Strategi Komunikasi Pemerintah: Menjaga Narasi, Menjaga Kepercayaan Publik

admin — Sat, 27 Jun 2026 14:41:00 +0700+0700

Oleh: Abdullah Rasyid
Staf Khusus Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan

Dalam pemerintahan modern, keberhasilan sebuah kebijakan tidak hanya ditentukan oleh seberapa baik program itu dirancang dan dijalankan, tetapi juga oleh seberapa jelas program tersebut dijelaskan kepada publik. Negara tidak cukup hanya bekerja. Negara juga harus mampu menerangkan arah kerjanya, menjelaskan alasan kebijakannya, membuka ruang pemahaman publik, serta menjaga agar informasi yang beredar tidak terdistorsi oleh kekosongan narasi, hoaks, atau framing yang menyesatkan.

Di titik inilah komunikasi pemerintah menjadi bagian penting dari tata kelola pemerintahan. Komunikasi bukan pekerjaan tambahan setelah kebijakan selesai dibuat. Komunikasi adalah bagian dari proses pemerintahan itu sendiri. Kebijakan yang baik tetapi tidak dijelaskan dengan baik dapat melahirkan salah paham. Program yang strategis tetapi tidak dikomunikasikan secara tepat dapat kehilangan dukungan publik. Bahkan, capaian yang nyata pun dapat tertutup oleh kegaduhan apabila negara terlambat hadir dalam percakapan publik.

Karena itu, kehadiran dalam Strategic Communication Forum Staf Khusus Bidang Komunikasi Kabinet Merah Putih yang diselenggarakan oleh Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia atau Bakom RI menjadi sangat penting. Forum ini bukan sekadar agenda seremonial, melainkan forum konsolidasi komunikasi strategis pemerintah. Agenda utamanya membicarakan strategi komunikasi pemerintah dan penunjukan juru bicara dari masing-masing kementerian dan lembaga.

Forum yang dipimpin oleh Kepala Bakom RI, Bapak Muhammad Qodari, menegaskan satu pesan utama: komunikasi pemerintah harus lebih terkoordinasi, lebih cepat, lebih responsif, lebih berbasis data, dan lebih selaras antar-kementerian/lembaga. Pemerintah tidak boleh berbicara dalam banyak suara yang saling bertabrakan. Pemerintah harus hadir dalam satu arah besar, dengan narasi yang kuat, substansi yang jelas, dan pesan yang mudah dipahami masyarakat.

Bakom RI dan Orkestrasi Komunikasi Pemerintah

Bakom RI memiliki posisi strategis sebagai orkestrator komunikasi pemerintah. Istilah orkestrasi penting untuk dipahami. Dalam sebuah orkestra, banyak alat musik dimainkan oleh banyak orang, tetapi semuanya harus mengikuti partitur dan irama yang sama. Demikian pula komunikasi pemerintah. Setiap kementerian dan lembaga memiliki sektor, isu, program, dan karakter kebijakan masing-masing. Namun, seluruhnya harus terhubung dengan agenda besar Presiden dan arah pembangunan nasional.

Tugas Bakom RI bukan mengambil alih komunikasi kementerian/lembaga, melainkan menyelaraskan, menguatkan, dan memastikan komunikasi pemerintah berjalan dalam satu napas. Di dalamnya terdapat fungsi penyusunan strategi komunikasi, manajemen risiko, penyediaan materi komunikasi, diseminasi informasi, kemitraan dengan media, koordinasi lintas kementerian/lembaga, serta penguatan tata kelola komunikasi pemerintah.

Dengan demikian, Bakom RI tidak hanya menjadi lembaga penyampai informasi. Bakom RI menjadi pusat penguatan narasi pemerintah. Ia memastikan agar setiap kebijakan strategis memiliki penjelasan yang utuh: apa programnya, mengapa program itu dilakukan, siapa penerima manfaatnya, bagaimana cara pelaksanaannya, apa tantangannya, dan apa dampaknya bagi masyarakat.

Inilah yang membedakan komunikasi pemerintah yang sekadar informatif dengan komunikasi pemerintah yang strategis. Komunikasi informatif hanya menyampaikan berita. Komunikasi strategis membangun pemahaman, memperkuat kepercayaan, mengelola risiko, dan menjaga legitimasi kebijakan publik.

Tidak Boleh Ada Ruang Kosong Narasi

Salah satu pesan penting dalam forum tersebut adalah bahwa pemerintah tidak boleh membiarkan adanya ruang kosong narasi. Dalam era digital, ruang kosong tidak pernah benar-benar kosong. Jika pemerintah terlambat menjelaskan, ruang itu akan segera diisi oleh spekulasi, opini liar, disinformasi, atau narasi yang tidak utuh.

Karena itu, pemerintah harus proaktif, bukan hanya reaktif. Pemerintah tidak boleh hanya menjawab setelah isu menjadi krisis. Pemerintah harus mampu membaca potensi isu sejak awal, menyiapkan narasi, menyampaikan data, dan menjelaskan kebijakan secara konsisten kepada publik.

Memenangkan pertarungan narasi bukan berarti menutup ruang kritik. Kritik tetap penting dalam demokrasi. Justru komunikasi pemerintah yang baik harus mampu membedakan antara kritik yang perlu dijawab dengan data, aspirasi yang perlu direspons dengan kebijakan, dan disinformasi yang perlu diluruskan dengan cepat. Pemerintah tidak boleh alergi terhadap kritik, tetapi juga tidak boleh membiarkan kebijakan negara dikalahkan oleh informasi yang keliru.

Dalam konteks ini, juru bicara di setiap kementerian/lembaga memiliki peran penting. Juru bicara bukan sekadar penyampai pernyataan. Juru bicara adalah penerjemah kebijakan. Ia harus mampu menjelaskan bahasa teknokratis menjadi bahasa publik. Ia harus memahami substansi kebijakan, arah politik pemerintahan, sensitivitas isu, dinamika media, serta kebutuhan masyarakat atas informasi yang jelas dan dapat dipercaya.

Penunjukan juru bicara dari masing-masing kementerian/lembaga menjadi langkah penting untuk memastikan komunikasi pemerintah memiliki titik koordinasi yang jelas. Dengan adanya juru bicara, setiap isu strategis dapat dijelaskan secara lebih cepat, lebih bertanggung jawab, dan lebih terukur.

Menjelaskan Visi Presiden, Bukan Sekadar Program

Komunikasi pemerintah juga harus mampu menjelaskan visi besar Presiden. Publik tidak cukup hanya diberi tahu nama program. Publik perlu memahami alasan di balik program tersebut.

Ketika Presiden mendorong program Sekolah Rakyat, misalnya, narasi yang harus dijelaskan bukan hanya tentang pembangunan sekolah, tetapi tentang upaya memutus rantai kemiskinan dan membuka jalan mobilitas sosial bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Ketika Presiden menjalankan program Makan Bergizi Gratis, narasi yang perlu disampaikan bukan hanya soal makanan, tetapi tentang investasi sumber daya manusia, penurunan stunting, peningkatan kualitas anak bangsa, serta pembangunan generasi Indonesia Emas.

Dengan kata lain, komunikasi pemerintah harus menjelaskan hubungan antara program dan tujuan besar negara. Rakyat perlu melihat bahwa setiap kebijakan bukan berdiri sendiri, melainkan bagian dari desain besar pembangunan nasional. Program harus dijelaskan sebagai ikhtiar negara untuk menghadirkan keadilan, memperkuat kedaulatan, meningkatkan kesejahteraan, dan membangun masa depan bangsa.

Di sinilah pentingnya keselarasan komunikasi lintas kementerian/lembaga. Setiap K/L boleh memiliki sektor masing-masing, tetapi narasinya harus bertemu pada arah yang sama: memperkuat pemerintahan yang bekerja, melindungi rakyat, menjaga kedaulatan, dan membangun Indonesia menuju 2045.

Posisi Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan

Bagi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, forum komunikasi strategis ini memiliki makna yang sangat penting. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan berada pada dua wilayah yang menyentuh langsung wajah negara: gerbang luar dan gerbang dalam.

Imigrasi adalah gerbang luar negara. Di sana negara mengatur lalu lintas manusia, menjaga kedaulatan wilayah, melayani mobilitas warga negara, mengawasi keberadaan orang asing, mencegah kejahatan lintas negara, dan memastikan bahwa keterbukaan Indonesia tetap berjalan dalam kerangka kepentingan nasional. Imigrasi tidak hanya bicara paspor dan visa. Imigrasi adalah instrumen kedaulatan negara.

Sementara itu, pemasyarakatan adalah gerbang dalam negara. Di sana negara diuji dalam memperlakukan manusia yang sedang menjalani pidana. Pemasyarakatan bukan hanya soal penjara, keamanan, dan pembinaan narapidana. Pemasyarakatan adalah cara negara mengembalikan martabat manusia, menyiapkan reintegrasi sosial, membangun keterampilan, menekan residivisme, serta memastikan hukum tidak kehilangan sisi kemanusiaannya.

Karena itu, komunikasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan harus mampu menjelaskan dua hal sekaligus: ketegasan negara dan kemanusiaan negara. Dalam bidang imigrasi, publik perlu melihat negara yang tegas menjaga pintu masuk dan keluar Indonesia. Dalam bidang pemasyarakatan, publik perlu melihat negara yang adil, membina, dan memberi kesempatan manusia untuk kembali produktif.

Narasi ini penting agar masyarakat tidak melihat imigrasi dan pemasyarakatan secara sempit. Imigrasi bukan sekadar layanan administratif. Pemasyarakatan bukan sekadar urusan lembaga pemasyarakatan. Keduanya merupakan instrumen pemerintahan yang sangat strategis dalam menjaga kedaulatan, keamanan, ketertiban, pelayanan publik, dan martabat bangsa.

Komunikasi sebagai Bagian dari Reformasi Tata Kelola

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memiliki banyak agenda penting yang perlu dikomunikasikan secara kuat. Mulai dari transformasi layanan keimigrasian, digitalisasi sistem perlintasan, penguatan pengawasan orang asing, penegakan hukum keimigrasian, perlindungan warga negara, hingga pembaruan tata kelola pemasyarakatan yang lebih produktif, humanis, dan akuntabel.

Setiap agenda tersebut membutuhkan komunikasi yang jelas. Publik perlu mengetahui bukan hanya apa yang dilakukan kementerian, tetapi juga mengapa hal itu dilakukan dan bagaimana manfaatnya bagi rakyat.

Transformasi digital imigrasi, misalnya, harus dijelaskan sebagai upaya meningkatkan kualitas layanan, mempercepat proses, memperkuat pengawasan, dan mengurangi ruang penyimpangan. Penguatan pengawasan orang asing harus dijelaskan sebagai bagian dari perlindungan kedaulatan dan keamanan nasional, bukan sebagai sikap tertutup terhadap dunia luar. Pembinaan pemasyarakatan harus dijelaskan sebagai agenda negara untuk membangun manusia, bukan sekadar mengelola penghukuman.

Dengan komunikasi yang baik, reformasi tata kelola akan lebih mudah dipahami publik. Komunikasi yang baik dapat memperkuat dukungan masyarakat, membangun kepercayaan, dan memperkecil jarak antara kebijakan pemerintah dengan persepsi publik.

