https://www.halomedan.com/ Halo Medan | Berani Tampil Beda Sun, 24 May 2026 05:46:24 +0700+0700 id-ID Pj Sekdaprovsu Sulaiman di Ujung Tanduk, Diduga Coba “Menelikung” Bobby Nasution Soal Mega Proyek RS Haji Medan Rp448 Miliar Sun, 24 May 2026 00:34:00 +0700+0700
Medan — Koordinator Nasional Koalisi Masyarakat Anti Korupsi (KAMAK), Azmi Hadly, menyoroti keras polemik mega proyek pembangunan gedung Rumah Sakit Haji Medan yang nilainya mencapai ratusan miliar rupiah dan kini memicu kegaduhan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
Azmi menilai munculnya informasi bahwa proyek tersebut diajukan tanpa paparan menyeluruh kepada Gubernur Sumut Bobby Nasution menjadi sinyal adanya persoalan serius dalam tata kelola birokrasi dan mekanisme penganggaran di Pemprov Sumut.
"Kalau benar proyek sebesar itu berjalan tanpa dipaparkan secara terbuka kepada gubernur, ini sangat berbahaya. Jangan sampai ada kesan ada pihak-pihak tertentu yang mencoba menelikung atau melangkahi kewenangan kepala daerah," tegas Azmi Hadly kepada wartawan, Jumat (23/5).
Menurut Azmi, proyek bernilai fantastis tersebut seharusnya dibahas secara transparan karena menyangkut uang rakyat dalam jumlah sangat besar. Ia menyebut publik berhak mengetahui bagaimana proses pengusulan, siapa pihak yang mendorong percepatan, hingga dasar perencanaan proyek tersebut.
"Kita bicara hampir setengah triliun rupiah. Ini bukan proyek kecil. Maka tidak boleh ada proses diam-diam, tidak boleh ada pengajuan yang tiba-tiba tinggal minta tanda tangan tanpa penjelasan detail," katanya.
Azmi juga menyoroti mencuatnya nama Plt Sekda Sumut, Sulaiman, dalam pusaran polemik proyek RS Haji Medan tersebut. Menurutnya, posisi Sekda sangat strategis dalam alur administrasi pemerintahan sehingga wajib memastikan seluruh proses berjalan sesuai mekanisme dan sepengetahuan gubernur.
"Kalau sampai gubernur merasa tidak dilibatkan, berarti ada yang tidak beres dalam komunikasi birokrasi. Plt Sekda harus menjelaskan secara terbuka ke publik agar tidak menimbulkan spekulasi liar," ujar Azmi.
Ia menilai sikap tegas Bobby Nasution yang menolak menandatangani proyek tersebut patut diapresiasi sebagai bentuk kehati-hatian dalam penggunaan anggaran daerah.
"Kami melihat Bobby Nasution menunjukkan sikap tegas dan hati-hati. Itu langkah yang benar. Jangan sampai proyek besar justru menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari," tambahnya.
KAMAK, lanjut Azmi, mendesak agar seluruh dokumen perencanaan proyek pembangunan RS Haji Medan dibuka secara transparan kepada publik, termasuk proses pengusulan, kajian kebutuhan, hingga skema penganggaran.
"Kami minta Inspektorat, DPRD Sumut, bahkan aparat penegak hukum ikut mengawasi persoalan ini. Karena publik harus tahu apakah proyek ini memang benar-benar prioritas atau justru sarat kepentingan tertentu," katanya.
Sebelumnya, Gubernur Sumut Bobby Nasution mengaku menolak proyek pembangunan gedung RS Haji Medan karena tidak pernah dipaparkan secara jelas kepadanya namun tiba-tiba diminta untuk disetujui.
"Gedungnya enggak pernah dipaparkan, enggak pernah diekspos, tiba-tiba minta diteken. Nilainya sampai ratusan miliar. Saya tolak," tegas Bobby.
Pernyataan itu kini memicu sorotan luas publik dan memunculkan dugaan adanya konflik serius dalam internal birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terkait pengelolaan proyek strategis daerah.]]> https://www.halomedan.com/news/65794/pj-sekdaprovsu-sulaiman-di-ujung-tanduk-diduga-coba-ldquomenelikungrdquo-bobby-nasution-soal-mega-proyek-rs-haji-medan-rp448-miliar/ Ketua Pengprov Taekwondo Sumut H. Dani Raih Gelar Magister Hukum Sat, 23 May 2026 23:30:00 +0700+0700 Ketua DPRD Deli Serdang, H. Hamdani Syaputra SE berhasil menorehkan prestasi di bidang pendidikan dengan meraih gelar Magister Hukum (MH) dari Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara (FU UISU).

Politisi yang akrab disapa H. Dani tersebut diketahui juga menjabat sebagai Ketua Partai Golkar Deli Serdang. Tak hanya aktif di dunia politik, dirinya juga dipercaya memimpin Pengprov Sumut Taekwondo Indonesia.

Raihan gelar strata dua itu menjadi bukti komitmen H. Dani dalam meningkatkan kapasitas intelektual dan pendidikan, meski di tengah padatnya aktivitas organisasi dan pemerintahan.

Dalam keterangannya, H. Dani menyampaikan rasa syukur sekaligus ucapan terima kasih kepada keluarga dan seluruh pihak yang telah memberikan dukungan selama proses perkuliahan.

"Trimakasih dukungan dan doa istri tercinta dan keluarga besar bapak H Alm H Anif. Serta dukungan dari teman-teman semua. Ilmu ini semoga bisa bermanfaat bagi saya dan masyarakat tentunya," ujar Dani.

Sementara itu, Dekan Fakultas Hukum UISU, H. Danialsyah SH, M.Hum turut memberikan apresiasi atas capaian pendidikan tersebut. Ia berharap ilmu yang diperoleh dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat serta menjaga nama baik almamater UISU.

"Kami mengapresiasi capaian pendidikan ini. Sebagai alumni UISU, diharapkan dapat terus menjaga nama baik almamater," pungkasnya.rd

