https://www.halomedan.com/ Halo Medan | Berani Tampil Beda Tue, 13 Oct 2026 05:25:32 +0700+0700 id-ID |DPD Golkar Sumut Tunjuk Alfan Sihombing Plt Ketua Golkar Toba, Revitalisasi 16 PK Dikebut Mon, 12 Oct 2026 22:25:00 +0700+0700 DPD Partai Golkar Sumatera Utara menunjuk Alfan Sihombing, S.H., sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Toba melalui SK Nomor Skep-5/GK-SU/IX/2026.

Penunjukan ini dilakukan untuk memperkuat konsolidasi organisasi sekaligus mempersiapkan Musyawarah Daerah (Musda) Golkar Toba yang dijadwalkan berlangsung akhir Oktober 2026 di Balige.

Alfan yang menjabat Wakil Ketua Bidang Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim DPD Golkar Sumut mengatakan, pihaknya akan memprioritaskan revitalisasi kepengurusan, termasuk Pengurus Kecamatan (PK) di 16 kecamatan se-Kabupaten Toba.

"Kami menargetkan revitalisasi PK di 16 kecamatan rampung pertengahan bulan ini agar MUSDA berjalan demokratis dan sukses," ujar Alfan.

Ia berharap konsolidasi tersebut dapat memperkuat soliditas kader serta melahirkan kepemimpinan baru yang mampu membawa Golkar Toba semakin solid menghadapi agenda politik mendatang.
(Red)

]]> https://www.halomedan.com/politik/67019/dpd-golkar-sumut-tunjuk-alfan-sihombing-plt-ketua-golkar-toba-revitalisasi-16-pk-dikebut/ MENGUJI JANJI PEMBENAHAN IMIPAS Mon, 12 Oct 2026 20:13:00 +0700+0700
Oleh Abdullah Rasyid
Staf Khusus Bidang Komunikasi dan Media Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan

Mengurus paspor sering kali dimulai dengan harapan yang sederhana: semoga prosesnya lancar, biayanya jelas, dan dokumennya selesai sesuai waktu yang dijanjikan. Ada yang sedang menyiapkan perjalanan ibadah, melanjutkan pendidikan, bekerja, atau menemui keluarga yang sudah lama terpisah. Di balik setiap permohonan, ada rencana hidup yang sedang diusahakan.

Begitu pula bagi pengguna layanan izin tinggal. Mereka membutuhkan kepastian tentang persyaratan dan proses yang harus dilalui. Ketika ada kendala, penjelasan yang ramah dan mudah dipahami bisa mengurangi kecemasan.

Perasaan serupa hadir dalam keluarga warga binaan. Mereka menunggu kabar tentang hak anggota keluarganya, mencari informasi mengenai tahapan pembebasan bersyarat, atau menempuh perjalanan jauh untuk sebuah kunjungan. Ketidakjelasan membuat penantian terasa lebih berat.

Dari pengalaman itulah pelayanan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memperoleh maknanya. Negara terasa hadir ketika orang mendapat jawaban yang jelas dan diperlakukan dengan hormat.

Membaca Evaluasi dari Pengalaman Warga

Kerja Tim Evaluasi dan Perbaikan Tata Kelola Pelayanan Publik memberikan kesempatan untuk memahami apa yang masih menghambat pelayanan.

Pada bidang keimigrasian, rancangan quick win menyentuh layanan paspor, izin tinggal, serta pemeriksaan keimigrasian di perbatasan. Perhatian diberikan pada pengendalian alur layanan, transparansi kuota M-Paspor, penggunaan akun sesuai kewenangan, dan pemeriksaan berbasis risiko.

Bagi masyarakat, istilah teknis itu mungkin terasa jauh. Namun, manfaat yang diharapkan cukup dekat: antrean yang tertib, proses yang dapat ditelusuri, serta penjelasan ketika permohonan belum bisa diselesaikan.

Pada bidang pemasyarakatan, paparan perkembangan evaluasi menyaring 52 layanan menjadi delapan layanan prioritas. Observasi dan uji petik pada 18 UPT di lima wilayah menemukan sejumlah persoalan, termasuk asesmen yang belum konsisten menjadi dasar penempatan, keberadaan fasilitas nonstandar, serta keterbatasan informasi layanan.

Temuan ini perlu dibaca sesuai cakupan pemeriksaannya. Kondisi pada lokasi uji petik tidak dapat langsung dianggap mewakili seluruh satuan kerja. Tetapi temuan tersebut cukup memberi alasan untuk memperhatikan titik rawan dengan lebih sungguh-sungguh.

Di baliknya ada kebutuhan manusia: perlakuan yang adil, hunian yang layak, dan kesempatan memperoleh hak melalui proses yang dapat dipahami.

Menjaga Kesepakatan Rakor

Rapat Koordinasi Kemenimipas yang ditutup pada 23 September 2026 telah merumuskan tindak lanjut atas pekerjaan evaluasi tersebut.

Laporan penutupan mencatat penyusunan 33 SOP Administrasi Pemerintahan dan dua surat edaran pada bidang keimigrasian. Penerapannya direncanakan melalui internalisasi kepada jajaran, penguatan kompetensi petugas, serta pemantauan berkala.

Pada bidang pemasyarakatan, laporan itu menyebut rancangan rencana kerja tindak lanjut Rakor, standar waktu pemberian hak integrasi, serta penguatan tata kelola Penelitian Kemasyarakatan atau Litmas.

Semua ini merupakan kemajuan yang perlu dijaga. Namun, penyusunan dokumen dan pelaksanaan di lapangan mempunyai tahapan yang berbeda. Kita masih perlu melihat bagaimana pedoman disahkan, dipahami petugas, dan digunakan dalam pelayanan sehari-hari.

Keluarga yang menunggu kepastian pembebasan bersyarat tentu berharap standar waktu tersebut membantu mereka mengetahui posisi berkas. Pemohon paspor berharap pedoman pelayanan membuat proses lebih mudah dipahami. Harapan-harapan inilah yang memberi arah pada tindak lanjut Rakor.

Monev yang Dekat dengan Kenyataan

Paparan persiapan monitoring dan evaluasi pada 12 Oktober 2026 menunjukkan bahwa perangkat pemeriksaan pengadaan bahan makanan serta blok dan kamar hunian telah disusun. SK Tim masih menunggu penandatanganan Menteri, sementara kesiapan instrumen lainnya perlu dikonfirmasi.

Monev ini perlu menghubungkan rekomendasi Tim Evaluasi dengan kesepakatan Rakor. Pertanyaannya sederhana: apa yang sudah berubah, apa yang masih tersendat, dan dukungan apa yang dibutuhkan?

Pada pengadaan bahan makanan, pemeriksaan perlu menjangkau makanan yang benar-benar diterima warga binaan. Pada hunian, pemeriksaan perlu melihat kondisi kamar, dasar penempatan, dan kesesuaian fasilitas dengan standar.rel

Untuk layanan keimigrasian, dokumen pengendalian perlu diuji melalui pengalaman pemohon dan praktik petugas. Apakah informasi mudah diperoleh? Apakah perubahan proses tercatat? Apakah kendala mendapat penjelasan?

Pendekatan PRIMA—Petakan, Bersihkan, Benahi, Kuatkan, dan Jaga—akan berguna apabila membantu persoalan bergerak menuju penyelesaian. Setiap rekomendasi membutuhkan penanggung jawab dan tenggat, lalu diperiksa kembali hasilnya.

Memberi Ruang untuk Jujur

Pembenahan juga perlu mendengar petugas. Ada yang menghadapi beban kerja tinggi, sarana terbatas, atau prosedur yang belum jelas. Mereka membutuhkan dukungan agar dapat melayani dengan baik.

Keterbukaan tentang kesulitan membantu pimpinan membedakan hambatan kerja, kelemahan sistem, dan dugaan penyimpangan. Masing-masing memerlukan jawaban yang tepat. Ketegasan tetap diperlukan ketika pelanggaran terbukti, sementara petugas yang bekerja benar layak mendapat perlindungan.

Kepercayaan tumbuh melalui pengalaman yang berulang. Hari ini mendapat informasi yang jelas. Besok memperoleh layanan sesuai ketentuan. Ketika mengadu, ada yang mendengar dan menindaklanjuti.

Di situlah hasil evaluasi, kesepakatan Rakor, dan Monev akan terasa berarti: ketika orang yang datang membawa kebutuhan pulang dengan kepastian, serta merasa bahwa negara menghargai dirinya.]]> https://www.halomedan.com/hukum/67018/menguji-janji-pembenahan-imipas-2/ MENGUJI JANJI PEMBENAHAN IMIPAS Mon, 12 Oct 2026 20:13:00 +0700+0700
Oleh Abdullah Rasyid
Staf Khusus Bidang Komunikasi dan Media Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan

Mengurus paspor sering kali dimulai dengan harapan yang sederhana: semoga prosesnya lancar, biayanya jelas, dan dokumennya selesai sesuai waktu yang dijanjikan. Ada yang sedang menyiapkan perjalanan ibadah, melanjutkan pendidikan, bekerja, atau menemui keluarga yang sudah lama terpisah. Di balik setiap permohonan, ada rencana hidup yang sedang diusahakan.

Begitu pula bagi pengguna layanan izin tinggal. Mereka membutuhkan kepastian tentang persyaratan dan proses yang harus dilalui. Ketika ada kendala, penjelasan yang ramah dan mudah dipahami bisa mengurangi kecemasan.

Perasaan serupa hadir dalam keluarga warga binaan. Mereka menunggu kabar tentang hak anggota keluarganya, mencari informasi mengenai tahapan pembebasan bersyarat, atau menempuh perjalanan jauh untuk sebuah kunjungan. Ketidakjelasan membuat penantian terasa lebih berat.

Dari pengalaman itulah pelayanan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memperoleh maknanya. Negara terasa hadir ketika orang mendapat jawaban yang jelas dan diperlakukan dengan hormat.

Membaca Evaluasi dari Pengalaman Warga

Kerja Tim Evaluasi dan Perbaikan Tata Kelola Pelayanan Publik memberikan kesempatan untuk memahami apa yang masih menghambat pelayanan.

Pada bidang keimigrasian, rancangan quick win menyentuh layanan paspor, izin tinggal, serta pemeriksaan keimigrasian di perbatasan. Perhatian diberikan pada pengendalian alur layanan, transparansi kuota M-Paspor, penggunaan akun sesuai kewenangan, dan pemeriksaan berbasis risiko.

Bagi masyarakat, istilah teknis itu mungkin terasa jauh. Namun, manfaat yang diharapkan cukup dekat: antrean yang tertib, proses yang dapat ditelusuri, serta penjelasan ketika permohonan belum bisa diselesaikan.

Pada bidang pemasyarakatan, paparan perkembangan evaluasi menyaring 52 layanan menjadi delapan layanan prioritas. Observasi dan uji petik pada 18 UPT di lima wilayah menemukan sejumlah persoalan, termasuk asesmen yang belum konsisten menjadi dasar penempatan, keberadaan fasilitas nonstandar, serta keterbatasan informasi layanan.

Temuan ini perlu dibaca sesuai cakupan pemeriksaannya. Kondisi pada lokasi uji petik tidak dapat langsung dianggap mewakili seluruh satuan kerja. Tetapi temuan tersebut cukup memberi alasan untuk memperhatikan titik rawan dengan lebih sungguh-sungguh.

Di baliknya ada kebutuhan manusia: perlakuan yang adil, hunian yang layak, dan kesempatan memperoleh hak melalui proses yang dapat dipahami.

Menjaga Kesepakatan Rakor

Rapat Koordinasi Kemenimipas yang ditutup pada 23 September 2026 telah merumuskan tindak lanjut atas pekerjaan evaluasi tersebut.

