https://www.halomedan.com/ Halo Medan | Berani Tampil Beda Tue, 16 Jun 2026 05:14:15 +0700+0700 id-ID Ketua Perkumpulan Dosen Indonesia SGI : Pelayanan Publik Harus Hadir 24 Jam Tanpa Libur untuk Menjamin Hak Masyarakat Tue, 16 Jun 2026 02:51:00 +0700+0700 Medan |halomedan.com -

Ketua Perkumpulan Dosen Indonesia Sorak Gema Intelektual, Imanuel Tarigan, menegaskan bahwa pelayanan publik pada hakikatnya merupakan bentuk kehadiran negara dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Oleh karena itu, pelayanan publik perlu terus bertransformasi menuju sistem yang lebih responsif, cepat, dan dapat diakses selama 24 jam tanpa libur, terutama untuk layanan administrasi yang sangat dibutuhkan masyarakat.


Menurut Imanuel Tarigan, masih banyak urusan administrasi publik yang mengalami keterlambatan akibat keterbatasan jam pelayanan, hari libur, maupun prosedur yang belum sepenuhnya terintegrasi secara digital.


Kondisi tersebut sering kali berdampak pada terhambatnya aktivitas ekonomi, pendidikan, kesehatan, investasi, hingga berbagai kebutuhan masyarakat lainnya yang memerlukan dokumen dan pelayanan administratif secara cepat.


"Pelayanan publik bukan sekadar aktivitas birokrasi, melainkan instrumen utama yang menentukan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Ketika pelayanan terhenti karena jam kerja atau hari libur, masyarakat yang menanggung konsekuensinya. Oleh sebab itu, sudah saatnya pelayanan publik bergerak menuju sistem 24 jam yang didukung teknologi digital dan sumber daya manusia yang memadai," ujar Imanuel Tarigan.


Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa penerapan pelayanan publik selama 24 jam tidak selalu berarti seluruh pegawai bekerja tanpa henti, melainkan melalui pengaturan sistem kerja bergiliran (shift), digitalisasi layanan, pemanfaatan teknologi informasi, serta penguatan pusat layanan terpadu yang mampu melayani kebutuhan masyarakat kapan pun diperlukan.


Imanuel Tarigan menilai bahwa era transformasi digital memberikan peluang besar bagi pemerintah untuk menghadirkan layanan yang lebih inklusif dan efisien. Berbagai layanan administrasi seperti pengurusan dokumen kependudukan, perizinan, pengaduan masyarakat, hingga layanan informasi publik dapat diakses secara berkelanjutan tanpa dibatasi oleh waktu dan hari kerja.


"Negara yang maju adalah negara yang mampu menghadirkan pelayanan kepada rakyat kapan saja rakyat membutuhkannya. Pelayanan publik yang tersedia 24 jam bukan hanya soal kecepatan, tetapi juga bentuk penghormatan terhadap hak warga negara untuk memperoleh layanan yang mudah, cepat, dan pasti," tambahnya.


Perkumpulan Dosen Indonesia Sorak Gema Intelektual mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk terus melakukan inovasi pelayanan publik berbasis teknologi, memperkuat integrasi data, serta membangun budaya birokrasi yang berorientasi pada kepuasan masyarakat. Dengan demikian, hambatan administratif yang selama ini mengganggu kinerja masyarakat dan dunia usaha dapat diminimalkan secara signifikan.


"Pelayanan publik yang hadir 24 jam adalah investasi kepercayaan. Semakin mudah rakyat dilayani, semakin kuat pula kepercayaan masyarakat kepada negara." ujar
Imanuel Tarigan Ketua Perkumpulan Dosen Indonesia Sorak Gema Intelektual.(W02)

]]> https://www.halomedan.com/kota/66027/ketua-perkumpulan-dosen-indonesia-sgi-pelayanan-publik-harus-hadir-24-jam-tanpa-libur-untuk-menjamin-hak-masyarakat/ KH. Akhmad Khambali: Kenaikan Harga BBM dan Gejolak Ekonomi Global Jangan Sampai Membebani Rakyat Kecil Mon, 15 Jun 2026 22:59:00 +0700+0700
Medan - Situasi ekonomi global yang masih dibayangi ketidakpastian akibat konflik geopolitik, gangguan rantai pasok dunia, fluktuasi harga energi, dan perlambatan pertumbuhan ekonomi internasional telah memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Salah satu dampak yang paling dirasakan masyarakat adalah meningkatnya biaya hidup akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan efek berantainya terhadap harga kebutuhan pokok.

KH. Akhmad Khambali, SE., MM., menilai bahwa kenaikan harga BBM tidak hanya berdampak pada sektor transportasi, tetapi juga memengaruhi biaya distribusi barang dan jasa yang pada akhirnya mendorong kenaikan harga berbagai kebutuhan masyarakat. Kondisi ini sangat dirasakan oleh kalangan masyarakat bawah, seperti buruh, petani, nelayan, pedagang kecil, pengemudi transportasi umum, pelaku UMKM, dan pekerja sektor informal.
Menurut beliau, apabila tidak diantisipasi dengan baik, kenaikan biaya hidup dapat menurunkan daya beli masyarakat, memperlambat pertumbuhan usaha kecil, dan meningkatkan angka kemiskinan.

Solusi dan Langkah Strategis untuk Bangsa Indonesia

KH. Akhmad Khambali menyampaikan beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional dan melindungi rakyat kecil, antara lain:

1. Menjaga Stabilitas Harga BBM dan Energi Pemerintah perlu memastikan kebijakan energi yang berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat serta menjaga ketersediaan pasokan energi nasional.
2. Subsidi yang Tepat Sasaran Program subsidi dan bantuan sosial harus benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh rakyat kecil.
3. Penguatan UMKM dan Ekonomi Kerakyatan UMKM harus menjadi prioritas utama melalui kemudahan akses modal, pendampingan usaha, pelatihan keterampilan, serta perluasan akses pasar digital.
4. Menekan Biaya Distribusi Pemerintah perlu memperbaiki infrastruktur dan tata kelola distribusi agar biaya logistik dapat ditekan sehingga harga barang tetap stabil.
5. Menciptakan Lapangan Kerja Produktif Investasi yang masuk harus diarahkan untuk membuka lapangan kerja baru dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
6. Penguatan Ketahanan Pangan Nasional Indonesia harus memperkuat sektor pertanian, peternakan, dan perikanan guna mengurangi ketergantungan terhadap produk impor serta menjaga stabilitas harga pangan.
7. Mendorong Gerakan Ekonomi Gotong Royong Pemerintah, dunia usaha, lembaga keagamaan, dan masyarakat perlu membangun kolaborasi ekonomi berbasis gotong royong untuk memperkuat ketahanan ekonomi rakyat.

Pesan untuk Pemerintah dan Masyarakat

KH. Akhmad Khambali menegaskan bahwa tantangan ekonomi global harus dijawab dengan keberanian mengambil kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Pemerintah tidak cukup hanya membuat regulasi, tetapi harus memastikan kebijakan tersebut benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

"Kenaikan harga BBM dan tekanan ekonomi global jangan sampai menjadikan rakyat kecil sebagai pihak yang paling menanggung beban.

Negara harus hadir dengan solusi nyata, perlindungan sosial yang kuat, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan ekonomi kerakyatan. Di saat yang sama, masyarakat harus terus meningkatkan produktivitas, keterampilan, dan semangat gotong royong sebagai modal besar kebangkitan bangsa Indonesia."

"Bangkit Bersama, Kuatkan Ekonomi Rakyat, Wujudkan Indonesia Berdaulat dan Sejahtera."

KH. Akhmad Khambali, SE., MM.
Ketua Umum Gema Santri Nusa
Pengasuh Majelis Sholawat Akhsa Nusantara]]> https://www.halomedan.com/news/66026/kh-akhmad-khambali-kenaikan-harga-bbm-dan-gejolak-ekonomi-global-jangan-sampai-membebani-rakyat-kecil/ Soal Fasum Cotempo, Ketua Komisi IV Diduga Diintervensi Politik Mon, 15 Jun 2026 22:05:00 +0700+0700
Dugaan tersebut mencuat karena hingga kini dua tembok yang berada di kawasan perumahan itu belum juga dibongkar, padahal berdasarkan dokumen pengambilalihan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU), area tersebut telah resmi menjadi aset Pemko Medan.

Perwakilan Hansin, pemilik lahan yang berada di kawasan Contempo dan Contempo Regency, mengaku heran atas lambannya penertiban bangunan tersebut. Menurutnya, status PSU di kawasan itu sudah jelas diserahkan kepada Pemko Medan sehingga tidak ada alasan lagi untuk menunda pembongkaran.

"Kalau sudah menjadi aset Pemko Medan, seharusnya tidak ada alasan lagi untuk menunda pembongkaran. Apalagi sudah ada surat peringatan berulang kali dan surat dari Wali Kota untuk melakukan penertiban," ujarnya saat mendampingi kunjungan lapangan Komisi IV DPRD Medan, Senin (15/6).

Dalam peninjauan tersebut, Paul Mei Anton Simanjuntak didampingi anggota Komisi IV Jusuf Ginting dan Lailatul Badri, serta OPD terkait, lurah, kepala lingkungan Kelurahan Titi Kuning, dan perwakilan Contempo, Boydo Panjaitan.

Pada kesempatan itu, Lailatul Badri menegaskan bahwa rekomendasi Pansus Aset DPRD Medan harus segera dilaksanakan. Ia meminta Pemko Medan menindaklanjuti hasil pembahasan pansus dengan melakukan penertiban terhadap bangunan yang diduga berdiri di atas fasilitas umum dan Daerah Milik Jalan (DAMIJA).

Dua bangunan yang menjadi sorotan adalah tembok penghalang akses jalan dan taman berbentuk huruf "L" yang diduga berdiri di atas fasilitas umum sehingga menghambat akses menuju lahan milik warga.

Komisi IV menilai keberadaan bangunan tersebut tidak hanya mengganggu akses publik, tetapi juga berpotensi melanggar ketentuan mengenai pemanfaatan fasilitas umum dan tata ruang.

Berdasarkan Surat Peringatan III Satpol PP Kota Medan Nomor 600.1.15.2/4170 tertanggal 8 Mei 2026, pemilik bangunan telah diperintahkan membongkar sendiri tembok dan taman yang berada di atas DAMIJA dalam waktu 1x24 jam. Namun hingga kini perintah tersebut belum juga dijalankan.

"Kasatpol PP Kota Medan harus berani menegakkan Perda karena sudah tiga kali surat peringatan dikeluarkan, tetapi belum ada tindakan nyata," ujar salah seorang pihak yang hadir dalam peninjauan tersebut.

Selain itu, Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Kota Medan juga telah meminta Satpol PP melakukan penertiban karena surat teguran I, II dan III yang diterbitkan sebelumnya tidak diindahkan.

Polemik ini semakin menjadi perhatian karena PSU Perumahan Contempo Regency telah resmi diambil alih Pemko Medan. Berdasarkan berita acara pengambilalihan, aset yang diserahkan meliputi jaringan jalan paving block seluas 2.847,50 meter persegi dengan panjang 334 meter dan lebar tujuh meter serta saluran drainase sepanjang 334 meter.

Dalam dokumen tersebut ditegaskan bahwa seluruh biaya pemeliharaan dan pengelolaan PSU menjadi tanggung jawab Pemko Medan melalui APBD. Dengan demikian, tidak ada lagi pihak yang berhak menguasai maupun menghalangi pemanfaatan aset tersebut untuk kepentingan umum.

Persoalan ini juga menjadi perhatian Pansus Aset DPRD Medan karena berkaitan dengan penyelamatan aset daerah yang masuk dalam program Monitoring Center for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Usai melakukan peninjauan lapangan, rombongan Komisi IV DPRD Medan mendatangi lokasi akses menuju lahan milik Felix yang diwakili Hansin. Dari hasil peninjauan ditemukan bahwa akses jalan yang ada saat ini tidak dapat difungsikan secara optimal sehingga tembok di kawasan Contempo dinilai menjadi objek terdekat yang harus ditertibkan guna membuka akses jalan.

Meski demikian, Ketua Komisi IV DPRD Medan Paul Mei Anton Simanjuntak belum memberikan sikap tegas terkait waktu pembongkaran. Ia hanya menyatakan akan mempelajari hasil kunjungan lapangan tersebut sebelum mengambil langkah lanjutan.

Kondisi tersebut memunculkan spekulasi adanya intervensi politik yang menyebabkan proses penertiban aset Pemko Medan berjalan lamban, meskipun status aset, rekomendasi pansus, surat peringatan Satpol PP hingga instruksi penertiban dari pemerintah telah diterbitkan.

Sementara itu, Hansin menegaskan akan membawa persoalan tersebut ke pemerintah pusat apabila tidak ada kepastian hukum. Ia mengaku siap melaporkan persoalan itu kepada Menteri Dalam Negeri dan Presiden guna memperoleh kepastian hukum terkait pembukaan akses jalan dan penertiban bangunan yang diduga berdiri di atas aset pemerintah.

"Pemerintah harus tegas. Kalau aset itu milik Pemko Medan, maka seluruh rekomendasi dan surat penertiban harus dijalankan. Jangan sampai ada kesan hukum tajam ke bawah tetapi tumpul terhadap pihak tertentu," tegasnya.r]]> https://www.halomedan.com/kota/66025/soal-fasum-cotempo-ketua-komisi-iv-diduga-diintervensi-politik/ Rifky Budi Setiawan Raih Gelar Doktor dengan Predikat Cum Laude dari Universitas Sumatera Utara Mon, 15 Jun 2026 21:19:00 +0700+0700 MEDAN – Kebahagiaan menyelimuti Rifky Budi Setiawan, S.E., S.H., M.Si. setelah berhasil mempertahankan disertasinya dalam sidang promosi doktor dan dinyatakan lulus dengan predikat Cum Laude pada Program Doktor Universitas Sumatera Utara (USU), Sabtu (15/6/2026).

