https://www.halomedan.com/ Halo Medan | Berani Tampil Beda Thu, 08 Oct 2026 03:32:03 +0700+0700 id-ID Bicara di Komite 4 PBB, Teguh Santosa Beberkan Keberhasilan Pembangunan di Sahara Wed, 07 Oct 2026 23:36:00 +0700+0700
Demikian disampaikan Direktur Geopolitik GREAT Institute yang juga dosen Hubungan Internasional di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta, dalam pertemuan yang digelar Komite 4 PBB yang membidangi masalah dekolonisasi.

Teguh hadir sebagai petisioner untuk sengketa ini. Kehadirannya kali ini adalah untuk kali keempat. Lebih dari 100 petisioner berpartisipasi dalam pembicaraan mengenai sengketa Sahara Maroko yang dikenal sebagai Sahara Barat pada pertemuan Komite 4 PBB tahun ini.

Membuka pernyataannya, Teguh menegaskan bahwa hak atas pembangunan bukan sekadar konsep abstrak atau retorika normatif yang tertuang dalam Deklarasi PBB 1986, melainkan hak asasi fundamental bagi setiap individu dan komunitas.

Ia menggarisbawahi platform New Development Model (Model Pembangunan Baru) 2015 di wilayah Sahara yang telah mengubah wajah sejumlah kota, terutama Laayoune dan Dakhla, menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang dinamis.

"Saat berkunjung ke Dakhla pada Agustus 2024, saya menyaksikan sendiri besarnya kemajuan ini. Bukti nyata komitmen untuk meningkatkan kualitas hidup warga secara berkelanjutan," ujar Teguh.

Wilayah Sahara Maroko memiliki sejarah panjang sebagai bagian dari teritori Kerajaan Maroko yang diikat oleh hubungan historis, kultural, serta sumpah kesetiaan (bay'ah) antara suku-suku setempat dengan Sultan Maroko.

Pada tahun 1912, Maroko ditaklukkan Prancis, yang kemudian memberikan wilayah selatan kerajaan itu kepada Spanyol. Setelah Prancis meninggalkan sisi utara Maroko pada 1956, pejuang Maroko berusaha keras untuk mendapatkan kembali wilayah di selatan dari Spanyol.

Integrasi Pembangunan dan Pengakuan Global

Dalam pemaparannya di PBB, Teguh menyoroti bagaimana upaya Maroko menyatukan dan membangun kembali wilayah tersebut kini membuahkan hasil nyata. Ia mencontohkan pembangunan infrastruktur strategis seperti jalan tol Tiznit–Dakhla dan Pelabuhan Atlantik Dakhla yang mengintegrasikan kawasan Sahara ke dalam koridor perdagangan Atlantik dan Afrika Barat. Investasi masif pada energi terbarukan dan fasilitas desalinasi air juga memperkuat kemandirian sumber daya di wilayah itu.

Tidak hanya dari sisi infrastruktur, kemajuan sosial dan demokrasi turut mengokohkan integrasi ini. Tingkat partisipasi pemilih (voter turnout) di Provinsi Selatan pada pemilu 23 September lalu mencapai angka impresif antara 60 hingga 80 persen, mencerminkan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap institusi nasional. Proses demokratisasi ini kian diperkuat dengan penunjukan Fatima Ezzahra El Mansouri sebagai Kepala Pemerintahan oleh Raja Mohammed VI, menjadikannya perempuan Maroko pertama yang menduduki posisi tersebut.

Dukungan internasional terhadap kedaulatan Maroko juga semakin meluas, dibuktikan dengan pembukaan berbagai konsulat jenderal asing di Laayoune dan Dakhla serta dukungan dari lebih dari 130 negara anggota PBB.

Melihat berbagai capaian tersebut, Teguh berpandangan bahwa Resolusi Dewan Keamanan PBB 2797 (2025)—yang mendukung Rencana Otonomi di bawah kedaulatan Maroko—harus menjadi panduan utama dalam mencapai penyelesaian politik yang langgeng. Ia menilai sudah saatnya komunitas internasional memanfaatkan momentum positif ini demi mewujudkan stabilitas, martabat, dan perdamaian abadi di kawasan. Rel]]> https://www.halomedan.com/news/66975/bicara-di-komite-4-pbb-teguh-santosa-beberkan-keberhasilan-pembangunan-di-sahara/ PW ISARAH Sumut Desak Kejelasan Kasus Proyek Lapangan Merdeka Medan, Minta KPK Ambil Alih Wed, 07 Oct 2026 22:26:00 +0700+0700 MEDAN — Pimpinan Wilayah Ikatan Sarjana Al Washliyah (PW ISARAH) Sumatera Utara mendesak aparat penegak hukum memberikan kejelasan kepada publik terkait penanganan dugaan korupsi proyek revitalisasi Lapangan Merdeka Medan yang disebut bernilai sekitar Rp497 miliar.

Ketua PW ISARAH Sumut, Abdul Thaib Siahaan, ST., M.I.Kom, meminta Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kajati Sumut) dan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Medan terbuka mengenai perkembangan penanganan perkara tersebut.

Menurut Abdul Thaib, polemik mengenai kewenangan penanganan kasus antara Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan Kejaksaan Negeri Medan berpotensi menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat.

"Indikasi kasus proyek Lapangan Merdeka Medan terkesan ada pengaburan. Dengan adanya tolak-menolak penanganan kasus antara Kejatisu dan Kajari Medan, merupakan sinyal bahwa ada sesuatu yang disembunyikan atas perjalanan kasus pengerjaan Lapangan Merdeka," ujar Abdul Thaib.

Pria yang akrab disapa AT Siahaan itu menilai, aparat penegak hukum sebenarnya dapat melakukan pemeriksaan secara lebih terukur dengan menelusuri dokumen proyek dan kesesuaian pekerjaan di lapangan.

"APH tinggal meminta RAB proyek dan bukti pencairan anggaran proyek tersebut serta melihat spesifikasi pengerjaan bangunannya," katanya.

Ia juga menyebut sejumlah pihak yang menurutnya penting dimintai keterangan, di antaranya pemenang tender proyek, mantan kepala dinas terkait, serta Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sebagai pihak yang berkaitan dengan proses pembayaran anggaran.

Menurut dia, langkah tersebut diperlukan untuk memastikan apakah terdapat penyimpangan dalam proses perencanaan, pelaksanaan maupun pembayaran proyek.

"Langkah ini penting agar tidak ada lagi praduga liar yang beredar di masyarakat terkait kebersihan pengerjaan proyek tersebut," ujarnya.

AT Siahaan juga mengingatkan agar persoalan kewenangan penanganan perkara tidak berlarut-larut. Menurutnya, jika terjadi kesan saling melempar tanggung jawab antara Kejaksaan Tinggi Sumut dan Kejari Medan, hal itu dapat berdampak terhadap tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.

"Apabila Kejatisu dan Kejari Medan saling lempar bola, maka masyarakat nantinya akan menyimpulkan bahwa kualitas penegakan hukum di lembaga Kejaksaan disangsikan," katanya.

PW ISARAH Sumut, lanjutnya, meminta proses hukum terhadap dugaan penyimpangan proyek Lapangan Merdeka dilakukan secara transparan dan berdasarkan bukti.

Abdul Thaib menegaskan, apabila Kejaksaan tidak mampu menuntaskan atau menangani perkara tersebut secara optimal, pihaknya meminta agar kasus itu dapat dilimpahkan atau ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI sesuai kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku.

"Dan bila Kejaksaan tidak mampu, maka PW ISARAH Sumut meminta agar penanganan kasus tersebut diserahkan ke KPK RI," tegasnya.

PW ISARAH Sumut berharap aparat penegak hukum segera memberikan penjelasan mengenai status dan perkembangan penanganan dugaan kasus tersebut sehingga tidak menimbulkan spekulasi berkepanjangan di tengah masyarakat.]]> https://www.halomedan.com/news/66974/pw-isarah-sumut-desak-kejelasan-kasus-proyek-lapangan-merdeka-medan-minta-kpk-ambil-alih/ Rumah Perwira TNI di Komplek KPAD Cijantung Digerebek, 11 Operator Judi Online Diamankan Wed, 07 Oct 2026 22:19:00 +0700+0700 JAKARTA — Sebuah rumah di Komplek KPAD, Jalan Sederhana 7 No. 155, Kelurahan Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur, menjadi lokasi penggerebekan jaringan judi online pada Minggu, 4 Oktober 2026, pukul 07.30 WIB. Sebanyak 11 orang diamankan bersama puluhan barang bukti elektronik.

Lokasi dan Identitas Pemilik

Rumah yang dijadikan lokasi operasi judi online tersebut tercatat atas nama Letkol Inf Ar, yang menjabat sebagai Kasi Intel Gartap 1 Jakarta dan merupakan lulusan Akmil tahun 2008. Dugaan sementara rumah tersebut disewakan dan dimanfaatkan sebagai pusat operasional perjudian daring tanpa sepengetahuan atau pengawasan yang memadai dari pemiliknya.

Hasil Penggerebekan

Petugas yang turun ke lokasi berhasil mengamankan:



- 11 orang yang diduga sebagai operator judi online

- 14 unit telepon seluler

- 9 lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP)

- 32 unit komputer/PC yang digunakan untuk menjalankan sistem perjudian daring



Para operator yang diamankan telah dibawa ke kantor polisi terdekat untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut terkait peran masing-masing dalam jaringan tersebut.

Penyelidikan Berlanjut



Penyidik saat ini sedang menelusuri asal-usul penyewaan rumah tersebut serta mengonfirmasi keterangan dari pemilik rumah. Pihak berwenang menegaskan bahwa kasus ini akan diproses secara hukum tanpa pandang bulu, termasuk jika ditemukan keterlibatan pihak lain yang lebih luas.



Masyarakat diimbau untuk senantiasa waspada dan melaporkan aktivitas mencurigakan di lingkungan masing-masing kepada pihak berwajib.



]]> https://www.halomedan.com/news/66973/rumah-perwira-tni-di-komplek-kpad-cijantung-digerebek-11-operator-judi-online-diamankan/ Korupsi Jalan Sumut Belum Usai, KPK Tetapkan 8 Tersangka Baru Wed, 07 Oct 2026 20:56:00 +0700+0700 JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memperluas penyidikan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan dan preservasi jalan di Sumatera Utara. Dalam pengembangan perkara yang bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) pada Juni 2025 itu, KPK telah menetapkan delapan tersangka baru.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan penetapan tersebut. Menurutnya, delapan orang itu ditetapkan sebagai tersangka dalam pengembangan penyidikan yang dilakukan pada September 2026.

"Dari pengembangan penyidikan yang dilakukan pada September kemarin, KPK menetapkan sejumlah delapan orang tersangka baru dalam penyidikan perkara ini," kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (7/10/2026).

