https://www.halomedan.com/ Halo Medan | Berani Tampil Beda Sat, 25 Jul 2026 00:43:13 +0700+0700 id-ID Disdik Sumut Dukung Kejuaraan Catur SIWO PWI - STOK Bina Guna 2026 Fri, 24 Jul 2026 12:07:00 +0700+0700
Dukungan tersebut diungkapkan Kepala Disdik Sumut, Alexander Sinulingga SSTP MSi saat menerima audiensi Panita Kejuaraan Catur SIWO PWI - STOK Bina Guna di ruangan kerjanya, Kamis (23/7/2026).

"Disdik Sumut selalu mendukung semua kegiatan yang positif. Apalagi kejuaraan ini memang sangat positif. Selain mengasah kemampuan, juga mengajak siswa untuk mengindari kenakalan remaja," ujar Alexander didampingi Sekretaris Dewi Susantri Ujung, Kabid GTK Andika Yehezkiel Sembiring, dan Kacabdis Wilayah I, David E Nainggolan.

Alex turut memberikan beberapa saran kepada panitia. Dia berharap agar panitia jangan hanya menggelar kejuaraan catur saja, namun juga cabang olahraga lainnya yang kurang populer.

"Saya berharap agar panitia juga menggelar kejuaraan cabor lainnya yang kurang populer, tapi memiliki atlet di sekolah-sekolah. Banyak siswa memiliki bakat di satu cabang olahraga, namun tidak tersalurkan karena kejuaraannya jarang ada," harapnya.

Disdik Sumut akan turut membantu dengan menginformasikan kejuaraan ini ke sekolah-sekolah. "Kami berharap kejuaraan ini berjalan sukses dan melahirkan atlet berprestasi," harapnya.

Ketua Panitia Kejuaraan Catur SIWO PWI - STOK Bina Guna, Pujianto mengucapkan terima kasih atas dukungan Disdik Sumut tersebut. Dukungan tersebut menambah motivasi panitia untuk menggelar kejuaraan ini lebih baik.

Pujianto menjelaskan, Kejuaraan Catur SIWO PWI - STOK Bina Guna Piala Ketua PWI Sumut 2026 ini akan mempertandingan dua kategori, yakni pelajar dan wartawan. Untuk kategori pelajar bisa diikuti siswa SMP dan SMA. Sedangkan kategori wartawan, khusus anggota biasa PWI Sumut dan telah lulus Ujian Kompetensi Wartawan (UKW).

"Khusus pelajar bertujuan untuk mengasah kemampuan atlet muda. Sedangkan ketegori wartawan sebagai ajang seleksi menghadapi Pekan Olahraga Wartawan (Porwanas) 2027," ujar Pujianto didampingi Sekretaris Panitia Haris Dasril, Deking Sembiring, dan Ayub Kesuma.

Kejuaraan Catur SIWO PWI - STOK Bina Guna ini akan digelar di Aula STOK Bina Guna pada 4-5 September 2026 mendatang. Rel]]> https://www.halomedan.com/news/66376/disdik-sumut-dukung-kejuaraan-catur-siwo-pwi-stok-bina-guna-2026/ Wasekjen DPP AMPI Leriadi: Produk Rapat Pleno IX Cacat Hukum Organisasi dan Tidak Memiliki Legitimasi Fri, 24 Jul 2026 09:41:00 +0700+0700

Jakarta – Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI), Leriadi, menilai pelaksanaan Rapat Pleno IX DPP AMPI yang telah digelar bertentangan dengan ketentuan organisasi sebagaimana tertuang dalam Surat Peringatan DPP AMPI tertanggal 23 Juli 2026. Menurutnya, produk yang dihasilkan dalam forum tersebut cacat secara hukum organisasi karena tidak memenuhi ketentuan administrasi dan prosedural yang berlaku.

Leriadi menegaskan bahwa setiap agenda organisasi wajib dilaksanakan berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta Peraturan Organisasi (PO) DPP AMPI. Oleh karena itu, keputusan yang dihasilkan dari forum yang tidak memenuhi ketentuan organisasi patut dipertanyakan legitimasinya.

"Kami dengan tegas menolak segala produk yang dihasilkan dari Rapat Pleno IX tersebut karena dilaksanakan tanpa memenuhi ketentuan organisasi sebagaimana diatur dalam AD/ART dan Peraturan Organisasi DPP AMPI. Organisasi yang besar harus dijalankan berdasarkan konstitusi organisasi, bukan berdasarkan kehendak segelintir pihak yang justru dapat mencederai marwah AMPI," ujar Leriadi, Kamis (23/7/2026).

Ia menjelaskan, Surat Peringatan yang diterbitkan DPP AMPI telah menegaskan bahwa pelaksanaan Rapat Harian dan Rapat Pleno wajib dipimpin oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau pihak yang memperoleh pendelegasian sesuai dengan ketentuan organisasi. Keterlibatan Sekretaris Jenderal merupakan unsur yang mutlak dalam pelaksanaan Rapat Harian maupun Rapat Pleno sebagaimana diatur dalam Peraturan Organisasi.

