https://www.halomedan.com/ Halo Medan | Berani Tampil Beda Wed, 30 Sep 2026 22:56:51 +0700+0700 id-ID Usung Tema "Make The Safe Choice", BNCT Gelar Global Safety Day 2026 Wed, 30 Sep 2026 21:20:00 +0700+0700 <![CDATA[Usung Tema "Make The Safe Choice", BNCT Gelar Global Safety Day 2026]]>
Kegiatan ini diisi dengan penyampaian Safety Message oleh manajemen perusahaan sebagai wujud komitmen kepemimpinan terhadap keselamatan operasional. Selain arahan kepemimpinan K3, acara juga dilengkapi dengan sesi Health Talk yang menghadirkan pakar kesehatan dari Rumah Sakit Eshmun.

BNCT turut menggelar berbagai kegiatan edukasi dan kampanye K3 interaktif yang berfokus pada pengenalan potensi bahaya di area kerja, pencegahan insiden, penerapan prosedur kerja aman, hingga disiplin penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) bagi seluruh pekerja dan mitra di area pelabuhan.

Corporate Secretary BNCT, Rizki Affandi Nasution, menyampaikan bahwa peringatan Global Safety Day menjadi pengingat penting bahwa aspek keselamatan merupakan fondasi utama dari seluruh keberhasilan operasional perusahaan.

"Bagi BNCT, keselamatan bukan sekadar kepatuhan terhadap regulasi, melainkan nilai utama dan komitmen yang tidak dapat ditawar dalam setiap aktivitas operasional terminal. Melalui semangat 'Make The Safe Choice', kami ingin mendorong setiap individu di lingkungan BNCT untuk senantiasa mengutamakan keputusan yang aman, baik untuk diri sendiri, rekan kerja, maupun keluarga di rumah. Keselamatan adalah tanggung jawab bersama, dan kami berikhtiar menjadikan budaya K3 sebagai bagian tak terpisahkan dari identitas kerja insan BNCT," ujar Rizki Affandi Nasution.

Melalui penyelenggaraan Global Safety Day 2026, BNCT optimistis penerapan nilai-nilai K3 yang konsisten akan semakin mendukung kelancaran arus logistik, menekan risiko kecelakaan kerja, serta menciptakan ekosistem operasional pelabuhan yang aman, produktif, dan berdaya saing.red]]> https://www.halomedan.com/ekbis/66909/usung-tema-quotmake-the-safe-choicequot-bnct-gelar-global-safety-day-2026/ Perkuat Budaya Continuous Improvement, BNCT Gelar Lean Training 2026 demi Wujudkan Operasional Unggul Wed, 30 Sep 2026 21:18:00 +0700+0700 <![CDATA[Perkuat Budaya Continuous Improvement, BNCT Gelar Lean Training 2026 demi Wujudkan Operasional Unggul]]>
Program pelatihan ini dirancang untuk membangun budaya perbaikan berkelanjutan (continuous improvement) sekaligus mengokohkan keunggulan operasional (operational excellence) di seluruh lini kerja. Diikuti oleh para lead dan perwakilan pegawai lintas departemen, pelatihan ini memberikan pemahaman mendalam mengenai prinsip-prinsip Lean, identifikasi pemborosan (waste) dalam proses kerja, pemecahan masalah secara sistematis, serta standardisasi proses.

Melalui pendekatan interaktif dan kolaboratif lintas fungsi, para peserta dibekali kemampuan untuk mengenali akar permasalahan secara presisi serta merumuskan solusi inovatif yang memberikan nilai tambah (value-added) bagi efisiensi terminal petikemas.

Corporate Secretary BNCT, Rizki Affandi Nasution, menyampaikan bahwa penerapan Lean merupakan pola pikir strategis serta bentuk komitmen perusahaan dalam menjaga daya saing dan kualitas layanan logistik di Pelabuhan Belawan.

"Lean bukan sekadar metode untuk meningkatkan efisiensi, melainkan sebuah pola pikir yang mendorong kita untuk terus melakukan perbaikan. Melalui keikutsertaan perwakilan dari seluruh departemen dalam Lean Training 2026 ini, BNCT ingin membangun persepsi dan komitmen yang sama dalam mengoptimalkan kinerja operasional. Kami ingin memastikan bahwa setiap gagasan perbaikan tidak berhenti pada tataran teori, tetapi diimplementasikan secara nyata dalam aktivitas pekerjaan sehari-hari demi menghadirkan layanan terminal petikemas yang makin efektif, efisien, dan berdaya saing tinggi," ujar Rizki Affandi Nasution.

Melalui penyelenggaraan Lean Training 2026, BNCT meletakkan fondasi yang makin kokoh dalam menciptakan lingkungan kerja yang produktif, terstandar, dan berorientasi pada keunggulan operasional yang berkelanjutan.rel]]> https://www.halomedan.com/ekbis/66908/perkuat-budaya-continuous-improvement-bnct-gelar-lean-training-2026-demi-wujudkan-operasional-unggul/ Perkuat Standardisasi dan Reputasi Perusahaan, BNCT Utus Tim Humas dalam Workshop & Certification of Public Relations Bersama Pelindo Terminal Petikem Wed, 30 Sep 2026 20:51:00 +0700+0700 <![CDATA[Perkuat Standardisasi dan Reputasi Perusahaan, BNCT Utus Tim Humas dalam Workshop & Certification of Public Relations Bersama Pelindo Terminal Petikem]]>
Agenda nasional yang diinisiasi bagi seluruh cabang dan anak perusahaan PT Pelindo Terminal Petikemas ini bertujuan untuk memastikan setiap insan humas di lingkungan Pelindo Group memiliki kompetensi teruji secara nasional, adaptif terhadap dinamika media, serta mampu mengelola komunikasi korporasi secara profesional dan transparan.

Bagi BNCT, keikutsertaan dalam kegiatan workshop dan sertifikasi BNSP ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat kapasitas tim dalam menyampaikan informasi perusahaan secara akurat, responsif, dan edukatif kepada publik, mitra bisnis, maupun para pemangku kepentingan. Selain itu, sertifikasi profesi resmi ini diharapkan dapat memperkokoh peran humas sebagai jembatan komunikasi yang efektif dalam mendukung kelancaran operasional terminal petikemas di Pelabuhan Belawan.

Corporate Secretary BNCT, Rizki Affandi Nasution, menyampaikan bahwa keterlibatan tim Humas BNCT dalam program sertifikasi ini merupakan bentuk investasi pada pengembangan sumber daya manusia demi menjaga keterbukaan informasi publik dan kepercayaan pemangku kepentingan.

"Di era keterbukaan informasi saat ini, peran kehumasan yang kompeten dan tersertifikasi secara nasional oleh BNSP menjadi kunci utama dalam menjaga reputasi serta kepercayaan publik terhadap BNCT. Keikutsertaan kami dalam Workshop & Certification of Public Relations di Surabaya ini merupakan wujud nyata ikhtiar BNCT untuk menyelaraskan standar komunikasi korporasi dengan arah kebijakan Pelindo Group. Kami berharap, kapabilitas tim yang makin teruji dapat menghadirkan komunikasi yang lebih harmonis, informatif, dan berdampak positif bagi seluruh stakeholder di lingkungan Pelabuhan Belawan," ujar Rizki Affandi Nasution.

Melalui partisipasi aktif dalam sertifikasi standar nasional ini, BNCT optimistis efektivitas komunikasi korporasi dan pengelolaan citra positif perusahaan akan semakin kokoh seiring dengan pertumbuhan bisnis terminal petikemas yang berkelanjutan.rel]]> https://www.halomedan.com/info/66907/perkuat-standardisasi-dan-reputasi-perusahaan-bnct-utus-tim-humas-dalam-workshop-amp-certification-of-public-relations-bersama-pelindo-terminal-petikem/ Dorong Pertumbuhan Inklusif, BNCT Integrasikan Konsep CSV dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Wed, 30 Sep 2026 20:43:00 +0700+0700 <![CDATA[Dorong Pertumbuhan Inklusif, BNCT Integrasikan Konsep CSV dalam Program Pemberdayaan Masyarakat]]>
Pelatihan yang diselenggarakan bagi seluruh cabang dan anak perusahaan PT Pelindo Terminal Petikemas ini bertujuan untuk memperdalam pemahaman serta kapasitas pengelola Tanggung Jawab Social dan Lingkungan (TJSL). Melalui kegiatan ini, para peserta dibekali strategi dalam merancang program pemberdayaan masyarakat yang berdampak jangka panjang dan selaras dengan prioritas bisnis perusahaan.

Keikutsertaan BNCT fokus pada pemanfaatan konsep Creating Shared Value (CSV)—sebuah pendekatan kolaboratif yang tidak hanya berfokus pada bantuan sosial, melainkan juga membangun nilai ekonomi bersama bagi masyarakat pesisir di Belawan. Pelatihan ini menjadi momentum bagi tim BNCT untuk menyiapkan program pemberdayaan yang lebih terstruktur, inklusif, dan ramah lingkungan.

Corporate Secretary BNCT, Rizki Affandi Nasution, menyampaikan bahwa partisipasi dalam pelatihan ini menjadi bagian dari langkah berkelanjutan BNCT untuk menyelaraskan program sosial dengan pertumbuhan ekonomi kawasan.

"Keikutsertaan BNCT dalam pelatihan Creating Shared Value & Community Empowerment ini merupakan wujud ikhtiar kami untuk menghadirkan program TJSL yang berdampak positif dan mampu menciptakan nilai tambah bersama. Melalui wawasan dan wacana baru yang diperoleh dari pelatihan di Surabaya, BNCT berharap dapat merancang program pemberdayaan masyarakat di sekitar Pelabuhan Belawan secara lebih terarah, harmonis, dan membawa manfaat nyata bagi kemandirian ekonomi lokal," ujar Rizki Affandi Nasution.

Melalui sinergi erat bersama PT Pelindo Terminal Petikemas grup, BNCT optimistis penerapan konsep CSV secara menyeluruh akan semakin mempererat keharmonisan antara aktivitas operasional pelabuhan dan kesejahteraan masyarakat sekitar.rel]]> https://www.halomedan.com/ekbis/66906/dorong-pertumbuhan-inklusif-bnct-integrasikan-konsep-csv-dalam-program-pemberdayaan-masyarakat/ Tiga Tahun Mengabdi, BNCT Dorong Pertumbuhan Ekonomi dan Layanan Efisien Berbasis Green Port Wed, 30 Sep 2026 20:31:00 +0700+0700 <![CDATA[Tiga Tahun Mengabdi, BNCT Dorong Pertumbuhan Ekonomi dan Layanan Efisien Berbasis Green Port]]>
Sejak awal berdirinya, BNCT berfokus pada peningkatkan kapasitas dan produktivitas layanan pelabuhan guna menjamin kelancaran arus barang ekspor dan impor. Langkah strategis ini terbukti berdampak positif dan peningkatan kelancaran konektivitas logistik nasional.

Sejalan dengan agenda global dalam menekan emisi karbon dan mewujudkan Green Port, BNCT secara bertahap beralih menuju pengoperasian alat-alat bongkar muat ramah lingkungan berbasis elektrifikasi. BNCT telah mengurangi penggunaan bahan bakar fosil (solar) pada armada operasinya dan menggantikannya dengan sistem bertenaga listrik. Komitmen ini akan diperkuat melalui kedatangan unit peralatan baru di masa mendatang yang seluruhnya mengadopsi teknologi modern berdaya listrik.

Corporate Secretary BNCT, Rizki Affandi Nasution, menegaskan bahwa keberadaan BNCT di tengah masyarakat selama tiga tahun ini merupakan komitmen jangka panjang untuk memberikan dampak ekonomi berkelanjutan sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.

"Sejak resmi berdiri pada 1 September 2023, BNCT terus berupaya menjadi pilar utama kelancaran logistik dan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Kami tidak hanya berfokus pada percepatan dan efisiensi arus bongkar muat petikemas, tetapi juga bertanggung jawab terhadap masa depan lingkungan. Peralatan baru yang kami operasikan dan siap hadir ke depan seluruhnya menggunakan sistem elektrifikasi berbasis listrik untuk menggantikan bahan bakar solar. Ini adalah langkah nyata BNCT menuju operasional ramah lingkungan demi mengurangi emisi karbon secara signifikan," ujar Rizki Affandi Nasution.

