Sudahkah Indonesia Memasuki Titik Kulminasi?

admin — Mon, 03 Aug 2026 18:17:00 +0700+0700

Oleh: H. Syahrir Nasution

Di tengah berbagai persoalan ekonomi yang dirasakan masyarakat, muncul berbagai informasi yang menyebutkan adanya lembaga keuangan global yang mulai mengurangi aliran investasi ke Indonesia. Terlepas dari benar atau tidaknya informasi tersebut, fenomena ini patut menjadi bahan renungan bagi seluruh elemen bangsa.

Pertanyaan besarnya adalah, apakah Indonesia sedang menuju titik kulminasi persoalan ekonomi dan sosial?

Titik kulminasi bukan berarti kehancuran, melainkan kondisi ketika berbagai persoalan menumpuk dan mencapai puncaknya. Jika tidak segera diantisipasi, dampaknya akan semakin dirasakan oleh rakyat kecil.

Hari ini, keluhan masyarakat semakin sering terdengar. Harga kebutuhan pokok masih menjadi beban. Lapangan pekerjaan belum mampu menyerap angkatan kerja secara maksimal. Daya beli masyarakat di berbagai daerah melemah. Banyak pelaku UMKM mengaku omzet menurun, sementara biaya hidup terus meningkat.

Menjelang peringatan Hari Kemerdekaan, sudah semestinya pemerintah tidak hanya menyuguhkan seremoni dan perayaan, tetapi juga memberikan jawaban atas persoalan nyata yang dihadapi rakyat.

Kepercayaan investor, baik domestik maupun asing, sangat dipengaruhi oleh kepastian hukum, stabilitas kebijakan, pemberantasan korupsi, serta iklim usaha yang sehat. Bila faktor-faktor tersebut melemah, tentu akan memengaruhi keputusan investasi. Namun, setiap klaim mengenai penarikan dana atau investasi perlu didukung data resmi agar tidak menimbulkan kesimpulan yang keliru.

Rakyat tidak membutuhkan narasi yang saling menyalahkan. Mereka membutuhkan solusi konkret. Pemerintah dituntut mampu menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat luas, memperkuat sektor riil, menjaga stabilitas harga, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan.

Kemerdekaan sejatinya bukan hanya soal mengibarkan bendera merah putih setiap bulan Agustus. Kemerdekaan harus tercermin dari kemampuan negara menghadirkan keadilan sosial, kesempatan ekonomi yang merata, serta harapan bagi generasi muda.

Apabila berbagai persoalan ekonomi terus berlarut tanpa langkah penyelesaian yang jelas, maka kekhawatiran masyarakat akan masa depan bukanlah sesuatu yang berlebihan. Sebaliknya, bila pemerintah mampu memperbaiki tata kelola, memperkuat kepercayaan publik, dan menciptakan iklim investasi yang sehat, Indonesia masih memiliki peluang besar untuk bangkit.

Momentum menjelang Hari Kemerdekaan hendaknya menjadi saat yang tepat untuk melakukan evaluasi nasional. Sudah saatnya seluruh pemangku kepentingan meninggalkan kepentingan sempit dan lebih mengutamakan kepentingan rakyat.

Sebab, ukuran keberhasilan sebuah negara bukan semata tingginya angka pertumbuhan ekonomi, melainkan sejauh mana rakyat benar-benar merasakan manfaat pembangunan dalam kehidupan sehari-hari.

Semoga Indonesia mampu melewati setiap tantangan dengan kebijakan yang berpihak kepada rakyat, sehingga cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat benar-benar terwujud.***

Resmi Kantongi SK DPP, Martinu Jaya Halawa Pimpin Pemuda Demokrat Indonesia Sumatera Utara

admin — Mon, 03 Aug 2026 18:02:00 +0700+0700

Medan– Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Pemuda Demokrat Indonesia resmi menerbitkan Surat Keputusan (SK) Nomor 157/KPTS/DPP-PD/VII/2026 tertanggal 2 Agustus 2026 tentang kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Pemuda Demokrat Indonesia Sumatera Utara.

Berdasarkan SK tersebut, Martinu Jaya Halawa, S.H., M.H., CPM ditetapkan sebagai Ketua, Devis Abuimau Karmoy, M.I.Kom sebagai Sekretaris, dan Selamat Nduru, S.H. sebagai Bendahara. Kepengurusan juga diperkuat oleh sejumlah wakil ketua dan pengurus lainnya.

Terbitnya SK tersebut menjadi dasar hukum sekaligus mandat bagi kepengurusan baru untuk menjalankan roda organisasi dan melanjutkan estafet kepemimpinan di Sumatera Utara.

Penyerahan SK dari DPP menegaskan kepercayaan pimpinan pusat kepada Martinu Jaya Halawa untuk memimpin organisasi. Dengan latar belakang di bidang hukum, ia dinilai mampu memperkuat konsolidasi organisasi, meningkatkan advokasi kerakyatan, serta menghadirkan kepemimpinan yang profesional.

Usai menerima SK, Martinu Jaya Halawa menyampaikan rasa syukur dan komitmennya untuk menjalankan amanah bersama seluruh pengurus dan kader.

Sebelum dipercaya memimpin DPD Sumatera Utara, Martinu Jaya Halawa mengawali kiprahnya sebagai anggota Pimpinan Anak Cabang (PAC) Kecamatan Gunungsitoli. Ia kemudian menjabat Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Kota Gunungsitoli dan terakhir sebagai Wakil Sekretaris DPD Pemuda Demokrat Indonesia Sumatera Utara hingga Juli 2026.

"Amanah dari DPP Pemuda Demokrat Indonesia ini adalah panggilan pengabdian. Dengan SK ini, kita memiliki dasar yang kuat untuk merapatkan barisan. Pemuda Demokrat Indonesia harus kembali menjadi lokomotif pergerakan pemuda yang rasional, melek hukum, berintegritas, serta berjuang berlandaskan nilai kemanusiaan dan keadilan sosial," ujar Martinu.

Dalam waktu dekat, kepengurusan di bawah kepemimpinan Martinu akan memprioritaskan konsolidasi organisasi dengan memperkuat struktur kepengurusan mulai tingkat DPD, DPC, PAC hingga tingkat basis di Sumatera Utara.

Selain itu, organisasi juga akan mengoptimalkan kaderisasi guna melahirkan kader muda yang berwawasan kebangsaan, progresif, dan mampu menjawab tantangan zaman. Program kaderisasi akan dilaksanakan setelah proses konsolidasi organisasi selesai.

Di bidang advokasi, kepengurusan baru berkomitmen memberikan bantuan hukum dan mengawal berbagai persoalan masyarakat melalui pendekatan hukum yang profesional.

Pemuda Demokrat Indonesia Sumatera Utara juga akan memperkuat sinergi dengan pemerintah, aparat penegak hukum, serta berbagai elemen masyarakat untuk mendukung pembangunan yang inklusif.

Melalui kepengurusan baru ini, Pemuda Demokrat Indonesia menyatakan siap menjadi mitra kritis sekaligus strategis dalam pembangunan bangsa.

Martinu Jaya Halawa menegaskan Pemuda Demokrat Indonesia tidak berafiliasi dengan partai politik mana pun. Organisasi tersebut, kata dia, menjadi wadah silaturahmi yang terbuka bagi seluruh kalangan dengan mengedepankan persaudaraan dan semangat kebangsaan. (*)

Pengurus JMSI DKI Jakarta Resmi Dilantik, Teguh Santosa Tekankan Pentingnya Kolaborasi dan Pers Berkualitas

admin — Mon, 03 Aug 2026 17:58:00 +0700+0700

JAKARTA – Ketua Umum Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Teguh Santosa resmi melantik jajaran Pengurus JMSI Provinsi DKI Jakarta di Hall Dewan Pers, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (3/8/2026). Pelantikan tersebut menjadi momentum penguatan organisasi untuk membangun ekosistem media siber yang profesional, independen, dan berintegritas di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi.

Dalam sambutannya, Teguh Santosa menegaskan bahwa keberhasilan sebuah organisasi tidak dapat diraih hanya dengan mengandalkan satu atau dua orang. Menurutnya, kekuatan organisasi lahir dari komunikasi, kekompakan, dan kolaborasi seluruh anggota.

Ia mengibaratkan organisasi seperti sebuah tim sepak bola yang hanya mampu mencetak kemenangan melalui kerja sama seluruh pemain.

"Organisasi yang kuat dibangun dari kerja sama tim. Seperti gol-gol indah yang lahir dari koordinasi para pemain terbaik dunia, JMSI juga harus dibangun melalui komunikasi, kebersamaan, dan kolaborasi seluruh anggotanya. Jangan berharap organisasi hanya bergantung pada satu atau dua orang," ujar Teguh.

Ia menekankan bahwa kepengurusan JMSI DKI Jakarta harus mampu membangun komunikasi hingga ke tingkat anggota serta memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan. Menurutnya, organisasi akan berkembang apabila seluruh anggotanya merasa memiliki dan terlibat aktif dalam setiap program yang dijalankan.

Teguh juga mengingatkan bahwa kebebasan informasi di era digital harus dimanfaatkan secara bertanggung jawab. Media, kata dia, memiliki peran strategis untuk mencerdaskan masyarakat, bukan menjadi sarana penyebaran kebencian maupun disinformasi.

"Kebebasan informasi adalah sebuah anugerah. Namun kebebasan itu harus digunakan secara bertanggung jawab. Jangan sampai media digunakan untuk membangun kebencian atau menciptakan informasi yang tidak benar. Informasi harus menjadi instrumen untuk memajukan bangsa," tegasnya.

Lebih lanjut, Teguh mengajak seluruh perusahaan media yang tergabung dalam JMSI meneladani semangat para pendiri bangsa yang berasal dari kalangan wartawan. Menurutnya, sejak masa perjuangan kemerdekaan, pers telah menjadi perekat antardaerah sekaligus membangun kesadaran kebangsaan Indonesia.

Di tengah derasnya arus informasi saat ini, ia juga mengingatkan pentingnya menjaga persatuan serta menghindari penyalahgunaan kebebasan berekspresi yang dapat memicu perpecahan.

Mengakhiri sambutannya, Teguh berharap JMSI semakin memperkuat kolaborasi dengan seluruh organisasi pers serta berbagai pemangku kepentingan demi memperbesar kontribusi media terhadap pembangunan nasional.

"Saya ingin JMSI bekerja bersama semua stakeholder, semua organisasi kewartawanan seperti PWI, AJI, IJTI, dan organisasi lainnya. Semakin kuat kolaborasi, semakin besar kontribusi pers bagi pembangunan bangsa," katanya.

Sementara itu, Ketua JMSI Provinsi DKI Jakarta, Edi, menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada kepengurusan baru. Ia menegaskan komitmennya untuk menjadikan JMSI DKI Jakarta sebagai organisasi yang mampu mendorong terciptanya ekosistem media siber yang sehat, profesional, independen, dan akuntabel.

"JMSI DKI Jakarta tidak hanya menjadi wadah berkumpulnya para pemilik dan pengelola media digital, tetapi berkomitmen membangun ekosistem media yang sehat, profesional, dan akuntabel. Kami ingin memastikan media siber menjadi pencerah masyarakat, bukan penyebar disinformasi maupun narasi yang menyesatkan," ujar Edi.

