https://www.halomedan.com/ Halo Medan | Berani Tampil Beda Thu, 13 Aug 2026 01:47:05 +0700+0700 id-ID Menjaga Setiap Rupiah Dana BOS, Bank Sumut dan Disdik Dorong Tata Kelola Sekolah Berbasis Digital Wed, 12 Aug 2026 18:23:00 +0700+0700 Medan – Bank Sumut bersama Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara memperkuat tata kelola Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), termasuk Dana BOS, melalui penerapan transaksi non-tunai dan pemanfaatan layanan digital. Langkah ini diarahkan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan sekolah yang lebih transparan, akuntabel, aman, efisien, dan mudah ditelusuri.



Upaya tersebut diwujudkan melalui sosialisasi SUMUT Net Corporate, SIPLah (Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah), dan Program Kemitraan Sekolah yang berlangsung pada 10–11 Agustus 2026 di Aula Kantor Bank Sumut, Medan. Kegiatan ini merupakan bagian dari penerapan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai.



Direktur Utama PT Bank Sumut, Heru Mardiansyah mengatakan peningkatan kualitas pendidikan tidak hanya ditentukan oleh kualitas pembelajaran dan sarana prasarana, tetapi juga oleh kualitas tata kelola keuangan di satuan pendidikan.



"Sekolah yang baik membutuhkan tata kelola yang baik. Pengelolaan keuangan harus transparan, administrasinya tertib, dan didukung sistem yang mampu membuat pekerjaan lebih cepat, efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan," ujar Heru.



Menurut Heru, digitalisasi harus memberikan manfaat nyata bagi sekolah. Teknologi tidak sekadar menggantikan proses manual, tetapi harus mampu menyederhanakan pekerjaan, meningkatkan keamanan transaksi, memperkuat pengawasan, serta memastikan setiap aktivitas keuangan tercatat dan dapat ditelusuri.



Melalui SUMUT Net Corporate, Bank Sumut mendukung sekolah dalam melakukan transaksi keuangan secara digital sehingga aktivitas pembayaran dan pemindahbukuan dapat dilakukan secara lebih praktis dan terdokumentasi. Sementara SIPLah mendukung proses pengadaan kebutuhan sekolah agar berlangsung lebih tertib, efisien, dan transparan sesuai ketentuan.



"Bank Sumut ingin hadir bukan hanya sebagai penyedia layanan perbankan, tetapi sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola dan ekosistem pendidikan. Digitalisasi harus membuat pengelolaan anggaran semakin mudah sekaligus semakin akuntabel," kata Heru.



Heru menambahkan, keberhasilan penerapan transaksi non-tunai tidak hanya bergantung pada sistem, tetapi juga pada kesiapan sumber daya manusia. Karena itu, sosialisasi akan dilanjutkan dengan bimbingan teknis agar kepala sekolah, bendahara, dan operator BOS memahami penggunaan layanan serta mampu menerapkannya secara tepat.



Penerapan transaksi non-tunai dan layanan digital tersebut akan dilakukan secara bertahap pada satuan pendidikan negeri maupun swasta di bawah naungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.



Kolaborasi Bank Sumut dan Dinas Pendidikan Sumatera Utara diharapkan tidak berhenti pada sosialisasi, tetapi diterapkan dalam pengelolaan keuangan sehari-hari di seluruh satuan pendidikan.



Bagi Bank Sumut, penguatan tata kelola Dana BOSP merupakan bagian dari peran sebagai BUMD sekaligus bank pembangunan daerah dalam mendukung pemerintah daerah dan memperkuat ekosistem pendidikan Sumatera Utara.



Dengan transaksi yang tercatat, pengadaan yang lebih tertib, dan pengelolaan keuangan yang dapat ditelusuri, kolaborasi ini diharapkan memastikan setiap rupiah anggaran sekolah dikelola secara bertanggung jawab dan memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas pendidikan di Sumatera Utara.



Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, Terang Dewi Susanti Ujung mengatakan transaksi non-tunai penting untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran sekolah.



"Jadikan teknologi sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas layanan, bukan sekadar memenuhi tuntutan administrasi," ujar Terang.



Menurutnya, setiap transaksi yang tercatat dan dapat ditelusuri akan membantu sekolah memiliki administrasi keuangan yang lebih jelas sekaligus mengurangi potensi kesalahan dan kesalahpahaman dalam pengelolaan anggaran.]]> https://www.halomedan.com/Berita/66523/menjaga-setiap-rupiah-dana-bos-bank-sumut-dan-disdik-dorong-tata-kelola-sekolah-berbasis-digital/ Penanaman Tanaman Pohon Pelindung MPW PP Sumatera Utara, Ijeck Ajak Jaga Lingkungan dan Perkuat Kader dengan Pelatihan SAR Wed, 12 Aug 2026 17:55:00 +0700+0700
Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila (MPW PP) Sumatera Utara menggelar kegiatan Penanaman Tanaman Pohon Pelindung dan Bibit Mangrove di kawasan Pantai Romantis, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai), Rabu (12/8/2026).

Kegiatan tersebut mengusung semangat kepedulian terhadap lingkungan sekaligus memperkuat sinergi antara Pemuda Pancasila dengan berbagai instansi yang berkaitan dengan lingkungan, kebencanaan dan kawasan pesisir.

Acara diawali dengan pembukaan yang dipandu Tomie Pantun selaku pembawa acara. Dalam membuka rangkaian kegiatan, Tomie mengajak seluruh undangan untuk mengikuti acara dengan penuh kebersamaan.

"Bapak, ibu dan seluruh undangan yang kami hormati, mari kita ikuti seluruh rangkaian kegiatan hari ini dengan tertib dan penuh kebersamaan. Semoga kegiatan penanaman pohon dan mangrove ini membawa manfaat bagi lingkungan dan masyarakat," ujar Tomie dalam pembukaan acara.

Doa Dipimpin Ustad M. Safii

Setelah pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan doa yang dipimpin Ustad M. Safii.

Dalam doanya, Ustad M. Safii memanjatkan rasa syukur atas kesempatan seluruh peserta dapat berkumpul dalam kegiatan yang membawa pesan kepedulian terhadap lingkungan.

"Ya Allah, jadikan kegiatan kami hari ini sebagai amal kebaikan dan memberikan manfaat bagi masyarakat serta lingkungan. Berikan kelancaran kepada seluruh rangkaian kegiatan dan tanamkan kepada kami kesadaran untuk senantiasa menjaga alam yang telah Engkau amanahkan," doa Ustad M. Safii.

Saiful Amri Apresiasi Ketua MPW dan Seluruh Panitia

Selanjutnya, Saiful Amri atau yang akrab disapa Ipul Kelang, selaku Ketua Panitia yang juga pemilik dan pengelola objek wisata Pantai Romantis, menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan.

Dalam sambutannya, Saiful Amri menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Dr. H. Musa Rajekshah, M.Hum atau Ijeck, selaku Ketua MPW PP Sumatera Utara, beserta jajaran yang telah mendukung kegiatan tersebut.

"Terima kasih kepada Ketua MPW Pemuda Pancasila Sumatera Utara beserta seluruh jajaran yang telah memberikan dukungan sehingga kegiatan ini dapat terlaksana. Terima kasih juga kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras, meluangkan waktu dan tenaga untuk menyukseskan acara ini," ujar Saiful Amri.

Menurutnya, kegiatan penanaman mangrove bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi merupakan bentuk kepedulian bersama terhadap keberlangsungan kawasan pesisir.

Ia berharap kegiatan tersebut dapat memberikan manfaat bagi Pantai Romantis dan menjadi contoh bagi masyarakat untuk ikut menjaga lingkungan.

Ijeck Soroti Kerusakan Lingkungan dan Bencana

Dalam sambutannya, Dr. H. Musa Rajekshah, M.Hum, yang akrab disapa Ijeck, selaku Ketua MPW PP Sumatera Utara sekaligus Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar Dapil Sumut 1 yang meliputi Medan, Deli Serdang, Serdang Bedagai dan Tebingtinggi, mengingatkan pentingnya menjaga lingkungan.

Ijeck mengaitkan kegiatan tersebut dengan bencana banjir bandang dan longsor yang terjadi pada akhir 2025 dan menimpa tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.

"Bencana yang terjadi di akhir tahun 2025, banjir bandang dan longsor yang menimpa Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat, harus menjadi pembelajaran bagi kita semua. Salah satu hal yang harus kita perhatikan adalah bagaimana kita menjaga lingkungan dan ekosistem hutan," ujar Ijeck.

Menurut Ijeck, kerusakan lingkungan dan ekosistem hutan harus menjadi perhatian bersama. Upaya menjaga alam tidak cukup hanya dilakukan oleh pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan masyarakat dan seluruh elemen organisasi.

Ia mengatakan, penanaman mangrove di kawasan pesisir memiliki manfaat penting untuk mencegah abrasi dan penggerusan lahan pantai akibat air laut.

"Dengan menanam, kita bisa menghindari abrasi dan penggerusan lahan pantai dari air laut. Begitu juga dengan penanaman pohon di lingkungan kita masing-masing. Apa yang kita tanam hari ini bukan hanya untuk kita, tetapi untuk kebutuhan anak cucu kita nantinya," kata Ijeck.

Ijeck juga mengajak seluruh kader Pemuda Pancasila untuk menjadikan kegiatan penghijauan sebagai gerakan bersama yang dilakukan secara berkelanjutan.

Ijeck Minta Basarnas Latih Kader PP di Seluruh Sumut

Selain persoalan lingkungan, Ijeck juga menyampaikan pentingnya peningkatan kemampuan kader Pemuda Pancasila dalam menghadapi kondisi kebencanaan.

Kepada jajaran Basarnas Sumatera Utara, Ijeck meminta agar dibangun kerja sama dalam bidang pelatihan Search and Rescue (SAR) bagi kader-kader Pemuda Pancasila.

"Untuk Basarnas, saya mohon kerja sama kita di bidang pelatihan SAR bagi kader-kader Pemuda Pancasila seluruh Sumatera Utara, sampai ke basis bawah," kata Ijeck.

Menurutnya, pelatihan tersebut penting agar kader PP memiliki pengetahuan dan kemampuan dasar dalam membantu masyarakat ketika terjadi bencana.

Dihadiri Berbagai Elemen

Kegiatan penanaman mangrove tersebut turut dihadiri berbagai unsur Pemuda Pancasila dan instansi terkait.

Hadir Ketua MPC Pemuda Pancasila Kota Medan yang diwakili El Bareno Shah beserta pengurus.

Kemudian Ketua MPC PP Deli Serdang Junaidi, S.H. atau akrab disapa Jhonkey, yang juga anggota DPRD Deli Serdang dari Partai Hanura, beserta jajaran pengurus.

Hadir pula Ketua MPC PP Serdang Bedagai Dr. Muhammad Ziad Ananta, S.Sos., M.Si. beserta pengurus, serta Ketua MPC PP Tebingtinggi Hendra Gunawan beserta pengurus.

Dari unsur organisasi internal PP, hadir jajaran SAPMA PP Sumut (Satuan Siswa, Pelajar dan Mahasiswa Pemuda Pancasila), Srikandi Pemuda Pancasila Sumut, serta KOTI Mahatidana (Komando Inti Mahatidana) MPW PP Sumut.

Sementara dari unsur instansi, hadir jajaran Basarnas Sumatera Utara, BMKG Sumatera Utara, Badan Wilayah Sungai (BWS) Wilayah II Medan, serta KPLP Tanjung Beringin.

Turut hadir kader MPW PP Sumut El Adrian Shah, yang juga Ketua DPD Hanura Sumut.

Hadir pula Rianto, SH., MH., atau akrab disapa Anto Genk, CEO Sumut24 Group sekaligus Ketua Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Sumut dan Ketua Bidang Komunikasi dan Informasi MPW Pemuda Pancasila Sumatera Utara.

Bibit Mangrove Diserahkan Secara Simbolis

Rangkaian kegiatan kemudian ditutup dengan penyerahan bibit pohon mangrove secara simbolis oleh Ijeck kepada perwakilan yang telah ditentukan.

Setelah prosesi simbolis, Ijeck bersama jajaran dan peserta kegiatan melakukan penanaman pohon mangrove di lokasi yang telah dipersiapkan oleh panitia.

Kegiatan tersebut menjadi simbol komitmen bersama untuk menjaga kawasan pesisir, mencegah abrasi, sekaligus mewariskan lingkungan yang lebih baik bagi generasi mendatang.