Melalui integrasi teknologi ramah lingkungan, standar operasional kelas dunia, serta sinergi bersama para pemangku kepentingan lokal maupun internasional, BNCT optimistis dapat terus berkontribusi nyata bagi penguatan ekosistem logistik nasional yang berdaya saing tinggi dan berkelanjutan.]]> https://www.halomedan.com/news/66905/tiga-tahun-mengabdi-bnct-dorong-pertumbuhan-ekonomi-dan-layanan-efisien-berbasis-green-port/ IKA FDK UIN SU MEDAN INGATKAN REKTOR TIDAK AMBIL KEBIJAKAN PARSIAL TERKAIT ALUMNI Wed, 30 Sep 2026 19:17:00 +0700+0700 <![CDATA[IKA FDK UIN SU MEDAN INGATKAN REKTOR TIDAK AMBIL KEBIJAKAN PARSIAL TERKAIT ALUMNI]]> MEDAN — Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Fakultas Dakwah dan Komunikasi (FDK) UIN Sumatera Utara (UIN SU) Medan mengingatkan Rektor UIN SU agar tidak mengambil kebijakan secara parsial dalam pengelolaan dan pembentukan wadah alumni di lingkungan UIN SU Medan.

Sikap tersebut merupakan hasil diskusi dan pembahasan Pengurus IKA FDK UIN SU Medan yang dilaksanakan di Campoes Coffe, Medan Estate. Diskusi tersebut dihadiri Ta. Saladin DP, MA., Wakil Ketua; Jhon Masren Saragih, S.Ag., Wakil Ketua; Dr. Joko Susanto, M.I.Kom., Sekretaris umum; serta Parulian Siregar, MA., Bendahara umum.

Dalam diskusi tersebut, pengurus IKA FDK UIN SU Medan membahas perkembangan terkait pembentukan dan rencana pengukuhan Forum Alumni UIN SU Medan. Pengurus menilai persoalan kelembagaan alumni perlu mendapatkan perhatian serius agar tidak menimbulkan persoalan baru di tengah keluarga besar UIN SU.

Parulian Siregar, MA, mengatakan bahwa keberadaan Forum Alumni UIN SU Medan perlu dikaji kembali dari aspek mekanisme pembentukan, legitimasi, keterwakilan, serta hubungan kelembagaannya dengan organisasi alumni yang telah ada.

Menurut Parulian, dalam tradisi organisasi alumni perguruan tinggi, wadah yang lazim digunakan adalah Ikatan Keluarga Alumni (IKA), baik pada tingkat universitas maupun fakultas. Karena itu, pembentukan wadah alumni perlu dilakukan melalui mekanisme yang jelas dan melibatkan alumni secara luas.

"Pembentukan organisasi alumni seharusnya dilakukan secara transparan, terbuka dan melibatkan alumni secara luas. Jangan sampai proses yang tidak melibatkan alumni justru menimbulkan persoalan mengenai legitimasi organisasi," ujar Parulian.

Ia juga menyoroti mekanisme pembentukan dan pemilihan pengurus Forum Alumni UIN SU yang dinilai belum memberikan ruang partisipasi yang cukup kepada alumni UIN SU secara keseluruhan.

Menurutnya, persoalan ini tidak boleh dipandang sebagai persoalan kelompok atau kepentingan tertentu. Alumni UIN SU merupakan bagian dari keluarga besar universitas yang memiliki hak untuk berpartisipasi dalam menentukan wadah dan kepengurusan organisasinya.

"Jangan sampai niat membangun silaturahmi alumni justru melahirkan dualisme dan konflik internal. Kalau konflik internal berkembang, tentu bisa berdampak terhadap hubungan kelembagaan dan citra UIN Sumatera Utara di mata publik," tegasnya.

Berdasarkan hasil diskusi tersebut, IKA FDK UIN SU Medan meminta Rektor UIN SU untuk meninjau kembali dan membatalkan pengukuhan Forum Alumni UIN SU Medan, serta menyusun regulasi yang jelas mengenai mekanisme pembentukan, pemilihan dan pengangkatan kepengurusan alumni UIN SU.

IKA FDK UIN SU Medan mendorong agar regulasi tersebut disusun melalui dialog dan musyawarah dengan melibatkan unsur alumni secara luas, sehingga tidak terjadi tumpang tindih kelembagaan maupun munculnya dualisme organisasi alumni.

"Rektor memiliki posisi strategis dalam menjaga persatuan keluarga besar UIN SU. Karena itu, kami berharap kebijakan terkait alumni dilakukan melalui dialog, musyawarah dan mekanisme yang dapat diterima bersama," pungkas Parulian.

Diskusi Pengurus IKA FDK UIN SU Medan tersebut sekaligus menjadi dasar sikap organisasi untuk mendorong terciptanya tata kelola alumni yang lebih terbuka, demokratis, representatif dan berorientasi pada penguatan hubungan antara alumni dengan almamater.

Sejalan dengan itu organisasi Alumni perlu dijaga marwahnyaa dalam artian melaksanakan regulasi per periodik bukan setiap pergantian Rektor berganti pula nama organisasi Alumni nya. Dan ini perkara integritas. Kita berharap Ibu Rektor dapat berada pada posisi Netral serta melihat organisasi Alumni sebagai wadah Formal dan Baku untuk UIN Medan.]]> https://www.halomedan.com/news/66904/ika-fdk-uin-su-medan-ingatkan-rektor-tidak-ambil-kebijakan-parsial-terkait-alumni/ ‎Pendi Keling: Sang Singa Sumatera, Tokoh Pemuda Medan yang Bertemu Soekarno dan Memimpin Pemuda Pancasila di Tengah Gejolak 1965 ‎ Wed, 30 Sep 2026 16:51:00 +0700+0700 <![CDATA[‎Pendi Keling: Sang Singa Sumatera, Tokoh Pemuda Medan yang Bertemu Soekarno dan Memimpin Pemuda Pancasila di Tengah Gejolak 1965 ‎]]> ‎
‎MEDAN – Nama M.Y. Effendy Nasution, yang lebih dikenal dengan sebutan Pendi Keling atau Fendi Keling, merupakan salah satu nama yang tidak dapat dilepaskan dari sejarah gerakan kepemudaan dan dinamika politik Kota Medan pada era 1950-an hingga 1960-an.
‎
‎Sosoknya dikenal sebagai tokoh pemuda yang memiliki pengaruh kuat di Medan. Ia kemudian menjadi salah satu figur penting dalam perkembangan awal Pemuda Pancasila di Sumatera Utara, terutama ketika Indonesia memasuki periode politik yang penuh gejolak menjelang dan sesudah peristiwa 30 September 1965.
‎
‎Julukan "Pendi Keling" melekat kuat pada dirinya. Sejumlah kajian sejarah menyebut Effendy merupakan orang Mandailing dan istilah "Keling" merupakan julukan yang berkaitan dengan warna kulitnya. Dalam sejumlah tulisan sejarah, ia bahkan disebut dengan julukan "Singa Sumatera" atau Lion of Sumatra.
‎
‎*Dari dunia pemuda Medan hingga Pemuda Pancasila*
‎
‎Sebelum menjadi tokoh organisasi yang dikenal luas, Effendy disebut telah memiliki pengaruh di kalangan kelompok pemuda Medan.
‎
‎Pada akhir 1950-an, ia terlibat dalam lingkungan Persatuan Pemuda Kota Medan (P2KM). Organisasi tersebut menjadi salah satu wadah untuk menghimpun kelompok-kelompok pemuda di Medan yang pada masa itu memiliki latar belakang dan karakter beragam.
‎
‎Perkembangan kelompok tersebut kemudian beririsan dengan Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI).
‎
‎Dalam penelitian mengenai sejarah Pemuda Pancasila Sumatera Utara, Effendy Nasution tercatat sebagai salah satu tokoh yang memainkan peranan penting dalam pembentukan dan pengorganisasian Pemuda Pancasila di Medan.
‎
‎Ia disebut dilantik sebagai pimpinan Pemuda Pancasila di Medan pada 28 Oktober 1960, bersama Yansen Hasibuan sebagai sekretaris.
‎
‎Sejumlah sumber lain mencatat perkembangan organisasi tersebut pada 1961. Perbedaan tanggal dalam berbagai sumber lebih tepat dipahami sebagai perbedaan fase pembentukan, pelantikan, dan pengembangan organisasi di Sumatera Utara.
‎
‎Di bawah kepemimpinan Effendy, jaringan pemuda yang sebelumnya berada dalam kelompok-kelompok lokal kemudian semakin terkonsolidasi dalam organisasi Pemuda Pancasila.
‎
‎*Medan dalam pusaran politik 1965*
‎
‎Memasuki pertengahan 1960-an, situasi politik Indonesia semakin tajam.
‎
‎Persaingan antara kelompok politik dan kekuatan sosial yang berseberangan dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) meningkat. Setelah peristiwa 30 September 1965, situasi berubah drastis.
‎
‎Di Sumatera Utara, termasuk Medan, terjadi gelombang penangkapan dan kekerasan terhadap orang-orang yang dituduh atau dianggap berhubungan dengan PKI maupun organisasi yang berafiliasi dengannya.
‎
‎Dalam sejumlah kajian sejarah, Pemuda Pancasila disebut sebagai salah satu kelompok pemuda anti-komunis yang terlibat dalam mobilisasi kekerasan di Medan dan Sumatera Utara.
‎
‎Effendy Nasution menjadi salah satu tokoh yang namanya muncul dalam konteks tersebut.
‎
‎Namun, sejarah periode ini tidak sesederhana narasi "penumpasan PKI". Sejumlah penelitian mencatat bahwa kekerasan 1965–1966 juga menimpa orang-orang yang dituduh, dianggap, atau dicurigai memiliki hubungan dengan PKI. Banyak korban mengalami penangkapan, kekerasan, bahkan pembunuhan tanpa melalui proses peradilan.
‎
‎Karena itu, dalam melihat peran Effendy, konteks sejarah dan kesaksian dari berbagai pihak perlu ditempatkan secara hati-hati.
‎
‎*Kampung Kolam dan operasi anti-komunis*
‎
‎Salah satu episode yang kerap dikaitkan dengan Effendy adalah peristiwa di Kampung Kolam, Percut Sei Tuan, Deli Serdang.
‎
‎Sejumlah catatan sejarah lokal menyebut kawasan tersebut ketika itu dianggap sebagai salah satu basis massa yang berkaitan dengan PKI.
‎
‎Menurut salah satu sumber sejarah lokal, operasi terhadap kawasan tersebut pada Oktober 1965 berawal dari kediaman Effendy Nasution di kawasan Jalan Mandala By Pass, Medan.
‎
‎Operasi tersebut melibatkan sejumlah kelompok dan organisasi yang berada dalam barisan anti-komunis.
‎
‎Catatan mengenai periode tersebut menggambarkan situasi yang sangat keras. Tuduhan keterlibatan dengan PKI pada masa itu dapat berujung pada penangkapan dan kekerasan.
‎
‎Karena itu, kisah Kampung Kolam tidak hanya menjadi cerita tentang keberhasilan kelompok anti-PKI, tetapi juga bagian dari sejarah kelam kekerasan politik di Sumatera Utara.
‎
‎*Pertemuan dengan Bung Karno*
‎
‎Di tengah pergolakan tersebut, terdapat satu kisah menarik mengenai pertemuan Effendy Nasution dengan Presiden Soekarno.
‎
‎Kisah ini berasal dari kesaksian yang kemudian dicatat dalam penelitian sejarah.
‎
‎Effendy disebut pernah ditahan selama sekitar 21 hari setelah muncul persoalan yang oleh pemerintah pusat ketika itu dipandang berkaitan dengan isu rasial.
‎
‎Setelah keluar dari tahanan, Effendy kemudian dipanggil ke Jakarta untuk menghadap Presiden Soekarno.
‎
‎Menurut kesaksian yang dicatat dalam penelitian tersebut, Effendy bertemu dengan sejumlah pejabat sebelum akhirnya menghadap Bung Karno.
‎
‎Dalam pertemuan itu, Soekarno disebut mempertanyakan sikap Effendy dan bahkan menuduhnya bersikap rasialis.
‎
‎Effendy membantah tuduhan tersebut.
‎
‎Ia menjelaskan bahwa organisasi yang dipimpinnya terdiri dari berbagai kelompok masyarakat. Menurut kesaksiannya, keberadaan anggota dari berbagai latar belakang etnis menjadi salah satu argumen yang ia gunakan untuk membantah tuduhan tersebut.
‎
‎Pertemuan itu disebut berlangsung hampir dua jam.
‎
‎Kemudian muncul bagian paling terkenal dari kisah tersebut.
‎
‎Menurut kesaksian yang dicatat dalam penelitian sejarah, Soekarno kemudian menyampaikan kepada Effendy:
‎
‎"Effendi! Saya harap kamu bantu Saya untuk mengamankan kawasan Sumatera Utara."
‎
‎Kutipan tersebut menarik karena menggambarkan bagaimana seorang tokoh pemuda lokal seperti Effendy dipandang memiliki pengaruh yang cukup besar di Sumatera Utara.
‎
‎Namun demikian, dialog tersebut sebaiknya tetap disebut sebagai kesaksian sejarah yang tercatat dalam penelitian, bukan sebagai kutipan resmi dari stenogram pidato atau arsip Istana yang telah terverifikasi secara independen.
‎
‎*Dari jalanan Medan menuju panggung politik*
‎
‎Pengaruh Effendy tidak berhenti pada dunia kepemudaan.Setelah pergolakan politik 1965, posisinya semakin kuat. Pada periode berikutnya ia masuk ke arena politik dan pemerintahan.

