Gerebek Dua Sarang Narkoba di Jalan Mangkubumi Medan, 2 Pengedar dan 7 Pemakai Diamankan

admin — Mon, 24 Aug 2026 22:45:00 +0700+0700

Medan |halomedan.com -

Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan, Minggu (23/8/2026) sore menggerebek dua sarang narkoba di pemukiman padat Jalan Mangkubumi, Kecamatan Medan Maimun. Polisi, berhasil meringkus dua pengedar, dan tujuh pemakai yang beberapa diantaranya sempat lompat ke sungai.

Kasat Resnarkoba Polrestabes Medan, AKBP Rafli Yusuf Nugraha, SH, SIK, MIP, Senin (24/8/2026) pagi menjelaskan, penggerebekan dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan petugas, yang menemukan adanya praktek jual beli narkoba di dua tempat kawasan Mangkubumi.

Dengan perhitungan yang matang, seluruh Perwira Satresnarkoba Polrestabes Medan kemudian berpencar bersama tim gabungan untuk melakukan penggerebekan.

Hasilnya, dua sarang narkoba pun berhasil disentuh dan sembilan pria diringkus di lokasi penggerebekan.

"Ada dua sarang narkoba dengan modus berbeda yang kami gerebek. Pertama sarang narkoba modus rumah kos, jadi di lantai 2 kamar kos, dan lantai 1 dijadikan basis narkoba. Sarang narkoba kedua, modusnya berada di bantaran sungai, saat kami gerebek ada beberapa orang yang melompat ke sungai," ungkap Rafli.

Dari sembilan orang yang ditangkap, dua diantaranya yakni AR (37) dan AG (42) yang merupakan warga Jalan Mangkubumi, Kecamatan Medan Maimun, dipastikan merupakan pengedar narkotika jenis sabu. Dari keduanya, petugas menyita masing – masing 4 paket sabu siap edar dari tangan AR, dan 3 paket sabu siap edar dari tangan AG.

"Untuk tujuh orang kami deteksi sebagai pengguna, mereka ini umumnya berprofesi sebagai juru parkir dan beberapa berprofesi sebagai buruh harian lepas. Selain narkotika jenis sabu, kami juga menyita puluhan alat hisap, puluhan plastik klip, sejumlah uang, dan sebilah kapak yang diduga sengaja disiapkan untuk menyerang petugas," tambah Rafli.

Agar praktek serupa tidak terulang, petugas pun kemudian menghancurkan seluruh tempat transaksi narkoba di pemukiman padat ini. Petugas, juga membakar tempat duduk dan meja yang digunakan untuk menggunakan narkoba, termasuk triplek penutup lapak narkoba.

Kawasan ini, kini dalam pengawasan ketat pihak Kepolisian, dan penggerebekan serupa dipastikan akan kembali dilakukan, jika praktek jual beli narkoba kembali ditemukan di tempat ini.

"Kawasan ini akan kami awasi dengan ketat, kami mengajak masyarakat untuk sama – sama memerangi narkoba, untuk menyelamatkan generasi bangsa," pungkas Rafli.(W02)

Seorang Residivis Narkoba Gol di Polsek Medan Kota, Ini Kasusnya

admin — Mon, 24 Aug 2026 22:42:00 +0700+0700

Medan |halomedan.com -

Tim Opsnal Polsek Medan Kota Polrestabes Medan mengamankan seorang laki laki tersangka pelaku pencurian HP yang terjadi di salah satu toko/kedai di Jalan Ir H Juanda, Kelurahan Pasar Merah Barat, Kecamatan Medan Kota.

Adapun tersangka seorang residivis kasus narkoba bernama, Boby Pratama (40) tahun, warga Jalan Setiabudi yang kesehariannya mengamen hingga pelapor/korban, Novia Clara Sibarani (27) tahun warga Gg Segitiga Dusun I, Tanjung Morawa mengalami kerugian 1 (satu) unit Handphone jenis IPhone 11 warna abu ditaksir kerugian sekitar Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah).

Kapolsek Medan Kota Melalui Kanit Reskrim Polsek Medan Kota, Iptu Poltak Tambunan kepada wartawan, Senin (24/8/226) mengatakan, kronologis pencurian tersebut terjadi pada hari Senin 24 Agustus 2026 sekira pukul 01.00 Wib. Pelapor bersama dengan temannya sedang berbelanja di Kedai Aceh di Jalan Ir H Juanda.

Lalu setelah berbelanja pelapor lupa bahwa handphone miliknya tertinggal di meja kasir kedai tersebut. Sehingga pelapor kembali namun handphone tersebut sudah tidak ada lagi di meja.

Masih Iptu Poltak Tambunan, saat dicek dari rekaman cctv terlihat seorang laki - laki pengamen mengambil handphone milik korban tersebut lalu pergi. Kemudian korban melapor ke petugas Unit Reskrim Polsek Medan Kota.

"Dengan petunjuk rekaman cctv kemudian petugas dan korban bersama - sama mencari pelaku yang akhirnya ditemukan sedang berada di Gang Nasional. Kemudian petugas langsung mengamankan dan menggeledah pelaku lalu menemukan 1(satu) unit handphone milik korban dari saku celana sebelah kanan bagian depan pelaku," ujar Iptu Poltak Tambunan.

Lanjut Kanit, saat di interogasi pelaku mengakui perbuatannya telah mencuri handphone milik korban saat berada di kedai aceh. Lalu ingin menjualkannya di gang nasional. Namun handphone tersebut belum sempat dijualkan sudah diamankan oleh petugas. Atas kejadian tersebut korban merasa keberatan lalu membuat laporan pengaduan di Polsek Medan Kota.(W02)

Satgas Karya Bakti TNI Terus Melanjutkan Pembangunan Jembatan Beton di Mehaga

admin — Mon, 24 Aug 2026 22:40:00 +0700+0700

Nias Selatan |halomedan.com -

Satgas Karya Bakti TNI untuk Rakyat terus melanjutkan pembangunan jembatan beton di Desa Mehaga, Kecamatan Somambawa, Kabupaten Nias Selatan, Senin (24/8/2026). Pembangunan jembatan ini merupakan bagian dari Program Karya Bakti TNI untuk Rakyat yang diprakarsai Presiden RI Prabowo Subianto sebagai upaya mempercepat pemerataan pembangunan infrastruktur hingga ke wilayah terpencil sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Jembatan beton di Jembatan Gewa Silimewali, Desa Mehaga, memiliki panjang 10 meter, lebar 4 meter, dan tinggi 4,5 meter. Jembatan tersebut dibangun karena kondisi jembatan lama sudah tidak layak dilalui dan dinilai membahayakan keselamatan warga. Nantinya, jembatan baru ini diharapkan dapat memperkuat akses penghubung antardusun di Desa Mehaga sekaligus mempermudah mobilitas masyarakat menuju wilayah sekitar Kecamatan Somambawa.

Hingga kini, progres pembangunan telah mencapai 62 persen. Pekerjaan yang dilakukan meliputi pemasangan bekisting dan perakitan besi tulangan sebagai tahapan persiapan sebelum pengecoran lantai beton. Pengerjaan dilaksanakan secara gotong royong oleh personel Yonif TP 905/TS, personel Kodim 0213/Nias bersama masyarakat setempat. Kolaborasi tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat pembangunan sekaligus memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat.

Kapendam I/BB Kolonel Inf Sandy, S.I.P., M.Han., mengatakan TNI AD terus berkomitmen mendukung kebijakan pemerintah melalui Program Karya Bakti TNI untuk Rakyat, khususnya pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat. Menurutnya, keberadaan jembatan tersebut diharapkan dapat memberikan akses yang lebih aman sekaligus menunjang aktivitas warga.

"Melalui semangat gotong royong dan sinergi antara prajurit TNI dengan masyarakat, kami berharap pembangunan jembatan ini dapat segera diselesaikan sehingga manfaatnya bisa segera dirasakan oleh warga. TNI akan terus hadir membantu pemerintah mempercepat pembangunan di daerah serta mengatasi berbagai kesulitan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur yang memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan rakyat," ujar Kapendam.(W02)

Pangdam I/BB Resmikan Jembatan Perintis Tumpatan Nibung Deli Serdang, Buka Akses Warga

admin — Mon, 24 Aug 2026 22:38:00 +0700+0700

Deliserdang |halomedan.com -

Pangdam I/Bukit Barisan Mayjen TNI Hendy Antariksa meresmikan Jembatan Perintis di Dusun I, Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Senin (24/8/2026). Jembatan tersebut merupakan program Presiden RI yang dikerjakan oleh TNI AD.

Setibanya di lokasi, Pangdam I/BB menyampaikan pernyataan resmi, dilanjutkan penandatanganan prasasti dan foto bersama tokoh masyarakat. Peresmian kemudian ditandai dengan pemotongan pita, Pangdam berinteraksi langsung dengan masyarakat Desa Tumpatan Nibung.

Dalam keterangannya, Pangdam mengatakan kehadirannya di Deli Serdang untuk meresmikan salah satu Jembatan Perintis Garuda atau jembatan gantung yang dibangun di wilayah Sumatera Utara. Hingga saat ini, Kodam I/BB telah membangun 323 jembatan, dengan 256 jembatan telah selesai dan sisanya masih dalam proses pengerjaan. "Bulan depan, kita juga akan melaksanakan penambahan titik-titik pembangunan jembatan di Samosir dan ada beberapa penambahan titik di wilayah Sumatera Utara lainnya. Tujuannya adalah untuk memberikan akses yang baik dan layak kepada masyarakat seluruh indonesia khususnya di Sumut," kata Pangdam.

Pangdam memastikan pembangunan jembatan hingga saat ini berjalan melalui sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat. Menurutnya, kolaborasi tersebut menjadi salah satu kunci agar pembangunan infrastruktur dapat berjalan dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Pangdam berharap masyarakat memanfaatkan dan merawat jembatan dengan sebaik-baiknya. Apabila terjadi kerusakan atau permasalahan, masyarakat dapat segera melaporkannya kepada TNI agar dapat ditindaklanjuti.