Namun, KPK belum secara resmi mengumumkan identitas maupun konstruksi peran masing-masing tersangka. Budi mengatakan penyidikan masih terus berjalan sehingga informasi lebih lengkap akan disampaikan pada waktunya.

Delapan Pejabat BBPJN

Berdasarkan informasi yang beredar, delapan tersangka baru tersebut merupakan pejabat yang pernah menduduki posisi strategis di lingkungan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatera Utara.

Mereka disebut terdiri dari Stanley Cicero Haggard Tuapattinaja, Kepala BBPJN Sumut periode 2024–2025; Dicky Erlangga, Kasatker PJN Wilayah I periode 2023–2025; Rahmad Parulian, Kasatker PJN Wilayah I periode 2021–2023; serta Munson Ponter Paulus Hutauruk, PPK 1.4 Satker Wilayah I periode 2021–2023.

Berikutnya Faisal, PPK 1.1 Satker Wilayah I periode 2023–2025; Heri Handoko, PPK 1.2 periode 2023–2025; T. Rahmatsyah Putra alias Dadam, Kasatker PJN Wilayah II periode 2023–2024; dan Manaek Manalu, PPK 2.2 Satker Wilayah II periode 2023–2025. Namun, perlu ditegaskan, KPK hingga Rabu malam belum mengumumkan secara resmi identitas delapan tersangka tersebut maupun dugaan peran masing-masing.

Kasus Bermula dari OTT 2025

Kasus ini bermula dari OTT KPK pada 26 Juni 2025 terkait proyek pembangunan dan preservasi jalan di lingkungan Dinas PUPR Sumut serta Satker PJN Wilayah I Sumut.

Dua hari kemudian, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka, yakni mantan Kepala Dinas PUPR Sumut Topan Obaja Putra Ginting, Rasuli Efendi Siregar, Heliyanto, Muhammad Akhirun Piliang, dan Muhammad Rayhan Dulasmi Piliang.

Perkara tersebut berkaitan dengan sejumlah proyek jalan dengan nilai keseluruhan sekitar Rp231,8 miliar. KPK menduga terdapat praktik suap untuk memuluskan proyek-proyek tersebut.

Topan Ginting sendiri telah divonis 5 tahun 6 bulan penjara oleh Pengadilan Tipikor Medan pada April 2026.

KPK Mulai Menyentuh Lingkaran yang Lebih Luas

Perkembangan terbaru menunjukkan bahwa perkara ini tidak berhenti pada lima tersangka hasil OTT 2025.

Pada Rabu (7/10/2026), KPK juga memeriksa sejumlah saksi, termasuk mantan Bupati Tapanuli Selatan Dolly Putra Parlindungan Pasaribu dan mantan Bupati Mandailing Natal Muhammad Jafar Sukhairi Nasution. Pemeriksaan dilakukan dalam rangka mendalami proyek pembangunan dan preservasi jalan di wilayah Sumatera Utara.

KPK sebelumnya memang telah membuka penyidikan lanjutan menggunakan surat perintah penyidikan umum. Saat itu KPK belum menetapkan tersangka baru dan masih melakukan pendalaman terhadap sejumlah pejabat serta pihak terkait.

Kini, delapan tersangka baru telah ditetapkan.

Langkah tersebut menjadi sinyal bahwa penyidikan KPK terhadap dugaan korupsi proyek jalan di Sumatera Utara masih jauh dari selesai. Pertanyaan publik berikutnya adalah sejauh mana aliran uang, proses pengaturan proyek, serta kemungkinan keterlibatan pihak lain akan dibongkar KPK.

KPK pun dituntut tidak berhenti pada pelaksana teknis di lapangan. Jika dalam penyidikan ditemukan bukti adanya pihak lain yang menikmati atau turut mengatur praktik korupsi tersebut, proses hukum semestinya diarahkan kepada seluruh pihak yang bertanggung jawab sesuai alat bukti yang ditemukan.

Asas praduga tak bersalah tetap berlaku terhadap seluruh pihak yang diperiksa maupun ditetapkan sebagai tersangka sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.]]> https://www.halomedan.com/news/66972/korupsi-jalan-sumut-belum-usai-kpk-tetapkan-8-tersangka-baru/ Sabam Sibarani Terpilih Pimpin Golkar Dairi, Kader Diminta Bersatu Menangkan Partai Wed, 07 Oct 2026 18:41:00 +0700+0700 Golkar Kabupaten Dairi dalam Musyawarah Daerah (Musda) ke-X DPD Partai Golkar Kabupaten Dairi yang digelar di Aula Berristera, Kabupaten Dairi, Rabu (7/10/2026).

Musda tersebut dihadiri jajaran pengurus DPD Partai Golkar Sumatera Utara, di antaranya Sekretaris DPD Partai Golkar Sumut Viktor Silaen, Wakil Ketua Bidang Organisasi Rolel Harahap, Wakil Ketua Bidang Sosial dan Pengabdian Masyarakat AS Suruhenta Sembiring, Wakil Ketua Bidang Kesehatan Edi Surahman Sinuraya, serta Wakil Bendahara Gunarto Azis dan lainnya.

Sejumlah pengurus dan kader Partai Golkar Kabupaten Dairi turut hadir dalam forum tersebut. Bupati Dairi Vickner Sinaga bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Dairi juga menghadiri pelaksanaan Musda.

Musda ke-X menjadi momentum konsolidasi internal sekaligus menetapkan kepemimpinan baru Partai Golkar di Kabupaten Dairi.

Usai terpilih, Sabam Sibarani menekankan pentingnya menjaga soliditas dan persatuan seluruh jajaran pengurus serta kader. Menurutnya, kekuatan organisasi sangat ditentukan oleh kebersamaan dan koordinasi seluruh elemen partai.

"Semua pengurus harus bersatu untuk memenangkan Partai Golkar di wilayah Kabupaten Dairi," ujar Sabam Sibarani.

Ia mengajak seluruh pengurus dan kader tidak hanya menjaga kekompakan di tingkat struktural, tetapi juga memperkuat konsolidasi organisasi hingga ke tingkat bawah.

Sabam mengatakan, kebersamaan menjadi bagian penting dalam menjalankan amanah organisasi sekaligus menghadapi berbagai agenda politik dan kegiatan kepartaian ke depan. Karena itu, ia meminta seluruh kader mengedepankan kepentingan organisasi dan bekerja secara bersama-sama.
"Soliditas harus menjadi kekuatan kita. Kita harus bersama-sama menjalankan amanah organisasi dan memperkuat Partai Golkar hingga ke tingkat bawah," katanya.

Konsolidasi Diminta Segera Dilakukan

Sementara itu, Ketua DPD Partai Golkar Sumatera Utara Andar Amin Harahap yang diwakili Sekretaris DPD Partai Golkar Sumut Viktor Silaen meminta kepengurusan baru DPD Partai Golkar Kabupaten Dairi segera melakukan konsolidasi organisasi.
Viktor menekankan agar konsolidasi tidak berhenti pada jajaran pengurus kabupaten, tetapi dilanjutkan hingga ke tingkat basis.

"Segera dilakukan konsolidasi sampai ke tingkat basis dan terus ikut mengimplementasikan program-program Partai Golkar secara umum, sesuai dengan arahan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia," kata Viktor Silaen.

Menurutnya, konsolidasi hingga tingkat basis menjadi penting untuk memastikan seluruh jajaran partai bergerak secara terarah dan mampu menjalankan program organisasi secara berkesinambungan.

Ia berharap kepemimpinan baru di bawah Sabam Sibarani dapat memperkuat koordinasi internal serta meningkatkan soliditas kader di seluruh wilayah Kabupaten Dairi.

Terpilihnya Sabam Sibarani sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Dairi mendapat ucapan selamat dari jajaran pengurus dan kader yang hadir dalam Musda.

Kepemimpinan baru tersebut diharapkan menjadi bagian dari upaya memperkuat konsolidasi internal, menjaga soliditas kader, serta menjalankan program-program Partai Golkar di Kabupaten Dairi.

Dengan berakhirnya Musda ke-X, Partai Golkar Kabupaten Dairi memasuki fase kepemimpinan baru. Konsolidasi organisasi hingga tingkat basis menjadi salah satu agenda utama yang ditekankan kepada kepengurusan baru setelah Sabam Sibarani menerima amanah memimpin DPD Partai Golkar Kabupaten Dairi.red

]]> https://www.halomedan.com/politik/66971/sabam-sibarani-terpilih-pimpin-golkar-dairi-kader-diminta-bersatu-menangkan-partai/ PTPN IV PalmCo Akselerasi Sertifikasi Keberlanjutan, Premium Price Tumbuh Pesat Wed, 07 Oct 2026 15:33:00 +0700+0700
Jakarta — PTPN IV PalmCo terus mengakselerasi sertifikasi keberlanjutan di seluruh wilayah operasionalnya, dengan *67 Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dan 124 kebun* telah memperoleh sertifikasi *Roundtable on Sustainable Palm Oil* (RSPO) hingga Agustus 2026, sejalan dengan upaya memperkuat tata kelola sekaligus mendorong nilai ekonomi yang tercermin dari penjualan CPO dan PKO dengan *Premium Price Produk Sertifikat s.d September tumbuh 148 persen secara year-on-year (YoY)*.

Direktur Utama PTPN IV PalmCo, Jatmiko K. Santosa, mengatakan pencapaian tersebut merupakan bagian dari transformasi tata kelola perusahaan yang diarahkan untuk memastikan standar keberlanjutan benar-benar diterapkan dalam proses bisnis dan operasional.

"Kami melihat sertifikasi sebagai bagian dari transformasi tata kelola. Standar yang diterapkan harus menjadi sistem kerja yang nyata, terintegrasi dalam operasional, dan mampu memastikan setiap proses berjalan secara konsisten, efisien, serta bertanggung jawab," ujar Jatmiko.

Menurut Jatmiko, penerapan standar keberlanjutan yang konsisten menjadi bagian penting dalam membangun sistem operasional perusahaan yang semakin terukur sekaligus memperkuat kepercayaan terhadap perusahaan. Capaian tersebut juga menunjukkan bahwa keberlanjutan dapat berjalan beriringan dengan penciptaan nilai ekonomi bagi perusahaan.

*Perluas Standar, Perkuat Nilai Ekonomi*
Selain RSPO, PTPN IV PalmCo terus memperluas penerapan berbagai standar manajemen untuk memperkuat kualitas pengelolaan operasional. Hingga Agustus 2026, *ISO 9001* tentang Sistem Manajemen Mutu telah diterapkan pada 176 unit, *ISO 14001* tentang Sistem Manajemen Lingkungan pada 143 unit, serta *SMK3* pada 191 unit.

