https://www.halomedan.com/ Halo Medan | Berani Tampil Beda Thu, 23 Jul 2026 00:39:26 +0700+0700 id-ID Bank Sumut Gandeng Tiga LPK-SO Luncurkan KUR PMI, Perluas Akses Pembiayaan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia Wed, 22 Jul 2026 19:44:00 +0700+0700
Medan – PT Bank Sumut (Perseroda) resmi meluncurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) sebagai bentuk dukungan terhadap upaya pemerintah memperluas kesempatan kerja sekaligus meningkatkan perlindungan bagi calon pekerja migran Indonesia. Peluncuran program tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) penyaluran KUR PMI bersama tiga Lembaga Pelatihan Kerja–Sending Organization (LPK-SO) di Sumatera Utara, Rabu (22/07) bertempat di Gedung Kantor Pusat PT Bank Sumut.



Direktur Teknologi Informasi dan Operasional PT Bank Sumut Sandhy Sofian menyampaikan, peluncuran KUR PMI merupakan wujud komitmen Bank Sumut dalam menghadirkan akses pembiayaan yang lebih mudah bagi masyarakat yang memiliki kesempatan bekerja di luar negeri melalui jalur resmi.



"Kesempatan bekerja di luar negeri menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup. Namun, tidak sedikit calon pekerja migran yang terkendala biaya pada masa persiapan keberangkatan. Melalui KUR PMI, Bank Sumut hadir memberikan solusi pembiayaan yang terjangkau sehingga masyarakat dapat berangkat dengan lebih tenang dan terlindungi,"ungkapnya.



Menurut Shandy, pekerja migran Indonesia memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui kontribusi devisa yang dihasilkan setiap tahun. Karena itu, akses terhadap pembiayaan yang legal dan terjangkau menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung keberhasilan mereka sejak sebelum keberangkatan.



KUR PMI Bank Sumut dapat dimanfaatkan untuk membiayai kebutuhan selama masa pra-penempatan, mulai dari pelatihan, sertifikasi, pemeriksaan kesehatan, pengurusan dokumen, hingga biaya keberangkatan. Produk ini menawarkan suku bunga sebesar 6 persen efektif per tahun, tanpa biaya administrasi dan provisi, tanpa agunan tambahan, dengan plafon pembiayaan hingga Rp100 juta. Selain itu, tersedia fasilitas grace period selama maksimal tiga bulan agar pekerja migran memiliki waktu beradaptasi sebelum mulai melakukan pembayaran angsuran.



Lebih lanjut, Shandy menjelaskan bahwa kehadiran KUR PMI juga diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap pembangunan daerah. Semakin banyak masyarakat yang memperoleh pekerjaan secara legal di luar negeri, semakin besar pula peluang peningkatan kesejahteraan keluarga melalui pendapatan dan remitansi yang dikirimkan ke kampung halaman.



"Program ini bukan sekadar pembiayaan. Kami ingin menciptakan ekosistem yang memberikan kemudahan bagi calon pekerja migran Indonesia, mulai dari akses pembiayaan, proses pelatihan, hingga keberangkatan. Pada akhirnya, yang ingin kita bangun adalah sumber daya manusia Sumatera Utara yang kompetitif dan mampu bersaing di pasar kerja internasional," ujarnya.



Dalam mendukung implementasi program tersebut, Bank Sumut terus memperkuat kolaborasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI), serta Lembaga Pelatihan Kerja–Sending Organization (LPK-SO) yang telah memenuhi ketentuan pemerintah.



Pada tahap awal, Bank Sumut memperoleh kuota penyaluran KUR PMI sebesar Rp15 miliar. Kuota tersebut diperkirakan mampu menjangkau sekitar 2.500 calon pekerja migran dan peserta magang asal Sumatera Utara yang akan bekerja di berbagai negara tujuan.



Sebagai bentuk komitmen dalam mendukung implementasi program, Bank Sumut menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan tiga LPK-SO, yakni PT Aoki Mori Indonesia, Yayasan LPK Koufuku Daruma Indonesia, dan PT Gapindo Gemilang Prestasi Indonesia. Ketiga lembaga tersebut akan menjadi mitra Bank Sumut dalam mempersiapkan calon pekerja migran yang kompeten, berdaya saing, dan siap bekerja di luar negeri.



Melalui peluncuran KUR PMI, Bank Sumut menegaskan perannya sebagai bank pembangunan daerah yang tidak hanya menyediakan layanan keuangan, tetapi juga mendukung kebijakan pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan inklusi keuangan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara.



"Kami berharap KUR PMI dapat menjadi jembatan bagi masyarakat Sumatera Utara untuk meraih peluang kerja global sekaligus membawa manfaat ekonomi bagi keluarga, daerah, dan bangsa. Inilah komitmen Bank Sumut untuk terus tumbuh bersama masyarakat dan membangun Sumatera Utara," tutup Shandy ###]]> https://www.halomedan.com/news/66368/bank-sumut-gandeng-tiga-lpkso-luncurkan-kur-pmi-perluas-akses-pembiayaan-bagi-calon-pekerja-migran-indonesia/ Ketum PB Pendawa Indonesia Terima Silaturahmi DPD FKN Sumut dan SAS Center, Dukung Dua Agenda Akbar di Medan Wed, 22 Jul 2026 19:23:00 +0700+0700 MEDAN – Ketua Umum PB Pendawa Indonesia, H. Ruslan, SH, yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina DPD Forum Keberagaman Nusantara (FKN) Sumatera Utara, menerima kunjungan silaturahmi Ketua DPD FKN Sumut bersama pengurus SAS Center Sumut di Pesanggrahan Pendawa, Merendal, Selasa (22/7).

Rombongan dipimpin Ketua DPD FKN Sumut, Sultan Deli Tuanku Lamanjiji Perkasa Alam, serta Ketua SAS Center Sumut sekaligus Panitia Silaturahmi Anak Bangsa, Wily Simbolon.

Dalam pertemuan tersebut, Sultan Deli Tuanku Lamanjiji Perkasa Alam menyampaikan perkembangan persiapan pelantikan pengurus DPD FKN Sumut yang direncanakan berlangsung pada Agustus 2026 di Gedung Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara.

Sementara itu, Wily Simbolon memaparkan kesiapan penyelenggaraan kegiatan Silaturahmi Anak Bangsa yang dijadwalkan digelar pada Oktober 2026 di Regale Convention Hall, Medan. Kegiatan tersebut diharapkan menjadi wadah mempererat persatuan, kebersamaan, dan semangat keberagaman di tengah masyarakat Sumatera Utara.

Menanggapi paparan tersebut, H. Ruslan, SH menyampaikan apresiasi atas inisiatif dan persiapan kedua agenda besar tersebut. Menurutnya, kegiatan yang mengedepankan nilai persatuan dan keberagaman sangat penting untuk memperkuat persaudaraan di tengah masyarakat yang majemuk.

"PB Pendawa Indonesia memberikan apresiasi dan mendukung penuh pelaksanaan pelantikan DPD FKN Sumut maupun kegiatan Silaturahmi Anak Bangsa. Harapan kita bersama, kedua agenda besar tersebut dapat berjalan lancar, sukses, serta memberikan manfaat bagi masyarakat Sumatera Utara. Mari kita ramaikan dan sukseskan bersama," ujar H. Ruslan.

Pertemuan silaturahmi berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan, sekaligus menjadi momentum mempererat sinergi antarorganisasi dalam membangun persatuan, menjaga keberagaman, dan memperkokoh semangat kebangsaan di Sumatera Utara.]]> https://www.halomedan.com/news/66367/ketum-pb-pendawa-indonesia-terima-silaturahmi-dpd-fkn-sumut-dan-sas-center-dukung-dua-agenda-akbar-di-medan/ Muswil III SAPMA PP Sumut Tetapkan Firmansyah Kembali Pimpin Periode 2026–2030, Ijeck Tekankan Integritas dan Perang Melawan Narkoba Wed, 22 Jul 2026 19:18:00 +0700+0700 Medan – Ketua Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) Pemuda Pancasila Sumatera Utara, Musa Rajekshah (Ijeck), menegaskan bahwa seluruh kader SAPMA Pemuda Pancasila harus menjauhi penyalahgunaan narkoba. Ia bahkan meminta tidak ada toleransi bagi kader yang terbukti terlibat narkotika.
Pernyataan tersebut disampaikan Ijeck saat membuka Musyawarah Wilayah (Muswil) III SAPMA Pemuda Pancasila Sumatera Utara di Hotel Le Polonia Medan, Rabu (22/7/2026).
Di hadapan ratusan kader, Ijeck menegaskan bahwa narkoba merupakan musuh bersama yang harus diperangi oleh seluruh elemen masyarakat.
"Kalau ada kader Pemuda Pancasila ataupun badan dan sayap organisasi di bawahnya yang terlibat narkoba, pecat. Tidak ada maaf. Narkoba bukan hanya musuh aparat penegak hukum, tetapi musuh seluruh masyarakat," tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Ijeck juga mengucapkan selamat kepada Muhammad Firmansyah yang kembali dipercaya memimpin SAPMA Pemuda Pancasila Sumut untuk masa bakti 2026–2030.
Menurutnya, jabatan ketua merupakan amanah besar yang harus dijalankan dengan memberi teladan kepada seluruh kader.
"Selamat memimpin kembali SAPMA PP Sumut. Ketua harus menjadi contoh. Organisasi ini adalah laboratorium kader, tempat membangun kemampuan, memperluas jaringan, persahabatan, dan menyiapkan pemimpin masa depan," ujarnya.
Ijeck berharap SAPMA Pemuda Pancasila mampu melahirkan generasi muda yang memiliki integritas, kejujuran, dan tanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Ia menekankan bahwa integritas tidak cukup hanya diucapkan, tetapi harus diwujudkan dalam perilaku sehari-hari.
"Kalau kita berintegritas, kita jujur dan bertanggung jawab menjalankan amanah. Semua itu dilakukan bukan hanya karena takut kepada manusia, tetapi karena takut kepada Tuhan Yang Maha Esa," katanya.
Selain itu, Ijeck mengingatkan bahwa tantangan kehidupan ke depan akan semakin berat sehingga para kader harus mampu melihat peluang secara benar tanpa menghalalkan segala cara.
Menurutnya, kader Pemuda Pancasila harus memperjuangkan hak dengan cara-cara yang benar serta menjalankan setiap kewajiban secara bertanggung jawab.
Menutup sambutannya, Ijeck juga mengingatkan seluruh kader agar tidak terlibat dalam berbagai tindak kriminal yang meresahkan masyarakat, termasuk aksi begal.
"Kalau ada kawan yang terlibat, nasihati. Kalau kita tidak ingin hal itu terjadi pada diri kita maupun keluarga kita, jangan lakukan kepada orang lain," tegasnya.
Sementara itu, Muhammad Firmansyah usai kembali terpilih sebagai Ketua SAPMA Pemuda Pancasila Sumut menyatakan komitmennya untuk membawa organisasi semakin maju melalui penguatan kaderisasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta memperkuat peran SAPMA sebagai wadah pembinaan generasi muda yang berintegritas, berkarakter, dan bermanfaat bagi masyarakat. Ia menegaskan kepengurusan periode 2026–2030 akan fokus mencetak kader yang mampu menjadi pemimpin masa depan sekaligus menjaga nama baik organisasi di tengah masyarakat.]]> https://www.halomedan.com/Berita/66366/muswil-iii-sapma-pp-sumut-tetapkan-firmansyah-kembali-pimpin-periode-2026ndash2030-ijeck-tekankan-integritas-dan-perang-melawan-narkoba/ Monthly Upgrade Academy Perkuat Pemahaman Sejarah dan Nilai Luhur UNPAB sebagai Fondasi Kemajuan Institusi Wed, 22 Jul 2026 15:48:00 +0700+0700
Medan – Universitas Pembangunan Panca Budi (UNPAB) kembali menyelenggarakan Monthly Upgrade Academy dengan mengusung tema "UNPAB Legacy and Pride Experience". Kegiatan yang berlangsung di Ruangan Al-Huda, Gedung A ini menjadi wadah penguatan karakter, budaya organisasi, serta pemahaman sivitas akademika terhadap sejarah dan nilai-nilai luhur yang menjadi fondasi perjalanan UNPAB.

