https://www.halomedan.com/ Halo Medan | Berani Tampil Beda Tue, 12 May 2026 19:33:11 +0700+0700 id-ID Mahasiswa Demo di Mapoldasu dan Kantor BNN Sumut, Desak Penutupan THM Kapten America Tue, 12 May 2026 16:40:00 +0700+0700

Medan— Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Pembela Rakyat Kecil Sumatera Utara (AMPERAKSU) menggelar aksi unjuk rasa di dua titik, yakni di depan Markas Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Mapoldasu) dan kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Utara, Selasa (11/5).
Dalam aksinya, massa menyuarakan keprihatinan terhadap maraknya peredaran narkoba di Sumatera Utara yang dinilai semakin mengkhawatirkan. Mereka bahkan menyebut kondisi ini sebagai "darurat narkoba".
Koordinator aksi, Rian Lubis, dalam orasinya menyoroti keberadaan tempat hiburan malam (THM) Kapten America di Kabupaten Serdang Bedagai yang diduga menjadi lokasi peredaran narkoba. Ia menyebut, berdasarkan penggerebekan sebelumnya, sejumlah pengunjung tempat tersebut dinyatakan positif narkoba.
"Ini menunjukkan bahwa peredaran narkoba masih terjadi secara terang-terangan dan diduga kurang mendapat pengawasan ketat," ujar Rian.
Selain itu, massa aksi juga menyampaikan dugaan adanya keterlibatan oknum aparat yang dinilai membuat tempat tersebut tetap beroperasi. Mereka mendesak aparat penegak hukum untuk bertindak tegas dan transparan dalam menangani persoalan tersebut.
Dalam tuntutannya, AMPERAKSU meminta:
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama BNN segera menutup permanen THM Kapten America.
Polda Sumut mengusut dugaan keterlibatan oknum aparat.
Evaluasi kinerja aparat di wilayah Serdang Bedagai, termasuk Kapolres dan Kepala BNN setempat.
Aksi di dua lokasi tersebut berlangsung dengan pengawalan aparat keamanan. Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi baik dari Polda Sumatera Utara maupun BNNP Sumatera Utara terkait tuntutan yang disampaikan massa.
Mahasiswa menegaskan akan terus mengawal isu ini hingga ada langkah konkret dari pihak berwenang.red
]]> https://www.halomedan.com/news/65683/mahasiswa-demo-di-mapoldasu-dan-kantor-bnn-sumut-desak-penutupan-thm-kapten-america/ PTPN 1 Regional 1 Dukung Kejuaraan Voli U-15 Se-Sumut Tue, 12 May 2026 12:20:00 +0700+0700
PTPN 1 Regional 1 melalui Humas Rahmat Kurniawan menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Kejuaraan Voli U-15 se-Sumatera Utara tingkat provinsi. Dukungan tersebut dinilai sebagai bentuk nyata kepedulian perusahaan dalam pembinaan generasi muda, khususnya atlet bola voli di Sumut.

Hal itu disampaikan Rahmat Kurniawan saat menerima audiensi pengurus MAVI Sumut yang dipimpin Paryono selaku Wakil Ketua Umum Korwil MAVI Sumut, didampingi Wakil Ketua Panitia Pelaksana Rianto SH MH, Senin (12/5/2024).

"Ini adalah kegiatan pembinaan generasi muda, khususnya atlet voli Sumut, yang dilaksanakan oleh para mantan atlet voli Sumut," ujar Rahmat.

Menurutnya, pembinaan olahraga sejak usia dini sangat penting untuk mencetak atlet-atlet berprestasi yang nantinya mampu membawa nama baik Sumatera Utara di tingkat nasional maupun internasional.

Sementara itu, Paryono menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas dukungan yang diberikan oleh PTPN 1 Regional 1 terhadap pelaksanaan kejuaraan tersebut.

"Ini merupakan bukti nyata kepedulian seluruh jajaran direksi dan pimpinan PTPN 1 Regional 1 terhadap pembinaan olahraga, khususnya bola voli di Sumatera Utara," ujar Paryono yang akrab disapa Yono.

Kejuaraan Voli U-15 se-Sumut ini diharapkan menjadi ajang lahirnya bibit-bibit atlet potensial sekaligus mempererat silaturahmi antarpecinta olahraga voli di Sumatera Utara.red

]]> https://www.halomedan.com/news/65682/ptpn-1-regional-1-dukung-kejuaraan-voli-u15-sesumut/ Ketika 320 WNA Mengelola Judi Online di Jakarta: Alarm Kedaulatan Negara Tue, 12 May 2026 11:42:00 +0700+0700
Oleh: Abdullah Rasyid
Staf Khusus Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan
Mahasiswa Doktoral Ilmu Pemerintahan IPDN

Penggerebekan jaringan judi online internasional yang melibatkan 320 warga negara asing (WNA) di kawasan Hayam Wuruk, Jakarta, bukan sekadar berita kriminal biasa. Ia adalah alarm keras tentang bagaimana wajah ancaman terhadap negara telah berubah.

Dulu, ancaman negara identik dengan invasi militer, penyusupan senjata, atau perang terbuka. Kini, ancaman hadir dalam bentuk yang lebih senyap: server, laptop, visa, apartemen sewaan, rekening digital, dan jaringan internet lintas negara.

Di tengah hiruk-pikuk Jakarta, ratusan WNA ternyata mampu membangun "pabrik judi online" yang diduga mengoperasikan puluhan situs digital secara sistematis. Mereka bekerja dalam ruang tertutup, hidup dalam komunitas eksklusif, bergerak nyaris tanpa interaksi sosial dengan masyarakat sekitar. Namun dampaknya mengalir ke seluruh Indonesia: menghancurkan ekonomi keluarga, menciptakan kecanduan digital, hingga memicu kebocoran devisa dan pencucian uang lintas negara.

Pertanyaan paling mendasar tentu muncul: bagaimana ratusan WNA bisa masuk, tinggal, dan menjalankan aktivitas ilegal secara terorganisasi di pusat ibu kota?

Jawabannya kemungkinan pahit: ada celah dalam sistem pengawasan yang dimanfaatkan secara sistematis.

Kasus ini memperlihatkan bahwa ancaman keimigrasian modern tidak lagi hanya soal orang asing overstay atau pelanggaran administrasi biasa. Kini, imigrasi berada di garis depan pertarungan kedaulatan digital dan ekonomi nasional.

Bisa jadi sebagian dari mereka masuk menggunakan visa wisata, visa bisnis, atau sponsor tertentu yang kemudian disalahgunakan. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan bahkan telah menegaskan adanya dugaan pemalsuan sponsor visa dan membuka kemungkinan pemidanaan terhadap pihak penjamin yang terlibat.

Di sinilah persoalan menjadi serius. Sebab sistem sponsor dalam keimigrasian sejatinya dibangun atas dasar tanggung jawab hukum. Ketika sponsor berubah menjadi "jasa masuk" bagi operasi ilegal transnasional, maka yang sedang dipertaruhkan bukan hanya aturan administrasi, tetapi integritas negara.

Indonesia tampaknya mulai dibaca sebagai pasar besar sekaligus basis operasi yang potensial bagi jaringan judi online internasional. Populasi digital yang besar, tingginya pengguna internet, serta besarnya perputaran uang di sektor ilegal membuat Indonesia menjadi target empuk.

Dalam perspektif geopolitik modern, kontrol terhadap arus manusia dan arus data adalah bagian dari kekuatan negara. Negara yang tidak mampu mengawasi siapa yang masuk, bekerja, dan menjalankan aktivitas digital di wilayahnya perlahan akan kehilangan kontrol atas ruang kedaulatannya sendiri.

Inilah mengapa persoalan judi online tidak bisa lagi dibaca semata-mata sebagai isu moral atau kriminal biasa. Ia sudah berkembang menjadi ancaman keamanan nasional nonmiliter.

Bayangkan ironi ini: di saat negara sedang mendorong transformasi digital, ekonomi kreatif, dan hilirisasi teknologi sebagai bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo, justru ruang digital Indonesia disusupi oleh industri ilegal transnasional yang memanfaatkan teknologi untuk merusak masyarakat.

Judi online bekerja seperti perusahaan modern. Ada operator, tim pemasaran, pengelola transaksi, customer service, hingga pengatur algoritma digital. Mereka berpindah server dengan cepat, menggunakan rekening nominee, memanfaatkan cryptocurrency, dan bekerja lintas yurisdiksi negara.

Karena itu, pendekatan penanganannya juga tidak bisa konvensional.

Indonesia membutuhkan lompatan besar dalam sistem pengawasan keimigrasian dan keamanan digital. Pengawasan visa tidak cukup berhenti di pintu masuk bandara. Negara harus mulai membangun integrasi intelijen antara data imigrasi, transaksi keuangan, aktivitas digital, hingga pengawasan hunian dan kawasan bisnis.

Di era kecerdasan buatan (AI), profiling risiko WNA berbasis big data sudah bukan pilihan, melainkan kebutuhan. Negara harus mampu mendeteksi pola-pola mencurigakan sejak awal: kedatangan dalam jumlah besar, sponsor berulang, aktivitas ekonomi tidak wajar, hingga pola tinggal tertutup dalam satu lokasi tertentu.

Di titik inilah negara, khususnya Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, perlu melakukan transformasi pengawasan secara lebih agresif dan modern.

Pertama, memperkuat selective policy keimigrasian berbasis risiko. Indonesia harus semakin selektif terhadap WNA yang masuk, terutama dari sektor-sektor dan pola perjalanan yang memiliki potensi penyalahgunaan tinggi. Visa tidak boleh lagi dipandang sekadar dokumen administratif, tetapi instrumen keamanan nasional.

Kedua, membangun sistem integrated immigration intelligence. Data perlintasan, sponsor, tempat tinggal, aktivitas ekonomi, hingga pola digital perlu diintegrasikan dengan Polri, PPATK, Komdigi, BIN, pemerintah daerah, dan lembaga terkait lainnya. Negara modern tidak bisa bekerja dalam pola sektoral yang terpisah-pisah.

