https://www.halomedan.com/ Halo Medan | Berani Tampil Beda Wed, 24 Jun 2026 06:46:46 +0700+0700 id-ID Soal Bentrok di Belawan, PT BI Jangan Giring Opini Sepihak, Humas PT SBP: Bila Terus Berlanjut Akan Segera Lakukan Upaya Hukum Tue, 23 Jun 2026 21:22:00 +0700+0700 Medan |halomedan.com -

Humas PT Saranan Baja Perkasa (SBP), F Nasution memberikan klarifikasi resmi terkait insiden bentrokan yang terjadi di Jalan Besar Medan - Belawan, Kampung Salam, Kecamatan Medan Belawan, pada Sabtu (20/6/2026) lalu. PT SBP menyayangkan adanya pernyataan sepihak yang dinilai dapat memperkeruh suasana dan merugikan pihak lain.


Seperti pernyataan, Darmawan Yusuf selaku pengacara PT Belawan Indah (BI) menyatakan bahwa, kericuhan/bentrokan antara pekerja/supir truck PT BI dengan sekelompok oknum pereman yang terjadi disebabkan pencaplokan lahan dilakukan PT Sarana Baja Perkasa (SBP).


Sambung F Nasution, Darmawan Yusuf selaku kuasa hukum PT BI diminta untuk tidak memberikan informasi dan pernyataan bahwa, PT SBP mencaplok lahan PT BI dalam pengerjaan pemagaran tembok bangunan sehingga menimbulkan kesan fitnah.


"Pembangunan pemagaran tembok, pihak PT SBP adalah mutlak dilahan/lokasi milik sendiri dengan surat yang dikeluarkan oleh pihak Badan Pertanahan Negara (BPN) Kota Medan berdasarkan Surat Hak Guna Bangunan (HGB) No 11 dan Surat Berita Acara Pengecekan Lapangan No : 1911 / BA - 200 / IX / 2025 tertanggal 29 September 2025 a.n PT Saranan Baja Perkasa (SBP). Darmawan Yusuf jangan memberikan kesan yang dapat menciptakan opini yang menimbulkan ketidak kondusifan dan opini yang menciptakan kekisruhan sehingga, PT SBP dianggap mencaplok lahan yang bukan haknya. Apabila pernyataan yang disampaikan, Darmawan Yusuf secara terus menerus menciptakan opini yang tidak benar, PT SBP akan segera melakukan upaya membawa persoalan tersebut ke ranah hukum sesuai undang undang yang berlaku di negara repoblik indonesia," tegas F Nasution, Selasa (23/6/2028).


Lebih jauh Humas PT SBP, F Nasution, mengimbau seluruh pihak termasuk kuasa hukum PT Belawan Indah (BI), untuk menyikapi peristiwa ini secara bijak, objektif, dan tidak menggiring opini publik yang belum teruji kebenarannya.


"Kami berharap tidak ada pihak yang mengeluarkan pernyataan spekulatif atau membangun narasi sepihak yang justru dapat memicu kesalahpahaman dan merugikan reputasi pihak lain," ujar F Nasution.

Masih dikatakan F Nasution, Insiden ini tidak ada kaitannya dengan aktivitas pembangunan yang sedang dilakukan oleh PT SBP. Pekerja PT SBP Turut Menjadi Korban akibat bentrokan yang meluas tersebut, beberapa pekerja bangunan tembok PT SBP yang berada di lokasi justru turut menjadi korban luka.


Demi menjaga kondusivitas wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan, PT SBP menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus ini kepada pihak kepolisian dan mendukung penegakan hukum yang transparan.


"Kami memohon kepada Bapak Kapolda Sumut dan Kapolres Pelabuhan Belawan beserta jajaran untuk mengusut tuntas insiden ini secara objektif. Kami berharap aparat penegak hukum tidak terpengaruh oleh opini sepihak yang sengaja digulirkan demi keuntungan tertentu," tegas F Nasution.(W02)

]]> https://www.halomedan.com/hukum/66097/soal-bentrok-di-belawan-pt-bi-jangan-giring-opini-sepihak-humas-pt-sbp-bila-terus-berlanjut-akan-segera-lakukan-upaya-hukum/ Kejati Sumut Siap Bentuk Tim Telaah Dugaan Korupsi Dana Fiskal Rp15 Miliar di Binjai Tue, 23 Jun 2026 20:43:00 +0700+0700
Medan – Aksi unjuk rasa yang digelar Koalisi Masyarakat Anti Korupsi (KAMAK) di depan Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut), Senin, 23 Juni 2026, berlangsung dinamis. Massa mendesak aparat penegak hukum segera mengusut dugaan penyimpangan Dana Insentif Fiskal (DIF) Kota Binjai Tahun Anggaran 2023 senilai sekitar Rp15 miliar yang disebut-sebut melibatkan Wali Kota Binjai, Amir Hamzah.

Dalam aksinya, para demonstran membawa spanduk bertuliskan tuntutan agar Kejati Sumut dan Kejaksaan Agung memeriksa pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan dana tersebut. Massa menilai penggunaan anggaran yang bersumber dari keuangan negara harus dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Koordinator aksi KAMAK menyebut dugaan penyimpangan dana fiskal itu perlu diusut secara menyeluruh untuk memastikan tidak ada kerugian negara yang luput dari penegakan hukum. Menurutnya, aparat penegak hukum harus bertindak cepat guna menjawab keresahan masyarakat.

"Kami meminta Kejati Sumut segera membentuk tim dan melakukan pendalaman terhadap dugaan korupsi Dana Insentif Fiskal Kota Binjai. Jangan sampai laporan masyarakat hanya berhenti di meja administrasi," ujar salah seorang orator dalam aksi tersebut.

Menurut perwakilan massa, pihak Kejati Sumut yang menerima aspirasi mereka menyampaikan akan menelaah laporan dan informasi yang disampaikan. Massa mengklaim Kejati Sumut siap membentuk tim untuk melakukan kajian awal dan pendalaman terhadap materi yang dilaporkan sebelum menentukan langkah hukum berikutnya.

Pernyataan tersebut disambut sorak peserta aksi yang meminta proses penanganan dilakukan secara terbuka dan profesional. Massa juga mendesak agar seluruh pihak yang diduga mengetahui aliran maupun penggunaan dana tersebut dipanggil untuk dimintai keterangan.

Aksi berlangsung di bawah pengamanan aparat kepolisian. Setelah menyampaikan tuntutan dan menyerahkan dokumen kepada perwakilan Kejati Sumut, massa membubarkan diri secara tertib.

KAMAK menegaskan akan terus mengawal perkembangan penanganan laporan tersebut. Mereka menyatakan siap kembali menggelar aksi lanjutan apabila tidak terdapat perkembangan konkret dalam proses penanganan dugaan kasus tersebut.

Hingga berita ini ditulis, belum diperoleh tanggapan resmi dari Pemerintah Kota Binjai maupun Amir Hamzah terkait tuntutan yang disampaikan dalam aksi tersebut.

Catatan: Dugaan korupsi yang disampaikan dalam aksi unjuk rasa merupakan klaim dari pihak demonstran. Penyebutan nama seseorang dalam laporan atau tuntutan aksi tidak berarti yang bersangkutan terbukti melakukan tindak pidana. Penetapan adanya tindak pidana dan pihak yang bertanggung jawab merupakan kewenangan aparat penegak hukum dan pengadilan berdasarkan proses hukum yang berlaku.]]> https://www.halomedan.com/Berita/66096/kejati-sumut-siap-bentuk-tim-telaah-dugaan-korupsi-dana-fiskal-rp15-miliar-di-binjai/ DPW AMIN Nusantara Gelar Aksi Jilid II, Desak Aparat Bongkar Dugaan Mafia Proyek di Deli Serdang Tue, 23 Jun 2026 16:33:00 +0700+0700
Medan – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Aliansi Mahasiswa Islam Nusantara (AMIN) kembali menggelar aksi unjuk rasa jilid II dengan mengusung tema "Usut Tuntas! Bongkar Mafia Proyek di Deli Serdang!". Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk kontrol sosial terhadap dugaan praktik monopoli, persekongkolan, dan pengondisian pemenang tender proyek di lingkungan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Deli Serdang.

Koordinator aksi, Rahman Hasibuan, menegaskan bahwa kegiatan penyampaian aspirasi tersebut merupakan hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Dalam orasinya, Rahman menyuarakan tuntutan agar aparat penegak hukum segera mengusut tuntas dugaan penyimpangan yang mereka soroti.

> "Usut tuntas! Tangkap dan adili semua yang terlibat!" tegasnya di hadapan massa aksi.



DPW AMIN Nusantara mengaku menemukan indikasi adanya praktik yang mengarah pada monopoli dan pengondisian pemenang tender pada sejumlah proyek pemerintah daerah. Mereka juga menyoroti dugaan penguncian spesifikasi teknis pada salah satu proyek yang akan dilaksanakan di Kecamatan Sunggal, yang dinilai berpotensi mengarah pada merek tertentu sehingga menghambat persaingan usaha yang sehat.

Selain itu, massa aksi menduga proyek bernilai sekitar Rp5 miliar tersebut telah dikondisikan untuk dimenangkan oleh pihak tertentu yang memiliki kedekatan dengan lingkaran kekuasaan di Kabupaten Deli Serdang.

Menurut DPW AMIN Nusantara, apabila dugaan tersebut terbukti, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang merugikan keuangan negara dan mencederai prinsip transparansi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Dalam pernyataannya, organisasi mahasiswa itu menegaskan bahwa mereka tidak ingin kekuasaan digunakan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.

Tiga Tuntutan Utama

Dalam aksi tersebut, DPW AMIN Nusantara menyampaikan tiga tuntutan kepada aparat penegak hukum:

1. Mendesak Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara untuk turun tangan dan melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap dugaan penyimpangan proyek tanpa tebang pilih.


2. Mendesak Kapolda Sumatera Utara untuk menindaklanjuti dugaan tersebut sesuai ketentuan hukum yang berlaku apabila telah ditemukan alat bukti yang cukup.


3. Mendesak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara membentuk tim investigasi khusus guna mengusut dugaan praktik KKN pada proyek-proyek di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Deli Serdang.



DPW AMIN Nusantara menilai dugaan praktik tersebut bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2010, serta Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Menutup pernyataannya, massa aksi menegaskan akan terus mengawal perkembangan kasus tersebut hingga adanya langkah konkret dari aparat penegak hukum.

"Kami akan terus mengawal, mengungkap, dan melawan segala bentuk praktik yang merugikan rakyat serta mencederai prinsip keadilan dan transparansi," tegas Rahman Hasibuan.

(Redaksi)]]> https://www.halomedan.com/news/66095/dpw-amin-nusantara-gelar-aksi-jilid-ii-desak-aparat-bongkar-dugaan-mafia-proyek-di-deli-serdang/ Menanam Pangan, Memulihkan Martabat: Ujian Nyata Asta Cita di Kemenimipas Tue, 23 Jun 2026 16:22:00 +0700+0700
Oleh: Abdullah Rasyid
*Staf Khusus Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan
*Mahasiswa Doktoral Ilmu Pemerintahan IPDN


Ada perubahan penting dalam cara negara memandang lembaga pemasyarakatan. Lapas dan rutan tidak lagi cukup dipahami sebagai ruang penghukuman, pengurungan, dan pengamanan. Di bawah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, muncul arah baru: menjadikan pemasyarakatan sebagai ruang pembinaan produktif, tempat warga binaan tidak hanya menjalani pidana, tetapi juga dipulihkan martabatnya, dilatih keterampilannya, dan disiapkan kembali menjadi manusia yang berguna bagi masyarakat.