]]> https://www.halomedan.com/news/65793/ketua-pengprov-taekwondo-sumut-h-dani-raih-gelar-magister-hukum/ HMTI Minta PLN Benahi Manajemen, Jangan Rakyat yang Dirugikan Sat, 23 May 2026 22:37:00 +0700+0700 JAKARTA — Himpunan Masyarakat Tabagsel Indonesia (HMTI) meminta manajemen PT PLN melakukan pembenahan menyeluruh terhadap sistem pelayanan dan tata kelola internal agar masyarakat tidak terus menjadi pihak yang dirugikan akibat persoalan kelistrikan.
Permintaan itu disampaikan menyusul berbagai keluhan masyarakat terkait gangguan listrik, pelayanan yang dinilai lamban, hingga dampak ekonomi yang dirasakan warga akibat padamnya aliran listrik di sejumlah daerah.
Ketua Umum HMTI, H Sobirin Harahap, menegaskan bahwa listrik merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi, pendidikan, pelayanan kesehatan, hingga usaha kecil masyarakat.
"PLN harus melakukan evaluasi dan pembenahan manajemen secara serius. Jangan sampai masyarakat terus menjadi korban akibat lemahnya sistem pelayanan maupun pengelolaan," ujarnya, Jumat (23/5/2026).
Menurutnya, masyarakat selama ini selalu diminta taat membayar tagihan listrik tepat waktu, sehingga PLN juga harus menunjukkan tanggung jawab yang sama dalam menjaga kualitas pelayanan kepada pelanggan.
Ia menilai, gangguan listrik yang berulang tidak hanya mengganggu aktivitas rumah tangga, tetapi juga berdampak langsung terhadap pelaku usaha kecil dan masyarakat ekonomi menengah ke bawah.
HMTI juga meminta adanya transparansi dari PLN terkait penyebab gangguan listrik yang terjadi di sejumlah wilayah agar masyarakat tidak terus berada dalam ketidakpastian.
Selain itu, organisasi masyarakat Tabagsel tersebut berharap pemerintah turut melakukan pengawasan terhadap pelayanan publik di sektor kelistrikan agar hak masyarakat sebagai konsumen tetap terlindungi.
"HMTI mendukung perbaikan pelayanan publik. Yang paling penting adalah jangan sampai rakyat yang terus menanggung dampaknya," kata Sobirin yang juga dewan Pakar PKS Sumut itu.
HMTI berharap PLN dapat memperkuat sistem pengawasan internal, meningkatkan kesiapan infrastruktur, serta mempercepat respons pelayanan terhadap keluhan masyarakat di berbagai daerah.]]> https://www.halomedan.com/news/65792/hmti-minta-pln-benahi-manajemen-jangan-rakyat-yang-dirugikan/ HMTI Jabodetabek Perkuat Organisasi, Siap Jadi Wadah Pemberdayaan Masyarakat Tabagsel Sat, 23 May 2026 22:02:00 +0700+0700 JAKARTA TIMUR — Himpunan Masyarakat Tabagsel Indonesia (HMTI) Jabodetabek menggelar kegiatan silaturahmi dan diskusi penguatan organisasi di kawasan Cawang, Jakarta Timur, Jumat (22/5/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri pengurus HMTI dari DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten, serta tokoh masyarakat Tabagsel dan berbagai elemen masyarakat perantau.
Suasana diskusi berlangsung hangat dan penuh kekeluargaan. Namun, forum itu tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, melainkan juga membahas arah dan penguatan organisasi ke depan.
Dalam pertemuan tersebut, para peserta menilai masyarakat perantau saat ini menghadapi tantangan yang semakin kompleks, mulai dari persaingan kerja, peningkatan kualitas sumber daya manusia, hingga penguatan ekonomi keluarga.
Karena itu, HMTI diharapkan tidak hanya menjadi organisasi berbasis perkumpulan semata, tetapi mampu menjadi ruang kolaborasi, pemberdayaan ekonomi, pengembangan SDM, dan penguatan jejaring sosial masyarakat Tabagsel.
Salah satu program yang mulai dijalankan yakni pendataan digital anggota. Langkah ini dilakukan untuk memetakan potensi masyarakat Tabagsel dari berbagai bidang profesi, kompetensi, hingga peluang kolaborasi antaranggota.
Ketua Umum HMTI, H Sobirin Harahap, menegaskan bahwa organisasi yang dipimpinnya dibangun sebagai wadah nasional masyarakat Tabagsel untuk memperkuat persaudaraan dan kolaborasi.
"HMTI hadir bukan untuk kepentingan politik praktis ataupun kelompok tertentu, tetapi untuk membangun kebersamaan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," ujarnya.
Ia mengatakan, organisasi akan diarahkan tumbuh secara bertahap dengan menjaga kualitas anggota dan fokus pada program yang menyentuh kebutuhan masyarakat.
Beberapa bidang yang menjadi perhatian HMTI antara lain penguatan ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan masyarakat.
Dalam forum tersebut juga muncul gagasan mengenai pentingnya membangun organisasi yang adaptif terhadap perkembangan zaman dan berbasis data.
Selain itu, pengurus turut membahas penguatan jaringan nasional, pembentukan sekretariat organisasi, penguatan aset kelembagaan, hingga program pemberdayaan anggota secara berkelanjutan.
Para peserta optimistis HMTI dapat berkembang menjadi organisasi kedaerahan yang tidak hanya menjaga identitas budaya masyarakat Tabagsel, tetapi juga mampu menjawab tantangan sosial dan ekonomi masyarakat perantau di masa depan.red]]> https://www.halomedan.com/news/65791/hmti-jabodetabek-perkuat-organisasi-siap-jadi-wadah-pemberdayaan-masyarakat-tabagsel/ Kadisdik Aceh Minta Sekolah Tak Layani Media Tak Terverifikasi Dewan Pers Sat, 23 May 2026 17:14:00 +0700+0700
Pernyataan itu disampaikan Murthalamuddin melalui video yang diunggah di akun media sosial pribadinya pada Kamis (21/5/2026), sebagai respons atas laporan sejumlah kepala sekolah terkait adanya pihak yang mengaku wartawan maupun LSM yang disebut mengintervensi pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di sekolah.

Dalam arahannya, Murthalamuddin menegaskan sekolah harus tetap fokus menjalankan tugas sesuai petunjuk teknis (juknis) dan ketentuan yang berlaku tanpa merasa tertekan oleh pihak luar.

Ia secara khusus menyoroti media yang belum terverifikasi Dewan Pers dan wartawan yang tidak memiliki sertifikat Uji Kompetensi Wartawan (UKW). Menurutnya, pihak sekolah tidak perlu memberikan pelayanan atau keterangan kepada pihak-pihak yang dinilai tidak memenuhi standar profesional jurnalistik, terlebih jika pendekatan yang dilakukan disertai intimidasi.

"Apalagi mereka yang mengaku wartawan tapi tidak punya sertifikat uji kompetensi wartawan atau medianya tidak terverifikasi Dewan Pers, itu tidak layak kita beri keterangan atau layani," ujar Murthalamuddin dalam video tersebut.

Murthalamuddin mengatakan, arahan itu muncul setelah dirinya menerima banyak laporan dari kepala sekolah terkait tekanan terhadap pelaksanaan proyek rehab-rekon. Ia menegaskan, selama pekerjaan dilaksanakan sesuai aturan, pihak sekolah tidak perlu takut menghadapi pihak-pihak yang datang dengan cara mengancam atau menakut-nakuti.

Menurutnya, sekolah harus menjaga kenyamanan lingkungan pendidikan agar proses belajar mengajar dan pembangunan fasilitas pendidikan tetap berjalan baik tanpa gangguan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Akibat pernyataan tersebut, muncul protes dari sejumlah organisasi pers dan jurnalis di Aceh. Mereka menilai penyebutan media tak terverifikasi dan wartawan tanpa UKW secara umum berpotensi menimbulkan stigma terhadap kerja jurnalistik, serta meminta agar persoalan dugaan intimidasi ditangani secara proporsional tanpa menggeneralisasi profesi wartawan.

Sejumlah kalangan juga mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan antara perlindungan terhadap sekolah dari dugaan intimidasi dengan prinsip keterbukaan informasi publik serta kebebasan pers sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. (Muktar)]]> https://www.halomedan.com/news/65790/kadisdik-aceh-minta-sekolah-tak-layani-media-tak-terverifikasi-dewan-pers/ Pelatihan HACCP Dinilai Penting untuk Standar Keamanan Pangan Sat, 23 May 2026 16:51:00 +0700+0700

MEDAN — Direktur Pasatama Institute, Coach Dwi Arsyam, menilai peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang tata boga dan keamanan pangan menjadi syarat penting dalam menjamin kualitas layanan makanan. Menurut dia, tenaga dapur dan penjamah makanan perlu memiliki sertifikasi profesi agar standar keamanan pangan dapat diterapkan secara konsisten.
Pernyataan itu disampaikan Dwi dalam kegiatan Pelatihan dan Sertifikasi Penyusunan Dokumentasi Sistem Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) di Grandhika Stiabudi Hotel Medan, Sabtu, 23 Mei 2026. Kegiatan berlangsung hingga 25 Mei dan diikuti sekitar 90 peserta yang terdiri atas tenaga ahli gizi serta relawan MBG/SPPG di Medan dan sekitarnya.
"SDM yang terlibat di dapur harus memiliki kompetensi dan keahlian. Untuk dapur yang ingin diakui memiliki sertifikat HACCP," kata Dwi.
Ia mengatakan, HACCP tidak hanya mengatur proses pengolahan makanan, tetapi juga mencakup seluruh rantai keamanan pangan, mulai dari penerimaan bahan baku, penyimpanan, pengolahan, hingga distribusi kepada konsumen.
Menurut Dwi, sertifikasi profesi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) penting untuk memastikan tenaga kerja di sektor pangan memenuhi standar nasional. "Kalau sudah diakui negara sebagai profesi, tentu ada standarnya," ujarnya.
Ia mencontohkan pengawasan bahan baku sebagai bagian penting dalam sistem keamanan pangan. Beras, misalnya, harus dipastikan bebas dari kontaminasi seperti batu, plastik, kaca, maupun bakteri yang berpotensi membahayakan konsumen.
Pasatama Institute menargetkan pelatihan tersebut dapat melahirkan tenaga tata boga profesional yang memiliki kompetensi dan legalitas kerja. Mereka juga diharapkan mampu mendukung penerapan standar ISO 22000:2018 dan ISO 45001:2018 di sektor industri pangan.
Direktur Pasatama Institute Cabang Medan, Syamsul Adha, mengatakan pengelolaan dapur dan keamanan pangan tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Menurut dia, kompetensi profesi dan sertifikasi HACCP menjadi bagian penting dalam menjamin makanan yang aman dan higienis.
"Dalam sistem HACCP ada banyak kompetensi yang wajib dikuasai, mulai dari penyusunan dokumen, pelaksanaan penjamahan makanan, manajemen praktis dapur, audit internal, hingga strategi keamanan pangan," kata Syamsul.
Kegiatan itu juga menghadirkan akademisi dan praktisi industri kuliner, salah satunya Dr. Rita Patriasih dari Program Studi Pendidikan Tata Boga FPTI Universitas Pendidikan Indonesia.
Dalam pemaparannya, Rita menekankan pentingnya penerapan standar keamanan pangan pada penyelenggaraan makanan massal untuk mencegah keracunan. Ia menjelaskan konsep food chain dan food flow sebagai bagian penting dalam pengawasan HACCP.
"HACCP bertujuan menganalisis titik-titik kritis yang berpotensi menimbulkan bahaya pada makanan, lalu mengendalikannya agar tidak menimbulkan masalah kesehatan," ujar Rita.rel

