rencana pengurangan sampah. Setiap kapal wisata harus membawa kembali sampahnya. Setiap pelaku usaha harus mengurangi plastik sekali pakai.

Keempat, perlu integrasi Bunaken–Manado–Likupang dalam pengendalian sampah laut. Arus laut tidak membaca peta administrasi. Karena itu, kebijakan sampah laut harus lintas kabupaten/kota. Manado, Minahasa Utara, Bitung, dan kawasan pesisir sekitarnya perlu duduk bersama. Sungai dan drainase yang bermuara ke laut harus dipasangi sistem penahan sampah. Pelabuhan harus diawasi. Pasar pesisir harus ditata. Permukiman nelayan harus mendapat fasilitas pengelolaan sampah yang layak.

Kelima, gerakan perubahan perilaku harus masuk ke sekolah, rumah ibadah, kampus, dan komunitas. Sampah bukan hanya masalah teknis. Ia juga masalah etika. Orang membuang sampah sembarangan bukan karena tidak ada teknologi, tetapi karena belum tumbuh rasa malu ekologis. Di negara kepulauan, membuang sampah ke sungai sama dengan mengirim racun ke laut. Membuang plastik ke pantai sama dengan menampar wajah sendiri sebagai bangsa maritim.

Di titik ini, tesisnya menjadi jelas: laut bukan tong sampah Republik.

Indonesia selalu bangga menyebut dirinya negara kepulauan. Kita bicara tentang poros maritim, ekonomi biru, kedaulatan laut, pariwisata bahari, dan kejayaan maritim. Tetapi semua kata besar itu akan kehilangan wibawa jika laut kita tetap menjadi tempat pembuangan akhir. Tidak ada martabat maritim di atas laut yang penuh plastik. Tidak ada ekonomi biru di atas pantai yang kotor. Tidak ada pariwisata kelas dunia jika wisatawan harus berenang bersama sampah sachet, botol plastik, dan styrofoam.

Likupang memberi kita kesempatan untuk memperbaiki arah. Karena ia masih berkembang, standarnya masih bisa dibentuk. Karena ia sedang menjadi perhatian nasional, dukungan anggaran dan kebijakan masih bisa diarahkan. Karena masyarakatnya masih dekat dengan laut, partisipasi sosial masih bisa diperkuat. Dan karena statusnya super prioritas, negara tidak punya alasan untuk membiarkan Likupang tumbuh dengan sistem persampahan yang biasa-biasa saja.

Kunjungan Mahasiswa Doktoral IPDN ke Likupang memberi pelajaran penting bagi ilmu pemerintahan. Pemerintahan tidak hanya diukur dari dokumen perencanaan, pidato, atau proyek fisik. Pemerintahan diuji oleh hal-hal konkret: apakah sampah terangkut, apakah pantai bersih, apakah desa punya sistem, apakah warga terlibat, apakah pelaku usaha patuh, apakah data tersedia, apakah pengawasan berjalan, apakah laut terlindungi.

Di situlah pariwisata bertemu tata kelola. Di situlah lingkungan hidup bertemu pemerintahan. Di situlah keindahan alam bertemu disiplin negara.

Likupang tidak boleh kehilangan jiwanya. Ia tidak boleh hanya menjadi etalase resort dan promosi. Ia harus tetap menjadi ruang hidup masyarakat pesisir, ruang ekonomi nelayan, ruang budaya Minahasa Utara, dan ruang ekologis yang sehat. Pariwisata yang baik bukan pariwisata yang menggusur masyarakat dari lautnya sendiri, melainkan pariwisata yang membuat masyarakat lebih sejahtera karena lautnya dijaga.

Karena itu, agenda pengelolaan sampah di Bunaken dan Likupang harus naik kelas menjadi agenda strategis pariwisata nasional. Bukan sekadar program dinas. Bukan sekadar kerja bakti. Bukan sekadar lomba kebersihan. Tetapi gerakan pemerintahan yang terukur: ada target, ada data, ada anggaran, ada kelembagaan, ada sanksi, ada insentif, ada pendidikan publik, dan ada evaluasi berkala.

Jika sampah laut bisa dikendalikan, Bunaken akan tetap menjadi kebanggaan dunia bawah laut Indonesia. Jika Likupang mampu membangun pariwisata bersih sejak awal, ia akan menjadi contoh bahwa destinasi super prioritas tidak hanya berarti super indah, tetapi juga super tertata. Dan jika Sulawesi Utara mampu menghubungkan konservasi, pariwisata, ekonomi lokal, dan pengelolaan sampah, maka ia dapat menjadi model nasional bagi pembangunan pariwisata kepulauan.

Pada akhirnya, martabat negara kepulauan tidak hanya ditentukan oleh seberapa luas lautnya, tetapi oleh seberapa serius ia menjaga laut itu dari sampahnya sendiri.

Indonesia tidak kekurangan pantai indah. Indonesia kekurangan disiplin untuk merawatnya.

Likupang, Bunaken, dan seluruh pesisir Nusantara sedang menunggu jawaban itu.]]> https://www.halomedan.com/news/66035/laut-bukan-tong-sampah-republik-catatan-dari-likupang/ Ronni Paslani Dituntut 2 Tahun 6 Bulan Penjara, Kuasa Hukum Siapkan Pleidoi Wed, 17 Jun 2026 09:23:00 +0700+0700 Sidang perkara atas nama terdakwa Ronni Paslani kembali digelar di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada hari ini dengan agenda pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).
Dalam persidangan tersebut, JPU menuntut Ronni Paslani dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.

Menanggapi tuntutan tersebut, Tim Penasihat Hukum Ronni Paslani menyatakan menghormati proses hukum yang sedang berlangsung, namun menilai tuntutan yang diajukan JPU belum sepenuhnya mencerminkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan.
Menurut Tim Penasihat Hukum, terdapat sejumlah keterangan saksi, alat bukti, serta fakta persidangan yang justru menguatkan posisi terdakwa dan akan diuraikan secara komprehensif dalam nota pembelaan (pleidoi).

"Kami menilai tuntutan Jaksa Penuntut Umum masih menyisakan berbagai persoalan hukum yang perlu diuji secara objektif. Oleh karena itu, pada sidang berikutnya kami akan mengajukan pleidoi yang menguraikan secara rinci kelemahan konstruksi tuntutan serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan," ujar Tim Penasihat Hukum.