Ketiga, memperketat pengawasan sponsor dan penjamin WNA. Selama ini sponsor sering dipandang formalitas administratif. Padahal sponsor adalah pintu utama masuknya orang asing. Karena itu, sponsor fiktif, perusahaan cangkang, maupun pihak yang terbukti memfasilitasi aktivitas ilegal harus dikenakan sanksi pidana dan blacklist secara tegas.

Keempat, memperkuat pengawasan wilayah urban dan hunian vertikal. Banyak operasi kejahatan digital modern kini menggunakan apartemen, ruko, atau kantor tertutup sebagai basis operasi. Karena itu, pengawasan keimigrasian tidak cukup hanya di bandara dan pelabuhan, tetapi juga harus bergerak ke pusat-pusat ekonomi digital perkotaan.

Kelima, mempercepat penggunaan AI dan big data dalam pengawasan keimigrasian. Dunia kejahatan sudah menggunakan teknologi tinggi. Negara tidak bisa lagi bekerja dengan pola manual. Sistem analitik harus mampu membaca anomali: misalnya kedatangan WNA dalam jumlah besar dengan sponsor yang sama, pola tinggal tertutup, atau aktivitas digital dan transaksi mencurigakan.

Keenam, memperkuat operasi gabungan lintas lembaga secara berkala. Judi online adalah kejahatan multidimensi. Karena itu, penanganannya tidak bisa hanya dibebankan kepada satu institusi. Dibutuhkan model whole of government approach yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Lebih jauh lagi, kasus Hayam Wuruk menunjukkan bahwa perang melawan judi online pada hakikatnya adalah perang menjaga kedaulatan negara.

Kedaulatan hari ini bukan hanya soal menjaga batas laut dan daratan, tetapi juga menjaga ruang digital nasional dari infiltrasi ekonomi ilegal global.

Karena jika negara lengah, maka kota-kota besar kita perlahan bisa berubah menjadi basis operasi kejahatan transnasional yang bekerja diam-diam di balik layar laptop dan koneksi internet.

Dan ketika itu terjadi, yang dipertaruhkan bukan hanya hukum, tetapi masa depan kedaulatan Indonesia sendiri.]]> https://www.halomedan.com/news/65681/ketika-320-wna-mengelola-judi-online-di-jakarta-alarm-kedaulatan-negara/ Ideologi Pembangunan Prabowo Jawaban untuk Kegelisahan di “Paradoks Indonesia” Tue, 12 May 2026 11:39:00 +0700+0700 SURABAYA – Kebijakan yang diambil pemerintah saat ini bukanlah langkah sporadis, melainkan sebuah manifestasi dari ideologi pembangunan Prabowo Subianto yang berakar kuat pada kesadaran akan realisme politik global dan keinginan membangun kedaulatan ekonomi.

Hal itu disampaikan Direktur Geopolitik GREAT Institute, Dr. Teguh Santosa, dalam "Pelatihan Digital Creator dan Program Magang Komunikasi Pembangunan 2026" yang diselenggarakan Nexus Digital Strategy di Suites Hotel Surabaya, Senin, 11 Mei 2026.

Teguh menjelaskan bahwa "ideologi pembangunan" ini lahir sebagai jawaban konkret atas kegelisahan yang dituangkan Prabowo dalam bukunya "Paradoks Indonesia". Untuk membedah struktur pemikiran tersebut, Teguh menggunakan tiga karya monumental sebagai pisau analisis, yakni "Politics among Nations" karya Hans J. Morgenthau, "The Tragedy of Great Power Politics" karya John J. Mearsheimer, dan "Breakout Nations" karya Ruchir Sharma.

Menurut Teguh yang juga mengajar Hubungan Internasional di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta, pondasi pertama pembangunan Indonesia saat ini berpijak pada kesadaran akan anarkisme dunia internasional. Mengutip Morgenthau, ia menyebut tidak ada otoritas tertinggi di dunia yang bisa memaksakan aturan kepada negara berkuasa. Hal ini memaksa Indonesia untuk memprioritaskan keamanan dan kepentingan nasional di atas segalanya melalui sistem self-help yang mandiri.

Sementara dalam perspektif realisme ofensif yang dikembangkan Mearsheimer, mantan Wakil Rektor Universitas Bung Karno (UBK) ini menggarisbawahi kenyataan bahwa sistem internasional memaksa negara untuk terus mengejar kekuasaan demi kelangsungan hidup.

"Dunia cenderung bergerak dari tatanan liberal menuju anarki. Oleh karena itu, Prabowo melakukan pergeseran paradigma dari ekonomi liberal yang digerakkan pasar (market-driven) menjadi ekonomi yang berbasis intervensi negara atau state-driven," tegasnya.

Lebih lanjut, Teguh memaparkan apa yang disebutnya sebagai doktrin dasar bahwa keamanan suara negara adalah situasi di mana pertahanannya lebih besar daripada ancaman yang dihadapi. Kesadaran akan hal ini, membuat Indonesia di era Prabowo terlibat aktif menjaga keamanan di kawasan dan arena internasional. Ini yang disebut sebagai inclusive security, yang kata kuncinya adalah partisipasi dan keterlibatan.

Indonesia di era Prabowo juga mengembangkan prinsip active neutrality, di mana netralitas dan ketidakberpihakan adalah pilihan yang diambil berdasarkan kalkulasi kepentingan nasional. Bukan karena tekanan pihak lain.

Warisan "Soemitronomics"

Sementara untuk bisa melesat menjadi negara dengan kekuatan dan reputasi yang diperhitungkan, menggunakan kacamata dalam "Breakout Nations", Teguh menekankan empat syarat utama, yakni stabilitas politik, pemanfaatan demografi produktif, kebijakan ekonomi pragmatis, dan keberanian memutus ketergantungan pada komoditas mentah.

Menariknya, ideologi pembangunan Prabowo ini juga membawa nafas "Soemitronomics", warisan pemikiran begawan ekonomi Soemitro Djojohadikusumo yang merupakan ayah Prabowo. Teguh menyebut implementasi hilirisasi, Trilogi Pembangunan, hingga pembentukan daya dukung finansial melalui BPI Danantara adalah langkah yang diambil untuk memperkuat struktur ekonomi nasional melalui industrialisasi yang masif.

Teguh juga menyinggung sisi sosialisme demokrasi dalam pemikiran Prabowo. Berbeda dengan Marxisme-Leninisme yang otoriter, konsep ini menekankan manajemen perekonomian nasional secara mandiri melalui koperasi yang dikembangkan dalam sistem demokrasi.

"Tujuannya adalah menghapus praktik kapitalisme yang merugikan dan mewujudkan masyarakat adil melalui cara-cara demokratis, di mana pekerja memiliki akses terhadap alat produksi," jelasnya.

Strategi "opening up" atau membuka pintu juga diterapkan pemerintahan Prabowo dengan semangat pragmatisme "kucing hitam-putih" ala Deng Xiaoping di Tiongkok. Indonesia, katanya, terbuka terhadap modal dan teknologi asing, namun tetap fokus pada modernisasi empat sektor kunci, yakni pertanian, industri, pertahanan, serta ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dalam tataran praktis, Teguh menyoroti sejumlah program yang sedang dikerjakan pemerintah. Teguh menekankan bahwa modal manusia adalah aset terpenting.

"Tanpa rakyat yang sehat dan terdidik, bonus demografi hanya menjadi beban. Inilah mengapa program Sekolah Rakyat dan akses pendidikan gratis bagi keluarga miskin menjadi pilar yang tidak bisa ditawar," tambah Teguh.

Teguh juga membela program Makan Bergizi Gratis sebagai investasi produktivitas jangka panjang. Menurutnya, anak-anak yang bebas dari stunting hari ini adalah tenaga kerja cerdas dan sehat yang akan menggerakkan ekonomi Indonesia setidaknya dalam 20 tahun mendatang. Ini adalah langkah preventif untuk memastikan keberlanjutan bangsa.

Di sektor ekonomi kerakyatan, pembentukan Koperasi Merah Putih disebut sebagai mekanisme desentralisasi kekuasaan ekonomi. Teguh berpendapat bahwa koperasi yang dikelola dengan baik dapat mencegah akumulasi kekayaan pada segelintir elite atau oligarki yang selama ini sering membajak ruang pengelolaan sumber daya alam.

Di sisi lain, Teguh juga memberikan catatan kritis bahwa ujian serius pemerintah terletak pada penegakan hukum, termasuk penertiban pelanggaran lingkungan oleh kelompok oligarki.

Dia juga mengatakan, dalam berbagai referensi disebutkan bahwa salah satu faktor yang menyebabkan stagnasi ekonomi adalah keterlambatan lambat dalam melakukan transisi energi. Terkait isu kedaulatan energi, Teguh optimis Indonesia memiliki peluang besar melalui Energi Baru Terbarukan (EBT) seperti panas bumi, tenaga surya, dan bioenergi dari CPO. Baginya, EBT bukan sekadar isu lingkungan, melainkan soal kedaulatan nasional agar Indonesia tidak lagi bergantung pada pasokan energi luar negeri yang fluktuatif.

Menutup seminarnya, Dr. Teguh Santosa mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi luas dalam pembangunan. Ia menegaskan bahwa kemauan untuk melepaskan diri dari stagnasi ekonomi membutuhkan sinergi antara kebijakan negara yang kuat dan dukungan rakyat yang aktif.

"Ideologi pembangunan ini adalah peta jalan menuju Indonesia yang kuat, mandiri, dan bermartabat di panggung global," pungkasnya. []





Buatkan berita 15 paragraph dari pernyataan Direktur Geopolitik GREAT Institute, Dr. Teguh Santosa, dalam sebuah seminar di Surabaya, Senin, 11 Mei 2026.

Materi yang dibawa Dr. Teguh berjudul "Ideologi Pembangunan Prabowo Subianto". Untuk membedah ideologi pembangunan Prabowo, Teguh menggunakan tiga buku sebagai pisau analisis, yakni "Politics among Nations" karya Hans J. Morgenthau, "The Tragedy of Great Power Politics" karya John J. Mearsheimer, dan "Breakout Nations" karya Ruchir Sharma.

Teguh mengatakan, ideologi pembangunan Prabowo dikembangkan Prabowo untuk menjawab berbagai persoalan dan pertanyaan dalam buku "Paradoks Indonesia" yang ditulisnya.