]]> https://www.halomedan.com/Berita/65789/pelatihan-haccp-dinilai-penting-untuk-standar-keamanan-pangan/ Mohd Tondi Rais Lubis: Pamong Praja Muda Palembang yang Menjunjung Adab di Tengah Prestasi Sat, 23 May 2026 14:44:00 +0700+0700

Palembang – Di balik kelancaran dan ketepatan setiap agenda resmi Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang, ada tangan dingin para protokol yang bekerja tanpa kenal waktu.Salah satu sosok muda yang kini mengemban tanggung jawab penting itu adalah Mohd Tondi Rais Lubis, S.STP., M.Si. Di usianya yang terbilang muda, pria kelahiran Kota Pematang Siantar tahun 1995 ini dipercaya menduduki posisi sebagai Kepala Sub Bagian (Kasubag) Protokol pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (KP) Setda Kota Palembang.Namun, pencapaian Tondi, sapaan akrabnya, bukanlah sebuah proses instan. Jabatan yang diembannya saat ini merupakan buah dari dedikasi, kedisiplinan, dan komitmen tinggi sejak ia mengawali kariernya sebagai Abdi Negara.Darah pengabdian sebagai pamong praja nyatanya memang mengalir kuat di tubuh Tondi. Ia merupakan putra dari seorang alumni APDN (Akademi Pemerintahan Dalam Negeri) institusi yang kini bertransformasi menjadi IPDN (Institut Pemerintahan Dalam Negeri). Mengikuti jejak ayah dan ibunya, Tondi berhasil menyelesaikan pendidikannya di IPDN pada tahun 2018 sebagai bagian dari Angkatan XXV.Tondi diajarkan sejak kecil oleh orang tuanya, bahwa ilmu tanpa adab akan kehilangan maknanya. Prinsip itulah yang ia bawa di dunia kerja, karena dunia pemerintahan harus tetap santun dan memiliki tata krama baik, terutama kepada orang yang lebih tua.Sebelum bertugas di Pemkot Palembang, setamatnya dari IPDN, Tondi mengawali karir sebagai Calon Pegawai (Capeg) di Biro Humas Setda Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2018. Hal ini sesuai dengan Permendagri Nomor 78 Tahun 2017, tentang Penempatan dan Perpindahan Lulusan IPDN.Selanjutnya mendapatkan penempatan tugas pertama pada tahun 2019 di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Palembang sebagai pengelola data penyelenggaraan tes pada Sub Bidang Mutasi Aparatur Non Jabatan. Setahun berselang, pada 2020, loyalitasnya dipercaya untuk mengemban tugas sebagai Penyusun Rencana Mutasi di sub bidang yang sama.Titik balik kariernya di dunia keprotokolan dimulai pada tahun 2021 ketika ia diamanahi tugas baru sebagai Analis Protokol dan dipercaya mendampingi Sekda Palembang saat itu yakni Ratu Dewa yang saat ini menjabat sebagai Wali Kota Palembang.Mohd Tondi Rais Lubis, S.STP., M.Si bersama Wali Kota Palembang Drs H Ratu Dewa., M.SiDi sinilah ia mulai mengasah kemampuan komunikasi, koordinasi, dan ketahanan kerja di bawah tekanan dinamisnya agenda pimpinan daerah.Kinerjanya yang baik membuat Tondi dipercaya menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Kasubag Protokol pada periode Mei–Juni 2024. Hingga akhirnya, pada 26 Juli 2024, ia resmi dilantik menjadi pejabat definitif sebagai Kasubag Protokol Setda Kota Palembang.Kepemimpinan dan kompetensi Tondi kian teruji di tingkat regional. Pada tahun 2025, ia mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) atau Diklat PIM IV Angkatan 3 yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Sumatera Selatan.Melalui kedisiplinan dan inovasi yang dibawanya, Tondi berhasil menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih predikat sebagai Terbaik 3 se-Sumatera Selatan. Prestasi ini menjadi bukti nyata bahwa kapabilitas kepemimpinannya diakui secara luas di level provinsi.Meniti Karier Sembari Mengejar Gelar DoktorBagi Tondi, kesibukan mengawal agenda pimpinan tidak menjadi alasan untuk berhenti belajar. Di tengah padatnya aktivitas kedinasan di Kota Selatan Sumatra ini, ia berhasil menyelesaikan studi Strata 2 (S2) dan meraih gelar Magister Ilmu Pemerintahan pada Agustus 2021.Semangat akademisnya tidak mandek sampai di sana. Saat ini, di sela-sela tanggung jawabnya yang kian besar merapikan sistem penjadwalan Pemkot Palembang, Tondi tengah menempuh pendidikan Doktoral (S3) Administrasi Publik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sriwijaya (Unsri) Angkatan 12.Langkah ini menjadi bukti komitmennya untuk menyeimbangkan antara praktik birokrasi di lapangan dengan pemikiran ilmiah demi peningkatan pelayanan publik.Suka Duka PerantauMenjadi seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) sekaligus perantau di tanah orang tentu membawa cerita tersendiri. Tondi tak menampik bahwa rasa rindu terhadap kampung halaman dan kedua orang tuanya di Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara, kerap kali datang menyapa.Namun, pemuda berusia 30 tahun ini menyikapinya dengan bijak. Baginya, batasan jarak geografis kini tidak lagi menjadi penghalang besar berkat kemajuan teknologi."Suka dukanya menjadi ASN sekaligus perantau itu tentu saat rindu dengan ayah dan ibu. Tapi alhamdulillah, dengan perkembangan teknologi saat ini, kami bisa melepas rindu kapan saja lewat video call," ungkap Tondi.Rasa rindu itu pun kian terobati ketika orang tuanya berkesempatan menginjakkan kaki di Kota Pempek. Kehadiran sang ayah dan ibu ke Palembang tidak hanya untuk mendukung penuh karier sang anak, melainkan juga untuk melepas rindu bersama sang cucu tercinta.Kisah Mohd Tondi Rais Lubis adalah potret nyata seorang pamong praja muda, tangguh merantau, berbakti lewat birokrasi, dan terus menempa diri dengan pendidikan tinggi demi memberikan pengabdian terbaik bagi bangsa, khususnya bagi kemajuan tata kelola administrasi Pemerintah Kota Palembang.rel

]]> https://www.halomedan.com/news/65788/mohd-tondi-rais-lubis-pamong-praja-muda-palembang-yang-menjunjung-adab-di-tengah-prestasi/ GUBSU BOBBY NASUTION MURKA! PROYEK RS HAJI Rp484 MILIAR DIDUGA “JALAN SENDIRI”, PLT SEKDA SULAIMAN DISOROT Sat, 23 May 2026 12:40:00 +0700+0700
Informasi yang diperoleh Sumut24.co dari sejumlah sumber internal di lingkungan Kantor Gubernur Sumut menyebutkan, proyek jumbo tersebut tidak pernah dipaparkan secara menyeluruh kepada gubernur, baik dalam forum resmi maupun dalam mekanisme evaluasi perencanaan anggaran daerah.