Sidang terbuka promosi doktor tersebut berlangsung di Ruang IMT-GT II, Gedung BPA Biro Rektorat Universitas Sumatera Utara, Medan, dan dihadiri para promotor, penguji, keluarga, serta tamu undangan.

Tim promotor terdiri dari Prof. Dr. Endang Sulistya Rini, S.E., M.Si. sebagai promotor, didampingi Prof. Dr. Prihatin Lumbanraja, S.E., M.Si. dan Dr. Beby Karina Fawzea Sembiring, S.E., M.M. sebagai ko-promotor.

Sementara itu, dewan penguji di antaranya Prof. Dr. Arlina Nurbaiti Lubis, S.E., M.B.A., Dr. Fadli, S.E., M.Si., Prof. Dr. Raden Andi Sularso, M.S.M., serta Dr. Abdillah Arif Nasution, S.E., M.Si., Ak., CA., QGIA., CHS.. Salah satu penguji eksternal, Prof. Andi Sularso, mengikuti sidang secara daring.

Dalam sidang tersebut, Rifky mempresentasikan disertasinya yang berjudul "Pengalaman Nasabah Berbasis Transformasi Digital melalui Service Ecosystem Co-Development untuk Meningkatkan Loyalitas Nasabah Bank BUMN di Sumatera Utara."

Penelitian tersebut mengkaji bagaimana transformasi digital, pengalaman nasabah, dan pengembangan ekosistem layanan secara kolaboratif dapat meningkatkan loyalitas nasabah perbankan, khususnya pada bank-bank milik negara di Sumatera Utara.

Saat diberi kesempatan oleh ketua sidang untuk memaparkan hasil penelitiannya selama maksimal 15 menit, Rifky menjelaskan berbagai temuan terkait dinamika industri perbankan di era digital. Ia menyoroti perubahan perilaku nasabah yang semakin mengandalkan layanan digital serta pentingnya menciptakan pengalaman pelanggan yang lebih personal guna mempertahankan loyalitas di tengah persaingan yang semakin ketat.

Setelah pemaparan selesai, sesi tanya jawab dan pendalaman materi berlangsung. Para penguji secara bergantian mengajukan sejumlah pertanyaan kritis terkait metodologi, hasil penelitian, hingga kontribusi akademik dari disertasi tersebut.

Meski mendapat berbagai pertanyaan dan masukan dari dewan penguji, Rifky mampu menjawab seluruh pertanyaan dengan tenang dan sistematis. Suasana ruang sidang sempat dipenuhi ketegangan saat dewan penguji melakukan penilaian akhir terhadap hasil ujian promosi doktor tersebut.

Usai melakukan rapat tertutup selama sekitar 10 menit, dewan penguji kembali memasuki ruang sidang untuk menyampaikan keputusan.

"Berdasarkan hasil rapat dewan penguji, Saudara Rifky Budi Setiawan, S.E., S.H., M.Si. dinyatakan lulus dan berhak menyandang gelar Doktor dengan predikat Cum Laude," ujar Ketua Sidang.
Keputusan tersebut langsung disambut tepuk tangan meriah dari para hadirin yang memenuhi ruang sidang.

Usai dinyatakan lulus, Rifky menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung perjalanan akademiknya hingga mencapai gelar doktor.

Ia secara khusus mengucapkan terima kasih kepada sang istri tercinta, dr. Ami Utamiati, M.Ked., Sp.DV, beserta anak-anaknya yang senantiasa memberikan dukungan dan motivasi selama proses studi.
Tak lupa, Rifky juga menyampaikan penghormatan dan rasa terima kasih yang mendalam kepada ibundanya yang telah membesarkan dan mendidiknya dengan penuh perjuangan sejak kepergian sang ayah.

"Keberhasilan ini tidak lepas dari doa, dukungan, dan pengorbanan keluarga serta semua pihak yang telah membantu saya selama menempuh pendidikan doktoral," ungkapnya.

Keberhasilan meraih gelar doktor dengan predikat Cum Laude ini menjadi pencapaian akademik penting bagi Rifky sekaligus diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu manajemen, khususnya dalam bidang transformasi digital dan loyalitas nasabah di sektor perbankan Indonesia.

Turut hadir dalam acara tersebut segenap keluarga diantaranya dr. Ami Utamiati, M.Ked(DV), Sp.D.V.E (istri), AKBP (Purn) H.Misahnan, AKBP (Purn) Rosmiati Koto, Fepty Aniar,SE, drg.Rifaidah Fajrina, ⁠Zainil Pilie dan istri,

Farianda Putra Sinik (Ketua PWI Sumatera Utara) Sofyan A. hutasuhut, Mhd Ichsan, Pegawai Bank Sumut, Civitas Akademika Universitas Pembangunan Panca Budi, Suherwin (Ketua DPD MAPPI Sumut - Aceh), Taslim (Pimpinan KJPP ANA & Rekan)
dan segenap Civitas Akademika Universitas Sumatera Utara BES)]]> https://www.halomedan.com/Berita/66024/rifky-budi-setiawan-raih-gelar-doktor-dengan-predikat-cum-laude-dari-universitas-sumatera-utara/ Piala Danseskoad Jadi Wadah Talenta Muda Sepak Bola Mon, 15 Jun 2026 19:33:00 +0700+0700
Bandung, 15 Juni 2026 – Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat menggelar Turnamen Sepak Bola Piala Danseskoad dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-75 Seskoad di Lapangan Melati Mekar Seskoad. Turnamen tersebut secara resmi dibuka oleh Komandan Seskoad Mayjen TNI Dr. Agustinus Purboyo, S.I.P., M.Tr.(Han) dan dihadiri oleh H. Umuh Muchtar, Wakil Gubernur Jawa Barat, Ketua KONI Kota Bandung, Kadispora, Ketua Askot PSSI Kota Bandung, serta para Pejabat Utama Seskoad.

Pada kesempatan tersebut, Komandan Seskoad juga meresmikan Virajati FC sebagai klub sepak bola binaan Seskoad yang ditandai dengan pelepasan balon ke udara. Turnamen Piala Danseskoad tahun 2026 diikuti lebih dari 120 klub sepak bola yang terdiri dari kategori U-11 dan kategori U-9. Keikutsertaan ratusan atlet muda dalam turnamen ini menunjukkan tingginya antusiasme serta potensi besar generasi muda dalam mengembangkan bakat dan kemampuan di bidang sepak bola.

Komandan Seskoad berharap turnamen ini dapat menjadi sarana untuk menciptakan dan mengembangkan talenta-talenta muda di bidang sepak bola. Melalui kompetisi yang sehat, anak-anak dapat mengasah kemampuan teknik dan keterampilan bermain sepak bola sekaligus menumbuhkan disiplin, sportivitas, serta menerima kemenangan dan kekalahan sebagai bagian dari proses pembelajaran yang akan membentuk karakter dan daya saing mereka sejak usia dini.

Kegiatan ini menjadi salah satu rangkaian peringatan HUT ke-75 Seskoad yang tidak hanya berorientasi pada prestasi olahraga, tetapi juga mendukung pembinaan generasi muda yang berkarakter, berdaya saing, dan memiliki semangat kebangsaan. Penseskoad./rel
]]> https://www.halomedan.com/olahraga/66023/piala-danseskoad-jadi-wadah-talenta-muda-sepak-bola/ Pajak Hiburan AFF U-19 Disorot, Tokoh Masyarakat Desak Bank Sumut Bersuara Mon, 15 Jun 2026 18:37:00 +0700+0700
Medan-Dugaan belum dibayarkannya pajak hiburan dari penyelenggaraan Piala AFF U-19 di Stadion Utama Sumatera Utara (SUSU), Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, menuai sorotan publik. Sejumlah tokoh masyarakat mempertanyakan transparansi dan tanggung jawab panitia penyelenggara setelah kegiatan berakhir.

Salah satu yang angkat bicara adalah Romainoor SE, yang juga dikenal sebagai senior organisasi masyarakat, pengamat olahraga, serta pengurus dan penasihat sejumlah cabang olahraga (cabor).

Romainoor meminta pihak terkait, termasuk Bank Sumut yang disebut bermitra dalam proses pengutipan pajak dan transaksi tiket, agar ikut mendorong panitia penyelenggara segera menyelesaikan kewajibannya kepada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.

Menurutnya, persoalan tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut karena sudah menjadi perhatian masyarakat.

"Bank Sumut jangan terkesan diam, karena ini sudah menjadi sorotan publik. Jika nantinya masuk ranah hukum, pihak yang ikut terlibat dalam proses pengutipan dan penerimaan pembayaran tiket juga harus memberikan penjelasan," ujar Romainoor.

Ia menegaskan, pajak hiburan merupakan kewajiban yang harus disetorkan karena sudah dibebankan kepada penonton melalui harga tiket pertandingan.

Penyelenggaraan Piala AFF U-19 di SUSU sendiri telah berakhir pada Sabtu (13/6/2026). Pada hari terakhir, pertandingan mempertemukan Indonesia melawan Kamboja pada sore hari, kemudian laga final antara Australia kontra Thailand pada malam harinya.

Namun setelah pertandingan selesai, pihak Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Deli Serdang mengaku belum mengetahui keberadaan panitia penyelenggara dan belum menerima pembayaran pajak hiburan.

Kabid Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bapenda Deli Serdang, M Awal Kurniawan, mengatakan pihaknya masih menunggu itikad baik dari panitia untuk menyelesaikan kewajiban tersebut.

"Belum dibayarkan. Kita tunggu beberapa hari ini bagaimana nanti. Kalau tidak juga, kita koordinasikan dengan Kejaksaan," kata Awal, Senin (15/6/2026).

Awal menjelaskan, pajak hiburan tersebut merupakan kewenangan pemerintah kabupaten/kota, meskipun Stadion Utama Sumatera Utara merupakan aset Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

"Pajak hiburan ini kewenangan kita untuk memungut, bukan provinsi. Meski sport center itu aset provinsi, kewenangan pajaknya tetap daerah, sama seperti PBB yang menjadi kewenangan kabupaten/kota," jelasnya.

Bapenda menyebut pajak hiburan yang dimaksud sebesar 10 persen dari harga tiket yang dijual kepada penonton. Namun hingga kini, pemerintah daerah belum mengetahui jumlah pasti tiket yang terjual selama pertandingan berlangsung.

Kondisi tersebut terjadi karena sejak awal hingga berakhirnya turnamen, panitia belum dapat ditemui oleh pihak Bapenda. Upaya pencarian juga telah dilakukan melalui koordinasi dengan Dinas Pemuda dan Olahraga Sumatera Utara serta PSSI.

Bahkan surat yang dikirimkan Bapenda disebut belum mendapatkan balasan.

"Kita sudah koordinasi dengan Bank Sumut selaku sponsor. Katanya akan dipertemukan dalam satu atau dua hari. Kita tunggu saja, mudah-mudahan Rabu nanti bisa bertemu," ungkap Awal.

Berdasarkan perhitungan sementara Bapenda Deli Serdang, potensi penerimaan pajak hiburan dari penyelenggaraan Piala AFF U-19 tersebut diperkirakan mencapai lebih dari Rp500 juta.

Perkiraan itu muncul karena pertandingan dihadiri puluhan ribu penonton dengan beberapa kategori tiket yang memiliki harga di atas Rp100 ribu. Untuk tiga pertandingan yang digelar di SUSU, estimasi pajak yang berpotensi diterima Pemkab Deli Serdang disebut telah mencapai lebih dari Rp450 juta.rel]]> https://www.halomedan.com/news/66022/pajak-hiburan-aff-u19-disorot-tokoh-masyarakat-desak-bank-sumut-bersuara/ Perkumpulan Raja Parhata SeDunia Resmi Dibentuk, Dorong Pelestarian Adat dan Regenerasi Budaya untuk Nusantara Mon, 15 Jun 2026 15:35:00 +0700+0700
Jakarta — Di tengah derasnya arus globalisasi yang terus menggerus nilai-nilai tradisi dan identitas budaya, lahir sebuah gerakan besar yang membawa harapan bagi keberlangsungan adat Batak lintas generasi dan lintas negara pada Minggu dan Senin 14 dan 15 Juni 2026, di Jalan Jambu, Mess Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Jakarta Pusat secara resmi dideklarasikan Perkumpulan Raja Parhata Sedunia (PRPD) sebagai wadah pemersatu para Raja Parhata, tokoh adat, akademisi, budayawan, dan masyarakat Batak di seluruh dunia.



Kehadiran organisasi ini menjadi momentum penting bagi seluruh masyarakat Batak di berbagai belahan dunia untuk memperkuat eksistensi adat istiadat yang diwariskan para leluhur agar tetap hidup, berkembang, dan relevan di tengah dinamika zaman modern.



PRPD lahir dari gagasan dan komitmen enam tokoh yang memiliki perhatian besar terhadap keberlangsungan adat Batak, yaitu Ediwardo Ritonga, S.Sos., Yonge Sihombing, S.E., M.B.A., Drs. Binton Simonangkir, M.M., Dra. Murniati Lumban Tobing, M.Si., Pardomuan Ritonga, SIP, M.AP dan Mukhlis Ritonga, S.H. Kelima pendiri tersebut memiliki latar belakang pengalaman yang beragam, namun dipersatukan oleh semangat yang sama untuk menjaga marwah adat Batak sebagai identitas budaya yang harus diwariskan kepada generasi mendatang.



Salah satu tokoh yang menjadi perhatian dalam pembentukan organisasi ini adalah Ediwardo Ritonga, S.Sos., yang dikenal sebagai Raja Parhata dalam berbagai kegiatan adat Batak. Beliau juga pernah menjadi salah satu Raja Parhata pada prosesi pernikahan Kahiyang Ayu, putri Presiden ke-7 Republik Indonesia, Ir. H. Joko Widodo, dengan Muhammad Bobby Afif Nasution, S.E., M.M., pada tahun 2017 di Kota Medan. Dalam prosesi adat tersebut, Ediwardo Ritonga berperan mewakili unsur Anak Boru atau Tulang, sebuah posisi terhormat yang menunjukkan kapasitas dan penguasaannya terhadap tata cara adat Batak.