Kegiatan ini dihadiri oleh Pembina Yayasan Prof. Dr. H. Kadirun Yahya (YPDHKY), Hj. Sri Hayati, serta dibuka oleh Rektor Bidang Sumber Daya dan Hubungan Internasional, H. Abdul Razak Nasution, S.H.Int., M.Sc. Kehadiran pimpinan yayasan dan universitas menjadi wujud komitmen bersama dalam memperkuat budaya institusi melalui pembelajaran yang berkelanjutan.

Dalam sambutannya, H. Abdul Razak Nasution, S.H.Int., M.Sc. menegaskan bahwa memahami sejarah berdirinya UNPAB merupakan bagian penting dalam membangun karakter dan semangat seluruh sivitas akademika. Menurutnya, perjalanan dan perjuangan Prof. Dr. H. Sayyidi Syaikh Kadirun Yahya Muhammad Amin, M.Sc. sebagai pendiri UNPAB merupakan warisan berharga yang perlu dipelajari untuk memperluas wawasan serta menjadi inspirasi dalam menghadapi tantangan masa depan.

Beliau juga menyampaikan bahwa nilai-nilai yang diwariskan oleh pendiri harus terus diimplementasikan dalam kehidupan akademik maupun profesional. Dengan menjadikan moto "Beriman, Berilmu, dan Berkarya" sebagai pedoman, seluruh sivitas akademika diharapkan mampu terus berkembang, berkontribusi, dan bersama-sama membawa Universitas Pembangunan Panca Budi menuju kemajuan yang lebih besar.

Pada sesi utama, H. Ahmad Baqi Arifin, S.H., M.M., MBA menyampaikan materi mengenai sejarah lahir dan berkembangnya Universitas Pembangunan Panca Budi. Melalui pemaparannya, peserta diajak memahami perjalanan perjuangan Prof. Dr. H. Sayyidi Syaikh Kadirun Yahya Muhammad Amin, M.Sc. dalam membangun UNPAB dengan mengintegrasikan keunggulan akademik, nilai spiritual, dan semangat pengabdian kepada masyarakat sebagai landasan utama pengembangan institusi.

Selain mengulas sejarah, materi juga menekankan bahwa warisan terbesar pendiri bukan hanya berdirinya sebuah perguruan tinggi, tetapi juga lahirnya budaya akademik yang berlandaskan integritas, pengabdian, dan semangat untuk terus belajar. Nilai-nilai tersebut menjadi fondasi yang hingga kini terus dijaga dan dikembangkan dalam setiap langkah kemajuan Universitas Pembangunan Panca Budi.

Melalui penyelenggaraan Monthly Upgrade Academy, UNPAB menunjukkan komitmennya untuk terus membangun sumber daya manusia yang unggul, memiliki pemahaman mendalam terhadap jati diri institusi, serta mampu mengamalkan nilai Beriman, Berilmu, dan Berkarya dalam setiap pengabdian. Diharapkan kegiatan ini semakin memperkuat rasa bangga, loyalitas, dan semangat seluruh sivitas akademika untuk bersama-sama membawa Universitas Pembangunan Panca Budi menjadi perguruan tinggi yang semakin maju, unggul, dan berdaya saing di tingkat nasional maupun internasional.]]> https://www.halomedan.com/news/66365/monthly-upgrade-academy-perkuat-pemahaman-sejarah-dan-nilai-luhur-unpab-sebagai-fondasi-kemajuan-institusi/ All Indonesia: Dari Aplikasi Kedatangan Menjadi Wajah Pertama Negara Wed, 22 Jul 2026 12:41:00 +0700+0700 Oleh Abdullah Rasyid
Staf Khusus Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan dan Mahasiswa Doktoral Ilmu Pemerintahan IPDN

Dalam agenda Analisis dan Evaluasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Rabu, 22 Juli 2026, Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko menyampaikan kepada Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto bahwa layanan All Indonesia akan terus disempurnakan.

Pernyataan itu menarik perhatian saya. Bukan hanya karena menyangkut pengembangan sebuah aplikasi, tetapi karena All Indonesia dapat menjadi pintu masuk menuju perubahan yang lebih besar dalam pelayanan perlintasan Indonesia.

Kami melihat penyempurnaan itu tidak cukup dimaknai sebagai penambahan menu. All Indonesia perlu dikembangkan dengan melihat perjalanan dari sudut pandang orang yang menggunakannya: sejak merencanakan keberangkatan, memeriksa persyaratan, memperoleh visa, mengisi deklarasi, menjalani pemeriksaan, menyelesaikan urusan kepabeanan dan karantina, hingga memperoleh layanan setelah tiba di Indonesia.

Gagasan tersebut kemudian saya coba tuliskan sebagai bahan pemikiran. Sebab, aplikasi ini mempunyai peluang untuk berkembang jauh melampaui fungsi deklarasi kedatangan. Ia dapat menjadi wajah pertama pelayanan negara.

Kesan terhadap sebuah negara sering terbentuk sebelum pesawat menyentuh landasan. Seorang wisatawan mulai menilainya ketika mencari informasi visa, memeriksa syarat perjalanan, mengunggah dokumen, membayar biaya, dan memastikan barang bawaannya tidak melanggar ketentuan.

Penilaian itu berlanjut di bandara. Apakah prosedurnya mudah dipahami? Apakah antreannya masuk akal? Apakah sistem memberikan kepastian? Atau wisatawan harus berpindah dari satu laman ke laman lain, mengisi data yang sama berulang kali, lalu tetap kebingungan ketika tiba?

Di ruang kedatangan, negara tidak hadir melalui slogan. Negara dinilai dari cara kerjanya.

All Indonesia lahir dari kebutuhan untuk menyatukan deklarasi kedatangan yang sebelumnya tersebar di beberapa instansi. Langkah ini penting. Namun, pengembangannya tidak boleh berhenti pada penambahan fitur. Aplikasi pemerintah bukan etalase yang otomatis semakin baik ketika semakin penuh. Terlalu banyak menu justru dapat menciptakan birokrasi baru dalam bentuk digital.

Pertanyaan yang harus dijawab bukan sekadar, "Fitur apa lagi yang dapat dimasukkan?" Pertanyaan yang lebih mendasar ialah, "Dapatkah seluruh perjalanan penumpang diselesaikan melalui satu alur yang sederhana?"

Alur itu dimulai sejak seseorang merencanakan perjalanan, memeriksa persyaratan masuk, memperoleh visa, mengisi deklarasi, menjalani pemeriksaan, menyelesaikan kepabeanan dan karantina, sampai mendapatkan layanan setelah berada di Indonesia.

Pengguna tidak seharusnya dipaksa memahami kerumitan pembagian kewenangan antarlembaga. Ia cukup berhadapan dengan satu pintu pelayanan negara.

Jangan Sekadar Memindahkan Loket

Banyak program digitalisasi gagal karena hanya memindahkan formulir kertas ke layar telepon. Loket fisik berkurang, tetapi pola birokrasi lama tetap dipertahankan. Data identitas diminta berkali-kali. Dokumen yang pernah disampaikan harus diunggah kembali. Pengguna membuat akun berbeda di beberapa sistem, kemudian mencari sendiri instansi yang bertanggung jawab ketika terjadi masalah.

Bila itu yang terjadi, All Indonesia hanya akan menjadi deretan loket dalam satu layar.

Masyarakat dan wisatawan tidak berkepentingan mengetahui apakah sebuah data berada di bawah kewenangan Imigrasi, Bea Cukai, Kesehatan, Karantina, operator bandara, atau maskapai. Mereka membutuhkan perjalanan yang aman, mudah, dan pasti.