‎Sejumlah kajian mencatat keterlibatannya dalam lembaga perwakilan pada masa transisi menuju Orde Baru.
‎
‎Keterlibatan tersebut menunjukkan perubahan posisi Effendy: dari seorang tokoh pemuda dengan basis massa di Medan menjadi figur yang memiliki akses ke ruang politik nasional.
‎
‎Sementara itu, Pemuda Pancasila berkembang menjadi salah satu organisasi kepemudaan dengan jaringan luas di Indonesia.
‎
‎Bagi Sumatera Utara, nama Effendy tetap menjadi bagian penting dalam fase awal perkembangan organisasi tersebut.
‎
‎*Warisan sejarah yang kontroversial*
‎
‎Membicarakan Pendi Keling berarti membicarakan salah satu periode paling rumit dalam sejarah Indonesia modern.
‎
‎Ia dapat dipandang sebagai tokoh pemuda yang mempunyai kemampuan mengorganisasi massa dan memainkan peran penting dalam perkembangan Pemuda Pancasila di Sumatera Utara.
‎
‎Namun, pada saat yang sama, namanya juga muncul dalam sejarah kekerasan politik anti-komunis setelah 1965.Dua sisi tersebut tidak dapat dipisahkan dari konteks zamannya.

‎Sejarah 1965 bukan hanya tentang pertarungan politik antara kelompok yang mendukung dan menentang PKI. Ia juga merupakan sejarah tentang masyarakat sipil yang terlibat, aparat keamanan, organisasi massa, penangkapan, pembunuhan, dan berbagai bentuk kekerasan yang meninggalkan luka panjang.
‎
‎Karena itu, menyebut Effendy sekadar sebagai "orang yang menghabisi PKI" akan menyederhanakan sejarah yang jauh lebih kompleks.
‎
‎Lebih tepat melihatnya sebagai salah satu tokoh pemuda anti-komunis yang mempunyai peranan penting dalam mobilisasi politik dan organisasi massa di Sumatera Utara pada masa pergolakan 1965–1966.
‎
‎*Akhir perjalanan Sang Pendi Keling*
‎
‎Effendy Nasution terus dikenang sebagai salah satu tokoh awal Pemuda Pancasila di Sumatera Utara.
‎
‎Ia kemudian menyerahkan kepemimpinan organisasi kepada generasi berikutnya dan tetap memiliki tempat dalam sejarah perkembangan organisasi kepemudaan tersebut.
‎
‎M.Y. Effendy Nasution meninggal dunia pada 26 Agustus 1997.
‎
‎Puluhan tahun setelah kepergiannya, nama Pendi Keling masih muncul dalam berbagai pembahasan mengenai sejarah Medan, Pemuda Pancasila, serta pergolakan politik Sumatera Utara pada dekade 1960-an.
‎
‎Bagi sebagian orang, ia adalah simbol keberanian pemuda Medan dan salah satu tokoh yang ikut membangun fondasi Pemuda Pancasila.
‎
‎Bagi peneliti sejarah, ia adalah figur yang harus ditempatkan dalam konteks yang lebih luas: sejarah pembentukan organisasi massa, pertarungan politik, dan kekerasan 1965–1966.
‎
‎Di situlah sosok Pendi Keling—"Singa Sumatera"—menjadi menarik untuk dikaji. Bukan hanya karena kisahnya tentang dunia pemuda Medan, pertemuannya dengan Soekarno, atau perannya dalam Pemuda Pancasila, tetapi karena perjalanan hidupnya bersinggungan langsung dengan salah satu periode paling menentukan sekaligus paling kontroversial dalam sejarah Indonesia.]]> https://www.halomedan.com/news/66903/lrmpendi-keling-sang-singa-sumatera-tokoh-pemuda-medan-yang-bertemu-soekarno-dan-memimpin-pemuda-pancasila-di-tengah-gejolak-1965-lrm/ BPJS Gelontorkan Rp100 Triliun Lebih untuk Biayai Penyakit Jantung  Wed, 30 Sep 2026 16:36:00 +0700+0700 <![CDATA[BPJS Gelontorkan Rp100 Triliun Lebih untuk Biayai Penyakit Jantung ]]>
Jakarta- Penyakit jantung menempati penyakit kronis dengan biaya termahal yang dijamin BPJS Kesehatan. Tercatat sepanjang 2015 sampai tahun 2025, BPJS Kesehatan telah mengeluarkan lebih dari Rp100 triliun untuk membiayai 172,3 juta kasus penyakit jantung.

Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah, mengatakan penyakit jantung mengalami peningkatan jumlah kasus dan biaya yang signifikan dalam waktu satu dekade.

"Seiring dengan bertumbuhnya jumlah peserta, pemanfaatan Program JKN untuk membiayai penyakit jantung juga ikut bertambah. Tahun 2015, ada 4,6 juta kasus penyakit jantung yang ditanggung BPJS Kesehatan dengan biaya sebesar Rp4,4 triliun. Angka tersebut terus bergerak naik hingga pada tahun 2025 jumlahnya mencapai 29,8 juta kasus dan menyedot biaya BPJS Kesehatan hingga Rp17,4 triliun," kata Rizzky, Selasa (29/9/2026).

Rizzky menuturkan, jika dibandingkan dengan penyakit-penyakit kronis lain seperti gagal ginjal, stroke, atau kanker, penyakit jantung merupakan penyakit yang paling besar menghabiskan biaya BPJS Kesehatan.

Pada rentang waktu yang sama, gagal ginjal menduduki urutan kedua, dengan total biaya sebesar Rp83,8 triliun yang dikeluarkan untuk membayar pelayanan kesehatan 81,2 juta kasus. Sementara, kanker berada di urutan ketiga, dengan total biaya Rp66 triliun yang dihabiskan untuk menjamin sekitar 45 juta kasus.

"Tahun 2025, tercatat BPJS Kesehatan mengeluarkan biaya Rp50,3 triliun untuk membayar biaya 59,9 juta kasus penyakit katastropik, seperti jantung, gagal ginjal, kanker, stroke, dan lain-lainnya," terangnya

Penyakit katastropik ini menghabiskan 26,42% dari total biaya pelayanan kesehatan yang dibayarkan BPJS Kesehatan. Padahal penyakit kronis rata-rata dapat dicegah melalui perubahan pola hidup sehat dan deteksi dini kesehatan secara rutin," jelas Rizzky.

Memperingati Hari Jantung Sedunia, Rizzky pun mengimbau masyarakat untuk mengubah gaya hidup menjadi lebih sehat selagi masih ada waktu.

Terlebih, penyakit jantung dan penyakit kronis lainnya yang dulu diidentikkan dengan lansia, kini semakin banyak menyerang orang-orang berusia produktif. Karena itu, BPJS Kesehatan menggagas Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis) Muda untuk menekan angka penderita penyakit kronis di bawah 45 tahun.

Lewat Prolanis Muda, BPJS Kesehatan merangkul komunitas masyarakat, fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, dan stakeholders Program JKN lainnya, untuk ikut terlibat dalam menggalakkan upaya promotif preventif dengan aktif bergerak.

"Mengadopsi pola hidup sehat dan aktif berolahraga adalah investasi terbaik untuk masa depan kesehatan kita lima atau sepuluh tahun mendatang. Yang penting ada komitmen dan konsistensi diri sendiri. Selain itu, jangan lupa manfaatkan layanan Skrining Riwayat Kesehatan yang disediakan BPJS Kesehatan untuk mendeteksi risiko penyakit kronis sejak dini," pesan Rizzky.

Skrining Riwayat Kesehatan dilakukan setahun sekali bagi peserta JKN yang berusia 15 tahun ke atas.

Masyarakat bisa melakukan Skrining Riwayat Kesehatan melalui Aplikasi Mobile JKN, chat Whatsapp PANDAWA di nomor 08118165165, melalui situs www.bpjs-kesehatan.go.id, atau dengan mengunjungi langsung Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) tempat peserta terdaftar

Dalam skrining ini, peserta JKN akan diarahkan untuk menjawab sejumlah pertanyaan mengenai gaya hidup, riwayat penyakit diri sendiri, dan riwayat kesehatan keluarga. Prosesnya pun cukup singkat, yaitu berkisar antara 5-10 menit.

"Makin cepat terdeteksi, makin cepat diantisipasi dan ditangani.
Makin cepat terdeteksi, makin cepat diantisipasi dan ditangani. Jangan lupa juga, selagi masih sehat, sempatkanlah untuk mengecek status kepesertaan JKN Anda. Kalau status kepesertaan JKN kita aktif, kita jadi lebih tenang berobat kapan pun diperlukan karena sudah ada kepastian jaminan pembiayaan dari BPJS Kesehatan," ungkap Rizzky.rel


]]> https://www.halomedan.com/news/66902/bpjs-gelontorkan-rp100-triliun-lebih-untuk-biayai-penyakit-jantungnbsp/ Wihaji: Generasi Z Harus Siap Hadapi Kehidupan, Bukan Hanya Dunia Kerja Wed, 30 Sep 2026 15:19:00 +0700+0700 <![CDATA[Wihaji: Generasi Z Harus Siap Hadapi Kehidupan, Bukan Hanya Dunia Kerja]]>
"Kalau berpikir tentang masa depan negara, maka siap hidup itu menjadi kebutuhan utama," ujar Wihaji.

Hal itu disampaikannya dalam Program Siap Impact yang mempertemukan mahasiswa tingkat akhir dengan perguruan tinggi, pemerintah, dan pelaku industri. Program tersebut menjadi wadah bagi mahasiswa untuk memperoleh bekal yang relevan sebelum memasuki kehidupan pascakampus.

Wihaji menyebut terdapat lima aspek penting yang perlu dipersiapkan generasi muda, yakni kesehatan, pendidikan, pekerjaan, keluarga, serta kemampuan hidup bermasyarakat.

Menurutnya, perkembangan teknologi yang semakin pesat juga harus diimbangi dengan penguatan karakter. Integritas, kejujuran, etos kerja, dan nilai-nilai kemanusiaan tetap menjadi bagian penting dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas.

"Siap hidup" menjadi hal yang perlu ditanamkan sejak dini agar generasi muda tidak hanya memiliki kemampuan profesional, tetapi juga mampu menjalani berbagai tahapan kehidupan dengan baik.

Wihaji yang juga menjabat Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar itu menekankan, kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah, dan dunia industri diperlukan untuk mempersiapkan generasi muda menghadapi tantangan masa depan.red]]> https://www.halomedan.com/news/66901/wihaji-generasi-z-harus-siap-hadapi-kehidupan-bukan-hanya-dunia-kerja/ AMPG Kembali Sambangi Pengungsi Banjir Aceh Tamiang, Salurkan Sembako Wed, 30 Sep 2026 15:02:00 +0700+0700 <![CDATA[AMPG Kembali Sambangi Pengungsi Banjir Aceh Tamiang, Salurkan Sembako]]> LACEH TAMIANG | Pengurus Pusat Angkatan Muda Partai Golkar (PP AMPG) kembali menyambangi tenda-tenda pengungsian korban banjir di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, Rabu (30/9/2026).