Menurutnya, JMSI DKI Jakarta siap menjadi mitra strategis pemerintah, dunia usaha, dan seluruh elemen masyarakat dalam mendukung pembangunan melalui pemberitaan yang transparan, komprehensif, serta tetap menjaga independensi pers sebagai fungsi kontrol sosial.

"Kami mengajak seluruh pihak membuka ruang kolaborasi untuk mewujudkan Jakarta yang amanah, sejahtera, dan bermartabat. JMSI DKI Jakarta akan terus menghadirkan program-program yang memberikan manfaat bagi masyarakat maupun industri media," tuturnya.

Sebagai langkah awal kepengurusan periode baru, Edi mengungkapkan JMSI DKI Jakarta telah menyiapkan sejumlah program strategis, termasuk penyelenggaraan agenda besar pada akhir September 2026 yang difokuskan untuk memperkuat organisasi sekaligus meningkatkan kapasitas perusahaan media anggota.

Pelantikan pengurus JMSI DKI Jakarta diharapkan menjadi awal lahirnya berbagai program kolaboratif yang mampu memperkuat kualitas perusahaan pers, meningkatkan profesionalisme media siber, serta memperkokoh peran pers sebagai pilar demokrasi dan mitra pembangunan di Ibu Kota.

Berikut susunan pengurus daerah Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Provinsi DKI Jakarta periode 2025-2030

Dewan Pembina

1. Agus Susanto S.I.Kom

2. Andi Dasmawati Ph. D

3. Umar Abdul Aziz S.H., Μ.Η

4. AR. Lubis

5. Djunaedi Tjunti Agus

6. Tom Pasaribu

7. Benyamin Patondok

Pengurus Harian

Ketua : Edi Kuswanto

Sekretaris : Kornelius Naibaho

Bendahara : Ali Rahman

Wakil Bendahara : Jojo Anggoro

Bidang Publikasi dan Kebudayaan : Zahara R Sitio

Bidang Organisasi : Herwan Pebriansyah

Bidang Kerjasama Hubungan Antar Lembaga dan Sosial : Amy Mubinoto

Bidang Jurnalisme Berkualitas : Muh Furqon

Kepala Kesekretariatan : Mela Suryaningsih

Sekretaris : Kestimona Sinaga

Anggota : Nanang Suprianto

Anto Genk Luruskan Makna "Londo Ireng" Presiden Prabowo dalam Rakercab JMSI Tabagsel 2026

admin — Mon, 03 Aug 2026 16:41:00 +0700+0700

TAPANULI SELATAN | Ketua Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Sumatera Utara, Rianto, SH., MH atau yang akrab disapa Anto Genk, meluruskan pemahaman publik terkait pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai istilah "Londo Ireng" yang sempat menjadi perbincangan beberapa hari terakhir.

Pernyataan tersebut disampaikan Anto Genk saat memberikan arahan dan sambutan dalam Rapat Kerja Cabang (Rakercab) JMSI Wilayah Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel) Tahun 2026, yang digelar pada Senin (3/8/2026) di Ballroom Syakirah The View, Aek Sabaon, Kabupaten Tapanuli Selatan.

Menurut Anto Genk, istilah "Londo Ireng" yang disampaikan Presiden Prabowo tidak boleh dimaknai sebagai bentuk stigmatisasi terhadap organisasi wartawan seperti organisasi kelompok tertentu sebagaimana pengertian historis pada masa penjajahan.

"Makna yang disampaikan Presiden bukan untuk menjustifikasi organisasi wartawan atau media seperti definisi Londo Ireng pada masa kolonial dahulu. Yang dimaksud lebih kepada kelompok atau oknum-oknum tertentu yang tidak sejalan dengan program-program pemerintah, kemudian menyusup atau berada di dalam organisasi pers, bahkan tidak dipungkiri juga terdapat di unsur pemerintahan itu sendiri," tegas Anto Genk.

Ia mengingatkan agar masyarakat tidak menafsirkan pernyataan Presiden secara sepotong-sepotong sehingga menimbulkan kesalahpahaman di tengah publik.

Pada kesempatan tersebut, Anto Genk juga menegaskan bahwa Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) merupakan organisasi perusahaan pers yang telah tercatat sebagai konstituen Dewan Pers. Karena itu, seluruh anggota JMSI diminta menjaga marwah organisasi dengan menjalankan prinsip-prinsip jurnalistik yang profesional, independen, dan bertanggung jawab.

"Tujuan kami adalah memajukan perusahaan pers anggota serta mendorong para wartawannya bekerja semakin profesional. Media di bawah naungan JMSI juga memiliki tanggung jawab membantu mempromosikan pembangunan daerah dan berkontribusi dalam meningkatkan iklim investasi di daerah," ujar Rianto.

Sementara itu, Ketua JMSI Tabagsel Yusrizal Nasution, yang akrab disapa Ucok Rizal, menyampaikan bahwa keberadaan perusahaan media yang tergabung dalam JMSI telah ikut berkontribusi aktif mendukung pembangunan melalui pemberitaan yang konstruktif dan informatif.

Rakercab JMSI Tabagsel 2026 mengusung tema "Membangun Media Siber yang Profesional, Independen dan Berkontribusi Bagi Pembangunan Daerah."

Kegiatan tersebut dihadiri Ketua JMSI Sumut beserta rombongan, perwakilan Forkopimda se-Tabagsel, perwakilan PWI Sumut yang diwakili Pengurus PWI Tabagsel dan juga tokoh pers Manaon Lubis, sejumlah organisasi kemasyarakatan, serta tamu undangan lainnya.

Mewakili Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Akhmad Sani Harchan, S.STP, memberikan apresiasi atas terselenggaranya Rakercab JMSI Tabagsel. Menurutnya, tema yang diangkat sangat relevan dengan tantangan dunia informasi di era digital yang menuntut media tetap profesional, independen, dan mampu menjadi mitra strategis pemerintah dalam menyampaikan informasi yang akurat kepada masyarakat. Red

Di Balik Predikat WTP, Masih Ada Pekerjaan Rumah Negara

admin — Mon, 03 Aug 2026 13:55:00 +0700+0700

Oleh Abdullah Rasyid
Mahasiswa Doktoral Ilmu Pemerintahan IPDN dan Staf Khusus Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan

Senin, 3 Agustus 2026, empat kementerian dalam rumpun hukum, hak asasi manusia, imigrasi, dan pemasyarakatan menerima Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Tahun 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan diwakili Wakil Menteri Koordinator Prof. Dr. Otto Hasibuan. Hadir pula Anggota I BPK Dr. Nyoman Adhi Suryadnyana, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Menteri HAM Natalius Pigai, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto, serta jajaran pimpinan tinggi di lingkungan kementerian terkait.

Kabar yang patut disyukuri, seluruh entitas memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian. WTP merupakan capaian penting. Ia menunjukkan bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar sesuai standar akuntansi pemerintahan.

Dalam situasi transisi kelembagaan yang belum sepenuhnya sederhana, capaian tersebut layak diapresiasi. Pemisahan urusan hukum, HAM, imigrasi, dan pemasyarakatan ke dalam beberapa kementerian membawa konsekuensi besar: pengalihan anggaran, perpindahan pegawai, penataan aset, pembagian kewenangan, hingga penyelesaian kewajiban yang sebelumnya berada dalam satu struktur.

Namun, predikat WTP tidak boleh membuat organisasi merasa seluruh persoalan telah selesai. Opini tersebut menilai kewajaran penyajian laporan keuangan, bukan menyatakan bahwa setiap proses pengelolaan anggaran, aset, kontrak, pengadaan, dan penerimaan negara telah bebas dari kelemahan.

Di balik predikat itu, masih ada pekerjaan rumah negara.

BPK menemukan sejumlah persoalan pada sistem pengendalian internal, pengelolaan barang milik negara, pertanggungjawaban belanja, pengendalian kontrak, pengadaan barang dan jasa, penatausahaan penerimaan negara bukan pajak, serta kelebihan pembayaran.

Pada Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, catatan pemeriksaan menyentuh kelemahan pengendalian dalam akuntansi, pelaporan keuangan, pengadaan, dan pengelolaan aset. Temuan ini menjadi penting karena restrukturisasi kelembagaan dapat menciptakan wilayah abu-abu apabila tidak disertai pembagian tanggung jawab yang tegas.

Tidak boleh ada aset yang kehilangan penanggung jawab. Tidak boleh pula muncul pencatatan ganda, pengalihan yang tidak tuntas, atau barang milik negara yang tidak diketahui keberadaan dan pemanfaatannya.

Di Kementerian Hukum, persoalan muncul pada pembayaran pekerjaan alih daya yang tidak sepenuhnya didukung bukti memadai, serta belanja modal yang tidak sesuai volume, spesifikasi, atau jangka waktu pekerjaan.

Temuan seperti ini tidak cukup dijawab dengan melengkapi dokumen setelah pemeriksaan. Pembayaran negara seharusnya dilakukan berdasarkan pekerjaan yang nyata, terukur, dan sesuai kontrak. Dokumen administratif penting, tetapi ia tidak boleh menggantikan pemeriksaan fisik atas volume, mutu, dan hasil pekerjaan.

Kementerian HAM menghadapi persoalan pada pertanggungjawaban belanja dan perencanaan pengadaan yang belum sepenuhnya berbasis kebutuhan. Masalah di tahap perencanaan sering terlihat kecil, tetapi dampaknya dapat panjang. Barang bisa dibeli tanpa kebutuhan nyata, spesifikasi tidak sesuai, anggaran terserap tanpa manfaat, lalu pertanggungjawaban menjadi lemah.

Sementara itu, pada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, perhatian tertuju pada penatausahaan PNBP visa tenaga kerja asing, biaya beban alat angkut, dan kelebihan pembayaran dalam pengadaan.

Temuan PNBP memperlihatkan bahwa tata kelola keuangan tidak dapat lagi dibangun melalui sistem yang berjalan sendiri-sendiri. Data imigrasi, ketenagakerjaan, kewajiban pembayaran, penagihan, dan pencatatan penerimaan harus saling terhubung. Ketika satu instansi mencatat data yang berbeda dari instansi lain, risiko kekurangan penerimaan negara akan terus muncul.

Persoalannya bukan semata keterlambatan rekonsiliasi. Ini menyangkut kemampuan negara menjaga hak penerimaannya sendiri.

Karena itu, penyerahan LHP seharusnya dipahami sebagai awal perbaikan, bukan penutup rangkaian pemeriksaan. Setiap rekomendasi BPK perlu diterjemahkan menjadi rencana aksi yang nyata, lengkap dengan penanggung jawab, tenggat waktu, bukti penyelesaian, dan ukuran keberhasilan.

Tenggat 60 hari tidak boleh diperlakukan sebagai formalitas. Ia harus menjadi batas disiplin organisasi. Pimpinan perlu mengetahui rekomendasi mana yang belum bergerak, unit mana yang terlambat, kendala apa yang dihadapi, dan siapa yang bertanggung jawab.

Lebih jauh, penyelesaian temuan harus menyentuh akar masalah. Mengembalikan kelebihan pembayaran tentu wajib. Menagih kekurangan penerimaan juga harus dilakukan. Namun, jika prosedur, sistem data, pembagian fungsi, dan pengawasan tidak diperbaiki, persoalan yang sama hanya menunggu waktu untuk terulang.

Di sinilah peran Inspektorat menjadi sangat penting.