Data yang telah diberikan kepada negara semestinya tidak diminta kembali tanpa alasan yang jelas. Ketika paspor sudah dipindai, identitas dasar tidak perlu diketik ulang. Saat nomor penerbangan telah terhubung dengan manifes maskapai, waktu serta terminal kedatangan dapat terisi otomatis. Visa yang telah diterbitkan seharusnya langsung terbaca dalam deklarasi kedatangan.

Prinsipnya sederhana: pengguna cukup memberikan data satu kali, sedangkan sistem pemerintahan bekerja di belakangnya.

Hal yang sama berlaku untuk barang bawaan. Penumpang yang menyatakan membawa obat, makanan, tumbuhan, hewan, uang tunai, atau perangkat telekomunikasi perlu memperoleh penjelasan yang langsung dan mudah dipahami. Apakah barang tersebut bebas dibawa, wajib dilaporkan, membutuhkan izin, dikenai pungutan, atau harus diperiksa lebih lanjut?

Orang tidak boleh dipaksa menafsirkan bahasa regulasi ketika sedang bersiap melakukan perjalanan.

Asisten Perjalanan Resmi Negara

All Indonesia dapat dikembangkan menjadi asisten perjalanan resmi Indonesia. Sebelum berangkat, calon penumpang cukup memasukkan kewarganegaraan, jenis paspor, tujuan kedatangan, dan lama tinggal. Sistem kemudian menjelaskan apakah ia bebas visa, dapat menggunakan visa saat kedatangan, atau harus memperoleh visa terlebih dahulu.

Informasi semacam itu lebih berguna daripada daftar peraturan yang panjang. Regulasi tetap menjadi dasar hukum, tetapi tugas aplikasi pelayanan adalah menerjemahkan aturan menjadi langkah yang dapat dipahami dan dilakukan pengguna.

Pengajuan visa, pembayaran, penerbitan dokumen, dan deklarasi kedatangan semestinya berada dalam satu perjalanan pelayanan. Sistem di belakangnya boleh tetap dikelola oleh instansi yang berbeda. Yang dibutuhkan adalah kemampuan antarsistem untuk membaca dan bertukar informasi secara aman.

Sesudah pesawat mendarat, aplikasi juga tidak semestinya berhenti pada penerbitan kode QR. All Indonesia dapat memberikan petunjuk sesuai kondisi setiap penumpang: apakah ia dapat menggunakan autogate, jalur mana yang harus dituju, apakah barang bawaannya memerlukan pemeriksaan karantina, di mana lokasi pengambilan bagasi, dan apa yang harus dilakukan bila dokumennya bermasalah.

Wisatawan tidak lagi menerima formulir digital semata, melainkan panduan perjalanan yang bersifat personal.

Bagi penumpang lanjut usia, penyandang disabilitas, ibu hamil, anak tanpa pendamping, atau orang yang membutuhkan bantuan medis, permintaan pendampingan dapat diajukan sebelum kedatangan. Negara telah mengetahui kebutuhan mereka sebelum mereka berdiri di depan petugas.

Teknologi di sini bukan hanya alat untuk membaca data lebih cepat. Ia membantu manusia memahami proses yang harus dijalani.

Mudah Bukan Berarti Longgar

Ada anggapan bahwa kemudahan layanan akan melemahkan pengawasan. Padahal, sistem yang terintegrasi justru memungkinkan pemeriksaan dilakukan lebih awal dan lebih tepat.

Data visa, deklarasi, manifes, riwayat perjalanan, serta catatan kepatuhan dapat dianalisis sebelum penumpang tiba. Orang yang berisiko rendah dapat melewati proses yang lebih cepat. Perhatian petugas diarahkan kepada perjalanan yang tidak wajar, dokumen bermasalah, dugaan penyalahgunaan visa, atau indikator risiko lainnya.

Pengawasan yang efektif tidak berarti memeriksa semua orang dengan intensitas yang sama. Cara semacam itu menghabiskan waktu, memperpanjang antrean, dan membebani petugas tanpa jaminan hasil yang lebih baik.

Pengawasan berbasis risiko memungkinkan negara bersikap ramah kepada mereka yang patuh, sekaligus lebih tajam menghadapi ancaman.

Wisatawan yang datang dengan dokumen lengkap, tujuan perjalanan yang jelas, dan riwayat kepatuhan yang baik tidak perlu menjalani pemeriksaan berlapis. Sementara itu, penumpang dengan identitas bermasalah, pola perjalanan yang tidak lazim, atau indikasi penyalahgunaan izin dapat diperiksa lebih mendalam.

Namun, algoritma tidak boleh mengambil alih seluruh keputusan. Sistem dapat memberikan peringatan dan menemukan pola, tetapi keputusan yang menyangkut hak seseorang harus tetap berada dalam tanggung jawab petugas yang berwenang.

Harus tersedia pula mekanisme untuk memperbaiki data yang salah atau meninjau penilaian risiko yang keliru. Perbatasan modern tidak ditandai oleh banyaknya pemeriksaan, melainkan oleh ketepatan dalam menentukan siapa yang benar-benar perlu diperiksa lebih lanjut.

Tantangan Tata Kelola

Membangun aplikasi mungkin bukan bagian tersulit. Tantangan sesungguhnya terletak pada koordinasi kelembagaan.

Setiap instansi memiliki dasar hukum, prosedur, anggaran, dan sistem sendiri. Tidak jarang data masih diperlakukan sebagai milik sektoral, bukan sebagai sumber daya pemerintahan yang digunakan bersama secara terbatas dan bertanggung jawab.

Satu pintu pelayanan tidak berarti melebur semua kewenangan. Imigrasi tetap memutuskan persoalan keimigrasian. Bea Cukai tetap menjalankan fungsi kepabeanan. Karantina dan Kesehatan bekerja berdasarkan mandat masing-masing.

Yang perlu dihapus adalah beban koordinasi dari pundak pengguna.

Masyarakat dan wisatawan tidak boleh dijadikan kurir data antarinstansi. Ketika terjadi gangguan, mereka juga tidak semestinya diminta menebak siapa yang harus dihubungi. Negara harus tampil sebagai satu kesatuan, meskipun pekerjaan di belakang layar dilakukan banyak lembaga.

Hal ini membutuhkan pembagian tanggung jawab yang tegas, standar pertukaran data, pusat bantuan bersama, mekanisme penanganan gangguan, serta audit terhadap setiap akses informasi pengguna.

Penyempurnaan All Indonesia dengan demikian bukan hanya pekerjaan teknis Direktorat Jenderal Imigrasi. Ia memerlukan orkestrasi lintas lembaga. Imigrasi dapat menjadi penggerak utama karena berada di garis depan perlintasan, tetapi keberhasilannya bergantung pada kesediaan seluruh instansi untuk membangun satu pengalaman pelayanan.

Tanpa tata kelola yang kuat, integrasi hanya melahirkan sistem besar yang sulit diawasi dan lebih sulit dipertanggungjawabkan.

Data Pribadi Bukan Harga Kemudahan

All Indonesia akan mengelola data yang sangat sensitif: identitas paspor, visa, alamat tinggal, riwayat perjalanan, kesehatan, barang bawaan, bahkan kemungkinan data biometrik. Semakin luas integrasi, semakin besar pula tanggung jawab negara.

Kemudahan pelayanan tidak boleh dibayar dengan hilangnya kendali atas data pribadi.

Setiap data harus dikumpulkan untuk tujuan yang jelas. Instansi hanya boleh mengakses informasi yang dibutuhkan untuk menjalankan kewenangannya. Riwayat akses harus tercatat. Masa penyimpanan juga perlu dibatasi.

Pengguna berhak mengetahui data apa yang dikumpulkan, siapa yang mengaksesnya, untuk tujuan apa, berapa lama disimpan, dan bagaimana memperbaikinya apabila terjadi kesalahan.

Integrasi tidak berarti seluruh instansi dapat melihat semua data. Seorang petugas hanya mengakses informasi yang relevan dengan tugasnya. Prinsip ini penting untuk menjaga keseimbangan antara kemudahan pelayanan, keamanan perbatasan, dan perlindungan hak pribadi.

Kepercayaan publik tidak dibangun hanya melalui tampilan aplikasi yang menarik. Kepercayaan tumbuh ketika pengguna yakin bahwa sistem bekerja secara aman, transparan, dan tidak menggunakan data di luar tujuan yang telah dijelaskan.

Tidak Berhenti Setelah Keluar Bandara

Hubungan antara negara dan wisatawan tidak selesai ketika seseorang meninggalkan terminal kedatangan. All Indonesia sebaiknya tetap berguna setelah proses perlintasan selesai.

Warga negara asing dapat menerima informasi mengenai masa berlaku izin tinggal, pengingat sebelum izin berakhir, prosedur perpanjangan, lokasi kantor imigrasi, perubahan alamat, hingga pelaporan paspor yang hilang.

Fitur tersebut bukan hanya memperbaiki kualitas layanan. Ia juga mencegah pelanggaran. Sebagian orang asing terlambat memperpanjang izin bukan karena berniat melawan hukum, melainkan karena tidak memahami ketentuan atau tidak memperoleh informasi pada waktunya.

Pencegahan lebih baik daripada membiarkan pelanggaran terjadi, lalu menghabiskan sumber daya negara untuk menanganinya.

Bagi warga negara Indonesia, aplikasi yang sama dapat menyediakan informasi kepulangan, layanan dokumen perjalanan, kanal pengaduan, dan akses terhadap layanan pelindungan apabila mengalami masalah di luar negeri.

Dengan desain seperti itu, All Indonesia tidak lagi menjadi aplikasi yang dipakai sekali kemudian dilupakan. Ia menjadi pintu masuk menuju ekosistem pelayanan perjalanan Indonesia.

