Pendaftaran Balon Ketua PWI Sumut Dibuka 2-6 Nopember 2026

admin — Fri, 16 Oct 2026 21:42:00 +0700+0700

Medan - Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) membuka pendaftaran bakal calon (Balon) Ketua PWI Sumut periode 2026-2031 mulai tanggal 2 s/6 Nopember 2026.

Hal itu diputuskan dalam rapat panitia Konferensi PWI Sumut di Sekretariat PWI Sumut, Gedung Parada Harahap, Jalan Adinegoro No. 4 Medan, Jumat (16/10/2026).

Rapat dipimpin Ketua Panitia, Rifki Warisan, didampingi Sekretaris SR Hamonangan Panggabean dan Ketua Stering Commite (SC), Taufik Wal Hidayat.

Rifki mengatakan, rapat sengaja digelar mengingat waktu konferensi sesuai jadwal yang telah ditetapkan hanya tinggal hitungan bulan.

"Seusai jadwal, konferensi akan kita gelar tanggal 21 Nopember 2026 di Medan. Makanya, kita harus mempersiapkan segala sesuatunya, agar konferensi berjalan dengan baik dan lancar," katanya.

Dalam rapat, sebut Rifki, juga dibahas berbagai hal-hal teknis, sehingga konferensi nantinya dapat terselenggara sesuai jadwal. "Soal daftar pemilih, kita sudah kirimkan ke PWI Pusat untuk diverifikasi. Hasil verifikasi itu akan kita umumkan secara terbuka, sebelum ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT)," sebutnya.

Terkait syarat bakal calon yang akan mendaftar, sebut Rifki, bakal calon telah menjadi anggota PWI berstatus anggota biasa selama 5 tahun, pernah menjadi pengurus, baik itu pengurus kabupaten/kota maupun pengurus provinsi serta bersertifikat UKW Utama. "Pendaftaran di Sekretariat Panitia Kantor PWI Sumut, Jalan Adinegoro No. 4 Medan pada hari dan jam kerja," katanya.

BNCT, Pelindo dan Pemko Medan Bangun SMP Baru di Belawan, Target Beroperasi 2028

admin — Fri, 16 Oct 2026 17:55:00 +0700+0700

MEDAN – PT Belawan New Container Terminal (BNCT) bersama Pemerintah Kota Medan, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo, serta DP World Foundation memulai pembangunan sekolah menengah pertama (SMP) baru di Belawan. Pembangunan ini diharapkan memperluas akses pendidikan dan membuka peluang masa depan yang lebih baik bagi generasi muda di kawasan pesisir tersebut.

Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) dan peletakan batu pertama pembangunan sekolah bertema Classrooms of Hope, Kamis (15/10/2026). Program ini merupakan bagian dari inisiatif sosial BNCT bertajuk Tumbuh Bersama.

Kegiatan tersebut dihadiri Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas, Duta Besar Uni Emirat Arab untuk Indonesia Abdulla Salem AlDhaheri, President Director BNCT Suffian Manaf, Executive Vice President of People DP World Asia Pacific Gaylynne Neill, Direktur Kelembagaan Pelindo Hendri Ginting, serta jajaran pimpinan DP World Foundation dan pemangku kepentingan lainnya.

Sekolah tersebut akan dibangun di atas lahan seluas sekitar 5.000 meter persegi yang disediakan Pelindo. Sementara pendanaan pembangunan gedung berasal dari DP World Foundation melalui BNCT.

Pembangunan dijadwalkan dimulai pada 2027 dengan estimasi pengerjaan selama 10–12 bulan. Setelah rampung, gedung sekolah akan diserahkan kepada Pemerintah Kota Medan untuk dikelola sebagai SMP negeri, dengan target mulai beroperasi pada 2028.

Kehadiran sekolah baru ini diharapkan dapat mendukung pemerataan akses pendidikan sekaligus menyediakan fasilitas belajar yang lebih baik bagi anak-anak di Belawan.

President Director BNCT, Suffian Manaf, mengatakan pembangunan sekolah tersebut merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk tumbuh bersama masyarakat di sekitar wilayah operasionalnya.

"Pendidikan merupakan fondasi penting dalam membuka peluang bagi generasi mendatang. Melalui pembangunan sekolah ini, kami ingin menghadirkan lingkungan belajar yang memungkinkan generasi muda Belawan mengembangkan potensi, meningkatkan keterampilan, dan meraih cita-cita mereka," ujar Suffian.

Menurutnya, pertumbuhan bisnis harus berjalan seiring dengan manfaat nyata yang dirasakan masyarakat, termasuk melalui peningkatan kesempatan pendidikan bagi generasi muda.

Executive Vice President of People DP World Asia Pacific, Gaylynne Neill, menyampaikan bahwa investasi di bidang pendidikan menjadi salah satu langkah penting untuk membangun masyarakat yang tangguh dan membuka peluang bagi generasi berikutnya.

Melalui program Classrooms of Hope, pihaknya berharap anak-anak Belawan memperoleh kesempatan lebih luas untuk meningkatkan kemampuan, membangun kepercayaan diri, dan mengembangkan aspirasi demi masa depan yang lebih baik.

Sementara itu, Direktur Kelembagaan Pelindo, Hendri Ginting, mengatakan kolaborasi tersebut menunjukkan pentingnya sinergi antara perusahaan, pemerintah, dan lembaga sosial dalam menghadirkan manfaat bagi masyarakat di sekitar kawasan pelabuhan.

Pelindo, katanya, mendukung pembangunan tersebut melalui penyediaan lahan untuk fasilitas pendidikan yang diharapkan memberikan manfaat jangka panjang bagi warga Belawan.

Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas turut menyambut baik pembangunan sekolah tersebut. Ia mengapresiasi kolaborasi berbagai pihak dalam mendukung peningkatan akses pendidikan, khususnya bagi anak-anak di Belawan.

Pemerintah Kota Medan berharap sekolah itu dapat menjadi lingkungan belajar yang positif sekaligus membantu generasi muda mengembangkan kemampuan dan meraih cita-cita.

Direktur Jenderal DP World Foundation, Latifa Al Qemzi, menegaskan bahwa pendidikan merupakan salah satu fokus utama yayasan dalam memperkuat masyarakat dan menciptakan peluang bagi generasi mendatang.

Menurutnya, pembangunan sekolah melalui Classrooms of Hope menjadi bagian dari upaya memperluas akses pendidikan berkualitas dan menciptakan dampak positif jangka panjang bagi komunitas.

Pembangunan SMP baru ini juga menjadi bagian dari inisiatif Tumbuh Bersama yang berfokus pada empat bidang utama, yakni pendidikan, lingkungan, kesehatan, dan pengembangan ekonomi masyarakat.

Program tersebut dikembangkan berdasarkan kajian kebutuhan masyarakat (Community Needs Assessment) yang dilaksanakan pada 2025 untuk mengidentifikasi kebutuhan warga serta bidang yang berpotensi memberikan manfaat berkelanjutan.

Di bidang lingkungan, BNCT bersama para mitranya sebelumnya telah melaksanakan program restorasi mangrove dan konservasi kepiting bakau di wilayah Hamparan Perak dengan cakupan sekitar 22 hektare.

Melalui pembangunan sekolah ini, BNCT dan para mitranya berharap pertumbuhan Belawan sebagai salah satu pusat perdagangan dan logistik penting dapat berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Inisiatif tersebut juga sejalan dengan agenda pembangunan sumber daya manusia dalam Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, khususnya dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan menuju Indonesia Emas 2045.

Dengan target operasional pada 2028, masyarakat Belawan kini menantikan terwujudnya fasilitas pendidikan baru yang dapat memperluas kesempatan belajar dan menjadi fondasi bagi masa depan generasi muda.rel

CEO Sumut24 Group Anto Genk Ucapkan Selamat kepada Bang Ijeck sebagai Sekjen

admin — Fri, 16 Oct 2026 16:07:00 +0700+0700

MEDAN – CEO Sumut24 Group, Rianto SH MH, yang akrab disapa Anto Genk, menyampaikan ucapan selamat dan sukses kepada Dr. H. Musa Rajekshah atau yang akrab disapa Bang Ijeck, atas kepercayaan yang diberikan Ketua Umum MPN Pemuda Pancasila, KPH Japto S. Soerjosoemarno, sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) Majelis Pimpinan Nasional (MPN) Pemuda Pancasila.

Anto Genk yang juga menjabat sebagai Ketua Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Sumatera Utara itu berharap, amanah yang dipercayakan kepada Bang Ijeck dapat semakin memperkuat soliditas organisasi serta membawa Pemuda Pancasila terus berkontribusi bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

"Semoga amanah ini semakin membawa ormas Pemuda Pancasila, sebagai salah satu organisasi kemasyarakatan terbesar di Indonesia, terus menjadi garda terdepan dalam mengawal nilai-nilai Pancasila," ujar Anto Genk yang juga kader utama MPW PP Sumut, Jumat (16/10/2026).

Menurutnya, kepercayaan tersebut merupakan tanggung jawab besar yang harus dijalankan dengan penuh dedikasi, integritas, dan komitmen untuk membesarkan organisasi.

Ia juga berharap, di bawah kepemimpinan Ketua Umum KPH Japto S. Soerjosoemarno bersama jajaran pengurus nasional, Pemuda Pancasila semakin solid dan konsisten dalam menjaga persatuan serta kesatuan bangsa.

Selain itu, Pemuda Pancasila diharapkan terus memperkuat peran dalam kegiatan sosial kemasyarakatan dan menjadi bagian dari upaya menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Selamat dan sukses kepada Bang Ijeck. Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan dalam menjalankan amanah ini, serta mampu membawa Pemuda Pancasila semakin maju dan bermanfaat bagi masyarakat," tutupnya. Red

Korban Dugaan Pencurian Jadi Tersangka, Kapolres Jakpus Diadukan ke Kapolri

admin — Fri, 16 Oct 2026 14:25:00 +0700+0700

JAKARTA — Penanganan perkara dugaan pencurian uang melalui ATM BCA di Polres Metro Jakarta Pusat kembali dipersoalkan. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol. Dr. Reynold E.P. Hutagalung dan mantan Kasatreskrim AKBP Roby Heri Saputra diadukan kembali kepada Kapolri oleh pihak BPT, seseorang yang mengaku sebagai korban pencurian uang, tetapi justru ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan.

Melalui kuasa hukumnya, BPT meminta Kapolri memeriksa kedua pejabat kepolisian tersebut atas dugaan ketidakprofesionalan, penyimpangan prosedur, dan lemahnya pengawasan dalam penanganan perkara.

Menurut pihak korban, kasus tersebut bermula dari dugaan pencurian uang melalui ATM BCA yang diduga dilakukan oleh seseorang bernama Vinson Leocarlius sebagaimana dalam press release dan bukti laporan polisi LP/B/536/II/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA tgl 19 Februari 2026.

