Dentuman Maut di Grand Polonia: Rumah Mewah Luluh Lantak, 4 Orang Terjebak di Reruntuhan, 6 Korban Luka

admin — Mon, 20 Jul 2026 19:53:00 +0700+0700

MEDAN – Suara ledakan dahsyat menggelegar dan menggemparkan kawasan elite Komplek Grand Polonia, Jalan Perhubungan, Kelurahan Suka Damai, Kecamatan Medan Polonia, Senin (20/7) siang. Satu unit rumah mewah hancur berkeping-keping, sementara empat orang dilaporkan terjebak di bawah reruntuhan bangunan dan enam lainnya mengalami luka-luka.

Kekuatan ledakan begitu besar hingga merobohkan sebagian besar bangunan rumah. Balkon lantai dua ambruk, rangka bangunan miring, dan material bangunan beterbangan hingga ke badan jalan. Tiga mobil mewah yang terparkir di depan rumah ikut ringsek dihantam puing-puing.

Tak hanya menghancurkan rumah utama, gelombang ledakan juga merusak sedikitnya empat rumah di sekitarnya. Kaca-kaca pecah, dinding retak, dan serpihan material bangunan berserakan di kawasan permukiman elite tersebut.

Camat Medan Polonia, Alfi Pane, membenarkan adanya kerusakan pada rumah-rumah di sekitar lokasi.

> "Ada empat rumah lain yang terkena dampak ledakan tersebut," ujarnya saat dikonfirmasi wartawan.

Namun, hingga kini penyebab ledakan masih belum diketahui. Aparat kepolisian bersama tim Dinas Pemadam Kebakaran Kota Medan langsung melakukan sterilisasi lokasi dan penyelidikan.

> "Belum tahu asal sumber ledakan. Begitu juga data korban masih didata," kata Alfi Pane.

Suasana di lokasi berubah mencekam. Warga yang mendengar dentuman keras berhamburan keluar rumah. Kepulan debu memenuhi udara, sementara puing-puing bangunan menutupi halaman hingga badan jalan.

Momen paling memilukan terjadi ketika seorang wanita menangis histeris di depan rumah yang telah rata dengan tanah. Ia terus berteriak memanggil ibunya yang diduga masih berada di dalam bangunan yang roboh. Perempuan itu sempat berusaha menerobos masuk, namun dicegah petugas karena kondisi bangunan sangat labil dan berpotensi ambruk kembali.

Informasi sementara menyebutkan empat orang masih berada di dalam reruntuhan saat proses evakuasi berlangsung. Selain itu, enam orang mengalami luka-luka akibat tertimpa material bangunan dan terkena pecahan kaca yang terlontar akibat ledakan.

Hingga berita ini ditulis, proses pencarian korban masih berlangsung. Polisi belum memastikan penyebab ledakan, termasuk apakah dipicu kebocoran gas, bahan peledak, atau faktor lainnya. Aparat juga mengimbau masyarakat menjauhi lokasi demi keselamatan dan kelancaran proses evakuasi.

Kemnaker Petakan Kebutuhan Industri Jepang untuk Perluas Peluang Kerja bagi Tenaga Kerja Indonesia

admin — Mon, 20 Jul 2026 19:29:00 +0700+0700

Jakarta – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memetakan kebutuhan industri Jepang dalam upaya menyelaraskan penyiapan tenaga kerja Indonesia dengan kebutuhan dunia usaha di negara tersebut. Pemetaan tersebut dilakukan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor bersama delegasi selama kunjungan kerja ke Jepang pada 8–12 Juli 2026.

Selama kunjungan, Wamenaker bersama delegasi berdialog dengan KBRI Tokyo, lembaga pelatihan dan penempatan, sejumlah perusahaan penerima tenaga kerja Indonesia, serta Sekretariat Asian Productivity Organization (APO). Dari ran gkaian pertemuan tersebut, Kemnaker memperoleh gambaran mengenai kebutuhan industri Jepang, kesiapan tenaga kerja, serta aspek perlindungan yang perlu terus diperkuat.

Wamenaker Afriansyah Noor mengatakan, Jepang masih memiliki peluang yang besar bagi tenaga kerja Indonesia, terutama pada sektor otomotif, transportasi, konstruksi, pertanian, caregiving, dan sektor lain yang membutuhkan tenaga kerja terampil.

"Peluang kerja di Jepang harus kita siapkan dengan tenaga kerja Indonesia yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan industri. Penyiapan SDM tidak hanya soal keterampilan teknis, tetapi juga kemampuan bahasa, pemahaman budaya kerja, dan kesiapan beradaptasi," ujar Wamenaker melalui siaran pers Biro Humas Kemnaker, Senin (13/7/2026).

Menurutnya, mitra Jepang memberikan penilaian positif terhadap tenaga kerja Indonesia karena dinilai memiliki kemampuan adaptasi yang baik. Namun, kualitas tenaga kerja tetap perlu diperkuat, terutama pada keterampilan praktik, kemam puan bahasa Jepang, penguasaan istilah teknis, keselamatan kerja, disiplin, serta pemahaman budaya kerja agar semakin sesuai dengan standar perusahaan Jepang.

Salah satu temuan penting dari kunjungan tersebut adalah perlunya pelatihan yang semakin mendekati kondisi kerja nyata di perusahaan Jepang. Pada sektor otomotif, misalnya, perusahaan menekankan pentingnya penguasaan praktik perawatan kendaraan, inspeksi dasar, keselamatan kerja, serta menjaga kualitas dan kerapian area kerja. Selain itu, kemampuan berkomunikasi dan menjalankan prosedur kerja secara disiplin juga menjadi perhatian.

Kemnaker juga mencatat bahwa penguasaan bahasa Jepang menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung kesiapan tenaga kerja Indonesia. Karena itu, pembekalan tidak hanya mencakup kemampuan berbahasa sehari-hari, tetapi juga bahasa teknis yang digunakan di lingkungan kerja, termasuk istilah keselamatan dan komunikasi operasional.

Wamenaker menegaskan, masukan langsung dari perusah aan Jepang menjadi bekal penting bagi Kemnaker untuk terus menyempurnakan penyelenggaraan pelatihan vokasi di Indonesia.

"Kita ingin memastikan pelatihan vokasi benar-benar menjawab kebutuhan industri. Masukan langsung dari perusahaan di Jepang menjadi penting untuk memperbaiki kurikulum, meningkatkan kualitas instruktur, dan memperkuat pembelajaran berbasis praktik," kata Wamenaker.

Selain peningkatan kompetensi, kunjungan tersebut juga membahas penguatan perlindungan tenaga kerja Indonesia di Jepang, mulai dari pendampingan dan layanan pengaduan hingga pembekalan kesiapan mental, kemampuan adaptasi, serta budaya kerja Jepang, seperti kedisiplinan, ketepatan waktu, kepatuhan terhadap aturan, dan komunikasi di lingkungan kerja.

Pertemuan dengan Sekretariat APO juga membahas peluang penguatan kerja sama di bidang produktivitas, termasuk pengembangan kapasitas SDM, penguatan sertifikasi produktivitas, serta pemanfaatan inovasi dan teknologi untuk meningkatkan daya sa ing tenaga kerja Indonesia.

Hasil pemetaan kebutuhan industri Jepang tersebut menjadi masukan bagi Kemnaker dalam menyelaraskan program pelatihan vokasi, sertifikasi kompetensi, dan penyiapan tenaga kerja agar semakin sesuai dengan kebutuhan dunia usaha serta perkembangan pasar kerja global.

"Hasil kunjungan ini menjadi masukan penting bagi Kemnaker untuk memperkuat penyiapan tenaga kerja Indonesia, mulai dari pelatihan, sertifikasi, penempatan, hingga perlindungan. Harapannya, tenaga kerja Indonesia semakin siap bersaing dan memperoleh peluang kerja yang berkualitas," tutur Wamenaker.r

PRSU Sepi Pengunjung, Rudi Alfahri Minta Bobby Evaluasi dan Ganti Direksi PT PPSU

admin — Mon, 20 Jul 2026 19:09:00 +0700+0700

Medan - Anggota Komisi B DPRD Sumatera Utara, Rudi Alfahri Rangkuti, mendesak Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution untuk segera mengevaluasi bahkan mencopot Direktur Utama PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (PPSU) selaku pengelola Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU). Desakan itu disampaikan menyusul masih sepinya jumlah pengunjung hingga memasuki pekan ketiga penyelenggaraan PRSU 2026.

Menurut Rudi, kondisi tersebut menjadi bukti bahwa pengelolaan PRSU tidak berjalan maksimal. Ia menilai panitia maupun pengelola gagal menghadirkan inovasi yang mampu menarik minat masyarakat untuk datang ke arena pameran tahunan tersebut.

"Kalau kita lihat, penyebab utamanya ada dua. Pertama, harga tiket yang menurut masyarakat cukup mahal. Kedua, PRSU ini tidak ada perubahan dari tahun ke tahun. Konsepnya itu-itu saja, tidak ada inovasi baru yang membuat masyarakat penasaran atau tertarik untuk datang. Akhirnya masyarakat merasa bosan karena acaranya monoton," kata Rudi saat memberikan keterangan, Senin (20/7/2026).

Ia menilai keramaian yang sempat terjadi di PRSU hanya dipengaruhi oleh konser musik tertentu, bukan karena daya tarik keseluruhan acara.

"Kalaupun ada yang bilang ramai, itu karena ada konser. Tapi apakah seramai konser-konser besar yang benar-benar menyedot ribuan penonton? Kita lihat sendiri konser seperti Dewa 19 dan artis besar ibukota lainnya di Medan selalu mendapat antusiasme luar biasa. Nah, PRSU belum mampu menciptakan antusiasme seperti itu," ujarnya.

Memasuki dua pekan terakhir pelaksanaan PRSU, Rudi meminta panitia tidak hanya mengeluarkan klaim bahwa jumlah pengunjung meningkat, tetapi segera mengambil langkah nyata agar masyarakat kembali berminat datang.

"Kita berharap panitia segera mengambil tindakan. Turunkan harga tiket dan lakukan promosi yang lebih masif sehingga masyarakat tertarik datang ke PRSU. Jangan hanya mengeluarkan rilis yang seolah-olah ramai," katanya.

Menurutnya, indikator sederhana untuk melihat tingkat kunjungan PRSU dapat dilihat dari kondisi lalu lintas di sekitar lokasi penyelenggaraan.

"Kalau memang benar-benar ramai, pasti terlihat dari kemacetan dan antusiasme masyarakat. Ini kan biasa-biasa saja. Jangan hanya membuat rilis. Yang dibutuhkan masyarakat adalah fakta di lapangan," tegasnya.

Rudi juga menyoroti kinerja PT PPSU yang kini dipercaya mengelola PRSU. Ia menilai perpindahan pengelolaan dari pemerintah kepada BUMD tersebut seharusnya menghadirkan konsep yang lebih modern dan profesional. Namun kenyataannya, perubahan yang dijanjikan tidak terlihat.

"Dulu PRSU dikelola pemerintah. Sekarang dikelola PT PPSU. Harusnya ada suasana baru, ada nuansa baru, ada terobosan baru. Tapi yang kita lihat tidak ada perubahan yang berarti," katanya.

Meski pengelola diketahui menggunakan jasa event organizer (EO), Rudi menilai hasil kerja yang ditampilkan tidak mencerminkan profesionalisme.

"Mereka memang menggunakan jasa EO. Tapi kita lihat, EO seperti apa? Menurut saya tidak profesional. Harusnya mereka belajar dari event-event besar yang sukses menarik masyarakat. Banyak contoh yang bisa dijadikan referensi, tetapi itu tidak diaplikasikan di Sumatera Utara," ujarnya.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut menegaskan, kondisi ini harus menjadi bahan evaluasi menyeluruh bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terhadap jajaran direksi PT PPSU.

"Kritik kita kepada pengelola PRSU adalah introspeksi diri. Banyak belajar bagaimana mengelola sebuah event besar yang benar-benar diminati masyarakat. Jangan hanya menjalankan rutinitas tanpa ada pembaruan," katanya.

Rudi bahkan secara tegas meminta Gubernur Sumatera Utara tidak ragu melakukan perombakan terhadap jajaran direksi PT PPSU apabila dinilai tidak mampu mengelola PRSU secara profesional.

"Tidak salah Gubernur melakukan evaluasi ulang terhadap para direktur di BUMD tersebut. Kalau memang tidak mampu meningkatkan kualitas pengelolaan PRSU, ya harus diganti. Bukan hanya direkturnya, komisaris juga harus dievaluasi," tegasnya.

Ia menambahkan, selama ini DPRD Sumut telah berulang kali mendorong evaluasi terhadap sejumlah BUMD. Namun, khusus untuk PT PPSU, menurutnya persoalan yang terjadi sudah sangat nyata sehingga membutuhkan tindakan yang lebih tegas.

"Selama ini kita memang sudah banyak memberikan dorongan untuk evaluasi BUMD. Tapi untuk yang satu ini, kondisinya sangat terlihat. Pengelolaannya carut-marut dan tidak profesional. Karena itu kami meminta Pemerintah Provinsi Sumatera Utara segera merombak jajaran direksi PT PPSU. Evaluasi harus dilakukan demi memperbaiki pengelolaan PRSU ke depan," pungkasnya.