MPW PP Sumatera Utara berharap gerakan penghijauan dan kepedulian terhadap lingkungan dapat terus dilakukan di berbagai wilayah Sumatera Utara, sejalan dengan semangat gotong royong dan pengabdian kepada masyarakat.rel]]> https://www.halomedan.com/news/66522/penanaman-tanaman-pohon-pelindung-mpw-pp-sumatera-utara-ijeck-ajak-jaga-lingkungan-dan-perkuat-kader-dengan-pelatihan-sar/ Ketum GARUDA 08 Syamsul Rizal Apresiasi Kinerja Menko Perekonomian Ir. Airlangga Hartarto Wed, 12 Aug 2026 17:52:00 +0700+0700 Rizal, menyampaikan apresiasi terhadap kinerja Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Airlangga Hartarto dalam mengawal berbagai kebijakan strategis perekonomian nasional.

Syamsul Rizal menilai peran Menko Perekonomian menjadi sangat penting di tengah dinamika ekonomi global yang terus berubah. Ketidakpastian geopolitik, perkembangan perdagangan internasional, tekanan terhadap rantai pasok, hingga perubahan arah investasi global membutuhkan koordinasi kebijakan yang kuat, terukur, dan responsif.

Menurut Syamsul Rizal, Airlangga Hartarto telah menunjukkan komitmen dalam menjaga stabilitas sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian terus mengawal berbagai agenda strategis, mulai dari penguatan daya saing ekonomi, investasi, perdagangan, hilirisasi, transformasi struktural, hingga penguatan kerja sama ekonomi internasional.

"GARUDA 08 memberikan apresiasi atas kinerja Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Di tengah tantangan ekonomi global yang tidak ringan, dibutuhkan kepemimpinan, koordinasi, dan konsistensi dalam menjaga fundamental ekonomi nasional. Kami melihat berbagai langkah yang dilakukan pemerintah merupakan bagian penting dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia," ujar Syamsul Rizal.

Ia menambahkan, stabilitas ekonomi merupakan fondasi utama bagi keberlanjutan pembangunan nasional. Karena itu, kebijakan ekonomi tidak hanya harus mampu menjaga indikator makroekonomi, tetapi juga harus memberikan dampak nyata terhadap kehidupan masyarakat, dunia usaha, penciptaan lapangan kerja, peningkatan investasi, serta penguatan sektor produktif.

Apresiasi GARUDA 08 tersebut juga melihat perkembangan perekonomian Indonesia yang tetap berada dalam jalur positif. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Juni 2026 menyampaikan bahwa ekonomi Indonesia pada triwulan I 2026 tumbuh 5,61 persen secara tahunan, sementara pemerintah terus menjaga stabilitas inflasi dan permintaan domestik di tengah ketidakpastian global.

Syamsul Rizal menilai capaian tersebut tidak terlepas dari sinergi berbagai kementerian dan lembaga dalam menjalankan kebijakan ekonomi. Menurutnya, koordinasi lintas sektor menjadi kunci agar kebijakan pemerintah dapat diterjemahkan menjadi program yang efektif dan memberikan manfaat seluas-luasnya bagi masyarakat.

"Kita harus melihat pembangunan ekonomi secara menyeluruh. Pertumbuhan ekonomi harus berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan rakyat, perluasan kesempatan kerja, penguatan UMKM dan industri nasional, serta pemerataan pembangunan. Inilah yang harus terus dikawal bersama," tegasnya.

Lebih lanjut, Syamsul Rizal mengapresiasi upaya pemerintah dalam memperkuat posisi Indonesia di tengah perubahan peta ekonomi dunia. Diplomasi ekonomi dan penguatan kerja sama dengan berbagai negara menjadi bagian penting dalam membuka peluang pasar, investasi, teknologi, serta kerja sama strategis bagi kepentingan nasional.

Dalam beberapa agenda internasional pada 2026, Airlangga Hartarto juga aktif membawa isu penguatan kemitraan ekonomi Indonesia, termasuk kerja sama perdagangan, investasi, energi, konektivitas, serta transformasi ekonomi.

GARUDA 08 berpandangan bahwa tantangan ke depan akan semakin kompleks. Oleh sebab itu, pemerintah perlu terus memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, serta masyarakat sipil. Kebijakan ekonomi juga diharapkan semakin adaptif terhadap perkembangan teknologi, perubahan ekonomi global, dan kebutuhan pembangunan nasional.

Syamsul Rizal menegaskan bahwa apresiasi yang diberikan GARUDA 08 bukan sekadar bentuk penghargaan, tetapi juga menjadi dorongan agar seluruh jajaran pemerintah terus meningkatkan kinerja dan menghadirkan kebijakan yang berpihak pada kepentingan nasional.

"Kami berharap kinerja positif ini dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan. GARUDA 08 mendukung setiap langkah pemerintah yang bertujuan memperkuat perekonomian nasional, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membuka lapangan kerja, serta membawa Indonesia menjadi negara yang semakin mandiri dan berdaya saing," kata Syamsul Rizal.

Ia menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa kekuatan ekonomi nasional membutuhkan kesinambungan kebijakan dan kolaborasi seluruh elemen bangsa.

"Indonesia memiliki potensi ekonomi yang sangat besar. Tugas kita bersama adalah memastikan potensi tersebut dikelola secara optimal untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. GARUDA 08 akan terus memberikan dukungan terhadap kebijakan pemerintah yang berorientasi pada kemajuan bangsa dan kesejahteraan masyarakat," pungkas Syamsul Rizal.rel]]> https://www.halomedan.com/politik/66521/ketum-garuda-08-syamsul-rizal-apresiasi-kinerja-menko-perekonomian-ir-airlangga-hartarto/ Mahasiswa Penerima KIP Kuliah UNPAB, Awal Masuk Kuliah Langsung Torehkan Prestasi di Ajang Pencak Silat Wed, 12 Aug 2026 17:38:00 +0700+0700
Alih-alih langsung duduk di bangku kuliah, langkah pertamanya sebagai mahasiswa UNPAB justru dimulai dari arena pertandingan. Ia langsung dipercaya mewakili Universitas Pembangunan Panca Budi dalam kompetisi pencak silat di Surabaya.

Momen tersebut menjadi pengalaman yang tidak terlupakan bagi Nur Dini. Sebagai mahasiswa baru, ia ingin menunjukkan bahwa kesempatan yang diberikan kepadanya tidak hanya berhenti pada memperoleh pendidikan, tetapi juga dapat diwujudkan melalui prestasi.

"Kesan pertama saya pas awal masuk kuliah bukan duduk di bangku kuliah, tapi saya langsung tanding di Surabaya, mewakili Universitas Pembangunan Panca Budi. Alhamdulillah, saya berhasil membawa pulang medali," ujar Nur Dini.

Pengalaman tersebut seolah menjadi pembuka perjalanan Nur Dini sebagai mahasiswa UNPAB. Semangatnya di bidang pencak silat kemudian membawanya kembali menorehkan prestasi di tingkat internasional.

Nur Dini berhasil mewakili UNPAB dalam Walisongo International Pencak Silat Championship 2025 dan meraih Juara 1 (1st Winner) kategori laga putri. Prestasi tersebut menjadi kebanggaan tersendiri karena diraih di tengah perjalanannya menempuh pendidikan sebagai penerima KIP Kuliah.

Bagi Nur Dini, Beasiswa KIP Kuliah memiliki arti yang jauh lebih besar daripada sekadar bantuan untuk membiayai pendidikan. Beasiswa tersebut menjadi pintu yang membawanya ke perguruan tinggi sekaligus memberikan ruang untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya.

Ia mengungkapkan bahwa dirinya berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi yang terbatas. Karena itu, kesempatan memperoleh KIP Kuliah menjadi sesuatu yang sangat disyukurinya.

"Bagi saya, bukan sekadar kuliah saja. Dari beasiswa ini saya bisa berprestasi lebih jauh, bisa duduk di bangku kuliah. Saya juga berasal dari keluarga yang kurang mampu, jadi saya sangat bersyukur bisa mendapatkan beasiswa ini," ungkapnya.

Kisah Nur Dini menunjukkan bagaimana sebuah kesempatan dapat menjadi titik awal bagi seseorang untuk melangkah lebih jauh. KIP Kuliah tidak hanya membantunya mengakses pendidikan tinggi, tetapi juga menjadi bagian dari perjalanan dirinya dalam mengembangkan kemampuan dan mengukir prestasi.

Jika perjalanan tersebut diibaratkan sebuah film, Nur Dini bahkan telah menyiapkan judul yang menggambarkan kisah hidupnya.

"Kalau dijadikan film, saya akan memberikan judul Anak dari Keluarga Tidak Mampu Bisa Jadi Mahasiswa Berprestasi di Tingkat Nasional," tuturnya.

Cerita Nur Dini menjadi gambaran bahwa latar belakang ekonomi bukanlah batas untuk meraih masa depan. Ketika kesempatan bertemu dengan kerja keras, semangat, dan keberanian untuk berkembang, seorang mahasiswa dapat membuktikan bahwa dirinya mampu berprestasi dan membawa nama baik almamater.

Melalui kisah mahasiswa seperti Nur Dini Hasanah, UNPAB terus menunjukkan komitmennya dalam membuka akses pendidikan sekaligus mendorong mahasiswa untuk berkembang sesuai potensi masing-masing—baik di bidang akademik maupun nonakademik.rel]]> https://www.halomedan.com/news/66520/mahasiswa-penerima-kip-kuliah-unpab-awal-masuk-kuliah-langsung-torehkan-prestasi-di-ajang-pencak-silat/ 81 Tahun Merdeka, Suara Rakyat Di Bajak Korupsi: Wajah Buram Demokrasi Lokal Di Sumatera Utara Wed, 12 Aug 2026 11:53:00 +0700+0700
Oleh: Adv. Muhammad Taufik Umar Dani Harahap, S.H.

81 (delapan puluh satu) tahun setelah Proklamasi, ukuran kemerdekaan demokratis tidak cukup dilihat dari terselenggaranya pemilihan umum dan pergantian kepala daerah. Ukuran yang lebih substantif ialah apakah suara rakyat benar-benar berdaulat setelah surat suara dimasukkan ke kotak suara. Demokrasi lokal seharusnya membuat kekuasaan semakin dekat dengan rakyat, anggaran semakin mudah diawasi, dan kebijakan semakin responsif terhadap kebutuhan warga. Namun ketika uang publik dibajak melalui korupsi, demokrasi berubah menjadi prosedur elektoral tanpa substansi: rakyat memilih, tetapi kepentingan publik dapat dikalahkan oleh transaksi kekuasaan.

Secara konstitusional, demokrasi lokal bukan hadiah dari penguasa, melainkan konsekuensi dari prinsip kedaulatan rakyat. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, sedangkan Pasal 18 mengatur pemerintahan daerah dalam kerangka otonomi. Karena itu, otonomi daerah semestinya berarti distribusi kekuasaan sekaligus distribusi tanggung jawab. Desentralisasi tanpa akuntabilitas hanya memindahkan pusat-pusat kekuasaan dari Jakarta ke daerah. Kajian tentang demokrasi lokal juga mengingatkan bahwa desentralisasi dapat dieksploitasi elite lokal apabila institusi pengawasan dan partisipasi masyarakat lemah.

Karena itu, persoalan korupsi kepala daerah dan penyelenggara pemilu tidak boleh dipandang sebagai kejahatan individual semata. Ia harus dibaca sebagai problem kelembagaan demokrasi. The Indonesian Institute mencatat adanya kesenjangan antara preferensi elite politik dan masyarakat dalam wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD, sekaligus menegaskan bahwa pemilihan tidak langsung tidak otomatis menghilangkan korupsi. Persoalan utamanya justru kualitas tata kelola, transparansi, rekrutmen politik, pembiayaan politik, dan mekanisme pengawasan.

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 195/PUU-XXIV/2026, yang dibacakan 29 Juni 2026, memang menyatakan permohonan pengujian terkait desain Pilkada tidak dapat diterima. Putusan itu bukanlah putusan yang secara eksplisit memutus substansi bahwa Pilkada harus selamanya dilakukan langsung, sehingga tidak tepat apabila disebut sebagai "menutup peluang" perubahan sistem secara absolut. Namun perkara tersebut menunjukkan bahwa wacana menggeser mandat pemilih kepada DPRD tetap merupakan persoalan konstitusional serius. Bahkan kajian kebijakan TII menunjukkan mayoritas publik menolak Pilkada melalui DPRD.

Justru di sinilah persoalan Sumatera Utara menjadi penting. Pilkada langsung membutuhkan uang publik dalam jumlah besar, tetapi setiap rupiah yang dikeluarkan harus dapat dipertanggungjawabkan. Di Deli Serdang, misalnya, Bawaslu menerima dana hibah sekitar Rp28 miliar dari APBD untuk penyelenggaraan Pilkada 2024. Kejaksaan Negeri Deli Serdang telah melakukan penanganan terhadap dugaan penyimpangan pengelolaan dana tersebut dan pada Juni 2026 masyarakat masih mendesak agar perkembangan perkaranya dibuka secara transparan. Artinya, sampai ada keputusan hukum final, yang harus dijaga adalah prinsip praduga tak bersalah sekaligus hak publik untuk mengetahui bagaimana uang rakyat digunakan.