Usai peresmian, Pangdam meninjau langsung kondisi jembatan untuk memastikan infrastruktur tersebut benar-benar layak dilintasi masyarakat. Turut hadir Danrem 022/PT, Aster Kasdam I/BB, Kazidam I/BB, Kapendam I/BB, Forkopimda Kabupaten Deli Serdang, serta Forkopimcam Kecamatan Batang Kuis.(W02)

Aksi Berbagi LPM Sei Agul Bagikan 50 Tas dan Perlengkapan Sekolah, Didorong Jadi Role Model se-Kecamatan Medan Barat

admin — Mon, 24 Aug 2026 14:40:00 +0700+0700

Medan, halomedan.com

Sebanyak 50 tas sekolah lengkap dengan perlengkapan alat tulis dibagikan kepada anak-anak dalam kegiatan Aksi Berbagi dan Edukasi Deteksi Gangguan Pendengaran Sejak Dini Bersama LPM dan Kelurahan Sei Agul di Jalan Karya Medan, Senin (24/8/2026). Aksi sosial ini mendapat apresiasi dari Pemerintah Kecamatan Medan Barat dan dihadiri para lurah se-Kecamatan Medan Barat.

Sekretaris Camat Medan Barat, Erwin Munte yang mewakili Camat Medan Barat Maswan Harahap, berharap aksi sosial tersebut tidak berhenti di Sei Agul. Ia mendorong kegiatan serupa dapat diinisiasi di kelurahan lain dengan melibatkan LPM, pemerintah setempat, pelaku usaha, dan masyarakat.

"Mudah-mudahan ini menjadi tolak ukur ataupun role model di Kecamatan Medan Barat untuk tertular juga di kelurahan yang lain," katanya.

Ketua LPM Sei Agul, M. Akhiruddin Nasution, mengatakan pembagian bantuan tersebut menjadi wujud nyata kepedulian bersama untuk membantu anak-anak mendapatkan fasilitas pendukung belajar yang layak.

Ia mengatakan, aksi berbagi ini terwujud atas partisipasi masyarakat dan perusahaan yang berada di wilayah Kelurahan Sei Agul, PT Mestindo.

Ia juga mengajak para pelaku usaha di wilayah Sei Agul ikut mengambil bagian dalam membantu menyelesaikan persoalan sosial. Menurutnya, kepedulian dunia usaha dapat dibangun melalui pola sederhana namun berkelanjutan.

"Jika seluruh pelaku usaha mau terlibat, misalnya dengan konsep satu pengusaha satu anak asuh, kami yakin permasalahan sosial di Sei Agul dapat terentaskan," harapnya.

Sedangkan kepada anak-anak penerima bantuan bAkhiruddin berpesan menjadikan bantuan tersebut sebagai pemicu semangat untuk terus belajar.

Sementara itu, Lurah Sei Agul, Ade Kurniawan mengapresiasi kolaborasi yang terbangun dalam kegiatan tersebut. Ia menilai kegiatan sosial tidak cukup hanya dengan memberikan bantuan, tetapi juga perlu disertai perhatian dan pendampingan terhadap anak-anak.

Ade mengingatkan pentingnya peran orang tua dalam mengawasi pergaulan anak di tengah berbagai tantangan yang dihadapi generasi muda. Menurutnya, anak-anak harus terus diarahkan pada kegiatan positif agar tumbuh menjadi generasi penerus yang pintar dan memiliki karakter baik.

Ia juga mengajak orang tua, LPM, Babinsa, Bhabinkamtibmas, pemerintah, dan seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi anak-anak di Kelurahan Sei Agul.

Selain aksi berbagi, kegiatan tersebut juga diisi edukasi deteksi gangguan pendengaran sejak dini oleh dr. Siti Masliana Siregar yang juga Ketua TP PKK Sei Agul.

Dalam paparannya, Siti Masliana menjelaskan pentingnya mendeteksi gangguan pendengaran pada anak sejak dini. Menurutnya, gangguan pendengaran dapat dipicu berbagai faktor, mulai dari kondisi bawaan lahir, infeksi saat kehamilan, trauma fisik, hingga efek samping obat tertentu, termasuk obat untuk penyakit TBC.

Siti Masliana mengimbau para orang tua mewaspadai tanda-tanda awal gangguan pendengaran pada anak. Beberapa di antaranya anak tidak merespons ketika dipanggil, sering meminta ucapan diulang, menyetel volume televisi atau telepon seluler terlalu keras, hingga mengeluhkan telinga berdenging.

Menurutnya, gangguan pendengaran yang tidak ditangani dapat berdampak pada aktivitas anak di sekolah. Anak bisa mengalami kesulitan berkonsentrasi, penurunan prestasi belajar, bahkan kerap disalahpahami sebagai anak yang tidak patuh karena tidak merespons ketika diajak berbicara.

Karena itu, Siti Masliana mengingatkan orang tua segera memeriksakan anak ke dokter spesialis THT apabila menemukan tanda-tanda yang mengarah pada gangguan pendengaran.red

Peringati HUT ke-28, Borkat dan Pengurus DPD PAN Padang Sidimpuan Santuni dan Bantu Rakyat

admin — Mon, 24 Aug 2026 14:32:00 +0700+0700

Padang Sidimpuan | Wakil Ketua DPW PAN Sumatera Utara, H Borkat SSos MM yang juga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan, menghadiri tasyakuran HUT ke-28 Partai Amanat Nasional, yang dilaksanakan DPD PAN Kota Padang Sidimpuan.

Peringatan HUT yang ditandai dengan rangkaian kegiatan bantu rakyat di antaranya pemberian santunan kepada anak yatim tersebut, digelar di Sekretariat DPD PAN Kota Padang Sidimpuan, Jalan Arif Rahman Hakim No 9 Kelurahan Bincar, Minggu (23/8/2026).

Borkat yang juga Ketua Badan Penguatan Dapil Sumut VII itu dalam kesempatan itu menegaskan, peringatan HUT PAN merupakan momentum untuk memperkuat konsolidasi internal dan soliditas antara segenap pengurus bersama konstituen partai.

Borkat juga menyatakan, bahwa sesuai dengan pesan yang sering disampaikan Ketua Umum DPP PAN, Zulkifli Hasan, bahwa para pimpinan dan kader partai harus senantiasa responsif dalam membantu rakyat.

Dalam hal ini, Borkat mengapresiasi jajaran pengurus DPD PAN Kota Padangsidimpuan bersama para pengurus DPC, yang juga telah memperlihatkan komitmennya untuk selalu hadir di tengah masyarakat.

Sementara, Ketua DPD PAN Padangsidimpuan Adianto Siregar SSos menyambut positif kehadiran Borkat dalam kapasitasnya sebagai pengurus harian DPW PAN Sumatera Utara."Kegiatan peringatan HUT partai yang ditandai dengan adanya pemberian bantuan kepada masyarakat, rutin kita laksanakan setiap tahun," ujarnya.

Pada peringatan HUT yang berlangsung khidmat itu juga hadir para tokoh masyarakat di sekitar sekretariat, Kepala Lingkungan Kampung Marancar H Ismail Siregar, dan mantan Ketua DPC PPP Tapsel H Kasmuddin Harahap yang juga pernah menjadi anggota DPRD Tapsel.

Sejumlah tokoh dan warga yang menyaksikan kehadiran Borkat menyampaikan harapan, baik secara langsung maupun melalui media sosial (medsos), bahwa suami Maritoyani Batubara ini sudah layak menjadi bakal calon Wali Kota Padang Sidimpuan.

Mereka menyampaikan harapan sekaligus dukungan itu, karena Borkat dinilai sudah teruji saat diberi amanah menjadi Ketua DPD PAN Tapanuli Selatan, sukses meningkatkan raihan kursi sejak Pileg 2019, dari 3 menjadi 5 dan terus bisa dipertahankan sampai sekarang.

Menyikapi pesan dan ekspektasi sejumlah kalangan, baik yang disampaikan secara langsung maupun melalui medsos tersebut, Borkat hanya senyum senyum saja dan menganggapnya sebagai sebuah tantangan untuk terus berbuat lebih baik kepada masyarakat di Tabagsel.

"Insya Allah untuk saat ini saya fokus dulu bekerja sebagai wakil rakyat dan sekuat tenaga akan terus berupaya bantu rakyat sesuai instruksi pak ketum kita, Zulhas," kata Borkat.

Anggaran BTT tak Otomatis Bisa Dipakai Bangun Rumah Korban Puting Beliung di Medan Johor

admin — Mon, 24 Aug 2026 13:36:00 +0700+0700

MEDAN — Rencana Pemerintah Provinsi Sumatera Utara membangun kembali rumah warga korban angin puting beliung di Kecamatan Medan Johor mendapat apresiasi dari sisi kemanusiaan. Namun kebijakan tersebut dinilai tidak boleh mengabaikan batas kewenangan pemerintahan, mekanisme penganggaran, serta prinsip akuntabilitas penggunaan APBD.

Analis Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Sumatera Utara, Elfenda Ananda, menilai keinginan Gubernur Sumut Bobby Nasution merespons cepat penderitaan korban merupakan langkah positif. Akan tetapi, respons terhadap bencana harus tetap berjalan dalam koridor tata kelola pemerintahan yang baik.

"Dari sisi kemanusiaan, rencana Pemprov Sumut membangun kembali rumah korban puting beliung patut diapresiasi. Tetapi niat baik pemerintah tidak boleh mengabaikan tata kelola pemerintahan dan disiplin anggaran," ujarnya menjawab wartawan, Senin (24/8/2026).

Menurutnya, terdapat sejumlah pertanyaan mendasar yang harus dijawab sebelum pembangunan dilakukan. Di antaranya, siapa yang memiliki tanggungjawab utama terhadap penanganan bencana, dari mana sumber anggaran pembangunan rumah, serta atas dasar kewenangan apa Pemprov Sumut membangun rumah warga yang secara administratif berada di wilayah Kota Medan.

Elfenda menegaskan, intervensi Pemprov Sumut tetap dapat dibenarkan sepanjang ditempatkan sebagai bentuk dukungan, fasilitasi, koordinasi, atau bantuan kepada Pemko Medan. Sebaliknya, intervensi tersebut dinilai bermasalah apabila berubah menjadi pengambilalihan kewenangan pemerintah kota tanpa landasan yang jelas.

"Jangan sampai karena ingin terlihat cepat merespons penderitaan korban bencana, pemerintah justru mengabaikan siapa yang bertanggung jawab, kewenangan masing-masing pemerintah daerah, serta mekanisme penggunaan anggaran," tegasnya.