Penguatan standar juga mencakup *ISO 22000* tentang Sistem Manajemen Keamanan Pangan yang telah diterapkan pada tiga unit dan *ISO 37001* tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan pada delapan unit. Keseluruhan standar tersebut menjadi bagian dari upaya membangun sistem pengelolaan yang mencakup mutu, lingkungan, keselamatan kerja, keamanan pangan, integritas, hingga keberlanjutan.

Direktur Strategi & Sustainability PTPN IV PalmCo, Ugun Untaryo, mengatakan penguatan sertifikasi berjalan beriringan dengan penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG), termasuk mendorong penerapan ekonomi sirkular dalam kegiatan operasional perusahaan.

"Penerapan ESG tidak berhenti pada pemenuhan standar, tetapi bagaimana prinsip tersebut terintegrasi dalam proses bisnis. Salah satunya melalui penerapan ekonomi sirkular dengan mengoptimalkan pemanfaatan limbah sawit sehingga dapat memberikan nilai tambah ekonomi sekaligus mengurangi dampak terhadap lingkungan," ujar Ugun.

Capaian tersebut memperlihatkan hubungasirkular penerapan standar keberlanjutan dan manfaat bisnis yang dapat dihasilkan. Hingga September 2026, penjualan CPO dan PKO dengan Premium Price Produk Sertifikat bertumbuh hingga *148 persen YoY* menjadi salah satu indikator bahwa produk yang memenuhi standar keberlanjutan memiliki peluang untuk menghasilkan nilai tambah di pasar.

Ke depan, PalmCo akan melanjutkan akselerasi sertifikasi sekaligus memperkuat integrasi aspek ESG dalam operasional perusahaan. Pendekatan tersebut mencakup peningkatan kualitas tata kelola, pengelolaan lingkungan, pemanfaatan sumber daya secara lebih efisien, serta pengembangan ekonomi sirkular agar aktivitas perkebunan dan pengolahan sawit dapat menghasilkan manfaat ekonomi sekaligus menjaga keberlanjutan bagi masyarakat, lingkungan, perusahaan dan negara.]]> https://www.halomedan.com/news/66970/ptpn-iv-palmco-akselerasi-sertifikasi-keberlanjutan-premium-price-tumbuh-pesat/ Selamat Milad ke-74 Bapak Bachrum Harahap Wed, 07 Oct 2026 14:13:00 +0700+0700 Milad ke-74 Bapak Bachrum Harahap

PADANG LAWAS UTARA — CEO Sumut24 Group, Rianyo, S.H., M.H., yang uakrab disapa Anto Genk, menyampaikan ucapan selamat milad ke-74 kepada Bapak Bachrum Harahap, sosok yang dikenal sebagai "Bapak Pembangunan Paluta."
Anto Genk mendoakan agar Ayahanda Bapak Bachrum Harahap selalu diberikan kesehatan, umur yang panjang dan berkah, serta senantiasa dalam lindungan Allah SWT.

"Selamat milad ke-74 untuk Ayahanda Bapak Bachrum Harahap. Semoga selalu sehat, panjang umur, umur yang berkah, dan bahagia bersama keluarga. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi dan memberikan keberkahan," kata Anto Genk.

Menurut Anto Genk, jasa dan pengabdian Bapak Bachrum Harahap untuk Paluta tentu tidak bisa dipisahkan dari perjalanan pembangunan daerah tersebut.

"Beliau adalah sosok yang banyak memberikan pengabdian untuk Paluta. Semoga apa yang sudah beliau lakukan menjadi inspirasi bagi generasi muda dan terus dikenang masyarakat," ujarnya.

Anto Genk yang juga Wakil Sekretaris DPD Partai Golkar Sumatera Utara ini turut menyampaikan rasa hormat kepada Bapak Bachrum Harahap yang merupakan ayahanda dari H. Andar Amin Harahap, Ketua DPD Partai Golkar Sumatera Utara.

"Sekali lagi, selamat milad Ayahanda. Sehat selalu, panjang umur dan semoga semakin banyak keberkahan di usia yang ke-74 ini," tutup Anto Genk.

Barakallahu fii umrik, Ayahanda Bachrum Harahap. ??]]> https://www.halomedan.com/news/66969/selamat-milad-ke74-bapak-bachrum-harahap/ PUTUSAN MK DAN PERTANYAAN YANG TERSISA Wed, 07 Oct 2026 13:02:00 +0700+0700 Oleh Abdullah Rasyid
Komisioner KPUD Jambi 2003–2008
DR. (Cand) Ilmu Pemerintahan IPDN

Bagi banyak orang, urusan dokumen menyimpan pengalaman yang tidak menyenangkan. Sudah mengantre sejak pagi, ternyata masih ada berkas yang kurang. Sudah berharap diterima bekerja, kesempatan tertutup karena persyaratan belum lengkap. Pengalaman seperti itu membuat masyarakat peka ketika dokumen seorang calon pemimpin negara dipersoalkan.

Mereka ingin merasa bahwa ketelitian yang dituntut dari warga biasa juga berlaku bagi orang yang hendak memegang kekuasaan.

Perasaan itulah yang perlu kita pahami setelah Mahkamah Konstitusi membacakan putusan perkara persyaratan pendidikan Gibran Rakabuming Raka, Selasa malam, 6 Oktober 2026. Permohonan Denny Indrayana bersama sebelas pemohon lainnya dinyatakan tidak dapat diterima. Tetapi membaca amar saja akan membuat kita kehilangan bagian penting dari putusan tersebut.

Dalam pertimbangannya, MK membahas bukti pendidikan yang diajukan. Ada temuan yang serius, ada batas kewenangan yang dijelaskan, dan ada tanggung jawab yang belum selesai.

Yang Sebenarnya Ditemukan MK

Pada halaman 372–375, Mahkamah menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan luar negeri sebagai dasar penyetaraan dengan tamat sekolah menengah atas atau sederajat.

Mahkamah juga membedakan bukti kehadiran belajar dari bukti kelulusan. Certificate of attendance dan dokumen pendukung yang diperiksa dinilai tidak menunjukkan keberhasilan menamatkan jenjang pendidikan tertentu.

Perbedaan ini mudah dipahami. Mengikuti pelajaran dan menyelesaikan pendidikan adalah dua hal yang perlu dibuktikan secara berbeda. Seseorang dapat mempunyai pengetahuan yang baik, tetapi ketika aturan mensyaratkan tamat sekolah, penyelenggara harus memastikan adanya bukti yang memenuhi ketentuan tersebut.

MK menegaskan bahwa penilaian "memiliki pengetahuan setara" tidak sama dengan pembuktian "tamat sekolah". Karena itu, temuan ini tidak layak dianggap sekadar persoalan istilah atau kekurangan administrasi kecil.

Namun, kita tetap perlu menjaga ketepatan kalimat. Mengatakan MK tidak menemukan bukti kelulusan yang meyakinkan sesuai persyaratan lebih tepat daripada menyimpulkan bahwa seluruh riwayat pendidikan Gibran telah terbukti palsu. Kesimpulan terakhir itu tidak dinyatakan dalam putusan.

Ketelitian tidak melemahkan kritik. Ia membuat kritik lebih sulit dipatahkan.

Mengapa Permohonan Tidak Diterima?

Pertanyaan berikutnya tentu muncul: jika terdapat persoalan pembuktian, mengapa permohonan tidak diterima?

MK menjelaskan bahwa Gibran sudah berstatus wakil presiden setelah dilantik pada 20 Oktober 2024. Persoalan yang diajukan tidak lagi tepat diselesaikan melalui sengketa hasil pemilu sebagaimana dimohonkan. Mahkamah juga menyatakan para pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum karena bukan pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Karena itu, putusan ini tidak membatalkan pelantikan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatannya.

Tetapi putusan tersebut juga tidak dapat dibaca sebagai pernyataan bahwa seluruh pemeriksaan pencalonan telah berjalan tanpa masalah. Temuan tentang bukti pendidikan tetap tercantum dalam pertimbangan hakim.

Di sinilah kita perlu berhenti sejenak dari kebiasaan mencari kemenangan politik. Ada orang yang mungkin ingin mengatakan semuanya selesai. Ada pula yang ingin menyatakan pemberhentian tinggal menunggu waktu. Isi putusan membutuhkan pembacaan yang lebih cermat daripada kedua kesimpulan itu.

Pemakzulan Memerlukan Proses Tersendiri

Temuan MK memberikan bahan penting untuk ditelaah oleh lembaga yang berwenang. Mahkamah sendiri menyebut tindak lanjut persoalan tersebut menjadi ranah lembaga sesuai kewenangan dalam UUD 1945.

Namun, itu bukan perintah pemberhentian.

Jika DPR hendak menindaklanjuti persoalan keterpenuhan syarat jabatan melalui mekanisme konstitusional, prosesnya tidak cukup berlangsung di DPR dan MPR saja. UUD 1945 mengatur keterlibatan DPR, pemeriksaan pendapat DPR oleh MK, kemudian keputusan MPR apabila persyaratan untuk melanjutkan proses terpenuhi.

Putusan sengketa pemilu ini tidak menggantikan pemeriksaan dalam mekanisme tersebut. Menyatakan Gibran "sudah dapat dimakzulkan karena pelanggarannya terbukti" melompati tahapan yang masih harus dijalankan.

Masyarakat berhak meminta DPR menelaah temuan itu secara terbuka. DPR pun perlu menjelaskan sikapnya dengan alasan yang dapat diperiksa. Keseriusan persoalan menuntut pekerjaan yang tertib, bukan perlombaan mengucapkan kesimpulan paling keras.

Soal Dugaan Keterangan Palsu

Hal serupa berlaku pada anggapan bahwa masyarakat kini dapat menggugat Gibran karena memberikan keterangan palsu.

Putusan ini tidak menyatakan Gibran terbukti melakukan pemalsuan atau memberikan keterangan palsu. Kekurangan bukti kelulusan dan tindak pidana merupakan persoalan yang berbeda.

Dugaan keterangan palsu memerlukan pemeriksaan tersendiri: keterangan apa yang diberikan, bagian mana yang tidak benar, siapa yang bertanggung jawab, dan apakah unsur pelanggarannya terpenuhi.

Pilihan untuk mengajukan gugatan atau laporan juga bergantung pada dasar hukum, kewenangan lembaga, kedudukan pihak yang mengajukan, serta ketentuan waktu yang berlaku. Putusan ini tidak otomatis membuka semua jalur atau menjamin keberhasilannya.

Kita boleh menuntut pemeriksaan. Namun, seseorang tidak boleh dianggap bersalah atas perbuatan yang belum diputus.

Menjawab Kegelisahan Warga

Sebagai mantan Komisioner KPUD Jambi, saya memahami tekanan yang dihadapi penyelenggara pemilu. Tahapan berjalan cepat, tenggat ketat, dan keputusan selalu berada dalam sorotan.