Dari Publikasi Menuju Kepercayaan

Tantangan komunikasi pemerintah hari ini bukan hanya bagaimana membuat siaran pers atau unggahan media sosial. Tantangannya lebih besar: bagaimana membangun kepercayaan publik.

Kepercayaan lahir ketika pemerintah konsisten antara ucapan dan tindakan. Kepercayaan tumbuh ketika data yang disampaikan akurat. Kepercayaan menguat ketika pemerintah cepat menjelaskan isu, jujur mengakui tantangan, dan terbuka menyampaikan capaian. Komunikasi yang baik bukan kosmetik kebijakan, melainkan cermin dari tata kelola yang baik.

Karena itu, strategi komunikasi pemerintah harus bertumpu pada beberapa prinsip. Pertama, satu arah narasi besar yang selaras dengan visi Presiden. Kedua, kecepatan dalam merespons isu publik. Ketiga, akurasi data dan substansi. Keempat, koordinasi lintas kementerian/lembaga. Kelima, kemampuan menjelaskan kebijakan dalam bahasa yang mudah dipahami rakyat. Keenam, keberanian untuk hadir dalam ruang publik sebelum narasi lain mendominasi.

Pemerintah harus menyampaikan capaian, tetapi tidak boleh jatuh pada klaim kosong. Pemerintah harus membela kebijakan, tetapi tetap membuka ruang evaluasi. Pemerintah harus tegas meluruskan disinformasi, tetapi tetap menghormati kritik. Inilah komunikasi pemerintah yang sehat dalam negara demokratis.

Menjaga Gerbang Narasi Negara

Strategic Communication Forum yang diselenggarakan Bakom RI menjadi momentum penting untuk memperkuat disiplin komunikasi pemerintah. Forum ini mengingatkan bahwa setiap kementerian/lembaga tidak bisa berjalan sendiri-sendiri dalam menjelaskan kebijakan. Dalam pemerintahan yang besar, komunikasi harus dikonsolidasikan. Dalam ruang publik yang cepat berubah, narasi harus dipimpin. Dalam demokrasi yang terbuka, kepercayaan harus terus dirawat.

Bagi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, kehadiran dalam forum ini adalah bagian dari komitmen untuk menyelaraskan narasi kementerian dengan arah besar Kabinet Merah Putih. Kemenimipas harus hadir sebagai kementerian yang menjelaskan kerja-kerja kedaulatan, pelayanan, penegakan hukum, pembinaan manusia, dan pemulihan martabat secara lebih kuat kepada publik.

Pada akhirnya, komunikasi pemerintah bukan hanya soal berbicara. Komunikasi pemerintah adalah soal menjelaskan arah negara. Ia adalah jembatan antara kebijakan dan pemahaman publik, antara program dan kepercayaan rakyat, antara kerja pemerintah dan legitimasi sosial.

Negara yang bekerja harus mampu menjelaskan pekerjaannya. Negara yang kuat harus mampu menjaga narasinya. Dan negara yang ingin dipercaya rakyat harus hadir dengan komunikasi yang jujur, terkoordinasi, proaktif, dan berpihak pada kepentingan publik.

Di situlah pentingnya Bakom RI, pentingnya juru bicara kementerian/lembaga, dan pentingnya strategi komunikasi pemerintah: bukan semata-mata untuk memenangkan percakapan, tetapi untuk menjaga kepercayaan rakyat kepada negara.

Taekwondo Championship Sumut 2026 Digelar, Bidik Bibit Atlet Menuju Asian Championship dan Porprov

admin — Sat, 27 Jun 2026 13:15:00 +0700+0700

Medan–Kejuaraan Taekwondo Championship Sumatera Utara 2026 resmi dibuka di Medan, Sabtu (27/6/2026).

Ajang ini tidak hanya menjadi wadah kompetisi bagi para atlet muda, tetapi juga diharapkan menjadi momentum pembinaan untuk melahirkan atlet-atlet berprestasi yang siap tampil di tingkat nasional maupun internasional.

Mewakili Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Sumatera Utara, perwakilan Kadispora menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta, orang tua, dan pelatih yang telah berpartisipasi dalam kejuaraan tersebut. Ia mengajak seluruh atlet memanfaatkan kesempatan ini untuk menunjukkan hasil latihan yang telah dijalani secara konsisten.

"Kejuaraan ini menjadi sarana evaluasi bagi atlet dan pelatih untuk mengukur sejauh mana program latihan yang telah dijalankan mampu meningkatkan kemampuan dan prestasi," ujarnya.
Menurutnya, Taekwondo tidak hanya mengajarkan teknik bertanding dan kekuatan fisik, tetapi juga membentuk karakter melalui nilai-nilai disiplin, integritas, rasa hormat, kerja keras, pengendalian diri, serta semangat pantang menyerah.

"Nilai-nilai tersebut merupakan jiwa yang harus dimiliki setiap insan Taekwondo, baik saat bertanding maupun dalam kehidupan sehari-hari," katanya.

Ia berharap melalui kejuaraan ini lahir atlet-atlet Taekwondo Sumatera Utara yang mampu mengharumkan nama daerah di level nasional maupun internasional, sekaligus mencetak generasi muda yang sportif dan berintegritas.

Dukungan terhadap pembinaan atlet juga disampaikan perwakilan KONI Sumatera Utara, Syarizal Pulungan.

Menurutnya, pembinaan atlet usia dini harus terus
diperkuat agar prestasi Taekwondo Sumatera Utara semakin meningkat.
Sementara itu, mewakili Taekwondo Indonesia (TI) Sumatera Utara, Rinaldi berharap pelaksanaan kejuaraan berlangsung lancar hingga penutupan pada Minggu (28/6/2026).

"Semoga Kejuaraan Taekwondo Championship Sumatera Utara ini berjalan dengan sukses, lancar sampai hari Minggu nanti, dan berhasil menjaring bibit-bibit unggul untuk Asian Championship serta Porprov mendatang," ujarnya.

Rangkaian pembukaan ditutup dengan penyerahan penghargaan Dojang Terbaik kepada dojang asal Tanah Karo yang diserahkan Sekretaris Jenderal Tulus Ardiansyah. Acara juga dimeriahkan dengan atraksi para atlet Taekwondo serta penampilan tarian modern yang mendapat sambutan meriah dari para tamu undangan dan peserta.Hadir para pengurus TI Sumut, Ane marekar, Rezeki Karo Sekali, Rianto SH MH dan Rel

Achirudin Hasibuan Mengamuk, Wartawan Dipiting dan Dada Dipukul, Dilaporkan ke Polda Sumut

admin — Sat, 27 Jun 2026 12:47:00 +0700+0700

MEDAN- Purna polisi Achirudin Hasibuan yang dipecat Kapolri pada 31 Desember 2023 lalu, kini berulah lagi. Muhammad Fauzi (33) warga Jala Karya Gang Bersama Medan Barat melaporkannya ke Polda Sumut dengan tuduhan menganiaya dan merusak HP serta Jam Tangan miliknya.

Laporan Muhammad Fauzi yang berprofesi sebagai wartawan salah satu media online di Kota Medan ini tertuang dalam LP No. STTLP/B/1026/VI/2026/SPKT/POLDA SUMATERA UTARA tanggal 26 Juni 2026 diterima Kepala SPKT AKBP Drs Hermansyah. Muhammad Fauzi melapor ke Polda Sumut didampingi kuasa hukumnya dan sejumlah wartawan.

Achirudin Hasibuan merupakan mantan AKBP Polisi yang dipecat sesuai SK Kapolri No. 1794/XII/2023 tanggal 31 Desember 2023 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat atas AKBP Achirudin Hasibuan. Mantan perwira polisi itu tersangkut kasus pembiaran penganiayaan Ken Admiral yang dilakukan anaknya Aditya Hasibuan pada tahun 2023 lalu. Dia divonis 8 bulan penjara dan retritusi 52 juta.

Achirudin Hasibuan divonis 2 tahun penjara atas penyalahgunaan penyaluran Bahan Bakar Minyak yang dilakukannya bersama sama dengan manajemen salah satu korporasi. Dia juga didenda Rp. 50 juta.

Sementara, Muhammad Fauzi menceritakan, dia mengalami penganiayaan yang dilakukan Achirudin Hasibuan pada Kamis 25 Juni 2026 sekira pukul 09.00 WIB di Jalan Guru Sinumba Kelurahan Helvetia Timur Kecamatan Medan Helvetia. "Saya dianiaya Achirudin dengan cara dipiting dan dada saya dipukul hingga badan sakit serta HP dan Jam Tangan saya rusak," kata Muhammad Fauzi, Jumat (26/6/2026) usai membuat laporan ke SPKT Polda Sumut.

Dalam LP No. 1026 tanggal 26 Juni 2026 itu, Muhammad Fauzi menuding Achirudin melanggar pasal 466 joncto pasal 561 KUHP atas penganiayaan dan pengrusakan. Selain badan nya sakit dan HP serta Jam Tangan nya rusak, Muhammad Fauzi juga mengalami rasa takut dan trauma. Dia beberapa hari terbaring di rumah dan telah berobat ke Klinik terdekat.

Muhammad Fauzi menceritakan, dia menjalankan kerja sebagaimana biasa nya sebagai wartawan. Pada Kamis 25 Juni 2026 sekira pukul 09.00 WIB dia melintas di Jalan Guru Sinumba Kelurahan Helvetia Timur Kecamatan Medan Helvetia. Pas persis dia melintasi kediaman Achirudin, Muhammad Fauzi dipanggil mantan perwira polisi itu.

"Saya dipanggil Pak Achirudin, dia menuduh saya menghalangi pemagaran tanah milik Pak Asnan. Katanya dia (Achirudin,red) kuasa Pak Asnan. Saya tak ada menghalangi dan tak ada urusan masalah tanah Pak Asnan. Dia tak percaya. Dia bilang Bapak saya akan dipenjara. Saya bingung, saya akan pergi karena akan kerja, saya dilarang pergi," jelas Muhammad Fauzi.

Korban mengaku takut dan trauma, dia lalu berinisiatif merekam perlakuan Achirudin. Lalu pecatan polisi itu terlihat mengamuk dan mengejar korban. "Lihat lah direkaman ini, Pak Achirudin mengejar saya, ingin merampas HP saya. Saat itu saya dipiting, dada saya dipukul. Akibatnya dada saya sakit dan bagian badan lain nyilu. HP dan Jam Tangan saya rusak," tegasnya.

Atas laporannya ke Polisi, Muhammad Fauzi berharap Kapolda Sumut Irjen Whisnu Hermawan Februanto segera memproses laporannya serta menindak terlapor jika terbukti melanggar hukum. "Saya takut dan trauma Pak Kapolda. Mohon segera ditindaklanjuti laporan saya. Saya takut dianiaya lagi oleh Pak Achirudin Hasibuan," pungkasnya.

Belum diperoleh keterangan dari Kapolda Sumut Whisnu Hermawan Februanto maupun Kabid Humas Kombes Ferry Walintukan. Kedua pejabat Polda Sumut ini belum merespon konfirmasi wartawan yang dilayangkan, Sabtu (27/6/2026) via pesan Whats App nya.