Padahal, proyek dengan nilai mencapai hampir setengah triliun rupiah itu disebut-sebut merupakan pembangunan gedung Rumah Sakit Haji Medan yang masuk dalam program strategis sektor kesehatan daerah.

Namun alih-alih melalui tahapan pembahasan terbuka, proyek tersebut justru disebut sudah berada pada tahap pengajuan persetujuan tanda tangan tanpa penjelasan detail kepada kepala daerah.

"Tidak pernah ada paparan resmi, tidak pernah diekspos ke gubernur, tiba-tiba sudah minta diteken. Ini yang bikin situasi memanas," ungkap salah satu sumber kuat di lingkungan Pemprov Sumut kepada Sumut24.co, Jumat (23/5).

Sumber tersebut juga menyebutkan, Gubernur Sumut Bobby Nasution disebut sangat kecewa bahkan murka karena merasa ada proses yang tidak berjalan sesuai prosedur dan seolah-olah "dilompati" oleh pihak tertentu di internal birokrasi.

Bahkan, dalam informasi yang beredar di lingkungan kantor gubernur, Bobby disebut merasa ada proses "jalan sendiri" dalam pengelolaan proyek besar tersebut, tanpa komunikasi dan koordinasi yang semestinya.

"Gubernur merasa seperti tidak dilibatkan. Ini proyek besar, harusnya dipaparkan dulu secara lengkap. Tapi yang terjadi justru sebaliknya," tambah sumber itu.
Dalam pusaran isu tersebut, nama Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Sumut Sulaiman ikut menjadi sorotan. Ia disebut memiliki posisi strategis dalam alur administrasi dan pengesahan berbagai program dan proyek di lingkungan Pemprov Sumut.

Sejumlah pihak bahkan menduga adanya kelemahan koordinasi di level atas birokrasi yang membuat proyek bernilai besar itu bisa bergulir tanpa penjelasan komprehensif kepada pimpinan daerah.
Meski demikian, hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari pihak Sulaiman terkait isu yang beredar tersebut.

Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution sendiri sebelumnya telah menegaskan penolakannya terhadap proyek tersebut. Bobby menyebut proyek pembangunan gedung itu tidak pernah dipaparkan secara jelas kepadanya dan tiba-tiba diajukan untuk disetujui.

"Gedungnya enggak pernah dipaparkan, enggak pernah diekspos, tiba-tiba minta diteken. Nilainya sampai ratusan miliar. Saya tolak," tegas Bobby.
Pernyataan tersebut semakin memperkuat dugaan adanya ketidaksinkronan serius dalam proses perencanaan dan pengajuan proyek strategis di lingkungan Pemprov Sumut.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Plt Sekda Sumut Sulaiman belum berhasil dikonfirmasi terkait dugaan maupun polemik yang mencuat. Redaksi Sumut24.co masih terus berupaya mendapatkan klarifikasi dari pihak terkait.

Di tengah memanasnya isu ini, publik kini menyoroti apakah polemik proyek Rp484 miliar RS Haji Medan ini akan berujung pada evaluasi besar-besaran di tubuh birokrasi Pemprov Sumut, atau justru membuka babak baru konflik internal di lingkaran kekuasaan Sumatera Utara.red

]]> https://www.halomedan.com/news/65787/gubsu-bobby-nasution-murka-proyek-rs-haji-rp484-miliar-diduga-ldquojalan-sendirirdquo-plt-sekda-sulaiman-disorot/ Kerja Bakti Bangun MCK Babinsa Gandean Bersama Warga, Tingkatkan Kesehatan Lingkungan Sat, 23 May 2026 12:35:00 +0700+0700
Kegiatan kerja bakti tersebut dilakukan secara gotong royong bersama warga sekitar dengan penuh semangat kebersamaan. Kehadiran Babinsa di tengah masyarakat tidak hanya memberikan motivasi, tetapi juga menjadi wujud nyata kepedulian TNI terhadap kondisi lingkungan dan kebutuhan masyarakat di wilayah binaannya.

Serda Erfin Wahyudi mengatakan, pembangunan fasilitas MCK sangat penting guna mendukung kesehatan dan kebersihan lingkungan masyarakat. Dengan adanya fasilitas sanitasi yang layak, diharapkan masyarakat dapat hidup lebih sehat dan nyaman dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Selain membantu pembangunan fasilitas umum maupun pribadi, kegiatan seperti ini juga menjadi sarana mempererat hubungan silaturahmi antara TNI dan masyarakat. Kebersamaan yang terjalin melalui kerja bakti diharapkan mampu menumbuhkan semangat gotong royong serta kepedulian sosial antar warga.

Sementara itu, Bapak Suher selaku pemilik rumah menyampaikan rasa terima kasih kepada Babinsa dan seluruh warga yang telah membantu proses pembangunan MCK tersebut. Ia berharap kebersamaan dan kekompakan warga Desa Gandean terus terjaga demi menciptakan lingkungan yang bersih, sehat dan harmonis (Dim0808).]]> https://www.halomedan.com/news/65786/kerja-bakti-bangun-mck-babinsa-gandean-bersama-warga-tingkatkan-kesehatan-lingkungan/ Proyek Fantastis Rp 484 Miliar Ditolak Gubernur Sumut Sat, 23 May 2026 11:25:00 +0700+0700 Proyek bernilai fantastis itu ditolak karena dinilai tidak memiliki paparan maupun kajian yang jelas.

Bobby mengungkapkan, proyek tersebut tiba-tiba diajukan untuk ditandatangani tanpa pernah dipresentasikan kepada dirinya maupun tim evaluasi di Pemprov Sumut.

"Gedungnya enggak pernah dipaparkan, enggak pernah diekspos, tiba-tiba minta diteken. Nilainya sampai ratusan miliar. Saya tolak," kata Bobby di Kantor Gubernur Sumut, Kamis, 21 Mei 2026.

Menurut Bobby, sejak dirinya dinyatakan memenangkan Pemilihan Gubernur Sumatera Utara 2024, banyak pihak mulai mendekat dan mengajukan proyek-proyek untuk segera disetujui.

Ia mengaku heran karena sejumlah proposal proyek langsung masuk ke meja kerjanya tanpa melalui mekanisme perencanaan yang semestinya.

"Ada yang datang ngucapin selamat, habis itu minta tanda tangan. Saya bilang, ini proyek apa? Kok tiba-tiba sudah ada di meja saya," ujarnya.

Penolakan proyek gedung Rp 484 miliar itu, lanjut Bobby, merupakan bagian dari langkah Pemprov Sumut memperketat pengawasan penggunaan anggaran daerah.

Ia menegaskan seluruh pengajuan proyek harus dilakukan secara transparan, memiliki dasar perencanaan yang jelas, serta dapat dipertanggungjawabkan.

"Saya nggak mau tanda tangan kalau prosesnya enggak jelas. Semua harus transparan dan masuk akal," katanya.

Bobby juga mengingatkan organisasi perangkat daerah agar tidak lagi menggunakan pendekatan informal ataupun kedekatan politik dalam pengajuan proyek pembangunan.

Menurut dia, setiap program yang menggunakan anggaran daerah harus benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan bukan sekadar menghabiskan anggaran.