Laporan penutupan mencatat penyusunan 33 SOP Administrasi Pemerintahan dan dua surat edaran pada bidang keimigrasian. Penerapannya direncanakan melalui internalisasi kepada jajaran, penguatan kompetensi petugas, serta pemantauan berkala.

Pada bidang pemasyarakatan, laporan itu menyebut rancangan rencana kerja tindak lanjut Rakor, standar waktu pemberian hak integrasi, serta penguatan tata kelola Penelitian Kemasyarakatan atau Litmas.

Semua ini merupakan kemajuan yang perlu dijaga. Namun, penyusunan dokumen dan pelaksanaan di lapangan mempunyai tahapan yang berbeda. Kita masih perlu melihat bagaimana pedoman disahkan, dipahami petugas, dan digunakan dalam pelayanan sehari-hari.

Keluarga yang menunggu kepastian pembebasan bersyarat tentu berharap standar waktu tersebut membantu mereka mengetahui posisi berkas. Pemohon paspor berharap pedoman pelayanan membuat proses lebih mudah dipahami. Harapan-harapan inilah yang memberi arah pada tindak lanjut Rakor.

Monev yang Dekat dengan Kenyataan

Paparan persiapan monitoring dan evaluasi pada 12 Oktober 2026 menunjukkan bahwa perangkat pemeriksaan pengadaan bahan makanan serta blok dan kamar hunian telah disusun. SK Tim masih menunggu penandatanganan Menteri, sementara kesiapan instrumen lainnya perlu dikonfirmasi.

Monev ini perlu menghubungkan rekomendasi Tim Evaluasi dengan kesepakatan Rakor. Pertanyaannya sederhana: apa yang sudah berubah, apa yang masih tersendat, dan dukungan apa yang dibutuhkan?

Pada pengadaan bahan makanan, pemeriksaan perlu menjangkau makanan yang benar-benar diterima warga binaan. Pada hunian, pemeriksaan perlu melihat kondisi kamar, dasar penempatan, dan kesesuaian fasilitas dengan standar.rel

Untuk layanan keimigrasian, dokumen pengendalian perlu diuji melalui pengalaman pemohon dan praktik petugas. Apakah informasi mudah diperoleh? Apakah perubahan proses tercatat? Apakah kendala mendapat penjelasan?

Pendekatan PRIMA—Petakan, Bersihkan, Benahi, Kuatkan, dan Jaga—akan berguna apabila membantu persoalan bergerak menuju penyelesaian. Setiap rekomendasi membutuhkan penanggung jawab dan tenggat, lalu diperiksa kembali hasilnya.

Memberi Ruang untuk Jujur

Pembenahan juga perlu mendengar petugas. Ada yang menghadapi beban kerja tinggi, sarana terbatas, atau prosedur yang belum jelas. Mereka membutuhkan dukungan agar dapat melayani dengan baik.

Keterbukaan tentang kesulitan membantu pimpinan membedakan hambatan kerja, kelemahan sistem, dan dugaan penyimpangan. Masing-masing memerlukan jawaban yang tepat. Ketegasan tetap diperlukan ketika pelanggaran terbukti, sementara petugas yang bekerja benar layak mendapat perlindungan.

Kepercayaan tumbuh melalui pengalaman yang berulang. Hari ini mendapat informasi yang jelas. Besok memperoleh layanan sesuai ketentuan. Ketika mengadu, ada yang mendengar dan menindaklanjuti.

Di situlah hasil evaluasi, kesepakatan Rakor, dan Monev akan terasa berarti: ketika orang yang datang membawa kebutuhan pulang dengan kepastian, serta merasa bahwa negara menghargai dirinya.]]> https://www.halomedan.com/hukum/67017/menguji-janji-pembenahan-imipas/ Laporan Setahun Tak Jelas, Yaspetia Adukan Dugaan Perampasan Aset STAI Al-Hikmah ke PWNU Sumut Mon, 12 Oct 2026 19:49:00 +0700+0700
MEDAN | SUMUT24.co

Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Islam Al-Hikmah (Yaspetia) Medan mengadukan dugaan perampasan aset dan persoalan legalitas Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Hikmah Medan kepada Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Sumatera Utara. Mereka meminta dukungan agar laporan yang telah disampaikan ke Polsek Medan Area lebih dari satu tahun lalu segera mendapat kepastian hukum.

Pengaduan itu disampaikan Ketua Yaspetia Medan Ir. H. Marapinta Harahap, Ketua STAI Al-Hikmah Medan Asrul Siregar, dan Sekretaris Yayasan Prof. Dr. Zainuddin di Kantor PWNU Sumut, Jalan Sei Batanghari, Medan, Senin (12/10/2026).

Mereka mengaku kecewa karena laporan terkait dugaan perampasan inventaris, penggunaan nama kampus, serta persoalan izin perguruan tinggi yang mereka kaitkan dengan Masdar Limbong dan pihak-pihak lainnya belum menunjukkan perkembangan yang diharapkan.

Ketua Yaspetia Medan, Ir. H. Marapinta Harahap, mengatakan kedatangan mereka ke PWNU Sumut bertujuan meminta dukungan dan perlindungan sebagai sesama warga Nahdlatul Ulama (NU).

"Kami menyampaikan kegelisahan ini kepada Ketua PWNU Sumatera Utara untuk memohon bantuan dan perlindungan sebagai sesama warga NU.

Laporan yang kami masukkan ke Polsek Medan Area terkait dugaan perampasan inventaris, izin, dan nama kampus oleh Masdar Limbong cs sudah lebih dari setahun jalan di tempat tanpa ada kejelasan maupun penetapan tersangka," ujar Marapinta.

Menurutnya, pihak yayasan berharap pimpinan PWNU Sumut dapat membantu mengawal persoalan tersebut agar penanganan laporan memperoleh kejelasan.
Senada dengan itu, Sekretaris Yaspetia Medan, Prof. Dr. Zainuddin, mendesak kepolisian memberikan penjelasan mengenai perkembangan laporan dugaan pencurian aset yang telah mereka sampaikan.

"Kasus dugaan perampasan aset dan legalitas perguruan tinggi ini sudah terkatung-katung lebih dari setahun. Laporan kami terkait dugaan pencurian aset ke Polsek Medan Area sampai hari ini belum ada yang tersangka," tegas Zainuddin.

Ia berharap PWNU Sumut dapat ikut mendorong agar aparat penegak hukum menuntaskan penanganan perkara secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Sementara itu, Ketua STAI Al-Hikmah Medan, Asrul Siregar, menilai persoalan yang mereka laporkan tidak hanya berkaitan dengan aset yayasan, tetapi juga menyangkut keberlangsungan institusi pendidikan dan kepentingan mahasiswa.
Asrul menyampaikan adanya dugaan penguasaan inventaris, penyalahgunaan data mahasiswa, hingga penerbitan ijazah yang menurut pihaknya tidak sah. Ia meminta dugaan tersebut ditelusuri dan ditangani melalui proses hukum.

"Dugaan perampasan inventaris, pembajakan data mahasiswa, hingga penerbitan ijazah secara tidak sah ini sangat terang-terangan dilakukan. Sangat disayangkan laporan kami di Polsek Medan Area sudah mengendap lebih dari satu tahun," ungkap Asrul.

Ia berharap kepolisian tidak mengulur waktu dalam memberikan kepastian hukum atas laporan tersebut, sekaligus memastikan kepentingan mahasiswa tetap terlindungi.
Hingga berita ini ditulis, belum terdapat keterangan dari Polsek Medan Area mengenai perkembangan laporan tersebut. Tanggapan Masdar Limbong terkait dugaan yang disampaikan pihak Yaspetia juga belum diperoleh.

Pihak Yaspetia berharap pengaduan kepada PWNU Sumut menjadi langkah untuk mendorong penyelesaian persoalan tersebut secara transparan dan sesuai mekanisme hukum.rel]]> https://www.halomedan.com/news/67016/laporan-setahun-tak-jelas-yaspetia-adukan-dugaan-perampasan-aset-stai-alhikmah-ke-pwnu-sumut/ Romadon Nasution Terpilih Aklamasi Pimpin Golkar Labusel, Bidik Kemenangan Pileg 2029 Mon, 12 Oct 2026 17:41:00 +0700+0700 Golkar Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Labusel) dalam Musyawarah Daerah (Musda) IV yang digelar di Hotel Grand Suma Labusel, Senin (12/10/2026).

Musda tersebut dihadiri Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Sumatera Utara, Andar Amin Harahap, Bendahara Mularotua Harahap, serta Bupati Labuhanbatu Selatan, Feri Sahputra Simatupang.

Turut hadir Wakil Ketua Golkar Sumut Rolel Harahap, Zainuddin Purba, Suruhenta Sembiring, Wakil Sekretaris Muhammad Asril, Wakil Sekretaris Riduan Dalimunthe, serta jajaran pengurus Partai Golkar lainnya.

Dalam sambutannya, Andar Amin Harahap menegaskan bahwa Musda bukan sekadar agenda pemilihan ketua, melainkan juga momentum untuk memperkuat konsolidasi organisasi dan pendidikan politik bagi seluruh kader Partai Golkar.

"Musyawarah ini bukan sekadar pemilihan ketua. Tapi ini menjadi momentum konsolidasi dan pendidikan politik bagi seluruh kader Golkar di Sumatera Utara," kata Andar.

Ia juga berpesan kepada ketua terpilih agar mampu merangkul seluruh potensi yang ada di internal Partai Golkar Labusel. Menurutnya, kebersamaan dan soliditas kader menjadi bagian penting dalam memperkuat organisasi hingga ke tingkat bawah.

Sementara itu, Bupati Labuhanbatu Selatan, Feri Sahputra Simatupang, menyatakan kesiapannya untuk terus menjalin kolaborasi dengan Partai Golkar Labusel dalam mendukung pembangunan daerah.

"Kami juga mengapresiasi Partai Golkar Labusel yang sampai saat ini terus mengawal dan mendukung jalannya pemerintahan Kabupaten Labusel.
Mudah-mudahan kolaborasi dan sinergi ini berjalan terus hingga tercipta pembangunan yang signifikan di Kabupaten Labusel," ujar Feri.

Usai terpilih secara aklamasi, Romadon Nasution menyampaikan targetnya untuk meningkatkan perolehan kursi Partai Golkar di DPRD Labusel pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2029 mendatang.
Untuk mencapai target tersebut, Romadon menegaskan akan mengintensifkan konsolidasi organisasi hingga ke tingkat lingkungan dan tempat pemungutan suara (TPS).

"Konsolidasi akan terus kita pacu hingga ke tingkat lingkungan dan TPS. Insyaallah Golkar jadi pemenang di Kabupaten Labusel," ujar Romadon.

Terpilihnya Romadon melalui Musda IV ini menjadi awal kepemimpinannya dalam menggerakkan konsolidasi kader dan mempersiapkan strategi partai menghadapi Pileg 2029 di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
(red)]]> https://www.halomedan.com/news/67015/romadon-nasution-terpilih-aklamasi-pimpin-golkar-labusel-bidik-kemenangan-pileg-2029/ Andar Amin Harahap Ajak Kader Golkar Rangkul Semua Potensi di Kabupaten Labusel Mon, 12 Oct 2026 17:41:00 +0700+0700 Musyawarah Daerah (Musda) IV DPD Partai Golkar Kabupaten Labuhanbatu Selatan resmi digelar, Senin (12/10/2026) di Hotel Grand Suma Labusel. Terpilih secara aklamasi dalam musyawarah itu Romadon Nasution.

Pantauan wartawan, hadir dalam pembukaan Musda itu Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Sumatera Utara Andar Amin Harahap, Bendahara Mularotua Harahap serta Bupati Labusel Feri Sahputra Simatupang.