Sementara Achirudin Hasibuan membantah menganiaya Muhammad Fauzi. Kepada sejumlah awak media, Kamis (25/6/2026) dia bahkan mengaku telah bermaaf maafan dengan pelapor. "Kami sudah bermaaf maafan. Tak ada masalah lagi. Sama orangtua nya juga sudah berdamai," kata Achirudin via ponselnya.

Achirudin Hasibuan, orang tua dan abang dari Muhammad Fauzi telah berdamai dengan nya dan pemilik tanah atas menempati tanah milik Asnan untuk rumah hunian. "Sudah damai," kata Achirudin sembari mengirim foto dan video.

Keterangan Achirudin, disanggah Muhammad Fauzi. Korban mengatakan, penganiayaan dan pengrusakan barang yang dialami tak ada sangkut pautnya dengan perdamaian masalah tanah yang ditempati orangtuanya. "Saya nyatakan, saya tak ada hubungannya dengan perdamaian antara Pak Asnan dan Orangtua saya. Saya dianiaya dan barang saya dirusak Pak Achirudin telah saya laporkan ke polisi," jelasnya, Sabtu (27/06/2026). Rel

Rahmat Gobel Menilai PENAS Petani Nelayan Titik Balik Kurangi Impor dan Bangun Kemandirian Pangan Nasional

admin — Sat, 27 Jun 2026 11:29:00 +0700+0700

Gorontalo, - Pekan Nasional Petani dan Nelayan (PENAS) XVII Tahun 2026 resmi digelar 20 sampai 24 Juni 2026 di Gor David Toni, Kabupaten Gorontalo.
Event empat tahunan yang mempertemukan organisasi petani-nelayan se-Indonesia ini dinilai menjadi momentum penting untuk kebangkitan pertanian nasional.
Anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Rachmat Gobel menyebut PENAS XVII bukan sekadar pameran biasa Selama 5 hari, para petani, nelayan, penyuluh, akademisi, dan pelaku usaha pertanian berkumpul membahas teknologi-teknologi baru dan konsep pertanian modern dalam rangka efisiensi.
"PENAS ini menjadi sangat penting sekarang ini karena ini adalah satu momentum untuk kebangkitan, menurut saya, kebangkitan daripada pertanian kita. Selama ini kita kan banyak impor, sebentar-sebentar impor, beras impor, gula impor, tapi kita kurang satu dunia satu perencanaan yang dalam membangun kemandirian pertanian kita," ujar Rahamat Gobel
Lanjut Rahmat Gobel mengatakan pertanian merupakan fondasi utama pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional. Indonesia memiliki modal besar berupa tanah luas, jumlah penduduk banyak, serta petani dan nelayan yang melimpah untuk membangun ketahanan nasional.
"Dan bicara pertanian, itu ada sebetulnya merupakan fondasi untuk pertumbuhan ekonomi nasional, fondasi pertumbuhan pembangunan ekonomi nasional kita. Tidak hanya itu saja, pertanian ini merupakan suatu yang harus kita lakukan karena kita mempunyai tanah yang luas, jadi jumlah penduduk kita banyak, petani kita juga banyak, nelayan kita juga banyak, untuk membangun ketahanan nasional kita," lanjutnya.
Vietnam disebut berhasil menjaga kedaulatannya karena kekuatan petani.
"Kita lihat bagaimana Vietnam bisa berhasil, bisa melawan Amerika, karena petaninya. Dan kita bangun petani-petani kita yang memiliki semangat dan komitmen untuk bisa menjaga ketahanan pangan kita sendiri," tegasnya.
Puncak PENAS XVII pada 24 Juni 2026 dihadiri langsung Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Kehadiran orang nomor satu di Indonesia ini menegaskan pentingnya PENAS sebagai ruang membangun pasokan pangan ke depan.
"Itulah makanya PENAS ini sangat penting, apalagi kalau tadi itu dikaitkan Presiden itu untuk membangun pasokan pangan kita ke depan," pungkasnya.
Suksesnya penyelenggaraan PENAS XVII 2026 selama 20-24 Juni menjadi kebanggaan tersendiri bagi Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail dan Wakil Gubernur Idah Syahidah Rusli Habibie.
Duet pimpinan daerah itu berhasil menjadikan Gorontalo pusat perhatian nasional dengan dihadiri Presiden Prabowo bersama 10 menteri kabinet, Kapolri, Panglima TNI, serta gubernur dari berbagai provinsi.
Dengan berakhirnya PENAS XVII, harapan besar disematkan agar semangat kebangkitan pertanian yang lahir dari Gorontalo ini menjadi titik balik Indonesia mengurangi impor dan mewujudkan swasembada pangan berkelanjutan. ( Kadek Sugiarta)

LP3SU Desak Wali Kota Medan Jangan Tunda Pembongkaran Bangunan di Atas Aset Pemko Di Contempo

admin — Fri, 26 Jun 2026 21:56:00 +0700+0700

MEDAN – Ketua Lembaga Pemantau Pemerintahan dan Pemilu Sumatera Utara (LP3SU) Salfimi Umar, Jumat (26/6), mendesak Wali Kota Medan segera mengambil alih penanganan polemik bangunan berupa dua tembok dan taman yang berdiri di atas aset Pemerintah Kota (Pemko) Medan di kawasan Perumahan Contempo Regency. Menurutnya, Wali Kota harus segera memerintahkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Medan melaksanakan pembongkaran karena seluruh tahapan administrasi penegakan Peraturan Daerah (Perda) telah dipenuhi, namun hingga kini eksekusi tak kunjung dilakukan.

Salfimi menilai lambannya pelaksanaan pembongkaran berpotensi menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat terhadap komitmen pemerintah dalam menjaga aset daerah dan menegakkan aturan. Padahal Satpol PP telah menerbitkan tiga surat peringatan, sementara Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Kota Medan juga telah meminta agar penertiban segera dilaksanakan.

Berdasarkan dokumen penertiban, Satpol PP Kota Medan telah menerbitkan Surat Peringatan (SP) I pada 30 Maret 2026, SP II pada 2 April 2026, dan SP III Nomor 600.1.15.2/4170 tertanggal 8 Mei 2026. Dalam SP III tersebut, pemilik bangunan diperintahkan membongkar sendiri bangunan yang berada di atas Daerah Milik Jalan (Damija) dalam waktu 1x24 jam. Namun hingga akhir Juni 2026, perintah tersebut belum juga dieksekusi.

Padahal, Dinas SDABMBK Kota Medan telah meminta Satpol PP melakukan pembongkaran karena seluruh tahapan teguran administratif telah dilaksanakan. Dengan demikian, secara prosedural tidak ada lagi alasan untuk menunda pelaksanaan penertiban.

Persoalan ini juga menjadi perhatian Komisi IV DPRD Kota Medan yang melakukan peninjauan lapangan bersama organisasi perangkat daerah terkait. Dalam kunjungan tersebut terungkap bahwa dua tembok dan taman berbentuk huruf "L" diduga berdiri di atas fasilitas umum dan aset Pemko Medan yang telah diserahkan melalui pengambilalihan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU).

Berdasarkan berita acara pengambilalihan PSU, aset yang telah menjadi milik Pemko Medan meliputi jaringan jalan paving block seluas 2.847,50 meter persegi dengan panjang 334 meter dan lebar 7 meter, serta saluran drainase sepanjang 334 meter. Seluruh biaya pemeliharaan dan pengelolaan aset tersebut menjadi tanggung jawab Pemko Medan melalui APBD.

Salfimi Umar menegaskan, apabila objek tersebut benar telah menjadi aset pemerintah daerah dan seluruh tahapan administrasi sudah dilalui, maka Wali Kota Medan harus segera menginstruksikan Satpol PP melaksanakan pembongkaran.

"Kalau memang aset itu sudah resmi menjadi milik Pemko Medan dan seluruh prosedur mulai dari SP I, SP II hingga SP III sudah dipenuhi, maka Wali Kota Medan tidak boleh lagi membiarkan persoalan ini berlarut-larut. Satpol PP harus segera melaksanakan pembongkaran sebagai bentuk penegakan Perda dan perlindungan terhadap aset daerah," tegas Salfimi.

Ketua Komisi IV DPRD Medan Paul Mei Anton Simanjuntak bersama anggota Komisi IV Jusuf Ginting dan Lailatul Badri sebelumnya telah meninjau langsung lokasi. Lailatul Badri bahkan meminta rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) Aset DPRD Medan segera dijalankan, termasuk melakukan penertiban terhadap bangunan yang diduga berdiri di atas fasilitas umum.

Menurut Salfimi, lambannya pelaksanaan pembongkaran justru menimbulkan kesan buruk terhadap komitmen pemerintah dalam menegakkan aturan.

"Kalau sudah tiga kali surat peringatan diterbitkan tetapi eksekusi tidak juga dilakukan, masyarakat tentu bertanya-tanya. Jangan sampai muncul anggapan bahwa penegakan hukum hanya tegas kepada masyarakat kecil, sementara terhadap persoalan tertentu justru terkesan dibiarkan," ujarnya.

Harus Ada Tindakan Nyata

Salfimi juga menyoroti belum adanya tindakan nyata setelah keluarnya tiga surat peringatan. Kondisi tersebut dinilai dapat memunculkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat.

Ia menegaskan bahwa aset pemerintah harus dijaga dan dipertahankan. Apabila aset daerah dibiarkan dikuasai atau dimanfaatkan pihak tertentu tanpa tindakan tegas, maka hal itu akan menjadi preseden buruk bagi tata kelola pemerintahan di Kota Medan.

Bawa ke Pusat

Sementara itu, pemilik lahan menyatakan akan membawa persoalan tersebut ke pemerintah pusat apabila Pemko Medan terus menunda penertiban terhadap bangunan yang diduga berdiri di atas aset pemerintah. Ia menyebut akan melaporkan persoalan tersebut kepada Korsupgah KPK RI dan Kejaksaan agar ada kepastian hukum.

Hingga berita ini diturunkan, Satpol PP Kota Medan belum memberikan penjelasan resmi mengenai alasan belum dilaksanakannya pembongkaran, meski masa pelaksanaan SP III telah lama berakhir.

Salfimi mengaku heran dengan belum dilaksanakannya pembongkaran, padahal seluruh tahapan administratif telah ditempuh.