Gerindra Minta Hotman Tak Kaitkan Kasus Hukum Febrie Adriansyah dengan Presiden

admin — Mon, 20 Jul 2026 18:37:00 +0700+0700

Jakarta– Juru Bicara Partai Gerindra Sugiat Santoso meminta agar polemik terkait kasus hukum yang menyeret mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah dikembalikan kepada mekanisme hukum yang berlaku. Ia juga meminta kuasa hukum Febrie, Hotman Paris, tidak mengaitkan persoalan tersebut dengan Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Sugiat, seluruh pihak sebaiknya menghormati proses hukum yang sedang berjalan tanpa membangun narasi yang menyeret institusi kepresidenan.

"Kasus yang berkaitan dengan Pak Febrie Adriansyah sebaiknya dikembalikan sepenuhnya kepada proses hukum yang berlaku. Jangan kemudian persoalan hukum ini dikaitkan dengan Presiden, karena itu keliru," kata Sugiat dalam keterangannya, Senin (20/7/2026).

Sugiat menegaskan Presiden Prabowo tidak pernah mengintervensi proses penegakan hukum, termasuk dalam perkara yang berkaitan dengan Febrie Adriansyah. Ia menyebut kepala negara selalu memberikan dukungan agar aparat penegak hukum bekerja secara profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Presiden Prabowo tidak pernah mengintervensi proses hukum, termasuk dalam kasus Pak Febrie. Sikap Presiden sangat jelas, yakni mendukung agar seluruh proses penegakan hukum berjalan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku," ujar Wakil Ketua Komisi XIII DPR ini.

Karena itu, Sugiat meminta semua pihak, termasuk tim kuasa hukum, menyampaikan argumentasi melalui jalur hukum yang tersedia tanpa menggiring opini yang mengaitkan Presiden dengan perkara tersebut.

"Silakan menyampaikan pembelaan atau argumentasi melalui mekanisme hukum yang tersedia. Namun, jangan membawa-bawa nama Presiden dalam perkara yang sedang diproses secara hukum," ucapnya.

Lebih lanjut, Sugiat mengimbau masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh berbagai informasi yang beredar, terutama narasi yang berupaya menghubungkan kasus tersebut dengan Presiden.

"Masyarakat saya harapkan tidak mudah terhasut oleh kabar-kabar yang mengaitkan kasus ini dengan Presiden. Mari kita hormati proses hukum dan memberikan kepercayaan kepada aparat penegak hukum untuk bekerja secara profesional," kata Sugiat.

Ia menegaskan bahwa semua pihak sebaiknya menjaga ruang publik tetap kondusif dan mengedepankan asas praduga tak bersalah serta menghormati proses hukum yang sedang berlangsung.

Hotman sebelumnya menyebut kasus yang menjerat Febrie saat ini adalah kriminalisasi. Dia bahkan mengaku tak mengharapkan uang dari Febrie, yang merupakan kliennya.

"Saya tidak mengharapkan uang dari Jampidsus ini karena saya tahu tidak mungkin dia bayar saya, mahal. Saya bayarannya supermahal di Indonesia," ujar Hotman saat memberi pernyataan kepada media di Gedung Bundar Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta Selatan, Jumat (17/7) malam.

Hotman lalu membeberkan alasannya mau turun tangan membela Febrie. Dia membawa-bawa nama Presiden Prabowo Subianto, yang diakuinya sebagai klien setianya selama puluhan tahun.

"Ingat, saya 25 tahun sebagai pengacaranya Prabowo. Semua perkara besar beliau, termasuk adiknya Pak Hashim, saya yang pegang. Bahkan waktu beliau Menhan pun saya sering diminta (bantuan hukum) tanpa dibayar," ungkap Hotman.

Ledakan Guncang Perumahan Grand Polonia 5 Rumah Hancur, Mobil Tertimpa

admin — Mon, 20 Jul 2026 18:17:00 +0700+0700

MEDAN I Ledakan hebat mengguncang Komplek Perumahan Grand Polonia Jalan Perhubungan Udara/Mustang Kelurahan Sari Rejo, Kecamatan Medan Polonia, Senin (20/7/2026) sore.

Belum diketahui penyebab terjadinya ledakan. Namun, peristiwa itu mengakibatkan lima unit bangunan rumah mewah di komplek tersebut hancur berantakan.

Peristiwa itu membuat geger warga sekitar karena ledakan terdengar hingga radius 1 kilometer (km). Kondisi bangunan itu hancur juga sempat beredar luas di masyarakat.

Rekaman video memperlihatkan sejumlah rumah hancur, menimpa sebuah mobil sedan mewah berwarna hitam.

Pantauan di lokasi, terlihat sejumlah prajurit TNI memenuhi komplek tersebut. Belum diketahui pasti apa maksud kedatangan para tentara tersebut.

"Sudah banyak tentara di depan," sebut warga.

Peristiwa itu diduga menimbulkan korban jiwa. Namun, belum ada pihak yang memberikan keterangan resmi.

Kanit Reskrim Polsek Medan Baru, Iptu Fandi mengakui adanya peristiwa ledakan itu.

"Masih dalam penyelidikan," tandasnya.(W05)

Khutbatul 'Arsy PP TPI Medan 2026, Santri Diminta Kuasai Iman, Ilmu, Skill dan Cinta Tanah Air

admin — Mon, 20 Jul 2026 15:39:00 +0700+0700

Medan – Pondok Pesantren Modern Darul Hikmah Taman Pendidikan Islam (PP TPI) Medan menggelar Khutbatul 'Arsy Apel Tahunan Pekan Perkenalan Tahun Ajaran 2026/2027 di Lapangan PP TPI Medan, Jalan Pelajar No. 44 Medan, Senin (20/7/2026).

Kegiatan yang menjadi agenda rutin setiap awal tahun ajaran itu diikuti seluruh santri baru dan lama. Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Umum PP TPI Prof. Dr. Ismet Danial Nasution, drg., Ph.D., Sp. Pros, Ketua Pondok Pesantren Modern Darul Hikmah TPI Yose Rizal, Ketua I dan II PP TPI H. Ikrom Helmi Nasution, SH, Dr. H.Amar Adly, Lc, MA, Ustaz Dr. Marwin Siahaan, Ustadz Rizal, serta sejumlah tokoh pendidikan dan undangan lainnya.

Ketua Umum PP Taman Pendidikan Islam (TPI) Prof. Dr. Ismet Danial Nasution, drg., Ph.D., Sp. Pros. menyampaikan materi mengenai Sejarah Taman Pendidikan Islam (TPI). Ia mengulas perjalanan panjang TPI dalam mencetak generasi berilmu, berakhlak, dan berkontribusi bagi bangsa serta agama.

Sejarah berdirinya Taman Pendidikan Islam (TPI), nilai-nilai perjuangan, hingga filosofi pendidikan Islam menjadi materi penting yang disampaikan Prof. Dr. Ismet Danial Nasution, drg., Ph.D., Sp. Pros. dalam kegiatan pembinaan dan orientasi santri baru Pondok Pesantren Modern Darul Hikmah.

Dalam paparannya, Prof. Ismet menjelaskan bahwa Taman Pendidikan Islam (TPI) merupakan wadah pembinaan dan penanaman nilai-nilai ajaran Islam agar melahirkan manusia yang mengabdikan diri kepada Allah SWT sekaligus menjadi khalifah di muka bumi.
Ia menguraikan bahwa TPI didirikan oleh Drs. KH. Rivai Abdul Manap Nasution bersama tokoh-tokoh lainnya pada 1 Mei 1950 atau bertepatan dengan 12 Rajab 1369 Hijriah di Kota Medan. Organisasi ini lahir sebagai gerakan pendidikan untuk mengisi kemerdekaan Indonesia melalui pembangunan sumber daya manusia yang berilmu dan berakhlak. Penjelasan tersebut juga sejalan dengan berbagai kajian sejarah mengenai perkembangan TPI di Sumatera Utara.

Prof. Ismet menyampaikan, saat mendirikan TPI, Rivai Abdul Manap Nasution merupakan seorang guru agama sekaligus pejuang kemerdekaan yang memiliki latar belakang pendidikan Muallimin. Sosoknya dikenal gigih memperjuangkan pendidikan Islam, khususnya bagi masyarakat di kawasan perkebunan yang ketika itu masih minim akses pendidikan.
Dalam materi yang dipaparkan, disebutkan bahwa latar belakang berdirinya TPI adalah untuk memberikan makna nyata terhadap nikmat kemerdekaan yang telah dianugerahkan Allah SWT kepada bangsa Indonesia melalui pembangunan di bidang pendidikan.

Prof. Ismet juga menjelaskan landasan filosofis TPI, yakni mengajak seluruh elemen bangsa untuk tidak "bermain di lapangan yang sempit", tetapi saling mendukung lembaga-lembaga pendidikan yang didirikan oleh organisasi sosial dan masyarakat demi kemajuan umat.
Selain itu, TPI berasaskan Pancasila, berpedoman pada UUD 1945, berakidah Islam, beriktikad Ahlussunnah Wal Jamaah, dan bermazhab Syafi'i.
Pada kesempatan tersebut, Prof. Ismet memaparkan falsafah perjuangan TPI yang dikenal dengan Tri Azimah Karya, yaitu melahirkan ilmiawan (orang berilmu), amaliawan (orang yang berkarya dan beramal dengan ikhlas), serta maaliawan (orang yang memiliki kemampuan berderma dan memanfaatkan hartanya untuk kemaslahatan umat).

Sementara itu, bidang amal usaha TPI diwujudkan melalui Tri Program Karya, meliputi tabligh, dakwah dan penerangan, pendidikan, pengajaran dan kebudayaan, serta ibadah sosial.
Melalui penyampaian materi sejarah tersebut, para santri baru diharapkan tidak hanya mengenal asal-usul berdirinya TPI, tetapi juga memahami nilai perjuangan para pendirinya sehingga mampu meneruskan semangat membangun pendidikan Islam yang berilmu, berakhlak, dan bermanfaat bagi masyarakat.
Sementara itu, Ketua I dan II PP TPI, H. Ikrom Helmi Nasution, SH, mengatakan Khutbatul 'Arsy bukan sekadar seremoni menyambut tahun ajaran baru, tetapi menjadi momentum penting untuk menanamkan nilai-nilai dasar kehidupan pesantren kepada seluruh santri, khususnya santri baru.

"Khutbatul 'Arsy merupakan gerbang awal bagi para santri untuk mengenal kehidupan di pesantren. Di sinilah mereka dibina agar memiliki disiplin, akhlak yang mulia, semangat menuntut ilmu, serta jiwa kepemimpinan yang akan menjadi bekal di masa depan," ujarnya.
Ikrom Helmi menegaskan bahwa Pondok Pesantren Modern Darul Hikmah TPI Medan tidak hanya berorientasi pada prestasi akademik, tetapi juga membentuk karakter dan kepribadian santri yang berlandaskan nilai-nilai Islam.
"Harapan kami, seluruh santri mampu memanfaatkan kesempatan belajar di pesantren dengan sebaik-baiknya. Jadilah generasi yang berilmu, beriman, berakhlak mulia, mandiri, serta mampu memberikan manfaat bagi agama, bangsa, dan negara," katanya.
Ia juga mengajak seluruh santri untuk mengikuti seluruh rangkaian Pekan Perkenalan dengan penuh semangat dan menjadikannya sebagai awal perjalanan dalam meraih cita-cita serta mengukir prestasi di lingkungan Pondok Pesantren Modern Darul Hikmah TPI Medan.
Sementara itu Pembina Upacara , Kasat Binmas Polrestabes Medan AKBP Wenny Mokhtar, SH., M.H. mengajak para santri untuk menjadi generasi yang tidak hanya unggul dalam ilmu agama, tetapi juga memiliki keterampilan serta jiwa nasionalisme.
Menurutnya, santri harus memiliki konsep "3C", yakni cakap iman dan ilmu, cakap skill, serta cinta tanah air.

"Kalau di kepolisian ada istilah curat, curas, dan curanmor, maka di pesantren kita punya 3C, yaitu cakap iman dan ilmu, cakap skill, dan cinta tanah air. Inilah bekal penting bagi santri menghadapi masa depan," ujarnya yang disambut antusias para peserta.
Pada sesi berikutnya, Ketua Badan Silaturahmi Pondok Pesantren (BSPP) Sumatera Utara, H. Yulizar Parlagutan Lubis, memberikan motivasi kepada para santri agar bersyukur mendapat kesempatan menempuh pendidikan di pesantren.
"Jangan pernah merasa dipaksa orang tua masuk pesantren. Tidak semua orang memiliki kesempatan belajar di pesantren. Justru kita adalah orang-orang pilihan," katanya.
Ia menegaskan bahwa kehidupan di pesantren memberikan banyak kelebihan yang tidak diperoleh di lembaga pendidikan lain.
"Di pesantren kita tidak hanya belajar ilmu pengetahuan dan agama, tetapi juga dilatih hidup mandiri, disiplin, serta belajar kepemimpinan. Bekal seperti ini sulit diperoleh di luar pesantren. Di pesantren kita mendapatkan bekal untuk kehidupan dunia sekaligus akhirat," ujarnya.
Yulizar juga mengingatkan seluruh santri agar memiliki cita-cita yang tinggi sebagai motivasi untuk terus belajar dan berprestasi.
"Kita semua harus punya cita-cita. Dengan cita-cita yang tinggi, semangat belajar akan terus tumbuh. Berbanggalah menjadi santri, karena pesantren mencetak generasi yang siap memimpin dan memberi manfaat bagi umat," pesannya.