Anarkisme Dunia Internasional
•Ketiadaan Otoritas Tertinggi: Tidak ada lembaga yang dapat memaksakan aturan kepada negara-negara, bahkan kepada negara yang paling berkuasa sekalipun.
•Setiap negara memprioritaskan keamanan dan kepentingannya sendiri, menciptakan lingkungan mandiri (self-help system).


Realisme Ofensif
•Struktur sistem internasional yang anarkis memaksa negara-negara besar untuk terus mengejar kekuasaan demi kelangsungan hidup mereka.
•Negara tidak akan pernah merasa cukup aman dan akan selalu berusaha menjadi hegemon regional sekaligus mencegah munculnya pesaing di wilayah lain.
•Realisme ofensif: dunia cenderung bergerak dari tatanan liberal menuju anarki di mana setiap negara hanya memikirkan kepentingan nasionalnya.
•Prabowo melakukan pergeseran cara pandang (paradigm shift) dari ekonomi liberal yang berbasis mekanisme pasar bebas (market-driven), menjadi ekonomi komando perang yang berbasis intervensi negara (state-driven).

Key Words
•Si vis pacem para bellum
•Thucydides' Trap
•Security = Defence > Threat: doktrin dasar
•Inclusive Security: pentingnya partisipasi
•Active Neutrality: merangkul tanpa berpihak
•Good Neighbour

"Breakout"
Pertumbuhan yang berkelanjutan lahir dari:
1.kombinasi politik yang stabil,
2.demografi produktif,
3.kebijakan ekonomi pragmatis, dan
4.kemauan memutus ketergantungan pada komoditas.

Warisan Soemitronomics
•Program Benteng (1950-1957).
•Industrialisasi/Hilirisasi
•Trilogi Pembangunan: Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Pembangunan, Stabilitas nasional
•Sovereign Wealth Fund, pengelolaan cadangan negara (Khazanah Nasional Berhad & BPI Danantara)
•Koperasi Tani dan Koperasi Pegawai

Sosialisme Demokrasi
•Ekonomi sosialis: alat produksi dimiliki secara sosial, dijalankan melalui pemerintahan demokratis.
•Menghapus kapitalisme dan mewujudkan masyarakat sosialis melalui cara-cara demokratis.
•Pekerja mengelola alat produksi (skema koperasi pekerja).
•Menekankan manajemen mandiri (self-management) dan demokrasi dalam institusi ekonomi.
•Dikontraskan dengan Marxisme-Leninisme yang otoriter.

Opening Up
•Penerimaan Modal dan Teknologi Asing (Pintu Terbuka)
•Pragmatisme "Kucing Hitam-Putih"
•Desentralisasi dan Reformasi Pasar
•"Sosialisme dengan Karakteristik Tiongkok"
•Modernisasi Empat Sektor: pertanian, industri, pertahanan nasional, serta ilmu pengetahuan dan teknologi.
•Down to Earth
•Negara yang terjebak dalam "middle income trap" biasanya terlalu bergantung pada sumber kekayaan tanpa hilirisasi.
•Modal manusia bagaimanapun adalah yang terpenting. Tanpa rakyat yang sehat dan terdidik, bonus demografi hanya menjadi beban, bukan kekuatan.
•
•Sekolah Rakyat menyediakan akses pendidikan gratis bagi anak dari keluarga miskin.
•Kemampuan negaramelepaskan diri dari stagnasi ekonomi membutuhkan partisipasi luas masyarakat.
•Makan Bergizi Gratis adalah investasi produktivitas. Anak yang tidak stunting, yang mendapat gizi cukup, adalah tenaga kerja yang lebih sehat dan lebih cerdas pada 20 tahun ke depan.
•
•
•Koperasi Merah Putih. Koperasi adalah mekanisme untuk mendesentralisasi kekuasaan ekonomi. Jika berjalan baik, ia bisa mencegah akumulasi kekayaan yang mematikan persaingan sehat.
•Korupsi dan pembajakan ruang pengelolaan sumber daya oleh kelompok elite adalah pembunuh pertumbuhan yang efektif.
•
•
•Penertiban pelanggaran lingkungan oleh oligarki menjadi ujian serius lainnya.
•Negara yang terjebak pada stagnasi ekonomi biasanya lambat dalam transisi energi.
•Indonesia punya peluang besar dengan energi baru terbarukan (EBT): panas bumi, tenaga surya, bioenergi dari CPO. Bukan hanya soal lingkungan, tetapi juga soal kedaulatan energi.

]]> https://www.halomedan.com/news/65680/ideologi-pembangunan-prabowo-jawaban-untuk-kegelisahan-di-ldquoparadoks-indonesiardquo/ JARINGAN ALUMNI MUDA PMII Adukan Balik Ketum GAMKI ke Bareskrim Terkait Polemik Ceramah Jusuf Kalla Tue, 12 May 2026 09:16:00 +0700+0700 Jakarta - Jaringan Alumni Muda Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (JAM PMII) melayangkan laporan pengaduan kepada Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri terkait dugaan penyebaran informasi yang dinilai berpotensi memicu konflik lintas agama dalam polemik ceramah Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla.
Laporan tersebut disampaikan Koordinator Nasional JAM PMII Hasan Basyri ke Mabes Polri, Jakarta, Senin, 11 Mei 2026.

Dalam pengaduannya, organisasi itu menyoroti laporan yang sebelumnya diajukan Ketua Umum Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI), Sahat Martin Philip Sinurat, terhadap Jusuf Kalla atas dugaan penistaan agama.
Hasan Basyri menegaskan bahwa ceramah Jusuf Kalla di Masjid Universitas Gadjah Mada pada 5 Maret 2026 membahas proses perdamaian konflik Poso dan Ambon, bukan bermuatan penghinaan terhadap agama tertentu.

Menurut Hasan yang juga ketua PKC PMII Sumatera Utara Priode 2011-2013, video ceramah yang beredar di media sosial telah dipotong dan disebarkan tanpa konteks utuh sehingga menimbulkan persepsi berbeda di tengah masyarakat.

"Video yang beredar tidak utuh dan telah menimbulkan persepsi yang berbeda di publik. Padahal substansi ceramah tersebut berbicara mengenai proses perdamaian konflik Poso dan Ambon," ujar Hasan dalam keterangannya.

Ia menilai pelaporan terhadap Jusuf Kalla dilakukan tanpa verifikasi menyeluruh terhadap isi ceramah secara lengkap. Kondisi itu, menurutnya, berpotensi memicu kegaduhan dan ketegangan antarumat beragama.

Dalam laporan ke Bareskrim Polri, JAM PMII juga menyinggung dugaan pelanggaran sejumlah ketentuan hukum, mulai dari pasal penghasutan dalam KUHP, penyiaran berita bohong yang menimbulkan keonaran, hingga Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) terkait ujaran kebencian dan isu SARA.

Hasan menegaskan pihaknya menghormati proses hukum dan menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara kepada aparat penegak hukum. Ia berharap kepolisian dapat bertindak objektif dan profesional guna menjaga kondusivitas nasional serta keharmonisan antarumat beragama.

"Kami berharap aparat kepolisian dapat menelaah persoalan ini secara menyeluruh agar tidak berkembang menjadi konflik sosial yang lebih luas," katanya.

Selain itu, pihaknya mengaku siap memberikan data dan fakta tambahan yang dianggap relevan guna mendukung proses klarifikasi maupun penyelidikan lebih lanjut.

JAM PMII juga mengajak masyarakat untuk lebih cermat dalam menerima dan menyebarkan informasi di ruang publik, khususnya yang berkaitan dengan isu keagamaan dan keberagaman.

Menurut mereka, penyebaran informasi yang tidak utuh berpotensi memecah belah persatuan masyarakat apabila tidak disikapi secara bijak dan proporsional. ***]]> https://www.halomedan.com/Berita/65679/jaringan-alumni-muda-pmii-adukan-balik-ketum-gamki-ke-bareskrim-terkait-polemik-ceramah-jusuf-kalla/ 4 Begal Terowongan Tembung Ditangkap Mon, 11 May 2026 20:57:00 +0700+0700

MEDAN ITim Polrestabes Medan menangkap empat pelaku kejahatan jalanan (begal) yang kerap beraksi terowongan, Jalan Baru, Desa Tembung, Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deliserdang.

Keempatnya adalah, P alias C (17), FOA alias O (17), IS alias W (29), dan IS alias I (19). Para pelaku telah diamankan di Satuan Reskrim Polrestabes Medan guna mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dari para pelaku disita barang bukti berupa empat senjata tajam, satu unit handphone (HP), satu unit sepeda motor Honda Scoopy, serta satu unit sepeda motor yang ditemukan di rumah salah satu pelaku.

Kasat Reskrim Polrestabes Medan, AKBP Adrian Lubis mengatakan, keempat pelaku kejahatan jalanan itu ditangkap menindaklanjuti dari sejumlah laporan masyarakat.

"Dari hasil interogasi awal pelaku mengakui keterlibatan mereka dalam sejumlah aksi begal dan curanmor di wilayah Medan dan Deliserdang," ungkapnya, Senin (11/5/2026).

Dia menambahkan, keempat pelaku telah diamankan di Mapolrestabes Medan untuk proses penyidikan lebih lanjut.

"Anggota masih melakukan pengembangan terhadap sejumlah nama lain yang disebut terlibat dan masuk dalam daftar pencarian orang (DPO)," pungkasnya.(W05)



]]> https://www.halomedan.com/news/65678/4-begal-terowongan-tembung-ditangkap/ 77 Peserta Rehab Ikuti Upacara Khidmat, Ketua JMSI Sumut: Jauhi Bahaya Narkoba Mon, 11 May 2026 20:53:00 +0700+0700 77 peserta rehabilitasi mengikuti upacara dengan khidmat di Lembaga Penyalahgunaan Pencegahan Narkoba (LPPRN), Jalan Budi Luhur, Medan, Senin (11/5/2026).

Upacara tersebut dipimpin langsung Ketua Jaringan Media Siber Indonesia Sumut, Rianto SH MH yang akrab disapa Anto Genk sebagai pembina upacara.
Dari total peserta rehabilitasi yang mengikuti kegiatan, sebanyak 7 orang merupakan perempuan dan selebihnya laki-laki.