Namun, pihak korban mempertanyakan mengapa BPT yang mengaku kehilangan uang justru ditetapkan sebagai tersangka, sementara dugaan keterlibatan Vinson Leocarlius dinilai belum diperiksa secara memadai.

Pihak korban juga menyebut Vinson Leocarlius sebagai anak seorang pengusaha besar di bidang tambang yang sangat terkenal, PT PKPK. Apakah karena anak Pengusaha Tambang sehingga tidak diproses hukum?

Pihak korban meminta agar penyidikan dilakukan secara objektif tanpa dipengaruhi status sosial, kekuatan ekonomi, maupun hubungan keluarga pihak-pihak yang terkait.

Kapolres dan Mantan Kasatreskrim Diminta Bertanggung Jawab

Kuasa hukum BPT menilai bahwa dugaan kejanggalan dalam penyidikan tidak cukup hanya diperiksa pada tingkat penyidik pelaksana. Kapolres dan mantan Kasatreskrim juga perlu dimintai keterangan mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan dan pengendalian penyidikan.
Menurut pihak korban, Kombes Reynold sebagai Kapolres dan AKBP Roby Heri Saputra sebagai mantan Kasatreskrim perlu diperiksa untuk mengetahui apakah penetapan tersangka, penahanan, dan pengumpulan alat bukti telah dilakukan sesuai ketentuan hukum.

Pengaduan Sebelumnya Dinilai Belum Ditindaklanjuti

Pihak BPT menyatakan bahwa pengaduan sebelumnya kepada pimpinan Polri belum memperoleh penyelesaian yang memadai. Karena itu, mereka kembali meminta perhatian Kapolri agar perkara tersebut diperiksa secara menyeluruh dan independen.

Kasatreskrim Dicopot Karena Melanggar Etika

Pihak korban juga meminta agar adanya informasi di media masaa mengenai dicopotnya Mantan Kasatreskrim Polres Jakarta Pusat AKBP karena melanggar Etika, dijadikan Kapolri sebagai bahan evaluasi terhadap Kapolres dan Kasatreskrim. Keluarga Korban menduga bahwa pada kasus ini ada dugaan pelanggaran Etik juga karena Korban Pencurian malah jadi tersangka. Sedangkan terduga pelaku tidak dijadikan tersangka padahal CCTV dan bukti lainnya lengkap.

Selain itu, mereka meminta di masa mutasi saat ini, pimpinan Polri mempertimbangkan penundaan promosi jabatan bagi pejabat yang diadukan sampai proses pemeriksaan memperoleh kejelasan.

Permintaan tersebut dinilai sebagai langkah kehati-hatian untuk menjaga integritas institusi, bukan sebagai bentuk penjatuhan sanksi sebelum adanya pembuktian.

Kapolri Diminta Menjamin Keadilan

Kasus ini, menurut pihak korban, menjadi ujian bagi profesionalitas dan akuntabilitas kepolisian, terutama dalam menjamin bahwa setiap warga negara memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum.
Pihak korban menegaskan bahwa tujuan pengaduan bukan untuk mengintervensi penyidikan, melainkan memastikan mengapa seseorang yang mengaku sebagai korban pencurian uang justru menjadi tersangka, serta apakah proses hukum telah dilaksanakan secara adil dan sesuai ketentuan.

Hingga naskah ini disusun, belum diperoleh tanggapan resmi dari Kombes Reynold, AKBP Roby Heri Saputra, maupun Vinson Leocarlius mengenai tuduhan dan pengaduan pihak BPT.

BAKOPAM SUMUT SALURKAN SEMBAKO LEWAT JUMAT BERKAH, IBNU HAJAR AJAK MASYARAKAT PEDULI SESAMA

admin — Fri, 16 Oct 2026 06:19:00 +0700+0700

MEDAN – Badan Koordinasi Pemuda Muslim (BAKOPAM) Sumatera Utara kembali menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat melalui kegiatan sosial Jumat Berkah dengan menyalurkan paket sembako kepada warga di Jalan Amaliun, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, Jumat (16/10/2026).

Ketua BAKOPAM Sumut, Ibnu Hajar, SE, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian organisasi terhadap masyarakat, khususnya warga yang membutuhkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

Menurutnya, program Jumat Berkah tidak sekadar menjadi kegiatan berbagi, tetapi juga merupakan upaya menumbuhkan semangat solidaritas, mempererat silaturahmi, serta membangun kepedulian sosial di tengah masyarakat.

"Melalui kegiatan Jumat Berkah ini, kami berharap bantuan yang diberikan dapat bermanfaat dan sedikit meringankan beban masyarakat. Kami juga ingin mengajak lebih banyak pihak untuk menumbuhkan semangat berbagi dan peduli terhadap sesama," demikian pesan Ibnu Hajar dalam kegiatan sosial tersebut.

BAKOPAM Sumut turut mengajak masyarakat, para donatur, dermawan, serta berbagai pihak yang memiliki kepedulian sosial untuk berpartisipasi mendukung kegiatan kemanusiaan tersebut.

Dukungan dapat diberikan dalam bentuk paket sembako maupun bantuan lainnya guna menunjang keberlangsungan program sosial BAKOPAM Sumut agar dapat menjangkau lebih banyak masyarakat yang membutuhkan.

Bagi masyarakat dan donatur yang ingin berpartisipasi, bantuan dapat disalurkan melalui rekening berikut:

1. Bank Sumut

- Nomor rekening: 11102040195610
- Atas nama: BAKOPAM SUMATERA UTARA

2. Bank Mandiri

- Nomor rekening: 1060009796502
- Atas nama: IBNU HAJAR

Ibnu Hajar menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh donatur serta pihak yang telah memberikan dukungan terhadap kegiatan sosial BAKOPAM Sumut.

Ia berharap semangat berbagi melalui program Jumat Berkah dapat terus berlanjut dan menginspirasi semakin banyak orang untuk membantu sesama, terutama masyarakat yang membutuhkan perhatian dan uluran tangan.

"Semoga setiap bantuan yang diberikan menjadi amal ibadah, membawa keberkahan bagi para donatur, serta memberikan manfaat bagi masyarakat luas," demikian harapannya.

Jumat Berkah, berbagi dengan ikhlas, menebar manfaat, dan memperkuat kepedulian terhadap sesama.

Aamiin ya Rabbal 'alamin.

Coe Sumut24 Group Anto Genk Ucapkan Selamat atas Pelantikan Letjen TNI Richard Taruli Horja Tampubolon sebagai Wamenhan RI

admin — Fri, 16 Oct 2026 00:45:00 +0700+0700

Medan – CEO SUMUT24 Group sekaligus Ketua Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Sumatera Utara, Rianto SH MH, yang akrab disapa Anto Genk, menyampaikan ucapan selamat dan sukses atas pelantikan Letjen TNI Richard Taruli Horja Tampubolon sebagai Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Wamenhan RI).

Rianto berharap, amanah baru yang diberikan Presiden Prabowo Subianto tersebut dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab serta memberikan kontribusi nyata bagi penguatan pertahanan nasional dan kemajuan Indonesia.
"Selamat dan sukses kepada Letjen TNI Richard Taruli Horja Tampubolon atas amanah baru sebagai Wakil Menteri Pertahanan RI. Semoga senantiasa diberikan kesehatan, kelancaran, serta kemampuan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab demi kepentingan bangsa dan negara," ujar Rianto.

Menurut Rianto, jabatan Wakil Menteri Pertahanan merupakan amanah penting dalam mendukung penyelenggaraan pertahanan negara. Karena itu, ia berharap Letjen TNI Richard Taruli Horja Tampubolon dapat menjalankan tugasnya secara optimal demi menjaga kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Ia juga mendoakan agar Letjen TNI Richard Taruli Horja Tampubolon senantiasa diberikan kekuatan dan kebijaksanaan dalam mengemban tanggung jawab serta menjalankan tugas negara.

"Semoga kepercayaan yang diberikan dapat dilaksanakan dengan baik dan membawa manfaat bagi bangsa dan negara, khususnya dalam memperkuat pertahanan nasional," tutup Rianto.

CEO Media Sumut24 Group Rianto, SH, MH, Sampaikan Selamat atas Pelantikan Mayjen TNI Kristomei Sianturi sebagai Kepala BNPB RI

admin — Fri, 16 Oct 2026 00:43:00 +0700+0700

Jakarta — CEO Media Sumut24 Group, Rianto, SH, MH, yang akrab disapa Anto Genk, menyampaikan apresiasi serta ucapan selamat dan sukses kepada Mayjen TNI Kristomei Sianturi atas pelantikannya sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Republik Indonesia, menggantikan Letjen TNI Suharyanto.

Rianto berharap, amanah baru yang diemban Mayjen TNI Kristomei Sianturi dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab, serta membawa penguatan terhadap upaya penanggulangan bencana di seluruh wilayah Indonesia.

"Atas nama pribadi dan keluarga besar Media Sumut24 Group, saya mengucapkan selamat dan sukses kepada Mayjen TNI Kristomei Sianturi atas amanah baru sebagai Kepala BNPB Republik Indonesia. Semoga senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, dan kelancaran dalam menjalankan tugas demi keselamatan masyarakat serta kepentingan bangsa dan negara," ujar Rianto, SH, MH, yang akrab disapa Anto Genk.

Menurut Rianto, penanggulangan bencana merupakan tugas kemanusiaan yang membutuhkan kesiapsiagaan, koordinasi lintas sektor, serta respons cepat dan tepat. Oleh karena itu, sinergi antara BNPB, pemerintah daerah, TNI-Polri, relawan, dan masyarakat perlu terus diperkuat untuk meminimalkan risiko serta dampak bencana.

Ia juga berharap kepemimpinan baru di tubuh BNPB mampu mendorong peningkatan mitigasi bencana, memperkuat kesiapan menghadapi situasi darurat, serta mengoptimalkan penanganan dan pemulihan bagi masyarakat yang terdampak bencana.

"Harapan kita bersama, BNPB semakin solid dan responsif dalam menghadapi berbagai tantangan kebencanaan. Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas, dengan mengedepankan langkah pencegahan, kesiapsiagaan, serta penanganan yang cepat dan terkoordinasi," ungkapnya.

Lebih lanjut, Rianto menegaskan bahwa Media Sumut24 Group mendukung berbagai upaya
kemanusiaan dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya mitigasi bencana. Menurutnya, edukasi publik dan penyebaran informasi yang akurat juga menjadi bagian penting dalam membangun masyarakat yang tangguh menghadapi bencana.

Di akhir pernyataannya, Rianto, SH, MH, kembali menyampaikan ucapan selamat dan sukses kepada Mayjen TNI Kristomei Sianturi dalam menjalankan tugas sebagai Kepala BNPB Republik Indonesia.

"Selamat bertugas dan sukses selalu. Semoga amanah ini dapat dijalankan dengan baik serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bangsa, dan negara," tutup Anto Genk.