Pengawasan internal tidak boleh hanya datang setelah masalah terjadi. Pola pengawasan yang sebatas memeriksa, menemukan kesalahan, lalu meminta pengembalian perlu diperluas menjadi pengawasan preventif berbasis risiko.

Inspektorat harus hadir sejak tahap perencanaan anggaran, penyusunan spesifikasi, penetapan harga, pelaksanaan kontrak, pemeriksaan barang, pembayaran, hingga pencatatan aset. Ia harus menjadi sistem peringatan dini, bukan sekadar petugas yang datang ketika kerusakan telah terjadi.

Gagasan Government 5.0 yang disampaikan dalam paparan BPK seharusnya diarahkan ke kebutuhan tersebut. Pemerintahan cerdas bukan ditandai oleh banyaknya aplikasi, melainkan oleh kemampuan mengintegrasikan data, mengurangi duplikasi, menghasilkan jejak audit, memberi peringatan otomatis, dan membantu pimpinan membaca risiko sebelum berubah menjadi kerugian.

Selama aplikasi tidak saling terhubung, digitalisasi hanya memindahkan formulir kertas ke layar komputer. Penampilannya modern, tetapi proses bisnisnya tetap lama.

Pemerintah perlu membangun sistem yang memungkinkan data penerimaan, pengadaan, kontrak, aset, dan pembayaran diperiksa secara silang. Transaksi yang tidak wajar harus dapat terdeteksi. Perubahan kontrak harus meninggalkan jejak. Pembayaran tidak boleh diproses tanpa verifikasi. Tagihan penerimaan negara harus muncul secara otomatis berdasarkan data layanan.

Predikat WTP, dengan demikian, harus menjadi modal untuk bergerak menuju tata kelola yang lebih substantif.

Ukuran keberhasilan tidak cukup dilihat dari opini audit. Yang jauh lebih penting adalah apakah temuan berulang berkurang, penerimaan negara semakin tertib, kelebihan pembayaran dapat dicegah, aset dimanfaatkan secara optimal, dan belanja benar-benar menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik.

Akuntabilitas bukan hanya soal kuitansi, laporan, dan tanda tangan. Ia menyangkut manfaat.

Setiap rupiah yang dikelola pemerintah harus dapat dijelaskan asalnya, penggunaannya, penanggung jawabnya, dan hasil yang dirasakan masyarakat. Di situlah kepercayaan publik dibangun.

WTP layak diapresiasi. Namun, kepercayaan masyarakat tidak lahir dari opini semata. Ia tumbuh ketika pemerintah menunjukkan bahwa setiap temuan direspons dengan perbaikan, setiap kelemahan dijadikan pelajaran, dan setiap rekomendasi mengubah cara kerja lembaga.

Di balik predikat WTP, pekerjaan rumah negara masih terbentang. Nilainya justru terletak pada keberanian untuk menyelesaikannya.

MENYIKAPI KONDISI GLOBAL, KETUA UMUM PNPI SYAMSUL RIZAL MENDORONG PEMERINTAH MEMPERKUAT SISTEM DAN INFRASTRUKTUR INTELIJEN NEGARA

admin — Mon, 03 Aug 2026 11:15:00 +0700+0700

Jakarta – Dinamika geopolitik dunia yang semakin kompleks, meningkatnya rivalitas antarnegara, ancaman perang siber, terorisme, kejahatan lintas negara, disrupsi teknologi, hingga ketidakpastian ekonomi global menjadi tantangan nyata yang harus diantisipasi secara serius oleh Indonesia. Dalam menghadapi situasi tersebut, Ketua Umum PNPI, Syamsul Rizal, menegaskan bahwa penguatan sistem dan infrastruktur intelijen negara merupakan kebutuhan strategis untuk menjaga kedaulatan, stabilitas nasional, dan keselamatan seluruh rakyat Indonesia.

Menurut Syamsul Rizal, negara tidak boleh hanya bersikap reaktif terhadap berbagai ancaman yang muncul, tetapi harus memiliki kemampuan deteksi dini, analisis strategis, serta respons yang cepat, terukur, dan terintegrasi. Oleh karena itu, keberadaan intelijen negara harus terus diperkuat sebagai garda terdepan dalam memberikan informasi yang akurat kepada para pengambil kebijakan.

"Intelijen yang kuat bukanlah simbol kekuasaan, melainkan instrumen negara untuk melindungi rakyat, menjaga persatuan nasional, serta memastikan setiap kebijakan strategis pemerintah didasarkan pada informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan," ujar Syamsul Rizal.

Ia menjelaskan bahwa perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola ancaman global. Saat ini ancaman tidak hanya hadir dalam bentuk konvensional, tetapi juga melalui penyebaran disinformasi, propaganda digital, serangan terhadap infrastruktur vital, pencurian data strategis, infiltrasi ekonomi, hingga upaya memecah belah persatuan bangsa melalui ruang digital.
Karena itu, PNPI mendorong pemerintah untuk memperkuat modernisasi infrastruktur intelijen melalui pengembangan teknologi berbasis kecerdasan buatan (Artificial Intelligence), penguatan keamanan siber nasional, peningkatan kapasitas sumber daya manusia intelijen, serta integrasi sistem informasi antarlembaga negara.

Kolaborasi yang solid antara lembaga intelijen, TNI, Polri, kementerian, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan sektor strategis nasional menjadi fondasi penting dalam membangun sistem keamanan nasional yang tangguh.
Selain penguatan teknologi, Syamsul Rizal juga menekankan pentingnya membangun budaya kewaspadaan nasional. Menurutnya, keamanan negara bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat, tetapi merupakan tanggung jawab bersama seluruh komponen bangsa. Masyarakat perlu diberikan edukasi mengenai literasi digital, bahaya penyebaran hoaks, serta pentingnya menjaga persatuan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

PNPI berpandangan bahwa Indonesia memiliki posisi strategis di kawasan Indo-Pasifik sehingga berpotensi menjadi sasaran berbagai kepentingan geopolitik internasional. Oleh sebab itu, pemerintah perlu memperkuat kemampuan intelijen ekonomi, intelijen maritim, intelijen energi, serta intelijen pangan sebagai bagian dari sistem pertahanan nasional yang komprehensif.
Lebih lanjut, Syamsul Rizal menegaskan bahwa penguatan intelijen harus tetap berjalan dalam koridor konstitusi, supremasi hukum, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta prinsip negara demokrasi. Intelijen yang profesional adalah intelijen yang bekerja berdasarkan hukum, menjunjung tinggi etika, dan mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan kelompok maupun individu.

"Indonesia membutuhkan sistem intelijen yang modern, adaptif, profesional, dan mampu membaca perubahan dunia dengan cepat. Ketahanan nasional tidak hanya dibangun melalui kekuatan militer, tetapi juga melalui kemampuan memperoleh informasi strategis yang mampu mencegah ancaman sebelum menjadi krisis," tegasnya.
Di tengah ketidakpastian global, PNPI mengajak seluruh elemen bangsa untuk memperkuat semangat persatuan, meningkatkan rasa cinta tanah air, serta memberikan dukungan terhadap langkah-langkah pemerintah dalam membangun sistem keamanan nasional yang semakin kuat. Stabilitas nasional merupakan modal utama bagi keberhasilan pembangunan, peningkatan investasi, pertumbuhan ekonomi, dan terwujudnya kesejahteraan rakyat.

Sebagai organisasi yang berkomitmen terhadap nilai-nilai kebangsaan, PNPI menyatakan siap mendukung berbagai kebijakan strategis pemerintah yang bertujuan memperkuat ketahanan nasional, menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta mewujudkan Indonesia yang aman, maju, mandiri, dan berdaya saing di tengah dinamika global yang terus berkembang.

"Ketahanan bangsa dimulai dari kemampuan negara mengenali ancaman sejak dini. Karena itu, memperkuat sistem dan infrastruktur intelijen merupakan investasi strategis demi menjaga kedaulatan, keamanan, dan masa depan Indonesia." — Syamsul Rizal, Ketua Umum PNPI.

Ijeck Desak Kemenhub Percepat Pembangunan Palang Perlintasan KA Usai Kecelakaan Maut di Perbaungan

admin — Mon, 03 Aug 2026 10:28:00 +0700+0700

Medan – Anggota Komisi V DPR RI, , menyampaikan belasungkawa atas kecelakaan maut yang terjadi di perlintasan sebidang tanpa palang di Lingkungan Pasiran, Kelurahan Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Minggu (2/8/2026).

Peristiwa nahas tersebut melibatkan Kereta Api Putri Deli relasi Medan–Tanjungbalai dengan sebuah truk pengangkut pasir. Kecelakaan mengakibatkan sopir truk meninggal dunia, sementara perjalanan kereta sempat terganggu akibat lokomotif mengalami kerusakan.

"Saya turut prihatin dan berduka cita atas kejadian kecelakaan antara kereta api dengan truk pengangkut pasir yang terjadi di Kabupaten Serdang Bedagai," ujar Musa Rajekshah yang akrab disapa Ijeck.

Menurut Ijeck, kecelakaan di perlintasan sebidang tanpa palang masih kerap terjadi di Sumatera Utara dan menjadi persoalan serius yang membutuhkan perhatian pemerintah, khususnya Kementerian Perhubungan.

"Hal-hal seperti kecelakaan ini terus berulang, khususnya di Sumatera Utara. Salah satu penyebabnya adalah masih banyak perlintasan sebidang yang belum dilengkapi palang pintu," katanya.

Politisi yang duduk di Komisi V DPR RI itu mengungkapkan bahwa persoalan perlintasan tanpa palang telah berulang kali disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kementerian Perhubungan RI.

"Saat RDP dengan Kementerian Perhubungan, saya sering menyampaikan agar perlintasan-perlintasan kereta api yang belum memiliki pintu perlintasan menjadi perhatian serius dan segera dibangun demi keselamatan masyarakat," tegasnya.

Ijeck berharap kecelakaan serupa tidak kembali terjadi. Ia menekankan bahwa keselamatan penumpang kereta maupun pengguna jalan harus menjadi prioritas utama.

"Ini menjadi catatan penting agar keselamatan penumpang dan pengguna jalan benar-benar diperhatikan. Jangan sampai kejadian seperti ini terus memakan korban jiwa maupun kerugian materiil," ujarnya.

Diketahui, kecelakaan terjadi ketika KA Putri Deli menabrak truk pengangkut pasir yang melintasi rel di perlintasan sebidang tanpa palang. Sopir truk bernama Busito (56) meninggal dunia di lokasi kejadian.

Benturan keras menyebabkan lokomotif mengalami kerusakan dan sebagian roda keluar dari jalur rel. Masinis mengalami luka-luka, sementara seorang penumpang bernama Viona Siahaan (21) mengalami luka bakar ringan akibat air panas yang dibawanya tumpah saat benturan. Korban saat ini menjalani perawatan di RSU Melati Perbaungan.

Kasi Humas Polres Serdang Bedagai, AKP Bringin Jaya, menjelaskan kecelakaan bermula saat truk pengangkut pasir melaju dari kawasan Tangkahan Galian C menuju jalan utama dan melintasi rel kereta api.

Hingga kini, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab pasti kecelakaan, termasuk mendalami dugaan adanya kelalaian pengemudi truk saat melintasi perlintasan kereta api tanpa palang tersebut.

