Hari Museum Nasional: Mengintip Masa Lampau Lewat Arsitektur Kantor PTPN IV Regional 2

admin — Thu, 22 Oct 2026 16:43:00 +0700+0700

MEDAN – Sejumlah karyawan lalu-lalang di koridor suatu gedung perkantoran bergaya neoklasik yang berada tak jauh dari titik nol Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Gedung bercat krem itu memiliki struktur dinding yang tebal dan plafon yang tinggi. Tiap jendela serta pintunya berukuran besar dan lebar, menyatu harmonis dengan pilar-pilar garang yang berjajar rapi di sisi luar.

Ini bukan gedung perkantoran biasa. Selain tampilannya yang khas, ia juga merupakan komponen penting dalam sejarah perkebunan nasional sekaligus saksi bisu era kolonial di masa lampau. Kini, gedung tersebut menjadi Region Office PTPN IV Regional 2, bagian dari Subholding PTPN IV PalmCo. Lokasinya beralamat di Jalan Letjen Suprapto Nomor 2, Kelurahan Hamdan, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan.

"Gedung ini menyimpan jejak dari beberapa fase sejarah perkebunan. Keistimewaannya penting untuk dipahami dan dijaga bersama-sama," ujar Kepala Bagian Sekretariat dan Hukum PTPN IV Regional 2, Muhammad Ridho Nasution, kepada awak media, Kamis (22/10/2026).

Sebelum dinasionalisasi, gedung Region Office PTPN IV Regional 2 dulunya adalah kantor wilayah N.V. Handels Vereeniging Amsterdam (HVA), perusahaan asal Belanda yang didirikan di Amsterdam pada 1878. Perusahaan itu semula bergerak dalam bidang jasa keuangan yang menawarkan kredit di Hindia Belanda. Seiring waktu, HVA mengembangkan bisnisnya ke bidang perkebunan tebu, kopi, singkong, sisal, teh dan kelapa sawit.

Pada masa kejayaannya, HVA sempat menaungi 36 perusahaan dan memiliki 170.000 pekerja. Kemajuan pesat ini mendorong HVA membangun kantor wilayah di Medan guna menunjang aktivitas perkebunannya. Sebelum itu, HVA sudah lebih dulu membangun gedung serupa di Surabaya pada 1920.

Pembangunan gedung di Medan dimulai pada 1926 di atas lahan seluas sekitar 14.000 meter persegi. Lahan ini memiliki sertifikat hak Erfpacht Verponding Nomor 323 pada tahun yang sama. Gedung utama dirancang oleh biro arsitektur Cuypers, Hulswit dan Fermont dengan luas bangunan sekitar 4.870 meter persegi. Gedung ini mengusung gaya Art and Craft dengan galeri yang mengelilingi bangunan. Galeri tersebut memberi karakter visual khas sekaligus menjadi adaptasi budaya Eropa di iklim tropis. Kompleks perkantoran ini dilengkapi tiga rumah dan dua lapangan tenis.

Perubahan besar terjadi seiring kemerdekaan Republik Indonesia pada 1945. Setelah Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda disahkan, semua kantor usaha milik HVA di Medan beserta 14 unit kebunnya dikuasai oleh negara pada 1959. Saat itu, pengelolaannya diserahkan ke Badan Pimpinan Umum Perusahaan Perkebunan Negara (BPU-PPN). Peralihan ini menandai babak baru dunia perkebunan di Tanah Air.

Pada 1965, gedung eks kantor wilayah HVA tersebut sempat diambil alih oleh Departemen Pertahanan dan Keamanan untuk digunakan sebagai kantor Pemerintah Darurat Militer Daerah (Perdamilda) I. Dalam perkembangannya, kantor mengalami beberapa perubahan fungsi dan nama. Pada masa-masa itulah terjadi penambahan unit bangunan seluas sekitar 2.132 meter persegi di sekeliling gedung utama.

Setelah Komando Wilayah Pertahanan (Kowilhan) I dibubarkan, lahan dan bangunan perkantoran ini sempat digunakan sebagai Markas Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Pada 26 Januari 2000, aset tersebut diserahkan kepada PTPN dan selanjutnya menjadi milik bersama perusahaan, mulai dari PTPN I sampai dengan PTPN XIV. Sebagai tindak lanjut, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 146/2001 atas nama PTPN I sampai dengan PTPN XIV terbit pada 11 Juni 2001 untuk jangka waktu 20 tahun.

Tak berhenti di situ, perubahan kembali terjadi beberapa tahun berikutnya. Atas berbagai pertimbangan, gedung eks kantor wilayah HVA tersebut akhirnya beralih ke PTPN IV yang kini menjadi PTPN IV Regional 2. Pada 13 April 2004, PTPN IV memperoleh Sertifikat HGB Nomor 153/2004 atas lahan dan bangunan untuk jangka waktu 20 tahun.

Sejak saat itu, gedung kembali menjalankan fungsinya sebagai kantor perusahaan perkebunan. Meski sudah berusia nyaris seabad, sebagian besar bentuk dan ornamen gedung masih dipertahankan sampai sekarang. Gedung ini juga telah mendapat status cagar budaya pada 1988.

"Merawat suatu bangunan bersejarah tentu perlu perlakuan dan perhatian khusus. Tujuannya agar fungsi gedung sebagai kantor tetap efektif tanpa merusak atau menghilangkan karakter aslinya. Ketika semua terjaga, maka generasi penerus punya kesempatan memahami sejarah secara lebih dekat," ujar Ridho.

Menurut Corporate Communication PTPN IV Regional 2, Maktal Kunto Aji, gedung Region Office PTPN IV Regional 2 memiliki nilai historis yang merekam perjalanan panjang sektor perkebunan di Tanah Air. Gedung ini juga merupakan simbol perkembangan sektor perkebunan nasional dari masa ke masa.

"Gedung ini menjadi saksi perjalanan industri perkebunan dari masa kolonial hingga pengelolaan oleh negara setelah Indonesia merdeka. Perjalanan itu mengingatkan kita bahwa aset dan sumber daya ekonomi memiliki arti penting bagi bangsa. Merawat bangunan ini berarti menjaga jejak sejarah," ujar Aji.

Pada kesempatan ini, Aji mengajak semua pihak untuk menjadikan Peringatan Hari Museum Nasional 2026 sebagai momentum meningkatkan kesadaran terhadap sejarah dan warisan budaya. Aji juga berharap semakin banyak warga yang memahami sejarah dunia perkebunan nasional sehingga dapat memperkuat nasionalisme serta mendorong kepedulian untuk menjaganya.

"Perjalanan perkebunan Indonesia merupakan bagian dari perjalanan bangsa dalam mengelola sumber daya dan membangun perekonomian. Kami berharap gedung ini dapat terus menjadi pengingat akan sejarah tersebut sekaligus kebanggaan masyarakat," kata Aji.

Peringati Hari Santri, Ibnu Hajar Ajak Santri Karya Nyata untuk Bangsa

admin — Thu, 22 Oct 2026 11:47:00 +0700+0700

MEDAN — Dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional 22 Oktober 2026, Ketua Umum Badan Koordinasi Pemuda Muslim (BAKOPAM) Sumatera Utara, Ibnu Hajar, SE, menyampaikan pesan khusus yang mengangkat tema: "Mengawal Indonesia Merdeka Menuju Peradaban Dunia".

Ibnu Hajar menegaskan bahwa peringatan Hari Santri bukan sekadar seremonial, melainkan momentum untuk memperkuat peran strategis santri dalam pembangunan bangsa.

"Santri adalah harti ini, pemimpin masa depan. Dengan ilmu, akhlak dan karya nyata, santri terus berkontribusi untuk bangsa dan umat," ujarnya dalam pesan peringatan Hari Santri Nasional 2026.

Ia menambahkan, semangat Resolusi Jihad yang dideklarasikan para ulama dan santri pada 22 Oktober 1945 harus diterjemahkan ke dalam konteks zaman saat ini — yaitu dengan memperkuat kualitas keilmuan, kemandirian, dan kontribusi nyata santri di berbagai bidang kehidupan.

Santri Diharapkan Jadi Kekuatan Perubahan Positif

Menurut Ibnu Hajar, di era kemerdekaan yang telah berpuluh tahun ini, bentuk perjuangan santri tak lagi hanya dengan senjata, melainkan dengan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan akhlak mulia. Santri ditantang untuk menjadi pelopor kemajuan sekaligus penjaga moral bangsa.

"Indonesia membutuhkan santri yang tidak hanya cerdas secara agama, tetapi juga mampu bersaing di kancah nasional maupun global. Jadilah santri yang mengawal kemerdekaan ini menuju peradaban yang luhur," tambahnya.

Sinergi Pemuda dan Santri Kunci Kemajuan Daerah

Ketua BAKOPAM Sumut ini juga mengajak seluruh elemen pemuda dan organisasi kemasyarakatan di Sumatera Utara untuk bersatu, saling menguatkan, dan menjaga kerukunan antarwarga. Ia berharap semangat kebersamaan yang tercermin dalam Hari Santri dapat memperkokoh persatuan di tengah keberagaman masyarakat.

"Persatuan adalah kekuatan utama kita. Mari kita jaga keutuhan bangsa, dan bersama-sama membangun Sumatera Utara yang lebih maju, berkeadilan, dan sejahtera," pungkas Ibnu Hajar, SE.

Seluruh jajaran BAKOPAM Sumut turut mendoakan agar santri Indonesia senantiasa diberikan kemudahan, keberkahan, dan perlindungan Allah SWT dalam menuntut ilmu dan berbakti kepada agama, bangsa, dan negara.

Hari Santri Nasional 2026, Ketum PP TPI Medan Ismet Danial Nasution Ajak Santri Perkuat Akhlak dan Nasionalisme

admin — Thu, 22 Oct 2026 11:20:00 +0700+0700

MEDAN – Ketua Umum Pimpinan Pusat Taman Pendidikan Islam (PP TPI) Medan, Prof. drg. Ismet Danial Nasution, Ph.D., Sp.Pros., Subsp.PKIKG(K), menyampaikan ucapan Selamat Hari Santri Nasional 2026 yang diperingati pada 22 Oktober. Ia mengajak seluruh santri untuk terus memperkuat keimanan, meningkatkan kualitas ilmu pengetahuan, menjaga akhlak mulia, serta menanamkan semangat nasionalisme.

Peringatan Hari Santri Nasional tahun ini mengusung tema "Santri Menguatkan Negeri Menuju Indonesia Emas." Tema tersebut menegaskan pentingnya peran santri dalam membangun generasi yang tidak hanya kuat dalam pemahaman agama, tetapi juga unggul dalam ilmu pengetahuan, berkarakter, mandiri, dan memiliki kepedulian terhadap bangsa.

Menurut Ismet Danial Nasution, santri memiliki posisi strategis dalam perjalanan bangsa Indonesia. Sejak masa perjuangan kemerdekaan hingga pembangunan saat ini, ulama dan santri telah memberikan kontribusi penting dalam menjaga nilai-nilai keagamaan, memperjuangkan kemerdekaan, serta merawat persatuan dan kesatuan bangsa.

Ia menilai, tantangan yang dihadapi generasi muda pada masa kini semakin kompleks. Karena itu, santri perlu membekali diri dengan pendidikan yang berkualitas, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemampuan beradaptasi terhadap perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai agama dan akhlak.

Pendidikan pesantren, lanjutnya, tidak sekadar menjadi tempat menimba ilmu agama, tetapi juga berperan dalam membentuk kepribadian, kedisiplinan, kemandirian, tanggung jawab, dan kepedulian sosial. Nilai-nilai tersebut menjadi bekal penting bagi santri untuk berkiprah di tengah masyarakat.

Melalui momentum Hari Santri Nasional 2026, Ketua Umum PP TPI Medan itu berharap para santri semakin bersemangat dalam menuntut ilmu, menghormati guru, mengamalkan ajaran agama, serta memberikan kontribusi nyata bagi umat dan negara.

Ia juga berharap lembaga pendidikan Islam terus memperkuat perannya dalam mencetak generasi yang berilmu, berakhlak mulia, memiliki wawasan kebangsaan, dan siap menghadapi tantangan masa depan.