Melalui rangkaian Khutbatul 'Arsy tersebut, PP TPI Medan berharap para santri baru mampu beradaptasi dengan kehidupan pesantren serta memiliki semangat untuk menjadi generasi yang unggul dalam ilmu, berakhlak mulia, mandiri, memiliki keterampilan, serta cinta kepada agama, bangsa, dan negara.rel

Membangun Rumah Kedua: Menata Ulang Ekosistem Pemasyarakatan Kita

admin — Mon, 20 Jul 2026 15:01:00 +0700+0700

Abdullah Rasyid
Staf Khusus Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia

Selama bertahun-tahun, imajinasi publik tentang lembaga pemasyarakatan hampir selalu berhenti pada tembok tinggi, pintu besi, menara pengawas, dan manusia-manusia yang dipisahkan dari kehidupan sosial. Penjara dipandang sebagai ujung perjalanan hukum: seseorang dinyatakan bersalah, dijatuhi pidana, kemudian dikurung sampai masa hukumannya selesai.

Pandangan itu tidak sepenuhnya keliru, tetapi sudah tidak memadai. Negara memang harus menghukum pelaku kejahatan, melindungi masyarakat, dan memastikan putusan pengadilan dijalankan. Namun, ada pertanyaan yang jauh lebih penting: manusia seperti apa yang akan kembali ke masyarakat setelah pintu lembaga pemasyarakatan dibuka?

Apabila seseorang keluar tanpa keterampilan, tanpa dukungan keluarga, tanpa penerimaan sosial, dan dengan luka psikologis yang semakin dalam, negara sesungguhnya hanya memindahkan persoalan dari balik tembok ke tengah masyarakat.

Karena itu, pemasyarakatan tidak boleh dipahami sekadar sebagai urusan menjaga tahanan dan narapidana. Ia harus ditempatkan sebagai sebuah ekosistem pemulihan manusia.

Titik Balik Hukum Pidana

Indonesia sedang berada dalam momentum penting. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan telah menegaskan bahwa pemasyarakatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem peradilan pidana terpadu. Fungsinya bukan hanya pengamanan, tetapi juga pelayanan, pembinaan, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan, dan reintegrasi sosial.

Arah tersebut diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. KUHP nasional memperluas pilihan pemidanaan, termasuk pidana pengawasan dan pidana kerja sosial. Pesannya jelas: tidak semua pelanggaran harus berakhir dengan pengurungan.

Kehadiran Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana semakin melengkapi perubahan itu. Penguatan hak tersangka, terdakwa, korban, saksi, dan terpidana, penerapan keadilan restoratif, mekanisme pengakuan bersalah, serta penguatan koordinasi antaraparat penegak hukum membuka jalan menuju sistem yang lebih manusiawi dan proporsional.

Ketiga undang-undang tersebut seharusnya tidak dibaca secara terpisah. Ketiganya membentuk satu arsitektur baru: hukum pidana yang lebih selektif, proses peradilan yang lebih terintegrasi, dan pemasyarakatan yang berorientasi pada perubahan perilaku serta reintegrasi sosial.

Masalahnya, perubahan undang-undang tidak otomatis mengubah kenyataan. Reformasi hukum hanya akan bermakna apabila diikuti perubahan cara berpikir, tata kerja, kelembagaan, anggaran, sumber daya manusia, dan ukuran keberhasilan.

Dari Tempat Pengurungan Menuju Pusat Transformasi

Lembaga pemasyarakatan seharusnya tidak menjadi tempat pembuangan manusia yang dianggap gagal menaati hukum. Ia harus berfungsi sebagai pusat transformasi yang membantu seseorang memahami kesalahannya, bertanggung jawab atas akibat perbuatannya, dan membangun kemampuan untuk menjalani kehidupan yang lebih baik.

Ukuran keberhasilan sebuah lapas tidak cukup dihitung dari seberapa rapat pengamanan atau seberapa sedikit gangguan keamanan terjadi. Keamanan memang mutlak, tetapi keamanan tanpa pembinaan hanya menghasilkan ketertiban sementara.

Keberhasilan pemasyarakatan harus diukur dari perubahan perilaku warga binaan, keterampilan yang diperoleh, kesehatan fisik dan mental yang dipulihkan, hubungan keluarga yang diperbaiki, pekerjaan yang didapatkan setelah bebas, serta menurunnya risiko pengulangan tindak pidana.

Setiap warga binaan juga membutuhkan program yang berbeda. Mereka tidak dapat diperlakukan sebagai satu kelompok yang seragam. Usia, jenis tindak pidana, tingkat risiko, kondisi kesehatan, latar belakang pendidikan, ketergantungan narkotika, hubungan keluarga, dan potensi ekonomi harus menjadi dasar penyusunan program pembinaan.

Di sinilah asesmen menjadi penting. Sejak seseorang memasuki sistem pemasyarakatan, negara harus mampu membaca bukan hanya kesalahannya, tetapi juga kebutuhan pemulihannya.

Pembinaan yang baik bukan sekadar kegiatan untuk mengisi waktu. Pelatihan kerja harus terhubung dengan kebutuhan pasar. Pendidikan harus menghasilkan kompetensi yang dapat diakui. Program keagamaan harus mendorong perubahan etika, bukan sekadar memenuhi jadwal. Layanan psikologis dan kesehatan harus tersedia sebagai kebutuhan dasar, bukan kemewahan.

Keadilan Tidak Boleh Terputus di Pintu Lapas

Salah satu kelemahan lama sistem peradilan pidana adalah terputusnya hubungan antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pemasyarakatan. Masing-masing lembaga bekerja dengan data, prosedur, dan ukuran keberhasilannya sendiri.

Padahal, perjalanan seseorang dari penyidikan hingga reintegrasi sosial merupakan satu rangkaian.

Pemasyarakatan tidak boleh hanya menerima seseorang bersama salinan putusan pengadilan. Informasi mengenai latar belakang perkara, tingkat risiko, kondisi kesehatan, riwayat ketergantungan, situasi keluarga, dan pertimbangan hakim harus mengalir secara aman serta terukur.

Sebaliknya, hasil pembinaan di dalam lapas dan pendampingan oleh balai pemasyarakatan juga harus menjadi bagian dari pengambilan keputusan mengenai integrasi, pengawasan, dan pendampingan setelah seseorang kembali ke masyarakat.

Kita membutuhkan sistem peradilan pidana terpadu yang benar-benar bekerja sebagai sistem, bukan sekadar kumpulan institusi. Integrasi data memang penting, tetapi integrasi tujuan jauh lebih menentukan. Kepolisian, kejaksaan, pengadilan, pemasyarakatan, pemerintah daerah, dan lembaga sosial harus memiliki pemahaman yang sama bahwa tugas mereka bukan hanya menyelesaikan perkara, melainkan juga mencegah kejahatan berulang.

Mengatasi Kelebihan Kapasitas dari Hulunya

Kelebihan kapasitas tidak mungkin diselesaikan hanya dengan membangun lapas baru. Setiap penambahan kamar hunian akan segera kehilangan maknanya apabila aliran orang yang masuk tetap lebih besar daripada yang keluar.

Penataan pemasyarakatan karena itu harus dimulai dari hulu kebijakan pidana.

Pidana penjara perlu digunakan secara lebih selektif, terutama terhadap pelaku yang tidak menimbulkan ancaman serius bagi masyarakat. Pidana kerja sosial, pidana pengawasan, keadilan restoratif, rehabilitasi, serta berbagai bentuk pemidanaan nonpemenjaraan harus diterapkan secara bertanggung jawab.

Ini bukan berarti negara menjadi lunak terhadap kejahatan. Negara justru sedang memilih hukuman yang lebih tepat, proporsional, dan bermanfaat.

Mengirim pelaku berisiko rendah ke dalam lingkungan penjara yang penuh sesak dapat memperbesar biaya negara, memutus hubungan ekonomi keluarga, dan membuka kemungkinan terjadinya proses belajar kejahatan. Pemidanaan yang proporsional memungkinkan lapas memusatkan sumber daya pada warga binaan yang benar-benar membutuhkan pengamanan serta intervensi lebih mendalam.

Balai pemasyarakatan juga harus diperkuat. Ketika pidana pengawasan, kerja sosial, pembebasan bersyarat, dan reintegrasi diperluas, beban pembimbing kemasyarakatan akan meningkat. Tanpa penguatan kelembagaan, sumber daya manusia, anggaran, teknologi, dan jaringan kerja daerah, alternatif pemidanaan hanya akan menjadi gagasan baik yang sulit dijalankan.

Masyarakat adalah Bagian dari Pemasyarakatan

Pemasyarakatan tidak berakhir ketika seseorang keluar dari pintu lapas. Ujian terbesarnya justru dimulai saat ia kembali ke lingkungan keluarga dan masyarakat.

Mantan warga binaan sering menghadapi stigma berlapis. Mereka kesulitan mendapatkan pekerjaan, ditolak lingkungan, kehilangan kepercayaan keluarga, dan tidak jarang kembali kepada jaringan lama yang membawa mereka pada kejahatan.

Masyarakat karena itu harus ditempatkan sebagai bagian dari ekosistem pemasyarakatan.

Pemerintah daerah dapat membantu melalui layanan kependudukan, kesehatan, sosial, pendidikan, dan ketenagakerjaan. Dunia usaha dapat membuka jalur pelatihan, sertifikasi, magang, dan pekerjaan. Perguruan tinggi dapat berkontribusi melalui asesmen, pendidikan, penelitian, serta evaluasi program. Organisasi keagamaan dan masyarakat sipil dapat menyediakan pendampingan mental, mediasi keluarga, dan dukungan sosial.

Kolaborasi tersebut tidak boleh berhenti pada kegiatan seremonial. Harus ada pembagian peran, target, pembiayaan, dan indikator keberhasilan yang jelas.

Membangun Rumah bagi Harapan Kedua

Istilah "rumah kedua" tentu tidak berarti membuat orang merasa nyaman untuk kembali ke penjara. Ia merupakan metafora tentang tempat di mana manusia yang pernah tersesat diberi kesempatan untuk menata ulang hidupnya.

Pemasyarakatan yang manusiawi bukan pemasyarakatan yang kehilangan ketegasan. Disiplin, keamanan, dan pertanggungjawaban tetap harus ditegakkan. Namun, ketegasan tidak boleh menghilangkan martabat manusia.

Kita telah memiliki fondasi hukum yang semakin lengkap. Tantangan berikutnya adalah menyelaraskan regulasi, kelembagaan, anggaran, data, sumber daya manusia, dan partisipasi masyarakat.

Reformasi pemasyarakatan bukan hanya urusan warga binaan, melainkan juga urusan keamanan masyarakat. Hampir semua orang yang menjalani pidana suatu hari akan kembali hidup di antara kita. Keadaan mereka ketika kembali akan sangat menentukan keamanan lingkungan, ketahanan keluarga, dan kualitas kehidupan sosial.

Pertanyaan terpentingnya bukan apakah mereka akan kembali, melainkan dalam keadaan seperti apa mereka akan kembali: sebagai manusia yang semakin terasing dan putus asa, atau sebagai pribadi yang memiliki keterampilan, tanggung jawab, dan harapan baru.

Di titik inilah masa depan pemasyarakatan Indonesia dipertaruhkan.

JAM PMII Apresiasi Kapolres AKBP Wahyu Endrajaya dan Kasat Narkoba AKP Hardiyanto, Berhasil Tangkap Kembali Tahanan Kabur

admin — Sun, 19 Jul 2026 22:03:00 +0700+0700

LABUHANBATU – Keberhasilan Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Labuhanbatu menangkap kembali tahanan narkotika yang sempat melarikan diri dari ruang tahanan mendapat apresiasi dari berbagai kalangan. Salah satunya datang dari Koordinator Nasional Jaringan Alumni Muda Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (JAM PMII), Hasan Basyri Simanjuntak, yang juga merupakan putra daerah Labuhanbatu.

Hasan menyampaikan apresiasi kepada Kapolres Labuhanbatu AKBP Wahyu Endrajaya, S.I.K., M.Si. dan Kasat Reserse Narkoba Polres Labuhanbatu AKP Hardiyanto, S.H., M.H. atas keberhasilan mengungkap sekaligus menangkap kembali tahanan bernama Zulfadly alias Wak alias Bagong yang sempat melarikan diri dan menjadi buronan selama 18 hari.

Menurut Hasan, keberhasilan tersebut menjadi bukti bahwa jajaran Polres Labuhanbatu tidak menyerah dan tetap bekerja maksimal hingga pelaku berhasil ditemukan di wilayah Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Ia menilai proses pencarian yang dilakukan secara intensif menunjukkan keseriusan aparat dalam menegakkan hukum tanpa mengenal batas wilayah.

"Keberhasilan ini layak diapresiasi. Di bawah kepemimpinan AKBP Wahyu Endrajaya, jajaran Satresnarkoba yang dipimpin AKP Hardiyanto mampu menunjukkan dedikasi dan profesionalisme hingga berhasil membawa kembali tahanan yang sempat melarikan diri untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum," ujar Hasan, Minggu (19/7/2026).

Hasan mengatakan, keberhasilan tersebut sekaligus menjadi bukti bahwa setiap upaya melarikan diri dari proses hukum tidak akan menghentikan langkah aparat kepolisian. Menurutnya, kerja keras personel Satresnarkoba yang terus melakukan pengejaran selama hampir tiga pekan patut mendapat penghargaan karena mampu mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum.

Sebagai putra daerah Labuhanbatu, Hasan berharap capaian tersebut menjadi motivasi bagi seluruh jajaran Polres Labuhanbatu untuk terus meningkatkan kinerja, khususnya dalam pemberantasan peredaran narkotika yang hingga kini masih menjadi ancaman serius bagi generasi muda dan keamanan daerah.