Kemendagri Salurkan Puluhan Alat Berat dan Dump Truck Percepat Pemulihan Pasca-Banjir di Aceh

admin — Thu, 15 Oct 2026 21:47:00 +0700+0700

JAKARTA / BANDA ACEH — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus memperkuat komitmennya dalam mendukung percepatan pemulihan wilayah terdampak bencana banjir di Aceh. Melalui Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Kemendagri, pemerintah pusat mengerahkan puluhan unit alat berat dan armada dump truck yang disebar ke berbagai kabupaten/kota terdampak.
Dukungan tersebut disalurkan melalui skema pinjam pakai untuk mempercepat pengerukan mud/lumpur, normalisasi sungai, serta pemulihan lahan produktif seperti pertanian dan tambak warga.
Mewakili Kemendagri, Kepala Biro Umum Sekretariat Jenderal Kemendagri Dr. Asmawa, A.P., M.Si., melalui Putu W. A.A. Pratama menjelaskan bahwa langkah ini merupakan bentuk aksi nyata dan komitmen Kemendagri untuk memastikan penanganan bencana di daerah berjalan cepat, terintegrasi, dan tepat sasaran.
Hal tersebut disampaikan Putu usai serah terima alat dengan Pemerintah Daerah Biruen bertempat Pendopo Rumah Jabatan Bupati Bireuen.

Berikut rincian sebaran armada dan alat berat yang dikerahkan Kemendagri ke beberapa daerah terdampak:
• Kabupaten Pidie Jaya: Menerima alokasi terbesar yakni 22 unit alat berat dan 44 unit dump truck.
• Kabupaten Pidie: Menerima 7 unit alat berat dan 12 unit dump truck.
• Kabupaten Aceh Besar: Menerima 9 unit alat berat dan 11 unit dump truck.
• Kabupaten Bireuen: Menerima 5 unit ekskavator (terdiri dari 2 unit long arm dan 3 unit ekskavator standar).
Bupati Bireuen, H. Mukhlis, S.T., saat menerima kedatangan Tim Satgas PRR Kemendagri di Pendopo Bupati, mengapresiasi langkah cepat pemerintah pusat. Bantuan tersebut langsung ditindaklanjuti BPBD Bireuen dengan mengerahkan unit ekskavator ke lokasi prioritas seperti Gampong Rheum Barat (Kecamatan Simpang Mamplam) dan kawasan Pante Karya (Kecamatan Peusangan Siblah Krueng).
Kemendagri berharap sinergi yang terjalin antara pusat, pemerintah daerah, dan BPBD dapat mempercepat normalisasi kehidupan masyarakat sehingga roda perekonomian warga terdampak segera pulih kembali.

H. Zulkarnain, SE Ditunjuk Jadi Ketua Badan Buruh dan Pekerja MPN Pemuda Pancasila

admin — Thu, 15 Oct 2026 18:50:00 +0700+0700

JAKARTA — H. Zulkarnain, SE, resmi mendapat kepercayaan untuk menjabat sebagai Ketua Badan Buruh dan Pekerja Majelis Pimpinan Nasional (MPN) Pemuda Pancasila. Penunjukan tersebut dilakukan oleh Ketua Umum MPN Pemuda Pancasila, KPH H. Japto S. Soerjosoemarno, SH, pada Kamis (15/10/2026).

Penunjukan ini menjadi amanah baru bagi H. Zulkarnain dalam memperkuat peran Pemuda Pancasila di sektor ketenagakerjaan, khususnya dalam membangun komunikasi, memperjuangkan aspirasi, serta mendorong peningkatan kesejahteraan buruh dan pekerja di Indonesia.

Kepercayaan tersebut juga menempatkan H. Zulkarnain pada posisi strategis untuk membangun sinergi antara organisasi, kalangan pekerja, dunia usaha, dan pemerintah dalam menghadapi berbagai tantangan ketenagakerjaan.

Perkuat Perjuangan Aspirasi Buruh dan Pekerja

Badan Buruh dan Pekerja MPN Pemuda Pancasila diharapkan dapat menjadi wadah untuk menampung dan memperjuangkan aspirasi kaum pekerja, sekaligus mendorong terciptanya hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan.

Sejumlah persoalan ketenagakerjaan, seperti perlindungan hak-hak pekerja, kesejahteraan buruh, kepastian kerja, kesempatan kerja, serta peningkatan kompetensi tenaga kerja, menjadi isu penting yang memerlukan perhatian bersama.

Dalam konteks tersebut, kepemimpinan H. Zulkarnain diharapkan mampu memperkuat koordinasi organisasi hingga ke berbagai daerah, sehingga keberadaan Badan Buruh dan Pekerja tidak hanya menjadi struktur organisasi, tetapi juga memiliki kontribusi nyata bagi masyarakat pekerja.

Selain itu, kolaborasi dengan kalangan pengusaha dan pemangku kepentingan lainnya dinilai penting untuk membangun dialog yang konstruktif dalam menyikapi berbagai persoalan hubungan industrial.

Amanah Baru di Lingkungan MPN Pemuda Pancasila

Penunjukan H. Zulkarnain, SE, juga menjadi bagian dari penguatan peran organisasi Pemuda Pancasila dalam merespons dinamika sosial dan ekonomi, termasuk persoalan ketenagakerjaan yang terus berkembang.

Dengan mengemban jabatan tersebut, H. Zulkarnain diharapkan dapat menjalankan tugas organisasi secara profesional, memperluas jaringan komunikasi, serta membangun program yang berorientasi pada kepentingan buruh dan pekerja.

Dukungan dari jajaran organisasi dan seluruh pemangku kepentingan akan menjadi bagian penting dalam pelaksanaan amanah tersebut.

Penunjukan ini sekaligus membawa harapan agar Badan Buruh dan Pekerja MPN Pemuda Pancasila dapat mengambil peran lebih aktif dalam mendorong perlindungan pekerja, memperjuangkan kesejahteraan, serta memperkuat hubungan industrial yang saling menghormati.

Amanah yang diberikan oleh Ketua Umum MPN Pemuda Pancasila, KPH H. Japto S. Soerjosoemarno, SH, kepada H. Zulkarnain, SE, diharapkan dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab demi kemajuan organisasi dan kepentingan buruh serta pekerja Indonesia.

Junaidi Rusli — Wartawan dan Pemerhati Kebijakan Publik Tinggal di Tangsel.

Go Healthy with Taiwan 2026: 832 Proposal dari 62 Negara, Taiwan Dorong Inovasi Kesehatan Berbasis AI

admin — Thu, 15 Oct 2026 18:12:00 +0700+0700

JAKARTA — Kecerdasan buatan (AI), telemedisin, dan perangkat kesehatan pintar semakin mengubah cara dunia mendeteksi penyakit, memantau kondisi pasien, hingga menjangkau masyarakat di wilayah yang jauh dari fasilitas kesehatan. Taiwan berupaya mengambil peran dalam perubahan tersebut dengan menghubungkan kekuatan teknologi industrinya dengan inovasi yang dikembangkan untuk menjawab persoalan kesehatan di berbagai negara.

Upaya itu tercermin dalam kompetisi Go Healthy with Taiwan 2026, yang menerima 832 proposal dari 62 negara. Jumlah tersebut meningkat sekitar 30 persen dibandingkan tahun sebelumnya, ketika kompetisi ini mencatat 638 proposal dari 55 negara. Dari ratusan proposal yang masuk, terpilih 20 semifinalis dari 16 negara dalam dua kategori, yakni Smart Healthcare serta Sport Tech & Cycling.

Direktur Taiwan Trade Center (TAITRA), Amy Hsiao, yang mengoordinasikan kegiatan Go Healthy with Taiwan 2026, menilai kolaborasi internasional menjadi bagian penting dalam mendorong inovasi kesehatan agar tidak berhenti pada kecanggihan teknologi, tetapi menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.

"Melalui Go Healthy with Taiwan, kami ingin mempertemukan kekuatan teknologi Taiwan dengan ide-ide inovatif dari berbagai negara untuk menjawab tantangan kesehatan yang nyata. Kami percaya bahwa kolaborasi lintas negara dapat mempercepat lahirnya solusi yang lebih praktis, mudah diakses, dan bermanfaat bagi masyarakat."

Komposisi peserta memperlihatkan bahwa inovasi tersebut semakin dekat dengan penerapan nyata. Sekitar 70 persen semifinalis telah memasarkan produknya, sedangkan 45 persen berasal dari perusahaan kecil dan menengah.

Teknologi yang dikembangkan mencakup perangkat skrining berbasis AI, pemantauan tanda vital, dukungan diagnosis, hingga solusi untuk membantu lansia mempertahankan kemandiriannya.

Dari teknologi elektronik menuju ekosistem kesehatan digital

Perkembangan ini bertumpu pada fondasi yang dibangun Taiwan selama puluhan tahun. Salah satunya adalah National Health Insurance (NHI), sistem asuransi kesehatan nasional yang mulai beroperasi pada 1995 dan kini mencakup sekitar 99,9 persen penduduk Taiwan.

Cakupan yang luas tersebut mendukung terbentuknya basis data kesehatan berskala populasi. Seiring waktu, Taiwan mengembangkan infrastruktur digital yang menghubungkan data pelayanan kesehatan, rekam medis elektronik, komputasi awan, dan analisis berbasis AI.

Salah satu contohnya adalah NHI MediCloud, sistem yang memungkinkan tenaga kesehatan mengakses informasi medis pasien dari berbagai fasilitas. Data yang tersedia mencakup riwayat obat, pemeriksaan, hasil laboratorium, pencitraan medis, alergi, tindakan medis, hingga informasi vaksinasi.

Pada 2024, penggunaan MediCloud telah menjangkau seluruh rumah sakit dan 98 persen klinik di Taiwan, dengan rata-rata sekitar 1,23 juta pencarian setiap hari. Integrasi tersebut membantu tenaga kesehatan memperoleh gambaran yang lebih lengkap mengenai riwayat pelayanan pasien.

Di bidang kecerdasan buatan, Taiwan juga mengembangkan pemanfaatan data untuk membantu memperkirakan risiko penyakit kronis, termasuk diabetes dan penyakit kardiovaskular. Pendekatan ini membuka peluang pergeseran pelayanan kesehatan, dari yang semula berfokus pada penanganan setelah seseorang jatuh sakit menuju deteksi risiko dan intervensi lebih dini.

Kekuatan Taiwan tidak hanya terletak pada AI. Industri elektronik, semikonduktor, teknologi informasi dan komunikasi, serta perangkat medis menyediakan fondasi untuk pengembangan sensor, sistem pemantauan, komputasi, dan teknologi kesehatan terintegrasi.

Data pemerintah Taiwan yang dikutip dalam kajian mengenai ekosistem kesehatan digital negara itu menunjukkan nilai bisnis industri biomedis mencapai sekitar NT$830,1 miliar pada 2025. Cakupannya meliputi farmasi, alat kesehatan, bioteknologi, pengobatan regeneratif, dan kesehatan digital.