Sekretaris Umum LPPRN, Taufik, mengatakan pihaknya terus melakukan pembinaan mental dan psikologis secara berkala kepada seluruh peserta rehabilitasi.

Menurutnya, pembinaan tersebut menjadi bagian penting dalam proses pemulihan sekaligus membangun kembali semangat hidup para peserta.

Dalam amanatnya, Anto Genk mengapresiasi langkah rehabilitasi dan pembinaan yang dilakukan LPPRN sebagai bentuk pencegahan penyalahgunaan narkoba sejak dini.

"Mari kita jauhi bahaya narkoba, karena merusak generasi bangsa," tegasnya.

Kegiatan berlangsung tertib dan penuh kekhidmatan. Para peserta tampak mengikuti seluruh rangkaian upacara dengan disiplin dan semangat. (red)]]> https://www.halomedan.com/news/65677/77-peserta-rehab-ikuti-upacara-khidmat-ketua-jmsi-sumut-jauhi-bahaya-narkoba/ Bank Sumut Raih Taxpayer Award dari DJP, Tegaskan Komitmen Perkuat Layanan Pajak Digital bagi Masyarakat Mon, 11 May 2026 18:26:00 +0700+0700


Medan – PT Bank Sumut (Perseroda) kembali menorehkan prestasi dengan meraih penghargaan Taxpayer Award dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kantor Wilayah Sumatera Utara I. Penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi atas kontribusi Bank Sumut dalam mendukung penerimaan pajak negara sepanjang tahun 2025 sekaligus memperkuat layanan transaksi perpajakan bagi masyarakat di Sumatera Utara.

Penghargaan diserahkan langsung oleh Kepala Kanwil DJP Sumut I, Belis Siswanto kepada Direktur Utama Bank Sumut, Heru Mardiansyah, dalam suasana penuh keakraban dan semangat kolaborasi di Kantor Pusat Bank Sumut, Medan, Senin (11/5).

Kepala Kanwil DJP Sumut I, Belis Siswanto, menyampaikan bahwa Bank Sumut merupakan salah satu mitra strategis yang memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan negara di wilayah Sumatera Utara.

"Bank Sumut tidak hanya menunjukkan kepatuhan perpajakan yang baik sebagai wajib pajak, tetapi juga berperan aktif dalam mempermudah masyarakat melakukan pembayaran pajak melalui layanan perbankan yang semakin luas dan modern," ujar Belis.

Menurutnya, sinergi antara DJP dan Bank Sumut menjadi bagian penting dalam mendorong peningkatan kepatuhan pajak sekaligus memperluas akses layanan perpajakan yang cepat, aman, dan mudah dijangkau masyarakat.

Direktur Utama Bank Sumut, Heru Mardiansyah menegaskan bahwa penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi Bank Sumut untuk terus menghadirkan inovasi layanan, khususnya dalam mendukung ekosistem transaksi penerimaan negara berbasis digital.

Sebagai bank persepsi, Bank Sumut saat ini melayani transaksi penerimaan negara melalui jaringan kantor cabang dan cabang pembantu, layanan Cash Management System (CMS), hingga fitur pembayaran pajak pada aplikasi New Sumut Mobile.

"Transformasi digital yang kami lakukan bertujuan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Saat ini pembayaran pajak sudah dapat dilakukan melalui New Sumut Mobile, CMS, maupun seluruh jaringan kantor Bank Sumut dengan layanan penerimaan negara hingga pukul 16.00 WIB," kata Heru.

Heru menambahkan, Bank Sumut terus memperkuat posisinya sebagai bank daerah yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat dan perkembangan layanan keuangan digital.

"Penghargaan ini bukan sekadar apresiasi, tetapi menjadi energi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas layanan dan memperkuat kontribusi Bank Sumut dalam mendukung pembangunan daerah maupun nasional," tegasnya.

Dalam pertemuan tersebut, Bank Sumut dan Kanwil DJP Sumut I juga membahas sejumlah peluang sinergi strategis ke depan, antara lain percepatan implementasi CMS pada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Sumatera Utara, rencana pembukaan booth layanan Bank Sumut di lingkungan kantor DJP, hingga penyediaan tax corner di kantor-kantor Bank Sumut sebagai sarana edukasi perpajakan bagi masyarakat dan nasabah.

Turut hadir mendampingi Kepala Kanwil DJP Sumut I, antara lain Sekretaris Kanwil DJP Sumut I Muhammad Rivai Muda Siregar, Kepala KPP Madya Dua Medan Ronny Johannes Purba, Kepala Seksi Pengawasan II KPP Madya Dua Medan Ahmad Husein Tanjung, serta Account Representative KPP Madya Dua Medan Ade Setio Yuwono.]]> https://www.halomedan.com/news/65676/bank-sumut-raih-taxpayer-award-dari-djp-tegaskan-komitmen-perkuat-layanan-pajak-digital-bagi-masyarakat/ Welcoming Inkubator Bisnis UNPAB Batch 1 Resmi Digelar, Cetak Mahasiswa Inovatif dan Siap Bangun Usaha Mon, 11 May 2026 17:52:00 +0700+0700

Medan - Universitas Pembangunan Panca Budi (UNPAB) kembali menunjukkan komitmennya dalam membangun budaya kewirausahaan di lingkungan kampus melalui kegiatan Welcoming Mahasiswa Binaan Inkubator Bisnis UNPAB Batch 1 untuk kluster Agrotech dan Creative. Kegiatan ini dilaksanakan pada Senin, 11 Mei 2026.

Kegiatan welcoming ini menjadi langkah awal bagi mahasiswa binaan untuk memasuki proses pembinaan bisnis yang terarah, bertahap, dan berkelanjutan. Tidak hanya sebagai ajang penyambutan, program ini juga menjadi ruang belajar, berbagi pengalaman, serta membangun kolaborasi bagi mahasiswa yang memiliki minat dan potensi di bidang kewirausahaan.

Dalam sambutannya, tim pembina menyampaikan bahwa Inkubator Bisnis UNPAB hadir sebagai wadah pengembangan mahasiswa agar tidak hanya memiliki ide kreatif, tetapi juga mampu memahami proses membangun dan mengembangkan usaha secara nyata. Mahasiswa didorong untuk memiliki keberanian memulai bisnis, konsistensi dalam menjalankan usaha, serta visi untuk menciptakan inovasi yang berdampak bagi masyarakat.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh jajaran pembina dan pendamping Inkubator Bisnis UNPAB, di antaranya Siti Aisah, S.T., M.T. selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan UNPAB, Jodi Hendrawan, S.Kom., M.Kom. selaku Kepala Biro Layanan Mahasiswa dan Alumni UNPAB, serta Devi Andriani Luta, S.P., M.Agr. selaku Kepala Urusan Pengembangan Karir dan Jejaring Alumni UNPAB.

Selain itu, hadir pula Dr. Najla Lubis, S.T., M.Si. sebagai Dosen Pembimbing Agrotech Business Incubator UNPAB, Munisa, S.Psi., M.Psi. sebagai Dosen Pembimbing Creative Business Incubator UNPAB, serta Indri Hidayati, S.Kom., M.Kom. selaku staf Inkubator Bisnis UNPAB.

Rangkaian kegiatan berlangsung secara interaktif melalui sesi pengenalan program inkubator bisnis, pemaparan tahapan pembinaan usaha, hingga perkenalan tim pembina dan pendamping yang akan mendampingi mahasiswa selama proses pengembangan bisnis berlangsung.

Melalui program ini, UNPAB berharap dapat menciptakan ekosistem kewirausahaan kampus yang semakin kuat, inovatif, dan kolaboratif. Kehadiran Inkubator Bisnis UNPAB diharapkan menjadi wadah strategis bagi mahasiswa untuk bertumbuh, mengembangkan potensi, serta menghadirkan ide usaha yang mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan dunia industri.

Ingin menjadi bagian dari mahasiswa inovatif dan berjiwa entrepreneur?
Yuk, ikuti berbagai program pengembangan mahasiswa di UNPAB dan wujudkan ide bisnismu menjadi nyata bersama Inkubator Bisnis UNPAB!

]]> https://www.halomedan.com/Berita/65675/welcoming-inkubator-bisnis-unpab-batch-1-resmi-digelar-cetak-mahasiswa-inovatif-dan-siap-bangun-usaha/ Machika Luna Debut Lewat “Kupu Lucuku”, Anthem Cinta Pertama yang Siap Kuasai Playlist Gen Z Mon, 11 May 2026 15:00:00 +0700+0700 Machika Luna resmi meramaikan industri musik Tanah Air melalui single debut berjudul "Kupu Lucuku", sebuah lagu bertema cinta pertama yang dikemas ringan, manis, dan penuh nuansa remaja masa kini.

Single ciptaan Aditya Gumay tersebut menggambarkan perasaan gugup sekaligus bahagia saat mengalami jatuh cinta untuk pertama kalinya. Dengan lirik sederhana namun emosional, lagu ini dinilai sangat dekat dengan kehidupan generasi muda, khususnya Gen Z.

Saat peluncuran di Pusat Perfilman Usmar Ismail, Jumat (1/5/2026), Machika Luna mengungkapkan bahwa lagu tersebut terinspirasi dari pengalaman cinta pertama yang sering dialami remaja.

"Ini tentang pengalaman pertama jatuh cinta. Aku yakin banyak Gen Z yang bisa relate," ujar Machika Luna.

Meski proses produksinya terbilang singkat, hanya sekitar satu bulan sebelum resmi diperkenalkan, "Kupu Lucuku" justru menghadirkan nuansa segar yang dinilai mampu menarik perhatian penikmat musik muda. Lagu ini juga tengah dipersiapkan untuk distribusi ke berbagai platform digital.

Tak hanya lagunya yang menarik perhatian, video klip "Kupu Lucuku" juga tampil estetik dengan konsep urban modern. Proses syuting dilakukan di kawasan Echo Park yang dikenal sebagai salah satu lokasi favorit anak muda.

"Cuma sekitar satu sampai dua hari," kata Machika Eva Luna mengenai proses pengambilan gambar video klipnya.

