https://www.halomedan.com/ Halo Medan | Berani Tampil Beda Wed, 22 Jul 2026 03:39:49 +0700+0700 id-ID PBTI Bidik Dominasi Asia! Indonesia Open Taekwondo 2026 Jadi Ajang Pembuktian Prestasi dan Kepercayaan Dunia di Era Letjen Richard Tampubolon Tue, 21 Jul 2026 22:20:00 +0700+0700
JAKARTA | Pengurus Besar Taekwondo Indonesia (PBTI) menunjukkan keseriusannya mengangkat prestasi taekwondo nasional ke level yang lebih tinggi. Melalui semangat "PBTI Calling", organisasi yang dipimpin Ketua Umum Letjen Richard Tampubolon resmi memanggil 31 atlet terbaik Indonesia untuk menghadapi 8th Asian Taekwondo Indonesia Open Championships 2026, kejuaraan bergengsi berstatus World Taekwondo G2 yang akan digelar pada 1–5 Agustus 2026 di Tennis Indoor Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta.

Ajang ini menjadi momentum bersejarah karena untuk pertama kalinya Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah kejuaraan taekwondo Asia berstatus World Taekwondo G2. Kepercayaan tersebut menjadi bukti meningkatnya reputasi Indonesia di mata federasi taekwondo dunia, sekaligus mencerminkan semakin kuatnya diplomasi olahraga PBTI di bawah kepemimpinan Letjen Richard Tampubolon.


Sebanyak 31 atlet terbaik yang dipanggil merupakan hasil seleksi dari Kejuaraan International Ksatria Nusantara Series Bandung Utama 2026. Berdasarkan surat resmi PBTI, seluruh atlet diwajibkan hadir pada Minggu, 26 Juli 2026 pukul 14.00 WIB di GOR POPKI Cibubur untuk mengikuti pemusatan latihan nasional sebagai bagian dari persiapan menuju kejuaraan.

Setelah proses pemanggilan, para atlet akan menjalani training camp di POPKI Cibubur hingga kejuaraan berlangsung. Sementara itu, sebelum bergabung ke pemusatan latihan, seluruh atlet juga diminta menjalani latihan intensif di daerah masing-masing di bawah pengawasan pelatih daerah guna menjaga kondisi fisik dan meningkatkan kesiapan teknik.

Menariknya, dari total 31 atlet yang dipanggil, tujuh di antaranya merupakan atlet Pelatnas Taekwondo Indonesia, sementara sisanya adalah atlet-atlet potensial hasil pembinaan daerah. Komposisi ini menunjukkan komitmen PBTI dalam memberikan kesempatan kepada talenta muda nasional untuk bersaing di level internasional, sekaligus memperkuat regenerasi atlet menuju masa depan yang lebih kompetitif.

Status World Taekwondo G2 menjadikan Indonesia Open 2026 sebagai salah satu kejuaraan paling bergengsi di kawasan Asia. Selain menawarkan persaingan dengan atlet-atlet elite dari berbagai negara, turnamen ini juga memberikan poin ranking dunia yang sangat penting bagi perjalanan karier para atlet menuju ajang internasional yang lebih tinggi.

Ketua Umum PBTI, Letjen Richard Tampubolon, menegaskan bahwa penyelenggaraan kejuaraan ini memiliki nilai strategis bagi perkembangan taekwondo Indonesia.

Ketua Umum PBTI, Letjen Richard Tampubolon.

"Kejuaraan 8th Asian Taekwondo Indonesia Open Championships (G2) menjadi ajang strategis bagi atlet Indonesia untuk meningkatkan prestasi dan daya saing internasional," tegas Richard Tampubolon.

Pernyataan tersebut mencerminkan visi PBTI yang tidak hanya mengejar prestasi sesaat, tetapi juga membangun ekosistem pembinaan atlet yang berkelanjutan melalui penyelenggaraan kejuaraan berstandar internasional di Indonesia. Dengan semakin banyaknya event kelas dunia yang digelar di Tanah Air, atlet nasional memiliki kesempatan lebih besar memperoleh pengalaman bertanding melawan lawan-lawan terbaik dunia tanpa harus selalu mengikuti kompetisi di luar negeri.



Melalui Indonesia Open 2026, PBTI menargetkan para atlet Indonesia mampu bersaing memperebutkan podium juara, meningkatkan peringkat dunia melalui poin World Taekwondo G2, sekaligus menjadi bahan evaluasi menyeluruh terhadap aspek teknik, fisik, mental, dan strategi sebagai bekal menghadapi berbagai kejuaraan internasional berikutnya.

Lebih dari sekadar berburu medali, 8th Asian Taekwondo Indonesia Open Championships 2026 menjadi simbol kebangkitan taekwondo Indonesia. Kepercayaan dunia kepada Indonesia sebagai tuan rumah serta langkah pembinaan yang semakin terarah di era kepemimpinan Letjen Richard Tampubolon menjadi fondasi penting dalam mewujudkan cita-cita menjadikan Indonesia sebagai salah satu kekuatan baru taekwondo di kawasan Asia bahkan dunia.*(SS68)*]]> https://www.halomedan.com/news/66358/pbti-bidik-dominasi-asia-indonesia-open-taekwondo-2026-jadi-ajang-pembuktian-prestasi-dan-kepercayaan-dunia-di-era-letjen-richard-tampubolon/ JAGA MARWAH Dukung Prabowo Jalankan Perpres 111/2025,Pecat TNI & Polri Terindikasi Boti Tue, 21 Jul 2026 21:17:00 +0700+0700 Jakarta – Ketua Umum Jaringan Pergerakan Masyarakat Bawah (JAGA MARWAH), Edison Tamba, menyatakan dukungan terhadap sikap tegas Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dalam memperkuat ketahanan nasional sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 111 Tahun 2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2025–2029.

Edison Tamba mengatakan, Perpres tersebut menjadi pedoman strategis pemerintah dalam menghadapi berbagai ancaman terhadap bangsa, baik ancaman militer maupun ancaman nonmiliter yang berpotensi melemahkan persatuan, ideologi, moral, dan ketahanan nasional.

Dalam dokumen Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2025–2029, pemerintah memasukkan berbagai bentuk ancaman nonmiliter, antara lain penyebaran ideologi yang bertentangan dengan Pancasila, radikalisme, terorisme, penyalahgunaan narkotika, perjudian daring, hingga penyebaran budaya LGBTQ sebagai bagian dari tantangan terhadap ketahanan nasional.

"Eksistensi Perpres Nomor 111 Tahun 2025 menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga ideologi Pancasila, moral bangsa, serta ketahanan nasional. JAGA MARWAH mendukung penuh langkah Presiden Prabowo Subianto untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut secara konsisten sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," ujar Edison Tamba.

Menurutnya, seluruh elemen masyarakat memiliki tanggung jawab bersama menjaga nilai-nilai kebangsaan serta memperkuat karakter generasi muda agar tidak mudah terpengaruh berbagai ancaman nonmiliter yang telah dipetakan dalam kebijakan pertahanan negara.

Dalam kesempatan itu, JAGA MARWAH juga mengingatkan Panglima TNI dan Kapolri agar terus menegakkan disiplin serta kode etik terhadap seluruh prajurit dan anggota kepolisian sesuai ketentuan hukum dan peraturan internal yang berlaku.

"Apabila terdapat personel yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin, kode etik, atau ketentuan kedinasan, termasuk yang berkaitan dengan perilaku yang dilarang berdasarkan aturan internal institusi masing-masing, maka proses penegakan hukum dan disiplin harus dilakukan secara tegas, profesional, dan sesuai mekanisme yang berlaku," tegas Edison.

Edison menambahkan bahwa TNI dan Polri merupakan garda terdepan pertahanan dan keamanan negara sehingga integritas, disiplin, profesionalisme, serta kepatuhan terhadap aturan kedinasan harus senantiasa dijaga demi mempertahankan kepercayaan publik.

JAGA MARWAH berharap implementasi Perpres Nomor 111 Tahun 2025 menjadi momentum memperkuat ketahanan nasional melalui sinergi pemerintah, aparat negara, dan seluruh komponen masyarakat dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (RED)]]> https://www.halomedan.com/news/66357/jaga-marwah-dukung-prabowo-jalankan-perpres-1112025pecat-tni-amp-polri-terindikasi-boti/ Tokoh Masyarakat Madina H. Syahrir Nasution Dukung PWI Sumut Adukan Hotman Paris: Jangan Rendahkan Martabat Wartawan Tue, 21 Jul 2026 19:19:00 +0700+0700
MEDAN – Tokoh masyarakat Mandailing Natal (Madina), H. Syahrir Nasution, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumatera Utara yang mengadukan Hotman Paris Hutapea terkait pernyataan yang dinilai merendahkan integritas dan martabat insan pers.

