BAKOPAM Sumut Ucapkan Selamat kepada Rais Aam dan Ketum PBNU 2026–2031

admin — Tue, 01 Sep 2026 01:34:00 +0700+0700

MEDAN — Badan Koordinasi Pemuda Muslim (BAKOPAM) Sumatera Utara menyampaikan ucapan selamat dan sukses atas terpilihnya KH Miftachul Akhyar sebagai Rais Aam PBNU dan KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin sebagai Ketua Umum PBNU masa khidmat 2026–2031.

Kepemimpinan baru tersebut ditetapkan dalam rangkaian Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Jawa Timur. KH Miftachul Akhyar kembali dipercaya sebagai Rais Aam setelah mendapat keputusan musyawarah AHWA, sementara Gus Kikin ditetapkan sebagai Ketua Umum PBNU melalui musyawarah mufakat.

Ketua Umum BAKOPAM Sumut, Ibnu Hajar, SE, mengatakan, terpilihnya kedua tokoh tersebut merupakan amanah besar untuk membawa NU semakin kuat dalam menjalankan peran keagamaan, sosial dan kebangsaan.

"Atas nama keluarga besar BAKOPAM Sumatera Utara, kami mengucapkan selamat dan sukses kepada KH Miftachul Akhyar yang kembali dipercaya sebagai Rais Aam PBNU dan KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin sebagai Ketua Umum PBNU periode 2026–2031," ujar Ibnu Hajar.

Menurutnya, NU memiliki posisi penting dalam menjaga persatuan bangsa serta memberikan pencerahan kepada masyarakat di tengah berbagai tantangan zaman.

Ibnu Hajar berharap kepemimpinan Rais Aam dan Ketua Umum PBNU yang baru dapat memperkuat persatuan warga Nahdliyin, meningkatkan kontribusi NU terhadap pembangunan bangsa serta tetap menjaga nilai-nilai keislaman, kebangsaan dan kemasyarakatan.

"Semoga amanah dalam menjalankan tugas, diberikan kekuatan dan kesehatan serta mampu membawa NU semakin maju, mandiri dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi umat, bangsa dan negara," katanya.

Gus Kikin sendiri sebelumnya menyatakan bahwa NU merupakan organisasi keagamaan dan kemasyarakatan, bukan alat untuk kepentingan politik tertentu. Ia juga mengajak seluruh elemen NU untuk kembali merapatkan barisan setelah dinamika Muktamar ke-35.

BAKOPAM Sumut, lanjut Ibnu Hajar, siap mendukung berbagai upaya positif dalam memperkuat ukhuwah Islamiyah, persatuan pemuda Muslim serta kontribusi organisasi kemasyarakatan bagi Indonesia.

"Selamat mengemban amanah. Semoga kepemimpinan KH Miftachul Akhyar dan Gus Kikin membawa keberkahan serta memberikan kemaslahatan bagi seluruh warga NU dan masyarakat Indonesia," pungkasnya.

Agung Ikhsan Wijaya Dianugerahi Gelar KRT Wijoyoadinagoro

admin — Mon, 31 Aug 2026 18:46:00 +0700+0700

SURAKARTA | HALOMEDAN.COM

Agung Ikhsan Wijaya resmi dianugerahi gelar kehormatan Kangjeng Raden Tumenggung (KRT) Wijoyoadinagoro dari Keraton Surakarta Hadiningrat.
Penganugerahan gelar tersebut diberikan atas dedikasi dan kontribusinya dalam gerakan pertanian untuk mendukung ketahanan pangan nasional serta berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan.

Prosesi wilujengan dan penyerahan Surat Kekancingan berlangsung khidmat di Sasono Purnomo, Badran, Surakarta, Senin (31/8/2026).
Gelar kehormatan tersebut diserahkan langsung oleh Maha Menteri Keraton Surakarta Hadiningrat, KGPH Panembahan Agung Tedjowulan. Dalam kesempatan itu, Agung Ikhsan Wijaya juga menerima lencana kesetiaan berbentuk Merah Putih.

Usai prosesi, KRT Wijoyoadinagoro menjalani sowan terbatas dan menerima restu serta piwulang dari KGPH Panembahan Agung Tedjowulan agar terus menjaga amanah gelar dan memperluas pengabdian kepada masyarakat.

Penganugerahan ini menjadi penanda tanggung jawab moral baru bagi KRT Wijoyoadinagoro untuk terus berkontribusi di bidang pertanian, sosial, serta pelestarian budaya Nusantara.
(Red)

Tradisi yang Terus Bergerak Melingkari Desa-Desa Muria

admin — Mon, 31 Aug 2026 17:49:00 +0700+0700

Kudus | Halomedan.com

Belasan musisi dari Prancis memainkan gamelan di Desa Menawan, Kudus, pada pembukaan Festival Muria Raya (FMR) #6, 5 Agustus 2026. Tabuhan gamelan bertemu saxophone, trombone dan terompet, sementara tiga penari Indonesia bergerak di antara komposisi tersebut.

Mereka adalah Compagnie Kotekan, kelompok gamelan dari Prancis yang tampil bersama Gayam 16 Yogyakarta. Pertunjukan ini menjadi salah satu yang mencolok karena mempertemukan gamelan dengan perangkat musik modern dalam sebuah kolaborasi lintas budaya.

Secara artistik, Compagnie Kotekan dipimpin musisi dan komponis Jean-Pierre "Pawak" Goudard. Hubungannya dengan gamelan bermula ketika ia belajar gamelan di Bali sekitar tahun 2000, kemudian membawa gamelan ke Prancis dan mengajak musisi, teman serta murid mempelajarinya.

"Gamelan membuka ruang bagi siapa saja untuk berkarya bersama," kata Sarah Andrieu, Presiden Compagnie Kotekan.
Pada pembukaan yang sama hadir komunitas Tari Caping Kalo yang berasal dari Kudus, dan Yuta Kuroki dari Jepang. Yuta membawakan Kijin Kagura, tari ritual dari Shiiba, Miyazaki. Berasal dari garis keturunan penari Kagura, Yuuta juga mengikuti program residensi bersama seniman dan masyarakat Muria.

*Perjalanan Menapak Lingkaran*
FMR #6 berlangsung sepanjang 5–30 Agustus. Setelah Tepuk Gelang di Desa Menawan pada 5 Agustus, perjalanan berlanjut ke Desa Japan pada 21 Agustus melalui Tumapaking Cakra Manggilingan, lalu mencapai babak akhir di Dukuh Dombyang, Desa Jepalo, Pati, pada 29–30 Agustus.

Tema "Tepuk Gelang" menggambarkan dua ujung yang bertemu dan membentuk lingkaran. Brian Trinanda K. Adi, Ketua Yayasan Festival Muria Raya, menyebutnya sebagai simbol persaudaraan.

Kandidat doktor di Amsterdam School for Cultural Analysis (ASCA), University of Amsterdam, itu mengatakan, "Ujung dengan ujung bertemu melingkar. Itu menjadi simbol ikatan persaudaraan antar sesama manusia dan juga dengan sesama makhluk serta elemen alam, termasuk tumbuhan, binatang, air, angin, tanah, dan api, sekaligus saling mendoakan."

Perjalanan semacam ini sudah menjadi bagian dari sejarah FMR. Festival tersebut pertama berlangsung di Pati pada 2020, kemudian bergerak ke Jepara dan Kudus dengan rute mengelilingi Gunung Muria atau pradaksina. Bagi Brian, perjalanan itu merupakan "perjalanan spiritual" untuk mengikat persaudaraan masyarakat se-Muria Raya agar tidak terputus.

*Ketika desa menjadi ruang belajar*
Di Desa Japan, proses itu mewujud dalam kehidupan sehari-hari. Shafira Onky Parasmita atau Rara mengajar tembang macapat kepada anak-anak remaja Desa Japan dan terlibat dalam musik untuk kolaborasi Yuta Kuroki dengan anak-anak SD setempat.

Salah satu seniman lokal yang terlibat adalah Cucu Khabib Yahya, yang tampil dengan wayang kulit Bedhol Kayon, lakon Ngguyang Sengkolo, kemudian Tari Bujang Ganong. Pengalaman bersama seniman lain membuatnya melihat kesenian tidak semata sebagai pekerjaan panggung.

"Dari mereka saya belajar bahwa seni tidak semata-mata soal uang, melainkan ruang belajar, dialog, dan perjumpaan," ungkapnya.

Perjumpaan itu juga memberi pengaruh kepada M. Choirul Anam, pemuda Desa Japan. Ia memperoleh pengetahuan tentang pengarsipan sejarah desa dan terdorong menelaah kembali kondisi lingkungan sosialnya.

*Tradisi yang berani mencoba*
Salah satu contohnya adalah Gatotkaca, Gamelan Total Kaca, karya yang dikembangkan melalui perjalanan FMR dan kembali hadir dalam FMR #6 melalui Nyai Murbeng Lungit, bersama Gempur Sentosa dari Subang dan Jawara Squad.

Gatotkaca diciptakan dari limbah kaca yang dilebur dalam tungku khusus, kemudian melalui berbagai proses dari riset, pengembangan organologi, hingga dapat dimainkan sebagai instrumen musik. Sebuah antitesis dari anggapan bahwa menjaga tradisi berarti tidak boleh mengubah apa pun. Tradisi juga bisa hidup melalui perubahan, percobaan, dan adaptatif.

Dalam eksperimen tersebut, pengetahuan tentang gamelan bertemu material yang tidak lazim. Yang dipertahankan bukan semata bentuk benda, melainkan kemungkinan agar pengetahuan lama tetap menemukan cara baru untuk digunakan.

*Lingkar Persaudaraan Tak Terbatas*
Menjelang babak akhir di Jepalo, jejaring FMR memperlihatkan bentang yang luas. Program residensi melibatkan, antara lain, Yuta Kuroki, Gempur Sentosa, Pepep D.W., Welda Sanavero, dan Jawara Squad.

Lingkar perjumpaan itu juga diisi seniman dari berbagai daerah, antara lain Pepep D.W. dari Bandung, Welda Sanavero dari Blora, Gempur Sentosa dari Bandung, Subang Nyeni dari Sumbang, serta Sigit Febrianto bersama Jawara Squad dari Bandung. Nama-nama tersebut memperlihatkan bahwa FMR tidak hanya mempertemukan satu jenis kesenian atau satu wilayah, tetapi seniman dan kelompok dengan latar yang beragam.

Pada 29–30 Agustus, berbagai proses itu dipresentasikan di Dukuh Dombyang, Desa Jepalo, melalui Gelar Cakra Manggilingan. Pameran menghadirkan karya dari program Artists and Experts in Residence, Bala-Bala Muria, dan para seniman kolaborator.

Malam 29 Agustus menghadirkan Langgeng Culture Center, Rendra Bagus Pamungkas, Mawlana Jawi, Deny Dumbo, Danar Agung, Gatotkaca, Sutanto Mendut, Y. Agung Wibowo, Rara Kencana, Mbah Lawu Warta, Subang Nyeni, Lakonika, Cucu Khabib Yahya bersama seniman residensi, serta Yuta Kuroki.

Pada 30 Agustus, rangkaian berlanjut dengan Komunitas Mantra Gula Kelapa dari Surakarta, Temu Cakap Desa, dan SVRNSA dari Blora. Rangkaian tersebut menjadi bagian dari penutup perjalanan FMR #6 yang berlangsung sepanjang Agustus.

*Prasasti Batu Simbol Persaudaraan*
Ada pula Prasastu, batu yang menjadi salah satu penanda perjalanan FMR. Batu tersebut dipahat dengan Aksara Waja dan dibawa dalam rangkaian kegiatan sebagai simbol persaudaraan antara festival dan masyarakat.

Maliyana Nur Rahma, bagian dari Tim Media Festival Muria Raya, melihat FMR sebagai sesuatu yang melampaui agenda pertunjukan. "Festival Muria Raya bukan sekadar pertunjukan seni, tetapi gerakan kebudayaan yang tumbuh bersama masyarakat desa."

Setiap babak, menurutnya, menjadi "laboratorium perjumpaan dan jembatan persaudaraan". Baginya, kebudayaan bukan hanya warisan masa lalu, tetapi bekal bagi masa depan; perjumpaan, karya dan dialog menjadi bagian dari upaya menjaga hubungan antara manusia, alam dan kebudayaan.

*Ke Mana Perjumpaan Berlanjut?*
Pertanyaan itu menjadi relevan ketika sebuah festival yang tumbuh dari masyarakat telah menyelesaikan satu putarannya. Jika FMR dapat mempertemukan seniman, warga, anak-anak, pengetahuan lokal dan jejaring dari berbagai daerah, apa yang diperlukan agar hubungan tersebut tidak berhenti bersama berakhirnya festival?

Kerja kebudayaan semacam ini membutuhkan ekosistem yang lebih luas. Negara memiliki sekolah, lembaga kebudayaan, arsip, kebijakan dan jaringan yang dapat memperkuatnya, sementara inisiatif masyarakat tetap menjadi sumber energi yang membuatnya tumbuh.

Tantangannya adalah menemukan bentuk hubungan yang saling menguatkan: dukungan yang memperluas kemungkinan, tetapi tidak mengambil alih sesuatu yang sejak awal tumbuh dari bawah.