Sidang selanjutnya dijadwalkan pada Kamis mendatang ,dengan agenda pembacaan pleidoi oleh Tim Penasihat Hukum Ronni Paslani di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam.
Tim Penasihat Hukum berharap Majelis Hakim dapat menilai perkara ini secara independen, objektif, dan berdasarkan fakta-fakta persidangan, sehingga putusan yang dijatuhkan nantinya benar-benar mencerminkan keadilan, kepastian hukum, dan kebenaran yang terungkap di persidangan.
Tim Penasihat Hukum Ronni Paslani.

ketika di konfirmasi usai persidangan, , terdakwa Roni paslani, merasa sangat kecewa kecewa terhadap tuntutan JPU, karna dia, ( Roni paslani) adalah korban .

Saya adalah korban bang, tapi saya di dakwa dengan pasal pemalsuan dan penyerobotan . Sementara untuk dakwaan pemalsuan , yang di dakwakan, belum bisa di buktikan oleh JPU. Di mana kah keadilan .tegas Roni paslani, saat di wawancarai

Sementara, menurut pantauan wartawan, dari fakta fakta persidangan sebelum nya, Hakim ketua yang menangani persidangan tersebut, Endra Hermawan SH.MH, sangat bijak dalam dalam mengambil keputusan dan memimpin jalan nya sidang.red

]]> https://www.halomedan.com/hukum/66034/ronni-paslani-dituntut-2-tahun-6-bulan-penjara-kuasa-hukum-siapkan-pleidoi/ Tiba di Asrama Haji, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan Sambut Hangat Kepulangan Jemaah Haji Kloter 14 Asal Kota Medan Wed, 17 Jun 2026 00:00:00 +0700+0700
Suasana haru dan bahagia menyelimuti kedatangan 207 jemaah haji asal Kota Medan yang tergabung dalam Kelompok Terbang (Kloter) 14, di Asrama Haji Medan, Rabu (17/6/2026) malam.

Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, didampingi Wakil Wali Kota, H. Zakiyuddin Harahap hadir dan menyambut langsung kepulangan para tamu Allah ini dengan penuh kehangatan.

Prosesi penyambutan ditandai dengan pengalungan selempang oleh Rico Waas kepada Ketua Kloter sebagai ucapan selamat datang kembali di Kota Medan sekaligus simbol penghormatan dari Pemko Medan atas perjalanan spiritual mereka di Tanah Suci.

Dalam sambutannya, Rico Waas tidak dapat menyembunyikan rasa syukurnya melihat warganya kembali dalam keadaan sehat walafiat.

​"Selamat datang kembali di Kota Medan, kota yang sangat merindukan kehadiran Bapak dan Ibu sekalian. Kami ikut merasakan kebahagiaan yang luar biasa hari ini. Doa kami, semoga seluruh rangkaian ibadah yang telah ditunaikan di Tanah Suci diterima oleh Allah SWT, dan menjadikan Bapak/Ibu semua sebagai Haji yang Mabrur dan Mabruroh,"ujar Rico Waas disambut seruan "Amin" yang menggema dari para jemaah.

Berdasarkan data yang diterima, total jemaah haji Kloter 14 asal Kota Medan yang mendarat hari ini berjumlah 207 orang, terdiri dari pria 87 orang dan wanita 120 orang.rel]]> https://www.halomedan.com/kota/66041/tiba-di-asrama-haji-wali-kota-dan-wakil-wali-kota-medan-sambut-hangat-kepulangan-jemaah-haji-kloter-14-asal-kota-medan/ Gembong Narkoba Diringkus Satres Narkoba Polrestabes Medan, 10.447 Butir Ekstasi, 828 Vape Narkoba, dan Uang Rp 246 Juta Disita Tue, 16 Jun 2026 19:12:00 +0700+0700 Medan |halomedan.com -

Satuan Resnarkoba Polrestabes Medan, terus menunjukkan komitmennya dalam memberantas segala bentuk tindak kejahatan narkoba. Kali ini, bandar narkoba yang sudah berulang kali keluar masuk penjara, berhasil diringkus di Desa Muliorejo, Kec.Sunggal, Kab.Deli Serdang, pada akhir Mei lalu.

Gembong narkoba yang diringkus Satuan Resnarkoba Polrestabes Medan, yakni DH (48) warga Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan.

Dari tangannya, petugas menyita 10.447 butir ekstasi, 828 vape narkoba, dan uang Rp.246 juta yang diduga merupakan uang hasil transaksi narkoba.

Dalam setiap aksinya, pelaku yang merupakan residivis kasus narkoba dan setidaknya tercatat sudah pernah empat kali dipenjara, kerap berpindah – pindah tempat, agar sulit terdeteksi Polisi.

"Dalam satu bulan saja, pelaku ini empat kali berpindah – pindah tempat tinggal. Yang bersangkutan selalu mengontrak rumah di pemukiman padat," ungkap Kasatresnarkoba Polrestabes Medan, Kompol Rafli Yusuf Nugraha, SH, SIK, MIP kepada wartawan, Selasa (16/6/2026).

Rafli menambahkan, saat ditangkap di Desa Muliorejo, Sunggal, pelaku tengah bersembunyi di balik mobil yang terparkir di dalam rumah. Pelaku, bahkan sempat menolak menunjukkan dimana narkoba miliknya disimpan. Namun, usai petugas melakukan penyisiran ke beberapa ruangan, petugas akhirnya menemukan narkoba dalam jumlah besar yang disimpan di dalam kardus dan sebuah koper.

"Narkoba disimpan di dalam sebuah ruangan. Narkoba dipasok dari Malaysia dan kami sedang mengejar jaringan pelaku yang lain. Kami tidak akan berhenti sampai di pelaku, karena kami pastikan pelaku ini merupakan bandar," tambah Rafli.

Selain menyita narkoba dan jumlah besar, dari tangan pelaku petugas menyita 3 mobil mewah dan beberapa sepeda motor, yang diduga merupakan uang hasil pencucian uang.

"Kami tidak hanya fokus pada pengembangan kasus narkoba, kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TTPU) juga sedang kami dalami, akan kami miskinkan. Sesuai arahan Bapak Kapolda Sumut dan Bapak Kapolrestabes Medan, tracing asset milik pelaku narkoba akan kami lakukan. Kami pastikan tidak ada ruang bagi pelaku narkoba di wilayah hukum Polrestabes Medan, bagaimana pun cara mereka bekerja dan bertransformasi, kami akan ungkap," pungkas Rafli.(W02)

]]> https://www.halomedan.com/hukum/66033/gembong-narkoba-diringkus-satres-narkoba-polrestabes-medan-10447-butir-ekstasi-828-vape-narkoba-dan-uang-rp-246-juta-disita/ Marlis Pohan Usulkan "Tiang Utilitas Bersama" Atasi Kabel Semrawut di Medan Tue, 16 Jun 2026 16:39:00 +0700+0700 Marlis Pohan (MP), mengusulkan konsep Tiang Utilitas Bersama (shared multi-utility pole) untuk menata kabel udara semrawut di Kota Medan — satu tiang tunggal yang menampung jaringan listrik PLN, telekomunikasi, dan penerangan jalan dalam zona vertikal terpisah.