"Publik tentu ingin mengetahui apa yang sebenarnya menjadi kendala sehingga pembongkaran belum juga dilakukan. Kalau memang seluruh prosedur sudah dipenuhi dan objek tersebut telah menjadi aset Pemko Medan, maka cara paling tepat menghentikan spekulasi adalah segera menegakkan Perda dan melakukan pembongkaran sesuai ketentuan yang berlaku. Pemerintah harus menunjukkan keberpihakan terhadap kepentingan publik dan menjaga aset daerah," pungkasnya.rel

Iklan PT Sari Indofood Corporation di Jl Sutomo Diduga Nunggak Pajak 3 Tahun, Bapenda Medan Diminta Tegas

admin — Fri, 26 Jun 2026 15:35:00 +0700+0700

Medan, – Sebuah Mega Billboard reklame milik PT Sari Indofood Corporation yang berdiri di Jalan Sutomo simpang Jalan Haryono MT menjadi sorotan. Reklame itu diduga belum membayar pajak selama 3 tahun terakhir.
Pantauan wartawan Kamis 25/6/2026, reklame berukuran sekitar 8x16 meter masih terpasang kokoh di titik strategis tersebut. Isi reklame mempromosikan produk minuman Nescafe dari PT Sari Indofood Corporation.
"Setahu saya reklame di situ sudah lama. Kalau memang 3 tahun tidak bayar pajak, berarti ada yang tidak beres. Kok dibiarkan?" ujar Andi, warga yang berjualan di sekitar lokasi.
Pajak reklame diatur dalam Perda Kota Medan No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pasal 58 menyebut setiap penyelenggaraan reklame wajib pajak. Sanksi bagi penunggak diatur Pasal 100, mulai dari denda administratif 2% per bulan sampai penertiban.
Kepala Bapenda Kota Medan, Dr. M. Agha Novrian, S.STP, M.Si ketika dikonfirmasi via WhatsApp menjawab,"Siap, terimakasih infonya pak, segera kami cek," jawabnya.
Manajemen PT Sari Indofood Corporation tidak bisa di konfirmasi dan belum memberi keterangan terkait pajak iklan mereka yang menunggak itu.
Pemerhati Kebijakan Publik Otti Batubara, menilai Bapenda harus transparan. "Kalau benar nunggak 3 tahun, Bapenda wajib terbitkan SKPD dan lakukan penagihan paksa. Jika dibiarkan, ini preseden buruk dan potensi kehilangan PAD," ujarnya.
Lebih lanjut Otti mengatakan terlihat melalui sistem pembayaran pajak reklame di Bapenda Medan bahwa PT Sari Indofood Corporation /Indocafe membayar hanya ditahun 2022 dengan nomor STPD 407/0401/SKPD/2022 tanggal 27/12/2022 senilai Rp 93.211.719,00.
Ketika dilakukan konfirmasi ke Kepala Bidang yang menangani langsung iklan dan reklame mengatakan bahwa info yang didapat wartawan tidak benar. Dia menunjukkan Poto di HP nya dan berkata bahwa itu izinnya sampai 2027 dan sudah bayar pajak sampai tahun 2026.
"Ini yang benar datanya, izin sampai 2027 dan pajak dibayar sampai 2026. Reklame yang di jalan Sutomo kan, jangan salah salah info. Darimana bapak dapat info itu," ujarnya kesal.
Sesuai Pasal 78 Perda 1/2024, Bapenda berwenang mencabut izin dan menertibkan reklame yang tidak bayar pajak. Pembiaran terhadap pelanggaran berpotensi melanggar asas pemerintahan yang baik.
Klarifikasi dari Bapenda Kota Medan dan PT Sari Indofood Corporation dinilai penting. Sesuai Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik, pers wajib uji informasi dan memberi ruang hak jawab secara proporsional.
Publik menunggu ketegasan Bapenda. Data Pemko Medan 2025 menyebut target pajak reklame Rp85 miliar. Tunggakan reklame akan mengganggu capaian target tersebut. (Red)

Keresahan di Pemko Medan Menguat, Dugaan Intervensi Oknum Pimpinan DPRD Sumut soal Proyek dan Jabatan Jadi Sorotan

admin — Fri, 26 Jun 2026 15:02:00 +0700+0700

MEDAN | Keresahan di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Medan dikabarkan semakin menguat. Sejumlah sumber menyebut adanya dugaan intervensi dari oknum salah satu pimpinan DPRD Sumatera Utara terhadap penempatan pejabat strategis hingga pengelolaan proyek di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Bahkan, sumber yang enggan disebutkan namanya itu menilai pengaruh oknum tersebut disebut-sebut sangat kuat hingga memunculkan anggapan bahwa kewenangannya melebihi pejabat eksekutif di lingkungan Pemko Medan.

"Kalau orang yang direkomendasikan tidak ditempatkan di jabatan strategis atau yang dianggap 'jabatan basah', pasti ada tekanan. Ini sudah menjadi pembicaraan di internal," ujar sumber kepada Sumut24 Group, Jumat (26/6/2026).

Beberapa OPD yang disebut-sebut menjadi perhatian dalam dugaan tersebut di antaranya Dinas Pekerjaan Umum (PU), Dinas Perhubungan, serta Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (PKPCKTR) Kota Medan.

Selain penempatan jabatan, dugaan pengaturan proyek pada dinas-dinas tersebut juga dikabarkan menjadi perbincangan di kalangan kontraktor dan pelaku jasa konstruksi di Kota Medan.
Menanggapi informasi tersebut, Tokoh Muda Gen Z Sumatera Utara, Rudi Hutabarat, mengaku turut menerima informasi yang sama. Menurutnya, dugaan campur tangan itu harus menjadi perhatian serius agar birokrasi di Kota Medan tetap berjalan profesional.
"Kabarnya inisial RA," ujar Rudi Hutabarat kepada wartawan saat ditemui, Medan.

Rudi meminta Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, memastikan seluruh proses penempatan pejabat maupun pelaksanaan proyek pemerintah dilakukan sesuai aturan serta bebas dari intervensi pihak-pihak yang tidak memiliki kewenangan.

Ia juga mengingatkan agar tidak terjadi monopoli proyek di OPD strategis yang dapat merusak iklim persaingan usaha di kalangan kontraktor.

"Kontraktor juga ingin mendapatkan kesempatan yang sama dalam mengikuti proyek-proyek pemerintah. Jangan sampai hanya kelompok tertentu yang menguasai pekerjaan untuk kepentingan memperkaya diri sendiri maupun kelompok," tegasnya.
Rudi memastikan dirinya bersama elemen masyarakat akan terus mengawasi jalannya pemerintahan di Kota Medan.

"Kami akan terus menyuarakan kritik dan melakukan pengawasan. Jika memang ada praktik-praktik yang tidak sesuai aturan, maka harus dibuka secara terang-benderang demi kepentingan masyarakat Kota Medan," pungkasnya.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak yang disebut dalam pemberitaan ini belum memberikan keterangan resmi. Redaksi masih berupaya melakukan konfirmasi. Red

Apresiasi Peran Pelaut, Pelindo Belawan Luncurkan Layanan Transportasi Khusus Awak Kapal

admin — Fri, 26 Jun 2026 14:38:00 +0700+0700

BELAWAN – Executive General Manager PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 1 Cabang Belawan, Yusrizal, menghadiri rangkaian peringatan Hari Pelaut Sedunia (Day of the Seafarer) 2026 yang berlangsung di Pelabuhan Belawan, Kamis (25/6).

Peringatan tersebut diawali dengan pembunyian suling kapal di atas MT. Gui Heng An Hang sebagai bentuk penghormatan kepada para pelaut yang selama ini menjadi ujung tombak transportasi laut dan distribusi logistik nasional maupun internasional.

Dalam rangkaian kegiatan tersebut, turut diresmikan layanan shuttle service bagi pelaut di kawasan Pelabuhan Belawan. Fasilitas ini dihadirkan untuk mendukung mobilitas awak kapal selama berada di area pelabuhan sehingga dapat meningkatkan kenyamanan dan pelayanan bagi para pelaut.

Executive General Manager Pelindo Regional 1 Cabang Belawan, Yusrizal, mengatakan bahwa Hari Pelaut Sedunia merupakan momentum penting untuk memberikan apresiasi kepada para pelaut yang memiliki kontribusi besar terhadap kelancaran arus logistik dan perdagangan melalui jalur laut.

"Kami menyambut baik penyelenggaraan Hari Pelaut Sedunia sebagai bentuk penghargaan kepada para pelaut yang memiliki peran penting dalam mendukung kelancaran logistik. Kehadiran layanan shuttle service ini juga menjadi wujud komitmen Pelindo dalam meningkatkan pelayanan dan kenyamanan bagi awak kapal yang beraktivitas di Pelabuhan Belawan," ujar Yusrizal.

Peringatan Hari Pelaut Sedunia 2026 di Pelabuhan Belawan berlangsung penuh kebersamaan dan dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan sektor maritim, antara lain unsur KSOP Utama Belawan, perusahaan pelayaran, serta stakeholder pelabuhan lainnya.

Melalui momentum ini, diharapkan sinergi seluruh insan maritim semakin kuat dalam mendukung keselamatan pelayaran, kelancaran logistik, dan kemajuan sektor kepelabuhanan di Indonesia. (Syahdan)

AMPERAKSU Desak Polda Sumut Telusuri Dugaan Gudang Rokok Ilegal, Minta Backing Dibongkar

admin — Fri, 26 Jun 2026 12:09:00 +0700+0700

Medan – Aliansi Mahasiswa Pembela Rakyat Kecil Sumatera Utara (AMPERAKSU) menggelar aksi unjuk rasa di depan Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) Sumatera Utara, Jumat (26/6), mendesak aparat mengusut tuntas dugaan jaringan peredaran rokok ilegal tanpa pita cukai merek Helium yang disebut beroperasi di Kabupaten Deli Serdang.

Dalam pernyataan sikap yang dibagikan kepada wartawan, AMPERAKSU menilai peredaran rokok ilegal di Sumatera Utara telah berlangsung secara terbuka tanpa penindakan yang dinilai sebanding dari aparat penegak hukum. Mereka menyebut praktik tersebut tidak hanya merugikan penerimaan negara dari sektor cukai, tetapi juga berpotensi membahayakan konsumen karena produk yang beredar diduga tidak melalui pengawasan sebagaimana mestinya.

Koordinator Aksi AMPERAKSU, Rian Lubis, menyatakan hasil investigasi internal organisasinya menemukan dugaan keberadaan sejumlah gudang penyimpanan rokok ilegal merek Helium di wilayah Deli Serdang. Menurut mereka, lokasi yang diduga menjadi tempat penimbunan dibuat tertutup dan memiliki sistem pengamanan sehingga sulit diakses.

"Jika benar terdapat gudang penyimpanan dan distribusi rokok ilegal, aparat harus segera melakukan penyelidikan menyeluruh. Jangan sampai praktik yang merugikan negara terus berlangsung tanpa penegakan hukum," ujar Rian dalam pernyataan sikapnya.

AMPERAKSU juga menduga praktik tersebut melibatkan jaringan yang terorganisasi. Karena itu, mereka meminta penyidik tidak berhenti pada pelaku lapangan, tetapi mengusut pihak-pihak yang diduga menjadi pemodal maupun pemberi perlindungan apabila ditemukan bukti yang mengarah ke sana.

Dalam tuntutannya, massa meminta Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut segera menindaklanjuti laporan masyarakat yang telah mereka sampaikan sebelumnya. Mereka juga mendesak kepolisian menelusuri dugaan lokasi gudang, mengumpulkan alat bukti, serta menindak siapa pun yang terbukti terlibat sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

AMPERAKSU mengutip dugaan pelanggaran terhadap Pasal 54 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, yang mengatur sanksi pidana bagi pihak yang menyimpan, mengedarkan, atau memperjualbelikan barang kena cukai secara melawan hukum.