Hadir juga Wakil Ketua Golkar Sumut Rolel Harahap, Zainuddin Purba, Suruhenta Sembiring, Wakil Sekretaris Muhammad Asril, Wakil Sekretaris Riduan Dalimunthe dan jajaran pengurus lainnya.

"Musyawarah ini bukan sekadar pemilihan Ketua. Tapi ini menjadi momentum konsolidasi dan pendidikan politik bagi seluruh kader Golkar di Sumatera Utara," kata Andar Amin Harahap.

Andar berpesan kepada Ketua Terpilih Golkar Labusel nantinya untuk merangkul semua potensi yang ada di Golkar Kabupaten Labusel.

Bupati Labusel Feri Simatupang di acara pembukaan Musda itu mengatakan siap berkolaborasi dengan Partai Golkar Labusel.

"Kami juga mengapresiasi Partai Golkar Labusel yang sampai saat ini terus mengawal dan mendukung jalannya pemerintahan Kabupaten Labusel. Mudah-mudahan kolaborasi dan sinergi ini berjalan terus hingga tercipta pembangunan yang signifikan di Kabupaten Labusel," kata Bupati.

Pada Musda itu, terpilih secara Aklamasi Romadoj Nasution sebagai Ketua Golkar Kabupaten Labusel. Romadon menargetkan Partai Golkar Labusel menambah perolehan kursi DPRD pada Pileg 2029 mendatang.

"Konsolidasi akan terus kita pacu hingga ke tingkat lingkungan dan TPS. InshaAllah Golkar jadi pemenang di Kabupaten Labusel," tukas Romadon.rel

]]> https://www.halomedan.com/politik/67014/andar-amin-harahap-ajak-kader-golkar-rangkul-semua-potensi-di-kabupaten-labusel/ KUA Medan Denai Komitmen Berikan Pelayanan Prima, Ahmat Yani Siregar: Masyarakat Harus Dilayani dengan Baik Mon, 12 Oct 2026 15:42:00 +0700+0700
Pelayanan yang ramah, profesional, transparan, dan sesuai ketentuan menjadi prioritas dalam memberikan kemudahan bagi masyarakat.
Berlokasi di Gang KUA, Jalan Raya Menteng, Kecamatan Medan Denai, KUA terus memperkuat perannya sebagai garda terdepan Kementerian Agama dalam memberikan pelayanan keagamaan, terutama bagi calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan.

Kepala KUA Kecamatan Medan Denai, Drs. H. Ahmat Yani Siregar, M.A., menegaskan bahwa pelayanan kepada masyarakat merupakan amanah yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, ketulusan, dan dedikasi.

Demikian disampaikan KUA Medan Denai, Selasa 12 Oktober saat menerima Pimred Sumut24 Rianto SH MH, di kantornya.

Menurutnya, setiap masyarakat berhak memperoleh pelayanan yang mudah, jelas, transparan, serta tidak berbelit-belit.

"Pelayanan prima bukan hanya tentang menyelesaikan urusan administrasi, tetapi juga bagaimana kita memberikan kenyamanan, kepastian informasi, dan sikap yang santun kepada setiap masyarakat yang datang. Terlebih dalam pelayanan pernikahan, kita harus memberikan perhatian yang baik karena pernikahan merupakan momen penting dalam kehidupan seseorang," tegas Ahmat Yani Siregar.

Ia menjelaskan, dalam pelayanan pencatatan pernikahan, petugas KUA memberikan informasi secara jelas kepada calon pengantin mengenai persyaratan administrasi, prosedur pendaftaran kehendak nikah, pemeriksaan dokumen, hingga tahapan yang harus dipenuhi sebelum pelaksanaan akad nikah.
Apabila terdapat dokumen yang belum lengkap atau perlu diperbaiki, petugas memberikan penjelasan kepada calon pengantin agar setiap tahapan dapat dipahami dan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
Tak hanya berfokus pada urusan administrasi, KUA Medan Denai juga memberikan perhatian terhadap kesiapan calon pengantin dalam membangun rumah tangga melalui bimbingan perkawinan.
Dalam bimbingan tersebut, calon pengantin diberikan pemahaman mengenai hak dan kewajiban suami istri, komunikasi dalam keluarga, tanggung jawab bersama, serta pentingnya membangun keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Ahmat Yani Siregar menyampaikan, keberhasilan pelayanan pernikahan tidak semata-mata diukur dari kelancaran proses pencatatan, tetapi juga dari sejauh mana calon pengantin memperoleh bekal pengetahuan agama, kesiapan mental, dan pemahaman tentang tanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga.

Karena itu, ia mengingatkan seluruh jajaran KUA agar senantiasa mengedepankan kedisiplinan, kesopanan, ketelitian, serta kepedulian dalam menjalankan tugas pelayanan.
Setiap masyarakat yang datang harus mendapatkan pelayanan yang baik tanpa membedakan latar belakang. Selain itu, informasi yang diberikan harus benar, jelas, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menurutnya, pelayanan yang berkualitas juga membutuhkan kerja sama dan sinergi seluruh pegawai, penghulu, serta penyuluh agama Islam. Dengan koordinasi yang baik, pelayanan administrasi pernikahan dan pembinaan kehidupan beragama diharapkan semakin efektif serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Selain pelayanan pernikahan, KUA Kecamatan Medan Denai turut menjalankan berbagai fungsi pelayanan keagamaan lainnya, di antaranya bimbingan keluarga sakinah, konsultasi keagamaan, pembinaan majelis taklim, serta penyuluhan kepada masyarakat.

Berbagai kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya mendekatkan layanan Kementerian Agama kepada umat sekaligus memperkuat peran KUA sebagai pusat pelayanan dan pembinaan kehidupan keagamaan di tingkat kecamatan.
Ahmat Yani Siregar menambahkan, kepercayaan masyarakat merupakan modal penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Oleh sebab itu, evaluasi dan peningkatan kualitas pelayanan harus terus dilakukan agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara optimal.

Ia berharap, melalui komitmen pelayanan prima, KUA Kecamatan Medan Denai semakin mampu menghadirkan pelayanan yang memberikan kemudahan, kepastian, dan kenyamanan bagi masyarakat.

"Harapan kita, masyarakat yang datang ke KUA dapat memperoleh pelayanan yang baik, merasa dihargai, dan pulang dengan membawa kejelasan atas keperluannya. Kita ingin KUA benar-benar hadir sebagai pelayan masyarakat sekaligus pembimbing umat," tutupnya.

Dengan komitmen tersebut, KUA Kecamatan Medan Denai terus berupaya mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, berintegritas, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat, sejalan dengan semangat Kementerian Agama dalam memberikan pelayanan terbaik kepada umat.
(Red)

]]> https://www.halomedan.com/news/67013/kua-medan-denai-komitmen-berikan-pelayanan-prima-ahmat-yani-siregar-masyarakat-harus-dilayani-dengan-baik/ Atasi Kepadatan Lapas, Pemerintah Perkuat Rehabilitasi Mon, 12 Oct 2026 10:24:00 +0700+0700
Menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto, rapat lintas kementerian dan lembaga di Kementerian Hukum pada 5 Oktober 2026 membahas rencana pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika, terutama usia produktif.

Staf Khusus Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Abdullah Rasyid, menegaskan bahwa penanganan kelebihan kapasitas harus dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya melalui penambahan fasilitas, tetapi juga dengan memperkuat pembinaan dan mempersiapkan warga binaan kembali ke masyarakat.

"Pemasyarakatan bukan sekadar menjalankan hukuman, tetapi juga membangun kesempatan bagi warga binaan untuk memperbaiki diri dan kembali menjadi bagian produktif dari masyarakat," demikian draf pernyataan Abdullah Rasyid.

Selain rehabilitasi, optimalisasi pidana pengawasan dan kerja sosial sesuai ketentuan KUHP baru serta penguatan Balai Pemasyarakatan (Bapas) diperlukan untuk mendukung pembinaan yang lebih efektif.
Keberhasilan kebijakan ini diharapkan tidak hanya mengurangi kepadatan lapas, tetapi juga meningkatkan kualitas pembinaan dan menekan pengulangan tindak pidana.
red/rasyid

]]> https://www.halomedan.com/news/67012/atasi-kepadatan-lapas-pemerintah-perkuat-rehabilitasi/ SMG FC Juara Laycar Championship 2026, Tekuk Sadiq FC 3-0 Sun, 11 Oct 2026 13:35:00 +0700+0700 Bola Mini AR Minisoccer, Mibo, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, Sabtu (10/10/2026) malam.

Kemenangan tersebut mengantarkan SMG FC ke podium tertinggi, sedangkan Sadiq FC harus puas sebagai juara kedua.

Pada perebutan tempat ketiga, Satu FC mengalahkan Gasspat FC melalui adu penalti 5-4 setelah kedua tim bermain imbang 5-5 pada waktu normal.

Panitia juga memberikan penghargaan individu kepada Tata dari Sadiq FC sebagai pemain terbaik dan Hafiz dari SMG FC sebagai penjaga gawang terbaik. Partai final dipimpin wasit Azhari dan Johan.

Ketua Panitia, Carles Wibawa, mengapresiasi seluruh tim yang telah berpartisipasi hingga turnamen berakhir. Ia berharap Laycar Championship dapat menjadi agenda kompetisi yang mendorong perkembangan sepak bola mini di Aceh.

"Harapan kami, turnamen ini tidak berhenti sampai di sini. Semoga ke depan semakin banyak klub yang berpartisipasi, persaingan semakin berkualitas, dan sepak bola mini di Aceh terus berkembang," ujar Carles.

Sementara itu, Ketua Komite Sepakbola Mini Indonesia (KSMI) Pengurus Aceh, Muktarrudin Usman, S.E., saat menutup turnamen menegaskan bahwa kompetisi berkelanjutan menjadi salah satu kunci memperkuat pembinaan pemain.

Menurutnya, Aceh memiliki potensi besar melahirkan pemain berbakat yang mampu bersaing di tingkat nasional hingga internasional. Karena itu, diperlukan pembinaan terarah, penguatan klub, serta dukungan pemerintah, komunitas olahraga, dan dunia usaha.

"Target kita bukan sekadar meramaikan lapangan, tetapi menjadikan Aceh sebagai salah satu pusat lahirnya talenta sepak bola mini yang diperhitungkan di Indonesia, bahkan dunia," kata Muktarrudin.

Ia juga berpesan kepada SMG FC agar tidak cepat berpuas diri, sementara tim lainnya diminta menjadikan hasil turnamen sebagai motivasi untuk meningkatkan kemampuan.

Dalam acara penutupan Laycar Championship 2026, Ketua KSMI Aceh turut didampingi Sekretaris KSMI Aceh, Muhammad Zubir dan Wakil Sekretaris KSMI Aceh Muhammad Hasan.

"Laycar Championship 2026 diharapkan menjadi pijakan untuk meningkatkan kualitas kompetisi dan memperkuat pembinaan sepak bola mini di Aceh.," pungkasnya. (R)]]> https://www.halomedan.com/news/67011/smg-fc-juara-laycar-championship-2026-tekuk-sadiq-fc-30/ Debut di Piala Dunia Sepakbola Mini, Indonesia Uji Hasil Pembinaan KSMI Sun, 11 Oct 2026 13:34:00 +0700+0700
Turnamen di Antalya itu mempertemukan tim dari sejumlah kawasan, yakni Asia, Afrika, Eropa, dan Amerika Selatan. Selain Indonesia, peserta yang dijadwalkan ambil bagian adalah tuan rumah Turki, Arab Saudi, Qatar, Irak, Libya, Bahrain, India, Palestina, Austria, Rusia, Tunisia, Serbia, Bosnia dan Herzegovina, Ghana, Aljazair, serta Brasil.