Usulan ini muncul di tengah komitmen Pemko Medan menata sekitar 25 ruas jalan dari kabel semrawut sepanjang 2026, menjelang Medan menjadi tuan rumah Rakernas XVIII APEKSI akhir Juni 2026.

Kabel semrawut bukan sekadar soal estetika. Di Medan Estate, Deli Serdang, mahasiswa Luthfi Hakim Fauzie menjadi korban terjerat kabel menjuntai pada Februari 2024. Kasus serupa berulang di banyak kota — di Bandung seorang pemotor meninggal dunia akibat lehernya tersangkut kabel pada 2024, dan di Jakarta seorang pengemudi ojek online tewas terkena kabel melintang.

"Korban sudah berjatuhan, termasuk di Medan. Tiang utilitas bersama bisa jadi solusi cepat dan rapi untuk ruas yang belum ekonomis ditanam — dan sekalian menata kabel listrik PLN, bukan cuma kabel internet," kata MP.

Konsep ini, menurut MP, sudah terbukti di berbagai negara: di Nairobi (Kenya) perusahaan listrik menyewakan tiang ke operator telekomunikasi, model joint use lazim di Amerika Serikat, sementara Kaohsiung (Taiwan) dan Singapura mengembangkan smart pole.

MP menilai skema ini berpotensi menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru. Sebagian pengelolaan tiang dapat dipercayakan kepada BUMD Kota Medan, dengan pendapatan sewa dari operator kembali ke kas daerah.

"Kalau sebagian dikelola BUMD, sewa dari operator jadi PAD. Skemanya non-CAPEX — tak membebani APBD," ujarnya.

MP menegaskan dirinya berperan sebagai praktisi dan penghubung antar-pihak, bukan operator maupun pemasok, dengan pendekatan bertahap mulai dari ruas percontohan.rel

]]> https://www.halomedan.com/news/66032/marlis-pohan-usulkan-quottiang-utilitas-bersamaquot-atasi-kabel-semrawut-di-medan/ Dipimpin Rahudman Harahap, Muktamar VIII IPHI di Bali Kembali Percayakan Erman Suparno Nahkodai Organisasi Tue, 16 Jun 2026 14:47:00 +0700+0700

BALI — Muktamar VIII Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) yang berlangsung di Sunset 100 Kuta, Bali, pada 15-16 Juni 2026 kembali memberikan kepercayaan kepada H. Erman Suparno untuk memimpin organisasi para alumni haji tersebut.


Mantan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi itu terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) IPHI periode 2026-2031 dan ditetapkan dalam sidang paripurna yang dipimpin Ketua PW IPHI Sumatera Utara, H. Rahudman Harahap, didampingi tujuh anggota pimpinan sidang lainnya pada Senin malam (15/6).
Keputusan yang diambil secara aklamasi itu mendapat sambutan hangat oleh sekitar 300 peserta muktamar perwakilan 36 dari 38 provinsi di Indonesia. Dukungan bulat tersebut mencerminkan tingginya kepercayaan terhadap kepemimpinan Erman Suparno yang dinilai berhasil menjaga soliditas organisasi sekaligus memperkuat eksistensi IPHI sebagai wadah persaudaraan para haji Indonesia.

Usai memimpin jalannya sidang, Rahudman Harahap menyampaikan bahwa Erman Suparno merupakan figur yang memiliki pengalaman, kapasitas, serta komitmen kuat dalam membangun organisasi.

"Bapak H. Erman Suparno adalah sosok yang tepat untuk kembali memimpin IPHI. Beliau telah menunjukkan kepemimpinan yang mampu merangkul seluruh elemen organisasi, menjaga persaudaraan, memperkuat persatuan, serta terus mengingatkan bahwa kemabruran haji harus diwujudkan dalam pengabdian kepada umat, bangsa, dan negara," ujar Rahudman.

Mantan Wali Kota Medan itu menilai tantangan organisasi ke depan semakin kompleks sehingga diperlukan kepemimpinan yang mampu menjaga kekompakan internal sekaligus memperkuat peran IPHI di tengah masyarakat.

"IPHI harus tetap menjadi rumah besar bagi seluruh haji Indonesia. Dengan pengalaman dan rekam jejak yang dimiliki H. Erman Suparno, kami optimistis organisasi ini akan semakin maju, semakin solid, dan mampu memberikan kontribusi yang lebih besar bagi pembangunan umat," katanya.

Sementara itu, H. Erman Suparno menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kepercayaan yang kembali diberikan kepadanya untuk memimpin DPP IPHI periode 2026-2031. Menurutnya, amanah tersebut merupakan tanggung jawab bersama untuk memperkuat IPHI sebagai wadah persaudaraan para haji sekaligus organisasi kemasyarakatan yang memiliki tanggung jawab moral dalam pembangunan umat.


Selain pemilihan Ketua Umum, Muktamar VIII IPHI di Bali ini juga membahas berbagai agenda strategis organisasi, mulai dari evaluasi program kerja, penyusunan arah kebijakan organisasi, hingga perumusan rekomendasi untuk menjawab berbagai tantangan keumatan di masa mendatang.

Erman menjelaskan bahwa IPHI memiliki dua fungsi utama, yakni sebagai wadah silaturahmi para haji dan hajjah serta sebagai organisasi kemasyarakatan yang harus mampu memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat. Karena itu, seluruh program organisasi harus berlandaskan nilai-nilai moral, akhlak, dan kemabruran haji yang diwujudkan dalam aksi nyata.

"Sebagai organisasi para haji, seluruh program yang dijalankan harus berangkat dari nilai-nilai kemabruran haji. IPHI tidak boleh hanya menjadi tempat berkumpul dan bersilaturahmi, tetapi harus hadir memberikan solusi dan manfaat bagi masyarakat," tegasnya.

Untuk periode kepengurusan mendatang, Erman menegaskan bahwa IPHI akan memfokuskan program kerja pada sejumlah isu strategis keumatan yang dinilai mendesak. Di bidang ekonomi, IPHI akan mendorong penguatan ekonomi umat melalui pengembangan sektor keuangan syariah dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Selain itu, organisasi juga akan memberikan perhatian terhadap upaya mewujudkan kedaulatan pangan melalui pengembangan sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan yang melibatkan potensi masyarakat di berbagai daerah.

Sektor pendidikan juga menjadi perhatian utama. Menurut Erman, pembangunan sumber daya manusia yang berkarakter, berakhlak, dan bermoral merupakan investasi penting bagi masa depan bangsa.