Meski terbilang pendatang baru di industri musik, Machika Luna sebenarnya telah akrab dengan dunia tarik suara sejak kecil. Dukungan keluarga yang mencintai musik, ditambah pengaruh musik K-pop dan inspirasi dari Nadin Amizah, membentuk karakter vokal Machika yang unik dengan sentuhan pop modern dan lirik puitis.

Menariknya lagi, penyanyi muda ini masih duduk di bangku kelas 2 SMP di Global Indonesia School. Di tengah kesibukannya menempuh pendidikan, ia tetap fokus membangun karier musik secara profesional.

Machika Luna berharap "Kupu Lucuku" dapat diterima luas oleh masyarakat dan menjadi langkah awal menuju karya-karya berikutnya.

"Semoga bisa booming dan aku bisa terus berkarya," tuturnya.

Dengan bakat alami, konsep musik yang relatable, serta dukungan tim yang solid, Machika Luna dinilai berpotensi menjadi rising star baru di industri musik Indonesia.rel]]> https://www.halomedan.com/seleb/65674/machika-luna-debut-lewat-ldquokupu-lucukurdquo-anthem-cinta-pertama-yang-siap-kuasai-playlist-gen-z/ Jebakan "Visa Turis" dan Ilusi Keamanan Digital: Belajar dari Ratusan WNA Pelaku Judol Mon, 11 May 2026 08:10:00 +0700+0700 Belajar dari Ratusan WNA Pelaku Judol

Oleh: Abdullah Rasyid
Staf Khusus Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan

Bayangkan seorang warga negara asing mendarat di Soekarno-Hatta atau Hang Nadim dengan senyum ramah, paspor sah, dan stempel visa kunjungan yang valid. Di mata sistem, ia adalah "tamu" yang sah. Namun begitu pintu bandara tertutup, ia berubah menjadi "hantu digital", mengoperasikan server judi online dari balik layar apartemen mewah di Jakarta atau Batam, menyedot miliaran rupiah dari kantong masyarakat kita.

Kasus penangkapan 321 WNA di Jakarta dan 210 WNA di Batam pada awal Mei 2026 bukan sekadar angka statistik. Ini adalah tamparan keras yang menunjukkan betapa rapuhnya kedaulatan digital kita bila hanya bergantung pada stempel visa dan dokumen perjalanan.


Ilusi "Aman" Karena Visa Sah

Selama ini kita terjebak dalam pola pikir lama: kalau visanya sah, berarti dia aman. Padahal, kejahatan transnasional abad ke-21 tidak lagi menembus pagar kawat berduri, melainkan memanfaatkan fasilitas Bebas Visa Kunjungan (VBK) atau Visa on Arrival (VoA). Mereka masuk sebagai turis, tapi bekerja sebagai operator kejahatan.

Sistem imigrasi kita mendeteksi status hukum, bukan niat kriminal. Selama izin tinggal belum habis dan tidak ada laporan pelanggaran, mereka dianggap "bersih". Celah inilah yang dieksploitasi sindikat internasional, diperparah oleh keterbatasan pengawasan lapangan akibat rasio petugas yang tidak sebanding dengan lonjakan arus orang.


Mengapa Teknologi Belum Menjadi "Dewa Penolong"?

Banyak yang bertanya: Kenapa tidak pakai AI? Kenapa tidak lacak setiap langkah mereka?
Jawabannya ada pada kompleksitas dunia nyata:

- Privasi vs. Keamanan: UU Perlindungan Data Pribadi membatasi pelacakan real-time tanpa dasar hukum yang jelas.
- Integrasi Data yang Belum Sempurna: Data imigrasi, kepolisian, dan telekomunikasi masih berjalan paralel. Baru kini, di bawah Menteri Imigrasi, dan Pemasyarakatan Jenderal Pol. (Purn) Agus Andrianto, SH, MH kita serius menyatukan "pulau-pulau data" menjadi daratan informasi yang utuh.

Namun teknologi saja tidak cukup. Kejahatan ini bersifat hybrid, menggunakan gedung fisik sekaligus server digital. Solusinya pun harus hibrida.


Dari Reaktif ke Proaktif: Tiga Langkah Strategis

Kasus Jakarta dan Batam harus menjadi titik balik. Kita tidak bisa terus-menerus memadamkan kebakaran setelah kerugian triliunan rupiah terjadi. Ada tiga langkah strategis yang sedang dan akan didorong:

1. Revitalisasi "Wajib Lapor" Digital
WNA pemegang visa jangka pendek wajib check-in lokasi atau aktivitas setiap 14 hari melalui aplikasi. Sistem akan mendeteksi anomali pola tinggal dan memberi peringatan dini.

2. Hukuman Berat bagi Fasilitator Lokal
Kejahatan ini tidak mungkin terjadi tanpa bantuan lokal: pemilik gedung, apartemen, penyedia internet. Kelalaian atau kesengajaan memfasilitasi WNA ilegal akan dikenai sanksi administratif berat hingga pencabutan izin usaha.

3. Diplomasi Imigrasi yang Tegas
Indonesia tidak boleh menjadi "surga murah" bagi penjahat siber global. Perjanjian bebas visa akan dievaluasi ulang, dan untuk negara tertentu bisa diterapkan visa elektronik dengan persyaratan lebih ketat.


Kedaulatan Ada di Tangan Kita

Penangkapan ratusan WNA ini bukan alasan untuk panik, melainkan untuk sadar: perang modern tidak selalu menggunakan tank, tapi kode program dan penyalahgunaan regulasi. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, di bawah arahan Presiden Prabowo berkomitmen bertransformasi dari sekadar "stempel paspor" menjadi penjaga gerbang keamanan nasional yang cerdas, tegas, dan berbasis data.

Kepada masyarakat, kami mengajak partisipasi aktif. Anda adalah mata dan telinga kami. Jika melihat tetangga asing yang mencurigakan, tidak pernah keluar, banyak tamu datang tengah malam, atau aktivitas server yang aneh, laporkan. Karena keamanan Indonesia bukan hanya tugas aparat, tapi tanggung jawab bersama. Jangan biarkan rumah kita dijadikan sarang kejahatan oleh mereka yang menyusup lewat pintu yang kita buka sendiri.

Jakarta, 11 Mei 2026
Dini hari di Bandara Soekarno Hatta]]> https://www.halomedan.com/news/65673/jebakan-quotvisa-turisquot-dan-ilusi-keamanan-digital-belajar-dari-ratusan-wna-pelaku-judol/ Sempat Viral, Orang Tua PMI Asal Medan Reza Valentino Akhirnya Terima Asuransi Kematian Rp1 Miliar Mon, 11 May 2026 07:18:00 +0700+0700
Jakarta — Polemik terkait kematian Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Medan, Sumatera Utara, Reza Valentino Simamora (21), yang sempat viral dan menuai perhatian publik akhirnya menemui titik terang. Orang tua almarhum dikabarkan telah menerima pencairan asuransi kematian senilai sekitar Rp1,04 miliar.

Reza Valentino diketahui meninggal dunia di Korea Selatan setelah diberangkatkan melalui skema Government to Government (G to G) usai mengikuti pelatihan di LPK Karanganyar pada Desember 2024. Kasus kematiannya sempat menjadi sorotan lantaran status hukum serta hak-hak almarhum dinilai belum jelas.

Direktur Pengaduan, Mediasi, dan Advokasi BP2MI, Mangiring Hasoloan Sinaga, mengatakan pihaknya telah melakukan koordinasi bersama keluarga almarhum dan Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) melalui rapat daring untuk memastikan penyelesaian hak-hak korban.

"Kami mendapat kabar bahwa pada 30 April 2026, uang asuransi kematian telah diterima oleh orang tua almarhum Reza Valentino. Selain itu, sisa gaji almarhum juga sudah diserahkan," ujar Mangiring H. Sinaga, Jumat (8/5/2026).

Mangiring menjelaskan, penyelesaian kasus tersebut menjadi perhatian khusus Menteri BP2MI Mukhtarudin sebagai bentuk kehadiran negara dalam melindungi pekerja migran Indonesia beserta keluarganya.

Menurutnya, perhatian pemerintah tidak hanya mencakup proses pencairan asuransi, tetapi juga penanganan status kematian hingga persoalan barang milik almarhum yang diterima keluarga dalam kondisi rusak.

"Mulai dari status kematian, persoalan kargo barang milik almarhum yang diterima dalam kondisi buruk, hingga proses pencairan asuransi menjadi atensi khusus Bapak Menteri Mukhtarudin kepada seluruh jajaran. Ini merupakan wujud nyata tanggung jawab pemerintah kepada rakyat," katanya.

Meski demikian, Mangiring mengakui sempat terjadi perbedaan pemahaman terkait nominal santunan asuransi yang diterima keluarga korban. Orang tua almarhum, Saut Simamora, disebut memiliki harapan nilai santunan lebih besar dari nominal yang telah ditetapkan berdasarkan regulasi.

"Dalam zoom meeting terakhir pada April lalu, pihak keluarga sudah dijelaskan bahwa nominal asuransi yang diterima telah sesuai aturan, yakni sekitar Rp1 miliar, terlebih korban meninggal dunia di luar negeri. Mungkin pihak keluarga berharap nilainya lebih besar," jelasnya.

Senada dengan itu, Ketua Umum Jaringan Pergerakan Masyarakat Bawah (JAGA MARWAH), Edison Tamba atau yang akrab disapa Edoy, menyebut pihak SBMI selaku pendamping keluarga juga telah memastikan bahwa perhitungan santunan dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

"Saya sudah menghubungi pihak SBMI dan mereka menyampaikan bahwa tuntutan nominal yang diminta tidak memiliki dasar hukum maupun aturan. Jika merasa ada kekeliruan, tentu bisa ditempuh melalui jalur perdata," ujar Edoy.

Ia menilai upaya yang dilakukan Kementerian BP2MI bersama SBMI dalam mendampingi keluarga almarhum patut diapresiasi. Menurutnya, perhatian terhadap kasus tersebut dilakukan secara maksimal hingga seluruh persoalan dapat diselesaikan.

"Mulai dari persoalan asuransi hingga barang milik almarhum yang diterima dalam kondisi rusak, semuanya mendapat perhatian khusus dari Menteri BP2MI dan jajaran hingga akhirnya kasus ini selesai," katanya.

