https://www.halomedan.com/ Halo Medan | Berani Tampil Beda Sat, 23 May 2026 14:26:03 +0700+0700 id-ID GUBSU BOBBY NASUTION MURKA! PROYEK RS HAJI Rp484 MILIAR DIDUGA “JALAN SENDIRI”, PLT SEKDA SULAIMAN DISOROT Sat, 23 May 2026 12:40:00 +0700+0700
Informasi yang diperoleh Sumut24.co dari sejumlah sumber internal di lingkungan Kantor Gubernur Sumut menyebutkan, proyek jumbo tersebut tidak pernah dipaparkan secara menyeluruh kepada gubernur, baik dalam forum resmi maupun dalam mekanisme evaluasi perencanaan anggaran daerah.

Padahal, proyek dengan nilai mencapai hampir setengah triliun rupiah itu disebut-sebut merupakan pembangunan gedung Rumah Sakit Haji Medan yang masuk dalam program strategis sektor kesehatan daerah.

Namun alih-alih melalui tahapan pembahasan terbuka, proyek tersebut justru disebut sudah berada pada tahap pengajuan persetujuan tanda tangan tanpa penjelasan detail kepada kepala daerah.

"Tidak pernah ada paparan resmi, tidak pernah diekspos ke gubernur, tiba-tiba sudah minta diteken. Ini yang bikin situasi memanas," ungkap salah satu sumber kuat di lingkungan Pemprov Sumut kepada Sumut24.co, Jumat (23/5).

Sumber tersebut juga menyebutkan, Gubernur Sumut Bobby Nasution disebut sangat kecewa bahkan murka karena merasa ada proses yang tidak berjalan sesuai prosedur dan seolah-olah "dilompati" oleh pihak tertentu di internal birokrasi.

Bahkan, dalam informasi yang beredar di lingkungan kantor gubernur, Bobby disebut merasa ada proses "jalan sendiri" dalam pengelolaan proyek besar tersebut, tanpa komunikasi dan koordinasi yang semestinya.

"Gubernur merasa seperti tidak dilibatkan. Ini proyek besar, harusnya dipaparkan dulu secara lengkap. Tapi yang terjadi justru sebaliknya," tambah sumber itu.
Dalam pusaran isu tersebut, nama Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Sumut Sulaiman ikut menjadi sorotan. Ia disebut memiliki posisi strategis dalam alur administrasi dan pengesahan berbagai program dan proyek di lingkungan Pemprov Sumut.

Sejumlah pihak bahkan menduga adanya kelemahan koordinasi di level atas birokrasi yang membuat proyek bernilai besar itu bisa bergulir tanpa penjelasan komprehensif kepada pimpinan daerah.
Meski demikian, hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari pihak Sulaiman terkait isu yang beredar tersebut.

Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution sendiri sebelumnya telah menegaskan penolakannya terhadap proyek tersebut. Bobby menyebut proyek pembangunan gedung itu tidak pernah dipaparkan secara jelas kepadanya dan tiba-tiba diajukan untuk disetujui.

"Gedungnya enggak pernah dipaparkan, enggak pernah diekspos, tiba-tiba minta diteken. Nilainya sampai ratusan miliar. Saya tolak," tegas Bobby.
Pernyataan tersebut semakin memperkuat dugaan adanya ketidaksinkronan serius dalam proses perencanaan dan pengajuan proyek strategis di lingkungan Pemprov Sumut.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Plt Sekda Sumut Sulaiman belum berhasil dikonfirmasi terkait dugaan maupun polemik yang mencuat. Redaksi Sumut24.co masih terus berupaya mendapatkan klarifikasi dari pihak terkait.

Di tengah memanasnya isu ini, publik kini menyoroti apakah polemik proyek Rp484 miliar RS Haji Medan ini akan berujung pada evaluasi besar-besaran di tubuh birokrasi Pemprov Sumut, atau justru membuka babak baru konflik internal di lingkaran kekuasaan Sumatera Utara.red

]]> https://www.halomedan.com/news/65787/gubsu-bobby-nasution-murka-proyek-rs-haji-rp484-miliar-diduga-ldquojalan-sendirirdquo-plt-sekda-sulaiman-disorot/ Kerja Bakti Bangun MCK Babinsa Gandean Bersama Warga, Tingkatkan Kesehatan Lingkungan Sat, 23 May 2026 12:35:00 +0700+0700
Kegiatan kerja bakti tersebut dilakukan secara gotong royong bersama warga sekitar dengan penuh semangat kebersamaan. Kehadiran Babinsa di tengah masyarakat tidak hanya memberikan motivasi, tetapi juga menjadi wujud nyata kepedulian TNI terhadap kondisi lingkungan dan kebutuhan masyarakat di wilayah binaannya.

Serda Erfin Wahyudi mengatakan, pembangunan fasilitas MCK sangat penting guna mendukung kesehatan dan kebersihan lingkungan masyarakat. Dengan adanya fasilitas sanitasi yang layak, diharapkan masyarakat dapat hidup lebih sehat dan nyaman dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Selain membantu pembangunan fasilitas umum maupun pribadi, kegiatan seperti ini juga menjadi sarana mempererat hubungan silaturahmi antara TNI dan masyarakat. Kebersamaan yang terjalin melalui kerja bakti diharapkan mampu menumbuhkan semangat gotong royong serta kepedulian sosial antar warga.

Sementara itu, Bapak Suher selaku pemilik rumah menyampaikan rasa terima kasih kepada Babinsa dan seluruh warga yang telah membantu proses pembangunan MCK tersebut. Ia berharap kebersamaan dan kekompakan warga Desa Gandean terus terjaga demi menciptakan lingkungan yang bersih, sehat dan harmonis (Dim0808).]]> https://www.halomedan.com/news/65786/kerja-bakti-bangun-mck-babinsa-gandean-bersama-warga-tingkatkan-kesehatan-lingkungan/ Proyek Fantastis Rp 484 Miliar Ditolak Gubernur Sumut Sat, 23 May 2026 11:25:00 +0700+0700 Proyek bernilai fantastis itu ditolak karena dinilai tidak memiliki paparan maupun kajian yang jelas.

Bobby mengungkapkan, proyek tersebut tiba-tiba diajukan untuk ditandatangani tanpa pernah dipresentasikan kepada dirinya maupun tim evaluasi di Pemprov Sumut.

"Gedungnya enggak pernah dipaparkan, enggak pernah diekspos, tiba-tiba minta diteken. Nilainya sampai ratusan miliar. Saya tolak," kata Bobby di Kantor Gubernur Sumut, Kamis, 21 Mei 2026.

Menurut Bobby, sejak dirinya dinyatakan memenangkan Pemilihan Gubernur Sumatera Utara 2024, banyak pihak mulai mendekat dan mengajukan proyek-proyek untuk segera disetujui.

Ia mengaku heran karena sejumlah proposal proyek langsung masuk ke meja kerjanya tanpa melalui mekanisme perencanaan yang semestinya.

"Ada yang datang ngucapin selamat, habis itu minta tanda tangan. Saya bilang, ini proyek apa? Kok tiba-tiba sudah ada di meja saya," ujarnya.

Penolakan proyek gedung Rp 484 miliar itu, lanjut Bobby, merupakan bagian dari langkah Pemprov Sumut memperketat pengawasan penggunaan anggaran daerah.

Ia menegaskan seluruh pengajuan proyek harus dilakukan secara transparan, memiliki dasar perencanaan yang jelas, serta dapat dipertanggungjawabkan.

"Saya nggak mau tanda tangan kalau prosesnya enggak jelas. Semua harus transparan dan masuk akal," katanya.

Bobby juga mengingatkan organisasi perangkat daerah agar tidak lagi menggunakan pendekatan informal ataupun kedekatan politik dalam pengajuan proyek pembangunan.

Menurut dia, setiap program yang menggunakan anggaran daerah harus benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan bukan sekadar menghabiskan anggaran.