**Tumpang Tindih Anggaran
Lebih jauh Elfenda mengingatkan bahwa Kecamatan Medan Johor merupakan wilayah administratif Pemerintah Kota Medan. Karena itu, Pemko Medan melalui perangkat daerah terkait, termasuk BPBD Kota Medan, memiliki tanggungjawab dalam penanganan bencana di wilayah tersebut.

Pemprov Sumut, lanjutnya, tentu dapat memberikan bantuan. Namun, posisi pemprov harus diperjelas sejak awal: apakah sebagai pemberi bantuan kepada Pemko Medan, fasilitator, atau menggunakan mekanisme lain yang dibenarkan peraturan perundang-undangan.
Kejelasan tersebut penting agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan maupun penganggaran.

"Turunnya gubernur langsung ke lokasi bencana menunjukkan kepedulian terhadap korban. Tetapi kehadiran kepala daerah di lapangan tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan batas kewenangan pemerintahan dan mekanisme pengelolaan APBD," katanya.

Menurut Elfenda, penggunaan anggaran bencana, termasuk Belanja Tidak Terduga (BTT), juga tidak dapat dilakukan secara bebas hanya dengan alasan terjadi bencana.
Penggunaan BTT harus mengacu pada regulasi pengelolaan keuangan daerah, termasuk ketentuan dalam PP Nomor 12 Tahun 2019 dan pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 77 Tahun 2020.

**Tak Otomatis Bisa Pakai BTT
Elfenda menekankan, tidak setiap kegiatan pascabencana secara otomatis dapat dibebankan ke BTT. Harus dilihat terlebih dahulu sifat, tahapan, serta kebutuhan kegiatannya. Jika berkaitan dengan kondisi tanggap darurat, BTT dapat menjadi instrumen yang relevan. Namun, ketika kegiatan telah masuk tahap rehabilitasi dan rekonstruksi, pemerintah harus melihat mekanisme penganggaran yang paling tepat melalui program dan kegiatan perangkat daerah terkait atau instrumen anggaran lain yang dibenarkan.

"Pembangunan rumah tidak otomatis harus menggunakan BTT. Harus dilihat dulu sifat kegiatannya. Kalau tanggap darurat, BTT sangat relevan. Kalau sudah masuk rehabilitasi dan rekonstruksi, penganggarannya harus dilihat lebih spesifik," ucapnya.

Salah satu opsi, kata Elfenda, adalah pemberian bantuan keuangan kepada Pemko Medan apabila desain kebijakannya memang Pemprov Sumut memberikan dukungan fiskal agar pemerintah kota melaksanakan rehabilitasi atau rekonstruksi rumah korban. Namun, bantuan tersebut tetap harus memiliki mekanisme yang jelas, mulai dari pemberian, penyaluran, penggunaan hingga pertanggungjawabannya.

"Kalau Pemprov Sumut membangun rumah secara langsung di Kota Medan tanpa jelas siapa penerima manfaatnya, siapa pelaksana kegiatannya, apa dasar kewenangannya, dan bagaimana posisi anggarannya terhadap APBD Kota Medan, tentu berpotensi menjadi persoalan hukum apabila ketentuan dilanggar," katanya.

**Jangan Langsung Diumumkan
Terkait rencana pembangunan kembali 167 rumah terdampak, Elfenda meminta Pemprov Sumut dan Pemko Medan terlebih dahulu melakukan verifikasi bersama.

Ia menilai pemerintah tidak seharusnya langsung menetapkan seluruh rumah terdampak akan dibangun kembali sebelum memiliki basis data yang terverifikasi.

Menurutnya, perlu dibuat database bersama yang sekurang-kurangnya memuat identitas kepala keluarga, alamat lengkap, status kepemilikan bangunan, dokumentasi kondisi sebelum dan setelah bencana, hasil asesmen, nilai kerugian, jenis bantuan yang telah diberikan, sumber pembiayaan, serta klasifikasi apakah rumah harus dibangun kembali atau cukup direhabilitasi.

"Jangan langsung diumumkan semuanya akan dibangun. Harus terlebih dahulu dibuat database bersama antara Pemprov Sumut dan Pemko Medan," ujarnya.

Verifikasi bersama juga diperlukan untuk mencegah terjadinya pembiayaan ganda. Jangan sampai satu korban menerima pembiayaan dari APBD provinsi dan APBD kota untuk pekerjaan yang sama, sementara korban lain dengan tingkat kerusakan lebih berat justru belum mendapatkan bantuan.

"Ini fungsi koordinasi. Jangan sampai ada korban yang mendapatkan pembiayaan ganda untuk pekerjaan yang sama, sementara korban lain yang kerusakannya lebih berat belum memperoleh bantuan," tegas Elfenda.

Ia juga meminta seluruh data penerima bantuan, bentuk bantuan, serta sumber pembiayaannya dibuka secara transparan kepada publik sebagai bagian dari prinsip akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Elfenda juga menyoroti alasan Gubernur Bobby yang menilai pemberian material bangunan dapat membebani korban karena warga masih harus membeli kekurangannya.
Secara sosial, menurutnya, alasan tersebut dapat dipahami. Namun, dari perspektif kebijakan anggaran, kondisi itu tidak berarti seluruh rumah korban otomatis harus dibangun ulang oleh pemerintah.

Pemerintah perlu melakukan klasifikasi berdasarkan tingkat kerusakan. Rumah dengan kerusakan ringan dapat diberikan bantuan material atau perbaikan. Rumah dengan kerusakan sedang dapat memperoleh rehabilitasi sesuai tingkat kerusakannya. Sementara rumah yang rusak berat, tidak layak huni, atau hancur total dapat diprioritaskan untuk pembangunan kembali. Kondisi ekonomi korban, lanjut Elfenda, dapat menjadi faktor pertimbangan, tetapi tidak boleh menggantikan hasil asesmen teknis.

"Prinsip kebijakannya bukan sekadar 'yang rusak kita bangun, yang hancur kita bangun baru'. Bantuan harus diberikan sesuai tingkat kerusakan berdasarkan verifikasi teknis dan kemampuan fiskal pemerintah," katanya.

Ia mengingatkan, kebijakan pembangunan seluruh rumah korban secara otomatis juga dapat menimbulkan persoalan baru apabila tidak dirancang secara hati-hati, termasuk munculnya ekspektasi bahwa setiap bencana harus selalu diikuti bantuan pembangunan rumah secara penuh dari pemerintah. Karena itu, penanggulangan bencana harus ditempatkan dalam kerangka kebijakan yang utuh, mulai dari pra-bencana, tanggap darurat hingga rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

"Yang paling penting bukan siapa yang terlihat paling cepat hadir, tetapi apakah kebijakan tersebut tepat sasaran, memiliki dasar kewenangan, jelas sumber anggarannya, tidak tumpang tindih, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik," pungkas Elfenda. ***

KSMI Siapkan Liga Santri dan Piala Asia, Sepakbola Mini Kian Berkembang di Indonesia

admin — Sun, 23 Aug 2026 17:44:00 +0700+0700

JAKARTA — Komite Sepakbola Mini Indonesia (KSMI) menyiapkan dua kejuaraan sepakbola mini dalam agenda beruntun. Kejuaraan pertama adalah Liga Santri yang dijadwalkan berlangsung pada Oktober 2026, disusul Piala Asia pada Januari 2027.

Rencana tersebut ditetapkan dalam Rapat Pleno Pengurus Pusat KSMI yang digelar di Jakarta, Minggu (23/8/2026). Liga Santri akan mempertemukan klub-klub sepakbola mini santri dari berbagai daerah di Indonesia.

Adapun Piala Asia dijadwalkan diikuti tim-tim dari negara Saudi Arabia, Lebanon, Iraq, Maldives, Pakistan, Oman, Qatar, India, Indonesia, Brunei Darussalam, Filipina, dan Singapura.

Kejuaraan tersebut menjadi salah satu agenda yang dipersiapkan KSMI untuk memperluas kompetisi sepakbola mini Indonesia ke level regional.

Rapat pleno dipimpin Ketua Umum KSMI sekaligus Presiden Federasi Mini Football Asia, Dr. Ir. H. Yan Mulia Abidin, SE., M.Sc. Selain membahas agenda kompetisi, rapat tersebut juga menjadi momentum memperkuat struktur organisasi KSMI.

Salah satu perubahan dalam jajaran pengurus pusat adalah masuknya Tundra Meliala sebagai Wakil Ketua Umum yang membidangi media dan teknologi.

Kehadiran kompetisi nasional dan regional itu sejalan dengan perkembangan posisi sepakbola mini di Indonesia. Cabang olahraga tersebut resmi tercatat sebagai cabang olahraga (cabor) ke-78 di Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) pada 17 September 2025.

Dengan status tersebut, sepakbola mini memiliki pijakan yang lebih kuat dalam ekosistem olahraga nasional. Di sisi lain, keterlibatan dalam organisasi sepakbola mini internasional membuka peluang bagi Indonesia untuk menjadi tuan rumah maupun peserta kompetisi tingkat Asia.

KSMI kini menghadapi tantangan untuk memastikan pertumbuhan tersebut tidak berhenti pada aspek kelembagaan. Kompetisi yang teratur, pembinaan pemain dari tingkat daerah, serta keterhubungan antara turnamen nasional dan internasional menjadi faktor penting untuk membangun ekosistem sepakbola mini yang berkelanjutan.

Liga Santri pada Oktober 2026 dapat menjadi salah satu pintu masuk pembinaan pemain sekaligus memperluas basis sepakbola mini di lingkungan pesantren. Selanjutnya, Piala Asia pada Januari 2027 menjadi panggung bagi KSMI untuk menguji kapasitas Indonesia dalam penyelenggaraan kompetisi regional.

Dua agenda tersebut membuat periode akhir 2026 hingga awal 2027 menjadi fase penting bagi KSMI dalam memperkuat kompetisi sekaligus memperkenalkan sepakbola mini Indonesia di tingkat Asia.

Ambal Warso ke-31 Keluarga Besar DIY, Perkuat Guyub Sedulur dan Lestarikan Budaya Jawa

admin — Sun, 23 Aug 2026 15:28:00 +0700+0700

DELISERDANG | – Keluarga besar Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menggelar Ambal Warso ke-31 sebagai momentum mempererat tali silaturahmi, memperkuat semangat guyub sedulur, sekaligus melestarikan budaya Jawa.

Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Bupati Deli Serdang Lom Lom Suwondo, Ketua KB DIY Sumarsono, Brigjen TNI (Purn) Ahwan, Beny Subarjo, Rianto SH MH, Paryono serta keluarga besar dan warga Paguyuban DIY.

Wakil Bupati Deli Serdang Lom Lom Suwondo dalam kesempatan itu menyampaikan pentingnya menjaga kebersamaan dan persaudaraan di tengah masyarakat.
"Perlulah kita terus menjaga guyub sedulur. Persaudaraan harus tetap dirawat dan budaya Jawa harus terus dilestarikan, terutama agar nilai-nilai luhur budaya tersebut dapat diwariskan kepada generasi muda," ujar Lom Lom Suwondo.

Sementara itu, Ketua KB DIY Sumarsono mengatakan, Ambal Warso ke-32 bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi menjadi wadah silaturahmi bagi seluruh warga Paguyuban DIY.

"Ambal Warso yang ke-32 ini bagi warga Paguyuban DIY menjadi ajang silaturahmi. Kita ingin kebersamaan tetap terjaga dan bersama-sama ikut melestarikan budaya Jawa," kata Sumarsono.

Hal senada disampaikan Brigjen TNI (Purn) Ahwan. Ia mengucapkan terima kasih kepada seluruh sedulur Jawa Yogyakarta yang hingga kini masih konsisten menjaga dan membumikan budaya Jawa.

"Terima kasih kepada sedulur Jawa Yogyakarta yang masih terus ikut membumikan budaya Jawa. Ini merupakan bagian penting dalam menjaga warisan leluhur agar tetap hidup dan dikenal generasi berikutnya," ungkapnya.

Sementara itu, DPP Pujakesuma Bersatu Rianto SH MH atau yang akrab disapa Anto Genk mengapresiasi semangat keguyuban warga Jawa DIY.

Menurutnya, kebersamaan dan silaturahmi seperti Ambal Warso menjadi bukti bahwa semangat persaudaraan masyarakat Jawa tetap kuat.

"Kami mengapresiasi keguyuban sedulur Jawa DIY. Semoga semangat kebersamaan, kerukunan dan kecintaan terhadap budaya Jawa terus tumbuh serta menjadi perekat persaudaraan," ujar Anto Genk.

Ambal Warso ke-32 tersebut berlangsung penuh keakraban dan kekeluargaan. Semangat guyub, rukun, dan sedulur menjadi pesan utama dalam kegiatan yang sekaligus menjadi bagian dari upaya menjaga dan melestarikan budaya Jawa di Sumatera Utara. Rel

Bukan Sekadar Pertandingan, Pasukan Pimpong Putrajaya-Medan Bangun Jembatan Persahabatan Indonesia-Malaysia

admin — Sun, 23 Aug 2026 11:15:00 +0700+0700

MEDAN – Pertandingan persahabatan antara PTM Eksekutif Sumatera Utara dengan gabungan Pasukan Pimpong Putrajaya Malaysia berlangsung meriah di Aula Ar Rivai TPI Medan, Ahad (23/8/2026).

Kegiatan tersebut bukan sekadar pertandingan olahraga, tetapi juga menjadi momentum mempererat silaturahmi, persahabatan dan hubungan kekeluargaan antara masyarakat Sumatera Utara dengan sahabat-sahabat dari Putrajaya, Malaysia.

Pertandingan berlangsung dalam suasana penuh keakraban. Para peserta tampil penuh semangat dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas dan fair play.

Ketua PTM Eksekutif Sumut, H. Ikrom Helmi Nasution, SH, dalam sambutannya menyampaikan terima kasih atas kedatangan rombongan Pasukan Pimpong Putrajaya Malaysia.

Menurutnya, pertemuan tersebut merupakan bagian dari hubungan silaturahmi dan kekeluargaan yang telah terjalin selama ini dan perlu terus dipelihara.

"Kita akan bertemu kembali. Pertemuan seperti ini merupakan bagian dari silaturahmi dan hubungan kekeluargaan yang sudah terjalin," ujar H. Ikrom.

Sementara itu, perwakilan Pasukan Pimpong Putrajaya Malaysia, Saliki, menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat yang diberikan tuan rumah.

Ia mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah menerima dan menyambut rombongan Putrajaya. Saliki berharap hubungan persahabatan dan kekeluargaan antara kedua pihak dapat terus terjalin.

"Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini tidak sia-sia dan memberikan manfaat bagi kita semua," katanya.

Junjung Tinggi Sportivitas

Sementara itu, Kabid Olahraga Fahmi Harahap, yang mewakili Wali Kota Medan, mengapresiasi pelaksanaan pertandingan persahabatan tersebut.

Fahmi mengingatkan seluruh peserta agar menjunjung tinggi sportivitas selama pertandingan.

"Yang paling utama adalah menjunjung tinggi sportivitas dalam pertandingan. Menang dan kalah merupakan bagian dari olahraga. Yang terpenting bagaimana kita bertanding dengan fair play, saling menghormati dan menjaga persaudaraan," tegas Fahmi.

Menurutnya, olahraga bukan hanya tentang kemenangan dan prestasi, tetapi juga menjadi sarana mempererat hubungan antarmasyarakat serta membangun persahabatan lintas negara.

Ia berharap kegiatan olahraga bersama seperti ini dapat terus dilaksanakan secara berkesinambungan.

Hadir Tokoh dan Pengurus PTM

Turut hadir dalam acara tersebut Gubernur Sumatera Utara ke-17 H. T. Erry Nuradi, Ketua PTM Sumut Nanda Batubara, para pengurus PTM Eksekutif Sumut, rombongan Pasukan Pimpong Putrajaya Malaysia serta sejumlah undangan lainnya.

Kehadiran sejumlah tokoh dan pengurus tersebut semakin menambah suasana keakraban dalam kegiatan yang mengedepankan semangat persahabatan dan kekeluargaan.

Pertandingan persahabatan PTM Eksekutif Sumut dengan Pasukan Pimpong Putrajaya Malaysia diharapkan tidak berhenti pada kegiatan kali ini, namun dapat menjadi bagian dari rangkaian hubungan silaturahmi yang terus berkelanjutan.

Melalui olahraga, kedua pihak menunjukkan bahwa pertandingan dapat menjadi jembatan persahabatan Indonesia-Malaysia, dengan tetap mengedepankan sportivitas, persaudaraan dan semangat kebersamaan.rel

Gubsu Bobby Nasution Dorong Bank Sumut Jadi Penggerak Ekonomi dan Pembangunan Sumatera Utara

admin — Sun, 23 Aug 2026 10:13:00 +0700+0700

Medan – PT Bank Sumut mendapat dorongan kuat dari Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution untuk terus meningkatkan kinerja sekaligus memperbesar kontribusinya bagi pembangunan daerah.

Pesan itu disampaikan Bobby saat menghadiri Semarak Funwalk BUMD dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di pelataran parkir Kantor Pusat Bank Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan, Sabtu (22/8).

Kegiatan yang diikuti enam BUMD Sumatera Utara tersebut tidak sekadar menjadi momentum perayaan kemerdekaan. Jalan santai dilanjutkan dengan pembacaan Deklarasi Kolaborasi BUMD Provinsi Sumatera Utara sebagai komitmen bersama memperkuat sinergi dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

Enam BUMD yang terlibat yakni PT Bank Sumut, Perumda Tirtanadi, PT Pembangunan Prasarana Sumut (PPSU), PT Perkebunan Sumatera Utara (PSU), PT Dhirga Surya Sumatera Utara, serta PD Aneka Industri dan Jasa (AIJ).

Dalam arahannya, Bobby menegaskan bahwa BUMD harus mampu meningkatkan keberadaannya melalui kinerja yang sehat, tata kelola yang baik, serta manfaat nyata bagi masyarakat. Khusus Bank Sumut, ia menilai posisi bank pembangunan daerah tersebut sangat strategis karena mendapat dukungan permodalan sekaligus kepercayaan dari pemerintah daerah.

"Kami dari pemerintah memberikan dukungan dan kepercayaan kepada Bank Sumut. Karena itu, Bank Sumut harus benar-benar menunjukkan kinerja terbaiknya, didukung pertumbuhan pendapatan dan kinerja yang sehat," tegas Bobby.

Bobby juga meminta Bank Sumut membangun budaya kerja yang menempatkan prestasi sebagai dasar pengembangan perusahaan, termasuk dalam jenjang karier. Kekuatan internal yang diisi sumber daya manusia berprestasi akan menjadi modal penting untuk membawa Bank Sumut tumbuh lebih kuat dan berkelanjutan.

"Kalau internalnya yang memegang prestasi, Bank Sumut pasti lebih baik lagi," ujarnya.

Secara terpisah, Direktur Utama Bank Sumut Heru Mardiansyah menyatakan kesiapannya menakhodai Bank Sumut untuk dapat menjaga sekaligus menjadikan kepercayaan pemegang saham sebagai energi untuk terus memperkuat kinerja dan memperluas manfaat bagi masyarakat.

"Arahan Bapak Gubernur menjadi penyemangat bagi kami untuk terus meningkatkan kinerja, memperkuat tata kelola perusahaan, serta menghadirkan layanan yang semakin mudah, cepat, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Kepercayaan yang diberikan pemegang saham akan kami jawab melalui kinerja yang sehat, berkelanjutan, dan memberikan nilai tambah bagi Sumatera Utara," ujar Heru.

Heru menegaskan, Bank Sumut tidak ingin pertumbuhan hanya diukur dari sisi bisnis. Sebagai bank pembangunan daerah, setiap langkah penguatan perusahaan diarahkan untuk memperbesar peran Bank Sumut dalam menggerakkan ekonomi daerah, memperluas akses pembiayaan, mendukung UMKM, mempercepat digitalisasi layanan, dan meningkatkan inklusi keuangan.

Komitmen tersebut diperkuat melalui transformasi digital, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta kolaborasi yang semakin erat dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan. Dengan demikian, Bank Sumut diharapkan tidak hanya menjadi bank milik daerah, tetapi juga menjadi bagian penting dari solusi pembangunan Sumatera Utara.

Selain itu, semangat kolaborasi enam BUMD yang dideklarasikan dalam kegiatan tersebut menjadi pijakan untuk membangun ekosistem usaha daerah yang lebih kuat. Bagi Bank Sumut, sinergi tersebut sekaligus mempertegas perannya sebagai penghubung berbagai potensi ekonomi daerah agar dapat memberikan nilai tambah yang kembali dirasakan masyarakat.