Arah ini sejalan dengan semangat Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, terutama dalam agenda kemandirian pangan, pemberantasan kemiskinan, penguatan ekonomi rakyat, peningkatan kualitas SDM, serta reformasi kelembagaan negara. Namun, gagasan besar ini tidak boleh berhenti sebagai slogan. Ia harus diuji di lapangan: apakah lapas benar-benar bisa menjadi sentra produktif? Apakah warga binaan sungguh mendapat manfaat? Apakah produksi pangan dapat berjalan berkelanjutan? Dan apakah program ini tidak justru menjadi beban baru bagi satuan kerja?

Paparan Lembaga Demografi FEB UI tentang Rapid Needs Assessment Implementasi Program Ketahanan Pangan pada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memberi jawaban awal yang penting. Temuan utamanya jelas: masalah ketahanan pangan IMIPAS bukan hanya soal ketersediaan lahan idle, tetapi terutama soal kapasitas SDM, tata kelola, pelatihan, kelembagaan, dan model keberlanjutan program.

Di sinilah letak pentingnya membaca program Kemenimipas secara lebih serius. Ketika Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto mendorong transformasi lapas/rutan menjadi sentra pembinaan produktif—mulai dari Nusakambangan, Kendal, hingga berbagai UPT lain—sesungguhnya yang sedang dibangun bukan sekadar proyek tanam-menanam. Yang sedang diuji adalah model baru pemasyarakatan Indonesia: productive correctional system.

Dalam model ini, warga binaan tidak hanya dihitung sebagai penghuni lapas. Mereka dipandang sebagai manusia yang masih memiliki potensi, tenaga, keterampilan, dan masa depan. Mereka dilibatkan dari hulu ke hilir: mengolah lahan, menanam, beternak, membudidayakan ikan, mengolah hasil panen, membuat produk turunan, hingga masuk dalam sistem produksi yang bernilai ekonomi. Ini bukan sekadar aktivitas mengisi waktu. Ini adalah pendidikan disiplin, pelatihan kerja, pembentukan tanggung jawab, dan proses pemulihan martabat.

Program ketahanan pangan menjadi pintu masuk yang strategis. Indonesia sedang menghadapi tantangan pangan yang tidak ringan: ketergantungan pasokan, perubahan iklim, tekanan harga, distribusi yang tidak merata, serta kebutuhan pangan institusional yang besar. Dalam konteks itu, pemanfaatan lahan idle di lingkungan lapas/rutan memiliki nilai ganda. Di satu sisi, ia membantu sebagian kebutuhan bahan makanan internal. Di sisi lain, ia menjadi media pembinaan warga binaan agar memiliki keterampilan konkret setelah bebas.

Namun, kita perlu jujur. Hasil riset FEB UI menunjukkan bahwa produksi internal BAMA saat ini masih bersifat parsial. Komoditas yang paling realistis untuk menopang kebutuhan internal adalah sayur-sayuran. Komoditas lain seperti ayam, ikan, telur, tahu-tempe, singkong, dan produk olahan masih merupakan potensi terbatas. Artinya, program ini tidak boleh dibebani ekspektasi berlebihan sebagai pengganti penuh pasokan bahan makanan lapas/rutan. Ia lebih tepat ditempatkan sebagai substitusi parsial, sekaligus instrumen pembinaan dan pemberdayaan.

Masalah berikutnya adalah kapasitas. Di Lapas/Rutan, gap paling menonjol terdapat pada subsektor perkebunan, di mana 56,20 persen UPT yang diteliti tidak memiliki staf dengan kapasitas memadai. Di Kantor Imigrasi, kesenjangan teknis lebih besar lagi, sekitar 60–80 persen di berbagai subsektor agribisnis. Ini pesan penting: negara tidak cukup hanya memberi instruksi agar semua UPT menanam, beternak, atau membudidayakan ikan. Negara harus membangun kapasitasnya.

Karena itu, kebutuhan paling mendesak adalah Training Needs Assessment nasional. Pelatihan harus dibagi dalam tiga klaster: teknis, manajerial, dan tata kelola. Klaster teknis mencakup pertanian, perkebunan, peternakan, akuakultur, pembibitan, pupuk, panen, dan pascapanen. Klaster manajerial mencakup manajemen usaha, pencatatan keuangan, koperasi, logistik BAMA, dan pemasaran. Klaster tata kelola mencakup SOP, pembagian peran, kemitraan, keamanan program, pengawasan WBP, dan mitigasi risiko.

Tanpa pelatihan semacam ini, program ketahanan pangan mudah jatuh menjadi seremoni. Lahan dibuka, bibit ditanam, foto kegiatan dipublikasikan, tetapi setelah itu program melemah karena tidak ada pendampingan teknis, tidak ada model bisnis, tidak ada pencatatan, tidak ada pasar, dan tidak ada regenerasi keterampilan.

Di sinilah diferensiasi peran menjadi sangat penting. Lapas/Rutan dan Kantor Imigrasi tidak boleh dipaksa menjalankan target yang sama. Keduanya berada dalam satu ekosistem Kemenimipas, tetapi mandat, sumber daya, aktor, dan kapasitasnya berbeda.

Lapas/Rutan lebih tepat diposisikan sebagai basis produksi pangan dan pembinaan warga binaan. Di sana ada WBP, kegiatan kerja, lahan atau sarana asimilasi edukasi, dapur BAMA, serta kebutuhan pembinaan kemandirian. Sementara Kantor Imigrasi tidak tepat jika dipaksa menjadi pusat produksi pangan. Perannya lebih strategis sebagai fasilitator kelembagaan: menghubungkan program dengan pemerintah daerah, komunitas, koperasi, investor, pasar lokal, serta memanfaatkan lahan idle kantor dalam skala kecil sebagai demplot atau ruang edukasi.

Dengan pembagian ini, fungsi utama masing-masing direktorat tetap terjaga. Pemasyarakatan menjadi pusat pembinaan produktif. Imigrasi menjadi simpul jejaring, kolaborasi, promosi, dan citra kelembagaan negara. Bahkan sebagai gerbang internasional, Kantor Imigrasi dapat menampilkan inovasi IMIPAS sebagai wajah baru negara: tegas menjaga kedaulatan, tetapi juga kreatif membangun kemanusiaan.

Transformasi ini juga tampak dalam program ekonomi biru. Kerja sama Kemenimipas dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan membuka ruang pembinaan warga binaan di sektor perikanan. Budidaya ikan, tambak, dan produk kelautan bukan hanya mendukung konsumsi protein, tetapi juga memberi keterampilan kerja yang relevan dengan kebutuhan pasar. Di negara kepulauan seperti Indonesia, pembinaan berbasis blue economy adalah langkah cerdas. Ia menghubungkan pemasyarakatan dengan potensi alam nasional.

Hal yang sama terlihat dalam pemanfaatan limbah FABA. Kerja sama dengan PLN dan BRI untuk membangun Balai Latihan Kerja serta pabrik pengolahan limbah fly ash dan bottom ash di Nusakambangan dan Lapas Tangerang menunjukkan arah baru: warga binaan dilatih mengolah limbah menjadi material bernilai ekonomi seperti paving block, beton, dan batako. Ini bukan hanya agenda ekonomi. Ini juga agenda lingkungan, circular economy, dan keterampilan kerja.

Jika produk FABA dapat mendukung program prioritas pembangunan 3 juta rumah, maka lapas tidak lagi menjadi ruang pasif yang hanya menyerap anggaran negara. Lapas dapat menjadi bagian dari rantai nilai pembangunan nasional. Warga binaan tidak hanya menjadi objek pembinaan, tetapi subjek produktif yang ikut menghasilkan nilai ekonomi.

Lebih jauh lagi, beberapa produk warga binaan seperti olahan sabut kelapa, mebel, furnitur, sarung goyor, dan kerajinan tangan telah diarahkan menembus pasar ekspor. Ini penting secara simbolik dan ekonomi. Dari balik tembok lapas, muncul produk yang bisa masuk pasar global. Dari ruang yang selama ini diasosiasikan dengan stigma, lahir karya yang membawa nilai tambah.

Namun, orientasi ekspor dan pasar tidak boleh mengaburkan prinsip utama pemasyarakatan. Program produktif di lapas bukan sekadar mengejar volume produksi, keuntungan, atau citra keberhasilan. Ia harus tetap berpusat pada pembinaan warga binaan. Karena itu, sistem premi atau bagi hasil menjadi sangat penting.

Premi WBP harus diposisikan sebagai insentif pembinaan, bukan upah kerja biasa. Formula premi tidak boleh hanya dihitung berdasarkan hasil produksi, karena panen dapat dipengaruhi cuaca, hama, kualitas bibit, alat, dan kondisi lahan. Premi harus mempertimbangkan disiplin, kehadiran, keterampilan teknis, produktivitas, kepatuhan SOP, keamanan, dan tanggung jawab kelompok. Dengan cara ini, negara tidak hanya menghargai hasil, tetapi juga proses pembentukan manusia.

Koperasi UPT juga perlu diperkuat. Ia harus menjadi agregator, bukan kompetitor UMKM lokal. Koperasi mencatat input produksi, proses kerja, output panen, alokasi untuk BAMA, surplus produksi, premi WBP, penjualan, margin, serta cadangan usaha. Tanpa koperasi yang tertib, program produktif mudah menjadi gelap: hasil tidak tercatat, premi tidak jelas, surplus tidak transparan, dan potensi penyimpangan terbuka.

Di sisi lain, program ini harus menjaga relasi dengan masyarakat sekitar. Produk lapas tidak boleh dijual terlalu murah hingga mematikan UMKM, petani, atau pemasok lokal. Prinsipnya sederhana: kebutuhan BAMA internal diprioritaskan lebih dulu; jika ada surplus, baru dijual dengan harga referensi pasar lokal dan melalui kemitraan. Lapas harus menjadi mitra ekonomi masyarakat, bukan pesaing yang didukung fasilitas negara.

Transformasi produktif juga tidak boleh mengabaikan keamanan. Program pembinaan tidak akan berjalan jika lapas masih dibayangi peredaran ponsel ilegal, pungli, narkoba, senjata tajam, dan gangguan keamanan. Karena itu, razia rutin anti-halinar tetap menjadi prasyarat. Ketahanan pangan, BLK, FABA, ekspor produk WBP, dan blue economy hanya mungkin berhasil jika keamanan dasar lapas/rutan terjaga.

Demikian pula dengan isu overcrowding. Pemindahan 2.879 warga binaan berisiko tinggi ke Lapas Maximum Security dan Super Maximum Security Nusakambangan dapat dibaca sebagai langkah pengendalian risiko. Tetapi strategi jangka panjang tidak boleh hanya bertumpu pada pemindahan. Overcrowding harus dijawab melalui reformasi pidana, penguatan pembimbingan kemasyarakatan, pidana alternatif, asesmen risiko, dan reintegrasi sosial yang lebih kuat.

Dengan demikian, agenda Kemenimipas berada pada persimpangan yang menarik. Di satu sisi, kementerian ini menjaga dua gerbang negara: gerbang luar melalui imigrasi dan gerbang dalam melalui pemasyarakatan. Imigrasi menjaga kedaulatan, mobilitas manusia, dan kepentingan nasional. Pemasyarakatan menjaga proses pemulihan manusia, keamanan sosial, dan martabat warga binaan. Di sisi lain, melalui program ketahanan pangan, blue economy, FABA, BLK, koperasi, dan ekspor produk WBP, kementerian ini sedang mencoba membuktikan bahwa lembaga negara dapat menjadi lebih produktif, adaptif, dan berdampak.

Tetapi keberhasilan program ini bergantung pada satu hal: kemampuan mengubah program menjadi sistem. Program bisa lahir dari instruksi menteri. Tetapi sistem hanya lahir dari tata kelola, pelatihan, SOP, pembiayaan, pencatatan, evaluasi, dan kesinambungan lintas kepemimpinan.