Sikap tegas tersebut menjadi sinyal bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan memperketat seleksi terhadap proyek-proyek bernilai besar yang tidak memiliki kajian perencanaan matang.rel]]> https://www.halomedan.com/news/65785/proyek-fantastis-rp-484-miliar-ditolak-gubernur-sumut/ Kajati Sumut Terima Kunjungan Silaturahmi dan Koordinasi Pimpinan BNI Kanwil Medan Sat, 23 May 2026 10:42:00 +0700+0700 Kunjungan tersebut dipimpin langsung oleh Rustianto selaku CEO BNI Kanwil Medan yang hadir bersama Bayu Pramana selaku Area Head, Yohanna Hutagalung selaku Pemimpin BNI KC Medan, Sudarman Sinaga selaku Head Legal BNI Wilayah Medan, serta Youfemia M. Saragih selaku Business Transaction Relationship Manager.
Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban sebagai bagian dari upaya mempererat hubungan kelembagaan antara Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dengan PT Bank Negara Indonesia (BNI) Kantor Wilayah Medan.
Selain sebagai ajang silaturahmi, kunjungan tersebut juga menjadi momentum koordinasi dalam memperkuat sinergi dan kerja sama antara kedua institusi, khususnya dalam bidang perdata dan tata usaha negara serta dukungan terhadap pelayanan publik dan tata kelola yang baik.
Kajati Sumut Muhibuddin menyambut baik kunjungan tersebut dan berharap komunikasi serta koordinasi yang telah terjalin dapat terus ditingkatkan demi mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing institusi secara optimal.rel]]> https://www.halomedan.com/politik/65784/kajati-sumut-terima-kunjungan-silaturahmi-dan-koordinasi-pimpinan-bni-kanwil-medan/ Hadiri HUT ke-108 Azerbaijan, Menaker Tekankan Penguatan Kerja Sama Ketenagakerjaan Sat, 23 May 2026 10:28:00 +0700+0700
Komitmen tersebut disampaikan Menaker saat menghadiri perayaan HUT ke-108 Republik Azerbaijan di Jakarta, Kamis (21/5/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Menaker Yassierli menyampaikan ucapan selamat kepada Pemerintah dan rakyat Azerbaijan sekaligus mengapresiasi hubungan bilateral kedua negara yang terus berkembang sejak terjalin pada 1992.

"Selama lebih dari tiga dekade, hubungan Indonesia dan Azerbaijan terus tumbuh positif di berbagai sektor strategis, didorong semangat kerja sama untuk pembangunan dan kemakmuran bersama," ujar Yassierli.

Lebih lanjut, Yassierli menilai bahwa penguatan hubungan kedua negara perlu terus diarahkan pada kerja sama yang lebih konkret dan berorientasi pada peningkatan kualitas SDM, seiring dinamika ekonomi global dan perubahan kebutuhan dunia kerja yang berlangsung cepat.

Dalam konteks tersebut, implementasi Nota Kesepahaman (MoU) ketenagakerjaan antara Indonesia dan Azerbaijan dinilai penting untuk terus diperkuat melalui kolaborasi di bidang pengembangan keterampilan kerja, pendidikan dan pelatihan vokasi, pengembangan talenta muda, hingga penguatan sistem jaminan sosial ketenagakerjaan.

"Indonesia menyambut baik peluang kolaborasi yang lebih erat dengan Azerbaijan, khususnya dalam pengembangan keterampilan kerja, pelatihan vokasi, dan perluasan kesempatan kerja bagi generasi muda," kata Yassierli.

Selain kerja sama bilateral, Yassierli juga menyoroti pentingnya kolaborasi kedua negara di berbagai forum internasional, termasuk Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan Gerakan Non-Blok.

Sejalan dengan itu, lanjutnya, aindonesia juga berkomitmen memperkuat kerja sama ekonomi inklusif bersama Azerbaijan melalui forum Developing Eight (D-8) yang saat ini dipimpin Indonesia.

"Kami berharap hubungan persahabatan ini terus diperkuat melalui kerja sama nyata, pertukaran keahlian, dan kolaborasi antarlembaga yang memberikan manfaat langsung bagi kedua negara," pungkasnya.red]]> https://www.halomedan.com/news/65783/hadiri-hut-ke108-azerbaijan-menaker-tekankan-penguatan-kerja-sama-ketenagakerjaan/ Perkimcikataru Medan dan PWPM Perkuat Kolaborasi, Siapkan Saluran Informasi Publik Sat, 23 May 2026 09:57:00 +0700+0700
1. Perkimcikataru Medan Gandeng Wartawan, Perkuat Sinergi Bangun Kota

2. John Ester Lase: Media Punya Peran Penting Kawal Pembangunan Kota Medan

3.MEDAN – Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang (Perkimcikataru) Kota Medan menegaskan pentingnya peran media dalam mendukung pembangunan infrastruktur kota serta menyampaikan program layanan publik kepada masyarakat.
Hal itu disampaikan Kepala Dinas Perkimcikataru Kota Medan, John Ester Lase, saat menerima kunjungan silaturahmi Persatuan Wartawan Pemko Medan (PWPM) di Kantor Dinas Perkimcikataru Jalan AH Nasution, Jumat (22/5/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Ketua PWPM Muhammad Edison Ginting bersama sejumlah pengurus menyampaikan komitmen insan pers untuk mendukung pembangunan Kota Medan melalui penyebarluasan informasi kepada masyarakat, baik terkait program pembangunan maupun berbagai keluhan warga yang menjadi perhatian Dinas Perkimcikataru.
"Kami hadir untuk meningkatkan silaturahmi agar ke depan semakin baik. Mungkin nanti ada hal-hal lain yang bisa kita kerjakan bersama, termasuk dalam ekspos program-program pembangunan. Yang hadir hari ini sekitar 10 orang, tetapi sebenarnya wartawan yang bertugas di Pemko Medan kurang lebih 200 orang," ujar Muhammad Edison Ginting.
Ia menambahkan, kunjungan tersebut bertujuan memperkuat sinergi antara PWPM dan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemko Medan demi mendukung pembangunan kota.
"Kami siap berkolaborasi untuk mendukung pembangunan dan menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Banyak program pembangunan yang dilakukan, sekaligus ada evaluasi dari keluhan warga. Fungsi media adalah menyampaikan suara masyarakat dan program Pemko Medan agar berjalan sesuai harapan," katanya.
Menanggapi hal tersebut, John Ester Lase menyambut baik kolaborasi yang dibangun bersama insan pers. Menurutnya, hubungan dan koordinasi yang baik antara pemerintah dan wartawan sangat penting.
Ia mengatakan, selama ini Dinas Perkimcikataru terbuka terhadap media, baik dalam menerima kritik, saran, maupun menyikapi keluhan masyarakat. Karena itu, peran PWPM dinilai sangat penting sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat.
"Dalam pembangunan tentu ada yang sudah baik dan ada juga yang perlu diperbaiki. Kami terus berupaya memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Ke depan, kami juga akan menyiapkan tim media agar saluran informasi dengan jurnalis semakin mudah. Data-data juga akan kami siapkan," ungkap John Ester Lase didampingi sejumlah kepala bidang di lingkungan Dinas Perkimcikataru Kota Medan.
Dalam pertemuan tersebut, Ketua PWPM Muhammad Edison Ginting hadir bersama Sekretaris Irwan Manalu, Bendahara Zulvina, serta sejumlah anggota pengurus lainnya.rel]]> https://www.halomedan.com/politik/65782/perkimcikataru-medan-dan-pwpm-perkuat-kolaborasi-siapkan-saluran-informasi-publik/ Rico Waas Terima Pamit Kepala OJK Sumut, Pengawasan Judi Online Jadi Sorotan Sat, 23 May 2026 09:55:00 +0700+0700
Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas menerima audiensi Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sumatera Utara Khoirul Muttaqin di Balai Kota Medan, Jumat (22/5/2026). Pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana silaturahmi sekaligus pamit tugas Khoirul Muttaqin yang akan mendapat penugasan baru di Jakarta.

Audiensi itu tidak hanya menjadi momentum perpisahan, tetapi juga dimanfaatkan untuk membahas penguatan pengawasan keamanan sektor keuangan, terutama maraknya praktik judi online yang semakin meresahkan masyarakat. Dalam pertemuan tersebut, Rico Waas menegaskan bahwa judi online saat ini telah berkembang menjadi bentuk kejahatan digital yang mengancam kondisi ekonomi dan mental masyarakat.