Pembentukan PRPD didasari oleh keprihatinan terhadap semakin berkurangnya pemahaman generasi muda mengenai filosofi, tata krama, dan nilai-nilai luhur adat Batak. Di tengah arus globalisasi dan perkembangan teknologi yang sangat cepat, banyak tradisi yang mulai ditinggalkan atau dipahami secara parsial. Karena itu, PRPD hadir sebagai wadah yang akan melakukan edukasi, kaderisasi, dokumentasi, serta pengembangan kapasitas para Raja Parhata agar tetap mampu menjadi penjaga nilai-nilai budaya yang autentik.



Sebagai organisasi yang bersifat inklusif, PRPD dibentuk untuk merangkul seluruh marga dan sub-etnis Batak, baik Batak Toba, Mandailing, Angkola, Simalungun, Karo, Pakpak maupun kelompok Batak lainnya yang tersebar di Indonesia dan berbagai negara. PRPD menegaskan bahwa organisasi ini berdiri di atas semangat persaudaraan, persatuan, dan penghormatan terhadap keberagaman yang ada di tengah masyarakat Batak. Keanggotaan dan partisipasi terbuka bagi seluruh masyarakat Batak tanpa membedakan agama, latar belakang sosial, profesi, maupun afiliasi organisasi.



Lebih dari sekadar organisasi adat, PRPD diharapkan menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan adat Batak yang mampu menjawab tantangan zaman. Organisasi ini akan mendorong lahirnya berbagai program strategis, seperti pelatihan Raja Parhata muda, seminar budaya, penelitian adat, digitalisasi naskah dan dokumen adat, hingga penguatan jaringan komunitas Batak internasional. Dengan demikian, adat Batak tidak hanya dipertahankan, tetapi juga dikembangkan secara modern tanpa kehilangan nilai-nilai aslinya.



Dalam falsafah Batak dikenal nilai Dalihan Na Tolu, yang mengajarkan keseimbangan hubungan sosial melalui prinsip Manat Mardongan tubuh/Markahanggi, Elek Marboru/Maranak Boru, Somba Marhula-hula/Hormat Mamora. Nilai inilah yang menjadi salah satu fondasi utama PRPD dalam menjalankan visi organisasinya. Para pendiri meyakini bahwa kekuatan adat Batak tidak hanya terletak pada pelaksanaan seremoni, tetapi juga pada nilai-nilai kebersamaan, penghormatan, gotong royong, musyawarah, dan rasa tanggung jawab yang terkandung di dalamnya.



Dengan berdirinya Perkumpulan Raja Parhata Sedunia (PRPD), diharapkan lahir sebuah gerakan budaya yang mampu menyatukan seluruh masyarakat Batak di dunia dalam satu semangat yang sama, yaitu menjaga, melestarikan, dan mengembangkan warisan leluhur untuk generasi masa depan. PRPD bukan hanya milik para Raja Parhata, melainkan milik seluruh masyarakat Batak yang memiliki kepedulian terhadap keberlangsungan adat, budaya, dan kearifan lokal sebagai identitas yang membanggakan di tingkat nasional maupun internasional.rel]]> https://www.halomedan.com/Berita/66021/perkumpulan-raja-parhata-sedunia-resmi-dibentuk-dorong-pelestarian-adat-dan-regenerasi-budaya-untuk-nusantara/ Merasa Ditipu Janji Manis Asuransi, Mantan Pangdam Ngamuk Saldo Rp520 Juta Terjun Bebas Jadi Rp263 Juta Mon, 15 Jun 2026 15:16:00 +0700+0700 Asuransi, Mantan Pangdam Ngamuk Saldo Rp520 Juta Terjun Bebas Jadi Rp263 Juta

Medan - Sektor industri asuransi dan perbankan tanah air kembali diguncang keluhan serius terkait produk asuransi berbalut investasi (unit link). Kali ini, kekecewaan mendalam disampaikan oleh tokoh militer nasional, Mayjen (Purn) Achmad Daniel Chardin. Mantan Pangdam I Bukit Barisan tersebut mengaku menjadi korban janji manis agen saat mendaftar program kombinasi asuransi dan investasi dari AIA yang ditawarkan di bank BCA.

Melalui pernyataan tertulisnya, jenderal bintang dua yang pernah memimpin komando wilayah Sumatra Utara ini memperingatkan masyarakat luas untuk ekstra waspada terhadap produk keuangan sejenis.

"HATI-HATI PENIPUAN ALA ASURANSI DGN POLA ASURANSI + INVESTASI dgn UNIT LINK," tegas Daniel dalam keterangannya, Senin (15/6/2026).

Kronologi Janji Manis Investasi 10 Tahun Silam

Kisah ini bermula pada 15 Mei 2017. Saat mendatangi kantor cabang BCA, Daniel ditawari sebuah program investasi yang dilengkapi bonus proteksi asuransi. Dalam prospek tersebut, nasabah diwajibkan menyetor premi tahunan selama jangka waktu 10 tahun. Agen kala itu menjanjikan bahwa di akhir periode, nasabah akan menerima pengembalian modal utuh ditambah keuntungan minimal sebesar 5%.

Estimasi keuntungan tersebut dipaparkan melalui tabel ilustrasi, yang membandingkan perkiraan nilai unit link saat pembukaan polis dengan asumsi lonjakan harga di masa depan. Namun, realita yang dihadapi Daniel setelah 10 tahun menjadi nasabah loyal berbanding terbalik dengan simulasi awal, padahal dirinya mengklaim tidak pernah mengajukan klaim proteksi dalam bentuk apa pun.

Menurut Daniel, ini merupakan salah satu bentuk jebakan laten dari pihak pemasar. Seringkali apa yang dijelaskan secara lisan berbeda jauh dengan dokumen tertulis. Celakanya, nasabah cenderung menaruh percaya begitu saja pada penjelasan agen tanpa membaca detail klausulnya. Terlebih lagi, buku polis fisik baru diterima setelah nasabah signatures (tanda tangan) kontrak dan menyetorkan dana awal, sehingga celah ini baru disadari satu dekade kemudian.

Harapan untuk mencairkan dana akumulasi sebesar Rp520 juta plus keuntungan 5% sirna seketika saat ia mengecek saldo investasinya secara berkala pada pertengahan tahun 2026 ini:

Senin, 25 Mei 2026: Saldo tercatat hanya sebesar Rp288 juta.

Jumat, 29 Mei 2026: Saat dicek kembali untuk kedua kalinya, nilai dana merosot ke angka Rp283 juta.

Senin, 1 Juni 2026: Customer Service (CS) Kantor Pusat AIA BCA mengonfirmasi nilai investasi menyusut lagi menjadi Rp281 juta.

Kamis, 4 Juni 2026: Daniel mendatangi petugas AIA di BCA Kantor Cabang (KC) Matraman untuk menutup polisnya. Di momen tersebut, angka investasi terjun bebas ke posisi Rp263 juta.

Kekecewaan Daniel kian bertambah saat mencoba mengurus pembatalan polis secara mandiri. Berdasarkan pengalamannya, proses pencairan dana 50% saja memakan waktu lama, apalagi untuk pengembalian utuh 100%. Setelah mengisi formulir pembatalan melalui aplikasi resmi, nasabah diminta menunggu 5 hari kerja. Namun, karena Daniel menyertakan nota komplain, pihak maskapai justru mengulur waktu hingga 10 hari kerja tambahan dengan alasan perlu mempelajari kasus terlebih dahulu. Kondisi ini membuatnya merasa industri asuransi penuh dengan trik yang merugikan.

Tak hanya itu, saat mengisi formulir pembatalan di aplikasi digital, Daniel menilai sistem terkesan sengaja menggiring opini seolah-olah nasabah menutup polis karena sedang membutuhkan dana mendesak. Opsi penutupan akibat "Nilai Investasi Tidak Sesuai Harapan" justru tidak disediakan di menu pilihan. Ironisnya, saat ia mencoba menuliskan alasan riil tersebut secara manual pada kolom catatan, sistem aplikasi selalu mengalami gagal kirim (submit).

Pihak pengelola berdalih bahwa penurunan drastis tersebut murni akibat fluktuasi pasar modal karena "harga unit link sedang jatuh."

Bongkar Modus Verbal dan Tuntut Intervensi OJK

Mantan perwira tinggi TNI AD yang juga pernah menjabat sebagai Aster Kasad ini menilai dalih tersebut tidak bisa diterima. Ia membeberkan adanya jurang pemisah antara penjelasan lisan oknum pemasar dengan isi dokumen resmi.

"Hal ini jelas merugikan dan merupakan penipuan terhadap saya sebagai nasabah BCA dan AIA. MODUS nya memanfaatkan ketidak jelian calon nasabah, yakni penjelasan verbal saat prospek calon nasabah berbeda dgn isi buku polis yg disodorkan dan kita tanda tangani," jelas Daniel.

Atas kerugian finansial yang dialaminya, Daniel meminta pertanggungjawaban penuh dari pihak manajemen AIA dan BCA. Ia melayangkan tuntutan agar uang yang telah disetorkannya selama satu dekade terakhir dikembalikan secara utuh tanpa potongan.

Lebih lanjut, mantan Pangdam I/BB ini mendesak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku regulator tertinggi untuk turun tangan menyelesaikan sengketa ini. Jika keluhannya diabaikan, ia memastikan akan menempuh langkah hukum formal.

"Saya menuntut minimal seluruh dana yg telah saya bayar kan untuk dikembalikan. Saya minta OJK sbg lembaga yg ikut mengawasi aktifitas Asuransi dan Perbankan utk membantu pengembalian dana saya dan bila tdk diatensi saya akan bawa masalah ini ke jalur Hukum," pungkas Mayjen (Purn) Achmad Daniel Chardin.]]> https://www.halomedan.com/Berita/66020/merasa-ditipu-janji-manis-asuransi-mantan-pangdam-ngamuk-saldo-rp520-juta-terjun-bebas-jadi-rp263-juta/ Wawali Zakiyuddin Harahap Dengarkan Pandangan Fraksi DPRD Medan soal LPJ APBD 2025 Mon, 15 Jun 2026 13:26:00 +0700+0700
Dalam rapat yang digelar di gedung DPRD Kota Medan tersebut, Wakil Wali Kota terlihat mendengarkan dengan seksama setiap pandangan, catatan, serta masukan yang disampaikan oleh masing-masing fraksi terhadap kinerja Pemerintah Kota Medan dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Sejumlah fraksi menyoroti berbagai persoalan pembangunan dan pelayanan publik. Fraksi PDI Perjuangan melalui anggota DPRD Medan Lily MBA menekankan perlunya peningkatan penerangan lampu jalan di sejumlah titik kota yang masih dianggap belum optimal.

Sementara itu, Fraksi PKS melalui anggota DPRD Medan Sri Rejeki menyoroti pelaksanaan proyek transportasi publik, khususnya pengembangan Bus Rapid Transit (BRT) di Kota Medan. Ia meminta pemerintah kota memastikan proyek tersebut berjalan tepat waktu, transparan, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Pandangan umum fraksi-fraksi tersebut akan menjadi bahan evaluasi lanjutan dalam pembahasan LPJ APBD 2025 antara Pemerintah Kota Medan dan DPRD Kota Medan.red

]]> https://www.halomedan.com/news/66019/wawali-zakiyuddin-harahap-dengarkan-pandangan-fraksi-dprd-medan-soal-lpj-apbd-2025/ Lily MBA Soroti Kebocoran PAD dan Pengelolaan Aset dalam Pemandangan Umum Fraksi PDIP DPRD Medan Mon, 15 Jun 2026 12:58:00 +0700+0700 Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Medan, Lily MBA, menyampaikan pemandangan umum fraksi terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Kota Medan, Senin (15/6/2026).

Dalam penyampaiannya, Lily MBA menegaskan bahwa laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD merupakan bagian dari pertanggungjawaban keuangan daerah yang harus mencerminkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Menurutnya, laporan pertanggungjawaban tidak boleh hanya dipandang sebagai dokumen administratif semata, melainkan harus menjadi sarana evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan dan melaksanakan program pembangunan.

Fraksi PDI Perjuangan, kata Lily, mengapresiasi capaian Pemerintah Kota Medan yang kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan Tahun Anggaran 2025. Dengan capaian tersebut, Kota Medan tercatat enam kali berturut-turut meraih opini tertinggi dari BPK Perwakilan Sumatera Utara.

Meski demikian, Fraksi PDI Perjuangan mempertanyakan apakah hasil audit BPK tersebut turut disertai catatan dan rekomendasi yang harus ditindaklanjuti oleh Pemko Medan.

"Kami ingin mengetahui apakah terdapat catatan-catatan penting dari BPK yang harus segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Medan. Jika ada, kami meminta penjelasan secara terbuka kepada DPRD dan masyarakat," ujar Lily saat membacakan pemandangan umum fraksi.

Dalam kesempatan itu, Fraksi PDI Perjuangan juga menyoroti realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan Tahun 2025 yang mencapai lebih dari Rp3 triliun atau sekitar 83,46 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp3,7 triliun.

Menurut Lily, capaian tersebut memang mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, masih terdapat persoalan serius pada sektor pajak daerah dan retribusi daerah yang belum mampu mencapai target yang telah ditetapkan.

Fraksi PDI Perjuangan menilai masih terdapat potensi kebocoran penerimaan daerah akibat lemahnya pengawasan terhadap pemungutan pajak dan retribusi. Temuan tersebut diperoleh dari hasil kerja Panitia Khusus (Pansus) Peningkatan PAD DPRD Kota Medan yang hingga kini masih melakukan penelusuran terhadap berbagai sumber pendapatan daerah.

"Masih ditemukan potensi kebocoran dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah. Salah satu penyebabnya adalah lemahnya pengawasan dan belum optimalnya penerapan sistem digitalisasi dalam pemungutan pajak," kata Lily.

Fraksi PDIP juga mempertanyakan belum diterapkannya sistem pengawasan berbasis teknologi seperti tapping box secara menyeluruh untuk meminimalisasi kebocoran pendapatan daerah.