Hingga berita ini ditulis, Polda Sumatera Utara belum memberikan keterangan resmi terkait tuntutan massa maupun dugaan keberadaan gudang rokok ilegal merek Helium di Deli Serdang. Demikian pula pihak-pihak yang disebut dalam tuntutan AMPERAKSU belum memberikan tanggapan atau klarifikasi sehingga seluruh dugaan tersebut masih memerlukan pembuktian melalui proses penyelidikan aparat penegak hukum.

LTKP Desak Kejatisu Usut Dugaan Korupsi Pengadaan Makanan Pasien RSU Haji Medan Rp4,3 Miliar

admin — Fri, 26 Jun 2026 10:58:00 +0700+0700

MEDAN | Presidium Lingkaran Transparansi Kebijakan Publik (LTKP) mendesak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) segera mengusut dugaan korupsi dalam pengadaan belanja makanan dan minuman pasien di RSU Haji Medan Tahun Anggaran 2025 yang disebut bernilai Rp4,3 miliar.
Desakan tersebut disampaikan Ketua Presidium LTKP, Syafaruddin Sikumbang, kepada wartawan di Coriz Cafe, Jalan HM Joni, Medan, Kamis (25/6/2026) malam.
Menurut Syafaruddin, pengadaan makanan dan minuman pasien itu dilaksanakan melalui dua penyedia, yakni CV PPD dan CV WJA. Berdasarkan dokumen kontrak yang dimiliki pihaknya, kedua perusahaan tersebut disebut telah mempertanggungjawabkan realisasi belanja sekitar Rp2,3 miliar.
LTKP menduga terdapat sejumlah penyimpangan dalam pelaksanaan pengadaan. Di antaranya dugaan manipulasi data pasien dengan memasukkan pasien rawat jalan ke dalam daftar penerima makanan, padahal fasilitas tersebut hanya diperuntukkan bagi pasien rawat inap.
Selain itu, LTKP juga menyoroti dugaan pengaturan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang diduga berpotensi menyebabkan pembengkakan anggaran.
"Kami meminta Kejatisu segera turun tangan melakukan penyelidikan dan mengusut tuntas dugaan korupsi di RSU Haji Medan," ujar Syafaruddin.
Ia menilai dugaan penyimpangan tersebut diduga telah berlangsung cukup lama dan lemahnya pengawasan menjadi salah satu faktor yang memungkinkan praktik itu terjadi.
"Seharusnya pelayanan kepada pasien menjadi prioritas. Jangan sampai anggaran makanan dan minuman pasien justru diduga disalahgunakan," tegasnya.
LTKP berharap Kejatisu segera menindaklanjuti laporan dan melakukan pemeriksaan terhadap seluruh pihak yang terlibat guna memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran di RSU Haji Medan.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak RSU Haji Medan belum memberikan tanggapan maupun keterangan resmi terkait dugaan tersebut. Upaya konfirmasi kepada pihak rumah sakit masih terus dilakukan. Rl/ss

Transisi Energi dan Ujian Pemerintahan Ekologis Indonesia

admin — Fri, 26 Jun 2026 10:24:00 +0700+0700

Oleh: Abdullah Rasyid
Mahasiswa Doktoral Ilmu Pemerintahan IPDN dan Pendiri GREAT Institute

Di tengah krisis iklim global, Indonesia kembali menyampaikan pesan penting di panggung internasional: pembangunan nasional tidak boleh mengorbankan stabilitas ekologi. Pesan itu disampaikan Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Mohammad Jumhur Hidayat, dalam forum Global Electrification and Transition Energy Summit (GETES) 2026 di London, Inggris, pada 23 Juni 2026.

Sekilas, pernyataan tersebut dapat dibaca sebagai komitmen diplomatik biasa. Namun, jika dilihat lebih dalam, pesan itu menyentuh persoalan yang jauh lebih mendasar: bagaimana negara mengelola pembangunan dalam era krisis iklim, transisi energi, dan kompetisi ekonomi hijau global.

Indonesia menegaskan bahwa transisi energi tidak boleh dipahami secara sempit sebagai perpindahan dari energi fosil menuju energi bersih. Transisi energi bukan sekadar mengganti batu bara dengan panel surya, minyak dengan baterai, atau pembangkit lama dengan teknologi baru. Transisi energi adalah transformasi sistem pembangunan. Ia menyangkut arah ekonomi, perlindungan lingkungan, nasib pekerja, masa depan industri, tata kelola sumber daya alam, serta legitimasi negara di hadapan rakyat dan dunia.

Di sinilah letak penting pernyataan Menteri Jumhur. Ia menegaskan bahwa transformasi energi harus berjalan secara bertanggung jawab, inklusif, dan tidak boleh mengorbankan stabilitas ekologi maupun hak-hak dasar kelompok pekerja domestik. Dengan kata lain, transisi energi tidak boleh menciptakan korban baru atas nama masa depan hijau.

Masa depan hijau akan kehilangan makna apabila dibangun dengan cara yang merusak alam. Ia juga akan kehilangan legitimasi apabila meninggalkan pekerja, masyarakat lokal, petani, nelayan, masyarakat adat, dan komunitas yang selama ini hidup di sekitar kawasan industri, tambang, hutan, pesisir, dan sumber daya energi.

Karena itu, transisi energi harus diletakkan sebagai agenda pemerintahan, bukan hanya agenda teknologi. Dalam perspektif Ilmu Pemerintahan, inti persoalannya bukan semata apakah negara memiliki target penurunan emisi, tetapi apakah negara memiliki kapasitas untuk mengelola perubahan besar itu secara adil, terukur, dan berkelanjutan.

Negara bukan hanya pembuat janji. Negara adalah pengelola perubahan.

Transisi Energi sebagai Persoalan Pemerintahan

Ilmu Pemerintahan mengajarkan bahwa pemerintahan tidak hanya berbicara tentang lembaga, jabatan, atau prosedur administrasi. Pemerintahan adalah seni dan kapasitas negara dalam mengatur kehidupan bersama, menjaga ketertiban, melindungi warga, mengelola sumber daya, dan mengarahkan pembangunan menuju tujuan publik.

Dalam konteks transisi energi, negara menghadapi tantangan yang kompleks. Ia harus menurunkan emisi, tetapi tetap menjaga pertumbuhan ekonomi. Ia harus mendorong investasi energi bersih, tetapi tetap melindungi lingkungan. Ia harus mempercepat hilirisasi dan industrialisasi, tetapi tidak boleh membiarkan pencemaran dan konflik lahan. Ia harus menciptakan lapangan kerja hijau, tetapi juga harus melindungi pekerja lama yang terdampak perubahan struktur ekonomi.

Di sinilah transisi energi menjadi ujian kapasitas pemerintahan. Apakah negara mampu mengintegrasikan kebijakan energi, lingkungan, industri, ketenagakerjaan, keuangan, investasi, pendidikan, desa, dan pemerintah daerah dalam satu arah yang sama? Apakah negara mampu memastikan bahwa standar lingkungan tidak hanya kuat dalam dokumen, tetapi juga kuat dalam pelaksanaan? Apakah negara mampu menindak pelanggaran lingkungan, meskipun pelanggaran itu dilakukan oleh aktor ekonomi besar?

Tanpa kapasitas pemerintahan yang kuat, transisi energi dapat berubah menjadi paradoks. Atas nama energi hijau, eksploitasi sumber daya alam bisa berjalan dengan wajah baru. Atas nama hilirisasi, kerusakan ekologis bisa tetap terjadi. Atas nama investasi, masyarakat lokal bisa tersingkir. Atas nama pertumbuhan, hak pekerja bisa diabaikan.

Indonesia tidak boleh masuk ke dalam jebakan itu.

Transisi energi yang benar bukan hanya menghasilkan listrik bersih. Ia juga harus menghasilkan tata kelola yang bersih. Bukan hanya menurunkan emisi karbon, tetapi juga menurunkan ketimpangan. Bukan hanya membangun industri hijau, tetapi juga memperkuat keadilan sosial.

Asta Cita dan Arah Baru Pembangunan

Pesan Indonesia di GETES 2026 sangat relevan dengan Asta Cita pemerintahan nasional. Asta Cita bukan hanya daftar program politik. Ia dapat dibaca sebagai kerangka pembangunan negara dalam menghadapi tantangan baru: kedaulatan energi, ketahanan pangan, ekonomi hijau, ekonomi biru, hilirisasi, lapangan kerja, pembangunan dari desa, reformasi birokrasi, serta harmoni dengan lingkungan dan budaya.

Asta Cita kedua menegaskan pentingnya kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Dalam konteks ini, kemandirian energi tidak boleh dimaknai semata sebagai kemampuan menyediakan energi dalam jumlah besar. Kemandirian energi harus berarti kemampuan negara menyediakan energi yang bersih, aman, terjangkau, berkeadilan, dan tidak merusak masa depan.

Asta Cita ketiga berbicara tentang peningkatan lapangan kerja yang berkualitas. Maka, transisi energi harus menjadi jalan lahirnya green jobs: pekerjaan hijau yang layak, produktif, dan memberi masa depan bagi rakyat. Pekerja di sektor batu bara, migas, industri ekstraktif, transportasi, dan rantai pasok energi fosil tidak boleh dipandang sebagai angka statistik dalam proses dekarbonisasi. Mereka adalah warga negara yang harus dilindungi, dilatih ulang, dan diberi akses menuju ekonomi baru.

Asta Cita kelima menekankan hilirisasi dan industrialisasi. Namun, hilirisasi tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan ekologi. Hilirisasi harus naik kelas menjadi hilirisasi hijau: menciptakan nilai tambah nasional, tetapi tetap tunduk pada standar lingkungan, efisiensi energi, tata kelola limbah, perlindungan masyarakat lokal, dan transparansi perizinan.

Asta Cita keenam menegaskan pembangunan dari desa dan dari bawah. Artinya, transisi energi tidak boleh hanya menjadi agenda kota besar, kawasan industri, atau elite teknokratik. Desa, pesisir, kawasan sekitar hutan, wilayah tambang, dan daerah penghasil energi harus menjadi subjek pembangunan. Rakyat daerah tidak boleh hanya menjadi penonton ketika sumber daya mereka dikelola. Mereka harus menjadi penerima manfaat dan bagian dari rantai nilai ekonomi hijau.

Asta Cita ketujuh menekankan reformasi politik, hukum, dan birokrasi. Dalam agenda transisi energi, reformasi birokrasi berarti memperkuat pengawasan lingkungan, memperbaiki perizinan, menutup celah rente, memperkuat penegakan hukum, dan memastikan bahwa kebijakan tidak dibajak oleh kepentingan sempit. Birokrasi tidak boleh hanya menjadi mesin percepatan investasi. Birokrasi harus menjadi penjaga kepentingan publik.

Asta Cita kedelapan menegaskan harmoni dengan lingkungan, alam, dan budaya. Inilah fondasi moral transisi energi. Pembangunan yang tercerabut dari alam pada akhirnya akan kehilangan arah. Pembangunan yang mengabaikan budaya lokal akan kehilangan legitimasi. Pembangunan yang merusak ruang hidup rakyat akan kehilangan makna.