Kasus Tanjungbalai menunjukkan bahwa korupsi dana demokrasi bukan sekadar kekhawatiran teoritis: mantan Ketua KPU Kota Tanjungbalai Fitra Ramadhan Panjaitan divonis tiga tahun penjara bersama terdakwa lain dalam perkara pengelolaan dana hibah Pilkada, dengan kerugian negara sekitar Rp1,258 miliar dari dana hibah KPU sekitar Rp16,5 miliar. Di Deli Serdang, dana hibah sekitar Rp28 miliar juga menjadi sorotan dan didesak masyarakat untuk dituntaskan secara transparan. Lebih serius, pengelolaan hibah Bawaslu yang bersumber dari APBD Provinsi Sumatera Utara 2024 mencapai Rp185,35 miliar untuk pengawasan Pilgub dan Pilkada kabupaten/kota; audit BPK pada Mei 2026 menemukan sedikitnya Rp232,5 juta belanja jasa profesi, pelatihan dan konsumsi tidak sesuai ketentuan, Rp249,2 juta pertanggungjawaban perjalanan dinas tidak sah, serta Rp130 juta dokumen pengawasan partisipatif yang tidak sah, di samping temuan lain seperti ATK Batubara dan Humbahas Rp32,5 juta, sewa gedung Rp23,8 juta, alat peraga Rp24,6 juta, serta belanja harian/transport Rp105,2 juta. Angka-angka ini memang belum otomatis membuktikan tindak pidana korupsi dan belum berarti pimpinan Bawaslu atau pejabat provinsi bersalah secara pidana; namun akumulasi temuan tersebut merupakan lampu merah tata kelola uang demokrasi yang tidak boleh berhenti sebagai administrasi yang sekadar dikoreksi. Jika ditemukan unsur melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, keuntungan pribadi/orang lain, atau kerugian keuangan negara sesuai pembuktian hukum, aparat penegak hukum harus menindaklanjutinya secara profesional berdasarkan UU Tipikor; sebaliknya, jika hanya merupakan kesalahan administratif, penyelesaiannya pun harus terbuka dan terukur. Sebab persoalannya bukan semata berapa juta rupiah yang harus dikembalikan, melainkan apakah lembaga yang bertugas mengawasi demokrasi justru mampu menjadi teladan dalam mengawasi dirinya sendiri. Ketika uang rakyat untuk mengawal suara rakyat dipertanggungjawabkan dengan dokumen yang tidak sah, yang tergerus bukan hanya APBD, tetapi kredibilitas dan akuntabilitas pemilkada dan kepercayaan publik terhadap demokrasi lokal Sumatera Utara.

Alarm itu semakin keras ketika melihat Langkat. KPK menetapkan Bupati Langkat Syah Afandin dan seorang mantan anggota tim suksesnya pada Pilkada 2024 sebagai tersangka dugaan suap proyek pemerintah daerah. KPK juga mengungkap dugaan penerimaan gratifikasi sedikitnya Rp3,5 miliar, antara lain terkait mutasi dan pengisian jabatan. Secara hukum, seluruh tuduhan tersebut tetap harus dibuktikan melalui proses peradilan. Namun secara politik-demokratis, keterkaitan dugaan korupsi dengan aktor yang memiliki hubungan dengan kontestasi elektoral menunjukkan betapa pentingnya memutus mata rantai antara biaya politik, akses kekuasaan, pengadaan pemerintah, dan pengembalian "modal" politik setelah seseorang berkuasa.

Begitupun, korupsi pada demokrasi tidak berhenti pada hilangnya uang negara. Kerusakannya jauh lebih mahal: kepercayaan rakyat. Ketika warga melihat dana Pilkada diselewengkan, ketika pejabat terpilih kemudian terseret perkara korupsi, dan ketika proses penegakan hukum berjalan lamban atau tidak transparan, rakyat dapat sampai pada kesimpulan berbahaya bahwa memilih tidak lagi menghasilkan perubahan. Pada titik itu muncul apatisme, politik uang, politik transaksional, bahkan kesadaran naif bahwa kekuasaan memang selalu harus "dibayar". Demokrasi akhirnya kehilangan makna sosialnya.

Maka jawaban atas problem Pilkada bukan mengurangi hak rakyat untuk memilih, melainkan memperbaiki ekosistem demokrasi. KPU daerah dan Bawaslu daerah harus membuka informasi penggunaan dana hibah secara mudah diakses; pemerintah daerah wajib memperkuat transparansi NPHD dan pertanggungjawabannya; BPK harus memastikan temuan ditindaklanjuti; DPRD harus menjalankan fungsi pengawasan secara substantif; dan masyarakat sipil, pers, akademisi serta organisasi bantuan hukum harus diberi ruang untuk melakukan kontrol. Bila ditemukan bukti permulaan yang cukup mengenai tindak pidana, KPK, Kejaksaan maupun Polri harus bertindak berdasarkan kewenangan masing-masing—bukan karena tekanan politik, tetapi karena hukum memang wajib bekerja.

Pada akhirnya, 81 tahun Indonesia merdeka seharusnya menjadi momentum untuk bertanya lebih keras: untuk siapa demokrasi lokal diselenggarakan? Jika rakyat hanya dibutuhkan ketika mencoblos, kemudian dilupakan ketika anggaran di bagi dan kekuasaan diperdagangkan, maka demokrasi telah direduksi menjadi ritual lima tahunan. Sumatera Utara membutuhkan demokrasi yang lebih dari sekadar pemilihan langsung: demokrasi yang memungkinkan rakyat mengetahui ke mana uang publik pergi, siapa yang mengambil keputusan, siapa yang memperoleh manfaat, dan siapa yang harus bertanggung jawab ketika hukum di langgar. Suara rakyat tidak boleh hanya dihitung di TPS; suara rakyat harus berdaulat dalam setiap rupiah APBD. Membersihkan korupsi oleh aparatus penegak hukum (KPK, Kejaksaan dan Kortas Tipikor Polri) pada penyelenggaraan pemilu dan pemerintahan daerah bukanlah tindakan anti-demokrasi. Sebaliknya, itulah syarat agar demokrasi lokal kembali memiliki legitimasi di mata rakyat.

Demikian.

Penulis Merupakan Praktisi Hukum, Komisioner KPU kota Medan Periode 2003-2008 Dan Ketua Bidang Hukum Dan HAM MW KAHMI Sumut.]]> https://www.halomedan.com/news/66519/81-tahun-merdeka-suara-rakyat-di-bajak-korupsi-wajah-buram-demokrasi-lokal-di-sumatera-utara/ Evaluasi Internal Hanura Sumut, El Adrian Shah Siapkan Reshuffle Kepengurusan Wed, 12 Aug 2026 11:50:00 +0700+0700
MEDAN – Ketua DPD Partai Hanura Sumatera Utara, El Adrian Shah, membuka peluang melakukan reshuffle atau perombakan kepengurusan di tingkat DPD setelah seluruh rangkaian konsolidasi partai selesai dilaksanakan.

Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan struktur kepengurusan diisi kader-kader yang memiliki komitmen, soliditas, serta kemampuan bekerja bersama dalam membesarkan Partai Hanura di Sumatera Utara.

Hal itu disampaikan El Adrian Shah saat menghadiri Konsolidasi dan Rapat Teknis Team Task Force DPC Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara yang digelar di Hotel Le Polonia Medan, Senin (10/8).

"Mudah-mudahan setelah konsolidasi ini kita akan melaksanakan rapat pleno untuk reshuffle kepengurusan di DPD Partai Hanura Provinsi Sumatera Utara," kata El.

Menurutnya, evaluasi terhadap kepengurusan merupakan bagian dari upaya memperkuat mesin organisasi. Ia ingin seluruh jajaran pengurus mampu bergerak seirama dalam menjalankan agenda dan target politik partai.

"Saya anggap itu penting bagi kawan-kawan yang mungkin bisa sejalan dengan saya, mungkin bisa membantu saya untuk memaksimalkan kerja kita di Provinsi Sumatera Utara," ujarnya.

Mantan Ketua KNPI Sumut itu menegaskan, kader yang tidak mampu bekerja bersama dalam menjalankan roda organisasi sebaiknya memberikan kesempatan kepada kader lain yang memiliki komitmen dan energi untuk membesarkan Hanura.

"Bagi orang-orang yang tidak sejalan ataupun yang tidak bisa bersama-sama dengan kita, saya rasa lebih bagus dipilih di partai lain atau tidak di Partai Hanura," tegasnya.

El juga meminta seluruh Ketua DPC Hanura kabupaten/kota se-Sumatera Utara tetap menjaga soliditas. Menurutnya, perbedaan pandangan di internal partai tidak boleh sampai menghambat kerja organisasi.

Ia mengibaratkan Hanura Sumut saat ini tengah bersiap untuk berlari kencang sehingga seluruh pengurus harus memiliki langkah dan tujuan yang sama.

"Saya rasa untuk para ketua DPC, saya mohon bantuan dan support-nya juga. Kita ini mau lari 100. Jangan gara-gara satu sampai tiga orang di sini, kita jadi lari 10," pungkasnya.

Dengan rencana evaluasi dan kemungkinan reshuffle tersebut, El berharap kepengurusan Hanura Sumut ke depan semakin solid, efektif, dan mampu memperkuat konsolidasi hingga ke tingkat kabupaten/kota.]]> https://www.halomedan.com/news/66518/evaluasi-internal-hanura-sumut-el-adrian-shah-siapkan-reshuffle-kepengurusan/ Ketika Pers Tunduk pada Algoritma Wed, 12 Aug 2026 08:27:00 +0700+0700 Pers Tunduk pada Algoritma

Oleh Abdullah Rasyid
Dewan Pembina Pengurus Pusat JMSI


Ada kekeliruan yang semakin sering muncul ketika kita membicarakan pers di era digital. TikTok dianggap bukan tempat jurnalisme. Instagram disebut hanya ruang hiburan. YouTube dipandang sebagai wilayah para kreator konten. Sebaliknya, koran, radio, televisi, dan situs berita masih dianggap sebagai rumah "resmi" bagi karya jurnalistik.

Cara pandang itu sudah tertinggal.

Pers tidak ditentukan oleh tempat sebuah informasi disebarkan. Pers ditentukan oleh proses yang melahirkan informasi tersebut. Koran hanyalah medium. Televisi dan radio juga medium. Website adalah kanal digital. TikTok, Instagram, Facebook, dan YouTube merupakan platform digital. Semuanya, dengan karakter masing-masing, dapat menjadi ruang distribusi karya jurnalistik.

Karena itu sebuah video berdurasi 60 detik di TikTok bisa saja memiliki nilai jurnalistik yang jauh lebih tinggi daripada tayangan panjang di televisi. Sebaliknya, berita yang muncul di situs milik perusahaan pers belum tentu mencerminkan jurnalisme yang baik jika isinya tidak diverifikasi, judulnya menyesatkan, konteksnya dipotong, dan keberimbangannya diabaikan.

Di sinilah kita perlu membedakan secara tegas antara platform dan karya pers.

Dewan Pers sebenarnya telah membaca perubahan ini. Peraturan Dewan Pers Nomor 01/Peraturan-DP/X/2022 mengatur pengelolaan akun media sosial perusahaan pers. Semangatnya jelas: perusahaan pers boleh menggunakan media sosial untuk menyebarluaskan produk jurnalistik, tetapi aktivitas tersebut tetap harus berjalan dalam koridor Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.

Artinya, tidak ada larangan bagi pers untuk masuk ke TikTok, Instagram, Facebook ataupun YouTube. Bahkan pers memang harus berada di sana. Masyarakat telah berpindah ruang konsumsi informasi. Generasi muda tidak lagi selalu membuka halaman depan koran atau menunggu berita pukul tujuh malam di televisi. Informasi datang melalui layar telepon genggam, bergerak cepat di antara video pendek, notifikasi, reels, shorts, dan linimasa.

Masalahnya bukan ketika pers masuk ke dalam platform tersebut. Masalah muncul ketika pers ikut menyerahkan cara berpikirnya kepada platform.

Algoritma memiliki logikanya sendiri. Ia menyukai perhatian. Semakin lama orang berhenti pada sebuah konten, semakin besar peluang konten itu disebarkan lebih luas. Kemarahan menarik perhatian. Konflik menghasilkan komentar. Kontroversi mengundang perdebatan. Judul mengejutkan mendorong orang mengklik.

Di titik itulah godaan terbesar jurnalisme hari ini berada.

Perusahaan pers membutuhkan pembaca. Media juga harus hidup secara ekonomi. Wartawan harus digaji, ruang redaksi memerlukan biaya, teknologi membutuhkan investasi. Tidak ada yang salah dengan mengejar jangkauan pembaca.