Melalui kinerja yang sehat, layanan yang semakin dekat, dan kontribusi yang semakin nyata, Bank Sumut terus memperkuat identitasnya sebagai bank masyarakat Sumatera Utara yang tumbuh bersama daerah dan memberi manfaat bagi masyarakat.

Diduga Terima Aliran Rp400 Juta, BARAPAKSI: Jangan Hanya Korbankan Kepala Dinas, Bongkar Aktor Intelektual!

admin — Sun, 23 Aug 2026 07:59:00 +0700+0700

MEDAN — Direktur Eksekutif Barisan Rakyat Anti Korupsi (BARAPAKSI), Otti S. Batubara, mendesak aparat penegak hukum mengusut secara transparan dan menyeluruh dugaan penerimaan uang sebesar Rp400 juta yang dikaitkan dengan nama Emirsyah Harahap dalam perkara dugaan korupsi pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) Covid-19 di Sumatera Utara.

Menurut Otti, dugaan aliran dana tersebut tidak boleh berhenti sebatas keterangan yang muncul dalam persidangan. Aparat harus menelusuri dari mana uang berasal, siapa yang menyerahkan, siapa yang menerima, melalui siapa uang itu mengalir, serta siapa yang diduga berada di balik pengaturan seluruh jaringan tersebut.

"Saya minta jangan hanya korbankan kepala dinas. Aktor intelektualnya harus dibongkar. Siapa yang mengatur, siapa yang menerima aliran dana, siapa yang menjadi penghubung, semuanya harus diperiksa dan dipertanggungjawabkan secara hukum," tegas Otti.

Ia menilai, apabila benar terdapat aliran dana Rp400 juta yang berkaitan dengan perkara APD Covid-19, hal tersebut merupakan informasi serius yang wajib diverifikasi dan ditindaklanjuti dengan alat bukti.

"Jangan sampai orang yang menerima uang hasil dugaan korupsi diperlakukan seolah-olah menerima hibah biasa. Kalau uang itu benar berasal dari hasil korupsi, harus ditelusuri kenapa bisa sampai kepada penerimanya. Dari sana akan terlihat apakah ada jaringan yang menghubungkan penerima dengan otak pelaku," ujarnya.

Bongkar dari Hulu sampai Hilir
Otti menegaskan pemberantasan korupsi tidak boleh hanya menyentuh pihak yang berada di hilir.

"Jangan hanya menangkap orang yang berada di ujung. Kalau ada otak yang merancang dan mengendalikan, bongkar sampai ke sana. Kalau ada pihak yang menikmati aliran dana, telusuri juga," katanya.

Menurutnya, aparat harus menggunakan pendekatan follow the money dengan memeriksa transaksi perbankan, dokumen pengadaan, komunikasi, hubungan antar pihak, serta seluruh aliran dana yang berkaitan dengan proyek tersebut.

"Uang tidak mungkin bergerak sendiri. Kalau ada aliran dana, pasti ada sumber dan tujuan. Telusuri uangnya. Dari mana datangnya, siapa yang mengirim, siapa yang menerima dan untuk kepentingan apa," tegas Otti.

Otti juga meminta aparat mendalami secara serius nama DLL dan pihak-pihak lain yang disebut dalam rangkaian perkara tersebut.

"DLL dan pihak-pihak yang diduga menerima atau menikmati aliran dana harus diperiksa secara serius. Jangan ada pihak yang diduga menikmati uang hasil korupsi tetapi kemudian masih bebas berkeliaran seolah-olah tidak terjadi apa-apa," ujarnya.

Namun Otti menekankan bahwa BARAPAKSI tetap menghormati asas praduga tak bersalah.

"Penyebutan nama dalam persidangan belum otomatis berarti seseorang bersalah. Tetapi justru karena itu aparat harus memeriksa dan membuktikannya. Kalau tidak terbukti, silakan dibersihkan namanya. Tetapi kalau alat bukti menunjukkan keterlibatan, jangan ada perlakuan khusus," katanya.

Uang Covid-19 Adalah Uang Rakyat
Otti mengingatkan, dugaan korupsi dana yang berkaitan dengan penanganan Covid-19 bukan persoalan biasa. Dana tersebut semestinya digunakan untuk melindungi masyarakat dan tenaga kesehatan di tengah situasi pandemi.

"Ini uang rakyat. Ketika uang untuk penanganan Covid-19 diduga dikorupsi, yang menjadi korban bukan hanya negara, tetapi masyarakat yang saat itu sedang berjuang menghadapi pandemi," katanya.

Karena itu, Otti meminta aparat penegak hukum tidak berhenti pada pihak-pihak yang telah diproses.

"Kalau memang ada jaringan yang menikmati uang tersebut, bongkar sampai akar-akarnya. Jangan hanya orang di hilir yang dikorbankan, sementara pihak yang diduga mengendalikan atau menikmati hasilnya tetap aman," tegasnya.

BARAPAKSI, kata Otti, akan terus mengawal perkara tersebut dan mendorong aparat penegak hukum bekerja profesional, transparan dan tanpa pandang bulu.

"Kami tidak meminta hukum dipaksakan kepada siapa pun. Kami hanya meminta hukum bekerja. Kalau ada bukti, proses. Kalau tidak ada bukti, hentikan. Tetapi jangan sampai karena seseorang memiliki jabatan atau jaringan, kemudian proses hukum berhenti," pungkas Otti S. Batubara.

"Bongkar aktor intelektualnya, telusuri aliran dananya, dan proses siapa pun yang terbukti menerima atau menikmati hasil korupsi. Jangan hanya korbankan orang di hilir sementara yang di hulu tetap aman," tegasnya.red

Eksekusi Lahan Ditolak PN Lubuk Pakam, Kuasa Hukum PT RPP Soroti Dugaan Penipuan DT

admin — Sat, 22 Aug 2026 23:34:00 +0700+0700

DELISERDANG | SUMUT24.CO
Sengketa lahan di Desa Sigara-Gara, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deliserdang, kembali menjadi sorotan. Pengadilan Negeri (PN) Lubuk Pakam sebelumnya menyatakan pelaksanaan eksekusi dalam perkara Nomor 10/Pdt.Eks/2022/PN Lbp jo. 84/Pdt.G/2001/PN.LP tidak dapat dilaksanakan atau non eksekutabel.
Penetapan tersebut menjadi dasar Kuasa Hukum PT Rapy Ray Putratama (PT RPP), M. Sa'i Rangkuti, mempertanyakan klaim DT terhadap objek tanah dan bangunan yang berada di Dusun V, Desa Sigara-Gara.
Dalam putusan tersebut, kondisi non eksekutabel digolongkan pada huruf b, yakni "barang yang akan dieksekusi tidak berada di tangan Termohon Eksekusi".
Ketua PN Lubuk Pakam kemudian menetapkan permohonan eksekusi yang diajukan kuasa hukum DT ditolak. Pengadilan juga menyatakan pelaksanaan eksekusi perkara tersebut tidak dapat dilaksanakan serta membebankan biaya permohonan sebesar Rp4.355.000 kepada pemohon eksekusi.
M. Sa'i Rangkuti menilai penolakan eksekusi tersebut seharusnya menjadi dasar bagi DT untuk tidak lagi mengklaim sebagai pemilik atau pihak yang memiliki hak atas objek tanah dan bangunan tersebut.
"Artinya setelah adanya penolakan eksekusi dari Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanggal 4 Januari 2023 seyogyanya DT tidak dapat mengklaim apapun atau mengaku-ngaku sebagai pemilik atau orang yang merasa memiliki hak terhadap objek tanah dan bangunan milik klien kami," ujar Sa'i.
Menurut Sa'i, objek tanah dan bangunan itu tercatat dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 649 tertanggal 3 Desember 2019 dan SHGB Nomor 650 tertanggal 3 Desember 2019, keduanya atas nama PT Rapy Ray Putratama.
Soroti Dugaan Penipuan
Sa'i Rangkuti menyebut, rangkaian tindakan dan klaim terhadap objek lahan tersebut patut dipertanyakan. Ia menilai apabila seseorang tetap mengaku memiliki hak atas objek tanah setelah upaya eksekusinya dinyatakan tidak dapat dilaksanakan, persoalan tersebut dapat menimbulkan konsekuensi hukum.
"Karena DT telah menempuh langkah-langkah hukum, ketika upaya hukum DT kandas saat dimohonkan eksekusi, maka menurutnya secara hukum DT tidak memiliki legal standing atau dasar hukum apapun," katanya.
Ia menambahkan, apabila klaim tersebut tetap dilakukan, pihaknya menilai DT berpotensi melakukan perbuatan melawan hukum.
Sa'i juga menyoroti laporan terhadap Kirem Ginting, perempuan berusia 87 tahun yang disebut sebagai pemilik awal lahan seluas sekitar 15 hektare di Desa Sigara-Gara.
Kirem disebut telah menjual lahan tersebut kepada PT RPP. Namun, DT kemudian melaporkan Kirem ke Polda Sumut pada 24 Februari 2023.
Laporan tersebut tercatat dengan Nomor LP/B/237/II/2023/SPKT-POLDA SUMUT, tertanggal 24 Februari 2023. Kirem dilaporkan terkait dugaan penggelapan karena menjual lahan yang didalilkan masih dalam keadaan sita jaminan.
"Padahal tidak ada satupun bahwa oknum anggota DPRD Sumut berinisial DT sebagai pemilik lahan tersebut," ujar Sa'i.
Atas persoalan tersebut, pihak PT RPP meminta agar seluruh pihak melihat status kepemilikan dan penguasaan tanah berdasarkan dokumen serta putusan pengadilan yang ada, bukan semata-mata berdasarkan klaim masing-masing pihak.
Sebelumnya, Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Sumatera Utara disebut telah menetapkan Dhody Thahir, anggota Komisi C DPRD Sumatera Utara, sebagai tersangka dalam perkara dugaan menempatkan keterangan palsu ke dalam akta autentik dan/atau pemalsuan surat.