"Kami ingin IPHI ikut berperan dalam melahirkan generasi yang tidak hanya unggul secara intelektual, tetapi juga memiliki integritas moral dan akhlak yang baik. Pendidikan menjadi salah satu fondasi utama pembangunan umat," katanya.


"Kemabruran haji harus tercermin dalam tindakan nyata. Para haji harus hadir sebagai perekat persatuan, menjadi teladan dalam kehidupan bermasyarakat, dan memberikan manfaat bagi lingkungan sekitarnya," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Erman juga mengingatkan kontribusi historis IPHI dalam mendorong pembenahan tata kelola penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia. Menurutnya, IPHI pernah mengusulkan kepada pemerintah agar urusan haji dan umrah ditangani secara lebih fokus melalui lembaga khusus guna menjawab berbagai persoalan yang muncul dalam penyelenggaraan ibadah haji.

"IPHI pernah mengusulkan kepada pemerintah agar persoalan haji ditangani secara khusus. Alhamdulillah usulan tersebut mendapat perhatian dan dukungan pemerintah sehingga lahir kebijakan yang memperkuat tata kelola penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Ini menunjukkan bahwa IPHI memiliki tanggung jawab moral untuk terus memberikan pemikiran strategis bagi umat dan bangsa," ungkapnya.

Terpilihnya kembali H. Erman Suparno secara aklamasi diharapkan menjadi momentum untuk semakin memperkokoh peran IPHI sebagai organisasi yang menjembatani silaturahmi, pengabdian, dan pemberdayaan umat.

Keputusan yang ditetapkan dalam sidang paripurna yang dipimpin H. Rahudman Harahap tersebut sekaligus menegaskan komitmen IPHI untuk terus menjaga persaudaraan, memperkuat persatuan, serta mengaktualisasikan nilai-nilai kemabruran haji sepanjang hayat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.rel

]]> https://www.halomedan.com/Berita/66031/dipimpin-rahudman-harahap-muktamar-viii-iphi-di-bali-kembali-percayakan-erman-suparno-nahkodai-organisasi/ Bakopam Sumut Ajak Umat Jadikan Tahun Baru Hijriah Momentum Perbaikan Diri Tue, 16 Jun 2026 10:26:00 +0700+0700

Medan – Memperingati Tahun Baru Islam 1448 Hijriah/2026 Masehi, Badan Koordinasi Pemuda Muslim (Bakopam) Sumatera Utara mengajak seluruh umat Islam menjadikan momentum pergantian tahun sebagai sarana introspeksi dan peningkatan kualitas keimanan serta ketakwaan kepada Allah SWT.

Ajakan tersebut disampaikan Ketua Umum Bakopam Sumatera Utara, Ibnu Hajar, SE, melalui ucapan selamat Tahun Baru Hijriah yang disampaikan kepada masyarakat muslim di Sumatera Utara.

Dalam pesannya, Ibnu Hajar berharap pergantian tahun Hijriah membawa keberkahan, kesehatan, dan perlindungan Allah SWT bagi seluruh umat Islam dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

"Semoga kita selalu dalam lindungan Allah, diberi kesehatan, dan keberkahan dalam setiap aktivitas. Aamiin," ujarnya.

Menurut Ibnu Hajar, Tahun Baru Hijriah tidak hanya dimaknai sebagai pergantian angka dalam kalender Islam, tetapi juga menjadi momentum untuk melakukan hijrah menuju kehidupan yang lebih baik. Semangat hijrah yang diwariskan Rasulullah SAW harus menjadi inspirasi bagi umat Islam untuk terus memperbaiki akhlak, memperkuat ukhuwah, serta meningkatkan kepedulian sosial di tengah masyarakat.

Ia juga mengajak generasi muda Islam, khususnya para pemuda dan remaja masjid, untuk menjadikan nilai-nilai hijrah sebagai landasan dalam membangun karakter yang religius, berintegritas, dan bermanfaat bagi lingkungan sekitar.

"Semangat hijrah harus diwujudkan dalam tindakan nyata, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, maupun dalam pengabdian kepada masyarakat dan bangsa," katanya.

Bakopam Sumatera Utara berharap Tahun Baru Islam 1448 Hijriah menjadi awal yang baik bagi seluruh umat Islam untuk memperkuat persatuan, meningkatkan kualitas ibadah, dan bersama-sama membangun masyarakat yang lebih harmonis, maju, dan berkeadaban.

Selamat Tahun Baru Islam 1448 Hijriah. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat, kesehatan, dan keberkahan kepada seluruh umat Islam.]]> https://www.halomedan.com/Berita/66030/bakopam-sumut-ajak-umat-jadikan-tahun-baru-hijriah-momentum-perbaikan-diri/ Asren Nasution: Hijrah Membangun Peradaban Baru, Bukan Sekadar Perpindahan Tue, 16 Jun 2026 08:53:00 +0700+0700 Medan– Momentum Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah dimaknai sebagai ajakan untuk melakukan perubahan menuju kehidupan yang lebih baik. Hal itu disampaikan Asren Nasution dalam tausiah Subuh di Masjid Baiturrahman Medan Johor, Selasa (16/6/2026).

Menurut Asren Nasution, hijrah tidak hanya dimaknai sebagai perpindahan Rasulullah SAW dari Makkah ke Yatsrib yang kemudian dikenal sebagai Madinah. Lebih dari itu, hijrah merupakan strategi besar untuk membangun masyarakat dan peradaban yang maju, produktif, serta berlandaskan nilai-nilai keimanan.

"Hijrah itu juga bermakna perubahan. Karena itu dibutuhkan keteguhan, semangat perjuangan, dan militansi yang tinggi. Memang sulit, tetapi itulah lintasan yang harus dijalani. Allah memberikan apresiasi dan penghormatan yang tinggi terhadap setiap perubahan menuju kebaikan," ujar Asren.

Ia menjelaskan bahwa peristiwa hijrah menjadi tonggak lahirnya peradaban baru yang dibangun atas dasar keesaan Tuhan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, keadilan, dan perdamaian. Nilai-nilai tersebut menjadi fondasi utama dalam membangun kehidupan bermasyarakat yang harmonis dan berkemajuan.

Asren menegaskan bahwa hijrah mengajarkan pentingnya menegakkan ideologi ketuhanan yang mendorong semangat kemanusiaan tanpa membedakan suku, etnis, golongan, maupun latar belakang sosial. Menurutnya, masyarakat yang kuat hanya dapat dibangun melalui persatuan yang kokoh dan semangat musyawarah dalam menyelesaikan berbagai persoalan.