Karena itu, transisi energi berkeadilan adalah salah satu bentuk konkret dari Asta Cita jika dijalankan dengan konsisten. Ia menghubungkan kedaulatan energi, keadilan sosial, penciptaan kerja, perlindungan lingkungan, pembangunan daerah, reformasi birokrasi, dan masa depan Indonesia Emas 2045.

Lingkungan sebagai Aset Strategis Negara

Indonesia adalah salah satu negara dengan kekayaan keanekaragaman hayati terbesar di dunia. Hutan tropis, gambut, mangrove, laut, sungai, kawasan pesisir, biodiversitas, dan jasa ekosistem Nusantara bukan hanya kekayaan alam. Semua itu adalah aset strategis negara.

Di sinilah gagasan Environmental Asset Economy menjadi relevan. Lingkungan hidup tidak cukup hanya dipandang sebagai objek perlindungan atau objek pengendalian. Lingkungan hidup harus dipahami sebagai aset pembangunan yang memiliki nilai ekonomi, sosial, ekologis, energi, dan fiskal.

Hutan bukan hanya kumpulan pohon. Ia adalah penyerap karbon, penjaga air, penyangga biodiversitas, pengendali iklim, sumber kehidupan masyarakat, dan modal pembangunan masa depan. Mangrove bukan hanya tanaman pesisir. Ia adalah pelindung garis pantai, rumah ekosistem laut, penyangga ekonomi nelayan, dan aset karbon biru. Sampah bukan hanya residu. Dalam tata kelola yang tepat, ia dapat menjadi sumber ekonomi sirkular dan energi. Karbon bukan hanya beban emisi. Dalam sistem yang kredibel, ia dapat menjadi instrumen pembiayaan lingkungan dan pembangunan rendah karbon.

Namun, melihat lingkungan sebagai aset tidak boleh diartikan sebagai mengkomersialisasikan alam tanpa batas. Sebaliknya, pendekatan ini harus menjadi cara baru untuk memastikan bahwa lingkungan lebih dihargai, lebih dijaga, dan lebih dikelola secara profesional. Alam akan lebih mudah dirusak ketika ia dianggap tidak bernilai. Sebaliknya, ketika nilai ekologis, sosial, ekonomi, dan fiskalnya diakui secara benar, negara memiliki alasan yang lebih kuat untuk menjaganya.

Di sinilah pemerintahan ekologis diperlukan.

Pemerintahan ekologis adalah pemerintahan yang menempatkan daya dukung alam sebagai dasar pengambilan keputusan publik. Ia tidak anti-pertumbuhan, tetapi menolak pertumbuhan yang merusak. Ia tidak anti-investasi, tetapi menuntut investasi yang bertanggung jawab. Ia tidak anti-industri, tetapi menghendaki industri yang bersih, adil, dan berkelanjutan.

Pemerintahan ekologis tidak melihat lingkungan sebagai hambatan pembangunan. Ia melihat lingkungan sebagai fondasi pembangunan.

Dari Komitmen Global ke Kapasitas Nasional

Pertemuan Menteri Jumhur dengan Sekretaris Jenderal PBB António Guterres memperkuat pesan bahwa Indonesia tidak sedang berbicara sendirian. Dunia sedang bergerak menuju transisi energi yang lebih cepat, lebih bersih, dan lebih adil. Namun, Indonesia harus memastikan bahwa transisi ini tidak membuat bangsa hanya menjadi pemasok bahan mentah bagi industri hijau global.

Indonesia memiliki posisi strategis. Kita memiliki biodiversitas besar, cadangan karbon, sumber energi terbarukan, mineral penting, pasar domestik yang luas, dan tenaga kerja produktif. Tetapi posisi strategis itu hanya akan menjadi kekuatan apabila dikelola dengan tata kelola yang kuat.

Tanpa tata kelola, kekayaan alam mudah berubah menjadi kutukan. Tanpa pengawasan, investasi hijau bisa berubah menjadi eksploitasi baru. Tanpa perlindungan sosial, transisi energi bisa menimbulkan resistensi. Tanpa partisipasi publik, kebijakan bisa kehilangan legitimasi.

Karena itu, komitmen global harus diterjemahkan menjadi kapasitas nasional. Diplomasi lingkungan di London harus berlanjut menjadi kebijakan yang nyata di Jakarta, provinsi, kabupaten, desa, kawasan industri, wilayah tambang, hutan, dan pesisir.

Pertama, pemerintah perlu memperkuat koordinasi lintas sektor. Transisi energi tidak bisa hanya menjadi urusan kementerian energi atau lingkungan hidup. Ia harus melibatkan kementerian industri, ketenagakerjaan, keuangan, investasi, pendidikan, desa, BUMN, pemerintah daerah, akademisi, dunia usaha, serikat pekerja, dan masyarakat sipil.

Kedua, pemerintah perlu membangun data transisi energi yang kuat. Negara harus tahu wilayah mana yang paling rentan, pekerja mana yang terdampak, industri mana yang perlu dialihkan, keterampilan apa yang dibutuhkan, ekosistem mana yang harus dipulihkan, dan investasi apa yang benar-benar berkelanjutan.

Ketiga, perlindungan sosial bagi pekerja terdampak harus disiapkan sejak awal. Just transition tidak boleh berhenti sebagai istilah dalam forum internasional. Ia harus menjadi program nyata: pelatihan ulang, sertifikasi keterampilan, jaminan pendapatan sementara, penempatan kerja baru, dukungan UMKM hijau, dan penciptaan lapangan kerja di daerah terdampak.

Keempat, pengawasan lingkungan harus diperkuat. Standar lingkungan yang ketat tidak boleh hanya menjadi bahasa perizinan. Ia harus menjadi praktik pemerintahan. AMDAL, pengelolaan limbah, pemulihan lahan, perlindungan kawasan ekologis, dan pengendalian emisi harus diawasi secara transparan dan tegas.

Kelima, masyarakat harus dilibatkan. Transisi energi akan gagal jika dirancang secara elitis. Kebijakan yang menyangkut hidup banyak orang harus membuka ruang partisipasi. Masyarakat lokal, pekerja, pemerintah daerah, akademisi, dunia usaha, dan organisasi masyarakat sipil harus menjadi bagian dari desain kebijakan sejak awal, bukan sekadar diajak bicara setelah konflik muncul.

Ujian Legitimasi Negara

Pada akhirnya, transisi energi adalah ujian legitimasi negara. Rakyat akan menerima perubahan besar apabila mereka melihat bahwa negara hadir secara adil. Mereka akan mendukung agenda hijau apabila mereka tidak merasa ditinggalkan. Mereka akan percaya pada transformasi apabila manfaatnya terasa dalam kehidupan sehari-hari.

Keberhasilan transisi energi tidak cukup diukur dari turunnya grafik emisi. Ia juga harus diukur dari jumlah pekerjaan hijau yang tercipta, pekerja yang terlindungi, desa yang diberdayakan, konflik lingkungan yang menurun, kualitas udara yang membaik, hutan yang terjaga, mangrove yang pulih, dan masyarakat yang hidup lebih sejahtera.

Di sinilah pembangunan menemukan ukuran moralnya. Pembangunan bukan hanya tentang berapa besar ekonomi tumbuh, tetapi tentang apakah hidup manusia menjadi lebih baik. Bukan hanya tentang berapa banyak proyek selesai, tetapi tentang apakah alam tetap mampu menopang kehidupan. Bukan hanya tentang seberapa kuat negara menarik investasi, tetapi tentang seberapa adil negara membagi manfaat pembangunan.

Indonesia Emas 2045 tidak boleh dibangun di atas alam yang rusak dan rakyat yang tertinggal. Indonesia Emas harus dibangun di atas energi yang bersih, ekologi yang terjaga, industri yang bertanggung jawab, pekerja yang terlindungi, desa yang berdaya, dan pemerintahan yang mampu bekerja secara terintegrasi.

Itulah hakikat transisi energi berkeadilan. Bukan sekadar mengganti sumber energi, melainkan mengganti cara negara memandang pembangunan.

Dari pembangunan yang menaklukkan alam menuju pembangunan yang hidup bersama alam. Dari pertumbuhan yang meninggalkan rakyat menuju pertumbuhan yang memuliakan manusia. Dari kebijakan sektoral yang terpecah menuju pemerintahan ekologis yang mengintegrasikan ekonomi, lingkungan, energi, dan keadilan sosial.

Pesan Indonesia di London harus menjadi momentum. Pemerintah telah menyampaikan arah yang benar: pembangunan tidak boleh mengorbankan stabilitas ekologi. Kini tantangannya adalah memastikan arah itu menjadi kebijakan, kebijakan menjadi kapasitas, dan kapasitas menjadi perubahan nyata.

Karena tugas terbesar negara bukan hanya membangun hari ini. Tugas terbesar negara adalah memastikan bahwa pembangunan hari ini tidak merampas masa depan.

Indonesia tidak boleh memilih antara maju atau menjaga alam. Indonesia harus membuktikan bahwa kemajuan sejati justru lahir ketika negara mampu menjaga alam, melindungi manusia, dan mengelola pembangunan dengan akal sehat pemerintahan.

Di situlah transisi energi menjadi lebih dari agenda lingkungan. Ia menjadi jalan baru pemerintahan Indonesia menuju kedaulatan, keadilan, dan martabat bangsa.

PWPM Dukung Sukses APEKSI XVIII 2026, Siap Promosikan Potensi Kota Medan

admin — Thu, 25 Jun 2026 22:07:00 +0700+0700

MEDAN, halomedan.com – Persatuan Wartawan Pemko Medan (PWPM) menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) XVIII Tahun 2026 yang akan digelar di Medan pada 29 Juni hingga 4 Juli 2026.
Ketua PWPM, M. Edison Ginting, mengatakan penunjukan Kota Medan sebagai tuan rumah forum nasional tersebut merupakan sebuah kehormatan sekaligus peluang besar untuk memperkenalkan berbagai potensi daerah kepada para peserta yang datang dari seluruh Indonesia.
Menurut pria yang akrab disapa Ginting Cobra itu, seluruh elemen masyarakat, termasuk insan pers, memiliki tanggung jawab untuk mendukung kesuksesan pelaksanaan APEKSI XVIII.
"Kepercayaan yang diberikan kepada Kota Medan sebagai tuan rumah APEKSI XVIII harus menjadi kebanggaan bersama. Ini momentum penting untuk menunjukkan kemajuan pembangunan, keberagaman budaya, serta berbagai potensi yang dimiliki Kota Medan kepada para kepala daerah dan tamu yang hadir," ujar Edison di Medan, Kamis (25/6/2026).
Ia menegaskan, PWPM siap mengambil peran dalam menyukseskan kegiatan tersebut melalui pemberitaan yang informatif, edukatif, dan berimbang. Menurutnya, media memiliki fungsi strategis dalam menyampaikan informasi kepada publik sekaligus membantu mempromosikan potensi daerah.
"Media memiliki peran penting untuk menyebarluaskan informasi terkait seluruh rangkaian kegiatan APEKSI. Selain itu, melalui publikasi yang positif dan konstruktif, potensi Kota Medan dapat dikenal lebih luas," katanya.
Edison juga mengajak seluruh anggota PWPM untuk turut menjaga suasana yang kondusif selama pelaksanaan kegiatan berlangsung. Sinergi antara pemerintah, media, dan masyarakat dinilai menjadi faktor penting dalam mendukung kelancaran agenda nasional tersebut.
"Kami berharap seluruh insan pers dapat menjadi mitra strategis Pemerintah Kota Medan dalam menyampaikan informasi yang akurat, objektif, dan membangun. Kesuksesan APEKSI bukan hanya milik pemerintah, tetapi juga menjadi kebanggaan seluruh masyarakat Kota Medan," ujarnya.
Selain menjadi ajang silaturahmi dan forum strategis antar pemerintah kota, Edison menilai pelaksanaan APEKSI XVIII juga akan memberikan dampak positif terhadap perekonomian daerah. Kehadiran para wali kota, delegasi, pelaku usaha, dan tamu dari berbagai daerah diperkirakan mampu meningkatkan aktivitas sektor perhotelan, kuliner, transportasi, hingga pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
"Momentum ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk memperkenalkan sektor pariwisata, budaya, ekonomi kreatif, hingga peluang investasi yang dimiliki Kota Medan," tambahnya.
PWPM berharap pelaksanaan Musyawarah Nasional APEKSI XVIII 2026 dapat berjalan sukses, aman, dan lancar, serta memberikan manfaat nyata bagi pembangunan daerah sekaligus memperkuat posisi Medan sebagai kota metropolitan yang maju, inklusif, dan berdaya saing.red