Justru karena itu, pemeriksaan harus meninggalkan catatan yang jelas.

MK mengingatkan pentingnya kecermatan dan kehati-hatian. Mengandalkan surat dari instansi berwenang perlu disertai pemeriksaan yang memadai, terutama untuk jabatan tertinggi pemerintahan.

Kini KPU dan kementerian terkait perlu menjelaskan bagaimana keputusan dibuat serta menanggapi temuan Mahkamah. Pengawasan juga perlu diperkuat agar kendala akses dokumen tidak berulang.

Bagi warga yang masih ragu, jawaban "sudah sesuai prosedur" terasa belum cukup. Mereka ingin memahami apa yang diperiksa dan mengapa hasilnya dianggap memenuhi syarat.

Keterbukaan akan membantu masyarakat menilai secara adil, sekaligus memberi kesempatan kepada Gibran untuk menjawab keraguan dengan dasar yang jelas.

Palu hakim telah diketuk. Pertanyaan yang tersisa perlu dijawab dengan tenang dan sungguh-sungguh. Sebab, warga ingin mengetahui bahwa aturan yang mereka patuhi setiap hari juga berlaku bagi pemimpin mereka.

Dasar pembacaan: Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, khususnya halaman 372–378. Mekanisme pemberhentian merujuk Pasal 7A–7B UUD 1945.]]> https://www.halomedan.com/news/66968/putusan-mk-dan-pertanyaan-yang-tersisa/ Rocky Gerung Masuk Istana, Kritik Masihkah Berjarak? Wed, 07 Oct 2026 11:14:00 +0700+0700 Oleh: Tundra Meliala
Pegiat Media

TAK habis-habisnya orang menyerang Rocky Gerung setelah namanya masuk dalam jajaran Dewan Pertimbangan Presiden. Sebagian menganggap langkah itu sebagai akhir dari kariernya sebagai pengkritik kekuasaan. Ada pula yang melihatnya sebagai bukti bahwa seorang yang selama ini berdiri di luar pagar akhirnya ikut masuk ke dalam halaman Istana.

Saya justru melihat persoalannya tidak sesederhana itu.

Rocky memang dikenal sebagai pengkritik yang keras. Ia bisa menyebalkan, bahkan menjengkelkan, bagi mereka yang menjadi sasaran kritiknya. Tetapi justru karena itulah posisi barunya menarik. Untuk pertama kalinya, kita bisa menguji apakah keberanian berbicara di luar kekuasaan memiliki daya tahan ketika suara itu dibutuhkan langsung di dalam kekuasaan.

Apalagi hubungan Rocky dengan Prabowo bukan cerita yang baru dimulai pada Oktober 2026.

Pada Pilpres 2019, nama Rocky sudah masuk dalam daftar 68 orang yang diperkenalkan Prabowo sebagai calon pembantu pemerintahan jika menang. Rocky tercatat sebagai pengamat politik dalam daftar tersebut. Lima tahun kemudian, setelah Prabowo memenangkan Pilpres 2024, Rocky kembali berada di sekitar perdebatan mengenai pemerintahan baru, meskipun tidak menjadi bagian dari kabinet.

Namun, di sinilah cerita menjadi lebih menarik.

Rocky bukan pendukung Prabowo yang konsisten sepanjang jalan. Menjelang Pilpres 2024, ia justru pernah menyatakan dukungan kepada Anies Baswedan. Bahkan pada awal 2024, ia aktif mengomentari pertarungan Anies dan Prabowo dengan posisi yang cukup kritis terhadap pemerintahan Jokowi dan proses politik menjelang pemilu.

Lebih jauh lagi, Rocky kemudian menyatakan tidak mencoblos pada Pilpres 2024. Ia mengatakan tangannya tidak memiliki tinta sebagai tanda tidak datang ke tempat pemungutan suara. Alasannya, ia menganggap persoalan etik demokrasi lebih penting daripada sekadar memilih salah satu kandidat.

Artinya, terlalu sederhana jika Rocky sekarang ditempelkan sebagai orang yang sejak awal berada di barisan Prabowo.

Justru rekam jejak itu yang membuat penunjukannya sebagai anggota Wantimpres layak dibaca sebagai eksperimen politik.

Eksperimen itu bukan hanya untuk Rocky, melainkan juga untuk Prabowo.

Sebab, seorang presiden yang dikelilingi orang-orang yang selalu mengatakan "iya" tidak selalu memperoleh nasihat yang baik. Kekuasaan membutuhkan orang yang bersedia mengatakan "tidak" ketika kebijakan mulai menyimpang dari tujuan awal.

Dalam konteks itulah keberadaan Rocky bisa mempunyai arti.

Setelah dilantik pada 2 Oktober 2026, Rocky sendiri mengatakan fungsi Wantimpres adalah bersikap kritis terhadap kebijakan. Ia membedakan antara "mengkritik" dan bersikap "kritis". Menurut dia, tugas dewan adalah membaca ekses kebijakan dan memberikan pertimbangan mengenai arah kebijakan agar tetap sesuai dengan visi Presiden.

Pernyataan itu penting.

Sebab, kritik di luar kekuasaan relatif murah. Orang dapat mengatakan apa saja tanpa harus ikut memikul konsekuensi keputusan. Ketika sebuah kebijakan gagal, pengkritik tinggal menunjuk dan berkata: saya sudah memperingatkan.

Tetapi berada di dalam kekuasaan berbeda.

Di dalam Istana, sebuah gagasan harus berhadapan dengan anggaran, birokrasi, kepentingan partai, target politik, tekanan publik, kepentingan bisnis, serta konsekuensi sosial. Kritik tidak lagi cukup menjadi kalimat yang menarik di layar YouTube. Ia harus diterjemahkan menjadi pertimbangan yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan.

Di titik itulah Rocky sedang diuji.

Dan Prabowo juga sedang diuji.

Apakah Prabowo sungguh menghendaki orang kritis di sekelilingnya? Ataukah "orang kritis" hanya menarik selama kritik itu berada di luar pagar kekuasaan?

Pertanyaan ini penting karena sejarah politik Indonesia memperlihatkan bahwa banyak pengkritik akhirnya berubah ketika berhadapan dengan kekuasaan. Sebagian menjadi bagian dari sistem yang dahulu dikritiknya. Sebagian lainnya tetap berada di dalam sistem, tetapi kehilangan daya kritis karena terlalu dekat dengan pusat keputusan.

Rocky mempunyai modal sosial yang berbeda. Selama bertahun-tahun ia membangun identitas sebagai intelektual yang tidak mudah tunduk pada arus politik. Bahkan ketika pernah dikaitkan dengan kubu tertentu, ia tetap menunjukkan kecenderungan untuk mengambil posisi yang tidak selalu nyaman bagi kelompok yang sedang dibicarakan.

Itulah sebabnya penunjukan ini tidak seharusnya dibaca semata-mata sebagai "Rocky masuk Istana".

Pertanyaan yang lebih penting adalah: apakah Istana sedang berubah karena Rocky, atau Rocky yang sedang berubah karena Istana?

Jawabannya belum ada.

Bahkan terlalu dini menyimpulkannya.

Satu hal yang jelas, hubungan Rocky dan Prabowo memiliki sejarah yang lebih panjang daripada sekadar penunjukan Wantimpres. Pada 2019, Prabowo pernah memasukkan Rocky dalam daftar orang yang diproyeksikan membantu pemerintahan. Pada 2024, Rocky sempat menawarkan dirinya sendiri jika diperlukan masuk pemerintahan, bahkan menyebut posisi Jaksa Agung sebagai jabatan yang ia inginkan. Pada saat yang sama, ia juga memprediksi hubungan Prabowo dengan Jokowi dapat mengalami benturan karena perbedaan prioritas kebijakan.

Ini menunjukkan satu hal: Rocky tidak pernah benar-benar jauh dari gelanggang kekuasaan Prabowo.

Tetapi kedekatan tidak otomatis berarti kepatuhan.

Justru di sinilah kualitas hubungan keduanya akan ditentukan.

Seorang penasihat presiden bukan orang yang tugasnya membenarkan keputusan presiden. Ia harus mampu menunjukkan risiko dari sebuah keputusan sebelum risiko itu berubah menjadi masalah. Ia harus bisa mengatakan bahwa suatu kebijakan populer belum tentu benar, dan kebijakan yang tidak populer belum tentu salah.

Jika Rocky mampu menjalankan fungsi itu, keberadaannya di Wantimpres justru dapat menjadi keuntungan bagi Prabowo.

Presiden membutuhkan cermin yang tidak selalu membuat wajah terlihat bagus.

Cermin yang hanya memantulkan wajah yang ingin dilihat pemiliknya tidak berguna. Demikian pula penasihat yang hanya mengatakan apa yang ingin didengar presiden.

Tetapi Rocky juga harus memahami bahwa kritik dari dalam memiliki disiplin yang berbeda dengan kritik dari luar. Di luar, retorika dapat mengguncang publik. Di dalam, argumentasi harus lebih terukur. Data harus kuat. Alternatif kebijakan harus tersedia. Kritik harus disertai jalan keluar.

Kalau tidak, Rocky hanya memindahkan panggung.

Dulu ia berbicara dari luar Istana. Kini ia memiliki akses ke ruang tempat keputusan politik dibentuk.

Maka ukuran keberhasilannya bukan seberapa sering ia tampil dan mengeluarkan pernyataan keras. Ukurannya adalah apakah pertimbangannya mampu mencegah kebijakan yang keliru, memperbaiki kebijakan yang bermasalah, dan membuat Presiden melihat konsekuensi yang mungkin luput dari pandangan.

Di sinilah masyarakat seharusnya menunggu, bukan buru-buru menghakimi.

Sebab, kritik paling sulit bukan kritik kepada pemerintah ketika kita tidak memiliki jabatan apa-apa.

Kritik paling mahal adalah kritik kepada pemerintah ketika kita sudah menjadi bagian dari lingkar kekuasaan.

Rocky kini berada di posisi itu.

Ia telah berpindah dari luar pagar ke dalam halaman Istana. Tetapi perpindahan tempat tidak boleh otomatis berarti perpindahan prinsip.

Justru sekarang pembuktiannya dimulai.

Jika kelak Rocky berani menyampaikan pertimbangan yang tidak menyenangkan kepada Prabowo, lalu pertimbangan itu tetap didengar, kita akan melihat sesuatu yang menarik: kekuasaan ternyata bisa memberi ruang bagi kritik.

Sebaliknya, jika kritik perlahan menghilang setelah kursi kekuasaan diberikan, masyarakat juga akan mendapatkan jawaban.

Bukan tentang apakah Rocky berubah menjadi pendukung Prabowo.

Melainkan tentang apakah seorang pengkritik mampu tetap menjadi pengkritik ketika orang yang dikritiknya kini menjadi orang yang memberinya ruang di dalam kekuasaan.