Ketua Umum KSMI Dr. Ir. H. Yan Mulia Abidin mengatakan, kesempatan membawa Indonesia tampil dalam ajang internasional tersebut tidak boleh dilewatkan. Debut di tingkat dunia, menurut dia, sekaligus menjadi ujian awal bagi proses pembinaan yang telah dibangun KSMI dalam beberapa bulan terakhir.

"Kesempatan ini tidak boleh dilewatkan. Partisipasi Timnas KSMI di IMF World Cup Minifootball Antalya 2026 akan menjadi pembuktian bahwa kita serius dan konsisten membangun KSMI sebagai wadah pembinaan prestasi generasi muda ke depan," ujar Yan.

Persiapan tim nasional pun tidak dilakukan secara instan. Proses pencarian pemain telah berlangsung selama beberapa bulan melalui seleksi atlet di sejumlah daerah. Seleksi antara lain dilakukan di Aceh, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan provinsi lainnya.

Dari rangkaian seleksi tersebut, KSMI berharap dapat menemukan pemain-pemain terbaik yang kemudian dijadwalkan mengikuti pemusatan latihan nasional di Jakarta mulai 25 Oktober. Pelatnas tersebut menjadi tahap penting untuk membentuk tim yang memiliki kesiapan teknik, keterampilan individu, pemahaman permainan, serta kekompakan antarpemain.

Menurut Yan, perkembangan sepakbola mini di Indonesia menunjukkan prospek yang semakin besar. Olahraga tersebut mulai mendapatkan tempat di kalangan anak muda karena karakter permainannya yang dinamis dan dapat dimainkan di ruang yang relatif lebih terbatas dibandingkan sepakbola lapangan besar.

Namun, pertumbuhan tersebut membutuhkan fondasi organisasi dan ekosistem yang kuat. KSMI menilai pengembangan sepakbola mini tidak cukup hanya dengan memperbanyak kompetisi, tetapi juga memerlukan penguatan federasi, pembangunan infrastruktur, sosialisasi regulasi secara masif, serta perluasan jaringan di berbagai daerah.

"Kita memiliki potensi besar karena tren perkembangan minifootball di Indonesia semakin digemari kalangan anak-anak muda. Tantangannya adalah membangun federasi yang kuat, infrastruktur, sosialisasi regulasi yang masif, dan jaringan," kata Yan.

Ia menilai sumber daya manusia KSMI, khususnya di tingkat pusat, memiliki kapasitas untuk mengembangkan sepakbola mini agar semakin membumi. Penguatan organisasi akan berjalan beriringan dengan pembinaan atlet dan perluasan kompetisi sehingga olahraga tersebut tidak berhenti sebagai kegiatan rekreasi.

2 judul tambahan

Debut di Piala Dunia Sepakbola Mini, Indonesia Uji Hasil Pembinaan KSMI

Indonesia Tampil Perdana di Piala Dunia Sepakbola Mini, KSMI Bidik Talenta Muda
Menurut Wakil Ketua Umum Organisasi Tri Winarno, keikutsertaan Indonesia melalui KSMI dapat memperkuat posisi organisasi dalam membangun kerja sama dengan pemerintah, Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), Komite Olimpiade Indonesia (KOI), sponsor, serta International Minifootball Federation (IMF).

"Partisipasi Timnas Indonesia melalui KSMI memberikan trust atau kepercayaan dari stakeholder nasional dan internasional bagi organisasi KSMI ke depannya. Dukungan penuh dari seluruh stakeholder menjadi bagian penting dalam pengembangan minifootball Indonesia," ujarnya.

2 judul tambahan

Debut di Piala Dunia Sepakbola Mini, Indonesia Uji Hasil Pembinaan KSMI

Indonesia Tampil Perdana di Piala Dunia Sepakbola Mini, KSMI Bidik Talenta Muda

Selain membangun prestasi, KSMI juga terus mendorong agenda internasional melalui penyelenggaraan dan bidding berbagai turnamen. Salah satu visi yang tengah didorong adalah membawa ajang Piala Dunia Sepakbola Mini ke Indonesia sehingga atlet-atlet nasional suatu saat dapat bertanding di hadapan pendukung sendiri.

Bagi KSMI, menjadi tuan rumah kompetisi internasional bukan semata-mata persoalan penyelenggaraan. Kehadiran turnamen dunia di Indonesia diharapkan menjadi pemicu tumbuhnya motivasi bagi atlet muda sekaligus memperluas basis pembinaan di daerah.

Bendahara Umum KSMI Her Pramtama menekankan pentingnya membangun ekosistem sepakbola mini dari tingkat akar rumput. Pembibitan pemain usia muda, menurut dia, harus menjadi bagian utama dari strategi pengembangan olahraga tersebut agar tersedia kesinambungan antara kompetisi usia dini, pembinaan prestasi, dan tim nasional.

Lapangan sepakbola mini dengan demikian tidak lagi sekadar dipandang sebagai tempat bermain dan berekreasi. Ruang tersebut dapat menjadi bagian dari proses pendidikan karakter yang mempertemukan bakat, kedisiplinan, kepemimpinan, kerja sama, dan cita-cita anak-anak muda untuk berprestasi serta suatu saat membela Indonesia.

Debut Indonesia di Antalya menjadi salah satu tahapan awal dari proses panjang tersebut. Hasil di Turki tentu penting, tetapi bagi KSMI, pengalaman bertanding melawan tim dari berbagai negara juga menjadi kesempatan untuk mengukur kualitas pembinaan sekaligus memetakan pekerjaan rumah sepakbola mini Indonesia ke depan.red]]> https://www.halomedan.com/profil/67010/debut-di-piala-dunia-sepakbola-mini-indonesia-uji-hasil-pembinaan-ksmi/ Enam Bulan Penyidikan Tol Medan–Binjai, Belum Ada Tersangka: Sutrisno Pangaribuan Tantang Keberanian Kejatisu Sun, 11 Oct 2026 12:36:00 +0700+0700

MEDAN – Keberanian Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) dalam menuntaskan dugaan korupsi pengadaan lahan pembangunan Jalan Tol Medan–Binjai kini menjadi sorotan. Enam bulan setelah kasus tersebut dikabarkan naik ke tahap penyidikan, publik masih menanti langkah konkret penyidik, terutama penetapan tersangka dan pengungkapan pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab.

Presidium Kongres Rakyat Nasional (KORNAS), Presidium Perkumpulan Semangat Rakyat Anti Korupsi (SEMARAK), sekaligus Direktur Indonesian Government Watch (IGOWA) dan Pusat Studi Anti Korupsi (PUSAKO), Sutrisno Pangaribuan, mendesak Kejatisu agar tidak membiarkan perkara ini berlarut-larut tanpa kejelasan.

Menurut Sutrisno, penyidikan perkara yang menyangkut uang negara dalam jumlah besar harus menghasilkan kemajuan yang terukur. Penggeledahan dan pemeriksaan saksi tidak boleh berhenti sebagai rangkaian prosedur tanpa kejelasan mengenai siapa yang harus dimintai pertanggungjawaban hukum.

"Publik menanti keberanian jaksa untuk membongkar dugaan permainan pengadaan lahan Jalan Tol Medan–Binjai. Jika ditemukan bukti yang cukup, siapa pun yang terlibat harus diproses sesuai hukum, tanpa pandang jabatan, kekuasaan, maupun kedekatan politik," demikian pokok desakan Sutrisno dalam pernyataannya, Minggu (11/10/2026).

Anggaran Rp1,17 Triliun, Penegakan Hukum Jangan Jalan di Tempat

Kasus ini berkaitan dengan pengadaan lahan pembangunan Jalan Tol Medan–Binjai seksi I, II, dan III sepanjang 25,441 kilometer. Proyek yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2016 itu memiliki nilai anggaran sekitar Rp1,17 triliun.

Berdasarkan keterangan Kasi Penkum Kejatisu, Rizaldi, pada 19 April 2026, perkara tersebut telah memasuki tahap penyidikan dan penyidik masih memeriksa sejumlah saksi.

Sebelumnya, penyidik Pidana Khusus Kejatisu juga melakukan penggeledahan di Kantor BPN Provinsi Sumatera Utara di Jalan Brigjen Katamso dan Kantor Pertanahan Kota Medan di Jalan STM, Kelurahan Sitirejo.

Di Kantor BPN Sumut, penyidik memeriksa sejumlah ruangan, termasuk ruang kerja bidang pengadaan tanah dan pengembangan, ruang staf, serta gudang arsip yang berkaitan dengan dokumentasi pengadaan lahan. Sementara di Kantor Pertanahan Kota Medan, penggeledahan diarahkan pada ruangan yang diduga menyimpan dokumen terkait proses pengadaan tanah proyek tersebut.

Dari penggeledahan itu, penyidik menyita berkas dan dokumen yang berkaitan dengan perkara yang sedang diselidiki.

Namun, bagi kelompok masyarakat antikorupsi, langkah penggeledahan tersebut harus ditindaklanjuti dengan pengujian bukti, penelusuran aliran dana, dan pengungkapan pihak-pihak yang diduga memperoleh keuntungan secara tidak sah.

Pertanyaan mendasarnya: apakah penyidikan ini telah mengungkap konstruksi dugaan penyimpangan, atau justru masih berkutat pada pemeriksaan saksi tanpa kejelasan perkembangan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik?

Tentu, belum diumumkannya tersangka tidak dengan sendirinya membuktikan penyidikan mandek. Namun, besarnya nilai proyek dan seriusnya dugaan yang mencuat membuat transparansi perkembangan perkara menjadi penting, sepanjang tidak mengganggu proses penyidikan.

Pengakuan Penggarap di Tanjung Mulia Harus Ditelusuri

Sutrisno mengungkapkan, SEMARAK pernah bertemu dengan sejumlah petani atau penggarap lahan di kawasan Tanjung Mulia, Kota Medan. Mereka mengaku tidak menerima pembayaran ganti rugi atas lahan yang selama ini mereka garap dan kemudian digunakan untuk pembangunan jalan tol.

Menurut keterangan para penggarap tersebut, terdapat skema pembagian ganti rugi antara pemegang sertifikat dan pihak yang menggarap serta mengusahai lahan. Namun, mereka menduga skema tersebut tidak dijalankan sebagaimana mestinya setelah pemegang sertifikat menerima pembayaran dari pemerintah.

Persoalan ini patut menjadi perhatian penyidik. Sebab, jika pengakuan para penggarap dapat dibuktikan melalui dokumen dan keterangan saksi, persoalannya tidak hanya menyangkut sengketa pembagian ganti rugi, tetapi juga dapat membuka pertanyaan mengenai validitas kepemilikan tanah, proses penetapan penerima pembayaran, serta kemungkinan adanya penyimpangan dalam administrasi pengadaan lahan.

Para penggarap, sebagaimana disampaikan Sutrisno, juga mengaku tidak mengenal sejumlah orang yang tercatat sebagai pemilik sertifikat atas lahan yang mereka garap.

Muncul dugaan bahwa pihak-pihak tertentu memperoleh pembayaran ganti rugi meskipun hubungan mereka dengan penguasaan fisik lahan dipertanyakan oleh para penggarap.

Dugaan tersebut harus diuji secara objektif. Kejatisu perlu menelusuri riwayat kepemilikan setiap bidang tanah, dokumen sertifikat, identitas penerima pembayaran, berita acara pengadaan lahan, serta bukti transfer atau pencairan dana ganti rugi.

Jika ditemukan ketidaksesuaian antara data kepemilikan, penguasaan lahan, dan pembayaran, penyidik harus mengungkap siapa yang membuat, memeriksa, menyetujui, serta menerima manfaat dari transaksi tersebut.

Jangan sampai pengakuan masyarakat yang merasa dirugikan hanya menjadi catatan dalam berkas pemeriksaan, tanpa ditindaklanjuti dengan pembuktian yang menyeluruh.