Gubernur Andra Soni : Logo Baru Bank Banten Lambangkan Kepercayaan, Semangat dan Harapan

admin — Sun, 02 Aug 2026 22:38:00 +0700+0700

Banten - Di hadapan ratusan masyarakat, Gubernur Banten Andra Soni secara langsung melakukan launching logo baru PT Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda) Tbk atau Bank Banten di kawasan Royal Baroe, Kota Serang, Sabtu (1/8/2026) malam.

Launcing logo baru Bank Banten itu ditandai dengan pemotongan tumpeng yang dilakukan langsung oleh Gubernur Banten Andra Soni. Potongan tumpeng pertama diserahkan kepada masyarakat yang merupakan representasi dari kepemilikan Bank Banten.

Turut hadir mendampingi Direktur Utama Bank Banten Muhammad Busthami bersama jajaran, Sekda Provinsi Banten Deden Apriandhi, jajaran Forkopimda serta beberapa kepala daerah atau yang mewakili.

Menurut Andra Soni, logo baru Bank Banten yang berbentuk tumpang susun tiga dengan gradasi warna biru muda, biru dan biru tua (navy) itu melambangkan kepercayaan yang tinggi, semangat yang kuat serta harapan yang besar.

"Kita semua mempunyai keyakinan Bank Banten ke depan akan semakin dicintai oleh seluruh masyarakat Banten. Dengan semangat kerja yang tinggi, harapan itu pasti akan menjadi kenyataan," kata Andra.

Warna biru muda melambangkan kelembutan, kedamaian, kejernihan, kepercayaan dan keterbukaan. Warna biru melambangkan kreatifitas, ketenangan, kesetiaan, kredibilitas dan stabilitas. Lalu untuk warna biru tua (Navy) melambangkan otoritas, kekuatan, kecerdasan, integritas dan kewibawaan.

Logo baru Bank Banten saat ini terdiri dari tiga garis di atas teks merepresentasikan bentukan atap "Tumpang Susun Tiga" yang banyak digunakan pada bangunan di Indonesia yang mencerminkan kearifan lokal, kemampuan adaptasi sekaligus simbol yang kaya akan sejarah yang religius.

Tiga garis utama di atas teks itu melambangkan tiga peran utama Bank Banten sebagai Penghimpun dana dari masyarakat (funding), Penyalur kredit (lending) dan Penyedia layanan jasa keuangan (services).

Kemudian bentukan panah mengarah ke atas melambangkan pertumbuhan, kemajuan, kesuksesan, dan peningkatan nilai. Simbol ini sering dikaitkan dengan optimisme, harapan, serta arah pembangunan yang berkelanjutan.

Di hurufnya yang menggunakan tipografi lowercase (huruf kecil) melambangkan kerendahan hati dan mencerminkan kesederhanaan yang memberikan kesan ramah dan humanis serta simbol dari modernitas dan inovasi yang turut menciptakan diferensiasi.

Gubernur Banten Andra Soni mengatakan, kehadiran warga dalam acara launching ini merupakan simbol bahwasannya masyarakat Banten sudah mempunyai rasa memiliki terhadap Bank Banten.

"Bank ini bukanlah milik Gubernur, bukan sekedar milik pemerintah, tapi Bank ini adalah milik kita semua. Oleh karena itu menjadi kewajiban kita untuk memajukan Bank Banten, agar Bank Banten bisa menjadi tonggak, menjadi penggerak ekonomi di Provinsi Banten," tegasnya.

Andra Soni berharap Bank Banten kedepan betul-betul berpartisipasi aktif dalam mengerakkan roda ekonomi masyarakat Banten, salah satunya melalui pembinaan UMKM. Sehingga pelayanan Bank Banten bisa semakin dekat, jangkauannya semakin luas.

"Yang terpenting kemanfaatan Bank Banten dirasakan oleh seluruh masyarakat Banten," katanya.

Kepada seluruh masyarakat Banten, Andra Soni mengajak untuk bersama-sama memperkuat Bank Banten sebagai Bank kebanggaan kita bersama. Kepada seluruh Pemda, Andra juga mendorong agar mengoptimalkan Bank Banten sebagai bagian tak terpisahkan dari pengelolaan keuangan dan pembangunan.

"Mari kita tumbuh dengan penuh kebersamaan," ajaknya.(*)

MENJAGA GENERASI, MENOLAK PERSEKUSI

admin — Sun, 02 Aug 2026 17:41:00 +0700+0700

Oleh Abdullah Rasyid
Mahasiswa Doktoral Ilmu Pemerintahan IPDN dan Staf Khusus Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan

Pada akhir Juli lalu, saya bersama tim mengunjungi sejumlah Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan di Jawa Timur.

Di balik tembok rutan dan lapas, kami tidak hanya melihat persoalan kelebihan penghuni, pembinaan, keamanan, dan administrasi. Ada kenyataan sosial lain yang mengusik pikiran.

Kami mendapati sejumlah tahanan dan warga binaan pemasyarakatan yang tersangkut perkara atau memiliki riwayat perilaku seksual sesama jenis.

Sebagian besar masih berusia muda.

Menurut keterangan petugas, beberapa di antara mereka juga diketahui mengidap HIV.

Temuan itu membuat saya prihatin. Namun, informasi mengenai kondisi kesehatan tetap harus diperlakukan secara hati-hati. HIV merupakan diagnosis medis yang bersifat pribadi dan tidak boleh dijadikan cap untuk merendahkan seseorang.

HIV juga bukan identitas seksual. Penyakit ini dapat menular melalui berbagai perilaku berisiko dan bisa dialami siapa saja.

Meski demikian, pengalaman di lapangan tersebut sulit dilepaskan dari fenomena yang lebih luas.

Dalam beberapa tahun terakhir, aparat semakin sering membongkar kegiatan seksual sesama jenis yang diselenggarakan secara terorganisasi di hotel, vila, apartemen, dan tempat hiburan di berbagai kota.

Kegiatan semacam itu terkadang memiliki penyelenggara, memungut biaya, menggunakan jaringan digital, serta berpotensi bersinggungan dengan pornografi, narkotika, eksploitasi seksual, perdagangan orang, dan penyebaran penyakit menular seksual.

Negara tentu tidak boleh menutup mata.

Kegelisahan serupa tercermin dalam Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara 2025–2029.

Dalam lampirannya, "penyebaran budaya LGBTQ" dicantumkan sebagai salah satu ancaman nonmiliter dalam dimensi sosial dan budaya, bersama judi daring, penyalahgunaan narkotika, perang informasi, radikalisme, perdagangan ilegal, dan serangan siber.

Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, kemudian mendorong agar arah kebijakan tersebut dilanjutkan melalui pembentukan undang-undang.

Dorongan itu patut dibahas secara serius. Bukan melalui teriakan kebencian, tetapi dengan kajian agama, hukum, kesehatan, pendidikan, psikologi, dan sosiologi yang matang.

Peringatan Keras dalam Ajaran Islam

Dalam ajaran Islam, perbuatan kaum Nabi Luth memperoleh peringatan dan kecaman yang sangat keras.

Salah satu hadis yang sering dikutip berasal dari Ibnu Abbas. Rasulullah SAW bersabda:

"Barang siapa yang kalian dapati melakukan perbuatan kaum Luth, maka bunuhlah kedua pelakunya."

(HR Tirmidzi Nomor 1456)

Hadis tersebut menunjukkan betapa beratnya perbuatan itu dalam perspektif ajaran Islam.

Namun, hadis tidak boleh dipotong dari keseluruhan tradisi hukum Islam, kemudian dijadikan seruan agar masyarakat menganiaya atau membunuh orang yang dicurigai sebagai LGBT.

Dalam hukum Islam terdapat syarat pembuktian, kewenangan hakim, proses peradilan, dan otoritas pemerintahan yang sah.

Penetapan kesalahan serta pelaksanaan hukuman bukan kewenangan individu, organisasi, penceramah, maupun kerumunan massa.

Terlebih jika tuduhan hanya didasarkan pada penampilan, cara berbicara, pergaulan, pakaian, atau dugaan orientasi seksual seseorang.

Membunuh dan menganiaya orang di luar proses hukum tetap merupakan kejahatan.

Pemerintah juga telah menjelaskan bahwa Perpres Nomor 111 Tahun 2025 bukanlah aturan pidana khusus yang menjadikan setiap individu LGBTQ sebagai ancaman negara.

Yang ditempatkan sebagai ancaman nonmiliter adalah penyebaran budaya atau normalisasi perilakunya.

Pembedaan ini sangat penting.

Negara dapat menolak normalisasi perilaku yang dipandang bertentangan dengan agama dan budaya, membatasi penyebarannya, serta melindungi anak-anak dari paparan seksual.

Namun, negara tidak boleh menghukum seseorang hanya berdasarkan label, prasangka, atau dugaan identitas.

Undang-Undang Tidak Boleh Sekadar Slogan

Dorongan membentuk undang-undang khusus perlu diuji secara jernih.

Nama "UU Anti-LGBT" mungkin terdengar tegas. Akan tetapi, hukum tidak boleh dibangun dari slogan dan kemarahan sesaat.

Undang-undang harus menjelaskan secara terang:

Apa yang dilarang?

Apakah perbuatan seksual di ruang publik, pornografi, pesta seksual komersial, propaganda kepada anak, eksploitasi, pemaksaan, prostitusi, perdagangan orang, atau penyalahgunaan narkotika?

Bagaimana pembuktiannya?

Siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban?

Apa sanksinya?

Bagaimana mencegah penyalahgunaan kewenangan?

Tanpa batas yang jelas, regulasi dapat berubah menjadi alat pemerasan dan main hakim sendiri.

Orang dapat ditangkap hanya karena penampilan. Rumah dapat digerebek berdasarkan fitnah. Konflik pribadi bisa dibungkus dengan tuduhan moral. Aparat pun berpotensi menyalahgunakan kewenangan.

KUHP nasional sebenarnya telah menyediakan instrumen untuk menindak perbuatan cabul, kekerasan seksual, pornografi, eksploitasi anak, perdagangan orang, dan berbagai tindakan seksual yang dilakukan secara terbuka atau dengan paksaan.

Karena itu, kebutuhan akan undang-undang baru harus dikaji berdasarkan kekosongan hukum yang nyata, bukan semata-mata tekanan politik.

HIV Bukan Alat untuk Menstigma

Aspek kesehatan juga membutuhkan kejernihan.

Perilaku seksual berisiko memang harus dicegah. Pendidikan mengenai kesetiaan dalam perkawinan, kesehatan reproduksi, bahaya seks bebas, narkotika, dan penyakit menular seksual perlu diperkuat.

Namun, HIV tidak boleh dijadikan alat untuk menempelkan stigma kepada satu kelompok tertentu.

Stigma justru membuat orang takut menjalani tes, menyembunyikan kondisinya, dan menjauh dari layanan pengobatan.

Ketegasan moral harus berjalan bersama kebijakan kesehatan yang ilmiah dan manusiawi.

Pengalaman di UPT Pemasyarakatan juga memperlihatkan bahwa pendekatan pidana saja tidak cukup.

Tahanan dan warga binaan yang masih muda membutuhkan pembinaan agama, konseling psikologis, pemeriksaan kesehatan, pendidikan keluarga, rehabilitasi perilaku, dan pendampingan setelah bebas.

Rutan dan lapas tidak boleh menjadi tempat berkembangnya kekerasan seksual, eksploitasi, atau perilaku seksual berisiko antarpenghuni.