Itulah eksperimen sebenarnya.

Dan kali ini, Rocky tidak lagi berdiri di luar pagar sambil berteriak.

Ia sudah berada di dalam.

Karena itu, publik berhak menunggu satu hal: apakah keberanian Rocky masih sebesar keberaniannya ketika ia belum memiliki kursi di Istana? (***)]]> https://www.halomedan.com/news/66967/rocky-gerung-masuk-istana-kritik-masihkah-berjarak/ Rico Waas Ditabalkan Marga Ginting, Sebut sebagai Amanah Wed, 07 Oct 2026 01:09:00 +0700+0700 Karo. Bagi Rico, marga tersebut bukan sekadar identitas, tetapi amanah untuk mengenal dan memperkenalkan budaya Karo lebih luas.

Hal itu disampaikan Rico saat menerima Panitia Mburo Tedeh Ate sekaligus Penabalan Marga Wali Kota Medan di Balai Kota Medan, Senin (6/10/2026).

Prosesi penabalan bersama Ketua TP PKK Kota Medan Ny. Airin Rico Waas dijadwalkan berlangsung di Gedung TP PKK Kota Medan, 7 November 2026.

Rico mengaku bangga dipercaya menjadi bagian dari keluarga besar masyarakat Karo. Ia mengatakan, setelah menerima marga, dirinya memiliki tanggung jawab untuk ikut memperhatikan pemberdayaan masyarakat Karo sekaligus mempromosikan kebudayaannya.

«"Ini bukan hanya soal penabalan marga. Ada tanggung jawab khusus setelah saya ditabalkan, bagaimana saya memberikan perhatian terhadap pemberdayaan masyarakat Karo dan ikut mempromosikan kebudayaan Karo ke kancah nasional," kata Rico.»

Ia juga ingin memahami lebih dalam sejarah, bahasa, adat istiadat, musik tradisional dan tradisi Karo agar dapat menjelaskannya kepada masyarakat luas.

Rico berharap penabalan tersebut menjadi bagian dari kekerabatan dan memberikan manfaat bagi masyarakat Karo di Kota Medan. Ia juga menegaskan momentum tersebut tidak semestinya dipandang sebagai kepentingan politik.

Ketua Panitia Muhammad Edison Ginting mengatakan, prosesi akan dikemas dengan nuansa adat Karo. Sejumlah unsur budaya akan ditampilkan, seperti alat musik tradisional, tarian, nyanyian, prosesi adat dan tradisi manuk sangka atau makan nasi bersama.

"Kita akan menabalkan marga Wali Kota menjadi Ginting Suka bere-bere Tarigan, sedangkan Ketua TP PKK Kota Medan menjadi Beru Sembiring Pelawi," jelas Ginting.

Menurutnya, kegiatan tersebut sejalan dengan konsep "Medan untuk Semua" dan diharapkan memperkuat kekerabatan serta kebersamaan antarsuku di Kota Medan.

Tokoh masyarakat Karo Roy Fakhrabi menambahkan, kegiatan tersebut juga menjadi momentum memperkenalkan eksistensi masyarakat Karo di Kota Medan. Sejumlah kepala daerah, tokoh masyarakat dan tokoh adat direncanakan hadir.Kalau ingin, saya juga bisa buatkan 5 judul alternatif yang lebih menarik/clickable tetapi tetap bernuansa berita.red]]> https://www.halomedan.com/politik/66966/rico-waas-ditabalkan-marga-ginting-sebut-sebagai-amanah/ MK Nyatakan Permohonan soal Syarat Pendidikan Gibran Tak Dapat Diterima Wed, 07 Oct 2026 00:59:00 +0700+0700
Dalam pertimbangannya, MK menilai para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan tersebut. Sebab, para pemohon bukan pasangan calon dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

Mengutip unggahan MK, Mahkamah juga menyatakan tidak menemukan bukti yang meyakinkan berupa ijazah, sertifikat, atau diploma yang menunjukkan Gibran telah menamatkan pendidikan di luar negeri yang setara dengan SMA atau sederajat.

Dokumen certificate of attendance dan catatan akademik yang menjadi dasar penyetaraan pendidikan Gibran turut dipertimbangkan oleh Mahkamah.

Namun, MK menilai dokumen tersebut hanya menunjukkan kehadiran dalam proses pembelajaran dan tidak membuktikan bahwa Gibran telah menyelesaikan atau lulus dari pendidikan tersebut.
Meski demikian, MK menegaskan tidak dapat membatalkan kedudukan Gibran sebagai Wakil Presiden melalui permohonan tersebut.

Mahkamah menjelaskan, proses pencalonan presiden dan wakil presiden telah berakhir setelah pasangan calon terpilih dilantik pada 20 Oktober 2024.

Dengan demikian, persoalan terkait syarat pencalonan Gibran tidak lagi dapat diselesaikan melalui mekanisme perselisihan hasil Pemilihan Presiden.

Atas pertimbangan tersebut, MK menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena tidak memiliki kedudukan hukum dalam perkara tersebut.red

]]> https://www.halomedan.com/news/66965/mk-nyatakan-permohonan-soal-syarat-pendidikan-gibran-tak-dapat-diterima/ Syahganda: Jarak Gagasan Pemerintah dan Kebutuhan Masyarakat Diperkecil Tue, 06 Oct 2026 21:42:00 +0700+0700 Bakom RI) menegaskan arah penguatan komunikasi pemerintah yang mengutamakan penyampaian informasi secara sederhana, penyerapan aspirasi masyarakat, dan koordinasi lintas instansi. Pendekatan ini ditujukan untuk memperkecil jarak antara gagasan pemerintah dan kebutuhan masyarakat.

Dalam keterangan kepada media pada kegiatan serah terima jabatan, Kepala Bakom RI, Syahganda Nainggolan, Selasa sore, 6 Oktober 2026, menyampaikan bahwa pemerintah perlu lebih aktif memahami tanggapan masyarakat terhadap kebijakan dan pelaksanaan program. Komunikasi tidak hanya berfungsi menyampaikan pesan, tetapi juga mendengarkan usulan, masukan, keluhan, dan kritik publik.

"Jadi strategi kita adalah strategi mendengar tadi," ujar Syahganda.

Menurut Syahganda Nainggolan, Presiden mengarahkan Bakom untuk mendengarkan suara rakyat secara sungguh-sungguh. Bakom akan mengembangkan pendekatan aktif atau menjemput bola agar memperoleh umpan balik masyarakat, sekaligus membantu menjelaskan arah kebijakan pemerintah dengan bahasa yang mudah dipahami.

Untuk mendukung pendekatan tersebut, Bakom akan memperkuat kerja sama dengan unsur komunikasi dan kehumasan pada kementerian, lembaga, instansi vertikal, serta pemerintahan daerah hingga tingkat desa. Masukan masyarakat akan diteruskan kepada instansi terkait sesuai bidang kewenangannya.

Wakil Kepala Bakom RI, Fadli Tri Hartono menegaskan bahwa program, gagasan, dan kebijakan pemerintah harus dapat menjangkau masyarakat seluas-luasnya. Karena itu, penyampaian informasi perlu menggunakan bahasa sederhana agar masyarakat dapat memahami pesan pemerintah secara utuh.

Fadli Tri Hartono juga menyampaikan pentingnya mendengarkan masyarakat secara aktif dan meneruskan aspirasi kepada kementerian, lembaga terkait, serta Presiden. Kerja sama dengan media akan diperkuat untuk mendukung penyampaian informasi dan penerimaan masukan publik.

Bakom akan melanjutkan dan mengoptimalkan kapasitas yang telah tersedia, termasuk jejaring kehumasan, perangkat big data, hubungan dengan wartawan, serta pertemuan rutin bersama media.

Penguatan tersebut diarahkan untuk mendukung kerja komunikasi pemerintah yang lebih cepat dan responsif.

Melalui komunikasi dua arah, Bakom berupaya membantu masyarakat memahami kebijakan pemerintah sekaligus memastikan suara masyarakat dapat diterima oleh pihak yang berwenang. Rel
]]> https://www.halomedan.com/news/66964/syahganda-jarak-gagasan-pemerintah-dan-kebutuhan-masyarakat-diperkecil/ Gugatan Minta Gibran Didiskualifikasi Kandas di MK Tue, 06 Oct 2026 21:37:00 +0700+0700 halomedan.com - JAKARTA | – Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan gugatan terkait syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2024 tidak dapat diterima.
Putusan tersebut dibacakan dalam sidang di Gedung MK, Jakarta, Selasa (6/10/2026).

MK mengabulkan eksepsi mengenai kedudukan hukum atau legal standing para pemohon. Mahkamah menilai para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara tersebut.

Dengan pertimbangan tersebut, MK tidak melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok permohonan yang mempersoalkan syarat pendidikan Gibran.

Sebelumnya, para pemohon meminta MK mendiskualifikasi Gibran sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024. Mereka juga meminta sejumlah keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait pencalonan dan hasil Pilpres 2024 dibatalkan.
Persoalan yang diajukan berkaitan dengan pemenuhan syarat pendidikan calon wakil presiden. Para pemohon mempersoalkan dokumen dan ketentuan yang digunakan dalam proses pencalonan Gibran.

Dalam persidangan, MK turut mempertimbangkan berbagai hal yang berkaitan dengan bukti pendidikan tersebut. Namun, Mahkamah tidak sampai memutus apakah syarat pendidikan Gibran telah terpenuhi atau tidak.

Pasalnya, persoalan kedudukan hukum pemohon menjadi alasan utama perkara tersebut tidak dapat dilanjutkan ke pemeriksaan pokok permohonan.
Dengan demikian, putusan MK kali ini tidak menyatakan bahwa substansi persoalan syarat pendidikan Gibran terbukti atau tidak terbukti. Mahkamah hanya menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena pemohon dinilai tidak memiliki legal standing.red/dt

]]> https://www.halomedan.com/politik/66963/gugatan-minta-gibran-didiskualifikasi-kandas-di-mk/ KH. AKHMAD KHAMBALI: MOMENTUM MEMPERKUAT KOLABORASI ULAMA, UMARO, TNI, POLRI DAN UMAT Tue, 06 Oct 2026 20:21:00 +0700+0700

MEDAN — Kehadiran Kapolda Sumatera Utara Irjen. Pol. Sony Irawan, S.I.K., M.H. di Bumi Sumatera Utara disambut hangat dalam suasana penuh kebersamaan dan semangat persatuan.

Penyambutan tersebut menjadi momentum strategis untuk memperkuat sinergi seluruh komponen bangsa dalam menjaga keamanan, kedamaian dan kondusivitas Sumatera Utara.