Menurut Syahrir, pernyataan yang dianggap menyudutkan profesi wartawan tidak boleh dibiarkan karena berpotensi mencederai kehormatan dunia pers yang selama ini menjalankan fungsi kontrol sosial, menyampaikan informasi kepada masyarakat, serta mengawal jalannya demokrasi.

"Saya mendukung penuh pengaduan tersebut. Jangan ada pihak yang merendahkan atau mencemooh dunia pers. Wartawan bekerja berdasarkan Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, bukan untuk dijadikan objek pelecehan melalui pernyataan yang merendahkan profesinya," tegas Syahrir Nasution, Senin (21/7/2026).

Syahrir menilai, kritik terhadap pemberitaan merupakan hal yang wajar dalam negara demokrasi. Namun, kritik tersebut harus disampaikan secara proporsional dan tidak menggeneralisasi seolah-olah seluruh wartawan memiliki integritas yang buruk.

"Kalau ada keberatan terhadap suatu pemberitaan, mekanismenya sudah jelas. Ada hak jawab, hak koreksi, bahkan penyelesaian melalui Dewan Pers. Jangan malah melontarkan ucapan yang dapat mencoreng nama baik profesi wartawan secara keseluruhan," ujarnya.

Ia menegaskan, pers merupakan salah satu pilar demokrasi yang memiliki peran penting dalam mengawasi jalannya pemerintahan, mengungkap berbagai persoalan publik, serta menyuarakan kepentingan masyarakat.

"Dunia pers harus dihormati. Wartawan bekerja untuk kepentingan publik. Jangan sampai muncul stigma yang dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pers hanya karena pernyataan yang tidak berdasar," katanya.

Syahrir juga mengajak seluruh insan pers tetap menjaga profesionalisme, independensi, dan memegang teguh Kode Etik Jurnalistik dalam menjalankan tugas.

"Saya mendukung langkah PWI Sumut untuk menempuh jalur yang sesuai dengan aturan. Kehormatan profesi wartawan harus dijaga. Pers yang kuat dan bermartabat adalah salah satu fondasi penting bagi demokrasi yang sehat," pungkasnya.

Kasus ini menjadi perhatian berbagai kalangan setelah PWI Sumut mengambil langkah pengaduan terhadap pernyataan Hotman Paris yang dinilai telah merendahkan integritas profesi wartawan. PWI menegaskan bahwa kritik terhadap pers harus dilakukan secara bertanggung jawab dan tidak mendiskreditkan profesi wartawan secara umum.]]> https://www.halomedan.com/news/66356/tokoh-masyarakat-madina-h-syahrir-nasution-dukung-pwi-sumut-adukan-hotman-paris-jangan-rendahkan-martabat-wartawan/ Dorong Geliat Ekonomi Lokal, BRI BO Sibuhuan Kunjungi Calon Agen Brilink Baru Tue, 21 Jul 2026 19:08:00 +0700+0700
PALAS - Upaya mendorong geliat ekonomi lokal di daerah, BRI Branch Office(BO) Sibuhuan kunjungi pemilik kios agen BRILink yang baru mendaftar.

Mendapat dari BRI BO Sibuhuan tersebut,pemilik kios yang baru mendaftar untuk menjadi agen BRILink menyambut dengan baik agar transaksi inklusi keuangan berjalan sesuai diharapkan.

"Kunjungan kepada calon agen Brilink yang baru mendaftar untuk menjadi agen sebagai bentuk dukungan untuk membangun ekosistim usaha yang saling menguatkan," kata Pimpinan Cabang BRI BO Sibuhuan,Dedi Harpian,As,Selasa(21/7/2026).

Dikatakan, kunjungan sebagai bentuk dukungan BRI untuk terus mendorong inklusivitas transaksi sekaligus memperluas jaringan layanan perbankan melalui peran agen BRILink yang melayani transaksi keuangan masyarakat secara lebih dekat,efisein dan merata.

Menurut Dedi Harpian, agen BRILink memiliki peran untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berdampak positip untuk memudahkan masyarakat mendapatkan layanan perbankan yang cepat,efisiensi.

Dampak positip menjadi agen BRILink,sambungnya meningkatkan pendapatan keluarga, keberadaannya juga membuka peluang usaha baru, lapangan kerja, dan membuat masyarakat lebih mudah mengakses layanan keuangan tanpa harus datang ke kantor langsung.

"Dedikasi para AgenBRILink, berperan penting dalam memperluas layanan keuangan hingga ke pelosok negeri," tutupnya.


]]> https://www.halomedan.com/Berita/66355/dorong-geliat-ekonomi-lokal-bri-bo-sibuhuan-kunjungi-calon-agen-brilink-baru/ Layanan Kesehatan Masyarakat Nias Utara Semakin Baik, Pemprov Sumut Terus Dorong Optimalisasi Sejak 2019 Tue, 21 Jul 2026 18:50:00 +0700+0700

NIAS UTARA – Layanan kesehatan masyarakat di Kabupaten Nias Utara terus menunjukkan peningkatan seiring komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) mengoptimalkan kapasitas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tafaeri sejak mulai beroperasi pada 2019. Dukungan tersebut diwujudkan melalui peningkatan fasilitas, penambahan tenaga medis, hingga penguatan kapasitas pelayanan rumah sakit.

Wakil Gubernur (Wagub) Sumut Surya meninjau langsung RSUD Tafaeri di Kecamatan Lotu, Kabupaten Nias Utara, Selasa (21/7/2026), untuk memastikan peningkatan fasilitas dan penambahan tenaga medis berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.

Dalam kunjungan tersebut, Surya melihat berbagai ruang pelayanan hingga ruang rawat inap. RSUD Tafaeri mengalami peningkatan fasilitas setelah pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan membangun gedung baru guna menambah kapasitas layanan. Sementara itu, Pemprov Sumut turut mendukung penyediaan dokter spesialis melalui kerja sama dengan Universitas Sumatera Utara (USU).

"Kalau fasilitas sudah bagus, berarti dokternya harus disiapkan. Pak Gubernur ingin semua daerah di Nias tidak ada lagi yang tertinggal. Terutama Nias Utara ini," ujar Surya dalam agenda Berkantor di Nias.

Menurutnya, pelayanan kesehatan merupakan salah satu tolok ukur kemajuan daerah karena berkaitan langsung dengan kualitas hidup masyarakat. Karena itu, peningkatan kapasitas RSUD Tafaeri menjadi salah satu prioritas Gubernur Sumut Bobby Nasution dalam pemerataan pembangunan di Kepulauan Nias.

Direktur RSUD Tafaeri Wariswan Lahagu mengapresiasi dukungan Pemprov Sumut yang dinilai berperan besar dalam meningkatkan kapasitas rumah sakit tersebut. Ia menjelaskan, sejak mulai beroperasi pada 2019, fasilitas kesehatan itu masih setara dengan fasilitas kesehatan tingkat pertama.

Pada 2024, RSUD Tafaeri meningkat menjadi rumah sakit tipe D. Kini, dengan kapasitas 50 tempat tidur, didukung tujuh dokter spesialis, satu dokter gigi, tujuh dokter umum, serta hampir 200 tenaga kesehatan yang terdiri dari perawat, bidan, dan tenaga medis lainnya, rumah sakit tersebut dinilai telah memenuhi syarat menjadi rumah sakit tipe C.

"Mungkin kalau tidak ada bantuan dari provinsi untuk penyediaan dokter spesialis, mungkin sampai saat ini kami RSUD tetap kesulitan. Makanya kami sangat berterimakasih kepada Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur yang sudah memperhatikan Nias Utara," sebut Wariswan.

Sementara itu, Wakil Bupati Nias Utara Yusman Zega mengatakan wilayahnya memiliki luas sekitar 1.200 kilometer persegi dengan kondisi geografis yang didominasi dataran tinggi dan medan yang cukup berat. Karena itu, dukungan sumber daya manusia dan sarana penunjang pelayanan kesehatan masih sangat dibutuhkan.

"Kami juga berharap kalau bisa kita mendapat bantuan berupa mobil jenazah. Mengingat selama ini kita hanya pakai mobil pengangkut pasien. Tetapi kami sangat berbahagia, karena perhatian Pemprov Sumut kepada Nias Utara sangat besar. Untuk membuat kabupaten ini tidak lagi masuk kategori tertinggal," katanya.