PTPN I Regional 1 dan Forkopimcam Tanjung Morawa Tanam 300 Pohon Peringati Hari Bumi dan HUT Deli Serdang ke-80

admin — Thu, 25 Jun 2026 20:51:00 +0700+0700

Deli Serdang | PT Perkebunan Nusantara I (Persero) Regional 1 bersama Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) Tanjung Morawa melaksanakan kegiatan penanaman pohon di Desa Dagang Kerawan, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Kamis (25/6/2026). Kegiatan ini digelar dalam rangka memperingati Hari Bumi Sedunia sekaligus menyemarakkan Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Deli Serdang ke-80 Tahun 2026 dan HUT ke-26 Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI).

Kegiatan yang dimulai pukul 08.00 WIB tersebut menjadi bagian dari upaya pelestarian lingkungan sekaligus wujud sinergi antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di wilayah Kabupaten Deli Serdang.

Region Head PTPN I (Persero) Regional 1, Wispramono Budiman, dalam sambutannya mengatakan bahwa kegiatan penanaman pohon merupakan program lanjutan PTPN Group yang tahun ini mengusung tema "Our Power, Our Planet" atau "Kekuatan Kita, Planet Kita". Menurutnya, program tersebut diharapkan mampu memberikan manfaat jangka panjang bagi lingkungan dan masyarakat.

"Kami menyadari bahwa sebagai bagian dari BUMN, selain mendorong pertumbuhan ekonomi, kami juga memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga dan melestarikan lingkungan sebagai warisan bagi generasi mendatang," ujarnya.

Ia menambahkan, kegiatan penanaman pohon merupakan bentuk nyata kepedulian perusahaan terhadap kelestarian alam serta bagian dari komitmen Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PTPN Group.

"Kegiatan penanaman pohon ini merupakan bentuk nyata kepedulian perusahaan terhadap lingkungan. Kami mengapresiasi seluruh pihak yang telah berkolaborasi mendukung program pelestarian alam demi keberlanjutan kehidupan di masa depan," katanya.

Usai sambutan, Wispramono Budiman bersama Sekretaris Kecamatan Tanjung Morawa Fuad Ikhwan Hasibuan, Kepala Kepolisian Sektor Tanjung Morawa, serta perwakilan Koramil 0201-16/Tanjung Morawa melakukan penanaman pohon secara simbolis di Jalan Industri, Desa Dagang Kerawan. Kegiatan tersebut turut diikuti para Kepala Bagian, Head of PMO, Manajer Unit Tembakau, pengurus Serikat Pekerja Perkebunan, karyawan PTPN I Regional 1, serta jajaran Pemerintah Kecamatan Tanjung Morawa.

Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 300 bibit pohon ditanam, terdiri atas 50 bibit pohon duku, 50 bibit pohon manggis, 100 bibit pohon mahoni, dan 100 bibit pohon trembesi. Bibit-bibit tersebut akan ditanam di sejumlah titik lahan gersang dan kawasan rawan longsor di beberapa desa di Kecamatan Tanjung Morawa.

Program ini merupakan bagian dari komitmen PTPN Group dalam menjaga kelestarian lingkungan di sekitar wilayah operasional perusahaan sekaligus meningkatkan kesadaran karyawan dan masyarakat akan pentingnya menjaga ekosistem dan keberlanjutan alam.
Selain itu, kegiatan ini juga menjadi bentuk dukungan perusahaan terhadap program pemerintah daerah melalui kolaborasi dan sinergi dengan para pemangku kepentingan dalam berbagai kegiatan sosial dan lingkungan.

Sementara itu, Sekretaris Kecamatan Tanjung Morawa, Fuad Ikhwan Hasibuan, menyampaikan apresiasi kepada PTPN I Regional 1 atas kontribusinya dalam mendukung pelestarian lingkungan hidup.

Menurutnya, upaya menjaga kelestarian alam tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja, melainkan membutuhkan kerja sama antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.

"Kami mengapresiasi kepedulian PTPN I Regional 1 terhadap lingkungan. Kegiatan seperti ini sangat penting untuk mendukung upaya pelestarian alam dan meningkatkan kesadaran bersama akan pentingnya menjaga lingkungan bagi generasi yang akan datang," ujarnya.

Melalui kegiatan penanaman pohon ini, PTPN I Regional 1 berharap dapat memberikan manfaat ekologis, sosial, dan ekonomi bagi masyarakat sekaligus memperkuat komitmen perusahaan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan pelestarian lingkungan di Kabupaten Deli Serdang. Rel

10 Propinsi Berlaga di Sumut Nasional Taekwondo Championship

admin — Thu, 25 Jun 2026 20:40:00 +0700+0700

Medan - Ribuan atlit Taekwondo akan berlaga di event Sumut Nasional Taekwondo Championship, tanggal 26-28 Juni 2026 di GOR Unimed.
Acara yang digelar oleh Pengprov TI Sumut ini pun diikuti oleh 10 Propinsi di Indonesia.
" Ada 10 Propinsi yang ikut berlaga dievent kita yaitu Aceh, Sumut, Sumatera Barat, Riau, Kepri, Jambi, Bengkulu, Lampung, Kalimantan Barat dan Nusa Tenggara Timur. KIta berharap event ini bisa berjalan dengan baik dan lancar,"ungkap ketua Pengprov TI Sumut H. Hamdani Syahputra S.sos kepada Media Kamis (25/6) pukul 17.00 wib.
Selain itu, wakil ketua DPRD Deli Serdang ini juga menjelaskan ada 1500 peserta yang ikut dalam kompetisi kejuaraan ini. "Sedangkan total hadiah yang diperebutkan berjumlah Rp 50 jt dengan memperebutkan piala anggota DPR RI DR. H. Musa Rajekshah S.sos M, hum, yang juga Pembina Pengprov TI Sumut,"paparnya.
Pria yang akrab disapa bang Danny ini juga mengucapkan terima kasih kepada Ketua Umum PBTI Letjen. TNI Richard Tampubolon yang telah mengizinkan terselenggaranya event ini. Begitu juga kepada Kemenpora dan Koni Pusat yang telah membantu terselenggaranya kegiatan ini.
"Tak lupa pula kami ucapkan terimakasih kepada sponsor utama Baba Parfum dan minuman Indodes serta D'coffee Kedan yang telah banyak membantu. Begitu juga dengan MPC PP Deli Serdang untuk bidang keamanan,"ucapnya.
Sedangkan ketua panitia Rinaldi SE didampingi Sekretaris Pengprov TI Sumut Tulus Abdiansyah mengatakan kegiatan ini langsung diawasi oleh bidang pertandingan PBTI Master Charles. "Sedangkan wasitnya juga kita panggil dari berbagai daerah yang memiliki sertifikat wasit nasional (Wasnas). Sehingga pertandingan nanti bisa berlangsung adil dan nyaman,"ungkapnya.
Tidak hanya itu, ia juga menjelaskan, saat menggelar tehnical meeting, pihaknya sudah menjelaskan semua aturan yang berlaku."Jadi tidak ada lagi perseteruan di lapangan. Karena semuanya sudah dijelaskan,"imbuhnya.
Sementara, Tulus Abdiansyah mengatakan kegiatan bertaraf nasional ini merupakan event perdana digelar ditahun 2026.
"Karena ini menjadi barometer kita untuk menggelar event lebih besar lagi yaitu event internasional yang bakal digelar di Sumatera Utara,"ungkapnya.(iza)

Senanyak 10 Propinsi Berlaga di Sumut Nasional Taekwondo Championship

admin — Thu, 25 Jun 2026 20:29:00 +0700+0700

JMSI Sumut dan Sumut 24 Group Mendukung Kota Medan menjadi Tuan Rumah Penyelenggaraan Rakernas APEKSI XVIII

admin — Thu, 25 Jun 2026 20:26:00 +0700+0700

MEDAN | Halomedan.com

Dukungan terhadap Kota Medan sebagai tuan rumah Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) 2026 terus mengalir dari berbagai elemen. Sejumlah pemberitaan media lokal dan nasional sebelumnya menyoroti pentingnya momentum ini bagi penguatan ekonomi daerah serta promosi Kota Medan di tingkat nasional.

Salah satu dukungan datang dari RIANTO SH MH (Anto Genk) selaku Ketua Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Sumatera Utara dan juga CEO Sumut 24 Group yang menilai pelaksanaan Rakernas APEKSI di Kota Medan pada 28 Juni hingga 4 Juli 2026 merupakan peluang strategis yang harus dimaksimalkan bersama.

Menurut Rianto, kegiatan berskala nasional tersebut tidak hanya menjadi agenda rutin pemerintah kota se-Indonesia, tetapi juga membawa dampak langsung terhadap perputaran ekonomi masyarakat, khususnya sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

"Pertama, kita mendukung penuh pelaksanaan Rakernas APEKSI di Kota Medan karena akan berdampak pada peningkatan ekonomi rakyat, terutama UMKM. Kehadiran ribuan peserta dari seluruh Indonesia tentu akan meningkatkan okupansi hotel, menggairahkan bisnis kuliner, serta memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan," ujar Rianto.

Ia menambahkan, selain dampak ekonomi, penyelenggaraan APEKSI di Medan juga menjadi sarana promosi besar-besaran bagi Kota Medan ke seluruh pemerintah kota di Indonesia. Menurutnya, ini adalah kesempatan untuk memperkenalkan potensi, budaya, serta perkembangan infrastruktur kota kepada tamu-tamu dari berbagai daerah.