ATR/BPN dan PUPR Harus Diperiksa Berdasarkan Bukti

Sutrisno menduga kemungkinan adanya keterlibatan oknum di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), serta pihak-pihak yang namanya tercantum dalam dokumen kepemilikan lahan.

Ia meminta penyidik menelusuri kemungkinan adanya rekayasa kepemilikan, penyimpangan administrasi, atau kesepakatan yang menguntungkan pihak tertentu dalam proses pembebasan lahan.

Akan tetapi, dugaan keterlibatan pihak-pihak tersebut tidak boleh langsung dianggap sebagai fakta hukum. Penetapan tanggung jawab pidana harus didasarkan pada alat bukti yang sah dan hasil penyidikan.

Karena itu, pemeriksaan harus menjangkau seluruh rantai pengadaan lahan, mulai dari inventarisasi dan identifikasi bidang tanah, verifikasi dokumen kepemilikan, penilaian ganti rugi, penetapan pihak yang berhak, hingga pencairan dan penyaluran pembayaran.

Penyidik juga perlu memastikan apakah terdapat bidang tanah yang dokumennya bermasalah, penerima ganti rugi yang tidak memenuhi persyaratan, atau pembayaran yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Jika ada uang negara yang diselewengkan, penyidik harus mengungkap jumlah kerugian, modus, pihak yang menikmati hasilnya, dan bukti keterlibatan masing-masing pihak.

Jangan Tebang Pilih, Jangan Takut Kekuasaan

Sutrisno menegaskan, SEMARAK mendukung Kejatisu untuk mengungkap perkara tersebut secara transparan dan profesional. Ia meminta aparat penegak hukum tidak berhenti pada pemeriksaan pihak-pihak di tingkat administratif apabila bukti mengarah kepada pihak lain yang memiliki kewenangan lebih tinggi.

Menurutnya, penegakan hukum dalam perkara korupsi harus menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun yang kebal hukum.

Ia juga menyinggung penanganan perkara lampu pocong di Kota Medan yang dikaitkannya dengan Wali Kota Medan saat itu, Bobby Nasution. Sutrisno menggunakan perkara tersebut sebagai pembanding untuk mempertanyakan konsistensi dan keberanian aparat penegak hukum dalam menangani persoalan yang menyangkut kepentingan publik.

Namun, perbandingan tersebut tidak menghapus kewajiban untuk menilai setiap perkara berdasarkan fakta, alat bukti, dan ketentuan hukum yang berlaku.

Bagi Sutrisno, ukuran keberhasilan penegakan hukum bukan sekadar penggeledahan atau banyaknya saksi yang diperiksa, melainkan kemampuan penyidik mengungkap kebenaran materiil, menetapkan pertanggungjawaban pidana berdasarkan bukti, serta memulihkan kerugian negara apabila terbukti terjadi korupsi.

Publik Menunggu Jawaban Kejatisu

Kini, perhatian tertuju kepada Kejatisu. Setelah penggeledahan dua kantor pertanahan dan pemeriksaan sejumlah saksi, masyarakat berhak menantikan penjelasan mengenai perkembangan penyidikan sesuai batas-batas informasi yang dapat dibuka kepada publik.

Apakah penyidik telah menemukan persoalan dalam dokumen kepemilikan lahan? Apakah pembayaran ganti rugi telah ditelusuri hingga penerima akhirnya? Apakah pengakuan para penggarap di Tanjung Mulia telah diperiksa dan dicocokkan dengan dokumen resmi? Dan apakah telah ditemukan bukti yang cukup untuk menentukan pihak-pihak yang bertanggung jawab?

Pertanyaan-pertanyaan itu perlu dijawab melalui proses hukum yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sutrisno menegaskan, SEMARAK akan terus mendorong pengusutan perkara tersebut demi kepentingan masyarakat dan perlindungan uang negara.

Jangan biarkan dugaan korupsi pengadaan lahan Tol Medan–Binjai berakhir menjadi perkara yang ramai saat penggeledahan, tetapi sunyi ketika publik menunggu pertanggungjawaban.

Jika bukti telah cukup, proses hukum harus dilanjutkan secara tegas. Jika penyidikan masih membutuhkan waktu, Kejatisu perlu memastikan bahwa setiap petunjuk penting ditelusuri secara serius.

Sebab, uang negara bukan milik segelintir orang. Dan penegakan hukum tidak boleh berhenti hanya karena perkara yang diusut menyentuh kepentingan pihak-pihak yang berpengaruh.

Catatan: Seluruh dugaan dalam perkara ini harus dibuktikan melalui proses hukum. Pihak-pihak yang disebut atau diduga terkait tetap harus diperlakukan sesuai asas praduga tak bersalah.

Minggu, 11 Oktober 2026

Sutrisno Pangaribuan
Presidium Kongres Rakyat Nasional (KORNAS)
Presidium Perkumpulan Semangat Rakyat Anti Korupsi (SEMARAK)
Direktur Indonesian Government Watch (IGOWA)
Direktur Pusat Studi Anti Korupsi (PUSAKO)]]> https://www.halomedan.com/news/67009/enam-bulan-penyidikan-tol-medanndashbinjai-belum-ada-tersangka-sutrisno-pangaribuan-tantang-keberanian-kejatisu/ REMISI, HARAPAN PULANG, DAN KEPERCAYAAN YANG HARUS DIJAGA Sun, 11 Oct 2026 12:27:00 +0700+0700
Oleh Abdullah Rasyid
Staf Khusus Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan

Bagi keluarga yang menunggu di rumah, pengurangan masa pidana berarti kesempatan untuk bertemu lebih cepat. Ada anak yang merindukan ayahnya. Ada ibu yang semakin renta, berharap masih sempat menyambut kepulangan anaknya. Ada pasangan yang bertahun-tahun menjaga keluarga seorang diri.

Namun, bagi korban kejahatan, kabar kebebasan pelaku dapat membangkitkan kembali rasa sakit. Korban penipuan mungkin masih berjuang menata kehidupan setelah tabungannya habis. Penyintas kekerasan seksual mungkin masih menghadapi trauma ketika orang yang melukainya sudah kembali ke masyarakat.

Kedua kenyataan ini harus mendapat tempat dalam pemasyarakatan. Harapan keluarga narapidana patut dihormati. Penderitaan korban juga harus didengar.

Di antara keduanya, negara memikul tanggung jawab besar: menjalankan hukum secara adil, memberi kesempatan manusia memperbaiki diri, dan memastikan setiap keputusan lahir dari proses yang dapat dipercaya.

Kesempatan untuk Berubah

Remisi merupakan pengurangan masa menjalani pidana bagi narapidana yang memenuhi persyaratan hukum. Pembebasan bersyarat atau PB memungkinkan narapidana menjalani bagian dari masa pidananya di luar lapas dengan pembimbingan dan pengawasan.

Keduanya memiliki ketentuan berbeda. Undang-Undang Pemasyarakatan mensyaratkan perilaku baik, keaktifan mengikuti pembinaan, dan penurunan tingkat risiko. Untuk PB, terdapat pula persyaratan menjalani paling singkat dua pertiga masa pidana, dengan ketentuan dua pertiga tersebut paling sedikit sembilan bulan.

Di balik persyaratan itu terdapat tujuan yang dekat dengan kepentingan kita bersama. Orang yang selesai menjalani pidana akan kembali menjadi tetangga, orang tua, pekerja, dan anggota masyarakat. Kita tentu berharap mereka pulang dengan kemampuan menjalani kehidupan secara lebih bertanggung jawab.

Karena itu, pembinaan harus memiliki isi. Seseorang perlu dibantu memahami akibat perbuatannya, mengendalikan diri, serta membangun keterampilan untuk mencari penghidupan yang layak. Penilaian atas perubahan tersebut harus dilakukan secara cermat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Harapan untuk pulang lebih cepat perlu tumbuh bersama kesiapan untuk hidup tanpa mengulangi kejahatan.

Ketika Keputusan Harus Dikoreksi

Persoalan muncul apabila remisi diberikan melalui proses yang tidak sesuai ketentuan. Penghitungan masa pidana dan kelayakan memperoleh PB pun perlu diperiksa kembali.

Kasus Indra Kesuma alias Indra Kenz memperlihatkan pentingnya pemeriksaan tersebut. Ia memperoleh PB pada 24 September 2026. Pada 5 Oktober 2026, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menyatakan PB itu dicabut karena terdapat proses pemberian remisi yang tidak benar. Sebelumnya, evaluasi difokuskan pada remisi sakit berkepanjangan dan kesesuaiannya dengan prosedur.

Bagi korban perkara Binomo, persoalan ini menyentuh perasaan keadilan. Sebagian mungkin masih menanggung utang, kehilangan penghasilan, atau menghadapi keretakan keluarga. Mereka membutuhkan penjelasan mengapa keputusan tersebut sempat diberikan dan apa yang ditemukan dalam pemeriksaan.

Kegelisahan serupa muncul dalam kasus Mochamad Subchi Azal Tsani alias Bechi. PB yang dijalaninya sejak Agustus 2025 dicabut, dan ia kembali ke Lapas Kelas I Malang pada 8 Oktober 2026. Ditjenpas Jawa Timur menyampaikan adanya indikasi maladministrasi dalam tahapan pemberian PB.

Bagi penyintas kekerasan seksual, kepastian hukum berkaitan erat dengan rasa aman. Penjelasan mengenai hak dan pembinaan pelaku perlu disampaikan dengan kepekaan terhadap pengalaman korban. Jangan sampai bahasa administrasi membuat mereka merasa penderitaannya tidak diperhitungkan.

Pencabutan PB dalam kedua kasus tersebut merupakan langkah korektif. Namun, koreksi perlu diikuti pemeriksaan yang menjawab bagaimana masalah terjadi, siapa yang bertanggung jawab, dan apa yang harus diperbaiki agar tidak berulang.

Menelusuri Penyimpangan sampai ke Sumbernya

Masyarakat berhak memperoleh penjelasan yang cukup mengenai hasil evaluasi. Bagian prosedur mana yang bermasalah? Apakah dokumen pendukungnya sah? Apakah penghitungan masa pidananya tepat? Bagaimana rekomendasi disusun dan diverifikasi?

Pertanyaan itu wajar. Kepercayaan akan lebih mudah tumbuh apabila negara bersedia menjelaskan dasar tindakannya, dengan tetap melindungi informasi yang menurut hukum harus dirahasiakan.

Indikasi pemberian remisi yang tidak prosedural perlu ditelusuri melalui dokumen, catatan penilaian, rekomendasi, dan jejak persetujuan. Apabila muncul indikasi suap, gratifikasi, pemalsuan dokumen, atau penyalahgunaan kewenangan, pemeriksaan harus menguji dugaan tersebut secara sungguh-sungguh.

Maladministrasi tidak dengan sendirinya membuktikan korupsi. Meski demikian, dugaan korupsi tidak boleh berhenti pada perbaikan berkas. Jika ditemukan bukti tindak pidana, penanganannya perlu diteruskan kepada aparat penegak hukum sesuai kewenangan.

Pertanggungjawaban harus menjangkau pihak yang terbukti terlibat. Pencabutan keputusan tidak boleh menjadi penutup bagi pemeriksaan terhadap proses yang melahirkannya.

Keadilan yang Tidak Bergantung pada Sorotan

Evaluasi perlu menjangkau perkara yang tidak ramai diberitakan. Hak narapidana dan kepentingan korban sama-sama membutuhkan perlakuan yang konsisten.

Keluarga warga binaan juga perlu mendapatkan informasi yang jelas. Ketidakpastian mudah melahirkan kecemasan dan membuka ruang bagi pihak yang menawarkan jalan pintas. Kepastian prosedur, layanan tanpa pungutan, serta saluran pengaduan yang dapat dipercaya akan membantu melindungi mereka.