Menutup kunjungannya, Surya berpesan kepada jajaran RSUD Tafaeri dan Pemerintah Kabupaten Nias Utara agar senantiasa menjaga integritas. Menurutnya, integritas pimpinan akan menjadi teladan bagi seluruh jajaran sehingga kualitas pelayanan kepada masyarakat semakin baik dan kepercayaan publik terus meningkat.**]]> https://www.halomedan.com/Berita/66354/layanan-kesehatan-masyarakat-nias-utara-semakin-baik-pemprov-sumut-terus-dorong-optimalisasi-sejak-2019/ Mendukung Program BSPS, BRI BO Sibuhuan Berikan Fasilitas Layanan ke Masyarakat Penerima Bantuan Tue, 21 Jul 2026 18:39:00 +0700+0700

PALAS - BRI Branch Office( BO) Sibuhuan mendukung pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Komitmen BRI mendukung program pemerintah dengan memberikan fasilitas layanan perbankan kepada para penerima bantuan di wilayah Kabupaten Padanglawas.

Pimpinan Cabang BRI BO Sibuhuan, Dedi Harpian,As,Selasa(21/7/2026), mengatakan penyedian fasilitas perbankan ini bertujuan untuk mendukung proses penyaluran dana bantuan agar berlangsung secara aman, transparan, dan tepat sasaran.

Selain itu, lanjutnya untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses layanan keuangan.

"BRI siap menjalankan peran sebagai mitra penyalur bantuan BSPS secara profesional, transparan, dan akuntabel, sehingga bantuan dapat diterima tepat sasaran oleh masyarakat yang membutuhkan," ujar Dedi Harpian.

Ia berharap, dengan adanya akses fasilitas layanan ini diharapkan dapat mempercepat proses penyaluran bantuan sekaligus memastikan pelaksanaan program berjalan efektif.

Program BSPS merupakan salah satu upaya pemerintah dalam membantu masyarakat berpenghasilan rendah untuk meningkatkan kualitas rumah secara swadaya, dengan dukungan stimulan dana pembangunan maupun perbaikan rumah.

" Harapan kita, adanya fasilitas layanan perbankan ini bisa memperluas akses kepada masyarakat penerima bantuan sehingga berjalan efektif," pungkasnya.

Keterangan Photo : BRI BO Sibuhuan, berikan fasilitas layanan perbankan kepada masyarakat penerima bantuan untuk program BSPS.]]> https://www.halomedan.com/news/66353/mendukung-program-bsps-bri-bo-sibuhuan-berikan-fasilitas-layanan-ke-masyarakat-penerima-bantuan/ Diduga Kelalaian Sistemik, Tokoh Pemuda Sumatera Utara Desak Kasus Tabrakan Maut Sibolangit Diusut Hingga Perusahaan Tue, 21 Jul 2026 17:47:00 +0700+0700 Medan – Penyidik Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polrestabes Medan terus mendalami penyidikan untuk mengungkap fakta di balik peristiwa tabrakan beruntun yang terjadi di Jalan Jamin Ginting Km 44–45, Desa Suka Makmur, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Jumat (17/7/2026) sekitar pukul 10.30 WIB.

Dalam perkara ini, polisi telah menetapkan sopir truk berinisial BS (50) sebagai tersangka dan telah dilakukan penahanan. BS diketahui mengemudikan truk Fuso Hino warna hijau BK 8453 SG yang saat kejadian mengangkut air mineral.

Kasat Lantas Polrestabes Medan, AKBP Widodo SL, menjelaskan bahwa kecelakaan diduga dipicu oleh kegagalan fungsi rem saat kendaraan melaju dari arah Tanah Karo menuju Kota Medan.

"Truk Fuso bermuatan air mineral diduga mengalami rem blong dari arah Tanah Karo ke Medan. Saat di lokasi kejadian terjadi perlambatan arus lalu lintas. Tepat di sekitar pintu keluar Grand Hill, truk menabrak sejumlah kendaraan yang berjalan pelan, baik searah maupun dari arah berlawanan," ujarnya.

Peristiwa nahas tersebut mengakibatkan empat orang meninggal dunia serta sejumlah kendaraan mengalami kerusakan berat.

Atas perbuatannya, tersangka dijerat Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dengan ancaman hukuman maksimal enam tahun penjara, terkait kelalaian yang menyebabkan kecelakaan hingga menimbulkan korban jiwa.


*Sorotan Dugaan Kelalaian Sistemik*

Kasus ini memicu reaksi luas dari masyarakat. Sejumlah warganet menyoroti dugaan kelalaian berulang pada kendaraan logistik yang beroperasi di jalur rawan Medan–Berastagi.

Masyarakat mendesak adanya pengetatan uji kelayakan kendaraan (KIR), pengawasan lebih ketat terhadap angkutan barang, hingga wacana pembangunan jalur khusus kendaraan logistik.

Sorotan tegas juga datang dari tokoh pemuda Sumatera Utara, Riza Usty Siregar, SH, yang juga Ketua Umum komunitas Aku Anak Medan. Ia menegaskan bahwa penanganan kasus tidak boleh berhenti pada sopir semata.

"Kasus ini harus diusut hingga ke perusahaan pengangkutan. Jangan hanya sopir yang dijadikan tersangka. Ada kemungkinan kelalaian juga terjadi pada pihak perusahaan maupun lemahnya pengawasan dari instansi terkait," ujarnya kepada awak media, Selasa (21/7/2026).

Riza turut menyoroti peran Dinas Perhubungan yang dinilai belum optimal dalam melakukan pengawasan terhadap kendaraan angkutan barang di lapangan.

Ia mendesak Gubernur Sumatera Utara melalui Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Sumut untuk segera mengambil langkah tegas melalui evaluasi menyeluruh.

"Bila perlu, Gubernur melalui Kadishub Sumut memanggil seluruh Kepala Dinas Perhubungan kabupaten/kota se-Sumatera Utara untuk melakukan evaluasi. Di lapangan masih banyak ditemukan truk yang tidak sesuai standar operasional, bahkan dengan kondisi lampu yang tidak berfungsi. Ini sangat membahayakan," tegasnya.

Selain itu, pengawasan terhadap uji berkala kendaraan (KIR) juga menjadi perhatian serius. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, kendaraan angkutan barang wajib menjalani uji kelayakan setiap enam bulan untuk memastikan kondisi laik jalan.

"Jangan sampai kendaraan yang tidak lulus KIR justru diluluskan karena faktor tertentu," tambahnya.

Riza juga meminta aparat kepolisian untuk lebih tegas dalam menindak kendaraan yang tidak layak jalan maupun yang berkendara secara ugal-ugalan.

"Polisi harus menindak tegas truk-truk yang tidak sesuai SOP, apalagi yang membahayakan pengguna jalan lainnya," pungkasnya.

Pihak PT Tirta Investama (produsen Aqua) menyampaikan belasungkawa mendalam atas insiden tersebut dan menegaskan bahwa keselamatan merupakan prioritas utama.

Perusahaan menyatakan telah berkoordinasi dengan pihak berwenang, termasuk Polrestabes Medan dan Polda Sumatera Utara, serta tengah melakukan investigasi internal terhadap perusahaan logistik mitra. PT Tirta Investama juga menyatakan siap memberikan sanksi tegas apabila ditemukan adanya pelanggaran terhadap standar operasional.

Kasus kecelakaan maut di Sibolangit ini dinilai tidak hanya menjadi persoalan individu, melainkan juga membuka dugaan adanya kelalaian sistemik dalam pengawasan transportasi barang.

Penyidik masih terus mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain, termasuk perusahaan pengangkutan. Sementara itu, publik mendesak adanya pembenahan menyeluruh, mulai dari penegakan hukum, pengawasan KIR, hingga kebijakan transportasi, guna mencegah tragedi serupa terulang di masa mendatang.]]> https://www.halomedan.com/Berita/66352/diduga-kelalaian-sistemik-tokoh-pemuda-sumatera-utara-desak-kasus-tabrakan-maut-sibolangit-diusut-hingga-perusahaan/ Dukung Program TJSL,BRI BO Sibuhuan Lakukan Survei Kecalon Penerima Bantuan Tue, 21 Jul 2026 17:35:00 +0700+0700
PALAS - Sebagai wujud kepedulian dan komitmen mendukung pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan(TJSL),BRI Branch Office(BO) Sibuhuan melaksanakan survei terhadap calon penerima bantuan ke Yayasan Perguruan Anak Bangsa Integritas Indonesia.

Kunjungan survei bertujuan untuk memastikan program yang akan disalurkan tepat sasaran dan memberikan manfaat secara optimal.

Pimpinan Cabang BRI BO Sibuhuan, Dedi Harpian,As,Selasa(21/7/2026), mengatakan BRI BO Sibuhuan dipercayakan untuk melakukan survei terhadap calon penerima bantuan agar bantuan yang disalurkan tepat sasaran sesuai program TJSL.

"Program TJSL ini dirancang untuk memberikan dampak jangka panjang yang lebih luas dibanding bantuan sosial konvensional," terang Dedi Harpian.

Ia mengatakan, BRI berkomitmen mendukung program TJSL/CSR mendukung sektor pendidikan yang dapat menunjang mobilitas kegiatan mencetak generasi muda yang cerdas,kreaktif dan inovatif.