Kemenimipas perlu memastikan bahwa setiap UPT memiliki peta kapasitas yang jelas. Mana lapas yang cocok untuk pertanian, mana yang cocok untuk peternakan, mana yang cocok untuk perikanan, mana yang cocok untuk pengolahan limbah, mana yang lebih tepat sebagai pusat pelatihan kerja, dan mana yang cukup menjadi demplot kecil. Tidak semua tempat harus melakukan hal yang sama. Kebijakan yang baik bukan kebijakan yang seragam, melainkan kebijakan yang mampu membaca keragaman kapasitas lapangan.

Di titik ini, Asta Cita menemukan ujian konkretnya. Asta Cita tidak boleh hanya terdengar di panggung pidato, dokumen perencanaan, atau baliho politik. Ia harus terasa di dapur lapas, di kebun warga binaan, di kolam ikan, di BLK, di koperasi UPT, di rekening premi non-tunai WBP, di produk ekspor, di pasar lokal, dan di masyarakat sekitar yang ikut merasakan manfaat.

Jika dijalankan serius, program ini dapat menjadi salah satu inovasi paling penting dalam sejarah pemasyarakatan Indonesia. Lapas tidak lagi semata menjadi simbol hukuman, tetapi ruang produksi sosial. Warga binaan tidak lagi sekadar dipandang sebagai beban negara, tetapi manusia yang sedang disiapkan untuk kembali. Lahan idle tidak lagi menjadi aset tidur, tetapi sumber pangan, keterampilan, dan ekonomi. Limbah tidak lagi menjadi masalah, tetapi bahan baku bernilai. Koperasi tidak lagi menjadi formalitas, tetapi instrumen akuntabilitas.

Negara yang kuat bukan hanya negara yang mampu menghukum. Negara yang besar adalah negara yang mampu memulihkan. Di situlah makna terdalam dari transformasi Kemenimipas: menjaga gerbang negeri, sekaligus mengembalikan martabat manusia.

Ketahanan pangan IMIPAS, jika dikelola dengan benar, bukan hanya tentang sayur, ikan, telur, batako, atau produk ekspor. Ia adalah tentang cara negara memperlakukan manusia yang pernah jatuh, memberi mereka keterampilan, menghubungkan mereka dengan kerja produktif, dan membuka jalan kembali ke masyarakat.

Inilah wajah pemasyarakatan yang seharusnya: aman, tertib, produktif, manusiawi, dan bernilai ekonomi. Sebuah pemasyarakatan yang tidak hanya menjaga tembok, tetapi juga menumbuhkan harapan.]]> https://www.halomedan.com/news/66094/menanam-pangan-memulihkan-martabat-ujian-nyata-asta-cita-di-kemenimipas/ Barapaksi Desak Kejatisu Bongkar Jaringan Mafia Titik SPPG di Sumut Tue, 23 Jun 2026 13:09:00 +0700+0700

MEDAN – Direktur Barisan Rakyat Pemerhati Korupsi (BARAPAKSI), Otti S. Batubara, mendesak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara untuk tidak berhenti pada pengungkapan satu atau dua pelaku dalam kasus dugaan jual beli titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Program Makan Bergizi Gratis (MBG), tetapi membongkar seluruh jaringan yang diduga terlibat hingga ke aktor intelektual di balik praktik tersebut.

Menurut Otti, kasus yang menyeret nama mantan pejabat Badan Gizi Nasional (BGN) Sony Sanjaya tidak boleh dipandang sebagai perbuatan individu semata. Ia menilai adanya dugaan pola kerja yang terstruktur, sistematis, dan masif yang memungkinkan praktik jual beli titik, pungutan liar, hingga dugaan pengaturan proyek berjalan di sejumlah daerah di Sumatera Utara.

Ditambahkan Otti, adanya keterlibatan BS atau biasa disapa Bob yang merupakan Pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara yang menjadi kaki tangan Tengku Syahdana (TS) dalam mencari mitra-mitra BGN yang ingin memiliki titik SPPG dibeberapa daerah di Sumatera Utara

"Kalau benar terjadi jual beli titik SPPG, pungutan ratusan juta rupiah, mark-up pengadaan, intimidasi terhadap kepala SPPG, hingga pengaturan jabatan dan penempatan personel, maka ini bukan lagi pelanggaran biasa. Ini sudah mengarah pada dugaan korupsi berjamaah yang merusak program strategis Presiden dan merampas hak masyarakat penerima manfaat," tegas Otti S. Batubara, Senin (23/6/2026).



Otti meminta Kejatisu segera membentuk tim khusus untuk menelusuri aliran dana, memeriksa seluruh pihak yang disebut dalam berbagai laporan masyarakat, serta mengusut kemungkinan adanya keterlibatan oknum pejabat, broker, maupun pihak lain yang diduga memperoleh keuntungan dari pengelolaan titik SPPG.

Menurutnya, apabila aparat penegak hukum hanya berhenti pada pelaku yang telah terungkap, maka publik akan menilai penegakan hukum berjalan setengah hati.

"Jangan sampai kasus ini hanya menjadi tumbal segelintir orang, sementara para pengendali dan pihak yang menikmati keuntungan terbesar justru lolos dari jeratan hukum. Kejatisu harus berani membongkar sampai ke akar-akarnya. Siapa pun yang terlibat harus diproses tanpa pandang bulu," katanya.



BARAPAKSI juga menilai dugaan praktik tersebut telah mencederai semangat Program Makan Bergizi Gratis yang digagas pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia. Jika benar terdapat praktik jual beli titik dan pungutan terhadap mitra, maka dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat berpotensi bocor kepada pihak-pihak yang tidak berhak.

Otti menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal perkembangan kasus tersebut dan siap menyerahkan berbagai informasi yang diperoleh dari masyarakat kepada aparat penegak hukum.

"Ini bukan sekadar persoalan hukum, tetapi juga persoalan moral dan tanggung jawab terhadap masa depan generasi bangsa. Program MBG jangan sampai berubah menjadi ladang bancakan oknum yang memanfaatkan kekuasaan untuk memperkaya diri," ujarnya.



BARAPAKSI mendesak Kajati Sumut untuk segera memanggil dan memeriksa seluruh pihak yang namanya muncul dalam berbagai laporan dan pengaduan masyarakat, sekaligus membuka secara transparan perkembangan penanganan perkara tersebut agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah publik.

"Rakyat Sumatera Utara menunggu keberanian Kejatisu. Jika dugaan ini benar, maka tidak boleh ada kompromi terhadap koruptor yang mempermainkan program rakyat. Bongkar, tangkap, dan adili seluruh pelakunya sesuai hukum yang berlaku," tutup Otti S. Batubara.

]]> https://www.halomedan.com/news/66093/barapaksi-desak-kejatisu-bongkar-jaringan-mafia-titik-sppg-di-sumut/ CEO Sumut 24 Group Hadiri Milad ke-60 Bupati Langkat Syah Afandin, Berlangsung Khidmat dan Penuh Kebersamaan Tue, 23 Jun 2026 12:30:00 +0700+0700
LANGKAT | Suasana penuh kehangatan dan kebersamaan mewarnai peringatan Milad ke-60 Bupati Langkat H. Syah Afandin, SH, yang digelar secara sederhana namun khidmat di Ruang Pola Kantor Bupati Langkat, Kota Stabat (Selasa, 23/6).

Acara tersebut dihadiri jajaran Pemerintah Kabupaten Langkat, para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), tokoh masyarakat, serta CEO Sumut 24 Group, Rianto, SH., MH., yang akrab disapa Anto Genk, yang turut memberikan ucapan selamat kepada sahabatnya, Bupati Langkat.

Kegiatan diawali dengan sambutan Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat, H. Amril, S.Sos., M.AP. Dalam sambutannya, Amril menyampaikan ucapan selamat ulang tahun kepada Bupati Langkat seraya mendoakan agar selalu diberikan kesehatan dan kekuatan dalam menjalankan tugas pemerintahan.

"Atas nama seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Langkat, kami mengucapkan selamat ulang tahun ke-60 kepada Bapak Bupati. Semoga senantiasa sehat dan terus menjadi lokomotif pembangunan Kabupaten Langkat menuju kemajuan yang lebih baik," ujar Amril.

Selanjutnya, Wakil Bupati Langkat, Ibu Tiorita Br. Surbakti, SH, turut menyampaikan ucapan selamat dan harapan agar Bupati tetap menjaga kesehatan di tengah padatnya aktivitas pemerintahan.

"Kami berharap Bapak Bupati selalu diberikan kesehatan. Karena jika Bupati lemah, maka kami juga akan ikut lemah. Semangat dan kepemimpinan beliau menjadi energi bagi seluruh jajaran pemerintah daerah," ungkap Tiorita.

Dalam sambutannya, Bupati Langkat H. Syah Afandin, SH, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas perhatian serta doa yang diberikan oleh seluruh pihak yang hadir.

Bupati secara khusus menyampaikan apresiasi kepada Sekda Langkat, Wakil Bupati, seluruh kepala OPD, serta Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Langkat, Ny. Endang Kurniasih Syah Afandin, yang juga merupakan istri tercinta yang selama ini setia mendampingi dan mendukung perjalanan pengabdiannya.

"Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh keluarga besar Pemerintah Kabupaten Langkat atas doa dan kebersamaannya. Saya berharap kekompakan yang selama ini terjalin dapat terus dipertahankan, mulai dari tingkat pimpinan hingga aparatur di tingkat paling bawah. Mari bersama-sama membangun Langkat yang lebih baik, maju, dan sejahtera," ujar Syah Afandin.

Rangkaian acara kemudian dilanjutkan dengan pembacaan doa yang dipimpin oleh Staf Ahli Bupati Langkat, H. Syahrizal, S.Sos., M.Si, memohon keberkahan, kesehatan, dan kesuksesan bagi Bupati Langkat dalam memimpin daerah.

Momen yang paling berkesan dalam acara tersebut adalah pemotongan tumpeng sebagai simbol rasa syukur atas bertambahnya usia Bupati Langkat. Prosesi berlangsung penuh kekeluargaan dan dihadiri seluruh pimpinan OPD serta para tamu undangan.

Di sela-sela kegiatan, CEO Sumut 24 Group, Rianto, SH., MH. (Anto Genk), yang dikenal sebagai sahabat dekat Bupati Langkat, turut menyampaikan ucapan selamat ulang tahun.

"Kami mengucapkan selamat Milad ke-60 kepada sahabat kami, Bapak H. Syah Afandin, SH. Semoga selalu diberikan kesehatan, umur yang berkah, kekuatan dalam memimpin, serta mampu membawa Kabupaten Langkat semakin maju dan berkembang. Beliau adalah sosok pemimpin yang dekat dengan masyarakat dan memiliki komitmen besar untuk kemajuan daerah," ujar Anto Genk saat diwawancarai wartawan.

Menurutnya, kesederhanaan yang ditunjukkan dalam perayaan milad tersebut mencerminkan karakter kepemimpinan Syah Afandin yang mengedepankan kebersamaan dan kedekatan dengan seluruh jajaran pemerintahan maupun masyarakat.

Acara kemudian ditutup dengan sesi foto bersama seluruh tamu undangan dan dilanjutkan dengan makan siang bersama, menciptakan suasana penuh keakraban yang semakin mempererat hubungan antar jajaran Pemerintah Kabupaten Langkat dan para undangan yang hadir.

Perayaan Milad ke-60 Bupati Langkat ini menjadi momentum refleksi sekaligus penguatan semangat kebersamaan dalam melanjutkan pembangunan Kabupaten Langkat menuju masa depan yang lebih baik.*(SS68)*]]> https://www.halomedan.com/Berita/66092/ceo-sumut-24-group-hadiri-milad-ke60-bupati-langkat-syah-afandin-berlangsung-khidmat-dan-penuh-kebersamaan/ DSIL Kirim Atlet Terbaik Deliserdang ke Pariaman Open Tue, 23 Jun 2026 12:19:00 +0700+0700
Deliserdang – Ketua Club Deli Serdang Inline Skate (DSIL), Zulkifli, menyatakan kesiapan pihaknya mengirimkan atlet-atlet terbaik untuk berlaga pada Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Sepatu Roda Pariaman Open 2026.