Kunjungan tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang terdampak banjir. Dalam kesempatan itu, PP AMPG turut menyalurkan bantuan berupa sembako kepada para pengungsi.


Ketua Umum Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG), H. Said Ali Al Idrus, menyampaikan salam dari Ketua Umum DPP Partai Golkar H. Bahlil Lahadalia kepada masyarakat Aceh Tamiang yang terdampak bencana.


"Salam dari Ketua Umum DPP Partai Golkar H. Bahlil Lahadalia kepada seluruh masyarakat Aceh Tamiang yang terdampak banjir. Kami berharap bantuan ini dapat bermanfaat dan sedikit meringankan beban para korban," ujar Said Ali Al Idrus kepada pers saat mengunjungi lokasi pengungsian, Rabu (30/9/2026).


Said Ali mengatakan, kehadiran PP AMPG di tengah para pengungsi merupakan bentuk kepedulian dan solidaritas terhadap masyarakat yang sedang menghadapi musibah.


Ia berharap kondisi masyarakat terdampak banjir segera pulih dan seluruh kebutuhan para pengungsi dapat terpenuhi.


"Semoga bantuan yang kami berikan bermanfaat bagi masyarakat dan menjadi bagian dari upaya membantu saudara-saudara kita yang terdampak banjir," pungkasnya.red

]]> https://www.halomedan.com/politik/66900/ampg-kembali-sambangi-pengungsi-banjir-aceh-tamiang-salurkan-sembako/ Teguh Santosa: UKW Bukan Basa-basi, Pers Jangan Produksi Suara Bising Wed, 30 Sep 2026 13:09:00 +0700+0700 <![CDATA[Teguh Santosa: UKW Bukan Basa-basi, Pers Jangan Produksi Suara Bising]]>
JAKARTA — Ketua Umum Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI), Dr. Teguh Santosa, menegaskan bahwa pelaksanaan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) bukanlah proses yang bersifat basa-basi atau sekadar formalitas belaka. Menurutnya, kebutuhan masyarakat akan wartawan yang berkualitas sama tingginya dengan kebutuhan akan kehadiran media yang profesional guna menyehatkan demokrasi.

Pernyataan tersebut disampaikan Dr. Teguh Santosa dalam sambutannya pada pembukaan acara UKW hasil kerja sama JMSI dan Pikiran Rakyat di Hall Dewan Pers, Jalan Kebon Sirih, Jakarta, Rabu, 30 September 2026. Hadir dalam acara Ketua Dewan Pers, Profesor Komarudin Hidayat, serta jajaran penguji dan peserta.

Teguh menekankan pentingnya sinergi antara wartawan berkualitas dan media profesional agar pers nasional mampu menjadi pilar demokrasi yang sehat.

"Mestinya, wartawan yang berkualitas dan media profesional ini dapat berjalan seiring, sehingga pers nasional kita benar-benar berkualitas dan mampu menyehatkan demokrasi, bukan sekadar memproduksi kebisingan," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, ia menyoroti tantangan besar industri media akibat masifnya penyebaran kabar bohong (hoaks) dan ujaran kebencian seiring kemajuan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence / AI). Isu ini bahkan telah menjadi sorotan serius para pemimpin dunia dalam Sidang Majelis Umum PBB ke-81. Kini berkembangan desakan agar pengembang AI tunduk pada hukum internasional.

Lebih jauh, Teguh mengungkapkan kekhawatiran global terhadap pemanfaatan teknologi Internet of Things (IoT) dan AI yang mulai merambah sektor keamanan strategis. Ia mencontohkan pembahasan dalam perjanjian internasional penangkalan senjata nuklir (Non-Proliferation Treaty) mengenai potensi risiko pengambilan keputusan darurat perang yang dikendalikan secara otomatis oleh sistem mesin.

"Ada kekhawatiran jika suatu saat nanti keputusan untuk mendefinisikan ancaman dan menyatakan perang dikendalikan oleh sistem AI, hal itu bisa berakibat fatal," ungkapnya.

Menghadapi kompleksitas ruang digital saat ini, Teguh memandang pentingnya kehadiran wartawan cerdas yang gemar melakukan riset mendalam. Budaya riset ini diyakini mampu menyelamatkan masyarakat dari jebakan optik algoritma atau yang diistilahkan sebagai algo-sapiens.

"Jika wartawannya rajin meriset, secara teoretis masyarakat akan selamat dari jebakan optik algoritma atau yang oleh Prof. Komaruddin disebut sebagai algo-sapiens," jelasnya.

Kendati demikian, mitigasi di tingkat hilir saja belum cukup, sebab diskursus di dunia nyata dan dunia maya kini sudah tidak sejalan akibat maraknya akun anonim. Ia mengibaratkan situasi disrupsi informasi ini seperti tsunami yang mengotori seluruh sumber air, di mana masyarakat akan tetap mencari air bersih.

Sebagai langkah mitigasi yang komprehensif, Teguh melontarkan gagasan krusial mengenai penataan ruang digital. Ia mengusulkan pemberlakuan kebijakan satu Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk satu akun media sosial agar aktor di dunia maya dan dunia nyata menjadi selaras.

"Salah satu bentuk mitigasi yang mungkin kontroversial—dan mohon maaf jika keliru, tetapi tetap perlu saya suarakan—adalah pemberlakuan kebijakan satu NIK untuk satu akun media sosial," tuturnya.

Meski gagasan tersebut berisiko memicu perdebatan terkait kebebasan berpendapat, Teguh menegaskan bahwa substansi persoalannya terletak pada manipulasi algoritma yang kerap mengeksploitasi emosi publik.

"Persoalan sesungguhnya bukanlah tentang kebebasan itu, melainkan bagaimana algoritma saat ini secara manipulatif memilihkan konten-konten tertentu... sehingga energi publik habis hanya untuk membahas hal tersebut," tambahnya.

Menutup pernyataannya, Dr. Teguh Santosa berharap para wartawam yang mengikuti uji kompetensi dapat terus merawat idealisme dalam menyajikan informasi berkualitas di tengah arus optik algoritma media sosial. []]]> https://www.halomedan.com/news/66899/teguh-santosa-ukw-bukan-basabasi-pers-jangan-produksi-suara-bising/ Gibson Panjaitan, Berjuang di Tengah Kondisi Alam dan Beratnya Tantangan Pengelolaan SDA Sumut Wed, 30 Sep 2026 11:02:00 +0700+0700 <![CDATA[Gibson Panjaitan, Berjuang di Tengah Kondisi Alam dan Beratnya Tantangan Pengelolaan SDA Sumut]]>


MEDAN — Mengelola sumber daya air di Sumatera Utara bukanlah pekerjaan ringan. Di tengah kondisi alam yang dinamis, curah hujan yang sulit diprediksi, sedimentasi sungai, penyempitan alur, hingga ancaman banjir di berbagai daerah, dibutuhkan kerja keras, koordinasi dan keberanian untuk mengambil langkah di lapangan.



Di tengah tantangan tersebut, Gibson Panjaitan, yang dipercaya Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution sebagai Plt. Kepala Dinas Sumber Daya Air (PSDA) Sumatera Utara, menghadapi pekerjaan yang tidak sederhana.



Persoalan sungai dan irigasi tidak cukup diselesaikan hanya dari balik meja. Banyak persoalan membutuhkan pengecekan langsung ke lapangan, koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota, pemetaan titik rawan, serta penentuan skala prioritas berdasarkan kondisi masyarakat yang terdampak.



Inilah medan berat yang sedang dihadapi Gibson Panjaitan.



Ketika hujan turun dengan intensitas tinggi dan debit air meningkat, masyarakat tentu berharap pemerintah hadir memberikan solusi. Namun, penyelesaian persoalan sumber daya air membutuhkan proses, anggaran, perencanaan teknis dan pekerjaan fisik yang harus dilaksanakan secara tepat.



Karena itu, publik juga perlu melihat persoalan secara objektif. Gibson Panjaitan tidak bekerja sendirian. Ada kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dukungan Gubernur Bobby Nasution, koordinasi lintas instansi, pemerintah daerah, serta keterlibatan masyarakat yang menjadi bagian penting dalam menghadapi persoalan banjir dan pengelolaan sungai.



Kepercayaan yang diberikan kepada Gibson sekaligus menjadi tanggung jawab besar. Tantangannya bukan hanya bagaimana mengatasi persoalan yang sudah terjadi, tetapi juga bagaimana membangun sistem pengelolaan sumber daya air yang lebih terencana dan mampu mengantisipasi persoalan di masa mendatang.



Bagi masyarakat, ukuran keberhasilan tentu bukan sekadar banyaknya kegiatan atau pernyataan, melainkan sejauh mana program tersebut benar-benar memberikan manfaat dan mengurangi risiko bagi masyarakat.



Di sinilah publik menaruh harapan. Gibson Panjaitan dituntut untuk bekerja cepat, tetapi tetap berdasarkan perencanaan dan aturan. Pemerintah juga perlu memastikan setiap penggunaan anggaran untuk penanganan sungai, irigasi dan banjir dilakukan secara transparan, tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan.



Alam tidak bisa dikendalikan, tetapi dampak bencana dapat diminimalkan melalui tata kelola yang baik.



Karena itu, perjuangan Gibson Panjaitan dalam mengemban amanah di PSDA Sumut patut dilihat sebagai bagian dari pekerjaan besar pemerintah dalam melindungi masyarakat dari ancaman banjir, menjaga infrastruktur sumber daya air, serta memastikan fungsi sungai dan irigasi tetap berjalan.



Kini masyarakat menunggu hasil nyata dari setiap langkah yang dilakukan.



Tantangan alam berat. Yg Tanggung jawab pemerintah juga berat. Dan di tengah kondisi tersebut, kerja nyata di lapangan akan menjadi jawaban yang paling penting.]]> https://www.halomedan.com/news/66898/gibson-panjaitan-berjuang-di-tengah-kondisi-alam-dan-beratnya-tantangan-pengelolaan-sda-sumut/ Demokrasi Matang dan Tonggak Sejarah Baru di Maroko Pasca-Pemilu 2026 Wed, 30 Sep 2026 10:58:00 +0700+0700 <![CDATA[Demokrasi Matang dan Tonggak Sejarah Baru di Maroko Pasca-Pemilu 2026]]> Jakarta, PESTA demokrasi di Kerajaan Maroko yang tuntas diselenggarakan pada Rabu, 23 September 2026, telah melahirkan babak baru yang sangat menarik untuk dicermati oleh para pengamat politik internasional, termasuk di Indonesia.

Sebagai pemerhati yang memiliki pengalaman langsung meninjau proses demokrasi di Maroko saya melihat evolusi politik di negeri ini berjalan secara konsisten, terarah, dan semakin matang.

Dari pengalaman memantau referandum Konstitusi Baru tahun 2011 saya berkeyakinan bahwa pencapaian politik Maroko hari ini bukanlah sesuatu yang instan. Di bawah kepemimpinan Raja Mohammed VI, reformasi konstitusional dan politik dirawat secara berkesinambungan melalui proses sosialisasi yang begitu panjang dan mendalam.

Dalam referandum 2011, misalnya, sebelum pemungutan suara dilakukan, ruang publik Maroko senantiasa dihidupkan oleh perdebatan umum yang terbuka, diskursus intelektual yang sehat, serta partisipasi aktif berbagai elemen masyarakat. Proses deliberatif yang panjang ini mencerminkan kematangan demokrasi Maroko yang telah terbangun kokoh setidaknya sejak Raja Mohammed VI berkuasa.

Kini di tengah berbagai dinamika global dan tantangan sosio-ekonomi domestik, Maroko kembali menunjukkan kematangan institusional tersebut melalui penyelenggaraan pemilihan umum legislatif yang tertib, transparan, dan konstitusional. Pemilu 2026 bukan sekadar pergantian siklus legislatif biasa, melainkan cerminan nyata dari bekerjanya mekanisme demokrasi parlementer yang sehat, di mana partisipasi publik berpadu harmonis dengan komitmen negara terhadap stabilitas dan pembangunan berkelanjutan.