Pemasyarakatan memberi ruang bagi manusia untuk memperbaiki diri. Ruang itu harus dijaga dari pengaruh uang, kedekatan, dan manipulasi administrasi.

Harapan untuk pulang tetap layak dihormati. Begitu pula hak korban untuk merasa aman dan memperoleh keadilan. Tugas negara adalah menjaga keduanya melalui keputusan yang jujur, proses yang tertib, dan keberanian mengoreksi penyimpangan.]]> https://www.halomedan.com/news/67008/remisi-harapan-pulang-dan-kepercayaan-yang-harus-dijaga/ Musda XI Golkar Asahan Resmi Dibuka, Efi Irwansyah Pane Kembali Terpilih Secara Aklamasi Sat, 10 Oct 2026 22:43:00 +0700+0700 Musda) XI Partai Golkar Kabupaten Asahan periode 2025–2030 resmi dibuka melalui pemukulan gong oleh Sekretaris DPD Partai Golkar Sumatera Utara, Viktor Silaen. Dalam musyawarah tersebut, H. Efi Irwansyah Pane, M.K.M., kembali terpilih sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Asahan setelah memperoleh dukungan penuh dari seluruh pemilik suara.

Kegiatan berlangsung di Aula Hotel Sabty Garden, Kisaran, Sabtu (10/10/2026), mulai pukul 09.00 WIB hingga 11.00 WIB. Musda XI ini berjalan aman dan lancar dengan mengusung semangat kebersamaan serta konsolidasi organisasi untuk menghadapi tantangan politik lima tahun ke depan.

Acara tersebut dihadiri Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Dr. H. Ahmad Doli Kurnia Tanjung, S.Si., M.T., Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si., anggota DPR RI Fraksi Golkar, perwakilan DPD Partai Golkar Provinsi Sumatera Utara, Wakil Ketua Bidang Organisasi DPD Partai Golkar Sumut Rolel Harahap, anggota DPRD Kabupaten Asahan Fraksi Golkar, pengurus DPD Partai Golkar Asahan, perwakilan partai politik lainnya, serta tamu undangan.

Dalam arahannya, Ahmad Doli Kurnia Tanjung mengapresiasi kinerja DPD Partai Golkar Kabupaten Asahan yang dinilai mampu menjaga kondusivitas organisasi sekaligus mencatatkan prestasi politik. Golkar Asahan disebut menjadi salah satu daerah penyumbang suara terbesar pada Pemilu 2024 dan berhasil meningkatkan perolehan kursi di DPR RI, DPRD Provinsi Sumatera Utara, maupun DPRD Kabupaten Asahan.

"Mempertahankan kemenangan lebih sulit daripada merebutnya. Karena itu, melalui Musda ini, kita harus merumuskan program kerja secara terarah dan terukur untuk lima tahun ke depan," ujar Doli.
Ia menegaskan, Partai Golkar merupakan milik bersama yang lahir dari aspirasi masyarakat. Karena itu, upaya membesarkan partai membutuhkan gotong royong, komitmen, dan soliditas seluruh kader.

Menurutnya, setiap langkah organisasi harus berorientasi pada kepentingan rakyat agar keberadaan partai benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Sementara itu, Efi Irwansyah Pane menyampaikan bahwa kekuatan dan soliditas kader menjadi modal utama untuk mempertahankan kemenangan sekaligus meningkatkan perolehan kursi Partai Golkar pada pemilu mendatang.

Ia mengajak seluruh kader memperkuat kebersamaan dan menjaga kekompakan dalam menjalankan roda organisasi.

"Saya tidak sendiri dalam perjuangan ini. Mari kita terus berjuang bersama. Kita bangun kembali kekuatan partai untuk lima tahun ke depan dengan semangat kebersamaan dan soliditas seluruh kader," ungkapnya.

Perwakilan DPD Partai Golkar Sumatera Utara, Rolel Harahap, turut menyampaikan apresiasi atas keberhasilan Golkar Asahan merebut kembali kemenangan di daerah tersebut. Ia berharap prestasi yang telah diraih dapat dipertahankan dan ditingkatkan pada masa mendatang.

Dukungan terhadap penguatan organisasi juga disampaikan Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin. Dalam sambutannya, ia mengucapkan selamat atas pelaksanaan Musda XI Partai Golkar Kabupaten Asahan serta menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan seluruh elemen politik dalam mendorong pembangunan berkelanjutan.

"Terima kasih kepada rekan-rekan partai politik yang telah banyak berkontribusi mendukung Pemerintah Kabupaten Asahan mewujudkan daerah yang semakin maju dan sejahtera. Semoga kepengurusan yang terpilih nantinya terus memperkuat sinergi dan mendukung berbagai program pembangunan demi kepentingan masyarakat," harap Taufik.

Rangkaian Musda XI Partai Golkar Kabupaten Asahan diawali dengan tarian penyambutan, pembacaan doa, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Partai Golkar, laporan ketua panitia, serta tarian kreasi. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sambutan-sambutan dan secara simbolis dibuka melalui pemukulan gong.

Terpilihnya kembali Efi Irwansyah Pane diharapkan semakin memperkuat konsolidasi internal Partai Golkar Kabupaten Asahan, menjaga soliditas kader, serta mendorong peningkatan kontribusi partai dalam pembangunan daerah selama lima tahun ke depan. Ref

]]> https://www.halomedan.com/politik/67007/musda-xi-golkar-asahan-resmi-dibuka-efi-irwansyah-pane-kembali-terpilih-secara-aklamasi/ Buka Pekan Budaya Medan 2026, Rico Waas Main Gendang Melayu Deli dan Ajak Masyarakat Rawat Warisan Leluhur Sat, 10 Oct 2026 21:57:00 +0700+0700
Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengingatkan budaya yang hidup di Kota Medan bisa terkikis bahkan hilang jika tidak dirawat di tengah arus modernisasi. Ia mencontohkan sejumlah kesenian Melayu yang ditampilkan saat pembukaan Pekan Budaya Daerah Kota Medan 2026, yang menurutnya mungkin sudah tidak banyak dikenal masyarakat.

Pesan itu disampaikan Wali Kota saat membuka Pekan Budaya Daerah Kota Medan 2026 di Lapangan Benteng Medan, Kamis malam (8/10/2026). Kegiatan yang berlangsung 8–10 Oktober 2026 tersebut mengusung tema "Merawat Pusaka, Menjunjung Budaya" dan menjadi pelaksanaan perdana Pekan Budaya Daerah Kota Medan.

Pembukaan ditandai dengan pemukulan gendang oleh Rico Waas bersama kelompok pemusik yang membawakan instrumen Rempak Mendai Melayu Deli. Dalam harmoni tabuhan perkusi Melayu, Rico Waas tampak bermain luwes dan tidak canggung. Ia menyatu dengan irama yang dimainkan para penabuh sanggar, termasuk saat memainkan gensang dalam irama Melayu Deli. Penampilan tersebut memperlihatkan keterlibatan Rico Waas dalam menghidupkan suasana pembukaan sekaligus memberi penghormatan terhadap tradisi musik Melayu yang menjadi bagian dari warisan budaya Kota Medan.

Selama tiga hari, Pekan Budaya Daerah diisi beragam pertunjukan, perlombaan, dan kegiatan budaya. Agenda yang digelar antara lain Menegakkan Keris, Berbalas Pantun Melayu, Kuliner Nasi Hadap-Hadapan Multietnis, Tari Kreasi Zapin Melayu, Kampung Budaya, serta Estafet Egrang antarpelajar SMP se-Kota Medan. Kegiatan juga melibatkan pelajar SD dan SMP serta dirangkai dengan penganugerahan kepada tokoh dan pegiat kebudayaan Kota Medan.

Dalam sambutannya, Rico mengatakan tarian Dayang Nan Tujuh yang ditampilkan pada awal acara menjadi contoh kesenian tradisional yang perlu kembali diperkenalkan. Ia menilai sebagian besar masyarakat kemungkinan belum pernah melihat kesenian tersebut, padahal merupakan bagian dari kebudayaan Melayu yang hidup di Kota Medan dan mulai jarang ditampilkan.

"Mayoritas mungkin 90 persen tidak pernah melihat tarian tersebut. Padahal sejatinya tarian tersebut adalah tarian asli dari Melayu yang mungkin hampir punah pada saat ini," ungkapnya.

Wali Kota juga mendorong Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan bersama para tokoh budaya terus memperkenalkan dan mempromosikan berbagai kebudayaan yang ada, terutama kesenian yang mulai jarang ditampilkan dan berisiko terlupakan oleh generasi muda.

Ia juga meminta para tokoh kebudayaan dilibatkan dalam menyusun perencanaan kegiatan untuk tahun-tahun berikutnya. Masukan mengenai kegiatan yang perlu digelar, menurutnya, perlu dituangkan dalam rancangan agar pelestarian budaya tidak berhenti pada satu perhelatan, tetapi terus berkembang dan dapat dirasakan masyarakat.

"Kami minta dituliskan apa yang perlu dan penting agar nantinya acara-acara kebudayaan kita benar-benar bisa dirasakan dan tetap bisa eksis di dunia modern seperti ini," ujarnya.

Menurut Rico Waas, pelestarian budaya tidak hanya berfokus pada seni kontemporer dan tarian populer. Kesenian tradisional yang memiliki nilai sejarah maupun kesakralan juga perlu mendapat ruang, termasuk berbagai kebudayaan lain yang hidup dan berkembang di Kota Medan.

"Jangan sampai kebudayaan kita terkikis satu per satu hingga akhirnya menghilang. Apa yang kita lihat hari ini merupakan kekayaan yang harus kita jaga agar anak-anak dan cucu kita tetap mengenal budaya daerahnya," pesannya dalam perhelatan yang dihadiri para seniman dan budayawan, Asisten Sekretariat Daerah Kota Medan, pimpinan perangkat daerah, serta camat se-Kota Medan.

Dalam kegiatan itu, Rico Waas menyerahkan Sertifikat Anugerah Tokoh Penggiat Kebudayaan Kota Medan Tahun 2026 kepada 25 tokoh, antara lain Prof. Dr. phil. Ichwan Azhari, M.S., T. M. Muhar Omtatok, dan Teja Purnama Lubis.

Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi, kontribusi, dan peran nyata mereka dalam pelestarian, pengembangan, serta pemajuan kebudayaan di Kota Medan.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan Ahmad Barli Mulia Nasution berharap Pekan Budaya Daerah dapat terus dilaksanakan pada tahun-tahun mendatang dengan berbagai perbaikan. Ia berharap kegiatan tersebut menjadi ruang edukasi serta kreativitas bagi pelajar, seniman, dan masyarakat untuk melestarikan budaya sekaligus memperkuat karakter generasi muda.red]]> https://www.halomedan.com/wisata/67006/buka-pekan-budaya-medan-2026-rico-waas-main-gendang-melayu-deli-dan-ajak-masyarakat-rawat-warisan-leluhur/ Akademisi USU Apresiasi Program Tebus Ijazah Rico Waas, Dorong Siswa Kurang Mampu Lanjutkan Pendidikan Sat, 10 Oct 2026 21:55:00 +0700+0700
Menurut Roy, program tersebut merupakan langkah konkret dalam membantu masyarakat mengatasi persoalan biaya pendidikan sekaligus mendukung upaya pengentasan kemiskinan di Kota Medan.

Ia menilai, ijazah merupakan dokumen penting bagi siswa untuk melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia kerja. Karena itu, persoalan biaya yang menghambat pengambilan ijazah tidak seharusnya menjadi penghalang bagi anak-anak untuk meraih masa depan yang lebih baik.

Roy mengatakan, program tebus ijazah juga sejalan dengan tujuan pendidikan, yakni mengembangkan potensi diri, membentuk kepribadian, serta mempersiapkan generasi muda agar mandiri dan mampu menjalani kehidupan.