"Ini bukan lagi sekadar permainan untung-untungan. Sistemnya bisa diatur dan sangat merugikan masyarakat. Praktik seperti ini sudah mengarah pada scam digital," kata Rico Waas didampingi Sekda Kota Medan Wiriya Alrahman dan Plt Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Medan Suluh Aulia Harahap.

Menurut Rico Waas, dampak judi online tidak hanya menyasar masyarakat ekonomi bawah, tetapi juga kalangan mampu yang terdorong mencari sensasi dan adrenalin. Karena itu, ia menilai pengawasan lintas lembaga harus diperkuat, termasuk terhadap pinjaman online ilegal dan platform keuangan digital yang berpotensi merugikan masyarakat.

Rico Waas berharap kolaborasi antara Pemerintah Kota Medan, OJK, dan Kementerian Komunikasi dan Digital dapat terus diperkuat guna meningkatkan perlindungan masyarakat dari ancaman kejahatan keuangan berbasis digital.

Selain membahas pengawasan judi online, Rico Waas juga menyampaikan apresiasi atas dukungan OJK terhadap penguatan literasi keuangan di Kota Medan, termasuk pembangunan gedung OJK di Medan yang diharapkan semakin meningkatkan pelayanan sektor jasa keuangan di Sumatera Utara.

Sementara itu, Khoirul Muttaqin menyampaikan terima kasih atas dukungan Pemko Medan selama dirinya bertugas di Sumatera Utara. Ia mengungkapkan OJK baru saja melaksanakan sosialisasi Edukasi Pelindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan kepada sekitar 500 ASN di Kota Medan.

Dalam kesempatan itu, Khoirul juga memaparkan bahwa nilai transaksi judi online di Sumatera Utara mencapai sekitar Rp1,7 triliun, dengan Kota Medan menjadi daerah tertinggi dengan angka sekitar Rp800 miliar.

"Saya mengapresiasi dukungan Pak Wali Kota dan Pemko Medan terhadap program literasi keuangan dan berbagai upaya penguatan pengawasan sektor jasa keuangan di Sumatera Utara," ujar Khoirul sebelum berpamitan menjalankan tugas barunya di Jakarta.rel]]> https://www.halomedan.com/info/65781/rico-waas-terima-pamit-kepala-ojk-sumut-pengawasan-judi-online-jadi-sorotan/ Rico Waas Ingin Pesparani Jadi Agenda Tahunan Bergengsi di Medan, Bisa Digabung dengan Pesparawi Sat, 23 May 2026 09:53:00 +0700+0700 Rico Tri Putra Bayu Waas menginginkan Pesta Paduan Suara Gerejani (Pesparani) menjadi agenda tahunan bergengsi di Kota Medan, layaknya Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ). Bahkan, kegiatan tersebut dinilai dapat digelar bersamaan dengan Pesparawi sebagai bentuk penguatan keberagaman dan harmonisasi di Kota Medan.


Hal tersebut disampaikan Rico Waas saat menerima audiensi pengurus Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesparani Katolik Daerah Kota Medan di Ruang Khusus Wali Kota Medan, Balai Kota Medan, Jumat (22/5/2026).

Dalam audiensi itu, Ketua LP3KD Kota Medan Antonius Tumanggor bersama Sekretaris Pinta Omastri Pandiangan menyampaikan bahwa Surat Keputusan (SK) kepengurusan LP3KD Kota Medan telah ditandatangani sejak 25 Oktober 2025. Mereka juga mengungkapkan rencana pelantikan pengurus yang dijadwalkan pada Juli mendatang sekaligus mempersiapkan kontingen Kota Medan menghadapi Pesparani tingkat Provinsi Sumatera Utara di Pematangsiantar serta ajang nasional di Manado pada November 2026.

"Kami berharap pelantikan segera dilakukan karena banyak program pembinaan yang ingin dijalankan, termasuk pembentukan paduan suara hingga tingkat kecamatan, sosialisasi ke paroki-paroki, hingga persiapan Pesparani Kota Medan yang rencananya digelar Agustus mendatang," ujar Antonius.

Selain itu, LP3KD Kota Medan juga berharap adanya dukungan hibah dari Pemerintah Kota Medan guna menunjang pelaksanaan berbagai program pembinaan dan kegiatan keagamaan Katolik di Kota Medan.


Menanggapi hal tersebut, Rico Waas menyambut baik kehadiran dan program-program yang disampaikan LP3KD Kota Medan. Dirinya menegaskan Pemko Medan mendukung penuh kegiatan pembinaan seni paduan suara keagamaan karena dinilai mampu menjadi wadah pengembangan kreativitas sekaligus mempererat persaudaraan antarumat beragama.

"Pelantikan kapan saja bisa, kalau bisa di bulan Juli. Kami tentu ingin mendorong kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar," kata Rico Waas didampingi Kadis Damkarmat, Wandro Malau, Plt BKAD, Suluh dan Kabid Pembinaan SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Prayogi.

Terkait usulan hibah, Rico Waas mengatakan Pemko Medan akan mempelajarinya lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.


Lebih lanjut, Rico Waas berharap Pesparani dapat dikemas menjadi agenda rutin tahunan yang prestisius di Kota Medan. Menurutnya, potensi paduan suara di Kota Medan sangat besar dan tidak kalah dengan daerah lain.

"Perlombaan paduan suara ini dapat menjadi ajang bergengsi Kota Medan seperti MTQ. Ini menjadi harapan saya," ujarnya

Rico Waas bahkan mengusulkan agar Pesparani dapat dipadukan dengan Pesparawi sehingga menjadi festival seni paduan suara lintas keagamaan yang mampu memperkuat identitas Kota Medan sebagai kota yang inklusif dan terbuka bagi semua kalangan.

"Bisa dibuat sebagai agenda rutin tahunan, bahkan dilakukan bersamaan antara Pesparani dan Pesparawi. Pemko Medan mendorong betul kegiatan seperti ini mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan hingga tingkat kota," ungkap Rico Waas.


Menurut Rico Waas, kegiatan semacam itu sejalan dengan semangat "Medan untuk Semua" yang terus digaungkan Pemerintah Kota Medan.
"Ini bisa menunjukkan bahwa Kota Medan terbuka untuk semuanya," pungkasnya.rel]]> https://www.halomedan.com/kota/65780/rico-waas-ingin-pesparani-jadi-agenda-tahunan-bergengsi-di-medan-bisa-digabung-dengan-pesparawi/ BLACKOUT MASSAL! Sistem Listrik Sumbagut Lumpuh, Aceh hingga Sumut Gelap Gulita Fri, 22 May 2026 20:31:00 +0700+0700
Manager Komunikasi PLN UID Sumatera Utara, Darma Saputra, mengatakan pihaknya telah menerjunkan tim teknis ke lapangan guna melakukan pengecekan jaringan dan sistem kelistrikan untuk mengetahui penyebab gangguan tersebut.
"Saat ini tim teknis PLN telah diterjunkan ke lapangan untuk melakukan pengecekan menyeluruh pada sistem dan jaringan kelistrikan, sekaligus menelusuri penyebab gangguan yang terjadi," ujarnya.

PLN juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas ketidaknyamanan yang terjadi akibat gangguan tersebut.

Berdasarkan informasi sementara yang dihimpun, pada pukul 18.44 WIB sistem kelistrikan Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) dan Sumatera Bagian Tengah dilaporkan terpisah, sehingga menyebabkan sistem Sumatera Bagian Utara mengalami padam total atau blackout.

Gangguan disebut terjadi pada jaringan transmisi 275 kV di jalur Rumai–Muaro Bungo. Akibat gangguan tersebut, sejumlah wilayah terdampak pemadaman meliputi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Riau.

Gangguan yang terjadi diduga merupakan blackout sistem listrik, yakni kondisi padam listrik total yang terjadi secara luas dalam satu sistem jaringan, bukan sekadar pemadaman lokal di beberapa rumah atau lingkungan tertentu.

Berbeda dengan pemadaman biasa yang umumnya disebabkan kerusakan trafo atau kabel distribusi lokal, blackout terjadi akibat gangguan besar pada sistem utama kelistrikan. Kondisi tersebut bisa dipicu oleh pembangkit listrik yang mendadak berhenti beroperasi, gangguan pada jaringan transmisi tegangan tinggi, hingga penurunan frekuensi listrik akibat beban sistem yang terlalu berat.