Hadir dalam momentum tersebut Gubernur Sumatera Utara, Kajati Sumatera Utara, Kasdam I/Bukit Barisan, Danlantamal, jajaran Forkopimda Provinsi Sumatera Utara, Pejabat Utama Polda Sumut, serta para Kapolres seluruh kabupaten/kota se-Sumatera Utara.

Turut memberikan perhatian dan dukungan terhadap momentum tersebut KH. Akhmad Khambali, SE, MM., Ketua Umum Gema Santri Nusa, yang menegaskan bahwa kehadiran Kapolda Sumatera Utara merupakan energi baru bagi penguatan kolaborasi antara ulama, umaro, TNI, Polri dan seluruh elemen masyarakat.

BUKAN SEKADAR PENYAMBUTAN, TETAPI AWAL GERAKAN BESAR

KH. Akhmad Khambali mengatakan, penyambutan Kapolda Sumut tidak boleh berhenti pada seremoni, tetapi harus menjadi titik awal membangun gerakan bersama yang nyata dan berkelanjutan.

«"Kami menyambut Bapak Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol. Sony Irawan dengan penuh hormat dan optimisme. Kehadiran beliau kami maknai sebagai energi baru untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi menjaga Sumatera Utara tetap aman, damai, sejuk dan bermartabat," ujar KH. Akhmad Khambali.»

Menurutnya, Sumatera Utara memiliki kekuatan besar karena memiliki banyak tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, pemuda, organisasi kemasyarakatan serta unsur TNI dan Polri yang dapat bergerak bersama dalam satu visi.

«"Kalau ulama membimbing, umat bersatu, umaro mengayomi, TNI menjaga kedaulatan dan Polri melindungi masyarakat, maka insyaallah Sumatera Utara akan menjadi rumah besar yang aman, damai dan bermartabat," tegasnya.»

DUKUNG PENUH PROGRAM KAPOLRI

Gema Santri Nusa, lanjut KH. Akhmad Khambali, siap mengambil bagian dalam mendukung dan mengimplementasikan program-program prioritas Kapolri di wilayah Sumatera Utara.

Kolaborasi tersebut dapat diwujudkan melalui berbagai kegiatan keagamaan, sosial, kebangsaan dan pembinaan masyarakat, termasuk dakwah kebangsaan, sholawat kebangsaan, pembinaan generasi muda, penguatan moderasi beragama, pencegahan radikalisme dan ekstremisme, pemberantasan narkoba, serta gerakan menjaga kerukunan dan persatuan.

«"Program Kapolri harus kita turunkan dari tingkat institusi sampai ke tengah-tengah masyarakat. Jangan hanya menjadi program kepolisian, tetapi kita jadikan gerakan bersama. Gema Santri Nusa siap menjadi bagian dari gerakan tersebut," katanya.»

SINERGI TNI-POLRI DAN ULAMA UNTUK SUMUT

Kehadiran unsur Gubernur Sumatera Utara, Kajati Sumut, Kasdam I/Bukit Barisan, Lantamal, Polda Sumut dan jajaran Forkopimda menjadi simbol kuat bahwa keamanan dan pembangunan daerah merupakan tanggung jawab bersama.

KH. Akhmad Khambali menilai kolaborasi lintas institusi tersebut sangat penting menghadapi berbagai tantangan yang berkembang di tengah masyarakat.

Mulai dari hoaks, ujaran kebencian, provokasi, intoleransi, radikalisme, ekstremisme, narkoba, kenakalan remaja hingga potensi konflik sosial, semuanya membutuhkan pendekatan bersama yang mengedepankan komunikasi, edukasi dan keteladanan.

«"Kita jangan menunggu masalah menjadi besar. Ulama hadir memberikan pencerahan, pemerintah hadir memberikan pelayanan, TNI menjaga stabilitas, Polri memberikan perlindungan dan penegakan hukum, sementara masyarakat menjadi kekuatan utama dalam menjaga lingkungan masing-masing," jelasnya.»

DARI SUMATERA UTARA UNTUK INDONESIA

KH. Akhmad Khambali menegaskan, Sumatera Utara harus menjadi contoh bagaimana kekuatan Ulama, Umaro, TNI, Polri dan Umat dapat berjalan dalam satu frekuensi.

Menurutnya, keamanan bukan hanya tugas aparat, tetapi merupakan hasil dari kepercayaan, komunikasi dan gotong royong seluruh masyarakat.

«"Kita ingin membangun Sumatera Utara bukan hanya aman secara keamanan, tetapi juga aman secara sosial, damai secara kehidupan, kuat secara persatuan dan bermartabat dalam peradaban," ungkapnya.»

Ia berharap kepemimpinan Irjen Pol. Sony Irawan di Sumatera Utara dapat semakin memperkuat kedekatan Polri dengan masyarakat serta membuka ruang kolaborasi yang luas bersama para ulama dan tokoh masyarakat.

SATU BUMI, SATU SEMANGAT, SATU KOMITMEN

Momentum penyambutan Kapolda Sumatera Utara ini menjadi simbol bahwa seluruh elemen strategis Sumatera Utara siap berjalan bersama menjaga stabilitas daerah.

Ulama membimbing.
Umat bersatu.
Umaro mengayomi.
TNI menjaga.
Polri melindungi.

SATU KOMITMEN:

SUMATERA UTARA AMAN, DAMAI DAN BERMARTABAT.

Dari Bumi Sumatera Utara, seluruh elemen masyarakat menyampaikan pesan kuat:

"Kita boleh berbeda pilihan, tetapi kita satu tujuan.

Kita boleh berbeda latar belakang, tetapi kita satu Indonesia.

Kita boleh berbeda cara pandang, tetapi jangan pernah berbeda dalam menjaga persatuan."

Gema Santri Nusa siap bersinergi bersama Polda Sumatera Utara dan seluruh Forkopimda untuk mengawal program-program Kapolri, memperkuat ketahanan sosial masyarakat, serta membangun Sumatera Utara yang aman, damai, sejuk, religius dan bermartabat.

Dari Sumut untuk Indonesia.
Bersama menjaga persatuan.
Bersama merawat kedamaian.
Bersama membangun negeri]]> https://www.halomedan.com/news/66962/kh-akhmad-khambali-momentum-memperkuat-kolaborasi-ulama-umaro-tni-polri-dan-umat/ Di Era Bahlil, Golkar Tak Lagi Milik Para Pewaris: Dari Staf Ahli, Jurnalis hingga Kader Bawah Kini Duduk di Kabinet Tue, 06 Oct 2026 16:10:00 +0700+0700 Golkar yang kini menduduki posisi menteri dapat dibaca sebagai gambaran perubahan komposisi elite partai berlambang pohon beringin itu. Di bawah kepemimpinan Bahlil Lahadalia, sejumlah kader yang meniti karier dari bawah kini mendapat tempat di lingkaran kekuasaan nasional.

Nama-nama seperti Muhammad Sarmuji, Wihaji, Maman Abdurrahman hingga Meutya Hafid memiliki perjalanan politik yang tidak identik dengan dinasti politik lama Golkar.

Sarmuji, misalnya, sebelum menjadi Menteri Perindustrian pada Oktober 2026, merupakan tenaga ahli Fraksi Golkar di DPR. Ia kemudian menjadi anggota DPR selama tiga periode dan menjabat Sekretaris Jenderal Partai Golkar sejak 2024. Rekam jejaknya juga panjang di organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan, termasuk HMI, AMPI dan AMPG.

Wihaji memiliki perjalanan yang serupa. Ia mengawali karier politik sebagai staf ahli anggota DPR dari Partai Golkar. Ia sempat gagal dalam Pemilu 2014 sebelum kemudian terpilih sebagai Bupati Batang dan akhirnya dipercaya menjadi Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN dalam Kabinet Merah Putih.
Sementara itu, Maman Abdurrahman datang dari jalur profesional dan organisasi. Setelah berkarier di sektor minyak dan gas, ia aktif di Partai Golkar dan pernah menjadi tenaga ahli Kementerian Sosial pada 2018. Ia kemudian menjadi anggota DPR melalui mekanisme pergantian antarwaktu dan terpilih kembali pada Pemilu berikutnya sebelum dipercaya menjadi Menteri UMKM.

Ada pula Meutya Hafid. Sebelum masuk politik, ia dikenal sebagai jurnalis Metro TV. Jalan politiknya juga tidak langsung mulus. Ia gagal dalam pencalonan anggota DPR pada 2009 dan kemudian kalah dalam Pilkada Binjai 2010 sebagai calon wakil wali kota mendampingi Dhani Setiawan Isma. Setelah itu, ia justru masuk DPR melalui mekanisme PAW pada 2010 dan kemudian terpilih dalam tiga pemilu berikutnya. Kini ia menjadi Menteri Komunikasi dan Digital.

Rangkaian perjalanan tersebut memperlihatkan munculnya generasi kader Golkar dengan latar belakang yang berbeda dari sebagian elite partai pada masa sebelumnya.

Dari dinasti menuju meritokrasi?

Golkar merupakan partai yang memiliki sejarah panjang dan berkelindan dengan kekuasaan sejak era Orde Baru. Karena sejarah tersebut, pembicaraan mengenai jejaring elite, keluarga politik dan kesinambungan antargenerasi selalu menjadi bagian dari dinamika internal partai.
Dalam konteks itu, komposisi elite Golkar hari ini menarik untuk diperhatikan.
Nama keluarga seperti Bakrie, Laksono, Kalla, Isman, Hartanto, hingga Kartasasmita pernah menjadi bagian dari sejarah panjang elite Golkar dan politik nasional. Namun, kemunculan sejumlah kader baru menunjukkan bahwa nama keluarga bukan satu-satunya jalur menuju posisi strategis di partai maupun pemerintahan.

Airlangga Hartarto menjadi salah satu figur yang masih memiliki hubungan langsung dengan elite Orde Baru. Ia merupakan putra Hartarto Sastrosoenarto, Menteri Perindustrian pada era pemerintahan Soeharto. Airlangga sendiri kemudian membangun karier politiknya sebagai anggota DPR, Menteri Perindustrian, Ketua Umum Golkar, dan kini Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
Namun, keberadaan Airlangga sekaligus memperlihatkan bahwa Golkar hari ini tidak sepenuhnya meninggalkan generasi lama. Yang berubah adalah komposisinya: semakin banyak kader yang berasal dari jalur organisasi, profesional, legislatif dan politik akar rumput yang memperoleh akses ke posisi puncak.