Cakra Manggilingan menggambarkan kehidupan seperti air yang mengalir dari mata air menuju sungai dan samudera, kemudian kembali dalam siklusnya. Dalam gagasan FMR, begitu pula warisan leluhur: diterima oleh generasi sekarang untuk kemudian diteruskan kepada generasi berikutnya.

Enam edisi FMR memperlihatkan bahwa perjalanan kebudayaan tidak harus selalu lurus. Gamelan dapat dimainkan musisi Prancis dan dipertemukan dengan saxophone, trombone serta terompet; Kagura Jepang dapat bertemu anak-anak Muria; gamelan dapat dibuat dari kaca; cerita desa dapat mulai diarsipkan.

Yang menentukan bukan hanya apakah sebuah festival dapat digelar kembali, tetapi apakah perjumpaan yang diciptakannya menghasilkan sesuatu yang dapat diteruskan.

Di Jepalo, satu putaran FMR #6 selesai. Putaran berikutnya kini berada di tangan mereka yang meneruskannya.
Rel

SURAT TANAH KELAR 3 HARI, PBG DIDUGA DIABAIKAN: BANGUNAN MA DI TEMBUNG TERUS DIKEBUT

admin — Mon, 31 Aug 2026 16:44:00 +0700+0700

DELISERDANG — Persoalan perizinan bangunan kembali menjadi sorotan di Kabupaten Deli Serdang. Sebuah rumah milik MA yang sedang dibangun di Pasar 5 Gang Durian 6, Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, disebut berdiri tanpa dilengkapi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Ironisnya, dokumen penguasaan tanah atas nama MA justru telah diterbitkan melalui Pemerintah Kecamatan Percut Sei Tuan. Sementara pembangunan fisik rumah terus dikebut hingga kini.

Berdasarkan dua lembar Surat Penyerahan Penguasaan Atas Tanah Dengan Cara Ganti Rugi yang diperoleh, tanah tersebut tercatat atas nama MA.

Surat pertama bernomor 592.2/1356/PST/VI/2026, tertanggal 9 Juni 2026, menerangkan penyerahan dari AP kepada MA dengan lokasi di Desa Tembung.

Sedangkan surat kedua bernomor 592.2/1389/PST/VI/2026, tertanggal 12 Juni 2026, menerangkan penyerahan dari S kepada MA, juga berlokasi di Desa Tembung.

Dengan demikian, proses penerbitan dua dokumen penguasaan tanah tersebut berlangsung hanya dalam hitungan tiga hari.

Namun, persoalan justru muncul ketika pembangunan fisik dilakukan. Hingga Senin, 31 Agustus 2026, bangunan rumah tersebut telah berdiri kokoh. Dinding bata sudah menjulang dan tiang-tiang penyangga telah terpasang.

Di lokasi tidak terlihat adanya plang PBG sebagai tanda bahwa bangunan tersebut telah memenuhi persyaratan perizinan.

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan serius: bagaimana sebuah bangunan bisa terus dibangun apabila dokumen perizinan bangunannya belum jelas?

Padahal, ketentuan mengenai bangunan gedung mengharuskan setiap pembangunan memenuhi persyaratan administratif dan teknis sebagaimana diatur dalam PP Nomor 16 Tahun 2021 tentang Bangunan Gedung.

Kades: Desa Tak Lagi Dilibatkan Urusan PBG

Ketika dikonfirmasi mengenai pembangunan tersebut, Kepala Desa Tembung, Misman, mengaku pihak desa sudah lama tidak dilibatkan dalam proses pengurusan PBG.

"Maaf Bang, desa sudah tidak dilibatkan dalam urusan izin PBG. Dan soal bangunan itu juga belum ada info yang sampai ke kami, tapi terima kasih atas informasinya," ujar Misman.

Ia menjelaskan, biasanya pihak desa akan menyampaikan laporan kepada kecamatan atau petugas ketenteraman dan ketertiban (Trantib) apabila menemukan pembangunan baru yang diduga bermasalah.

"Biasanya kami melapor kepada camat atau trantib kalau ada berdiri bangunan baru. Kalau memang menyalahi aturan ya kita laporkan ke trantib/camat," lanjutnya.

Sementara itu, Kasi Trantib Kecamatan Percut Sei Tuan, Jos Mako, ketika dikonfirmasi hanya memberikan respons singkat.

"Saya suruh anggota saya cek ke lapangan ya bg, terima kasih informasinya," jawabnya melalui pesan.

Namun, hingga berita ini disusun, pembangunan rumah tersebut disebut masih terus berjalan.

Jangan Berhenti di "Cek Lapangan"

Yang menjadi sorotan warga bukan sekadar keberadaan bangunan tanpa plang PBG, tetapi sejauh mana pemerintah daerah menjalankan fungsi pengawasan dan penertiban.

Sebab, jika benar bangunan tersebut belum memiliki PBG, maka pemerintah memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam ketentuan bangunan gedung, pelanggaran dapat berujung pada peringatan tertulis, penghentian pembangunan, penyegelan, sanksi administratif/denda, hingga pembongkaran, sesuai jenis dan tingkat pelanggarannya.

Seorang warga yang meminta namanya tidak dipublikasikan mendesak Kasi Trantib Percut Sei Tuan dan Satpol PP Deli Serdang tidak berhenti pada pemeriksaan lapangan semata.

"Kalau urus surat tanah bisa cepat, masa urus penertiban lama. Tegakkan aturan Pak," tegas warga tersebut.

Di sisi lain, pemilik tanah sekaligus bangunan, MA, serta pihak pemborong hingga kini disebut belum memberikan penjelasan mengenai status PBG bangunan tersebut.

Publik pun kini menunggu ketegasan pemerintah: apakah pembangunan akan dibiarkan terus berjalan, atau dihentikan sampai seluruh persyaratan perizinannya benar-benar terpenuhi?

Sebab, penegakan aturan tidak boleh hanya tajam kepada masyarakat kecil, sementara bangunan yang sudah telanjur berdiri dibiarkan begitu saja.

Kini bola berada di tangan Pemkab Deli Serdang dan aparat penertiban. Jika memang belum mengantongi PBG, tindakan tegas harus dilakukan. Jangan sampai masyarakat mendapat kesan bahwa surat tanah bisa bergerak cepat, tetapi penegakan aturan bangunan justru berjalan lambat.red

IMIGRASI DIGITAL, DARI LOKET PELAYANAN HINGGA PAGAR NEGARA

admin — Mon, 31 Aug 2026 15:33:00 +0700+0700

Oleh Abdullah Rasyid
Staf Khusus Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan

Dalam beberapa kunjungan ke Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) dan Kantor Imigrasi, kami melihat langsung bagaimana pelayanan berbasis elektronik dan digital mulai menjadi bagian penting dari kerja keimigrasian.

Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka evaluasi dan perbaikan pelayanan, bukan sekadar untuk menyaksikan kecanggihan perangkat yang telah dipasang.

Kami memeriksa bagaimana sistem digunakan, seberapa cepat masyarakat dilayani, bagaimana petugas merespons gangguan, serta apakah data yang tersedia benar-benar membantu pengambilan keputusan.

Dari sana terlihat bahwa transformasi digital bukan lagi kebutuhan masa depan. Ia sudah hadir di meja pelayanan, pintu pemeriksaan, ruang pengawasan, dan pusat pengendalian keimigrasian.

Namun, ada satu pelajaran penting. Digitalisasi tidak cukup diukur dari jumlah aplikasi, kamera, autogate, atau perangkat yang dimiliki. Teknologi baru berarti apabila membuat pelayanan lebih cepat, pengawasan lebih tajam, keputusan lebih akurat, dan ruang penyimpangan semakin sempit.

Dalam konteks itulah pernyataan Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko bahwa 70 persen tulang punggung imigrasi ke depan akan berbasis teknologi perlu ditempatkan. Pernyataan tersebut bukan sekadar ambisi membeli perangkat baru, melainkan arah perubahan kelembagaan.

Imigrasi sedang bergerak dari pola kerja yang dominan administratif menuju sistem berbasis data, risiko, dan peringatan dini.

Direktorat Jenderal Imigrasi berencana memperkuat penggunaan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) untuk mengawasi aktivitas warga negara asing. AI dapat membantu mempercepat analisis data, mengenali pola perjalanan yang tidak lazim, serta menunjukkan kasus yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut.

Selama ini petugas harus membaca berbagai informasi: riwayat perjalanan, jenis visa, izin tinggal, tujuan kedatangan, lokasi keberadaan, kegiatan orang asing, sampai profil sponsor atau penjaminnya.

Jika seluruh data itu terpisah, proses pengawasan akan lambat dan sangat bergantung pada ketelitian individual. AI dapat membantu menghubungkan potongan-potongan informasi tersebut dan menemukan kejanggalan yang mungkin tidak segera terlihat.

Misalnya, seseorang masuk menggunakan visa untuk tujuan tertentu, tetapi pola kegiatannya menunjukkan hal berbeda. Atau, sebuah perusahaan menjadi penjamin bagi banyak orang asing dengan profil yang tidak sesuai kegiatan usahanya. Sistem dapat memberikan peringatan awal agar petugas melakukan pemeriksaan lebih mendalam.

Dengan pendekatan ini, pengawasan bergerak dari tindakan reaktif menuju pencegahan. Petugas tidak perlu menunggu sampai pelanggaran menjadi besar. Sinyal risiko dapat dibaca lebih dini, lalu diterjemahkan menjadi pemeriksaan, klarifikasi, atau operasi lapangan.

Teknologi pengenalan wajah yang digunakan di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali, merupakan bagian dari perubahan tersebut. Sistem merekam dan mengidentifikasi orang asing yang masuk, kemudian mencocokkannya dengan dokumen perjalanan dan rekam keimigrasian.

Selain mempercepat pelayanan, teknologi biometrik dapat membantu mendeteksi penggunaan paspor oleh orang lain, penyamaran identitas, serta pemanfaatan dokumen palsu.

Bagi pelintas yang patuh dan berisiko rendah, proses pemeriksaan dapat berlangsung lebih cepat. Sebaliknya, orang dengan indikator risiko tinggi dapat diarahkan untuk menjalani pemeriksaan lanjutan.

Inilah bentuk nyata kebijakan selektif berbasis risiko: Indonesia tetap terbuka kepada wisatawan, investor, mahasiswa, pekerja ahli, diaspora, dan talenta global, tetapi tetap mempunyai kemampuan menyaring ancaman.

Persoalannya, pintu resmi bukan satu-satunya wilayah yang harus dijaga. Indonesia memiliki perbatasan darat sepanjang 3.111 kilometer dengan kondisi geografis yang rumit. Sebagian berupa hutan, pegunungan, sungai, dan permukiman yang berdekatan dengan negara tetangga.

Tidak seluruh titik dapat dijangkau patroli rutin atau dijaga melalui pos permanen.

Karena itu, program Pagar Digital yang memanfaatkan drone mempunyai nilai strategis. Drone dapat digunakan untuk memetakan dan memantau jalur-jalur tidak resmi atau "jalur tikus" yang rawan menjadi tempat keluar-masuk orang secara ilegal.

Ancaman di perbatasan tidak semata-mata berupa pelanggaran administrasi. Jalur tidak resmi dapat dimanfaatkan untuk perdagangan orang, penyelundupan manusia, narkotika, dan berbagai kejahatan lintas negara.

Dalam situasi seperti itu, drone dapat menjadi mata di udara yang memberikan informasi awal kepada petugas.

Tetapi drone bukan pagar dalam arti sesungguhnya. Rekaman udara tidak akan banyak berarti apabila tidak terhubung dengan pusat kendali, data intelijen, dan satuan yang mampu merespons temuan di lapangan.

Karena itu, Pagar Digital harus dibangun sebagai sebuah ekosistem, bukan hanya proyek pengadaan perangkat.

Di dalamnya diperlukan peta titik rawan, standar patroli, pusat komando, prosedur tindak lanjut, pemeliharaan perangkat, serta pembagian tugas yang jelas. Koordinasi dengan TNI, Polri, Bea Cukai, pemerintah daerah, dan lembaga terkait lainnya juga menjadi keharusan.

Teknologi harus memperkuat kerja bersama, bukan menciptakan sistem baru yang berdiri sendiri.

Rencana pembangunan arsitektur teknologi imigrasi hingga 2045 menjadi sangat penting. Arsitektur tersebut harus mengintegrasikan seluruh perjalanan layanan: mulai dari permohonan visa, pemeriksaan kedatangan, penerbitan izin tinggal, pengawasan keberadaan dan kegiatan orang asing, tanggung jawab sponsor, sampai penegakan hukum.

Tanpa arsitektur yang menyeluruh, digitalisasi berisiko melahirkan banyak aplikasi yang tidak saling berkomunikasi. Data tersedia, tetapi tersebar. Petugas memiliki perangkat, tetapi tetap harus melakukan pemeriksaan berulang. Masyarakat diminta mengisi informasi yang sebenarnya sudah pernah diserahkan kepada negara.

Transformasi digital harus mengakhiri fragmentasi semacam itu. Satu data seharusnya dapat digunakan secara aman sesuai kewenangan, memiliki jejak perubahan, dan mendukung keputusan yang dapat diaudit.