"Melalui program TJSL, BRI berkomitmen untuk terus hadir memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya di bidang pendidikan," tambahnya.

Ia menambahkan, survei yang dilakukan kepihak Yayasan Perguruan Anak Bangsa Integritas Indonesia,untuk memastikan bantuan yang disalurkan nantinya dapat dimanfaat dengan baik dan memberi manfaat.

Program TJSL/CSR ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan BRI dalam mendukung pembangunan sosial, pendidikan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat di berbagai wilayah Indonesia, tandas Dedi Harpian.


]]> https://www.halomedan.com/news/66351/dukung-program-tjslbri-bo-sibuhuan-lakukan-survei-kecalon-penerima-bantuan/ Ledakan Terjadi di Perumahan Grand Polonia Medan, 5 Rumah Alami Rusak Tue, 21 Jul 2026 17:16:00 +0700+0700 Medan. Ledakan terjadi di Perumahan Grand Polonia Medan, Senin (20/7/2026). Sekitar lima rumah mengalami kerusakan.

Dari lima rumah tersebut, 1 rumah yanh diduga menjadi sumber ledakan mengalami kerusakan parah. "Sekitar 4 rumah lain terkena dampak dari ledakan tersebut," ujar Camat Medan Polonia, Alfi Pane, saat dikonfirmasi, Senin (20/7/2026).

Alfi Pane mengatakan, saat ini polisi sudah berada di lokasi TKP. Dirinya belum mengetahui darimana sumber ledakan.

"Belum tahu Bang (asal sumber ledakan). Begitu juga korban belum diketahui," tuturnya.]]> https://www.halomedan.com/Berita/66350/ledakan-terjadi-di-perumahan-grand-polonia-medan-5-rumah-alami-rusak/ Dianggap Rendahkan Profesi Wartawan PWI Sumut Laporkan Hotman Paris Hutapea ke Polda Tue, 21 Jul 2026 17:12:00 +0700+0700 MEDAN- Pengacara Hotman Paris Hutapea dilaporkan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) wilayah Sumatera Utara (Sumut) ke Polda Sumut, Selasa (21/7/2026).

Laporan itu tertuang dalam Nomor : LP/B/1174/VII/2026/SPKT/Polda Sumut tanggal 21 Juli 2026.

Laporan itu dibuat oleh Ketua Bidang Hukum PWI Sumut, Amrizal, SH mewakili Ketua PWI Sumut, H Farianda Putra Sinik.

Amrizal mengatakan, laporan ini dibuat buntut ucapan Hotman Paris Hutapea saat konferensi pers di Kejaksaan Agung pada Jumat (17/7/2026).

"Kami datang ke Polda Sumut untuk melaporkan pengacara Hotman Paris, karena beliau menyampaikan kata-kata tidak pantas ketika melakukan konferensi pers," sebut Amrizal, Selasa (21/7/2026).

PWI Sumut mengingatkan Hotman Paris tidak sembarangan berbicara, apalagi sampai menghina profesi wartawan.

'Dalam menjalankan tugasnya wartawan dilindungi undang-undang," ujarnya.

Amrizal menyampaikan, wartawan diatur, dilindungi melalui undang-undang.

"Pengacara terkenal, jangan sembarangan menyampaikan sesuatu di depan umum, menghina, menjelekan wartawan, serta mengadu domba dengan institusi lain," ujarnya.

Sementara, Ketua PWI Sumut H Farianda Putra Sinik sangat mengecam ucapan Hotman Paris Hutapea, soal "dimana otak lu" dalam konferensi pers, kemarin.

Dia menyebut perkataan Hotman Paris Hutapea menyakiti perasaan wartawan.

"Kedatangan ke mari karena panggilan, atas pernyataan pengacara Hotman Paris yang menghina profesi wartawan 'dimana otak lu' dan sebagainya. Sebenarnya itu mengganggu perasaan kita semua," kata Farianda.

Setelah membuat laporan, Farianda berharap aduannya diproses agar terungkap motif Hotman berbicara seperti itu.

Meski Hotman sudah meminta maaf, mereka tetap berharap Polisi menindaklanjuti laporannya.

"Kami mengetahui dia sudah minta maaf," ujarnya.

"Kami mau ini diproses secara hukum supaya terang benderang kenapa dia berbicara seperti itu, apakah ada muatan lain, atau memang karena merendahkan derajat wartawan. Kami meminta agar Polda Sumut laporan kami ditindaklanjuti, dituntaskan sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia,"sambungnya.


Teks foto :
Ketua PWI Sumut, H Farianda Putra Sinik (kanan) bersama Ketua Bidang Hukum Amrizal, membuat laporan ke Polda Sumut, Selasa (21/7/2026).]]> https://www.halomedan.com/news/66349/dianggap-rendahkan-profesi-wartawan-pwi-sumut-laporkan-hotman-paris-hutapea-ke-polda/ Diduga Bayi Alami Patah Tulang Saat Persalinan di Puskesmas Binanga, Keluarga Kecewa, Aktivis Desak Investigasi Tue, 21 Jul 2026 16:52:00 +0700+0700
PADANG LAWAS – Dugaan insiden medis di Puskesmas Binanga, Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas, menjadi sorotan publik. Seorang bayi yang baru dilahirkan diduga mengalami patah tulang pada lengan kanan saat proses persalinan, sehingga memicu kekecewaan keluarga dan menuai perhatian berbagai pihak.

Informasi yang beredar menyebutkan, keluarga mempertanyakan pelayanan yang diberikan tenaga kesehatan karena bayi diduga mengalami cedera usai dilahirkan. Kasus tersebut kemudian ramai diperbincangkan di media sosial.

Aktivis sosial Saif Ajis Siregar mengecam dugaan buruknya pelayanan kesehatan tersebut. Ia meminta Pemerintah Kabupaten Padang Lawas dan Dinas Kesehatan segera melakukan investigasi secara menyeluruh agar penyebab kejadian dapat diungkap secara transparan serta tidak terulang di kemudian hari.

"Keselamatan ibu dan bayi harus menjadi prioritas utama. Jika memang ditemukan adanya kelalaian, maka harus diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Namun bila murni merupakan komplikasi medis, hal itu juga harus dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat," ujarnya.

Sementara itu, pihak Puskesmas Binanga memberikan penjelasan bahwa persalinan berlangsung dalam kondisi darurat karena bayi mengalami distosia bahu, yakni kondisi ketika bahu bayi tersangkut di jalan lahir. Menurut pihak puskesmas, kondisi tersebut merupakan kegawatdaruratan medis yang dapat mengancam keselamatan bayi sehingga diperlukan tindakan segera. Setelah lahir, dokter menduga bayi mengalami patah tulang lengan kanan dan langsung menyarankan rujukan ke rumah sakit untuk penanganan lebih lanjut.

Hingga kini, kasus tersebut masih menjadi perhatian masyarakat. Publik berharap Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Lawas melakukan pemeriksaan independen terhadap prosedur penanganan persalinan, sehingga fakta medis dapat diketahui secara objektif dan hak pasien maupun tenaga kesehatan tetap terlindungi.]]> https://www.halomedan.com/news/66348/diduga-bayi-alami-patah-tulang-saat-persalinan-di-puskesmas-binanga-keluarga-kecewa-aktivis-desak-investigasi/ BI Investment Day Digelar di Medan, Bobby Nasution Siap Sambut Gubernur se-Sumatera Bahas Penguatan Investasi Tue, 21 Jul 2026 16:25:00 +0700+0700

MEDAN – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menyatakan kesiapan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut menjadi tuan rumah 'BI Investment Day Sepulau Sumatera' yang akan digelar di Hotel Adimulia Medan, Kamis (23/7/2026). Forum tersebut akan mempertemukan para gubernur se-Sumatera, investor, dan pemangku kepentingan untuk memperkuat kolaborasi investasi di kawasan.

Hal tersebut disampaikan Bobby Nasution saat menerima audiensi Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Sumut Ameriza M Moesa beserta jajaran di Aula Tengku Rizal Nurdin, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41 Medan, Selasa (21/7/2026). Pertemuan tersebut membahas sejumlah agenda strategis terkait pengembangan investasi regional di Pulau Sumatera.

Bobby menyambut baik kepercayaan yang diberikan kepada Sumatera Utara sebagai tuan rumah penyelenggaraan BI Investment Day. Menurutnya, potensi besar yang dimiliki Pulau Sumatera perlu dikelola secara terintegrasi agar mampu menjadi salah satu motor penggerak ekonomi nasional.

"Potensi Sumatera ini sangat luar biasa. Melalui kegiatan BI Investment Day ini, kita berharap arus investasi tidak hanya masuk ke satu daerah saja, tetapi dapat terintegrasi dan memberi dampak ekonomi yang nyata bagi seluruh masyarakat di Pulau Sumatera," ungkap Bobby.