Selain itu, keadilan menjadi syarat utama terciptanya perdamaian dan ketertiban. Sebab, tanpa keadilan, persatuan dan pembangunan tidak akan berjalan secara berkelanjutan.

"Hijrah bukan tentang pamrih dan bukan pula tentang pembagian keuntungan. Hijrah adalah perjuangan membangun masyarakat yang beriman, beradab, adil, produktif, dan manusiawi," tegasnya.

Lebih lanjut, Asren menyebut bahwa Kota Madinah yang dibangun Rasulullah SAW merupakan contoh nyata lahirnya sebuah peradaban baru yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan sekaligus mampu menjawab kebutuhan sosial, politik, ekonomi, dan keamanan masyarakat.

Karena itu, memasuki Tahun Baru Islam 1448 Hijriah, umat Islam diajak menjadikan semangat hijrah sebagai inspirasi untuk memperkuat religiusitas, meningkatkan kepedulian kemanusiaan, menegakkan keadilan, mempererat persatuan, dan membangun peradaban yang membawa manfaat bagi seluruh umat manusia.

"Semangat hijrah harus terus hidup dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mampu melahirkan masyarakat yang lebih maju, berakhlak, dan berkeadaban," pungkasnya.

(Redaksi)]]> https://www.halomedan.com/news/66029/asren-nasution-hijrah-membangun-peradaban-baru-bukan-sekadar-perpindahan/ Pergantian Tahun Hijriah, Mengingatkan Umur Semakin Berkurang Tue, 16 Jun 2026 08:46:00 +0700+0700
Oleh: H. Syahrir Nasution

Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah bukan sekadar penanda pergantian angka dalam kalender Islam. Lebih dari itu, momentum ini mengandung makna yang sangat mendalam bagi setiap muslim untuk melakukan introspeksi dan evaluasi diri atas perjalanan hidup yang telah dilalui.

Pergantian tahun Hijriah sesungguhnya mengingatkan manusia bahwa umur yang diberikan Allah SWT semakin berkurang. Setiap pergantian waktu adalah tanda bahwa kesempatan hidup di dunia semakin mendekati batas yang telah ditentukan-Nya. Karena itu, Tahun Baru Hijriah hendaknya menjadi momen perenungan agar setiap insan menyadari bahwa kehidupan dunia hanyalah sementara, sedangkan kehidupan akhirat adalah tujuan yang sesungguhnya.

Makna Hijriah sendiri tidak hanya dimaknai sebagai perpindahan tempat sebagaimana hijrahnya Rasulullah SAW dari Makkah ke Madinah. Makna yang lebih penting dan mendesak adalah perpindahan diri dari keadaan yang kurang baik menuju keadaan yang lebih baik. Hijrah berarti perubahan sikap, perilaku, dan kebiasaan menuju kehidupan yang lebih sesuai dengan tuntunan agama.

Dalam konteks kehidupan saat ini, hijrah dapat diwujudkan dengan memperbaiki kualitas ibadah yang selama ini masih memiliki banyak kekurangan. Shalat yang lebih khusyuk, membaca Al-Qur'an dengan lebih rutin, memperbanyak sedekah, menjaga akhlak, serta memperkuat hubungan dengan sesama manusia merupakan bagian dari implementasi makna hijrah yang sesungguhnya.

Memasuki awal Tahun Baru Hijriah juga menjadi momentum bagi umat Islam untuk bermuhasabah atau mengevaluasi diri. Muhasabah merupakan sarana untuk menilai sejauh mana ketaatan kepada Allah SWT telah dijalankan. Dengan muhasabah, seseorang dapat mengetahui kelemahan dan kekurangan yang masih ada dalam dirinya, sehingga dapat melakukan perbaikan ke arah yang lebih baik.

Ketakwaan kepada Allah tidak hanya diwujudkan melalui ucapan, tetapi harus tercermin dalam perilaku sehari-hari. Oleh sebab itu, pergantian tahun Hijriah hendaknya menjadi titik awal untuk meningkatkan kualitas ketakwaan dengan memperbaiki ibadah dan menjauhi segala bentuk perbuatan yang tidak diridhai Allah SWT.

Tahun Baru Hijriah bukanlah sekadar perayaan seremonial atau pergantian angka-angka dalam kalender. Tahun Baru Hijriah adalah pengingat bagi setiap muslim untuk memahami makna hijrah secara benar, yaitu berpindah dari keburukan menuju kebaikan, dari kelalaian menuju kesadaran, serta dari kehidupan yang jauh dari nilai-nilai Islam menuju kehidupan yang lebih dekat kepada Allah SWT.

Semoga datangnya Tahun Baru Islam 1448 Hijriah menjadi momentum bagi seluruh umat Islam untuk memperkuat iman, meningkatkan ketakwaan, memperbaiki kualitas ibadah, dan terus berhijrah menuju kehidupan yang lebih baik demi meraih ridha Allah SWT.

Selamat Tahun Baru Islam 1448 Hijriah. Semoga Allah SWT senantiasa membimbing langkah kita menuju kebaikan dan keberkahan. Aamiin Ya Rabbal Alamiin.]]> https://www.halomedan.com/news/66028/pergantian-tahun-hijriah-mengingatkan-umur-semakin-berkurang/ Ketua Perkumpulan Dosen Indonesia SGI : Pelayanan Publik Harus Hadir 24 Jam Tanpa Libur untuk Menjamin Hak Masyarakat Tue, 16 Jun 2026 02:51:00 +0700+0700 Medan |halomedan.com -

Ketua Perkumpulan Dosen Indonesia Sorak Gema Intelektual, Imanuel Tarigan, menegaskan bahwa pelayanan publik pada hakikatnya merupakan bentuk kehadiran negara dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Oleh karena itu, pelayanan publik perlu terus bertransformasi menuju sistem yang lebih responsif, cepat, dan dapat diakses selama 24 jam tanpa libur, terutama untuk layanan administrasi yang sangat dibutuhkan masyarakat.


Menurut Imanuel Tarigan, masih banyak urusan administrasi publik yang mengalami keterlambatan akibat keterbatasan jam pelayanan, hari libur, maupun prosedur yang belum sepenuhnya terintegrasi secara digital.


Kondisi tersebut sering kali berdampak pada terhambatnya aktivitas ekonomi, pendidikan, kesehatan, investasi, hingga berbagai kebutuhan masyarakat lainnya yang memerlukan dokumen dan pelayanan administratif secara cepat.