Tetapi persoalan berubah ketika ukuran keberhasilan redaksi perlahan-lahan hanya menjadi jumlah views, likes, shares, komentar, dan engagement.

Lalu lahirlah perlombaan yang kita lihat hampir setiap hari.

Judul dibuat lebih keras daripada isi. Pernyataan seseorang dipotong beberapa detik karena bagian itulah yang paling mungkin viral. Konflik kecil diperbesar. Peristiwa biasa diberi kata "geger", "heboh", "terbongkar", "mengejutkan", atau "viral". Sebuah persoalan kompleks yang membutuhkan konteks panjang diperas menjadi video 30 detik.

Secara teknis semua itu mungkin efektif. Secara jurnalistik, belum tentu benar.

Jurnalisme memang harus beradaptasi dengan perubahan teknologi. Tidak masuk akal meminta anak muda membaca laporan dengan cara yang sama seperti generasi 30 tahun lalu. Format boleh berubah. Video boleh vertikal. Bahasa boleh lebih sederhana. Infografik boleh menggantikan paragraf panjang. Judul harus menarik. Penyajian bahkan boleh menghibur.

Tetapi ada sesuatu yang tidak boleh ikut dipendekkan: disiplin jurnalistik.

Verifikasi tidak boleh dikalahkan kecepatan. Keberimbangan tidak boleh dibuang karena durasi. Hak jawab tidak boleh dianggap mengganggu alur cerita. Konteks tidak boleh dikorbankan hanya karena algoritma menginginkan sesuatu yang sederhana, emosional, dan mudah dibagikan.

Sebab perbedaan mendasar antara perusahaan pers dan kreator konten bukan terletak pada siapa yang mempunyai kamera paling mahal atau pengikut paling banyak. Perbedaannya terletak pada pertanggungjawaban.

Seorang kreator dapat mengatakan, "Menurut saya." Pers tidak mempunyai kemewahan seperti itu ketika menyampaikan fakta kepada publik. Ada redaksi, verifikasi, kode etik, koreksi, hak jawab, dan tanggung jawab hukum serta moral yang menyertainya.

Justru di tengah banjir informasi sekarang, fungsi tersebut semakin penting.

Kita hidup pada zaman ketika hampir setiap orang dapat menjadi produsen informasi. Seseorang merekam video, menambahkan teks, mengunggahnya, dan dalam beberapa jam dapat ditonton jutaan orang. Informasi yang salah dapat bergerak lebih cepat daripada proses klarifikasi.

Kalau perusahaan pers kemudian ikut bermain dengan rumus yang sama—yang penting cepat, ramai, emosional, dan viral—lalu kepada siapa masyarakat harus mencari informasi yang telah diperiksa?

Inilah pertanyaan yang seharusnya membuat ruang redaksi gelisah.

Pers tidak perlu bersaing dengan TikTok. Pers perlu hadir di TikTok dengan membawa jurnalisme ke dalamnya.

Ini dua hal yang sangat berbeda.

Masuk ke platform berarti memahami karakter audiens dan teknologi. Tunduk kepada platform berarti membiarkan algoritma menentukan standar editorial.

Yang pertama adalah adaptasi. Yang kedua adalah penyerahan diri.

Bahaya yang lebih besar muncul ketika keputusan redaksi mulai dibentuk oleh pertanyaan: "Apakah ini akan ramai?" bukan lagi: "Apakah ini penting bagi publik?"

Padahal sejarah pers tidak dibangun hanya dari berita yang disukai masyarakat. Banyak karya jurnalistik penting justru lahir dari isu yang awalnya tidak populer: korupsi yang tersembunyi, penyalahgunaan kekuasaan, kerusakan lingkungan, ketidakadilan terhadap kelompok kecil, atau kebijakan publik yang luput dari perhatian.

Algoritma mungkin tidak menganggapnya menarik. Jurnalisme harus tetap menganggapnya penting.

Karena pers bukan sekadar industri perhatian. Ia adalah institusi sosial.

Teknologi akan terus berubah. Hari ini TikTok, Instagram dan YouTube. Besok mungkin lahir platform baru dengan cara konsumsi informasi yang sama sekali berbeda. Pers harus ikut bergerak.

Tetapi ada satu garis yang tidak boleh berpindah.

Platform boleh berubah, hukum jurnalistik jangan.

Perusahaan pers boleh mengejar jutaan penonton. Boleh membuat video pendek. Boleh bermain di setiap platform digital yang tersedia. Bahkan harus.

Namun jangan sampai perusahaan pers berhasil masuk TikTok, sementara jurnalismenya justru tertinggal di luar.rel]]> https://www.halomedan.com/news/66517/ketika-pers-tunduk-pada-algoritma/ BERTEMU DENGAN WAGUBSUMBAR,JMSI SUMBAR SEGERA DILANTIK Tue, 11 Aug 2026 22:27:00 +0700+0700 ‎Padang – Memasuki hitungan hari menuju pelantikan kepengurusan baru, Pengurus Daerah Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Provinsi Sumatera Barat terus mematangkan persiapan.
‎
‎Rencananya, pelantikan yang dirangkai dengan Seminar Nasional tersebut akan digelar di Aula Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 29 Agustus 2026 mendatang.
‎
‎Untuk memastikan kesuksesan acara dan memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, pengurus JMSI Sumbar yang dipimpin Ketua Aguswanto bersama Sekretaris Almudazir dan beberapa pengurus lainny telah melaksanakan agenda silaturahmi penting dengan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Vasko Ruseimy, ST. Pertemuan ini menjadi momentum strategis dalam membangun kolaborasi demi kemajuan ekosistem media digital di ranah Minang.
‎
‎Ketua JMSI Sumbar, Aguswanto, menyampaikan bahwa dukungan dari berbagai pemangku kepentingan sangat krusial, terutama menjelang pelaksanaan pelantikan dan seminar yang menghadirkan narasumber nasional.
‎
‎"Kami sangat mengapresiasi waktu dan perhatian yang diberikan oleh Bapak Wakil Gubernur. Dukungan dari pemerintah daerah, khususnya Pak Vasko, menjadi energi positif bagi JMSI Sumbar untuk terus berkembang dan memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kualitas pers di Sumatera Barat," ujar Aguswanto , Senin (11/8/2026) malam.
‎
‎Hal senada juga disampaikan oleh Sekretaris JMSI Sumbar, Almudazir. Ia menjelaskan bahwa agenda pelantikan ini bukan hanya seremoni pergantian pengurus, tetapi juga bagian dari upaya organisasi untuk merancang program berorientasi pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan penguatan manajemen perusahaan media di tengah tantangan industri digital yang dinamis.
‎
‎"Pelantikan dan Seminar Nasional ini kami rancang untuk menjawab tantangan zaman. Kami berharap setelah kegiatan ini, anggota JMSI Sumbar semakin solid dan profesional, serta mampu beradaptasi dengan perubahan pola konsumsi berita masyarakat," tambah Almudazir.
‎
‎Silaturahmi dengan Wagub Vasko Ruseimy ini menambah daftar panjang konsolidasi yang telah dilakukan JMSI Sumbar.
‎
‎Sebelumnya, pengurus juga telah menjalin komunikasi erat dengan Komisi I DPRD Sumbar yang dipimpin Sawal Dt Putiah. Legislator tersebut menyatakan komitmennya untuk mendukung penuh kegiatan JMSI dan siap mensinergikannya dengan program Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sumbar.
‎
‎Kami siap bersinergi dengan JMSI. Kegiatan positif dari insan pers harus kita dukung karena ini untuk kemajuan daerah dan kepentingan masyarakat Sumatera Barat," tegas Sawal dalam pertemuan sebelumnya .
‎
‎Dengan dukungan penuh dari eksekutif dan legislatif, JMSI Sumbar optimistis pelantikan dan seminar nasional pada 29 Agustus 2026 mendatang akan berlangsung sukses dan membawa dampak positif bagi perkembangan industri media siber di Sumatera Barat.(Romelt)



‎]]> https://www.halomedan.com/Berita/66516/bertemu-dengan-wagubsumbarjmsi-sumbar-segera-dilantik/ KETUM PNPI SYAMSUL RIZAL BERIKAN APRESIASI TINGGI KEPADA MENKO POLKAM DJAMARI CHANIAGO* Tue, 11 Aug 2026 20:38:00 +0700+0700
JAKARTA — Ketua Umum Pimpinan Pusat Persatuan Nasional PP PNPI Syamsul Rizal menyampaikan apresiasi tinggi kepada Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago atas berbagai langkah dan kinerja yang telah dijalankan dalam memperkuat stabilitas politik dan keamanan nasional.
Menurut Syamsul Rizal, sejak dipercaya Presiden Prabowo Subianto memimpin Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Djamari Chaniago menunjukkan kepemimpinan yang menekankan koordinasi, stabilitas, kesiapsiagaan aparat, serta sinergi antarlembaga.

"Kami memberikan apresiasi yang tinggi kepada Bapak Menko Polkam Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago. Beliau menunjukkan komitmen dan kepemimpinan yang kuat dalam menjalankan tugas menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional. Ini merupakan tanggung jawab besar yang membutuhkan pengalaman, ketegasan dan kemampuan membangun koordinasi," ujar Syamsul Rizal.

Syamsul menilai sejumlah agenda yang dijalankan Menko Polkam memperlihatkan perhatian serius terhadap berbagai persoalan strategis nasional. Di antaranya penguatan koordinasi pemerintah pusat dengan daerah, peningkatan kesiapan unsur pertahanan dan keamanan, serta upaya menjaga situasi nasional agar tetap aman dan kondusif.

Dalam sejumlah kunjungan kerja, Djamari juga terlihat melakukan pengecekan langsung terhadap kesiapan pasukan dan fasilitas pertahanan. Salah satunya kunjungan ke Lanud Abdulrachman Saleh pada Februari 2026 untuk melihat kesiapan pasukan dan alutsista.

Syamsul Rizal juga memberikan perhatian terhadap langkah Menko Polkam dalam membangun komunikasi dengan insan pers. Djamari menekankan pentingnya sinergi pemerintah dan media dalam menghadapi penyebaran hoaks serta informasi yang berpotensi memecah persatuan masyarakat.
Dalam Silaturahmi Media Nasional pada Februari 2026, Menko Polkam menegaskan bahwa media memiliki posisi strategis dalam menjaga stabilitas nasional dan meluruskan informasi yang menyimpang. Ia juga menyampaikan bahwa pemerintah tetap terbuka terhadap kritik karena kritik merupakan bagian penting dari evaluasi dan penguatan demokrasi.

"Menurut kami, keterbukaan terhadap kritik dan komunikasi dengan media merupakan bagian penting dari pemerintahan yang sehat. Stabilitas keamanan tidak hanya dibangun melalui pendekatan keamanan, tetapi juga melalui komunikasi publik yang baik dan kepercayaan masyarakat," kata Syamsul.

Apresiasi juga diberikan atas perhatian Djamari terhadap pembangunan sumber daya manusia dan pemahaman generasi muda mengenai tantangan geopolitik.
Dalam pembekalan kepada Praja IPDN pada Mei 2026, Djamari menyampaikan pentingnya pemahaman terhadap kondisi geopolitik dunia dan dinamika kawasan Asia Pasifik. Ia juga menekankan posisi aparatur pemerintahan sebagai ujung tombak yang berhadapan langsung dengan masyarakat.

Menurut Syamsul, pendekatan tersebut menunjukkan bahwa tugas Menko Polkam tidak hanya berkaitan dengan persoalan keamanan dalam arti sempit, tetapi juga menyangkut pembangunan ketahanan nasional secara menyeluruh.
"Ketahanan nasional membutuhkan SDM yang berkualitas, pemerintahan yang kuat, koordinasi yang solid dan masyarakat yang memiliki kesadaran kebangsaan. Karena itu, perhatian beliau terhadap generasi muda dan aparatur pemerintahan patut diapresiasi."

Dalam menjaga stabilitas dan Persatuan Nasional
Syamsul Rizal berharap kepemimpinan Djamari Chaniago dapat terus memperkuat koordinasi antara pemerintah, TNI, Polri, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, serta seluruh elemen bangsa.
Ia menilai stabilitas nasional merupakan fondasi utama agar pembangunan dan program pemerintah dapat berjalan secara berkelanjutan.

"PNPI mendukung setiap langkah positif yang bertujuan menjaga keutuhan NKRI, memperkuat persatuan, meningkatkan keamanan nasional dan menciptakan suasana yang kondusif bagi pembangunan. Kami berharap sinergi seluruh komponen bangsa semakin kuat."
Djamari sendiri juga telah melakukan berbagai kunjungan dan koordinasi dengan unsur pemerintah daerah, Forkopimda, tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat, termasuk dalam kunjungan kerja ke Sumatera Utara pada Maret 2026. Agenda tersebut diarahkan untuk mempererat sinergi pusat dan daerah dalam menjaga keamanan serta kondusivitas wilayah.