Di sisi lain, pengawasan yang semakin kuat harus berjalan beriringan dengan pelayanan yang semakin dekat.

Kehadiran Immigration Lounge di Discovery Kuta, Bali, memperlihatkan arah tersebut. Sejak dibuka pada Juli 2026, layanan itu rata-rata menangani 100–120 pengurusan izin tinggal WNA setiap hari.

Angka tersebut menunjukkan adanya kebutuhan nyata untuk membawa pelayanan ke pusat aktivitas masyarakat dan wisatawan.

Bali sebagai destinasi internasional tentu mempunyai karakter berbeda dengan wilayah industri, pertambangan, perkebunan, pendidikan, atau perbatasan. Karena itu, imigrasi membutuhkan standar nasional yang kuat, tetapi penerapannya harus mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan dan profil risiko setiap daerah.

Ada satu batas yang tetap harus dijaga. AI dapat memberikan rekomendasi, tetapi keputusan hukum tidak boleh sepenuhnya diserahkan kepada mesin.

Penolakan masuk, pencabutan izin tinggal, pencekalan, deportasi, dan proses projustisia membawa konsekuensi serius. Petugas harus tetap memeriksa konteks, memastikan dasar hukum, dan bertanggung jawab atas keputusan yang diambil.

Perlindungan data pribadi juga wajib menjadi fondasi. Data wajah, paspor, perjalanan, dan izin tinggal merupakan informasi sensitif. Sistem harus terlindungi dari kebocoran, penyalahgunaan, dan akses tanpa kewenangan. Algoritma perlu diaudit agar tidak melahirkan kesalahan atau diskriminasi.

Dari kunjungan evaluasi yang kami lakukan, semakin jelas bahwa teknologi tidak dapat dipisahkan dari kesiapan petugas, keandalan jaringan, keseragaman prosedur, dan disiplin tindak lanjut. Ketika satu unsur lemah, manfaat seluruh sistem ikut berkurang.

Karena itu, keberhasilan imigrasi digital bukan ditentukan oleh seberapa canggih perangkat yang dipamerkan.

Ukurannya jauh lebih konkret: masyarakat memperoleh layanan lebih cepat, petugas bekerja lebih mudah, pelanggaran terdeteksi lebih dini, perbatasan semakin terawasi, dan setiap keputusan dapat dipertanggungjawabkan.

Teknologi dapat menjadi mata, telinga, bahkan tulang punggung imigrasi. Namun, hukum, integritas, dan profesionalisme petugas tetap menjadi akal sekaligus nuraninya.

Imigrasi Indonesia menuju 2045 tidak cukup hanya lebih digital. Ia harus lebih cerdas, terintegrasi, akuntabel, aman, dan tetap manusiawi.

TransNusa Pindah ke Terminal 4 Changi Mulai Besok, Ini Perubahan untuk Penumpang

admin — Mon, 31 Aug 2026 15:24:00 +0700+0700

JAKARTA— PT TransNusa Aviation Mandiri (TransNusa) akan memindahkan seluruh operasional penerbangannya di Singapura ke Singapore Changi Airport Terminal 4 mulai 1 September 2026.

Perpindahan terminal ini dilakukan seiring ekspansi jaringan internasional TransNusa di kawasan Asia Pasifik. Maskapai menilai Terminal 4 dapat mendukung upaya perusahaan dalam menghadirkan layanan yang lebih cepat, nyaman, dan premium bagi penumpang.

Group CEO TransNusa, Datuk Bernard Francis, mengatakan perpindahan tersebut bukan sekadar perubahan lokasi operasional, tetapi bagian dari strategi perusahaan untuk meningkatkan pengalaman pelanggan sejak berada di bandara.

"Seiring berkembangnya jaringan internasional Transnusa, kami ingin memastikan kualitas pengalaman pelanggan juga terus meningkat. Bagi kami, perjalanan tidak dimulai ketika pesawat lepas landas, tetapi sejak pelanggan tiba di bandara," ujar Bernard.

Menurutnya, keberadaan TransNusa di Terminal 4 memungkinkan penumpang menikmati proses perjalanan yang lebih cepat dan efisien dengan dukungan fasilitas serta teknologi digital yang tersedia di terminal tersebut.

Andalkan Teknologi Digital

Terminal 4 Changi Airport mengintegrasikan teknologi digital dalam berbagai tahapan perjalanan penumpang.

Mulai dari automated check-in, automated bag drop, pemeriksaan keamanan, layanan imigrasi berbasis biometrik hingga automated boarding, berbagai fasilitas tersebut dirancang untuk menyederhanakan proses keberangkatan.

Dengan proses yang lebih terintegrasi, penumpang diharapkan dapat mengurangi waktu antre dan memiliki lebih banyak waktu untuk bersantai maupun menikmati fasilitas di terminal sebelum penerbangan.

"Teknologi bukan sekadar menghadirkan proses yang lebih cepat, tetapi juga membuat perjalanan terasa lebih nyaman dan sederhana bagi pelanggan," kata Bernard.

Lengkapi Perjalanan Penumpang

Tak hanya mengandalkan teknologi, Terminal 4 juga menawarkan berbagai fasilitas yang dapat dinikmati penumpang sebelum keberangkatan.

Penumpang dapat menemukan beragam pilihan restoran dengan kuliner khas Singapura maupun internasional, pusat perbelanjaan, gerai duty-free, serta area komersial.

Dari sisi konektivitas, penumpang yang tiba di Singapura juga dapat melanjutkan perjalanan menuju sejumlah kawasan utama, seperti Marina Bay, Orchard Road, Sentosa, dan kawasan Central Business District melalui berbagai pilihan transportasi.

TransNusa Perkuat Jaringan Asia Pasifik

Perpindahan operasional ke Terminal 4 dilakukan ketika TransNusa terus memperluas jaringan internasionalnya.

Sebagai Premium Service Carrier, TransNusa saat ini melayani penerbangan menuju sejumlah destinasi di Asia Pasifik, termasuk Singapura, Kuala Lumpur, Penang, Subang, Bangkok, Phuket, Guangzhou, dan Perth.

Di pasar domestik, maskapai juga memperkuat konektivitas melalui hub utamanya di Jakarta, Bali, dan Manado.

Bernard mengatakan pertumbuhan jaringan harus diikuti dengan peningkatan kualitas layanan agar pengalaman penumpang tetap konsisten.

"Ekspansi jaringan bukan hanya tentang membuka lebih banyak destinasi. Yang sama pentingnya adalah memastikan setiap pelanggan merasakan peningkatan kualitas layanan di setiap perjalanan," ujarnya.

Ia menambahkan, operasional di Terminal 4 merupakan bagian dari investasi jangka panjang TransNusa untuk menghadirkan pengalaman perjalanan yang semakin nyaman, efisien, dan sesuai dengan standar layanan internasional.

Berlaku Mulai 1 September

Mulai 1 September 2026, seluruh penerbangan TransNusa dari dan menuju Singapura akan beroperasi melalui Singapore Changi Airport Terminal 4.

Maskapai mengimbau seluruh penumpang untuk memastikan kembali informasi terminal keberangkatan maupun kedatangan sebelum melakukan perjalanan.

Perpindahan tersebut menjadi langkah terbaru TransNusa dalam memperkuat posisinya sebagai maskapai Premium Service Carrier sekaligus mendukung ekspansi jaringan internasional di kawasan Asia Pasifik.red

GEMA SANTRI NUSA: Dukung Kepemimpinan KH. Miftahul Akhyar dan KH. Abdul Hakim Mahfudz Periode 2026–2031

admin — Mon, 31 Aug 2026 13:58:00 +0700+0700

JAKARTA — Gema Santri Nusa menyampaikan dukungan dan doa kepada kepemimpinan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) periode 2026–2031 di bawah kepemimpinan KH. Miftahul Akhyar sebagai Rais Aam dan KH. Abdul Hakim Mahfudz sebagai Ketua Umum Tanfidziyah.

Ketua Umum Gema Santri Nusa, Akhmad Khambali, SE, MM, menegaskan bahwa pergantian kepemimpinan PBNU bukan sekadar pergantian struktur organisasi, tetapi harus menjadi momentum kebangkitan dan pemulihan marwah Nahdlatul Ulama.

"Kami menyambut kepemimpinan PBNU yang baru dengan optimisme. Ini saatnya NU bangkit, bersatu dan kembali kepada ruh perjuangan para muassis. Jangan biarkan NU kehilangan arah hanya karena kepentingan sesaat," tegas Khambali.

Menurutnya, NU memiliki sejarah panjang sebagai jam'iyyah yang dibangun dengan keikhlasan, ilmu, akhlak, perjuangan, dan pengabdian kepada umat serta bangsa. Karena itu, marwah NU harus dijaga dengan seluruh kekuatan yang dimiliki warga Nahdliyin.

"NU bukan milik segelintir orang. NU adalah rumah besar ulama, kiai, santri, pesantren dan seluruh warga Nahdliyin. Maka tidak boleh ada kepentingan pribadi atau kelompok yang lebih tinggi daripada kepentingan jam'iyyah," ujarnya.

JANGAN BIARKAN NU TERJEBAK DALAM PERTARUNGAN INTERNAL

Khambali yang juga Pengasuh Majlis Sholawat Akhsa Nusantara mengingatkan seluruh elemen NU agar tidak lagi menghabiskan energi dalam pertarungan internal yang justru melemahkan jam'iyyah.

"Perbedaan adalah hal biasa dalam organisasi sebesar NU. Tetapi setelah proses kepemimpinan selesai, waktunya semua kembali ke barisan. Jangan terus mempertajam perbedaan. Yang harus kita pertajam adalah khidmah kepada umat," katanya.

Ia menegaskan bahwa kepemimpinan baru harus diberi ruang untuk bekerja, sekaligus dikawal secara kritis dan konstruktif oleh seluruh elemen NU.

"Mendukung bukan berarti membutakan mata. Mengawal bukan berarti mencari-cari kesalahan. Kritik boleh, koreksi wajib, tetapi semuanya harus ditempatkan dalam bingkai menjaga kehormatan jam'iyyah," lanjutnya.

MARWAH NU TIDAK BOLEH DIUKUR DARI JABATAN DAN FASILITAS

Gema Santri Nusa berpandangan bahwa ukuran keberhasilan NU bukan seberapa besar fasilitas yang dimiliki pengurus, bukan pula seberapa tinggi jabatan yang didapatkan, tetapi seberapa besar manfaat yang dirasakan umat.
"Marwah NU tidak lahir dari jabatan. Marwah NU lahir dari akhlak. Marwah NU tidak dibangun dengan fasilitas. Marwah NU dibangun dengan pengabdian. Dan marwah NU tidak boleh dipertaruhkan demi kepentingan sesaat," tegas Khambali yang juga Ketua Forum Kyai Tahlil Sumatera Utara.

Karena itu, Gema Santri Nusa berharap PBNU periode 2026–2031 mampu menghadirkan konsolidasi besar-besaran, memperkuat kaderisasi, merawat pesantren, memberdayakan santri, memperkuat ekonomi umat, serta memastikan struktur NU dari tingkat cabang hingga ranting kembali hidup dan benar-benar hadir di tengah masyarakat.

KEMBALIKAN NU KEPADA RUH PARA MUASSIS

Khambali menegaskan bahwa tantangan terbesar NU ke depan bukan hanya berasal dari luar, tetapi juga bagaimana NU mampu menjaga rumah besarnya dari berbagai kepentingan yang dapat menggerus kepercayaan warga Nahdliyin.

"Kita harus berani melakukan pembenahan. Jangan takut melakukan evaluasi. Jangan alergi terhadap kritik. Jangan pula membangun budaya saling menjatuhkan. NU membutuhkan kedewasaan, keteladanan dan keberanian untuk memperbaiki diri," ujarnya.

Menurutnya, kepemimpinan KH. Miftahul Akhyar dan KH. Abdul Hakim Mahfudz harus menjadi titik temu bagi seluruh kekuatan NU.

"Kami berharap Rais Aam dan Ketua Umum PBNU mampu menjadi payung besar bagi seluruh Nahdliyin. Yang menang bukan kelompok A atau kelompok B. Yang harus menang adalah NU," kata Khambali.

GEMA SANTRI NUSA SIAP MENGAWAL

Gema Santri Nusa menyatakan siap mengambil bagian dalam mengawal agenda kebangkitan NU melalui penguatan generasi santri, dakwah yang moderat, persatuan umat, dan komitmen kebangsaan.
"Kami tidak ingin NU hanya besar secara struktur, tetapi kecil dalam manfaat. Kami ingin NU besar dalam pengabdian, kuat dalam persatuan, santun dalam perbedaan, dan tegas dalam menjaga NKRI," ungkap Khambali.

Ia mengajak seluruh warga Nahdliyin untuk mengakhiri kegaduhan dan memulai kembali tradisi tabayyun, tawassuth, tasamuh, tawazun dan ta'awun sebagai karakter perjuangan NU.

"Sudah waktunya kita berhenti saling curiga. Sudah waktunya kita berhenti saling menjatuhkan. Sudah waktunya kita kembali bergandengan tangan. NU harus kembali menjadi rumah yang meneduhkan, bukan arena yang melelahkan," pungkasnya.