Bahlil dan wajah baru Golkar

Di titik inilah kepemimpinan Bahlil Lahadalia menarik untuk dilihat.
Bahlil sendiri bukan produk dinasti politik Orde Baru. Ia membangun karier dari organisasi kepemudaan dan dunia usaha sebelum masuk ke pemerintahan. Kini, sebagai Ketua Umum Golkar sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, ia memimpin partai yang secara historis memiliki banyak figur yang lahir dari lingkungan elite lama.
Pilihan untuk memberi ruang kepada kader seperti Sarmuji, Wihaji, Maman dan Meutya dapat dibaca sebagai upaya memperlebar jalur kaderisasi Golkar.
Bukan berarti seluruh kader tersebut datang dari latar belakang yang sama atau sepenuhnya tanpa jejaring politik. Mereka masing-masing memiliki pengalaman organisasi, legislatif dan pemerintahan yang panjang. Tetapi perjalanan mereka menunjukkan bahwa posisi strategis tidak semata-mata ditentukan oleh nama keluarga.

Dalam perspektif ini, Golkar di bawah Bahlil sedang memperlihatkan wajah yang berbeda: kaderisasi berdasarkan perjalanan politik dan pengalaman organisasi semakin terlihat berdampingan dengan warisan elite lama.
Tidak ada lagi anggapan bahwa nama belakang tertentu otomatis membuat seorang kader lebih istimewa.

Bagi partai setua Golkar, perubahan semacam ini penting dicermati. Sebab, keberlangsungan sebuah partai tidak hanya ditentukan oleh kemampuan mempertahankan jaringan kekuasaan lama, tetapi juga oleh kemampuan membuka jalan bagi generasi yang datang dari bawah.

Foto tersebut, dengan demikian, bukan sekadar dokumentasi sejumlah menteri dari Partai Golkar. Ia dapat dibaca sebagai simbol perubahan generasi di tubuh partai: dari politik yang lekat dengan warisan keluarga menuju politik yang semakin memberi ruang bagi kader yang membangun kariernya melalui proses panjang di organisasi, parlemen dan pemerintahan.

Apakah ini menandai berakhirnya pengaruh "darah biru" di Golkar? Belum tentu.red

]]> https://www.halomedan.com/politik/66961/di-era-bahlil-golkar-tak-lagi-milik-para-pewaris-dari-staf-ahli-jurnalis-hingga-kader-bawah-kini-duduk-di-kabinet/ Tembang Prof Dr HR Wijaya M.Si. 1. Dhandhanggula Prof Wijaya sayekti winarni, Badhe mendhar mangka guru besar, Jroning pawiiyatan gedhe, Babaran Tue, 06 Oct 2026 16:00:00 +0700+0700 Tembang Prof Dr HR Wijaya M.Si.

1.
Dhandhanggula

Prof Wijaya sayekti winarni,
Badhe mendhar mangka guru besar,
Jroning pawiiyatan gedhe,
Babaran kawruh ngelmu,
Mligi bidang sosiologi,
Mistik kejawen Islam,
Sumebar sumawur,
Kampus UIN Raden Fatah,
Tata titi para kolega nekseni,
Kawignyan kautaman.

2.
Pangkur

Ngumandhang kota Palembang,
Banyu bening ilining kali Musi,
Marsudi dhawuh leluhur,
Lumantar ibu bapak,
Sung pituduh Prof Wijaya wani wanuh,
Kerajaan Sriwijaya,
Dadi wawasan historis.

3.
Mijil

Darma bakti dhumateng negari,
Mengabdi kesohor,
Arum wangi melati rinonce,
Prof Wijaya mejang siswa siswi,
Kebangsaan inggil,
Kabudayan unggul.

4.
Sambang sambung sawang srawung,
Wicara ketitik becik,
Grapyak sigrak tur semanak,
Ngendi papan mikolehi,
Gandheng renteng Prof Wijaya,
Andhap asor welas asih.

5.
Gambuh

Ilmu laku tinemu,
Suka sukur rahayu sempulur,
Prof Wijaya mulang muruk kawruh Jawi,
Sosiologi tinutur,
Satemah ngembuyung awoh.

6.
Pucung

Sinengkuyung Prof Wijaya adi luhung,
Wasis samudaya,
Sanak kadang kakung putri,
Mbudidaya murih raharjaning praja.

7.
Asmarandana

Zakat fitrah idul fitri,
Idul Kurban sasi Besar,
Gotong royong gawa gawe,
Jumurung kerja sosial,
imbang serasi selaras,
Prof Wijaya gugur gunung,
Caket raket seduluran.

8.
Megatruh

Unggul kabul organisasi pinunjul,
Sekretaris PGRI,
Sadarum Ketua Umum,
Wadhahe psiko terapi,
Prof Wijaya kersa momong.

9.
Durma

Ibu Ela Aspiati nama garwa,
Dita Nurul Safitri,
Putra sepisanan,
Tika Widya Utama,
Raka Andika Jagad katri,
Wusnya bebrayan,
Subur makmur basuki.

10.
Maskumambang

Muhammad Shalahuddin Syah kang pinilih,
Muhammad Nyakra Kusuma,
Lan Naila Larasati,
Tetiga wayah Prof Wijaya.

11.
Sinom

Kuat drajat pangkat semat,
Wirya arta tri winasis,
Prof Wijaya ngupakara,
Bu Ela nayogyani,
Ndherek kersa anak putu,
Mardi dalan kamulyan,
Yuwana hayu lestari,
Kawidadan kawibawan karaharjan.


Palembang, 7 Oktober 2026.
Purwadi

10.]]> https://www.halomedan.com/info/66960/tembang-prof-dr-hr-wijaya-msi-1-dhandhanggula-prof-wijaya-sayekti-winarni-badhe-mendhar-mangka-guru-besar-jroning-pawiiyatan-gedhe-babaran/ SYAMSUL RIZAL KETUM GARUDA 08 : CALON KAPOLRI BARU, HARAPAN BARU BAGI POLRI DAN RAKYAT INDONESIA Tue, 06 Oct 2026 11:22:00 +0700+0700 JAKARTA — Ketua Umum GARUDA 08, Syamsul Rizal, menyambut positif langkah Presiden Prabowo Subianto yang secara resmi mengajukan Komjen Pol Suyudi Ario Seto sebagai calon Kapolri untuk menggantikan Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo. Pengajuan tersebut telah disampaikan melalui Surat Presiden kepada DPR RI dan kini memasuki tahapan konstitusional di parlemen. Bagi Syamsul Rizal, langkah Presiden tersebut merupakan momentum penting untuk mempersiapkan kepemimpinan baru Polri dalam menghadapi tantangan bangsa yang semakin kompleks.

Syamsul Rizal menegaskan bahwa posisi Komjen Pol Suyudi Ario Seto saat ini adalah calon Kapolri yang diajukan Presiden, sehingga seluruh pihak patut menghormati proses dan mekanisme yang sedang berlangsung di DPR RI. Menurutnya, proses tersebut bukan sekadar pergantian pucuk pimpinan, tetapi juga menjadi momentum strategis untuk memperkuat profesionalisme, integritas, modernisasi, serta kepercayaan masyarakat terhadap institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

"Kami menyambut positif keputusan Presiden Prabowo mengajukan Komjen Pol Suyudi Ario Seto sebagai calon Kapolri. Menurut pandangan kami, pilihan Presiden tersebut merupakan langkah strategis dalam menjawab tantangan bangsa ke depan. Kini proses konstitusional sedang berjalan, dan tentu harus kita hormati bersama. Masyarakat menaruh harapan besar terhadap hadirnya kepemimpinan baru Polri yang profesional, tegas, humanis, dan berintegritas," ujar Syamsul Rizal.

Menurut Syamsul Rizal, pengalaman panjang Komjen Pol Suyudi Ario Seto di berbagai penugasan strategis menjadi salah satu aspek penting yang akan menjadi perhatian publik selama proses pencalonannya. Tantangan kepolisian ke depan semakin luas, mulai dari kejahatan konvensional dan transnasional, narkotika, kejahatan siber dan kejahatan terorganisasi, hingga tuntutan masyarakat terhadap penegakan hukum yang transparan, adil, dan tidak diskriminatif.

GARUDA 08 berpandangan bahwa masyarakat Indonesia menaruh perhatian besar terhadap proses penentuan calon Kapolri menjadi Kapolri definitif. Harapan publik bukan hanya tertuju kepada figur, melainkan juga kepada agenda besar transformasi institusi kepolisian. Polri diharapkan semakin profesional dalam penegakan hukum, semakin terbuka terhadap pengawasan, semakin responsif dalam pelayanan, serta mampu menjadikan kepercayaan masyarakat sebagai fondasi utama dalam menjalankan tugas negara.

"Calon Kapolri yang nantinya memperoleh persetujuan DPR dan ditetapkan sesuai mekanisme konstitusional akan memikul amanah yang sangat besar. Rakyat menginginkan kepolisian yang kuat dalam memberantas kejahatan, tetapi sekaligus humanis dalam melayani masyarakat. Ketegasan hukum harus berjalan bersama keadilan, integritas dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat," tegas Syamsul Rizal.

Syamsul Rizal juga mengajak seluruh elemen bangsa memberikan ruang bagi proses konstitusional di DPR RI untuk berjalan secara objektif dan transparan. Menurutnya, uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon Kapolri merupakan bagian penting dalam memastikan arah kepemimpinan Polri ke depan. Karena itu, perhatian publik sebaiknya diarahkan kepada visi, program, integritas, profesionalisme, serta komitmen calon Kapolri dalam memperkuat supremasi hukum dan pelayanan kepada masyarakat.

"Kami berharap seluruh tahapan berjalan dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku. Rakyat Indonesia menantikan kepemimpinan baru Polri yang mampu membawa semangat pembaruan, menjaga keamanan dan ketertiban, serta memastikan hukum berdiri tegak untuk seluruh rakyat. GARUDA 08 berharap proses pencalonan Komjen Pol Suyudi Ario Seto dapat menjadi momentum untuk semakin memperkuat Polri sebagai institusi yang profesional, modern, berintegritas dan dipercaya masyarakat," pungkas Syamsul Rizal.rel]]> https://www.halomedan.com/news/66959/syamsul-rizal-ketum-garuda-08-calon-kapolri-baru-harapan-baru-bagi-polri-dan-rakyat-indonesia/ Usai Karo, PDI Perjuangan Sumut Lanjutkan Pemberian Tali Asih untuk Siswa Terdampak MBG di Kisaran Tue, 06 Oct 2026 10:11:00 +0700+0700 ASAHAN— Setelah memberikan tali asih kepada siswa terdampak dugaan keracunan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Karo, Sabtu (3/10/2026), DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara melanjutkan pemberian bantuan kepada siswa terdampak di Kabupaten Asahan. Penyerahan tali asih berlangsung di MTsN 2 Asahan, Kisaran, Senin (05/10/2026) terhadap 21 orang siswa.



Kegiatan tersebut merupakan bagian dari kepedulian PDI Perjuangan Sumatera Utara terhadap anak-anak dan keluarga yang terdampak persoalan dalam pelaksanaan program MBG (dugaan keracunan). Pemberian tali asih juga menjadi wujud pelaksanaan pesan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri agar kader selalu hadir di tengah masyarakat, terutama ketika masyarakat menghadapi situasi sulit.