Ukur Pengalaman, Bukan Sekadar Unduhan

Keberhasilan aplikasi pemerintah kerap dibanggakan melalui jumlah unduhan, akun terdaftar, atau formulir yang telah diisi. Angka tersebut berguna, tetapi belum cukup.

Yang lebih penting adalah berapa lama seseorang menyelesaikan seluruh proses. Berapa kali data yang sama diminta? Berapa banyak pengguna yang gagal mengisi formulir? Berapa lama mereka mengantre setelah tiba? Berapa banyak penumpang berisiko rendah yang dapat menggunakan autogate? Seberapa cepat pengaduan diselesaikan?

Dari sisi keamanan, perlu diukur apakah risiko dapat diketahui sebelum kedatangan, apakah pemeriksaan manual yang tidak perlu dapat dikurangi, dan apakah petugas dapat memusatkan perhatian pada kasus yang benar-benar bermasalah.

Kualitas All Indonesia tidak ditentukan oleh banyaknya tombol yang tersedia. Ukurannya adalah seberapa sederhana perjalanan penumpang dan seberapa tepat negara menjalankan pengawasan.

Pernyataan Dirjen Imigrasi dalam agenda Anev bahwa All Indonesia akan terus disempurnakan patut dilihat sebagai peluang untuk membangun lebih dari sekadar aplikasi deklarasi. Penyempurnaan itu dapat menjadi titik masuk bagi perubahan cara negara melayani orang yang datang, melintas, dan tinggal di Indonesia.

Bandara, pelabuhan, dan pos lintas batas merupakan ruang perjumpaan pertama antara negara dan manusia yang memasuki wilayahnya. Di sana, ketegasan hukum harus berjalan bersama keramahan. Keamanan tidak boleh menjadi alasan untuk menciptakan kerumitan, sebagaimana kemudahan tidak boleh berubah menjadi kelengahan.

All Indonesia dapat menjadi wajah pertama pelayanan negara: mudah digunakan, tegas terhadap risiko, melindungi data pribadi, dan memperlihatkan bahwa birokrasi Indonesia mampu bekerja sebagai satu kesatuan.

Pengembangannya tidak perlu dimulai dengan menambah menu. Mulailah dengan melihat seluruh perjalanan dari sudut pandang orang yang menggunakannya.]]> https://www.halomedan.com/Berita/66364/all-indonesia-dari-aplikasi-kedatangan-menjadi-wajah-pertama-negara/ Kaderisasi Jadi Kunci Regenerasi, El Adrian Shah: SATMA PP Adalah Laboratorium Pemimpin Masa Depan Pemuda Pancasila Wed, 22 Jul 2026 12:29:00 +0700+0700
Hal itu disampaikannya menjelang pelaksanaan Musyawarah Wilayah (Muswil) III SAPMA Pemuda Pancasila Sumatera Utara.
Menurut El Adrian Shah, proses kaderisasi yang kuat akan melahirkan generasi penerus yang mampu melanjutkan estafet kepemimpinan, baik di tingkat Pimpinan Cabang (MPC) maupun Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) Pemuda Pancasila.
"SAPMA PP adalah laboratorium kader dari mahasiswa dan pelajar yang ke depannya dapat menggantikan estafet kepemimpinan, baik di pimpinan cabang maupun di tingkat wilayah. Dari sinilah akan lahir kader-kader terbaik yang mampu membawa arah perubahan Pemuda Pancasila ke arah yang lebih baik," ujarnya.
Ia menekankan bahwa kaderisasi bukan hanya mencetak anggota organisasi, tetapi juga membentuk karakter, integritas, dan jiwa kepemimpinan yang kuat. Karena itu, mahasiswa dan pelajar yang tergabung dalam SAPMA PP diharapkan menjadi sosok pemimpin yang visioner, berintegritas, serta memiliki semangat pengabdian kepada organisasi, masyarakat, bangsa, dan negara.
"Kami berharap dari adik-adik mahasiswa dan pelajar ini lahir pemimpin-pemimpin yang memiliki integritas kepemimpinan tinggi, mampu membawa perubahan positif bagi Pemuda Pancasila, serta menjadi teladan di tengah masyarakat," katanya.
El Adrian Shah juga menyampaikan ucapan selamat atas pelaksanaan Muswil III SAPMA Pemuda Pancasila Sumatera Utara. Ia berharap forum tersebut berlangsung demokratis, penuh semangat persaudaraan, dan menghasilkan kepengurusan yang solid.
"Selamat melaksanakan Muswil III SAPMA Pemuda Pancasila Sumatera Utara. Semoga forum ini melahirkan pemimpin-pemimpin terbaik yang solid lahir dan batin, memiliki loyalitas terhadap organisasi, serta mampu membesarkan dan memajukan Pemuda Pancasila di masa yang akan datang," pungkasnya.rel]]> https://www.halomedan.com/news/66363/kaderisasi-jadi-kunci-regenerasi-el-adrian-shah-satma-pp-adalah-laboratorium-pemimpin-masa-depan-pemuda-pancasila/ Nanik S Deyang Resmi Mundur dari Kepala BGN, Fokus Jalani Pengobatan Jantung Wed, 22 Jul 2026 10:20:00 +0700+0700
Jakarta – Nanik Sudaryati (S) Deyang resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Rabu (22/7/2026). Keputusan tersebut diambil karena ia akan menjalani pengobatan penyakit jantung di luar negeri dan ingin fokus pada proses pemulihan kesehatannya.

Pengunduran diri Nanik telah disampaikan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto. Menurut keterangan Asisten Khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Kebijakan, Dirgayuza Setiawan, Presiden menerima keputusan tersebut dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan Nanik.

Meski tak lagi menjabat sebagai Kepala BGN, Nanik menegaskan komitmennya untuk tetap mengawal pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menilai program tersebut merupakan upaya strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia sekaligus mendorong perekonomian masyarakat melalui penyerapan hasil pertanian dan peternakan lokal.

Dalam masa kepemimpinannya yang relatif singkat, Nanik mengaku telah meletakkan fondasi pembenahan tata kelola BGN, termasuk melakukan evaluasi terhadap ribuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), memperbaiki struktur organisasi, serta mengganti sejumlah pejabat eselon I guna meningkatkan profesionalisme lembaga.

Sejumlah laporan juga menyebut Presiden Prabowo membuka peluang agar Nanik tetap berkontribusi setelah menjalani pengobatan, salah satunya melalui rencana pembentukan Dewan Pengawas BGN yang kemungkinan akan dipimpinnya. Namun, hingga kini belum ada pengumuman resmi mengenai penunjukan tersebut.]]> https://www.halomedan.com/news/66362/nanik-s-deyang-resmi-mundur-dari-kepala-bgn-fokus-jalani-pengobatan-jantung/ Ledakan Grand Polonia Tewaskan ART Asal Nagekeo, Forum Pemuda NTT Sumut Desak Majikan dan Penyalur Bertanggung Jawab Wed, 22 Jul 2026 10:10:00 +0700+0700
MEDAN – Forum Pemuda Nusa Tenggara Timur (NTT) Wilayah Sumatera Utara mendesak pihak majikan serta yayasan atau perusahaan yang menyalurkan tenaga kerja untuk bertanggung jawab atas meninggalnya Ros, asisten rumah tangga asal Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, dalam peristiwa ledakan di Komplek Perumahan Grand Polonia Nomor 3B, Kecamatan Medan Polonia.

Ros menjadi salah satu korban jiwa dalam ledakan yang terjadi pada Senin, 20 Juli 2026, sekitar pukul 15.30 WIB. Belakangan diketahui korban merupakan warga Dusun Watugase, Boawae, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur.

Peristiwa tersebut memicu keprihatinan warga NTT yang tergabung dalam berbagai paguyuban di Kota Medan. Mereka menyampaikan belasungkawa sekaligus meminta agar hak-hak keluarga korban dipenuhi.

Ketua Forum Pemuda NTT Wilayah Sumatera Utara, Devis Abuimau Karmoy, mengatakan pihaknya turut berduka atas meninggalnya Ros. Namun, ia juga meminta majikan korban bertanggung jawab secara hukum atas peristiwa yang menghilangkan nyawa pekerjanya.

"Kami ikut berbelasungkawa atas peristiwa yang dialami saudara kami Ros asal Nagekeo. Namun, kami juga meminta majikan almarhumah agar bertanggung jawab secara penuh atas hilangnya nyawa saudara kami," ujar Devis dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Rabu, 22 Juli 2026.

Selain itu, Forum Pemuda NTT Wilayah Sumut mendesak Kepolisian mengusut tuntas penyebab ledakan yang terjadi di kawasan Grand Polonia. Mereka berharap proses penyelidikan dilakukan secara menyeluruh untuk mengungkap penyebab insiden yang menewaskan Ros.

Forum juga meminta penyidik menghadirkan pihak yayasan atau perusahaan yang menyalurkan korban untuk bekerja di rumah tersebut. Menurut Devis, penyalur tenaga kerja juga harus dimintai pertanggungjawaban, termasuk memastikan hak-hak keluarga korban dipenuhi.

"Kami mendesak pihak Kepolisian untuk menghadirkan pihak perusahaan ataupun yayasan yang menyalurkan saudara kami Ros agar dapat mempertanggungjawabkan segala hak yang harus diperoleh keluarga almarhumah," katanya.

Devis menambahkan, Forum Pemuda NTT Wilayah Sumut membuka komunikasi dengan aparat penegak hukum maupun pihak terkait yang membutuhkan koordinasi dalam penanganan kasus tersebut. Forum menyatakan siap memberikan pendampingan serta berkoordinasi demi memastikan proses hukum berjalan dan hak keluarga korban terpenuhi. (*)]]> https://www.halomedan.com/news/66361/ledakan-grand-polonia-tewaskan-art-asal-nagekeo-forum-pemuda-ntt-sumut-desak-majikan-dan-penyalur-bertanggung-jawab/ Gubsu Bobby "Merajuk" Meninggalkan Dewan Wed, 22 Jul 2026 09:37:00 +0700+0700 Medan - Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), M. Bobby Afif Nasution "merajuk" meninggalkan agenda paripurna DPRD Sumut belum berakhir, Selasa (22/7/2026). Paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Sumut, Erni Ariyanti Sitorus didampingi para wakil ketua tersebut dihadiri sebanyak 69 orang hingga sejumlah pimpinan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) Pemprovsu.