Sikap tegas tersebut menjadi sinyal bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan memperketat seleksi terhadap proyek-proyek bernilai besar yang tidak memiliki kajian perencanaan matang.rel]]> https://www.halomedan.com/news/65785/proyek-fantastis-rp-484-miliar-ditolak-gubernur-sumut/ Kajati Sumut Terima Kunjungan Silaturahmi dan Koordinasi Pimpinan BNI Kanwil Medan Sat, 23 May 2026 10:42:00 +0700+0700 Kunjungan tersebut dipimpin langsung oleh Rustianto selaku CEO BNI Kanwil Medan yang hadir bersama Bayu Pramana selaku Area Head, Yohanna Hutagalung selaku Pemimpin BNI KC Medan, Sudarman Sinaga selaku Head Legal BNI Wilayah Medan, serta Youfemia M. Saragih selaku Business Transaction Relationship Manager.
Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban sebagai bagian dari upaya mempererat hubungan kelembagaan antara Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dengan PT Bank Negara Indonesia (BNI) Kantor Wilayah Medan.
Selain sebagai ajang silaturahmi, kunjungan tersebut juga menjadi momentum koordinasi dalam memperkuat sinergi dan kerja sama antara kedua institusi, khususnya dalam bidang perdata dan tata usaha negara serta dukungan terhadap pelayanan publik dan tata kelola yang baik.
Kajati Sumut Muhibuddin menyambut baik kunjungan tersebut dan berharap komunikasi serta koordinasi yang telah terjalin dapat terus ditingkatkan demi mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing institusi secara optimal.rel]]> https://www.halomedan.com/politik/65784/kajati-sumut-terima-kunjungan-silaturahmi-dan-koordinasi-pimpinan-bni-kanwil-medan/ Hadiri HUT ke-108 Azerbaijan, Menaker Tekankan Penguatan Kerja Sama Ketenagakerjaan Sat, 23 May 2026 10:28:00 +0700+0700
Komitmen tersebut disampaikan Menaker saat menghadiri perayaan HUT ke-108 Republik Azerbaijan di Jakarta, Kamis (21/5/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Menaker Yassierli menyampaikan ucapan selamat kepada Pemerintah dan rakyat Azerbaijan sekaligus mengapresiasi hubungan bilateral kedua negara yang terus berkembang sejak terjalin pada 1992.

"Selama lebih dari tiga dekade, hubungan Indonesia dan Azerbaijan terus tumbuh positif di berbagai sektor strategis, didorong semangat kerja sama untuk pembangunan dan kemakmuran bersama," ujar Yassierli.

Lebih lanjut, Yassierli menilai bahwa penguatan hubungan kedua negara perlu terus diarahkan pada kerja sama yang lebih konkret dan berorientasi pada peningkatan kualitas SDM, seiring dinamika ekonomi global dan perubahan kebutuhan dunia kerja yang berlangsung cepat.

Dalam konteks tersebut, implementasi Nota Kesepahaman (MoU) ketenagakerjaan antara Indonesia dan Azerbaijan dinilai penting untuk terus diperkuat melalui kolaborasi di bidang pengembangan keterampilan kerja, pendidikan dan pelatihan vokasi, pengembangan talenta muda, hingga penguatan sistem jaminan sosial ketenagakerjaan.

"Indonesia menyambut baik peluang kolaborasi yang lebih erat dengan Azerbaijan, khususnya dalam pengembangan keterampilan kerja, pelatihan vokasi, dan perluasan kesempatan kerja bagi generasi muda," kata Yassierli.

Selain kerja sama bilateral, Yassierli juga menyoroti pentingnya kolaborasi kedua negara di berbagai forum internasional, termasuk Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan Gerakan Non-Blok.

Sejalan dengan itu, lanjutnya, aindonesia juga berkomitmen memperkuat kerja sama ekonomi inklusif bersama Azerbaijan melalui forum Developing Eight (D-8) yang saat ini dipimpin Indonesia.

"Kami berharap hubungan persahabatan ini terus diperkuat melalui kerja sama nyata, pertukaran keahlian, dan kolaborasi antarlembaga yang memberikan manfaat langsung bagi kedua negara," pungkasnya.red]]> https://www.halomedan.com/news/65783/hadiri-hut-ke108-azerbaijan-menaker-tekankan-penguatan-kerja-sama-ketenagakerjaan/ Perkimcikataru Medan dan PWPM Perkuat Kolaborasi, Siapkan Saluran Informasi Publik Sat, 23 May 2026 09:57:00 +0700+0700
1. Perkimcikataru Medan Gandeng Wartawan, Perkuat Sinergi Bangun Kota

2. John Ester Lase: Media Punya Peran Penting Kawal Pembangunan Kota Medan

3.MEDAN – Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang (Perkimcikataru) Kota Medan menegaskan pentingnya peran media dalam mendukung pembangunan infrastruktur kota serta menyampaikan program layanan publik kepada masyarakat.
Hal itu disampaikan Kepala Dinas Perkimcikataru Kota Medan, John Ester Lase, saat menerima kunjungan silaturahmi Persatuan Wartawan Pemko Medan (PWPM) di Kantor Dinas Perkimcikataru Jalan AH Nasution, Jumat (22/5/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Ketua PWPM Muhammad Edison Ginting bersama sejumlah pengurus menyampaikan komitmen insan pers untuk mendukung pembangunan Kota Medan melalui penyebarluasan informasi kepada masyarakat, baik terkait program pembangunan maupun berbagai keluhan warga yang menjadi perhatian Dinas Perkimcikataru.
"Kami hadir untuk meningkatkan silaturahmi agar ke depan semakin baik. Mungkin nanti ada hal-hal lain yang bisa kita kerjakan bersama, termasuk dalam ekspos program-program pembangunan. Yang hadir hari ini sekitar 10 orang, tetapi sebenarnya wartawan yang bertugas di Pemko Medan kurang lebih 200 orang," ujar Muhammad Edison Ginting.
Ia menambahkan, kunjungan tersebut bertujuan memperkuat sinergi antara PWPM dan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemko Medan demi mendukung pembangunan kota.
"Kami siap berkolaborasi untuk mendukung pembangunan dan menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Banyak program pembangunan yang dilakukan, sekaligus ada evaluasi dari keluhan warga. Fungsi media adalah menyampaikan suara masyarakat dan program Pemko Medan agar berjalan sesuai harapan," katanya.
Menanggapi hal tersebut, John Ester Lase menyambut baik kolaborasi yang dibangun bersama insan pers. Menurutnya, hubungan dan koordinasi yang baik antara pemerintah dan wartawan sangat penting.
Ia mengatakan, selama ini Dinas Perkimcikataru terbuka terhadap media, baik dalam menerima kritik, saran, maupun menyikapi keluhan masyarakat. Karena itu, peran PWPM dinilai sangat penting sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat.
"Dalam pembangunan tentu ada yang sudah baik dan ada juga yang perlu diperbaiki. Kami terus berupaya memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Ke depan, kami juga akan menyiapkan tim media agar saluran informasi dengan jurnalis semakin mudah. Data-data juga akan kami siapkan," ungkap John Ester Lase didampingi sejumlah kepala bidang di lingkungan Dinas Perkimcikataru Kota Medan.
Dalam pertemuan tersebut, Ketua PWPM Muhammad Edison Ginting hadir bersama Sekretaris Irwan Manalu, Bendahara Zulvina, serta sejumlah anggota pengurus lainnya.rel]]> https://www.halomedan.com/politik/65782/perkimcikataru-medan-dan-pwpm-perkuat-kolaborasi-siapkan-saluran-informasi-publik/ Rico Waas Terima Pamit Kepala OJK Sumut, Pengawasan Judi Online Jadi Sorotan Sat, 23 May 2026 09:55:00 +0700+0700
Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas menerima audiensi Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sumatera Utara Khoirul Muttaqin di Balai Kota Medan, Jumat (22/5/2026). Pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana silaturahmi sekaligus pamit tugas Khoirul Muttaqin yang akan mendapat penugasan baru di Jakarta.

Audiensi itu tidak hanya menjadi momentum perpisahan, tetapi juga dimanfaatkan untuk membahas penguatan pengawasan keamanan sektor keuangan, terutama maraknya praktik judi online yang semakin meresahkan masyarakat. Dalam pertemuan tersebut, Rico Waas menegaskan bahwa judi online saat ini telah berkembang menjadi bentuk kejahatan digital yang mengancam kondisi ekonomi dan mental masyarakat.

"Ini bukan lagi sekadar permainan untung-untungan. Sistemnya bisa diatur dan sangat merugikan masyarakat. Praktik seperti ini sudah mengarah pada scam digital," kata Rico Waas didampingi Sekda Kota Medan Wiriya Alrahman dan Plt Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Medan Suluh Aulia Harahap.

Menurut Rico Waas, dampak judi online tidak hanya menyasar masyarakat ekonomi bawah, tetapi juga kalangan mampu yang terdorong mencari sensasi dan adrenalin. Karena itu, ia menilai pengawasan lintas lembaga harus diperkuat, termasuk terhadap pinjaman online ilegal dan platform keuangan digital yang berpotensi merugikan masyarakat.

Rico Waas berharap kolaborasi antara Pemerintah Kota Medan, OJK, dan Kementerian Komunikasi dan Digital dapat terus diperkuat guna meningkatkan perlindungan masyarakat dari ancaman kejahatan keuangan berbasis digital.

Selain membahas pengawasan judi online, Rico Waas juga menyampaikan apresiasi atas dukungan OJK terhadap penguatan literasi keuangan di Kota Medan, termasuk pembangunan gedung OJK di Medan yang diharapkan semakin meningkatkan pelayanan sektor jasa keuangan di Sumatera Utara.