Pengawasan harus diperkuat. Penempatan tahanan dan warga binaan perlu mempertimbangkan keamanan serta kerentanan masing-masing. Petugas juga harus dibekali kemampuan menghadapi persoalan kesehatan mental, seksual, dan penyakit menular tanpa diskriminasi.

Menjaga Moral Tanpa Kehilangan Kemanusiaan

Kita perlu menjaga generasi muda.

Keluarga harus diperkuat. Sekolah dan lembaga agama tidak boleh diam. Platform digital mesti diawasi agar tidak menjadi ruang perekrutan, eksploitasi, pornografi, atau penyebaran materi seksual kepada anak-anak.

Tetapi perjuangan menjaga moral bangsa tidak memerlukan amuk.

Indonesia berdiri di atas sila Ketuhanan Yang Maha Esa, tetapi sila itu berjalan bersama Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.

Keduanya tidak boleh dipertentangkan.

Negara harus tegas terhadap perbuatan yang melanggar agama, kesusilaan, kesehatan publik, dan hukum.

Pada saat yang sama, negara wajib memastikan tidak seorang pun dipukul, dipermalukan, diperas, disiksa, atau dibunuh hanya berdasarkan kecurigaan.

Menjaga moral membutuhkan keberanian.

Menjaga agar keberanian itu tidak berubah menjadi kezaliman membutuhkan kebijaksanaan.

LTKP Desak Kadis Perkimcikataru Medan Bongkar Bangunan di Jalan Asrama Diduga Tak Ada Izin PBG

admin — Sun, 02 Aug 2026 16:54:00 +0700+0700

MEDAN | HM

Presidium Lingkaran Transparansi Kebijakan Publik (LTKP), Ir. Syafaruddin Sikumbang, mendesak Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (Perkimcikataru) Kota Medan, Jhon Ester Lase beserta jajaran untuk segera mengusut proyek pembangunan yang berada di Jalan Asrama Nomor 10, Kelurahan Sei Kambing C II, Kecamatan Medan Helvetia, tepat di samping Warung Sate Tegal. Bangunan tersebut menjadi sorotan karena diduga belum memasang papan informasi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di lokasi proyek.

Dalam keterangannya kepada wartawan, Minggu (2/8/2026), Syafaruddin Sikumbang menilai lemahnya pengawasan terhadap pembangunan gedung berpotensi mempengaruhi optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

"Patut dipertanyakan mengapa target PAD dari sektor PBG tidak tercapai. Kami menduga salah satu penyebabnya adalah lemahnya pengawasan terhadap bangunan yang diduga belum memenuhi ketentuan perizinan, atau adanya proses pengurusan izin yang dinilai berbelit-belit," ujar Syafaruddin.

LTKP juga meminta Dinas Perkimcikataru melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan di lapangan. Menurut Syafaruddin, apabila terdapat indikasi pelanggaran atau penyimpangan oleh aparatur, maka harus dilakukan pemeriksaan secara profesional sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

"Kami meminta Kadis Perkimcikataru tidak menutup mata. Jika memang ditemukan adanya dugaan penyimpangan atau permainan oknum di tingkat dinas, kecamatan maupun kelurahan, harus diusut secara transparan dan ditindak sesuai aturan. Namun dugaan tersebut tentu harus dibuktikan melalui pemeriksaan yang objektif," tegasnya.

Sorotan terhadap proyek tersebut juga datang dari masyarakat sekitar. Warga mengaku hingga kini belum melihat adanya papan informasi yang memuat nomor maupun status Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di lokasi pembangunan.

"Kami berharap pemerintah turun mengecek apakah bangunan ini sudah mengantongi izin atau belum. Kalau memang sudah memiliki izin, sebaiknya dipasang plangnya agar masyarakat tidak bertanya-tanya," ujar seorang warga yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan.

Menurut warga, pemasangan papan informasi perizinan merupakan bentuk keterbukaan kepada masyarakat sekaligus memberikan kepastian bahwa pembangunan telah memenuhi ketentuan administrasi yang berlaku.

Karena itu, masyarakat berharap Dinas Perkimcikataru Kota Medan bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) segera melakukan pemeriksaan lapangan untuk memastikan proyek tersebut telah memenuhi seluruh persyaratan perizinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Warga juga meminta pemerintah bertindak tegas apabila nantinya ditemukan pelanggaran administrasi maupun ketentuan perizinan. Penegakan aturan secara adil dan tanpa tebang pilih dinilai penting untuk menciptakan kepastian hukum, meningkatkan kepatuhan masyarakat, serta menjaga tertib penyelenggaraan pembangunan di Kota Medan.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pemilik bangunan maupun dari Dinas Perkimcikataru Kota Medan terkait status perizinan proyek tersebut. Redaksi Media Sumut24 Group tetap membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi kepada seluruh pihak terkait guna memenuhi prinsip pemberitaan yang berimbang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.red

GREAT Institute: Permintaan Presiden Lee untuk Damaikan Korea Pengakuan Reputasi Prabowo di Panggung Global

admin — Sun, 02 Aug 2026 09:31:00 +0700+0700

JAKARTA — Permintaan Presiden Korea Selatan Lee Jae-myun secara khusus meminta Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, untuk membantu menjembatani kembali hubungan diplomatik yang merenggang antara Republik Korea (Korea Selatan) dan. Republik Rakyat Demokrati Korea (Korea Utara) dipandang sebagai pengakuan terhadap reputasi rekam jejak politik luar negeri dalam sejumlah isu politik global.

Direktur Geopolitik GREAT Institute, Dr. Teguh Santosa, mengatakan, permintaan itu sangat beralasan karena Indonesia adalah negara yang memiliki hubungan sangat baik dengan kedua Korea. Sejak era kepemimpinan Presiden pertama RI Soekarno hingga saat ini, Indonesia konsisten memelihara hubungan diplomatik yang harmonis, terbuka, dan bersahabat baik dengan pemerintah di Seoul maupun di Pyongyang, tanpa pernah kehilangan netralitasnya.

Penulis buku "Reunifikasi Korea: Game Theory" yang diangkat dari disertasinya di Universitas Padjadjaran ini menjelaskan, berbekal latar belakang historis dan kepercayaan politik tersebut, Teguh yakin Presiden Prabowo dapat tampil menjadi pemain kunci dalam peredaan ketegangan di Semenanjung Korea. Kepemimpinan Presiden Prabowo yang tegas dan aktif dalam diplomasi perdamaian dunia dinilai sangat tepat untuk memimpin inisiatif dialog damai di kawasan Asia Timur yang strategis ini.

Sebagai pihak yang memiliki pengalaman dalam berinteraksi dan melakukan studi yang komprehensif tentang Korea Utara, Teguh mengatakan dirinya siap memberikan masukan konstruktif bagi pemerintah Indonesia guna mendukung suksesnya misi perdamaian tersebut.

Menurut pengamatan Ketua Perhimpunan Persahabatan Indonesia-RRD Korea ini, sekarang adalah momentum yang baik untuk memulai kembali pembicaraan damai kedua Korea, mengingat Presiden Lee berasal dari kubu politik progresif di Korea Selatan yang memandang Korea Utara sebagai partner dialog untuk mewujudkan perdamaian di Semenanjung Korea. Pendekatan progresif ini diyakini jauh lebih terbuka dibandingkan beberapa pemerintahan konservatif sebelumnya yang memandang Korea Utara sebagai sumber ancaman keamanan dan stabilitas kawasan.

Kendati demikian, mantan Wakil Rektor Universitas Bung Karno (UBK) itu tidak menepis kenyataan bahwa memang ada perbedaan situasi hubungan kedua Korea setelah pembicaraan damai antara Moon Jae-in dan Kim Jong Un pada tahun 2018 dan 2019 dengan situasi saat ini. Dinamika politik domestik di kedua negara telah bergeser secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir, sehingga memerlukan pendekatan diplomasi baru yang lebih adaptif.

Kedua Korea terbelah menjadi negara yang berbeda segera setelah Jepang menyerah kalah dalam Perang Dunia di tahun 1945. Pada tahun 1948, kedua Korea membentuk pemerintahan di masing-masing negara. Puncak dari ketegangan ini adalah perang yang beralangsung pada 1950 hingga gencatan senjata di tahun 1953.

Setelah itu, berbagai upaya dilakukan kedua negara untuk membicarakan prospek perdamaian dan penyatuan kembali kedua negara seperti sebelum masa penjajahan Jepang. Presiden Kim Daejung dan Presiden Roh Moohyun dari kubu progresif Korea Selatan pada tahun 2000 dan 2007 pernah bertemu dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong Il di Pyongyang untuk membicarakan skema perdamaian dan penyatuan kedua negara.

Di era Presiden Lee Myungbak dan Presiden Park Geunhye (2008-2017) dari kubu konservatif, hubungan kedua negara kembali memburuk. Peluang perdamaian kembali terjadi di era Presiden Moo Jaein (2017-2022). Seperti pendahulunya dari kubu progresif, Moon Jaein membuka kembali pembicaraan damai dengan Korea Utara. Dia berkunjung ke Pyongyang di tahun 2018 dan memfasilitasi pembicaraan damai antara Kim Jong Un dengan Presiden AS Donald Trump.

Peluang perdamaian ini kembali meredup di era Yoon Sukyeol yang mengikuti jejak para pendahulunya dari kubu konservatif. Yoon Sukyeol digulingkan dari kekuasaanya tahun 2024 karena menerbitkan status darurat militer di akhir tahun sebelumnya.

Di sisi Korea Utara, pada Januari 2024 Kim Jong Un "mengubur" keinginan reunifikasi Semenanjung Korea dan mengambil kebijakan "two state solution" karena kecewa dengan sikap maju-mundur Korea Selatan. Dalam amandemen Konstitusi Korea Utara semua gagasan mengenai reunifikasi dihapuskan. Korea Utara bahkan menghancurkan semua monumen dan membubarkan semua lembaga yang terkait dengan isu reunifikasi.

Teguh mengatakan, berbagai hambatan psikologis dan politik masa lalu ini perlu dikesampingkan demi kepentingan yang lebih besar.

"Yang penting saat ini adalah mengakhiri status quo konflik dengan mengubah perjanjian gencatan senjata tahun 1953 menjadi perjanjian damai yang permanen," ujar Teguh yang telah puluhan kali berkunjung ke Korea Utara dan Korea Selatan.

"Dengan dukungan penuh dari kepemimpinan Indonesia di bawah Presiden Prabowo Subianto, saya yakin babak baru stabilitas dan perdamaian abadi di Semenanjung Korea dapat kembali diwujudkan," demikian Teguh. []

Diduga Berdiri di Lahan Sawah Dilindungi dan Tanpa PBG, Perumahan Paya Gambar Residence Jadi Sorotan

admin — Sat, 01 Aug 2026 18:28:00 +0700+0700

Deli Serdang – Pembangunan Perumahan Paya Gambar Residence di Desa Paya Gambar, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, menjadi sorotan publik. Proyek perumahan tersebut diduga dibangun di atas lahan sawah yang dilindungi (LSD) dan juga diduga belum mengantongi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Jika dugaan tersebut benar, maka pembangunan perumahan itu berpotensi melanggar ketentuan tata ruang, perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, serta peraturan mengenai penyelenggaraan bangunan gedung.

Sejumlah warga meminta Pemerintah Kabupaten Deli Serdang melalui dinas terkait segera turun ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap legalitas proyek tersebut, termasuk memastikan status lahan, kesesuaian tata ruang, serta kelengkapan seluruh perizinan.