Pantauan wartawan agenda paripurna DPRD Sumut digelar sekitar pukul 09.00 WIB sudah dihadiri Gubsu Bobby Nasution. Ada dua agenda paripurna yang dilaksanakan dewan yakni pertama agenda Pendapat Akhir Fraksi DPRD Sumut terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Sumut Tahun Angaran 2025.

Agenda kedua yakni Pengambilan Keputusan Bersama Antara DPRD dengan Gubsu terhadap Pertanggungjawaban Pelaksanaan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Agenda kedua diantaranya ; penyampaian laporan Badan Anggaran, Pembacaan konsep Keputusan Bersama Antara DPRD dengan Gubsu terhadap Pertanggungjawaban Pelaksanaan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025, Pengesahan Konsep Keputusan Bersama Antara DPRD dengan Gubsu terhadap Pertanggungjawaban Pelaksanaan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025, Penandatanganan konsep Keputusan Bersama Antara DPRD dengan Gubsu terhadap Pertanggungjawaban Pelaksanaan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025, hingga Sambutan Gubsu.

Namun interupsi datang dari Anggota Fraksi PDIP, Syahrul Efendi Siregar sebelum dilanjutkannya agenda pengesahan konsep keputusan bersama. "Interupsi ketua, saya dari Fraksi PDI Perjuangan minta sebelum paripurna ini dilanjutkan, mohonlah dilakukan kembali absensi sebelum kita mengambil keputusan," kata Syahrul.

Interupsi tersebut langsung dijawab Ketua DPRD Sumut Erni Sitorus dengan menyebutkan sebanyak 59 dewan telah hadir dan menandatangani paripurna tersebut. Namun jawaban ketua dewan langsung diinterupsi kembali Syahrul Siregar, yang meminta jangan hanya sebatas disebutkan.

"Mohonlah kita menghargai paripurna ini, sebab ini menyangkut persoalan dan kepentingan untuk masyarakat Sumut. Untuk itu absensi yang hadir jangan hanya dibacakan saja, tapi dilihat juga fisiknya (kehadiran) dewan yang ada di paripurna saat akan pengesahan ini,"tegas Syahrul.

Namun saat Syahrul Siregar sedang menyampaikan interupsi, Gubsu Bobby Nasution terlihat bangkit dari tempat duduknya di depan meja para anggota dewan. Gubsu Begitu juga Plt Sekdaprovsu Sulaiman terlihat ikut bangkit dari kursinya meninggalkan ruang paripurna.

Bahkan selang beberapa menit kemudian sejumlah pimpinan OPD dan staf Pemprovsu juga terlihat meninggalkan dari kursinya masing-masing di ruang paripurna. Para pimpinan OPD yang meninggalkan ruang paripurna tersebut terpantau wartawan diarahkan oleh seseorang yang disebut-sebut orang dekat atau ajudan Gubsu.

Selanjutnya hujan interupsi di ruang paripurna terus berlangsung disampaikan sejumlah anggita dewan dari berbagai fraksi. Diantaranya HM Subandi dari Fraksi Gerindra mengisyaratkan paripurna untuk dilanjutkan mengingat kuorum saat pembukaan telah dilakukan.

Namun tanggapan Subandi tersebut diinterupsi okeh Anggota Fraksi PDIP, Landen Marbun. "Harus bisa kita bedakan mana kuorum pembukaan paripurna dan mana kuorum mengambil keputusan. Sebab kuorum membuka paripurna memang harus setengah tambah satu dari jumlah anggota dewan, tapi kuorum mengambil keputusan yakni harus sebanyak dua pertiga dari jumlah anggota dewan," paparnya.

Melihat interupsi terus berlangsung di paripurna, Ketua DPRD Sumut Erni Sitorus akhirnya menunda paripurna. "Maka dari itu paripurna diskor dan akan kita jadwalkan kembali di Banmus," sebutnya.

Selanjutnya Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Sumut, Hj Anita Lubis saat diminta tanggapannya oleh wartawan mengakui paripurna tersebut sudah kuorum dan layak dilanjutkan. " Sebab tadi ketua dewan sudah membacakan bahwa yang hadir dan menandatangani ada sebanyak 69 orang,"katanya.

Selanjutnya saat paripurna telah berakhir, Gubsu dan para pimpinan OPD juga belum terlihat kembali memasuki ruangan paripurna. Sedangkan menanggapi "merajuknya" Gubsu Bobby Nasution di sidang paripurna tersebut mengaku tidak mengetahui hal itu. "Oh saya tidak tahu. Mungkin saja pak gubernur keluar tadi karena dirinya sudah letih. Sebab dia kan baru kembali dari Nias untuk kunjungan kerjanya,"katanya

Hal senada disampaikan Ketua Fraksi Persatuan Kebangkitan Bangsa (PKB), Zeira Salum Ritonga saat ditanya wartawan juga menyampaikan tidak mengetahui pasti soal keluarnya Gubsu Bobby saat paripurna berlangsung. "Saya tidak tahu itu dan ketua dewan juga hingga kini belum ada penjelasannya soal keluarnya gubernur secara mendadak dari paripurna," katanya.]]> https://www.halomedan.com/news/66360/gubsu-bobby-quotmerajukquot-meninggalkan-dewan/ Ketua JMSI Sumut Rianto SH MH Sampaikan Duka Cita atas Wafatnya Ir. H. Muhammad Irwan Ritonga, M.Si Wed, 22 Jul 2026 09:22:00 +0700+0700
MEDAN – Kabar duka menyelimuti Kota Medan. Mantan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan, Ir. H. Muhammad Irwan Ritonga, M.Si, meninggal dunia pada Rabu (22/7/2026) pukul 00.50 waktu Malaysia di Rumah Sakit Gleneagles, Penang, Malaysia. Almarhum wafat dalam usia 63 tahun.

Semasa pengabdiannya, almarhum dikenal sebagai birokrat senior yang pernah menduduki sejumlah jabatan strategis di Pemerintah Kota Medan, di antaranya sebagai Mantan Kepala BPKAD, Mantan Kepala Bappeda, Mantan Kepala Balitbang, Mantan Kepala Kesbangpol, serta Mantan Staf Ahli Wali Kota Medan. Selain itu, beliau juga pernah menjabat sebagai Sekretaris Medan Club dan merupakan alumni SMAN 6 Medan serta Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara (USU).

Atas kabar duka tersebut, Ketua Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Sumatera Utara, Rianto SH MH, menyampaikan belasungkawa yang mendalam kepada keluarga besar almarhum.

"Atas nama keluarga besar JMSI Sumatera Utara, kami menyampaikan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas wafatnya Bapak Ir. H. Muhammad Irwan Ritonga, M.Si. Beliau adalah sosok birokrat yang telah mengabdikan tenaga dan pikirannya bagi pembangunan Kota Medan. Semoga Allah SWT mengampuni segala dosa-dosanya, menerima seluruh amal ibadahnya, serta menempatkan beliau di tempat terbaik di sisi-Nya," ujar Rianto, Rabu (22/7/2026).



Rianto juga mendoakan agar keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan, kesabaran, dan keikhlasan dalam menghadapi musibah tersebut.

"Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan ketabahan. Kehilangan seorang ayah dan tokoh pengabdian tentu menjadi duka yang mendalam, namun kami percaya Allah SWT akan memberikan tempat terbaik bagi almarhum," tambahnya.



Menurut informasi dari pihak keluarga, jenazah almarhum saat ini masih berada di Penang dan sedang diupayakan untuk dipulangkan ke Indonesia pada Rabu (22/7/2026) atau Kamis (23/7/2026).

Rumah duka berada di Perumahan Menteng Indah Blok D9 Nomor 22, Kelurahan Medan Tenggara, Kota Medan.

Pihak keluarga juga memohon doa serta keikhlasan seluruh kerabat, sahabat, dan masyarakat untuk memaafkan segala kesalahan dan kekhilafan almarhum semasa hidupnya. Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan magfirah-Nya kepada almarhum serta memberikan husnul khatimah. Aamiin.]]> https://www.halomedan.com/news/66359/ketua-jmsi-sumut-rianto-sh-mh-sampaikan-duka-cita-atas-wafatnya-ir-h-muhammad-irwan-ritonga-msi/ PBTI Bidik Dominasi Asia! Indonesia Open Taekwondo 2026 Jadi Ajang Pembuktian Prestasi dan Kepercayaan Dunia di Era Letjen Richard Tampubolon Tue, 21 Jul 2026 22:20:00 +0700+0700
JAKARTA | Pengurus Besar Taekwondo Indonesia (PBTI) menunjukkan keseriusannya mengangkat prestasi taekwondo nasional ke level yang lebih tinggi. Melalui semangat "PBTI Calling", organisasi yang dipimpin Ketua Umum Letjen Richard Tampubolon resmi memanggil 31 atlet terbaik Indonesia untuk menghadapi 8th Asian Taekwondo Indonesia Open Championships 2026, kejuaraan bergengsi berstatus World Taekwondo G2 yang akan digelar pada 1–5 Agustus 2026 di Tennis Indoor Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta.

Ajang ini menjadi momentum bersejarah karena untuk pertama kalinya Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah kejuaraan taekwondo Asia berstatus World Taekwondo G2. Kepercayaan tersebut menjadi bukti meningkatnya reputasi Indonesia di mata federasi taekwondo dunia, sekaligus mencerminkan semakin kuatnya diplomasi olahraga PBTI di bawah kepemimpinan Letjen Richard Tampubolon.