Atas nama lembaga JAGA MARWAH, Edoy juga menyampaikan apresiasi kepada Menteri BP2MI, SBMI, media massa, media sosial, hingga para influencer yang ikut mengawal dan menyuarakan kasus tersebut sampai mendapat perhatian luas.

"Saya mengucapkan terima kasih kepada SBMI, rekan-rekan media, serta Bapak Menteri beserta jajaran atas dukungan dan perhatian terhadap kasus ini. Setelah pertemuan dengan Menteri BP2MI, pendampingan hukum selanjutnya diserahkan kepada SBMI," tutupnya.]]> https://www.halomedan.com/news/65672/sempat-viral-orang-tua-pmi-asal-medan-reza-valentino-akhirnya-terima-asuransi-kematian-rp1-miliar/ Rusdi Lubis Raih Suara Terbanyak, Pimpin KAHMI Sumut 2026-2031 Mon, 11 May 2026 01:05:00 +0700+0700 H Rusdi Lubis SH MM resmi ditetapkan sebagai Koordinator Presidium Majelis Wilayah (MW) KAHMI Sumatera Utara periode 2026-2031 dalam penutupan Musyawarah Wilayah (Muswil) VII KAHMI Sumut di Parapat, Sabtu (9/5/2026).

Ketua umum incumbent tersebut berhasil meraih suara terbanyak, yakni 24 suara, dan ditetapkan langsung oleh pengurus Majelis Nasional (MN) KAHMI, Andi Faizal Jolong.

Selain Rusdi Lubis, enam nama lainnya juga terpilih sebagai anggota presidium MW KAHMI Sumut, yakni Dr Hatta Ridho, Dr Sugiat Santoso, Dr Mansyur Pasaribu, Dr Sadikin Bintang MM, Prof Dr Hasim Purba, dan M Iskandar Nasution SE MM.

Usai menerima amanah tersebut, Rusdi mengungkapkan rasa syukur dan apresiasi kepada seluruh panitia serta peserta Muswil yang telah menyukseskan agenda organisasi itu.

"Terima kasih kepada seluruh jajaran pengurus MW dan 25 Majelis Daerah KAHMI se-Sumut yang telah hadir dan berpartisipasi aktif dalam Muswil VII ini," ujar Rusdi.

Mantan anggota DPRD Sumut itu menilai keberhasilan Muswil tidak terlepas dari kerja keras panitia pelaksana di bawah kepemimpinan Armansyah Harahap MPd dan Ketua OC H Aja Syahri MSos.

Rusdi juga mengajak seluruh presidium terpilih untuk mengesampingkan perbedaan serta memperkuat soliditas organisasi demi membawa KAHMI Sumut lebih maju.

"Kita harus menyatukan persepsi dan siap berkolaborasi dengan pemerintah untuk kemajuan organisasi dan masyarakat," katanya.

Ia turut mengingatkan pentingnya menjaga semangat perjuangan HMI dan KAHMI dalam membangun kepentingan umat dan bangsa.
"Jangan sampai melupakan asal perjuangan yang dibesarkan dari umat semasa aktif di HMI," tegasnya.

Terkait langkah ke depan, Rusdi menyebut pihaknya akan segera melakukan konsolidasi internal guna menyusun kepengurusan serta program kerja baru.
"Yang pasti, kepemimpinan ke depan akan mengedepankan prinsip kolektif kolegial," pungkasnya.

Sementara itu, pengurus Majelis Nasional KAHMI Andi Faizal Jolong mengapresiasi jalannya Muswil VII KAHMI Sumut yang dinilai berlangsung dinamis dan penuh semangat.

"Ini salah satu Muswil KAHMI yang paling semarak dan penuh warna," ujarnya.

Sekretaris Umum demisioner MW KAHMI Sumut H Dadang Darmawan Pasaribu MSi bersama Kabid Infokom demisioner H Borkat SSos MM juga menyampaikan rasa syukur atas suksesnya pelaksanaan Muswil tersebut.

"Kami berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dan berpartisipasi aktif demi kelancaran Muswil Sumut ini," tandasnya.red

]]> https://www.halomedan.com/politik/65671/rusdi-lubis-raih-suara-terbanyak-pimpin-kahmi-sumut-20262031/ Shohibul Siregar: KI Jangan Jadi Pelindung Pemerintah yang Tertutup Sun, 10 May 2026 21:17:00 +0700+0700
MEDAN I Pengamat sosial dan politik, Shohibul Anshor Siregar, menegaskan bahwa Komisi Informasi (KI) Provinsi harus menjadi garda terdepan dalam menjamin keterbukaan informasi publik di daerah. Menurutnya, KI tidak boleh hanya berfungsi administratif, tetapi wajib berani mengambil sikap dalam menyelesaikan sengketa informasi antara masyarakat dan badan publik.

"KI Provinsi itu bukan sekadar pelengkap birokrasi. Mereka adalah lembaga ajudikasi yang menentukan apakah hak publik atas informasi dijalankan atau justru dihambat," ujar Shohibul Siregar kepada wartawan di Medan, Minggu (10/5/2026).

Ia mengatakan, keberadaan KI Provinsi merupakan amanat reformasi dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Karena itu, masyarakat harus mendapat jaminan akses terhadap data pembangunan, penggunaan anggaran, hingga dokumen kebijakan pemerintah daerah.

Menurutnya, dalam praktik di lapangan masih banyak instansi pemerintah yang belum terbuka terhadap permintaan informasi publik. Karena itu, KI Provinsi dituntut aktif memperkuat fungsi PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) agar sengketa informasi dapat diminimalisir.
Shohibul juga menyinggung kasus sengketa informasi terkait dokumen ijazah Presiden Joko Widodo yang sempat menjadi perhatian publik nasional. Ia menilai kasus tersebut menjadi contoh penting dalam menguji batas antara kepentingan privasi dan kepentingan publik.

"Ketika dokumen syarat pencalonan pejabat publik diminta masyarakat lalu ditolak, maka di situlah Komisi Informasi diuji independensinya. KI harus mampu menilai mana informasi yang patut dibuka demi kepentingan publik," katanya.

Ia menambahkan, jabatan publik memiliki konsekuensi keterbukaan yang lebih tinggi dibanding warga biasa. Karena itu, putusan KI dalam berbagai sengketa informasi harus benar-benar berpihak pada semangat transparansi.
Selain itu, Shohibul mengingatkan pentingnya menjaga independensi KI Provinsi, terutama karena proses pemilihan komisioner melibatkan DPRD.

"Jangan sampai KI justru menjadi tameng bagi pemerintah daerah yang tertutup. KI harus setia pada prinsip keterbukaan informasi dan kepentingan masyarakat," tegasnya.

Di akhir pernyataannya, Shohibul mengajak masyarakat untuk lebih aktif menggunakan hak memperoleh informasi sebagai bagian dari pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.

"Jangan takut menggunakan jalur sengketa informasi. Itu hak warga negara dan bagian penting dari demokrasi," pungkasnya.rd/ism]]> https://www.halomedan.com/Berita/65670/shohibul-siregar-ki-jangan-jadi-pelindung-pemerintah-yang-tertutup/ Wamenaker: Kompetensi SDM Kunci Utama Hadapi Digitalisasi Global Sun, 10 May 2026 21:04:00 +0700+0700
Wamenaker menyoroti pergeseran besar di dunia kerja yang menuntut kesesuaian keterampilan (skill mismatch). Berdasarkan data Sakernas November 2025, dari 218,85 juta penduduk usia kerja, terdapat 7,35 juta pengangguran yang masih didominasi oleh lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

"Dunia kerja sedang mengalami perubahan besar akibat AI dan digitalisasi. Tantangan kita bukan hanya soal jumlah, tetapi kualitas dan kesesuaian keterampilan," ujar Afriansyah saat menjadi narasumber Indonesia Cloud and Datacenter Convention 2026 di Jakarta, Kamis (7/5/2026).

Wamenaker menegaskan bahwa untuk mempercepat pemberdayaan angkatan kerja, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengandalkan platform SIAPkerja. Sistem digital terintegrasi ini hadir sebagai single gateway bagi masyarakat untuk mengakses layanan pelatihan, penempatan, hingga sertifikasi secara lebih efisien.

Selain digitalisasi layanan, Kemnaker juga fokus pada pelatihan berbasis kompetensi untuk memperkuat keterampilan teknis (hard skill) dan soft skill, serta sertifikasi sebagai pengakuan formal atas keahlian tenaga kerja.

Dalam paparannya, Wamenaker menyampaikan bahwa program ketenagakerjaan dibangun di atas pilar strategis, terutama dalam peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui penguatan kurikulum, reskilling, dan upskilling.

"Kemnaker fokus pada perluasan penempatan tenaga kerja dengan memperkuat kolaborasi antara pemerintah, industri, dan lembaga pendidikan. Semua ini didukung oleh reformasi ketenagakerjaan, termasuk pemanfaatan teknologi digital dan pengelolaan birokrasi yang lebih baik," ujar Wamenaker.

Wamenaker menegaskan komitmen pemerintah dalam membangun ekosistem ketenagakerjaan Indonesia periode 2024–2029 yang kuat, inklusif, dan adaptif. Langkah ini dilakukan melalui penguatan kolaborasi lintas sektor untuk menciptakan tenaga kerja yang kompeten, terlindungi, dan mampu bersaing di tingkat global guna mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.r]]> https://www.halomedan.com/politik/65669/wamenaker-kompetensi-sdm-kunci-utama-hadapi-digitalisasi-global/ Pj Sekdaprov Sumut Tekankan Penguatan BPBD Hadapi Risiko Bencana yang Kian Kompleks Sun, 10 May 2026 21:03:00 +0700+0700
MEDAN – Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumatera Utara (Sumut) Sulaiman Harahap menegaskan pentingnya penguatan kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), seiring tingginya dinamika dan risiko bencana di wilayah Sumut.

Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri Sosialisasi dan Focus Group Discussion (FGD) terkait Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 18 Tahun 2025 tentang Pedoman Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja BPBD, di Ballroom Hotel Four Points by Sheraton Medan, Kamis (7/5/2026).