Syamsul menegaskan bahwa apresiasi tersebut diberikan sebagai bentuk penghargaan atas kerja dan pengabdian dalam menjalankan amanah negara.
"Kami memberikan penghargaan dan apresiasi setinggi-tingginya. Semoga Bapak Menko Polkam beserta seluruh jajaran senantiasa diberikan kekuatan dalam menjalankan amanah untuk kepentingan bangsa dan negara, demi Indonesia yang semakin aman, kuat, bersatu dan maju."]]> https://www.halomedan.com/news/66515/ketum-pnpi-syamsul-rizal-berikan-apresiasi-tinggi-kepada-menko-polkam-djamari-chaniago/ GANNAS Jabar Apresiasi Razia Narkoba di THM Bandung, Serukan Perlawanan Bersama Tue, 11 Aug 2026 20:37:00 +0700+0700 BANDUNG — Gerakan Anti Narkoba Nasional (GANNAS) DPW Jawa Barat mengapresiasi langkah tim gabungan yang terdiri dari Kepolisian Daerah Jawa Barat (Polda Jabar), Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Barat, Kogartap II/Bandung, Bea Cukai, serta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam melakukan razia mendadak di sejumlah tempat hiburan malam (THM) di Kota Bandung.
Langkah tersebut dinilai penting untuk menekan peredaran dan penyalahgunaan narkotika maupun obat keras tertentu yang berpotensi menyasar masyarakat, khususnya generasi muda.
GANNAS DPW Jawa Barat menilai pemberantasan narkoba tidak dapat hanya mengandalkan aparat penegak hukum. Upaya tersebut membutuhkan keterlibatan pemerintah, dunia pendidikan, tokoh masyarakat, pelaku usaha, komunitas, organisasi sosial hingga seluruh lapisan masyarakat.
Ketua GANNAS DPW Jawa Barat, Tody Ardiyansyah Prabu, S.H., mengatakan persoalan narkoba bukan semata-mata masalah hukum, tetapi juga menyangkut kesehatan, keluarga, pendidikan, produktivitas masyarakat dan masa depan generasi penerus bangsa.
"Narkoba bukan hanya persoalan hukum, tetapi persoalan masa depan bangsa. Karena itu, kita tidak boleh membiarkan generasi muda menjadi korban. GANNAS DPW Jawa Barat akan terus mendorong kesadaran masyarakat dan mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersama-sama melawan narkoba."
Razia THM Bandung
Apresiasi GANNAS tersebut disampaikan menyusul kegiatan razia narkoba dan obat keras tertentu yang dilakukan aparat gabungan di sejumlah tempat hiburan malam di Kota Bandung.
Pada Sabtu malam hingga Minggu dini hari, 8–9 Agustus 2026, Polda Jawa Barat bersama TNI dan jajaran terkait melakukan pemeriksaan di sejumlah tempat hiburan. Sedikitnya 15 lokasi menjadi sasaran pemeriksaan, termasuk kawasan Jalan Buahbatu.
Dalam kegiatan tersebut, petugas melakukan pemeriksaan terhadap ruangan, pengunjung, pekerja tempat hiburan, serta barang bawaan. Dari pemeriksaan awal, terdapat tiga orang yang terindikasi mengonsumsi obat keras tertentu, di antaranya alprazolam dan tramadol.
Ketiga orang tersebut kemudian menjalani pemeriksaan dan tes urine lebih lanjut untuk memastikan kondisi serta dugaan penggunaan zat terlarang.
Kegiatan penertiban tersebut juga disebut menjadi bagian dari upaya pengawasan berkala untuk memberikan efek jera kepada pelaku maupun pihak yang terlibat dalam peredaran zat terlarang.
Ancaman Modus Baru
GANNAS DPW Jawa Barat juga menyoroti perkembangan modus penyalahgunaan narkoba yang semakin beragam. Salah satunya adalah dugaan penggunaan rokok elektronik atau vape sebagai media untuk memasukkan zat psikoaktif ke dalam tubuh.
Perkembangan di Malaysia menjadi salah satu peringatan mengenai potensi modus tersebut. Pada 2026, kepolisian Malaysia melalui Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik memperingatkan masyarakat mengenai vape yang dicampur narkoba sintetis, kanabis sintetis maupun zat psikoaktif baru.
Modus tersebut dinilai berbahaya karena dapat menyebabkan ketergantungan, gangguan mental, halusinasi hingga risiko overdosis.
Menteri Kesehatan Malaysia juga menyampaikan bahwa hingga April 2026 terdapat 402 kasus vape yang melibatkan cairan atau perangkat yang ditemukan mengandung berbagai jenis narkoba sintetis. Zat yang teridentifikasi antara lain benzodiazepine, MDMA, cannabinoid termasuk THC dan methamphetamine.
GANNAS menilai perkembangan tersebut perlu menjadi perhatian Indonesia, termasuk Jawa Barat.
Namun demikian, GANNAS menegaskan bahwa tidak berarti setiap pengguna vape menggunakan narkoba. Kekhawatiran yang disampaikan lebih berkaitan dengan munculnya modus baru dalam penyalahgunaan perangkat elektronik tersebut sebagai media konsumsi zat terlarang.
"Jaringan peredaran narkoba akan terus mencari cara baru untuk menjangkau masyarakat. Karena itu, kewaspadaan dan edukasi harus berjalan beriringan dengan penegakan hukum," demikian sikap GANNAS DPW Jawa Barat.
Libatkan Seluruh Elemen Masyarakat
GANNAS DPW Jawa Barat mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengambil bagian dalam gerakan pencegahan narkoba.
Tokoh masyarakat, Gubernur Jawa Barat beserta jajaran birokrasi, kepala daerah di 27 kabupaten/kota, artis, seniman, budayawan, pengusaha, akademisi, tokoh agama, pendidik, komunitas hingga kelompok profesional dinilai memiliki peran strategis dalam membangun kesadaran publik.
Menurut GANNAS, edukasi mengenai bahaya narkoba harus dilakukan secara masif dan berkelanjutan. Masyarakat juga perlu didorong agar berani menolak, mencegah dan melaporkan dugaan penyalahgunaan maupun peredaran narkoba di lingkungannya.
Upaya tersebut, kata GANNAS, tidak boleh hanya dilakukan ketika seseorang telah terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. Pencegahan harus dimulai dari lingkungan keluarga, sekolah, tempat kerja hingga lingkungan masyarakat.
Menjaga Generasi dalam Momentum Kemerdekaan
Memasuki momentum HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026, GANNAS DPW Jawa Barat mengajak masyarakat melihat persoalan narkoba sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas pembangunan manusia.
Kemerdekaan, menurut GANNAS, tidak hanya dimaknai sebagai terbebas dari penjajahan, tetapi juga sebagai tanggung jawab bersama untuk memastikan masyarakat dapat hidup sehat, memperoleh pendidikan, bekerja secara produktif dan berada dalam lingkungan sosial yang aman.
Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat mencatat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Barat pada 2025 mencapai 75,90, meningkat 0,98 poin atau 1,31 persen dibandingkan 2024 yang berada di angka 74,92.
Selain itu, umur harapan hidup saat lahir pada 2025 mencapai 75,53 tahun. Harapan Lama Sekolah meningkat menjadi 13,02 tahun, sementara Rata-rata Lama Sekolah mencapai 9,14 tahun. Pada dimensi standar hidup layak, pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan meningkat menjadi Rp12,45 juta per tahun.
Menurut GANNAS, kemajuan tersebut perlu dijaga dengan menciptakan masyarakat yang sehat dan terlindungi dari penyalahgunaan narkoba.
Ancaman narkotika dinilai tidak boleh dibiarkan menggerus kualitas sumber daya manusia Jawa Barat yang tengah dibangun.
Karena itu, GANNAS mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat, pemerintah kabupaten/kota, aparat penegak hukum, dunia pendidikan, dunia usaha, tokoh masyarakat, seniman, budayawan, akademisi serta seluruh elemen masyarakat memperkuat gerakan pencegahan narkoba.
Perang terhadap Narkoba Harus Jadi Gerakan Bersama
Tody menegaskan bahwa perlindungan generasi muda dari narkoba harus dilakukan secara lintas generasi dan lintas sektor.
Anak-anak, remaja, mahasiswa, kelompok usia produktif hingga masyarakat lanjut usia dinilai perlu mendapatkan edukasi sesuai dengan karakter dan kebutuhan masing-masing.
"Narkoba tidak mengenal latar belakang pekerjaan, status sosial maupun usia. Karena itu, kita semua harus memiliki kepedulian yang sama dan tidak menganggap narkoba sebagai masalah kelompok tertentu saja," ujarnya.
Menurutnya, perang terhadap narkoba membutuhkan keberanian untuk mengatakan tidak, kepedulian terhadap orang di sekitar serta kerja sama antara masyarakat, pemerintah, aparat penegak hukum dan organisasi sosial.
GANNAS DPW Jawa Barat berharap razia dan penertiban yang dilakukan aparat dapat terus diperkuat melalui langkah pencegahan dan edukasi yang berkelanjutan.
Bagi GANNAS, ketika seluruh elemen masyarakat bergerak bersama, yang dijaga bukan hanya keselamatan seorang individu, tetapi juga masa depan generasi muda, Jawa Barat dan Indonesia.rel]]> https://www.halomedan.com/news/66514/gannas-jabar-apresiasi-razia-narkoba-di-thm-bandung-serukan-perlawanan-bersama/ Rico Waas dan Zakiyuddin: 17 Bulan Memimpin, Publik Menanti Bukti Bukan Sekadar Janji Tue, 11 Aug 2026 15:07:00 +0700+0700 Perjalanan kepemimpinan duet Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas dan Wakil Wali Kota Medan Zakiyuddin Harahap telah memasuki 17 bulan. Meski masih terus berbenah, pemerintahan keduanya mulai memperlihatkan warna kepemimpinan yang semakin jelas.

Rico Waas, yang dikenal sebagai kader Partai NasDem, terlihat aktif dan bersemangat menjalankan tugasnya sebagai kepala daerah. Begitu pula Zakiyuddin Harahap kader partai Gerindra yang terus menunjukkan semangat pengabdian, meski kondisi kesehatannya masih membutuhkan perhatian dan perawatan.

Kepemimpinan keduanya sejauh ini bukan hanya ditandai penghargaan dan capaian administratif. Pemerintahan Rico-Zakiyuddin juga mulai memperlihatkan keberanian melakukan evaluasi terhadap aparatur pemerintahan yang dinilai bermasalah.

Teranyar, Camat Medan Timur Fernanda dibebastugaskan sementara mulai Senin, 10 Agustus 2026. Sebelumnya, Pemko Medan juga mengambil langkah administratif terhadap Lurah Aur serta melakukan pemeriksaan terhadap Lurah Paya Pasir, Syerly.

Langkah tersebut menunjukkan bahwa Rico Waas tidak ingin persoalan birokrasi dibiarkan berlarut-larut. Namun, publik kini menunggu langkah berikutnya. Jika wali kota sudah berani mengevaluasi camat dan lurah, apakah Rico Waas juga berani mengevaluasi kepala dinas yang kinerjanya dinilai belum mampu menjawab berbagai persoalan masyarakat?

Sebab, persoalan Kota Medan tidak berhenti di tingkat kelurahan dan kecamatan. Masih banyak pekerjaan rumah besar yang berada langsung di bawah kendali kepala perangkat daerah.

WTP Keenam Bukan Semata Prestasi Pribadi
Pemerintah Kota Medan berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Opini tersebut menjadi WTP keenam secara berturut-turut. Capaian ini patut diapresiasi. Namun, harus ditempatkan secara proporsional.
Enam WTP tersebut bukan seluruhnya merupakan hasil pemerintahan Rico Waas karena sebagian besar diraih sebelum dirinya menjabat.

Yang patut dicatat dari pemerintahan Rico adalah kemampuannya mempertahankan opini WTP atas LKPD 2025. Ini menunjukkan kesinambungan pengelolaan keuangan daerah tetap terjaga.
Tetapi WTP juga bukan berarti seluruh persoalan pemerintahan telah selesai.Opini audit terhadap laporan keuangan tidak otomatis menggambarkan bahwa seluruh pelayanan publik sudah berjalan sempurna.

Rico Mulai Menunjukkan Ketegasan

Kasus aparatur menjadi salah satu warna yang cukup menonjol dalam 17 bulan pemerintahan Rico Waas dan Zakiyuddin. Dalam kasus Lurah Paya Pasir, Syerly, Rico memilih menyerahkan persoalan kepada Inspektorat untuk diperiksa setelah video percakapan yang melibatkan lurah tersebut viral.