Peringatan Hari Santri Nasional, dengan demikian, bukan hanya menjadi kegiatan seremonial, melainkan momentum untuk meneguhkan kembali komitmen bersama dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas serta memperkuat peran pendidikan Islam bagi kemajuan Indonesia.

"Santri Hebat, Indonesia Kuat!" menjadi semangat yang diharapkan terus tumbuh dalam diri setiap santri untuk turut mewujudkan Indonesia yang maju, berkarakter, dan bermartabat.

Peringati Hari Santri 2026, H. Ikrom Helmi Nasution Dorong Santri Jadi Generasi Berilmu dan Berakhlak Mulia

admin — Thu, 22 Oct 2026 10:07:00 +0700+0700

MEDAN – Ketua I dan II Taman Pendidikan Islam Medan, H. Ikrom Helmi Nasution, menyampaikan ucapan Selamat Hari Santri Nasional 2026 yang diperingati setiap 22 Oktober. Momentum ini diharapkan menjadi pengingat bagi seluruh santri untuk terus memperkuat keimanan, memperdalam ilmu pengetahuan, menjaga akhlak mulia, serta menumbuhkan semangat nasionalisme dalam membangun bangsa.

Dalam ucapan peringatan Hari Santri Nasional 2026, H. Ikrom Helmi Nasution mengangkat tema "Santri Menguatkan Negeri Menuju Indonesia Emas." Tema tersebut menjadi pengingat pentingnya peran santri dalam mencetak generasi penerus bangsa yang berilmu, berkarakter, mandiri, dan memiliki kepedulian terhadap masa depan Indonesia.

Menurutnya, santri memiliki peran strategis dalam menjaga nilai-nilai keislaman sekaligus memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Pendidikan pesantren tidak hanya membekali santri dengan ilmu agama, tetapi juga membentuk karakter, kedisiplinan, tanggung jawab, serta kepedulian sosial.

Hari Santri Nasional juga menjadi momentum untuk mengenang kontribusi besar kaum santri dan ulama dalam perjalanan sejarah perjuangan Indonesia. Semangat keagamaan, cinta tanah air, dan pengabdian kepada masyarakat merupakan nilai-nilai yang perlu terus diwariskan kepada generasi muda.

H. Ikrom Helmi Nasution berharap, para santri di seluruh Indonesia semakin termotivasi untuk meningkatkan kualitas diri, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta tetap berpegang teguh pada nilai-nilai agama dan akhlak mulia.

Menurutnya, tantangan zaman yang semakin kompleks menuntut generasi santri agar mampu beradaptasi, berpikir kritis, dan mengambil bagian dalam berbagai bidang pembangunan tanpa meninggalkan jati diri sebagai insan yang menjunjung tinggi nilai-nilai religius.

Dengan bekal ilmu, akhlak, dan semangat kebangsaan, santri diharapkan mampu menjadi bagian penting dalam mewujudkan Indonesia yang maju, berdaya saing, serta berlandaskan moral dan nilai-nilai luhur bangsa.

"Santri Hebat, Indonesia Kuat!" menjadi pesan penyemangat dalam peringatan Hari Santri Nasional 2026, sekaligus ajakan untuk terus menjadikan santri sebagai generasi yang berkontribusi bagi agama, masyarakat, bangsa, dan negara.

Denny Charter: Lembaga Konsultan Politik Harus Bisa Membuktikan Metodologi Ilmiah, Jangan Asal Bunyi dan Klaim

admin — Thu, 22 Oct 2026 09:11:00 +0700+0700

JAKARTA — Pendiri perusahaan riset opini publik IndexPolitica Indonesia, Denny Charter, menegaskan bahwa setiap lembaga konsultan politik yang memublikasikan hasil survei atau penelitian mengenai politik dan pemerintahan harus mampu mempertanggungjawabkan metodologi ilmiah yang digunakan. Publikasi hasil riset tidak boleh berhenti pada penyajian angka dan kesimpulan, tetapi harus disertai penjelasan metodologi serta bukti penelitian yang dapat diuji secara objektif.

Pernyataan tersebut disampaikan menyikapi beragamnya hasil survei mengenai penilaian publik terhadap dua tahun kinerja pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka. Perbedaan hasil survei merupakan hal yang mungkin terjadi dalam penelitian opini publik. Namun, perbedaan tersebut harus dapat dijelaskan secara metodologis, bukan sekadar menjadi bahan klaim yang dilemparkan ke ruang publik.

"Survei itu bukan sekadar mengumpulkan angka, membuat grafik, kemudian mengumumkan kesimpulan kepada media. Kalau sebuah lembaga berani memublikasikan hasil penelitian, lembaga tersebut juga harus berani membuka dan menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan. Jangan sampai publik hanya disuguhi angka dan klaim, tetapi ketika ditanya metodologinya, tidak ada penjelasan yang memadai. Inilah yang berpotensi menjadi praktik asal bunyi atau asbun," ujar Denny Charter.

Menurut Denny, perbedaan hasil survei mengenai evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo–Gibran harus dilihat secara proporsional. Tidak semua perbedaan otomatis menunjukkan adanya kesalahan atau manipulasi. Perbedaan waktu pengumpulan data, karakteristik responden, teknik pengambilan sampel, metode wawancara, rumusan pertanyaan, serta teknik pengolahan data dapat menghasilkan kesimpulan yang berbeda.

Karena itu, kata Denny, persoalan mendasarnya bukan semata-mata mengapa angka antarlembaga berbeda, melainkan apakah setiap lembaga mampu menjelaskan alasan ilmiah di balik angka yang dipublikasikannya.

"Kalau satu lembaga menyatakan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan mencapai angka tertentu, sementara lembaga lain menghasilkan angka yang berbeda, masyarakat berhak mengetahui bagaimana angka tersebut diperoleh. Berapa jumlah respondennya, siapa populasinya, bagaimana sampel dipilih, kapan survei dilakukan, bagaimana pertanyaan diajukan, dan bagaimana data diolah. Semua itu bukan rahasia yang boleh dijadikan alasan untuk menghindari pertanggungjawaban metodologis," tegasnya.

Denny menambahkan, penyebutan istilah teknis seperti multistage random sampling, margin of error, pembobotan, atau metode kuantitatif tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa suatu penelitian telah dilakukan secara ilmiah. Istilah tersebut harus didukung dokumentasi dan penerapan yang sesuai dengan desain penelitian.

Sebuah lembaga riset, lanjutnya, idealnya memublikasikan keterangan metodologi secara lengkap, termasuk periode pengumpulan data, populasi sasaran, teknik pemilihan responden, metode wawancara, kuesioner, prosedur pengendalian kualitas, serta keterbatasan penelitian. Untuk kepentingan verifikasi lebih lanjut, lembaga juga semestinya memiliki dokumentasi lapangan, data yang telah dianonimkan, dan catatan pengolahan data yang dapat diperiksa secara independen dengan tetap melindungi identitas responden.

"Jangan menjadikan angka statistik sebagai tameng untuk membangun legitimasi. Metodologi bukan sekadar formalitas yang dicantumkan di bagian bawah rilis pers. Metodologi adalah fondasi yang menentukan apakah sebuah kesimpulan memiliki dasar ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan," kata Denny.

Ia juga menekankan bahwa independensi lembaga riset perlu dijaga, terutama ketika penelitian menyangkut evaluasi kinerja pemerintahan, popularitas pejabat publik, elektabilitas tokoh politik, maupun persepsi masyarakat terhadap kebijakan negara. Identitas pemesan atau sumber pendanaan penelitian, sejauh dapat diungkapkan sesuai ketentuan yang berlaku, serta potensi konflik kepentingan juga perlu dijelaskan secara transparan.

Menurut Denny, profesionalisme lembaga riset tidak diukur dari seberapa sering hasil surveinya dikutip media, seberapa besar perhatian publik yang diperoleh, atau seberapa tegas kesimpulan yang disampaikan. Kredibilitas justru dibangun melalui konsistensi metodologi, keterbukaan informasi, kemampuan menjawab kritik berbasis data, dan kesediaan melakukan koreksi apabila ditemukan kekeliruan.

Ia mendorong media massa, akademisi, dan masyarakat untuk tidak hanya mengutip angka survei, tetapi juga memeriksa dasar metodologisnya. Media, menurutnya, memiliki peran penting untuk meminta penjelasan mengenai metode penelitian sebelum menjadikan suatu hasil survei sebagai rujukan pemberitaan.

"Dalam negara demokrasi, survei opini publik memiliki peran penting sebagai salah satu instrumen untuk memahami persepsi masyarakat. Karena itu, hasilnya tidak boleh diperlakukan sebagai angka yang otomatis benar hanya karena diumumkan oleh sebuah lembaga. Publik harus memiliki akses untuk menilai dasar penelitian tersebut," ujarnya.

Denny menegaskan bahwa kritik terhadap transparansi metodologi bukanlah serangan terhadap lembaga survei tertentu ataupun upaya untuk menyeragamkan hasil penelitian. Justru sebaliknya, keterbukaan akan membantu membedakan perbedaan hasil yang memang dapat dijelaskan secara ilmiah dari klaim yang belum didukung dokumentasi memadai.

"Perbedaan hasil survei adalah sesuatu yang bisa diperdebatkan secara ilmiah. Tetapi ketika sebuah lembaga membuat klaim kepada publik, lembaga itu harus siap mempertanggungjawabkannya. Jangan hanya meminta masyarakat percaya kepada angka yang dipublikasikan. Berikan dasar, buka metodologinya, dan tunjukkan bukti penelitiannya," tutup Denny Charter, pendiri perusahaan riset opini publik IndexPolitica Indonesia.rel

GEMPAR! TANKER BERBENDERA MONGOLIA DIDUGA ANGKUT 2 TON SABU, JEJAK JARINGAN INTERNASIONAL DI SELAT MALAKA

admin — Wed, 21 Oct 2026 21:30:00 +0700+0700

MEDAN — Pelabuhan Belawan kembali menjadi sorotan menyusul beredarnya informasi mengenai dugaan penindakan kapal tanker berbendera Mongolia, MT Global 168, yang disebut-sebut membawa narkotika jenis sabu-sabu dalam jumlah fantastis, mencapai 2 ton.

Jika informasi tersebut terbukti benar, pengungkapan ini berpotensi menjadi salah satu perkara penyelundupan narkotika lintas negara berskala besar yang harus diusut hingga ke jaringan pemasok, pengendali, dan penerima barang haram tersebut di Indonesia.

Namun, di tengah beredarnya video dan informasi penindakan kapal tersebut, sejumlah pertanyaan mendasar masih menunggu jawaban resmi aparat penegak hukum. Siapa pemilik muatan? Dari mana asal sabu tersebut? Siapa yang mengendalikan perjalanan kapal? Dan ke mana sebenarnya narkotika dalam jumlah besar itu akan dikirim?

Hingga informasi ini disusun, dugaan penangkapan kapal dan penyitaan sabu tersebut belum disertai keterangan resmi yang dapat mengonfirmasi seluruh detail kejadian.

TANKER MERAPAT, AWAK KAPAL DIKABARKAN DIAMANKAN

Sebuah video yang beredar di media sosial memperlihatkan kapal yang diidentifikasi sebagai MT Global 168 sedang bersandar di kawasan Dermaga Terminal Penumpang Bandar Deli, Pelabuhan Belawan, Medan, Sumatera Utara.

Dalam video tersebut, sejumlah orang berseragam tampak menaiki kapal dan menggiring beberapa awak kapal untuk turun.

Informasi yang beredar menyebutkan, operasi tersebut melibatkan tim gabungan dari Markas Besar Polri, Badan Narkotika Nasional (BNN), dan Bea Cukai.

Sedikitnya delapan awak kapal dikabarkan diamankan. Sementara itu, muatan sabu yang disebut-sebut mencapai 2 ton diperkirakan bernilai sangat besar di pasar gelap narkotika.

Meski demikian, identitas para awak kapal, status hukum mereka, jenis dan berat barang bukti, serta keterlibatan masing-masing pihak masih memerlukan konfirmasi resmi.

Apabila dugaan tersebut terbukti, perkara ini tidak cukup berhenti pada penahanan kapal dan awaknya. Aparat harus membongkar siapa aktor utama yang mengatur pengiriman, membiayai operasi, menyediakan logistik, hingga menyiapkan jalur distribusi narkotika tersebut.