Penetapan tersangka tersebut terungkap melalui Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Polda Sumatera Utara Nomor: B/SP2HP/1969/VIII/Res.1.9/2026/Ditreskrimum, tertanggal 18 Agustus 2026.red

Bambang-Dicki Sihotang Juara Turnamen Domino HUT ke-81 RI Forum Wartawan Pemprov Sumut

admin — Sat, 22 Aug 2026 23:25:00 +0700+0700

MEDAN — Pasangan Bambang Sri Kurniawan dan Dicki Sihotang berhasil meraih juara umum Turnamen Domino yang diselenggarakan Forum Wartawan Pemprov Sumut (FWP Sumut) dalam rangka memeriahkan HUT ke-81 Republik Indonesia. Kejuaraan yang menggunakan sistem pertandingan Swiss dengan 5 babak tersebut berakhir pada Sabtu (22/8) sore.

Ketua PWI Sumut, Farianda Putra Sinik, yang sekaligus menutup kegiatan dan memberi sambutan, mengaku sangat mengapresiasi penyelenggaraan acara ini.

"Perbanyaklah kegiatan-kegiatan seperti ini, yang tentunya sangat bermanfaat dalam menjaga silaturahmi dan keakraban sesama insan pers," ujar Farianda yang turut menjadi peserta dan berpasangan dengan Ketua Panitia Pertandingan, Husni Lubis.

Ia juga mengamati pertandingan berlangsung secara sportif dan adil. "Terbukti dengan adanya juara bersama untuk kategori juara kelima dan keenam," ungkapnya.

Sementara itu, Ketua FWP Sumut, Syaifullah Defaza, menyampaikan apresiasi kepada panitia yang sukses menyelenggarakan kegiatan tersebut. Hal ini ditandai dengan antusiasme peserta yang tinggi serta pertandingan yang berjalan lancar tanpa satu pun protes dari peserta.

Berikut daftar pemenang:

- Juara 1: Bambang Sri Kurniawan – Dicki Sihotang

- Juara 2: Isron Sinaga – Nelson Simarmata

- Juara 3 Ismail Nasution – Amru Lubis
- - Juara 4: Laura – Meery Ismail

- Juara 5 (bersama): Rifky Warisan – Khairul Muslim; Charles Daulay – Amir Syarifuddin

Sebelum pengumuman pemenang, juga digelar pertandingan eksebisi yang mempertemukan tim Kadispora sumut Mahfullah Pratama Daulay & Kadis Kominfo Sumut M. Erwin melawan tim Ketua FWP Syaifullah Defaza & Ketua Panitia Husni Lubis.

Polda Sumut Tetapkan Anggota DPRD Sumut Dhody Thahir Sebagai Tersangka Dugaan Pemalsuan Surat

admin — Sat, 22 Aug 2026 20:06:00 +0700+0700

MEDAN | Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Sumatera Utara disebut telah menetapkan Dhody Thahir, anggota Komisi C DPRD Sumatera Utara, sebagai tersangka dalam perkara dugaan menempatkan keterangan palsu ke dalam akta autentik dan/atau pemalsuan surat.

Penetapan tersangka tersebut terungkap melalui Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Polda Sumatera Utara Nomor: B/SP2HP/1969/VIII/Res.1.9/2026/Ditreskrimum, tertanggal 18 Agustus 2026.

Surat resmi tersebut ditujukan kepada Muhammad Gazali Iskandar selaku pelapor dalam perkara yang telah dilaporkan ke Polda Sumut sejak 11 April 2023.

Dalam SP2HP itu disebutkan bahwa penyidik Ditreskrimum Polda Sumut telah melakukan serangkaian proses penyidikan terkait dugaan tindak pidana menempatkan keterangan palsu ke dalam suatu akta autentik dan/atau pemalsuan surat.

Perkara tersebut bermula dari Laporan Polisi Nomor: LP/B/449/IV/2023/SPKT/Polda Sumatera Utara, tertanggal 11 April 2023.

Penyidik Gelar Perkara
Berdasarkan isi SP2HP, penyidik menyatakan telah memperoleh sejumlah fakta dan alat bukti yang dinilai cukup untuk menduga adanya tindak pidana yang dilakukan oleh terlapor.

Atas dasar hasil penyidikan tersebut, Ditreskrimum Polda Sumut kemudian melaksanakan Gelar Perkara Penetapan Tersangka terhadap terlapor yang disebut dalam dokumen sebagai H. Dhody Thahir, S.E.

Dalam surat tersebut, perkara dikaitkan dengan dugaan pelanggaran Pasal 266 subsider Pasal 263 KUHP, serta ketentuan dalam KUHP baru sebagaimana tercantum dalam dokumen SP2HP.

"Sehubungan dengan rujukan di atas, bersama ini diberitahukan kepada saudara perkembangan hasil penyidikan terhadap dugaan terjadinya tindak pidana menempatkan keterangan palsu ke dalam akte autentik dan atau pemalsuan surat," demikian substansi surat SP2HP Polda Sumut tersebut.

Penetapan tersangka ini menandai perkembangan penting dalam perkara yang telah bergulir sejak 2023 tersebut. Namun, proses hukum masih berjalan dan asas praduga tak bersalah tetap berlaku hingga terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.*

Sekjen DPP AMPI Apresiasi Capaian Pemerintahan Prabowo dalam 21 Bulan

admin — Sat, 22 Aug 2026 16:01:00 +0700+0700

Jakarta — Sekretaris Jenderal DPP Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI), Robi Anugrah Marpaung (RAM), mengapresiasi capaian pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan dalam Sidang Tahunan MPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Jumat (14/8/2026).

Dalam sidang tersebut, Presiden Prabowo Subianto memaparkan hasil kerja pemerintah selama 21 bulan masa pemerintahannya, termasuk perkembangan perekonomian nasional.

Robi menilai penyampaian capaian pemerintah dalam forum kenegaraan tersebut penting sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat sekaligus menjadi gambaran mengenai arah kebijakan pemerintah dalam menjalankan mandat konstitusi.

"AMPI mengapresiasi capaian yang telah disampaikan Presiden Prabowo, khususnya terkait kinerja pemerintah selama 21 bulan. Pertumbuhan ekonomi yang disampaikan menunjukkan adanya upaya pemerintah dalam menjaga momentum perekonomian nasional," ujar Robi.

Presiden Prabowo dalam pidatonya menyampaikan bahwa ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,45 persen pada semester pertama 2026, yang disebut sebagai pertumbuhan tertinggi dalam 13 tahun terakhir.

Menurut Robi capaian tersebut perlu dipandang sebagai modal untuk terus memperkuat kinerja pemerintah, terutama dalam menghadapi berbagai persoalan yang masih dirasakan masyarakat.

Namun, Robi juga mengakui bahwa belum seluruh persoalan bangsa maupun janji kampanye yang menjadi bagian dari mandat pemerintahan dapat diselesaikan dalam 21 bulan.

"AMPI melihat masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Belum seluruh persoalan bangsa dan janji kampanye dapat dituntaskan. Karena itu, capaian yang sudah ada harus menjadi pijakan untuk bekerja lebih keras dan memastikan kebijakan pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat," katanya.

Robi menekankan bahwa keberhasilan pemerintahan tidak hanya diukur dari indikator pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kemampuan pemerintah dalam merespons kesulitan masyarakat, melindungi kepentingan vital nasional, serta memastikan kebijakan yang diambil memiliki dampak jangka panjang bagi generasi mendatang.

Ia juga menilai prinsip ketaatan terhadap konstitusi perlu terus menjadi landasan dalam setiap kebijakan dan pelaksanaan pemerintahan.

"Yang paling penting adalah bagaimana capaian tersebut diterjemahkan menjadi kebijakan yang dirasakan langsung oleh rakyat. Kepentingan masyarakat harus tetap menjadi orientasi utama, sekaligus memastikan pembangunan hari ini tidak mengorbankan kepentingan generasi yang akan datang," ujar Robi.

AMPI, lanjut Robi, berharap pemerintah dapat mempertahankan capaian positif yang telah diraih sekaligus mempercepat penyelesaian berbagai pekerjaan rumah nasional.

"Apresiasi tentu kami berikan terhadap capaian yang sudah ada. Tetapi apresiasi harus berjalan bersama dengan evaluasi dan dorongan untuk terus bekerja. Masih ada persoalan yang harus diselesaikan dan AMPI berharap pemerintah dapat menuntaskannya secara bertahap sesuai dengan konstitusi dan kepentingan rakyat," pungkasnya.

DPRD Sumut Cecar Penyidik Gakkum Soal Penetapan Tersangka Sopir Truk Kayu di Sibolangit

admin — Sat, 22 Aug 2026 13:51:00 +0700+0700

Medan - Balai Penegakan Hukum (Gakkum) Kehutanan Wilayah Sumatera menetapkan B seorang sopir truk bermuatan kayu sebagai tersangka.

Tuduhan terhadap B dikarenakan membawa muatan kayu yang diduga ilegal dan dari kawasan hutan. Akan tetapi, pihak Balai Gakkum belum bisa memastikan apakah kayu yang diangkut itu ditebang dari kawasan hutan.

Itu terungkap dalam rapat dengar pendapat (RDP) gabungan yang digelar di Komisi D DPRD Sumut, Jumat (21/8/2026) sore.

Kuasa hukum dari B bernama Dr. Ramces Pandiangan SH MH Mhum dan Tiopan Tarigan SH mengatakan banyak kejanggalan atas kasus yang ditangani oleh Balai Gakkum ini.

"Seharusnya penyidik menyelidiki asal-usul kayu yang diangkut oleh B. Dari mana kayu itu ditebang, siapa yang menebang. Bagaimana cara kayu itu pindah ke somel, siapa yang angkut, menggunakan apa? Apa hubungannya kayu yang didalam truk yg di tahan gakkum dengan kawasan hutan ? Jika tunggul belum dapat dipastikan dari mana ? Kawasan hutan atau APL, PHT, janganlah bersikap Zolim terhadap sopir langsung menetapkan tersangka? Apakah itu kayu kawasan hutan atau kayu dari kebun warga. Jangan terburu-buru menetapkan tersangka, dia memiliki keluarga. Bagaimana dengan nasib keluarganya jika akhirnya penyidik keliru," ucap Ramces Pandiangan. Jika semena mena itu kelakuan yang zalim, kejam, sadis.