Selain persoalan PAD, Lily MBA turut menyoroti pengelolaan aset daerah yang dinilai belum maksimal. Salah satu temuan Pansus Aset Daerah adalah penyewaan gudang penyimpanan barang rongsokan kendaraan roda dua dan roda empat milik Pemko Medan dengan biaya sekitar Rp400 juta per tahun yang telah berlangsung selama lima tahun.
Menurut Fraksi PDIP, kebijakan tersebut dinilai tidak efisien karena nilai barang yang tersimpan diperkirakan lebih rendah dibandingkan total biaya sewa yang telah dikeluarkan pemerintah daerah.

"Kondisi ini menunjukkan perlunya evaluasi serius terhadap pengelolaan aset daerah agar lebih efektif dan tidak membebani keuangan daerah," tegasnya.
Fraksi PDI Perjuangan juga menyesalkan belum tersedianya data aset daerah yang lengkap dan valid sebagaimana rekomendasi yang pernah disampaikan DPRD melalui Panitia Khusus LKPJ Kota Medan.

Menutup pemandangan umumnya, Fraksi PDI Perjuangan meminta Wali Kota Medan untuk memperkuat pengawasan terhadap pemungutan pajak dan retribusi daerah serta melakukan pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola aset daerah.

"Tujuan utama pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah dalam mengelola pajak dan retribusi adalah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang pada akhirnya digunakan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat Kota Medan," pungkas Lily MBA.red/antogenk

]]> https://www.halomedan.com/news/66018/lily-mba-soroti-kebocoran-pad-dan-pengelolaan-aset-dalam-pemandangan-umum-fraksi-pdip-dprd-medan/ Fraksi PDI Perjuangan Soroti Kebocoran PAD dan Pengelolaan Aset dalam LPJ APBD Kota Medan 2025 Mon, 15 Jun 2026 12:55:00 +0700+0700 Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Medan menyoroti sejumlah persoalan terkait pengelolaan keuangan daerah dalam penyampaian pemandangan umum fraksi terhadap Ranperda Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pelaksanaan APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2025, dalam rapat paripurna DPRD Kota Medan, Senin (15/6/2026).

Agenda pemandangan umum fraksi-fraksi tersebut merupakan tindak lanjut atas penjelasan kepala daerah terkait LPJ APBD 2025 yang telah disampaikan sebelumnya, yang dibaca Llly MBA anggota FPDIP Medan.

Dalam pandangannya, Fraksi PDI Perjuangan menegaskan bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tidak hanya bersifat administratif melalui penyajian laporan keuangan, tetapi juga harus menjadi instrumen evaluasi politik dan hukum terhadap pelaksanaan pemerintahan daerah.
Fraksi menilai laporan pertanggungjawaban yang telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak serta merta menutup kemungkinan adanya catatan dan rekomendasi yang harus ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Medan.

"Apakah hasil audit BPK atas LPJ APBD Kota Medan Tahun 2025 tidak dilampiri catatan-catatan yang harus ditindaklanjuti? Jika ada, apa saja catatan tersebut dan bagaimana tindak lanjutnya?" tanya Fraksi PDI Perjuangan dalam rapat paripurna.
Berdasarkan nota pengantar Wali Kota Medan, realisasi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2025 tercatat mencapai lebih dari Rp6,3 triliun atau sekitar 90,80 persen dari target yang ditetapkan.

Pendapatan tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) lebih dari Rp3 triliun, pendapatan transfer lebih dari Rp3,1 triliun, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar lebih dari Rp100 miliar.

Meski mengapresiasi peningkatan PAD dibandingkan tahun sebelumnya, Fraksi PDI Perjuangan menilai capaian tersebut belum optimal. Sorotan utama diarahkan pada realisasi pajak daerah yang hanya mencapai sekitar 82,26 persen dari target, serta retribusi daerah yang terealisasi sekitar 84,42 persen dan mengalami penurunan dibandingkan tahun 2024.
Menurut Fraksi PDI Perjuangan, kondisi tersebut diduga dipengaruhi lemahnya pengawasan dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah. Berdasarkan hasil penelusuran Panitia Khusus (Pansus) Peningkatan PAD DPRD Kota Medan, ditemukan adanya potensi kebocoran penerimaan daerah akibat sistem pengawasan yang belum maksimal.

Fraksi juga mempertanyakan belum diterapkannya sistem digitalisasi secara menyeluruh, termasuk penggunaan teknologi tapping box untuk memantau transaksi wajib pajak secara real time.
"Kenapa sistem pengawasan berbasis digital belum diterapkan secara maksimal untuk mencegah kebocoran PAD?" ujar fraksi.

Selain masalah pendapatan daerah, Fraksi PDI Perjuangan turut menyoroti pengelolaan aset daerah. Salah satu temuan Pansus Aset Daerah adalah penyewaan gudang penyimpanan barang rongsokan kendaraan milik Pemko Medan dengan biaya sekitar Rp400 juta per tahun selama lima tahun terakhir.
Menurut fraksi, biaya sewa gudang tersebut dinilai tidak sebanding dengan nilai barang yang disimpan, sehingga dianggap sebagai bentuk kebijakan yang kurang efisien dalam pengelolaan aset daerah.

Fraksi juga menyesalkan belum tersedianya data aset daerah yang valid dan terintegrasi sebagaimana rekomendasi yang telah disampaikan DPRD melalui Panitia Khusus Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban (LKPJ) Kota Medan.
Di akhir pandangannya, Fraksi PDI Perjuangan meminta Wali Kota Medan memperkuat fungsi pengawasan terhadap pemungutan pajak dan retribusi daerah guna meningkatkan PAD secara signifikan.

Menurut fraksi, peningkatan PAD menjadi kunci penting dalam mendukung pembiayaan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Medan.

"Wewenang pemungutan pajak dan retribusi yang diberikan kepada pemerintah daerah harus dikelola secara optimal demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat," tegas Fraksi PDI Perjuangan.red

]]> https://www.halomedan.com/politik/66017/fraksi-pdi-perjuangan-soroti-kebocoran-pad-dan-pengelolaan-aset-dalam-lpj-apbd-kota-medan-2025/ FPKS Soroti Pelaksanaan Proyek BRT Mebidang, Minta DPRD Dilibatkan Mon, 15 Jun 2026 12:25:00 +0700+0700 FPKS menilai DPRD Kota Medan selama ini belum pernah dilibatkan secara langsung dalam perkembangan proyek strategis nasional tersebut.
Hal itu disampaikan juru bicara FPKS DPRD Medan, Sri Rejeki, saat membacakan pemandangan umum fraksi terhadap Laporan Pertanggungjawaban (LPj) APBD Kota Medan dalam rapat paripurna DPRD Medan, Senin (15/6/2026).

Dalam pandangan fraksinya, Sri Rejeki mengatakan proyek BRT Mebidang yang menghubungkan Medan, Binjai dan Deli Serdang merupakan program besar yang akan menjadi tulang punggung transportasi massal perkotaan di kawasan Mebidangro.

"FPKS menilai DPRD Kota Medan belum pernah dilibatkan terkait perkembangan proyek BRT Mebidang. Seharusnya DPRD dilibatkan agar pelaksanaan proyek ini berjalan transparan dan seluruh informasi dapat diketahui secara terbuka," ujar Sri Rejeki.

Dijelaskannya, proyek BRT Mebidang-Binjai-Deli Serdang mendapat dukungan pendanaan dari World Bank melalui Program Mastran (Mass Transit Project) dan menjadi salah satu proyek prioritas nasional yang dikelola Kementerian Perhubungan bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kota Medan, Pemerintah Kota Binjai dan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.

Berdasarkan perencanaan, sistem BRT tersebut akan memiliki 12 koridor, terdiri dari 10 koridor di wilayah Kota Medan dan dua koridor yang menghubungkan Medan dengan Binjai serta Deli Serdang.
Saat ini Pemko Medan telah mengoperasikan sekitar 60 unit bus yang melayani lima koridor. Ke depan, jumlah armada direncanakan bertambah hingga mencapai 273 unit untuk melayani seluruh koridor yang telah dirancang.

Selain itu, Kementerian Perhubungan juga sedang melaksanakan pembangunan jalur khusus BRT, Depo Amplas dan Pinang Baris, serta halte naik dan turun penumpang di sejumlah koridor. Pekerjaan konstruksi tersebut telah mendapat dukungan pemerintah daerah dengan target penyelesaian pada akhir tahun 2027.

Menurut FPKS, besarnya investasi dan dampak proyek terhadap masyarakat menuntut adanya keterbukaan informasi kepada DPRD sebagai lembaga pengawasan. Dengan keterlibatan DPRD, pelaksanaan proyek diharapkan dapat berjalan lebih transparan, akuntabel dan tepat sasaran.

Pemandangan umum FPKS tersebut disampaikan dalam agenda penyampaian pandangan fraksi-fraksi DPRD Medan terhadap LPj APBD Kota Medan yang berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD Medan. Rel

]]> https://www.halomedan.com/politik/66016/fpks-soroti-pelaksanaan-proyek-brt-mebidang-minta-dprd-dilibatkan/ Likupang, Mutiara Maritim yang Tak Boleh Kehilangan Jiwa Mon, 15 Jun 2026 12:15:00 +0700+0700
Oleh: Abdullah Rasyid
Staf Khusus Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan
Mahasiswa Doktoral Ilmu Pemerintahan IPDN

Hari Sabtu dan Minggu pekan lalu, kami, Mahasiswa Doktoral Ilmu Pemerintahan IPDN, melakukan Studi Strategis ke Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Perjalanan akademik ini bukan sekadar kunjungan lapangan. Ia menjadi ruang belajar yang mempertemukan teori pemerintahan, kebijakan publik, pembangunan daerah, pariwisata, teknologi, dan kenyataan hidup masyarakat.

Sebelumnya, dalam kunjungan akademik ke Fudan University, Shanghai, kami belajar tentang bagaimana tata kelola modern bergerak menuju digital governance, artificial intelligence government, dan evidence-based policy. Shanghai memberi pelajaran bahwa kota, data, teknologi, dan kebijakan publik dapat disusun secara sistemik untuk membangun pelayanan yang cepat, cerdas, dan terukur.

Namun Minahasa Utara memberi pelajaran yang tidak kalah penting. Bahwa tata kelola pemerintahan bukan hanya tentang kecanggihan teknologi, tetapi juga tentang kemampuan negara menjaga manusia, alam, budaya, dan ruang hidup masyarakat. Jika Shanghai dapat dibaca sebagai laboratorium hidup tata kelola digital, maka Likupang dapat dibaca sebagai laboratorium hidup tata kelola pariwisata berkelanjutan.

Duduk di tepi Pantai Likupang, orang akan mudah mengerti mengapa wilayah ini dipilih sebagai salah satu wajah baru pariwisata Indonesia. Angin laut berembus pelan. Ombak datang tanpa tergesa. Pasir putih membentang seperti sabuk mutiara. Di kejauhan, laut biru bertemu pulau-pulau kecil yang hijau, seakan alam sedang memperlihatkan salah satu halaman terbaiknya.

Tetapi Likupang tidak boleh hanya dibaca sebagai gambar indah dalam brosur pariwisata. Ia bukan sekadar pantai, pasir putih, laut jernih, resort, atau kawasan ekonomi khusus. Likupang adalah ruang hidup masyarakat pesisir. Ia adalah lanskap maritim, simpul sejarah, halaman depan Minahasa Utara, dan sekaligus ujian besar bagi tata kelola pembangunan Indonesia.

Pertanyaannya sederhana tetapi mendasar: bisakah Indonesia membangun destinasi kelas dunia tanpa mencabut akar sosial, budaya, dan ekologinya?

Selama bertahun-tahun, pariwisata Sulawesi Utara lebih sering diidentikkan dengan Manado dan Bunaken. Bunaken telah lama menjadi ikon wisata bahari dunia. Sementara Likupang seperti halaman belakang yang tenang, indah, tetapi belum sepenuhnya dibaca sebagai pusat pertumbuhan baru. Kini situasinya berubah. Melalui Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional Manado–Likupang yang ditetapkan dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2024, kawasan ini ditempatkan sebagai salah satu destinasi prioritas yang harus dikembangkan secara terpadu.

Potensinya besar. Ada Bunaken sebagai ikon bahari kelas dunia. Ada posisi kawasan dalam Coral Triangle. Ada KEK Likupang sebagai motor investasi. Ada kekayaan budaya Minahasa. Ada dukungan Bandara Sam Ratulangi. Ada kombinasi wisata bahari, pegunungan, budaya, agrowisata, kuliner, desa wisata, dan wisata minat khusus.

Namun potensi besar selalu datang bersama risiko besar. Banyak destinasi di Indonesia memberi pelajaran bahwa pariwisata yang tumbuh tanpa kendali dapat berubah menjadi beban. Bali menghadapi tekanan kepadatan dan ruang hidup warga lokal. Labuan Bajo menghadapi kekhawatiran ekologis. Borobudur harus menjaga daya dukung fisik situs. Beberapa kawasan wisata alam bahkan pernah ditutup sementara karena sampah dan kerusakan lingkungan.

Pesannya jelas: destinasi yang indah bisa rusak bukan karena kurang promosi, melainkan karena terlalu banyak dieksploitasi tanpa tata kelola.

Karena itu, masa depan Likupang tidak boleh diserahkan kepada logika wisata massal semata. Mengejar jumlah kunjungan memang penting, tetapi bukan satu-satunya ukuran keberhasilan. Pertanyaan yang lebih penting adalah: apakah wisatawan tinggal lebih lama? Apakah belanja mereka lebih besar? Apakah masyarakat lokal ikut naik kelas? Apakah UMKM, nelayan, pemandu lokal, pelaku kuliner, perajin, pemilik homestay, dan komunitas desa wisata memperoleh manfaat nyata? Apakah laut tetap bersih, terumbu karang tetap hidup, dan budaya lokal tetap menjadi jiwa destinasi?