Ia juga menegaskan komitmen Pemprov Sumut dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui penguatan sinergi antardaerah, sehingga peluang investasi yang masuk dapat memberikan manfaat bagi seluruh wilayah di Sumatera.

Selain membahas promosi investasi regional, pertemuan tersebut juga menjadi momentum memperkuat sinergi antara Pemprov Sumut dan Bank Indonesia dalam mendorong kemudahan berusaha, penguatan UMKM, serta percepatan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah guna meningkatkan ketahanan ekonomi Sumatera Utara.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BI Provinsi Sumut Ameriza M Moesa mengatakan, BI Investment Day dirancang sebagai forum yang mempertemukan pemerintah daerah, investor, dan berbagai pemangku kepentingan untuk memperluas peluang investasi di Pulau Sumatera. Kegiatan tersebut direncanakan dihadiri sedikitnya lima gubernur dari provinsi di Sumatera.

"Melalui BI Investment Day, kami ingin memperkuat kolaborasi lintas provinsi di Pulau Sumatera. Acara ini menjadi wadah untuk mempromosikan berbagai potensi keunggulan daerah, menarik arus investasi baru, serta mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan secara lebih inklusif dan berkelanjutan," ujar Ameriza.

Menurutnya, penguatan investasi di Pulau Sumatera sangat penting agar potensi yang dimiliki setiap daerah, mulai dari sektor infrastruktur, komoditas unggulan, hingga pariwisata, dapat dikembangkan secara optimal sehingga mampu mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi di luar Pulau Jawa.**]]> https://www.halomedan.com/news/66347/bi-investment-day-digelar-di-medan-bobby-nasution-siap-sambut-gubernur-sesumatera-bahas-penguatan-investasi/ Perkuat Sinergi, BRI BO Sibuhuan Jajaki Kerjasama Dengan RSU Permata Madina Sibuhuan Tue, 21 Jul 2026 16:09:00 +0700+0700

PALAS - Memperluas sinergi dan meningkatkan kualitas layanan, BRI Kantor Cabang Sibuhuan melakukan kunjungan silaturahmi sekaligus audensi kepihak Rumah Sakit Umum(RSU) Permata Madina Padanglawas.



Kunjungan ini sebagai bentuk komitmen BRI, guna menjajaki peluang kerjasama yang saling memberikan kontribusi bermanfaat khususnya untuk pelayanan perbankan.



Pimpinan Cabang BRI BO Sibuhuan,Dedi Harpian,As, Selasa(21/7/2026), berharap melalui pertemuan silaturahmi ini dapat terjalin kemitraan yang kuat dalam menghadirkan berbagai solusi layanan perbankan yang inovatif,efisein sesuai dengan kebutuhan rumah sakit.



Oleh karena itu, Dedi Harpian berharap, dengan adanya sinergi dan kolaborasi,tentu wujud nyata dukungan BRI terhadap rumah sakit akan terus terjalin dengan baik dalam meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat.



Menurut Pimpinan Cabang BRI BO Sibuhuan, menjalin sinergi dan kolaborasi sebagai bentuk mencerminkan komitmen BRI untuk berperan aktif dalam menyediakan layanan perbankan berkualitas tinggi yang mendukung kegiatan rumah sakit.



Ditambahkan, kami hadir dengan solusi inovatif yang memberi kemudahan untuk kegiatan bertransaksi untuk mitra kerja BRI BO Sibuhuan.



"Semua layanan ini dirancang untuk memastikan pihak rumah sakit dapat memanfaatkan fasilitas layanan perbankan dengan mudah, cepat dan aman," ucapnya.



Menanggapi hal itu,pihak management Rumah Sakit Umum Permata Madina Sibuhuan, menyambut baik kunjungan silaturahmi BRI BO Sibuhuan untuk kerjasama sebagai mitra strategis.



Kita optimis,BRI sebagai mitra dipercaya dapat mendukung kegiatan peningkatan layanan pada kebutuhan rumah sakit untuk kemudahan akses fasilitas perbankan.rel





BRI BO Sibuhuan melakukan kunjungan silaturahmi dengan pihak RSU Permata Madina Sibuhuan untuk menjajaki kerjasama.]]> https://www.halomedan.com/news/66346/perkuat-sinergi-bri-bo-sibuhuan-jajaki-kerjasama-dengan-rsu-permata-madina-sibuhuan/ Rianto, SH., MH Apresiasi Sikap Ketua Dewan Pers dan Ketua Umum PWI yang Mengecam Pernyataan Hotman Paris yang Dinilai Merendahkan Profesi Wartawan Tue, 21 Jul 2026 14:53:00 +0700+0700
MEDAN | Ketua Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Sumatera Utara yang juga CEO Sumut 24 Group, Rianto, SH., MH atau yang akrab disapa Anto Genk, menyampaikan apresiasi kepada Ketua Dewan Pers Prof. Dr. Komaruddin Hidayat dan Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Akhmad Munir atas sikap tegas mereka dalam membela martabat profesi wartawan menyusul pernyataan Advokat Hotman Paris Hutapea yang dinilai merendahkan insan pers.

Menurut Rianto, sikap Dewan Pers dan PWI Pusat menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga kemerdekaan pers sekaligus melindungi wartawan yang sedang menjalankan tugas jurnalistik sesuai amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

"Saya mengapresiasi Ketua Dewan Pers Prof. Dr. Komaruddin Hidayat dan Ketua Umum PWI Akhmad Munir yang segera memberikan pernyataan resmi membela kehormatan profesi wartawan. Sikap seperti ini penting agar tidak ada pihak yang merasa bebas merendahkan kerja jurnalistik," ujar Rianto di Medan, Selasa (21/7/2026).

Rianto menegaskan, wartawan memiliki hak untuk mengajukan pertanyaan kepada narasumber sebagai bagian dari upaya memperoleh informasi yang akurat bagi kepentingan publik. Karena itu, setiap narasumber dapat memilih menjawab atau tidak menjawab pertanyaan, namun tidak dibenarkan menyampaikan ucapan yang merendahkan profesi wartawan.

Polemik tersebut bermula ketika Hotman Paris Hutapea memberikan keterangan kepada awak media di Gedung Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Jumat (17 Juli 2026), terkait perkara yang melibatkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah. Dalam konferensi pers itu, Hotman melontarkan kalimat seperti "Lo punya otak enggak sih?", meminta wartawan "shut up", serta menyebut wartawan sebagai "pengecut" apabila tidak berani mengajukan pertanyaan langsung kepada Mabes Polri. Pernyataan tersebut memicu kecaman luas dari organisasi pers.

Merespons peristiwa itu, Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir pada Sabtu (18 Juli 2026) di Jakarta menyatakan bahwa bertanya kepada narasumber merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tugas jurnalistik. Ia menegaskan tidak ada alasan bagi siapa pun untuk merendahkan martabat wartawan yang sedang menjalankan tugas profesionalnya serta meminta Hotman Paris memberikan klarifikasi dan permohonan maaf kepada insan pers.

Sikap serupa juga disampaikan Ketua Dewan Pers Prof. Dr. Komaruddin Hidayat. Pada Senin (20 Juli 2026), Dewan Pers menerbitkan Surat Pernyataan Nomor 07/P-DP/VII/2026 yang menyesalkan adanya pernyataan bernada merendahkan profesi wartawan. Dewan Pers menegaskan bahwa menyampaikan pertanyaan, meminta penjelasan, dan melakukan konfirmasi merupakan bagian dari kerja jurnalistik yang dilindungi Undang-Undang Pers serta mengajak seluruh pihak menghormati profesi wartawan dan menjaga iklim kebebasan pers yang sehat.

Rianto berharap polemik tersebut menjadi pelajaran bagi seluruh pejabat publik, aparat penegak hukum, advokat, maupun narasumber lainnya agar selalu menghormati profesi wartawan ketika menjalankan tugas peliputan.

"Pers merupakan salah satu pilar demokrasi. Menghormati wartawan berarti menghormati hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar. Saya berharap hubungan antara narasumber dan insan pers tetap dibangun atas dasar saling menghormati, etika, dan profesionalisme," tutup Rianto.

Diketahui, setelah menuai kritik dari berbagai organisasi pers, Hotman Paris Hutapea akhirnya menyampaikan permohonan maaf melalui video yang diunggah di akun Instagram pribadinya pada 20 Juli 2026, seraya mengakui ucapannya terlontar karena emosi saat menghadapi pertanyaan wartawan.*(SS68)*]]> https://www.halomedan.com/Berita/66345/rianto-sh-mh-apresiasi-sikap-ketua-dewan-pers-dan-ketua-umum-pwi-yang-mengecam-pernyataan-hotman-paris-yang-dinilai-merendahkan-profesi-wartawan/ Momen Peringatan Hari Jadi Kabupaten Palas ke 19, BRI Kolaborasi Dukung Program Pemerintah Untuk Pertumbuhan Ekonomi Tue, 21 Jul 2026 14:07:00 +0700+0700

PALAS - BRI Branch Office(BO) Sibuhuan secara langsung ikut serta mengikuti upacara peringatan Hari Jadi Kabupaten Padanglawas ke 19 Tahun 2026,dihalaman kantor Bupati Palas, Jumat(17/7/2026).