Sementara itu, Khoirul Muttaqin menyampaikan terima kasih atas dukungan Pemko Medan selama dirinya bertugas di Sumatera Utara. Ia mengungkapkan OJK baru saja melaksanakan sosialisasi Edukasi Pelindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan kepada sekitar 500 ASN di Kota Medan.

Dalam kesempatan itu, Khoirul juga memaparkan bahwa nilai transaksi judi online di Sumatera Utara mencapai sekitar Rp1,7 triliun, dengan Kota Medan menjadi daerah tertinggi dengan angka sekitar Rp800 miliar.

"Saya mengapresiasi dukungan Pak Wali Kota dan Pemko Medan terhadap program literasi keuangan dan berbagai upaya penguatan pengawasan sektor jasa keuangan di Sumatera Utara," ujar Khoirul sebelum berpamitan menjalankan tugas barunya di Jakarta.rel]]> https://www.halomedan.com/info/65781/rico-waas-terima-pamit-kepala-ojk-sumut-pengawasan-judi-online-jadi-sorotan/ Rico Waas Ingin Pesparani Jadi Agenda Tahunan Bergengsi di Medan, Bisa Digabung dengan Pesparawi Sat, 23 May 2026 09:53:00 +0700+0700 Rico Tri Putra Bayu Waas menginginkan Pesta Paduan Suara Gerejani (Pesparani) menjadi agenda tahunan bergengsi di Kota Medan, layaknya Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ). Bahkan, kegiatan tersebut dinilai dapat digelar bersamaan dengan Pesparawi sebagai bentuk penguatan keberagaman dan harmonisasi di Kota Medan.


Hal tersebut disampaikan Rico Waas saat menerima audiensi pengurus Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesparani Katolik Daerah Kota Medan di Ruang Khusus Wali Kota Medan, Balai Kota Medan, Jumat (22/5/2026).

Dalam audiensi itu, Ketua LP3KD Kota Medan Antonius Tumanggor bersama Sekretaris Pinta Omastri Pandiangan menyampaikan bahwa Surat Keputusan (SK) kepengurusan LP3KD Kota Medan telah ditandatangani sejak 25 Oktober 2025. Mereka juga mengungkapkan rencana pelantikan pengurus yang dijadwalkan pada Juli mendatang sekaligus mempersiapkan kontingen Kota Medan menghadapi Pesparani tingkat Provinsi Sumatera Utara di Pematangsiantar serta ajang nasional di Manado pada November 2026.

"Kami berharap pelantikan segera dilakukan karena banyak program pembinaan yang ingin dijalankan, termasuk pembentukan paduan suara hingga tingkat kecamatan, sosialisasi ke paroki-paroki, hingga persiapan Pesparani Kota Medan yang rencananya digelar Agustus mendatang," ujar Antonius.

Selain itu, LP3KD Kota Medan juga berharap adanya dukungan hibah dari Pemerintah Kota Medan guna menunjang pelaksanaan berbagai program pembinaan dan kegiatan keagamaan Katolik di Kota Medan.


Menanggapi hal tersebut, Rico Waas menyambut baik kehadiran dan program-program yang disampaikan LP3KD Kota Medan. Dirinya menegaskan Pemko Medan mendukung penuh kegiatan pembinaan seni paduan suara keagamaan karena dinilai mampu menjadi wadah pengembangan kreativitas sekaligus mempererat persaudaraan antarumat beragama.

"Pelantikan kapan saja bisa, kalau bisa di bulan Juli. Kami tentu ingin mendorong kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar," kata Rico Waas didampingi Kadis Damkarmat, Wandro Malau, Plt BKAD, Suluh dan Kabid Pembinaan SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Prayogi.

Terkait usulan hibah, Rico Waas mengatakan Pemko Medan akan mempelajarinya lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.


Lebih lanjut, Rico Waas berharap Pesparani dapat dikemas menjadi agenda rutin tahunan yang prestisius di Kota Medan. Menurutnya, potensi paduan suara di Kota Medan sangat besar dan tidak kalah dengan daerah lain.

"Perlombaan paduan suara ini dapat menjadi ajang bergengsi Kota Medan seperti MTQ. Ini menjadi harapan saya," ujarnya

Rico Waas bahkan mengusulkan agar Pesparani dapat dipadukan dengan Pesparawi sehingga menjadi festival seni paduan suara lintas keagamaan yang mampu memperkuat identitas Kota Medan sebagai kota yang inklusif dan terbuka bagi semua kalangan.

"Bisa dibuat sebagai agenda rutin tahunan, bahkan dilakukan bersamaan antara Pesparani dan Pesparawi. Pemko Medan mendorong betul kegiatan seperti ini mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan hingga tingkat kota," ungkap Rico Waas.


Menurut Rico Waas, kegiatan semacam itu sejalan dengan semangat "Medan untuk Semua" yang terus digaungkan Pemerintah Kota Medan.
"Ini bisa menunjukkan bahwa Kota Medan terbuka untuk semuanya," pungkasnya.rel]]> https://www.halomedan.com/kota/65780/rico-waas-ingin-pesparani-jadi-agenda-tahunan-bergengsi-di-medan-bisa-digabung-dengan-pesparawi/ BLACKOUT MASSAL! Sistem Listrik Sumbagut Lumpuh, Aceh hingga Sumut Gelap Gulita Fri, 22 May 2026 20:31:00 +0700+0700
Manager Komunikasi PLN UID Sumatera Utara, Darma Saputra, mengatakan pihaknya telah menerjunkan tim teknis ke lapangan guna melakukan pengecekan jaringan dan sistem kelistrikan untuk mengetahui penyebab gangguan tersebut.
"Saat ini tim teknis PLN telah diterjunkan ke lapangan untuk melakukan pengecekan menyeluruh pada sistem dan jaringan kelistrikan, sekaligus menelusuri penyebab gangguan yang terjadi," ujarnya.

PLN juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas ketidaknyamanan yang terjadi akibat gangguan tersebut.

Berdasarkan informasi sementara yang dihimpun, pada pukul 18.44 WIB sistem kelistrikan Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) dan Sumatera Bagian Tengah dilaporkan terpisah, sehingga menyebabkan sistem Sumatera Bagian Utara mengalami padam total atau blackout.

Gangguan disebut terjadi pada jaringan transmisi 275 kV di jalur Rumai–Muaro Bungo. Akibat gangguan tersebut, sejumlah wilayah terdampak pemadaman meliputi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Riau.

Gangguan yang terjadi diduga merupakan blackout sistem listrik, yakni kondisi padam listrik total yang terjadi secara luas dalam satu sistem jaringan, bukan sekadar pemadaman lokal di beberapa rumah atau lingkungan tertentu.

Berbeda dengan pemadaman biasa yang umumnya disebabkan kerusakan trafo atau kabel distribusi lokal, blackout terjadi akibat gangguan besar pada sistem utama kelistrikan. Kondisi tersebut bisa dipicu oleh pembangkit listrik yang mendadak berhenti beroperasi, gangguan pada jaringan transmisi tegangan tinggi, hingga penurunan frekuensi listrik akibat beban sistem yang terlalu berat.

Karena jaringan kelistrikan saling terhubung, gangguan pada satu titik dapat memicu sistem proteksi bekerja otomatis untuk mencegah kerusakan lebih luas. Dampaknya, pemadaman terjadi secara serentak di area yang luas.
Ciri utama blackout ialah padam listrik massal yang membutuhkan waktu pemulihan lebih lama dibanding pemadaman biasa. Dalam proses pemulihan, PLN biasanya melakukan tahapan "black start", yakni menghidupkan pembangkit kecil terlebih dahulu sebelum sistem utama dinyalakan secara bertahap.

Indonesia sendiri pernah mengalami kejadian serupa pada Blackout Jawa-Bali 2019 yang menyebabkan sebagian besar wilayah Pulau Jawa mengalami pemadaman selama beberapa jam akibat gangguan pada jaringan transmisi SUTET.