DATA KAPAL MENJADI PETUNJUK AWAL

Penelusuran terhadap data pelayaran yang dikutip dari Maritime Optima menyebutkan adanya kapal bernama Global 168 dengan nomor IMO 9078347 yang tercatat berada di Belawan pada 20 Oktober 2026 sekitar pukul 19.44 waktu setempat.

Kapal tersebut disebut merupakan tanker berukuran relatif kecil, dibangun pada 1993, dan berlayar menggunakan bendera Mongolia.

Dimensinya sekitar 57 meter dengan lebar 9 meter serta bobot mati sekitar 776 ton. Kapal itu juga disebut pernah menggunakan nama DARYA 99.

Data pelayaran tersebut menjadi salah satu petunjuk yang perlu diperiksa lebih lanjut. Namun, keberadaan kapal di Belawan tidak dengan sendirinya membuktikan adanya penyelundupan narkotika. Dugaan tindak pidana tetap harus dibuktikan melalui pemeriksaan muatan, dokumen pelayaran, keterangan awak, dan hasil penyidikan.

Aparat juga perlu memastikan identitas kapal, status registrasi, kepemilikan, riwayat perubahan nama, serta pihak yang bertanggung jawab atas operasionalnya.

Dalam perkara penyelundupan lintas negara, identitas kapal hanyalah pintu masuk. Jaringan yang mengendalikan muatan justru menjadi bagian terpenting yang harus dibongkar.

JEJAK DARI MALAYSIA, SELAT MALAKA JADI TITIK KRITIS

Data perjalanan kapal yang beredar menyebutkan Teluk Rubiah Anchorage, Perak, Malaysia, sebagai pelabuhan persinggahan terakhir sebelum kapal menuju Belawan.

Informasi tersebut memunculkan dugaan adanya jalur pelayaran yang perlu ditelusuri secara mendalam, terutama terkait aktivitas kapal selama berada di perairan Malaysia dan ketika melintasi Selat Malaka.

Selat Malaka merupakan jalur pelayaran strategis yang menghubungkan kawasan perdagangan internasional. Posisi geografisnya juga membuat pengawasan terhadap aktivitas ilegal di laut menjadi tantangan tersendiri bagi aparat Indonesia dan negara-negara tetangga.

Jika benar kapal tersebut digunakan untuk mengangkut narkotika, penyidik perlu mengungkap apakah pengiriman itu dilakukan melalui transaksi langsung, pemindahan muatan antarkapal, atau skema lain yang dirancang untuk menghindari pemeriksaan.

Dugaan bahwa kapal tanker digunakan untuk menyamarkan muatan juga harus diuji melalui pemeriksaan menyeluruh terhadap kompartemen tangki, dokumen kargo, manifes, serta hasil pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti.

Jangan sampai penyidikan hanya berfokus pada barang yang ditemukan, sementara pihak yang mengatur perjalanan dan mengendalikan distribusi justru tidak tersentuh.

DUGAAN JARINGAN LINTAS NEGARA HARUS DIBONGKAR

Informasi yang beredar turut mengaitkan dugaan penindakan MT Global 168 dengan operasi terhadap kapal lain di perairan Aceh. Jika kedua perkara tersebut memang saling berhubungan, total narkotika yang berhasil digagalkan disebut-sebut berpotensi mencapai 4 ton.

Akan tetapi, angka tersebut masih memerlukan konfirmasi resmi, termasuk kepastian apakah kedua penindakan merupakan bagian dari satu jaringan yang sama.

Dalam konteks pemberantasan narkotika, pengungkapan barang bukti dalam jumlah besar bukanlah akhir dari sebuah operasi. Justru dari situlah penyidikan seharusnya bergerak lebih jauh untuk menelusuri pemasok, pemilik barang, pengendali kapal, pemodal, serta calon penerima narkotika.

Aparat juga perlu menelusuri kemungkinan adanya jaringan distribusi di wilayah Sumatera Utara dan daerah lain yang menjadi tujuan pengiriman.

Apabila terdapat indikasi keterlibatan jaringan internasional, koordinasi dengan otoritas negara terkait menjadi penting untuk mengidentifikasi asal muatan dan memutus jalur pasokannya.

Penyidikan harus bertumpu pada bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan semata-mata dugaan berdasarkan rute perjalanan kapal atau kewarganegaraan benderanya.

PENGAWALAN KETAT, PUBLIK MENUNGGU KEJELASAN

Informasi yang beredar menyebutkan kawasan Dermaga Bandar Deli Belawan mendapat pengamanan ketat setelah kapal tersebut merapat.

Kabar mengenai rencana pengungkapan resmi oleh pimpinan Polri pada Jumat mendatang juga beredar. Namun, jadwal dan pihak yang akan memimpin konferensi pers tersebut masih perlu dikonfirmasi melalui saluran resmi.

Publik kini menunggu penjelasan terbuka mengenai status kapal, jumlah barang bukti yang benar-benar disita, identitas pihak yang diamankan, serta dasar hukum tindakan aparat.

Kejelasan tersebut penting agar informasi mengenai dugaan penyelundupan narkotika dalam skala besar tidak berkembang menjadi simpang siur.

Jika dugaan penyelundupan ini terbukti, aparat perlu menjelaskan bagaimana narkotika dalam jumlah tonase dapat bergerak melalui jalur pelayaran internasional dan sejauh mana pengawasan terhadap kapal serta muatannya telah dilakukan.

Sebaliknya, jika sejumlah informasi yang beredar ternyata tidak sesuai dengan hasil penyidikan, koreksi resmi juga diperlukan agar masyarakat memperoleh gambaran yang akurat.

BUKAN SEKADAR MENANGKAP KAPAL

Kasus yang dikaitkan dengan MT Global 168 menempatkan pengawasan laut dan pemberantasan jaringan narkotika lintas negara dalam sorotan.

Yang paling penting bukan sekadar berapa banyak sabu yang dikabarkan ditemukan atau berapa orang yang diamankan. Pertanyaan utamanya adalah siapa yang berada di balik pengiriman tersebut, siapa yang memperoleh keuntungan, dan siapa yang seharusnya bertanggung jawab atas pergerakan muatan itu.

Jika dugaan barang bukti mencapai 2 ton terbukti, penyidikan harus menjangkau seluruh mata rantai kejahatan, termasuk kemungkinan aliran dana, komunikasi antarpihak, dokumen pelayaran, dan tujuan akhir pengiriman.

Aparat juga perlu memastikan apakah terdapat hubungan faktual dengan penindakan kapal lain di Aceh, sebagaimana disebut dalam informasi yang beredar.

Belawan tidak boleh hanya menjadi tempat kapal bersandar dan barang bukti dipamerkan. Jika perkara ini benar terjadi, pelabuhan tersebut harus menjadi titik awal untuk membongkar seluruh jaringan yang berada di belakangnya.

Masyarakat menunggu bukan hanya konferensi pers, melainkan penjelasan berbasis bukti dan hasil penyidikan yang mampu menjawab pertanyaan mendasar: dari mana narkotika itu berasal, siapa pengendalinya, dan ke mana muatan tersebut hendak dibawa?

MENJAWAB SPANDUK DENGAN KERJA NEGARA

admin — Wed, 21 Oct 2026 18:53:00 +0700+0700

Oleh Abdullah Rasyid
Staf Khusus Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan
Pendiri GREAT Institute

SATU FOTO, PERTANYAAN TENTANG PEMBANGUNAN

Sekilas, foto Bundaran Hotel Indonesia itu seperti menyimpan percakapan yang tidak disengaja. Greenpeace membentangkan spanduk kuning pada Monumen Selamat Datang: "Bencana Makin Parah, Hidup Makin Susah, Apa Kerja Pemerintah?"

Di belakangnya, nama Sinar Mas terpasang pada sebuah gedung. Sebuah bus melintas di bawah, membawa pertanyaan lain: "Siap Hidup Lebih Nyaman?"

Protes, nama besar korporasi, dan tawaran kenyamanan masuk dalam satu bingkai. Foto itu membuat kita berhenti sejenak: ketika pembangunan menjanjikan hidup lebih baik, mengapa sebagian warga masih harus mencemaskan udara yang mereka hirup?

Nama Sinar Mas dalam foto tentu tidak bisa dijadikan dasar menuduh keterlibatan dalam kebakaran. Tuduhan memerlukan bukti. Meski begitu, foto tersebut mengingatkan bahwa urusan lingkungan juga menyangkut cara perusahaan mencari keuntungan dan memenuhi tanggung jawabnya.

MENDENGAR KRITIK, MENJAWAB KECEMASAN

Sikap pemerintah menghormati aksi Greenpeace merupakan awal yang baik. Dalam pernyataan Bakom RI yang menyertai foto itu, Syahganda Nainggolan menyebut kekhawatiran tentang krisis iklim dan biaya hidup juga menjadi perhatian Presiden.

Kesediaan menerima kritik perlu dijaga, terutama ketika pertanyaan warga disampaikan dengan nada yang tidak menyenangkan penguasa.

Warga yang memprotes belum tentu mengabaikan pekerjaan pemerintah. Bisa saja mereka belum merasakan hasilnya, atau belum memperoleh penjelasan yang menjawab kecemasannya.

Orangtua di daerah berasap ingin tahu apakah anaknya aman berangkat sekolah. Petani mencemaskan kebunnya. Petugas di lapangan membutuhkan peralatan dan kepastian dukungan.

Mendengar menjadi berarti ketika pemerintah memahami kebutuhan tersebut dan menindaklanjutinya.

DUKUNGAN PRESIDEN HARUS SAMPAI KE LAPANGAN

Menurut pernyataan Bakom tersebut, Presiden Prabowo memimpin langsung penanganan karhutla dan mengarahkan tambahan belanja tidak terduga Rp760 miliar untuk tujuh provinsi serta 35 kabupaten/kota terdampak.

Langkah ini patut didukung. Keterlibatan Presiden dapat mempercepat keputusan dan mengatasi kebuntuan antarlembaga. Tambahan anggaran pun memberi daerah ruang untuk menangani kebutuhan mendesak.

Tentu pekerjaan belum selesai saat anggaran diumumkan. Warga berhak mengetahui daerah penerima, peruntukan, dan perkembangannya.

Dana yang dialokasikan, disalurkan, dan dibelanjakan merupakan tahapan berbeda. Penjelasan yang terbuka akan membantu masyarakat menilai kemajuan sekaligus memahami kendala pelaksanaannya.

HARGAI PETUGAS, CEGAH KEBAKARAN BERULANG

Kita perlu memberi tempat yang layak bagi pekerjaan petugas. Dalam pembaruan 31 Agustus 2026, Kementerian Kehutanan melaporkan operasi penanganan karhutla, disertai peringatan bahwa penurunan titik panas belum berarti ancaman berakhir.

Kehati-hatian ini patut dipertahankan. Angka yang membaik tidak selalu berarti warga sudah bebas dari asap.

Di lapangan, pemadaman menuntut tenaga, waktu, dan keberanian. Penghargaan kepada petugas seharusnya mendorong kita membenahi penyebab kebakaran berulang.

Jangan sampai mereka terus menghadapi bahaya yang sebenarnya bisa dikurangi melalui pengawasan lahan, kesiapan sarana, dan keputusan yang lebih cepat.

TOBAT EKOLOGIS SETELAH API PADAM

Laporan Sintesis IPCC 2023 mengingatkan pentingnya menghubungkan penanganan perubahan iklim dengan pembangunan, keadilan, dan tata kelola.

Bagi Indonesia, pesannya terasa dekat: penanganan karhutla perlu berlanjut setelah api padam. Ada lahan yang harus dipulihkan, penghidupan yang perlu dijaga, dan pengelolaan wilayah rawan yang mesti diperbaiki.

Itulah yang dalam tulisan sebelumnya saya sebut sebagai tobat ekologis: mengakui kerusakan, kemudian mengubah kebiasaan dan keputusan yang menyebabkannya.

Pemerintah memperbaiki pengawasan izin. Perusahaan memenuhi kewajiban pencegahan dan pemulihan. Masyarakat memperoleh dukungan untuk mengelola lahan secara aman.