Di sinilah gagasan digital governance dan evidence-based policy menemukan relevansinya. Tata kelola pariwisata modern tidak cukup hanya mengandalkan promosi, seremoni, dan pembangunan fisik. Ia membutuhkan data. Ia membutuhkan sistem. Ia membutuhkan peta daya dukung. Ia membutuhkan integrasi lintas sektor. Ia membutuhkan kemampuan membaca arus kunjungan, perilaku wisatawan, dampak lingkungan, distribusi manfaat ekonomi, serta kesiapan masyarakat lokal.

Stuart Russell, pakar Artificial Intelligence dari University of California, Berkeley, pernah mengingatkan bahwa persoalan besar umat manusia bukan hanya teknologi, melainkan ketimpangan antara emosi manusia, institusi yang tertinggal, dan teknologi yang semakin kuat. Dalam konteks pariwisata, peringatan ini sangat relevan. Teknologi dapat membantu mengelola destinasi, tetapi jika institusinya lemah, data tidak dipakai, dan kebijakan hanya mengejar angka kunjungan, maka teknologi hanya menjadi pajangan.

Daron Acemoglu dari MIT juga mengingatkan bahwa AI akan mengubah dunia, tetapi apakah ia membuat masyarakat lebih inklusif atau justru lebih timpang sangat bergantung pada pilihan kebijakan yang kita ambil. Dalam konteks Likupang, pertanyaannya menjadi: apakah teknologi dan investasi akan membuat masyarakat lokal lebih sejahtera, atau justru menjadikan mereka penonton di kampungnya sendiri?

Maka, pengembangan Likupang harus berangkat dari paradigma baru. Pariwisata dunia sedang bergerak dari mass tourism menuju pariwisata berkualitas dan berkelanjutan. Wisatawan semakin mencari pengalaman yang otentik, tidak terlalu padat, dekat dengan budaya lokal, dan memberi dampak positif bagi masyarakat. Likupang tidak boleh tumbuh menjadi destinasi yang hanya menjual hotel dan pantai. Ia harus tumbuh sebagai destinasi yang menawarkan cerita, pengalaman, kedalaman budaya, keindahan ekologi, dan keramahan masyarakat.

Dalam kerangka itu, Manado, Bunaken, dan Likupang tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Manado harus diperkuat sebagai gerbang utama dan pusat layanan. Bunaken harus dijaga sebagai mahkota wisata bahari. Likupang harus dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan baru yang premium, berkelanjutan, dan terhubung. Gagasan Integrated Manado–Bunaken–Likupang Tourism Corridor menjadi penting karena pariwisata tidak bisa lagi dipahami sebagai titik-titik terpisah, melainkan sebagai koridor pengalaman yang menyambungkan akses, atraksi, amenitas, budaya, kuliner, konservasi, dan ekonomi lokal.

Tantangannya tidak kecil. Konsentrasi kunjungan masih berada di titik-titik tertentu. Tekanan terhadap ekosistem laut dan terumbu karang masih menjadi isu. Konektivitas antarwilayah belum sepenuhnya optimal. Kawasan juga rentan terhadap bencana alam. Daya saing destinasi masih perlu diperkuat. Dengan kata lain, Likupang tidak cukup hanya dibangun dengan semangat promosi. Ia membutuhkan manajemen destinasi yang serius.

Manajemen destinasi berarti perencanaan yang tidak tambal sulam. Infrastruktur harus terhubung dengan produk wisata. Jalan harus tersambung dengan desa wisata. Pelabuhan harus terhubung dengan wisata bahari. Bandara harus disambungkan dengan paket perjalanan yang jelas. Event harus menggerakkan UMKM. Kawasan konservasi harus memiliki pembiayaan berkelanjutan. Data kunjungan harus dipakai untuk mengatur daya dukung. Masyarakat lokal harus ditempatkan bukan sebagai penonton, tetapi sebagai pemilik manfaat.

Di sinilah pentingnya kolaborasi. Pengembangan Manado–Likupang tidak bisa hanya menjadi proyek satu kementerian, satu pemerintah daerah, atau satu investor. Ia harus menjadi kerja bersama antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, BUMN, pelaku usaha, komunitas lokal, akademisi, dan masyarakat adat. Pariwisata modern adalah kerja orkestrasi, bukan kerja sektoral.

Namun orkestrasi saja tidak cukup bila arahnya keliru. Likupang harus diarahkan pada high-value tourism: wisatawan yang datang bukan hanya sebentar untuk mengambil foto, tetapi tinggal lebih lama, membelanjakan lebih banyak, menghargai budaya lokal, dan ikut menjaga lingkungan. Produk unggulannya jelas: marine tourism, diving, wellness, ecotourism, gastronomi, desa wisata, budaya Minahasa, pulau-pulau kecil, dan wisata minat khusus.

Likupang juga harus belajar dari Bunaken. Keindahan laut adalah berkah, tetapi sekaligus amanah. Terumbu karang bukan dekorasi pariwisata. Ia adalah rumah ekologi. Laut bukan sekadar latar foto. Ia adalah ruang hidup nelayan, sumber pangan, jalur budaya, dan modal alam yang harus diwariskan. Karena itu, pembangunan marina, resort, akses jalan, dan kawasan investasi harus selalu tunduk pada satu prinsip: jangan sampai pariwisata membunuh alasan mengapa wisatawan datang.

Budaya Minahasa juga harus menjadi bagian penting dari pengembangan destinasi. Pariwisata tanpa budaya akan mudah menjadi generik. Hotel bisa dibangun di mana saja. Pantai indah juga banyak di Indonesia. Tetapi cerita masyarakat, kuliner, bahasa, musik, tarian, sejarah kampung, tradisi pesisir, dan keramahan lokal adalah pembeda yang tidak bisa ditiru begitu saja. Jika Likupang ingin menjadi destinasi berkelas Asia Pasifik, ia tidak boleh kehilangan rasa Minahasa.

Maka, pengembangan Likupang harus menjawab tiga agenda besar.

Pertama, agenda ekologis. Daya dukung destinasi harus dihitung. Sampah harus dikelola. Terumbu karang harus dilindungi. Konservasi tidak boleh menjadi lampiran, tetapi harus menjadi inti pembangunan. Dashboard destinasi, sistem pemantauan lingkungan, data kunjungan, dan pembiayaan konservasi harus menjadi bagian dari tata kelola baru pariwisata.

Kedua, agenda sosial. Masyarakat lokal harus menjadi pelaku utama. Desa wisata, UMKM kuliner, ekonomi kreatif, pemandu lokal, homestay, nelayan, komunitas perempuan, dan anak muda harus masuk dalam rantai nilai pariwisata. Jangan sampai tanah menjadi mahal, investasi masuk, hotel berdiri, tetapi warga sekitar hanya menjadi penonton di kampungnya sendiri.

Ketiga, agenda tata kelola. Manado–Bunaken–Likupang memerlukan pengelolaan destinasi yang kuat, berbasis data, lintas wilayah, dan lintas sektor. Destination Management Organization atau DMO tidak boleh hanya menjadi istilah teknokratis. Ia harus bekerja nyata: mengatur arus kunjungan, menjaga kualitas layanan, memastikan standar keselamatan, mempromosikan destinasi, menghubungkan pelaku usaha, dan memastikan pembangunan tidak merusak lingkungan.

Di titik inilah pelajaran dari Shanghai dan Fudan University bertemu dengan pelajaran dari Likupang. Shanghai mengajarkan pentingnya tata kelola berbasis data, teknologi, dan inovasi. Likupang mengingatkan bahwa teknologi harus berpihak kepada manusia, masyarakat, budaya, dan alam. Pemerintahan masa depan bukan hanya pemerintahan yang digital, tetapi pemerintahan yang bijak menggunakan teknologi untuk menjaga kehidupan.

Sebagai institusi yang menyiapkan kader pemerintahan masa depan, IPDN memiliki tanggung jawab akademik dan moral untuk membaca dinamika ini secara serius. Studi strategis tidak boleh berhenti sebagai kunjungan seremonial. Ia harus menjadi latihan intelektual untuk memahami bagaimana kebijakan publik bekerja di lapangan, bagaimana daerah membangun masa depannya, dan bagaimana pembangunan tidak boleh memutus hubungan antara kemajuan dan kemanusiaan.

Pariwisata yang baik bukan hanya soal mendatangkan orang. Pariwisata yang baik adalah kemampuan membuat orang datang dengan hormat, tinggal dengan nyaman, membelanjakan uangnya secara adil, lalu pulang dengan membawa cerita baik tentang tempat yang ia kunjungi. Lebih dari itu, pariwisata yang baik harus membuat masyarakat lokal merasa hidupnya lebih baik, bukan lebih terdesak.

Likupang hari ini berdiri di persimpangan penting. Ia bisa menjadi contoh keberhasilan pariwisata Indonesia Timur: indah, berkelas, berkelanjutan, dan berpihak kepada masyarakat. Tetapi ia juga bisa tergelincir menjadi destinasi yang ramai sesaat, lalu lelah oleh sampah, konflik ruang, kerusakan laut, dan ketimpangan manfaat.

Pilihan itu ada pada tata kelola kita hari ini.

Karena itu, Likupang harus dibangun dengan cinta, bukan sekadar dengan beton. Dengan data, bukan sekadar dengan promosi. Dengan keberpihakan kepada masyarakat, bukan semata kepada investasi. Dengan kesadaran ekologis, bukan hanya ambisi ekonomi. Dan dengan penghormatan kepada budaya lokal, bukan sekadar selera pasar.

Likupang adalah mutiara maritim. Tetapi mutiara hanya berharga bila dijaga cangkangnya. Lautnya adalah cangkang. Budayanya adalah cangkang. Masyarakatnya adalah cangkang. Alamnya adalah cangkang. Jika semua itu rusak, yang tersisa hanya nama destinasi tanpa jiwa.

Maka tugas kita bukan hanya membuat dunia datang ke Likupang. Tugas kita adalah memastikan ketika dunia datang, Likupang tetap menjadi Likupang: indah, ramah, berbudaya, lestari, cerdas, dan bermartabat.rel]]> https://www.halomedan.com/politik/66015/likupang-mutiara-maritim-yang-tak-boleh-kehilangan-jiwa/ Forum Alumni BEM dan MASKER PRAGI Masyarakat Sipil Kritis Pengawal Prabowo Gibran , Ini Katanya Mon, 15 Jun 2026 11:07:00 +0700+0700
Kordinator Nasional (Kornas) Masyarakat Sipil Kritis Pengawal Prabowo Gibran (Masker Pragi) yang juga sebagai Wakil ketua Umum DPP FABEM - SM ( Forum Alumni Badan Eksekutif Mahasiswa & Senat Mahasiswa ) Tody Ardiansyah Prabu, S.H menuturkan tatanan ekonomi Indonesia, nilai tukar mata uang, aksi mahasiswa, dan dinamika politikmenjadi perbincangan utama di Indonesia. Topik paling mendominasi saat ini.

Kondisi Ekonomi & Nilai Tukar Rupiah,Fluktuasi dan pelemahan nilai tukar Rupiah yang menembus kisaran Rp 18.000 per Dolar AS terhadap harga kebutuhan pokok saat ini memerlukan kewaspadaan ekstra, meskipun beberapa komoditas pangan pokok di area lokal masih relatif terkendali.

Kendati penurunan nilai rupiah akibat faktor luar negeri tetap diwaspadai, Menteri Keuangan Bapak Purbaya memastikan koordinasi yang erat dan harmonis antara Kementerian Keuangan bersama Bank Indonesia (BI) akan terus berjalan guna menjaga kestabilan kurs. Indonesia kini bukan lagi negara yang gampang gemetar mendengar gertakan pasar luar, melainkan sebuah kekuatan ekonomi baru di Asia Tenggara yang siap melangkah mantap di atas kaki sendiri demi kesejahteraan kemakmuran & berkeadilan rakyat Indonesia yang hakiki.

Pemerintah optimistis, begitu data-data riil mengenai kuatnya ekonomi ini terbaca utuh oleh pasar internasional, maka segala bentuk kampanye negatif dan kepanikan palsu yang ditiupkan oleh pihak luar termasuk ketakutan terselubung dari negara tetangga, lambat laun akan rontok dengan sendirinya.

Aksi Unjuk Rasa Mahasiswa,Gelombang demonstrasi oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Indonesia terkait isu ekonomi, kenaikan harga BBM non-subsidi, dan evaluasi kebijakan nasional harus tetap kondusif, terarah dan sesuai aturan. Penyampaian Aspirasi juga sesuai dengan amanah demokrasi, Janganlah Rakyat mahasiswa di adu domba untuk menyerang pemerintahan negara kesatuan republik indonesia Justru Pemerintah Presiden Prabowo Responsif terhadap hal partisipasi publik dalam mengambil kebijakan publik pro rakyat. Dan Seruan moral dan imbauan agar mahasiswa tidak terpancing untuk menghina Presiden sangat penting demi menjaga etika berdemokrasi dan efektivitas perjuangan gerakan mahasiswa itu sendiri. Sebagai kaum intelektual, mahasiswa memiliki peran krusial dalam menyuarakan aspirasi.Selalu utamakan nalar kritis dan argumen yang solutif dalam setiap penyampaian pendapat di muka umum.


Berbagai situasi terkini indonesia kita harus tetap menjaga semangat rasa persatuan dan kesatuan antar sesama anak bangsa.berbagai pendapat tentang kondisi bangsa indonesia saat ini harus bersama kita sikapi dengan baik dan bijaksana Jangan mudah terprovokasi hingga dapat menyebabkan bangsa indonesia terpecah belah.Kondisi Geo politik Global saat ini sangat tidak kondusif sulit diprediksi, sedang tidak baik baik saja, jangan sampai terjadi perpecahan antar sesama anak bangsa.