]]> https://www.halomedan.com/news/65779/blackout-massal-sistem-listrik-sumbagut-lumpuh-aceh-hingga-sumut-gelap-gulita/ ASREN NASUTION: Kehadiran Qari Nasional dan Internasional Jadi Berkah bagi USU dan UINSU Fri, 22 May 2026 17:39:00 +0700+0700
Medan — Ketua PW Ikatan Persaudaraan Qari-Qariah dan Hafizh-Hafizah (IPQAH) Sumatera Utara, Dr H Asren Nasution MA, menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas keberhasilan tiga qariah terbaik Sumut yang diterima di perguruan tinggi negeri bergengsi melalui jalur prestasi.
Menurut Asren, capaian tersebut menjadi bukti nyata bahwa qari, qariah, hafizh dan hafizhah bukan hanya unggul di bidang Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ), tetapi juga memiliki kapasitas intelektual yang mampu bersaing di dunia akademik.
"Kehadiran qari nasional dan internasional merupakan berkah bagi kampus seperti USU dan UINSU. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada berbagai pihak atas keberhasilan tiga qariah belia terbaik Sumut yang berhasil masuk kampus bergengsi melalui jalur prestasi," ujar Asren Nasution, Kamis (22/5).
Ia mengapresiasi keberhasilan para qariah yang mampu meraih prestasi ganda, yakni sukses di ajang MTQ nasional maupun internasional sekaligus berjaya di dunia pendidikan. Ketiga qariah berprestasi tersebut yakni: Hikmatul Fadhilah Hasibuan, diterima di Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara (USU), Erin Zelia Nawawi, diterima di Fakultas Psikologi Universitas Sumatera Utara (USU) dan Zahrah Syafira, diterima di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU).

"Ini membuktikan bahwa qari, qariah, hafizh dan hafizhah adalah generasi emas potensial yang memiliki SDM intelektual di atas rata-rata. Ada yang menjadi calon dokter, calon psikolog hingga calon ahli hukum," katanya.
Asren meyakini masih banyak qari dan qariah di berbagai daerah yang memiliki potensi besar namun membutuhkan pendampingan dan perhatian serius agar mampu berkembang tidak hanya di bidang Al-Qur'an, tetapi juga dalam dunia pendidikan dan karier profesional.
"Ke depan kita akan terus memonitor perkembangan bakat dan minat mereka di luar kemampuan bidang Al-Qur'an. Kita siap melakukan pendampingan dan konsultasi di luar arena permusabaqahan. Masa depan qari qariah hafizh hafizhah bisa diraih melalui berbagai jalan dan peluang yang ada harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan mereka," tegasnya.
Lebih lanjut, Asren juga mendorong agar para qari dan hafizh berprestasi tingkat nasional maupun internasional mulai mencoba peluang seleksi di berbagai instansi kementerian hingga lembaga negara seperti TNI dan Polri.
"Tidak tertutup kemungkinan kita membuka peluang agar mereka masuk ke institusi TNI dan Polri. Dua lembaga negara tersebut sejak lama telah merekrut qari, hafizh dan muballigh," jelasnya.
Selain kompetensi dan prestasi, Asren juga menekankan pentingnya menjaga adab dan etika dalam kehidupan para penggiat Al-Qur'an.
"Yang paling mendasar adalah adab dan etika kepada guru, senior dan sesama profesi qari qariah hafizh hafizhah. Selain memiliki kemampuan khusus yang tidak dimiliki semua orang, maka adab harus terus dihidupkan sepanjang zaman," pesannya.
Dalam kesempatan itu, Asren Nasution juga menghimbau para qari, qariah, hafizh dan hafizhah lainnya agar terus melanjutkan pendidikan hingga jenjang S1 dan S2, baik di perguruan tinggi negeri maupun swasta.
Ia berharap kampus-kampus swasta juga ikut memberikan ruang dan fasilitas bagi para ahli Al-Qur'an untuk berkembang sebagai mahasiswa berprestasi.
"IPQAH tetap mendorong agar perguruan tinggi swasta dapat memfasilitasi qari qariah hafizh hafizhah menjadi mahasiswa di kampus masing-masing. Selain membantu para ahli Al-Qur'an, hal itu juga akan membesarkan nama almamater di tingkat nasional bahkan dunia. Kita bangun semangat saling membesarkan," pungkasnya.rel]]> https://www.halomedan.com/news/65778/asren-nasution-kehadiran-qari-nasional-dan-internasional-jadi-berkah-bagi-usu-dan-uinsu/ Prof. Yuspar: PK Kasus APD COVID-19 Sumut Ditangani Langsung Pimpinan Mahkamah Agung Fri, 22 May 2026 14:32:00 +0700+0700
MEDAN — Peninjauan Kembali (PK) perkara pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) COVID-19 Sumatera Utara yang diajukan dr. Aris Yudhariansyah kini memasuki fase krusial di Mahkamah Agung Republik Indonesia. Berdasarkan laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Mahkamah Agung, perkara tersebut diperiksa langsung oleh majelis hakim agung yang dipimpin Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non-Yudisial, Dwiarso Budi Santiarto, sebagai Ketua Majelis, dengan Ansori, S.H., M.H. dan Dr. Ahmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum. sebagai anggota majelis.
Masuknya perkara ini ke meja pimpinan Mahkamah Agung langsung memantik perhatian publik dan kalangan hukum nasional. Perkara APD COVID-19 Sumut dinilai bukan lagi sekadar perkara pidana biasa, melainkan telah berkembang menjadi simbol besar tentang bagaimana negara membaca kebijakan dan tindakan pejabat publik di masa kedaruratan pandemi.
Penasihat hukum dr. Aris, Prof. Dr. Yuspar, S.H., M.Hum., menilai proses PK ini menjadi momentum penting bagi Mahkamah Agung untuk menghadirkan perspektif hukum yang lebih adil dan substantif terhadap kebijakan negara saat pandemi COVID-19.
"Pandemi adalah keadaan luar biasa. Saat itu negara memerintahkan seluruh jajaran kesehatan bergerak cepat menyelamatkan masyarakat. Jangan sampai setelah keadaan berlalu, keputusan-keputusan darurat justru dinilai dengan ukuran normal tanpa mempertimbangkan konteks krisis saat itu," tegas Prof. Yuspar.
Menurutnya, perkara pengadaan APD COVID-19 tidak dapat dilepaskan dari situasi kepanikan nasional ketika rumah sakit penuh, tenaga kesehatan berguguran, APD langka, dan pemerintah daerah berada dalam tekanan besar untuk mengambil langkah cepat demi keselamatan masyarakat.
"Hukum harus mampu membedakan mana niat jahat koruptif dan mana tindakan administratif yang lahir dalam situasi darurat negara. Kalau semua kebijakan pandemi diperlakukan sama seperti kejahatan biasa, maka ke depan birokrasi akan kehilangan keberanian mengambil keputusan saat rakyat menghadapi bencana," ujarnya.
Prof. Yuspar juga menyoroti bahwa hingga kini tidak pernah terbukti adanya aliran dana pribadi yang dinikmati dr. Aris Yudhariansyah.
"Ini yang harus dilihat secara objektif oleh Mahkamah Agung. Jangan sampai orang yang bekerja di garis depan pandemi diposisikan sama dengan pelaku korupsi konvensional, padahal fakta mengenai keuntungan pribadi tidak pernah terbukti," katanya.
Sementara itu, pendiri Advokat Muda Muslim Indonesia (AMMI) dari sekretariatnya di Jakarta, Ali Yusuf, S.H., menilai perhatian Mahkamah Agung terhadap perkara ini menunjukkan bahwa kasus APD COVID-19 Sumut memiliki dimensi hukum dan sosial yang jauh lebih luas daripada sekadar perkara administratif pengadaan barang.
"Perkara ini akan menjadi penentu arah penegakan hukum pasca pandemi. Negara harus hati-hati agar penegakan hukum tidak justru melahirkan ketakutan baru bagi pejabat publik ketika menghadapi situasi darurat nasional," ujar Ali Yusuf.
Ia menegaskan bahwa banyak pejabat pada masa pandemi bekerja di bawah tekanan luar biasa, dalam kondisi serba darurat, dan dihadapkan pada tuntutan penyelamatan masyarakat yang harus dilakukan secepat mungkin.
"Kalau setiap keputusan dalam keadaan darurat kemudian dipersoalkan tanpa melihat konteks sejarahnya, maka ke depan pejabat akan lebih memilih aman secara pribadi daripada mengambil risiko demi kepentingan rakyat," katanya.
Ali Yusuf berharap majelis hakim agung yang dipimpin Dwiarso Budi Santiarto dapat melihat perkara tersebut secara menyeluruh dan objektif, termasuk memahami realitas situasi pandemi yang saat itu belum pernah dihadapi bangsa Indonesia sebelumnya.
Kini perhatian publik tertuju pada Mahkamah Agung. Putusan PK perkara APD COVID-19 Sumut dinilai berpotensi menjadi preseden penting tentang bagaimana negara memandang pertanggungjawaban hukum terhadap para pengambil kebijakan di tengah keadaan darurat nasional.]]> https://www.halomedan.com/Berita/65777/prof-yuspar-pk-kasus-apd-covid19-sumut-ditangani-langsung-pimpinan-mahkamah-agung/ Yayasan An Naas Fokus Bangun Sekolah Inklusi, Wujudkan Hak Pendidikan Anak ABK Fri, 22 May 2026 12:18:00 +0700+0700 MEDAN — Kepedulian terhadap masa depan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) terus digaungkan Yayasan An Naas. Melalui semangat pendidikan inklusi, yayasan tersebut menyatakan komitmennya membantu pemerintah dalam memenuhi hak pendidikan bagi seluruh anak bangsa tanpa terkecuali.
Pembina Yayasan An Naas, Asren Nasution, menegaskan bahwa pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara sebagaimana diamanahkan agama, Pancasila dan UUD 1945.
"Agama, Pancasila dan UUD 1945 sepakat bahwa pendidikan inklusi adalah hak asasi yang wajib ditunaikan tanpa terkecuali, termasuk bagi Anak Berkebutuhan Khusus. Menjadi kemuliaan bagi kita semua apabila ikut menyertai mereka. Ini adalah amal jariah yang tak ternilai balasannya," ujar Asren Nasution, Kamis (22/5/2026).
Menurutnya, hingga saat ini masih banyak anak ABK yang belum mendapatkan akses pendidikan secara layak. Kondisi tersebut terjadi karena keterbatasan tenaga pendidik, fasilitas hingga minimnya sekolah yang benar-benar siap menerima anak berkebutuhan khusus.
Asren mengungkapkan, fakta di lapangan menunjukkan masih banyak anak ABK usia sekolah yang belum masuk sekolah. Bahkan ada yang setelah tamat TK tidak melanjutkan ke SD, dan setelah tamat SD tidak dapat melanjutkan ke jenjang SMP.
"Pendidikan adalah hak setiap anak bangsa. Pendidikan yang berketuhanan, berkemanusiaan dan berkeadilan hanya dapat diwujudkan melalui sekolah inklusi," tegasnya.
Karena itu, Yayasan An Naas menyatakan terpanggil untuk membantu menghadirkan solusi nyata melalui pembangunan sekolah inklusi yang ramah bagi anak-anak ABK.
Ia meyakini setiap anak yang lahir telah dibekali Tuhan dengan potensi luar biasa. Tugas orang tua dan tenaga pendidik adalah menggali dan mengembangkan potensi tersebut agar anak-anak ABK mampu mandiri, memiliki SDM tangguh dan masa depan yang cerah.
"Spirit ketuhanan, kemanusiaan dan keadilan itu yang membuat Yayasan An Naas, meski dengan segala keterbatasan, bertekad fokus membangun sekolah inklusi untuk anak negeri," katanya.
Asren juga berharap dukungan dari berbagai pihak, baik pemerintah, dunia pendidikan, tokoh masyarakat maupun para dermawan agar cita-cita menghadirkan pendidikan inklusif dapat terwujud secara maksimal.
"Mohon doa restu dan dukungan dari lintas pihak agar perjuangan ini dapat berjalan baik demi masa depan anak-anak Indonesia," pungkasnya.red]]> https://www.halomedan.com/news/65776/yayasan-an-naas-fokus-bangun-sekolah-inklusi-wujudkan-hak-pendidikan-anak-abk/ Ikatan Alumni PMII Deli Serdang Sesalkan Penempatan Ketua MUI di Acara Deklarasi Damai Pilkades Oleh Kadis PMD Fri, 22 May 2026 12:02:00 +0700+0700
DELI SERDANG – Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Inndoensia (PMII) Deli Serdang menyesalkan sikap panitia kegiatan Deklarasi Damai Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang II Kabupaten Deli Serdang yang dinilai tidak menghormati tokoh agama, khususnya Ketua MUI Deli Serdang Drs. KH. Kaya Hasibuan.
Sorotan itu muncul setelah beredarnya foto dan video kegiatan yang memperlihatkan Ketua MUI Deli Serdang ditempatkan di barisan belakang, bahkan disebut berdampingan dengan peserta lain, sementara jajaran pejabat pemerintah, aparat dan tamu lainnya berada di posisi depan.
Menurut Ketua ikatan Alumni PMII Deli Serdang Yusrizal didampingi Bendahara Dodi Trisna Siregar mengatakan, penempatan tersebut mencerminkan lemahnya pemahaman tata krama, etika, dan penghormatan terhadap ulama serta lembaga keagamaan.
"Ini bukan sekadar soal posisi duduk, tetapi menyangkut penghormatan kepada ulama dan simbol agama di tengah masyarakat. MUI adalah representasi tokoh agama yang harus dihormati dalam setiap kegiatan resmi pemerintahan," ujar perwakilan Ikatan Alumni PMII Deli Serdang, Kamis (21/5/2026).
Mereka menilai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Deli Serdang selaku pihak yang bertanggung jawab dalam kegiatan tersebut seharusnya memahami tata protokoler dan etika penyelenggaraan acara resmi pemerintahan.
"Apakah Kadis PMD tidak mengerti tata krama dan kesantunan dalam penyusunan tamu kehormatan? Sangat disayangkan jika tokoh agama justru ditempatkan di belakang," tegasnya.
Ikatan Alumni PMII Deli Serdang juga meminta Bupati Deli Serdang segera melakukan evaluasi terhadap Kadis PMD agar kejadian serupa tidak kembali terulang dalam agenda pemerintahan lainnya.
"Kami meminta Bupati Deli Serdang segera mengevaluasi Kadis PMD. Pemerintah harus menunjukkan penghormatan kepada ulama dan tokoh masyarakat, bukan malah menimbulkan kesan merendahkan," tambahnya.