Bagi petani kecil, larangan membakar perlu disertai pilihan yang terjangkau. Bagi perusahaan, pencegahan kebakaran harus menjadi bagian dari ongkos usaha.

Terlalu mahal bagi rakyat jika keuntungan dinikmati segelintir pihak, sementara biaya pemadaman, pengobatan, dan pemulihan terus dibayar bersama.

KERJA SAMA YANG MEMBERI RUANG KEPADA WARGA

Chris Ansell dan Alison Gash, dalam kajian collaborative governance (2008), menempatkan dialog dan kepercayaan sebagai bagian penting kerja sama. Mereka juga menunjukkan bahwa ketimpangan kekuasaan dan sumber daya memengaruhi hasilnya.

Pelajaran ini berguna ketika pemerintah mempertemukan perusahaan, organisasi lingkungan, dan warga terdampak.

Pertemuan sulit menghasilkan perbaikan jika warga datang tanpa data, sementara pihak lain menguasai informasi dan keputusan. Masyarakat perlu mendapat kesempatan menyampaikan pengalaman serta menguji penjelasan.

Warga terdampak harus mempunyai kesempatan memengaruhi keputusan yang menyangkut kehidupan mereka.

Greenpeace dapat menjalankan pengawasan tanpa kehilangan daya kritisnya. Pemerintah mendengar, memutuskan, lalu menjelaskan alasan keputusannya.

KETEGASAN HUKUM HARUS MENGIKUTI BUKTI

Dorongan memperberat sanksi bagi pembakar hutan perlu ditindaklanjuti secara cermat. Istilah "terorisme ekologi", sebagaimana disampaikan dalam materi Bakom, memperlihatkan beratnya ancaman yang hendak ditekankan.

Namun, istilah itu masih harus ditempatkan sebagai usulan. Penggunaannya dalam hukum memerlukan perumusan yang jelas dan dasar pembuktian yang kuat.

Ketegasan akan lebih dipercaya ketika pemeriksaan menjangkau pihak yang bertanggung jawab. Jika relevan dengan perkara, hubungan pengendalian perusahaan, pembiayaan, dan rantai pasok juga perlu ditelusuri.

Hubungan usaha tidak otomatis membuktikan kesalahan. Besarnya perusahaan atau hubungan lintas negara pun tidak boleh menjadi alasan menghentikan pemeriksaan.

KOMUNIKASI PEMERINTAH HARUS MEMBANTU WARGA

Bakom mempunyai pekerjaan penting di tengah semua itu. Warga membutuhkan informasi kualitas udara, layanan kesehatan, perkembangan penanganan, dan penggunaan bantuan.

Keluhan yang masuk perlu diteruskan kepada instansi berwenang, kemudian dipantau penyelesaiannya. Kekurangan sarana dan hambatan penanganan perlu dijelaskan agar segera mendapat perhatian.

Mengabarkan pekerjaan pemerintah akan lebih meyakinkan jika disertai kesediaan menjelaskan pekerjaan yang belum tuntas.

Kepercayaan tumbuh ketika informasi yang disampaikan sesuai dengan keadaan yang dialami warga.

HASIL YANG DIRASAKAN MENJADI JAWABAN

Spanduk di Bundaran HI mengajukan pertanyaan keras. Pemerintah sudah menjawabnya dengan sikap terbuka, arahan penanganan, dan dukungan anggaran.

Jawaban berikutnya ditunggu di daerah: bantuan yang tiba, api yang terkendali, warga yang terlindungi, serta pelanggaran yang ditindak.

Kelak, ketika anak-anak kembali berangkat sekolah tanpa mencemaskan asap, pertanyaan tentang kerja pemerintah akan mendapat jawaban yang paling mudah dipahami.

Jelang Musyawarah IKA UNHAM, Alumni Cium Dugaan Pengondisian: Ada Calon Titipan?

admin — Wed, 21 Oct 2026 16:21:00 +0700+0700

MEDAN — Menjelang pelaksanaan Musyawarah Ikatan Alumni Universitas Hamzar (IKA UNHAM) yang dijadwalkan pada 24 Oktober 2026, polemik di kalangan alumni mulai memanas. Sejumlah alumni lintas fakultas mempertanyakan kesiapan panitia, keterbukaan agenda, hingga mekanisme pelaksanaan musyawarah yang dinilai belum transparan.

Bahkan, muncul dugaan adanya upaya pengondisian musyawarah untuk membuka jalan bagi figur tertentu yang disebut-sebut sebagai calon titipan kelompok berkepentingan. Namun, dugaan tersebut masih memerlukan klarifikasi dan pembuktian lebih lanjut.

Kritik mencuat setelah beredarnya tangkapan layar dokumen dan percakapan yang disebut berasal dari grup WhatsApp internal panitia pelaksana. Informasi mengenai persiapan kegiatan, agenda musyawarah, serta mekanisme undangan dipersoalkan karena dinilai belum terbuka bagi seluruh alumni.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan mendasar: apakah musyawarah IKA UNHAM benar-benar dipersiapkan sebagai forum demokratis untuk menyatukan alumni, atau justru berpotensi menjadi arena kepentingan segelintir pihak?

Mantan Ketua BEM Pertanyakan Transparansi Panitia

Mantan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UNHAM, Wan Muhammad Isa, bersama Indra Nasution, turut menyuarakan kritik terhadap pola komunikasi dan persiapan musyawarah tersebut.

Mereka menilai keterbukaan informasi merupakan prinsip mendasar yang semestinya dijunjung tinggi dalam pemilihan kepemimpinan organisasi alumni.

Musyawarah, menurut pandangan para pengkritik, tidak boleh hanya menjadi agenda formal yang pelaksanaannya dikendalikan oleh kelompok terbatas tanpa memberikan ruang partisipasi yang memadai bagi alumni.

"Langkah panitia yang tertutup ini jelas jauh dari semangat kebangkitan alumni UNHAM. Ada indikasi kuat upaya menutupi informasi penting dari para lulusan. Alumni bukan sekadar penonton, ini ada apa sebenarnya?" demikian kritik yang disampaikan dalam pernyataan tersebut.

Bagi mereka, persoalan ini bukan sekadar menyangkut teknis pelaksanaan kegiatan. Lebih jauh, keterbukaan panitia menjadi ukuran apakah proses pembentukan kepemimpinan IKA UNHAM berjalan secara demokratis, inklusif, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dugaan Pengondisian di Tengah Kisruh Internal Kampus

Kecurigaan sejumlah alumni semakin menguat karena agenda musyawarah tersebut digulirkan ketika tata kelola internal kampus, termasuk persoalan yang disebut berkaitan dengan yayasan dan civitas akademika, tengah menjadi sorotan.

Sejumlah alumni mempertanyakan urgensi percepatan musyawarah apabila kesiapan panitia, kejelasan agenda, dan keterlibatan perwakilan alumni belum dipastikan secara terbuka.

Situasi tersebut memunculkan dugaan bahwa proses musyawarah berpotensi dimanfaatkan untuk kepentingan kelompok tertentu.

Meski demikian, dugaan adanya pengondisian maupun calon titipan belum dapat dinyatakan sebagai fakta tanpa bukti yang terverifikasi. Karena itu, panitia perlu memberikan penjelasan terbuka mengenai dasar penyelenggaraan musyawarah, mekanisme pencalonan, hak suara, serta tata tertib yang akan digunakan.

Keterbukaan menjadi penting agar setiap alumni memiliki kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dan mengawasi jalannya proses demokrasi organisasi.

Alumni Desak Panitia Dievaluasi

Sejumlah alumni mendesak panitia pelaksana segera membuka ruang dialog dengan perwakilan alumni lintas fakultas. Mereka juga meminta seluruh informasi terkait agenda, persyaratan peserta, mekanisme pencalonan, dan tata tertib musyawarah diumumkan secara terbuka sebelum kegiatan dilaksanakan.

Mereka menilai pelaksanaan musyawarah tanpa komunikasi yang memadai berisiko memperlebar perpecahan di antara alumni dan merusak kepercayaan terhadap organisasi.

Apabila panitia dinilai tidak mampu menyelenggarakan musyawarah secara transparan dan inklusif, para alumni mendesak agar agenda tersebut ditinjau ulang, termasuk mempertimbangkan penundaan hingga seluruh persoalan mendasar diselesaikan.

Bahkan, muncul desakan agar kepanitiaan dievaluasi secara menyeluruh dan pelaksanaan musyawarah diserahkan kepada generasi alumni yang lebih muda, apabila dinilai lebih mampu membangun proses yang terbuka dan partisipatif.

Bagi para pengkritik, persoalan utama bukan siapa yang akan menduduki posisi pimpinan IKA UNHAM, melainkan bagaimana proses pemilihan itu berlangsung.

Sebab, kepemimpinan yang lahir dari proses tertutup dan dipenuhi kecurigaan berpotensi kehilangan legitimasi sejak awal.

Musyawarah IKA UNHAM seharusnya menjadi ruang pemersatu, bukan panggung perebutan pengaruh. Panitia perlu menjawab keraguan yang berkembang dengan fakta, keterbukaan, dan mekanisme yang dapat diuji bersama.

Kini, menjelang 24 Oktober 2026, publik alumni menunggu penjelasan: apakah panitia bersedia membuka seluruh proses secara transparan, atau polemik ini justru semakin melebar dan mengancam persatuan alumni UNHAM?

Wisuda Tahfiz Al-Qur’an Angkatan 56–57, 120 Siswa MAN 2 Deli Serdang Didorong Cintai Al-Qur’an

admin — Wed, 21 Oct 2026 12:07:00 +0700+0700

DELI SERDANG – Sebanyak 120 siswa mengikuti wisuda Program Intensif Tahfidzul Qur'an angkatan ke-56 dan ke-57 yang digelar di Aula MAN 2 Deli Serdang, Rabu (21/10/2026).

Kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkuat kecintaan siswa terhadap Al-Qur'an sekaligus membentuk generasi yang berakhlak mulia, disiplin, dan mampu mengamalkan nilai-nilai Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari.

Kepala MAN 2 Deli Serdang, Muhammad Syukur Harahap, MA, mengatakan program intensif Tahfidzul Qur'an diharapkan dapat menumbuhkan kecintaan siswa terhadap kitab suci umat Islam tersebut.

"Harapan saya selaku kepala madrasah, dengan adanya kegiatan tahfiz ini, anak-anak kita semakin sayang dan cinta kepada Al-Qur'an. Insyaallah, anak-anak yang mencintai dan sering membaca Al-Qur'an akan menjadi anak-anak yang saleh dan terhindar dari hal-hal negatif," ujar Muhammad Syukur Harahap dalam acara wisuda tersebut.

Menurutnya, program pembelajaran Al-Qur'an tidak hanya dilaksanakan dalam kegiatan tahunan, tetapi juga menjadi bagian dari aktivitas rutin madrasah yang dilaksanakan setiap bulan.

Ia mengungkapkan, dampak positif program tersebut terlihat dari tumbuhnya kebersamaan dan kedisiplinan di kalangan siswa.

"Alhamdulillah, anak-anak luar biasa. Kita melihat kebersamaan dan kedisiplinan mereka semakin terlihat setelah mengikuti kegiatan ini," ungkapnya.

Apresiasi Orang Tua, Bentengi Anak dari Pengaruh Negatif

Muhammad Syukur Harahap juga menyampaikan apresiasi kepada para orang tua yang telah mendukung dan mengarahkan anak-anak mereka untuk mempelajari serta mencintai Al-Qur'an.

Menurutnya, di tengah tantangan perkembangan zaman, keterlibatan orang tua dalam pendidikan agama menjadi sangat penting untuk membentuk karakter anak.

Ia berharap para orang tua terus memberikan pengawasan, bimbingan, dan motivasi agar anak-anak senantiasa membaca Al-Qur'an, baik di lingkungan madrasah maupun di rumah.

"Harapan saya kepada orang tua, tetap awasi dan sering ingatkan anak-anak tentang pentingnya membaca Al-Qur'an. Kita patut bangga karena orang tua mampu mengarahkan anak-anaknya untuk mencintai Al-Qur'an," katanya.

Ia menegaskan, kecintaan terhadap Al-Qur'an perlu ditanamkan sejak dini agar menjadi kebiasaan yang melekat dalam kehidupan anak hingga dewasa.