Ia juga mengingatkan bahwa keberhasilan penangkapan ini harus diiringi dengan evaluasi internal terhadap sistem pengamanan ruang tahanan agar kejadian serupa tidak kembali terulang. Menurutnya, langkah evaluasi merupakan bagian dari upaya memperkuat pelayanan dan profesionalisme institusi kepolisian.

"Atas nama Jaringan Alumni Muda PMII, kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kapolres Labuhanbatu AKBP Wahyu Endrajaya, S.I.K., M.Si. dan Kasat Narkoba AKP Hardiyanto, S.H., M.H. beserta seluruh personel Satresnarkoba yang telah bekerja tanpa kenal lelah hingga berhasil menangkap kembali buronan tersebut. Kami berharap sinergi antara kepolisian dan masyarakat terus terjalin dalam mewujudkan Labuhanbatu yang aman, tertib, dan bebas dari peredaran narkoba," tutup Hasan Basyri Simanjuntak.rel

109 Wajib Pajak Terima Hadiah Gebyar Pajak, Samsat Medan Utara Ajak Masyarakat Bayar PKB Tepat Waktu

admin — Sun, 19 Jul 2026 17:40:00 +0700+0700

MEDAN – Komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mendorong budaya taat pajak terus diperkuat melalui Program Gebyar Pajak Sumut 2026. Sebanyak 109 wajib pajak di wilayah kerja Samsat Medan Utara menerima hadiah sebagai bentuk apresiasi atas kepatuhan membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tepat waktu di Kantor Samsat Medan Utara, Jalan Sekip No. 29, Medan Petisah, Sabtu (18/7).

Penyerahan hadiah dilakukan secara bertahap dalam tiga sesi, masing-masing kepada 37 pemenang. Hadiah diserahkan oleh Kasi Layanan Perpajakan I UPT Samsat Medan Utara Ahmad Ferdinand didampingi Admin Gebyar Pajak Samsat Medan Utara, Amin, beserta jajaran. Penyerahan tersebut merupakan tindak lanjut hasil pengundian Gebyar Pajak Sumut Triwulan II yang dilaksanakan pada Jumat (17/7).

Ahmad Ferdinand mengatakan, Program Gebyar Pajak Sumut merupakan bentuk penghargaan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara kepada masyarakat yang disiplin menunaikan kewajiban membayar pajak kendaraan tepat waktu.

"Program ini memberikan apresiasi kepada wajib pajak yang taat sekaligus mengajak masyarakat agar membayar pajak sesuai jadwal tanpa harus menunggu adanya program pemutihan," ujarnya.

Menurutnya, melalui Gebyar Pajak, Pemprov Sumut tengah membangun paradigma baru dalam pelayanan perpajakan. Selama ini, program pemutihan dinilai kerap membuat sebagian masyarakat menunda pembayaran pajak hingga menunggu penghapusan denda, sehingga berdampak terhadap stabilitas penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dengan adanya Gebyar Pajak, masyarakat yang membayar pajak tepat waktu justru memperoleh kesempatan memenangkan berbagai hadiah menarik. Skema tersebut diharapkan mampu membangun budaya kepatuhan pajak secara berkelanjutan.

"Pada akhirnya manfaatnya kembali kepada masyarakat. Pajak kendaraan bermotor menjadi salah satu sumber PAD yang digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, hingga peningkatan kualitas pelayanan pemerintah daerah," kata Ahmad Ferdinand.

Program Gebyar Pajak Sumut 2026 menyediakan total 936 hadiah yang diundi setiap triwulan. Hadiah yang disiapkan antara lain laptop, tablet, kulkas, mesin cuci, sepeda, smart watch, speaker bluetooth, slow juicer, hingga voucher BBM. Sementara hadiah utama berupa satu unit mobil dan paket umrah akan diundi pada Grand Prize pada akhir tahun atau Triwulan IV.

Ahmad Ferdinand menjelaskan, pengundian Gebyar Pajak dilaksanakan empat kali dalam setahun. Pengundian Triwulan I telah digelar pada 12 Juni 2026 bagi wajib pajak yang melakukan pembayaran PKB selama Januari hingga Maret 2026.

Selanjutnya, pengundian Triwulan II dilaksanakan pada 17 Juli 2026 untuk wajib pajak yang membayar pada periode April hingga Juni. Adapun pengundian Triwulan III dijadwalkan berlangsung Oktober 2026 bagi pembayaran Juli hingga September, sedangkan Triwulan IV sekaligus Grand Prize akan dilaksanakan pada Desember 2026 untuk pembayaran Oktober hingga Desember.

Melalui program ini, Samsat Medan Utara berharap semakin banyak masyarakat yang terdorong membayar pajak kendaraan tepat waktu. Selain berkesempatan memperoleh hadiah, kepatuhan wajib pajak juga akan memperkuat penerimaan daerah yang menjadi modal penting dalam mendukung pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Sumatera Utara.rel

Satgas Pamtas RI–PNG Yon Parako 463 Pasgat Disambut Haru di Belawan Usai 14 Bulan Jaga Perbatasan

admin — Sun, 19 Jul 2026 17:21:00 +0700+0700

MEDAN – Suasana penuh haru dan kebanggaan mewarnai penyambutan personel Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamtas) RI–PNG Batalyon Parako 463 Pasgat yang telah menyelesaikan tugas operasi selama 14 bulan di wilayah perbatasan Republik Indonesia–Papua Nugini.

Upacara penyambutan digelar di Dermaga 104 Pelabuhan Belawan PT Pelindo Multi Terminal, Minggu (19/7/2026), dipimpin Komandan Lanud Soewondo, Marsekal Pertama TNI Tio Hutapea, S.Sos., M.A.P., selaku Inspektur Upacara.

Personel Satgas Pamtas RI–PNG Batalyon Parako 463 Pasgat yang berada di bawah kendali operasi Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) III Tahun Anggaran 2025/2026 kembali ke tanah air menggunakan KRI Teluk Bintuni-520 melalui jalur laut dengan rute Timika–Merauke–Ambon–Makassar–Surabaya–Jakarta–Pontianak–Tanjung Uban hingga Belawan.

Prosesi penyambutan berlangsung khidmat sebagai bentuk penghormatan atas keberhasilan para prajurit dalam menjalankan tugas menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia di kawasan perbatasan. Usai upacara, seluruh personel memasuki Ksatrian F. Sihombing Batalyon Parako 463 Pasgat sebagai simbol kembalinya mereka ke satuan setelah menuntaskan amanah negara.

Sejumlah pejabat TNI, Polri, pemerintah, dan unsur Forkopimda turut hadir dalam kegiatan tersebut, di antaranya Komandan Kodaeral I Belawan Laksamana Muda TNI Deny Prasetyo, Komandan Resimen Arhanud 1 Pasgat Kolonel Pas Rudi Hasiholan Aritonang, Dirpolairud Polda Sumut Kombes Pol Pahala H.M. Panjaitan, Komandan Batalyon Parako 463 Pasgat Letkol Pas Jhon H. Siregar, Danyonif 126/Kala Cakti Letkol Inf Muhammad Syahirin Yahya Ginting, Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Aditya S.P. Sembiring, Danramil 0201-09/Medan Belawan Lettu Inf Amansyah Nasution, Executive Director Pelindo Regional 1 Jonedi Ramli, serta Executive General Manager Pelindo Regional 1 Cabang Belawan Yusrizal.

Momen paling mengharukan terjadi saat para prajurit bertemu kembali dengan keluarga. Tangis bahagia, pelukan hangat, dan rasa syukur menyelimuti penyambutan, menandai berakhirnya masa penugasan yang dijalani dengan penuh dedikasi.

Komandan Batalyon Parako 463 Pasgat Letkol Pas Jhon H. Siregar menyampaikan apresiasi kepada seluruh prajurit atas loyalitas, disiplin, dan pengabdian selama bertugas menjaga wilayah perbatasan RI–PNG.

Ia berharap pengalaman selama menjalankan operasi menjadi bekal berharga untuk meningkatkan profesionalisme, memperkuat jiwa korsa, serta menumbuhkan semangat pengabdian kepada bangsa dan negara.

Seluruh personel Satgas Pamtas RI–PNG Batalyon Parako 463 Pasgat dilaporkan kembali ke satuan dalam keadaan aman, lengkap, dan berhasil menuntaskan seluruh tugas operasi. Upacara penyambutan tersebut menjadi simbol rasa syukur sekaligus kebanggaan bagi Korps Pasukan Gerak Cepat (Pasgat) TNI Angkatan Udara atas keberhasilan mengemban amanah negara di garis depan perbatasan Indonesia.

PWI Pusat Sesalkan Pernyataan Hotman Paris, Minta Hormati Martabat Wartawan dan Kemerdekaan Pers

admin — Sun, 19 Jul 2026 14:35:00 +0700+0700

Jakarta - Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat menyampaikan keprihatinan dan penyesalan atas pernyataan Advokat Hotman Paris Hutapea kepada wartawan saat memberikan keterangan kepada media di lingkungan Kejaksaan Agung. Pernyataan tersebut dinilai telah merendahkan profesi wartawan yang sedang menjalankan tugas jurnalistik dan berpotensi mencederai semangat kemerdekaan pers yang dijamin Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Ketua Umum PWI Pusat, Akhmad Munir, menegaskan bahwa bertanya kepada narasumber merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tugas jurnalistik dalam memenuhi hak masyarakat untuk memperoleh informasi. Oleh karena itu, setiap narasumber, termasuk advokat, memiliki hak untuk menjawab atau menolak menjawab pertanyaan, namun tetap berkewajiban menjaga etika komunikasi dan menghormati profesi wartawan.

"Setiap orang berhak menyampaikan pendapat, menjawab atau menolak menjawab pertanyaan wartawan. Namun tidak ada alasan untuk merendahkan martabat profesi wartawan yang sedang menjalankan tugas jurnalistik. Wartawan bekerja untuk kepentingan publik dan dilindungi oleh Undang-Undang Pers," ujar Akhmad Munir di Jakarta, Sabtu (18/07/2026).

Menurutnya, PWI Pusat tidak mempersoalkan pembelaan hukum yang dilakukan seorang advokat terhadap kliennya karena hal tersebut merupakan hak yang dijamin oleh hukum. Akan tetapi, pembelaan tersebut tidak boleh disampaikan dengan cara yang merendahkan profesi lain atau mengintimidasi wartawan yang sedang bekerja.

"PWI Pusat tidak sedang memasuki substansi perkara hukum yang sedang menjadi perhatian publik. Sikap kami murni untuk menjaga marwah profesi wartawan dan memastikan setiap insan pers dapat menjalankan tugas jurnalistik secara bebas, profesional, dan bermartabat tanpa intimidasi verbal dari siapa pun," tegasnya.

Akhmad Munir mengatakan advokat dan wartawan merupakan dua profesi yang sama-sama memiliki peran strategis dalam negara hukum dan demokrasi. Advokat menjalankan fungsi pembelaan terhadap hak-hak kliennya, sedangkan wartawan menjalankan fungsi kontrol sosial melalui penyampaian informasi yang benar, berimbang, dan bertanggung jawab kepada masyarakat. Karena itu, kedua profesi tersebut semestinya saling menghormati dan menjaga etika dalam setiap interaksi di ruang publik.

Sehubungan dengan peristiwa tersebut, PWI Pusat meminta Advokat Hotman Paris Hutapea memberikan klarifikasi kepada publik serta menyampaikan permohonan maaf kepada insan pers apabila pernyataannya telah menimbulkan kesan merendahkan martabat wartawan yang sedang menjalankan tugas jurnalistik. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga hubungan baik antara profesi advokat dan wartawan serta membangun iklim demokrasi yang sehat.

"Kami tidak mempersoalkan hak setiap advokat membela kliennya. Namun pembelaan itu harus tetap menghormati profesi lain. Kritik terhadap pertanyaan wartawan adalah hal yang wajar, tetapi penyampaiannya harus dilakukan secara santun, profesional, dan tidak merendahkan martabat insan pers," kata Akhmad Munir.

PWI Pusat juga mengingatkan seluruh wartawan Indonesia agar tetap menjalankan tugas secara profesional, independen, akurat, berimbang, dan berpedoman pada Kode Etik Jurnalistik. Organisasi akan terus menjalankan fungsi pembelaan dan perlindungan terhadap setiap wartawan yang mengalami intimidasi, pelecehan, ancaman, atau tindakan lain yang menghambat pelaksanaan kerja jurnalistik.

Lebih lanjut, PWI Pusat mengajak seluruh organisasi profesi, aparat penegak hukum, pejabat publik, advokat, dan seluruh narasumber untuk bersama-sama membangun budaya komunikasi yang saling menghormati. Perbedaan pendapat merupakan bagian dari demokrasi, namun penghormatan terhadap profesi wartawan merupakan syarat penting bagi terpeliharanya kebebasan pers dan hak masyarakat untuk memperoleh informasi.

"Pers yang merdeka tidak lahir dari rasa takut, melainkan dari jaminan bahwa wartawan dapat bekerja secara profesional tanpa intimidasi. Menghormati wartawan berarti menghormati hak masyarakat untuk memperoleh informasi. Kami berharap peristiwa ini menjadi pelajaran bersama agar hubungan antara insan pers dan semua narasumber tetap dilandasi sikap saling menghormati dan menjunjung tinggi etika," tutup Akhmad Munir.

PWI Pusat menegaskan akan terus berdiri di garis terdepan dalam membela kemerdekaan pers, menjaga kehormatan profesi wartawan, serta memastikan setiap insan pers dapat menjalankan tugas jurnalistiknya tanpa tekanan, intimidasi, maupun perlakuan yang merendahkan martabat profesi.