Mereka berharap seluruh OPD di lingkungan Pemkab Deli Serdang lebih memperhatikan etika sosial, budaya, serta penghormatan kepada tokoh agama dalam setiap kegiatan resmi pemerintah daerah.red]]> https://www.halomedan.com/news/65775/ikatan-alumni-pmii-deli-serdang-sesalkan-penempatan-ketua-mui-di-acara-deklarasi-damai-pilkades-oleh-kadis-pmd/ Karbon, Geopolitik, dan Masa Depan Kedaulatan Nasional Fri, 22 May 2026 11:15:00 +0700+0700
Oleh: Abdullah Rasyid
Mahasiswa Doktoral Ilmu Pemerintahan IPDN
Pendiri Great Institute

Dunia sedang memasuki babak baru geopolitik global. Jika abad ke-20 ditandai perebutan minyak dan jalur perdagangan strategis, maka abad ke-21 mulai bergerak menuju perebutan energi bersih, mineral hijau, dan karbon. Negara-negara besar kini tidak hanya berlomba menguasai teknologi dan militer, tetapi juga berebut pengaruh dalam tata kelola lingkungan hidup dan ekonomi hijau dunia.

Di tengah perubahan itu, karbon telah berubah dari sekadar isu lingkungan menjadi instrumen geopolitik baru.

Uni Eropa menerapkan Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM), Amerika Serikat menggelontorkan ratusan miliar dolar melalui Inflation Reduction Act, sementara China membangun dominasi industri kendaraan listrik, panel surya, hingga rantai pasok energi hijau global. Semua negara besar kini memahami bahwa transisi hijau bukan hanya soal menyelamatkan bumi, tetapi juga soal mempertahankan pengaruh ekonomi dan politik dunia.

Dalam konteks itulah Indonesia seharusnya membaca isu karbon bukan semata agenda lingkungan, melainkan agenda kedaulatan nasional.

Indonesia memiliki modal strategis yang tidak dimiliki banyak negara. Indonesia memiliki sekitar 3,44 juta hektare mangrove atau lebih dari 20 persen total mangrove dunia, menjadikannya negara dengan ekosistem mangrove terbesar di dunia. Bahkan 12 dari 40 kawasan mangrove terpenting dunia berada di Indonesia. Selain itu, Indonesia memiliki sekitar 48 spesies mangrove asli atau sekitar 80 persen spesies mangrove dunia.

Indonesia juga memiliki salah satu hutan tropis terbesar dunia, cadangan gambut luas, serta ekosistem padang lamun yang sangat strategis dalam agenda dekarbonisasi global. Potensi karbon biru Indonesia diproyeksikan mampu menyerap sekitar 10 juta ton CO2 ekuivalen per tahun dari ekosistem mangrove dan lamun.

Jika dirinci, potensi penyerapan karbon dari mangrove mencapai sekitar 6,3 juta ton CO2e per tahun dari area hampir 1 juta hektare. Sementara ekosistem lamun diproyeksikan mampu menyerap sekitar 3,7 juta ton CO2e per tahun dari area lebih dari 860 ribu hektare.

Artinya, Indonesia sesungguhnya bukan pemain kecil dalam ekonomi karbon global. Indonesia adalah salah satu "pemilik paru-paru dunia" yang memiliki posisi tawar strategis di tengah transisi ekonomi hijau internasional.

Sayangnya, potensi besar itu belum sepenuhnya dibaca sebagai instrumen kekuatan nasional.