Sebanyak 31 atlet terbaik yang dipanggil merupakan hasil seleksi dari Kejuaraan International Ksatria Nusantara Series Bandung Utama 2026. Berdasarkan surat resmi PBTI, seluruh atlet diwajibkan hadir pada Minggu, 26 Juli 2026 pukul 14.00 WIB di GOR POPKI Cibubur untuk mengikuti pemusatan latihan nasional sebagai bagian dari persiapan menuju kejuaraan.

Setelah proses pemanggilan, para atlet akan menjalani training camp di POPKI Cibubur hingga kejuaraan berlangsung. Sementara itu, sebelum bergabung ke pemusatan latihan, seluruh atlet juga diminta menjalani latihan intensif di daerah masing-masing di bawah pengawasan pelatih daerah guna menjaga kondisi fisik dan meningkatkan kesiapan teknik.

Menariknya, dari total 31 atlet yang dipanggil, tujuh di antaranya merupakan atlet Pelatnas Taekwondo Indonesia, sementara sisanya adalah atlet-atlet potensial hasil pembinaan daerah. Komposisi ini menunjukkan komitmen PBTI dalam memberikan kesempatan kepada talenta muda nasional untuk bersaing di level internasional, sekaligus memperkuat regenerasi atlet menuju masa depan yang lebih kompetitif.

Status World Taekwondo G2 menjadikan Indonesia Open 2026 sebagai salah satu kejuaraan paling bergengsi di kawasan Asia. Selain menawarkan persaingan dengan atlet-atlet elite dari berbagai negara, turnamen ini juga memberikan poin ranking dunia yang sangat penting bagi perjalanan karier para atlet menuju ajang internasional yang lebih tinggi.

Ketua Umum PBTI, Letjen Richard Tampubolon, menegaskan bahwa penyelenggaraan kejuaraan ini memiliki nilai strategis bagi perkembangan taekwondo Indonesia.

Ketua Umum PBTI, Letjen Richard Tampubolon.

"Kejuaraan 8th Asian Taekwondo Indonesia Open Championships (G2) menjadi ajang strategis bagi atlet Indonesia untuk meningkatkan prestasi dan daya saing internasional," tegas Richard Tampubolon.

Pernyataan tersebut mencerminkan visi PBTI yang tidak hanya mengejar prestasi sesaat, tetapi juga membangun ekosistem pembinaan atlet yang berkelanjutan melalui penyelenggaraan kejuaraan berstandar internasional di Indonesia. Dengan semakin banyaknya event kelas dunia yang digelar di Tanah Air, atlet nasional memiliki kesempatan lebih besar memperoleh pengalaman bertanding melawan lawan-lawan terbaik dunia tanpa harus selalu mengikuti kompetisi di luar negeri.



Melalui Indonesia Open 2026, PBTI menargetkan para atlet Indonesia mampu bersaing memperebutkan podium juara, meningkatkan peringkat dunia melalui poin World Taekwondo G2, sekaligus menjadi bahan evaluasi menyeluruh terhadap aspek teknik, fisik, mental, dan strategi sebagai bekal menghadapi berbagai kejuaraan internasional berikutnya.

Lebih dari sekadar berburu medali, 8th Asian Taekwondo Indonesia Open Championships 2026 menjadi simbol kebangkitan taekwondo Indonesia. Kepercayaan dunia kepada Indonesia sebagai tuan rumah serta langkah pembinaan yang semakin terarah di era kepemimpinan Letjen Richard Tampubolon menjadi fondasi penting dalam mewujudkan cita-cita menjadikan Indonesia sebagai salah satu kekuatan baru taekwondo di kawasan Asia bahkan dunia.*(SS68)*]]> https://www.halomedan.com/news/66358/pbti-bidik-dominasi-asia-indonesia-open-taekwondo-2026-jadi-ajang-pembuktian-prestasi-dan-kepercayaan-dunia-di-era-letjen-richard-tampubolon/ JAGA MARWAH Dukung Prabowo Jalankan Perpres 111/2025,Pecat TNI & Polri Terindikasi Boti Tue, 21 Jul 2026 21:17:00 +0700+0700 Jakarta – Ketua Umum Jaringan Pergerakan Masyarakat Bawah (JAGA MARWAH), Edison Tamba, menyatakan dukungan terhadap sikap tegas Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dalam memperkuat ketahanan nasional sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 111 Tahun 2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2025–2029.

Edison Tamba mengatakan, Perpres tersebut menjadi pedoman strategis pemerintah dalam menghadapi berbagai ancaman terhadap bangsa, baik ancaman militer maupun ancaman nonmiliter yang berpotensi melemahkan persatuan, ideologi, moral, dan ketahanan nasional.

Dalam dokumen Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2025–2029, pemerintah memasukkan berbagai bentuk ancaman nonmiliter, antara lain penyebaran ideologi yang bertentangan dengan Pancasila, radikalisme, terorisme, penyalahgunaan narkotika, perjudian daring, hingga penyebaran budaya LGBTQ sebagai bagian dari tantangan terhadap ketahanan nasional.

"Eksistensi Perpres Nomor 111 Tahun 2025 menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga ideologi Pancasila, moral bangsa, serta ketahanan nasional. JAGA MARWAH mendukung penuh langkah Presiden Prabowo Subianto untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut secara konsisten sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," ujar Edison Tamba.

Menurutnya, seluruh elemen masyarakat memiliki tanggung jawab bersama menjaga nilai-nilai kebangsaan serta memperkuat karakter generasi muda agar tidak mudah terpengaruh berbagai ancaman nonmiliter yang telah dipetakan dalam kebijakan pertahanan negara.

Dalam kesempatan itu, JAGA MARWAH juga mengingatkan Panglima TNI dan Kapolri agar terus menegakkan disiplin serta kode etik terhadap seluruh prajurit dan anggota kepolisian sesuai ketentuan hukum dan peraturan internal yang berlaku.

"Apabila terdapat personel yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin, kode etik, atau ketentuan kedinasan, termasuk yang berkaitan dengan perilaku yang dilarang berdasarkan aturan internal institusi masing-masing, maka proses penegakan hukum dan disiplin harus dilakukan secara tegas, profesional, dan sesuai mekanisme yang berlaku," tegas Edison.

Edison menambahkan bahwa TNI dan Polri merupakan garda terdepan pertahanan dan keamanan negara sehingga integritas, disiplin, profesionalisme, serta kepatuhan terhadap aturan kedinasan harus senantiasa dijaga demi mempertahankan kepercayaan publik.

JAGA MARWAH berharap implementasi Perpres Nomor 111 Tahun 2025 menjadi momentum memperkuat ketahanan nasional melalui sinergi pemerintah, aparat negara, dan seluruh komponen masyarakat dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (RED)]]> https://www.halomedan.com/news/66357/jaga-marwah-dukung-prabowo-jalankan-perpres-1112025pecat-tni-amp-polri-terindikasi-boti/ Tokoh Masyarakat Madina H. Syahrir Nasution Dukung PWI Sumut Adukan Hotman Paris: Jangan Rendahkan Martabat Wartawan Tue, 21 Jul 2026 19:19:00 +0700+0700
MEDAN – Tokoh masyarakat Mandailing Natal (Madina), H. Syahrir Nasution, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumatera Utara yang mengadukan Hotman Paris Hutapea terkait pernyataan yang dinilai merendahkan integritas dan martabat insan pers.

Menurut Syahrir, pernyataan yang dianggap menyudutkan profesi wartawan tidak boleh dibiarkan karena berpotensi mencederai kehormatan dunia pers yang selama ini menjalankan fungsi kontrol sosial, menyampaikan informasi kepada masyarakat, serta mengawal jalannya demokrasi.

"Saya mendukung penuh pengaduan tersebut. Jangan ada pihak yang merendahkan atau mencemooh dunia pers. Wartawan bekerja berdasarkan Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, bukan untuk dijadikan objek pelecehan melalui pernyataan yang merendahkan profesinya," tegas Syahrir Nasution, Senin (21/7/2026).

Syahrir menilai, kritik terhadap pemberitaan merupakan hal yang wajar dalam negara demokrasi. Namun, kritik tersebut harus disampaikan secara proporsional dan tidak menggeneralisasi seolah-olah seluruh wartawan memiliki integritas yang buruk.

"Kalau ada keberatan terhadap suatu pemberitaan, mekanismenya sudah jelas. Ada hak jawab, hak koreksi, bahkan penyelesaian melalui Dewan Pers. Jangan malah melontarkan ucapan yang dapat mencoreng nama baik profesi wartawan secara keseluruhan," ujarnya.

Ia menegaskan, pers merupakan salah satu pilar demokrasi yang memiliki peran penting dalam mengawasi jalannya pemerintahan, mengungkap berbagai persoalan publik, serta menyuarakan kepentingan masyarakat.

"Dunia pers harus dihormati. Wartawan bekerja untuk kepentingan publik. Jangan sampai muncul stigma yang dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pers hanya karena pernyataan yang tidak berdasar," katanya.

Syahrir juga mengajak seluruh insan pers tetap menjaga profesionalisme, independensi, dan memegang teguh Kode Etik Jurnalistik dalam menjalankan tugas.

"Saya mendukung langkah PWI Sumut untuk menempuh jalur yang sesuai dengan aturan. Kehormatan profesi wartawan harus dijaga. Pers yang kuat dan bermartabat adalah salah satu fondasi penting bagi demokrasi yang sehat," pungkasnya.

Kasus ini menjadi perhatian berbagai kalangan setelah PWI Sumut mengambil langkah pengaduan terhadap pernyataan Hotman Paris yang dinilai telah merendahkan integritas profesi wartawan. PWI menegaskan bahwa kritik terhadap pers harus dilakukan secara bertanggung jawab dan tidak mendiskreditkan profesi wartawan secara umum.]]> https://www.halomedan.com/news/66356/tokoh-masyarakat-madina-h-syahrir-nasution-dukung-pwi-sumut-adukan-hotman-paris-jangan-rendahkan-martabat-wartawan/ Dorong Geliat Ekonomi Lokal, BRI BO Sibuhuan Kunjungi Calon Agen Brilink Baru Tue, 21 Jul 2026 19:08:00 +0700+0700
PALAS - Upaya mendorong geliat ekonomi lokal di daerah, BRI Branch Office(BO) Sibuhuan kunjungi pemilik kios agen BRILink yang baru mendaftar.