Salah satu catatan paling gemilang dan krusial dari pemilu kali ini adalah tingkat partisipasi pemilih yang sangat tinggi di provinsi-provinsi selatan Maroko, atau wilayah Sahara Maroko. Di saat angka partisipasi nasional menghadapi tantangan dengan angka kisaran 38 persen, daerah-daerah pemilihan utama di selatan justru mencatatkan angka mobilisasi warga yang luar biasa, yakni melampaui 70 persen di pusat-pusat populasi utama.

Secara khusus, wilayah Laayoune-Sakia El Hamra bahkan mencatat tingkat partisipasi resmi yang mencapai 77 persen, diikuti Dakhla-Oued Ed-Dahab sebesar 61 persen, dan Guelmim-Oued Noun sebesar 53,48 persen. Angka-angka ini bukan sekadar statistik elektoral, melainkan sebuah manifestasi politik yang mendalam dari masyarakat setempat.

Tingginya antusiasme warga di selatan ini dapat dibaca sebagai bentuk pengakuan objektif atas kualitas pembangunan yang masif di wilayah Sahara Maroko dalam beberapa tahun terakhir. Masyarakat di kawasan selatan merasakan langsung dampak positif dari investasi besar-besaran pemerintah dalam proyek strategis, mulai dari infrastruktur modern, transisi energi terbarukan, desalinasi air, hingga perluasan lapangan kerja.

Selain itu, tingginya partisipasi tersebut juga mencerminkan penerimaan yang luas terhadap kerangka strategis nasional, termasuk konsolidasi internasional atas Inisiatif Otonomi Maroko yang semakin mendapat dukungan luas dari Dewan Keamanan PBB dan berbagai negara mitra global. Kotak suara telah dibuktikan oleh warga di selatan sebagai sarana paling sah dan efektif untuk menentukan masa depan tata kelola sosial-ekonomi mereka.

Tidak kalah pentingnya, pemilu legislatif 2026 ini juga menorehkan tinta emas dalam sejarah politik Maroko dan dunia Arab secara luas. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Raja Mohammed VI menunjuk seorang perempuan sebagai Kepala Pemerintahan, yakni Fatima Ezzahra El Mansouri, setelah partainya, Authenticity and Modernity Party (PAM), keluar sebagai pemenang pemilu dengan meraup 97 dari total 395 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat. Hal ini sesuai dengan Pasal 47 Konstitusi yang berlaku sejak amandemen 2011, di mana Raja diwajibkan memilih kepala pemerintahan dari partai pemenang pemilu.

Selain itu, penujukan El Mansouri, yang sebelumnya sukses menjabat sebagai Wali Kota Marrakech dan Menteri Perencanaan Nasional serta Urbanisme, merupakan sebuah lompatan besar. Di seluruh dunia Arab, ia kini tercatat sebagai perempuan kedua yang mengepalai pemerintahan setelah Najla Bouden di Tunisia, sekaligus membuktikan bahwa Maroko memberikan ruang setara bagi kepemimpinan perempuan di puncak eksekutif.

Terpilihnya El Mansouri bersamaan dengan suksesnya delapan perempuan Sahrawi yang melenggang ke parlemen nasional menunjukkan bahwa emansipasi politik di Maroko berjalan secara substansial. Kehadiran mereka di panggung legislatif nasional dipastikan akan memperkuat perspektif inklusif dalam perumusan kebijakan publik, sekaligus mematahkan stigma lama tentang keterbatasan peran perempuan di kawasan Afrika Utara dan Timur Tengah.

Kendati demikian, tantangan besar langsung menanti kepemimpinan baru ini di depan mata. Dengan perolehan 97 kursi, PAM harus segera membangun koalisi strategis guna mencapai ambang batas mayoritas mutlak di parlemen, mengingat partai-partai lain seperti RNI, Partai Istiqlal, hingga kebangkitan tajam partai oposisi PJD turut mewarnai peta kekuatan legislatif yang baru.

Pemerintahan baru di bawah komando El Mansouri juga memikul mandat historis yang kerap dijuluki sebagai "pemerintahan Piala Dunia". Kabinet ini harus mengawal kucuran investasi senilai miliaran dolar seiring persiapan Maroko sebagai tuan rumah bersama Piala Dunia 2030 bersama Spanyol dan Portugal, di samping harus menepati janji kampanye untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi rata-rata 5 persen dan membuka sekurang-kurangnya satu juta lapangan kerja baru.

Di sisi lain, dinamika sosial yang terekam dari angka partisipasi pemilih secara nasional serta munculnya kritik publik dan gelombang aspirasi dari generasi muda menunjukkan bahwa pemerintah terpilih harus lebih responsif terhadap isu-isu kesejahteraan dasar, seperti sektor kesehatan dan pendidikan. Kepercayaan pemilih harus dibayar tuntas dengan kebijakan yang pro-rakyat.

Sebagai penutup, apa yang ditunjukkan Maroko melalui Pemilu 2026 memberikan teladan berharga tentang bagaimana sebuah negara berkembang mampu merawat tradisi demokrasi melalui proses deliberatif yang matang di tengah gelombang ketidakpastian geopolitik global.

Dari suksesnya konsolidasi di provinsi-provinsi selatan hingga terobosan progresif mengangkat perempuan sebagai pemimpin tertinggi pemerintahan, Maroko telah membuktikan resiliensi politiknya. Sebagai negara sahabat, Indonesia tentu menyambut baik kemajuan ini dan berharap hubungan bilateral kedua negara semakin erat di bawah kepemimpinan baru Maroko yang inklusif dan visioner.

Oleh: Dr. Teguh Santosa (Direktur Geopolitik GREAT Institute & Presiden Perhimpunan Persahabatan Indonesia-Maroko)


]]> https://www.halomedan.com/news/66897/demokrasi-matang-dan-tonggak-sejarah-baru-di-maroko-pascapemilu-2026/ Mantan Wali Kota Sibolga Jadi Tersangka Korupsi Pasar Ikan Modern Rp22,5 Miliar Tue, 29 Sep 2026 18:29:00 +0700+0700 <![CDATA[Mantan Wali Kota Sibolga Jadi Tersangka Korupsi Pasar Ikan Modern Rp22,5 Miliar]]> MEDAN — Mantan Wali Kota Sibolga periode 2021–2025, Jamaluddin Pohan, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembangunan Pasar Ikan Modern Sibolga yang bersumber dari dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Tahun Anggaran 2022.


Jamaluddin ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara pada 21 Juli 2026. Namun, status hukum tersebut baru disampaikan Polda Sumut pada Selasa (29/9/2026).
Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Ferry Walintukan membenarkan penetapan tersebut.
"Sudah kita tetapkan tersangka, mantan Wali Kota Sibolga," ujar Ferry, Selasa.


Jamaluddin merupakan satu dari empat tersangka dalam perkara pembangunan Pasar Ikan Modern Sibolga.


Tiga tersangka lainnya yakni AS yang disebut sebagai PA/KPA/PPK, ISL selaku PPK/DIRTEK, serta SP selaku penyedia jasa, pemilik kegiatan, pelaksana, dan pemodal.


"Totalnya ada empat orang yang jadi tersangka," kata Ferry.


Proyek Pasar Ikan Bernilai Rp22,5 Miliar


Pembangunan Pasar Ikan Modern Sibolga menggunakan anggaran sekitar Rp22,5 miliar yang bersumber dari Program PEN Tahun Anggaran 2022.
Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, Jamaluddin telah beberapa kali diperiksa penyidik Polda Sumut terkait proyek tersebut.


Dalam pemeriksaan pada 10 Maret 2026, Jamaluddin masih berstatus sebagai saksi. Ia membenarkan pemeriksaan tersebut berkaitan dengan pembangunan Pasar Ikan Kota Sibolga Tahun Anggaran 2022.

"Diperiksa statusnya sebagai saksi," ujar Jamaluddin saat itu.


Jamaluddin juga menyebut nilai proyek mencapai Rp22,5 miliar. Menurut dia, pembangunan pasar telah selesai dan pasar tersebut sudah difungsikan.
Dalam pemeriksaan sebelumnya, Jamaluddin juga mengungkapkan adanya hubungan keluarga dengan pihak yang berada di belakang pemenang tender proyek.


"Nilainya Rp22,5 miliar. Pemenangnya bukan orang terdekat, di belakangnya adik saya," katanya.
Penyidik Dalami Tender dan Persoalan Lahan
Dalam proses penyidikan, polisi disebut mendalami dugaan pengaturan pemenang tender serta persoalan penyelesaian pembangunan Pasar Ikan Modern Sibolga.


Proyek tersebut juga sempat dikaitkan dengan persoalan lahan. Lokasi pembangunan di Jalan KH Ahmad Dahlan, Kelurahan Aek Manis, Kecamatan Sibolga Selatan, sebelumnya menjadi objek sengketa antara Pemerintah Kota Sibolga dengan pemilik usaha UD Budi Jaya.


Namun, dugaan pengondisian tender maupun persoalan lahan tersebut masih merupakan bagian dari materi perkara yang harus dibuktikan melalui proses hukum.


Begitu pula dengan dugaan kerugian keuangan negara. Hingga 29 September 2026, Polda Sumut belum menyampaikan secara resmi nominal kerugian negara dalam perkara tersebut.


Nilai proyek Rp22,5 miliar tidak dapat langsung disebut sebagai kerugian negara karena angka tersebut merupakan nilai anggaran pembangunan. Kerugian keuangan negara harus didasarkan pada hasil pemeriksaan atau perhitungan yang menjadi bagian dari pembuktian perkara.


Berkas Perkara Sempat Dikembalikan Kejaksaan
Ferry mengatakan penyidik sebelumnya telah melimpahkan berkas perkara ke kejaksaan pada 26 Agustus 2026.


Namun, berkas tersebut dikembalikan pada 10 September 2026 karena dinilai belum lengkap.
Saat ini, penyidik Ditreskrimsus Polda Sumut masih melengkapi berkas sebelum kembali melimpahkannya kepada kejaksaan.


"Sudah sempat dilimpahkan, kini sedang dilengkapi untuk dilimpahkan kembali," ujar Ferry.


Wakil Wali Kota Sibolga Pernah Diperiksa


Dalam perkara yang sama, penyidik Polda Sumut juga telah memeriksa Wakil Wali Kota Sibolga Pantas Maruba Lumbantobing pada April 2026.
Pantas diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi. Saat itu, Polda Sumut menyatakan pemeriksaan tersebut masih berkaitan dengan dugaan korupsi pembangunan Pasar Ikan Modern Sibolga.


Pasar Ikan Modern Sibolga sendiri telah diresmikan dan mulai difungsikan pada Juli 2024. Pemerintah Kota Sibolga ketika itu menyebut pasar tersebut diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi sektor perikanan sekaligus menjadi salah satu ikon Kota Sibolga.


Dengan ditetapkannya Jamaluddin Pohan bersama tiga orang lainnya sebagai tersangka, penyidikan perkara pembangunan Pasar Ikan Modern Sibolga masih berlanjut. Polda Sumut kini fokus melengkapi berkas perkara sebelum proses hukum dilanjutkan ke tahap berikutnya.red

]]> https://www.halomedan.com/hukum/66896/mantan-wali-kota-sibolga-jadi-tersangka-korupsi-pasar-ikan-modern-rp225-miliar/ Korupsi Tak Pernah Kehabisan Pelaku Tue, 29 Sep 2026 16:01:00 +0700+0700 <![CDATA[Korupsi Tak Pernah Kehabisan Pelaku]]> Korupsi Tak Pernah Kehabisan Pelaku

Oleh: Tundra Meliala
Pegiat Media

ADA satu jenis berita yang nyaris tak pernah absen dari halaman hukum media di Indonesia: korupsi. Pagi menangkap pejabat, siang mengumumkan tersangka, sore menggeledah kantor, malam mengabarkan persidangan. Besoknya muncul kasus baru. Begitu seterusnya. Seolah-olah negeri ini tidak pernah kehabisan koruptor.

Korupsi bahkan telah menjadi tontonan yang akrab. Operasi tangkap tangan diumumkan, barang bukti uang dipamerkan, tersangka digiring ke ruang konferensi pers, lalu kamera berpindah ke kasus berikutnya. Publik memperoleh kesan bahwa mesin pemberantasan bekerja karena penangkapan terus terjadi. Tetapi ada pertanyaan yang lebih mengganggu: jika penangkapan terus dilakukan, mengapa korupsi tidak juga berhenti?