"Pelayanan publik bukan sekadar aktivitas birokrasi, melainkan instrumen utama yang menentukan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Ketika pelayanan terhenti karena jam kerja atau hari libur, masyarakat yang menanggung konsekuensinya. Oleh sebab itu, sudah saatnya pelayanan publik bergerak menuju sistem 24 jam yang didukung teknologi digital dan sumber daya manusia yang memadai," ujar Imanuel Tarigan.


Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa penerapan pelayanan publik selama 24 jam tidak selalu berarti seluruh pegawai bekerja tanpa henti, melainkan melalui pengaturan sistem kerja bergiliran (shift), digitalisasi layanan, pemanfaatan teknologi informasi, serta penguatan pusat layanan terpadu yang mampu melayani kebutuhan masyarakat kapan pun diperlukan.


Imanuel Tarigan menilai bahwa era transformasi digital memberikan peluang besar bagi pemerintah untuk menghadirkan layanan yang lebih inklusif dan efisien. Berbagai layanan administrasi seperti pengurusan dokumen kependudukan, perizinan, pengaduan masyarakat, hingga layanan informasi publik dapat diakses secara berkelanjutan tanpa dibatasi oleh waktu dan hari kerja.


"Negara yang maju adalah negara yang mampu menghadirkan pelayanan kepada rakyat kapan saja rakyat membutuhkannya. Pelayanan publik yang tersedia 24 jam bukan hanya soal kecepatan, tetapi juga bentuk penghormatan terhadap hak warga negara untuk memperoleh layanan yang mudah, cepat, dan pasti," tambahnya.


Perkumpulan Dosen Indonesia Sorak Gema Intelektual mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk terus melakukan inovasi pelayanan publik berbasis teknologi, memperkuat integrasi data, serta membangun budaya birokrasi yang berorientasi pada kepuasan masyarakat. Dengan demikian, hambatan administratif yang selama ini mengganggu kinerja masyarakat dan dunia usaha dapat diminimalkan secara signifikan.


"Pelayanan publik yang hadir 24 jam adalah investasi kepercayaan. Semakin mudah rakyat dilayani, semakin kuat pula kepercayaan masyarakat kepada negara." ujar
Imanuel Tarigan Ketua Perkumpulan Dosen Indonesia Sorak Gema Intelektual.(W02)

]]> https://www.halomedan.com/kota/66027/ketua-perkumpulan-dosen-indonesia-sgi-pelayanan-publik-harus-hadir-24-jam-tanpa-libur-untuk-menjamin-hak-masyarakat/ KH. Akhmad Khambali: Kenaikan Harga BBM dan Gejolak Ekonomi Global Jangan Sampai Membebani Rakyat Kecil Mon, 15 Jun 2026 22:59:00 +0700+0700
Medan - Situasi ekonomi global yang masih dibayangi ketidakpastian akibat konflik geopolitik, gangguan rantai pasok dunia, fluktuasi harga energi, dan perlambatan pertumbuhan ekonomi internasional telah memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Salah satu dampak yang paling dirasakan masyarakat adalah meningkatnya biaya hidup akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan efek berantainya terhadap harga kebutuhan pokok.

KH. Akhmad Khambali, SE., MM., menilai bahwa kenaikan harga BBM tidak hanya berdampak pada sektor transportasi, tetapi juga memengaruhi biaya distribusi barang dan jasa yang pada akhirnya mendorong kenaikan harga berbagai kebutuhan masyarakat. Kondisi ini sangat dirasakan oleh kalangan masyarakat bawah, seperti buruh, petani, nelayan, pedagang kecil, pengemudi transportasi umum, pelaku UMKM, dan pekerja sektor informal.
Menurut beliau, apabila tidak diantisipasi dengan baik, kenaikan biaya hidup dapat menurunkan daya beli masyarakat, memperlambat pertumbuhan usaha kecil, dan meningkatkan angka kemiskinan.

Solusi dan Langkah Strategis untuk Bangsa Indonesia

KH. Akhmad Khambali menyampaikan beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional dan melindungi rakyat kecil, antara lain:

1. Menjaga Stabilitas Harga BBM dan Energi Pemerintah perlu memastikan kebijakan energi yang berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat serta menjaga ketersediaan pasokan energi nasional.
2. Subsidi yang Tepat Sasaran Program subsidi dan bantuan sosial harus benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh rakyat kecil.
3. Penguatan UMKM dan Ekonomi Kerakyatan UMKM harus menjadi prioritas utama melalui kemudahan akses modal, pendampingan usaha, pelatihan keterampilan, serta perluasan akses pasar digital.
4. Menekan Biaya Distribusi Pemerintah perlu memperbaiki infrastruktur dan tata kelola distribusi agar biaya logistik dapat ditekan sehingga harga barang tetap stabil.
5. Menciptakan Lapangan Kerja Produktif Investasi yang masuk harus diarahkan untuk membuka lapangan kerja baru dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
6. Penguatan Ketahanan Pangan Nasional Indonesia harus memperkuat sektor pertanian, peternakan, dan perikanan guna mengurangi ketergantungan terhadap produk impor serta menjaga stabilitas harga pangan.
7. Mendorong Gerakan Ekonomi Gotong Royong Pemerintah, dunia usaha, lembaga keagamaan, dan masyarakat perlu membangun kolaborasi ekonomi berbasis gotong royong untuk memperkuat ketahanan ekonomi rakyat.

Pesan untuk Pemerintah dan Masyarakat

KH. Akhmad Khambali menegaskan bahwa tantangan ekonomi global harus dijawab dengan keberanian mengambil kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Pemerintah tidak cukup hanya membuat regulasi, tetapi harus memastikan kebijakan tersebut benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

"Kenaikan harga BBM dan tekanan ekonomi global jangan sampai menjadikan rakyat kecil sebagai pihak yang paling menanggung beban.

Negara harus hadir dengan solusi nyata, perlindungan sosial yang kuat, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan ekonomi kerakyatan. Di saat yang sama, masyarakat harus terus meningkatkan produktivitas, keterampilan, dan semangat gotong royong sebagai modal besar kebangkitan bangsa Indonesia."

"Bangkit Bersama, Kuatkan Ekonomi Rakyat, Wujudkan Indonesia Berdaulat dan Sejahtera."

KH. Akhmad Khambali, SE., MM.
Ketua Umum Gema Santri Nusa
Pengasuh Majelis Sholawat Akhsa Nusantara]]> https://www.halomedan.com/news/66026/kh-akhmad-khambali-kenaikan-harga-bbm-dan-gejolak-ekonomi-global-jangan-sampai-membebani-rakyat-kecil/ Soal Fasum Cotempo, Ketua Komisi IV Diduga Diintervensi Politik Mon, 15 Jun 2026 22:05:00 +0700+0700
Dugaan tersebut mencuat karena hingga kini dua tembok yang berada di kawasan perumahan itu belum juga dibongkar, padahal berdasarkan dokumen pengambilalihan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU), area tersebut telah resmi menjadi aset Pemko Medan.