Zulkifli mengatakan, keberangkatan para atlet DSIL mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Kabupaten Deliserdang. Pada Rabu (24/6/2026), para atlet dilepas secara resmi oleh Bupati Deliserdang sekaligus Ketua KONI Deliserdang, Asr Ludin, bertempat di Stadion Sport Center Batang Kuis.

Menurut Zulkifli, keikutsertaan DSIL dalam ajang nasional tersebut menjadi bagian dari komitmen klub dalam meningkatkan prestasi olahraga sepatu roda di Kabupaten Deliserdang serta memberikan pengalaman kompetisi bagi para atlet muda.

"Pariaman Open 2026 menjadi kesempatan bagi atlet-atlet kami untuk mengukur kemampuan, menambah pengalaman, sekaligus membawa nama baik Deliserdang di tingkat nasional," ujar Zulkifli.

Ketua Deli Serdang Inline Skate (DSILS) menyampaikan apresiasi dan dukungannya terhadap pelaksanaan Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Pariaman Open 2026 Piala Walikota Pariaman yang akan digelar pada tanggal 2–5 Juli 2026 di Arena Sepatu Roda Pantai Cermin, Kota Pariaman.

Dalam ajang bergengsi tersebut, DSILS turut ambil bagian dengan mengirimkan sebanyak 25 atlet terbaiknya untuk bertanding di berbagai kategori Beginner, Standard, dan Speed.

Keikutsertaan ini merupakan bentuk komitmen DSILS dalam mendukung pembinaan dan peningkatan prestasi olahraga sepatu roda di tingkat nasional.

Sejumlah atlet andalan turut diturunkan, di antaranya yang akan bermain di level Junior-Senior Rakha Hanania Nielza Edwin dan Syifa Naurah Shadrina, yang diharapkan mampu bersaing secara optimal di kategori masing-masing.

Kehadiran para atlet ini mencerminkan kesiapan DSILS dalam menghadapi kompetisi sekaligus menunjukkan hasil pembinaan yang berkelanjutan.

Ketua DSILS menuturkan bahwa Kejurnas Pariaman Open 2026 menjadi momentum penting bagi para atlet untuk mengasah kemampuan serta mengukur hasil latihan yang telah dijalani.

"Kami sangat menyambut baik ajang ini. Selain sebagai kompetisi, ini juga menjadi sarana evaluasi dan pembinaan bagi atlet-atlet kami agar semakin siap bersaing di level yang lebih tinggi," ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa keikutsertaan 25 atlet ini menjadi bagian dari upaya membangun mental bertanding, meningkatkan pengalaman kompetisi, serta memperkuat solidaritas tim di tengah persaingan yang semakin ketat.

Lebih lanjut, Ketua DSILS menyampaikan harapannya agar seluruh atlet dapat menunjukkan performa terbaik dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas.

"Kami berharap para atlet DSILS dapat bertanding secara maksimal, menjaga kekompakan tim, serta mampu memberikan hasil terbaik yang membanggakan bagi daerah," ungkapnya.

Selain itu, ia juga berharap penyelenggaraan Kejurnas ini dapat berjalan lancar dan sukses serta terus menjadi agenda rutin yang mampu mendorong peningkatan kualitas olahraga sepatu roda di Indonesia.

"Semoga kejuaraan ini tidak hanya melahirkan prestasi, tetapi juga mempererat silaturahmi antar atlet dan klub dari berbagai daerah," tutupnya.
[23/6, 12.13] Edoy: Siapa tau mau abg naikkan ??
Besok dilepas bupati]]> https://www.halomedan.com/Berita/66091/dsil-kirim-atlet-terbaik-deliserdang-ke-pariaman-open/ Di DPRD Medan, Rico Waas Paparkan Strategi Efisiensi APBD 2025: Tanpa Utang, Fokus Banjir dan Digitalisasi PAD Tue, 23 Jun 2026 07:07:00 +0700+0700 Rico Tri Putra Bayu Waas, menyampaikan Jawaban Kepala Daerah atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kota Medan terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 pada sidang Paripurna yang digelar DPRD Kota Medan, Senin (22/6/26).

Dalam sidang paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen, Wali Kota Medan Rico Waas menegaskan posisi keuangan daerah yang sehat ditandai dengan nihilnya beban utang jangka panjang, sekaligus membeberkan komitmen efisiensi anggaran di tengah keterbatasan sumber daya pembangunan.

"Kami menyadari bahwa pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 belum sepenuhnya memenuhi ekspektasi seluruh pihak karena adanya keterbatasan sumber daya. Namun, kita patut bersyukur bahwa indikator utama pembangunan kota, khususnya di sektor sosial dan ekonomi, tetap berhasil kita wujudkan sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan", kata Rico Waas di hadapan pimpinan dan anggota DPRD Kota Medan yang berhadir.

Didampingi Wakil Wali Kota Medan H Zakiyuddin Harahap dan Sekda Wiriya Alrahman serta segenap Pimpinan Perangkat Daerah di lingkungan Pemko Medan, Rico menyampaikan salah satu poin krusial dalam tanggapannya adalah klarifikasi mengenai kondisi keuangan daerah.

Menjawab pertanyaan dari Fraksi Partai Gerindra, Pemko Medan secara tegas mengumumkan tidak memiliki kewajiban atau utang jangka panjang yang membebani APBD. Sementara itu, besaran Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun 2025 tercatat sebesar Rp592 Miliar.

"Angka SiLPA tersebut berada pada level yang wajar. Di satu sisi, hal ini mencerminkan optimalnya kinerja pendapatan daerah yang melampaui realisasi belanja. Di sisi lain, SiLPA sengaja dikelola secara efisien guna menjaga likuiditas atau ketersediaan kas daerah pada semester pertama tahun anggaran 2026, periode di mana realisasi pendapatan asli daerah biasanya masih berjalan terbatas", jelas Rico Waas.

Kemudian menanggapi pertanyaan dari Fraksi PKS dan Fraksi Gerindra terkait penurunan belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi, Rico Waas menjelaskan bahwa tahun 2025 merupakan tahun penyesuaian dan efisiensi anggaran. Meski terjadi penghematan, Pemko tetap memprioritaskan penanganan masalah mendasar secara cepat tanggap menggunakan skala prioritas.

Untuk penanganan banjir sendiri, Pemko Medan telah mengalokasikan anggaran fantastis sebesar lebih dari Rp255 Miliar yang tersebar di tiga program strategis. "Hingga capaian kinerja tahun 2025, tim di lapangan telah berhasil menuntaskan 1.350 titik banjir secara permanen dari total 2.575 titik yang terdata dalam masterplan drainase kota. Sisa 1.225 titik genangan akan terus kita selesaikan secara bertahap," tegas Rico Waas.

Dijelaskan Rico Waas, Pemko Medan juga menerangkan kendala normatif seperti normalisasi fisik sungai yang sepenuhnya merupakan wewenang Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera II (BBWSS II), sehingga APBD Medan tidak dapat digunakan secara langsung selain untuk langkah koordinasi dan pembebasan lahan sharing daerah.

Kemudian di sektor pendapatan, Rico Waas mengakui realisasi PAD tahun 2025 berada pada angka Rp3 Triliun atau menyumbang 48,92 persen dari total pendapatan daerah yang menyentuh Rp6,3 Triliun. Guna menggenjot kemandirian fiskal dan mengantisipasi kebocoran pajak/retribusi, Pemko Medan tengah mempercepat transformasi digital secara masif.

" Sistem perpajakan tapping box akan diperluas, pembayaran retribusi sampah diubah ke sistem digital, hingga penjajakan Sistem Informasi Geografis (GIS) serta Business Intelligence untuk pemetaan wajib pajak", ujar Rico Waas.

Disisi lain, Rico Waas juga menyampaikan langkah efisiensi cerdas juga ditunjukkan Pemko Medan dengan tidak merealisasikan anggaran kerawanan pangan di Dinas Ketahanan Pangan pada tahun 2025. Langkah ini diambil setelah evaluasi internal menunjukkan bahwa seluruh indikator aktivitas tersebut telah terakomodasi dan ter-cover penuh oleh Program Nasional Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Kebijakan ini sengaja diambil agar tidak terjadi tumpang tindih (overlapping) anggaran, sehingga dana daerah bisa dialihkan untuk kebutuhan mendesak masyarakat lainnya," sebut Rico Waas


Di akhir penjelasannya, Rico Waas memastikan pelayanan dasar masyarakat seperti program kesehatan Universal Health Coverage (UHC) tetap berjalan prima, bahkan e-KTP Medan kini bisa digunakan untuk berobat gratis di fasilitas kesehatan luar kota yang bermitra dengan BPJS.

" Di bidang infrastruktur estetika, Pemko menargetkan 13 titik jalan bebas kabel udara (kabel tanam) selesai pada tahun 2026 seiring dengan akselerasi Program Strategis Nasional Bus Rapid Transit (BRT) Mebidang", pungkas Rico Waas.


Sidang paripurna tanggapan Kepala Daerah ini menjadi momentum penguatan sinergi antara Pemko Medan dan DPRD demi mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi penuh pada kesejahteraan masyarakat Kota Medan.rwl]]> https://www.halomedan.com/kota/66090/di-dprd-medan-rico-waas-paparkan-strategi-efisiensi-apbd-2025-tanpa-utang-fokus-banjir-dan-digitalisasi-pad/ Difasilitasi JMSI, Mahkamah Intelektual Jadi Cara Tak Biasa Adili Buku “Peradaban Not Just Civilization” Tue, 23 Jun 2026 06:50:00 +0700+0700
Forum ini tidak hanya mengadili isi sebuah buku berjudul "Peradaban Not Just Civilization", namun juga pikiran-pikiran sang penulis buku, Adhie M. Massardi, yang selama ini dikenal sebaga juru bicara Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur.

Dibuka Ketua Umum JMSI Teguh Santosa, Mahkamah Intelektual atau pembedahan isi buku dipimpin atau dimoderatori wartawan senior Hersubeno Arief dengan tiga pembahas yakni Ketua Dewan Pers Prof. Komaruddin Hidayat, Ketua Pusat Studi Islam dan Kenegaraan-Indonesia (PSIK-Indonesia) yang juga mantan Ketua Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Prof. Yudi Latif, dan budayawan yang pernah menjabat sebagai pemimpin LKBN Antara, Mohammad Sobari.

Hadir dalam Mahkamah Intelektual itu sejumlah tokoh seperti mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo yang kini memimpin Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Muhammad Said Didu, peneliti politik Senior Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Prof. Siti Zuhro, juga mantan Menteri Komunikasi dan Informasi Rudiantara.

Saat memberikan pengantar, Adhie menjelaskan buku terbarunya ditulis berdasarkan kesadaran tentang arah pembangunan nasional, yakni visi Indonesia Emas 2045.

"Saya menulis deskripsi soal peradaban untuk dasar bagaimana menjadikan manusia emas Indonesia. Saya bikin lah, saya kontemplasi bahan-bahannya, dan akhirnya jadi," ujar dia.

Adhie mengatakan, gagasan menulis buku ini berawal saat dirinya diajak Sekretaris Jenderal Pergerakan Kedaulatan Rakyat (PKR) Yosef Sampurna Nggarang yang kini menjabat sebagai Staf Khusus Menteri HAM, untuk berdiskusi dengan Menteri HAM Natalius Pigai tentang substansi visi Indonesia Emas 2045. Adhie sendiri kini membantu Pigai sebagai Tenaga Ahli Menteri bidang Kebudayaan.