Gema Santri Nusa percaya, apabila ulama, pengurus, santri, pesantren dan seluruh warga Nahdliyin bersatu, maka marwah NU bukan hanya dapat dikembalikan, tetapi dapat ditegakkan lebih tinggi.

NU HARUS KEMBALI PADA MARWAHNYA.
NU HARUS KEMBALI PADA KHIDMAHNYA.
NU HARUS KEMBALI PADA RUH PARA MUASSIS.

Satu Jam'iyyah. Satu Khidmah. Satu Tekad untuk Umat dan Indonesia.

Akhmad Khambali, SE, MM
Ketua Umum Gema Santri Nusa
Pengasuh Majlis Sholawat Akhsa Nusantara

KETIKA REZEKI ALAM MADINA MULAI MENIPIS: PETI DAN KEGAGALAN NEGARA MENJAGA KARUNIA BUMI

admin — Mon, 31 Aug 2026 13:49:00 +0700+0700

Oleh: H. Syahrir Nasution

Ada sesuatu yang patut kita renungkan secara serius tentang Mandailing Natal (Madina).

Daerah yang selama ini dikenal kaya dengan sumber daya alam, sungai, hutan dan hasil perikanan, kini mulai menghadapi kenyataan yang mengkhawatirkan: hasil alam, termasuk ikan, di sejumlah kawasan mulai dirasakan berkurang oleh masyarakat.

Pertanyaannya sederhana, tetapi jawabannya tidak boleh sederhana:

Kenapa?

Apakah alam Madina memang sudah mulai kehilangan daya dukungnya? Ataukah manusia yang terlalu rakus mengeksploitasi bumi tanpa memikirkan akibatnya?

Saya kira kita harus berani menunjuk salah satu persoalan yang selama ini menjadi sorotan: maraknya pertambangan emas tanpa izin (PETI).

PETI bukan sekadar aktivitas mencari emas secara ilegal.

Ketika penambangan dilakukan tanpa tata kelola lingkungan yang benar, terutama di sekitar sungai dan kawasan yang menjadi sumber kehidupan masyarakat, maka yang dipertaruhkan bukan hanya emas di dalam tanah.

Air dipertaruhkan. Ikan dipertaruhkan. Pertanian dipertaruhkan. Hutan dipertaruhkan. Dan pada akhirnya, masa depan masyarakat Madina ikut dipertaruhkan.

JANGAN SAMPAI EMAS HABIS, MASYARAKAT YANG MENANGGUNG AKIBATNYA

Kita harus jujur.

Masyarakat yang hidup dari sungai tidak membutuhkan emas yang diambil dari dasar sungai. Mereka membutuhkan sungai yang tetap hidup.

Mereka membutuhkan ikan.

Mereka membutuhkan air yang bersih.

Mereka membutuhkan lahan pertanian yang produktif.

Mereka membutuhkan hutan yang mampu menjaga keseimbangan ekosistem.

Karena itu, jika aktivitas PETI mengakibatkan kerusakan lingkungan, maka persoalannya tidak bisa hanya dihitung dari berapa kilogram emas yang berhasil dikeluarkan dari bumi.

Kita harus menghitung pula:

Berapa banyak ikan yang hilang?

Berapa banyak sungai yang rusak?

Berapa banyak lahan masyarakat yang terdampak?

Berapa besar biaya pemulihan lingkungan yang kelak harus ditanggung negara?

Dan pertanyaan paling penting:

Siapa yang sebenarnya menikmati keuntungan terbesar dari aktivitas tersebut?

Jangan sampai keuntungan privat dinikmati segelintir orang, sementara kerusakan lingkungan diwariskan kepada masyarakat luas.

KALAU PETI TERUS MARAK, DI MANA NEGARA?

Inilah pertanyaan yang harus dijawab pemerintah dan aparat penegak hukum.

Masyarakat tentu bertanya-tanya: bagaimana mungkin aktivitas pertambangan ilegal dapat berlangsung berulang-ulang jika pengawasan benar-benar berjalan?

Bagaimana alat-alat berat bisa masuk?

Bagaimana kegiatan penambangan dapat berlangsung?

Bagaimana hasil tambang dapat keluar?

Dan kalau aktivitas tersebut memang ilegal, mengapa penindakannya seolah tidak pernah benar-benar mampu memutus mata rantai?

Saya tidak sedang menuduh siapa pun.

Tetapi negara wajib memberikan jawaban yang terang kepada rakyat.

Sebab membiarkan persoalan berlangsung terlalu lama juga dapat menciptakan persepsi publik bahwa ada ketidakberdayaan aparat atau lemahnya pengawasan.

Dan persepsi semacam ini sangat berbahaya bagi kewibawaan hukum.

JANGAN HANYA TANGKAP PEKERJANYA

Kalau pemerintah dan aparat serius memberantas PETI, jangan berhenti pada pekerja lapangan.

Pekerja di lokasi sering kali hanya berada di ujung rantai.

Yang jauh lebih penting adalah membongkar rantai bisnisnya.

Siapa pemodalnya?

Siapa pemilik alat beratnya?

Siapa yang membeli hasil tambangnya?

Ke mana emas tersebut dijual?

Siapa yang mengatur distribusinya?

Dan apakah ada pihak-pihak tertentu yang memperoleh keuntungan dari aktivitas tersebut?

Kalau hanya pekerja yang ditangkap, sementara pemodal dan jaringan bisnisnya tetap aman, maka pemberantasan PETI tidak akan pernah selesai.

Kita hanya memotong ranting, sementara akarnya tetap hidup.

ALAM BISA MEMBERI, TETAPI ALAM JUGA PUNYA BATAS

Ada kalimat yang menurut saya layak direnungkan:

"Mungkin sedikit demi sedikit Allah mencabut rezeki alam tersebut dari bumi Madina."

Ini bukan semata-mata persoalan agama. Ini juga merupakan peringatan moral.

Bumi bukan warisan yang boleh kita habiskan sesuka hati.

Kita hanya dititipi.

Kalau hari ini sungai terus dieksploitasi, hutan terus digunduli, tanah terus dikeruk dan lingkungan terus dirusak, jangan heran apabila suatu hari hasil alam semakin berkurang.

Dan ketika itu terjadi, kita tidak bisa menyalahkan alam.

Boleh jadi manusianya yang terlalu lama mengambil tanpa pernah berpikir untuk menjaga.

PEMERINTAH HARUS BERANI MEMBUAT AUDIT LINGKUNGAN

Pemerintah Kabupaten Madina bersama pemerintah provinsi dan instansi terkait harus melakukan langkah konkret.

Bukan sekadar operasi sesaat.

Perlu dilakukan pemetaan kawasan PETI, audit kerusakan lingkungan, pemeriksaan kualitas air, pendataan populasi ikan dan identifikasi kawasan yang mengalami kerusakan.

Data tersebut harus dibuka kepada publik.

Masyarakat berhak mengetahui kondisi lingkungan tempat mereka hidup.

Kalau benar hasil ikan menurun, pemerintah harus menjelaskan faktor penyebabnya berdasarkan data ilmiah.

Kalau benar sungai tercemar atau mengalami kerusakan akibat aktivitas tambang, harus ada tindakan pemulihan.

Dan kalau ditemukan aktivitas ilegal, hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu.

JANGAN TUNGGU MADINA KEHILANGAN SEMUANYA

Kita tidak ingin Madina suatu hari hanya tinggal nama sebagai daerah yang pernah kaya sumber daya alam.

Jangan sampai anak cucu kita nanti bertanya:

"Dulu Madina kaya ikan dan hasil alam, kenapa sekarang tidak?"

Lalu kita tidak mampu memberikan jawaban.

Kekayaan alam memang dapat memberikan keuntungan besar.

Tetapi jika eksploitasi tidak dikendalikan, keuntungan itu bisa menjadi bumerang.

Karena itu, saya ingin mengingatkan semua pihak:

Jangan hanya berpikir tentang emas yang ada di bawah tanah. Pikirkan juga ikan yang hidup di sungai.

Jangan hanya menghitung hasil tambang. Hitung pula kerusakan yang ditinggalkannya.

Jangan hanya menjaga kepentingan investor dan pemodal. Jagalah kepentingan rakyat yang hidup dari alam.

Dan kepada pemerintah serta aparat penegak hukum, pertanyaannya sederhana:

APAKAH NEGARA MASIH MAMPU MENJAGA BUMI MADINA, ATAU KITA AKAN TERUS MENUNGGU SAMPAI REZEKI ALAM ITU BENAR-BENAR HABIS?

Karena jika hari ini kita diam, jangan salahkan generasi mendatang ketika mereka menagih pertanggungjawaban kita.

Bumi Madina bukan milik kita untuk dihabiskan. Ia adalah amanah yang harus diwariskan dalam keadaan tetap hidup.

— H. Syahrir Nasution

Bapenda Medan Buka Suara soal Polemik BPHTB: Self Assessment Bukan Berarti Bebas dari Pengawasan

admin — Mon, 31 Aug 2026 13:44:00 +0700+0700

MEDAN – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Medan akhirnya buka suara terkait polemik pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang ramai diperbincangkan di media sosial.

Kepala Bapenda Kota Medan, M. Agha Novrian, menegaskan pemungutan BPHTB di Kota Medan menggunakan sistem self assessment. Artinya, wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang sesuai ketentuan.

Namun, Agha menegaskan sistem tersebut bukan berarti wajib pajak bisa menentukan sendiri kewajiban tanpa pengawasan pemerintah daerah.
"Bapenda tetap mempunyai fungsi pelayanan, penelitian, pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan terhadap kewajiban BPHTB yang belum atau kurang dibayar," kata Agha dalam konferensi pers, Senin (31/8/2026).

Mantan Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan itu mengatakan, pengawasan tetap diperlukan untuk memastikan seluruh potensi penerimaan BPHTB masuk secara optimal ke kas daerah.

NPOPTKP Hanya Sekali, Temuan BPK Jadi Sorotan
Polemik juga menyentuh soal Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP).

Agha menjelaskan, pemberian NPOPTKP mengacu pada Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Fasilitas tersebut diberikan untuk kepemilikan pertama dan hanya dapat dinikmati sekali seumur hidup.

Penghitungan NPOPTKP, kata dia, dilakukan secara otomatis melalui aplikasi SIMPIDA BPHTB.
Meski demikian, persoalan muncul setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya wajib pajak yang memperoleh NPOPTKP lebih dari satu kali pada 2025.

"Untuk temuan tersebut, Bapenda telah menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) dan sudah dikirim kepada masing-masing wajib pajak untuk dilakukan pembayaran," ujar mantan Sekretaris Dinas Infomom Medan ini.

Temuan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa mekanisme otomatis dalam sistem tetap membutuhkan pengawasan dan verifikasi agar fasilitas pengurangan pajak tidak dimanfaatkan berulang oleh pihak yang tidak berhak.

Sertifikat PTSL Terbit, BPHTB Tetap Jadi Utang
Persoalan lain yang ditegaskan Bapenda adalah BPHTB dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Bapenda Medan meluruskan anggapan bahwa penerbitan sertifikat PTSL sebelum BPHTB dibayarkan berarti masyarakat mendapat pembebasan pajak.Tidak demikian.

Program PTSL memang memiliki ketentuan khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 6 Tahun 2018 tentang PTSL. Dalam kondisi tersebut, sertifikat dapat diterbitkan meski BPHTB belum dibayarkan, dengan mencantumkan keterangan mengenai BPHTB yang masih terutang.

Dengan kata lain, sertifikat boleh terbit lebih dulu, tetapi kewajiban BPHTB tidak otomatis gugur.
"Penerbitan sertifikat PTSL sebelum BPHTB dibayar bukan merupakan pembebasan BPHTB. Kewajiban BPHTB tetap melekat sebagai BPHTB terutang yang wajib diselesaikan oleh wajib pajak," tegas Agha.
Data PTSL 2025 Masih Diverifikasi

Untuk mengejar BPHTB yang masih terutang dari program PTSL, Bapenda Medan mengaku telah berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN), baik melalui surat maupun kunjungan langsung.

BPN juga telah menyerahkan data PTSL tahun 2025 kepada Bapenda Medan.

Namun, setelah diteliti, Bapenda menyebut data subjek dan objek pajak yang diterima belum sepenuhnya siap untuk langsung dijadikan dasar penghitungan dan penetapan BPHTB.
Data tersebut masih membutuhkan verifikasi lebih lanjut.

Bapenda juga menggandeng Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Medan untuk memastikan validitas data wajib pajak.
Agha memastikan proses pendataan dan penelusuran BPHTB terutang akan terus dilakukan.

"Bapenda Medan akan terus melakukan pengawasan, pendataan, penelitian, koordinasi, serta penagihan terhadap BPHTB yang masih terutang," katanya.

Menurutnya, langkah tersebut bukan semata-mata mengejar penerimaan pajak, tetapi juga bagian dari upaya Pemerintah Kota Medan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus memastikan setiap kewajiban perpajakan daerah dipenuhi sesuai aturan.