Menurutnya, pendidikan agama yang diperkuat dengan dukungan keluarga dapat menjadi salah satu fondasi dalam membentuk generasi yang memiliki akhlak baik dan mampu menghindari perilaku negatif.

"Terima kasih kepada para orang tua yang luar biasa mendukung anak-anaknya untuk mencintai Al-Qur'an. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi generasi yang saleh dan salehah serta menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup," tuturnya.

Wisuda Program Intensif Tahfidzul Qur'an angkatan ke-56 dan ke-57 tersebut diharapkan tidak sekadar menjadi seremoni pencapaian siswa, tetapi juga menjadi penguat komitmen untuk terus membaca, menghafal, memahami, dan mengamalkan Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari.

Taiwan Excellence Hadir di AEON Mall BSD, Ajak Konsumen Indonesia Kenali Inovasi Teknologi Taiwan Lebih Dekat

admin — Wed, 21 Oct 2026 11:16:00 +0700+0700

Taiwan - Taiwan Excellence akan menghadirkan pengalaman interaktif bagi konsumen Indonesia melalui Taiwan Excellence Pop-Up Booth di AEON Mall BSD pada 4–8 November 2026. Inisiatif ini bertujuan untuk mendekatkan inovasi dan teknologi Taiwan kepada masyarakat Indonesia melalui kesempatan untuk mengenal, melihat dan mengeksplorasi berbagai produk unggulan secara langsung.

Mengusung semangat inovasi yang relevan dengan kebutuhan sehari-hari, Pop-Up Booth ini menghadirkan beragam produk dari enam brand peserta yaitu Acer, Acerpure, ASUS, Transcend, Innergie dan TaDa Chair. Berbagai produk yang ditampilkan mencerminkan ragam inovasi Taiwan, mulai dari peralatan Gaming, Pet Friendly Air Purifier, produk ICT dan produk Smart Living yang menunjang kenyamanan dan gaya hidup.

Berbeda dari sekadar pameran produk, Taiwan Excellence Pop-Up Booth juga memberikan pengalaman yang lebih interaktif bagi pengunjung. Melalui area product showcase, pengunjung dapat melihat produk secara langsung, mengenal fitur dan manfaatnya, serta mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai produk yang menarik.

Pengalaman ini juga dilengkapi dengan berbagai permainan interaktif dengan hadiah menarik dan aktivitas media sosial yang mengajak pengunjung untuk berpartisipasi secara langsung dengan Taiwan Excellence. Kehadiran FuBear, maskot Taiwan Excellence, turut menambah keseruan acara sekaligus memperkenalkan identitas Taiwan Excellence dengan cara yang lebih ramah dan dekat dengan masyarakat Indonesia.

Untuk memperluas jangkauan acara dan menarik minat audiens digital, Taiwan Excellence juga akan menghadirkan aktivitas bersama Key Opinion Leaders (KOL). Kolaborasi ini diharapkan dapat memperkenalkan pengalaman di booth kepada audiens yang lebih luas sekaligus mendorong lebih banyak masyarakat untuk mengenal produk-produk Taiwan Excellence.

Melalui rangkaian aktivitas tersebut, Taiwan Excellence ingin membangun interaksi yang lebih bermakna antara konsumen Indonesia dan brand-brand Taiwan. Pengunjung tidak hanya mendapatkan kesempatan untuk mengenal inovasi produk, tetapi juga dapat menemukan informasi lebih lanjut mengenai produk yang sesuai dengan kebutuhan mereka, termasuk melalui kanal penjualan online dari brand terkait.

Kehadiran Pop-Up Booth ini merupakan bagian dari upaya Taiwan Excellence untuk memperkuat kesadaran masyarakat Indonesia terhadap kualitas, inovasi, desain dan keunggulan produk Taiwan. Dengan menghadirkan produk dalam suasana yang mudah diakses dan menyenangkan, Taiwan Excellence berharap semakin banyak konsumen Indonesia yang mengenal teknologi Taiwan dan bersama dalam kehidupan sehari-hari.

"Melalui Taiwan Excellence Pop-Up Booth, kami ingin memberikan kesempatan kepada masyarakat Indonesia untuk mengenal lebih dekat inovasi dan keunggulan produk Taiwan yang dapat menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Kami percaya bahwa inovasi tidak hanya tentang teknologi yang canggih, tetapi juga tentang bagaimana sebuah produk dapat memberikan manfaat nyata, mendukung berbagai aktivitas sehari-hari, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Melalui pengalaman interaktif ini, kami berharap pengunjung dapat menemukan berbagai solusi yang sesuai dengan kebutuhan mereka sekaligus melihat bagaimana produk-produk Taiwan Excellence dapat membantu aktivitas sehari-hari menjadi lebih mudah, nyaman, dan efisien." ujar Amy Hsiao, Director Taiwan Trade Center Jakarta.

Masyarakat diundang untuk mengunjungi Taiwan Excellence Pop-Up Booth di AEON Mall BSD pada 4–8 November 2026 dan menikmati pengalaman mengenal inovasi Taiwan secara lebih dekat.

Tentang Taiwan Excellence

Taiwan Excellence merupakan penghargaan yang diperkenalkan oleh pemerintah Taiwan pada tahun 1992 untuk mengapresiasi produk-produk Taiwan yang unggul dalam aspek inovasi, kualitas, desain, dan pemasaran. Program ini dilaksanakan oleh Taiwan External Trade Development Council (TAITRA) di bawah naungan International Trade Administration (TITA) dan MOEA. Melalui Taiwan Excellence, berbagai produk inovatif Taiwan diperkenalkan kepada konsumen global, termasuk di Indonesia.

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi situs resmi taiwanexcellence.id atau ikuti akun media sosial Taiwan Excellence Indonesia di @taiwanexcellence_id.
Taiwan Trade Center Jakarta (Media Relations Office)
Telephone: +62-21-574-1102
Email: jakarta@taitra.org.tw

Pemerintah Hormati Aksi Greenpeace dan Tegaskan Komitmen Penanganan Krisis Iklim

admin — Wed, 21 Oct 2026 10:30:00 +0700+0700

Jakarta - Pemerintah Republik Indonesia secara resmi menyatakan sikapnya untuk menghormati aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh Greenpeace pada pagi hari ini. Aksi tersebut dipandang sebagai bagian dari hak kebebasan warga negara dalam menyampaikan pendapat di muka umum. Sikap terbuka ini disampaikan langsung oleh pejabat tinggi dari lembaga komunikasi pemerintah untuk merespons dinamika yang terjadi di tengah masyarakat.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Syahganda Nainggolan, menjelaskan bahwa berbagai kekhawatiran yang disuarakan oleh para aktivis terkait dampak krisis iklim sangatlah dipahami. Selain krisis iklim, isu mengenai kenaikan biaya hidup yang dirasakan oleh warga juga menjadi salah satu perhatian utama dari Presiden. Oleh karena itu, kritik dan aspirasi yang disampaikan melalui aksi damai dinilai sebagai masukan yang konstruktif bagi jalannya pemerintahan.

Dalam keterangannya, Syahganda menegaskan bahwa pemerintah tidak tinggal diam dalam menghadapi ancaman perubahan iklim global. Presiden Prabowo Subianto bahkan mengambil langkah taktis dengan memimpin langsung penanganan masalah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di berbagai wilayah. Kepemimpinan langsung dari kepala negara ini menunjukkan betapa seriusnya pemerintah dalam memitigasi bencana ekologis yang kerap berulang.

Sebagai bentuk nyata dari langkah tanggap darurat tersebut, pemerintah telah mengarahkan alokasi tambahan anggaran. Tambahan Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp760 miliar telah disiapkan dan dikerahkan untuk memperkuat penanganan di lapangan. Dana darurat ini difokuskan untuk membantu daerah-daerah yang paling rentan dan membutuhkan intervensi cepat dari pusat.

Bantuan dana BTT tersebut tidak disalurkan secara sembarangan, melainkan dipetakan secara strategis ke sejumlah wilayah prioritas. Berdasarkan data dari Bakom RI, dana penanganan ini disalurkan mencakup 7 provinsi serta 35 kabupaten/kota yang dinilai paling terdampak oleh bencana karhutla dan krisis lingkungan. Langkah ini diharapkan mampu mempercepat pemulihan serta mengoptimalkan pencegahan titik api baru.

Tidak hanya berfokus pada pemadaman dan mitigasi dampak, pemerintah juga menyoroti aspek penegakan hukum yang lebih tegas. Presiden meminta agar sanksi yang dijatuhkan kepada para pelaku pembakaran hutan dan lahan diperberat. Hukuman yang lebih berat ini dinilai penting untuk memberikan efek jera yang maksimal bagi para oknum perusak lingkungan.

Bahkan, dalam arahannya, pelanggaran berat berupa pembakaran hutan dan lahan diusulkan untuk digolongkan ke dalam kategori terorisme ekologi. Penggolongan status hukum yang ekstrem ini mencerminkan betapa berbahayanya kejahatan lingkungan bagi keselamatan bangsa, masa depan generasi, dan kelangsungan hidup ekosistem global.

Pemerintah menilai bahwa tindakan membakar hutan demi kepentingan segelintir pihak telah merugikan jutaan rakyat Indonesia, baik dari segi kesehatan akibat kabut asap maupun kerugian ekonomi. Dengan instrumen hukum yang disetarakan dengan kejahatan luar biasa, para pelaku diyakini akan berpikir ulang sebelum melakukan tindakan destruktif tersebut.

Melalui berbagai langkah komprehensif ini, pemerintah berharap sinergi antara negara, masyarakat, dan gerakan lingkungan seperti Greenpeace dapat terus terjalin dengan baik. Kebebasan berpendapat tetap dijamin, sementara penegakan hukum dan kebijakan mitigasi krisis iklim akan terus digalakkan secara konsisten demi masa depan Indonesia yang lebih hijau dan berkelanjutan. Rel

Ziarah, Berbagi, dan Berdonor: Golkar Tapsel Isi HUT ke-62 dengan Karya Nyata di Tengah Rakyat

admin — Wed, 21 Oct 2026 10:04:00 +0700+0700

Tapanuli Selatan — DPD Partai Golkar Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) mengisi peringatan Hari Ulang Tahun ke-62 dengan rangkaian kegiatan sosial yang menyentuh langsung ke tengah masyarakat, Selasa (20/10/2026).

Dipimpin oleh Ketua DPD, H. Rahmat Nasution, S.Sos., rombongan pengurus dan kader menempuh perjalanan penuh makna, yaitu dari menghormati jasa para pendiri bangsa hingga berbagi kasih dengan sesama.

Rangkaian dimulai dari ziarah dan tabur bunga ke Makam Pahlawan Sipirok di Simago Mago. Kegiatan ini sebagai bentuk penghormatan tulus kepada para pahlawan yang telah berjuang hingga tetes darah penghabisan demi kemerdekaan Republik Indonesia.

Selanjutnya, rombongan menuju Pesantren Al Yusufiah/Panti Jompo. Golkar menyalurkan bantuan berupa paket sembako seperti telur, beras, minyak makan, gula pasir, teh serta kain sholat bagi para lansia.

Seorang warga panti yang telah berusia 78 tahun tampak sangat terharu dan bahagia menyambut kehadiran para kader partai.

Di Desa Silaiya, ratusan santri, para ustadz, dan pimpinan Pondok Pesantren Istiqomah menyambut hangat kedatangan rombongan dengan iringan Sholawat Badar.

Kader menyalurkan kain sholat kepada seluruh santri dan ustadz, dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng sebagai tanda peringatan HUT ke-62 Partai Golkar.

Pimpinan Pondok Pesantren, H. Zainuddin Muhammad Arifin Nasution, M.Pd., menyampaikan rasa haru dan gembira atas perhatian nyata yang diberikan partai kepada lembaga pendidikan Islam di daerah tersebut.

Rangkaian kegiatan ditutup dengan aksi mulia, yakni gerakan donor darah bekerja sama dengan PMI Kabupaten Tapsel di Pusat Kegiatan Golkar Tapsel. Puluhan pengurus, anggota fraksi, dan kader berpartisipasi menyumbangkan darah bagi mereka yang membutuhkan.