"INDONESIA RESPONSIF" BUKAN "INDONESIA BANGKRUT" Berbagai upaya telah dilakukan pemerintahan prabowo subianto saat ini.mulai evalusasi kebijakan ekonomi,nilai tukar rupiah, ketahanan pangan energi nasional, penegakan hukum terhadap BGN,Evaluasi kebijakan Program MBG juga sudah dilakukan, akan tetapi ada yang lebih penting dari itu semua."JAGA BANGSA DAN NEGARA INDONESIA"
Tutur " Tody Ardiansyah Prabu, S.H

"Narasi negatif 'Sell Indonesia' yang ditiupkan media asing, terutama Singapura, diduga karena adanya kecemasan akut terhadap penguatan kedaulatan ekonomi Indonesia"

Jika kita jeli melihat arah angin ekonomi, turunnya nilai mata uang akibat memanasnya situasi di Timur Tengah antara Iran melawan koalisi AS-Israel hanyalah guncangan sesaat. Di balik riuh rendah tersebut, sebenarnya ada ketakutan besar dari negara tetangga seperti Singapura terhadap bangkitnya kemandirian ekonomi kita.

Kabar miring yang ditulis media asing sekelas The Straits Times dan Bloomberg belakangan ini sebenarnya menyimpan pesan rahasia: Singapura sedang cemas akut. Posisi mereka sebagai pusat keuangan dan tempat transit barang di Asia Tenggara kini mulai terancam.

Langkah berani Presiden Prabowo menggabungkan aset-aset raksasa negara ke dalam perusahaan induk raksasa (superholding) Danantara, ditambah percepatan program pengolahan bahan mentah di dalam negeri serta pengetatan ekspor komoditas penting, secara langsung telah memotong jalur manis yang selama ini dinikmati oleh para makelar di Singapura.

Tody Menegaskan Nilai tukar rupiah bergerak menguat signifikan hingga ke level Rp17.860 per dolar AS pada penutupan perdagangan Jumat, 12 Juni 2026. Mata uang garuda berhasil memangkas pelemahan tajam yang sempat menyentuh level psikologis Rp18.171 per dolar AS pada awal pekan. Kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia ikut menguat ke posisi Rp17.921 per dolar AS.

Faktor Utama Pemicu Penguatan Rupiah

Kenaikan Suku Bunga Acuan: Bank Indonesia (BI) menaikkan BI-Rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,50% untuk membentengi mata uang rupiah dan meningkatkan imbal hasil aset domestik.

Derasnya Aliran Modal Asing (Inflow): Keputusan BI langsung menarik minat investor portofolio global. Aliran modal asing yang masuk ke Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) dan Surat Berharga Negara (SBN) menembus angka Rp15,11 triliun dalam sehari.

Sentimen Positif Obligasi Danantara: Keberhasilan penerbitan perdana obligasi internasional Danantara yang sukses menghimpun dana senilai Rp26,9 triliun mendongkrak kepercayaan pasar global terhadap fundamental ekonomi Indonesia.

Diversifikasi Mata Uang Non-Dolar: Penguatan stabilitas eksternal didukung oleh perluasan kerja sama Local Currency Transaction (LCT) bersama People's Bank of China (PBOC) dan Hong Kong Monetary Authority (HKMA) guna mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS.

Ketua DPW FABEM (Forum Alumni Badan Eksekutif Mahasiswa) Sumatera Utara Rinno Hadinata menuturkan kebijakan BI (Bank Indonesia) tetap membuka peluang untuk mengevaluasi kebijakan moneter,intervensi pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) yang dijadwalkan pada 17–18 Juni 2026 sangat penting. Langkah ini sangat krusial untuk mengantisipasi ketegangan geopolitik global dan fluktuasi permintaan valas domestik. Pemerintah memproyeksikan rupiah akan terus menguat secara bertahap memasuki Semester II-2026.

Rinno menuturkan beberapa point penting Dampak Positif dari Kenaikan Harga Pertamax :

1.Menghemat Anggaran Negara (APBN).

Menurut estimasi pengamat ekonomi di media ekonomi Kontan, kebijakan penyesuaian harga ini mampu menghemat anggaran negara hingga Rp11,4 triliun per tahun. Tanpa adanya penyesuaian, pemerintah berpotensi menanggung tambahan beban kompensasi energi hingga Rp27,7 triliun.

2.Menjaga Cadangan Devisa dan Rupiah

Langkah ini berhasil menghemat devisa negara sebesar US$ 0,6 miliar, yang membantu meredam tekanan pelemahan nilai tukar rupiah di pasar global.

3.Memperkuat Arus Kas Pertamina

Selama harga jual ditahan di bawah nilai keekonomian, PT Pertamina (Persero) harus menanggung selisih biayanya terlebih dahulu. Penyesuaian ke Rp16.250 per liter memulihkan kesehatan arus kas perusahaan untuk dialokasikan pada investasi infrastruktur energi.

4.Meningkatkan Kepercayaan Investor

Analis dari lembaga keuangan seperti Stockbit melalui GoKepri menilai respons cepat ini memberikan sentimen positif pasar. Investor melihat komitmen pemerintah dalam menjaga tata kelola fiskal yang disiplin dan transparan sesuai mekanisme pasar.

5.Mendorong Efisiensi dan Energi Alternatif

Kenaikan harga secara jangka panjang memicu kesadaran masyarakat untuk lebih bijak mengonsumsi BBM serta mempercepat transisi ke kendaraan listrik atau bahan bakar alternatif berbasis gas.

Rinno menilai ada upaya narasi negatif yang di duga sengaja dibangun untuk melemah kan pemerintahan Prabowo Gibran.Suatu permasalahan bangsa yang kompleks ini tidak bisa dilihat hanya dari satu sudut pandang saja.

Substansi Masalah dan Fakta Penyeimbang :

Untuk melihat isu ini secara objektif, terdapat fakta dan data ekonomi yang melandasi situasi,antara lain :

1.Faktor Global Bukan Domestik Semata

Pelemahan rupiah dan kenaikan harga Pertamax dipicu secara langsung oleh faktor eksternal, yaitu lonjakan harga minyak mentah dunia akibat eskalasi konflik geopolitik global. Kondisi ini memaksa dilakukannya penyesuaian harga demi menyelamatkan APBN dari beban kompensasi yang membengkak.

2.Perlindungan Subsidi Tetap Berjalan

Meski harga Pertamax nonsubsidi naik menjadi Rp16.250 per liter, pemerintah tetap berkomitmen menjaga stabilitas harga BBM penugasan rakyat kecil. Harga Pertalite tetap ditahan di angka Rp10.000 per liter dan Biosolar di Rp6.800 per liter.

3.Tren Pemulihan dan Intervensi dalam tindakan Nyata

Kritik mengenai rupiah yang "anjlok", "Indonesia Bangkrut" perlahan terbantahkan oleh data di lapangan. Melalui respons cepat (Indonesia Responsif), kebijakan pengetatan moneter oleh Bank Indonesia serta masuknya modal asing ke instrumen domestik, nilai tukar rupiah justru berhasil berbalik menguat signifikan ke level Rp17.860 per dolar AS.
Jalan Menuju Indonesia Emas butuh proses,tidak mudah,bukan seperti membangun "CANDI Dalam Satu Malam" dalam Kisah Legenda.tutur Rinno pria Berdarah Ternate Jawa.
Cucu pejuang kemerdekaan RI 1945 "Pertempuran Medan Area".red

]]> https://www.halomedan.com/news/66014/forum-alumni-bem-dan-masker-pragi-masyarakat-sipil-kritis-pengawal-prabowo-gibran-ini-katanya/ UNPAB Tingkatkan Kompetensi Kehumasan melalui Workshop LLDIKTI Wilayah I, Perkuat Strategi Komunikasi Publik Digital Mon, 15 Jun 2026 10:41:00 +0700+0700
Pada kegiatan yang diikuti oleh perwakilan humas dari 100 Perguruan Tinggi Swasta di Sumatera Utara tersebut, UNPAB diwakili oleh Risha Joanda, S.E., Kepala Urusan Komunikasi Publik & Media UNPAB.

Workshop mengusung tema "Membangun Komunikasi Publik Digital dan Tantangan Keterbukaan Informasi Publik di Era Diktisaintek Berdampak", yang bertujuan meningkatkan kapasitas humas perguruan tinggi dalam menghadapi dinamika komunikasi digital yang terus berkembang.

.
Selama dua hari pelaksanaan, peserta memperoleh berbagai wawasan strategis terkait pengelolaan komunikasi publik, penguatan citra institusi, optimalisasi media sosial, publikasi capaian perguruan tinggi, serta implementasi keterbukaan informasi publik yang profesional dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Pada hari pertama, materi disampaikan oleh sejumlah praktisi dan akademisi kehumasan, di antaranya Dr. Ribut Priadi, S.Sos., M.I.Kom., Dosen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Dr. Ignatius Edward Riantono, Perwakilan BINUS University PSDKU Medan, Dr. Herna Rinayanti, M.Kes., Ketua STIKes Mitra Husada Medan, serta Abdul Karim Syahputra, M.Kom., Dosen Universitas Royal.

Dalam sesi tersebut, para narasumber menekankan pentingnya peran humas sebagai garda terdepan dalam membangun citra positif perguruan tinggi melalui penyampaian informasi yang akurat, menarik, dan mudah dipahami oleh masyarakat.

Workshop juga menghadirkan Muhammad Safii Sitorus, S.H., M.H., Kepala Divisi Sengketa Komisi Informasi Sumatera Utara, yang membahas implementasi keterbukaan informasi publik di lingkungan perguruan tinggi. Materi ini memberikan pemahaman mengenai pentingnya transparansi informasi sebagai upaya membangun kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan tinggi.

Pada hari kedua, peserta mendapatkan wawasan langsung dari jajaran Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek), yakni Doddy Zulkifli Indra Atmaja, S.I.Kom., M.Si., Kepala Bagian Humas dan Protokol Kemdiktisaintek, serta Agi Bahari Ediyana Rusly, S.I.Kom., Ketua Tim Kerja Layanan Publik, Layanan Informasi, dan Perpustakaan Kemdiktisaintek.

Dalam pemaparannya, Doddy Zulkifli Indra Atmaja, S.I.Kom., M.Si. menegaskan bahwa humas perguruan tinggi memiliki peran strategis sebagai penghubung antara kampus dan masyarakat. Oleh karena itu, setiap informasi yang disampaikan harus mampu menunjukkan dampak nyata pendidikan tinggi sekaligus memberikan manfaat bagi publik.

Rangkaian workshop ditutup secara resmi oleh Prof. Drs. Saiful Anwar Matondang, M.A., Ph.D., Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah I. Dalam arahannya, beliau menekankan pentingnya transformasi kehumasan perguruan tinggi yang adaptif, inovatif, dan mampu menghadirkan komunikasi publik yang berdampak guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan tinggi.

.

Keikutsertaan UNPAB dalam workshop ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas komunikasi publik kampus, memperkuat branding institusi, serta mengoptimalkan pengelolaan media digital yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat.

Hasil dan praktik terbaik yang diperoleh selama kegiatan akan didiseminasikan kepada Unit Komunikasi Publik dan Media UNPAB sebagai langkah penguatan strategi komunikasi digital, peningkatan kualitas publikasi institusi, serta persiapan menghadapi berbagai program dan penghargaan kehumasan di tingkat nasional.rel

]]> https://www.halomedan.com/news/66013/unpab-tingkatkan-kompetensi-kehumasan-melalui-workshop-lldikti-wilayah-i-perkuat-strategi-komunikasi-publik-digital/ Gubsu Bobby Afif Nasution Ucapkan Selamat Bertugas kepada Pengurus DPW PAN Sumut dan DPD PAN se-Sumut Sun, 14 Jun 2026 19:30:00 +0700+0700 Pelantikan pengurus tersebut dilakukan langsung oleh Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Zulkifli Hasan, sebagai bagian dari upaya memperkuat konsolidasi partai dan memperbesar kontribusi PAN dalam pembangunan daerah.

Dalam pesannya, Bobby Afif Nasution menegaskan bahwa amanah yang diemban para pengurus merupakan tanggung jawab besar yang harus dijalankan dengan penuh dedikasi dan komitmen terhadap kepentingan masyarakat.

"Amanah ini besar. Mari jadikan partai sebagai rumah untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat. Bersama-sama kita kuatkan sinergi dan kolaborasi antara pemerintah, partai politik, dan masyarakat demi kemajuan Sumatera Utara," ujar Bobby.

Sementara itu, Ketua DPW PAN Sumut, H. Syah Afandin, menyampaikan rasa terima kasih kepada Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, atas kepercayaan dan amanah yang diberikan untuk memimpin PAN di Sumatera Utara.

"Terima kasih kepada Bapak Ketua Umum Zulkifli Hasan atas kepercayaan yang diberikan kepada kami untuk mengemban amanah ini. Insya Allah amanah tersebut akan kami jalankan dengan sebaik-baiknya demi kemajuan partai dan kesejahteraan masyarakat," ujar Syah Afandin yang akrab disapa Bang Ondim.

Bang Ondim juga menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Sumatera Utara, Bobby Afif Nasution, atas semangat kolaborasi yang terus dibangun dalam mewujudkan Sumut yang berkah dan maju.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution atas sinergi dan kolaborasi yang terjalin selama ini untuk mewujudkan Sumut Berkah. Saya juga sebagai Bupati Kabupaten Langkat akan terus berkolaborasi dan bekerja sama untuk membangun daerah serta mendukung terwujudnya Indonesia Maju," kata Bang Ondim.

Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah daerah, partai politik, dan seluruh elemen masyarakat merupakan kunci penting dalam mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pelantikan pengurus DPW PAN Sumut dan DPD PAN se-Sumatera Utara diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat peran partai dalam menyerap aspirasi masyarakat sekaligus mendukung program pembangunan daerah dan nasional.
Red.

]]> https://www.halomedan.com/politik/66012/gubsu-bobby-afif-nasution-ucapkan-selamat-bertugas-kepada-pengurus-dpw-pan-sumut-dan-dpd-pan-sesumut/ Lightscape Perth 2026 Sulap Kings Park Menjadi Destinasi Musim Dingin Penuh Cahaya dan Keajaiban Sun, 14 Jun 2026 18:40:00 +0700+0700 Lightscape telah berkembang menjadi salah satu ikon musim dingin paling dinantikan di Australia Barat. Berawal dari sebuah visi untuk menghadirkan pengalaman baru di Kings Park and Botanic Garden, festival ini kini menjelma menjadi tradisi tahunan yang selalu berhasil menarik perhatian ratusan ribu pengunjung setiap tahunnya. Di balik instalasi cahaya yang spektakuler, Lightscape membawa misi yang sederhana namun bermakna: mengajak orang kembali terhubung dengan alam melalui perpaduan seni, cahaya, dan suasana yang menenangkan di tengah hiruk pikuk kehidupan modern.