Selain itu, keberadaan PBG menjadi perhatian karena setiap pembangunan gedung pada prinsipnya wajib memiliki persetujuan tersebut sebelum pelaksanaan konstruksi dimulai.

Apabila ditemukan adanya pelanggaran, masyarakat mendesak pemerintah memberikan tindakan tegas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk penghentian sementara pekerjaan hingga seluruh persyaratan dipenuhi.

Hingga berita ini diturunkan, pihak pengembang Perumahan Paya Gambar Residence maupun instansi terkait di Kabupaten Deli Serdang belum memberikan keterangan resmi. Redaksi masih berupaya memperoleh konfirmasi mengenai status lahan dan kelengkapan perizinan proyek tersebut.red

Otsus Papua Harus Jadi Instrumen Perlindungan OAP, Bukan Sekadar Transfer Anggaran

admin — Sat, 01 Aug 2026 17:58:00 +0700+0700

MANOKWARI – Otonomi Khusus (Otsus) Papua tidak boleh dipandang semata sebagai kebijakan transfer anggaran, melainkan sebagai instrumen politik dan pembangunan yang bertujuan melindungi hak-hak Orang Asli Papua (OAP) di tengah dinamika geopolitik internasional.

Hal tersebut disampaikan Rektor Institut Ilmu Hukum dan Teknologi Pembangunan Papua (IHTP), Filep Wamafma, saat memberikan kuliah umum bertajuk Otonomi Khusus Papua dalam Perspektif Geopolitik Internasional di Kampus I IHTP, Manokwari.

Menurut Filep, Otsus merupakan bentuk komitmen pemerintah pusat dalam membangun Papua melalui pendekatan yang berbeda dibandingkan daerah lain di Indonesia.

"Otsus Papua merupakan bentuk komitmen pemerintah pusat dalam membangun Papua," ujarnya.

Ia menegaskan bahwa Otsus tidak hanya berkaitan dengan aspek fiskal, tetapi juga menjadi perekat hubungan antara pemerintah pusat dan Papua sekaligus memberikan ruang afirmasi politik bagi Orang Asli Papua.

Filep menjelaskan bahwa berbagai jabatan strategis di Papua, mulai dari gubernur, bupati hingga keanggotaan DPR, telah memberikan ruang yang lebih besar bagi OAP. Selain itu, terdapat kursi afirmasi Otsus yang secara khusus disediakan untuk representasi masyarakat Papua.

Ia juga menyoroti pentingnya perlindungan hak masyarakat adat yang kini menjadi perhatian di tingkat internasional. Menurutnya, persoalan tanah adat menjadi indikator utama dalam mengukur keberhasilan implementasi Otsus.

"Di Papua tidak ada tanah kosong karena semuanya memiliki pemilik adat," tegasnya.

Karena itu, keberhasilan Otsus harus dinilai dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu melindungi Orang Asli Papua beserta hak-hak adat mereka, bukan hanya dari besarnya dana yang dialokasikan.

"Ketika Otsus gagal memproteksi OAP, dengan sendirinya Otsus kehilangan arah. Jika Otsus gagal, kira-kira strategi apa lagi yang negara kasih buat Papua," katanya.

Meski demikian, Filep menilai Papua harus mulai mempersiapkan kemandirian ekonomi dengan mengoptimalkan potensi sumber daya alam dan energi yang dimiliki sehingga tidak selamanya bergantung pada skema Otsus.

Ia juga mengkritisi implementasi Undang-Undang Otsus. Menurutnya, penyusunan regulasi berlangsung relatif cepat, namun tantangan terbesar justru terletak pada konsistensi pelaksanaan di lapangan.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI), Teguh Santosa, mengajak mahasiswa memahami persoalan Otsus Papua dalam perspektif geopolitik global.

Melalui berbagai contoh dinamika politik internasional, Teguh menjelaskan bahwa pembentukan maupun perubahan suatu negara tidak dapat dilepaskan dari faktor sejarah, konflik, serta kesepakatan internasional.

Selain itu, ia menekankan pentingnya peran media siber dalam menjaga persatuan bangsa melalui penyajian informasi yang akurat dan berimbang.

Menurut Teguh, JMSI memiliki tanggung jawab untuk menangkal penyebaran hoaks yang berpotensi memecah belah masyarakat, khususnya di Papua.

Kuliah umum tersebut diikuti sekitar 50 mahasiswa dari IHTP, Universitas Caritas Indonesia (Uncri), dan Universitas Papua (Unipa), yang antusias mengikuti diskusi mengenai masa depan Otonomi Khusus Papua dalam perspektif pembangunan dan geopolitik internasional.

Ketum PP PNPI: Sinergitas Pemuda dan Pemerintah Kunci Mewujudkan Amanat Pasal 33 UUD 1945

admin — Sat, 01 Aug 2026 17:31:00 +0700+0700

Jakarta - Sinergitas antara pemuda dan pemerintah merupakan salah satu faktor strategis dalam mewujudkan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai generasi yang memiliki energi, kreativitas, dan semangat inovasi, pemuda menjadi motor penggerak pembangunan nasional. Di sisi lain, pemerintah memiliki peran dalam merumuskan kebijakan, menghadirkan regulasi yang berpihak kepada kepentingan rakyat, serta menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan.

Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Nasional Pemuda Indonesia (PP PNPI), Syamsul Rizal, S.H., S.Sos., menegaskan bahwa kolaborasi yang kuat antara pemuda dan pemerintah merupakan fondasi penting dalam mewujudkan Indonesia yang mandiri, adil, dan sejahtera.

Menurutnya, Pasal 33 UUD 1945 secara tegas mengamanatkan bahwa perekonomian nasional disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan diselenggarakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Amanat konstitusi tersebut tidak mungkin diwujudkan hanya oleh pemerintah semata, melainkan membutuhkan partisipasi aktif seluruh elemen bangsa, khususnya generasi muda sebagai penerus estafet pembangunan nasional.

"Pemuda memiliki peran strategis dalam mendorong inovasi, kewirausahaan, penguasaan teknologi, pengembangan ekonomi kreatif, serta penguatan koperasi dan UMKM sebagai pilar ekonomi nasional," ujar Syamsul Rizal.

Di sisi lain, lanjutnya, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menghadirkan kebijakan yang mampu meningkatkan kapasitas generasi muda melalui pendidikan yang berkualitas, pelatihan vokasi, akses permodalan, pendampingan usaha, hingga penciptaan lapangan kerja yang layak. Sinergi tersebut diyakini akan melahirkan generasi muda yang produktif, berdaya saing global, sekaligus memiliki komitmen kuat terhadap kepentingan nasional.

Syamsul Rizal yang juga merupakan mantan Ketua Umum KNPI menilai bahwa sinergitas antara pemuda dan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto juga memiliki arti penting dalam memperkuat nilai-nilai kebangsaan, menjaga persatuan nasional, serta mengawal arah pembangunan agar tetap berpijak pada prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Menurutnya, pemuda tidak boleh hanya ditempatkan sebagai objek pembangunan. Sebaliknya, pemuda harus menjadi mitra strategis pemerintah dalam merumuskan gagasan, memberikan masukan terhadap kebijakan publik, mengawal implementasi program pembangunan, serta menghadirkan solusi atas berbagai tantangan yang dihadapi bangsa.

Di tengah arus globalisasi dan transformasi digital yang berkembang pesat, kolaborasi tersebut menjadi semakin relevan untuk menjaga kedaulatan ekonomi nasional. Generasi muda yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi diharapkan mampu menjadi pelopor lahirnya berbagai terobosan di berbagai sektor. Sementara itu, pemerintah berkewajiban membangun ekosistem yang mendukung tumbuhnya industri nasional yang tangguh, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, serta pemerataan kesejahteraan di seluruh wilayah Indonesia.

Oleh karena itu, sinergitas antara pemuda dan pemerintah merupakan prasyarat utama dalam mengimplementasikan amanat Pasal 33 UUD 1945. Melalui kolaborasi yang dilandasi semangat gotong royong, nasionalisme, dan tanggung jawab bersama, cita-cita mewujudkan Indonesia yang mandiri secara ekonomi, berkeadilan sosial, serta sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia akan semakin mudah diwujudkan.

"Pemuda adalah kekuatan perubahan, pemerintah adalah pengarah pembangunan. Ketika keduanya berjalan seiring, Indonesia akan semakin kokoh melangkah menuju masa depan yang berdaulat, maju, adil, dan makmur," tutup Syamsul Rizal.

MAS TPI Medan Siapkan Lulusan Siap Kerja, Siswa Dibekali Empat Program Keterampilan dan PKL di Dunia Industri

admin — Sat, 01 Aug 2026 13:21:00 +0700+0700

Medan – Madrasah Aliyah Swasta (MAS) Taman Pendidikan Islam (TPI) Medan Plus Keterampilan menggelar Sosialisasi Program Kerja Madrasah, Parenting, dan Penyerahan Hasil Tes Minat Bakat Siswa Tahun Pelajaran 2026/2027 di Aula Ar Rivai TPI Medan, Sabtu (1/8/2026).
Kepala MAS TPI Medan, Zainal Arifin, menjelaskan bahwa madrasah tidak hanya fokus pada pendidikan akademik dan keagamaan, tetapi juga membekali peserta didik dengan keterampilan yang dapat menjadi bekal memasuki dunia kerja maupun berwirausaha.
"MAS TPI Medan memiliki program keterampilan meliputi Teknik Sepeda Motor, Tata Boga, Tata Busana, Desain Grafis, serta Tilawah Al-Qur'an yang dibimbing oleh guru-guru profesional dan berpengalaman di bidangnya masing-masing," ujar Zainal Arifin.

Dalam kegiatan tersebut, pihak madrasah juga memberikan pemaparan kepada orang tua mengenai pentingnya pola asuh yang disesuaikan dengan karakter, minat, bakat, dan potensi setiap anak.
Menurut Zainal Arifin, pola pendampingan yang tepat akan membantu peserta didik berkembang secara optimal. Karena itu, orang tua diberikan hasil asesmen minat, bakat, dan potensi siswa yang telah dilaksanakan pada 15 Juli 2026 sebagai dasar dalam mendampingi perkembangan anak di rumah.
"Kami ingin orang tua memahami potensi anaknya masing-masing sehingga dapat memberikan dukungan sesuai dengan bakat yang dimiliki," katanya.
Sebagai bentuk implementasi pendidikan berbasis keterampilan, MAS TPI Medan juga telah menjalin kerja sama dengan sejumlah mitra dunia usaha dan dunia industri.