Kehadiran insan BRILian dimomen hari jadi kabupaten sebagai bentuk komitmen mempererat sinergi dan kerjasama antara BRI dengan pemerintah daerah.

Pimpinan Cabang BRI BO Sibuhuan, Dedi Harpian,As, Selasa(21/7/2026), mengatakan melalui kolaborasi ini diharapkan hubungan kerjasama akan terjalin semakin kuat serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat

Dikatakan, dengan adanya sinergi dan kerjasama yang baik,tentu akan memberikan dampak positip dalam peningkatan layanan perbankan dan tercapai tujuan bersama untuk memperkuat kolaborasi.

Menurut Dedi Harpian, momentum peringatan hari jadi kabupaten Palas ke 19 menjadi perekat dalam mempererat sinergi antara BRI dan Pemerintah Kabupaten Palas dalam mendukung pembangunan daerah serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

BRI terus berkomitmen menghadirkan layanan perbankan mendukung penguatan sektor prekonomian daerah,pemberdayaan pelaku UMKM serta perluasan akses layanan keuangan bagi masyarakat sebagai nilai tambah bagi masyarakat.

Ia menambahkan, kehadiran insan BRILian diperingatan hari jadi kabupaten Palas ke 19 merupakan bagian dari upaya memperkuat hubungan kelembagaan sekaligus membangun kolaborasi yang berkelanjutan dengan Pemerintah Kabupaten Palas.

"Kami berharap sinergi yang telah terjalin dengan Pemerintah Kabupaten Palas dapat terus ditingkatkan. BRI siap mendukung berbagai program pembangunan daerah melalui layanan perbankan," tutupnya.


]]> https://www.halomedan.com/news/66344/momen-peringatan-hari-jadi-kabupaten-palas-ke-19-bri-kolaborasi-dukung-program-pemerintah-untuk-pertumbuhan-ekonomi/ Bunda Indah Ajak Ribuan Perempuan Semarakkan Hari Kebaya Nasional 2026 di Medan, Gaungkan Kebaya sebagai Identitas Bangsa* Tue, 21 Jul 2026 11:50:00 +0700+0700
MEDAN | Pembina Perempuan Indonesia Maju (PIM) sekaligus Pengurus KOWANI dan Pembina Berkebaya Pusat, Bunda Indah, mengajak seluruh perempuan dan masyarakat Sumatera Utara untuk bersama-sama memeriahkan **Hari Kebaya Nasional 2026 yang akan digelar di Lapangan Benteng Medan, Jumat, 24 Juli 2026.

Menurut Bunda Indah, peringatan Hari Kebaya Nasional bukan sekadar seremoni budaya, tetapi menjadi momentum penting untuk memperkuat jati diri bangsa melalui pelestarian kebaya sebagai warisan budaya Indonesia yang telah diwariskan secara turun-temurun.

"Setiap tanggal 24 Juli kita memperingati Hari Kebaya untuk terus memperkenalkan jati diri budaya Indonesia kepada dunia. Kebaya merupakan warisan leluhur yang memiliki nilai sejarah, filosofi, dan identitas bangsa yang harus terus dijaga serta dilestarikan, khususnya oleh generasi muda," ujar Bunda Indah saat memberikan keterangan di Istana Maimun Medan, Jumat (17/7).

Ia menjelaskan, penetapan 24 Juli sebagai Hari Kebaya Nasional memiliki makna mendalam agar masyarakat memahami sejarah serta nilai luhur yang terkandung dalam kebaya sebagai simbol perjuangan, keanggunan, dan persatuan perempuan Indonesia.

Bunda Indah juga mengajak seluruh organisasi perempuan, komunitas, hingga masyarakat umum untuk hadir mengenakan kebaya dalam puncak peringatan yang akan berlangsung mulai pukul 07.00 WIB di Lapangan Benteng Medan. Kegiatan tersebut akan dimeriahkan dengan Parade Berkebaya yang melibatkan berbagai organisasi perempuan dari seluruh Sumatera Utara.

Selain menjadi ajang pelestarian budaya, Bunda Indah menegaskan bahwa kegiatan ini juga diharapkan mampu menggerakkan perekonomian masyarakat melalui pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

"Kami menyediakan booth pameran secara gratis bagi pelaku UMKM agar produk-produk unggulan Sumatera Utara semakin dikenal luas. Budaya dan ekonomi harus berjalan beriringan sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat," katanya.

Untuk pelaksanaan kegiatan di Medan, Ketua DPC Perempuan Indonesia Maju (PIM) Kota Medan, May Aritonang, dipercaya sebagai Ketua Panitia Hari Kebaya Nasional 2026.

May Aritonang menyampaikan seluruh persiapan kegiatan telah berjalan sesuai rencana dengan dukungan berbagai pihak.

"Kami ingin Hari Kebaya Nasional menjadi momentum mempererat persatuan perempuan Indonesia sekaligus mengajak masyarakat mencintai dan melestarikan kebaya sebagai identitas budaya bangsa," ujarnya.

Peringatan Hari Kebaya Nasional 2026 di Medan mendapat dukungan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Polda Sumut, Kodam I/Bukit Barisan, Jalasenastri Armada I, Persit Kartika Chandra Kirana PD I/Bukit Barisan, KOWANI, serta berbagai organisasi perempuan dan kemasyarakatan, di antaranya PIM Sumut yang diketuai Maya Zaimitha selaku Koordinator Penyelenggara Nasional, IWAPI Sumut, Puja Kesuma Sumut, Pesantren Al Akbar, Generasi Emas Muslimah Indonesia (GEMI) Sumut, PB IKA YPNU, Kongres Advokat Indonesia, KAUKUS Sumut, PUAN Sumut, Majelis Taklim MBSC Soleha, serta sejumlah organisasi perempuan lainnya.

Melalui peringatan ini, Bunda Indah berharap kebaya tidak hanya dikenakan pada acara seremonial, tetapi menjadi simbol kebanggaan nasional yang terus hidup di tengah masyarakat sekaligus memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia kepada dunia.*(SS68)*]]> https://www.halomedan.com/news/66343/bunda-indah-ajak-ribuan-perempuan-semarakkan-hari-kebaya-nasional-2026-di-medan-gaungkan-kebaya-sebagai-identitas-bangsa/ Guru Besar Ilmu Politik Sebut Presiden Prabowo Tegak Lurus pada Konstitusi, Tidak Ada Ruang untuk Intervensi Hukum* Tue, 21 Jul 2026 09:26:00 +0700+0700
JAKARTA — Guru Besar Ilmu Politik Universitas Nasional, Prof. Dr. H. Yuddy Chrisnandi, ikut angkat suara menanggapi polemik pernyataan pengacara Hotman Paris Hutapea yang mengaitkan proses hukum mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah, dengan izin Presiden Prabowo Subianto.

Prof. Yuddy menegaskan bahwa dalam sistem hukum Indonesia, tidak terdapat satu pun ketentuan yang mengharuskan penyidik memperoleh izin Presiden sebelum menetapkan seseorang sebagai tersangka, termasuk terhadap mantan pejabat tinggi negara. Menurutnya, narasi yang dibangun oleh kuasa hukum Febrie justru berpotensi menyesatkan publik dan menyeret institusi kepresidenan ke dalam proses penegakan hukum yang seharusnya berjalan independen.

"Penetapan tersangka adalah kewenangan penyidik yang diatur secara tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Tidak ada norma hukum, baik dalam KUHAP, KUHP, maupun peraturan perundang-undangan turunan lainnya, yang mensyaratkan izin Presiden untuk itu. Menghadirkan syarat yang tidak diatur undang-undang justru menabrak prinsip dasar negara hukum," ujar Prof. Yuddy dalam keterangan tertulisnya, Senin (20/7).

Ia menambahkan, prinsip equality before the law atau kesetaraan di depan hukum merupakan salah satu pilar utama negara hukum yang dianut Indonesia. "Konstitusi kita tidak mengenal kekebalan hukum berdasarkan kedekatan personal dengan Kepala Negara. Justru di sinilah letak kematangan sistem hukum kita, bahwa siapa pun yang pernah dekat, pernah berjasa, atau pernah menempati posisi strategis, tetap tunduk pada mekanisme yang sama ketika berhadapan dengan dugaan tindak pidana," tegas Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) periode 2014 - 2016 tersebut.