Perwakilan Hansin, pemilik lahan yang berada di kawasan Contempo dan Contempo Regency, mengaku heran atas lambannya penertiban bangunan tersebut. Menurutnya, status PSU di kawasan itu sudah jelas diserahkan kepada Pemko Medan sehingga tidak ada alasan lagi untuk menunda pembongkaran.

"Kalau sudah menjadi aset Pemko Medan, seharusnya tidak ada alasan lagi untuk menunda pembongkaran. Apalagi sudah ada surat peringatan berulang kali dan surat dari Wali Kota untuk melakukan penertiban," ujarnya saat mendampingi kunjungan lapangan Komisi IV DPRD Medan, Senin (15/6).

Dalam peninjauan tersebut, Paul Mei Anton Simanjuntak didampingi anggota Komisi IV Jusuf Ginting dan Lailatul Badri, serta OPD terkait, lurah, kepala lingkungan Kelurahan Titi Kuning, dan perwakilan Contempo, Boydo Panjaitan.

Pada kesempatan itu, Lailatul Badri menegaskan bahwa rekomendasi Pansus Aset DPRD Medan harus segera dilaksanakan. Ia meminta Pemko Medan menindaklanjuti hasil pembahasan pansus dengan melakukan penertiban terhadap bangunan yang diduga berdiri di atas fasilitas umum dan Daerah Milik Jalan (DAMIJA).

Dua bangunan yang menjadi sorotan adalah tembok penghalang akses jalan dan taman berbentuk huruf "L" yang diduga berdiri di atas fasilitas umum sehingga menghambat akses menuju lahan milik warga.

Komisi IV menilai keberadaan bangunan tersebut tidak hanya mengganggu akses publik, tetapi juga berpotensi melanggar ketentuan mengenai pemanfaatan fasilitas umum dan tata ruang.

Berdasarkan Surat Peringatan III Satpol PP Kota Medan Nomor 600.1.15.2/4170 tertanggal 8 Mei 2026, pemilik bangunan telah diperintahkan membongkar sendiri tembok dan taman yang berada di atas DAMIJA dalam waktu 1x24 jam. Namun hingga kini perintah tersebut belum juga dijalankan.

"Kasatpol PP Kota Medan harus berani menegakkan Perda karena sudah tiga kali surat peringatan dikeluarkan, tetapi belum ada tindakan nyata," ujar salah seorang pihak yang hadir dalam peninjauan tersebut.

Selain itu, Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Kota Medan juga telah meminta Satpol PP melakukan penertiban karena surat teguran I, II dan III yang diterbitkan sebelumnya tidak diindahkan.

Polemik ini semakin menjadi perhatian karena PSU Perumahan Contempo Regency telah resmi diambil alih Pemko Medan. Berdasarkan berita acara pengambilalihan, aset yang diserahkan meliputi jaringan jalan paving block seluas 2.847,50 meter persegi dengan panjang 334 meter dan lebar tujuh meter serta saluran drainase sepanjang 334 meter.

Dalam dokumen tersebut ditegaskan bahwa seluruh biaya pemeliharaan dan pengelolaan PSU menjadi tanggung jawab Pemko Medan melalui APBD. Dengan demikian, tidak ada lagi pihak yang berhak menguasai maupun menghalangi pemanfaatan aset tersebut untuk kepentingan umum.

Persoalan ini juga menjadi perhatian Pansus Aset DPRD Medan karena berkaitan dengan penyelamatan aset daerah yang masuk dalam program Monitoring Center for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Usai melakukan peninjauan lapangan, rombongan Komisi IV DPRD Medan mendatangi lokasi akses menuju lahan milik Felix yang diwakili Hansin. Dari hasil peninjauan ditemukan bahwa akses jalan yang ada saat ini tidak dapat difungsikan secara optimal sehingga tembok di kawasan Contempo dinilai menjadi objek terdekat yang harus ditertibkan guna membuka akses jalan.

Meski demikian, Ketua Komisi IV DPRD Medan Paul Mei Anton Simanjuntak belum memberikan sikap tegas terkait waktu pembongkaran. Ia hanya menyatakan akan mempelajari hasil kunjungan lapangan tersebut sebelum mengambil langkah lanjutan.

Kondisi tersebut memunculkan spekulasi adanya intervensi politik yang menyebabkan proses penertiban aset Pemko Medan berjalan lamban, meskipun status aset, rekomendasi pansus, surat peringatan Satpol PP hingga instruksi penertiban dari pemerintah telah diterbitkan.

Sementara itu, Hansin menegaskan akan membawa persoalan tersebut ke pemerintah pusat apabila tidak ada kepastian hukum. Ia mengaku siap melaporkan persoalan itu kepada Menteri Dalam Negeri dan Presiden guna memperoleh kepastian hukum terkait pembukaan akses jalan dan penertiban bangunan yang diduga berdiri di atas aset pemerintah.

"Pemerintah harus tegas. Kalau aset itu milik Pemko Medan, maka seluruh rekomendasi dan surat penertiban harus dijalankan. Jangan sampai ada kesan hukum tajam ke bawah tetapi tumpul terhadap pihak tertentu," tegasnya.r]]> https://www.halomedan.com/kota/66025/soal-fasum-cotempo-ketua-komisi-iv-diduga-diintervensi-politik/ Rifky Budi Setiawan Raih Gelar Doktor dengan Predikat Cum Laude dari Universitas Sumatera Utara Mon, 15 Jun 2026 21:19:00 +0700+0700 MEDAN – Kebahagiaan menyelimuti Rifky Budi Setiawan, S.E., S.H., M.Si. setelah berhasil mempertahankan disertasinya dalam sidang promosi doktor dan dinyatakan lulus dengan predikat Cum Laude pada Program Doktor Universitas Sumatera Utara (USU), Sabtu (15/6/2026).

Sidang terbuka promosi doktor tersebut berlangsung di Ruang IMT-GT II, Gedung BPA Biro Rektorat Universitas Sumatera Utara, Medan, dan dihadiri para promotor, penguji, keluarga, serta tamu undangan.

Tim promotor terdiri dari Prof. Dr. Endang Sulistya Rini, S.E., M.Si. sebagai promotor, didampingi Prof. Dr. Prihatin Lumbanraja, S.E., M.Si. dan Dr. Beby Karina Fawzea Sembiring, S.E., M.M. sebagai ko-promotor.