"Karena bangsa ini memang belum pernah melahirkan manusia yang berhati emas dan kemuliaan emas. Terutama para pimpinannya," tuturnya.

Sebagai salah satu contoh, Adhie menyebutkan satu peristiwa terbaru yang menurutnya gambaran tentang perlunya merekonstruksi Indonesia Emas, yaitu soal hak masyarakat dalam menyampaikan aspirasi.

"Contoh, misalnya kemarin bagaimana cara menangkap orang yang berbeda pendapat, Roy Suryo dan dr. Tifa. Harusnya bangsa menghormati warga negaranya. Kalau bangsanya menghormati warga negaranya, dunia internasional juga akan menghormati kita," urainya.

"Sebaliknya, kalau kita sendiri, pimpinan-pimpinan yang tidak menghormati rakyatnya, apalagi bangsa lain. Nah kemudian saya menulis soal peradaban, untuk dasar bagaimana menjadikan manusia emas Indonesia," sambung Adhie.

Selain itu, Kompas yang menerbitkan buku sempat mempertanyakan kualitas buku karena tidak memasukkan banyak referensi tekstual. Adhie mengatakan, isi buku ini merupakan hasil kontemplasi dari realitas yang ada saat ini.

"Menurut saya, di republik ini masih banyak orang berpikir seperti orang melihat referensi-referensi, tidak kontemplasi," tegasnya.

Lebih lanjut, Adhie menyatakan bahwa kontemplasinya bermula dari esensialitas Peradaban yang dibentuk berdasarkan budaya yang berkembang di masyarakat. Termasuk, tentang artificial intelligence atau akal imitasi (AI) yang turut diperhatikan pemuka agama seperti Paus Leo XIV.

Menurut hemat Adhie, AI yang berkembang saat ini menjadi produk peradaban yang potensi tidak sesuai semangat penciptaannya, karena tidak dipergunakan sebagaimana mestinya.

"Kebudayaan itu adalah produk untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. Jadi semua produk peradaban, semua produk kebudayaan intinya adalah untuk itu. AI antara lain untuk itu. Kita menciptakan itu, kemudian kita minta bantuan. Kita kan perlu lebih tinggi dari AI-nya," jelasnya.

Oleh karenanya, Adhie memandang persoalan-persoalan yang ada di Republik ini harus dibuka seluas-luasnya dalam ruang yang terbuka, supaya tercipta kebudayaan yang membentuk peradaban baru dalam rangka pembangunan nasional.

Adhie mengusulkan satu gagasan teknis untuk merealisasikan pembentukan peradaban yang melahirkan generasi-generasi emas untuk Indonesia mendatang.

"Jadi hari ini kita memulai Peradaban baru dengan keterbukaan, dengan mulai mempertengkarkan gagasan-gagasan. Karena itu saya mengajukan gagasan Mahkamah Intelektual. Jadi tidak boleh lagi ada pikiran atau gagasan yang dikubur tanpa suara oleh kekuasaan," ungkapnya.

"Tapi juga sebaliknya, tidak boleh ada gagasan yang tidak dibicarakan oleh orang banyak tidak diperdebatkan, gagasan yang tentu menjadi kebijakan pemerintah," demikian Adhie menambahkan. Rel]]> https://www.halomedan.com/news/66089/difasilitasi-jmsi-mahkamah-intelektual-jadi-cara-tak-biasa-adili-buku-ldquoperadaban-not-just-civilizationrdquo/ DPP FABEM - SM Forum Alumni Badan Eksekutif Mahasiswa & Senat Mahasiswa menyoroti Ancaman Blackout Jawa-Bali Mon, 22 Jun 2026 23:47:00 +0700+0700
Jakarta - Kekhawatiran mengenai potensi pemadaman listrik massal atau blackout di sistem kelistrikan Jawa-Bali kembali mencuat setelah muncul informasi mengenai kekurangan pasokan batu bara untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). Isu ini menjadi perhatian serius karena sistem Jawa-Bali merupakan tulang punggung penyediaan listrik nasional yang melayani lebih dari separuh kebutuhan listrik Indonesia. Gangguan pasokan bahan bakar utama pembangkit berisiko memengaruhi stabilitas jaringan listrik secara luas.

Tody Ardiansyah Prabu S.H Wakil Ketua Umum DPP FABEM - SM Forum Alumni Badan Esekutif Mahasiswa menanggapii Persoalan yang menjadi sorotan adalah adanya sekitar 20 juta ton kebutuhan batu bara PLN yang hingga kini disebut belum memiliki kontrak pasokan. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai kesiapan rantai pasok energi nasional, terutama ketika kebutuhan listrik terus meningkat seiring pertumbuhan industri, bisnis, dan rumah tangga. Jika pasokan terganggu dalam waktu lama, sejumlah PLTU berpotensi mengalami penurunan produksi bahkan penghentian operasi sementara. Dan berdampak kerugian ekonomi luar biasa untuk masyarakat indonesia termasuk untuk para petani dan peternak kerugianya dapat langsung di derita masyarakat dan umumnya berdampak pada pertumbuhan ekonomi Nasional. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kisaran 5,8 persen hingga 6,5 persen pada tahun 2027 sebagai bagian dari upaya mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

Batu bara hingga saat ini masih menjadi sumber energi utama dalam bauran listrik nasional. Data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menunjukkan lebih dari 60 persen listrik Indonesia masih bergantung pada PLTU berbahan bakar batu bara. Ketergantungan yang tinggi tersebut membuat setiap gangguan pasokan memiliki dampak langsung terhadap keamanan energi nasional.

Pemerintah selama ini menerapkan kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) yang mewajibkan perusahaan tambang memasok sebagian produksi batu bara untuk kebutuhan dalam negeri. Kebijakan tersebut bertujuan menjaga ketersediaan bahan bakar bagi pembangkit listrik. Namun, tingginya harga batu bara di pasar ekspor kerap menjadi tantangan dalam memastikan pasokan domestik tetap terpenuhi sesuai kebutuhan.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengakui adanya persoalan dalam pemenuhan kebutuhan batu bara PLN. Dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI, Bahlil mengungkapkan kebutuhan batu bara PLN mencapai sekitar 154 juta ton per tahun, sementara kontrak yang telah ditandatangani baru sekitar 134 juta ton. Artinya, masih terdapat kekurangan sekitar 20 juta ton yang belum terikat kontrak.

Dalam wawancara yang beredar luas di media sosial dan sejumlah pemberitaan, Bahlil bahkan mengaku sudah "capek" karena banyak pihak yang tidak sinkron dalam menyelesaikan persoalan pasokan batu bara ke PLN. Menurutnya, pemerintah sebenarnya telah menyiapkan alokasi batu bara melalui skema DMO, namun proses kontrak dan distribusi di lapangan masih menghadapi berbagai kendala sehingga kebutuhan PLN belum sepenuhnya terpenuhi.

Bahlil menegaskan bahwa Indonesia tidak kekurangan cadangan batu bara. Pemerintah bahkan telah menetapkan alokasi sekitar 190 juta ton batu bara untuk kebutuhan domestik sektor kelistrikan. Dari jumlah tersebut, sekitar 150 hingga 160 juta ton telah mendapatkan konfirmasi pasokan dari perusahaan tambang. Persoalan utama disebut terletak pada kesulitan memperoleh batu bara kalori menengah yang dibutuhkan sejumlah PLTU.
Bahlil mengungkapan bahwa PLN membutuhkan batu berkalori medium yang kualitasnya lebih baik untuk operasional pembangkit listrik. Akan tetapi, jenis batu bara tersebut semakin sedikit.
( Sumber Raker kerja dengan Komisi XII DPR
Tanggal 15 juni 2026 )

*Detail Penyebab Utama Pemadaman :*

Kerusakan Pembangkit Swasta: Dua PLTU skala besar milik mitra swasta (Independent Power Producer) mengalami kendala teknis mendadak dan keluar dari sistem transmisi Jawa.
Pasokan Energi Primer: Terdapat tantangan pemenuhan batu bara kalori menengah (Medium Rank Coal), namun saat ini penyaluran pasokan darurat sudah mulai dialirkan ke PLTU se-Pulau Jawa berkat dukungan Ditjen Minerba dan Kementerian ESDM.
Manajemen Beban Terbatas: Guna mencegah pemadaman total (blackout), PLN menerapkan pembatasan pasokan listrik terukur secara bergilir di beberapa area Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga wilayah Malang Raya.

Ancaman blackout tidak hanya berdampak pada sektor energi, tetapi juga berpotensi mengganggu aktivitas ekonomi. Pemadaman listrik skala besar dapat menghentikan aktivitas industri, mengganggu layanan publik, menurunkan produktivitas usaha, hingga merugikan masyarakat yang bergantung pada pasokan listrik untuk kegiatan sehari-hari. Karena itu, sejumlah pengamat menilai persoalan ini harus menjadi perhatian serius pemerintah dan PLN.

Di tengah meningkatnya keluhan masyarakat akibat pemadaman listrik bergilir di sejumlah daerah, kritik mulai diarahkan kepada PLN dan pemerintah. Termasuk kritik dari Wakil Ketua Umum DPP FABEM Bidang Hukum & Antar Lembaga- Tody Ardiansyah Prabu, S.H menilai masalah ini tidak semata-mata disebabkan kurangnya pasokan batu bara, tetapi juga lemahnya perencanaan, pengelolaan kontrak jangka panjang, serta koordinasi antara pemerintah, PLN, dan perusahaan tambang. Kondisi tersebut dinilai menunjukkan perlunya Presiden Prabowo Subianto evaluasi & audit menyeluruh terhadap tata kelola energi nasional, strategi jangka pendek , menengah dan panjang bukan hanya sekedar permintaan maaf Direksi PLN kepada rakyat Indonesia. PLN atau Perusahaan Listrik Negara adalah satu-satunya perusahaan besar yang bertanggung jawab atas penyediaan listrik di Indonesia. Dengan monopoli hampir penuh terhadap distribusi listrik, wajar jika banyak orang bertanya: Bagaimana mungkin PLN bisa rugi ? Bukankah tanpa pesaing seharusnya keuntungan mengalir deras?

DPP FABEM - SM Forum Alumni Badan Eksekutif Mahasiswa & Senat Mahasiswa mendesak agar jajaran direksi dan manajemen diisi berdasarkan kompetensi, bukan kedekatan lingkaran pimpinan atau titipan politik.Tuntutan agar PT PLN (Persero) dikelola dengan sistem meritokrasi yang kuat terus menguat akibat sejumlah masalah operasional dan tata kelola.

Pemerintah dan PLN diharapkan segera mengambil langkah konkret untuk memastikan pasokan listrik kembali stabil. DPP FABEM - SM ( Forum Alumni Badan Eksekutif Mahasiswa & Senat Mahasiswa ) &
Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Forum Alumni Badan Eksekutif Mahasiswa (FABEM) Sumatera Utara adalah Rinno Hadinata bahkan mendesak Presiden Prabowo Subianto dilakukan evaluasi terhadap jajaran direksi PLN, termasuk munculnya tuntutan agar Direktur Utama PLN mengundurkan diri sebagai bentuk tanggung jawab atas menurunnya keandalan layanan listrik. Meski demikian, fokus utama saat ini adalah memastikan krisis pasokan dapat diatasi, memperkuat cadangan energi, dan mempercepat diversifikasi sumber listrik agar ancaman serupa tidak kembali terulang di masa mendatang.

*RUPTL : Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik*

*DPP FABEM - SM & DPW FABEM Sumatera Utara Urgensi Meminta Presiden Prabowo Subianto untuk Mengevaluasi atau Merevisi skema RUPTL yang baru disahkan oleh kementerian ESDM 2025 - 2034.*

Dokumen Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) yang berlaku saat ini 2025 - 2034 sudah sejauh mana menghadirkan solusi untuk ketahanan Energi Nasional .