"Dengan adanya kegiatan ini, Medan akan semakin dikenal luas di seluruh Indonesia. Ini momentum penting untuk menunjukkan bahwa Medan siap menjadi kota yang maju, terbuka, dan layak menjadi tuan rumah event nasional," lanjutnya.

Rianto juga menegaskan bahwa JMSI Sumatera Utara dan Sumut 24 Group menyatakan dukungan penuh terhadap suksesnya penyelenggaraan Rakernas APEKSI XVIII di Kota Medan. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut menjaga suasana yang kondusif selama kegiatan berlangsung.

"Karena itu, JMSI Sumut mendukung penuh pelaksanaan APEKSI di Kota Medan. Kami juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama menyukseskan acara ini dengan memberikan hal-hal positif, menjaga ketertiban, dan menunjukkan keramahan khas Kota Medan," tegasnya.

Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, diharapkan Rakernas APEKSI XVIII di Kota Medan dapat berjalan sukses, lancar, serta memberikan dampak nyata bagi pembangunan ekonomi dan citra kota di tingkat nasional.*(SS68)*

Ketum PWI Pusat akan Hadiri FG PWI Sumut, Farianda Ingatkan Panitia Maksimalkan Pelayanan

admin — Thu, 25 Jun 2026 18:03:00 +0700+0700

Medan - Ketua PWI Sumut Farianda Putra Sinik SE pimpin rapat pemantapan Family Gathering (FG) 2026 Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumut yang akan dilaksanakan Sabtu, 4 Juli 2026 di Jona Garden, Kabupaten Langkat.

Farianda berpesan kepada panitia agar memberikan pelayanan semaksimal guna mensukses acara, meriah dan penuh keakraban.

Rapat yang dipimpin Farianda didampingi Sekretaria PWI Sumut SR Hamonangan Panggabean, Ketua Panitia Amrizal, Sekretaris Panitia Fakhrur Rozi dan sejumlah panitia di kantor PWI Sumut Jl Adinegoro Kota Medan, Sumut, Kamis (25/6/2026).

"Saya ingatkan, dalam acara kali ini jangan sampai ada peserta yang kecewa. Cukup lah pada acara kekurangan sebelumnya sebagai bahan evaluasi untuk peningkatan pelayanan. Kita memperkuat silaturahmi maka jaga kekompakan," pesan Farianda.

Maka itu sambung Farianda, semua Panitia FG dan pengurus PWI Sumut harus ikut berpartisipasi memeriahkan acara. "Seluruh peserta kita akomodir dan kita layani dengan baik," imbuhnya.

Selanjutnya tambah Farianda, dalam acara FG nanti akan dihadiri Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir beserta istri. "Saya sudah dikonfirmasi, beliau (Red-Akhmad Munir) akan hadir dalam FG nanti," ujar Farianda.

Ditambahkan Farianda yang juga pemilik Medan Pos itu, acara FG dirangkai dengan pengukuhan anggota baru PWI Sumut.

Sementara itu, Ketua Panitia FG Amrizal SH dalam rapat menyampaikan, hingga saat ini peserta acara FG yang telah mendaftar berjumlah sekitar 957 orang dan diperkirakan lebih 1000 peserta. Dengan rincian 350 orang untuk naik bus dan sisanya naik kendaraan pribadi peserta

Sedangkan bagi yang ikut FG diberi kesempatan batas akhir pendaftaran hingga Selasa (30/6/2026). "Yang naik bus sudah tutup dan yang naik kendaraan pribadi batasnya Selasa mendatang," terang Amrizal.

Ditambahkan Amrizal, dalam acara FG nanti disediakan acara lucky draw dengan sejumlah hadiah menarik. "Kita targetkan sepeda motor, sepeda gunung, dan TV akan menjadi lucky draw nantinya, " harap Amrizal.

Selain itu tambah Amrizal, sejumlah hadiah menarik seperti Kulkas, dan peralatan elektronik lainnya juga akan teraedia. "Saat ini sejumlah hadiah lucky draw sudah parkir di kantor PWI," ungkapnya.(*)

JMSI Kecam Keras Hilangnya Akun Instagram Hendri Satrio, Sebut Upaya Pembungkaman dalam Demokrasi

admin — Thu, 25 Jun 2026 16:29:00 +0700+0700

Jakarta — Ketua Umum Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Teguh Santosa mengecam keras hilangnya akun Instagram milik Anggota Dewan Pakar JMSI sekaligus pengamat politik Hendri Satrio.

Ia menilai kejadian tersebut sebagai upaya pembungkaman terhadap kebebasan menyampaikan pandangan.

"Saya menyesalkan dan mengecam upaya yang dilakukan oleh pihak-pihak yang sampai sejauh ini belum bisa teridentifikasi untuk membungkam saudara Hendri Satrio," ujar Teguh di Jakarta, Rabu (25/6/2026).

Menurutnya, hilangnya akun Instagram Hendri Satrio yang selama ini digunakan untuk mendiseminasi pikiran dan gagasan-gagasannya bisa dikategorikan sebagai bentuk pembungkaman.

Teguh pun menilai, setiap orang berhak menyampaikan pendapatnya sehingga tidak perlu adanya pembungkaman yang dialami oleh Hendri Satrio.

"Saya kira dalam ruang demokrasi yang partisipatif, deliberatif, setiap orang itu berhak untuk menyampaikan pandangan apapun yang dia miliki dan menjadi satu kekayaan bagi bangsa kita, jadi sangat disayangkan kalau misalnya ada pihak-pihak yang karena tidak setuju atau karena tidak suka tersinggungan seterusnya merampas hal itu," ujar Teguh.

Oleh karena itu, Teguh pun menyampaikan dua tuntutan tegas. Pertama, ia meminta pelaku segera mengembalikan akun tersebut.

"Jadi tolong yang pertama, siapapun yang melakukan pembajakan atau pemberangusan akun Instagram saudara Hendri Satrio itu untuk mengembalikan kepada pemiliknya," jelas Teguh.

Kedua, ia berharap masyarakat Indonesia semakin dewasa dalam menyikapi perbedaan pandangan. Sebab, menurut Teguh, perbedaan pandangan tersebut yang membuat Indonesia bisa maju ke depan.

"Dan yang kedua, saya berharap kita semua masyarakat Indonesia ini semakin dewasa dalam menyikapi perbedaan-perbedaan pandangan. Bagaimanapun juga kekayaan pandangan kita ini adalah kekuatan utama bangsa Indonesia yang kita butuhkan untuk maju ke depan," tutup Teguh.

Diketahui, sebelumnya akun Instagram Hendri Satrio, @hendri.satrio, hilang sejak beberapa pekan lalu. Diduga, akunnya hilang setelah ia mengunggah video kritik terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG). []

Semarak HUT ke-75 Seskoad, Turnamen Domino Danseskoad Cup Resmi Dibuka

admin — Thu, 25 Jun 2026 13:03:00 +0700+0700

Bandung— Seskoad menggelar Turnamen Olahraga Domino Danseskoad Cup dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun ke-75 Seskoad. Turnamen yang menjadi ajang olahraga untuk menjunjung tinggi sportivitas, strategi, dan silaturahmi ini diikuti peserta Kategori Eksekutif dan Umum, serta dihadiri pejabat TNI/Polri, unsur Pemerintah Daerah, dan pengurus Persatuan Olahraga Domino Indonesia (PORDI) Jawa Barat.

Kegiatan diawali dengan sambutan Komandan Seskoad, Mayjen TNI Dr. Agustinus Purboyo, S.I.P., M.Tr.(Han), yang menyampaikan bahwa olahraga domino merupakan salah satu cabang olahraga yang mengasah kemampuan berpikir, ketelitian, konsentrasi, serta pengambilan keputusan. Selain menjadi ajang kompetisi, olahraga ini juga mempererat kebersamaan antarpeserta melalui semangat dan sportivitas.

Selanjutnya, Wakil Gubernur Jawa Barat, H. Erwan Setiawan, S.E., selaku Pembina PORDI Jawa Barat, menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya Turnamen Domino ini, sebagai wadah mempererat silaturahmi dan kebersamaan. Beliau mengajak seluruh peserta untuk menjunjung tinggi kejujuran, sportivitas, dan semangat persaudaraan. Pada kesempatan tersebut, Wakil Gubernur Jawa Barat secara resmi membuka Turnamen Domino Danseskoad Cup Tahun 2026.

Melalui penyelenggaraan olahraga domino yang menjunjung tinggi sportivitas, kejujuran, dan kebersamaan, turnamen ini diharapkan mampu mempererat sinergi antara TNI, Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat. Penseskoad

Meriahkan Car Free Day, Maxim Akan Gelar Zumba Akbar di Lapangan Merdeka Medan

admin — Thu, 25 Jun 2026 12:33:00 +0700+0700

Medan, Salah satu perusahaan penyedia layanan transportasi daring terbesar di
Indonesia, Maxim akan menggelar kegiatan Zumba Akbar yang dapat diikuti
oleh masyarakat Kota Medan. Kegiatan ini menjadi wujud komitmen Maxim
dalam mendukung gaya hidup sehat sekaligus menghadirkan ruang interaksi
yang positif dan menyenangkan bagi masyarakat melalui aktivitas olahraga
bersama.
Kegiatan Zumba Akbar ini akan diselenggarakan pada Minggu, 28 Juni 2026
mulai pukul 06.00 WIB di Lapangan Merdeka Medan. Acara ini dilaksanakan
bersamaan dengan kegiatan Car Free Day dan mendapat dukungan dari Dinas
Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Medan sebagai bagian dari upaya
mendorong masyarakat untuk menjalani gaya hidup aktif dan sehat.
Melalui kegiatan ini, peserta akan diajak untuk berolahraga bersama
dalam suasana yang energik dan penuh semangat. Sesi zumba akan dipandu
oleh instruktur berpengalaman yang siap mengajak peserta bergerak aktif
sambil menikmati momen kebersamaan bersama keluarga, teman, maupun
komunitas.
Tidak hanya menghadirkan kegiatan olahraga yang menyenangkan, Maxim juga
telah menyiapkan berbagai hadiah menarik bagi para peserta. Beragam
doorprize berupa peralatan elektronik seperti kipas angin dan dispenser
akan dibagikan kepada peserta yang beruntung selama acara berlangsung.
"Kami sangat senang dapat menghadirkan kegiatan Zumba Akbar bagi
masyarakat Medan. Melalui kegiatan ini, kami ingin mengajak masyarakat
untuk menjalani gaya hidup yang lebih sehat sekaligus menikmati suasana
Car Free Day yang lebih meriah dan penuh kebersamaan bersama Maxim,"
ujar Head of Subdivision Maxim Medan, Erick Elfrada Sinurat.
Dengan dukungan dari Dispora Kota Medan serta antusiasme masyarakat
terhadap kegiatan olahraga bersama, Maxim berharap Zumba Akbar ini dapat
menjadi wadah yang menyenangkan untuk mempererat kebersamaan sekaligus
mendorong gaya hidup sehat di tengah masyarakat. Maxim mengundang
seluruh warga Medan untuk hadir dan turut meramaikan kegiatan ini
bersama keluarga, sahabat, maupun komunitas olahraga.r