"Terima kasih kepada seluruh kader dari tingkat kecamatan hingga DPD, serta seluruh himpunan dan sayap partai yang telah berperan aktif mewujudkan kegiatan ini," ucap Rahmat.

Ia berharap kepada para kader di seluruh tingkatan agar selalu menjaga kekompakan di tubuh partai untuk meraih cita-cita, sesuai dengan tema Dirgahayu Golkar Bersama Rakyat, Karya Nyata, Rakyat Sejahtera.

"Mari kita jaga kekompakan, sesuai tema kita: 'Golkar Bersama Rakyat, Karya Nyata, Rakyat Sejahtera'," ujar H. Rahmat Nasution menutup rangkaian kegiatan.rel

Silaturahim Kebangsaan, Kapolda Sumut dan Gema Santri Nusa Perkuat Sinergi Ulama-Polri

admin — Tue, 20 Oct 2026 20:50:00 +0700+0700

MEDAN – Silaturahim kebangsaan antara Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Sonny Irawan, SH, MM, dan Ketua Umum Gema Santri Nusa KH Akhmad Khambali, SE, MM, menjadi momentum memperkuat sinergi ulama dan Polri dalam merawat keberagaman serta menjaga persatuan di Sumatera Utara.

Pertemuan yang berlangsung pada Selasa (20/10/2026) tersebut turut didampingi Wakapolda Sumut Brigjen Pol Fadillah Zulkarnaen. KH Akhmad Khambali hadir bersama Ustadz Fadli Sudiro, inisiator Akademi Da'i Cilik TVRI Sumatera Utara.

Silaturahim ini menegaskan pentingnya kolaborasi antara kepolisian, ulama, santri, pendidik, dan masyarakat dalam membangun kehidupan yang harmonis di tengah keberagaman suku, agama, dan budaya di Sumatera Utara.

Bagi KH Akhmad Khambali, keberagaman bukanlah penghalang persatuan, melainkan kekuatan sosial yang harus dirawat melalui dialog, sikap saling menghormati, dan kerja sama nyata.

"Sumatera Utara adalah rumah besar bagi kita semua. Perbedaan suku, agama, bahasa, dan budaya bukan alasan untuk saling menjauh, melainkan kekuatan untuk saling mengenal, menghormati, dan menguatkan. Kita boleh berbeda dalam identitas, tetapi harus tetap bersatu dalam komitmen menjaga Indonesia," demikian pesan kebangsaan yang disampaikan dalam semangat silaturahim tersebut.

KH Akhmad Khambali Bawa Semangat Kebangsaan Gus Dur

Sebagai Ketua Umum Gema Santri Nusa sekaligus pengasuh Majelis Sholawat Akhsa Nusantara dan Ponpes Tahfizhul Qur'an Roudhotul Ulum, KH Akhmad Khambali dikenal mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, toleransi, persaudaraan, dan kebangsaan yang sejalan dengan pemikiran KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.

Menurutnya, santri tidak hanya berperan menjaga tradisi keagamaan, tetapi juga harus menjadi pelopor perdamaian, penguat persatuan, dan bagian dari solusi atas berbagai persoalan sosial.

Semangat tersebut menempatkan kecintaan terhadap agama dan komitmen menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai dua hal yang berjalan beriringan.

Di tengah masyarakat Sumatera Utara yang multietnis dan multikultural, peran ulama dan tokoh agama dinilai penting untuk membangun ruang dialog serta mencegah perbedaan berkembang menjadi konflik.

Sinergi Polri, Ulama, dan Masyarakat

Pertemuan dengan Kapolda dan Wakapolda Sumut juga menjadi momentum untuk memperkuat kemitraan antara Polri, ulama, tokoh lintas agama, tokoh adat, organisasi kemasyarakatan, pesantren, dan berbagai elemen masyarakat.

KH Akhmad Khambali menekankan pentingnya pendekatan keamanan yang berjalan beriringan dengan pendidikan, dialog, dan pendekatan humanis.

Polri memiliki tanggung jawab melindungi masyarakat, menjaga keamanan, dan menegakkan hukum secara adil. Sementara itu, ulama dan tokoh agama berperan menyampaikan pesan-pesan yang menyejukkan, mengembangkan toleransi, serta mendorong penyelesaian persoalan melalui musyawarah.

Sinergi tersebut diharapkan tidak berhenti pada pertemuan formal, tetapi berlanjut dalam kegiatan konkret, seperti dialog kebangsaan, pendidikan toleransi, penguatan literasi digital, pembinaan generasi muda, serta gerakan melawan hoaks dan ujaran kebencian.

Dengan demikian, masyarakat dapat menjadi mitra aktif dalam menjaga keamanan dan memperkuat ketahanan sosial di lingkungannya masing-masing.

Akademi Da'i Cilik dan Penguatan Karakter Generasi Muda

Kehadiran Ustadz Fadli Sudiro selaku inisiator Akademi Da'i Cilik TVRI Sumatera Utara turut memperkuat dimensi pendidikan karakter dalam silaturahim tersebut.

Pembinaan dai cilik dinilai sebagai investasi jangka panjang untuk melahirkan generasi yang religius, berakhlak mulia, santun dalam berdakwah, serta memiliki wawasan kebangsaan.

Generasi muda juga perlu dibekali kemampuan menggunakan media digital secara bertanggung jawab, menghormati perbedaan, dan tidak mudah terpengaruh informasi yang berpotensi memecah belah persaudaraan.

KH Akhmad Khambali, yang juga bertindak sebagai pembina Akademi Da'i Cilik TVRI, menekankan bahwa dakwah tidak hanya berkaitan dengan hubungan manusia dengan Allah SWT, tetapi juga harus diwujudkan melalui kepedulian sosial, penghormatan terhadap sesama, dan kecintaan terhadap tanah air.

Sinergi antara ulama, pendidik, keluarga, lembaga pendidikan, dan aparat kepolisian diharapkan mampu membentuk generasi yang religius, nasionalis, moderat, serta memiliki karakter kuat dalam menghadapi tantangan zaman.

Menghidupkan Semangat Gus Dur: Kemanusiaan dan Toleransi

Semangat perjuangan Gus Dur mengajarkan bahwa penghormatan terhadap martabat manusia dan keberagaman merupakan bagian penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam konteks Sumatera Utara, nilai-nilai tersebut dapat diwujudkan melalui sikap tidak mudah menghakimi kelompok lain, tidak menyebarkan kebencian atas nama agama atau identitas, serta mengedepankan dialog dalam menyelesaikan persoalan.

Tokoh agama dan masyarakat juga diharapkan mampu menjadi penengah yang menyejukkan ketika muncul persoalan yang berpotensi memicu ketegangan sosial.

"Ulama harus menjadi penyejuk, santri harus menjadi pelopor kebaikan, Polri harus hadir sebagai pelindung masyarakat, dan seluruh elemen bangsa harus mengambil bagian dalam menjaga persaudaraan. Jangan sampai perbedaan dimanfaatkan untuk memecah belah kita. Sumatera Utara membutuhkan kolaborasi, bukan polarisasi; membutuhkan persaudaraan, bukan permusuhan," demikian pesan yang mengemuka dalam semangat gerakan kebangsaan tersebut.

Dari Silaturahim Menuju Kolaborasi Nyata

Silaturahim kebangsaan ini diharapkan menjadi pintu masuk bagi penguatan kemitraan antara kepolisian dan masyarakat sipil, khususnya komunitas santri, organisasi keagamaan, serta para pendidik generasi muda.

Sejumlah program yang dapat dikembangkan antara lain dialog kebangsaan lintas agama dan etnis, pendidikan toleransi di pesantren dan sekolah, pembinaan dai cilik, penguatan literasi digital, serta gerakan bersama melawan hoaks dan ujaran kebencian.

Kemitraan Polri dan masyarakat juga perlu diperkuat melalui komunikasi terbuka, kegiatan sosial, dan upaya deteksi dini terhadap potensi konflik dengan tetap menghormati hak serta martabat warga.

Langkah tersebut penting agar toleransi dan persatuan tidak sekadar menjadi slogan, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Sumut Harmonis, Tanggung Jawab Bersama

Silaturahim antara Kapolda Sumut Irjen Pol Sonny Irawan, Wakapolda Sumut Brigjen Pol Fadillah Zulkarnaen, Ketua Umum Gema Santri Nusa KH Akhmad Khambali, dan Ustadz Fadli Sudiro menjadi pengingat bahwa menjaga keharmonisan Sumatera Utara membutuhkan keterlibatan seluruh elemen bangsa.

Keberagaman harus menjadi modal pembangunan, perbedaan menjadi ruang pembelajaran, dan agama menjadi sumber nilai kebaikan. Sementara itu, keamanan dan ketertiban harus dibangun melalui sinergi aparat dan masyarakat.

Dengan memperkuat nilai-nilai kebangsaan, keteladanan ulama, pendidikan pesantren, serta pelayanan kepolisian yang profesional dan humanis, Sumatera Utara diharapkan terus berkembang menjadi daerah yang aman, damai, inklusif, dan bermartabat bagi seluruh warganya.

SUMUT HARMONIS: SATU TUJUAN, BERAGAM IDENTITAS, KUAT DALAM KOLABORASI.

Ulama Merangkul, Santri Mengabdi, Polri Melindungi, Masyarakat Bersatu.

Oknum Ketua Ormas Berinisial I Diduga Pagar Lahan Petani, GRPK: Jangan Main Hakim Sendiri!

admin — Tue, 20 Oct 2026 16:39:00 +0700+0700

DELI SERDANG – Belum genap sebulan dilantik sebagai Ketua Ranting Ormas Pekan Batang Kuis, seorang pria berinisial I alias S diduga terlibat dalam aksi pemagaran lahan yang selama puluhan tahun diusahai para petani di belakang area Sekolah Ampera, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang.

Tindakan pemagaran menggunakan seng tersebut menuai kecaman karena dinilai merugikan petani yang menggantungkan hidup dari lahan yang mereka kelola. Sejumlah petani bahkan mengaku mengalami intimidasi saat mempertahankan lahan yang selama ini menjadi sumber penghidupan keluarga mereka.

Persoalan ini pun memantik sorotan terhadap cara penyelesaian sengketa lahan. Jika memang terdapat klaim kepemilikan atas tanah tersebut, penyelesaiannya semestinya ditempuh melalui dialog dan mekanisme hukum, bukan dengan tindakan sepihak yang berpotensi memicu konflik di tengah masyarakat.

Petani Mengaku Diintimidasi, Pisau Disebut Sempat Ditunjukkan
Seorang petani berinisial FI (56) mengungkapkan bahwa dirinya bersama petani lainnya merasa terancam setelah sekelompok orang yang disebutnya berasal dari organisasi kemasyarakatan berlambang loreng melakukan pemagaran di area lahan yang mereka usahai.

Menurut FI, situasi di lokasi sempat memanas. Ia mengaku mendapat intimidasi, bahkan menyebut ada pihak yang sempat menunjukkan pisau kepada mereka.

"Kami sempat ditunjukkan pisau oleh mereka, Pak. Kami berharap Ketua Ormas Deli Serdang dan Ketua Ormas Sumatera Utara mendengarkan keluhan kami dan memberikan teguran kepada anggotanya," ujar FI kepada awak media.

FI menegaskan, para petani tidak memiliki sumber penghasilan lain selain mengelola lahan tersebut. Karena itu, pemagaran yang dilakukan secara sepihak menimbulkan kekhawatiran mereka kehilangan mata pencaharian.

"Kami para petani hanya menggantungkan perekonomian keluarga dari ladang yang kami usahai. Sekarang kami merasa terancam akan tergusur akibat tindakan sejumlah oknum yang memasang pagar di area ladang kami," ungkapnya.

Pengakuan tersebut perlu ditindaklanjuti dengan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang berada di lokasi, termasuk untuk memastikan apakah benar terjadi intimidasi dan ancaman menggunakan senjata tajam.

Janda Lansia Mengaku Tanaman Singkong Dicabuti
Nasib memilukan juga dialami seorang perempuan berinisial MD (63), seorang janda yang selama ini mengandalkan hasil penjualan daun singkong dari lahan tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

MD mengaku tidak berdaya ketika menghadapi sekelompok orang yang melakukan pemagaran. Ia bahkan disebut telah memohon agar lahan yang menjadi satu-satunya sumber penghasilannya tidak diambil.