RUPTL PLN adalah singkatan dari Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik. Ini adalah dokumen perencanaan strategis yang disusun oleh PT PLN (Persero) bersama Kementerian ESDM yang berfungsi sebagai cetak biru atau peta jalan pengembangan sektor kelistrikan nasional untuk jangka waktu 10 tahun.

Kementerian ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) adalah "otak" yang membuat regulasi, kebijakan, serta target energi, sementara PT PLN (Persero) adalah "badan/otot" yang mengeksekusinya di lapangan untuk melayani masyarakat.

Berikut adalah penjabaran lebih detail mengenai analogi tubuh manusia tersebut:Kementerian ESDM (Otak / Kepala):Berperan sebagai pembuat keputusan strategis dan perumus kebijakan.Menentukan arah transisi energi (dari fosil ke energi terbarukan).Menentukan tarif dasar listrik (penyesuaian tarif) dan kuota subsidi.

PT PLN / BUMN (Badan / Otot):Berperan sebagai operator utama yang menyalurkan listrik untuk kepentingan umum.Melaksanakan pembangunan pembangkit, pemeliharaan jaringan, hingga distribusi listrik ke rumah.Bertanggung jawab langsung atas keluhan pelanggan, gangguan teknis, dan operasional.

Selain dua elemen tersebut, terdapat juga Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan (Ditjen Gatrik) di bawah Kementerian ESDM yang bertugas mengatur perizinan dan keselamatan instalasi (seperti NIDI dan SLO).]]> https://www.halomedan.com/news/66088/dpp-fabem-sm-forum-alumni-badan-eksekutif-mahasiswa-amp-senat-mahasiswa-menyoroti-ancaman-blackout-jawabali/ Penjurian Pemred Award 2026 Masuki Tahap Final* Mon, 22 Jun 2026 23:43:00 +0700+0700
JAKARTA
Ajang Pemred Award 2026 yang digagas oleh Forum Pimpinan Redaksi Multimedia Indonesia telah memasuki tahap final penentuan pemenang.

Dari total 124 nominasi yang masuk, dewan juri telah menetapkan 67 kandidat penerima penghargaan yang akan diumumkan dalam ajang perayaan HUT FPRMI ke-3 yang digelar di Daerah Istimewa Yogyakarta pada 16-19 Juli 2026 mendatang.

Dewan Juri Pemred Award 2026 dipimpin oleh Yogi Hadi Ismanto, Ketua Komisi Penelitian, Pendataan, dan Ratifikasi Pers Dewan Pers.

Dalam menjalankan proses penjurian, ia didampingi sejumlah tokoh pers, akademisi, dan praktisi komunikasi, yakni Hendry Ch Bangun (Tokoh Pers), Helmy Halim (Sekretaris Jenderal Forum Pimred), Dr. Asep Setiawan (Akademisi), Iqbal Irsyad (Jurnalis sekaligus Pemimpin Redaksi VOI.id), Syamsudin Hadi Sutarto (Pengurus SPS), Dr. Budi Nugraha (Pakar Komunikasi), serta Nurjaman Muchtar (Tokoh Pers).

Para kandidat penerima Pemred terdiri dari 10 kategori penghargaan, yaitu:

Kategori Menteri
Kategori Gubernur
Kategori Wali Kota
Kategori Bupati
Kategori Legislatif Pusat
Kategori Legislatif Provinsi
Kategori Legislatif Kota/Kabupaten
Kategori Pemimpin Perempuan
Kategori Aparat Penegak Hukum (APH)
Kategori CEO Perusahaan

Yogi Hadi Ismanto menjelaskan bahwa penilaian para kandidat tidak hanya didasarkan pada capaian kinerja dan keberhasilan mereka dalam menjalankan tugas serta tanggung jawab sesuai profesinya.

"Para pemenang juga dinilai berdasarkan tingkat keberpihakan terhadap media, kualitas kerja sama dengan media, serta keterbukaan dan kemudahan dalam berkomunikasi maupun memberikan informasi kepada media," ujar Yogi, Senin (22/6/2026).

Menurutnya, indikator tersebut menjadi bagian penting dalam penilaian karena mencerminkan komitmen para pemimpin dan pemangku kepentingan dalam membangun hubungan yang sehat, transparan, dan konstruktif dengan insan pers.

Sementara itu, Ketua Umum Forum Pimred Multimedia, Wilson Lumi mengungkapkan bahwa selain menggelar Pemred Award 2026, HUT ke-3 Forum Pimpinan Redaksi Multimedia Indonesia di Yogyakarta juga diisi dengan beragam kegiatan lainnya.

Diantaranya ada 3Fun (Fun Walk, Fun Bike, dan Fun Aerobik), Pameran Perumahan/UMKM, Diklat Jurnalistik dan Konten Kreator, Pena Emas dan Pemred Award 2026, Gala Diner dan Lomba Karya Jurnalistik.

"Berbagai kegiatan yang digelar akan melibatkan insan pers, pemerintah, akademisi, aparat desa, pelaku usaha, hingga masyarakat umum," kata Wilson.

"Forum Pimred Multimedia sebagai wadah para pemimpin redaksi media multimedia Indonesia berkomitmen untuk terus menjaga marwah pers, meningkatkan kualitas jurnalistik, serta memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak termasuk dengan masyarakat," tambahnya.

Sedangkan Ketua Pelaksana HUT Forum Pimred Multimedia ke-3, Helmy Halim, menjelaskan bahwa rangkaian kegiatan akan diawali dengan Pameran Perumahan Rakyat yang berlangsung pada 16–19 Juli 2026.

Menurut Helmy, pameran tersebut akan melibatkan sejumlah pengembang perumahan nasional maupun lokal. Selain menampilkan berbagai pilihan hunian, kegiatan ini juga menjadi sarana edukasi bagi masyarakat mengenai program perumahan rakyat serta akses pembiayaan kepemilikan rumah juga digabung dengan pameran UMKM.

"Kami ingin masyarakat mendapatkan informasi yang lengkap mengenai program perumahan dan berbagai skema pembiayaan yang tersedia," katanya.

Pada 17 Juli 2026, agenda akan dilanjutkan dengan Gala Dinner yang mempertemukan para pimpinan redaksi dengan kepala daerah setempat dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.

Acara tersebut juga akan menjadi momentum penyerahan Pena Emas Award 2026, sebagai bentuk penghargaan kepada tokoh-tokoh yang dinilai memberikan kontribusi bagi perkembangan dunia pers dan komunikasi publik di Indonesia.

Memasuki 18 Juli 2026, Forum Pimred Multimedia akan menggelar Diklat Jurnalistik dan Konten Kreator bagi Pemuda Desa, Pengelola Bumdes, Koperasi Desa dan Aparat Desa yang ditargetkan diikuti sekitar 300 peserta.

Pelatihan tersebut akan membahas berbagai materi penting, mulai dari dasar-dasar jurnalistik, literasi media, etika pers, hingga teknik pembuatan konten kreatif yang edukatif dan bermanfaat bagi masyarakat.

"Kami ingin aparat desa memiliki kemampuan komunikasi publik yang baik sehingga informasi pembangunan desa dapat tersampaikan secara efektif kepada masyarakat," ujar Helmy.

Pada malam harinya, panitia akan menggelar malam penganugerahan Pemred Award 2026 yang ditujukan untuk memberikan apresiasi kepada tokoh, institusi, dan organisasi yang dinilai berprestasi di berbagai sektor.

Penghargaan tersebut diharapkan dapat mendorong lahirnya praktik komunikasi publik yang transparan, akuntabel, inovatif, serta kepemimpinan yang adaptif terhadap perkembangan era digital.

Selain itu, perayaan HUT ke-3 Forum Pimred Multimedia juga dimeriahkan dengan Lomba Karya Jurnalistik berupa penulisan tajuk rencana atau editorial.

Untuk kategori media cetak dan online nasional, tema yang diangkat adalah "3 Juta Perumahan Asta Cita Program Prabowo". Sementara kategori media lokal Yogyakarta mengusung tema "6 Fokus Prioritas Program Daerah Istimewa Yogyakarta".

Panitia menetapkan batas akhir pengiriman karya pada 1 Juli 2026. Para pemenang akan mendapatkan hadiah uang tunai dengan total puluhan juta rupiah serta sertifikat penghargaan.

Sebagai penutup rangkaian kegiatan, pada 19 Juli 2026 akan digelar acara 3 Fun, yang terdiri dari Fun Walk, Fun Bike, dan Fun Aerobik.

Kegiatan olahraga massal tersebut menargetkan partisipasi sekitar 10.000 peserta yang berasal dari kalangan masyarakat umum, insan pers, mitra pemerintah, swasta, hingga aparat penegak hukum.

Selain menjadi ajang kebersamaan, peserta juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah menarik dengan total nilai puluhan juta rupiah.

"Melalui rangkaian kegiatan tersebut, Forum Pemred Multimedia Indonesia berharap dapat semakin mempererat hubungan antara pers dan masyarakat, sekaligus memperkuat peran media sebagai pilar demokrasi yang dekat dengan rakyat," pungkas Helmy.(*)


]]> https://www.halomedan.com/Berita/66087/penjurian-pemred-award-2026-masuki-tahap-final/ Wakil Ketua HIKMA Sumut H. Syahrir Nasution Sampaikan Belasungkawa atas Wafatnya Ayahanda Muhammad Dasuki Nasution Mon, 22 Jun 2026 22:53:00 +0700+0700
Mandailing Natal – Kabar wafatnya ayahanda dari Muhammad Dasuki Nasution, guru Pesantren Musthafawiyah Purba Baru, pada Senin (22/6/2026) pukul 20.00 WIB di Pasar Laru, Kabupaten Mandailing Natal, turut mengundang duka dari berbagai kalangan.

Wakil Ketua Himpunan Keluarga Besar Mandailing (HIKMA) Sumatera Utara, H. Syahrir Nasution, menyampaikan ucapan belasungkawa yang mendalam kepada keluarga yang ditinggalkan.

"Atas nama pribadi dan keluarga besar HIKMA Sumatera Utara, saya menyampaikan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas wafatnya ayahanda saudara Muhammad Dasuki Nasution. Semoga Allah SWT mengampuni segala dosa dan khilaf almarhum, menerima amal ibadahnya, melapangkan kuburnya, serta menempatkannya di tempat terbaik di sisi-Nya," ujar H. Syahrir Nasution.

Ia juga mendoakan agar keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan, kesabaran, dan keikhlasan dalam menghadapi musibah tersebut.

"Semoga keluarga yang ditinggalkan senantiasa diberikan ketabahan dan kesabaran. Kita semua yakin bahwa setiap yang bernyawa akan kembali kepada Allah SWT. Mari kita doakan almarhum agar memperoleh husnul khatimah dan rahmat Allah yang luas," tambahnya.

Kepergian almarhum menjadi duka bagi keluarga besar, kerabat, serta masyarakat yang mengenalnya. Ucapan belasungkawa dan doa terus mengalir sebagai bentuk penghormatan dan solidaritas kepada keluarga yang berduka.

Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga almarhum husnul khatimah dan mendapat tempat terbaik di sisi Allah SWT. Aamiin Ya Rabbal 'Alamiin.]]> https://www.halomedan.com/news/66086/wakil-ketua-hikma-sumut-h-syahrir-nasution-sampaikan-belasungkawa-atas-wafatnya-ayahanda-muhammad-dasuki-nasution/ Pelantikan 18 Pejabat, Sekda Tekankan Amanah dan Profesionalisme ASN Mon, 22 Jun 2026 22:19:00 +0700+0700


LUBUK PAKAM - Penguatan organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang kembali dilakukan melalui pelantikan 18 pejabat administrator, kepala sekolah, dan pejabat fungsional yang dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Dedi Maswardy SSos MAP di Aula Cendana Lantai II Kantor Bupati, Lubuk Pakam, Senin (22/6/2026).