Wali Kota Medan Dukung dan Berikan Apresiasi Kegiatan Rakerda & Family Gathering, Siap Perkuat Kemitraan dengan JMSI Sumut

admin — Sun, 19 Jul 2026 11:27:00 +0700+0700

MEDAN- Wali Kota Medan, Rico Putra Bayu Waas menyampaikan dukungan sekaligus apresiasi atas terselenggaranya Rapat Kerja Daerah (Rakerda) dan Family Gathering Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Sumatera Utara yang digelar di Pantai Romantis, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Sabtu (18/7/2026).

Menurut Wali Kota Medan, kegiatan tersebut bukan hanya menjadi agenda konsolidasi organisasi, tetapi juga menjadi wadah mempererat silaturahmi antarpengurus dan anggota JMSI Sumut, sekaligus memperkuat sinergi antara perusahaan pers, pemerintah daerah, dan berbagai pemangku kepentingan.

"Atas nama Pemerintah Kota Medan, kami mengucapkan selamat atas pelaksanaan Rakerda dan Family Gathering JMSI Sumatera Utara. Semoga kegiatan ini menghasilkan program-program yang konstruktif, memperkuat organisasi, serta memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan daerah melalui pemberitaan yang akurat, berimbang, dan edukatif," ujar Paul Rizal Kabid Infokom membacakan pidato Wali Kota Medan Rico Waas.

Rico menilai, media siber memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah dalam menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat sekaligus menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan publik.

Wali Kota Medan juga berharap kemitraan yang selama ini terjalin antara Pemerintah Kota Medan dengan JMSI Sumut dapat terus ditingkatkan. Menurutnya, kolaborasi yang baik akan melahirkan ekosistem informasi yang sehat, profesional, dan mampu menangkal penyebaran informasi yang tidak benar.

"Media merupakan salah satu pilar penting dalam pembangunan. Karena itu, kami berharap sinergi antara Pemko Medan dan JMSI Sumut semakin erat demi mewujudkan pelayanan informasi yang berkualitas kepada masyarakat," katanya.

Sementara itu, Ketua JMSI Sumatera Utara, Rianto, SH., MH, mengucapkan terima kasih atas perhatian, dukungan, dan apresiasi yang diberikan Wali Kota Medan terhadap pelaksanaan Rakerda dan Family Gathering JMSI Sumut.

Menurut Rianto, dukungan pemerintah daerah menjadi motivasi bagi seluruh anggota JMSI untuk terus meningkatkan profesionalisme perusahaan pers serta memperkuat komitmen dalam menyajikan informasi yang kredibel, independen, dan bertanggung jawab.

"JMSI Sumut berkomitmen membangun kemitraan yang sehat dengan pemerintah, tanpa meninggalkan fungsi kontrol sosial sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Pers. Kami ingin menjadi mitra strategis yang bersama-sama membangun Sumatera Utara melalui informasi yang mencerdaskan masyarakat," ungkapnya.

Rakerda JMSI Sumut tahun 2026 mengusung semangat memperkuat organisasi, meningkatkan profesionalisme perusahaan pers, memperluas kemitraan strategis, serta mempererat kebersamaan antaranggota melalui rangkaian kegiatan Family Gathering.

Kegiatan tersebut diharapkan menjadi momentum lahirnya berbagai program kerja yang adaptif terhadap perkembangan industri media digital sekaligus memperkokoh eksistensi JMSI Sumatera Utara sebagai organisasi perusahaan pers yang profesional, independen, dan berintegritas.*(SS68)*

FPRMI Anugerahkan Pimred Award dan Pena Emas 2026 kepada 67 Tokoh Berprestasi

admin — Sun, 19 Jul 2026 11:15:00 +0700+0700

YOGYAKARTA – Forum Pimpinan Redaksi Multimedia Indonesia (FPRMI) memberikan penghargaan kepada 67 tokoh nasional, kepala daerah, pimpinan lembaga, aparat penegak hukum, hingga pemimpin korporasi dalam ajang Pena Emas Award dan Pimred Award 2026.

Penganugerahan berlangsung di Ballroom The Alana Yogyakarta, Sabtu (18/7/2026) malam, sebagai rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-3 FPRMI.

Ketua Umum FPRMI, Bernadus Wilson Lumi, mengatakan seluruh penerima penghargaan dipilih melalui proses seleksi yang ketat. Dari 124 nama yang diusulkan, dewan juri akhirnya menetapkan 67 penerima yang dinilai memenuhi kriteria.

"Setelah melalui proses penilaian yang komprehensif, dewan juri menetapkan 67 tokoh yang layak menerima penghargaan Pimred Award dan Pena Emas 2026," ujar Bernadus.

Ia menjelaskan, ajang penghargaan tersebut telah memasuki tahun ketiga penyelenggaraan dan menjadi agenda tahunan FPRMI yang selalu digelar bersamaan dengan peringatan hari jadi organisasi.

Proses penjurian dipimpin oleh Ketua Komisi Penelitian, Pendataan, dan Ratifikasi Pers Dewan Pers, Yogi Hadi Ismanto, bersama sejumlah tokoh pers, akademisi, dan praktisi komunikasi, antara lain Hendry Ch Bangun, Helmy Halim, Dr. Asep Setiawan, Iqbal Irsyad, Syamsudin Hadi Sutarto, Dr. Budi Nugraha, serta Nurjaman Muchtar.

Ketua Dewan Juri, Yogi Hadi Ismanto, menegaskan bahwa penghargaan tidak semata diberikan berdasarkan prestasi kerja para kandidat.

Menurutnya, dewan juri juga menilai komitmen para tokoh dalam membangun hubungan yang baik dengan media, keterbukaan informasi kepada publik, serta kemudahan berkomunikasi dengan insan pers.

"Keberpihakan terhadap media, kualitas kerja sama, keterbukaan informasi, dan kemudahan berkomunikasi menjadi indikator penting dalam penilaian. Hal itu mencerminkan komitmen pemimpin dalam membangun hubungan yang sehat, transparan, dan konstruktif dengan pers," kata Yogi.

Pada kategori Pena Emas Award, penghargaan diberikan kepada tiga tokoh, yakni Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X, Gubernur Aceh Muzakir Manaf, dan Kepala Kantor Staf Presiden Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman.

Sementara itu, Pimred Award 2026 diberikan kepada puluhan tokoh dari berbagai kategori, mulai dari menteri, gubernur, bupati, wali kota, anggota legislatif, aparat penegak hukum, tokoh perempuan, hingga pimpinan perusahaan dan BUMN yang dinilai memiliki komunikasi publik yang baik serta menjalin hubungan positif dengan media.

Selain malam penganugerahan, rangkaian perayaan HUT ke-3 FPRMI di Yogyakarta juga diisi berbagai kegiatan, seperti Gala Dinner serta event 3 Fun yang meliputi Fun Walk, Fun Bike, dan Fun Aerobik yang terbuka bagi masyarakat umum.

Berikut Daftar lengkap para penerima penghargaan Pimred Award dan Pena Emas 2026:

*Penerima Penghargaan Pena Emas Award*
1. Gubernur D.I Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X.
2. Gubernur D.I Aceh, Muzakir Manaf.
3. Kepala KSP, Jenderal TNI (Purn) Dudung Andurachman.

*Penerima Penghargaan Pemred Award 2026*
I. Kategori Menteri:
1. Menteri Pertahanan RI, Jenderal TNI (Hor) (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin.
2. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal RI, Yandri Susanto.
3. Menteri Koperasi RI, Ferry Juliantono.
4. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI, Maruarar Sirait.
5. Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas.

II. Kategori Gubernur
1. Gubernur Banten, Andra Soni.
2. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X.
3. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.
4. Gubernur DKIJakarta ,Pramono Anung Wibowo.
5. Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos.
6. Gubernur Daerah Istimewa Aceh, Muzakir Manaf.

III. Kategori Bupati
1. Bupati Tangerang, Moch. Maesyal Rasyid.
2. Bupati Aceh Utara, H. Ismail A. Jalil.
3. Bupati Maros, H. A. S. Chaidir Syam.
4. Bupati Merangin, H. M. Syukur.
5. Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh.
6. Bupati Sleman, H. Harda Kiswaya
7. Bupati Kulon Progo, H. R. Agung Setyawan.
8. Bupati Siak, Afni Zulkifl.
9. Bupati Manokwari Selatan, Bernard Mandacan.
10. Bupati Pasawaran Lampung, Hj. Nanda Indira Bastian.

IV. Kategori walikota
1. Walikota Tangerang, H. Sachrudin.
2. Walikota Pekanbaru, H. Agung Nugroho.
3. Walikota Yogyakarta, Hasto Wardoyo.
4. Walikota Tangerang Selatan, H. Benyamin Davnie.
5. Walikota Sabang Aceh, H. Zulkifli H. Adam.

V. Kategori Legislatif Pusat
1. Dr. Edi Purwanto (DPR-RI Fraksi PDI Perjuangan)
2. Dr. H. M. Nasir Djamil, M.Si. (DPR-RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera)
3. Ir. Ahmad Syauqi Soeratno, M.M. (DPD RI Daerah Pemilihan Yogyakarta)
4. Lamek Dowansiba, A.Md.Par. (DPD RI Daerah Pemilihan Papua Barat)
5. Dr. Dra. Hj. Elviana, M.Si. (DPD RI Daerah Pemilihan Jambi)
6. Gavriel Putranto Novanto, B.A., M.Sc. (DPR-RI Fraksi Partai Golongan Karya)

VI. Kategori Legislatif Provinsi
1. H. Ali Basrah, S.Pd., M.M. (Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Aceh )
2. Yudi Budi Wibowo, S.E. (Wakil Ketua Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten)
3. Hj. Andi Tenri Indah, S.E. (Ketua Komisi E DPRD Sulawesi Selatan)
4. Eko Suwanto, S.T., M.Si (Anggota DPRD Yogyakarta Fraksi PDI Perjuangan)
5. Suhud Alynudin, S.IP., M.Sc. (Ketua DPRD DKI Jakarta)

VII. Kategori Legislatif Kota/kabupaten
1. Abdul Mucthi, S.I.Kom (Ketua DPRK Aceh Besar)
2. H. Kholid Ismail, S.Ag. (Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Tangerang)
3. R.M. Sinarbiyat Nujanat, S.E. (Wakil Ketua I DPRD Kota Yogyakarta)
4. Dr. H. Syukron Arif Muttaqin,S.E.,M.A.P.(Anggota DPRD Kab. Sleman Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa)
5. Dr. Musriadi, S.Pd., M.Pd (Wakil Ketua DPRK Aceh).

VIII. Kategori Women Leadership The Best Communication
1. Ir. Hj. Sari Yuliati, M.T ( Wakil Ketua DPR-RI)
2. Siti Fatimah, S.H. (Ketua Umum Waktu Indonesia Bergerak)
3. Gusti kanjeng Ratu Hemas(Wakil Ketua DPD RI)
4. Hj. Ratu Rachmatuzakiyah, S.Pd., M.M. (Bupati Serang)
5. Hj. Zannuba Ariffah Chafsoh Rahman S.I.Kom., M.P.A./Yenny Wahid(Ketua Umum Federasi Panjat Tebing
Indonesia)

IX. Kategori APH Terbaik
1. Kapolda Banten (Irjen. Pol. Hengki, S.I.K., M.H.)
2. Kapolda Metro (Komjen Pol. Asep Edi Suheri, S.I.K., M.Si.)
3. Kapolda Yogyakarta (Irjen. Pol. Anggoro Sukartono, S.I.K.)
4. Kejati yogyakarta (I Gde Ngurah Sriada, S.H., M.H.)
5. Kapolda Riau (Irjen. Pol. Dr. Herry Heryawan, S.I.K., M.H., M.Hum.)

X.Kategori Special Recognition Award Mitra Pers Terbaik
1. Muhammad Nasir, S.IP., M.PA. (Sekretaris Daerah Aceh).

XI. Kategori Corporate Leadership The Best Communication
1. Muhammad Busthami, S.H., M.B.A.(Dirut Bank Banten)
2. Fadhil Ilyas, S.H., M.H. (Dirut Bank Aceh)
3. Dr. Damar Latri Setiawan, S.E., M.M. (Dirut PT Pegadaian)
4. Santoso Rohmad, S.E., M.M. (Dirut Bank Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta)
5. Bambang Widyatmoko, S.E., M.M. (Dirut Bank Jateng)
6. Hery Gunardi, S.E., M.B.A., Ph.D. (Dirut Bank BRI)
7. Ir. Teddy Kustriyanto Widodo, S.T., M.M., IPM. (Dirut PDAB Tirtatama)
8. Sofyan Sapar, S.T., M.Si. (Dirut Perumdam TKR)
9. Putrama Wahju Setyawan, S.Hut, M.M. (Dirut Bank BNI)
10. Amir Hamzah (CEO Master Bagasi Indonesia)
11. Rian Hidayat (CEO PT KSP Aggre Capital)
12. Robertus B. Berot (CEO PT. Munja Utama Indonesia)
13. Ivan Joshua Tandika (Direktur PT Cicil Solusi Mitra Teknologi)
14. Prof. Husnul Kausarian, B.Sc(Hons), M.Sc, Ph.D (Direktur Utama PT Riau Petroleum).*

*Sri Sultan, Dudung hingga Sejumlah Menteri Raih Penghargaan Pimred Award dan Pena Emas 2026*

*FPRMI Beri Penghargaan kepada 67 Tokoh Nasional, Keterbukaan terhadap Media Jadi Penilaian Utama*

*Pimred Award dan Pena Emas 2026 Resmi Diumumkan, Ini Daftar Lengkap Para Penerima Penghargaan*

YOGYAKARTA – Forum Pimpinan Redaksi Multimedia Indonesia (FPRMI) memberikan penghargaan kepada 67 tokoh nasional, kepala daerah, pimpinan lembaga, aparat penegak hukum, hingga pemimpin korporasi dalam ajang Pena Emas Award dan Pimred Award 2026.