Sementara itu, dewan penguji di antaranya Prof. Dr. Arlina Nurbaiti Lubis, S.E., M.B.A., Dr. Fadli, S.E., M.Si., Prof. Dr. Raden Andi Sularso, M.S.M., serta Dr. Abdillah Arif Nasution, S.E., M.Si., Ak., CA., QGIA., CHS.. Salah satu penguji eksternal, Prof. Andi Sularso, mengikuti sidang secara daring.

Dalam sidang tersebut, Rifky mempresentasikan disertasinya yang berjudul "Pengalaman Nasabah Berbasis Transformasi Digital melalui Service Ecosystem Co-Development untuk Meningkatkan Loyalitas Nasabah Bank BUMN di Sumatera Utara."

Penelitian tersebut mengkaji bagaimana transformasi digital, pengalaman nasabah, dan pengembangan ekosistem layanan secara kolaboratif dapat meningkatkan loyalitas nasabah perbankan, khususnya pada bank-bank milik negara di Sumatera Utara.

Saat diberi kesempatan oleh ketua sidang untuk memaparkan hasil penelitiannya selama maksimal 15 menit, Rifky menjelaskan berbagai temuan terkait dinamika industri perbankan di era digital. Ia menyoroti perubahan perilaku nasabah yang semakin mengandalkan layanan digital serta pentingnya menciptakan pengalaman pelanggan yang lebih personal guna mempertahankan loyalitas di tengah persaingan yang semakin ketat.

Setelah pemaparan selesai, sesi tanya jawab dan pendalaman materi berlangsung. Para penguji secara bergantian mengajukan sejumlah pertanyaan kritis terkait metodologi, hasil penelitian, hingga kontribusi akademik dari disertasi tersebut.

Meski mendapat berbagai pertanyaan dan masukan dari dewan penguji, Rifky mampu menjawab seluruh pertanyaan dengan tenang dan sistematis. Suasana ruang sidang sempat dipenuhi ketegangan saat dewan penguji melakukan penilaian akhir terhadap hasil ujian promosi doktor tersebut.

Usai melakukan rapat tertutup selama sekitar 10 menit, dewan penguji kembali memasuki ruang sidang untuk menyampaikan keputusan.

"Berdasarkan hasil rapat dewan penguji, Saudara Rifky Budi Setiawan, S.E., S.H., M.Si. dinyatakan lulus dan berhak menyandang gelar Doktor dengan predikat Cum Laude," ujar Ketua Sidang.
Keputusan tersebut langsung disambut tepuk tangan meriah dari para hadirin yang memenuhi ruang sidang.

Usai dinyatakan lulus, Rifky menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung perjalanan akademiknya hingga mencapai gelar doktor.

Ia secara khusus mengucapkan terima kasih kepada sang istri tercinta, dr. Ami Utamiati, M.Ked., Sp.DV, beserta anak-anaknya yang senantiasa memberikan dukungan dan motivasi selama proses studi.
Tak lupa, Rifky juga menyampaikan penghormatan dan rasa terima kasih yang mendalam kepada ibundanya yang telah membesarkan dan mendidiknya dengan penuh perjuangan sejak kepergian sang ayah.

"Keberhasilan ini tidak lepas dari doa, dukungan, dan pengorbanan keluarga serta semua pihak yang telah membantu saya selama menempuh pendidikan doktoral," ungkapnya.

Keberhasilan meraih gelar doktor dengan predikat Cum Laude ini menjadi pencapaian akademik penting bagi Rifky sekaligus diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu manajemen, khususnya dalam bidang transformasi digital dan loyalitas nasabah di sektor perbankan Indonesia.

Turut hadir dalam acara tersebut segenap keluarga diantaranya dr. Ami Utamiati, M.Ked(DV), Sp.D.V.E (istri), AKBP (Purn) H.Misahnan, AKBP (Purn) Rosmiati Koto, Fepty Aniar,SE, drg.Rifaidah Fajrina, ⁠Zainil Pilie dan istri,

Farianda Putra Sinik (Ketua PWI Sumatera Utara) Sofyan A. hutasuhut, Mhd Ichsan, Pegawai Bank Sumut, Civitas Akademika Universitas Pembangunan Panca Budi, Suherwin (Ketua DPD MAPPI Sumut - Aceh), Taslim (Pimpinan KJPP ANA & Rekan)
dan segenap Civitas Akademika Universitas Sumatera Utara BES)]]> https://www.halomedan.com/Berita/66024/rifky-budi-setiawan-raih-gelar-doktor-dengan-predikat-cum-laude-dari-universitas-sumatera-utara/ Piala Danseskoad Jadi Wadah Talenta Muda Sepak Bola Mon, 15 Jun 2026 19:33:00 +0700+0700
Bandung, 15 Juni 2026 – Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat menggelar Turnamen Sepak Bola Piala Danseskoad dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-75 Seskoad di Lapangan Melati Mekar Seskoad. Turnamen tersebut secara resmi dibuka oleh Komandan Seskoad Mayjen TNI Dr. Agustinus Purboyo, S.I.P., M.Tr.(Han) dan dihadiri oleh H. Umuh Muchtar, Wakil Gubernur Jawa Barat, Ketua KONI Kota Bandung, Kadispora, Ketua Askot PSSI Kota Bandung, serta para Pejabat Utama Seskoad.

Pada kesempatan tersebut, Komandan Seskoad juga meresmikan Virajati FC sebagai klub sepak bola binaan Seskoad yang ditandai dengan pelepasan balon ke udara. Turnamen Piala Danseskoad tahun 2026 diikuti lebih dari 120 klub sepak bola yang terdiri dari kategori U-11 dan kategori U-9. Keikutsertaan ratusan atlet muda dalam turnamen ini menunjukkan tingginya antusiasme serta potensi besar generasi muda dalam mengembangkan bakat dan kemampuan di bidang sepak bola.

Komandan Seskoad berharap turnamen ini dapat menjadi sarana untuk menciptakan dan mengembangkan talenta-talenta muda di bidang sepak bola. Melalui kompetisi yang sehat, anak-anak dapat mengasah kemampuan teknik dan keterampilan bermain sepak bola sekaligus menumbuhkan disiplin, sportivitas, serta menerima kemenangan dan kekalahan sebagai bagian dari proses pembelajaran yang akan membentuk karakter dan daya saing mereka sejak usia dini.

Kegiatan ini menjadi salah satu rangkaian peringatan HUT ke-75 Seskoad yang tidak hanya berorientasi pada prestasi olahraga, tetapi juga mendukung pembinaan generasi muda yang berkarakter, berdaya saing, dan memiliki semangat kebangsaan. Penseskoad./rel
]]> https://www.halomedan.com/olahraga/66023/piala-danseskoad-jadi-wadah-talenta-muda-sepak-bola/