Kegiatan yang diinisiasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui dukungan Program SIAP SIAGA tersebut membahas pedoman pembentukan, organisasi, dan tata kerja BPBD di daerah.

Dalam kesempatan itu, Sulaiman Harahap menyampaikan apresiasi atas dipilihnya Sumut sebagai lokasi sosialisasi kebijakan strategis tersebut. Menurutnya, Sumut saat ini masih berada dalam masa transisi darurat menuju pemulihan pascabencana besar tahun 2025 yang berlangsung hingga 30 Juni 2026.

"Kehadiran kita semua di sini merupakan bentuk komitmen bersama dalam memperkuat tata kelola penanggulangan bencana di daerah. Kita harus membangun sistem yang lebih kuat dari hulu ke hilir, mulai dari mitigasi hingga pemulihan," ujar Sulaiman Harahap.

Ia menegaskan, BPBD memiliki tanggung jawab besar dalam menyinergikan berbagai pihak, mulai dari TNI/Polri, akademisi, hingga komunitas relawan. Karena itu, kelembagaan yang kuat menjadi kebutuhan mutlak bagi daerah rawan bencana seperti Sumut.

"Keberadaan BPBD yang kuat secara kelembagaan, jelas dalam struktur organisasi, serta tepat dalam pembagian fungsi merupakan kebutuhan yang tidak dapat ditawar lagi. Penanggulangan bencana harus dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan," tegasnya.

Menurut Sulaiman, tantangan ke depan juga semakin berat akibat dampak perubahan iklim yang semakin nyata. Karena itu, diperlukan kelembagaan yang adaptif dan responsif terhadap perkembangan risiko bencana.

"Kita harus menghadirkan kelembagaan yang semakin adaptif dan responsif terhadap dinamika risiko bencana yang terus berkembang," katanya.

Sementara itu, Direktur Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran (MPBK) Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Edi Suhermanto menjelaskan, sosialisasi tersebut bertujuan memberikan panduan yang terukur bagi pemerintah daerah dalam membentuk struktur organisasi BPBD.

"Melalui Permendagri 18/2025, kita ingin menyamakan persepsi agar setiap daerah memiliki kelembagaan yang profesional dan sesuai dengan tipologi serta tingkat risiko bencananya. Tantangan perbedaan pemahaman di lapangan inilah yang coba kita selesaikan melalui forum ini," jelas Edi.

Menurutnya, kegiatan tersebut tidak hanya menjadi forum administratif, tetapi juga ruang diskusi bagi para pemangku kepentingan untuk merumuskan solusi atas berbagai tantangan penanggulangan bencana di lapangan. Diharapkan seluruh daerah dapat memahami substansi peraturan tersebut secara menyeluruh, sehingga mampu melakukan penyesuaian kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat ukuran.eeed

]]> https://www.halomedan.com/kota/65668/pj-sekdaprov-sumut-tekankan-penguatan-bpbd-hadapi-risiko-bencana-yang-kian-kompleks/ Di Bawah Bayang Disrupsi Digital, Pers Tetap Menjadi Ruang Verifikasi Publik Sun, 10 May 2026 20:59:00 +0700+0700
*Oleh: Syamsudin Hadi Sutarto (Toto)*
*Wakil Ketua Umum SPS Pusat*

Pernyataan Kepala Badan Komunikasi Kepresidenan RI, M. Qodari, mengenai fenomena "homeless media" memunculkan diskursus penting tentang arah ekosistem media nasional di era 5.0. Dalam pandangannya, perkembangan media digital tanpa struktur konvensional menunjukkan adanya perubahan besar dalam pola komunikasi publik dan konsumsi informasi masyarakat.

Fenomena tersebut memang merupakan realitas baru yang tidak dapat dihindari. Teknologi digital telah mengubah lanskap komunikasi secara fundamental. Hari ini, hampir semua pihak dapat menjadi produsen informasi: pemerintah, korporasi, komunitas, influencer, bahkan individu melalui platform media sosial dan kanal digital mandiri.

Pemerintah tentu memiliki hak dan kebutuhan untuk membangun komunikasi publik melalui berbagai kanal digital modern yang berkembang saat ini. Namun di tengah perubahan tersebut, terdapat satu hal yang harus dijaga secara tegas: jangan sampai batas antara komunikasi institusi, influencer ecosystem, dan kerja jurnalistik menjadi kabur.

Di sinilah posisi Serikat Perusahaan Pers (SPS) harus berada: tidak anti terhadap inovasi digital, tetapi juga tidak membiarkan pers direduksi menjadi sekadar instrumen distribusi narasi kekuasaan. Pers memiliki fungsi yang berbeda dan tidak bisa disamakan dengan owned media milik institusi. Pers bekerja berdasarkan independensi editorial, verifikasi fakta, kode etik jurnalistik, mekanisme check and balance, serta tanggung jawab publik. Sementara media institusi pada dasarnya dibangun untuk kepentingan komunikasi organisasi atau kepentingan narasi institusi itu sendiri.

Karena itu, SPS memandang penting adanya pemisahan yang jelas antara media pers, media institusi, dan ekosistem influencer digital.
Pers bukan alat propaganda. Pers adalah mekanisme publik untuk menguji kekuasaan, memverifikasi informasi, dan menjaga rasionalitas ruang publik.

Dalam konteks ini, kritik dari Guru Besar Ilmu Komunikasi UII, Masduki, patut menjadi alarm serius bagi ekosistem media nasional. Ia mengingatkan adanya potensi kooptasi media digital menjadi instrumen propaganda pemerintah apabila batas-batas independensi tidak dijaga secara sehat.

SPS melihat bahwa dukungan pemerintah kepada media digital, termasuk dalam bentuk kemitraan, kolaborasi, atau distribusi anggaran komunikasi publik, harus dilakukan secara transparan, adil, dan tidak boleh mengurangi independensi editorial media.

Tanpa prinsip tersebut, risiko yang muncul sangat besar: kualitas informasi publik menurun, kepercayaan masyarakat terhadap media rusak, dan ekosistem pers kehilangan kredibilitasnya.

SPS juga menilai bahwa keberadaan owned media pemerintah maupun korporasi tidak boleh diposisikan setara dengan pers independen. Sebab pers memiliki standar yang tidak dimiliki kanal komunikasi institusi, yakni mekanisme editorial, verifikasi, cover both sides, koreksi publik, serta tanggung jawab etik kepada masyarakat.

Perbedaan ini penting ditegaskan agar publik tidak mengalami kebingungan antara informasi jurnalistik dan konten komunikasi institusional.
Di sisi lain, SPS sejalan dengan pandangan Yosef Ketua Dewan Pers 2016-2029, bahwa media pers tidak perlu terjebak dalam perlombaan algoritma media sosial semata. Pers tidak dibangun untuk menjadi mesin viralitas atau sekadar pemburu trafik. Pers dibangun untuk menjadi referensi publik yang terpercaya.

Pengalaman global menunjukkan bahwa media yang bertahan bukan selalu media yang paling cepat, melainkan media yang paling dipercaya. Kredibilitas menjadi aset utama industri pers di tengah banjir informasi dan disinformasi digital.
Ketika semua pihak memiliki medianya sendiri—baik pemerintah, korporasi, platform digital, maupun influencer—maka fungsi pers justru menjadi semakin strategis sebagai clearing house informasi publik. Pers harus hadir untuk memverifikasi klaim, memberi konteks, menghadirkan perspektif yang berimbang, dan menjaga ruang publik tetap rasional.

Karenanya, SPS perlu mendorong agenda strategis bagi masa depan ekosistem media nasional.
Pertama, SPS perlu mengusulkan kerangka nasional "Press vs Owned Media Distinction", yakni pemisahan tegas antara pers jurnalistik, media institusi, dan komunikasi influencer digital.

Kedua, SPS perlu mendorong standar transparansi dalam kemitraan pemerintah dan media, termasuk keterbukaan pendanaan, transparansi kerja sama, serta perlindungan terhadap independensi editorial.
Ketiga, SPS dapat menginisiasi

National Trusted Media Initiative, yaitu penguatan identitas media terpercaya yang memiliki tata kelola editorial, standar etik, verifikasi, dan akuntabilitas publik yang jelas. Langkah-langkah tersebut penting agar transformasi digital tidak justru melemahkan demokrasi informasi dan kualitas ruang publik nasional.

SPS tidak anti terhadap perkembangan new media dan transformasi digital. Justru SPS mendukung inovasi dan adaptasi teknologi sebagai bagian dari masa depan industri media. Namun SPS menolak tegas jika pers direduksi menjadi sekadar alat distribusi narasi kekuasaan.

Di tengah dominasi algoritma, polarisasi opini, dan banjir informasi yang tidak terverifikasi, pers harus tetap berdiri tegak sebagai ruang verifikasi, ruang etik, dan ruang kepercayaan publik.

Berkaitan dengan hal tersebut, masih dalam momentum World Press Freedom Day (WPFD) 2026 yang secara internasional diperingati setiap tanggal 3 Mei, Dewan Pers pada hari ini, 10 Mei 2026, menyelenggarakan Fun Walk bersama awak media dan masyarakat dengan tema "Pers
Indonesia: Beradaptasi dan Berintegritas." Kegiatan ini dimulai dan berakhir di Pelataran Gedung Dewan Pers, Jakarta.

Ketua Dewan Pers, Komaruddin Hidayat mengatakan kegiatan ini dirancang sebagai ruang inklusif yang menggabungkan semangat kebebasan pers dengan gaya hidup sehat. Sekaligus sebagai sarana untuk mengedukasi publik mengenai pentingnya akses informasi yang akurat.

Melalui kegiatan tersebut, Dewan Pers juga ingin menegaskan pentingnya dukungan kolektif bagi pers yang merdeka, profesional, dan berintegritas di tengah tantangan disrupsi informasi.