Langkah itu patut diapresiasi karena kepala daerah tidak langsung menjatuhkan hukuman hanya berdasarkan tekanan media sosial. Pemeriksaan dilakukan terlebih dahulu. Begitu juga dengan kasus Lurah Aur yang dinonaktifkan sementara setelah adanya audit khusus Inspektorat terkait dugaan pungutan di luar ketentuan.

Kemudian, giliran Camat Medan Timur Fernanda yang dibebastugaskan sementara berkaitan dengan hasil audit khusus Inspektorat mengenai dugaan penyalahgunaan wewenang dalam proses penempatan jabatan.

Perlu ditegaskan, pembebastugasan sementara bukan berarti seseorang telah terbukti melakukan tindak pidana. Proses pemeriksaan tetap harus berjalan sesuai aturan dan asas praduga tak bersalah. Namun secara administratif, langkah Rico memberikan pesan bahwa jabatan bukan jaminan seseorang kebal dari evaluasi.

Kini Bola Ada di Tangan Kepala Dinas

Setelah menunjukkan keberanian di level camat dan lurah, publik tentu berharap ketegasan yang sama diterapkan kepada seluruh jajaran kepala dinas.
Sebab masih banyak persoalan yang dirasakan masyarakat.

Salah satunya adalah parkir, penataan parkir di Kota Medan sampai sekarang masih menjadi pekerjaan rumah. Persoalannya bukan hanya kendaraan yang berhenti di badan jalan.lebih jauh, pemerintah harus memastikan sistem retribusi berjalan transparan dan potensi kebocoran dapat ditekan. Jangan sampai masyarakat membayar, tetapi penerimaan daerah tidak maksimal.

Kalau ada perubahan tarif atau mekanisme pembayaran, sosialisasi kepada masyarakat juga harus diperkuat. Jangan sampai muncul kebingungan di lapangan mengenai tarif resmi, bukti pembayaran maupun mekanisme pengaduan.
Retribusi Parkir Jangan Sampai Bocor
Rico Waas perlu memberikan perhatian khusus terhadap sektor parkir.

Parkir merupakan salah satu wajah pelayanan pemerintah yang paling sering bersentuhan langsung dengan masyarakat. Jika sistemnya tertib, tarif jelas dan penerimaan masuk ke kas daerah secara optimal, masyarakat akan melihat manfaatnya.
Sebaliknya, jika masih terjadi kebocoran atau ketidakjelasan di lapangan, yang dirugikan bukan hanya masyarakat, tetapi juga Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan.

Karena itu, evaluasi terhadap pejabat yang menangani parkir perlu dilakukan secara terukur.
Berapa targetnya? berapa realisasinya? Berapa titik parkir yang sudah tertata? Berapa penerimaan yang masuk? Dan berapa potensi kebocoran yang berhasil ditutup?

Publik berhak mendapatkan jawaban yang jelas.
PBG Harus Dibuktikan, Bukan Sekadar Dievaluasi
Persetujuan Bangunan Gedung atau PBG juga menjadi salah satu ujian pelayanan publik Pemko Medan. Pemerintah memang telah melakukan evaluasi terhadap pelayanan PBG. Namun publik tentu ingin melihat hasil akhirnya.

Apakah proses pengurusan benar-benar semakin cepat? apakah tahapan birokrasi sudah dipangkas?
Apakah masyarakat tidak lagi menghadapi pelayanan yang berbelit? Dan yang paling penting, apakah celah pungutan liar benar-benar sudah ditutup?

Dinas Perkimcikataru di bawah Kepala Dinas John Ester Lase sebelumnya juga menjadi sorotan terkait sejumlah persoalan pengelolaan program dan PAD.

Media Sumut24.co sebelumnya memberitakan adanya kritik terhadap pengelolaan aset, target PAD serta peringatan Pemko terkait potensi kebocoran perizinan bangunan. Karena itu, Rico tidak cukup hanya meminta evaluasi. Masyarakat membutuhkan hasil. Pajak Restoran, BPHTB dan PAD Harus Dikebut
Sektor penerimaan daerah juga harus menjadi perhatian. Pajak restoran, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta sumber PAD lainnya harus diperkuat. Bukan semata-mata dengan menaikkan beban masyarakat dan pelaku usaha, tetapi dengan memperbaiki sistem pendataan, pengawasan, digitalisasi pembayaran dan menutup celah kebocoran.

Pemerintah harus mampu menjawab satu pertanyaan sederhana, berapa potensi PAD yang sebenarnya bisa diterima Kota Medan dan berapa yang selama ini belum tertagih secara optimal?
Di sinilah kepala dinas diuji.

Bukan hanya pintar membuat program, tetapi mampu menghasilkan angka dan pelayanan yang nyata.
Penebangan Pohon untuk Infrastruktur Harus Transparan Persoalan lain yang juga perlu diperhatikan adalah penebangan pohon dalam pembangunan infrastruktur, termasuk yang berkaitan dengan proyek rapid transit bus. Pembangunan transportasi massal tentu penting bagi Kota Medan.
Tetapi pembangunan juga harus berjalan seimbang dengan perlindungan lingkungan.

Masyarakat berhak mengetahui pohon mana yang ditebang, berapa jumlahnya, apa alasan teknisnya dan bagaimana skema penggantian atau penanaman kembali dilakukan. Jangan sampai pembangunan transportasi yang bertujuan memperbaiki kualitas kota justru menimbulkan persoalan lingkungan baru.
Transparansi menjadi kunci.

Stadion Teladan: Pemko Melanjutkan, Bukan Mengklaim Memulai

Revitalisasi Stadion Teladan juga menjadi salah satu proyek besar yang berada dalam radar pemerintahan Kota Medan. Namun proyek tersebut harus dilihat secara proporsional. Revitalisasi Stadion Teladan bukan dimulai pada masa Rico Waas. Program tersebut merupakan kelanjutan dari pemerintahan sebelumnya. Karena itu, tepat jika seluruh proyek pemerintah dilihat sebagai kesinambungan pembangunan Kota Medan, bukan semata-mata klaim satu periode pemerintahan.

Meski demikian, Rico Waas dan Zakiyuddin tetap memiliki tanggung jawab memastikan proyek berjalan dan selesai dengan baik. Inilah salah satu ukuran kepemimpinan: mampu melanjutkan pekerjaan yang sudah dimulai pendahulunya dan memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

Medan Tampil di Panggung Nasional

Di sisi lain, Medan berhasil menjadi tuan rumah Rakernas XVIII APEKSI 2026. Kegiatan tersebut membawa Medan menjadi pusat perhatian pemerintah kota dari berbagai daerah di Indonesia.
Ini merupakan peluang bagi Medan untuk memperkenalkan UMKM, kuliner, budaya, pariwisata dan potensi investasi.

Namun sukses menjadi tuan rumah harus diikuti dampak ekonomi dan kebijakan yang berkelanjutan.
Jangan sampai kegiatan besar hanya ramai ketika acara berlangsung, kemudian hilang tanpa meninggalkan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

Investasi Rp14,5 Triliun Harus Terasa di Masyarakat
Realisasi investasi Kota Medan pada 2025 mencapai sekitar Rp14,5 triliun. Angka ini patut diapresiasi karena melampaui target yang ditetapkan.
Tetapi angka investasi tidak boleh berhenti menjadi statistik.

Pemko harus memastikan investasi tersebut menghasilkan lapangan pekerjaan, menggerakkan UMKM dan memberikan multiplier effect kepada masyarakat. Sebab keberhasilan investasi bukan hanya soal berapa rupiah yang masuk.

Rico Jangan Takut Evaluasi Kepala Dinas

Di sinilah pesan paling penting untuk Rico Waas dan pasangannya, Zakiyuddin. Jangan hanya berani mengevaluasi lurah dan camat. Kalau memang ada kepala dinas yang tidak mampu memenuhi target dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, evaluasi harus dilakukan.

Publik Tidak Butuh Panggung, Publik Butuh Bukti
Pada akhirnya, 17 bulan pemerintahan Rico Waas tidak boleh hanya menjadi panggung untuk memuji.
Tetapi juga bukan ruang untuk menjatuhkan.
Semua harus dinilai berdasarkan fakta dan hasil.
WTP bukan berarti semua masalah selesai.

Publik membutuhkan bukti, dan di titik inilah Rico Waas benar-benar akan diuji, apakah keberaniannya menata birokrasi mampu menghasilkan perubahan nyata bagi masyarakat Kota Medan.

(Penuli: Rianto, SH, MH (Anto Genk) __ Wartawan Senior Tinggal di Medan )

]]> https://www.halomedan.com/news/66513/rico-waas-dan-zakiyuddin-17-bulan-memimpin-publik-menanti-bukti-bukan-sekadar-janji/ APRC 2026 di Simalungun Berakhir, Bupati Anton: Buka Ruang Event Nasional dan Internasional Tue, 11 Aug 2026 14:28:00 +0700+0700
SIMALUNGUN | Ajang Asia Pacific Rally Championship (APRC) 2026 Putaran III yang berlangsung di kawasan Tobasari, Kecamatan Sidamanik, Kabupaten Simalungun, resmi berakhir. Pelaksanaan event reli bertaraf internasional tersebut mendapat apresiasi dari Bupati Simalungun, Anton Achmad Saragih.
Anton menyampaikan apresiasi kepada seluruh pereli, panitia penyelenggara, serta masyarakat yang telah ikut menjaga jalannya kompetisi sehingga berlangsung aman, tertib dan sportif.

Dalam ajang tersebut, pasangan Musa Rajekshah–Hervian Soejono berhasil keluar sebagai juara. Posisi kedua ditempati Ryan Nirwan–Adi Indiarto, sedangkan posisi ketiga diraih M. Kholilul Rahman–Tri Arjuna.
"Selamat kepada Musa Rajekshah dan Hervian Soejono yang berhasil menjadi juara, disusul Ryan Nirwan–Adi Indiarto di posisi kedua dan M. Kholilul Rahman–Tri Arjuna di posisi ketiga," ujar Anton.

Menurut Anton, kehadiran APRC di Simalungun memiliki arti yang lebih luas daripada sekadar kompetisi olahraga. Event internasional tersebut menjadi momentum untuk memperkenalkan potensi alam dan budaya Simalungun sekaligus mendorong perputaran ekonomi masyarakat.

"Bagi Simalungun, rally ini bukan hanya tentang olahraga. Kehadiran kompetisi bertaraf internasional menjadi kesempatan memperkenalkan alam dan budaya kita sekaligus menggerakkan UMKM, penginapan, dan ekonomi masyarakat," katanya.

Ia menilai, berbagai kegiatan berskala nasional dan internasional dapat menjadi sarana promosi efektif bagi Simalungun. Selain meningkatkan popularitas daerah, event tersebut juga berpotensi membuka peluang ekonomi bagi pelaku UMKM, sektor akomodasi, kuliner, hingga usaha masyarakat di sekitar lokasi kegiatan.
Karena itu, Pemkab Simalungun, kata Anton, akan terus membuka ruang bagi pelaksanaan event nasional maupun internasional di daerah tersebut.

"Kami akan terus membuka ruang bagi event nasional dan internasional agar nama Simalungun semakin dikenal hingga mancanegara," tegasnya.

Berakhirnya APRC 2026 Putaran III di Tobasari diharapkan tidak hanya meninggalkan catatan positif dari sisi olahraga otomotif, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap promosi pariwisata serta pertumbuhan ekonomi masyarakat Simalungun.
(Red)]]> https://www.halomedan.com/news/66512/aprc-2026-di-simalungun-berakhir-bupati-anton-buka-ruang-event-nasional-dan-internasional/ Rico Waas Lantik Erfin Fachrur Razi Jadi Pj Sekda Medan, Tekankan Integritas dan Profesionalisme Tue, 11 Aug 2026 12:09:00 +0700+0700 Sekda) Kota Medan, Erfin Fachrur Razi, S.STP., M.Si.

Pelantikan tersebut menandai dipercayakannya amanah baru kepada Erfin Fachrur Razi untuk membantu Wali Kota Medan dalam menjalankan roda pemerintahan serta memastikan penyelenggaraan administrasi pemerintahan berjalan efektif.

Dalam kesempatan tersebut, Rico Waas menegaskan bahwa jabatan Sekretaris Daerah merupakan amanah besar yang membutuhkan dedikasi, integritas dan profesionalisme.

"Jabatan sekretaris daerah adalah sebuah amanah besar yang menuntut dedikasi penuh, integritas tinggi, serta profesionalisme dalam tata kelola pemerintahan yang responsif dan akuntabel," ujar Rico Waas.

Ia berharap Erfin Fachrur Razi mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diberikan dengan sebaik-baiknya, sekaligus memperkuat koordinasi antarperangkat daerah dalam mendukung program pembangunan Kota Medan.