Teknologi yang menjawab persoalan di lapangan

Berbagai inovasi yang masuk semifinal Go Healthy with Taiwan 2026 memperlihatkan bagaimana teknologi dapat diterapkan dalam situasi yang beragam.

Sebut saja misalnya Horus ML dari Spanyol mengembangkan AI untuk skrining risiko penyakit jantung. Masima dari Brasil memanfaatkan AI untuk menganalisis citra CT dan MRI otak. Sementara itu, Neodocs dari India mengembangkan teknologi berbasis telepon pintar untuk membaca strip tes urine dalam waktu sekitar 30 detik.

Di wilayah dengan keterbatasan infrastruktur kesehatan, pendekatan yang dibutuhkan bahkan lebih spesifik. Cardiac Centre Ethiopia mengembangkan sistem pendukung keputusan klinis yang dapat beroperasi tanpa koneksi internet. PragmaClin dari Kanada menggunakan kamera tiga dimensi dan AI untuk membantu penilaian gejala Parkinson di wilayah pedesaan.

Inovasi lain menyasar kebutuhan masyarakat lanjut usia. Teknologi yang dikembangkan para peserta mencakup rekomendasi aktivitas fisik, deteksi ketika penderita demensia berjalan tanpa arah, serta perangkat yang membantu lansia tetap mandiri dalam menjalani aktivitas sehari-hari.

Ragam solusi tersebut menunjukkan bahwa inovasi kesehatan tidak semata-mata ditentukan oleh kecanggihan mesin. Kemampuan bekerja dalam kondisi lapangan, kemudahan penggunaan, dan kesesuaian dengan kebutuhan pasien juga menjadi pertimbangan penting.

Peluang kolaborasi bagi Indonesia

Pengalaman Taiwan menawarkan sejumlah pelajaran bagi Indonesia yang memiliki tantangan geografis, kebutuhan pelayanan kesehatan yang beragam, dan kesenjangan akses antardaerah.

Digitalisasi kesehatan membutuhkan lebih dari sekadar aplikasi. Sistem yang berbeda perlu dapat bertukar informasi, data pasien harus dikelola secara aman, dan teknologi yang digunakan dalam pelayanan kesehatan perlu melalui pengujian untuk memastikan keamanan serta manfaat klinisnya.

Interoperabilitas, tata kelola data, perlindungan privasi, dan pemerataan akses menjadi bagian penting dari transformasi tersebut. Tanpa fondasi itu, perkembangan AI berisiko hanya memberikan manfaat kepada kelompok masyarakat yang sudah memiliki akses terhadap fasilitas dan teknologi yang memadai.

Melalui Go Healthy with Taiwan 2026, Taiwan berupaya menghubungkan kemampuan industri dan teknologinya dengan kebutuhan inovator dari berbagai negara. Model kolaborasi ini membuka ruang bagi pengembangan solusi yang dapat diuji dalam konteks penggunaan yang berbeda, sekaligus memperluas peluang kerja sama di bidang kesehatan digital.

Pada akhirnya, keberhasilan teknologi kesehatan tidak hanya diukur dari kemampuan algoritma atau kecanggihan perangkat. Ukuran yang lebih penting adalah sejauh mana inovasi tersebut membantu mendeteksi penyakit lebih dini, meningkatkan kualitas pelayanan, memperluas akses, dan membuat masyarakat hidup lebih sehat.

Tentang Go Healthy with Taiwan

Go Healthy with Taiwan merupakan inisiatif kompetisi internasional yang menghubungkan inovasi kesehatan dan olahraga dengan teknologi Taiwan. Pada edisi 2026, kompetisi ini menerima 832 proposal dari 62 negara dan memilih 20 semifinalis dari 16 negara dalam kategori Smart Healthcare serta Sport Tech & Cycling. Kompetisi ini diselenggarakan oleh Taiwan Economic Ministry's International Trade Administration (TITA) dan dilaksanakan oleh Taiwan External Trade Development Council (TAITRA).

Proyek Drainase Dinas SDABMBK Kota Medan di Medan Johor Disorot

admin — Thu, 15 Oct 2026 17:41:00 +0700+0700

Medan |halomedan.com -

Pekerjaan pembangunan sistem drainase perkotaan di jalan gudang/perumahan Johor City s/d jalan jamin Ginting, kecamatan Medan Johor mendapat sorotan. Pasalnya, proyek yang seharusnya memberikan manfaat justru pelaksanaannya dinilai mengabaikan sejumlah aspek penting lingkungan dan keselamatan warga juga pengguna jalan/pengendara.

Amatan wartawan di lokasi, aktivitas pekerjaan pembangunan sistem drainase perkotaan berpotensi akan berdampak pada bahaya kecelakaam bagi masyarakat maupun pengendara yang tinggal atau saat beraktivitas di sekitar lokasi pekerjaan dikarenakan material proyek dan alat berat menutup akses jalan.

Tidak hanya itu, pengerjaan tersebut terkesan tidak sesuai SOP (Standar Oprasional Prosedur) yakni, sebelum pelaksanaan dikerjakan, pihak instansi pemerintah kecamatan dan kelurahan serta pihak pelaksana proyek tidak ada melakukan sosialisasi terhadap warga. Pengerjaan penggalian dan pemasangan batu coran disetiap sisi kiri dan kanan parit/drainase menimbulkan polusi udara dari sisa tanah yang dikeruk berserakan di sepanjang pengerjaan proyek.

"Selain dugaan pengerjaan proyek tidak sesuai SOP, kekhawatiran juga berdampak terhadap kesehatan warga karena polusi udara yang ditimbulkan dan dapat membahayakan warga yang akan beraktivitas. Karena, dinding parit kiri dan kanan hanya ditempel dengan batu mal coran tanpa ada pengikatnya. Apabila curah hujan deras, maka mal cor coran yang dipasang oleh pekerja atas perintah pihak pelaksana proyek berdampak terhadap amblasnya jalan. Ironisnya, kita juga menduga, sebelum pelaksanaan dan pengajuan proyek terlaksana, pihak pelaksana maupun dinas SDABMBK kota medan terkesan tidak memakai tim ahli sehingga, pengerjaan/lokasi kuat dugaan tidak sesuai perencanaan awal," ucap Dedi Iswandi seorang pemerhati lingkungan kepada wartan, Kamis (15/10/2026).

Lanjut Dedi, Kepada pemerintah kota (pemko) Medan dan pihak pemenang tender jangan hanya mencari dan mengambil keuntungan saja. Jangan sampai pengerjaan yang menggunakan dana anggaran tidak sedikit jumlahnya, berdampak mengganggu kondisi lingkungan dan menimbulkan keresahan bagi warga sekitar maupun pengendara saat beraktivitas dari amburadulnya pelaksanaan pengerjaan.

Untuk diketahui, pengerjaan proyek Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Kontruksi (SDABMBK) Kota Medan dengan paket pengerjaan Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan bertempat di Jln Gudang/Perumahan Johor City s/d Jln Jamin Ginting, Kecamatan Medan Johor dengan Nomor Kontrak 013/SP/29.4/APBD/2026 Tanggal 29 September 2026 Nilai Anggaran Rp4.968.027.000,00,' waktu pengerjaan 148 (seratus empat delapan) hari, sumber anggaran APBD, penyedia jasa CV AMAR MULIA dengan konsultan supervisi PT Konsulindo Citra Ernala.

Sebelumnya, Camat Medan Johor, Dr. Bachtiar Rivai Nasution, S.STP., M.AP saat dikonfirmasi wartawan menghimbau agar material pekerjaan proyek tidak menimbulkan keluhan warga dan mengganggu pengendara saat beraktivitas, dirinya akan berkoordinasi dengan pihak pelaksana teknis untuk merapikan.

Terkait pekerjaan itu, camat Medan Johor menjelaskan bahwa, proyek tersebut merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan giat gotong royong massal dan sapa warga yang dilakukan diwilayah Kecamatan Medan Johor Kelurahan Kwala Bekala.

"Ini merupakan salah satu upaya pengurangan dampak dan mempercepat surutnya genangan air di wilayah Jl. Jamin Ginting berdasarkan kajian tim teknis Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Kontruksi (SDABMBK) Kota Medan," ucap Bachtiar Rivai Nasution.(W02)

FABEM DAN GABUNGAN ORMAS KEPUNG KPK: BONGKAR DUGAAN MAFIA TANAH, DESAK NUSRON WAHID DIPERIKSA!

admin — Thu, 15 Oct 2026 15:04:00 +0700+0700

!

JAKARTA, SUMUT24.CO – Gelombang desakan publik terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membongkar dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) kembali menguat. DPP Forum Alumni Badan Eksekutif Mahasiswa (FABEM) bersama gabungan NGO, organisasi kemasyarakatan (ormas), mahasiswa, pelajar, dan relawan lintas politik menyerukan pengusutan menyeluruh terhadap dugaan praktik mafia tanah yang dinilai berpotensi merugikan hak-hak rakyat.

Melalui siaran pers, Kamis (15/10/2026), koalisi tersebut mendesak KPK tidak berhenti pada penindakan terhadap pelaksana teknis di lapangan. Mereka meminta lembaga antirasuah menelusuri dugaan keterlibatan aktor intelektual, jaringan perantara, pemilik modal, pengembang properti, hingga pihak-pihak lain yang diduga memperoleh keuntungan dari praktik melawan hukum.

Sorotan utama diarahkan pada perkara dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor. Koalisi menilai, perkara tersebut harus menjadi pintu masuk untuk membongkar secara menyeluruh dugaan penyimpangan dalam tata kelola pertanahan.

NUSRON WAHID DIMINTA DIPERIKSA

Salah satu tuntutan paling tegas adalah mendesak KPK memeriksa Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid serta mendalami setiap informasi yang relevan dengan perkara tersebut.

Desakan itu, menurut koalisi, bukan berarti menetapkan seseorang bersalah sebelum proses hukum membuktikannya. Namun, jabatan publik tidak boleh menjadi alasan bagi siapa pun untuk luput dari pemeriksaan apabila terdapat informasi dan bukti yang relevan.

KPK juga diminta menelusuri aliran dana, mengungkap peran para perantara, mendalami kemungkinan konflik kepentingan, serta mengidentifikasi pihak-pihak yang diduga menjadi penerima manfaat dari praktik yang sedang diusut.

"Penegakan hukum tidak boleh hanya menyasar orang-orang di lapangan, sementara pihak yang diduga menjadi pengendali atau menikmati keuntungan justru tidak tersentuh. Siapa pun yang terbukti terlibat harus diproses sesuai hukum," demikian penegasan dalam siaran pers koalisi tersebut.

MAFIA TANAH JANGAN BERSEMBUNYI DI BALIK KEKUASAAN DAN MODAL

Koalisi menilai persoalan pertanahan tidak cukup diselesaikan dengan menangkap pelaku individual. Jika ditemukan bukti adanya jaringan yang terorganisasi, KPK harus mengusut hubungan antara pejabat, perantara, pemilik modal, dan pengembang yang diduga terlibat.