Penganugerahan berlangsung di Ballroom The Alana Yogyakarta, Sabtu (18/7/2026) malam, sebagai rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-3 FPRMI.

Ketua Umum FPRMI, Bernadus Wilson Lumi, mengatakan seluruh penerima penghargaan dipilih melalui proses seleksi yang ketat. Dari 124 nama yang diusulkan, dewan juri akhirnya menetapkan 67 penerima yang dinilai memenuhi kriteria.

"Setelah melalui proses penilaian yang komprehensif, dewan juri menetapkan 67 tokoh yang layak menerima penghargaan Pimred Award dan Pena Emas 2026," ujar Bernadus.

Ia menjelaskan, ajang penghargaan tersebut telah memasuki tahun ketiga penyelenggaraan dan menjadi agenda tahunan FPRMI yang selalu digelar bersamaan dengan peringatan hari jadi organisasi.

Proses penjurian dipimpin oleh Ketua Komisi Penelitian, Pendataan, dan Ratifikasi Pers Dewan Pers, Yogi Hadi Ismanto, bersama sejumlah tokoh pers, akademisi, dan praktisi komunikasi, antara lain Hendry Ch Bangun, Helmy Halim, Dr. Asep Setiawan, Iqbal Irsyad, Syamsudin Hadi Sutarto, Dr. Budi Nugraha, serta Nurjaman Muchtar.

Ketua Dewan Juri, Yogi Hadi Ismanto, menegaskan bahwa penghargaan tidak semata diberikan berdasarkan prestasi kerja para kandidat.

Menurutnya, dewan juri juga menilai komitmen para tokoh dalam membangun hubungan yang baik dengan media, keterbukaan informasi kepada publik, serta kemudahan berkomunikasi dengan insan pers.

"Keberpihakan terhadap media, kualitas kerja sama, keterbukaan informasi, dan kemudahan berkomunikasi menjadi indikator penting dalam penilaian. Hal itu mencerminkan komitmen pemimpin dalam membangun hubungan yang sehat, transparan, dan konstruktif dengan pers," kata Yogi.

Pada kategori Pena Emas Award, penghargaan diberikan kepada tiga tokoh, yakni Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X, Gubernur Aceh Muzakir Manaf, dan Kepala Kantor Staf Presiden Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman.

Sementara itu, Pimred Award 2026 diberikan kepada puluhan tokoh dari berbagai kategori, mulai dari menteri, gubernur, bupati, wali kota, anggota legislatif, aparat penegak hukum, tokoh perempuan, hingga pimpinan perusahaan dan BUMN yang dinilai memiliki komunikasi publik yang baik serta menjalin hubungan positif dengan media.

Selain malam penganugerahan, rangkaian perayaan HUT ke-3 FPRMI di Yogyakarta juga diisi berbagai kegiatan, seperti Gala Dinner serta event 3 Fun yang meliputi Fun Walk, Fun Bike, dan Fun Aerobik yang terbuka bagi masyarakat umum.

Berikut Daftar lengkap para penerima penghargaan Pimred Award dan Pena Emas 2026:

*Penerima Penghargaan Pena Emas Award*
1. Gubernur D.I Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X.
2. Gubernur D.I Aceh, Muzakir Manaf.
3. Kepala KSP, Jenderal TNI (Purn) Dudung Andurachman.

*Penerima Penghargaan Pemred Award 2026*
I. Kategori Menteri:
1. Menteri Pertahanan RI, Jenderal TNI (Hor) (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin.
2. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal RI, Yandri Susanto.
3. Menteri Koperasi RI, Ferry Juliantono.
4. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI, Maruarar Sirait.
5. Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas.

II. Kategori Gubernur
1. Gubernur Banten, Andra Soni.
2. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X.
3. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.
4. Gubernur DKIJakarta ,Pramono Anung Wibowo.
5. Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos.
6. Gubernur Daerah Istimewa Aceh, Muzakir Manaf.

III. Kategori Bupati
1. Bupati Tangerang, Moch. Maesyal Rasyid.
2. Bupati Aceh Utara, H. Ismail A. Jalil.
3. Bupati Maros, H. A. S. Chaidir Syam.
4. Bupati Merangin, H. M. Syukur.
5. Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh.
6. Bupati Sleman, H. Harda Kiswaya
7. Bupati Kulon Progo, H. R. Agung Setyawan.
8. Bupati Siak, Afni Zulkifl.
9. Bupati Manokwari Selatan, Bernard Mandacan.
10. Bupati Pasawaran Lampung, Hj. Nanda Indira Bastian.

IV. Kategori walikota
1. Walikota Tangerang, H. Sachrudin.
2. Walikota Pekanbaru, H. Agung Nugroho.
3. Walikota Yogyakarta, Hasto Wardoyo.
4. Walikota Tangerang Selatan, H. Benyamin Davnie.
5. Walikota Sabang Aceh, H. Zulkifli H. Adam.

V. Kategori Legislatif Pusat
1. Dr. Edi Purwanto (DPR-RI Fraksi PDI Perjuangan)
2. Dr. H. M. Nasir Djamil, M.Si. (DPR-RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera)
3. Ir. Ahmad Syauqi Soeratno, M.M. (DPD RI Daerah Pemilihan Yogyakarta)
4. Lamek Dowansiba, A.Md.Par. (DPD RI Daerah Pemilihan Papua Barat)
5. Dr. Dra. Hj. Elviana, M.Si. (DPD RI Daerah Pemilihan Jambi)
6. Gavriel Putranto Novanto, B.A., M.Sc. (DPR-RI Fraksi Partai Golongan Karya)

VI. Kategori Legislatif Provinsi
1. H. Ali Basrah, S.Pd., M.M. (Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Aceh )
2. Yudi Budi Wibowo, S.E. (Wakil Ketua Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten)
3. Hj. Andi Tenri Indah, S.E. (Ketua Komisi E DPRD Sulawesi Selatan)
4. Eko Suwanto, S.T., M.Si (Anggota DPRD Yogyakarta Fraksi PDI Perjuangan)
5. Suhud Alynudin, S.IP., M.Sc. (Ketua DPRD DKI Jakarta)

VII. Kategori Legislatif Kota/kabupaten
1. Abdul Mucthi, S.I.Kom (Ketua DPRK Aceh Besar)
2. H. Kholid Ismail, S.Ag. (Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Tangerang)
3. R.M. Sinarbiyat Nujanat, S.E. (Wakil Ketua I DPRD Kota Yogyakarta)
4. Dr. H. Syukron Arif Muttaqin,S.E.,M.A.P.(Anggota DPRD Kab. Sleman Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa)
5. Dr. Musriadi, S.Pd., M.Pd (Wakil Ketua DPRK Aceh).

VIII. Kategori Women Leadership The Best Communication
1. Ir. Hj. Sari Yuliati, M.T ( Wakil Ketua DPR-RI)
2. Siti Fatimah, S.H. (Ketua Umum Waktu Indonesia Bergerak)
3. Gusti kanjeng Ratu Hemas(Wakil Ketua DPD RI)
4. Hj. Ratu Rachmatuzakiyah, S.Pd., M.M. (Bupati Serang)
5. Hj. Zannuba Ariffah Chafsoh Rahman S.I.Kom., M.P.A./Yenny Wahid(Ketua Umum Federasi Panjat Tebing
Indonesia)

IX. Kategori APH Terbaik
1. Kapolda Banten (Irjen. Pol. Hengki, S.I.K., M.H.)
2. Kapolda Metro (Komjen Pol. Asep Edi Suheri, S.I.K., M.Si.)
3. Kapolda Yogyakarta (Irjen. Pol. Anggoro Sukartono, S.I.K.)
4. Kejati yogyakarta (I Gde Ngurah Sriada, S.H., M.H.)
5. Kapolda Riau (Irjen. Pol. Dr. Herry Heryawan, S.I.K., M.H., M.Hum.)

X.Kategori Special Recognition Award Mitra Pers Terbaik
1. Muhammad Nasir, S.IP., M.PA. (Sekretaris Daerah Aceh).

XI. Kategori Corporate Leadership The Best Communication
1. Muhammad Busthami, S.H., M.B.A.(Dirut Bank Banten)
2. Fadhil Ilyas, S.H., M.H. (Dirut Bank Aceh)
3. Dr. Damar Latri Setiawan, S.E., M.M. (Dirut PT Pegadaian)
4. Santoso Rohmad, S.E., M.M. (Dirut Bank Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta)
5. Bambang Widyatmoko, S.E., M.M. (Dirut Bank Jateng)
6. Hery Gunardi, S.E., M.B.A., Ph.D. (Dirut Bank BRI)
7. Ir. Teddy Kustriyanto Widodo, S.T., M.M., IPM. (Dirut PDAB Tirtatama)
8. Sofyan Sapar, S.T., M.Si. (Dirut Perumdam TKR)
9. Putrama Wahju Setyawan, S.Hut, M.M. (Dirut Bank BNI)
10. Amir Hamzah (CEO Master Bagasi Indonesia)
11. Rian Hidayat (CEO PT KSP Aggre Capital)
12. Robertus B. Berot (CEO PT. Munja Utama Indonesia)
13. Ivan Joshua Tandika (Direktur PT Cicil Solusi Mitra Teknologi)
14. Prof. Husnul Kausarian, B.Sc(Hons), M.Sc, Ph.D (Direktur Utama PT Riau Petroleum).rel

SDUWHV, Bukan Sekadar Visa, Ini Soal Harapan dan Keadilan

admin — Sun, 19 Jul 2026 09:11:00 +0700+0700

Abdullah Rasyid
Staf Khusus Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan RI dan Kandidat Doktor Ilmu Pemerintahan IPDN

Minggu lalu, seorang kawan datang dari Medan, Sumatera Utara, menemui saya di Jakarta. Ia datang bersama putranya. Perjalanan itu tampaknya dipersiapkan secara khusus. Bukan sekadar pertemuan antarkawan, bukan pula kunjungan biasa untuk melepas rindu.

Ada sebuah harapan yang mereka bawa dari Medan.

Putranya ingin pergi ke Australia. Bukan untuk berlibur semata, melainkan untuk bekerja, belajar hidup mandiri, memperluas pengalaman, dan mengenal dunia melalui program Work and Holiday Visa atau WHV.

Namun, sebelum dapat mengajukan visa kepada Pemerintah Australia, anak muda itu membutuhkan Surat Dukungan untuk Work and Holiday Visa atau SDUWHV yang diterbitkan Direktorat Jenderal Imigrasi.

Dari cara sang ayah berbicara, saya dapat merasakan betapa pentingnya kesempatan tersebut bagi keluarga mereka. Ada kebanggaan, harapan, sekaligus kecemasan. Seorang ayah ingin memastikan anaknya mendapat kesempatan terbaik. Sang anak sendiri tampak bersemangat, tetapi memahami bahwa jalan menuju Australia tidak sederhana.

Ia harus bersaing dengan ribuan anak muda Indonesia yang membawa mimpi serupa.

Pertemuan itulah yang membuat saya ingin menulis tentang SDUWHV. Sebab, di balik istilah administratif yang terdengar kaku itu, sesungguhnya terdapat cerita tentang masa depan anak muda, pengorbanan keluarga, keberanian untuk merantau, dan harapan memperoleh kehidupan yang lebih baik.

Masalah SDUWHV bukan perkara baru. Isu ini telah ramai sejak urusan keimigrasian masih berada di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebelum kemudian berdiri menjadi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan seperti sekarang.

Akar persoalannya jelas: kuota yang tersedia terbatas, sedangkan minat masyarakat sangat besar.

Australia menyediakan sekitar 5.000 tempat setiap tahun bagi warga Indonesia untuk mengikuti program WHV. Jumlah itu penting karena setara dengan kuota yang diberikan kepada China. Pemerintah Australia juga menegaskan bahwa kuota Indonesia akan dipertahankan karena WHV dipandang sebagai bagian dari pertukaran budaya dan penguatan hubungan antarmasyarakat kedua negara.

Namun, lima ribu tempat tentu terasa sangat sempit ketika berhadapan dengan antusiasme anak muda dari seluruh Indonesia.

Setiap kali pendaftaran SDUWHV dibuka, ribuan orang mengakses sistem dalam waktu hampir bersamaan. Angka trafik dan percobaan masuk ke laman pendaftaran bahkan kerap disebut mendekati satu juta, meskipun angka akses sistem tentu harus dibedakan dari jumlah pemohon unik yang benar-benar memenuhi persyaratan.

Suasana pendaftaran kemudian dikenal luas sebagai "war SDUWHV".

Istilah "war" bukan muncul tanpa alasan. Para pemohon bersiap sejak sebelum pendaftaran dibuka. Laptop, telepon genggam, jaringan internet, dan dokumen diperiksa berulang kali. Ketika waktu pendaftaran tiba, mereka berlomba mengisi data, mengunggah dokumen, dan menekan tombol pengajuan secepat mungkin.

Sebagian berhasil masuk. Sebagian lainnya mendapati halaman yang lambat, sistem yang sulit diakses, dokumen yang gagal terunggah, atau tombol yang tidak merespons. Ada pula yang sudah mempersiapkan segala sesuatu selama berbulan-bulan, tetapi kehilangan kesempatan hanya karena koneksi internetnya terlambat beberapa detik.