Selama ini, isu karbon sering dipahami terlalu teknokratis dan administratif. Perdebatan publik lebih banyak berkutat pada perdagangan karbon, sertifikasi, atau target emisi. Padahal yang jauh lebih penting adalah bagaimana karbon dapat menjadi instrumen penguatan ekonomi nasional, diplomasi internasional, dan perlindungan kepentingan strategis negara.

Kita tidak boleh mengulangi kesalahan masa lalu ketika sumber daya alam Indonesia hanya menjadi bahan mentah bagi negara lain. Dalam ekonomi hijau global, karbon dapat menjadi "komoditas strategis baru" yang menentukan posisi tawar negara dalam perdagangan internasional.

Karena itu, Indonesia membutuhkan paradigma baru: dari sekadar environmental policy menuju green statecraft.

Green statecraft adalah cara negara menggunakan sumber daya lingkungan, energi hijau, dan tata kelola karbon sebagai instrumen strategi nasional. Dalam pendekatan ini, karbon bukan hanya alat mitigasi perubahan iklim, tetapi juga instrumen diplomasi, pertumbuhan ekonomi, dan penguatan kedaulatan.

Indonesia harus memastikan bahwa tata kelola karbon nasional tidak terfragmentasi. Saat ini regulasi dan kelembagaan karbon masih tersebar di berbagai sektor dan kementerian. Kondisi ini berisiko menimbulkan tumpang tindih kebijakan, lemahnya koordinasi, hingga hilangnya peluang ekonomi nasional.

Negara membutuhkan orkestrasi besar.

Karena itu, gagasan pembentukan Badan Otorita Karbon Nasional (BOKN) menjadi relevan untuk dipertimbangkan sebagai pusat koordinasi tata kelola karbon nasional. Lembaga semacam ini dapat menjadi penghubung antara kepentingan lingkungan, ekonomi, perdagangan internasional, hingga diplomasi iklim Indonesia.

Di era geopolitik hijau, negara yang unggul bukan hanya negara dengan militer kuat, tetapi juga negara yang mampu mengendalikan rantai ekonomi hijau dunia.

Karbon kini telah menjadi bagian dari persaingan global baru.

Permintaan kredit karbon global diperkirakan melonjak sangat besar dalam dua dekade mendatang. Permintaan pasar karbon sukarela dunia diproyeksikan meningkat hingga 15 kali lipat pada 2030 dan bahkan hingga 100 kali lipat pada 2050. Nilai pasar karbon global diperkirakan dapat melampaui US$50 miliar pada 2030.

Angka tersebut menunjukkan bahwa karbon bukan lagi isu pinggiran. Karbon adalah arena ekonomi baru dunia.

Namun di sinilah tantangan geopolitiknya muncul.

Negara-negara maju membutuhkan kredit karbon untuk memenuhi target net zero emission mereka. Pada saat yang sama, banyak negara berkembang justru berpotensi hanya menjadi pemasok karbon murah tanpa memperoleh nilai tambah signifikan. Di sinilah ancaman "kolonialisme karbon" dapat muncul dalam wajah baru.

Indonesia harus berhati-hati agar tidak hanya menjadi pasar atau objek eksploitasi ekonomi hijau global.

Kedaulatan karbon berarti negara tetap memegang kendali atas data karbon nasional, perdagangan karbon domestik, valuasi aset lingkungan, serta arah kebijakan ekonomi hijaunya sendiri. Indonesia tidak boleh membiarkan mekanisme global sepenuhnya menentukan harga dan masa depan sumber daya karbon nasional.

Di sisi lain, peluang ekonomi karbon Indonesia sangat besar. Karbon dapat menjadi sumber fresh money baru bagi negara melalui perdagangan karbon, investasi hijau, restorasi lingkungan, hingga pengembangan energi bersih.

Potensi ekonomi mangrove Indonesia bahkan sangat besar. Nilai perlindungan pesisir dari ekosistem mangrove diperkirakan dapat mencapai lebih dari US$10.000 hingga hampir US$50.000 per hektare per tahun. Selain itu, nilai produksi perikanan berbasis mangrove Indonesia diperkirakan mencapai sekitar US$825 juta per tahun.

Lebih dari itu, ekonomi hijau dapat menjadi mesin pertumbuhan baru Indonesia di tengah perlambatan ekonomi global.

Namun semua itu hanya mungkin terjadi apabila negara hadir secara kuat melalui tata kelola yang jelas, terintegrasi, dan berbasis kepentingan nasional.

Karbon pada akhirnya bukan hanya soal emisi. Karbon adalah soal masa depan posisi Indonesia dalam percaturan dunia.

Apakah Indonesia akan menjadi pemain utama dalam geopolitik hijau global, atau justru hanya menjadi penonton di tengah perebutan ekonomi hijau dunia?

Jawaban atas pertanyaan itu sangat ditentukan oleh keberanian negara membangun strategi besar kedaulatan karbon nasional mulai hari ini.]]> https://www.halomedan.com/Berita/65774/karbon-geopolitik-dan-masa-depan-kedaulatan-nasional/ Zakat Pegawai Bank Sumut Biayai Pendidikan Ratusan Pelajar, Baznas Sebut UPZ Bank Sumut Salah Satu yang Terunggul di Sumut Thu, 21 May 2026 19:39:00 +0700+0700


Medan - Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Sumatera Utara menyebut Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Bank Sumut sebagai salah satu UPZ paling aktif dan unggul di Sumatera Utara. Dari sisi penghimpunan zakat, UPZ Bank Sumut bahkan disebut menempati posisi kedua di antara UPZ yang ada di daerah itu.

Wakil Ketua I Baznas Sumut, Musaddad Lubis mengatakan capaian tersebut menunjukkan kuatnya dukungan manajemen Bank Sumut dalam membangun budaya zakat di lingkungan perusahaan. Di tengah belum terpenuhinya estimasi potensi zakat sekitar Rp8,8 triliun per tahun.

"UPZ Bank Sumut termasuk yang teraktif dan unggul, baik dari sisi kegiatan maupun pengumpulan zakat," ujar Musaddad dalam penyaluran zakat pegawai PT Bank Sumut Tahun 2026 di Aula Bank Sumut, Medan, Kamis (21/5).

Menurut dia, pengelolaan zakat yang konsisten membuat manfaatnya semakin dirasakan masyarakat, terutama di bidang pendidikan. Pendidikan menjadi salah satu fokus utama penyaluran zakat karena menjadi bekal penting bagi masa depan generasi muda.

Direktur Teknologi Informasi dan Operasional PT Bank Sumut (Perseroda), Sandhy Sofian, mengatakan program tersebut menjadi bagian dari komitmen sosial Bank Sumut untuk memperluas akses pendidikan masyarakat.

Tahun ini, zakat pegawai Bank Sumut disalurkan dalam bentuk beasiswa pendidikan dan bantuan perlengkapan sekolah. Sebanyak 323 pelajar dan mahasiswa menerima beasiswa dengan total penyaluran Rp1,209 miliar. Selain itu, bantuan perlengkapan sekolah senilai Rp41 juta diberikan kepada 205 siswa sekolah dasar.

"Zakat bukan hanya instrumen ibadah, tetapi juga memiliki peran strategis dalam pemerataan kesejahteraan dan memperluas akses pendidikan," ujar Sandhy.]]> https://www.halomedan.com/Berita/65773/zakat-pegawai-bank-sumut-biayai-pendidikan-ratusan-pelajar-baznas-sebut-upz-bank-sumut-salah-satu-yang-terunggul-di-sumut/ Di Tengah Dinamika Aceh, PSI Nilai Sekda Mampu Menjaga Irama Pemerintahan Thu, 21 May 2026 18:50:00 +0700+0700
Hal itu disampaikan Said Saiful di Banda Aceh, Kamis, 21 Mei 2026. Menurutnya, Sekda memiliki fungsi sentral sebagai penggerak administratif pemerintahan yang bertugas menjaga ritme koordinasi lintas Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) agar tetap berjalan selaras dan produktif.

"Di tengah berbagai dinamika yang berkembang, pemerintahan Aceh tetap berjalan kondusif. Ini menunjukkan adanya kemampuan menjaga ritme birokrasi agar pelayanan publik dan agenda pembangunan tidak terganggu," kata Said.

Ia menilai, salah satu indikator yang patut diapresiasi adalah pengawalan terhadap proses penganggaran daerah yang berjalan sesuai tahapan. Menurutnya, pengesahan anggaran yang tepat waktu menjadi fondasi penting bagi percepatan pelaksanaan program pemerintah.

"Ketika proses anggaran berjalan baik, maka program pembangunan juga dapat dieksekusi lebih cepat. Kita melihat realisasi anggaran mulai bergerak dan ini penting untuk menjaga keberlangsungan pembangunan serta perputaran ekonomi masyarakat," ujarnya.