Dengan demikian, pesan Bapenda Medan cukup jelas: sistem self assessment memberikan kepercayaan kepada wajib pajak, tetapi bukan cek kosong. BPHTB tetap harus dihitung dan dibayar sesuai ketentuan, sementara pemerintah daerah tetap memiliki kewenangan untuk meneliti, mengawasi, memeriksa hingga menagih kekurangan pajak. (red)

Puroloyo Kotagede

admin — Mon, 31 Aug 2026 12:09:00 +0700+0700

Puroloyo Kotagede

Ngemban dhawuh dalem Sinuwun Paku Buwono XIV. Pada hari Senin Kliwon, 31 Agustus 2026 tata cara adat di Puroloyo Kotagede. Berkenan memimpin GKR Dra Koes Moertiyah Wandansari M.Pd. Turut mendampingi GKR Putri Purnaningrum. Suasana neng ning nung nang.

Centra Puroloyo Kotagede terdiri dari bangsawan Pajang dan Mataram. Joko Tingkir atau Sultan Hadiwijaya raja Pajang. Menempati posisi paling tinggi. Pengasuh Raden Danang Sutawijaya atau Ngabehi Loring Pasar. Sejak tahun 1575 menjadi raja Mataram. Berkat didikan Sultan Hadiwijaya, Danang Sutawijaya bergelar Panembahan Senapati.

Bendara Raden Ajeng Sedhah Mirah ngobong dupa, manungku puja. Berbusana semekan kemben, jarik, gelung sanggul. Putri Pangageng Sasana Wilapa memberi daya kekuatan. Bendara Raden Ajeng Lungayu lenggah saluku juga, amemet babahan hawa sanga. Berdoa demi wilujenge Karaton Mataram Surakarta Hadiningrat.

Abdi dalem ulama membaca tahlil tahmid takbir tasbeh. Ditujukan untuk para suwarga sesepuh Mataram. Ki Juru Martani, Ki Ageng Pamanahan, Nyi Ageng Sabinah Pamanahan. Jasa mereka sungguh besar masa awal berdirinya Kraton Ngeksiganda. Sesepuh Mataram mendapat penghormatan yang amat tinggi. Pajimatan ini selalu ramai orang berziarah untuk ngalap berkah.

Panembahan Senapati didampingi dua garwa prameswari. Ratu Waskitha Jawi, putri Ki Ageng Penjawi. Adipati Pati yang turut membantu perjuangan Joko Tingkir. Ki Ageng Pemanahan dan Ki Ageng Penjawi berbesanan.

Pernikahan Panembahan Senapati dengan Ratu Waskitha Jawi melahirkan Sinuwun Prabu Hadi Hanyokro Wati. Raja Mataram yang memerintah tahun 1601 - 1613. Menikah dengan Ratu Banuwati, putri Pangeran Benawa, cucu Joko Tingkir. Menurunkan Kanjeng Sultan Agung raja Mataram tahun 1613 - 1645.

Ratu Retno Dumilah, putri Pangeran Timur atau Rangga Jumena. Bupati Madiun trah Sultan Trenggana raja Demak Bintoro. Menurunkan Pangeran Juminah, Pangeran Balitar dan Ratu Mas Balitar. Sinuwun Paku Buwono I menikah dengan Ratu Mas Balitar melahirkan Sinuwun Amangkurat Jawi. Raja Mataram yang memerintah tahun 1719 - 1726. Masa kejayaan Mataram tampil makin gemilang.

Langit biru, angkasa cerah, angin sumilir. Puroloyo Kotagede ngengreng merbawani. Selama lima abad Kraton Mataram telah menghiasi tanah Jawa. Sumbangan besar telah dianyam demi agung dan anggunnya peradaban. Jawa jiwa kang kajawi.

Jaman terus berjalan. Jejak langkah harus terarah. Hasil kerja menjadi tepa tuladha. Generasi muda baik meniru aktivitas kultural Mataram. Sambung menyambung menjadi satu. Itulah kekayaan budaya nusantara.

Jumeneng dalem Sinuwun Paku Buwono XIV tanggal 13 Nopember 2026 memberi harapan. Dinasti Mataram Surakarta mengemban tugas mulia. Tradisi mesti lestari. Kebudayaan mengokohkan kepribadian.

Kotagede, Senin Kliwon, 31 Agustus 2026.
Purwadi

Selama 23 Tahun Beramal, Haji Saiful Sediakan Ambulans Gratis untuk Kebutuhan Kemanusiaan

admin — Mon, 31 Aug 2026 09:44:00 +0700+0700

MEDAN — Pemilik Kembar Ponsel, Cafe Kembar, White Cafe, Joko Moro, Mokas, dan Arabian Market, Haji Saiful, kembali menunjukkan kepeduliannya terhadap masyarakat dengan menyediakan layanan ambulans gratis untuk keperluan kemanusiaan.

Layanan ambulans gratis tersebut telah berjalan selama kurang lebih 23 tahun. Masyarakat yang membutuhkan kendaraan ambulans untuk kepentingan kemanusiaan dapat mendatangi Kembar Ponsel, yang berlokasi di Jalan Sisingamangaraja, Medan, tepat di depan Sekolah Eria Yayasan Hj. Ani Idrus.

"Kalau ada yang membutuhkan ambulans gratis untuk keperluan kemanusiaan, dapat mendatangi Kembar Ponsel," ujar Haji Saiful yang akrab disapa Bang Haji Iful kepada wartawan, kemarin.

Menurutnya, fasilitas ambulans tersebut diberikan secara cuma-cuma sebagai bentuk amal dan kepedulian kepada sesama. Tidak hanya kendaraan, biaya bahan bakar minyak (BBM) juga ditanggung secara pribadi.

"Mobilnya free, bensin beserta driver juga saya tanggung sendiri. Kalau tidak ada driver, bisa kita fasilitasi," ungkapnya.

Haji Saiful berharap keberadaan ambulans gratis ini dapat terus memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan, khususnya dalam kondisi darurat dan berbagai keperluan kemanusiaan.
Program tersebut menjadi salah satu bentuk kepedulian sosial yang telah dijalankannya secara konsisten selama lebih dari dua dekade.
"Syukron," tutup Bang Haji Iful.red

Besok, TPI Medan–SK Kebun Baharu Selangor Jalin Kerja Sama Pendidikan, Perkuat Entrepreneur Berbasis Religius

admin — Mon, 31 Aug 2026 08:43:00 +0700+0700

MEDAN — Sekolah Dasar Swasta Taman Pendidikan Islam (TPI) Medan, Indonesia, akan memperkuat kerja sama pendidikan dengan Sekolah Kebangsaan Kebun Baharu (SKKB), Selangor, Malaysia. Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan Letter of Intent (LoI) for Cooperation yang dijadwalkan berlangsung di Ar Rivai TPI Hall, Medan, 1 September 2026.

Kerja sama dua institusi pendidikan dari negara serumpun ini mengusung tema "TPI Entrepreneur Berbasis Religius" dengan semangat "Kita Mendidik Demi SKKB."

Ketua Umum PP TPI Medan,Prof. drg. Ismet Danial Nasution, Ph.D., Sp.Pros., Subsp.PKIKG(K), mengatakan kerja sama dengan institusi pendidikan di Malaysia merupakan langkah strategis dalam membuka ruang kolaborasi dan pertukaran pengalaman di bidang pendidikan.

Menurutnya, pendidikan tidak boleh hanya berorientasi pada kemampuan akademik, tetapi juga harus mampu membentuk karakter, kemandirian dan jiwa kewirausahaan peserta didik yang berlandaskan nilai-nilai agama.

"Kerja sama ini kita harapkan bukan sekadar seremoni penandatanganan LoI, tetapi menjadi awal dari kolaborasi yang konkret dan berkelanjutan. Anak-anak harus dipersiapkan menjadi generasi yang berilmu, berkarakter, mandiri dan memiliki jiwa entrepreneur yang tetap berpegang pada nilai religius," ujar Prof. Ismed.

Ia menambahkan, hubungan pendidikan Indonesia dan Malaysia memiliki potensi besar karena kedua negara mempunyai kedekatan budaya dan sejarah. Karena itu, sekolah dapat menjadi ruang penting untuk mempererat hubungan kedua negara melalui generasi muda.

Sementara itu, Ketua I dan II TPI Medan, H. Ikrom Helmi Nasution, mengatakan kerja sama tersebut diharapkan membuka peluang lebih luas bagi siswa dan guru untuk saling bertukar pengalaman, baik dalam proses pembelajaran maupun pengembangan kegiatan pendidikan.

"Yang kita bangun bukan hanya hubungan antarlembaga, tetapi juga hubungan antargenerasi. Anak-anak Indonesia dan Malaysia perlu diberikan ruang untuk saling mengenal, belajar dan berbagi pengalaman. Dari sinilah kita berharap lahir generasi yang memiliki wawasan lebih luas," katanya.

Menurut Ikrom, konsep entrepreneur berbasis religius menjadi bagian penting dalam pengembangan pendidikan TPI. Jiwa kewirausahaan perlu ditanamkan sejak dini, namun tetap dibarengi dengan integritas, tanggung jawab dan nilai moral.

"Entrepreneurship tanpa karakter bisa kehilangan arah. Karena itu, TPI ingin membangun pendidikan yang memadukan ilmu pengetahuan, keterampilan, kewirausahaan dan nilai-nilai religius," tegasnya.

Ia berharap implementasi kerja sama dengan SK Kebun Baharu Selangor nantinya dapat berkembang dalam berbagai bentuk kegiatan, seperti pertukaran pengetahuan, program siswa, pengembangan kewirausahaan, kegiatan kebudayaan serta peningkatan kapasitas tenaga pendidik.

Penandatanganan LoI TPI Medan dengan SK Kebun Baharu Selangor ini sekaligus menjadi momentum memperkuat diplomasi pendidikan antara Indonesia dan Malaysia melalui lembaga pendidikan dasar.

Dengan kerja sama tersebut, TPI Medan berharap peserta didik tidak hanya menjadi generasi yang unggul secara akademik, tetapi juga memiliki karakter religius, kemampuan berwirausaha, wawasan global dan semangat persaudaraan antarbangsa.

Grebeg Mulud

admin — Sun, 30 Aug 2026 19:42:00 +0700+0700

Grebeg Mulud

Terang dhawuh dalem SISKS Paku Buwono XIV Kraton Surakarta Hadiningrat melakukan upacara Grebeg Mulud. Melalui pengageng Sasana Wilapa dan Lembaga Dewan Adat. Raja Surakarta yang bertahta sejak tanggal 13 Nopember 2025 ini aktif memimpin Kraton yang didirikan Sunan Paku Buwono II tanggal 20 Pebruari 1745.

Tata cara grebeg Mulud dilaksanakan pada hari Rabo Pon, tanggal 26 Agustus 2026. Dalam kalender Jawa terjadi tanggal 12 Mulud Be 1960. Pangageng Kartipraja bertugas jelas tuntas. Sentana bekerja dengan persiapan yang rapi dan teliti. Pengalaman yang sudah berlangsung berabad abad.

Peserta yang mendapat dhawuh terdiri dari pangeran putra, rayi dalem, pangeran sentana, riya nginggil, riya ngandhap, panji. Kemudian abdi dalem bupati ingkang kaganjar pangkat riya nginggil. Ingkang sesebatan BPH, KPH, KPP, KPA, KP, KRMH, KRMP, KRA, KRRAr, KRAr. Kelompok ini diberi tempat di ngemper nguntarasana.

Sedangkan kelompok KRHT, KRAT, KRT, RT, panewu, mantri, lurah bertempat di bangsal smarakata. Dengan dandan busana kejawen jangkep upacara grebeg Mulud selalu tampil genep genah. Datang dari segala penjuru tanah Jawa. Berbakti agar tradisi tetap lestari.

Pengagem busana telah ditentukan. Pangeran riya nginggil, dhestaran, rasukan beskap cemeng. Dhuwung warangka larang.
Sedangkan bupati dengan sesebatan KRMH KRH KRA beskap cemeng, udheng jebehan, dhuwung ladrang.
Adapun yang bergelar KRHT, KRAT menggunakan udheng cekok mawi kuncung, dhuwung ladrang.
Untuk bupati sepuh, bupati anom memakai atelah cemeng, dhuwung ladrang, kalilan mangangge pasan.
Untuk pangkat panewu, mantri, lurah, jajar memakai atelah cemeng, dhuwung ladrang.

Panitia melaksanakan dhawuh dalem Sinuwun Paku Buwono XIV. Untuk itu GKR Dra Koes Moertiyah Wandansari M.Pd memimpin kerja adat. Wilujengan, pasar malam, nabuh gamelan sekaten, gamelan monggang, gunungan, rerenggan, pasang janur tentu perlu kepemimpinan dan pengalaman.

Pukul 9 pagi bregada pawira anom, doropati, jayeng astra pacak baris. Bersambung paguyuban kawula Karaton Surakarta Hadiningrat atau Pakasa. Tampak dari Nganjuk, Ngawi, Ponorogo, Wonogiri, Sragen, Klaten, Karanganyar, Boyolali, Sukoharjo, Salatiga, Magelang, Jepara, Kudus, Purwodadi, Pati, Demak, Kendal dan Semarang. Wujud gawa gawe.

Gunungan jaler estri muncul. Hasil bumi sebagai pelengkap utama. Dibawa ke Masjid Agung. Masyarakat ribuan berjubel. Rebutan untuk ngalap berkah.