Dalam situasi seperti itu, kekecewaan tidak dapat dianggap sekadar kekalahan dalam sebuah perlombaan digital. Di belakang setiap akun pendaftar ada waktu yang dikorbankan, biaya yang dikeluarkan, dan harapan keluarga yang dipertaruhkan.

Karena itu, kita perlu bertanya: apakah mekanisme siapa cepat dia dapat benar-benar merupakan cara paling adil untuk membagikan kesempatan yang sangat terbatas?

Secara formal, semua orang memang memulai pada waktu yang sama. Namun, dalam kenyataan, mereka tidak berangkat dari kondisi yang setara.

Pemohon di kota besar mungkin memiliki jaringan internet cepat, perangkat yang lebih baik, ruang kerja yang nyaman, serta kemampuan menggunakan teknologi secara lebih terampil. Sementara itu, pemohon di daerah dapat menghadapi kualitas sinyal yang tidak stabil, keterbatasan perangkat, atau gangguan listrik.

Ada yang dapat membuka laman pendaftaran melalui beberapa perangkat sekaligus. Ada yang hanya memiliki satu telepon genggam. Ada pula yang kemudian tergoda menggunakan jasa pihak ketiga, joki, atau orang yang mengaku memiliki akses khusus.

Akibatnya, kecepatan internet perlahan berubah menjadi penentu kesempatan. Padahal, kualitas jaringan tidak menggambarkan kesiapan seseorang mengikuti pertukaran budaya. Kecepatan menekan tombol juga tidak mencerminkan kemampuan bahasa, kematangan emosional, daya tahan, integritas, atau kemampuan beradaptasi di negara lain.

Persoalan menjadi lebih berat karena biaya WHV terus meningkat.

Mulai 1 Juli 2026, Australia menaikkan biaya permohonan pertama WHV dari 670 menjadi 840 dollar Australia, sekitar Rp10,5 juta. Untuk permohonan tahun kedua atau ketiga, biayanya meningkat menjadi 1.000 dollar Australia.

Calon peserta juga harus menyiapkan biaya paspor, tes bahasa Inggris, pemeriksaan kesehatan, tiket, akomodasi awal, dan bukti dana sekitar 5.000 dollar Australia. Dengan demikian, WHV bukan program yang dapat diikuti tanpa persiapan finansial yang matang.

Ketika biaya semakin tinggi dan kuota tetap terbatas, tuntutan terhadap keadilan proses seharusnya juga meningkat.

Indonesia memang tidak menentukan besarnya tarif visa Australia. Namun, pemerintah Indonesia memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pintu awal menuju program tersebut tidak dikuasai oleh mereka yang memiliki perangkat paling canggih, jaringan paling cepat, atau kemampuan membayar joki.

Di sinilah sistem undian elektronik atau ballot layak dipertimbangkan secara serius.

Pendaftaran dapat dibuka selama tujuh hingga 14 hari. Selama masuk dalam periode tersebut, setiap pemohon mempunyai peluang yang sama. Tidak perlu lagi berjaga sejak dini hari atau berdesakan mengakses sistem pada detik pertama.

Setelah pendaftaran ditutup, sistem melakukan pemeriksaan awal terhadap identitas dan persyaratan dasar. Hanya pemohon yang memenuhi ketentuan administratif yang masuk dalam proses undian.

Yang diundi bukan kelayakan memperoleh visa. Yang diundi adalah kesempatan untuk melanjutkan proses di antara mereka yang telah memenuhi persyaratan. Keputusan akhir mengenai visa tetap menjadi kewenangan Pemerintah Australia.

Sistem tersebut harus dilengkapi verifikasi NIK, nomor paspor, pengenalan wajah, dan pencegahan akun ganda. Proses pengundian perlu disaksikan lembaga pengawas, dapat diaudit, serta didukung dashboard publik yang menjelaskan jumlah peserta, tahapan seleksi, dan hasilnya tanpa membuka data pribadi.

Daftar cadangan juga perlu disiapkan. Jika peserta terpilih mengundurkan diri atau gagal melengkapi persyaratan, kesempatannya dapat diberikan kepada peserta berikutnya. Dengan demikian, kuota tidak terbuang dan proses tetap transparan.

Sistem undian memang tidak dapat membuat semua orang memperoleh tempat. Selama jumlah peminat lebih besar daripada kuota, akan selalu ada yang belum beruntung. Namun, setidaknya mereka kalah dalam proses yang setara, bukan karena sinyal lebih lemah atau perangkat lebih lambat.

Kisah kawan saya dari Medan dan putranya hanyalah satu dari ribuan cerita. Di berbagai daerah, ada orang tua yang menabung, anak muda yang belajar bahasa Inggris, dan keluarga yang berharap WHV dapat menjadi jalan untuk membangun kemandirian.

Negara tidak dapat menjamin setiap mimpi menjadi kenyataan. Namun, negara dapat memastikan bahwa setiap mimpi memperoleh kesempatan yang adil untuk diperjuangkan.

SDUWHV bukan sekadar surat dukungan. WHV bukan sekadar visa. Di baliknya terdapat harapan anak muda Indonesia untuk melangkah lebih jauh.

Karena itu, transformasi dari "war SDUWHV" menuju sistem yang lebih transparan dan berkeadilan bukan hanya perubahan teknis. Ia adalah perubahan cara negara memperlakukan warganya: bukan berdasarkan siapa yang paling cepat, melainkan dengan memastikan bahwa siapa pun yang memenuhi syarat memperoleh peluang yang sama.

Rianto, SH., MH Pertegas Pentingnya Kekompakan dan Integritas Pengurus JMSI Daerah dan Cabang

admin — Sat, 18 Jul 2026 22:22:00 +0700+0700

Rianto, SH., MH Pertegas Pentingnya Kekompakan dan Integritas Pengurus JMSI Daerah dan Cabang

SERDANG BEDAGAI | Ketua Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Sumatera Utara, Rianto, SH., MH, menegaskan pentingnya menjaga kekompakan, integritas, dan soliditas seluruh pengurus daerah maupun pengurus cabang sebagai fondasi utama dalam membesarkan organisasi perusahaan pers di Sumatera Utara.

Penegasan tersebut disampaikan Rianto saat menutup Rapat Kerja Daerah (Rakerda) JMSI Sumut 2026 di Pantai Romantis, Kabupaten Serdang Bedagai, Sabtu (18/7/2026), yang dihadiri seluruh Pengurus Cabang JMSI se-Sumatera Utara.

Menurut Rianto, setiap Pengurus Cabang harus membangun komunikasi yang baik dengan Pengurus Daerah melalui pelaporan seluruh aktivitas organisasi agar koordinasi, pendampingan, dan evaluasi program dapat berjalan maksimal.

"Saya berharap seluruh Pengurus Daerah dan Pengurus Cabang tetap menjaga kekompakan, integritas, serta memperkuat kolaborasi dalam setiap kegiatan organisasi. Begitu juga dalam penayangan berita, seluruh media anggota diharapkan mendukung publikasi kegiatan dan program JMSI Pusat maupun JMSI Sumatera Utara," tegas Rianto.

Rakerda juga menjadi forum evaluasi program kerja masing-masing cabang sekaligus menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis untuk memperkuat tata kelola organisasi, meningkatkan profesionalisme perusahaan pers, serta memperluas kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan.

Melalui forum konsolidasi tersebut, JMSI Sumut berkomitmen terus mendorong lahirnya perusahaan media yang profesional, mandiri, berintegritas, dan mampu bersaing di tengah perkembangan ekosistem digital. *(SS68)*

Menuju Konferensi PWI Sumut 2026, Farianda dan Anto Genk Kompak Jaga Persahabatan, Siap Bertarung Secara Fair

admin — Sat, 18 Jul 2026 20:02:00 +0700+0700

SERDANG BEDAGAI | Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumatera Utara, Farianda Putra Sinik, SE, menghadiri Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Sumatera Utara yang digelar di Pantai Romantis, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Sabtu (18/7/2026).

Kehadiran Farianda disambut hangat oleh jajaran pengurus dan anggota JMSI Sumut. Dalam kesempatan tersebut, ia turut memberikan pembekalan dan motivasi sekaligus berbagi pandangan mengenai pentingnya memperkuat organisasi perusahaan media siber di Sumatera Utara.

Farianda menegaskan, seluruh pengurus dan anggota harus bangga menjadi bagian dari JMSI karena organisasi tersebut merupakan wadah resmi perusahaan media siber yang telah diakui pemerintah dan memiliki peran strategis dalam memperkuat ekosistem pers nasional.

"Saya mengajak seluruh pemilik media untuk bersama-sama membesarkan JMSI. Organisasi ini harus semakin kuat agar mampu mengayomi anggotanya, termasuk memberikan manfaat bagi insan pers. Mudah-mudahan di bawah kepemimpinan Rianto, SH., MH atau Anto Genk, JMSI Sumut semakin maju," ujar Farianda.

Suasana Rakerda semakin cair ketika Farianda menyinggung pelaksanaan Konferensi PWI Sumatera Utara yang dijadwalkan berlangsung pada 10 Oktober 2026.

Dalam kesempatan itu, Farianda mengaku kehadirannya di Rakerda JMSI merupakan bentuk persahabatan dan penghormatan kepada Ketua JMSI Sumut, Rianto, SH.,MH, meski keduanya diprediksi akan menjadi rival dalam pemilihan Ketua PWI Sumut periode berikutnya.

"Saya hadir di sini menunjukkan bahwa hubungan kami tetap baik. Walaupun bersahabat, nanti kita siap bertarung secara sehat di Konferensi PWI Sumut," ucap Farianda disambut tawa dan tepuk tangan peserta.

Ia menegaskan, Konferensi PWI Sumut harus menjadi pesta demokrasi yang berlangsung secara jujur, terbuka, dan menjunjung tinggi etika organisasi.

"Siapa saja berhak mencalonkan diri, termasuk Rianto, sepanjang memenuhi ketentuan organisasi. Jangan ada yang disakiti, jangan difitnah, apalagi dibully. Mari kita ciptakan konferensi yang benar-benar demokratis dan bermartabat," tegasnya.

Sementara itu, Ketua JMSI Sumut Rianto, SH., MH., menyatakan kesiapannya untuk maju sebagai calon Ketua PWI Sumatera Utara pada Konferensi PWI Sumut yang akan digelar pada 10 Oktober 2026.

Menurut Rianto, kontestasi kepemimpinan merupakan bagian dari dinamika organisasi yang sehat. Ia berharap seluruh tahapan konferensi dapat berjalan dengan penuh semangat kebersamaan, sportivitas, dan tetap menjaga persaudaraan di antara insan pers Sumatera Utara.*(SS68)*

Ketua PWI Sumut Farianda Putra Sinik Berikan Pembekalan dan Motivasi Kepada Peserta Rakerda JMSI Sumut 2026

admin — Sat, 18 Jul 2026 19:20:00 +0700+0700

SERDANG BEDAGAI |Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumatera Utara, Farianda Putra Sinik, SE, memberikan pembekalan dan motivasi kepada peserta Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Sumatera Utara yang digelar di Pantai Romantis, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Sabtu (18/7/2026).

Kehadiran Farianda disambut hangat oleh jajaran pengurus dan pemilik perusahaan media yang tergabung dalam JMSI Sumut. Dalam sesi pembekalannya, ia menekankan pentingnya membangun perusahaan pers yang profesional, sehat secara manajemen, kuat secara bisnis, serta tetap menjunjung tinggi independensi dan etika jurnalistik.

Menurut Farianda, tantangan industri media saat ini semakin kompleks. Karena itu, pemilik media tidak hanya dituntut mampu menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas, tetapi juga harus memiliki tata kelola perusahaan yang baik agar media tetap eksis, dipercaya publik, dan mampu bersaing di era digital.

"JMSI adalah rumah besar bagi perusahaan media siber. Para pemilik media harus terus memperkuat solidaritas, meningkatkan kualitas pengelolaan perusahaan, serta membangun kolaborasi agar media lokal mampu berkembang dan memiliki daya saing," ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) merupakan organisasi perusahaan pers yang telah terdaftar sebagai konstituen Dewan Pers, sehingga memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga profesionalisme perusahaan pers sekaligus memperkuat ekosistem pers nasional.

Konstituen Dewan Pers adalah organisasi-organisasi pers yang diakui dan diverifikasi oleh Dewan Pers berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Konstituen ini berpartisipasi dalam pemilihan anggota Dewan Pers dan terdiri dari dua kategori utama, yakni organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers.

Farianda mengajak seluruh anggota JMSI Sumut untuk bangga menjadi bagian dari organisasi tersebut dan aktif berkontribusi dalam membesarkan JMSI sebagai wadah perusahaan media siber yang kredibel.

"Saya mengajak seluruh pemilik media untuk bersama-sama membesarkan JMSI. Organisasi ini harus semakin kuat sehingga mampu mengayomi anggotanya, meningkatkan kualitas perusahaan pers, serta memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan dunia jurnalistik di Sumatera Utara. Saya optimistis di bawah kepemimpinan Rianto, SH., MH atau Anto Genk, JMSI Sumut akan semakin maju dan solid," katanya.

Dalam kesempatan itu, Farianda juga menegaskan bahwa kehadirannya di Rakerda JMSI merupakan bentuk dukungan terhadap penguatan organisasi perusahaan pers sekaligus wujud persahabatan yang telah lama terjalin dengan Ketua JMSI Sumut, Rianto, SH., MH.