Memasuki 2026, pengalaman ini terasa semakin relevan di tengah rutinitas digital yang semakin padat dan melelahkan. Lightscape hadir bukan hanya sebagai festival cahaya, tetapi juga sebagai tempat untuk recharge secara emosional dan menikmati momen berkualitas bersama keluarga maupun sahabat. Kembali berlangsung mulai 5 Juni hingga 26 Juli 2026, Lightscape akan mengubah Kings Park menjadi dunia penuh cahaya yang imersif dan sinematik, menghadirkan pengalaman magis yang membuat pengunjung serasa melangkah langsung ke dalam adegan film fantasi berskala besar.

Menjelajahi Keajaiban Baru Bersama-sama

Musim 2026 menghadirkan transformasi besar bagi Lightscape, menjadikannya salah satu pengalaman musim dingin yang wajib masuk dalam bucket list perjalanan ke Australia Barat. Jalur sepanjang 1,8 kilometer kini tampil dengan konsep baru dan lebih dari 20 instalasi cahaya spektakuler yang memadukan teknologi seni modern dengan keindahan alami hutan khas Australia Barat.

Baik bersama keluarga maupun sahabat, pengunjung akan diajak menikmati berbagai pengalaman imersif yang terasa seperti masuk ke dalam dunia fantasi penuh cahaya. Beberapa instalasi yang paling dinantikan tahun ini antara lain:

'Herbum' yang Megah dan Instagramable

Diciptakan oleh studio seni asal Prancis, TILT, instalasi bunga bercahaya raksasa ini menghadirkan suasana bak taman mistis dalam film fantasi. Dengan ukuran yang menjulang tinggi dan visual yang dramatis, area ini menjadi spot favorit untuk mengabadikan foto grup yang estetik dan sinematik.

Sensasi Cahaya Interaktif 'Mycelium Network'

Seniman asal Inggris, Stevie Thompson, menghadirkan pengalaman visual unik melalui jaringan cahaya berdenyut yang terinspirasi dari koneksi tersembunyi di bawah tanah hutan. Instalasi ini menciptakan suasana magis yang menarik untuk dijelajahi, baik oleh anak-anak maupun para pencinta traveling dan fotografi.

Pengalaman Multimedia yang Lebih Imersif

Tahun ini, setiap instalasi Lightscape dilengkapi dengan tata suara dan musik khusus yang bergerak mengikuti perjalanan pengunjung. Perpaduan visual dan audio tersebut menciptakan pengalaman multimedia kelas dunia yang membuat setiap langkah terasa lebih hidup dan emosional.

Destinasi Winter Night Out Paling Seru di Perth

Lebih dari sekadar festival cahaya, Lightscape 2026 menghadirkan pengalaman musim dingin yang hangat, menyenangkan, dan penuh momen kebersamaan. Bagi keluarga, area ini dirancang aman dan ramah stroller, memungkinkan anak-anak bebas menjelajahi "dunia cahaya" layaknya berada di dalam buku cerita.

Sementara bagi wisatawan yang datang bersama teman-teman, Lightscape menawarkan suasana sempurna untuk menikmati malam musim dingin yang berbeda. Mulai dari berjalan santai di bawah kanopi cahaya neon, menikmati hot chocolate atau mulled wine hangat dari gerai pop-up, hingga memanggang marshmallow di area api unggun terbuka, semuanya menghadirkan pengalaman winter escape yang cozy sekaligus memorable.

Dengan tata cahaya yang dirancang secara sinematik, setiap sudut Lightscape juga menjadi surga bagi pencinta fotografi dan konten media sosial. Hampir setiap area terasa begitu estetik dan fotogenik, membuat setiap momen bersama keluarga maupun sahabat terlihat seperti potongan adegan film.

Jangan biarkan malam musim dingin Anda berlalu begitu saja di dalam ruangan. Ajak keluarga dan sahabat terdekat, siapkan kamera terbaik Anda, dan rasakan langsung keajaiban cahaya di Lightscape Perth 2026, pengalaman yang siap mengubah liburan biasa menjadi petualangan musim dingin yang tak terlupakan.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai Lightscape Perth 2026 dan pembelian tiket, kunjungi Western Australia Official Website. r]]> https://www.halomedan.com/cinema/66011/lightscape-perth-2026-sulap-kings-park-menjadi-destinasi-musim-dingin-penuh-cahaya-dan-keajaiban/ Hasil Seleksi Pelatihan Vokasi Nasional Batch 2 Diumumkan 18 Juni 2026, Peserta Diminta Pantau Skillhub Sun, 14 Jun 2026 18:36:00 +0700+0700 Hasil seleksi dapat diakses peserta melalui platform Skillhub dalam ekosistem SIAPkerja.

Program PVN Batch 2 sebelumnya telah membuka pendaftaran pada 19 Mei–9 Juni 2026, dilanjutkan dengan proses seleksi dan wawancara pada 10–17 Juni 2026.

Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Binalavotas) Kemnaker, Darmawansyah, mengimbau peserta untuk secara berkala memantau akun Skillhub masing-masing guna mengetahui hasil seleksi serta informasi lanjutan terkait pelaksanaan pelatihan.

"Pengumuman hasil seleksi pada 18 Juni 2026 menjadi tahap penting bagi peserta yang telah mengikuti seluruh proses. Kami me ngimbau peserta untuk memantau akun Skillhub secara berkala dan memastikan kelengkapan data agar dapat mengikuti tahapan berikutnya," ujar Darmawansyah melalui siaran pers Biro Humas Kemnaker, Minggu (14/6/2026).

Ia menjelaskan bahwa PVN merupakan upaya strategis pemerintah dalam meningkatkan kompetensi dan daya saing angkatan kerja Indonesia melalui pelatihan berbasis kebutuhan industri.

"PVN dirancang untuk membekali peserta dengan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Peserta yang lolos diharapkan dapat mengikuti pelatihan dengan sungguh-sungguh agar kompetensi yang diperoleh dapat menjadi bekal untuk bekerja maupun berwirausaha," ujarnya.

PVN Batch 2 Tahun 2026 menyediakan kuota sebanyak 30.000 peserta yang akan mengikuti pelatihan di berbagai Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP), Satuan Pelayanan (Satpel), serta Unit Pelatihan Teknis Daerah (UPTD) Kemnaker di seluruh Indonesia.

Peserta yang lolos seleksi akan mengikuti kegiatan kick off dan orientasi program pada 22 Juni 2026.

Selain pelatihan gratis, peserta juga memperoleh fasilitas pendukung, antara lain makan siang, bantuan transportasi, perlindungan BPJS Ketenagakerjaan, sertifikat pelatihan dari BPVP, serta sertifikat kompetensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).red

]]> https://www.halomedan.com/info/66010/hasil-seleksi-pelatihan-vokasi-nasional-batch-2-diumumkan-18-juni-2026-peserta-diminta-pantau-skillhub/ Zulkifli Hasan: Pelantikan DPW PAN Sumut Terbaik Dan Terbesar di Seluruh Indonesia Sun, 14 Jun 2026 17:04:00 +0700+0700
Ketua Umum DPP PAN, Zulkifli Hasan, menegaskan bahwa pelantikan dan deklarasi DPW serta DPD PAN se-Sumatera Utara periode 2024–2029 merupakan yang terbaik dan terbesar di seluruh Indonesia.

Hal itu disampaikan Zulkifli Hasan dalam rangkaian acara pelantikan pengurus DPW dan DPD PAN Sumut yang digelar di IKM Hall Deli Serdang, Minggu (14/6/2026), usai sebelumnya juga melakukan pelantikan sejumlah DPW PAN di berbagai daerah.

"Setelah melantik beberapa DPW di Indonesia, saya bisa menyampaikan bahwa pelantikan DPW PAN Sumatera Utara ini adalah yang terbaik dan terbesar. Ini menunjukkan soliditas, kekompakan, dan kesiapan PAN Sumut dalam menghadapi agenda politik ke depan," ujar Zulkifli Hasan.

Ia juga kembali menekankan filosofi lambang PAN yang bergambar matahari sebagai simbol sumber kehidupan dan pencerahan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Menurutnya, 38 sinar pada logo PAN melambangkan keragaman budaya bangsa yang disatukan dalam semangat persatuan, kesetaraan, dan nilai moral politik yang berlandaskan rahmatan lil alamin.

"PAN adalah rumah besar bagi seluruh anak bangsa. Matahari melambangkan cahaya, harapan, dan semangat perubahan. Sedangkan 38 sinar adalah simbol keberagaman Indonesia yang harus kita rawat dalam bingkai persatuan dan kesetaraan," katanya.

Zulkifli Hasan juga menegaskan bahwa keberhasilan pelantikan DPW dan DPD PAN Sumut ini tidak lepas dari kerja keras seluruh panitia dan jajaran pengurus yang terlibat.

"Ini semua berkat kerja keras dan kebersamaan semua pihak, khususnya di bawah kepemimpinan Ketua Panitia Ir. H. Yahdi Khoir Harahap, MBA, yang telah bekerja maksimal sehingga seluruh rangkaian acara dapat berlangsung sukses, tertib, dan meriah," ujarnya.

Kegiatan pelantikan tersebut turut dihadiri Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti Sitorus, Kepala Kesbangpolinmas Sumut Mulyono, jajaran OPD Pemprov Sumut, anggota legislatif PAN, tokoh masyarakat, serta pengurus DPD PAN se-Sumatera Utara.

Prosesi pelantikan ditandai dengan pembacaan Surat Keputusan DPP PAN oleh Eko Patrio, pengambilan sumpah jabatan, penyerahan pataka partai, serta deklarasi komitmen seluruh pengurus.

Ketua Panitia Pelaksana, Ir. Yahdi Khoir Harahap, MBA, menyebut pelantikan ini menjadi momentum konsolidasi besar PAN Sumut hingga ke tingkat akar rumput.

"Ini bukan sekadar pelantikan, tetapi momentum penguatan struktur dan soliditas kader untuk memenangkan PAN di Sumatera Utara," ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPW PAN Sumut, H. Syah Afandin, SH, menegaskan bahwa kepengurusan baru siap memperkuat kaderisasi dan memperluas jaringan politik hingga ke daerah.

"PAN Sumut akan hadir lebih dekat dengan masyarakat dan menjadi bagian dari solusi atas berbagai persoalan rakyat," katanya.

Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution dalam sambutannya juga menyampaikan selamat kepada seluruh pengurus yang dilantik dan menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan partai politik.

"Pemerintah Provinsi Sumatera Utara siap berkolaborasi dengan semua pihak demi percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat," ujar Bobby.

Acara kemudian ditutup dengan deklarasi bersama, pembacaan komitmen organisasi, serta foto bersama sebagai simbol soliditas PAN Sumatera Utara dalam menyongsong agenda politik dan pembangunan ke depan.



Susunan Lengkap Pengurus DPW PAN Sumatera Utara Periode 2024–2029
Dewan Kehormatan Wilayah
Ketua: Brigjen Pol (Purn) H. Monang Situmorang, SH, M.Si

Anggota:

Ahmad Fauzan Daulay, SE, MM

Muhammad Ikhsan Lubus, SH

Majelis Pakar Wilayah
Ketua: Prof. Dr. Togu Harlen Lumban Raja, M.Si

Anggota:

Dudung Hartito

Oky Irawan, SE

Dr. Hastuti Olivia, SE, M.Ak

Majelis Penasehat Partai Wilayah
Ketua: Drs. Parluhutan Siregar, MAP

Anggota:

Irwansyah Damanik

Mark Yunan Sirhan

Hj. Emma Gata, SH

Pengurus Harian DPW PAN Sumut
Ketua
H. Syah Afandin, SH

Sekretaris
Dedy Irawan, SP, M.Si

Bendahara
Mora Harahap

Wakil Ketua
Yahdi Khoir Harahap

Rudi Alfahri Rangkuti

Hendra Cipta

Hermansyah Lubis

Tukari Talunohi

Ahmad Arif

Muslim Simbolon

dr. Susanti Dewayani

Bahrumsyah

Borkat

Sada Arih Sembiring

Mega Magdalena

Ahmad Saidi Harahap

Amirullah Hidayat

M. Iqbal

Zainuddin

Ramadhona Simbolon

Rosmawati Nadeak

Kuat Surbakti

Osaka Hendra Ginting

Isfan F Fachruddin

Ahmad Khairuddin

Mahyuzar Masri

Luthfi Fauzi

Fitri Dwi Yuda

Syahrial Harahap

Zuraidah Ghina

Pinta Ito Siregar

Dini Hikmayani Nasution

Agus Salim Ujung

Dahrun Hutagaol

Wakil Sekretaris
Drs. Suartono

Jahiddin Hidayat Daulay

Welly Susanto

Ahmad Rizaly

Agus Salim Sitorus

Ari Gusti Sundari

M. Nasrullah

Mhd. Gusti

Ulfa Shalpha Daulay

Eva Lariyanti

Zulfi Amri

Wira Hayati Saragih

Ucu Kohar

M. Fajrin Permana

Lola Imanda Harefa

Elfi Susanti

M. Arifuddin

Rio Alvin Kurniawan

Arif Makmur Nasution

Budi Ardhya Utama

Rachmat Kurniawan

Mukhtar Sabili Tambak

Boy Iskandar Warongan

Vera Asrita

Rusdianto Ricky Sastro

Turmiji Harahap

M. Romadhona Batubara

Tengku Harmain Syarif

Dedi Gunawan Ritonga

Bambang Agus Priyono

Zainuddin

Wakil Bendahara
A. Marzuqie Nasution

Riduwan Putra Saleh

Rahmawati Lubis

Resky Yudarty Solia

Nurmala Dewi

Elfinta Muhani Matondang

Neni Julistiani

Syairah

T. Elfina

Ibah Setia Wati

Eva Rahim

Rina Andriani Harahap

Halimatussadiah Lubis

Afrina Sari Dewi

Elva Arinni Syah Putri

Citra Khairunisya Pasaribu

Fitri Isnaini Nasution

Santi Oktafenti

Ketua dan Sekretaris Badan-Badan DPW PAN Sumut
Badan Pengembangan Organisasi dan Keanggotaan
Ketua: Yahdi Khoir Harahap
Sekretaris: Drs. Suartono

Badan Pembinaan dan Pemenangan Pemilu
Ketua: Hermansyah Lubis
Sekretaris: Welly Susanto

Badan Relawan dan Saksi Wilayah
Ketua: Isfan F Fachruddin
Sekretaris: Mukhtar Sabili Tambak

Badan Perkaderan
Ketua: Muslim Simbolon
Sekretaris: Jahiddin Hidayat Daulay

Badan Pencalegan
Ketua: Amirullah Hidayat
Sekretaris: Mhd. Gusti

Red

]]> https://www.halomedan.com/Berita/66009/zulkifli-hasan-pelantikan-dpw-pan-sumut-terbaik-dan-terbesar-di-seluruh-indonesia/ Sapi–Pisang di Garis Batas: Ketika Kedaulatan Bertemu Kemanusiaan Sun, 14 Jun 2026 09:03:00 +0700+0700 Sapi–Pisang di Garis Batas: Ketika Kedaulatan Bertemu Kemanusiaan

Oleh: Abdullah Rasyid
Staf Khusus Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan
Mahasiswa Doktoral Ilmu Pemerintahan IPDN

Pagi itu, Bandara Sam Ratulangi tidak hanya menjadi pintu kedatangan kami di Sulawesi Utara. Ia menjadi pintu masuk untuk memahami satu persoalan yang jauh lebih dalam daripada sekadar perjalanan studi. Bersama Mahasiswa Doktoral Ilmu Pemerintahan IPDN, kami melakukan Studi Strategis ke Manado dan Minahasa Utara. Sesampainya di bandara, kami disambut hangat oleh kawan-kawan dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian IMIPAS Sulawesi Utara.