Namun, menurut keterangan yang disampaikan dalam laporan ini, tanaman daun singkong dan tanaman lainnya justru dicabuti.

Bagi MD, lahan tersebut bukan sekadar sebidang tanah. Di sanalah ia berjuang mencari nafkah untuk bertahan hidup.

Jika pengakuan tersebut terbukti, tindakan merusak tanaman milik penggarap tanpa penyelesaian yang jelas patut menjadi perhatian serius aparat penegak hukum.

Persoalannya bukan semata-mata siapa yang mengklaim memiliki lahan, melainkan juga apakah tindakan yang dilakukan di lapangan telah sesuai hukum dan tidak mengabaikan hak-hak pihak lain.

Ketua Umum GRPK Kecam Pemagaran Sepihak
Ketua Umum Gerakan Rakyat Pemerhati Korupsi (GRPK), Abdul Hadi, menyayangkan dugaan tindakan sepihak berupa pemagaran lahan dan perusakan tanaman yang disebut merugikan para petani.

Abdul Hadi mengatakan, dirinya telah mendatangi lokasi bersama sejumlah rekan untuk menemui pihak-pihak yang terlibat dan mendorong penyelesaian melalui dialog dengan masyarakat serta para petani.

Menurutnya, saat berada di lokasi, ia sempat diarahkan untuk menemui pria berinisial I alias S yang disebut-sebut bertanggung jawab atas pekerjaan pemagaran tersebut.

Namun, setelah menunggu cukup lama, orang yang hendak ditemuinya tidak kunjung datang. Abdul Hadi bersama sejumlah petani akhirnya meninggalkan lokasi.

"Saya menyayangkan jika persoalan seperti ini diselesaikan dengan pemagaran sepihak dan perusakan tanaman. Kami sudah datang untuk mendorong dialog dengan masyarakat dan para petani. Seharusnya ada ruang komunikasi agar persoalan ini tidak semakin melebar," tegas Abdul Hadi.

Ia mengingatkan bahwa keberadaan organisasi kemasyarakatan semestinya memberikan manfaat bagi masyarakat, bukan justru menimbulkan ketakutan, terutama bagi kelompok rentan yang menggantungkan hidup dari hasil pertanian.

"Rekan-rekan ormas harus menghargai keberadaan para petani yang sudah cukup lama mengusahai lahan tersebut. Jangan sampai tindakan sepihak justru memperkeruh keadaan. Kalau ada persoalan kepemilikan tanah, selesaikan melalui jalur hukum," ujarnya.

GRPK Siap Bela Petani, Aparat Diminta Turun Tangan
Abdul Hadi juga mengingatkan bahwa konflik lahan yang tidak segera diselesaikan berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Kecamatan Batang Kuis.

Karena itu, ia meminta seluruh pihak menahan diri serta mengedepankan penyelesaian yang adil dan terbuka. Aparat penegak hukum juga diharapkan menelusuri dugaan intimidasi, ancaman menggunakan pisau, pemagaran, serta pencabutan tanaman yang dikeluhkan para petani.

"Insyaallah, GRPK siap melakukan pembelaan terhadap para petani yang merasa terzalimi. Kami berharap persoalan ini segera diselesaikan secara baik dan tidak ada lagi tindakan yang membuat masyarakat kecil kehilangan rasa aman," katanya.

Kasus ini sekaligus menjadi ujian bagi pengurus organisasi kemasyarakatan di tingkat daerah untuk memastikan bahwa setiap persoalan yang melibatkan anggotanya ditangani secara bertanggung jawab.

Ormas Deli Serdang dan Ormas Sumatera Utara diharapkan menindaklanjuti keluhan para petani serta meminta klarifikasi kepada pihak yang disebut-sebut terlibat.

Hingga berita ini disusun, klaim kepemilikan atas lahan tersebut, dasar hukum pemagaran, serta keterangan dari pihak berinisial I alias S belum terkonfirmasi.

HUT ke-62 Golkar, Andar Amin Harahap Ajak Kader Lebih Dewasa dan Berpihak kepada Rakyat, 17 Daerah Tunggu Diskresi Ketua Umum

admin — Tue, 20 Oct 2026 15:54:00 +0700+0700

Medan – Memasuki usia ke-62 tahun, Partai Golkar diharapkan semakin matang dalam berpolitik, memperkuat pengabdian kepada masyarakat, serta menghadirkan kebijakan yang benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat.

Harapan itu disampaikan Ketua DPD Partai Golkar Sumatera Utara, Andar Amin Harahap, dalam rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-62 Partai Golkar di Sumatera Utara, Selasa (20/10/2026).

Menurut Andar, peringatan HUT Golkar tahun ini diawali dengan ziarah ke makam pahlawan sebagai bentuk penghormatan dan ungkapan terima kasih atas jasa para pejuang bangsa. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng secara sederhana, sesuai arahan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar.

"Ziarah ke makam pahlawan ini merupakan bentuk rasa syukur sekaligus penghormatan kita kepada para pejuang. Selanjutnya, kita melaksanakan pemotongan tumpeng secara sederhana sesuai arahan DPP," ujarnya.

Ia menjelaskan, peringatan HUT ke-62 Golkar tidak hanya diisi dengan kegiatan seremonial. Sejumlah agenda sosial juga telah disiapkan sebagai bentuk kepedulian partai terhadap masyarakat.

Kegiatan tersebut meliputi bakti sosial, donor darah, serta jalan santai yang dijadwalkan berlangsung pada Minggu mendatang.

Andar berharap, perjalanan panjang selama 62 tahun menjadi momentum bagi seluruh kader Golkar untuk semakin dewasa dalam bersikap, bertindak, dan mengambil keputusan politik.

Menurutnya, usia yang semakin matang harus tercermin melalui perilaku politik yang bijaksana, bertanggung jawab, serta mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya di Sumatera Utara.

"Dengan usia 62 tahun, kita berharap Partai Golkar semakin matang. Seluruh keluarga besar Golkar, khususnya di Sumatera Utara, harus menunjukkan sikap yang lebih dewasa, baik dalam bersikap, bertindak, maupun mengambil kebijakan yang berpihak kepada masyarakat," katanya.

Pelantikan Menunggu Jadwal DPP

Di sisi lain, Andar menyampaikan bahwa persiapan pelantikan kepengurusan DPD Partai Golkar Sumatera Utara telah dilakukan. Panitia dan seluruh perangkat pelaksana disebut telah siap, sementara pelaksanaan pelantikan masih menunggu penetapan jadwal dari DPP Partai Golkar.

"Kita sudah mengajukan permohonan jadwal kepada DPP. Persiapan panitia maupun perangkat pelaksana sudah siap. Sekarang tinggal menunggu kepastian tanggal dari DPP. Kita berharap pelantikan dapat dilaksanakan dalam waktu yang tidak terlalu lama," ungkapnya.

Terkait pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) dan proses konsolidasi organisasi di tingkat kabupaten/kota, Andar menyebutkan bahwa progresnya telah mencapai sekitar 20 persen.

Ia mengatakan, masih terdapat sejumlah daerah yang sedang menyelesaikan proses organisasi, termasuk 17 kabupaten/kota yang mengajukan permohonan diskresi kepada Ketua Umum Partai Golkar.

Permohonan tersebut berkaitan dengan ketentuan internal partai bagi ketua DPD yang telah menjabat dua periode dan ingin kembali mencalonkan diri untuk periode ketiga. Sesuai aturan partai yang disampaikan Andar, pencalonan tersebut memerlukan persetujuan atau diskresi dari Ketua Umum.

Karena itu, proses di daerah-daerah tersebut masih menunggu keputusan DPP sebelum tahapan selanjutnya dapat dilaksanakan.

Andar berharap konsolidasi organisasi berjalan dengan baik sehingga kepengurusan Partai Golkar di seluruh Sumatera Utara semakin solid dan mampu memperkuat kerja-kerja politik serta pelayanan kepada masyarakat.

Gunarto Azis Terima Mandat Plt Kosgoro 1957 Kota Sibolga

admin — Tue, 20 Oct 2026 13:15:00 +0700+0700

MEDAN, Selasa (20/10/2026) – Pimpinan Daerah Kolektif (PDK) Kosgoro 1957 Sumatera Utara memberikan mandat kepada Gunarto Azis sebagai Plt. Kosgoro 1957 Kota Sibolga. Penyerahan mandat berlangsung di Kantor Kosgoro, Jalan Wahid Hasyim, bertepatan dengan HUT ke-62 Partai Golkar.

Mandat tersebut ditandatangani Ketua Kosgoro 1957 Sumut, Viktor Silaen, SE, bersama Sekretaris Boy Iskandar Rangkuti.

Gunarto Azis, yang juga Wakil Bendahara Golkar Sumut, menegaskan bahwa mandat tersebut merupakan amanah yang harus dituntaskan dalam waktu 90 hari kerja.

"Ini amanah dari Ketua dan Sekretaris PDK Kosgoro 1957 Sumut yang harus saya jalankan. Dalam 90 hari kerja, pembentukan Kosgoro 1957 Kota Sibolga harus tuntas," tegas Gunarto, yang juga menjabat Wakil Ketua Bidang Perikanan dan Kelautan PDK Kosgoro 1957 Sumut.

Ia menambahkan, sebagai salah satu organisasi pendiri Partai Golkar, Kosgoro 1957 harus berkolaborasi dengan Partai Golkar di Kota Sibolga untuk memperkuat konsolidasi organisasi.rel

Kuasa Hukum BPT Bantah Kapolres Jakpus Kombes Reynold Hutagalung: Pengembalian Uang Tak Hapus Pidana Pencurian

admin — Tue, 20 Oct 2026 12:52:00 +0700+0700

JAKARTA — Kuasa hukum BPT, Stendly Tandysau, membantah pernyataan Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol. Dr. Reynold E.P. Hutagalung mengenai alasan penghentian penyelidikan dugaan pencurian uang melalui ATM yang dilaporkan kliennya.

Menurut Stendly, alasan bahwa uang yang diduga dicuri telah dikembalikan, bahkan dalam jumlah lebih besar daripada uang yang diambil, tidak dapat dengan sendirinya dijadikan dasar hukum untuk menyatakan bahwa tindak pidana pencurian tidak terjadi.

"Pencurian merupakan tindak pidana yang telah selesai atau voltooid delict apabila seluruh unsur pidananya terpenuhi. Pengembalian uang setelah pencurian terjadi tidak serta-merta menghapus tindak pidana maupun pertanggungjawaban pidana pelakunya," tegas Stendly.

Pencurian yang Telah Selesai Tidak Otomatis Hapus karena Uang Dikembalikan

Stendly menjelaskan bahwa berdasarkan ketentuan hukum pidana, pencurian terjadi apabila seseorang mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Apabila seluruh unsur tersebut telah terpenuhi, tindak pidana pencurian pada prinsipnya telah selesai. Pengembalian uang setelah peristiwa itu merupakan tindakan yang terjadi kemudian dan tidak dengan sendirinya menghapus tindak pidana yang telah dilakukan.

"Kalau setiap orang yang mengambil uang milik orang lain dapat terbebas dari proses hukum hanya karena mengembalikannya setelah diketahui, tentu akan timbul persoalan serius terhadap kepastian hukum dan perlindungan korban," ujarnya.

Menurut Stendly, penyelesaian perkara melalui mekanisme restorative justice memang dimungkinkan, tetapi harus memenuhi persyaratan materiil dan formil sesuai peraturan yang berlaku.

Dengan demikian, pengembalian uang tidak boleh dijadikan alasan tunggal untuk menghentikan penanganan perkara tanpa pemeriksaan terhadap unsur pidana dan dasar hukum penghentiannya.

Kuasa Hukum Pertanyakan Dugaan Perlakuan Istimewa terhadap Vinson Leocarlius

Selain mempersoalkan alasan penghentian penyelidikan, tim kuasa hukum BPT juga mempertanyakan apakah terdapat perlakuan berbeda terhadap Vinson Leocarlius, yang disebut dalam laporan pihak korban sebagai pihak yang diduga terlibat dalam peristiwa tersebut.