Selain penganggaran, Said juga menilai harmonisasi internal pemerintahan di bawah koordinasi Sekda Aceh berjalan cukup baik. Komunikasi lintas lembaga, baik dengan SKPA maupun unsur legislatif, dinilai menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas kebijakan daerah.

Menurutnya, pemerintahan yang stabil menjadi syarat utama agar berbagai program prioritas dapat dijalankan secara efektif dan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.

Said turut menyoroti sejumlah capaian Pemerintah Aceh dalam bentuk penghargaan nasional di berbagai sektor sebagai indikator bahwa tata kelola pemerintahan terus bergerak ke arah yang lebih baik.

"Penghargaan yang diraih Pemerintah Aceh, baik di sektor pelayanan publik, kesehatan, tata kelola administrasi maupun pengembangan sumber daya manusia, tentu menjadi indikator adanya kerja birokrasi yang berjalan dan terkoordinasi," katanya.

Meski demikian, Said berharap capaian tersebut menjadi motivasi untuk terus memperkuat kualitas pelayanan publik, mempercepat realisasi program pembangunan, serta memastikan birokrasi semakin adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.

"Kita berharap stabilitas pemerintahan ini terus terjaga. Realisasi anggaran harus semakin optimal, pelayanan publik makin baik, dan pembangunan benar-benar memberi dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Aceh," pungkasnya. (R)]]> https://www.halomedan.com/news/65772/di-tengah-dinamika-aceh-psi-nilai-sekda-mampu-menjaga-irama-pemerintahan/ Wali Kota Medan Tanggung Penuh Biaya Pengobatan Korban Begal Lewat Perwal Baru Thu, 21 May 2026 13:45:00 +0700+0700
Hal tersebut diketahui saat Rico Waas menjenguk Timoria Sitorus, seorang warga yang tengah dirawat intensif di Rumah Sakit Universitas Sumatera Utara (RS USU) setelah menjadi korban keganasan begal, Rabu (20/5/2026).

​menurut Rico Waas selama ini, masyarakat sering kali dihadapkan pada kenyataan pahit. Selain menjadi korban kekerasan, biaya pengobatan akibat tindak kriminalitas seperti begal kerap tidak di cover oleh BPJS Kesehatan karena regulasi yang berlaku. Kepekaan Rico Waas melihat regulasi BPJS Kesehatan tersebut, melahirkan inisiatif untuk mengeluarkan Perwal No 26 tahun 2026 tentang Tata Cara Pembayaran Klaim Pelayanan Kesehatan di Kota Medan.

"Banyak kasus kejahatan jalanan seperti dibegal ini tidak ter-cover oleh BPJS. Oleh karena itu, kami mengeluarkan kebijakan agar korban kejahatan jalanan ini bisa kita cover. Masuk di dalam jaminan kita lewat APBD," kata Rico Waas.

​Melalui Perwal teranyar ini, Rico Waas menyebutkan Pemko Medan telah menyiapkan anggaran khusus dalam bentuk bantuan biaya pengobatan dan perlindungan sosial darurat. Artinya seluruh fasilitas ini akan dibiayai langsung melalui APBD Kota Medan.

"mudah-mudahan bisa memberikan dampak baik kepada masyarakat. Kami juga terus berupaya untuk mengamankan Kota Medan. Namun, korban-korban begal ataupun kejahatan seperti ini, kami harapkan supaya bisa merasa tenang juga. Jangan sampai terbebani lagi nanti ke depannya dengan biaya-biaya yang tidak terduga,"pungkas Rico Waas.

Pelayanan kesehatan yang dijamin oleh Pemko Medan ini terbilang sangat komprehensif. Selain telah bekerjasama dengan 23 Rumah Sakit yang ada di kota Medan, pelayanan yang diberikan juga meliputi layanan gawat darurat, rawat inap dan rawat jalan pasca opname.rd]]> https://www.halomedan.com/info/65771/wali-kota-medan-tanggung-penuh-biaya-pengobatan-korban-begal-lewat-perwal-baru/ Rico Waas Dorong Dishub Medan Lebih Terbuka dan Berbasis Teknologi, Minta Kinerja Nyata Terlihat Publik Thu, 21 May 2026 13:43:00 +0700+0700 Rico Tri Putra Bayu Waas, mendorong Dinas Perhubungan untuk memperkuat kinerja melalui keterbukaan, pemanfaatan teknologi, dan komunikasi yang lebih dekat dengan masyarakat.

Hal ini disampaikannya saat memimpin rapat bersama jajaran Dishub di ruang Intelligent Transport System (ITS) Kota Medan, Rabu (20/5/2026). Dalam suasana dialog terbuka yang diikuti Kadishub
Irsan I. Nasution, para Kabid, dan Tim Cakrawala itu, Wali Kota meminta seluruh jajaran menyampaikan langsung persoalan di lapangan sekaligus kebutuhan penguatan agar pola kerja semakin efektif dan responsif terhadap dinamika kota.

Dalam arahannya, Rico menegaskan bahwa kunci agar Dinas Perhubungan tidak terus menjadi sasaran kritik publik adalah dengan menunjukkan kinerja nyata. Ia menilai, selama ini banyak pekerjaan di lapangan yang tidak terlihat sehingga menimbulkan persepsi negatif di masyarakat.

Karena itu, ia mendorong pemanfaatan dokumentasi seperti body cam serta publikasi aktivitas di lapangan melalui media sosial. Menurutnya, langkah ini bukan untuk pencitraan, melainkan sebagai bentuk transparansi agar masyarakat mengetahui apa yang telah dikerjakan sekaligus memberikan masukan.

"Sekarang respon masyarakat mulai terlihat. Mereka ikut memberi informasi titik-titik yang perlu ditertibkan. Ini artinya komunikasi kita mulai terbangun," ujarnya.

Rico menekankan, keterbukaan tersebut harus diiringi dengan konsistensi dan keseriusan dalam bekerja. Ia meminta adanya data konkret terkait jumlah dan sebaran juru parkir liar di Kota Medan, lengkap dengan pemetaan lokasi sebagai dasar pengambilan kebijakan.

Selain itu, ia juga mendorong penguatan pengawasan melalui pemanfaatan teknologi seperti drone dan CCTV untuk memantau kondisi di lapangan secara lebih efektif. Dengan dukungan teknologi, ia berharap pengawasan dapat dilakukan lebih cepat dan akurat.

Ia turut menegaskan pentingnya tanggung jawab dalam pengelolaan parkir, termasuk memastikan tidak terjadi lagi kasus kehilangan kendaraan tanpa kejelasan. Menurutnya, sanksi tegas harus diterapkan kepada pengelola maupun juru parkir yang melanggar.

Namun demikian, Rico mengingatkan bahwa penertiban tidak boleh hanya bersifat represif. Pemerintah harus menghadirkan solusi, termasuk membuka peluang pemberdayaan bagi para jukir liar melalui koordinasi dengan perangkat daerah terkait.

"Kita tidak hanya menindak, tapi juga harus menyiapkan solusi. Itu yang membedakan pelayanan yang baik," katanya.

Dari sisi regulasi, ia meminta seluruh jajaran untuk membedah kembali aturan yang ada, mulai dari peraturan daerah hingga peraturan wali kota, guna memastikan kejelasan kewenangan penindakan di lapangan. Ia bahkan mendorong pembentukan tim khusus untuk menyusun aturan turunan yang lebih rinci dan operasional.

Menurutnya, kejelasan struktur, mekanisme kerja, serta alur koordinasi sangat penting agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antarbidang.

Rico juga menyoroti perlunya efek jera dalam penanganan pelanggaran parkir liar. Ia menilai, pendekatan yang selama ini hanya berupa surat pernyataan belum cukup efektif, sehingga perlu ditegakkan aturan yang memungkinkan pencabutan izin bagi pengelola yang tidak patuh.

Di sisi lain, ia mengingatkan pentingnya soliditas internal. Seluruh jajaran diminta untuk memiliki pola pikir yang sama dan tidak berjalan sendiri-sendiri, meskipun berasal dari bidang yang berbeda.

Selain itu, pendekatan komunikasi publik juga menjadi perhatian. Rico mendorong aparatur Dishub untuk lebih aktif membangun kedekatan dengan masyarakat, termasuk melalui media sosial dan penguatan personal branding, sebagai bagian dari upaya meningkatkan kepercayaan publik.

Menutup arahannya, Rico menegaskan bahwa seluruh langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Ia mengingatkan bahwa kepercayaan publik harus dijawab dengan kinerja yang profesional dan berintegritas.