Data menunjukkan masalahnya memang tidak kecil. Dalam Indeks Persepsi Korupsi 2025, Transparency International memberi Indonesia skor 34 dari 100 dan menempatkannya pada peringkat 109 dari 182 negara. Skor itu turun tiga poin dibandingkan tahun sebelumnya. Transparency International menilai kemajuan pemberantasan korupsi di kawasan Asia-Pasifik mengalami stagnasi.

Di dalam negeri, angka perkara juga memperlihatkan betapa luasnya persoalan. Direktori Putusan Mahkamah Agung mencatat ribuan putusan perkara yang diklasifikasikan sebagai korupsi pada 2025. Pada saat yang sama, KPK dalam Renstra 2025-2029 mencatat bahwa sepanjang 2020-2024 terdapat perkara yang melibatkan kementerian/lembaga, BUMN/BUMD, pemerintah provinsi, komisi, hingga DPR. Artinya, korupsi bukan kejahatan yang tumbuh di satu sudut birokrasi. Ia mengikuti jalur kekuasaan dan uang.

Lalu siapa yang melakukan?

Di sinilah anggapan bahwa korupsi terutama lahir dari kemiskinan menjadi tidak memadai. Korupsi kelas kakap justru sering dilakukan oleh orang yang memiliki jabatan, penghasilan, akses, pendidikan, dan kekuasaan. Mereka bukan orang yang mencuri karena tidak mampu membeli makan malam. Mereka mempunyai pintu ke anggaran, perizinan, pengadaan, proyek, jabatan, atau keputusan yang bernilai ekonomi.

Kasus korupsi pengadaan, misalnya, memperlihatkan pertemuan kepentingan pejabat dan pengusaha. KPK sendiri menyebut pengadaan barang dan jasa sebagai salah satu area berisiko tinggi. Dalam kajiannya, KPK mencatat 68 kasus pengadaan barang dan jasa pada 2024, sementara pada 2025 tercatat 21 kasus dalam data yang digunakan untuk kajian tersebut.

Operasi tangkap tangan di Sumatera Utara pada Juni 2025 memberikan gambaran yang gamblang. Lima orang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara yang berkaitan dengan enam proyek jalan dengan nilai total sekitar Rp231,8 miliar. Di antara mereka terdapat Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara, pejabat pembuat komitmen, serta dua direktur perusahaan.

Di Sulawesi Tenggara, sebulan lebih kemudian, pola serupa kembali terlihat. Dalam OTT terkait Bupati Kolaka Timur, KPK menetapkan lima tersangka. Uang tunai Rp200 juta disita sebagai barang bukti. Kasus-kasus semacam ini menunjukkan bahwa korupsi bukan sekadar soal seseorang membutuhkan uang. Ia berkaitan dengan kekuasaan yang dapat ditukar dengan keuntungan pribadi.

Karena itu, korupsi sesungguhnya lebih dekat dengan penyalahgunaan kesempatan daripada kekurangan kebutuhan. Ada jabatan. Ada kewenangan. Ada celah. Ada uang. Lalu ada keputusan moral untuk mengambil sesuatu yang bukan haknya.

Persoalannya kemudian bukan sekadar mengapa orang korupsi. Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah: mengapa sistem terus menyediakan orang baru untuk menggantikan mereka yang sudah ditangkap?

Di sinilah pemberantasan korupsi perlu keluar dari perangkap statistik penindakan.

Penangkapan tentu penting. OTT penting. Penyidikan penting. Persidangan penting. Penjara penting. Tetapi semuanya adalah bagian dari hilir. Jika hulu tetap terbuka, penangkapan hanya seperti menimba air dari perahu yang bocor tanpa menutup lubangnya.

KPK sendiri dalam strategi 2025-2029 tidak hanya menempatkan penindakan, tetapi juga pendidikan dan pencegahan sebagai bagian dari pemberantasan korupsi. KPK mencatat pemulihan aset pada 2020-2024 masing-masing mencapai ratusan miliar rupiah per tahun, dengan realisasi 2024 sebesar Rp739,61 miliar. Angka ini menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi seharusnya tidak berhenti pada menghukum orang, tetapi juga mengejar kembali hasil kejahatannya.

Namun justru di titik inilah efektivitas hukuman patut dipersoalkan.

Menurut Indonesia Corruption Watch, dari 1.768 putusan perkara korupsi yang mereka kumpulkan untuk 2024, rata-rata vonis penjara terdakwa korupsi hanya 3 tahun 3 bulan. ICW juga menghitung pengembalian kerugian negara hanya sekitar 4,78 persen dari total kerugian yang mereka identifikasi sebesar Rp330,9 triliun. Data itu tentu merupakan hasil pemantauan ICW, bukan keseluruhan populasi putusan, tetapi cukup untuk menunjukkan persoalan serius mengenai beratnya hukuman dan pemulihan aset.

Maka jangan heran jika penjara tidak selalu menjadi akhir dari kehidupan nyaman seorang koruptor.

Vonis yang panjang di atas kertas dapat menyusut melalui mekanisme hukum yang tersedia. Setelah bebas, sebagian terpidana kembali memiliki sumber daya, jaringan, dan pengaruh. Uang hasil kejahatan yang berhasil disembunyikan bahkan dapat membuat hukuman kehilangan sebagian daya paksa sosialnya.

Di sinilah gagasan memiskinkan koruptor memperoleh relevansinya. Bukan dalam arti menghukum kemiskinan, melainkan memastikan bahwa kejahatan tidak pernah menjadi investasi yang menguntungkan.

Koruptor harus kehilangan hasil kejahatannya. Aset yang berasal dari tindak pidana harus ditelusuri. Rekening harus diperiksa. Kepemilikan perusahaan harus dibuka. Aliran uang harus diikuti. Orang yang menikmati hasil korupsi harus diperiksa sesuai bukti hukum. Hukuman badan dan perampasan hasil kejahatan semestinya bekerja sebagai satu kesatuan.

Sebab hukuman penjara saja bisa menciptakan paradoks: negara kehilangan uang, kemudian membiayai penjara bagi pelakunya, sementara sebagian hasil kejahatan mungkin tetap berada di luar jangkauan negara.

Masalah lain lebih mengkhawatirkan: bagaimana jika penjaga pintu hukum sendiri ikut menjual kuncinya?

Korupsi di lingkungan aparat penegak hukum bukan cerita baru. Catatan ICW mengenai tren korupsi hakim menunjukkan adanya perkara yang melibatkan hakim Mahkamah Agung maupun hakim pengadilan negeri. Dalam daftar yang dihimpun ICW, antara lain tercantum perkara Gazalba Saleh dan Sudrajad Dimyati serta hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara suap vonis Ronald Tannur.

Ketika aparat penegak hukum menerima suap, masalahnya berubah. Yang rusak bukan hanya anggaran negara. Yang diperdagangkan adalah keadilan.

Jaksa dapat disuap. Hakim dapat disuap. Pengacara dapat menjadi bagian dari jaringan transaksi. Pejabat dapat membeli perlindungan. Dalam situasi seperti itu, hukum tidak lagi menjadi pagar. Ia berubah menjadi pintu yang dapat dibuka bagi siapa pun yang mempunyai uang dan akses.

Maka pemberantasan korupsi menghadapi musuh yang lebih berbahaya daripada sekadar koruptor: korupsi terhadap hukum itu sendiri.

Di sinilah publik perlu berhati-hati terhadap ukuran keberhasilan pemberantasan korupsi. Banyaknya orang yang ditangkap memang menunjukkan adanya penindakan. Tetapi banyaknya penangkapan tidak otomatis membuktikan bahwa korupsi berkurang.

Polisi tidak akan disebut berhasil memberantas pencurian hanya karena setiap hari menangkap pencuri baru. Keberhasilan sesungguhnya baru terlihat ketika lingkungan yang memungkinkan pencurian menyempit dan jumlah kejahatan menurun.

Begitu pula dengan KPK.

OTT seharusnya dipandang sebagai alat untuk membongkar jaringan, bukan sekadar peristiwa yang selesai ketika tersangka mengenakan rompi oranye. Bahkan dalam perkara Sumatera Utara, KPK sendiri menegaskan bahwa OTT merupakan pintu awal untuk mendalami proyek-proyek pengadaan lainnya.

Pernyataan itu penting. Sebab yang harus dicari bukan hanya tangan yang menerima uang, tetapi kepala dari tangan itu: siapa yang mengatur, siapa yang memerintah, siapa yang menikmati, siapa yang melindungi, bagaimana uang dipindahkan, dan mengapa sistem memungkinkan transaksi itu terjadi.

Korupsi juga tidak akan selesai hanya dengan pendidikan antikorupsi.

Bangsa ini sudah terlalu lama mengetahui bahwa korupsi itu buruk. Anak sekolah tahu. Pegawai tahu. Pejabat tahu. Pengusaha tahu. Pemuka agama tahu. Bahkan orang yang akhirnya tertangkap pun biasanya tahu bahwa yang dilakukannya melanggar hukum.

Jadi persoalannya bukan kekurangan pengetahuan.

Persoalannya adalah keberanian untuk menolak ketika kesempatan datang, dan kepastian bahwa jika seseorang tetap memilih mencuri uang negara, seluruh keuntungan yang diperolehnya akan dikejar sampai habis.

Moralitas juga tidak cukup jika sistem memberi imbalan kepada perilaku buruk.

Seseorang bisa mengenakan simbol agama, berbicara tentang kesalehan, mengutip ayat, menghadiri forum keagamaan, dan pada saat yang sama tergoda memperjualbelikan kewenangannya. Karena itu, agama tidak boleh berhenti menjadi identitas. Moral tidak boleh berhenti menjadi pidato.

Korupsi adalah ujian paling nyata terhadap integritas: apa yang dilakukan seseorang ketika tidak ada kamera, ketika peluang tersedia, dan ketika ia merasa tidak akan tertangkap.

Karena itu, resep pemberantasan korupsi sebenarnya bukan rahasia. Pencegahan diperkuat. Transparansi diperluas. Konflik kepentingan diawasi. Pengadaan dibuka. Beneficial ownership ditelusuri. Pembiayaan politik diperketat. Penegakan hukum independen. Perampasan aset diperkuat. Hukuman konsisten. Pengawasan internal tidak menjadi formalitas. Dan aparat yang menyalahgunakan kewenangan harus menghadapi konsekuensi yang nyata.

Mahkamah Agung sendiri mencatat bahwa sepanjang 2025 seluruh badan peradilan menangani lebih dari tiga juta perkara dan menyelesaikan sekitar 97,11 persen di antaranya. Angka produktivitas ini menunjukkan kapasitas sistem peradilan yang besar. Tantangannya bukan semata-mata kemampuan memproses perkara, tetapi memastikan perkara korupsi diputus dengan integritas dan menghasilkan keadilan serta pemulihan kerugian negara.

Pada akhirnya, persoalan Indonesia bukan kekurangan aturan. Bukan pula kekurangan lembaga.

Indonesia memiliki KPK, kepolisian, kejaksaan, pengadilan tipikor, PPATK, BPK, BPKP, inspektorat, Ombudsman, Komisi Yudisial, dan berbagai perangkat pengawasan lainnya. Tetapi banyaknya lembaga tidak otomatis menghasilkan negara yang bersih apabila masing-masing pagar dapat dilompati, dibeli, atau dinegosiasikan.

Itulah sebabnya perang melawan korupsi tidak boleh berhenti pada pertanyaan: berapa orang yang ditangkap?

Pertanyaan yang lebih penting adalah: berapa banyak uang yang berhasil dikembalikan, berapa banyak jaringan yang dibongkar, berapa banyak celah yang ditutup, berapa banyak aset yang dirampas melalui proses hukum, dan apakah orang yang menyaksikan hukuman itu kemudian berpikir ulang sebelum melakukan hal yang sama?

Jika jawabannya belum meyakinkan, maka ada sesuatu yang keliru.

Bukan karena Indonesia kekurangan koruptor untuk ditangkap.

Melainkan karena sistem belum cukup membuat korupsi menjadi kejahatan yang tidak menguntungkan.