Rico Waas juga menyampaikan ucapan selamat kepada Erfin Fachrur Razi atas pelantikan tersebut.
"Selamat bertugas. Mari bersama-sama mewujudkan Medan Untuk Semua," kata Rico.

Pelantikan Pj Sekda ini diharapkan semakin memperkuat kinerja Pemerintah Kota Medan dalam memberikan pelayanan publik serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif, transparan dan akuntabel.red]]> https://www.halomedan.com/news/66511/rico-waas-lantik-erfin-fachrur-razi-jadi-pj-sekda-medan-tekankan-integritas-dan-profesionalisme/ BAKOPAM SUMUT YAKIN BUNDA YIN MAMPU MEMBAWA WALUBI SUMUT LEBIH BAIK Tue, 11 Aug 2026 10:21:00 +0700+0700 MEDAN — Badan Koordinasi Pemuda Muslim (BAKOPAM) Sumatera Utara menyatakan keyakinannya bahwa Meriyawaty Amelia Prasetio, akan mampu membawa Perwakilan Umat Buddha Indonesia (WALUBI) Sumatera Utara ke arah yang lebih baik dan semakin memberikan manfaat bagi masyarakat.

Keyakinan tersebut disampaikan Ketua BAKOPAM Sumut dengan melihat sosok Meriyawaty Amelia Prasetio, atau yang akrab disapa Bunda yin sebagai figur yang memiliki kepedulian sosial tinggi serta selama ini dikenal aktif dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan.

Ketua BAKOPAM Sumut Ibnu Hajar menilai, jiwa sosial dan kepedulian terhadap masyarakat merupakan modal penting dalam memimpin sebuah organisasi keumatan seperti WALUBI.

"Bunda Yin adalah sosok yang sangat berjiwa sosial. Beliau peduli dengan masyarakat dan selama ini juga dikenal sebagai pekerja sosial. Kami melihat karakter seperti ini sangat dibutuhkan untuk membawa WALUBI Sumut semakin maju dan dekat dengan masyarakat," ujarnya.

Menurutnya, kepemimpinan tidak hanya membutuhkan kemampuan organisatoris, tetapi juga kepedulian, kepekaan dan keikhlasan untuk bekerja bagi kepentingan masyarakat.

BAKOPAM Sumut berharap, di bawah kepemimpinan Meriyawaty Amelia Prasetio,
nantinya, WALUBI Sumut dapat semakin memperkuat peran sosial, membangun komunikasi dengan berbagai elemen masyarakat serta meningkatkan kontribusi dalam menciptakan kerukunan dan keharmonisan di Sumatera Utara.

"Kami yakin Bunda Yin mampu menjalankan amanah tersebut dengan baik. Semangat sosial dan kepeduliannya kepada masyarakat menjadi kekuatan tersendiri," katanya.

BAKOPAM Sumut juga berharap seluruh elemen WALUBI Sumut dapat bersinergi dan memberikan dukungan demi terwujudnya organisasi yang semakin solid, inklusif dan hadir untuk kepentingan masyarakat.

Dengan pengalaman serta kepedulian sosial yang dimilikinya, Meriyawaty Amelia Prasetio, dinilai memiliki peluang besar untuk menghadirkan warna baru dalam perjalanan WALUBI Sumut ke depan.rel]]> https://www.halomedan.com/news/66510/bakopam-sumut-yakin-bunda-yin-mampu-membawa-walubi-sumut-lebih-baik/ *KETUM GARDA MUDA PRABOWO / GARUDA 08 SYAMSUL RIZAL : MENGAWAL PRESIDEN PRABOWO SAMA HALNYA MENGAWAL UUD 1945* Tue, 11 Aug 2026 06:01:00 +0700+0700
Jakarta — Ketua Umum Garda Muda Prabowo atau Garuda 08, Syamsul Rizal, menegaskan komitmen organisasinya untuk terus mengawal jalannya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam koridor konstitusi, demokrasi, serta kepentingan rakyat dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Syamsul Rizal, dukungan terhadap Presiden Prabowo bukan semata-mata persoalan politik praktis, melainkan bagian dari tanggung jawab moral dan kebangsaan untuk memastikan kepemimpinan nasional dapat menjalankan amanat rakyat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

"Mengawal Presiden Prabowo sama halnya dengan mengawal UUD 1945. Karena Presiden adalah pemegang amanat konstitusi dan mandat rakyat. Maka yang kami kawal bukan sekadar sosok atau figur, tetapi bagaimana pemerintahan berjalan sesuai dengan konstitusi, kepentingan rakyat, dan cita-cita bangsa," ujar Syamsul Rizal.

Syamsul Rizal menjelaskan bahwa makna mengawal pemerintahan tidak boleh dipahami sebagai sikap membenarkan seluruh kebijakan tanpa ruang evaluasi. Sebaliknya, Garda Muda Prabowo atau Garuda 08 ingin mengambil posisi sebagai elemen masyarakat yang ikut memberikan dukungan sekaligus menyampaikan aspirasi secara konstruktif.

Ia menilai sebuah pemerintahan yang kuat membutuhkan dukungan masyarakat, tetapi juga membutuhkan kontrol sosial, kritik yang sehat, serta masukan dari berbagai kelompok masyarakat.

"Bagi kami, mendukung pemerintah bukan berarti menutup mata terhadap persoalan yang ada. Kalau ada kebijakan yang perlu diperbaiki, tentu harus disampaikan secara baik, objektif, dan berdasarkan kepentingan masyarakat. Kritik yang konstruktif justru merupakan bagian dari demokrasi," kata Syamsul Rizal.

Menurutnya, semangat tersebut sejalan dengan prinsip kehidupan berbangsa dan bernegara yang menempatkan konstitusi sebagai landasan tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Syamsul Rizal juga menekankan bahwa Presiden Prabowo Subianto merupakan Presiden Republik Indonesia yang memperoleh mandat melalui mekanisme konstitusional.

Karena itu, menurutnya, seluruh elemen bangsa memiliki tanggung jawab untuk menjaga stabilitas pemerintahan dan memastikan proses pembangunan nasional dapat berjalan dengan baik.

"Presiden adalah simbol mandat rakyat. Ketika kita menjaga pemerintahan agar tetap berjalan sesuai konstitusi, pada saat yang sama kita sedang menjaga amanat rakyat. Inilah yang kami maksud dengan mengawal Presiden Prabowo," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa pembangunan Indonesia tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah. Dibutuhkan keterlibatan masyarakat, organisasi kepemudaan, kelompok sosial, dunia usaha, akademisi, serta berbagai elemen bangsa lainnya.

Sebagai organisasi yang membawa nama Garda Muda Prabowo atau Garuda 08, Syamsul Rizal menyatakan bahwa generasi muda harus mengambil peran lebih besar dalam perjalanan bangsa.

Generasi muda, menurutnya, bukan hanya menjadi penonton dalam proses pembangunan nasional, tetapi harus menjadi bagian dari kekuatan yang ikut menjaga persatuan, mengawal demokrasi, serta memastikan cita-cita kemerdekaan tetap menjadi arah perjuangan bangsa.

"Anak muda harus hadir. Jangan hanya berbicara tentang politik ketika ada momentum tertentu. Generasi muda harus memahami konstitusi, memahami sejarah bangsa, memahami persoalan masyarakat, dan ikut memberikan solusi," tegasnya.

Ia menyebutkan bahwa semangat tersebut harus dibangun melalui pendidikan kebangsaan, kegiatan sosial, pemberdayaan masyarakat, serta partisipasi aktif dalam kehidupan demokrasi.

Syamsul Rizal juga mengingatkan agar perbedaan pilihan politik tidak menjadi alasan bagi masyarakat untuk terpecah. Menurutnya, kontestasi politik merupakan bagian dari demokrasi, tetapi setelah proses politik selesai, seluruh elemen bangsa harus kembali menempatkan kepentingan Indonesia di atas kepentingan kelompok.

"Pemilu boleh berbeda pilihan. Pandangan politik boleh berbeda. Tetapi Merah Putih kita sama, Indonesia kita sama, dan UUD 1945 kita sama. Karena itu jangan sampai perbedaan politik membuat kita kehilangan persaudaraan sebagai sesama anak bangsa," tuturnya.

Ia berharap seluruh masyarakat dapat menjaga suasana kebangsaan yang kondusif sehingga pemerintah dapat fokus menjalankan program pembangunan dan menjawab berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.

Garda Muda Prabowo atau Garuda 08, lanjut Syamsul Rizal, akan terus mendorong keterlibatan masyarakat dalam mengawal berbagai agenda nasional.

Dukungan terhadap Presiden Prabowo diharapkan dapat diterjemahkan menjadi dukungan terhadap program-program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam bidang peningkatan kesejahteraan, pembangunan sumber daya manusia, penguatan ekonomi nasional, pemerataan pembangunan, serta perlindungan terhadap kepentingan masyarakat.

"Kami ingin dukungan itu memiliki arti. Bukan hanya dukungan dalam bentuk slogan, tetapi dukungan yang diwujudkan melalui kerja nyata, kegiatan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan ikut menjaga persatuan bangsa," jelasnya.

Ia menegaskan bahwa organisasi masyarakat dan kelompok relawan memiliki tanggung jawab untuk menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah.

Dengan demikian, berbagai aspirasi masyarakat dapat disampaikan secara tertib dan konstruktif sehingga dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan.

Syamsul Rizal kembali menegaskan bahwa komitmen Garda Muda Prabowo atau Garuda 08 tidak terlepas dari semangat menjaga konstitusi. Baginya, UUD 1945 bukan sekadar dokumen negara, tetapi merupakan fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang harus dihormati dan dijaga oleh seluruh elemen masyarakat.

"Mengawal Presiden Prabowo sama halnya dengan mengawal UUD 1945. Artinya, kami ingin memastikan bahwa dukungan yang kami berikan tetap berada dalam bingkai konstitusi. Kami mendukung kepemimpinan nasional, tetapi pada saat yang sama kami juga menjunjung tinggi hukum, demokrasi, persatuan, dan kepentingan rakyat," tegasnya.

Menurut Syamsul Rizal, Indonesia membutuhkan generasi yang tidak mudah terprovokasi, tidak mudah dipecah belah, serta mampu menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan kelompok.

Di akhir pernyataannya, Syamsul Rizal mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga stabilitas nasional dan mendukung pembangunan Indonesia.

Ia berharap perbedaan pandangan dapat diselesaikan melalui dialog dan mekanisme demokrasi yang sehat.

"Indonesia terlalu besar untuk terus dipertentangkan. Kita membutuhkan persatuan. Kita membutuhkan kerja sama. Kita membutuhkan generasi muda yang berani mengambil tanggung jawab. Mari kita kawal pemerintahan, kawal demokrasi, kawal konstitusi, dan yang paling penting, kawal kepentingan rakyat Indonesia," pungkas Syamsul Rizal.

Garda Muda Prabowo atau Garuda 08, lanjutnya, akan terus berkomitmen mengambil bagian dalam menjaga persatuan bangsa serta mendukung pembangunan nasional dalam semangat Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.]]> https://www.halomedan.com/news/66509/ketum-garda-muda-prabowo-garuda-08-syamsul-rizal-mengawal-presiden-prabowo-sama-halnya-mengawal-uud-1945/ Mendiktisaintek Prof. Brian Yuliarto Saksikan Penandatanganan MOU Antara UT dan KSPSI Mon, 10 Aug 2026 23:06:00 +0700+0700
Penandatanganan yang disaksikan langsung oleh Mendiktisaintek Prof. Brian Yuliarto itu dilakukan oleh Prof. Ali Muktiyanto mewakili UT dan Jumhur Hidayat mewakili KSPSI. Dalam MOU itu pada intinya kaum pekerja Indonesia dari Konfederasi/Federasi manapun bisa memanfaatkan kerjasama ini termasuk Rekognisi Pembelajaran Lampau yang bisa dikonversi sebagai pengakuan yang duaetarakan dengan sejumlah SKS mata kuliah.

Menurut Prof. Brian kerjasama ini adalah tindakan yang mulia karena kelak, kaum pekerja yang berpendidikan lebih tinggi bisa membawa kebaikan bukan saja untuk diri sendiri tetapi juga masyarakat sekitar termasuk yang utama adalah bagi perusahaan tempat kerjanya.

"Dengan kerjasama ini juga sangat terbuka pengalaman belajar lampau dari pekerja bisa mempercepat kelulusan, misal yang harusnya 4 tahun bisa jadi 3 tahun saja", tambah Prof. Brian

Sementara itu, saat memberi sambutan, Rektor UT Prof. Ali menjelaskan karena ini untuk pekerja yang diorganisir dengan baik maka bisa saja uang kuliahnya mendapat harga khusus.