Awalnya sederhana saja. Sarapan pagi, kopi, makanan khas, dan percakapan ringan. Tetapi dari meja sarapan itulah diskusi bergerak ke tema yang tidak ringan: perbatasan, kewarganegaraan, identitas, manusia, dan negara.

Salah satu cerita yang paling menarik perhatian saya adalah mengenai Persons of Filipino Descent, atau PFDs. Istilah ini terdengar administratif, seolah hanya perkara data, dokumen, dan status hukum. Namun, di balik istilah itu terdapat kisah panjang tentang manusia yang hidup di antara dua negara, dua sistem hukum, dua sejarah, dan satu ruang maritim yang sejak lama menjadi jembatan kehidupan.

PFDs adalah komunitas keturunan Filipina yang telah lama bermukim di Sulawesi Utara, terutama di wilayah Bitung, Minahasa Utara, Tahuna, Sangihe, Talaud, dan kawasan kepulauan yang secara geografis dekat dengan Filipina Selatan. Mereka bukan sekadar angka dalam tabel pendataan. Mereka adalah kenyataan sosial perbatasan Indonesia–Filipina.

Di atas peta, batas negara tampak tegas. Ada garis, koordinat, yurisdiksi, bendera, paspor, visa, dan aturan keimigrasian. Tetapi dalam kehidupan masyarakat kepulauan, laut tidak selalu berarti pemisah. Bagi masyarakat Sangihe, Talaud, Nusa Utara, dan Filipina Selatan, laut sering kali justru menjadi ruang keluarga, ruang ekonomi, ruang budaya, dan ruang sejarah.

Di kawasan itu, perahu lebih dahulu mengenal rute daripada negara mengenal administrasi modern. Keluarga lebih dahulu saling berkunjung daripada paspor menjadi kewajiban. Perdagangan rakyat lebih dahulu tumbuh daripada garis batas dipertegas di atas peta politik. Karena itu, membicarakan PFDs tidak cukup hanya dengan bahasa hukum keimigrasian.

Tentu, negara harus tegas. Negara wajib mengetahui siapa yang masuk, siapa yang tinggal, siapa yang bekerja, dan siapa yang melintasi wilayahnya. Tetapi ketegasan negara tidak boleh kehilangan kepekaan sejarah dan kemanusiaan. Negara yang kuat bukan negara yang hanya mampu menjaga pagar, melainkan negara yang mampu memahami kehidupan di sekitar pagar itu.

Dalam tradisi sosial masyarakat perbatasan, dikenal istilah Sapi dan Pisang. Sapi sering dipahami sebagai Sangir-Filipina, yakni keturunan dari ayah Sangir dan ibu Filipina. Pisang adalah Filipina-Sangir, keturunan dari ayah Filipina dan ibu Sangir. Istilah ini lahir dari pengalaman hidup masyarakat, bukan dari meja birokrasi.

Sapi–Pisang menunjukkan bahwa hubungan Indonesia dan Filipina di kawasan utara bukan semata hubungan diplomatik antarnegara. Ia juga hubungan keluarga antarwarga. Ada perkawinan, perdagangan, bahasa, marga, gereja, kampung, perahu, dan makam leluhur di dalamnya.

Maka, terlalu sempit jika persoalan ini direduksi menjadi isu "WNA ilegal". Cara pandang seperti itu bukan hanya menyederhanakan masalah, tetapi juga berisiko mengabaikan sejarah panjang masyarakat maritim di utara Indonesia. PFDs dan Sapi–Pisang bukan sekadar soal siapa datang dari mana. Ini tentang bagaimana negara membaca manusia yang hidup di persimpangan sejarah, hukum, dan identitas.

Laut Sulawesi bukan hanya garis batas negara. Bagi masyarakat Sangihe dan Filipina Selatan, ia adalah ruang keluarga, ruang ekonomi, dan ruang sejarah. Tugas negara bukan memutus jalur hidup itu, melainkan menatanya agar manusia terlindungi, ekonomi daerah tidak bocor, dan kedaulatan tetap tegak.

Di sinilah penanganan PFDs menjadi penting. Negara tidak boleh membiarkan ada manusia yang hidup terlalu lama dalam status abu-abu. Tidak jelas sebagai warga negara mana. Tidak memiliki dokumen yang kuat. Tidak sepenuhnya terlindungi oleh sistem hukum. Tidak mudah mengakses layanan dasar. Tidak pula memiliki kepastian penuh atas masa depannya.

Ketidakjelasan status kewarganegaraan bukan masalah kecil. Ia berdampak pada pendidikan, pekerjaan, layanan kesehatan, akses bantuan sosial, perlindungan hukum, hingga martabat seseorang sebagai manusia. Tanpa dokumen yang jelas, seseorang bisa hadir secara fisik di tengah masyarakat, tetapi absen secara administratif di mata negara.

Lebih jauh, ketidakjelasan itu juga membuka risiko statelessness, yaitu kondisi ketika seseorang tidak diakui sebagai warga negara oleh negara mana pun. Inilah ruang gelap yang harus dicegah. Sebab, manusia tanpa kewarganegaraan bukan hanya kehilangan dokumen. Ia berpotensi kehilangan akses terhadap masa depan.

Karena itu, langkah Kantor Wilayah Imigrasi Sulawesi Utara dalam menangani PFDs patut dilihat sebagai bagian dari agenda besar negara. Ada pendataan. Ada verifikasi. Ada koordinasi dengan Konsulat Jenderal Filipina. Ada pembentukan desk koordinasi. Ada proses Register Filipino Nationals. Ada pemberian izin tinggal terbatas dengan tarif Rp0. Ada penegasan kewarganegaraan. Ada pula penerbitan dokumen kependudukan bagi mereka yang memenuhi syarat.

Ini bukan sekadar pekerjaan administratif. Ini adalah upaya negara menghadirkan kepastian hukum bagi manusia perbatasan.

Namun, penyelesaian PFDs tidak bisa diletakkan hanya di pundak Imigrasi. Imigrasi memang berada di garis depan, tetapi persoalan ini menyentuh banyak sektor: kewarganegaraan, administrasi kependudukan, hubungan luar negeri, pemerintahan daerah, keamanan wilayah, ekonomi perbatasan, serta perlindungan hak asasi manusia.

Di titik inilah Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan memiliki peran strategis. Kemenko Kumham Imipas tidak sekadar menjadi penghubung administratif, tetapi menjadi koordinator dan pengarah kebijakan lintas sektoral. Penyelesaian status PFDs membutuhkan orkestrasi negara yang utuh, bukan kerja sektoral yang berjalan sendiri-sendiri.

Kemenko Kumham Imipas telah beberapa kali menginisiasi pertemuan lintas kementerian dan lembaga, termasuk membangun komunikasi dengan Duta Besar Filipina di Jakarta serta Konsulat Jenderal Filipina di Manado. Langkah seperti ini penting karena masalah PFDs tidak bisa diselesaikan hanya dengan satu surat, satu rapat, atau satu instansi. Ia memerlukan kerja diplomatik, kerja administratif, kerja hukum, dan kerja kemanusiaan secara bersamaan.

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri melalui Dukcapil, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, aparat keamanan, serta pemerintah Filipina harus berada dalam satu tarikan napas kebijakan. Tanpa koordinasi, manusia perbatasan akan terus berpindah dari satu meja ke meja lain, dari satu formulir ke formulir lain, dari satu tafsir aturan ke tafsir aturan berikutnya. Akhirnya, negara terlihat hadir, tetapi tidak benar-benar menyelesaikan.

PFDs juga harus dilihat dalam kerangka kedaulatan negara. Pendekatan kemanusiaan bukan berarti negara menjadi longgar. Justru sebaliknya, pendataan dan legalisasi status adalah cara negara memperkuat kendali. Dengan data yang baik, negara tahu siapa yang berada di wilayahnya. Dengan verifikasi yang kuat, negara dapat membedakan siapa warga negara Indonesia, siapa warga negara Filipina, dan siapa yang berisiko tanpa kewarganegaraan. Dengan dokumen yang jelas, ruang penyalahgunaan dapat dipersempit.

Kedaulatan yang kuat bukan hanya kedaulatan yang keras. Kedaulatan yang kuat adalah kedaulatan yang tertib, adil, dan manusiawi.

Di sisi lain, isu PFDs juga terkait dengan ekonomi maritim perbatasan. Jalur Sangihe, Talaud, Bitung, dan Filipina Selatan sejak lama menjadi ruang perdagangan tradisional. Ada ikan, hasil bumi, kebutuhan pokok, tenaga kerja, jasa, dan relasi ekonomi rakyat. Jika tidak ditata, jalur ini bisa menjadi ruang rawan penyelundupan, perdagangan ilegal, eksploitasi, bahkan kejahatan lintas negara. Tetapi jika dikelola dengan baik, ia dapat menjadi kekuatan ekonomi daerah perbatasan.

Negara tidak boleh hanya menjadi pagar. Negara harus menjadi penata.

Perdagangan tradisional harus dibedakan dari pelanggaran hukum. Mobilitas keluarga lintas batas harus dibedakan dari penyelundupan manusia. Komunitas perbatasan harus dibedakan dari jaringan kejahatan. Di sinilah kecerdasan negara diuji: tegas terhadap pelanggaran, tetapi bijak terhadap sejarah sosial masyarakatnya sendiri.

Gagasan Desa Taat Status Keimigrasian, atau Desa Taskim, menjadi relevan dalam konteks ini. Jika dijalankan dengan serius, Desa Taskim dapat menjadi jembatan antara negara dan masyarakat perbatasan. Ia bisa menjadi ruang edukasi, pendataan, pembinaan, pengawasan partisipatif, dan pelayanan langsung. Masyarakat tidak lagi hanya menjadi objek pemeriksaan, tetapi menjadi mitra negara dalam menjaga ketertiban wilayah.

Pelajaran dari Studi Strategis IPDN ini sederhana tetapi penting. Pemerintahan tidak selalu hidup dalam teori besar, dokumen tebal, atau pidato resmi. Kadang, ilmu pemerintahan muncul dari meja sarapan di bandara. Dari obrolan dengan petugas lapangan. Dari cerita tentang keluarga yang hidup di dua sisi perbatasan. Dari data penduduk yang belum rapi. Dari kartu identitas yang belum terbit. Dari manusia yang menunggu kepastian status.

Sulawesi Utara adalah pintu utara Indonesia. Dari daerah ini, kita belajar bahwa perbatasan bukan sekadar garis yang dijaga, tetapi ruang hidup yang harus dikelola. Negara hadir bukan hanya melalui pos lintas batas, kapal patroli, dan aturan keimigrasian. Negara juga hadir melalui dokumen identitas, izin tinggal, penegasan kewarganegaraan, pelayanan kependudukan, dan keberanian menyelesaikan persoalan yang telah lama dibiarkan abu-abu.

PFDs dan Sapi–Pisang memberi kita pelajaran bahwa kedaulatan tidak boleh kehilangan wajah manusia. Negara harus tegas, tetapi tidak boleh buta sejarah. Negara harus tertib, tetapi tidak boleh dingin terhadap nasib manusia. Negara harus menjaga batas, tetapi juga harus memahami kehidupan yang tumbuh di sekitar batas itu.

Pada akhirnya, persoalan PFDs bukan hanya tentang siapa orang Indonesia dan siapa orang Filipina. Ini tentang bagaimana negara memperlakukan manusia yang hidup di antara dua dunia administratif, tetapi memiliki akar sosial yang nyata di tanah dan laut kita.

Dari Bandara Sam Ratulangi pagi itu, dari sambutan kawan-kawan Imigrasi, dari sarapan yang berubah menjadi diskusi serius, saya semakin yakin bahwa perbatasan bukan hanya soal garis di peta. Perbatasan adalah soal manusia.

Dan ketika negara hadir memberi kepastian kepada manusia perbatasan, di situlah kedaulatan menemukan martabatnya.rel]]> https://www.halomedan.com/politik/66008/sapindashpisang-di-garis-batas-ketika-kedaulatan-bertemu-kemanusiaan/