Menurutnya, akses terhadap ijazah dapat membuka peluang lebih luas bagi siswa untuk melanjutkan sekolah atau mendapatkan pekerjaan yang layak, sehingga mereka memiliki kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Meski demikian, Roy mengingatkan agar program yang menggunakan anggaran Pemerintah Kota Medan tersebut diawasi secara ketat oleh Wali Kota Medan. Pengawasan diperlukan untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh oknum tertentu.

"Program tebus ijazah ini menggunakan anggaran Pemko Medan. Jangan sampai program ini dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu untuk menjadi ladang transaksional. Kalau itu sampai terjadi, maka nama baik Wali Kota Medan juga yang akan jelek," tegasnya.

Roy berharap program tebus ijazah dapat dilaksanakan secara transparan dan berkelanjutan, sehingga benar-benar membantu siswa kurang mampu memperoleh haknya serta membuka kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan meningkatkan taraf hidup. [R]]]> https://www.halomedan.com/kota/67005/akademisi-usu-apresiasi-program-tebus-ijazah-rico-waas-dorong-siswa-kurang-mampu-lanjutkan-pendidikan/ Duta Besar Jepang Ueno Atsushi Menerima Natalia Tjahja Menjelang Asian Para Games Aichi-Nagoya 2026 Sat, 10 Oct 2026 21:39:00 +0700+0700 Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Yang Mulia Ueno Atsushi, menerima kunjungan Natalia Tjahja, Pendiri Maria Monique Last Wish Foundation (MMLWF) sekaligus pencetus 100 CTFP (100 Celebrities Talk for Para Athletes), dalam sebuah pertemuan di kediaman Duta Besar Jepang di Jakarta menjelang Asian Para Games Aichi-Nagoya 2026.

Duta Besar Ueno menerima Natalia sebagai bentuk apresiasi atas perannya sebagai pencipta lagu anthem Asian Paralympic Committee (APC), yang akan diperdengarkan pada upacara pembukaan Asian Para Games Aichi-Nagoya 2026 pada 18 Oktober 2026.

Natalia menyampaikan rasa terima kasih kepada Duta Besar Ueno dan Kedutaan Besar Jepang atas kesediaan mereka menyimpan buku tentang Maria Monique Last Wish Foundation selama 15 tahun.

Sebagai pencipta, sutradara, dan produser film nirlaba Movie Boccia, Natalia memperkenalkan film tersebut, yang menyoroti perjuangan dan pencapaian atlet boccia dari 10 negara, termasuk Jepang. Ia juga menyampaikan apresiasi atas prestasi luar biasa Indonesia dalam cabang olahraga boccia, termasuk keberhasilannya menjadi juara dunia. Duta Besar Ueno turut menyampaikan apresiasinya atas pencapaian Indonesia dalam olahraga boccia.

Natalia juga memperkenalkan sejumlah tokoh terkemuka yang telah mendukung 100 CTFP, di antaranya:

- Suryo Pratomo ( mantan Duta Besar Indonesia untuk Singapura) , duta besar pertama di dunia yang mendukung dan turut meluncurkan 100 CTFP bersama Natalia di Singapura.

- Abdulla Rafiu, Menteri Olahraga Maladewa, yang menjadi menteri pertama di dunia yang meluncurkan 100 CTFP di negaranya.

-Kementrian pertama di dunia yang mendukung 100 CTFP adalah Kementrian Kebudayaan RI dibawah kepemimpinan Fadli Zon.

Tiga Pokok Penting yang Disampaikan Natalia

1. Mengapresiasi Tokyo sebagai Kota Inklusif yang Luar Biasa

Natalia menyampaikan ucapan selamat kepada Tokyo atas pencapaiannya yang luar biasa dalam bidang inklusi. Ia menyoroti penilaian 10,5 dari 10 yang diberikan oleh Andrew Parsons, Presiden International Paralympic Committee (IPC), terhadap Tokyo.

2. Mengenang Kesuksesan Paralimpiade Tokyo 2020 di Bawah Kepemimpinan Andrew Parsons

Natalia mengenang upaya tanpa kenal lelah Andrew Parsons, Presiden IPC, dalam memperjuangkan kebahagiaan dan pencapaian para atlet Paralimpiade di tengah pandemi COVID-19.

Meskipun ditunda selama satu tahun, Paralimpiade Tokyo 2020 akhirnya terselenggara dengan kesuksesan luar biasa. Ajang tersebut berlangsung tanpa penonton umum dan diikuti oleh para atlet dari 162 negara, dengan dukungan dari Kaisar Naruhito dan Jepang sebagai negara tuan rumah.

Pada Mei 2025, Kaisar Naruhito menganugerahkan Grand Cordon of the Order of the Rising Sun kepada Andrew Parsons sebagai pengakuan atas kontribusi luar biasanya dalam menciptakan sejarah bagi gerakan Paralimpiade.

3. Memperkenalkan 100 CTFP melalui Dua Kartu Pesan tokoh dunia.

Natalia memperkenalkan dua kartu 100 CTFP yang menampilkan pesan dari tokoh-tokoh terkemuka dalam gerakan Paralimpiade dunia, yaitu kartu Andrew Parsons, Bapak 100 CTFP di Seluruh Dunia (Father of 100 CTFP Worldwide), dan kartu Miki Matheson.

Miki Matheson merupakan anggota Dewan Pimpinan IPC (IPC Governing Board), peraih medali emas Paralimpiade asal Jepang, serta salah satu tokoh penting dalam gerakan Paralimpiade Jepang melalui keterlibatannya di Japan Paralympic Committee.

Melalui kedua kartu tersebut, Natalia memperkenalkan semangat 100 CTFP, yaitu berbagi pesan dari para tokoh dunia atas dedikasi dan perjuangan para atlet Paralimpiade di seluruh dunia.

"Terima kasih, Tuhan, karena telah menjadikan pertemuan ini begitu luar biasa," ujar Natalia Tjahja saat mengakhiri wawancara.rel]]> https://www.halomedan.com/news/67004/duta-besar-jepang-ueno-atsushi-menerima-natalia-tjahja-menjelang-asian-para-games-aichinagoya-2026/ Kasuwargan Paku Buwono XII Sat, 10 Oct 2026 21:37:00 +0700+0700
Kukusing dupa kumelun. Harum mewangi ke kanan kiri. Melingkupi pajimatan Imogiri. Senin 5 Oktober 2026 doa kasuwargan konjuk Kanjeng Sri Susuhunan Paku Buwono XII.

Raja Karaton Surakarta Hadiningrat ini memerintah tahun 1945 - 2004. Mendapat jejuluk Sunan Hamardika. Jasa terbesar buat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yakni Raja pertama di dunia yang memberi pengakuan. Soekarno Hatta didukung penuh untuk memimpin kemerdekaan. Proklamasi 17 Agustus 1945 berjalan lancar. Karaton Surakarta Hadiningrat selalu berdoa murih wilujenge Negara Kesatuan Republik Indonesia dalah saisinipun.

Abdi dalem ulama Imogiri membaca tahlil takbir tahmid tasbeh. Mbrengengeng pindha bremara ngrabasa kusuma. Cara melantunkan doa mirip orang membaca japa mantra. Syair Islam, cengkok Jawa. Benar benar perpaduan antara agama dan budaya.

Beri berisi aneka ragam kembang. Bunga melati, mawar, kenanga. Bau semerbak. Ragam sesekaran tertata rapi. Abdi dalem mandra budaya berbaris berjajar jajar. Dari palereman menuju kompleks kasuwargan dua belas. Waktu itu hari menjelang sore.

Hawa yang sumeles panas tiba tiba berubah menjadi sejuk. GKR Wandansari memimpin tata cara nyekar haul Sinuhun Paku Buwono XII. Bersama dengan GKR Ayu Koes Indriyah dan GKR Putri Purnamaningrum. Sentana dan abdi dalem berjalan urut patut. Dari sasana palereman melewati sasana madya. Naik ke atas menuju kaping sedasan.

Terdapat empat raja yang sedang sumare. Sinuhun Paku Buwono X, Sinuhun Paku Buwono XI, Sinuhun Paku Buwono XII dan Sinuhun Paku Buwono XIII. Raja Paku Buwono XIII wafat pada tanggal 2 Nopember 2025. Sumare bersebelahan dengan Paku Buwono XII yang surut pada tahun 2004.

Satu lokasi dengan kaping dua belas. Yaitu GKR Galuh Kencono, GKR Sekar Kencono, GKR Retno Dumilah, KGPH Haryo Mataram, KGPH Kusumoyudo. Sesabar dengan Paku Buwono XII yakni Kanjeng Ratu Ageng.

Warisan kejuangan Paku Buwono XII berlimpah ruah. Harta benda, uang, tanah, kebun, pabrik, perhiasan, gedung, kantor disumbangkan untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kekuasaan Karaton Surakarta Hadiningrat diserahkan. Kewenangan diberikan. Wilayah dihibahkan. Total tanpa sisa. Tinggal Karaton Surakarta Hadiningrat sakmegaring payung.

Lila lan legawa kanggo mulyaning negara. Sampai akhir hayat kepunyaan Paku Buwono XII amat sangat terbatas. Negara Kesatuan Republik Indonesia jelas berhutang budi. Catatan sejarah itu mesti diingat dengan benar. Laras lurus leres liris.

Dinas militer Paku Buwono XII sebagai anggota TNI. Berlangsung tahun 1945 hingga 1966. Pangkat terakhir sampai Kolonel. Undur dari dinas militer bersamaan dengan Presiden Soekarno turun dari panggung politik. Rupa rupanya kesetiaan Paku Buwono XII kepada Presiden Soekarno boleh dibilang tinggi sekali. Mendhem jero mikul dhuwur.

Dua nampan emas dibawa Sinuhun Paku Buwono XII. Sumbangan untuk biaya konferensi meja Bundar di Den Haag. Selama mengikuti KMB atas biaya sendiri. Sri Mangkunegara VIII juga ikut. Delegasi KMB dari Indonesia dipimpin oleh Wakil Presiden Mohammad Hatta. Jasa besar ini pantas dikenang sepanjang jaman.

Peran Sinuhun Paku Buwono XII malah meluas. Berbondong -bondong pimpinan NKRI ndherek suwita pada Karaton Surakarta Hadiningrat. Sebut saja Presiden Abdurrahman Wahid. Ketua DPR Ir Akbar Tanjung. Panglima ABRI Jenderal Wiiranto. Ketua MPR Prof Dr Amien Rais. Wakil ketua DPD AM Fatwa. Hubungan harmonis.

Strategi kebudayaan yang dilakukan oleh Sinuhun Paku Buwono XII membuat Karaton Surakarta Hadiningrat lestari. Selayaknya bila cita cita luhur itu berlanjut. Nilai kebangsaan kebudayaan berjalan beiringan. Nuting jaman kelakone.

Pengusulan gelar pahlawan nasional kerap dilakukan oleh masyarakat umum. Tahun 2012 dilaksanakan seminar di kampus UGM. Tahun 2025 akademisi dari Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa mengusulkan kepada pemerintah. Seharusnya Sinuhun Paku Buwono XII mendapat gelar pahlawan nasional. Demi tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.


Imogiri,
Purwadi]]> https://www.halomedan.com/info/67003/kasuwargan-paku-buwono-xii/ Tembang Prof Dr HR Wijaya M.Si. Sat, 10 Oct 2026 21:36:00 +0700+0700
1.
Dhandhanggula

Prof Wijaya sayekti winarni,
Badhe mendhar mangka guru besar,
Jroning pawiiyatan gedhe,
Babaran kawruh ngelmu,
Mligi bidang sosiologi,
Mistik kejawen Islam,
Sumebar sumawur,
Kampus UIN Raden Fatah,
Tata titi para kolega nekseni,
Kawignyan kautaman.