"Saya hadir karena hubungan persahabatan kami tetap terjalin dengan baik. Yang terpenting, kita memiliki tujuan yang sama, yakni membangun pers Sumatera Utara yang kolaboratif, profesional, bermartabat, dan semakin dipercaya masyarakat," tutup Farianda.*(SS68)*

Ijeck Akan Bawa Tragedi Kecelakaan Maut Sibolangit ke Rapat Komisi V DPR RI, Soroti Truk ODOL

admin — Sat, 18 Jul 2026 06:15:00 +0700+0700

JAKARTA – Anggota Komisi V DPR RI, Musa Rajekshah (Ijeck), menyampaikan belasungkawa yang mendalam atas tragedi kecelakaan beruntun di Jalan Jamin Ginting, kawasan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Jumat (17/7/2026), yang menewaskan empat orang dan menyebabkan belasan korban lainnya mengalami luka-luka.

Sebagai anggota Komisi V DPR RI yang membidangi sektor perhubungan, Ijeck menegaskan peristiwa tersebut akan menjadi perhatian serius dan dibawa ke forum rapat kerja bersama Kementerian Perhubungan RI.

"Kaitan kecelakaan ini saya akan membawa persoalan tersebut dalam rapat Komisi V DPR RI bersama mitra kerja kami, yaitu Kementerian Perhubungan," ujar Ijeck saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon.

Menurutnya, persoalan Over Dimension Over Loading (ODOL) masih menjadi salah satu penyebab utama tingginya angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia. Namun demikian, ia menegaskan pihaknya tetap menunggu hasil penyelidikan resmi dari kepolisian sebelum mengambil langkah lanjutan.

"Agar ada aturan yang lebih tegas terkait ODOL. Kecelakaan di Sibolangit ini diduga terjadi karena rem truk tidak mampu menahan beban saat melintasi jalan menurun. Kasus seperti ini bukan hanya terjadi di Sumatera Utara, tetapi juga di berbagai daerah lain di Indonesia," katanya.

Ijeck menilai penegakan hukum tidak boleh hanya menyasar pengemudi. Menurutnya, perusahaan angkutan dan pemilik kendaraan juga harus dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti mengoperasikan kendaraan yang melebihi kapasitas muatan atau tidak memenuhi standar keselamatan.

"Kami di Komisi V DPR RI akan mendorong aturan yang lebih tegas, tidak hanya bagi sopir, tetapi juga terhadap perusahaan pemilik kendaraan angkutan. Mereka harus bertanggung jawab terhadap perawatan kendaraan serta memastikan muatan sesuai dengan batas yang diizinkan dalam uji KIR," tegasnya.

Ia juga mengimbau seluruh perusahaan angkutan barang agar lebih mengutamakan keselamatan daripada mengejar keuntungan. Menurutnya, kendaraan yang membawa muatan melebihi kapasitas sangat berisiko menyebabkan rem blong, kehilangan kendali, hingga memicu kecelakaan yang merenggut nyawa.

Menutup keterangannya, Ijeck kembali menyampaikan rasa duka cita kepada seluruh keluarga korban dan berharap tragedi serupa tidak kembali terjadi.

"Saya sangat prihatin atas musibah ini. Kepada keluarga korban, saya turut berduka cita. Semoga kejadian seperti ini tidak terulang lagi di masa mendatang," tutupnya.

Balitbang Partai Golkar Luncurkan Buku General Check-Up Keuangan Negara, Dorong Pemahaman Sistemik atas Anggaran Publik

admin — Sat, 18 Jul 2026 06:10:00 +0700+0700

Jakarta – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar melalui Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) kembali meluncurkan karya intelektual berupa buku berjudul General Check-Up Keuangan Negara: Perspektif Anggaran Publik di Kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli Murni, Jakarta Barat, Jumat (17/7/2026). Buku ini ditulis oleh Dr. Yurisman Star, S.E., S.H., M.Si., Prof. Eric Alan Jones, Ph.D., Notrida Mandica, Ph.D., dan Desmar Panggabeasi, M.A.

Peluncuran buku dihadiri oleh Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar M. Sarmuji, serta Ketua Balitbang DPP Partai Golkar Prof. Dr. H. Yuddy Chrisnandi, S.H., S.E., M.E. Selain itu, kegiatan ini juga menghadirkan sejumlah tokoh nasional yang memberikan pengantar dan pandangan terhadap buku tersebut.

Dalam sambutannya, Ketua Balitbang DPP Partai Golkar Prof. Yuddy Chrisnandi menyampaikan bahwa peluncuran buku ini merupakan bagian dari komitmen Balitbang Partai Golkar dalam menghadirkan gagasan dan kontribusi intelektual bagi pembangunan bangsa.

"Di akhir bulan Mei lalu, kita meluncurkan buku Jalan Terjal Menuju Indonesia Adil Makmur yang dilaksanakan di Cirebon dan seluruh tim Balitbang juga ikut andil dalam peluncurannya. Kemudian pada bulan Juni, kita juga meluncurkan buku tentang revisi sejarah Masa Depan Revolusi Iran yang ditulis oleh Dr. Hasan. Dan hari ini, kita meluncurkan buku ketiga yang ditulis oleh Dr. Notrida Mandica, Dr. Yulisman, Desmar bersama Prof. Eric Alan Jones yang berjudul General Check-Up Keuangan Negara," ujar Prof. Yuddy.

Ia menambahkan, Balitbang DPP Partai Golkar juga tengah menyiapkan peluncuran buku berikutnya yang mengangkat tema Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Insyaallah dalam waktu yang tidak terlalu lama Balitbang akan meluncurkan buku Makan Bergizi Gratis dengan catatan-catatan untuk perbaikan bangsa Indonesia," katanya.

Peluncuran buku ini turut mendapat pengantar dari sejumlah tokoh nasional, di antaranya Penasihat Ahli Balitbang DPP Partai Golkar Prof. Bomer Pasaribu, Wakil Ketua Balitbang DPP Partai Golkar Prof. Ganjar Razuni, Anggota DPD RI Destita Khairil Insani, perwakilan Kementerian Agama RI Prof. Dr. Andi M. Faisal Bakti, M.A., serta Komjen Pol. (Purn.) Drs. Susno Duadji. Selain itu, Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar M. Sarmuji juga memberikan pandangannya mengenai pentingnya buku tersebut dalam membangun pemahaman publik terhadap pengelolaan keuangan negara.

M. Sarmuji menjelaskan, buku General Check-Up Keuangan Negara hadir sebagai ikhtiar akademik untuk melihat kondisi keuangan negara secara komprehensif dan memberikan perspektif yang lebih luas mengenai anggaran publik.

"Buku ini cukup menarik dan relevan untuk melihat apakah keuangan negara kita saat ini ada problem atau tidak. Mari kita baca buku ini dengan baik supaya kita memahami cara berpikir yang sistemik, termasuk cara pandang kita mengenai keuangan negara," ujarnya.

Pada kesempatan itu, M. Sarmuji menyampaikan apresiasinya atas peluncuran buku General Check-Up Keuangan Negara. Menurutnya, buku tersebut memiliki nilai strategis dalam membentuk cara berpikir masyarakat terkait keuangan negara.

"Terima kasih telah menghadirkan buku ini. Buku ini akan sangat bermanfaat, sekurang-kurangnya adalah membentuk cara berpikir kita tentang keuangan negara," ujar Sarmuji.

Buku General Check-Up Keuangan Negara: Perspektif Anggaran Publik diharapkan dapat menjadi salah satu referensi dalam memahami tata kelola anggaran negara secara lebih sistemik, sekaligus memperkaya diskursus publik mengenai tantangan dan arah pengelolaan keuangan negara Indonesia di masa depan.

Perkuat FTP, Haiko Sediakan Pangkalan Perawatan Pesawat One-stop

admin — Sat, 18 Jul 2026 06:07:00 +0700+0700

HAIKOU — Fasilitas pemeliharaan pesawat milik Haikou Airport Aircraft Maintenance Engineering Co., Ltd. (HAAME) memiliki peran krusial dalam menjaga standar keselamatan penerbangan global sekaligus memperkokoh posisi Hainan sebagai pusat konektivitas udara di kawasan Asia Pasifik.

Sebagai tulang punggung teknis dari operasional penerbangan di wilayah ini, HAAME telah membuktikan diri sebagai pusat Maintenance, Repair, Overhaul (MRO) pesawat berkelas internasional. Fasilitas yang luas dan dilengkapi dengan teknologi terkini tidak hanya melayani armada Hainan Airlines, tetapi juga menjadi mitra strategis bagi berbagai maskapai penerbangan internasional yang melintasi jalur udara vital di kawasan tersebut.

Delegasi Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) mengunjungi fasilitas HAAME, Jumat, 17 Juli 2026. HAAME adalah tempat terakhir yang dikunjungi delegasi JMSI dalam perjalanan persahabatan atas undangan All China Journalists Association (ACJA). Sebelum berkegiatan di Provinsi Hainan, delegasi JMSI lebih dahulu mengunjungi sejumlah tempat di Provinsi Yunnan.

"Peran HAAME dalam konektivitas regional cukup signifikan. Dengan memastikan bahwa setiap pesawat yang melayani rute internasional berada dalam kondisi prima, perusahaan ini secara langsung mendukung kelancaran arus logistik, perdagangan, dan pariwisata antarnegara. Keberhasilan operasional mereka menjadi jembatan yang memungkinkan pergerakan manusia dan barang terjadi dengan aman serta efisien," ujar Ketua Umum JMSI Teguh Santosa.

Dia menambahkan, posisi strategis Provinsi Hainan sebagai pelabuhan perdagangan bebas atau Free Trade Port (FTP) memberikan keuntungan tidak kecil bagi pengembangan industri perawatan pesawat. Kebijakan perdagangan bebas yang diterapkan pemerintah Tiongkok di Hainan menciptakan ekosistem yang sangat kompetitif bagi HAAME untuk terus tumbuh dan memperluas kapasitas layanannya.

Melalui status FTP ini, HAAME menikmati kemudahan dalam impor suku cadang pesawat dan peralatan teknologi tinggi dari berbagai negara dengan tarif pajak yang sangat rendah atau bahkan nol. Hal ini secara langsung menekan biaya operasional perawatan, yang pada akhirnya memberikan keuntungan kompetitif dalam harga layanan kepada para kostumer.

Keunggulan dari kebijakan Free Trade Port ini tidak berhenti pada efisiensi biaya. Kecepatan dalam proses bea cukai dan birokrasi logistik di Hainan memungkinkan suku cadang krusial tiba di fasilitas perawatan dalam waktu yang jauh lebih singkat dibandingkan wilayah lainnya. Kelincahan rantai pasok ini menjadi nilai tambah yang sangat krusial bagi maskapai pelanggan.

Keuntungan lain yang didapatkan kostumer adalah waktu ground time pesawat yang lebih singkat. Semakin cepat sebuah pesawat selesai menjalani perawatan, semakin cepat pula armada tersebut kembali mengudara untuk melayani penumpang atau mengangkut kargo. Artinya, efisiensi maskapai secara keseluruhan meningkat drastis.

Dalam kunjungan tersebut, delegasi JMSI menyaksikan langsung bagaimana integrasi antara tenaga ahli yang sangat terampil dengan sistem manajemen digital modern bekerja di lantai hangar. Setiap detail pengerjaan dilakukan dengan presisi tinggi, mencerminkan komitmen perusahaan terhadap keselamatan penerbangan yang tanpa kompromi.

Teknologi pendukung yang digunakan HAAME saat ini sudah mencapai standar otomatisasi tingkat lanjut, termasuk penggunaan pemindaian digital untuk mendeteksi kerusakan struktural mikro pada badan pesawat. Hal ini merupakan bagian dari upaya perusahaan untuk tetap relevan dalam kompetisi industri penerbangan global yang semakin menuntut kecepatan dan akurasi tinggi.

Peran HAAME pun semakin diperhitungkan dalam rencana jangka panjang konektivitas "Belt and Road Initiative" yang digagas Tiongkok. Sebagai penghubung udara, Hainan diproyeksikan akan terus meningkatkan frekuensi penerbangan ke berbagai titik di Asia Tenggara dan sekitarnya, dengan dukungan penuh dari kapabilitas perawatan yang ada di Haikou.

Usai kunjungan, Pembina JMSI Mursyid Sonsang mengapresiasi keterbukaan HAAME dalam menunjukkan bagaimana standar kualitas internasional dapat diterapkan di lingkungan yang mendukung pertumbuhan bisnis seperti di Hainan.

"Transparansi dalam proses operasional ini memberikan keyakinan lebih kepada para pemangku kepentingan mengenai masa depan industri penerbangan di kawasan ini," ujarnya.

"Perusahaan ini tidak hanya merawat mesin, tetapi juga merawat kepercayaan pelanggan melalui layanan yang responsif," ujarnya.

Kunjungan ini diakhiri dengan diskusi mengenai potensi kolaborasi lebih lanjut dalam mempromosikan ekosistem industri penerbangan di Hainan kepada audiens yang lebih luas, khususnya di Indonesia.

Potensi besar Hainan sebagai gerbang udara internasional kini semakin tampak nyata berkat dukungan fasilitas perawatan seperti yang dimiliki oleh HAAME. Dengan terus mengoptimalkan fasilitas di tengah kebijakan Free Trade Port yang semakin terbuka, HAAME siap menjadi pionir dalam membentuk wajah konektivitas udara di masa depan.

Keunggulan yang mereka tawarkan akan terus menjadi pendorong utama bagi tumbuhnya ekonomi regional yang berbasis pada transportasi udara yang aman dan efisien. []