Karena jaringan kelistrikan saling terhubung, gangguan pada satu titik dapat memicu sistem proteksi bekerja otomatis untuk mencegah kerusakan lebih luas. Dampaknya, pemadaman terjadi secara serentak di area yang luas.
Ciri utama blackout ialah padam listrik massal yang membutuhkan waktu pemulihan lebih lama dibanding pemadaman biasa. Dalam proses pemulihan, PLN biasanya melakukan tahapan "black start", yakni menghidupkan pembangkit kecil terlebih dahulu sebelum sistem utama dinyalakan secara bertahap.

Indonesia sendiri pernah mengalami kejadian serupa pada Blackout Jawa-Bali 2019 yang menyebabkan sebagian besar wilayah Pulau Jawa mengalami pemadaman selama beberapa jam akibat gangguan pada jaringan transmisi SUTET.

]]> https://www.halomedan.com/news/65779/blackout-massal-sistem-listrik-sumbagut-lumpuh-aceh-hingga-sumut-gelap-gulita/ ASREN NASUTION: Kehadiran Qari Nasional dan Internasional Jadi Berkah bagi USU dan UINSU Fri, 22 May 2026 17:39:00 +0700+0700
Medan — Ketua PW Ikatan Persaudaraan Qari-Qariah dan Hafizh-Hafizah (IPQAH) Sumatera Utara, Dr H Asren Nasution MA, menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas keberhasilan tiga qariah terbaik Sumut yang diterima di perguruan tinggi negeri bergengsi melalui jalur prestasi.
Menurut Asren, capaian tersebut menjadi bukti nyata bahwa qari, qariah, hafizh dan hafizhah bukan hanya unggul di bidang Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ), tetapi juga memiliki kapasitas intelektual yang mampu bersaing di dunia akademik.
"Kehadiran qari nasional dan internasional merupakan berkah bagi kampus seperti USU dan UINSU. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada berbagai pihak atas keberhasilan tiga qariah belia terbaik Sumut yang berhasil masuk kampus bergengsi melalui jalur prestasi," ujar Asren Nasution, Kamis (22/5).
Ia mengapresiasi keberhasilan para qariah yang mampu meraih prestasi ganda, yakni sukses di ajang MTQ nasional maupun internasional sekaligus berjaya di dunia pendidikan. Ketiga qariah berprestasi tersebut yakni: Hikmatul Fadhilah Hasibuan, diterima di Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara (USU), Erin Zelia Nawawi, diterima di Fakultas Psikologi Universitas Sumatera Utara (USU) dan Zahrah Syafira, diterima di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU).