Prof. Yuddy menilai, alih-alih menjadi alat pembelaan, kasus Febrie Adriansyah sesungguhnya merupakan pembuktian paling nyata bahwa Presiden Prabowo Subianto konsisten dengan komitmennya untuk tidak tebang pilih dalam memberantas korupsi.

"Presiden Prabowo telah menegaskaan dalam berbagai kesempatan, seperti pada forum domestik maupun internasional seperti Forbes Global CEO Conference 2025, bahwa korupsi adalah penyakit yang harus ditangani tanpa pandang bulu. Apa yang kita saksikan hari ini adalah realisasi dari komitmen tersebut. Ketika seseorang yang pernah menempati posisi strategis di kejaksaan pun tetap diproses hukum, itu adalah bukti empiris, bukan sekadar retorika, bahwa Presiden tidak melindungi siapa pun yang diduga menyimpang," jelas Prof. Yuddy.

Ia mengingatkan bahwa dari perspektif ilmu politik dan tata kelola pemerintahan, independensi penegak hukum dari intervensi eksekutif adalah salah satu pilar utama tata kelola pemerintahan yang baik. "Justru akan menjadi kemunduran serius bagi konsolidasi demokrasi kita jika Presiden dianggap wajib memberi izin sebelum penyidik bekerja. Itu bertentangan dengan semangat reformasi yang selama puluhan tahun kita bangun. Presiden Prabowo memilih jalan yang benar secara konstitusional, yaitu membiarkan aparat penegak hukum bekerja sesuai kewenangannya," ujarnya.

Sebagai akademisi yang mendalami tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi, Prof. Yuddy juga menyampaikan keprihatinannya terhadap upaya menarik nama Presiden ke dalam pembelaan perkara pidana. Ia menilai hal tersebut bukan hanya keliru secara hukum, tetapi juga berbahaya bagi kesehatan ruang publik digital.

"Kita harus jujur, narasi yang menyeret nama Presiden ke dalam sebuah perkara pidana individu punya konsekuensi serius. Ia bisa membentuk persepsi keliru di masyarakat, seolah-olah ada intervensi kekuasaan dalam proses hukum. Padahal yang benar justru sebaliknya, Presiden Prabowo menahan diri, tidak mencampuri, dan membiarkan hukum bekerja. Sikap itu harus dihormati, bukan didistorsi," kata Prof. Yuddy.

Ia menutup pernyataannya dengan mengajak semua pihak, termasuk kuasa hukum, untuk menempatkan proses hukum pada tempatnya. Menurutnya membela klien adalah hak profesional yang dijamin undang-undang. Tetapi pembelaan itu harus dilakukan di ruang persidangan, dengan argumen hukum, bukan dengan membangun narasi politik yang tidak berdasar. Sebab publik Indonesia sudah cukup dewasa untuk membedakan mana pembelaan hukum yang sah, dan mana yang sekadar upaya menggeser opini.

Duta Besar RI untuk Ukraina merangkap Georgia dan Armenia periode 2017 - 2021 tersebut meyakini konsistensi Presiden Prabowo dalam menjaga jarak dari proses penegakan hukum, sebagaimana ditunjukkan dalam kasus Febrie Adriansyah dan sejumlah kasus lain yang menyeret nama pejabat maupun kader partai koalisi pemerintah akan memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintahan dan mempercepat konsolidasi demokrasi di Indonesia.]]> https://www.halomedan.com/Berita/66342/guru-besar-ilmu-politik-sebut-presiden-prabowo-tegak-lurus-pada-konstitusi-tidak-ada-ruang-untuk-intervensi-hukum/ Dentuman Maut di Grand Polonia: Rumah Mewah Luluh Lantak, 4 Orang Terjebak di Reruntuhan, 6 Korban Luka Mon, 20 Jul 2026 19:53:00 +0700+0700
MEDAN – Suara ledakan dahsyat menggelegar dan menggemparkan kawasan elite Komplek Grand Polonia, Jalan Perhubungan, Kelurahan Suka Damai, Kecamatan Medan Polonia, Senin (20/7) siang. Satu unit rumah mewah hancur berkeping-keping, sementara empat orang dilaporkan terjebak di bawah reruntuhan bangunan dan enam lainnya mengalami luka-luka.

Kekuatan ledakan begitu besar hingga merobohkan sebagian besar bangunan rumah. Balkon lantai dua ambruk, rangka bangunan miring, dan material bangunan beterbangan hingga ke badan jalan. Tiga mobil mewah yang terparkir di depan rumah ikut ringsek dihantam puing-puing.

Tak hanya menghancurkan rumah utama, gelombang ledakan juga merusak sedikitnya empat rumah di sekitarnya. Kaca-kaca pecah, dinding retak, dan serpihan material bangunan berserakan di kawasan permukiman elite tersebut.

Camat Medan Polonia, Alfi Pane, membenarkan adanya kerusakan pada rumah-rumah di sekitar lokasi.

> "Ada empat rumah lain yang terkena dampak ledakan tersebut," ujarnya saat dikonfirmasi wartawan.



Namun, hingga kini penyebab ledakan masih belum diketahui. Aparat kepolisian bersama tim Dinas Pemadam Kebakaran Kota Medan langsung melakukan sterilisasi lokasi dan penyelidikan.

> "Belum tahu asal sumber ledakan. Begitu juga data korban masih didata," kata Alfi Pane.



Suasana di lokasi berubah mencekam. Warga yang mendengar dentuman keras berhamburan keluar rumah. Kepulan debu memenuhi udara, sementara puing-puing bangunan menutupi halaman hingga badan jalan.

Momen paling memilukan terjadi ketika seorang wanita menangis histeris di depan rumah yang telah rata dengan tanah. Ia terus berteriak memanggil ibunya yang diduga masih berada di dalam bangunan yang roboh. Perempuan itu sempat berusaha menerobos masuk, namun dicegah petugas karena kondisi bangunan sangat labil dan berpotensi ambruk kembali.

Informasi sementara menyebutkan empat orang masih berada di dalam reruntuhan saat proses evakuasi berlangsung. Selain itu, enam orang mengalami luka-luka akibat tertimpa material bangunan dan terkena pecahan kaca yang terlontar akibat ledakan.

Hingga berita ini ditulis, proses pencarian korban masih berlangsung. Polisi belum memastikan penyebab ledakan, termasuk apakah dipicu kebocoran gas, bahan peledak, atau faktor lainnya. Aparat juga mengimbau masyarakat menjauhi lokasi demi keselamatan dan kelancaran proses evakuasi.]]> https://www.halomedan.com/Berita/66341/dentuman-maut-di-grand-polonia-rumah-mewah-luluh-lantak-4-orang-terjebak-di-reruntuhan-6-korban-luka/ Kemnaker Petakan Kebutuhan Industri Jepang untuk Perluas Peluang Kerja bagi Tenaga Kerja Indonesia Mon, 20 Jul 2026 19:29:00 +0700+0700 Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memetakan kebutuhan industri Jepang dalam upaya menyelaraskan penyiapan tenaga kerja Indonesia dengan kebutuhan dunia usaha di negara tersebut. Pemetaan tersebut dilakukan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor bersama delegasi selama kunjungan kerja ke Jepang pada 8–12 Juli 2026.

Selama kunjungan, Wamenaker bersama delegasi berdialog dengan KBRI Tokyo, lembaga pelatihan dan penempatan, sejumlah perusahaan penerima tenaga kerja Indonesia, serta Sekretariat Asian Productivity Organization (APO). Dari ran gkaian pertemuan tersebut, Kemnaker memperoleh gambaran mengenai kebutuhan industri Jepang, kesiapan tenaga kerja, serta aspek perlindungan yang perlu terus diperkuat.

Wamenaker Afriansyah Noor mengatakan, Jepang masih memiliki peluang yang besar bagi tenaga kerja Indonesia, terutama pada sektor otomotif, transportasi, konstruksi, pertanian, caregiving, dan sektor lain yang membutuhkan tenaga kerja terampil.

"Peluang kerja di Jepang harus kita siapkan dengan tenaga kerja Indonesia yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan industri. Penyiapan SDM tidak hanya soal keterampilan teknis, tetapi juga kemampuan bahasa, pemahaman budaya kerja, dan kesiapan beradaptasi," ujar Wamenaker melalui siaran pers Biro Humas Kemnaker, Senin (13/7/2026).

Menurutnya, mitra Jepang memberikan penilaian positif terhadap tenaga kerja Indonesia karena dinilai memiliki kemampuan adaptasi yang baik. Namun, kualitas tenaga kerja tetap perlu diperkuat, terutama pada keterampilan praktik, kemam puan bahasa Jepang, penguasaan istilah teknis, keselamatan kerja, disiplin, serta pemahaman budaya kerja agar semakin sesuai dengan standar perusahaan Jepang.