Tim kuasa hukum mengaku memperoleh informasi mengenai dugaan hubungan keluarga Vinson Leocarlius dengan kalangan pengusaha besar pertambangan batu bara.

Menurut tim kuasa hukum, terdapat pula informasi yang masih perlu diverifikasi mengenai dugaan hubungan anggota keluarganya dengan jabatan Presiden Komisaris PT PKPK.

"Apakah karena Saudara Vinson Leocarlius diduga berasal dari keluarga pengusaha besar pertambangan batu bara sehingga memperoleh perlakuan istimewa dalam penanganan perkara ini? Pertanyaan tersebut perlu dijawab melalui pemeriksaan yang objektif, transparan, dan independen," ujar Stendly.

Ia menegaskan bahwa informasi mengenai latar belakang keluarga maupun hubungan dengan perusahaan tersebut masih memerlukan pembuktian dan klarifikasi dari pihak-pihak terkait.

Tim kuasa hukum tidak ingin berspekulasi mengenai ada atau tidaknya intervensi. Namun, mereka meminta agar kemungkinan adanya pengaruh pihak tertentu terhadap penanganan perkara diperiksa secara profesional apabila terdapat indikasi dan bukti yang mendukung.

"Siapa pun yang berhadapan dengan hukum harus diperlakukan sama. Tidak boleh ada perlakuan istimewa karena kekayaan, jabatan, hubungan keluarga, ataupun pengaruh ekonomi seseorang," katanya.

Korban Dugaan Pencurian Justru Menjadi Tersangka

Tim kuasa hukum juga menyoroti perkembangan perkara yang menurut mereka justru menempatkan BPT, selaku pihak yang mengaku menjadi korban pencurian uang, sebagai tersangka dan menjalani penahanan.

Keadaan tersebut, menurut Stendly, menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi, objektivitas, dan profesionalitas penanganan perkara.

Ia menegaskan bahwa status tersangka terhadap BPT harus diuji berdasarkan alat bukti dan perbuatan yang disangkakan kepadanya. Demikian pula dugaan pencurian yang dilaporkan BPT harus diperiksa secara tersendiri berdasarkan fakta dan ketentuan hukum.

"Jangan sampai laporan dugaan pencurian yang disampaikan korban tidak ditangani secara memadai, sementara pelapor justru menghadapi proses pidana. Semua perkara harus diperiksa secara objektif berdasarkan alat bukti, bukan berdasarkan kedudukan sosial maupun kekuatan ekonomi pihak-pihak yang terlibat," tegasnya.

Minta Kapolri Evaluasi Penanganan Perkara

Atas berbagai kejanggalan yang mereka nilai terjadi, tim kuasa hukum meminta agar penanganan perkara di Polres Metro Jakarta Pusat dievaluasi secara menyeluruh.

Evaluasi tersebut diharapkan mencakup alasan penghentian penyelidikan dugaan pencurian, pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait, serta dasar penetapan BPT sebagai tersangka.

Tim kuasa hukum juga meminta agar pengawasan internal Polri memastikan tidak terdapat konflik kepentingan ataupun intervensi pihak luar dalam penanganan perkara tersebut.

"Yang kami tuntut bukanlah perlakuan khusus bagi klien kami, melainkan penegakan hukum yang adil, profesional, dan tidak diskriminatif. Jika benar terjadi pencurian dan seluruh unsur pidananya terpenuhi, pengembalian uang tidak boleh dijadikan alasan tunggal untuk menghentikan perkara," kata Stendly.

Ia menambahkan bahwa dugaan hubungan keluarga dengan pengusaha besar maupun jabatan di perusahaan tertentu bukanlah bukti adanya intervensi. Namun, informasi tersebut dapat diklarifikasi secara proporsional apabila relevan dengan pemeriksaan dugaan penyimpangan dalam penanganan perkara.

"Hukum tidak boleh tajam kepada pihak yang lemah, tetapi tumpul terhadap pihak yang memiliki kekuatan ekonomi atau pengaruh. Semua orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Kami meminta agar perkara ini diperiksa secara transparan, independen, dan berdasarkan alat bukti yang sah," pungkas Stendly.

Pernyataan dalam berita ini merupakan pandangan dan dugaan yang disampaikan pihak kuasa hukum BPT. Informasi mengenai hubungan keluarga Vinson Leocarlius dengan PT PKPK, dugaan perlakuan istimewa, serta kemungkinan adanya pengaruh terhadap aparat penegak hukum masih memerlukan verifikasi. Pihak-pihak yang disebut berhak memberikan klarifikasi dan tanggapan.rel

Wagirin Arman: Golkar Sumut Harus Makin Solid, Jaga Silaturahmi dan Rapatkan Barisan

admin — Tue, 20 Oct 2026 11:45:00 +0700+0700

MEDAN – Senior Partai Golkar Sumatera Utara (Sumut), H. Wagirin Arman, mengajak seluruh kader Partai Golkar untuk terus menjaga soliditas, mempererat silaturahmi, serta merapatkan barisan demi memperkuat perjuangan partai dalam mendukung kemajuan Indonesia.

Pesan tersebut disampaikan Wagirin Arman di sela-sela peringatan hari ulang tahun (HUT) ke-62 Partai Golkar, Selasa (20/10/2026).

Wagirin Arman yang memiliki pengalaman panjang di dunia politik dan telah sembilan periode menjadi anggota legislatif, baik di DPRD Medan, DPRD Deli Serdang maupun DPRD Sumatera Utara, menegaskan bahwa kebersamaan merupakan modal penting bagi Golkar untuk terus berkembang dan mendapatkan kepercayaan masyarakat.
Menurutnya, perbedaan pandangan dalam dinamika organisasi merupakan hal yang wajar. Namun, perbedaan tersebut hendaknya tidak menjadi penyebab perpecahan di antara sesama kader.

"Kalau ada perbedaan, cukup pecah di dalam gelas. Jangan sampai perbedaan itu membuat kita terpecah belah. Mari kita jaga silaturahmi, bersatu, dan rapatkan barisan," ujar Wagirin Arman.

Ia menambahkan, seluruh kader harus mengedepankan semangat persaudaraan dan kepentingan partai di atas kepentingan pribadi maupun kelompok. Dengan demikian, Golkar Sumut akan semakin solid dan mampu menjalankan perannya dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat.

Wagirin juga menyatakan keyakinannya terhadap kepemimpinan Ketua DPD Partai Golkar Sumatera Utara, H. Andar Amin Harahap. Ia optimistis, di bawah kepemimpinan Andar Amin Harahap, Golkar Sumut akan terus memperkuat konsolidasi organisasi, meraih simpati rakyat, serta menjaga kekompakan seluruh kader.

"Dengan kepemimpinan yang solid, kebersamaan, dan komitmen seluruh kader, saya yakin Partai Golkar Sumut akan semakin mendapat simpati rakyat. Karena itu, mari kita terus bersatu dan bekerja bersama untuk membesarkan Golkar," tegasnya.

Momentum HUT ke-62 Partai Golkar, lanjutnya, harus menjadi pengingat bagi seluruh kader untuk memperkuat komitmen perjuangan, menjaga keharmonisan, dan terus hadir di tengah masyarakat.

Wagirin pun mengajak seluruh keluarga besar Partai Golkar untuk menjadikan persatuan sebagai kekuatan utama dalam menghadapi berbagai tantangan politik ke depan.

"Bersama Golkar, mari kita rapatkan barisan, jaga silaturahmi, dan terus berjuang untuk Indonesia maju," pungkasnya.rel

MKGR Sumut Ikut Ziarah ke Makam Pahlawan, Darma Putra Rangkuti: Momentum Mengenang Jasa Pejuang Bangsa

admin — Tue, 20 Oct 2026 10:06:00 +0700+0700

MEDAN – Dalam rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-62 Partai Golkar, organisasi kemasyarakatan Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) Sumatera Utara turut mengikuti ziarah ke Taman Makam Pahlawan di Jalan Sisingamangaraja, Medan, Selasa (20/10/2026).

Kegiatan ziarah yang dipimpin Ketua DPD Partai Golkar Sumut, H. Andar Amin Harahap, tersebut diikuti sedikitnya 500 kader Golkar bersama jajaran pengurus, anggota DPRD, serta organisasi sayap dan organisasi yang mendirikan maupun didirikan Partai Golkar.

Ketua MKGR Sumut, Darma Putra Rangkuti, turut hadir dalam kegiatan yang berlangsung khidmat tersebut sebagai bentuk penghormatan terhadap jasa para pahlawan yang telah berjuang demi kemerdekaan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Rangkaian kegiatan diawali dengan upacara penghormatan, peletakan karangan bunga di tugu makam pahlawan, serta tabur bunga di pusara para pahlawan.

Darma Putra Rangkuti menyampaikan bahwa ziarah makam pahlawan menjadi momentum penting untuk mengingat kembali nilai-nilai perjuangan, pengorbanan, persatuan, dan semangat gotong royong yang diwariskan para pendahulu bangsa.

Menurutnya, nilai-nilai tersebut sejalan dengan semangat MKGR yang menjunjung tinggi kebersamaan dan gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Peringatan HUT ke-62 Partai Golkar ini juga menjadi momentum untuk mempererat soliditas antarkader serta memperkuat komitmen dalam menjalankan pengabdian kepada masyarakat.

Kegiatan ditutup dengan tabur bunga dan foto bersama para peserta ziarah.red

HUT ke-62 Golkar, Andar Amin Harahap Pimpin Ziarah ke Makam Pahlawan Medan

admin — Tue, 20 Oct 2026 09:21:00 +0700+0700

MEDAN, Dalam rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-62 Partai Golkar, DPD Partai Golkar Sumatera Utara menggelar ziarah ke Taman Makam Pahlawan di Jalan Sisingamangaraja, Medan, Selasa (20/10/2026).

Ziarah dipimpin langsung Ketua DPD Partai Golkar Sumut, H. Andar Amin Harahap, didampingi Sekretaris Viktor Silaen, Bendahara Umum Mula Rotua Siregar, Rolel Harahap, dan Surhenta Sembiring. Kegiatan tersebut diikuti sedikitnya 500 kader Partai Golkar dari berbagai unsur.

Prosesi ziarah berlangsung khidmat. Kegiatan diawali dengan upacara penghormatan kepada para pahlawan, dilanjutkan peletakan karangan bunga di tugu makam pahlawan dan tabur bunga di pusara para pahlawan yang telah gugur memperjuangkan kemerdekaan bangsa.

Dalam upacara tersebut, Hendri Ritonga bertindak sebagai komandan upacara, sementara Andar Amin Harahap menjadi inspektur upacara.

Sejumlah anggota DPRD Sumatera Utara dan DPRD Kota Medan turut hadir, di antaranya Erni Sitorus, Irham Buana, Darma Putra Rangkuti, Samsul Qomar, Edi Suratman, Haji Budi, El Barino, Hendra, serta sejumlah kader lainnya.

Hadir pula jajaran pengurus DPD Partai Golkar Sumut, di antaranya Bahrum, Gunarto Azis, Rianto, Syah Lubis, Feri dan Mikail Purba selaku ketua panitia. Kegiatan tersebut juga diikuti kader Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG).

Ketua DPD Partai Golkar Sumut, H. Andar Amin Harahap, mengatakan ziarah ke makam pahlawan merupakan bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-62 Partai Golkar sekaligus bentuk penghormatan terhadap jasa dan pengorbanan para pahlawan bangsa.

"Melalui ziarah ini, kita mengenang perjuangan para pahlawan yang telah mengorbankan jiwa dan raganya demi bangsa dan negara. Kita berdoa agar Partai Golkar selalu solid dan terus berjuang untuk kepentingan rakyat. Kita juga mendoakan agar para pahlawan yang telah gugur mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa," ujar Andar.

Menurutnya, momentum peringatan HUT Partai Golkar harus menjadi pengingat bagi seluruh kader untuk terus menjaga persatuan, memperkuat kebersamaan, serta menjalankan pengabdian kepada masyarakat.
Rangkaian ziarah ditutup dengan tabur bunga dan foto bersama seluruh peserta. Kegiatan ini menjadi salah satu agenda DPD Partai Golkar Sumut dalam memperingati HUT ke-62 partai berlambang pohon beringin tersebut.
(Red)