Bagi koalisi, dugaan penyimpangan dalam penerbitan maupun pengurusan hak atas tanah bukan sekadar persoalan administrasi. Praktik semacam itu, apabila terbukti terjadi, dapat mengancam kepastian hukum, merugikan negara, dan menghilangkan hak masyarakat atas tanah.

Karena itu, mereka menuntut pengusutan dilakukan secara transparan, berbasis bukti, dan tidak tunduk pada tekanan politik maupun kepentingan ekonomi.

LIMA TUNTUTAN: DARI PEMERIKSAAN NUSRON HINGGA PEMULIHAN HAK RAKYAT

Dalam siaran pers tersebut, FABEM bersama gabungan NGO dan ormas menyampaikan lima tuntutan utama kepada KPK dan pihak terkait.

Pertama, memeriksa Nusron Wahid dan mendalami seluruh informasi relevan yang berkaitan dengan perkara dugaan korupsi di lingkungan ATR/BPN.

Kedua, menangkap dan mengadili siapa pun yang terbukti terlibat, tanpa membedakan jabatan, kekayaan, maupun kedekatan politik, dengan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah dan proses hukum yang adil.

Ketiga, membongkar dugaan jaringan oligarki dan mafia tanah, termasuk menelusuri peran pemilik modal, pengembang properti, perantara, dan pihak lain apabila ditemukan bukti keterlibatan.

Keempat, mengusut berbagai persoalan pertanahan yang menjadi perhatian publik, mulai dari dugaan sertifikat bermasalah, kasus pagar laut Tangerang, tanah terlantar, sertifikat tumpang tindih, persoalan kawasan konservasi Tesso Nilo, hingga sengketa tanah transmigran.

Kelima, menyelamatkan dan memulihkan hak tanah rakyat melalui audit administrasi pertanahan, perlindungan terhadap masyarakat yang dirugikan, serta pemulihan kerugian negara apabila terbukti terdapat kerugian akibat tindak pidana.

KPK DITANTANG MEMBUKTIKAN KOMITMEN PEMBERANTASAN KORUPSI

Desakan tersebut sekaligus menjadi ujian bagi komitmen pemberantasan korupsi di sektor pertanahan. Publik menunggu apakah penanganan perkara akan mengungkap keseluruhan konstruksi dugaan tindak pidana, termasuk pihak-pihak yang diduga mengambil keuntungan, atau justru berhenti pada sejumlah pelaku tertentu.

Koalisi menegaskan, penegakan hukum harus berjalan tanpa tebang pilih. Setiap dugaan keterlibatan wajib diuji melalui penyelidikan dan penyidikan yang profesional, bukan melalui penghakiman di ruang publik.

"Tanah rakyat bukan milik oligarki. Hukum bukan alat perlindungan elite. Kekuasaan bukan tameng bagi pelaku kejahatan," demikian seruan koalisi dalam siaran persnya.

Bagi mereka, keberhasilan pemberantasan mafia tanah tidak cukup diukur dari jumlah tersangka yang diumumkan. Ukuran yang lebih penting adalah terungkapnya keseluruhan jaringan apabila memang terbukti ada, pulihnya hak masyarakat yang dirugikan, dan terbangunnya sistem pertanahan yang transparan serta bebas dari praktik korupsi.

Kini, KPK dituntut membuktikan bahwa hukum benar-benar berlaku bagi semua orang, termasuk mereka yang memiliki jabatan, kekuatan modal, dan akses terhadap kekuasaan.

Organisasi/Koalisi: DPP Forum Alumni Badan Eksekutif Mahasiswa (FABEM), gabungan NGO dan ormas, mahasiswa dan pelajar, serta relawan lintas politik.

FSP KEP SPSI Sumut Sebut PHK Terhadap Pekerja PT Inalum Bernama Choky Diduga Cacat Hukum

admin — Thu, 15 Oct 2026 14:49:00 +0700+0700

Medan - Pengurus Daerah Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PD FSP KEP SPSI) Provinsi Sumatera Utara yang berafiliasi secara nasional dengan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (K-SPSI) Pimpinan Andi Gani Andi Gani Nenawea (AGN) mengecam dan menyebut PT Inalum telah bertindak sewenang-wenang. Pelanggaran tersebut berkaitan dengan adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap seorang pekerja bernama Choky A. Harahap

Ketua PD FSP KEP SPSI Sumut, Rio Affandi Siregar menyampaikan kecaman tersebut setelah dirinya menerima laporan pengaduan dari Choky A. Harahap selaku anggota, bersama pengurus pimpinan unit kerja (PUK) SPKEP SPSI PT Inalum beberapa bulan lalu. Yang terbaru, pihaknya telah melakukan dua kali upaya perundingan Bipartit antara Perusahaan (PT Inalum) dengan serikat pekerja.

"Kita telah melakukan pendampingan dan upaya untuk mengembalikan hak anggota, yang dalam hal ini saudara Choky yang mendapat PHK sewenang-wenang dari PT Inalum. Sayangnya dari beberapa kali bertemu (Bipartit), tidak ada pilihan selain melanjutkan masalah ini ke pertemuan Tripartit, yakni membawa kasus ini ke Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Sumut," ujar Rio di Medan, Selasa (13/10/2026).

Menerangkan duduk masalahnya, Rio melihat bahwa dari penuturan dan laporan Choky A. Harahap kepada pimpinan organisasi baik PUK (tingkat Perusahaan), PC (tingkat kabupaten/kota) hingga PD FSP KEP SPSI (provinsi), pihaknya menilai PT Inalum dalam hal ini diduga melakukan kesewenang-wenangan. Sebab awal persoalan adalah, mereka tidak menemukan adanya alasan kesalahan fatal dari Choky kepada perusahaan peleburan aluminium tersebut.

"Dari surat yang kita terima, bahwa memang tidak ada alasan yang jelas tentang poin pemecatan bung Choky A. Harahap oleh PT Inalum. Dugaan tindakan sewenang-wenangan dari PT Inalum lainnya, kita tidak mendapatkan adanya surat peringatan satu dan tiga kepada bung Choky. Padahal aturan tentang PHK terhadap Pekerja tersebut sudah jelas, harus ada surat peringatan 1,2 dan 3 secara berturut-turut terlebih dahulu sampai ke pekerja. Ini saja sudah cacat," kata Rio didampingi Sekretaris PD FSP KEP SPSI Sumut Risnawati Nasution dan sejumlah pengurus lainnya.

Adapun upaya PD FSP KEP SPSI Sumut untuk mengembalikan hak Choky A. Harahap selaku anggota organisasi serikat pekerja, Rio menjelaskan bahwa pada pertemuan Bipartit bersama pihak Inalum yang mereka gelar di sebuah kafe di kawasan Jalan Gedung Arca, Medan, Selasa (13/10/2026) siang, perusahaan tetap bersikukuh terhadap Keputusan PHK yang ada. Namun menurutnya, sekaligus perusahaan juga diam saat mereka bertanya terkait prosedur pemecatan (cacat prosedur), hingga penawaran solusi.

"Kita sudah meminta penjelasan pihak PT Inalum terkait prosedur (PHK) yang cacat itu, mengapa kami tidak melihat ada surat peringatan 1 dan 3. Tetapi langsung peringatan 2 dan pemecatan. Termasuk surat pemberitahuan pemecatan dan surat pemecatan muncul dalam satu hari yang sama. Kami juga menawarkan solusi lain agar bung Choky A. Harahap tidak merasa terzolimi atas kesewenang-wenangan perusahaan besar ini," jelas Rio.

Solusi tersebut sambung Rio, adalah dengan mempekerjakan kembali Choky A. Harahap sebagaimana seharusnya dan mengembalikan statusnya di PT Inalum. Mengingat yang bersangkutan telah bekerja di sana selama 23 tahun. Bahkan dalam tiga tahun ke depan, masa tugasnya akan berakhir seiring usia, atau pensiun.

"Pilihan kedua kita juga tawarkan kepada pihak PT Inalum, bahwa jika harus tetap PHK, maka kami minta perusahaan membayar gajinya hingga tiga tahun ke depan atau sampai masa usia pensiun bung Choky A. Harahap. Namun itu juga tidak mendapat respon yang baik," ungkapnya.

Atas kondisi itu lanjut Rio, pihaknya akan membawa persoalan ini ke Dinas Ketenagakerjaan Sumut untuk proses Tripartit. Mengingat hingga terakhir pertemuan Bipartit berlangsung, tidak ada titik temu antara PT Inalum dan PD FSP KEP SPSI Sumut selaku pendamping Choky A. Harahap.

"Selain itu, kami juga akan melakukan aksi protes dan mempertanyakan kesewenang-wenangan PT Inalum kepada anggota kami. Jangan anggap pekerja itu sebagai objek yang bisa diperlakukan semena-mena, apalagi kita tahu Inalum itu kan BUMN, harusnya menjaga nama baiknya, karena ada nama negara di sana," pungkasnya.

Sementara itu, dalam surat perihal PHK kepada Choky Harahap, pihak PT Inalum menyebutkan telah memberikan tindakan disiplin berupa surat peringatan biasa yang berlaku 1 tahun, terhitung mulai 24 Juli 2026-24 Juli 2027. Poin berikutnya, pada tanggal 32 Juli 2026, ada pelanggaran tata tertib kerja, yaitu menyebarkan informasi tertentu yang bersifat rahasia dan terbatas.

"Yaitu tindakan disiplin (menyebarkan informasi) melalui surat elektronik kepada pihak-pihak yang tidak berkepentingan. Saudara telah melakukan pelanggaran yang bersifat mendesak yaitu membongkar atau membocorkan rahasia perusahaan yang seharusnya dirahasiakan kecuali untuk kepentingan negara," tertera dalam poin surat PHK yang ditunjukkan oleh pengurus PD FSP KEP SPSI Sumut.

Selanjutnya pada kalimat terakhir surat tersebut memutuskan bahwa perusahaan melakukan PHK terhadap Choky terhitung sejak 7 September 2026, karena pelanggaran bersifat mendesak. Dengan tanggal surat 14 Agustus 2026.

Terkait itu, Choky A Harahap membantah tuduhan penyebaran informasi yang bersifat rahasia dan terbatas kepada pihak-pihak yang tidak berkepentingan sebagaimana dituduhkan.

"Saya mengirim surat ke pimpinan yang lebih tinggi di perusahaan. Dan masalahnya adalah, saya mempertanyakan mengapa ada hasil asesmen di perusahaan, dimana saya memenuhi syarat (lulus) untuk diangkat pada jabatan tertentu. Nyatanya tidak ada. Justru ada nama yang tidak lulus, justru mendapat jabatan. Karena itu saya mempertanyakannya kepada pimpinan atau atasan yang lebih tinggi. Dan itu masih dalam internal perusahaan, bukan pihak luar," kata Choky.