Panyutra prajurit berbaju panahan. Busana gemerlapan. Warna kuning. Sambil joged. Iringan musik gamelan carabalen. Indah sekali. Terdiri anak muda yang cinta budaya.

Kanjeng Sinuwun Pakub Buwono XIV menabur udik udik. Beras kuning bercampur uang receh. Suasana meriah sekali. Manunggaling kawula gusti. Negeri bertambah ayem tentrem.

Purwadi

Sowan Kadipaten Jepara

admin — Sun, 30 Aug 2026 19:41:00 +0700+0700

Sowan Kadipaten Jepara

Pendekar putri dari wilayah Jepara bernama Kanjeng Ratu Kalinyamat. Putri Sultan Trenggana Syah Alam Akbar III. Raja Demak Bintara tahun 1521 - 1539.

Hari Setu Legi, 22 Agustus 2026 Paguyuban kawula kraton Surakarta atau pakasa pang Jepara. Melakukan kegiatan kultural berupa napak tilas. Perjuangan Ratu Kalinyamat layak dikenang. Untuk suri tauladan. Tepa palupi buat sekalian generasi.

Pimpinan Pakasa Jepara KPH Bambang Hadiningrat. Didukung oleh segenap kelompok budaya. Utusan dari Kacirebonan hadir. Bregada Kasultanan Kacirebonan diutus Sultan Abdul Gani. Hadiah dari Kacirebonan untuk Pakasa Jepara. Hubungan ini makin erat kemraket.

Utusan dari Pakasa Nganjuk diwakili oleh KRT Sukoco Madunagoro. Disamping KMT Ida Condronagoro. Rombongan Pakasa Nganjuk Jawa Timur berangkat lewat Madiun, Ngawi, Blora, Purwodadi, Kudus, Demak, Jepara. Sempat mengisi waktu luang dengan mengunjungi museum Kartini, Pantai Teluk Awur dan Pantai Bandengan. Pameran keris di Museum Kartini. Adapun jamasan pusaka berlangsung di halaman pendopo Kabupaten.

Duta budaya dari Pakasa Ponorogo dipimpin oleh Kanjeng Suro Agul Agul. Langsung berkumpul di gedung Ratu Shima. Kanjeng Arya membawa tim penari Jathilan.

Pakasa Punjer mengutus rombongan yang dipimpin oleh KP Siswantodiningrat. Disusul rombongan dari Pakasa Boyolali, Pakasa Ngawi, Pakasa Magelang, Pakasa Demak, Pakasa Pati, Pakasa Kudus, Pakasa Bekasi. Persaudaraan antar Pakasa sudah terjalin lama. Terutama untuk aktvitas budaya.

Rombongan dari Malang, Purworejo, Tuban, Surabaya, Yogyakarta, Semarang, Salatiga datang berduyun duyun. Acara kirab budaya bertujuan untuk nguri uri warisan nenek moyang. Generasi muda perlu diberi kesempatan untuk unjuk kebolehan. Atraksi seni disalurkan dalam berbagai negara forum. Harapan akan tetap kajen kopen panen tanpa leren. Pada masa depan tentu akan berbuah kemuliaan.

Titik keberangkatan dari pajimatan Ratu Kalinyamat. Bertempat di Mantingan Tahunan Jepara. Terlebih dahulu panitia sudah persiapan di Joglo Hadipuran Sukodono Tahunan Jepara. Saiyeg saeka praya, njunjung kawibawaning praja. Setu Legi malem Minggu Paing jam 19 acara segera dilaksanakan. Acara grebeg mulud Jeporonan sungguh megah meriah. Gandhes luwes pantes dhemes mentes.

Gunungan diarak dari Pajimatan Kalinyamat menuju Pendopo Kabupaten Jepara. Alun alun penuh sesak dengan penonton. Kirab budaya dikawal bregada prajurit. Holobis kuntul baris. Siyaga ing gati, sawega ing diri. Sepanjang jalan masyarakat mengelu elukan kirab. Bregada dari Kodim dan Polres turut berpartisipasi. Hubungan simbiosis yang terbangun urut patut runtut.

Jeporonan merupakan tradisi Jawa yang memadukan budaya Kraton, pesisiran, modernitas, adat istiadat. Udhu bahu suku diharapkan bisa memperkaya khazanah kebudayaan nasional. Jeporonan gagrak budaya yang tampil sesuai dengan arah lajunya suasana. Nuting jaman kelakone./purwadi

Sebanyak 23 Peserta UKW SPS Aceh Dinyatakan Kompeten

admin — Sun, 30 Aug 2026 19:39:00 +0700+0700

LBANDA ACEH — Sebanyak 23 dari 28 peserta Uji Kompetensi Wartawan (UKW) gelombang pertama yang digelar Serikat Perusahaan Pers (SPS) Aceh bekerja sama dengan Lembaga Uji Kompetensi Wartawan (LUKW) Pikiran Rakyat dinyatakan kompeten.

UKW tersebut berlangsung selama tiga hari di Diana Hotel Banda Aceh, 27-29 Agustus 2026. Kegiatan diikuti 28 peserta dari jenjang Muda, Madya, dan Utama.

Penguji UKW, Romlan, mengatakan dari 28 peserta yang mengikuti seluruh rangkaian ujian, 23 peserta dinyatakan kompeten. Dengan demikian, tingkat kelulusan mencapai sekitar 82 persen.

"Dari 28 peserta, sebanyak 23 peserta dinyatakan kompeten," kata Romlan saat mengumumkan hasil UKW pada acara penutupan, Sabtu (29/8/2026).

Pada kesempatan itu, Ketua SPS Aceh, Muktarrudin, mengucapkan selamat kepada seluruh peserta yang dinyatakan kompeten.

Ia juga memotivasi peserta yang belum kompeten agar tidak berhenti belajar dan terus meningkatkan kemampuan jurnalistik.

"Belum kompeten dalam UKW bukan berarti gagal menjadi wartawan. Tetap bisa menjadi wartawan, tetapi belum dinyatakan kompeten," jelas Muktarrudin.

Menurutnya, sertifikat UKW bukan satu-satunya ukuran seseorang dalam menjalankan profesi kewartawanan. Yang lebih penting adalah kemampuan wartawan menjalankan tugas secara profesional dan berpegang pada etika jurnalistik.

Muktarrudin juga mengingatkan peserta yang telah dinyatakan kompeten agar tidak merasa lebih hebat dibandingkan wartawan lainnya.

"Bagi peserta yang lulus, jangan pula merasa hebat. Uji kompetensi ini untuk menguji diri sendiri sejauh mana kita menguasai dan memahami ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Pers serta penerapannya di lapangan," katanya.

Ia menegaskan, wartawan yang telah dinyatakan kompeten harus mampu menjalankan tugas secara profesional dengan mengedepankan etika jurnalistik dan ketentuan Undang-Undang Pers.

"Jangan hanya mengejar sertifikat sebagai syarat untuk mengamprah iklan," tegasnya.

Kegiatan UKW tersebut kemudian resmi ditutup oleh Wakil Ketua DPRK Banda Aceh, Dr. Musriadi, S.Pd., M.Pd.

Dalam sambutannya, Musriadi mengucapkan selamat kepada para peserta yang dinyatakan kompeten. Ia berharap wartawan dapat menjalankan profesinya secara profesional dan menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas.

"Wartawan harus mampu menghasilkan karya jurnalistik yang akurat, berimbang, mendidik, serta bermanfaat bagi publik," pungkas Musriadi. Rel

BADKO HMI Malut Desak Penghentian Operasi PT SWM dan Penyelamatan Hutan Adat Desa Dege

admin — Sat, 29 Aug 2026 16:19:00 +0700+0700

TERNATE — Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (BADKO HMI) Maluku Utara melayangkan desakan tegas kepada pemerintah dan aparat penegak hukum untuk segera menghentikan seluruh aktivitas operasional PT SWM. Tuntutan ini disuarakan menyusul kekhawatiran yang kian mendalam terhadap ancaman deforestasi dan kerusakan lingkungan hidup di kawasan hutan adat Desa Dege.
Ketua Bidang Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan, dan Pemuda (PTKP) BADKO HMI Maluku Utara, Supriadi R. Hambali, menyatakan bahwa kehadiran dan aktivitas perusahaan di wilayah tersebut telah memicu keresahan luas di tengah masyarakat adat setempat. Menurutnya, eksploitasi yang berjalan tanpa memperhatikan keberlanjutan lingkungan berpotensi merusak tatanan ekologis secara permanen.
Ia menilai ekspansi pembukaan lahan maupun jalur operasional oleh pihak korporasi dinilai kerap mengabaikan hak-hak mendasar masyarakat adat. Wilayah hutan yang menjadi tumpuan ruang hidup dan penghidupan warga dinilai kian terdesak oleh masuknya alat berat dan perambahan hutan tanpa transparansi serta sosialisasi yang utuh.
Hutan adat Desa Dege, lanjut Supriadi, bukan sekadar hamparan pepohonan bernilai ekonomis semata, melainkan benteng ekologis, sumber resapan air, sekaligus warisan budaya yang sakral bagi generasi masa kini dan mendatang. Hilangnya tutupan hutan dikhawatirkan dapat memicu bencana alam seperti erosi, sedimentasi aliran sungai, hingga banjir yang langsung merugikan warga sekitar.
BADKO HMI Malut turut menyoroti berbagai laporan dugaan pelanggaran lingkungan, termasuk praktik pembukaan jalan dan indikasi perusakan hutan yang berulang kali dikeluhkan oleh masyarakat setempat. Oleh karena itu, penghentian sementara seluruh aktivitas korporasi dinilai menjadi langkah mutlak guna mencegah kerusakan yang lebih masif.
Supriadi mendesak Pemerintah Provinsi Maluku Utara bersama dinas terkait dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk segera turun ke lapangan. Lembaga-lembaga berwenang tersebut diminta melakukan evaluasi menyeluruh serta audit perizinan lingkungan terhadap aktivitas operasional PT SWM di kawasan Dege.
Selain evaluasi izin, HMI Malut juga meminta aparat penegak hukum bertindak tegas apabila ditemukan indikasi pelanggaran pidana kehutanan maupun perusakan lingkungan. Penegakan hukum yang transparan dan tanpa pandang bulu dipandang sangat penting guna memberikan rasa keadilan bagi masyarakat adat yang terdampak.
Organisasi mahasiswa Islam tertua ini menegaskan komitmennya untuk terus mengawal isu-isu keadilan agraria dan pelestarian lingkungan di wilayah Maluku Utara. Mereka berpandangan bahwa agenda investasi maupun pembangunan ekonomi daerah tidak boleh mengorbankan hak ulayat warga dan mengorbankan keselamatan ruang hidup rakyat.
Supriadi mengingatkan bahwa pembiaran terhadap perambahan hutan adat hanya akan memperdalam jurang konflik sosial antara korporasi dan masyarakat setempat. Pemerintah daerah dituntut hadir sebagai pelindung rakyat dan ekosistem, bukan sekadar memfasilitasi kepentingan bisnis semata.
BADKO HMI Malut menyatakan siap menggalang konsolidasi bersama elemen masyarakat sipil, aktivis lingkungan, dan warga adat Desa Dege untuk menempuh langkah advokasi yang lebih besar. Aksi advokasi terpadu akan terus digulirkan hingga tuntutan penghentian aktivitas PT SWM dan penetapan perlindungan hutan adat Dege terealisasi secara sah.

Ajukan Nota Pembelaan, PH Marlina Alias Afang sebut Fakta Persidangan Tidak Terbukti

admin — Sat, 29 Aug 2026 14:26:00 +0700+0700

Lubukpakam | HM

Sidang kasus dugaan penipuan dan penggelapan terhadap nenek-nenek yang di kriminalisasi dilanjutkan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Jum'at (28/8) dengan agenda pengajuan nota pembelaan (pledoi) oleh tim penasehat hukum (PH) terdakwa.

Dalam pledoi setebal 51 halaman itu disebutkan, PH terdakwa menguraikan dalam pokok perkara (materiil) hakikatnya bukan merupakan
tindak pidana sebagaimana didakwakan, melainkan merupakan silang sengketa
perdata yang dipaksakan ke dalam ranah hukum pidana (criminalisasi).

Fakta Persidangan menghasilkan peristiwa hukum adanya
pembayaran Marlina dilakukan tepat di rentang waktu Bulan Agustus 2021 hingga
Bulan Desember 2021, Terlihat jelas itikad baik yang dilakukan terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan yang sebenarnya, kata PH terdakwa, Abdul Rizal

Menurutnya, dengan adanya pembayaran yang dilakukann Marlina menunjukkan itikad baik sehingga tidak ada niat awal bertujuan jahat terhadap korban.

Namun faktanya terhadap permasalahan jual beli pakan yang terjadi dalam perkara a quo tidaklah memenuhi unsur-unsur pemidanaan sebagaimana yang dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Semua ini dilatarbelakangi oleh adanya kesepakatan kerjasama yang dilakukan, terdakwa dan korban, yang mana terhadap kerjasama tersebut semuanya mendapatkan keuntungan dan manfaat yang dinikmati," katanya.