2.
Pangkur

Ngumandhang kota Palembang,
Banyu bening ilining kali Musi,
Marsudi dhawuh leluhur,
Lumantar ibu bapak,
Sung pituduh Prof Wijaya wani wanuh,
Kerajaan Sriwijaya,
Dadi wawasan historis.

3.
Mijil

Darma bakti dhumateng negari,
Mengabdi kesohor,
Arum wangi melati rinonce,
Prof Wijaya mejang siswa siswi,
Kebangsaan inggil,
Kabudayan unggul.

4.
Sambang sambung sawang srawung,
Wicara ketitik becik,
Grapyak sigrak tur semanak,
Ngendi papan mikolehi,
Gandheng renteng Prof Wijaya,
Andhap asor welas asih.

5.
Gambuh

Ilmu laku tinemu,
Suka sukur rahayu sempulur,
Prof Wijaya mulang muruk kawruh Jawi,
Sosiologi tinutur,
Satemah ngembuyung awoh.

6.
Pucung

Sinengkuyung Prof Wijaya adi luhung,
Wasis samudaya,
Sanak kadang kakung putri,
Mbudidaya murih raharjaning praja.

7.
Asmarandana

Zakat fitrah idul fitri,
Idul Kurban sasi Besar,
Gotong royong gawa gawe,
Jumurung kerja sosial,
imbang serasi selaras,
Prof Wijaya gugur gunung,
Caket raket seduluran.

8.
Megatruh

Unggul kabul organisasi pinunjul,
Sekretaris PGRI,
Sadarum Ketua Umum,
Wadhahe psiko terapi,
Prof Wijaya kersa momong.

9.
Durma

Ibu Ela Aspiati nama garwa,
Dita Nurul Safitri,
Putra sepisanan,
Tika Widya Utama,
Raka Andika Jagad katri,
Wusnya bebrayan,
Subur makmur basuki.

10.
Maskumambang

Muhammad Shalahuddin Syah kang pinilih,
Muhammad Nyakra Kusuma,
Lan Naila Larasati,
Tetiga wayah Prof Wijaya.

11.
Sinom

Kuat drajat pangkat semat,
Wirya arta tri winasis,
Prof Wijaya ngupakara,
Bu Ela nayogyani,
Ndherek kersa anak putu,
Mardi dalan kamulyan,
Yuwana hayu lestari,
Kawidadan kawibawan karaharjan.


Palembang, 7 Oktober 2026.
Purwadi

10.]]> https://www.halomedan.com/info/67002/tembang-prof-dr-hr-wijaya-msi/ Sosiologi Islam Kejawen Sat, 10 Oct 2026 21:35:00 +0700+0700
Pengukuhan guru besar dilakukan pada hari Rabu, tanggal 7 Oktober 2026. Pidato mengulas bidang sosiologi Islam Kejawen. Bertempat di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Guru Besar Kawentar
Prof Dr HR Wijaya M.Si. memadukan unsur keagamaan kebangsaan dan kebudayaan.

Hari itu cuaca cerah ceria. Matahari bersinar terang dan terang terus. Angin semilir sepoi sepoi. Berhembus membawa hawa sejuk. Aula UIN Raden Patah dikelilingi karangan bunga. Ucapan selamat bahagia bertaburan. Turut mangayu bagya guru Besar sosiologi Islam Kejawen.

Paham Islam Kejawen berpangkal dari konsep syariat tarikat hakikat makrifat. Derivasi dari ajaran kama arta dharma muksa. Lebih jauh dikenal adanya doktrin kamadhatu rupadhatu arupadhatu nirwana. Akulturasi budaya memberi deskripsi mengenai sembah raga, sembah cipta, sembah jiwa, sembah rasa.

1.
Dhandhanggula

Prof Wijaya sayekti winarni,
Badhe mendhar mangka guru besar,
Jroning pawiiyatan gedhe,
Babaran kawruh ngelmu,
Mligi bidang sosiologi,
Mistik kejawen Islam,
Sumebar sumawur,
Kampus UIN Raden Fatah,
Tata titi para kolega nekseni,
Kawignyan kautaman.

2.
Pangkur

Ngumandhang kota Palembang,
Banyu bening ilining kali Musi,
Marsudi dhawuh leluhur,
Lumantar ibu bapak,
Sung pituduh Prof Wijaya wani wanuh,
Kerajaan Sriwijaya,
Dadi wawasan historis.

3.
Mijil

Darma bakti dhumateng negari,
Mengabdi kesohor,
Arum wangi melati rinonce,
Prof Wijaya mejang siswa siswi,
Kebangsaan inggil,
Kabudayan unggul.

4.
Kinanthi

Sambang sambung sawang srawung,
Wicara ketitik becik,
Grapyak sigrak tur semanak,
Ngendi papan mikolehi,
Gandheng renteng Prof Wijaya,
Andhap asor welas asih.

5.
Gambuh

Ilmu laku tinemu,
Suka sukur rahayu sempulur,
Prof Wijaya mulang muruk kawruh Jawi,
Sosiologi tinutur,
Satemah ngembuyung awoh.

6.
Pucung

Sinengkuyung Prof Wijaya adi luhung,
Wasis samudaya,
Sanak kadang kakung putri,
Mbudidaya murih raharjaning praja.

7.
Asmarandana

Zakat fitrah idul fitri,
Idul Kurban sasi Besar,
Gotong royong gawa gawe,
Jumurung kerja sosial,
imbang serasi selaras,
Prof Wijaya gugur gunung,
Caket raket seduluran.

8.
Megatruh

Unggul kabul organisasi pinunjul,
Sekretaris PGRI,
Sadarum Ketua Umum,
Wadhahe psiko terapi,
Prof Wijaya kersa momong.

9.
Durma

Ibu Ela Aspiati nama garwa,
Dita Nurul Safitri,
Putra sepisanan,
Tika Widya Utama,
Raka Andika Jagad katri,
Wusnya bebrayan,
Subur makmur basuki.

10.
Maskumambang

Muhammad Shalahuddin Syah kang pinilih,
Muhammad Nyakra Kusuma,
Lan Naila Larasati,
Tetiga wayah Prof Wijaya.

11.
Sinom

Kuat drajat pangkat semat,
Wirya arta tri winasis,
Prof Wijaya ngupakara,
Bu Ela nayogyani,
Ndherek kersa anak putu,
Mardi dalan kamulyan,
Yuwana hayu lestari,
Kawidadan kawibawan karaharjan.

Puncak mistik Islam Kejawen berupa rasa jati, sari rasa jati, sarira sajati. Ilmu kasampurnan guna memahami hakikat hidup. Itulah ngelmu sangkan paraning dumadi. Tiap insan mengerti asal asul dan jatidiri.

Dalam konteks sosiologis dalam rangka memahami aspek wahdatul wujud. Manunggaling kawula gusti. Bersatunya pemimpin dan rakyat. Dari perspective theologis demi mencapai ketakwaan. Dalam kacamata antropologis demi memayu hayuning bawana.


Palembang,
Purwadi]]> https://www.halomedan.com/info/67001/sosiologi-islam-kejawen/ GREAT Institute: Integrasi Papua ke Indonesia Sudah Sah di Mata Hukum Internasional Sat, 10 Oct 2026 15:59:00 +0700+0700
NEW YORK — Posisi Papua sebagai bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia telah sah di mata hukum internasional. Proses integrasi yang diawali Perjanjian New York tahun 1962 dan dilanjutkan dengan Pernyataan Pendapat Rakyat (Pepera) sebagai pelaksanaan mekanisme self determination tahun 1969 telah disahkan Majelis Umum PBB melalui Resolusi 2504.

Direktur Geopolitik GREAT Institute Dr. Teguh Santosa menilai, upaya segelintir pihak yang ingin membawa kembali isu Papua ke PBB patut dikecam karena mengabaikan fakta sejarah dan pengakuan dunia internasional.

Selain itu, isu perbedaan ras yang kerap digunakan oleh segelintir pihak itu berbahaya dan justru menjauhkan persoalan sebenarnya yang sedang dihadapi masyarakat Papua, yakni percepatan pembangunan dan pemberantasan korupsi, serta ancaman kekerasan dari kelompok kriminal bersenjata (KKB).

"Integrasi Papua ke Indonesia sudah sesuai dengan prinsip penentuan nasib sendiri atau self determination berupa Pernyataan Pendapat Rakyat (Pepera) tahun 1969 sejalan dengan Perjanjian New York tahun 1962," ujar Teguh yang juga dosen hubungan internasional Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta.

"Karena telah sesuai dengan prinsip self determination, tahun 1969 Majelis Umum PBB menerbitkan Resolusi No. 2504 dan mengeluarkan Papua dari daftar non-self governing teritorries yang dibahas Komite 4 PBB," ujar Teguh lagi.

Pernyataan Teguh disampaikan untuk merespon pernyataan seorang petisioner dalam isu dekolonisasi Kaledonia Baru di sidang Komite 4 PBB hari Selasa lalu, 6 Oktober 2026, di Markas PBB di New York.

Petisioner itu, Ronald Waromi, menyelipkan istilah "West Papua" yang merujuk pada wilayah Papua yang merupakan bagian dari Indonesia dalam pernyataannya. Tindakan Ronald ini jelas melanggar aturan dan tertib sidang.

Sebelum mempersilakan petisioner menyampaikan pendapat, Duta Besar Coly Seck dari Senegal yang menjadi pimpinan sidang juga telah memperingatkan para petisioner untuk tidak membahas teritori lain di luar yang dibahas Komite Politik Khusus dan Dekolonisasi itu.

Pernyataan Ronald Waromi segera diprotes diplomat Indonesia, Nara Masista Rakhmatia. Dia mengingatkan bahwa pernyataan sang petisioner tidak sesuai dengan tata tertib sidang dan "West Papua" sama sekali tidak dibahas Komite 4 PBB.

Protes delegasi Indonesia itu diterima Dubes Seck. Ia memberikan peringatan keras kepada petisioner yang offside itu untuk mematuhi tata tertib dan tidak membawa-bawa hal yang tidak menjadi agenda Komite 4 PBB.

"Sebelum yang bersangkutan berbicara, saya telah mengingatkan para pembicara (petisioner) agar tidak merujuk pada wilayah-wilayah selain wilayah yang ada dalam agenda Komite," ujar Dubes Seck.

Ketika peristiwa itu terjadi Teguh berada di balkon petisioner di dalam ruangan sidang, dan sedang menunggu pembahasa sengketa Sahara Barat di mana ia menjadi salah seorang petisioner.

Teguh yang juga anggota Lembaga Hubungan dan Kerja Sama Internasional (LHKI) PP Muhammadiyah serta Ketua Umum Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) telah empat kali berpartisipasi dalam sidang Komite 4 PBB untuk membahas sengketa Sahara Barat.

Dalam petisinya, Teguh mengatakan, sudah saatnya penyelesaikan sengketa Sahara Barat menggunakan Resolusi Keamanan PBB No. 2797 yang diterbitkan tahun lalu sebagai satu-satunya kompas.

Dalam resolusi itu, Dewan Keamanan menilai proposal otonomi khusus yang disampaikan Kerajaan Maroko merupakan jalan keluar yang paling kredibel dan dapat diandalkan untuk menghentikan sengketa dan melanjutkan agenda pembangunan Sahara.

"Menjadi petisioner dalam isu dekolonisasi memang tidak mudah. Seorang petisioner dituntut untuk benar-benar objektif dan tidak boleh emosional. Selain itu, pemahaman yang luas mengenai duduk perkara dan sejarah sengketa sangat dibutuhkan, sehingga petisi yang diajukan fokus untuk menyelesaikan sengketa yang dibicarakan," demikian Teguh. []]]> https://www.halomedan.com/news/67000/great-institute-integrasi-papua-ke-indonesia-sudah-sah-di-mata-hukum-internasional/