Mendapat dari BRI BO Sibuhuan tersebut,pemilik kios yang baru mendaftar untuk menjadi agen BRILink menyambut dengan baik agar transaksi inklusi keuangan berjalan sesuai diharapkan.

"Kunjungan kepada calon agen Brilink yang baru mendaftar untuk menjadi agen sebagai bentuk dukungan untuk membangun ekosistim usaha yang saling menguatkan," kata Pimpinan Cabang BRI BO Sibuhuan,Dedi Harpian,As,Selasa(21/7/2026).

Dikatakan, kunjungan sebagai bentuk dukungan BRI untuk terus mendorong inklusivitas transaksi sekaligus memperluas jaringan layanan perbankan melalui peran agen BRILink yang melayani transaksi keuangan masyarakat secara lebih dekat,efisein dan merata.

Menurut Dedi Harpian, agen BRILink memiliki peran untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berdampak positip untuk memudahkan masyarakat mendapatkan layanan perbankan yang cepat,efisiensi.

Dampak positip menjadi agen BRILink,sambungnya meningkatkan pendapatan keluarga, keberadaannya juga membuka peluang usaha baru, lapangan kerja, dan membuat masyarakat lebih mudah mengakses layanan keuangan tanpa harus datang ke kantor langsung.

"Dedikasi para AgenBRILink, berperan penting dalam memperluas layanan keuangan hingga ke pelosok negeri," tutupnya.


]]> https://www.halomedan.com/Berita/66355/dorong-geliat-ekonomi-lokal-bri-bo-sibuhuan-kunjungi-calon-agen-brilink-baru/ Layanan Kesehatan Masyarakat Nias Utara Semakin Baik, Pemprov Sumut Terus Dorong Optimalisasi Sejak 2019 Tue, 21 Jul 2026 18:50:00 +0700+0700

NIAS UTARA – Layanan kesehatan masyarakat di Kabupaten Nias Utara terus menunjukkan peningkatan seiring komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) mengoptimalkan kapasitas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tafaeri sejak mulai beroperasi pada 2019. Dukungan tersebut diwujudkan melalui peningkatan fasilitas, penambahan tenaga medis, hingga penguatan kapasitas pelayanan rumah sakit.

Wakil Gubernur (Wagub) Sumut Surya meninjau langsung RSUD Tafaeri di Kecamatan Lotu, Kabupaten Nias Utara, Selasa (21/7/2026), untuk memastikan peningkatan fasilitas dan penambahan tenaga medis berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.

Dalam kunjungan tersebut, Surya melihat berbagai ruang pelayanan hingga ruang rawat inap. RSUD Tafaeri mengalami peningkatan fasilitas setelah pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan membangun gedung baru guna menambah kapasitas layanan. Sementara itu, Pemprov Sumut turut mendukung penyediaan dokter spesialis melalui kerja sama dengan Universitas Sumatera Utara (USU).

"Kalau fasilitas sudah bagus, berarti dokternya harus disiapkan. Pak Gubernur ingin semua daerah di Nias tidak ada lagi yang tertinggal. Terutama Nias Utara ini," ujar Surya dalam agenda Berkantor di Nias.

Menurutnya, pelayanan kesehatan merupakan salah satu tolok ukur kemajuan daerah karena berkaitan langsung dengan kualitas hidup masyarakat. Karena itu, peningkatan kapasitas RSUD Tafaeri menjadi salah satu prioritas Gubernur Sumut Bobby Nasution dalam pemerataan pembangunan di Kepulauan Nias.

Direktur RSUD Tafaeri Wariswan Lahagu mengapresiasi dukungan Pemprov Sumut yang dinilai berperan besar dalam meningkatkan kapasitas rumah sakit tersebut. Ia menjelaskan, sejak mulai beroperasi pada 2019, fasilitas kesehatan itu masih setara dengan fasilitas kesehatan tingkat pertama.

Pada 2024, RSUD Tafaeri meningkat menjadi rumah sakit tipe D. Kini, dengan kapasitas 50 tempat tidur, didukung tujuh dokter spesialis, satu dokter gigi, tujuh dokter umum, serta hampir 200 tenaga kesehatan yang terdiri dari perawat, bidan, dan tenaga medis lainnya, rumah sakit tersebut dinilai telah memenuhi syarat menjadi rumah sakit tipe C.

"Mungkin kalau tidak ada bantuan dari provinsi untuk penyediaan dokter spesialis, mungkin sampai saat ini kami RSUD tetap kesulitan. Makanya kami sangat berterimakasih kepada Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur yang sudah memperhatikan Nias Utara," sebut Wariswan.

Sementara itu, Wakil Bupati Nias Utara Yusman Zega mengatakan wilayahnya memiliki luas sekitar 1.200 kilometer persegi dengan kondisi geografis yang didominasi dataran tinggi dan medan yang cukup berat. Karena itu, dukungan sumber daya manusia dan sarana penunjang pelayanan kesehatan masih sangat dibutuhkan.

"Kami juga berharap kalau bisa kita mendapat bantuan berupa mobil jenazah. Mengingat selama ini kita hanya pakai mobil pengangkut pasien. Tetapi kami sangat berbahagia, karena perhatian Pemprov Sumut kepada Nias Utara sangat besar. Untuk membuat kabupaten ini tidak lagi masuk kategori tertinggal," katanya.

Menutup kunjungannya, Surya berpesan kepada jajaran RSUD Tafaeri dan Pemerintah Kabupaten Nias Utara agar senantiasa menjaga integritas. Menurutnya, integritas pimpinan akan menjadi teladan bagi seluruh jajaran sehingga kualitas pelayanan kepada masyarakat semakin baik dan kepercayaan publik terus meningkat.**]]> https://www.halomedan.com/Berita/66354/layanan-kesehatan-masyarakat-nias-utara-semakin-baik-pemprov-sumut-terus-dorong-optimalisasi-sejak-2019/ Mendukung Program BSPS, BRI BO Sibuhuan Berikan Fasilitas Layanan ke Masyarakat Penerima Bantuan Tue, 21 Jul 2026 18:39:00 +0700+0700

PALAS - BRI Branch Office( BO) Sibuhuan mendukung pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Komitmen BRI mendukung program pemerintah dengan memberikan fasilitas layanan perbankan kepada para penerima bantuan di wilayah Kabupaten Padanglawas.

Pimpinan Cabang BRI BO Sibuhuan, Dedi Harpian,As,Selasa(21/7/2026), mengatakan penyedian fasilitas perbankan ini bertujuan untuk mendukung proses penyaluran dana bantuan agar berlangsung secara aman, transparan, dan tepat sasaran.

Selain itu, lanjutnya untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses layanan keuangan.

"BRI siap menjalankan peran sebagai mitra penyalur bantuan BSPS secara profesional, transparan, dan akuntabel, sehingga bantuan dapat diterima tepat sasaran oleh masyarakat yang membutuhkan," ujar Dedi Harpian.

Ia berharap, dengan adanya akses fasilitas layanan ini diharapkan dapat mempercepat proses penyaluran bantuan sekaligus memastikan pelaksanaan program berjalan efektif.

Program BSPS merupakan salah satu upaya pemerintah dalam membantu masyarakat berpenghasilan rendah untuk meningkatkan kualitas rumah secara swadaya, dengan dukungan stimulan dana pembangunan maupun perbaikan rumah.

" Harapan kita, adanya fasilitas layanan perbankan ini bisa memperluas akses kepada masyarakat penerima bantuan sehingga berjalan efektif," pungkasnya.

Keterangan Photo : BRI BO Sibuhuan, berikan fasilitas layanan perbankan kepada masyarakat penerima bantuan untuk program BSPS.]]> https://www.halomedan.com/news/66353/mendukung-program-bsps-bri-bo-sibuhuan-berikan-fasilitas-layanan-ke-masyarakat-penerima-bantuan/ Diduga Kelalaian Sistemik, Tokoh Pemuda Sumatera Utara Desak Kasus Tabrakan Maut Sibolangit Diusut Hingga Perusahaan Tue, 21 Jul 2026 17:47:00 +0700+0700 Medan – Penyidik Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polrestabes Medan terus mendalami penyidikan untuk mengungkap fakta di balik peristiwa tabrakan beruntun yang terjadi di Jalan Jamin Ginting Km 44–45, Desa Suka Makmur, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Jumat (17/7/2026) sekitar pukul 10.30 WIB.

Dalam perkara ini, polisi telah menetapkan sopir truk berinisial BS (50) sebagai tersangka dan telah dilakukan penahanan. BS diketahui mengemudikan truk Fuso Hino warna hijau BK 8453 SG yang saat kejadian mengangkut air mineral.

Kasat Lantas Polrestabes Medan, AKBP Widodo SL, menjelaskan bahwa kecelakaan diduga dipicu oleh kegagalan fungsi rem saat kendaraan melaju dari arah Tanah Karo menuju Kota Medan.

"Truk Fuso bermuatan air mineral diduga mengalami rem blong dari arah Tanah Karo ke Medan. Saat di lokasi kejadian terjadi perlambatan arus lalu lintas. Tepat di sekitar pintu keluar Grand Hill, truk menabrak sejumlah kendaraan yang berjalan pelan, baik searah maupun dari arah berlawanan," ujarnya.

Peristiwa nahas tersebut mengakibatkan empat orang meninggal dunia serta sejumlah kendaraan mengalami kerusakan berat.