PH terdakwa juga menilai, penuntut umum tidak memperhatikan bahwa terkait bisnis tersebut didasarkan kesepakatan masing-masing, yang mana peristiwa ini merupakan tindak perdata, sebagaimana yang disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) pasal 1233.

Tak hanya itu, PH terdakwa, menyebutkan keterangan saksi bertentangan dengan fakta yang sebenarnya.

"Kami meminta melepaskan terdakwa dari dakwaan dan tuntutan. Membebaskan dan melepaskan terdakwa dari segala kewajibanuntuk membayar denda sebagaimana dicantumkan dalam tuntutan penuntut umum. Dan menyatakan terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang dituntut oleh penuntut umum," tegasnya.

Dalam sidang sebelumnya, terdakwa dituntut oleh JPU dengan tuntutan selama 3 tahun.rer

Pelantikan JMSI Sumbar 2026: Perkuat Barisan Media Siber, Lima Tokoh Raih JMSI Awards

admin — Sat, 29 Aug 2026 14:22:00 +0700+0700

PADANG — Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Sumatera Barat memasuki babak baru. Pelantikan kepengurusan JMSI Sumbar 2026 menjadi momentum konsolidasi organisasi sekaligus penegasan komitmen untuk memperkuat peran perusahaan pers dalam membangun ekosistem media siber yang profesional, kredibel dan bertanggung jawab.

Tak hanya pelantikan, momentum tersebut juga dirangkai dengan JMSI Awards 2026, sebuah penghargaan yang diberikan kepada sejumlah tokoh dari berbagai bidang yang dinilai memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat dan daerah.

Lima nama dengan kiprah berbeda menerima penghargaan. Mereka berasal dari dunia politik, lingkungan hidup, kebencanaan, usaha menengah kecil hingga pendidikan di daerah terpencil.

Rangkaian kegiatan tersebut menjadi lebih dari sekadar agenda organisasi. Di dalamnya terdapat pesan bahwa keberadaan media tidak hanya berkaitan dengan pemberitaan, tetapi juga bagaimana pers memberikan apresiasi kepada orang-orang yang bekerja dan berkontribusi bagi kepentingan masyarakat.

Aguswanto Pimpin JMSI Sumbar

Pelantikan JMSI Sumbar 2026 sekaligus menandai kehadiran kepengurusan baru yang diharapkan mampu membawa organisasi semakin solid dan adaptif menghadapi perkembangan industri media digital.

Aguswanto dipercaya memimpin JMSI Sumbar. Sebelum menjadi ketua, Aguswanto merupakan sekretaris Pengda JMSI Sumbar pada periode sebelumnya.

Pengalaman tersebut menjadi modal penting dalam melanjutkan konsolidasi organisasi serta memperkuat hubungan antarpelaku perusahaan pers di Sumatera Barat.

Dalam kepengurusan baru, posisi sekretaris dipercayakan kepada Almudazir, owner Mimbar Media Grup yang juga merupakan Ketua PJKIP Sumatera Barat.

Sementara posisi bendahara umum ditempati Yofialdi. Selain menjabat Direktur Utama Valoranaews Grup, Yofialdi juga dipercaya sebagai Presidium KAHMI Sumbar periode 2026–2031 dan Ketua Pengprov Squash Sumbar periode 2026–2031.

Komposisi tersebut diharapkan mampu memperkuat organisasi, baik dari sisi pengelolaan perusahaan pers maupun jejaring kolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat.

Bagi JMSI Sumbar, tantangan media siber ke depan bukan semakin ringan. Perubahan teknologi, persaingan mendapatkan perhatian publik, derasnya arus informasi dan maraknya informasi yang belum terverifikasi menuntut perusahaan pers meningkatkan kualitas dan profesionalisme.

Ketua JMSI Sumbar Aguswanto menegaskan, pelantikan bukanlah tujuan akhir.

Menurutnya, organisasi harus mampu memberikan kontribusi nyata bagi perkembangan pers dan masyarakat.

"Kita ingin JMSI tidak hanya hadir sebagai organisasi, tetapi benar-benar memberikan kontribusi. Media harus tumbuh bersama daerah, mengawal pembangunan, mengkritisi kebijakan yang perlu dikritisi, dan pada saat yang sama memberikan informasi yang mencerdaskan masyarakat," ujar Aguswanto.

Lima Tokoh Terima JMSI Awards 2026

Di tengah momentum pelantikan tersebut, perhatian juga tertuju pada JMSI Awards 2026.

Lima tokoh dianugerahi penghargaan atas kiprah dan kontribusi mereka di bidang masing-masing.

Penghargaan ini sekaligus menjadi bentuk apresiasi JMSI Sumbar terhadap figur-figur yang dinilai memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Ketua Tim Penilai Anugerah JMSI Award, Dr. Hary Efendi Iskandar, mengatakan proses penilaian menjadi bagian penting untuk memastikan penghargaan diberikan kepada sosok yang benar-benar memiliki rekam kontribusi dan pengabdian bagi masyarakat.

Karena itu, penghargaan tidak semata-mata melihat popularitas seorang tokoh. Ada nilai pengabdian, konsistensi, manfaat dan dampak yang menjadi perhatian dalam menentukan penerima Anugerah JMSI Award.

Arisal Aziz — Tokoh Publik Terpilih

Arisal Aziz, anggota DPR RI, menerima penghargaan sebagai Tokoh Publik Terpilih.

Penghargaan tersebut diberikan sebagai apresiasi terhadap kiprahnya di ruang publik dan perannya sebagai wakil masyarakat di tingkat nasional.

Kehadiran tokoh publik dalam JMSI Awards juga menunjukkan bahwa hubungan media dengan pemangku kepentingan tidak semata-mata berada dalam ruang pemberitaan, tetapi dapat menjadi bagian dari upaya membangun komunikasi publik yang sehat.

Dewi Sukmawati — Tokoh Peduli Lingkungan

Berikutnya, Dewi Sukmawati menerima penghargaan sebagai Tokoh Peduli Lingkungan.

Dedikasinya dalam menginisiasi bank sampah menjadi salah satu perhatian dalam pemberian penghargaan tersebut.

Bank sampah bukan hanya berkaitan dengan persoalan pengelolaan sampah, tetapi juga mendorong perubahan perilaku masyarakat agar lebih peduli terhadap lingkungan.

Gerakan yang dimulai dari masyarakat tersebut memiliki nilai penting karena persoalan lingkungan tidak dapat diselesaikan hanya melalui kebijakan pemerintah, tetapi membutuhkan partisipasi publik.

Patra Rina Dewi — Tokoh Penanganan Bencana

Untuk kategori Tokoh Penanganan Bencana, penghargaan diberikan kepada Patra Rina Dewi, pendiri KOGAMI Sumatera Barat.

Dedikasinya dalam bidang kebencanaan mendapat apresiasi karena persoalan mitigasi dan kesiapsiagaan bencana merupakan kebutuhan penting bagi Sumatera Barat.

Penghargaan tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa kerja-kerja kebencanaan membutuhkan kepedulian, edukasi dan keterlibatan masyarakat secara berkelanjutan.

Ronal Wahtudi — Penggerak Usaha Menengah Kecil

Ronal Wahtudi, pengusaha kopi, menerima penghargaan sebagai Tokoh Penggerak Menengah Kecil.

Kiprahnya dalam dunia usaha menjadi bagian dari geliat ekonomi masyarakat yang perlu mendapatkan perhatian.

Usaha menengah dan kecil memiliki posisi penting dalam menggerakkan perekonomian daerah. Di balik sebuah usaha terdapat lapangan pekerjaan, rantai ekonomi serta peluang bagi masyarakat untuk berkembang secara mandiri.

Melalui penghargaan ini, JMSI Sumbar memberikan perhatian terhadap tokoh yang ikut menggerakkan sektor ekonomi dari bawah.

Rabiatul Adawiyyah — Mengajar di Ujung Negeri, Tanpa Gaji

Namun, ada satu kisah yang membuat JMSI Awards 2026 terasa berbeda.

Di antara nama-nama penerima penghargaan, terdapat Rabiatul Adawiyyah, seorang pengajar di Desa Matotonan, Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Ia menerima penghargaan sebagai Tokoh Pendidikan.

Matotonan bukan sekadar sebuah nama desa di peta Sumatera Barat.

Wilayah ini berada di kawasan 3T — tertinggal, terdepan dan terluar. Akses, jarak dan kondisi geografis menjadi tantangan tersendiri bagi masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut.

Di tempat seperti itulah Rabiatul Adawiyyah memilih mengabdikan dirinya.

Ia mengajar anak-anak di Matotonan tanpa menerima gaji sedikit pun.

Tidak ada kepastian materi yang menjadi alasan ia bertahan. Tidak ada kemewahan fasilitas yang menjadi daya tarik. Yang ada adalah keinginan untuk memastikan anak-anak di wilayah 3T tetap memiliki kesempatan mendapatkan pendidikan.

Di saat sebagian orang mungkin mengukur pengabdian dari besarnya imbalan, Rabiatul justru memilih jalan berbeda.

Ia hadir di tengah keterbatasan.

Mengajar.

Mendampingi.

Dan memberikan waktu serta tenaganya untuk anak-anak yang berada jauh dari pusat-pusat pendidikan.

Kisah tersebut menjadi salah satu alasan kuat mengapa sosok Rabiatul Adawiyyah layak mendapat perhatian dalam JMSI Awards 2026.

Penghargaan itu bukan sekadar sebuah piala atau seremoni.

Ia menjadi bentuk penghormatan kepada seorang pendidik yang memilih mengabdi di wilayah yang tidak selalu mudah dijangkau, ketika perhatian publik terhadap daerah 3T sering kali tidak sebesar perhatian terhadap wilayah perkotaan.

Dr. Hary Efendi Iskandar, selaku Ketua Tim Penilai Anugerah JMSI Award, menempatkan nilai pengabdian dan dampak sosial sebagai bagian penting dalam melihat kelayakan penerima penghargaan.

Kisah Rabiatul memperlihatkan bahwa kontribusi terhadap bangsa tidak selalu lahir dari ruang-ruang besar.

Kadang, kontribusi itu lahir dari ruang kelas sederhana di sebuah wilayah yang jauh dari hiruk-pikuk kota.

Dari seorang guru yang mengajar tanpa gaji.

Dari seseorang yang memilih tetap hadir ketika banyak orang mungkin memilih pergi.

Dan dari anak-anak Matotonan yang memiliki hak yang sama untuk bermimpi tentang masa depan.

Karena itu, penghargaan kepada Rabiatul Adawiyyah juga dapat dibaca sebagai pesan bahwa daerah 3T tidak boleh menjadi daerah yang terlupakan.

Penghargaan yang Menyampaikan Pesan

Lima penerima JMSI Awards 2026 memiliki latar belakang yang berbeda.

Arisal Aziz bergerak di ruang publik. Dewi Sukmawati memperjuangkan kepedulian lingkungan. Patra Rina Dewi berkecimpung dalam penanganan bencana. Ronal Wahtudi menggerakkan sektor usaha menengah kecil. Sementara Rabiatul Adawiyyah mengabdikan diri pada pendidikan di wilayah 3T Mentawai.

Perbedaan tersebut justru memperlihatkan luasnya ruang pengabdian kepada masyarakat.

JMSI tidak hanya memberikan penghargaan kepada figur yang berada di pusat perhatian publik, tetapi juga kepada mereka yang bekerja di tengah masyarakat dan memberikan kontribusi melalui bidang masing-masing.

Penghargaan tersebut menjadi pesan bahwa kerja nyata, kepedulian dan pengabdian layak mendapatkan tempat dalam ruang publik.

JMSI Sumbar dan Tantangan Pers Digital

Pelantikan dan JMSI Awards 2026 berlangsung di tengah perubahan besar dunia pers.

Media siber kini dituntut bergerak cepat, namun pada saat yang sama harus menjaga akurasi, verifikasi, keberimbangan dan etika jurnalistik.

Menurut Aguswanto, media tidak boleh terjebak hanya mengejar trafik dan jumlah pembaca.

"Ukuran keberhasilan media bukan hanya berapa banyak orang membaca berita kita, tetapi seberapa besar publik percaya bahwa informasi yang kita sajikan dapat dipertanggungjawabkan," ujarnya.

Karena itu, pelantikan kepengurusan baru JMSI Sumbar diharapkan menjadi titik awal untuk memperkuat perusahaan pers sekaligus meningkatkan kualitas informasi yang diterima masyarakat.

Pelantikan menjadi simbol konsolidasi organisasi.

JMSI Awards menjadi simbol apresiasi terhadap pengabdian.

Dan kisah Rabiatul Adawiyyah menjadi pengingat bahwa di balik hiruk-pikuk dunia digital, masih ada orang-orang yang bekerja dalam senyap untuk memastikan masa depan generasi bangsa.

Keduanya bertemu dalam satu pesan: pers yang kuat tidak hanya mampu memberitakan mereka yang bekerja untuk masyarakat, tetapi juga mampu memberikan penghargaan kepada mereka yang telah bekerja bagi masyarakat.

Dengan kepengurusan baru dan semangat tersebut, JMSI Sumbar diharapkan semakin aktif mengambil bagian dalam membangun ekosistem pers yang sehat, profesional dan berintegritas.