Zainal Arifin mengungkapkan, pada Oktober 2026, para siswa akan mengikuti Praktik Kerja Lapangan (PKL) sesuai bidang keterampilan yang dipilih. Lokasi PKL telah dijajaki bersama berbagai mitra, di antaranya Honda untuk program Teknik Sepeda Motor, perusahaan garmen untuk Tata Busana, percetakan untuk Desain Grafis, serta rumah makan dan hotel bagi siswa program Tata Boga.
Melalui program tersebut, MAS TPI Medan berharap lulusannya tidak hanya unggul dalam ilmu pengetahuan dan agama, tetapi juga memiliki kompetensi keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja sehingga mampu bersaing dan mandiri setelah menyelesaikan pendidikan.rel

Pesan Bijak Ketua umum Serikat abang bajaj indonesia ( Serabi) Sumut Usai Terima Penghargaan Maxim Medan. Jaga Silaturahmi, Rezeki Sudah Diatur Tuhan

admin — Sat, 01 Aug 2026 10:56:00 +0700+0700

MEDAN — Serikat Abang Bajaj Indonesia (Serabi ) Provinsi Sumatera Utara menyampaikan apresiasi yang mendalam atas penghargaan bergengsi yang diberikan oleh manajemen Maxim Medan. Penghargaan sebagai Community Leader Bajaj tersebut, diserahkan langsung oleh Erick Elfrada Sinurat selaku Head of Subdivision Maxim Medan dalam acara silaturahmi hangat yang berlangsung di Kantor Maxim Medan pada Rabu, 22 Juli 2026.Ketua Umum DPP Serikat abang bajaj indonesia Provinsi Sumatera Utara, Rahmat Muliadi, mengungkapkan rasa terima kasih dan kebanggaannya atas pengakuan tersebut. Menurutnya, penghargaan ini bukan sekadar bentuk apresiasi personal saja tapi, melainkan simbol kemitraan yang kuat antara komunitas abang bajaj Indonesia provinsi Sumatera Utara dan manajemen aplikator." Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Erick Elfrada Sinurat dan seluruh manajemen Maxim Medan atas penghargaan Community Leader ini. Apresiasi ini menjadi motivasi besar bagi kami untuk terus menjaga solidaritas, meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, serta mempererat silaturahmi yang telah terjalin baik dengan pihak Maxim," ujar Rahmat Muliadi.
Acara silaturahmi tersebut berlangsung dengan penuh keakraban. Selain menjadi momen penyerahan penghargaan, pertemuan ini juga menjadi wadah diskusi interaktif untuk membahas peningkatan kesejahteraan para pengemudi bajaj di wilayah Sumatera Utara, khususnya di Kota Medan.
Pihak manajemen Maxim Medan berharap penghargaan ini dapat memicu semangat kepemimpinan yang positif di dalam komunitas. Dengan sinergi yang terus terjaga, diharapkan transportasi bajaj dapat terus berkembang sebagai salah satu pilihan transportasi publik yang aman, nyaman,ramah lingkungan dan diandalkan oleh masyarakat luas.
Kami ( media) berkesempatan melakukan wawancara langsung dengan bapak Rahmat Muliadi selaku ketua umum Dpp Serikat abang bajaj indonesia provinsi Sumatera Utara. Dalam sesi wawancara tersebut, dirinya menyampaikan pesan menyentuh dan realistis kepada seluruh rekan seprofesi dan senasib dan seperjuangan, mengenai dinamika bekerja di lapangan bersama aplikator,
Marilah kita menjaga silaturahmi dengan baik, terutama sesama aplikator. Karena berkat adanya aplikator di Sumatera Utara ini, khususnya di Kota Medan, kita bisa mencari nafkah untuk keluarga kita. Kadang-kadang sistem aplikasi memang bikin kita geram, jengkel dengan kadang-kadang harga tidak masuk akal.tapi percayalah semua rezeki itu sudah diatur oleh allah swt, Tuhan Yang Maha Esa, Tinggal bagaimana kita saja gimana menjalaninya dengan sabar,iklas serta maksimal di lapangan,insya allah.pungkas Rahmat dengan bijak kepada awak media.

Ketika Rekaman Berusia Hampir Seabad Bertemu Kembali dengan Pewaris Tradisinya

admin — Sat, 01 Aug 2026 10:51:00 +0700+0700

Kupang — Sebuah rekaman lagu diperdengarkan di hadapan sejumlah peserta di sebuah ruangan di Kota Kupang. Lagu yang direkam hampir satu abad lalu di Flores itu ternyata masih dikenali oleh beberapa orang yang hadir. Mereka dapat menyebut bahasa yang digunakan, daerah asalnya, hingga menjelaskan makna budaya yang terkandung di dalamnya.

Mereka bahkan mampu menjelaskan kapan lagu-lagu tersebut dinyanyikan, siapa yang biasa membawakannya, hingga tradisi yang melatarbelakanginya. Rekaman yang selama puluhan tahun tersimpan di ruang arsip itu ternyata masih dikenali oleh orang-orang yang mewarisi bahasa, tradisi, dan kebudayaan tempat suara-suara tersebut dilahirkan.

Momen itu terjadi dalam rangkaian Talkshow dan Workshop Pengarsipan "Jejak Bunyi dan Sejarah: Pengalaman Membaca dan Membuat Arsip Musik, Tari, dan Syair di Nusa Tenggara Timur" yang diselenggarakan Institute of Resource Governance and Social Change (IRGSC) bekerja sama dengan Universitas Amsterdam dan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang pada 27–28 Juli 2026.

*Ingatan Menjawab Rekaman*
Rangkaian kegiatan diawali dengan talkshow pada Senin (27/7) yang diikuti sekitar 90 guru sejarah, pustakawan sekolah, serta komunitas arsip dan budaya. Talkshow menghadirkan Dr. Barbara Titus, Pendeta Emeritus Paoina Bara Pa, dan peneliti IRGSC Lommi Dida Kini, dengan diskusi dipandu Dominggus Elcid Li.

Sehari kemudian, kegiatan dilanjutkan dengan workshop yang menghadirkan beberapa anggota komunitas Lamaholot di Kupang untuk mendengarkan kembali rekaman-rekaman Jaap Kunst.

Dalam workshop itu, peserta mendengarkan lagu-lagu yang direkam Jaap Kunst di Riangkroko, Lewoloba, dan Tengahdai pada 1930. Mereka tidak hanya mengenali bahasa dan daerah asal lagu, tetapi juga menjelaskan berbagai praktik budaya yang melatarbelakanginya.

Film dokumentasi yang direkam pada masa yang sama turut diputar. Dari situ, diskusi berkembang mengenai berbagai tradisi yang menyertai lagu-lagu tersebut, mulai dari ritual meminta izin kepada leluhur sebelum pembagian tanah, panen, pesta desa, pembangunan rumah, hingga perkawinan. Para peserta bahkan mengusulkan sejumlah nama di Flores yang dinilai dapat membantu menghubungkan kembali arsip-arsip tersebut dengan masyarakat di kampung asalnya.

Di situlah rekaman-rekaman itu tidak lagi sekadar menjadi dokumen sejarah. Ingatan masyarakat melengkapi apa yang tidak pernah tercatat ketika suara-suara tersebut direkam hampir seabad silam.

*Arsip Menjadi Hidup*
Bagi Dr. Barbara Titus, Associate Professor bidang Cultural Musicology Universitas Amsterdam sekaligus kurator Koleksi Jaap Kunst, pengalaman di Kupang menunjukkan bahwa pekerjaan mengelola arsip tidak berhenti pada proses digitalisasi.

"Digitalisasi hanyalah langkah pertama. Arsip menjadi hidup ketika kembali bertemu dengan orang-orang yang masih mengenali bahasa, syair, musik, dan tradisi yang melahirkannya," kata Barbara.

Sebagai bagian dari upaya membuka akses terhadap koleksi tersebut, hasil restorasi rekaman, foto, dan film Jaap Kunst kini dapat diakses publik melalui Jaap Kunst Hoek di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT. Ruang arsip itu menjadi titik awal agar masyarakat kembali mengenal warisan budaya yang selama puluhan tahun tersimpan jauh dari daerah asalnya.

Namun, bagi Barbara, pekerjaan sesungguhnya justru baru dimulai. "Kupang masih terlalu jauh," ungkapnya.

Menurutnya, rekaman-rekaman tersebut harus dibawa kembali ke desa-desa tempat Jaap Kunst dahulu melakukan perekaman. Di sanalah masyarakat yang masih mewarisi tradisi itu dapat menambahkan pengetahuan yang tidak pernah tercatat dalam arsip, sekaligus menentukan bagaimana warisan tersebut akan dimanfaatkan pada masa kini.

Pendekatan itu bukan sekadar gagasan. Barbara telah menerapkannya di Nias pada pertengahan 2025 ketika mengembalikan arsip suara dan visual Jaap Kunst kepada masyarakat di sejumlah desa di Nias yang pernah didokumentasikan pada 1930.

Dalam salah satu momen yang mengharukan, Barbara menyerahkan langsung salinan arsip suara kepada anak cucu para pelaku hoho yang direkam Jaap Kunst hampir seabad sebelumnya.

"Penyerahan file arsip suara ini adalah esensi sejati dari repatriasi, yaitu mengembalikan warisan langsung kepada masyarakat sumber, melampaui batas-batas institusi, dan memberikan akses seluas-luasnya agar masyarakat bisa kembali mendengar suara-suara leluhur mereka yang telah lama terpisah," tuturnya.

Pengalaman di Nias itulah yang menjadi pijakan untuk menerapkan pendekatan serupa di Flores.

*Jejak Jaap Kunst di Flores*
Rekaman-rekaman yang diperdengarkan di Kupang dibuat oleh etnomusikolog Belanda Jaap Kunst ketika melakukan perjalanan penelitian di Flores pada Juli hingga Agustus 1930. Dalam ekspedisi tersebut, ia merekam 182 lagu menggunakan 75 silinder lilin yang kemudian menjadi salah satu sumber penting dalam kajian musik tradisional Flores.

Selain merekam suara, Jaap Kunst juga mendokumentasikan kehidupan masyarakat melalui foto dan film. Seluruh dokumentasi itu kini tersimpan dalam koleksi Universitas Amsterdam. Dari sanalah rekaman-rekaman tersebut bertahan selama puluhan tahun sebelum akhirnya kembali diperdengarkan kepada masyarakat yang menjadi bagian dari sejarah pembuatannya.

*Arsip Menjaga Identitas*
Upaya mempertemukan kembali arsip dengan masyarakat asalnya juga mendapat dukungan Pemerintah Provinsi NTT. Dalam sambutannya membuka kegiatan, Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT, Prisila Q. Parera, S.E., menegaskan bahwa NTT menyimpan kekayaan tradisi musik, tari, syair, ritual adat, dan sastra lisan yang menjadi identitas masyarakatnya, mulai dari Flores, Sumba, Timor, Alor, Lembata, Rote, hingga Sabu Raijua.

Menurut Prisila, setiap bunyi gong, dentingan sasando, tabuhan tambur, maupun syair adat yang diwariskan lintas generasi menyimpan cerita tentang kehidupan, nilai, dan kearifan lokal yang harus dijaga bersama.

"Arsip bukan hanya menyimpan informasi, tetapi juga menjaga identitas suatu masyarakat. Arsip menjadi bukti autentik perjalanan sejarah sekaligus sumber pengetahuan bagi generasi yang akan datang," ucapnya.

Ia mengingatkan bahwa di tengah perubahan sosial dan digitalisasi yang berlangsung cepat, banyak pengetahuan budaya lisan berisiko hilang apabila tidak segera didokumentasikan secara sistematis. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, lembaga penelitian, komunitas budaya, seniman, media, dan masyarakat menjadi penting untuk memastikan warisan budaya tetap terjaga.

Pengalaman selama workshop di Kupang memperlihatkan hal tersebut. Rekaman-rekaman yang diputar tidak berhenti sebagai dokumen sejarah, melainkan diperkaya oleh ingatan orang-orang yang masih mewarisi bahasa, tradisi, dan kebudayaan yang melahirkannya.