"Nanti bisa saja pekerja yang masuk kuliah lewat program ini akan nendapat diskon khusus", kata Prof. Ali

Hadir pada acara MOU malam tadi tokoh-tokoh pekerja dari KSPSI seperti Arif Minardi, Idrus, Wiwit Widuri, Tamrin, Raslina Rasyidin dan Anna Sumarna. Sementara itu dari UT nampak beberapa Wakil Rektor UT.rel]]> https://www.halomedan.com/news/66508/mendiktisaintek-prof-brian-yuliarto-saksikan-penandatanganan-mou-antara-ut-dan-kspsi/ Pegadaian Ketuk Pintu Langit, Berbagi Makanan di Lima Wilayah Mon, 10 Aug 2026 21:21:00 +0700+0700 MEDAN— Menjelang siang, makanan siap saji berpindah dari tangan Pegadaian ke masyarakat. Bukan transaksi gadai, bukan pula promosi produk. Kali ini, yang dibawa adalah semangat berbagi.

Pegadaian menggelar kegiatan sosial bertajuk Mengetuk Pintu Langit pada 24 dan 31 Juli 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di lima titik, yakni Cabang Pegadaian Helvetia, Simpang Limun, Krakatau, Serbelawan, dan Cabang Pegadaian Syariah Blangpidie.

Makanan siap saji dibagikan kepada masyarakat di sekitar wilayah operasional kantor Pegadaian. Bagi perusahaan, kegiatan itu menjadi cara sederhana untuk mendekatkan diri dengan lingkungan sekaligus menunjukkan bahwa kehadiran perusahaan tidak semata-mata diukur dari aktivitas bisnis.

Pimpinan Wilayah I Medan PT.Pegadaian (Persero) Yohanis Wulang mengatakan perusahaan ingin tumbuh bersama masyarakat. Kepedulian sosial, menurut dia, merupakan bagian dari kehadiran Pegadaian di tengah lingkungan tempat perusahaan beroperasi.

"Pegadaian tidak hanya hadir melalui layanan bisnis. Kami juga ingin hadir di tengah masyarakat melalui kepedulian dan semangat berbagi," ujar Yohanis.

Program Mengetuk Pintu Langit juga menjadi ruang bagi Pegadaian untuk membangun hubungan yang lebih dekat dengan masyarakat. Perusahaan berharap masyarakat mengenal Pegadaian bukan hanya sebagai tempat memperoleh layanan keuangan, tetapi juga sebagai institusi yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan sosial.

Kepala Bagian Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PT.Pegadaian (Persero) Shastry Yulani mengatakan berbagi tidak selalu membutuhkan sesuatu yang besar. Kepedulian dapat dimulai dari hal sederhana yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat.

"Yang kami ingin hadirkan adalah semangat untuk saling berbagi. Hal sederhana yang dilakukan bersama dapat memberikan arti bagi orang lain," kata Shastry.

Lima titik kegiatan dipilih dari wilayah kerja Pegadaian di Sumatera Utara dan Aceh. Aktivitas itu sekaligus memperlihatkan bagaimana program tanggung jawab sosial perusahaan dijalankan melalui kantor-kantor operasional yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Bagi Pegadaian, Program ini bukan sekadar membagikan makanan. Ada pesan yang ingin ditinggalkan: perusahaan dan masyarakat tidak semestinya berjalan di ruang yang terpisah.

Ketika makanan berpindah tangan, hubungan yang dibangun bukan lagi antara penyedia layanan dan nasabah. Ia menjadi perjumpaan sederhana antara perusahaan dan masyarakat yang hidup berdampingan di sekitarnya.]]> https://www.halomedan.com/ekbis/66507/pegadaian-ketuk-pintu-langit-berbagi-makanan-di-lima-wilayah/ Bupati Asahan Bersama Forkopimda Sambut Hangat Kunjungan Pangdam I/BB, Resmikan Masjid Al-Ikhlas Kodim 0208/Asahan Mon, 10 Aug 2026 17:56:00 +0700+0700 ASAHAN —Senin pagi, 10 Agustus 2026, suasana di Makodim 0208/Asahan terasa penuh kehangatan dan semangat persaudaraan. Bupati Kabupaten Asahan, Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si., bersama seluruh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menyambut kedatangan Panglima Komando Daerah Militer I/Bukit Barisan (Pangdam I/BB), Mayor Jenderal TNI Hendy Antariksa, dalam rangka kunjungan kerja sekaligus peresmian Masjid Al-Ikhlas yang baru dibangun di lingkungan Kodim setempat.

Kunjungan kerja Pangdam I/BB yang tiba sekira pukul 08.00 WIB ini disambut langsung oleh Bupati Asahan, Wakil Bupati Asahan, Wakil Wali Kota Tanjungbalai, Ketua DPRD Kabupaten Asahan, Ketua Pengadilan Negeri Kisaran, Kepala Kejaksaan Negeri Asahan, Dandim 0208/Asahan, Danlanal Tanjungbalai Asahan, Kapolres Asahan, Kapolres Tanjungbalai, Komandan Batalyon Infanteri TP 954/Naga Berkisar, serta perwakilan Pemerintah Kabupaten Batubara. Turut hadir pula jajaran perwira dan personel Kodim 0208/Asahan serta sejumlah tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Bupati Asahan menyampaikan rasa selamat datang sekaligus kebanggaan mendalam atas kehadiran Pangdam I/BB beserta rombongan ke wilayah Kabupaten Asahan. Kehadiran ini, ujarnya, bukan sekadar kunjungan biasa, melainkan kehormatan sekaligus motivasi tersendiri bagi seluruh unsur pimpinan daerah di wilayah Asahan, Tanjungbalai, dan Batubara.

"Kehadiran Bapak Pangdam I/BB di tengah-tengah kami menjadi kebanggaan sekaligus dorongan semangat bagi Forkopimda tiga kabupaten/kota ini. Semoga sinergitas dan komunikasi yang telah terjalin erat antara Pemerintah Daerah dengan jajaran TNI dan Polri dapat terus diperkuat, demi mendukung percepatan pembangunan serta menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat secara menyeluruh," ucap Bupati Taufik.

Bupati juga berharap Masjid Al-Ikhlas yang kini telah berdiri kokoh tidak hanya menjadi tempat ibadah semata bagi personel TNI dan warga sekitar, melainkan menjadi pusat pembinaan keagamaan yang memperkuat iman dan taqwa, sekaligus menjadi jembatan yang semakin mempererat hubungan erat antara TNI dengan masyarakat.

Rangkaian kegiatan kunjungan kerja ini diawali dengan pembacaan doa bersama, dilanjutkan dengan penyerahan santunan kepada anak yatim, lalu puncak acara peresmian Masjid Al-Ikhlas Kodim 0208/Asahan. Peresmian ditandai dengan penandatanganan batu prasasti dan pemotongan pita secara simbolis oleh Pangdam I/BB, didampingi langsung oleh Bupati Asahan.

Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung dengan tertib, lancar, dan penuh suasana kekeluargaan, hingga akhirnya berakhir sekira pukul 10.00 WIB. Kunjungan kerja ini pun menjadi bukti nyata bahwa harmonisasi antara kekuatan pertahanan dan pemerintah daerah tetap berjalan selaras, berdiri tegak demi kepentingan dan kesejahteraan rakyat. (dre)]]> https://www.halomedan.com/Berita/66506/bupati-asahan-bersama-forkopimda-sambut-hangat-kunjungan-pangdam-ibb-resmikan-masjid-alikhlas-kodim-0208asahan/ Tanah Eks HGU Jadi Sengketa, Ratusan Satpam PT BSP Hancurkan Posko HKTI untuk Kedua Kalinya Mon, 10 Aug 2026 17:54:00 +0700+0700
ASAHAN —Suasana tegang melanda kawasan Jalan Tusam, Kecamatan Kisaran Barat, Senin pagi (10/8/2026). Sekira pukul 08.30 Wib, ratusan petugas keamanan kebun PT BSP tiba secara beramai-ramai dan dengan kasar menghancurkan posko Satuan Tugas Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Asahan yang berdiri di atas tanah bekas Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan tersebut. Tanpa peringatan tertulis, tanpa mediasi, dan tanpa proses hukum yang sah, posko itu diratakan dengan tanah dalam sekejap.

Ketua Satgas HKTI Asahan, OK M Rasyid, meluapkan kemarahannya kepada awak media di lokasi kejadian. Menurutnya, aksi penghancuran ini bukan pertama kali terjadi. Sebelumnya, hal serupa sudah dilakukan pihak PT BSP pada Kamis, 30 Juli 2026 lalu. Artinya, dalam kurun waktu kurang dari dua minggu, posko mereka telah dihancurkan untuk kedua kalinya.

"Mereka datang secara beramai-ramai dengan beringas. Langsung mengubrak habrak posko kami tanpa ada perundingan atau mediasi sedikit pun," tegas OK Rasyid dengan nada tinggi. Ia juga mempertanyakan kewenangan pihak perusahaan yang mengambil alih fungsi penertiban yang seharusnya menjadi ranah Satuan Polisi Pamong Praja Pemkab Asahan.

"Padahal tanah itu sudah menjadi milik Pemerintah Kabupaten Asahan. Jika ada penertiban, seharusnya Satpol PP yang melaksanakannya. Mengapa justru pihak perusahaan yang bertindak sewenang-wenang?" tandasnya.

Pantauan di lokasi memperlihatkan bangunan posko semi permanen yang sebelumnya digunakan sebagai pusat pengawasan dan aktivitas warga kini tinggal puing-puing. Puing-puing kayu, papan, dan atap berserakan di mana-mana, menjadi saksi bisu kekerasan yang terjadi pagi itu.

Karena dianggap melanggar hukum dan berulang kali terjadi, OK Rasyid menyatakan pihaknya tidak akan tinggal diam. Hari ini juga, perwakilan HKTI bersama-sama akan melaporkan kasus pengerusakan ini ke Mapolres Asahan agar proses hukum berjalan dan pihak yang bertanggung jawab dapat ditindak sesuai aturan yang berlaku.

Hingga berita ini diturunkan, pihak manajemen PT BSP belum dapat dihubungi untuk memberikan tanggapan maupun penjelasan terkait aksi penghancuran yang dilakukan petugas keamanannya. (tec)]]> https://www.halomedan.com/Berita/66505/tanah-eks-hgu-jadi-sengketa-ratusan-satpam-pt-bsp-hancurkan-posko-hkti-untuk-kedua-kalinya/ Kajari Medan Suport Open Turnamen Taekwondo Adhyaksa Cup Mon, 10 Aug 2026 17:37:00 +0700+0700
Medan - Untuk menggairahkan kegiatan olah raga di kota Medan, Kajari Medan Ridwan Sujana Angsar SH, MH, mendukung kegiatan Open Turnamen Taekwondo Adhyaksa Cup yang akan digelar akhir tahun 2026.
"Saya pasti support kegiatan olah raga, terutama Taekwondo. Karena kegiatan ini bisa menumbuhkan semangat dan karakter anak-anak penerus bangsa sehingga terhindar dari narkoba,"ungkapnya kepada pengurus Pengkot TI Medan, saat beraudiensi di kantor Kajari Medan, Senin (10/8) pukul 14.00 wib.
Tidak hanya itu, pria asal NTT (Nusa Tenggara Timur) ini, meminta kepada pengurus Pengkot TI Medan, agar sekolah Adhyaksa dibukakan Dojang. "Saya juga minta agar sekolah Adhyaksa dibukakan Dojang, jadi saat HUT kejaksaan nanti tanggal 2 September 2026, sudah launching,"imbuhnya.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Pengkot TI Medan Riza Budiwan SH, sangat bersyukur karena Kepala Kajari Medan, Bapak Ridwan Sujana Angsar SH, MH, begitu peduli dengan olah raga terutama taekwondo.
"Untuk kegiatan ini, akan segera kita konsolidasikan kepada pengurus Taekwando Medan, untuk segera dibentuk panitia kejuaraan dan menerbitkan SK Dojang Adhyaksa,"ungkapnya didampingi Wakil Ketua Mawardi SE, Sekretaris Wahyudin SH dan Binpres Surianto.
Sambung pria yang juga T.A DPRD Deli Serdang komisi IV ini, atlet yang ikut dalam kejuaraan nantinya akan menjadi cikal bakal untuk atlet binaan Spobda Medan dan atlet binaan Koni Medan pada tahun 2027.
Sedangkan ketua Koni Medan Aswindy Fahrizal ketika dihubungi media, sangat mendukung kegiatan ini.
"Sebagai induk cabang olah raga, kami dari Koni Medan sangat mensupport setiap kegiatan yang berada dibawah naungan Koni Medan. Apalagi ini sifatnya penjaringan atlet, maka wajib kita apresiasi,"paparnya. (Iza)]]> https://www.halomedan.com/news/66504/kajari-medan-suport-open-turnamen-taekwondo-adhyaksa-cup/