"Ini membuktikan bahwa qari, qariah, hafizh dan hafizhah adalah generasi emas potensial yang memiliki SDM intelektual di atas rata-rata. Ada yang menjadi calon dokter, calon psikolog hingga calon ahli hukum," katanya.
Asren meyakini masih banyak qari dan qariah di berbagai daerah yang memiliki potensi besar namun membutuhkan pendampingan dan perhatian serius agar mampu berkembang tidak hanya di bidang Al-Qur'an, tetapi juga dalam dunia pendidikan dan karier profesional.
"Ke depan kita akan terus memonitor perkembangan bakat dan minat mereka di luar kemampuan bidang Al-Qur'an. Kita siap melakukan pendampingan dan konsultasi di luar arena permusabaqahan. Masa depan qari qariah hafizh hafizhah bisa diraih melalui berbagai jalan dan peluang yang ada harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan mereka," tegasnya.
Lebih lanjut, Asren juga mendorong agar para qari dan hafizh berprestasi tingkat nasional maupun internasional mulai mencoba peluang seleksi di berbagai instansi kementerian hingga lembaga negara seperti TNI dan Polri.
"Tidak tertutup kemungkinan kita membuka peluang agar mereka masuk ke institusi TNI dan Polri. Dua lembaga negara tersebut sejak lama telah merekrut qari, hafizh dan muballigh," jelasnya.
Selain kompetensi dan prestasi, Asren juga menekankan pentingnya menjaga adab dan etika dalam kehidupan para penggiat Al-Qur'an.
"Yang paling mendasar adalah adab dan etika kepada guru, senior dan sesama profesi qari qariah hafizh hafizhah. Selain memiliki kemampuan khusus yang tidak dimiliki semua orang, maka adab harus terus dihidupkan sepanjang zaman," pesannya.
Dalam kesempatan itu, Asren Nasution juga menghimbau para qari, qariah, hafizh dan hafizhah lainnya agar terus melanjutkan pendidikan hingga jenjang S1 dan S2, baik di perguruan tinggi negeri maupun swasta.
Ia berharap kampus-kampus swasta juga ikut memberikan ruang dan fasilitas bagi para ahli Al-Qur'an untuk berkembang sebagai mahasiswa berprestasi.
"IPQAH tetap mendorong agar perguruan tinggi swasta dapat memfasilitasi qari qariah hafizh hafizhah menjadi mahasiswa di kampus masing-masing. Selain membantu para ahli Al-Qur'an, hal itu juga akan membesarkan nama almamater di tingkat nasional bahkan dunia. Kita bangun semangat saling membesarkan," pungkasnya.rel]]> https://www.halomedan.com/news/65778/asren-nasution-kehadiran-qari-nasional-dan-internasional-jadi-berkah-bagi-usu-dan-uinsu/ Prof. Yuspar: PK Kasus APD COVID-19 Sumut Ditangani Langsung Pimpinan Mahkamah Agung Fri, 22 May 2026 14:32:00 +0700+0700
MEDAN — Peninjauan Kembali (PK) perkara pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) COVID-19 Sumatera Utara yang diajukan dr. Aris Yudhariansyah kini memasuki fase krusial di Mahkamah Agung Republik Indonesia. Berdasarkan laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Mahkamah Agung, perkara tersebut diperiksa langsung oleh majelis hakim agung yang dipimpin Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non-Yudisial, Dwiarso Budi Santiarto, sebagai Ketua Majelis, dengan Ansori, S.H., M.H. dan Dr. Ahmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum. sebagai anggota majelis.
Masuknya perkara ini ke meja pimpinan Mahkamah Agung langsung memantik perhatian publik dan kalangan hukum nasional. Perkara APD COVID-19 Sumut dinilai bukan lagi sekadar perkara pidana biasa, melainkan telah berkembang menjadi simbol besar tentang bagaimana negara membaca kebijakan dan tindakan pejabat publik di masa kedaruratan pandemi.
Penasihat hukum dr. Aris, Prof. Dr. Yuspar, S.H., M.Hum., menilai proses PK ini menjadi momentum penting bagi Mahkamah Agung untuk menghadirkan perspektif hukum yang lebih adil dan substantif terhadap kebijakan negara saat pandemi COVID-19.
"Pandemi adalah keadaan luar biasa. Saat itu negara memerintahkan seluruh jajaran kesehatan bergerak cepat menyelamatkan masyarakat. Jangan sampai setelah keadaan berlalu, keputusan-keputusan darurat justru dinilai dengan ukuran normal tanpa mempertimbangkan konteks krisis saat itu," tegas Prof. Yuspar.
Menurutnya, perkara pengadaan APD COVID-19 tidak dapat dilepaskan dari situasi kepanikan nasional ketika rumah sakit penuh, tenaga kesehatan berguguran, APD langka, dan pemerintah daerah berada dalam tekanan besar untuk mengambil langkah cepat demi keselamatan masyarakat.
"Hukum harus mampu membedakan mana niat jahat koruptif dan mana tindakan administratif yang lahir dalam situasi darurat negara. Kalau semua kebijakan pandemi diperlakukan sama seperti kejahatan biasa, maka ke depan birokrasi akan kehilangan keberanian mengambil keputusan saat rakyat menghadapi bencana," ujarnya.
Prof. Yuspar juga menyoroti bahwa hingga kini tidak pernah terbukti adanya aliran dana pribadi yang dinikmati dr. Aris Yudhariansyah.
"Ini yang harus dilihat secara objektif oleh Mahkamah Agung. Jangan sampai orang yang bekerja di garis depan pandemi diposisikan sama dengan pelaku korupsi konvensional, padahal fakta mengenai keuntungan pribadi tidak pernah terbukti," katanya.
Sementara itu, pendiri Advokat Muda Muslim Indonesia (AMMI) dari sekretariatnya di Jakarta, Ali Yusuf, S.H., menilai perhatian Mahkamah Agung terhadap perkara ini menunjukkan bahwa kasus APD COVID-19 Sumut memiliki dimensi hukum dan sosial yang jauh lebih luas daripada sekadar perkara administratif pengadaan barang.
"Perkara ini akan menjadi penentu arah penegakan hukum pasca pandemi. Negara harus hati-hati agar penegakan hukum tidak justru melahirkan ketakutan baru bagi pejabat publik ketika menghadapi situasi darurat nasional," ujar Ali Yusuf.
Ia menegaskan bahwa banyak pejabat pada masa pandemi bekerja di bawah tekanan luar biasa, dalam kondisi serba darurat, dan dihadapkan pada tuntutan penyelamatan masyarakat yang harus dilakukan secepat mungkin.
"Kalau setiap keputusan dalam keadaan darurat kemudian dipersoalkan tanpa melihat konteks sejarahnya, maka ke depan pejabat akan lebih memilih aman secara pribadi daripada mengambil risiko demi kepentingan rakyat," katanya.
Ali Yusuf berharap majelis hakim agung yang dipimpin Dwiarso Budi Santiarto dapat melihat perkara tersebut secara menyeluruh dan objektif, termasuk memahami realitas situasi pandemi yang saat itu belum pernah dihadapi bangsa Indonesia sebelumnya.
Kini perhatian publik tertuju pada Mahkamah Agung. Putusan PK perkara APD COVID-19 Sumut dinilai berpotensi menjadi preseden penting tentang bagaimana negara memandang pertanggungjawaban hukum terhadap para pengambil kebijakan di tengah keadaan darurat nasional.]]> https://www.halomedan.com/Berita/65777/prof-yuspar-pk-kasus-apd-covid19-sumut-ditangani-langsung-pimpinan-mahkamah-agung/ Yayasan An Naas Fokus Bangun Sekolah Inklusi, Wujudkan Hak Pendidikan Anak ABK Fri, 22 May 2026 12:18:00 +0700+0700 MEDAN — Kepedulian terhadap masa depan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) terus digaungkan Yayasan An Naas. Melalui semangat pendidikan inklusi, yayasan tersebut menyatakan komitmennya membantu pemerintah dalam memenuhi hak pendidikan bagi seluruh anak bangsa tanpa terkecuali.
Pembina Yayasan An Naas, Asren Nasution, menegaskan bahwa pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara sebagaimana diamanahkan agama, Pancasila dan UUD 1945.
"Agama, Pancasila dan UUD 1945 sepakat bahwa pendidikan inklusi adalah hak asasi yang wajib ditunaikan tanpa terkecuali, termasuk bagi Anak Berkebutuhan Khusus. Menjadi kemuliaan bagi kita semua apabila ikut menyertai mereka. Ini adalah amal jariah yang tak ternilai balasannya," ujar Asren Nasution, Kamis (22/5/2026).
Menurutnya, hingga saat ini masih banyak anak ABK yang belum mendapatkan akses pendidikan secara layak. Kondisi tersebut terjadi karena keterbatasan tenaga pendidik, fasilitas hingga minimnya sekolah yang benar-benar siap menerima anak berkebutuhan khusus.
Asren mengungkapkan, fakta di lapangan menunjukkan masih banyak anak ABK usia sekolah yang belum masuk sekolah. Bahkan ada yang setelah tamat TK tidak melanjutkan ke SD, dan setelah tamat SD tidak dapat melanjutkan ke jenjang SMP.
"Pendidikan adalah hak setiap anak bangsa. Pendidikan yang berketuhanan, berkemanusiaan dan berkeadilan hanya dapat diwujudkan melalui sekolah inklusi," tegasnya.
Karena itu, Yayasan An Naas menyatakan terpanggil untuk membantu menghadirkan solusi nyata melalui pembangunan sekolah inklusi yang ramah bagi anak-anak ABK.
Ia meyakini setiap anak yang lahir telah dibekali Tuhan dengan potensi luar biasa. Tugas orang tua dan tenaga pendidik adalah menggali dan mengembangkan potensi tersebut agar anak-anak ABK mampu mandiri, memiliki SDM tangguh dan masa depan yang cerah.
"Spirit ketuhanan, kemanusiaan dan keadilan itu yang membuat Yayasan An Naas, meski dengan segala keterbatasan, bertekad fokus membangun sekolah inklusi untuk anak negeri," katanya.
Asren juga berharap dukungan dari berbagai pihak, baik pemerintah, dunia pendidikan, tokoh masyarakat maupun para dermawan agar cita-cita menghadirkan pendidikan inklusif dapat terwujud secara maksimal.
"Mohon doa restu dan dukungan dari lintas pihak agar perjuangan ini dapat berjalan baik demi masa depan anak-anak Indonesia," pungkasnya.red]]> https://www.halomedan.com/news/65776/yayasan-an-naas-fokus-bangun-sekolah-inklusi-wujudkan-hak-pendidikan-anak-abk/ Ikatan Alumni PMII Deli Serdang Sesalkan Penempatan Ketua MUI di Acara Deklarasi Damai Pilkades Oleh Kadis PMD Fri, 22 May 2026 12:02:00 +0700+0700
DELI SERDANG – Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Inndoensia (PMII) Deli Serdang menyesalkan sikap panitia kegiatan Deklarasi Damai Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang II Kabupaten Deli Serdang yang dinilai tidak menghormati tokoh agama, khususnya Ketua MUI Deli Serdang Drs. KH. Kaya Hasibuan.
Sorotan itu muncul setelah beredarnya foto dan video kegiatan yang memperlihatkan Ketua MUI Deli Serdang ditempatkan di barisan belakang, bahkan disebut berdampingan dengan peserta lain, sementara jajaran pejabat pemerintah, aparat dan tamu lainnya berada di posisi depan.
Menurut Ketua ikatan Alumni PMII Deli Serdang Yusrizal didampingi Bendahara Dodi Trisna Siregar mengatakan, penempatan tersebut mencerminkan lemahnya pemahaman tata krama, etika, dan penghormatan terhadap ulama serta lembaga keagamaan.
"Ini bukan sekadar soal posisi duduk, tetapi menyangkut penghormatan kepada ulama dan simbol agama di tengah masyarakat. MUI adalah representasi tokoh agama yang harus dihormati dalam setiap kegiatan resmi pemerintahan," ujar perwakilan Ikatan Alumni PMII Deli Serdang, Kamis (21/5/2026).
Mereka menilai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Deli Serdang selaku pihak yang bertanggung jawab dalam kegiatan tersebut seharusnya memahami tata protokoler dan etika penyelenggaraan acara resmi pemerintahan.
"Apakah Kadis PMD tidak mengerti tata krama dan kesantunan dalam penyusunan tamu kehormatan? Sangat disayangkan jika tokoh agama justru ditempatkan di belakang," tegasnya.
Ikatan Alumni PMII Deli Serdang juga meminta Bupati Deli Serdang segera melakukan evaluasi terhadap Kadis PMD agar kejadian serupa tidak kembali terulang dalam agenda pemerintahan lainnya.
"Kami meminta Bupati Deli Serdang segera mengevaluasi Kadis PMD. Pemerintah harus menunjukkan penghormatan kepada ulama dan tokoh masyarakat, bukan malah menimbulkan kesan merendahkan," tambahnya.

Mereka berharap seluruh OPD di lingkungan Pemkab Deli Serdang lebih memperhatikan etika sosial, budaya, serta penghormatan kepada tokoh agama dalam setiap kegiatan resmi pemerintah daerah.red]]> https://www.halomedan.com/news/65775/ikatan-alumni-pmii-deli-serdang-sesalkan-penempatan-ketua-mui-di-acara-deklarasi-damai-pilkades-oleh-kadis-pmd/