Atas perbuatannya, tersangka dijerat Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dengan ancaman hukuman maksimal enam tahun penjara, terkait kelalaian yang menyebabkan kecelakaan hingga menimbulkan korban jiwa.


*Sorotan Dugaan Kelalaian Sistemik*

Kasus ini memicu reaksi luas dari masyarakat. Sejumlah warganet menyoroti dugaan kelalaian berulang pada kendaraan logistik yang beroperasi di jalur rawan Medan–Berastagi.

Masyarakat mendesak adanya pengetatan uji kelayakan kendaraan (KIR), pengawasan lebih ketat terhadap angkutan barang, hingga wacana pembangunan jalur khusus kendaraan logistik.

Sorotan tegas juga datang dari tokoh pemuda Sumatera Utara, Riza Usty Siregar, SH, yang juga Ketua Umum komunitas Aku Anak Medan. Ia menegaskan bahwa penanganan kasus tidak boleh berhenti pada sopir semata.

"Kasus ini harus diusut hingga ke perusahaan pengangkutan. Jangan hanya sopir yang dijadikan tersangka. Ada kemungkinan kelalaian juga terjadi pada pihak perusahaan maupun lemahnya pengawasan dari instansi terkait," ujarnya kepada awak media, Selasa (21/7/2026).

Riza turut menyoroti peran Dinas Perhubungan yang dinilai belum optimal dalam melakukan pengawasan terhadap kendaraan angkutan barang di lapangan.

Ia mendesak Gubernur Sumatera Utara melalui Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Sumut untuk segera mengambil langkah tegas melalui evaluasi menyeluruh.

"Bila perlu, Gubernur melalui Kadishub Sumut memanggil seluruh Kepala Dinas Perhubungan kabupaten/kota se-Sumatera Utara untuk melakukan evaluasi. Di lapangan masih banyak ditemukan truk yang tidak sesuai standar operasional, bahkan dengan kondisi lampu yang tidak berfungsi. Ini sangat membahayakan," tegasnya.

Selain itu, pengawasan terhadap uji berkala kendaraan (KIR) juga menjadi perhatian serius. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, kendaraan angkutan barang wajib menjalani uji kelayakan setiap enam bulan untuk memastikan kondisi laik jalan.

"Jangan sampai kendaraan yang tidak lulus KIR justru diluluskan karena faktor tertentu," tambahnya.

Riza juga meminta aparat kepolisian untuk lebih tegas dalam menindak kendaraan yang tidak layak jalan maupun yang berkendara secara ugal-ugalan.

"Polisi harus menindak tegas truk-truk yang tidak sesuai SOP, apalagi yang membahayakan pengguna jalan lainnya," pungkasnya.

Pihak PT Tirta Investama (produsen Aqua) menyampaikan belasungkawa mendalam atas insiden tersebut dan menegaskan bahwa keselamatan merupakan prioritas utama.

Perusahaan menyatakan telah berkoordinasi dengan pihak berwenang, termasuk Polrestabes Medan dan Polda Sumatera Utara, serta tengah melakukan investigasi internal terhadap perusahaan logistik mitra. PT Tirta Investama juga menyatakan siap memberikan sanksi tegas apabila ditemukan adanya pelanggaran terhadap standar operasional.

Kasus kecelakaan maut di Sibolangit ini dinilai tidak hanya menjadi persoalan individu, melainkan juga membuka dugaan adanya kelalaian sistemik dalam pengawasan transportasi barang.

Penyidik masih terus mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain, termasuk perusahaan pengangkutan. Sementara itu, publik mendesak adanya pembenahan menyeluruh, mulai dari penegakan hukum, pengawasan KIR, hingga kebijakan transportasi, guna mencegah tragedi serupa terulang di masa mendatang.]]> https://www.halomedan.com/Berita/66352/diduga-kelalaian-sistemik-tokoh-pemuda-sumatera-utara-desak-kasus-tabrakan-maut-sibolangit-diusut-hingga-perusahaan/ Dukung Program TJSL,BRI BO Sibuhuan Lakukan Survei Kecalon Penerima Bantuan Tue, 21 Jul 2026 17:35:00 +0700+0700
PALAS - Sebagai wujud kepedulian dan komitmen mendukung pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan(TJSL),BRI Branch Office(BO) Sibuhuan melaksanakan survei terhadap calon penerima bantuan ke Yayasan Perguruan Anak Bangsa Integritas Indonesia.

Kunjungan survei bertujuan untuk memastikan program yang akan disalurkan tepat sasaran dan memberikan manfaat secara optimal.

Pimpinan Cabang BRI BO Sibuhuan, Dedi Harpian,As,Selasa(21/7/2026), mengatakan BRI BO Sibuhuan dipercayakan untuk melakukan survei terhadap calon penerima bantuan agar bantuan yang disalurkan tepat sasaran sesuai program TJSL.

"Program TJSL ini dirancang untuk memberikan dampak jangka panjang yang lebih luas dibanding bantuan sosial konvensional," terang Dedi Harpian.

Ia mengatakan, BRI berkomitmen mendukung program TJSL/CSR mendukung sektor pendidikan yang dapat menunjang mobilitas kegiatan mencetak generasi muda yang cerdas,kreaktif dan inovatif.

"Melalui program TJSL, BRI berkomitmen untuk terus hadir memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya di bidang pendidikan," tambahnya.

Ia menambahkan, survei yang dilakukan kepihak Yayasan Perguruan Anak Bangsa Integritas Indonesia,untuk memastikan bantuan yang disalurkan nantinya dapat dimanfaat dengan baik dan memberi manfaat.

Program TJSL/CSR ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan BRI dalam mendukung pembangunan sosial, pendidikan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat di berbagai wilayah Indonesia, tandas Dedi Harpian.


]]> https://www.halomedan.com/news/66351/dukung-program-tjslbri-bo-sibuhuan-lakukan-survei-kecalon-penerima-bantuan/ Ledakan Terjadi di Perumahan Grand Polonia Medan, 5 Rumah Alami Rusak Tue, 21 Jul 2026 17:16:00 +0700+0700 Medan. Ledakan terjadi di Perumahan Grand Polonia Medan, Senin (20/7/2026). Sekitar lima rumah mengalami kerusakan.

Dari lima rumah tersebut, 1 rumah yanh diduga menjadi sumber ledakan mengalami kerusakan parah. "Sekitar 4 rumah lain terkena dampak dari ledakan tersebut," ujar Camat Medan Polonia, Alfi Pane, saat dikonfirmasi, Senin (20/7/2026).

Alfi Pane mengatakan, saat ini polisi sudah berada di lokasi TKP. Dirinya belum mengetahui darimana sumber ledakan.

"Belum tahu Bang (asal sumber ledakan). Begitu juga korban belum diketahui," tuturnya.]]> https://www.halomedan.com/Berita/66350/ledakan-terjadi-di-perumahan-grand-polonia-medan-5-rumah-alami-rusak/ Dianggap Rendahkan Profesi Wartawan PWI Sumut Laporkan Hotman Paris Hutapea ke Polda Tue, 21 Jul 2026 17:12:00 +0700+0700 MEDAN- Pengacara Hotman Paris Hutapea dilaporkan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) wilayah Sumatera Utara (Sumut) ke Polda Sumut, Selasa (21/7/2026).

Laporan itu tertuang dalam Nomor : LP/B/1174/VII/2026/SPKT/Polda Sumut tanggal 21 Juli 2026.

Laporan itu dibuat oleh Ketua Bidang Hukum PWI Sumut, Amrizal, SH mewakili Ketua PWI Sumut, H Farianda Putra Sinik.

Amrizal mengatakan, laporan ini dibuat buntut ucapan Hotman Paris Hutapea saat konferensi pers di Kejaksaan Agung pada Jumat (17/7/2026).

"Kami datang ke Polda Sumut untuk melaporkan pengacara Hotman Paris, karena beliau menyampaikan kata-kata tidak pantas ketika melakukan konferensi pers," sebut Amrizal, Selasa (21/7/2026).

PWI Sumut mengingatkan Hotman Paris tidak sembarangan berbicara, apalagi sampai menghina profesi wartawan.

'Dalam menjalankan tugasnya wartawan dilindungi undang-undang," ujarnya.

Amrizal menyampaikan, wartawan diatur, dilindungi melalui undang-undang.

"Pengacara terkenal, jangan sembarangan menyampaikan sesuatu di depan umum, menghina, menjelekan wartawan, serta mengadu domba dengan institusi lain," ujarnya.

Sementara, Ketua PWI Sumut H Farianda Putra Sinik sangat mengecam ucapan Hotman Paris Hutapea, soal "dimana otak lu" dalam konferensi pers, kemarin.

Dia menyebut perkataan Hotman Paris Hutapea menyakiti perasaan wartawan.

"Kedatangan ke mari karena panggilan, atas pernyataan pengacara Hotman Paris yang menghina profesi wartawan 'dimana otak lu' dan sebagainya. Sebenarnya itu mengganggu perasaan kita semua," kata Farianda.

Setelah membuat laporan, Farianda berharap aduannya diproses agar terungkap motif Hotman berbicara seperti itu.

Meski Hotman sudah meminta maaf, mereka tetap berharap Polisi menindaklanjuti laporannya.

"Kami mengetahui dia sudah minta maaf," ujarnya.

"Kami mau ini diproses secara hukum supaya terang benderang kenapa dia berbicara seperti itu, apakah ada muatan lain, atau memang karena merendahkan derajat wartawan. Kami meminta agar Polda Sumut laporan kami ditindaklanjuti, dituntaskan sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia,"sambungnya.


Teks foto :
Ketua PWI Sumut, H Farianda Putra Sinik (kanan) bersama Ketua Bidang Hukum Amrizal, membuat laporan ke Polda Sumut, Selasa (21/7/2026).]]> https://www.halomedan.com/news/66349/dianggap-rendahkan-profesi-wartawan-pwi-sumut-laporkan-hotman-paris-hutapea-ke-polda/