Wakil Ketua Bidang Politik DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara, Sutrisno Pangaribuan, mengatakan pemberian tali asih tersebut merupakan bentuk kepedulian sekaligus dukungan moral kepada anak-anak dan keluarga yang terdampak.



"Kami melanjutkan apa yang sudah dilakukan di Karo. Ini merupakan bentuk kepedulian kami kepada anak-anak dan keluarga yang terdampak. Kami ingin mereka tahu bahwa mereka tidak sendiri dan ada yang hadir memberikan dukungan di tengah situasi yang mereka hadapi," ujar Sutrisno.



Menurut Sutrisno, perhatian kepada para siswa tersebut bukan hanya soal bantuan yang diberikan, tetapi juga tentang bagaimana anak-anak dan keluarga mereka merasa didampingi setelah mengalami kejadian yang tidak diharapkan.



"Kita bisa membayangkan bagaimana perasaan anak-anak dan orang tua setelah mengalami kejadian seperti ini. Karena itu, kami ingin datang, bertemu langsung, mendengar dan memberikan sedikit penguatan. Mudah-mudahan mereka segera pulih dan bisa kembali menjalani hari-hari mereka dengan tenang," katanya.



Ia menjelaskan, tali asih yang diberikan merupakan wujud gotong royong kader PDI Perjuangan Sumatera Utara. Bantuan disalurkan dalam bentuk tabungan melalui kerja sama dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI), dengan besaran yang disesuaikan berdasarkan kondisi siswa terdampak.



Untuk siswa yang mengalami kondisi berat hingga harus menjalani perawatan dan dirujuk, bantuan diberikan sebesar Rp2,5 juta per orang (khusus Kabupaten Karo). Sementara siswa yang menjalani rawat inap mendapatkan Rp500 ribu per orang, sedangkan siswa terdampak yang tidak menjalani perawatan memperoleh Rp300 ribu per orang.



"Nilainya mungkin tidak akan menghapus apa yang sudah mereka alami. Tetapi kami berharap bantuan ini bisa sedikit meringankan dan menjadi tanda bahwa ada orang-orang yang ikut memikirkan mereka. Bagi kami, itu yang paling penting," ujar Sutrisno.



Semula DPD PDI Perjuangan Provinsi Sumatera Utara menjadwalkan pembagian tali asih di Asahan, Senin (5/10/2026) Pukul 16.00 WIB. Namun akhirnya disesuaikan dengan waktu belajar para siswa di sekolah, Senin (5/10/2026) Pukul 10.00 WIB. Dalam kegiatan tersebut, DPD PDI Perjuangan Provinsi Sumatera Utara menugaskan Sekretaris, Soetarto menyerahkan tali asih kepada para siswa terdampak. Soetarto didampingi Rosmansyah, Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Asahan beserta pengurus DPC dan Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Asahan.



Bantuan diberikan melalui tabungan yang difasilitasi BRI sehingga dapat dimanfaatkan oleh masing-masing penerima. Sutrisno mengatakan perhatian PDI Perjuangan terhadap para siswa terdampak tidak berhenti pada pemberian tali asih. Menurutnya, perkembangan kondisi anak-anak dan persoalan yang berkaitan dengan pelaksanaan MBG tetap perlu menjadi perhatian bersama.



"Kami berharap anak-anak segera pulih dan dapat kembali beraktivitas seperti biasa. Dan tentu kita semua berharap kejadian seperti ini tidak terulang. Anak-anak harus menjadi perhatian utama dalam setiap pelaksanaan program yang menyangkut kebutuhan mereka," katanya.



Ia menambahkan, pemberian tali asih di Asahan merupakan kelanjutan dari kegiatan serupa yang sebelumnya dilakukan di Kabupaten Karo, dan akan dilanjutkan Rabu (7/10/2026) di Kabupaten Deli Serdang. Perhatian tersebut menjadi bagian dari kepedulian kader PDI Perjuangan Sumatera Utara kepada masyarakat yang terdampak persoalan MBG.



"Kami akan terus melihat apa yang dibutuhkan masyarakat di lapangan. Kalau ada yang bisa kami lakukan untuk membantu, kami akan berusaha hadir. Bukan karena ingin sekadar datang memberikan bantuan, tetapi karena kami ingin anak-anak dan keluarga ini tahu bahwa mereka punya banyak orang yang peduli," ujar Sutrisno.



Melalui pemberian tali asih tersebut, PDI Perjuangan Sumatera Utara melanjutkan kepedulian kepada para siswa dan keluarga terdampak MBG, setelah sebelumnya melakukan kegiatan serupa di Kabupaten Karo. Kehadiran kader di tengah masyarakat tersebut menjadi bagian dari upaya memberikan dukungan kepada keluarga yang terdampak sekaligus memastikan mereka tidak menghadapi persoalan tersebut seorang diri.rel]]> https://www.halomedan.com/news/66958/usai-karo-pdi-perjuangan-sumut-lanjutkan-pemberian-tali-asih-untuk-siswa-terdampak-mbg-di-kisaran/ Batalyon Parako 463 Pasgat Terima Tanda Kehormatan Samkaryanugraha Tue, 06 Oct 2026 08:24:00 +0700+0700
Tanda kehormatan tersebut diserahkan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan diterima oleh Komandan Batalyon Parako 463 Pasgat, Letkol Pas Jhon Herriansyah Siregar, S.I.P.
Penganugerahan Samkaryanugraha tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86/TK/Tahun 2026 tentang Penganugerahan Tanda Kehormatan Samkaryanugraha yang ditetapkan di Jakarta pada 5 Oktober 2026.

Dalam petikan Keputusan Presiden tersebut, Batalyon Parako 463 Pasgat "Pancawara" dianugerahi Tanda Kehormatan Samkaryanugraha atas jasa dalam operasi militer dan pembangunan TNI Angkatan Udara.

Pengabdian tersebut mencakup pelaksanaan Operasi Pengamanan Objek Vital Nasional Bandara Kualanamu pada 2013–2026, Satgas Garuda UNIFIL pada 2021, Satgas Pamtas RI-PNG pada 2022–2026, penanggulangan bencana alam di wilayah Sumatera Utara dan Aceh pada 2025, serta peningkatan kemampuan personel antiterorisme aspek udara.
Rangkaian penugasan tersebut dinilai turut mendukung pelaksanaan misi perdamaian dunia dan kemanusiaan serta upaya menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagi keluarga besar Batalyon Parako 463 Pasgat, penganugerahan Samkaryanugraha menjadi kehormatan sekaligus kebanggaan. Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas dedikasi, loyalitas, profesionalisme, disiplin, dan semangat pengabdian para prajurit Pancawara dalam menjalankan berbagai penugasan.

Dalam pesan yang tercantum dalam Keputusan Presiden tersebut, Presiden Republik Indonesia memberikan amanat kepada para prajurit Batalyon Parako 463 Pasgat:

"KOBARKAN SEMANGAT 'BAYU BUMI SAMYOGA' PRAJURIT PANCAWARA PASGAT. JADILAH PUNGGAWA DIRGANTARA PELINDUNG TANAH AIR YANG KOKOH DAN CEPAT DI DARAT MAUPUN DI UDARA."

Pesan tersebut menjadi dorongan bagi seluruh prajurit Batalyon Parako 463 Pasgat untuk terus menjaga kehormatan satuan, meningkatkan profesionalisme dan kesiapsiagaan, serta memberikan pengabdian terbaik dalam setiap tugas yang dipercayakan.

Penganugerahan Samkaryanugraha bukan hanya menjadi tanda kehormatan bagi satuan, tetapi juga menjadi bagian dari catatan sejarah perjalanan panjang Batalyon Parako 463 Pasgat "Pancawara" dalam menjalankan tugas dan pengabdiannya kepada bangsa dan negara.red

]]> https://www.halomedan.com/news/66957/batalyon-parako-463-pasgat-terima-tanda-kehormatan-samkaryanugraha/ Adik Wawako Medan Jadi Kadiv Propam Polri, CEO Sumut24 Group: Nazly Putra Terbaik Sumut Mon, 05 Oct 2026 21:37:00 +0700+0700 JAKARTA | Halomedan.com

Irjen Pol. Dr. H. Mahmud Nazly Harahap, S.I.K., M.H., M.M., dipercaya menjabat sebagai Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri.

Alumni Akpol 1997 tersebut sebelumnya menjabat Kepala Korps Sabhara Baharkam Polri sejak Juni 2026. Penunjukan ini menambah panjang perjalanan kariernya di Korps Bhayangkara, setelah sebelumnya pernah menjabat Kapolres Sumedang dan Kapolres Bandung serta menjalani penugasan di Baintelkam Polri dan BIN.

Irjen Mahmud Nazly Harahap merupakan putra mantan Bupati Tapanuli Selatan M. Saleh Harahap. Ia juga adik kandung Wakil Wali Kota Medan, Zakiyuddin Harahap.

Dengan pangkat jenderal polisi bintang dua, kini Nazly mengemban tugas penting dalam pengawasan internal, penegakan disiplin, kode etik, dan pengamanan profesi di lingkungan Polri.

Selain memiliki pengalaman panjang di kepolisian, Nazly juga berlatar pendidikan hukum dan manajemen. Ia menyelesaikan S-2 Ilmu Hukum dan S-2 Manajemen serta meraih gelar doktor Ilmu Hukum di Universitas Jayabaya.

CEO Sumut24 Group Beri Apresiasi

CEO Sumut24 Group, Rianto, SH, MH, yang akrab disapa Anto Genk, menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada Irjen Mahmud Nazly Harahap.

"Ini tentu menjadi kebanggaan bagi Sumatera Utara. Irjen Mahmud Nazly Harahap merupakan salah satu putra terbaik Sumut yang kini dipercaya menduduki jabatan strategis di Mabes Polri," ujar Rianto.

Ia juga menyoroti kiprah dua bersaudara tersebut. Menurutnya, Mahmud Nazly Harahap kini dipercaya mengemban amanah di institusi Polri, sementara sang kakak, Zakiyuddin Harahap, menjabat sebagai Wakil Wali Kota Medan.

"Abangnya, Zakiyuddin Harahap, juga kini menjabat Wakil Wali Kota Medan. Satu keluarga mengabdi di dua bidang berbeda, pemerintahan dan kepolisian. Luar biasa," kata Anto Genk.

Ia berharap Irjen Mahmud Nazly Harahap dapat menjalankan amanah tersebut dengan baik dan terus membawa nama Sumatera Utara di tingkat nasional.red]]> https://www.halomedan.com/news/66956/adik-wawako-medan-jadi-kadiv-propam-polri-ceo-sumut24-group-nazly-putra-terbaik-sumut/