"Masyarakat membayar pajak, dan kita harus menunjukkan bahwa kita layak untuk melayani mereka," tegasnya.rel]]> https://www.halomedan.com/hukum/65770/rico-waas-dorong-dishub-medan-lebih-terbuka-dan-berbasis-teknologi-minta-kinerja-nyata-terlihat-publik/ Pengadaan Smartboard, Mantan Pj Wali Kota Tebingtinggi Jadi Saksi di Sidang Tipikor Medan Thu, 21 May 2026 13:40:00 +0700+0700 Sidang tersebut terkait perkara dugaan korupsi pengadaan 93 unit smartboard untuk SMP Negeri di lingkungan Pemerintah Kota Tebingtinggi dengan nilai kerugian negara mencapai Rp8,2 miliar.
Dalam persidangan, Muttaqien yang kini menjabat sebagai Kepala Satpol PP Provinsi Sumatera Utara mengaku mengetahui adanya program pengadaan smartboard tersebut saat dirinya menjabat Pj Wali Kota Tebingtinggi. Namun, ia menegaskan tidak memahami secara teknis proses pengadaannya.
"Saya hanya menyampaikan secara lisan agar pengadaan smartboard dimasukkan dalam P-APBD karena dinilai bermanfaat bagi siswa. Untuk proses teknis pengadaan, saya tidak mengetahui," ujar Muttaqien di hadapan majelis hakim yang diketuai As'ad Rahim Lubis.
Ia juga menjelaskan bahwa pembayaran proyek dilakukan pada tahun anggaran berikutnya melalui mekanisme belanja lewat sesuai aturan pengelolaan keuangan daerah.
Majelis hakim kemudian mendalami kepada siapa arahan tersebut disampaikan. Muttaqien menjawab bahwa arahan itu ditujukan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Tebingtinggi yang terdiri dari unsur Sekretariat Daerah, Bappeda dan BPKAD.
Selain Muttaqien, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Tebingtinggi turut menghadirkan empat saksi lain, di antaranya mantan ajudan Pj Wali Kota, mantan sopir Kepala Dinas Pendidikan, serta dua aparatur sipil negara Pemko Tebingtinggi.
Dalam keterangannya, dua ASN tersebut mengaku pernah dihubungi terdakwa terkait perubahan metode pengadaan smartboard dari sistem mini kompetisi.
Sementara itu, terdakwa dalam perkara ini adalah mantan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tebingtinggi, Idam Khalid, bersama dua pihak rekanan, yakni Direktur PT Bismacindo Perkasa Budi Pranoto dan Direktur PT Gunung Emas Eka Putra Bambang Ghiri Arianto.
Jaksa mengungkapkan bahwa proyek pengadaan smartboard senilai Rp14,4 miliar tersebut diduga sarat rekayasa dan mark-up harga. Dalam dakwaan disebutkan bahwa terdakwa tidak melakukan survei harga dalam penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), melainkan hanya mengacu pada harga di e-katalog LKPP.
Akibatnya, negara disebut mengalami kerugian sebesar Rp8.218.770.270.
Tak hanya itu, jaksa juga mengungkap adanya aliran dana sebesar Rp3,2 miliar yang diduga diberikan secara bertahap kepada terdakwa Idam Khalid setelah pembayaran proyek dilakukan kepada pihak perusahaan penyedia.
Atas perbuatannya, Idam Khalid didakwa dengan pasal tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto KUHP.red]]> https://www.halomedan.com/hukum/65769/pengadaan-smartboard-mantan-pj-wali-kota-tebingtinggi-jadi-saksi-di-sidang-tipikor-medan/ Debat di Dewan Keamanan PBB, Indonesia Kecam Serangan RSI Gaza dan Global Sumud Flotilla Thu, 21 May 2026 13:39:00 +0700+0700

NEW YORK — Pemerintah Republik Indonesia menyampaikan kecaman keras dan keprihatinan mendalam atas terus meningkatnya pelanggaran hukum humaniter internasional dalam berbagai konflik global. Termasuk serangan yang dialamatkan kepada Rumah Sakit Indonesia di Gaza dan Global Sumud Flotilla.

Pernyataan tegas ini disampaikan Deputi Perwakilan Tetap RI (PTRI) untuk PBB, Duta Besar Widya Sadnovic, dalam Debat Terbuka Dewan Keamanan PBB mengenai "Perlindungan Warga Sipil dalam Konflik Bersenjata" yang berlangsung di New York, Rabu, 20 Mei 2026.

Mengawali pernyataannya, Dubes Widya Sadnovic menyampaikan kabar duka atas gugurnya prajurit TNI, Kopral Rico Pramudia. Anggota pasukan perdamaian Indonesia yang bertugas bersama UNIFIL di Lebanon tersebut mengembuskan napas terakhir pada 24 April lalu. Kopral Rico meninggal dunia setelah berjuang selama hampir satu bulan melawan luka-luka kritis akibat serangan bersenjata yang terjadi pada 29 Maret sebelumnya.

Kopral Rico Pramudia menjadi personel penjaga perdamaian keempat asal Indonesia yang gugur di Lebanon saat menjalankan tugas Dewan Keamanan PBB. Dubes Widya menegaskan bahwa tragedi ini bukan hanya menjadi kedukaan mendalam bagi bangsa Indonesia, melainkan sebuah pengingat tragis bagi dunia internasional mengenai dampak fatal ketika hukum kemanusiaan internasional mulai diabaikan dan dianggap opsional.

Dia juga mengatakan, krisis kemanusiaan dan pengabaian hukum internasional kian mengkhawatirkan. Dalam forum tersebut, Indonesia juga mengungkap insiden terbaru yang terjadi hanya sehari sebelum sidang, di mana pasukan Israel melakukan penyerangan terhadap kapal sipil damai, Global Sumud Flotilla. Dalam aksi sepihak tersebut, pihak Israel menahan para penumpang kapal, termasuk sembilan warga negara Indonesia (WNI) yang berada di dalamnya.

Atas insiden pemboikotan kapal sipil tersebut, Indonesia mengutuk keras tindakan kekerasan yang terus berulang dan menuntut pembebasan segera bagi seluruh penumpang yang ditahan tanpa syarat. Dubes Widya menyatakan bahwa rentetan peristiwa ini bukanlah insiden yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari krisis impunitas atau kekebalan hukum yang lebih luas dan fatal yang saat ini sedang terjadi di panggung global.

Lebih lanjut, Indonesia menyoroti situasi miris di mana sepuluh tahun setelah adopsi Resolusi 2286, serangan terhadap sektor kesehatan justru kian melonjak tajam. Rumah sakit yang seharusnya menjadi tempat perlindungan dan penyembuhan, kini justru kerap diubah menjadi medan pertempuran yang mengerikan. Padahal, serangan terhadap fasilitas medis, tenaga kesehatan, dan pasien merupakan pelanggaran berat yang dilarang keras dalam hukum internasional.

Secara khusus, Indonesia mengecam keras rentetan serangan terhadap berbagai fasilitas kesehatan, termasuk Rumah Sakit Indonesia di Gaza. Rumah sakit tersebut terus-menerus menjadi sasaran gempuran militer meskipun statusnya dilindungi oleh hukum humaniter internasional. Indonesia mendesak Dewan Keamanan PBB untuk berbicara dengan kejelasan mutlak bahwa rumah sakit bukanlah target militer, tenaga medis bukanlah kombatan, dan pasien bukanlah korban sampingan.

Dalam upaya memperkuat desakan global, Indonesia menyatakan keselarasan sikap dengan pernyataan yang disampaikan oleh Australia, Swiss, dan Hungaria. Pemerintah RI menegaskan kembali komitmen teguhnya terhadap hukum humaniter internasional serta penguatan kerja sama lintas negara dalam menjaga perdamaian dan keamanan global agar warga sipil, tenaga medis, dan pekerja kemanusiaan tidak lagi menjadi target serangan yang disengaja.

Sebagai langkah konkret, Indonesia menyerukan implementasi penuh terhadap Resolusi 2730. RI menuntut dilakukannya investigasi yang menyeluruh, independen, dan transparan terhadap setiap serangan yang menyasar personel kemanusiaan, pekerja medis, staf PBB, hingga pasukan penjaga perdamaian. Indonesia menegaskan pentingnya akuntabilitas nyata agar para pelaku pelanggaran dapat dimintai pertanggungjawaban hukum secara konkret.

Menutup pernyataannya, Duta Besar Widya Sadnovic mengingatkan bahwa kredibilitas Dewan Keamanan PBB tidak akan diukur dari retorika atau kekuatan kata-kata, melainkan dari ketegasan tindakan nyata yang diambil. Mengingat kepercayaan adalah modal terbesar institusi dunia ini, Indonesia menyatakan siap berdiri bersama negara-negara lain untuk mengakhiri impunitas global dan mengembalikan marwah PBB.

"Mari kita hormati mereka yang telah gugur dengan melindungi mereka yang masih hidup," pungkasnya. []]]> https://www.halomedan.com/Berita/65768/debat-di-dewan-keamanan-pbb-indonesia-kecam-serangan-rsi-gaza-dan-global-sumud-flotilla/