Diakuinya bahwa setelah mendapatkan surat PHK, barulah ia menyampaikan (membuka) perihal itu kepada Federasi Serikat Pekerja KEP SPSI untuk mendapatkan pembelaan atas keputusan yang menurtnya sewenang-wenang.

Sampai saat ini, Choky masih tetap ingin berjuang mengembalikan haknya sebagai pekerja di PT Inalum. Mengingat masa kerjanya sudah 23 tahun, dan tinggal 3 tahun lagi sebelum pensiun. (*)

Dr. Ramces Pandiangan Resmi Laporkan Satpol PP Deli Serdang ke Polda Sumut Terkait Dugaan Pengerusakan

admin — Thu, 15 Oct 2026 00:22:00 +0700+0700

MEDAN — Advokat Dr. Ramces Pandiangan, S.H., M.H., bersama tim kuasa hukum melaporkan dugaan pengerusakan rumah milik Abdul Rahim ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Sumatera Utara, Rabu (14/10/2026). Laporan tersebut berkaitan dengan pembongkaran rumah kliennya di Desa Rugemuk, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, yang diduga dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Deli Serdang.

Laporan itu tercatat dengan nomor STTLP/B/1744/X/2026/SPKT/POLDA SUMATERA UTARA. Ramces menegaskan, pihaknya meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan pengerusakan tersebut serta memeriksa dasar hukum pembongkaran rumah milik kliennya.

"Kami mengutuk keras tindakan pembongkaran rumah klien kami yang sudah ditempati secara turun-temurun. Kami mempertanyakan dasar hukum dan kewenangan pihak yang melakukan pembongkaran tersebut," ujar Ramces saat diwawancarai awak media di Polda Sumut.

Menurut Ramces, rumah milik Abdul Rahim berada di kawasan yang disebut sebagai hutan lindung. Ia menyatakan bahwa keluarganya telah tinggal di lokasi tersebut selama beberapa generasi, bahkan diperkirakan sudah berlangsung ratusan tahun.

Atas dasar itu, Ramces meminta pemerintah dan aparat terkait memperhatikan status kawasan, riwayat penguasaan tempat tinggal masyarakat, serta ketentuan hukum yang berlaku sebelum melakukan tindakan penertiban.

Ia juga merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi yang disebutnya sebagai Putusan MK Nomor 181. Namun, nomor dan substansi putusan yang dimaksud perlu dipastikan kembali agar penerapannya terhadap perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang sebenarnya.

Pertanyakan Kewenangan Satpol PP

Ramces menilai kewenangan Satpol PP Kabupaten Deli Serdang dalam melakukan pembongkaran di kawasan yang diklaim sebagai hutan lindung perlu diperiksa secara hukum.

Menurutnya, persoalan tersebut tidak semata-mata berkaitan dengan perizinan bangunan, tetapi juga menyangkut status kawasan dan kewenangan instansi yang melakukan penertiban.

Ia mempertanyakan alasan pembongkaran yang disebut berkaitan dengan ketiadaan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Ramces berpendapat bahwa kondisi bangunan milik kliennya dan status kawasan tempat rumah itu berdiri harus dikaji terlebih dahulu sebelum tindakan pembongkaran dilakukan.

"Pemerintah harus menjelaskan dasar hukum pembongkaran tersebut. Kami juga mempertanyakan apakah pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan di lokasi yang disebut sebagai kawasan hutan lindung," katanya.

Ramces turut menyoroti pengerahan personel dalam kegiatan pembongkaran rumah berukuran sekitar 3 x 4 meter yang menurut keterangannya terbuat dari tepas.

Ia mempertanyakan siapa yang memerintahkan dan membiayai pengerahan personel serta penggunaan alat berat dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, hal itu perlu ditelusuri agar seluruh proses penertiban dapat dipertanggungjawabkan secara transparan.

Tiopan Tarigan Soroti Dugaan Keterlibatan Pihak Lain

Sementara itu, Tiopan Tarigan, S.H., anggota tim kuasa hukum yang turut menjadi pelapor, meminta kejelasan mengenai pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan pembongkaran tersebut.

Tiopan mengutip pemberitaan mengenai penertiban bangunan tanpa izin yang disebut berada di atas areal milik PT Tun Sewindu. Dalam pemberitaan itu, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang melalui Satpol PP dikabarkan melakukan pembongkaran pada Selasa, 14 Juli 2026, dengan pengamanan personel Polresta Deli Serdang dan keterlibatan perangkat pemerintah daerah.

Ia juga menyebut PT Tun Sewindu sebagai perusahaan tambak udang yang menurut keterangannya telah beroperasi sejak 1988 di wilayah Desa Rugemuk/Pematang Biara, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang.

Berdasarkan informasi tersebut, Tiopan mempertanyakan apakah terdapat kerja sama atau koordinasi antara perusahaan dengan pemerintah daerah dalam kegiatan penertiban, termasuk keterlibatan aparat keamanan.

"Yang menjadi pertanyaan kami, apakah memang ada kerja sama antara PT Tun Sewindu dengan Pemkab Deli Serdang melalui Satpol PP dan personel kepolisian dalam kegiatan tersebut, sementara lokasi yang kami persoalkan disebut sebagai kawasan hutan lindung," ujar Tiopan.

Pertanyaan tersebut, menurut tim kuasa hukum, perlu dijawab melalui pemeriksaan dokumen, dasar pelaksanaan kegiatan, serta keterangan pihak-pihak yang terlibat. Dugaan mengenai hubungan atau kerja sama para pihak belum dapat disimpulkan tanpa bukti dan klarifikasi resmi.

Minta Aparat Mengusut

Laporan
Ramces dan tim kuasa hukum berharap laporan yang telah disampaikan ke Polda Sumut ditindaklanjuti secara profesional. Mereka meminta aparat memeriksa dugaan tindak pidana, menelusuri pihak yang bertanggung jawab, serta mengkaji kemungkinan kerugian materiil dan imateriil yang dialami kliennya.

Ramces juga menyampaikan harapannya kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto, serta Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol. Sonny Irawan agar memberikan perhatian terhadap perkara tersebut.

Ia meminta agar penanganan laporan dilakukan secara transparan dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.

"Kami berharap laporan ini ditindaklanjuti secara serius. Kami meminta agar dugaan pelanggaran hukum diperiksa secara objektif dan kerugian yang dialami klien kami dapat diproses sesuai ketentuan hukum," ujarnya.

FABEM SUMUT DAN MASKER PRAGI UCAPKAN SELAMAT BERTUGAS DIRUT PT.PLN SUROSO ISNANDAR

admin — Wed, 14 Oct 2026 23:23:00 +0700+0700

Medan - Darmawan Prasodjo dicopot dari posisi Direktur Utama PT PLN (Persero). Posisi Dirut kini diisi oleh Suroso Isnandar yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan PLN.
Adapun pergantian posisi Dirut ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) hari ini, Rabu (14/10/2026). Kabar ini dibenarkan oleh Komisaris Independen PLN Andi Arief.kepada detikcom

Andi mengatakan bahwa pelaksanaan RUPSLB tersebut dilakukan melalui zoom yang dihadiri oleh seluruh direksi dan Komisaris. Ada juga Wakil Kepala Badan Pengaturan BUMN, Tedi Bharata.

Ketua DPW FABEM (Forum Alumni Badan Eksekutif Mahasiswa) Sumatera Utara Rinno Hadinata memberi keterangan pada awak media 14/10/2026 Di Champion Cafe Medan ,pergantian dirut PT.PLN Darmawan Prasojo sangat realistis,Karena PLN butuh regenerasi kepemimpinan.
Suroso Isnandar juga memiliki Track record yang baik.pengalaman beliau juga mumpuni.

Rinno menegaskan agar Dirut PT.PLN yang baru Suroso Isnandar mampu mengakomodir semua kepentingan di internal maupun eksternal.mampu merangkul Serikat Pekerja (SP) PLN yang merupakan instrument penting dalam mewujudkan PLN berkelas dunia.
Selamat bertugas Dirut PT.PLN Suroso Isnandar,,masyarakat menunggu Kebijakan yang populis,dan terobosan baru pada Energi Kelistrikan.

Menurut Tody Ardiansyah Prabu S.H Wakil ketua Umum DPP FABEM dan juga Ketua Umum Relawan Masker Pragi (Masyarakat Kritis Pengawal Prabowo Gibran) menegaskan terjadi nya pergantian Dirut PT.PLN merupakan penyegaran dalam manajemen PT.PLN.Darmawan Prasojo sudah cukup lama menjadi Dirut PT.PLN,jadi wajar saja diganti.

Sosok Suroso Isnandar juga memiliki pengalaman yang baik dalam menjalankan tugas dan fungsi nya selama ini.akan ada energi baru di Struktur Manajemen PT.PLN dibawah kepemimpinan nya.

Tody juga berharap terobosan baru dibutuhkan dalam menjadikan PT.PLN berkelas dunia dengan bersinergi dan berkolaborasi di internal dengan Serikat Pekerja (SP) PLN dan pemangku kepentingan lain nya di eksternal manajemen PT.PLN

D’Legends Sumut Serahkan Sertifikat Touring Medan–Banda Aceh, Kurniawan Tekankan Semangat Persaudaraan*

admin — Wed, 14 Oct 2026 22:45:00 +0700+0700

MEDAN | Komunitas D'Legends Sumut menyerahkan sertifikat penghargaan kepada peserta yang berpartisipasi dalam kegiatan touring Medan–Banda Aceh yang berlangsung pada 25–28 September 2026. Penyerahan sertifikat tersebut dilaksanakan di KKA (Kopi Kereta Api), Jalan Sena Nomor 7, Medan, Rabu (14/10/2026) malam.

Ketua D'Legends Sumut, Kurniawan, menyampaikan bahwa sertifikat tersebut merupakan bentuk apresiasi atas partisipasi, kontribusi, serta semangat kebersamaan para anggota dalam menyukseskan perjalanan touring lintas daerah tersebut.

Kegiatan touring yang menempuh rute Medan–Stabat–Langsa–Lhokseumawe–Banda Aceh itu tidak hanya menjadi ajang perjalanan bersama, tetapi juga sarana mempererat tali persaudaraan, membangun kekompakan, serta memperkuat solidaritas di antara anggota komunitas.

Menurut Kurniawan, setiap perjalanan yang dilakukan bersama memiliki nilai lebih dari sekadar menempuh jarak. Kebersamaan, kedisiplinan, saling menghargai, dan kepedulian terhadap sesama menjadi bagian penting yang harus terus dijaga oleh seluruh anggota D'Legends Sumut.