Salah satu temuan penting dari kunjungan tersebut adalah perlunya pelatihan yang semakin mendekati kondisi kerja nyata di perusahaan Jepang. Pada sektor otomotif, misalnya, perusahaan menekankan pentingnya penguasaan praktik perawatan kendaraan, inspeksi dasar, keselamatan kerja, serta menjaga kualitas dan kerapian area kerja. Selain itu, kemampuan berkomunikasi dan menjalankan prosedur kerja secara disiplin juga menjadi perhatian.

Kemnaker juga mencatat bahwa penguasaan bahasa Jepang menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung kesiapan tenaga kerja Indonesia. Karena itu, pembekalan tidak hanya mencakup kemampuan berbahasa sehari-hari, tetapi juga bahasa teknis yang digunakan di lingkungan kerja, termasuk istilah keselamatan dan komunikasi operasional.

Wamenaker menegaskan, masukan langsung dari perusah aan Jepang menjadi bekal penting bagi Kemnaker untuk terus menyempurnakan penyelenggaraan pelatihan vokasi di Indonesia.

"Kita ingin memastikan pelatihan vokasi benar-benar menjawab kebutuhan industri. Masukan langsung dari perusahaan di Jepang menjadi penting untuk memperbaiki kurikulum, meningkatkan kualitas instruktur, dan memperkuat pembelajaran berbasis praktik," kata Wamenaker.

Selain peningkatan kompetensi, kunjungan tersebut juga membahas penguatan perlindungan tenaga kerja Indonesia di Jepang, mulai dari pendampingan dan layanan pengaduan hingga pembekalan kesiapan mental, kemampuan adaptasi, serta budaya kerja Jepang, seperti kedisiplinan, ketepatan waktu, kepatuhan terhadap aturan, dan komunikasi di lingkungan kerja.

Pertemuan dengan Sekretariat APO juga membahas peluang penguatan kerja sama di bidang produktivitas, termasuk pengembangan kapasitas SDM, penguatan sertifikasi produktivitas, serta pemanfaatan inovasi dan teknologi untuk meningkatkan daya sa ing tenaga kerja Indonesia.

Hasil pemetaan kebutuhan industri Jepang tersebut menjadi masukan bagi Kemnaker dalam menyelaraskan program pelatihan vokasi, sertifikasi kompetensi, dan penyiapan tenaga kerja agar semakin sesuai dengan kebutuhan dunia usaha serta perkembangan pasar kerja global.

"Hasil kunjungan ini menjadi masukan penting bagi Kemnaker untuk memperkuat penyiapan tenaga kerja Indonesia, mulai dari pelatihan, sertifikasi, penempatan, hingga perlindungan. Harapannya, tenaga kerja Indonesia semakin siap bersaing dan memperoleh peluang kerja yang berkualitas," tutur Wamenaker.r
]]> https://www.halomedan.com/news/66340/kemnaker-petakan-kebutuhan-industri-jepang-untuk-perluas-peluang-kerja-bagi-tenaga-kerja-indonesia/ PRSU Sepi Pengunjung, Rudi Alfahri Minta Bobby Evaluasi dan Ganti Direksi PT PPSU Mon, 20 Jul 2026 19:09:00 +0700+0700
Medan - Anggota Komisi B DPRD Sumatera Utara, Rudi Alfahri Rangkuti, mendesak Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution untuk segera mengevaluasi bahkan mencopot Direktur Utama PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (PPSU) selaku pengelola Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU). Desakan itu disampaikan menyusul masih sepinya jumlah pengunjung hingga memasuki pekan ketiga penyelenggaraan PRSU 2026.

Menurut Rudi, kondisi tersebut menjadi bukti bahwa pengelolaan PRSU tidak berjalan maksimal. Ia menilai panitia maupun pengelola gagal menghadirkan inovasi yang mampu menarik minat masyarakat untuk datang ke arena pameran tahunan tersebut.

"Kalau kita lihat, penyebab utamanya ada dua. Pertama, harga tiket yang menurut masyarakat cukup mahal. Kedua, PRSU ini tidak ada perubahan dari tahun ke tahun. Konsepnya itu-itu saja, tidak ada inovasi baru yang membuat masyarakat penasaran atau tertarik untuk datang. Akhirnya masyarakat merasa bosan karena acaranya monoton," kata Rudi saat memberikan keterangan, Senin (20/7/2026).

Ia menilai keramaian yang sempat terjadi di PRSU hanya dipengaruhi oleh konser musik tertentu, bukan karena daya tarik keseluruhan acara.

"Kalaupun ada yang bilang ramai, itu karena ada konser. Tapi apakah seramai konser-konser besar yang benar-benar menyedot ribuan penonton? Kita lihat sendiri konser seperti Dewa 19 dan artis besar ibukota lainnya di Medan selalu mendapat antusiasme luar biasa. Nah, PRSU belum mampu menciptakan antusiasme seperti itu," ujarnya.

Memasuki dua pekan terakhir pelaksanaan PRSU, Rudi meminta panitia tidak hanya mengeluarkan klaim bahwa jumlah pengunjung meningkat, tetapi segera mengambil langkah nyata agar masyarakat kembali berminat datang.

"Kita berharap panitia segera mengambil tindakan. Turunkan harga tiket dan lakukan promosi yang lebih masif sehingga masyarakat tertarik datang ke PRSU. Jangan hanya mengeluarkan rilis yang seolah-olah ramai," katanya.

Menurutnya, indikator sederhana untuk melihat tingkat kunjungan PRSU dapat dilihat dari kondisi lalu lintas di sekitar lokasi penyelenggaraan.

"Kalau memang benar-benar ramai, pasti terlihat dari kemacetan dan antusiasme masyarakat. Ini kan biasa-biasa saja. Jangan hanya membuat rilis. Yang dibutuhkan masyarakat adalah fakta di lapangan," tegasnya.

Rudi juga menyoroti kinerja PT PPSU yang kini dipercaya mengelola PRSU. Ia menilai perpindahan pengelolaan dari pemerintah kepada BUMD tersebut seharusnya menghadirkan konsep yang lebih modern dan profesional. Namun kenyataannya, perubahan yang dijanjikan tidak terlihat.

"Dulu PRSU dikelola pemerintah. Sekarang dikelola PT PPSU. Harusnya ada suasana baru, ada nuansa baru, ada terobosan baru. Tapi yang kita lihat tidak ada perubahan yang berarti," katanya.

Meski pengelola diketahui menggunakan jasa event organizer (EO), Rudi menilai hasil kerja yang ditampilkan tidak mencerminkan profesionalisme.

"Mereka memang menggunakan jasa EO. Tapi kita lihat, EO seperti apa? Menurut saya tidak profesional. Harusnya mereka belajar dari event-event besar yang sukses menarik masyarakat. Banyak contoh yang bisa dijadikan referensi, tetapi itu tidak diaplikasikan di Sumatera Utara," ujarnya.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut menegaskan, kondisi ini harus menjadi bahan evaluasi menyeluruh bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terhadap jajaran direksi PT PPSU.

"Kritik kita kepada pengelola PRSU adalah introspeksi diri. Banyak belajar bagaimana mengelola sebuah event besar yang benar-benar diminati masyarakat. Jangan hanya menjalankan rutinitas tanpa ada pembaruan," katanya.

Rudi bahkan secara tegas meminta Gubernur Sumatera Utara tidak ragu melakukan perombakan terhadap jajaran direksi PT PPSU apabila dinilai tidak mampu mengelola PRSU secara profesional.

"Tidak salah Gubernur melakukan evaluasi ulang terhadap para direktur di BUMD tersebut. Kalau memang tidak mampu meningkatkan kualitas pengelolaan PRSU, ya harus diganti. Bukan hanya direkturnya, komisaris juga harus dievaluasi," tegasnya.

Ia menambahkan, selama ini DPRD Sumut telah berulang kali mendorong evaluasi terhadap sejumlah BUMD. Namun, khusus untuk PT PPSU, menurutnya persoalan yang terjadi sudah sangat nyata sehingga membutuhkan tindakan yang lebih tegas.

"Selama ini kita memang sudah banyak memberikan dorongan untuk evaluasi BUMD. Tapi untuk yang satu ini, kondisinya sangat terlihat. Pengelolaannya carut-marut dan tidak profesional. Karena itu kami meminta Pemerintah Provinsi Sumatera Utara segera merombak jajaran direksi PT PPSU. Evaluasi harus dilakukan demi memperbaiki pengelolaan PRSU ke depan," pungkasnya.]]> https://www.halomedan.com/news/66339/prsu-sepi-pengunjung-rudi-alfahri-minta-bobby-evaluasi-dan-ganti-direksi-pt-ppsu/