Selain itu, dikarena penyidik belum memeriksa asal usul kayu dan ke absahan dokumen kayu yang dibawa sopir. Maka, Ramces menyarankan agar kasus di hentikan.
Dr Ramces pandainya menekankan bahwa kawasan hutan merupakan status hukum yg memiliki derajat lexspecialis memiliki sifat kekhususan didalam kawasan hutan undang undang kehutanan lah yang di terapkan jika ada atau terbukti melakukan pelanggaran. Jika persangkaan yg di tuduhkan kepada sopir Bancin tidak berdasar maka status tersangka harus di SP3 di hentikan.

"Artinya, belum ada tindak pidananya kasus ini. Karena penyidik belum memeriksa keabsahan dokumen, serta belum bisa memastikan bahwa kayu yang dibawa sopir itu ditebang dari hutan didaerah mana. Kami sarankan agar kasus ini dihentikan," ucapnya.

Selain itu, Tiopan menambahkan bahwa sopir mengangkut kayu itu memiliki dokumen dari pengirim.

"Artinya, dokumen yang tertera ini ada barcodenya. Mengapa penyidik gakkum dan peserta gelar perkara tidak menyelidiki dahulu asal-usul dokumen itu? Jika dokumen itu dari Kalimantan, harus diselidiki dokumen itu. Benar atau tidak, resmi atau tidak dari Kementerian Kehutanan," tegas Tiopan.

Kemudian, Tiopan mengaku bahwa seorang sopir tidak mungkin bisa mengetahui apakah dokumen itu palsu atau tidak.

"Sopir mau bekerja membawa muatan kayu itu karena dia tahu bahwa kayu itu ada dokumennya. Mengenai dokumen itu asli atau tidak, maka harus diuji dahulu kepada yang ahlinya. Tapi anehnya, penyidik dengan terburu-buru menetapkan klien kami ini sebagai tersangka, tanpa menguji dahulu surat yang dibawa sopir itu. Ini surat dari Kementerian Kehutanan," tegasnya.

Kemudian, penyidik juga diketahui memberikan pertanyaan menjebak dan janggal terhadap B.

"Jadi, penyidik ini bisa kita sebut menjebak klien kami. Penyidik bertanya kepada klien kami dalam BAP, bahwa Kayu yang diangkut atau dibawa klien kami jenisnya kayu bulat. Padahal, penyidik sudah tahu bahwa kayunya sudah berbentuk potongan, petak. Jadi sangat janggal dan menyalahi prilaku penyidik ini. Kami meminta agar penyidik menghentikan kasus ini, kami akan terus mengawal kasus ini," tuturnya.

Anggota DPRD Sumut Komisi D Benny Sihotang menduga Gakkum terindikasi menerima pesanan dari orang lain untuk menangkap Sopir truk dimaksud.

"Kenapa sopir ini bapak tangkap di daerah Sibolangit Deli Serdang? Kenapa tidak dari Aceh bapak tangkap, kenapa bapak menetapkan tersangka terhadapnya sementara pihak bapak (Gakkum) belum dapat memastikan bahwa kayu itu kayu ilegal dari hutan atau tanpa dokumen. Bapak terindikasi menerima pesanan dari orang lain, atau ada orang yang memakai tangan bapak," tegas politisi dari Gerindra itu.

Sedangkan L Simanjuntak dalam RDP mengatakan bahwa penyidik Gakkum Kehutanan wilayah Sumatera menggantung status mobil truk yang dipakai untuk membawa kayu. Padahal, mobil itu tidak bersalah dan ada dokumennya.

"Mobil itu kredit, jika mobil itu tidak dipergunakan, bagaimana pemilik truknya bisa membayar kreditnya. Seharusnya penyidik mempertimbangkan itu juga. Mengapa penyidik tidak memberikan pinjam pakai kepada pemilik truk. Nilai ekonomisnya juga menyurut, apalagi kalau akhirnya terbukti kayu yang diangkut bukan kayu ilegal bagaimana?," ungkap politisi dari Gerindra ini.

Mendengar hal itu, Derpin Barus dari Fraksi PDIP menambahkan jika tidak terbukti kayu itu ilegal. Maka pihak Gakkum harus mengganti kerugian dari sopir maupun pemilik angkutan.

"Itu semua ada hitungannya, nama sopir harus dipulihkan, trauma keluarga sopir harus dipulihkan. Lalu, Gakkum juga harus mengganti sejumlah biaya kerugian karena telah menahan truk itu. Dampak kerugiannya," terangnya.

Sunarya penyidik Balai Gakkum Kehutanan Wilayah Sumatera dalam RDP mengatakan bahwa pinjam pakai mobil itu ditentukan oleh pimpinan.

"Pimpinan yang memutuskan apakan boleh pinjam pakai atau tidak. Mengenai penetapan sebagai tersangka terhadap B. Itu semua sudah sesuai KUHAP dan sesuai prosedur," terangnya.

Sedangkan mengenai ganti rugi dan pemulihan nama baik terhadap B jika terjadi kekeliruan. Sunarya mengatakan itu ranahnya pimpinan.

Pimpinan RDP Yahdi Khoir dari PAN menegaskan bahwa RDP ini mendapatkan hasil kesimpulan bahwa pihak Gakkum Kehutanan Wilayah Sumatera harus menelusuri asal usul kayu dan dokumen.

"Asal usul kayu harus ditelusuri, lalu berikan izin untuk pinjam pakai mobil. Tujuannya agar mobil itu bisa digunakan untuk bekerja, agar bisa membayar kredit. Ini demi keadilan dan kemanfaatan bagi pemilik sah dan diatur dalam KUHAP," terangnya.

Usai kegiatan RDP, Sunarya penyidik Balai Gakkum Kehutanan Wilayah Sumatera ketika dikonfirmasi awak media mengenai asal usul kayu itu mengatakan pimpinan yang akan menjelaskan.

"Jadi, biarlah pimpinan nanti yang menjelaskan kepada rekan-rekan (media). Akan tetapi, menetapkan B sebagai tersangka itu sudah sesuai prosedur KUHAP yang berlaku. Memenuhi dua alat bukti," tuturnya.

Sedangkan mengenai penyidik mengatakan bahwa muatan didalam truk yang dibawa B adalah kayu bulat, padahal kayu yang dibawa B sudah dalam kondisi potongan petak. Namun Sunarya tidak mau berkomentar mengenai hal dimaksud.

Informasi yang dihimpun, B merupakan sopir truk dan akan mengantarkan kayu itu ke daerah Kota Binjai, dia di tangkap di kawasan Bandar Baru, Kecamatan Sibolangit, Deli Serdang Sumut, 23 Juli 2026.rel

Rapimnas DMDI Indonesia, Said Aldi Al Idrus: DMDI Harus Hadir Bantu Umat yang Tertimpa Musibah

admin — Sat, 22 Aug 2026 13:37:00 +0700+0700

MEDAN — Dunia Melayu Dunia Islam (DMDI) Indonesia menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) di Hallroom Rahmat Gallery, Sabtu (22/8/2026).

Rapimnas ini menjadi momentum memperkuat konsolidasi organisasi sekaligus meningkatkan peran DMDI dalam bidang sosial, kemanusiaan dan pemberdayaan masyarakat.

Rapimnas DMDI Indonesia dipimpin langsung Ketua Umum DMDI Indonesia, Datuk H. Said Aldi Al Idrus, SE, MM, dan dihadiri sejumlah perwakilan DMDI dari beberapa negara Asia, di antaranya Malaysia, Kamboja dan Singapura.

Kehadiran para perwakilan negara tersebut memperlihatkan komitmen DMDI dalam mempererat hubungan persaudaraan masyarakat Melayu dan umat Islam di kawasan Asia.

Dalam kesempatan itu, Said Aldi Al Idrus menegaskan bahwa keberadaan DMDI harus memberikan manfaat nyata bagi umat dan masyarakat, khususnya ketika terjadi bencana maupun musibah kemanusiaan.

"DMDI harus hadir di tengah-tengah masyarakat, terutama membantu saudara-saudara kita yang terkena musibah. Solidaritas dan kepedulian harus diwujudkan dalam aksi nyata," ujar Said Aldi.

Ia mengatakan, salah satu perhatian DMDI saat ini adalah membantu masyarakat yang terdampak musibah di Nusa Tenggara Timur (NTT). Menurutnya, semangat kemanusiaan menjadi bagian penting dari perjuangan DMDI dalam membangun persaudaraan Melayu dan Islam.

Selain membahas agenda kemanusiaan, Rapimnas juga membicarakan sejumlah program strategis yang dinilai sejalan dengan program pemerintah.
Said Aldi Al Idrus yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) menyampaikan bahwa DMDI memiliki banyak program yang sejalan dengan program Presiden Prabowo Subianto, khususnya Makan Bergizi Gratis (MBG), ketahanan pangan dan berbagai program pemberdayaan masyarakat lainnya.

"Yang tak kalah penting, DMDI penuh dengan program yang sejalan dengan program Presiden Prabowo, seperti Makan Bergizi Gratis, ketahanan pangan serta program-program lainnya. Kita siap mengambil bagian dan berkontribusi untuk menyukseskannya," kata Said Aldi.

Menurutnya, program MBG tidak hanya menyangkut pemenuhan kebutuhan gizi anak-anak dan masyarakat, tetapi juga dapat menjadi bagian dari upaya meningkatkan perekonomian masyarakat melalui keterlibatan petani, peternak, pelaku UMKM dan berbagai sektor lainnya.

Begitu juga dengan ketahanan pangan. DMDI, kata Said Aldi, dapat mendorong masyarakat untuk lebih produktif melalui pengembangan sektor pertanian, peternakan dan usaha ekonomi berbasis masyarakat.

"DMDI memiliki jaringan yang luas. Ini merupakan kekuatan yang harus kita manfaatkan untuk memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara," ujarnya.