Pejabat yang dilantik antara lain Adi Saputra Sirait sebagai Sekretaris Kecamatan Biru-Biru, serta Novelita Sitorus yang sebelumnya menjabat Kepala Bagian Pengolahan Data dan Rekam Medik RSUD Drs. H. Amri Tambunan kini dipercaya sebagai Kepala Bagian Perencanaan di rumah sakit yang sama. Sebagai gantinya, Kartini Nainggolan, dilantik sebagai Kepala Bagian Pengolahan Data dan Rekam Medik.

Dalam sambutannya, Sekda menegaskan bahwa pelantikan merupakan bagian dari evaluasi kinerja, integritas, kompetensi, dan dedikasi ASN dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

"Pelantikan ini bukan sekadar pergantian jabatan, tetapi bagian dari penguatan organisasi berdasarkan evaluasi kinerja aparatur," ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa jabatan adalah amanah yang harus dijalankan secara profesional, bertanggung jawab, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Ia mengajak seluruh ASN untuk terus meningkatkan kapasitas, berinovasi, disiplin, dan memperkuat kolaborasi.

Kepada pejabat administrator, Sekda meminta agar mampu memperkuat koordinasi dan memastikan program pemerintah berjalan efektif. Kepada kepala sekolah, ia menekankan pentingnya peningkatan mutu pendidikan dan pembentukan karakter siswa, serta menciptakan lingkungan sekolah yang bersih dan sehat.

"Diharapkan kepala sekolah mampu melahirkan generasi Deli Serdang yang unggul, berprestasi, dan berakhlak mulia," katanya.

Sementara kepada pejabat fungsional, Sekda meminta peningkatan kompetensi sesuai bidang keahlian untuk mendukung pelayanan publik dan pembangunan daerah.

Ia juga menegaskan bahwa kinerja seluruh pejabat akan dievaluasi secara berkala, objektif, dan profesional, tidak hanya untuk menilai hasil kerja, tetapi juga mendorong pengembangan aparatur.

Penekanan tiga prinsip kerja ASN, yakni bekerja sesuai ketentuan, bekerja dengan etika dan nurani, serta terus meningkatkan kinerja secara berkelanjutan turut disampaikan.

"Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk, kekuatan, dan keberkahan dalam pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan daerah," tutupnya.

]]> https://www.halomedan.com/news/66085/pelantikan-18-pejabat-sekda-tekankan-amanah-dan-profesionalisme-asn/ Roy Suryo dan dr. Tifa Bebas, Kejari Jaksel Kabulkan Permohonan Penangguhan Mon, 22 Jun 2026 22:09:00 +0700+0700
Jakarta– Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan (Kejari Jaksel) memutuskan tidak melakukan penahanan terhadap Roy Suryo dan dr. Tifauzia Tyassuma alias dr. Tifa usai menerima pelimpahan tersangka dan barang bukti (tahap II) dari penyidik Polda Metro Jaya, Senin (22/6/2026).

Keputusan tersebut disampaikan Kepala Kejari Jakarta Selatan, Marcelo Bellah, yang menyatakan bahwa kedua tersangka dalam perkara dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait polemik ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, tidak dilakukan penahanan setelah proses pelimpahan berkas perkara.

"Sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku terhadap para tersangka tidak dilakukan penahanan," ujar Marcelo dalam konferensi pers.

Menurut Marcelo, keputusan tersebut diambil setelah jaksa penuntut umum menerima permohonan penangguhan penahanan yang diajukan keluarga dan tim kuasa hukum kedua tersangka. Permohonan itu kemudian menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan langkah hukum lanjutan terhadap Roy Suryo dan dr. Tifa.

Meski tidak ditahan, proses hukum terhadap keduanya tetap berjalan. Roy Suryo dan dr. Tifa diwajibkan memenuhi ketentuan yang ditetapkan kejaksaan, termasuk kewajiban melapor serta hadir apabila dipanggil untuk kepentingan proses penuntutan dan persidangan.

Sebelumnya, Polda Metro Jaya melimpahkan Roy Suryo dan dr. Tifa ke Kejari Jakarta Selatan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P-21 oleh pihak kejaksaan. Keduanya berstatus tersangka dalam perkara dugaan penyebaran tudingan mengenai keaslian ijazah Presiden ke-7 RI.

Pada saat pelimpahan tahap II berlangsung, Roy Suryo tampak mengenakan kemeja batik dan sempat menyampaikan seruan kepada para pendukung yang hadir. Sementara dr. Tifa menjalani proses pelimpahan dengan pengawalan petugas kepolisian.

Dengan tidak dilakukannya penahanan, perhatian publik kini tertuju pada tahapan berikutnya, yakni penyusunan surat dakwaan dan proses persidangan yang akan menentukan pembuktian perkara di hadapan majelis hakim.]]> https://www.halomedan.com/news/66084/roy-suryo-dan-dr-tifa-bebas-kejari-jaksel-kabulkan-permohonan-penangguhan/ Rumah Adat di Kompleks Monumen Sisingamangaraja XII Medan Ludes Dilalap Api, Polisi Selidiki Penyebab Kebakaran Mon, 22 Jun 2026 16:28:00 +0700+0700
MEDAN |Rumah adat Batak yang berada di kawasan Monumen Tugu Nasional Sisingamangaraja XII, Jalan Sisingamangaraja, Kota Medan, ludes dilalap si jago merah pada Senin (22/6) siang. Peristiwa ini mengejutkan warga karena bangunan tersebut merupakan bagian dari kawasan cagar sejarah yang menjadi salah satu ikon budaya dan perjuangan masyarakat Batak di Sumatera Utara.

Kebakaran terjadi sekitar pukul 13.30 WIB. Dalam hitungan menit, api yang awalnya terlihat kecil dengan cepat membesar dan menghanguskan bangunan pendopo rumah adat yang sebagian besar terbuat dari material kayu.

Kepala Lingkungan III Kelurahan Teladan Barat, Kecamatan Medan Kota, Zulkifli Nasution, mengatakan dirinya pertama kali melihat percikan api dari bagian pendopo rumah adat tersebut.

"Awalnya api terlihat kecil, tetapi karena bangunannya didominasi material yang mudah terbakar, kobaran api dengan cepat membesar dan sulit dikendalikan," ujar Zulkifli.

Lokasi kebakaran yang berada tepat di depan Polsek Medan Kota membuat personel kepolisian segera bergerak melakukan upaya pemadaman awal menggunakan peralatan yang tersedia sembari menunggu kedatangan petugas pemadam kebakaran.

"Petugas dari Polsek langsung menyiram api menggunakan selang air. Namun karena kobaran api terus membesar, upaya tersebut belum mampu menghentikan penyebaran api," katanya.

Tak lama berselang, dua unit mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi dan langsung melakukan proses pemadaman. Setelah berjibaku selama beberapa waktu, petugas akhirnya berhasil mengendalikan dan memadamkan api.

Meski tidak menimbulkan korban jiwa, kebakaran tersebut menyebabkan pendopo rumah adat di kawasan monumen bersejarah itu mengalami kerusakan parah dan nyaris rata dengan tanah.

Hingga saat ini, penyebab pasti kebakaran masih menjadi misteri. Namun sejumlah saksi menyebutkan sempat melihat beberapa remaja berada di sekitar pendopo sebelum api muncul.

Menurut keterangan warga, seorang juru parkir sempat menegur sejumlah remaja yang terlihat berada di atas bangunan dan melakukan aktivitas mencurigakan. Tak lama setelah teguran tersebut, api mulai terlihat dari bagian pendopo.

"Ada warga yang melihat beberapa remaja berada di atas pendopo. Setelah ditegur, mereka langsung meninggalkan lokasi. Tidak lama kemudian muncul kobaran api," ungkap Zulkifli.

Kanit Reskrim Polsek Medan Kota, Iptu Poltak Tambunan, membenarkan peristiwa kebakaran tersebut. Ia mengatakan personel kepolisian melakukan tindakan cepat untuk mencegah api merembet ke area lain.

"Kami melakukan penanganan awal dengan memanfaatkan sumber air yang tersedia di Polsek sambil menunggu petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi," ujar Poltak.

Saat ini, polisi masih melakukan penyelidikan guna mengungkap penyebab kebakaran, termasuk memeriksa sejumlah saksi dan mengumpulkan bukti di lokasi kejadian.

"Api sudah berhasil dipadamkan. Untuk penyebab kebakaran masih dalam proses penyelidikan," tegasnya.

Sebagai informasi, Monumen Tugu Nasional Sisingamangaraja XII merupakan salah satu situs bersejarah di Kota Medan yang dibangun pada tahun 1979 dan diresmikan oleh Presiden RI ke-2, Soeharto, pada tahun 1992. Kawasan ini menjadi simbol penghormatan terhadap perjuangan Pahlawan Nasional Sisingamangaraja XII dalam melawan penjajahan Belanda di Tanah Batak.*(SS68)*]]> https://www.halomedan.com/Berita/66083/rumah-adat-di-kompleks-monumen-sisingamangaraja-xii-medan-ludes-dilalap-api-polisi-selidiki-penyebab-kebakaran/ Pewarta Polrestabes Medan Jalin Silaturahmi dengan Pengusaha di Kisaran Mon, 22 Jun 2026 15:21:00 +0700+0700 Kisaran |halomedan.com -

Persatuan Wartawan (Pewarta) Polrestabes Medan melakukan kunjungan silaturahmi dengan salah seorang pengusaha di Kisaran, Taufan Anwar Murni, dalam suasana penuh keakraban, Senin (22/6/2026).

Kegiatan silaturahmi tersebut dihadiri rombongan Pewarta Polrestabes Medan yang dipimpin langsung Ketua Pewarta Polrestabes Medan, Chairum Lubis, SH.

Pertemuan berlangsung di Rumah Makan Bunga Tanjung yang berada di Jalan Dr. Wahidin, Kisaran. Dalam kesempatan itu, rombongan disambut hangat oleh Taufan Anwar Murni.

Taufan Anwar hadir didampingi Advokat Arfan yang turut menyambut kedatangan para pengurus dan anggota Pewarta Polrestabes Medan. Suasana pertemuan berlangsung santai dan penuh kekeluargaan.

Selain mempererat hubungan silaturahmi, kegiatan tersebut juga menjadi ajang bertukar pandangan mengenai berbagai hal yang berkembang di tengah masyarakat.

Taufan Anwar Murni mengaku senang dapat menerima kunjungan dari Pewarta Polrestabes Medan. Menurutnya, silaturahmi merupakan salah satu cara untuk memperkuat hubungan baik antarelemen masyarakat.

Ia juga berharap hubungan yang telah terjalin dengan insan pers dapat terus terjaga dan semakin baik ke depannya.

Sementara itu, Ketua Pewarta Polrestabes Medan Chairum Lubis, SH menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas sambutan yang diberikan oleh Taufan Anwar Murni.

"Kami mengucapkan terima kasih atas sambutan yang sangat baik. Semoga silaturahmi seperti ini dapat terus terjalin dan membawa manfaat bagi semua pihak," ujar Chairum.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan makan siang bersama di Rumah Makan Bunga Tanjung. Momen tersebut menjadi sarana mempererat kebersamaan antara pengurus Pewarta Polrestabes Medan dengan Taufan Anwar Murni.(dar)

]]> https://www.halomedan.com/ekbis/66082/pewarta-polrestabes-medan-jalin-silaturahmi-dengan-pengusaha-di-kisaran/ DPD AMPI Sumut Gelar Musda IX, David Luther Lubis Kembali Terpilih Pimpin AMPI Sumut Sun, 21 Jun 2026 22:10:00 +0700+0700
Musda IX AMPI Sumut berlangsung dengan semangat kebersamaan dan konsolidasi organisasi. Setelah melalui seluruh tahapan persidangan, David Luther Lubis kembali terpilih sebagai Ketua DPD AMPI Sumatera Utara untuk periode 2026–2031.