Dan selama korupsi masih menjanjikan uang, kekuasaan, jaringan, dan kemungkinan hidup nyaman setelah hukuman, penangkapan seorang koruptor hanya akan menciptakan ruang bagi koruptor berikutnya.

Satu masuk penjara, yang lain antre.

Maka ukuran keberhasilan pemberantasan korupsi pada akhirnya bukan panjangnya daftar tersangka. Bukan pula banyaknya konferensi pers dengan uang sitaan di atas meja.

Ukuran keberhasilannya sederhana: suatu hari nanti, orang yang mempunyai kesempatan mencuri uang negara memilih tidak melakukannya—bukan karena ia tiba-tiba menjadi malaikat, melainkan karena ia tahu hukum pasti datang, uangnya pasti dikejar, asetnya dapat dirampas, jabatannya tidak menyelamatkannya, dan tidak ada pintu belakang untuk membeli kebebasan.

Di situlah hukum mulai menjerakan.

Sebelum itu terjadi, perang melawan korupsi masih seperti memukul bayangan.

Bayangannya hilang sebentar.

Lalu muncul lagi di tempat lain.rel]]> https://www.halomedan.com/profil/66895/korupsi-tak-pernah-kehabisan-pelaku/ Leriadi Ajak Kader AMPI Perkuat Soliditas dan Kebersamaan Usai Munas X Tue, 29 Sep 2026 15:59:00 +0700+0700 <![CDATA[Leriadi Ajak Kader AMPI Perkuat Soliditas dan Kebersamaan Usai Munas X]]>
Menurut Leriadi, Munas X AMPI tidak hanya menjadi forum pergantian kepemimpinan, tetapi juga momentum untuk melakukan refleksi, memperkuat persaudaraan, menyatukan langkah, serta meneguhkan kembali jati diri AMPI sebagai organisasi kepemudaan.

Ia menyampaikan bahwa AMPI perlu kembali pada khittah organisasi dengan memperkuat persatuan, kaderisasi, pengabdian, serta menghadirkan karya yang memberikan manfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

"Perbedaan pandangan dalam musyawarah adalah bagian dari dinamika organisasi. Namun, setelah keputusan diambil, seluruh kader harus kembali dalam satu barisan, satu semangat, dan satu komitmen," ujar Leriadi dalam refleksinya terkait Munas X AMPI 2026.

Leriadi menekankan pentingnya menghilangkan sekat di antara kader setelah proses musyawarah selesai. Menurutnya, seluruh kader merupakan bagian dari keluarga besar AMPI yang memiliki tanggung jawab bersama untuk menjaga keberlanjutan organisasi.

Dalam refleksinya, Leriadi juga menyoroti semangat Make Over AMPI yang menurutnya tidak sebatas perubahan wajah organisasi, tetapi juga pembaruan dalam cara berpikir, bekerja, dan mengabdi.

Ia menyebut AMPI perlu terus beradaptasi dengan perkembangan zaman, membangun kedekatan dengan generasi muda, terbuka terhadap gagasan, serta menghadirkan berbagai karya dan solusi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.

"Satukan komitmen. Kuatkan soliditas. Rawat kebersamaan. Perbesar karya. Hadirkan dampak," katanya.

Leriadi juga mengajak seluruh kader untuk menjadikan Munas X sebagai momentum memperkuat kembali rumah besar AMPI melalui semangat persaudaraan, gotong royong, dan kebersamaan.

"Karena kemenangan yang sesungguhnya bukan kemenangan satu kelompok, melainkan kemenangan bersama seluruh keluarga besar AMPI," ujar Leriadi.

Ia kemudian menegaskan semangat yang diusungnya melalui pesan, "AMPI Bersatu, AMPI Berkarya, AMPI Berdampak."

Refleksi tersebut menjadi ajakan kepada seluruh keluarga besar AMPI untuk melanjutkan perjalanan organisasi setelah Munas X dengan mengedepankan persatuan, karya, dan pengabdian.red]]> https://www.halomedan.com/politik/66894/leriadi-ajak-kader-ampi-perkuat-soliditas-dan-kebersamaan-usai-munas-x/ Oknum Lurah Kuala Bekala Diduga Bagi Bagi Anggaran Proyek Drainase di Kuala Bekala Medan Johor Tue, 29 Sep 2026 13:26:00 +0700+0700 <![CDATA[Oknum Lurah Kuala Bekala Diduga Bagi Bagi Anggaran Proyek Drainase di Kuala Bekala Medan Johor]]> Medan |halomedan.com -


Pengerjaan proyek drainase yang tidak sedikit jumlahnya berlokasi di Jalan Gudang/Perumahan Johor City s/d Jln Jamin Ginting, Kelurahan Kuala Bekala, Medan Johor, Kota Medan, Sumatera Utara terkesan berbau Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).


Dugaan itu terendus, Selasa (29/9/2026) saat wartawan mendapat informasi dari beberapa warga bahwa, anggaran pengerjaan drainase terkesan adanya bagi bagi anggaran proyek yang kabarnya langsung dikucurkan oleh oknum lurah Kuala Bekala berinisial I Ginting.


Menurut warga, Lurah Kuala Bekala (Irwan Ginting) disebut sebut sebagai pemborong proyek dan baru sehari pelaksanaan pekerjaan sudah membagikan anggaran proyek drainase terhadap sejumlah OKP secara bervariasi. Tidak hanya itu, lurah Kuala juga menempatkan sejumlah kepala lingkungan sebagai pengamanan proyek.


Lurah Kuala Bekala Irwan Ginting saat dikonfirmasi wartawan via WhatsApp terkait dugaan bagi bagi anggaran proyek drainase Pemerintah Kota (Pemko) Medan belum memberikan jawaban dan komentar.


Dari amatan wartawan dilokasi, pengerjaan proyek Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Kontruksi (SDABMBK) Kota Medan dengan paket pengerjaan Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan bertempat di Jln Gudang/Perumahan Johor City s/d Jln Jamin Ginting, Kecamatan Medan Johor dengan Nomor Kontrak 013/SP/29.4/APBD/2026 Tanggal 29 September 2026 Nilai Anggaran Rp4.968.027.000,00,' waktu pengerjaan 148 (seratus empat delapan) hari, sumber anggaran APBD, penyedia jasa CV AMAR MULIA dengan konsultan supervisi PT Konsulindo Citra Ernala.(W02)

]]> https://www.halomedan.com/kota/66893/oknum-lurah-kuala-bekala-diduga-bagi-bagi-anggaran-proyek-drainase-di-kuala-bekala-medan-johor/ Sidang Gugatan Perbuatan Melawan Hukum PT Toba Surimi Industries Terhadap Bank Mandiri di PN Medan Kembali Ditunda Tue, 29 Sep 2026 11:41:00 +0700+0700 <![CDATA[Sidang Gugatan Perbuatan Melawan Hukum PT Toba Surimi Industries Terhadap Bank Mandiri di PN Medan Kembali Ditunda]]> Medan |halomedan.com -


Majelis Hakim Kembali Memanggil jajaran Direksi dan Komisaris Bank Mandiri dikarenakan tidak pernah hadir dalam tiga lali persidangan, Medan, 28 September 2026.


Sidang gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh PT Toba Surimi Industries, Tbk ("PT TSI") terhadap PT Bank Mandiri (Persero), Tbk dan pihak-pihak terkait lainnya dengan Nomor Perkara 879/Pdt.G/2026/PN Mdn kembali ditunda oleh Pengadilan Negeri Medan.


Persidangan yang digelar pada Senin, 28 September 2026 tersebut masih beragendakan pemeriksaan kelengkapan para pihak, termasuk pemeriksaan kelengkapan surat kuasa dan dokumen pendukung kedudukan hukum para tergugat yaitu dari pihak-pihak direksi, komisaris, dan karyawan-karyawan Bank Mandiri. Namun dalam persidangan tersebut Direksi dan Komisaris dari Bank Mandiri masih belum menghadiri persidangan.


Dalam persidangan sebelumnya pada tanggal 14 September 2026, kuasa hukum Bank Mandiri telah menyampaikan bahwa kelengkapan dokumen surat kuasa seluruh pihak Tergugat akan dipenuhi pada persidangan berikutnya. Namun, pada persidangan tanggal 28 September 2026, kelengkapan tersebut masih belum sepenuhnya terpenuhi.





Berdasarkan pemeriksaan di persidangan, masih terdapat beberapa dokumen administrasi beracara yang belum lengkap, termasuk dokumen pendukung seperti akta pendirian Bank Mandiri serta pendaftaran surat kuasa melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Medan, mengingat dokumen-dokumen tersebut merupakan bagian penting dalam proses pemeriksaan perkara.


Kuasa hukum PT TSI, Dr. David M.L. Tobing, S.H., M.Kn., menyampaikan kekecewaannya atas kembali tertundanya proses persidangan.


"Kami menghormati proses persidangan yang berjalan di Pengadilan Negeri Medan. Namun kami menyayangkan bahwa setelah beberapa kali persidangan dengan agenda yang sama, pihak Tergugat yaitu jajaran Direksi dan Komisaris Bank Mandiri tidak pernah hadir atau memberikan kuasa ke kuasa hukumnya" ujar David Tobing.


Menurut David, sebagai bank besar yang memiliki peran penting dalam sistem perekonomian nasional, Bank Mandiri beserta jajaran pihak yang ditarik sebagai Tergugat seharusnya menghormati proses persidangan dengan memastikan seluruh kelengkapan beracara telah dipenuhi.


"Seharusnya jajaran Direksi dan Komisaris dari sebuah bank besar di Indonesia dapat menunjukkan komitmen untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Proses persidangan tidak boleh terhambat hanya karena persoalan administratif yang seharusnya dapat dipersiapkan sejak awal. Ketidakhadiran jajaran direksi dan komisaris di tiga kali persidangan membuktikan bahwa Bank Mandiri tidak menghormati dan mengabaikan proses persidangan" lanjut David.





Dalam persidangan tersebut, pihak PT TSI juga meminta agar Majelis Hakim dapat bersikap tegas apabila kelengkapan berkas Para Tergugat tidak segera dipenuhi, sehingga proses pemeriksaan perkara dapat berjalan secara efektif dan tidak berlarut-larut.


Atas kondisi tersebut, Majelis Hakim kemudian menetapkan persidangan berikutnya pada Senin, 19 Oktober 2026 dengan agenda pemeriksaan kelengkapan pihak Tergugat 9 serta Tergugat 12 sampai dengan Tergugat 30.


Gugatan ini berkaitan dengan penarikan dana fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) Revolving PT TSI sebesar Rp124,4 miliar berdasarkan 54 lembar cek yang tanda tangannya telah dinyatakan non-identik atau berbeda berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik.


Perkara ini juga berkaitan dengan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 580/Pid.B/2026/PN Mdn tanggal 25 Juni 2026 yang telah berkekuatan hukum tetap terkait tindak pidana pemalsuan surat.


Melalui gugatan ini, PT TSI meminta pertanggungjawaban hukum atas pencatatan kewajiban kredit yang menurut PT TSI berasal dari transaksi yang tidak pernah diperintahkan, disetujui, maupun dinikmati oleh perusahaan.