"Penyerahan sertifikat ini merupakan bentuk apresiasi kami kepada seluruh anggota yang telah berpartisipasi dalam touring Medan–Banda Aceh. Bagi kami, yang paling utama bukan hanya perjalanan dan destinasi yang dituju, tetapi juga kebersamaan, kekompakan, serta persaudaraan yang terbangun selama kegiatan berlangsung," ujar Kurniawan.

Ia berharap, kegiatan tersebut dapat menjadi motivasi bagi anggota untuk terus menjaga kekompakan dan membawa nama baik komunitas dalam setiap kegiatan, baik touring maupun aktivitas sosial lainnya.

Kurniawan juga menekankan pentingnya menjadikan komunitas sebagai wadah untuk memperluas pertemanan, memperkuat hubungan antaranggotanya, serta menumbuhkan rasa saling menghormati.

"Semoga kebersamaan ini terus terjaga. Saya berharap D'Legends Sumut semakin solid, semakin kompak, dan mampu menghadirkan kegiatan-kegiatan positif yang memberikan manfaat bagi anggota maupun masyarakat," tambahnya.

Penyerahan sertifikat berlangsung dalam suasana penuh keakraban. Para anggota memanfaatkan kesempatan tersebut untuk kembali mengenang perjalanan touring yang telah dilalui bersama, sekaligus mempererat komunikasi dan silaturahmi.

Acara kemudian diakhiri dengan hiburan bersama seluruh anggota D'Legends Sumut. Suasana kekeluargaan mewarnai kegiatan malam itu, mencerminkan semangat persaudaraan yang menjadi salah satu nilai utama dalam komunitas tersebut.

Melalui kegiatan ini, D'Legends Sumut berharap semangat kebersamaan yang terbangun selama touring Medan–Banda Aceh dapat terus dipelihara dan menjadi modal untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan berikutnya.red

Musa Rajekshah Hadiri Mubes XI Pemuda Pancasila, Japto Soerjosoemarno Kembali Ditetapkan sebagai Ketua Umum

admin — Wed, 14 Oct 2026 21:10:00 +0700+0700

JAKARTA – Ketua Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) Pemuda Pancasila Sumatera Utara, Dr. H. Musa Rajekshah, menghadiri lanjutan Musyawarah Besar (Mubes) XI Pemuda Pancasila di Jakarta, Rabu (14/10/2026).

Dalam forum musyawarah tersebut, KPH H. Japto Soelistyo Soerjosoemarno kembali ditetapkan sebagai Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional (MPN) Pemuda Pancasila.

Musa Rajekshah, yang akrab disapa Ijeck, hadir bersama seluruh Ketua MPW Pemuda Pancasila dari berbagai provinsi di Indonesia dalam lanjutan agenda Mubes XI tersebut.

Kehadiran para pimpinan wilayah ini menjadi bagian dari konsolidasi organisasi dalam forum musyawarah nasional Pemuda Pancasila.

Usai mengikuti Mubes XI, Ijeck menyampaikan semangat perjuangan yang selama ini menjadi semboyan organisasi Pemuda Pancasila.

"Sekali Layar Terkembang, Surut Kita Berpantang," demikian semboyan yang menggambarkan semangat dan komitmen kader Pemuda Pancasila dalam menjalankan perjuangan organisasi.

Mubes XI Pemuda Pancasila menjadi momentum bagi jajaran pengurus di tingkat nasional maupun wilayah untuk memperkuat kebersamaan dan menjaga soliditas organisasi.
"Merdeka! Pancasila!"

Pemberantasan Narkoba hingga Kejahatan Jalanan Jadi Prioritas, Gus Sonny Gandeng PWNU Sumut

admin — Wed, 14 Oct 2026 17:51:00 +0700+0700

MEDAN | Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Sumatera Utara, KH. Marahalim Harahap, menyambut hangat dan bahagia kunjungan silaturahmi Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol. Sonny Irawan, S.I.K., M.H., yang akrab disapa Gus Sonny, ke Kantor PWNU Sumut di Jalan Sei Batanghari, Medan, Rabu (14/10/2026).

Kunjungan tersebut menjadi momentum mempererat hubungan antara Kepolisian dan kalangan ulama dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta keharmonisan masyarakat di Sumatera Utara.

Kedatangan Gus Sonny disambut langsung KH. Marahalim Harahap bersama Wakil Rais PWNU Sumut KH. Abdul Hamid Ritonga dan jajaran pengurus PWNU Sumatera Utara.

KH. Marahalim menyampaikan apresiasi atas amanah yang diberikan kepada Gus Sonny untuk memimpin Polda Sumut. Ia berharap pengalaman Sonny Irawan sebagai Wakapolda Sumut sebelumnya menjadi modal penting dalam menjalankan tugas menjaga keamanan dan ketertiban di daerah yang dikenal memiliki keberagaman suku, agama, dan budaya.

"Sumatera Utara merupakan miniatur Indonesia dengan berbagai keberagaman. Dibutuhkan kepemimpinan yang mampu menjaga kondusivitas dan kebersamaan," ujar KH. Marahalim.

Menurutnya, sinergi antara ulama, umara, aparat keamanan, dan masyarakat merupakan salah satu fondasi penting dalam merawat persatuan serta mencegah berbagai persoalan sosial yang berpotensi mengganggu ketenteraman masyarakat.

Gus Sonny Paparkan Tiga Program Prioritas Polda Sumut

Dalam pertemuan tersebut, Gus Sonny memaparkan tiga program prioritas Polda Sumut, yakni pemberantasan narkoba melalui Germastoba atau Gerakan Masyarakat Sumut Tolak Narkoba, pemberantasan kejahatan jalanan, serta penertiban lalu lintas.

Kapolda menegaskan bahwa keberhasilan menjaga keamanan tidak cukup hanya mengandalkan tindakan aparat kepolisian. Dukungan tokoh agama, organisasi kemasyarakatan, dan partisipasi masyarakat juga diperlukan untuk membangun kesadaran hukum serta mencegah terjadinya tindak kriminalitas.

Karena itu, Gus Sonny mengajak PWNU Sumut dan seluruh jajaran organisasi hingga tingkat ranting untuk ikut menyosialisasikan pesan-pesan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Upaya tersebut dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan keagamaan dan sosial, termasuk program Jumat Keliling dan Subuh Keliling.

"Kami membutuhkan dukungan tokoh agama dan masyarakat untuk bersama-sama menjaga ketertiban serta keamanan di Sumatera Utara," kata Gus Sonny.

PWNU Sumut Tegaskan Komitmen Bersinergi

Menanggapi ajakan tersebut, PWNU Sumatera Utara menyatakan kesiapan untuk bersinergi dengan Kepolisian dalam menjaga kondusivitas daerah.

KH. Marahalim menegaskan, NU sejak dahulu memiliki komitmen kebangsaan dengan mengedepankan sikap santun, persatuan, serta nilai amar ma'ruf nahi mungkar dalam kehidupan bermasyarakat.

Menurutnya, peran ulama dan organisasi keagamaan sangat strategis dalam menyampaikan pesan-pesan kedamaian, membangun kesadaran masyarakat, serta memperkuat semangat kebersamaan di tengah perbedaan.

Silaturahmi tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai pertemuan seremonial, tetapi dapat menjadi awal penguatan komunikasi dan kerja sama yang berkelanjutan antara PWNU Sumut dan Polda Sumut.

Sinergi tersebut juga diharapkan mampu mendukung upaya pemberantasan narkoba, pencegahan kejahatan jalanan, serta peningkatan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas.

Kegiatan diakhiri dengan penyerahan plakat Polda Sumut kepada PWNU Sumatera Utara, doa yang dipimpin Wakil Rais PWNU Sumut KH. Abdul Hamid Ritonga, serta foto bersama Kapolda Sumut dan jajaran pengurus PWNU Sumatera Utara.

Pertemuan ini menjadi simbol komitmen bersama bahwa menjaga Sumatera Utara tetap aman, damai, dan harmonis membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, termasuk ulama dan aparat penegak hukum.

Andar Amin Harahap Matangkan Agenda Golkar Sumut, Pelantikan hingga Rakerda Jadi Fokus

admin — Wed, 14 Oct 2026 17:43:00 +0700+0700

MEDAN | Ketua DPD Partai Golkar Sumatera Utara, H. Andar Amin Harahap, S.STP., M.Si., memimpin rapat perdana pengurus harian DPD Partai Golkar Sumut periode 2025–2030 di Kantor DPD Partai Golkar Sumut, Jalan KH. Wahid Hasyim Nomor 12, Medan, Rabu (14/10/2026).

Hadir dalam rapat perdana DPD Golkar Sumut antara lain; Viktor Silaen (Sekretaris), Mula Rotua Siregar (Bendahara), Rolel Harahap (Wakil Ketua Bidang Organisasi), H.M. Syaf Lubis
(Wakil Ketua Bidang Kerjasama Ormas), AS Suruhenta Sembiring (Wakil Ketua Bidang Sosial dan Pengabdian Masyarakat), Rianto selaku Wakil Sekretaris Bidang Perdagangan dan seluruh unsur Pengurus Harian lainnya.

Rapat tersebut membahas tindak lanjut hasil rapat pleno pertama, termasuk persiapan pelantikan kepengurusan, pelaksanaan Rapat Kerja Daerah (Rakerda), serta Bimbingan Teknis (Bimtek).

Dalam arahannya, Andar menyampaikan bahwa rapat pengurus harian menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi internal sekaligus memastikan seluruh agenda organisasi berjalan sesuai mekanisme dan ketentuan Partai Golkar.

Ia mengapresiasi kehadiran jajaran pengurus yang tetap meluangkan waktu di tengah kesibukan masing-masing untuk mengikuti rapat.

Menurutnya, partisipasi aktif seluruh pengurus merupakan bentuk komitmen dan tanggung jawab bersama dalam menjalankan roda organisasi.

"Rapat pengurus harian ini kita laksanakan sebagai tindak lanjut atas rapat pleno pertama yang telah diselenggarakan pada 15 September 2026," ujar Andar dalam arahannya.

*Badan Saksi Nasional Telah Terbentuk*

Pada kesempatan itu, Andar melaporkan sejumlah langkah yang telah dilakukan DPD Partai Golkar Sumut setelah rapat pleno pertama.

Salah satunya adalah pembentukan Badan Saksi Nasional Partai Golkar Sumatera Utara. Pembentukan badan tersebut, kata Andar, telah ditetapkan melalui surat keputusan dan dilaporkan kepada DPP Partai Golkar.

Selain itu, panitia pelantikan dan Rakerda juga telah terbentuk serta mulai melaksanakan rapat-rapat awal untuk mempersiapkan rangkaian kegiatan organisasi tersebut.

DPD Partai Golkar Sumut juga telah menyampaikan surat permohonan jadwal pelaksanaan Bimtek, pelantikan, dan Rakerda kepada DPP Partai Golkar.

Namun, hingga rapat berlangsung, pihaknya masih menunggu penetapan jadwal dari DPP.

Andar berharap seluruh jajaran pengurus memberikan dukungan agar persiapan dan pelaksanaan agenda tersebut dapat berjalan lancar.