Ketua Panitia Musda IX AMPI Sumut, Gabriel Nainggolan, menyampaikan apresiasi kepada kepemimpinan David Luther Lubis selama lima tahun terakhir. Menurutnya, berbagai capaian organisasi yang telah diraih menjadi modal penting bagi AMPI Sumut untuk terus berkembang.

Musda IX AMPI Sumut secara resmi dibuka oleh Ketua Umum DPP AMPI, Jerry Sambuaga. Dalam sambutannya, Jerry menegaskan bahwa Sumatera Utara merupakan salah satu daerah yang memiliki banyak kader potensial dan berkontribusi besar bagi organisasi.

"Sumut ini gudang kader AMPI. Banyak kader-kader terbaik yang lahir dari Sumatera Utara dan memberikan kontribusi bagi organisasi maupun bangsa," kata Jerry.

Pada kesempatan tersebut, Jerry Sambuaga juga menyampaikan dukungannya terhadap kepemimpinan David Luther Lubis untuk kembali memimpin AMPI Sumut.

"David telah menunjukkan kepemimpinan yang baik dan mampu menjaga soliditas organisasi. Saya mendukung kembali David menjadi Ketua AMPI Sumut," ujarnya.

Sementara itu, David Luther Lubis usai kembali terpilih menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh seluruh kader AMPI di Sumatera Utara.

"Terima kasih atas kepercayaan ini. Amanah ini akan saya jalankan dengan sebaik-baiknya. Kita akan terus memperkuat konsolidasi dan kaderisasi organisasi," ujar David.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut jajaran pengurus DPP AMPI, antara lain Sekretaris Jenderal DPP AMPI Robi Anugrah Marpaung, Wakil Ketua Umum Steven Risakotta, Wakil Sekretaris Jenderal Leriadi, Ketua Bidang Olahraga Infan Wahyudi, serta Ketua Bidang Media AngklingAngkling S.rel]]> https://www.halomedan.com/politik/66081/dpd-ampi-sumut-gelar-musda-ix-david-luther-lubis-kembali-terpilih-pimpin-ampi-sumut/ MAVI Korwil Sumut Bubarkan Panitia Kejuaraan Bola Voli U-15 Sumut 2026 Sun, 21 Jun 2026 16:05:00 +0700+0700
Acara dihadiri Wakil Ketua MAVI Korwil Sumut Paryono, Pengurus MAVI Sumut Rianto, S.H., M.H., Ketua Panitia Bambang Hermawan, serta seluruh anggota panitia pelaksana.

Ketua Panitia Bambang Hermawan mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras sehingga kejuaraan dapat berlangsung sukses dan lancar.

Sementara itu, Rianto yang akrab disapa Anto Genk mengapresiasi dukungan para sponsor dan berharap kerja sama dengan MAVI Sumut dapat terus berlanjut pada kegiatan berikutnya.

Dalam sambutannya, Paryono menyampaikan apresiasi kepada panitia dan pengurus MAVI Sumut atas dedikasi dan kerja keras mereka dalam menyukseskan kejuaraan bola voli U-15 tingkat Sumatera Utara.

Acara berlangsung penuh keakraban dan ditutup dengan doa bersama serta sesi foto bersama.red

]]> https://www.halomedan.com/politik/66080/mavi-korwil-sumut-bubarkan-panitia-kejuaraan-bola-voli-u15-sumut-2026/ Wagub Jihan Dorong PJ91 Wujudkan Semangat Bersatu, Berbaur, dan Berdampak Sun, 21 Jun 2026 13:04:00 +0700+0700
Bandar Lampung –– Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Purna Jambore Nasional 1991 (PJ91) dengan tema "Nengah Nyappur Dalam Aksi: Bersatu, Berbaur, Berdampak", di Gedung Dekranasda Provinsi Lampung, Sabtu (20/6/2026).

Kegiatan tersebut menjadi momentum berkumpulnya kembali keluarga besar Purna Jambore Nasional 1991 dari berbagai daerah di Indonesia sekaligus memperkuat konsolidasi organisasi dalam merumuskan program-program yang bermanfaat bagi masyarakat.

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Jihan Nurlela menyampaikan apresiasi atas terjaganya ikatan persaudaraan para purna peserta jambore yang telah terbentuk sejak puluhan tahun lalu. Menurutnya, semangat kebersamaan yang terus terpelihara hingga saat ini merupakan salah satu warisan paling berharga dari Gerakan Pramuka.

Wagub Jihan menilai, pengalaman yang paling membekas dari sebuah jambore bukan semata-mata lokasi kegiatan ataupun rangkaian acaranya, melainkan hubungan persahabatan, kebersamaan, serta nilai-nilai kehidupan yang tumbuh selama proses tersebut berlangsung.

"Ketika orang mengenang pengalaman jambore, yang paling diingat biasanya adalah kebersamaan yang terjalin, sahabat yang ditemui, dan pengalaman yang dijalani bersama. Itulah yang kemudian menjadi ikatan kuat hingga puluhan tahun kemudian," ujar Wagub yang saat ini juga menjabat sebagai Ketua Kwartir Daerah (Kwarda) Gerakan Pramuka Lampung.

Menurut Wagub, Rakernas PJ91 memiliki makna yang lebih besar dibandingkan sekadar agenda organisasi. Pertemuan tersebut menjadi bukti bahwa nilai persaudaraan yang ditanamkan sejak Jambore Nasional 1991 masih terus hidup, dirawat, dan menjadi kekuatan yang menyatukan para anggotanya hingga saat ini.

Ia juga mengungkapkan bahwa meskipun para peserta telah menempuh perjalanan hidup yang berbeda selama lebih dari tiga dekade, semangat untuk tetap terhubung dalam satu keluarga besar tetap terjaga dengan baik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa nilai-nilai kepramukaan tidak berhenti setelah seseorang menyelesaikan kegiatan jambore, melainkan terus tercermin dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam bekerja, bermasyarakat, maupun mengabdi kepada bangsa.

Lebih lanjut, Wagub juga mengapresiasi tema Rakernas tahun ini yang dinilai selaras dengan nilai budaya Lampung. Konsep Nengah Nyappur, menurutnya, mengandung makna penting tentang kehadiran di tengah masyarakat, membangun hubungan yang harmonis, menghargai keberagaman, serta berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial.

Wagub menambahkan bahwa berbagai persoalan di masyarakat sering kali dapat diselesaikan melalui semangat kebersamaan, kepedulian, dan kemauan untuk saling mendengar serta membantu satu sama lain. Oleh karena itu, budaya gotong royong harus terus dijaga sebagai kekuatan sosial yang mendukung pembangunan daerah.

'Ketika ada masyarakat yang membutuhkan bantuan, ketika lingkungan memerlukan perhatian, atau ketika generasi muda membutuhkan pendampingan, yang dibutuhkan adalah kepedulian dan kemauan untuk bergerak bersama," ucapnya.

Menutup arahannya, Wagub berharap Rakernas PJ91 mampu melahirkan berbagai program yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, memperkuat kepedulian sosial, meningkatkan partisipasi generasi muda, serta mempererat persatuan dan persaudaraan yang telah terbangun selama puluhan tahun.

"Saya percaya apabila semangat bersatu, berbaur, dan berdampak terus dijaga, maka keluarga besar Purna Jambore Nasional akan senantiasa menjadi bagian penting dalam membangun masyarakat yang harmonis, peduli, dan berdaya," pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Umum Purna Jambore Nasional 1991 Teguh Santosa berharap Rakernas dapat menjadi ruang untuk memperkuat silaturahmi sekaligus memperkokoh komitmen organisasi dalam memberikan manfaat bagi masyarakat. Ia juga mengajak seluruh anggota untuk terus mewariskan nilai-nilai persatuan, persaudaraan, dan pengabdian kepada generasi muda sebagai bagian dari semangat yang telah dibangun sejak Jambore Nasional 1991.(Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).]]> https://www.halomedan.com/Berita/66079/wagub-jihan-dorong-pj91-wujudkan-semangat-bersatu-berbaur-dan-berdampak/ Fachrul Razi: Revisi UUPA Ancam Perdamaian dan Perpanjang Kemiskinan Aceh Sun, 21 Jun 2026 12:59:00 +0700+0700
JAKARTA – Pendiri International Institute for Aceh Studies sekaligus mantan anggota DPD RI periode 2014-2024, Dr. H. Fachrul Razi, M.I.P., menilai revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) yang tidak memperkuat kewenangan Aceh dalam mengelola sumber daya alam (SDA) berpotensi memperpanjang kemiskinan di Aceh hingga 20 tahun ke depan dan mengancam keberlangsungan perdamaian.

Pernyataan itu disampaikan Fachrul Razi di Jakarta, Kamis (18/6/2026), menyusul bergulirnya pembahasan revisi UUPA yang dinilainya justru mengurangi kewenangan Aceh, khususnya di bidang pengelolaan minyak, gas, mineral, dan sumber daya kelautan.

Menurut Fachrul, pemerintah pusat selama ini menyampaikan narasi bahwa Aceh diberikan kekhususan dan keleluasaan pasca-perdamaian. Namun, dalam praktiknya, kewenangan strategis Aceh di bidang ekonomi justru terus dipersempit melalui berbagai regulasi nasional dan draf revisi UUPA.

"Ini adalah bentuk penjajahan ekonomi gaya baru. Aceh dipertahankan secara politik, tetapi dilemahkan secara ekonomi. Jika kewenangan pengelolaan SDA terus dipangkas, maka kemiskinan dan ketergantungan Aceh kepada pusat akan terus berlanjut," kata Fachrul.

Mantan Ketua Komite I DPD RI itu menegaskan, revisi UUPA seharusnya mengembalikan semangat dan substansi perdamaian sebagaimana tertuang dalam perjanjian damai Helsinki, termasuk memberikan kewenangan yang lebih luas kepada Aceh dalam mengelola kekayaan alamnya.

Ia menilai, pembatasan pengelolaan wilayah laut Aceh hanya sampai 12 mil serta pengaturan bagi hasil SDA yang masih bergantung pada regulasi turunan menunjukkan adanya kecenderungan sentralisasi kewenangan oleh pemerintah pusat.

Fachrul juga mengingatkan bahwa perdamaian Aceh tidak cukup dijaga melalui pendekatan keamanan dan politik semata, tetapi harus dibangun melalui keadilan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, ketidakadilan dalam pengelolaan sumber daya alam merupakan salah satu faktor yang melahirkan ketidakpuasan di masa lalu. Karena itu, apabila revisi UUPA justru mengurangi hak-hak ekonomi Aceh, maka kondisi tersebut berpotensi memunculkan ketidakpercayaan baru antara Aceh dan pemerintah pusat.

Melalui International Institute for Aceh Studies, Fachrul mendesak seluruh elemen masyarakat, akademisi, parlemen, dan Pemerintah Aceh untuk mengawal proses revisi UUPA agar tidak menjadi instrumen yang memperpanjang ketergantungan ekonomi Aceh.

"Perjuangan hari ini adalah perjuangan intelektual dan politik agar kekayaan alam Aceh benar-benar memberikan kesejahteraan bagi rakyat Aceh, bukan hanya menjadi sumber penerimaan bagi pusat," pungkasnya. (R)]]> https://www.halomedan.com/Berita/66078/fachrul-razi-revisi-uupa-ancam-perdamaian-dan-perpanjang-kemiskinan-aceh/