Rapimnas DMDI Indonesia diharapkan mampu menghasilkan langkah-langkah strategis dalam memperkuat organisasi sekaligus meningkatkan kontribusi DMDI, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Dengan melibatkan jaringan DMDI dari berbagai negara, organisasi ini diharapkan semakin solid dalam menjalankan program sosial, kemanusiaan, ekonomi, pendidikan, ketahanan pangan serta berbagai kegiatan yang memberikan manfaat bagi umat dan masyarakat.
(red)

Ketika Sampah Mengapung di Surga Pahawang

admin — Sat, 22 Aug 2026 10:19:00 +0700+0700

Ketika Sampah Mengapung di Surga Pahawang

Abdullah Rasyid
Pecinta Wisata Bahari

Minggu ini saya sengaja mengosongkan agenda untuk keluarga. Perjalanan dimulai dari Jakarta menuju Palembang dengan mobil pribadi. Keluarga dari Jambi juga datang. Jakarta dan Jambi bertemu di Palembang untuk satu momen yang sangat kami syukuri: wisuda anak kami dari Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Alhamdulillah, semuanya berjalan lancar. Setelah kesibukan dan rutinitas masing-masing, ada kebahagiaan tersendiri ketika keluarga besar bisa kembali duduk dalam satu kendaraan, makan bersama, saling menggoda, lalu melanjutkan perjalanan tanpa terlalu diburu waktu. Dari Palembang, kami memutuskan menuju Lampung. Pilihannya jatuh pada Pulau Pahawang.

Saya sudah cukup sering mendengar cerita tentang Pahawang. Tetapi berada langsung di sana memberi kesan berbeda. Kami menginap di vila terapung. Anak, istri, dan ponakan-ponakan spontan mengatakan suasananya seperti Maladewa. Mungkin itu cara sederhana mereka menggambarkan laut yang membentang di depan kamar, air yang jernih, serta ketenangan yang sulit diperoleh di kota.

Kami kemudian berlayar ke Pulau Kelagian. Pasir putih, air bening, dan langit cerah seperti menyusun pemandangan yang nyaris sempurna. Perjalanan dilanjutkan ke beberapa titik snorkeling. Di bawah permukaan air, terumbu karang dan ikan-ikan kecil memperlihatkan kekayaan yang selama ini sering kita sebut dengan ringan sebagai "potensi bahari Indonesia".

Di tempat seperti Pahawang, kalimat itu tidak terasa sebagai slogan. Kekayaan laut memang nyata.

Tetapi ada sesuatu yang mengganggu.

Dalam perjalanan dengan perahu kayu dari dermaga menuju pulau, juga ketika berpindah dari satu titik wisata ke titik lainnya, berkali-kali kami berpapasan dengan sampah yang mengapung di laut. Plastik, kemasan, dan berbagai sisa konsumsi manusia hadir di tengah bentang alam yang begitu indah.

Pemandangan itu membuat saya berpikir: jangan-jangan kita terlalu sibuk menjual keindahan Indonesia, tetapi kurang serius merawatnya.

Kita senang memberi julukan pada destinasi wisata: Maladewa-nya Indonesia, surga tersembunyi, atau berbagai sebutan lain yang terdengar eksotis. Julukan seperti itu bagus untuk promosi. Namun wisata bahari tidak bisa hidup hanya dari foto yang indah di media sosial. Ada syarat yang lebih mendasar: laut harus tetap sehat.

Sampah di laut bukan sekadar mengurangi keindahan foto wisatawan. Plastik dapat terurai menjadi mikroplastik, mencemari ekosistem, masuk ke rantai makanan, mengganggu biota laut, dan akhirnya kembali kepada manusia. Ketika terumbu karang rusak dan kualitas perairan menurun, yang kehilangan bukan hanya wisatawan. Nelayan, pemilik perahu, pemandu snorkeling, pengelola penginapan, warung kecil, dan masyarakat pesisir ikut menanggung akibatnya.

Karena itu saya semakin memahami mengapa Menteri Lingkungan Hidup Moh Jumhur Hidayat menempatkan pengelolaan sampah sebagai agenda penting. Kementerian Lingkungan Hidup/BPLH bahkan menegaskan pengelolaan sampah dan partisipasi publik sebagai prioritas, sekaligus mendorong ekonomi sirkular dan tanggung jawab produsen terhadap sampah kemasan.

Apa yang saya lihat di Pahawang memperlihatkan bahwa agenda tersebut bukan urusan abstrak di ruang rapat Jakarta. Ia hadir di depan mata.

Namun membersihkan sampah yang sudah mengapung hanyalah ujung dari pekerjaan panjang. Persoalan sebenarnya berada di darat, di hulu sungai, di permukiman, di pasar, di kawasan wisata, di kapal, dan pada kebiasaan kita sendiri.

Ada dimensi tata kelola yang sering luput. Sampah laut tidak mengenal batas desa atau kabupaten. Sampah yang terlihat di satu teluk belum tentu berasal dari pulau di depannya. Ia dapat terbawa arus dari sungai, kawasan pesisir lain, kapal, atau aktivitas jauh dari lokasi wisata. Karena itu penanganannya tidak bisa dibebankan hanya kepada pengelola destinasi. Pemerintah kabupaten, provinsi, pengelola daerah aliran sungai, pelaku usaha, dan komunitas pesisir harus bekerja sebagai satu sistem.

Tidak masuk akal bila petugas kebersihan diminta terus memungut sampah sementara jutaan orang masih merasa biasa membuang kemasan begitu saja. Tidak cukup pula mengadakan aksi bersih pantai beberapa kali dalam setahun jika sistem pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, dan pengolahan sampah tidak bekerja setiap hari.

Destinasi wisata bahari seperti Pahawang justru dapat menjadi laboratorium kecil tata kelola sampah Indonesia.

Setiap kapal wisata dapat diwajibkan membawa wadah sampah tertutup dan memastikan tidak satu pun sampah penumpang dibuang ke laut. Penginapan dan rumah makan mesti memilah sampah sejak sumbernya. Dermaga harus mempunyai fasilitas pengumpulan yang memadai. Pemerintah daerah dapat menetapkan standar kebersihan bagi operator wisata, disertai pengawasan dan sanksi yang benar-benar diterapkan.

Produsen juga tidak boleh terus berada di luar persoalan. Kemasan yang dijual sampai ke pulau-pulau terpencil pada akhirnya meninggalkan biaya lingkungan bagi masyarakat. Prinsip tanggung jawab produsen menjadi penting agar biaya membersihkan sampah tidak terus dibebankan kepada pemerintah daerah dan warga.

Pada sisi lain, wisatawan harus bersedia menerima satu prinsip sederhana: apa yang kita bawa ke pulau, terutama yang tidak mudah terurai, harus kita bawa kembali.

Pariwisata yang baik bukan hanya menghasilkan kunjungan. Ia harus meninggalkan destinasi dalam keadaan setidaknya sama baiknya dengan ketika wisatawan datang.

Pahawang memiliki modal yang sangat besar. Keindahan alamnya sudah tersedia tanpa perlu kita bangun. Terumbu karang, laut biru, pulau-pulau kecil, pasir putih, dan keramahan masyarakat adalah aset yang nilainya jauh melampaui tiket perjalanan. Justru karena alam telah memberikan begitu banyak, tugas manusia mestinya lebih sederhana: jangan merusaknya.

Perjalanan keluarga kali ini akhirnya meninggalkan dua kesan yang sama kuat.

Yang pertama adalah kebahagiaan pribadi. Melihat anak menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, berkumpul dengan keluarga dari Jakarta dan Jambi, lalu menikmati Pahawang bersama-sama adalah kenangan yang akan lama tersimpan.

Yang kedua adalah kegelisahan.

Saya pulang dengan keyakinan bahwa Indonesia sebenarnya tidak kekurangan destinasi kelas dunia. Yang kita perlukan adalah tata kelola kelas dunia.

Kita boleh bangga ketika wisatawan menyebut sebuah vila terapung di Pahawang terasa seperti Maladewa. Tetapi kebanggaan yang lebih besar adalah jika suatu hari mereka pulang dengan cerita bahwa laut Indonesia bukan hanya indah, melainkan juga bersih.

Sebab pada akhirnya, ukuran kecintaan kepada alam bukan seberapa sering kita memujinya.

Melainkan seberapa serius kita menjaganya.rel

21 Tahun Damai, 15 Butir MoU Helsinki Masih Tersandera

admin — Sat, 22 Aug 2026 10:18:00 +0700+0700

BANDA ACEH — Dua puluh satu tahun perdamaian Aceh berjalan, namun sejumlah agenda penting dalam implementasi Nota Kesepahaman (MoU) Helsinki masih menyisakan persoalan. Mantan anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang pernah berada di Denmark, Tarmizi Age alias Al Mukaram, menyoroti sedikitnya 15 persoalan yang dinilai belum tuntas, Jumat (21/8/2026).

Menurut Al Mukaram, perdamaian tidak cukup hanya ditandai dengan berhentinya konflik bersenjata. Kesepakatan Helsinki harus diwujudkan dalam kepastian kewenangan, keadilan, kesejahteraan dan penghormatan terhadap kekhususan Aceh.

"Persoalannya bukan hanya aturan yang belum dibuat, tetapi juga kewenangan yang sudah diberikan melalui UUPA namun belum efektif ketika berhadapan dengan regulasi sektoral nasional," ujarnya.

Ia menyebut persoalan tersebut mencakup bendera, lambang dan simbol Aceh; kewenangan pengelolaan SDA, migas dan pertambangan; harmonisasi UUPA dengan regulasi nasional; batas wilayah dan kewenangan laut; penguatan partai politik lokal serta hak calon independen.

Selain itu, penyelesaian pelanggaran HAM masa konflik, pembentukan Pengadilan HAM Aceh, penguatan KKR, kewenangan terkait aparat penegak hukum, transparansi penerimaan, Dana Otsus, reintegrasi mantan kombatan serta keterlibatan Aceh dalam keputusan Pemerintah Pusat juga dinilai belum sepenuhnya menjawab semangat MoU Helsinki.

Al Mukaram menilai tujuh agenda harus segera diprioritaskan: penyelesaian regulasi simbol Aceh, penguatan kewenangan SDA, kepastian batas wilayah dan laut, harmonisasi regulasi nasional dengan UUPA, penuntasan persoalan HAM dan pemulihan korban, penguatan kewenangan politik Aceh, serta evaluasi Dana Otsus dan pembagian penerimaan.

"Perdamaian Aceh bukan sekadar berhentinya konflik bersenjata. Perdamaian harus menghasilkan keadilan, kesejahteraan dan kepastian kewenangan," tegasnya.

Ia meminta Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat membuka dialog serius bersama DPRA, Wali Nanggroe, mantan kombatan, akademisi dan masyarakat untuk menuntaskan agenda yang tertunda.

"Yang kita tuntut bukan sesuatu yang baru. Kita hanya meminta kesepakatan yang sudah dibuat dilaksanakan secara konsisten, adil dan bermartabat," pungkas Al Mukaram.tar