*Empat Daerah Telah Melaksanakan Musda*

Dalam laporannya, Andar juga menyampaikan perkembangan pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar di tingkat kabupaten.

Hingga saat ini, DPD Partai Golkar Sumut telah melaksanakan Musda di empat daerah, yakni Kabupaten Dairi, Kabupaten Asahan, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, dan Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Ia menyebutkan, pelaksanaan Musda di keempat daerah tersebut berlangsung dengan baik dan mengacu pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Golkar.

Andar menyampaikan apresiasi kepada jajaran pengurus yang telah turun langsung memberikan dukungan dan memastikan proses Musda berjalan sesuai ketentuan organisasi.

Sementara itu, penjadwalan Musda untuk sejumlah DPD Partai Golkar kabupaten/kota lainnya masih menunggu proses lebih lanjut.

Ia juga meminta masukan dari para ketua DPD, Ketua Organizing Committee (OC), serta Ketua Steering Committee (SC) mengenai perkembangan persiapan kegiatan dan berbagai hal yang masih memerlukan koordinasi bersama.

*Siapkan Peringatan HUT Partai Golkar*

Selain agenda konsolidasi organisasi, rapat tersebut turut membahas rencana peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-62 Partai Golkar pada 22 Oktober 2026.

Andar menjelaskan, meskipun petunjuk pelaksanaan maupun petunjuk teknis resmi dari DPP Partai Golkar belum diterima, DPD Partai Golkar Sumut berencana menggelar kegiatan ziarah dan kemungkinan syukuran sederhana di kantor DPD.

Pelaksanaannya tetap akan menyesuaikan arahan resmi dari DPP Partai Golkar.

Menurut Andar, koordinasi dan kesiapan organisasi menjadi hal penting agar seluruh kegiatan dapat dilaksanakan secara tertib dan sesuai dengan kebijakan partai.

*Minta Pengurus Aktif Berikan Masukan*

Menutup arahannya, Andar berharap rapat pengurus harian tersebut menjadi forum untuk menyampaikan gagasan, saran, dan masukan dalam mempersiapkan agenda organisasi ke depan.

Ia menekankan pentingnya keterlibatan seluruh jajaran pengurus, khususnya dalam mematangkan persiapan Bimtek, pelantikan, Rakerda, serta penjadwalan Musda di daerah lainnya.

Melalui koordinasi yang berkesinambungan, DPD Partai Golkar Sumut diharapkan dapat menjaga soliditas kepengurusan dan memastikan program organisasi berjalan sesuai rencana.

Rapat perdana pengurus harian ini sekaligus menjadi bagian dari konsolidasi internal DPD Partai Golkar Sumatera Utara dalam menjalankan agenda kepengurusan periode 2025–2030.

Integrasi Pembelajaran dan Pertukaran Pengetahuan, FMIPA USU Gelar Sumatra Biosphere Summer Course 2026

admin — Wed, 14 Oct 2026 16:44:00 +0700+0700

MEDAN - Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Sumatera Utara (USU) menyelenggarakan Sumatran Biosphere Summer Course 2026 dengan tema "From Fungal Ecology to Wildlife Conservation and Biotechnology", pada 5–13 Oktober 2026.

Program akademik internasional ini, mengintegrasikan pembelajaran, pertukaran pengetahuan, konservasi keanekaragaman hayati, dan bioteknologi, sekaligus memperkuat jejaring akademik internasional serta kontribusi perguruan tinggi kepada masyarakat.

Kegiatan ini menghadirkan rangkaian kuliah pakar, diskusi ilmiah, kegiatan lapangan, pertukaran budaya, kompetisi fotografi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat. Melalui pendekatan experiential learning, peserta memperoleh kesempatan untuk memahami ekologi fungi, konservasi satwa liar, dan pemanfaatan biodiversitas secara berkelanjutan, baik melalui pembelajaran akademik maupun pengamatan langsung di kawasan Danau Toba.

Dalam sambutan pembukaan, Dekan FMIPA USU, Prof. Dr. Miswar Budi Mulya, S.Si., M.Si., menyampaikan bahwa program ini merupakan kesempatan untuk memperluas wawasan ilmiah, membangun jejaring internasional, dan mendorong kolaborasi akademik di bidang biodiversitas, ekologi, mikrobiologi, virologi, fisiologi tumbuhan, serta pengembangan produk berbasis bahan alam.

Penyelenggaraan Sumatran Biosphere Summer Course 2026 juga sejalan dengan upaya USU memperkuat internasionalisasi pendidikan, kolaborasi akademik lintas negara, serta pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Program (IKP) universitas. Program ini menjadi salah satu bentuk implementasi kerja sama internasional yang telah terjalin antara USU dan berbagai mitra, termasuk Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) Chulalongkorn University (Thailand), Yayasan Ekosistem Lestari (YEL), dan PanEco (Swiss).

Pembukaan kegiatan turut dihadiri oleh Prof. Dr. dr. Dewi Masyithah Darlan, DAP&E., MPH., Sp.Par.K., Direktur Direktorat Kerja Sama dan Internasionalisasi USU.

Dukungan pimpinan universitas dan fakultas menjadi bagian penting dalam mendorong penyelenggaraan program akademik internasional yang membuka peluang pertukaran keahlian, pengembangan jejaring, dan kolaborasi berkelanjutan.

Ketua Panitia, Dr. Cheryl Grace Pratiwi Rumahorbo, M.Si., dalam laporannya menjelaskan, bahwa program yang berlangsung secara hibrida pada 5–13 Oktober 2026 ini dirancang untuk mempertemukan peserta, akademisi, peneliti, dan praktisi dari berbagai negara.

"Keberagaman latar belakang peserta diharapkan memperkaya pertukaran perspektif, memperluas pengalaman belajar, serta membuka peluang kerja sama pendidikan dan penelitian pada masa mendatang," ungkapnya, Rabu (14/10/2026).

Program ini juga menghadirkan narasumber nasional dan internasional dengan beragam kepakaran. Salah satunya adalah Prof. Dr. Hunsa Punnapayak, yang berasal dari Chulalongkorn University, Thailand, yang berbagi pengetahuan dalam bidang bioteknologi tumbuhan dan mikrobiologi industri. Materi lainnya mencakup ekologi dan evolusi, enzim fungi, bioteknologi, bioremediasi, genetika, biologi molekuler, serta pemanfaatan sumber daya hayati secara berkelanjutan.

Selain kegiatan akademik, program ini juga memberikan perhatian khusus pada pelestarian lingkungan melalui kegiatan lapangan di kawasan Aek Batu, Huta Tiga, Kabupaten Simalungun, serta kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Sipolha. Kegiatan lapangan meliputi pengamatan biodiversitas, observasi lingkungan, bird watching, dan aktivitas edukatif yang menghubungkan pembelajaran ilmiah dengan tantangan konservasi di tingkat lokal.

Pengabdian kepada masyarakat di Sipolha melibatkan empat program studi di FMIPA USU, yaitu Biologi, Fisika, Kimia, dan Matematika.

Kolaborasi ini menunjukkan penerapan Tridarma Perguruan Tinggi melalui pendekatan multidisiplin yang menghubungkan ilmu pengetahuan, pendidikan, konservasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Program Studi Biologi melaksanakan kegiatan bertajuk "Tree Planing to Support Ecosistem Conservation and Environmental Sustainability in Aek Batu, Sipolha" yang berfokus pada penanaman pohon untuk mendukung konservasi ekosistem dan keberlanjutan lingkungan.

Kegiatan ini, diharapkan dapat meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap pentingnya menjaga tutupan vegetasi, melestarikan lingkungan, dan mempertahankan keseimbangan ekosistem setempat.

Sementara itu, untuk Program Studi Fisika sendiri mengusung kegiatan "Enhancing Students Interest in Physics through Hands-On Basic Measurrment Training at SMP Negeri 1 Pematang Sidamanik: An International Community Service Program".

Melalui pelatihan pengukuran dasar secara langsung, kegiatan ini bertujuan meningkatkan ketertarikan siswa terhadap fisika, memperkenalkan penerapan konsep fisika dalam kehidupan sehari-hari, dan memberikan pengalaman pembelajaran yang lebih interaktif.

Sedangkan Program Studi Kimia menyelenggarakan "Pilah Hebat: Sort Weste, Live Clean and Healthy", yang mendorong peningkatan kesadaran mengenai pemilahan sampah, kebersihan, dan pola hidup sehat. Kegiatan ini diharapkan membantu menumbuhkan kebiasaan pengelolaan sampah yang lebih baik serta memperkuat kepedulian terhadap kebersihan lingkungan.

Selanjutnya, Program Studi Matematika menghadirkan "Matj Fun Day: Learning Mathematics through Games - Improving Elementary School Students' Interest in and Understanding of Mathematics through Game-Based Learning at SDN 091437 Hutamala". Melalui pendekatan pembelajaran berbasis permainan, kegiatan ini bertujuan meningkatkan minat dan pemahaman siswa sekolah dasar terhadap matematika dengan suasana belajar yang menyenangkan, interaktif, dan mudah dipahami.

Keterlibatan keempat program studi tersebut memperlihatkan bahwa pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan melalui beragam pendekatan keilmuan yang saling melengkapi. Tidak hanya berorientasi pada transfer pengetahuan, kegiatan ini juga diarahkan untuk menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat melalui pendidikan, peningkatan kesadaran lingkungan, dan penguatan partisipasi dalam menjaga keberlanjutan lingkungan.

Liana Dwi Sri Hastuti, S.Si., M.si., Ph.D., Wakil Dekan III FMIPA USU, dalam sambutan penutupan menyampaikan apresiasi kepada seluruh narasumber, mitra, panitia, dan peserta yang telah berkontribusi terhadap pelaksanaan kegiatan.

"Saya berharap Summer Course ini dapat memperkuat hubungan akademik internasional dan membuka peluang kolaborasi dalam penelitian bersama, pertukaran akademik, serta pengabdian kepada masyarakat," ujarnya.

Wakil Ketua Panitia, Ozoe Akbar Pratama, M.Sc., bersama tim panitia turut berperan dalam mendukung koordinasi berbagai rangkaian kegiatan, mulai dari sesi akademik hingga aktivitas lapangan dan pengabdian kepada masyarakat. Sinergi antara pimpinan fakultas, panitia, dosen, mahasiswa, mitra, dan peserta menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program ini.

Melalui Sumatran Biosphere Summer Course 2026, FMIPA USU menegaskan komitmennya untuk menghubungkan pendidikan tinggi, penelitian, kerja sama internasional, dan pengabdian kepada masyarakat. Program ini diharapkan menjadi langkah berkelanjutan dalam memperkuat internasionalisasi USU, meningkatkan kepedulian terhadap biodiversitas Sumatera, serta mendorong kontribusi nyata perguruan tinggi bagi masyarakat dan lingkungan.