"Dewan Pers ingin menegaskan peran pers sebagai pilar demokrasi & mendorong publik untuk menghargai kebebasan pers dan akses informasi yang akurat," pungkas Komaruddin.]]> https://www.halomedan.com/news/65667/di-bawah-bayang-disrupsi-digital-pers-tetap-menjadi-ruang-verifikasi-publik/ DPD PSI Asahan Segarkan Kepengurusan : Seleksi Ketat Jadi Jaminan Kualitas Kader Sun, 10 May 2026 20:49:00 +0700+0700 DPD) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Asahan melangkah tegas melakukan pembenahan besar-besaran. Melalui evaluasi internal yang menyeluruh, organisasi ini berkomitmen menyegarkan struktur kepengurusan lewat seleksi terbuka, objektif, dan berstandar tinggi. Langkah ini menjadi bukti keseriusan PSI Asahan untuk tidak hanya ada, tetapi berdaya guna bagi masyarakat.

Ketua DPD PSI Kabupaten Asahan, Dr.Hendra Gunawan, SH, MH, C.MK, C.NS, mengungkapkan hal tersebut saat berbicara di hadapan rekan-rekan kader dan awak media, Minggu (10/5/2026). Menurutnya, organisasi yang kuat harus terus berbenah, berani menilai kinerja, dan berani mengambil keputusan demi kemajuan bersama. Tidak ada tempat bagi mereka yang hanya mengisi jabatan tanpa memberikan kontribusi berarti.

"Prinsip kami jelas: amanah adalah tanggung jawab, bukan sekadar gelar. Siapa saja pengurus yang dinilai kurang produktif, jarang bergerak, atau tidak mampu menjalankan tugas partai dengan baik, akan kami ganti. Kami tidak ingin ada posisi yang kosong maknanya. Setiap orang yang duduk di dalam struktur harus punya semangat kerja, visi yang sama, dan keberanian berjuang," tegas Hendra dengan nada penuh keyakinan.

Penyegaran kali ini tidak dilakukan secara sembarangan. DPD PSI Asahan menerapkan sistem seleksi yang transparan dan adil, membuka peluang luas bagi siapa saja kader potensial—baik yang sudah lama bergabung maupun wajah-wajah baru yang segar—untuk membuktikan kemampuan diri. Penilaian tidak hanya melihat kesetiaan, tetapi juga kapasitas kerja, integritas, serta kesiapan turun langsung ke tengah masyarakat.

"Kami mencari sosok pekerja keras, bukan sekadar pencari nama. Kami butuh kader yang peka terhadap masalah warga, yang mau mendengar keluh kesah, dan siap merumuskan solusi nyata. Seleksi ini kami buat ketat agar yang terpilih benar-benar yang terbaik, yang siap mengangkat nama partai dan membawa aspirasi rakyat ke meja kebijakan," tambah Hendra.

Langkah ini sekaligus menjadi wujud demokrasi internal yang hidup di tubuh PSI. Setiap kader punya kesempatan sama untuk berkembang dan berkarier, asalkan berani berprestasi dan berdedikasi. Bagi PSI Asahan, penyegaran kepengurusan adalah langkah strategis membangun kekuatan baru, menyusun barisan yang lebih solid, dan mempersiapkan diri menjadi kekuatan politik yang relevan dan dipercaya publik.

Dengan struktur baru yang lebih berkualitas, PSI Asahan menatap masa depan dengan optimisme tinggi. Partai ini bertekad hadir lebih dekat, bergerak lebih cepat, dan berkarya lebih luas demi kemajuan Kabupaten Asahan.

"Ini babak baru perjuangan kami. Dengan semangat baru dan tim yang tangguh, PSI Asahan siap menjadi mitra setia masyarakat, memperjuangkan keadilan, dan mewujudkan perubahan positif yang kita dambakan bersama," tutup Hendra Gunawan, mengakhiri pernyataannya dengan harapan besar untuk langkah ke depan. (tec)]]> https://www.halomedan.com/politik/65666/dpd-psi-asahan-segarkan-kepengurusan-seleksi-ketat-jadi-jaminan-kualitas-kader/ Kemnaker Komitmen Ciptakan Lapangan Kerja Inklusif bagi Mantan Warga Binaan Sun, 10 May 2026 20:31:00 +0700+0700 Kemnaker), Cris Kuntadi, menegaskan komitmen pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja yang inklusif dan bebas diskriminasi. Hal tersebut disampaikan saat memberikan sambutan kepada warga binaan dan peserta magang di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Malang, Jawa Timur, Kamis (7/5/2026).

Dalam kunjungannya, Cris menyampaikan bahwa setiap warga negara memiliki hak konstitusional untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak sebagaimana diamanatkan dalam UUD Tahun 1945. Hak tersebut mencakup seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang menghadapi kendala sosial, hukum, maupun ekonomi.

"Pemerintah hadir untuk menjamin masa depan Bapak/Ibu setelah masa pembinaan selesai. Melalui kebijakan dan perlakuan khusus, kami ingin memastikan warga binaan dapat kembali bekerja maupun berwirausaha di tengah masyarakat," ujar Cris.

Sebagai langkah konkret, Cris menjelaskan bahwa sejak awal 2025 Kemnaker telah membentuk Direktorat Bina Penempatan Tenaga Kerja Khusus. Direktorat ini memiliki mandat untuk memfasilitasi kelompok tenaga kerja khusus, termasuk mantan warga binaan, agar memperoleh akses kerja yang setara dan mendorong terciptanya dunia kerja yang inklusif.

"Upaya ini juga menjadi bagian dari dukungan Kemnaker terhadap proses reintegrasi sosial dan ekonomi. Dengan pembekalan melalui program magang dan pelatihan, diharapkan warga binaan memiliki kesiapan mental serta keterampilan saat kembali ke lingkungan sosial," katanya.

Menurut Cris, sinergi tersebut diperkuat melalui Nota Kesepahaman antara Kemnaker dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Kerja sama ini difokuskan pada pelaksanaan tugas dan fungsi bersama di bidang imigrasi, pemasyarakatan, dan ketenagakerjaan guna memastikan proses transisi warga binaan menuju dunia kerja berjalan optimal.

"Membuka kesempatan kerja bagi mantan warga binaan merupakan wujud penegakan hak asasi manusia. Kami berterima kasih atas dukungan seluruh pihak dalam mewujudkan kesempatan kerja yang inklusif bagi seluruh warga negara Indonesia," tutup Cris.rel]]> https://www.halomedan.com/news/65665/kemnaker-komitmen-ciptakan-lapangan-kerja-inklusif-bagi-mantan-warga-binaan/ Wisuda Periode III USU, Rektor Ingatkan Pentingnya Kompetensi dan Integritas Sun, 10 May 2026 20:21:00 +0700+0700 Rektor Universitas Sumatera Utara, Prof. Dr. Muryanto Amin, S.Sos., M.Si., mengukuhkan sebanyak 1.586 wisudawan pada Wisuda Periode III Tahun Akademik 2025/2026 yang berlangsung di Auditorium USU, Jumat-Sabtu (8-9/5/2026).

Dengan jumlah tersebut, total alumni USU kini mencapai 277.132 orang. USU pun terus memperkuat posisinya sebagai salah satu perguruan tinggi terbesar di Sumatera yang menghasilkan lulusan berdaya saing.

Dalam sambutannya, Prof. Muryanto Amin mengajak seluruh lulusan untuk terus belajar, menjaga integritas, dan memanfaatkan ilmu yang diperoleh selama kuliah untuk memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat.

"Semoga ilmu yang telah diperoleh selama masa perkuliahan dapat menjadi bekal yang berarti dalam kehidupan, serta mampu memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat dan lingkungan sekitar," ujarnya.

Adapun rincian lulusan pada periode wisuda kali ini terdiri dari 34 lulusan Program Doktor, 186 lulusan Program Magister, 49 lulusan Program Pendidikan Spesialis, 3 lulusan Program Pendidikan Sub-Spesialis, 56 lulusan Program Dokter Jenjang Magister, 353 lulusan Pendidikan Profesi, 896 lulusan Program Sarjana, dan 9 lulusan Program Diploma.
Menurutnya, lulusan perguruan tinggi tidak hanya dituntut unggul secara akademik, tetapi juga harus mampu beradaptasi dan memberikan kontribusi nyata di tengah masyarakat.

"Kiranya hasil pendidikan yang saudara tempuh dapat mengantarkan saudara memperoleh pekerjaan yang diharapkan maupun melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya demi meningkatkan kompetensi dan keterampilan," katanya.

Rektor USU juga menyampaikan apresiasi kepada para orang tua dan keluarga wisudawan yang telah memberikan dukungan penuh selama proses pendidikan berlangsung.

"Semoga Allah SWT membalas seluruh jasa dan pengorbanan para orang tua yang telah mendampingi putra-putrinya hingga berhasil menyelesaikan pendidikan dengan baik," ucapnya.

Salah seorang wisudawan, dr. Agnelisa Putria Harahap, mengaku tantangan terbesar selama menjalani pendidikan profesi dokter adalah membagi waktu antara belajar dan aktivitas di rumah sakit.

"Karena kami dari Fakultas Kedokteran, tentu harus belajar lebih ekstra. Saat profesi juga tantangannya ada pada manajemen waktu dan rasa lelah ketika bertugas di rumah sakit," ujarnya.

Hal serupa disampaikan dr. Ruth Maria Situmorang. Ia menilai mahasiswa harus mampu menyeimbangkan akademik dengan kegiatan organisasi dan kehidupan pribadi.

"Kita perlu belajar ekstra, tapi juga tetap aktif di organisasi, kepanitiaan, maupun kegiatan lainnya. Jadi yang paling penting memang manajemen waktu," katanya.

Sementara itu, Adli Nadhif, M.P., mengungkapkan tantangan yang dihadapinya selama penelitian di luar provinsi.
"Kesulitannya ada pada jarak karena penelitian saya berada di luar provinsi. Tapi menurut saya tetap dijalani saja, walaupun kadang merasa burnout atau lelah, karena pasti insya Allah bisa lulus tepat waktu," ujarnya.

Menutup sambutannya, Rektor USU kembali mengingatkan para lulusan agar terus belajar dan memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar.
"Teruslah belajar, berjuang, dan memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar.

Semoga seluruh lulusan USU dapat menjadi pribadi yang membawa kebaikan di tengah masyarakat," tutupnya.rel

]]> https://www.halomedan.com/news/65664/wisuda-periode-iii-usu-rektor-ingatkan-pentingnya-kompetensi-dan-integritas/