Sebuah rekaman yang dibuat Jaap Kunst pada 1930 kembali diperdengarkan kepada masyarakat yang masih mengenali bahasa dan budayanya. Mereka bukan sekadar mendengar suara-suara lama, melainkan mengembalikan makna yang selama puluhan tahun tersembunyi di balik rekaman itu.

Yang kembali ditemukan bukan hanya bunyi masa lalu, melainkan ingatan, pengetahuan, dan identitas masyarakat yang tetap hidup melintasi generasi.

=

Taekwondo Sumut Turunkan Enam Atlit Terbaik Berlaga di Asia Taekwondo Indonesia Open Championships

admin — Fri, 31 Jul 2026 23:50:00 +0700+0700

Medan-Setelah berhasil meraih wild card, tim Taekwondo Sumut menurunkan enam atlit terbaiknya berlaga di Asia Taekwondo Indonesia Open Championships pada tanggal 1-5 Agustus 2026 di Jakarta.
Untuk memberi motifasi dan rasa bangga, ketua Penasehat Pengrov TI Sumut DR. H. Musa Rajekshah pun memberi wejangan saat melepas tim Taekwondo Sumut, Jumat (31/7) pukul 10.00 wib, di Kompleks Cemara Asri.
"Jadi saya berharap harus terus disiplin latihan. Apalagi kalian ini cabang olah raga yang menggunakan fisik, jadi harus dijaga jam istirahat, jam latihan,"ungkapnya.
Tidak hanya itu, anggota Komisi V DPR RI ini juga mengatakan para pelatih harus melihat jam latihannya. "Mudah-mudahan semoga berhasillah nanti disana. Sehingga bisa membanggakan Sumatera Utara,"paparnya.
Sementara ketua Pengprov TI Sumut H. Hamdani Syahputra S.sos, MH mengungkapkan jika atlit yang akan diturunkan merupakan peraih medali emas saat kejuaraan PBTI series yang diselenggarakan di Sumut, Jatim dan Lampung.
"Sehingga saya berharap, atlit-atlit kita bisa memperoleh emas juga diajang bergengsi tingkat internasional ini,"imbuhnya.
Secara rinci, wakil ketua DPRD ini menjelaskan, jika atlit yang akan berlaga untuk kelas putra kategori kyorugi yaitu
Ryan Adriansyah Brema Damanik Under 54 kg,
Anggi Syahputra Sceeven Sitorus Pane Under 58 kg dan Muhammad Aqil Avatar Under 68 kg . Sedangkan untuk kelas putri kategori Kyorugi yaitu Marcia Tiurma Bertha Hutapea Under 62 kg, Dwi Jayanti Under 67 kg dan Syaida Sari Over 73 kg.
"Event ini akan menjadi pengalaman yang paling berharga bagi para atlit. Karena kejuaraan ini diikuti oleh 36 negara di dunia. Semoga atlit Sumut bisa menorehkan hasil yang maksimal sehingga mengharumkan nama Sumatera Utara," ucapnya. (Iza)

Dahnil Anzar Simanjuntak Disambut Hangat di Masjid Ar-Rivai TPI, Apresiasi Kiprah Masjid Ramah Pemudik di Sumut

admin — Fri, 31 Jul 2026 21:37:00 +0700+0700

MEDAN – Wakil Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia, Dr. H. Dahnil Anzar Simanjuntak, S.E., M.E., secara resmi membuka Pengajian Akbar Jemaah Haji Indonesia di Masjid Ar-Rifa'i Taman Pendidikan Islam (TPI) Medan, Jumat (31/7/2026). Kegiatan ini menjadi pengajian akbar perdana yang dibuka langsung oleh Wamen Haji dan Umrah sejak kementerian tersebut dibentuk.
Dalam sambutannya, Dahnil menegaskan bahwa ibadah haji tidak berakhir ketika jemaah kembali ke Tanah Air. Menurutnya, kemabruran haji harus diwujudkan melalui peningkatan kualitas ibadah, akhlak, kepedulian sosial, serta semangat memakmurkan masjid.

"Haji yang mabrur adalah haji yang melahirkan perubahan. Setelah pulang dari Tanah Suci, salat semakin terjaga, ibadah semakin baik, akhlak semakin mulia, dan kehadiran di masjid semakin aktif," ujar Dahnil.
Ia juga menyampaikan permohonan maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam pelayanan penyelenggaraan ibadah haji, baik selama di Arab Saudi maupun saat pelayanan di Indonesia. Menurutnya, seluruh masukan dari jemaah akan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan pada musim haji berikutnya.

Dalam tausiyahnya, Dahnil menjelaskan makna Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ia menerangkan bahwa Ar-Rahman merupakan kasih sayang Allah kepada seluruh makhluk-Nya tanpa membedakan keimanan, sedangkan Ar-Rahim adalah kasih sayang khusus yang diberikan kepada hamba-hamba yang beriman dan taat.
Selain itu, ia mengajak para jemaah haji untuk terus menjaga ukhuwah Islamiyah. Menurutnya, ibadah haji merupakan simbol persatuan umat Islam yang menyatukan berbagai latar belakang organisasi, suku, dan daerah dalam satu ikatan persaudaraan.

Sementara itu, Ketua Umum BKM Masjid Ar-Rifa'i TPI Medan, H. Ikrom Helmi Nasution, menyampaikan apresiasi atas kehadiran Wakil Menteri Haji dan Umrah di Masjid Ar-Rifa'i. Menurutnya, kunjungan tersebut menjadi kehormatan bagi keluarga besar Taman Pendidikan Islam sekaligus memberikan semangat baru dalam pembinaan jemaah haji di Sumatera Utara.
Ikrom menjelaskan bahwa Taman Pendidikan Islam didirikan oleh almarhum Drs. KH. Rivai Abdul Manap Nasution pada 1 Mei 1950. Selain dikenal sebagai pendiri TPI, almarhum juga merupakan salah seorang pendiri Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) yang telah memberikan kontribusi besar bagi pendidikan Islam di Sumatera Utara.
Kunjungan tersebut menjadi momentum penting bagi Masjid Ar-Rivai TPI yang sebelumnya berhasil meraih Juara III Masjid Ramah Pemudik Hari Raya Idulfitri 1447 H/2026 M tingkat Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumatera Utara.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Sumatera Utara Zulkifli Sitorus, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Medan Bambang Hutasuhut, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Deli Serdang Nurlela, Kepala Bidang Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Sumatera Utara Torang Rambe, Ketua Harian BKM Zainal Arifin, S.Ag., M.A., Sekretaris Umum Anwar Saleh, M.Hum., dan Bendahara Umum Nur Irna Rachmah, SS, para jemaah haji, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta tamu undangan lainnya.
Pengajian akbar berlangsung khidmat dan penuh antusias. Ratusan jemaah haji yang hadir mengikuti rangkaian tausiyah, doa bersama, dan silaturahmi sebagai bagian dari pembinaan pascahaji yang diharapkan mampu menjaga kemabruran ibadah serta memperkuat persatuan umat Islam.

Dinilai Berjasa Tingkatkan Kerja Sama Bilateral Saat Menjabat Dubes, Hasrul Azwar Terima Royal Medal dari Raja Maroko

admin — Fri, 31 Jul 2026 21:16:00 +0700+0700

Jakarta | King Mohammed VI, Raja Maroko melalui Duta Besar negara itu di Indonesia, Redouane Houssaini menyerahkan penghargaan tertinggi berupa Royal Medal (Wissam Malaki) kepada Drs H Hasrul Azwar MM di Four Season Hotel, Jakarta, Kamis (30/7/2026) malam.

Pemberian penghargaan diberikan kepada Hasrul, ungkap Redouane Houssaini, karena selama enam tahun (2019-2025) menjabat sebagai Duta Besar Indonesia di Maroko, Hasrul dinilai telah sangat banyak berjasa dan berkontribusi dalam meningkatkan kerja sama di berbagai bidang.

Antara lain kerja sama bilateral di berbagai bidang, seperti bidang pendidikan, ekonomi, agama, pariwisata dan kebudayaan. Dari 10 dubes yang pernah bertugas di Maroko, sejak Indonesia membuka kedutaan pada 1960 yang lalu, baru tiga yang menerima penghargaan, satu di antaranya tokoh kebanggaan Sumatera Utara, Hasrul Azwar.

Usai menerima medali penghargaan tertinggi dari Kerajaan Maroko tersebut, Hasrul Azwar yang diberi kesempatan menyampaikan sambutan dalam Bahasa Arab mengaku, dirinya sangat terkejut, terharu dan selanjutnya tidak lupa bersyukur kepada Sang Khaliq, Allah ajja wa zalla.

"Pemberian penghargaan ini sejatinya bukan untuk saya pribadi dan keluarga, tetapi untuk bangsa dan rakyat Indonesia," kata politisi senior yang hobi bermain sepak bola dan pernah menjadi Ketua Fraksi dan Ketua Komisi VIII DPR-RI ini.

Pada acara yang dirangkai dengan resepsi peringatan 27 tahun King Mohammed VI bertahta sebagai Raja Maroko, Hasrul tak lupa mengucapkan selamat kepada Raja serta terima kasih dan mengharapkan beliau senantiasa dalam keadaan sehat walafiat.

Hasrul juga mengharapkan kiranya kemakmuran dan kesejahteraan selalu menyertai segenap rakyat Maroko. Ia menambahkan, selama berada di Maroko sering terharu mendengarkan lagu kebangsaan Maroko, terutama closing linenya yang berbunyi "God, Homeland, and King" (Allah, Al-Watan, Al-Malik)".

"Sangat kuat rasa cinta rakyat Maroko kepada sang pencipta (Allah), Tanah Air dan Raja," kata Hasrul yang hadir menerima penghargaan didampingi istri tercinta Sri Wahyuni Santosa, dan putra bungsu Khairul Imam beserta istri.

Malam resepsi 27 tahun King Mohammed VI bertahta dan pemberian penghargaan kepada Hasrul Azwar dihadiri Menteri Perdagangan RI, Budi Santoso, Wakil Menteri Luar Negeri RI Anis Matta, anggota DPR RI Yasonna H Laoly, mantan Menlu Alwi Shihab, sejumlah tokoh serta para Duta Besar yang bertugas di Indonesia.

Wakil Sekretaris MW KAHMI Sumatera Utara, Drs Agus Salim Ujung menilai, penghargaan Royal Medal yang diterima Hasrul tersebut memang sesuatu yang sangat layak dan pantas diterima beliau.

"Dipercaya Pemerintahan Indonesia sampai enam tahun menjadi Dubes di Maroko, tentu karena tokoh senior HMI tersebut merupakan sosok yang istimewa dan sangat mumpuni dalam menjalankan tugasnya," ujarnya.

Dan, ketika Hasrul harus mengakhiri tugasnya, para staf KBRI di Rabat pun menuliskan pesan cukup menyentuh : enam tahun bukan waktu yang singkat. Selama itu, Bapak telah menjadi lebih dari sekadar seorang Duta Besar. Bapak adalah sosok pemimpin, sahabat, sekaligus keluarga bagi kami semua di KBRI Rabat dan masyarakat Indonesia di Maroko serta Mauritania.

Selama kepemimpinan Bapak, kami telah belajar banyak dan berusaha bersama dalam mempererat hubungan diplomatik antara Indonesia, Maroko dan Mauritania. Bimbingan dan arahan Pak Dubes kepada kami dalam menjalankan misi diplomatik, telah membuka banyak peluang kerja sama dan persahabatan antarbangsa.