PT TSI tetap menghormati seluruh tahapan proses persidangan dan akan terus menyampaikan fakta serta bukti hukum sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku.(W02)

]]> https://www.halomedan.com/Berita/66892/sidang-gugatan-perbuatan-melawan-hukum-pt-toba-surimi-industries-terhadap-bank-mandiri-di-pn-medan-kembali-ditunda/ Festival Seni Budaya Buddhis di Medan Padukan Sun Go Kong dan Hanoman Tue, 29 Sep 2026 11:05:00 +0700+0700 <![CDATA[Festival Seni Budaya Buddhis di Medan Padukan Sun Go Kong dan Hanoman]]> Medan, Senin (28/9/2026).
Kegiatan berlangsung meriah dengan menampilkan beragam pertunjukan seni dan budaya yang memadukan unsur budaya Tionghoa dan Jawa. Salah satu penampilan yang menarik perhatian adalah kolaborasi tokoh kera dalam budaya Tionghoa, Sun Go Kong, dengan tokoh kera dalam tradisi pewayangan Jawa, Hanoman.
Penampilan Hanoman dikemas dalam bentuk petilan lakon Hanoman Duta yang dibawakan salah satu sanggar tari Paguyuban Jogja di Medan, di bawah pimpinan Letkol (Purn.) Warsono. Sanggar tersebut turut menyumbangkan pertunjukan seni budaya dalam rangkaian festival.
Kolaborasi Sun Go Kong dan Hanoman menjadi salah satu daya tarik festival. Tokoh yang dikenal luas dalam kisah budaya Tionghoa tersebut dipertemukan dengan Hanoman dari tradisi pewayangan Jawa, menghadirkan warna tersendiri dalam pertunjukan seni budaya Buddhis.
Sejumlah tokoh turut hadir dalam kegiatan tersebut, di antaranya Drs. Wong Chun Sen Tarigan, M.Pd.B., Ketua DPRD Kota Medan sekaligus Ketua Permabudhi Sumatera Utara; Budi Malem, SMT.; Prof. Dr. H. Abdi Yanto, S.E., M.Si., tokoh Jawa Sumatera Utara; Prof. Dr. dr. Delyuzar, Ketua Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kota Medan; Pembimas Buddha Kanwil Kementerian Agama Sumatera Utara Sukasdi, S.E., M.A.; Ko William; Johan, S.H., dari pimpinan Wartapoldasu sekaligus Ketua Yayasan Cetiya Tissa; serta para undangan lainnya.
Dalam sambutannya, Ketua FPK Kota Medan Prof. Dr. dr. Delyuzar menyampaikan apresiasi terhadap pelaksanaan festival. Menurutnya, kegiatan seni dan budaya dapat menjadi ruang untuk memperkuat kebersamaan masyarakat di tengah keberagaman.
"Walaupun kita berbeda, tetapi kita tetap kompak. Perbedaan bukan menjadi penghalang untuk kita bersama-sama membangun kebersamaan," ujarnya.
Ia mengatakan kegiatan seni budaya seperti Festival Seni Budaya Buddhis dapat menjadi sarana mempererat hubungan antarmasyarakat dari berbagai latar belakang budaya dan kepercayaan.
Apresiasi juga disampaikan Pembimas Buddha Kanwil Kementerian Agama Sumatera Utara, Sukasdi, S.E., M.A. Ia menilai kegiatan seni dan budaya memiliki nilai penting dalam membangun kebersamaan sekaligus memperkenalkan keberagaman budaya kepada masyarakat.
"Kami memberikan apresiasi positif atas terselenggaranya festival seni budaya Buddhis ini. Kegiatan seperti ini menjadi bagian penting dalam menjaga dan mengembangkan seni budaya sekaligus memperkuat kerukunan dan kebersamaan," ujar Sukasdi.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Medan yang juga Ketua Permabudhi Sumatera Utara, Drs. Wong Chun Sen Tarigan, M.Pd.B., melalui Wakil Ketua Permabudhi Sumut Budi Malem, SMT., menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut.
"Kami menyampaikan terima kasih kepada panitia, para seniman, sanggar, tokoh masyarakat, tokoh agama serta seluruh undangan yang telah hadir dan ikut menyukseskan festival ini. Semoga kegiatan seperti ini dapat terus dilaksanakan dan menjadi wadah untuk mempererat persatuan melalui seni dan budaya," ujar Budi Malem mewakili Wong Chun Sen Tarigan.
Ia juga menekankan pentingnya menjadikan seni dan budaya sebagai jembatan untuk memperkuat persaudaraan dan kebersamaan di tengah keberagaman masyarakat.
Hal senada disampaikan Prof. Dr. H. Abdi Yanto, S.E., M.Si., tokoh Jawa Sumatera Utara. Ia membawa semangat persatuan melalui slogan, "Melalui budaya kita bersatu."
Slogan tersebut dinilai sejalan dengan semangat festival yang mempertemukan berbagai unsur budaya dalam satu panggung pertunjukan.
Suasana festival semakin semarak dengan kehadiran MC kondang Kota Medan, H. Benny Soebarjo, S.H., yang diketahui merupakan kelahiran Kota Pelajar Yogyakarta. Kehadirannya turut memberikan warna tersendiri dalam memandu jalannya acara.
Festival ini menjadi momentum yang memperlihatkan bahwa seni dan budaya dapat menjadi ruang bersama untuk memperkenalkan keberagaman. Kolaborasi Sun Go Kong dan Hanoman menjadi salah satu gambaran bagaimana unsur budaya Tionghoa dan Jawa dapat hadir secara berdampingan dalam satu pertunjukan.
Kegiatan berlangsung dalam suasana penuh kebersamaan dan mendapat perhatian positif dari para tamu undangan maupun masyarakat yang hadir.
Festival Seni Budaya Buddhis di Klenteng Kong Tek Cun Ong diharapkan dapat terus menjadi wadah pelestarian seni dan budaya sekaligus memperkuat semangat persatuan, kerukunan, dan kebersamaan di Kota Medan.rel]]> https://www.halomedan.com/kota/66891/festival-seni-budaya-buddhis-di-medan-padukan-sun-go-kong-dan-hanoman/ MENGADILI PENYIMPANGAN, MEMBENAHI PEMASYARAKATAN Tue, 29 Sep 2026 09:14:00 +0700+0700 <![CDATA[MENGADILI PENYIMPANGAN, MEMBENAHI PEMASYARAKATAN]]>
Oleh Abdullah Rasyid
Staf Khusus Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan


Di dalam lapas, hal-hal kecil pun diatur. Kapan warga binaan bangun, bekerja, menerima kunjungan, hingga kembali ke kamar. Mereka menjalaninya setiap hari. Maka, ketika terdengar kabar bahwa ada orang yang mungkin menikmati fasilitas berbeda di tempat yang sama, pertanyaan pertama mereka barangkali sederhana: mengapa?

Keluarga di rumah pun bisa bertanya demikian. Mereka menitipkan orang yang mereka sayangi kepada negara, dengan segala konsekuensi hukum yang harus dijalani. Yang mereka harapkan setidaknya satu: aturan berlaku sama.

Karena itulah temuan Ombudsman RI di Lapas Cibinong mengusik banyak orang. Dugaan tentang fasilitas istimewa, terlebih jika dikaitkan dengan uang atau kedekatan, tidak cukup dijawab dengan menyebut status bangunan. Publik ingin mengetahui apa yang terjadi di sana.

Sejak inspeksi Ombudsman pada 23 September 2026, pertanyaannya belum banyak berubah. Siapa yang menggunakan bangunan dan fasilitas tersebut? Siapa yang mengizinkan? Bagaimana aksesnya diatur? Apakah benar ada pungutan?

Status Bangunan dan Cara Penggunaannya

Kanwil Ditjenpas Jawa Barat menjelaskan bahwa lokasi yang disorot berada di area Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE). Sejumlah bangunan disebut memiliki surat keputusan sebagai rumah jabatan. Keterangan ini perlu dicatat. Namun, status resmi sebuah bangunan belum dengan sendirinya menjelaskan siapa yang menggunakannya dan untuk keperluan apa.

Ada pula soal foto dan perlengkapan yang terlihat dalam dokumentasi awal, tetapi tidak tampak saat pemeriksaan berikutnya. Bisa saja barang-barang itu dipindahkan dengan alasan yang sah. Jika demikian, catatannya tentu dapat ditunjukkan. Ke mana dipindahkan, kapan, dan oleh siapa? Pertanyaan seperti ini sebaiknya dijawab sebelum orang telanjur menyusun kesimpulannya sendiri.

Pemeriksaan yang Harus Tuntas

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto telah memerintahkan investigasi. Lima pejabat struktural Lapas Cibinong, termasuk kepala lapas, dinonaktifkan untuk diperiksa. Langkah itu memberi kesempatan kepada tim untuk bekerja tanpa mengabaikan hak mereka yang diperiksa. Penonaktifan belum berarti bersalah. Tetapi dugaan yang telah mengundang perhatian luas juga tidak boleh berhenti pada penonaktifan.

Pada Senin, 28 September, perkara ini dibahas dalam rapat dengar pendapat Komisi XIII DPR. Dirjen Pemasyarakatan Mashudi hadir bersama kepala lapas yang telah dinonaktifkan. Ombudsman belum hadir. Ketua Komisi XIII Willy Aditya menjelaskan bahwa permintaan untuk menghadirkan Ombudsman masih menunggu respons Komisi II, mitra kerjanya di DPR.

Kehadiran Ombudsman pada kesempatan berikutnya akan membantu. Publik perlu mendengar langsung apa yang ditemukan saat inspeksi, lalu membandingkannya dengan hasil pemeriksaan kementerian. Perbedaan keterangan, jika ada, justru perlu dibuka dan diperiksa. Dari situlah gambaran yang lebih utuh bisa diperoleh.

Dalam perkara seperti ini, godaan terbesar adalah tergesa-gesa memberi jawaban. Kementerian sebaiknya menyampaikan saja apa yang sudah diketahui, apa yang belum, dan kapan hasil pemeriksaan akan disampaikan. Orang dapat memahami bahwa penyelidikan membutuhkan waktu. Yang sulit diterima adalah penjelasan yang terdengar tuntas, sementara pertanyaan pokok masih tertinggal.

Pemeriksaan pun perlu masuk ke keseharian tempat itu. Siapa yang memegang akses? Bagaimana barang dan fasilitas masuk? Adakah warga binaan yang ditugaskan di area tersebut, dan untuk pekerjaan apa? Pernahkah petugas atau warga binaan menyampaikan keluhan? Jika pernah, apa tindak lanjutnya?

Jawaban-jawaban itu penting karena yang dipersoalkan bukan hanya sebuah ruangan. Bila ada perlakuan khusus, seseorang tentu membuat keputusan, memberi izin, atau membiarkannya terjadi. Sebaliknya, bila suatu dugaan tidak terbukti, hasil pemeriksaan yang rinci juga dapat membersihkan nama orang yang telanjur dicurigai.

Menjaga Rasa Adil

Di tengah sorotan terhadap Cibinong, ribuan petugas pemasyarakatan tetap bekerja. Mereka menjaga keamanan, mengatur kunjungan keluarga, mencegah narkotika masuk, melerai konflik, dan mendampingi pembinaan. Pembimbing Kemasyarakatan membantu menyiapkan jalan bagi warga binaan untuk kembali ke masyarakat. Banyak dari pekerjaan itu berlangsung tanpa kamera dan tanpa pujian.

Beban mereka berat, apalagi ketika lapas dan rutan melebihi kapasitas. Keadaan tersebut tidak dapat dipakai untuk memaklumi pelanggaran. Namun, kita juga tidak boleh membiarkan kesalahan beberapa orang, jika kelak terbukti, menutup pekerjaan baik petugas lain.

Warga binaan berhak hidup secara manusiawi. Mereka menjalani pidana, tetapi martabatnya tetap harus dijaga. Hunian yang layak, layanan kesehatan, dan kesempatan mengikuti pembinaan semestinya tersedia menurut aturan, bukan menurut isi dompet atau kedekatan seseorang dengan pejabat.

Bayangkan sulitnya meminta warga binaan percaya pada pembinaan jika mereka merasa aturan bisa dinegosiasikan oleh orang tertentu. Rasa tidak adil seperti itu dapat menetap jauh lebih lama daripada kegaduhan berita. Ia ikut terbawa ke dalam hubungan antara warga binaan dan petugas setiap hari.

Itu sebabnya hasil investigasi Cibinong harus mudah dipahami publik. Apa yang terbukti? Apa yang tidak? Siapa yang bertanggung jawab? Tindakan apa yang diambil? Bila ada indikasi pidana, teruskan kepada penegak hukum. Bila ditemukan pengawasan yang lemah, perbaiki cara mengatur akses, mencatat barang, menggunakan area khusus, dan menangani pengaduan.

Masyarakat wajar marah mendengar dugaan perlakuan istimewa. Petugas yang bekerja jujur pun wajar resah ketika institusinya ikut dicurigai. Keduanya menunggu hal yang sama: pemeriksaan yang adil dan penjelasan yang terus terang.

Nanti, ketika perhatian publik beralih ke perkara lain, kehidupan di Lapas Cibinong akan terus berjalan. Warga binaan masih menjalani hukumannya. Petugas masih datang bekerja. Di situlah hasil penanganan kasus ini akan terasa: apakah aturan benar-benar berlaku bagi semua orang di dalamnya.]]> https://www.halomedan.com/news/66890/mengadili-penyimpangan-membenahi-pemasyarakatan/