Sebab, di tengah derasnya arus informasi digital, masyarakat membutuhkan media yang bukan hanya cepat menyampaikan berita, tetapi juga mampu menjaga kepercayaan publik.

Dan melalui pelantikan serta JMSI Awards 2026, JMSI Sumbar ingin menegaskan bahwa perjalanan organisasi ke depan bukan sekadar tentang siapa yang memimpin, tetapi seberapa besar manfaat yang dapat diberikan bagi pers dan masyarakat Sumatera Barat.

Di antara gemerlap penghargaan, ada satu pesan yang paling sunyi namun paling kuat:

Di ujung negeri, seorang guru tetap berdiri di depan kelas. Tanpa gaji, tanpa sorotan, tetapi dengan keyakinan bahwa anak-anak Matotonan berhak memiliki masa depan.rel

TANDATANGAN KERJASAMA DENGAN DISTRIBUTOR INDONESIA, WALOVI RESMI MASUK PASAR INDONESIA

admin — Sat, 29 Aug 2026 13:23:00 +0700+0700

JAKARTA - Guangzhou Pharmaceutical Holdings Limited resmi menggebrak pasar minuman herbal di Indonesia dengan membuka langkah ekspansi Walovi ke Indonesia melalui penandatanganan kerja sama distributor dan soft launching Walovi Indonesia.

Penandatanganan perusahaan asal Tiongkok ini dengan PT. Sabang Merauke Trading, PT. Kapitan Megah Mandiri, PT. Kuliner Kreasi Asia dan PT. Anak Mas Indah di Angke Heritage Ballroom, PIK 2, Jakarta, pada hari Kamis (27/08/2026) menjadi tonggak awal bagi Walovi untuk membangun jaringan distribusi di Indonesia sekaligus memperkuat hubungan bisnis antara Indonesia dan Tiongkok.

Acara penandatanganan kerjasama dan soft launching tersebut turut dihadiri Direktur Promosi Wilayah Asia Timur, Asia Selatan, Timur Tengah dan Afrika pada Kementerian Investasi Dan Hilirisasi/BKPM, Cahyo Purnomo dan Konsul Jenderal Republik Indonesia di Guangzhou, Arianto Surojo.

Dari pihak Guangzhou Pharmaceutical Holdings Limited, hadir jajaran penting perusahaan, yakni Komisaris Li Xiaojun dan Fang Dafeng, Director Xu Bin, General Manager Yuan Cheng, Deputy General Manager Zheng Jianxiong, Deputy Director of the Department of External Cooperation and Liaison Chen Cheng, serta Office Manager Liang Zhenqing.

Kehadiran jajaran petinggi Guangzhou Pharmaceutical Holdings Limited dalam acara tersebut menunjukkan keseriusan perusahaan dalam mengembangkan kerja sama dan memperkuat eksistensi Walovi di pasar Indonesia.

Kini, setelah resmi diperkenalkan melalui soft launching, Walovi Indonesia memasuki babak baru dengan membawa misi memperkenalkan minuman herbal kepada konsumen Tanah Air sekaligus membuka peluang kerja sama bisnis yang lebih luas antara Indonesia dan Tiongkok.

Dalam sambutannya, Fang Dafeng menyampaikan harapan agar Walovi dapat diterima masyarakat Indonesia dan berkembang di pasar Tanah Air.

Ia juga berharap kehadiran Walovi tidak hanya menjadi momentum peluncuran, tetapi juga menjadi awal perjalanan produk tersebut untuk mendapatkan tempat di tengah masyarakat Indonesia.

"Semoga minuman Walovi ini bisa disukai dan berkembang di pasar Indonesia," ujar Fang Dafeng dalam sambutannya.

Sementara itu, Direktur Promosi Wilayah Asia Timur, Asia Selatan, Timur Tengah dan Afrika pada Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Cahyo Purnomo menyambut baik langkah investasi yang dilakukan Guangzhou Pharmaceutical Holdings Limited di Indonesia.

Menurutnya, kehadiran investasi tersebut menjadi bagian dari peluang kerja sama ekonomi yang semakin terbuka antara Indonesia dan Tiongkok.

Cahyo juga optimistis Walovi yang dikenal sebagai minuman herbal dan sehat dapat memperoleh respons positif dari masyarakat Indonesia.

"Kami menyambut baik investasi dari Guangzhou Pharmaceutical Holdings Limited dan percaya Walovi, sebagai minuman herbal dan sehat, akan mendapatkan sambutan baik dari masyarakat Indonesia," ungkap Cahyo.

Dengan dukungan Guangzhou Pharmaceutical Holdings Limited, Walovi diharapkan mampu berkembang dan memperluas jangkauan pasarnya di Indonesia. (Erwin)

Meriahkan HUT ke-81 RI, DSILS dan BMRS Gelar Latihan Gabungan Merah Putih

admin — Sat, 29 Aug 2026 07:14:00 +0700+0700

‎
‎DELI SERDANG — Dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia sekaligus mempererat silaturahmi serta berbagi ilmu dan pengalaman antaratlet, Deli Serdang Inline Skate (DSILS) bersama Bintang Medan Roller Skate (BMRS) akan menggelar Latihan Gabungan (Latgab) Merah Putih.
‎
‎Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung di lintasan sepatu roda Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Sumatera Utara, Jalan William Iskandar, pada Minggu (30/8/2026).
‎
‎Ketua panitia, Fauzan Yudanda, mengatakan kegiatan ini diikuti sekitar 150 atlet dari dua klub, mulai dari kategori pemula, standar hingga speed.
‎
‎"Latihan gabungan ini menjadi momentum untuk memeriahkan HUT ke-81 RI sekaligus menjadi wadah bagi para atlet untuk saling bertukar ilmu dan pengalaman," ujar Fauzan, Jumat (28/8/2026).
‎
‎Menurutnya, kegiatan Latgab Merah Putih mendapat dukungan dan apresiasi dari Kepala Dispora Sumatera Utara M. Mahfullah Pratama Daulay, S.STP., M.AP., serta Ketua Umum KONI Sumatera Utara Kolonel TNI (Purn.) H. Hatunggal Siregar. Perwakilan cabang olahraga Perserosi Sumatera Utara juga diharapkan hadir untuk menyaksikan kegiatan tersebut.
‎Fauzan mengajak masyarakat, khususnya para orang tua dan anak-anak, untuk hadir menyaksikan kegiatan tersebut tanpa dipungut biaya.
‎
‎"Kami memberikan ruang kepada masyarakat untuk menyaksikan secara gratis. Siapa tahu dengan melihat kegiatan ini, anak-anak dan para pelajar, mulai dari TK, SD, SMP hingga SMA, baik dari Medan maupun Deli Serdang, tertarik bergabung dan menekuni olahraga sepatu roda," katanya.
‎
‎Momentum Regenerasi Atlet
‎Fauzan menambahkan, Latgab Merah Putih merupakan inisiatif bersama kedua klub untuk mendorong kebangkitan dan regenerasi atlet-atlet baru, khususnya di cabang olahraga sepatu roda.
‎
‎Ketua DSILS, Zulkifli Saragih, menyambut antusias pelaksanaan kegiatan tersebut. Menurutnya, dukungan pemerintah terhadap pengembangan generasi berprestasi di bidang olahraga menjadi motivasi bagi para pengurus klub dan atlet untuk terus meningkatkan kemampuan.
‎
‎"Kami ingin menjadi bagian dari proses mencetak atlet-atlet berprestasi, khususnya di bidang sepatu roda. Semangat pemerintah dalam mendorong prestasi olahraga menjadi motivasi bagi kami untuk terus berjuang," ujar Zulkifli.
‎
‎Senada, Ketua BMRS Budi menilai keterbukaan pemerintah dalam mendukung generasi muda berprestasi menjadi peluang bagi klub-klub olahraga untuk terus berkembang.
‎
‎Menurutnya, latihan gabungan antarklub perlu dilakukan sebagai sarana meningkatkan kemampuan sekaligus memperkuat hubungan antarpelaku olahraga.
‎
‎"Latihan gabungan ini bukan hanya memperkuat hubungan silaturahmi, tetapi juga menjadi kesempatan bagi para atlet untuk melakukan evaluasi diri, bertukar pengalaman, serta meningkatkan kemampuan dalam bermain," kata Budi.
‎
‎Sebagai bentuk apresiasi kepada para atlet yang mengikuti kegiatan, panitia juga menyiapkan medali dan hadiah.
‎
‎Selain memperoleh dukungan dari Dispora Sumatera Utara dan KONI Sumatera Utara, pelaksanaan Latgab Merah Putih turut didukung sejumlah pihak, di antaranya RS Regina Maris, CV Duta Motor, Danamon, IDX, Art Coffee, Parfum TES LA dan SLJB.
‎
‎Panitia berharap kegiatan tersebut tidak hanya menjadi agenda uba HUT ke-81 RI, tetapi juga mampu menjadi momentum memperkenalkan olahraga sepatu roda kepada masyarakat sekaligus mendorong lahirnya bibit-bibit atlet baru dari Sumatera Utara.
‎
‎DELI SERDANG — Dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia sekaligus mempererat silaturahmi serta berbagi ilmu dan pengalaman antaratlet, Deli Serdang Inline Skate (DSILS) bersama Bintang Medan Roller Skate (BMRS) akan menggelar Latihan Gabungan (Latgab) Merah Putih.
‎
‎Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung di lintasan sepatu roda Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Sumatera Utara, Jalan William Iskandar, pada Minggu (30/8/2026).
‎
‎Ketua panitia, Fauzan Yudanda, mengatakan kegiatan ini diikuti sekitar 150 atlet dari dua klub, mulai dari kategori pemula, standar hingga speed.
‎
‎"Latihan gabungan ini menjadi momentum untuk memeriahkan HUT ke-81 RI sekaligus menjadi wadah bagi para atlet untuk saling bertukar ilmu dan pengalaman," ujar Fauzan, Jumat (28/8/2026).
‎
‎Menurutnya, kegiatan Latgab Merah Putih mendapat dukungan dan apresiasi dari Kepala Dispora Sumatera Utara M. Mahfullah Pratama Daulay, S.STP., M.AP., serta Ketua Umum KONI Sumatera Utara Kolonel TNI (Purn.) H. Hatunggal Siregar. Perwakilan cabang olahraga Perserosi Sumatera Utara juga diharapkan hadir untuk menyaksikan kegiatan tersebut.
‎Fauzan mengajak masyarakat, khususnya para orang tua dan anak-anak, untuk hadir menyaksikan kegiatan tersebut tanpa dipungut biaya.
‎
‎"Kami memberikan ruang kepada masyarakat untuk menyaksikan secara gratis. Siapa tahu dengan melihat kegiatan ini, anak-anak dan para pelajar, mulai dari TK, SD, SMP hingga SMA, baik dari Medan maupun Deli Serdang, tertarik bergabung dan menekuni olahraga sepatu roda," katanya.
‎
‎Momentum Regenerasi Atlet
‎Fauzan menambahkan, Latgab Merah Putih merupakan inisiatif bersama kedua klub untuk mendorong kebangkitan dan regenerasi atlet-atlet baru, khususnya di cabang olahraga sepatu roda.
‎
‎Ketua DSILS, Zulkifli Saragih, menyambut antusias pelaksanaan kegiatan tersebut. Menurutnya, dukungan pemerintah terhadap pengembangan generasi berprestasi di bidang olahraga menjadi motivasi bagi para pengurus klub dan atlet untuk terus meningkatkan kemampuan.
‎
‎"Kami ingin menjadi bagian dari proses mencetak atlet-atlet berprestasi, khususnya di bidang sepatu roda. Semangat pemerintah dalam mendorong prestasi olahraga menjadi motivasi bagi kami untuk terus berjuang," ujar Zulkifli.
‎
‎Senada, Ketua BMRS Budi menilai keterbukaan pemerintah dalam mendukung generasi muda berprestasi menjadi peluang bagi klub-klub olahraga untuk terus berkembang.
‎
‎Menurutnya, latihan gabungan antarklub perlu dilakukan sebagai sarana meningkatkan kemampuan sekaligus memperkuat hubungan antarpelaku olahraga.
‎
‎"Latihan gabungan ini bukan hanya memperkuat hubungan silaturahmi, tetapi juga menjadi kesempatan bagi para atlet untuk melakukan evaluasi diri, bertukar pengalaman, serta meningkatkan kemampuan dalam bermain," kata Budi.
‎
‎Sebagai bentuk apresiasi kepada para atlet yang mengikuti kegiatan, panitia juga menyiapkan medali dan hadiah.
‎
‎Selain memperoleh dukungan dari Dispora Sumatera Utara dan KONI Sumatera Utara, pelaksanaan Latgab Merah Putih turut didukung sejumlah pihak, di antaranya RS Regina Maris, CV Duta Motor, Danamon, IDX, Art Coffee, Parfum TES LA dan SLJB.
‎
‎Panitia berharap kegiatan tersebut tidak hanya menjadi agenda uba HUT ke-81 RI, tetapi juga mampu menjadi momentum memperkenalkan olahraga sepatu roda kepada masyarakat sekaligus mendorong lahirnya bibit-bibit atlet baru dari Sumatera Utara.