Menurutnya, pelaksanaan Rapat Pleno IX yang tetap dilaksanakan meskipun telah terdapat Surat Peringatan dari DPP AMPI menjadikan seluruh produk yang dihasilkan dalam forum tersebut cacat secara hukum organisasi dan tidak memiliki legitimasi yang kuat.

"Produk yang dihasilkan dari forum yang cacat administrasi dan tidak memenuhi ketentuan organisasi tentu juga cacat secara hukum organisasi. Konstitusi organisasi tidak boleh ditabrak hanya untuk memenuhi kepentingan pribadi pihak tertentu," tegasnya.

Di akhir pernyataannya, Leriadi menilai pelaksanaan forum tersebut terkesan dipaksakan dan sarat akan kepentingan pribadi.

"Mari kita buka mata dan melihat dengan jernih siapa yang sebenarnya memiliki kepentingan dalam forum ini. coba klen cek di google rekam jejak produk yang di hasilkan masih lengkap jelas dan terang," tutup Leriadi.

Sebelumnya, DPP AMPI melalui Surat Peringatan yang ditandatangani oleh Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (OKK) Muhammad Safii dan Sekretaris Jenderal Robi Anugrah Marpaung telah meminta penundaan pelaksanaan Rapat Pleno IX hingga terpenuhinya seluruh ketentuan organisasi sesuai AD/ART dan Peraturan Organisasi yang berlaku.]]> https://www.halomedan.com/Berita/66375/wasekjen-dpp-ampi-leriadi-produk-rapat-pleno-ix-cacat-hukum-organisasi-dan-tidak-memiliki-legitimasi/ Puncak Penghargaan JNE Content Competition 2026, Wadah Kreativitas Anak Bangsa Fri, 24 Jul 2026 09:14:00 +0700+0700 Jakarta – JNE resmi menyelenggarakan puncak acara penghargaan JNE Content Competition 2026 di Wisma Habibie & Ainun, Jakarta Selatan. Ajang bergengsi ini menjadi penutup dari rangkaian kompetisi yang telah menjadi panggung bagi para kreator Indonesia untuk mengekspresikan talenta kreatif mereka. Tahun ini, antusiasme peserta yang sangat luar biasa dengan terkumpulnya 5.273 karya dari empat kategori lomba: karya tulis, foto, video, dan desain. Sebanyak 77 pemenang terpilih telah diumumkan pada 10 Juli 2026 lalu melalui situs JNEWS Online dan kanal media sosial resmi JNE.

Acara yang dipandu oleh MC Suci Patia ini berlangsung penuh kehangatan. Hadir memberikan apresiasi, Ilham Akbar Habibie, selaku Chairman ILTHABI REKATMA, jajaran manajemen JNE, Presiden Direktur JNE, M. Feriadi Soeprapto, serta SVP Marketing Group Head JNE, Eri Palgunadi, bersama para pemenang dan dewan juri.

Dalam sambutannya, Ilham Akbar Habibie menyampaikan kekagumannya, "Saya melihat semangat yang sangat luar biasa dari para kreator muda Indonesia. Kompetisi ini bukan sekadar ajang unjuk bakat, melainkan bukti nyata potensi inovasi bangsa yang sangat besar. Saya sangat mengapresiasi langkah JNE dalam membina kreativitas anak bangsa. Semoga kompetisi ini terus menjadi wadah yang berkelanjutan, melahirkan talenta baru yang akan membawa Indonesia lebih maju di masa depan."

Presiden Direktur JNE, M. Feriadi Soeprapto, mengungkapkan rasa bangganya terhadap partisipasi peserta. "Melihat lebih dari 5.273 karya kreatif masuk dari seluruh penjuru Indonesia, kami merasa sangat terinspirasi. Di usia JNE yang ke-35 tahun, kami mengusung semangat 'Bergerak Bersama'. Melalui kompetisi ini, kami ingin merayakan beragam cerita, mulai dari perjuangan UMKM, konektivitas jarak, hingga kebahagiaan sederhana yang diantar dalam sebuah paket. Komitmen kami adalah terus menjadi bagian dari ekosistem kreatif Indonesia, mendukung setiap talenta untuk terus tumbuh dan berbagi dampak positif," ujarnya.

JNE Content Competition sendiri telah memasuki edisi ke-13 sejak pertama kali diadakan pada tahun 2011. Tahun ini, tema "Bergerak Bersama, Beragam Cerita" menjadi cerminan reflektif perjalanan panjang JNE dalam bertumbuh berdampingan dengan pelanggan, pelaku UMKM, karyawan, hingga komunitas di seluruh negeri.

Maman Suherman, salah satu juri kategori Writing Nasional, turut memberikan pandangannya, "Tema 'Bergerak Bersama, Beragam Cerita' mampu diterjemahkan dengan sangat emosional oleh para peserta. Banyak karya yang menyoroti sisi humanis dari setiap kiriman. Ini menegaskan bahwa di balik setiap paket yang diantar, terdapat cerita tentang harapan dan kasih sayang yang saling terhubung. Talenta kreatif Indonesia sungguh luar biasa."

Kejutan spesial hadir saat penganugerahan gelar "Best of The Best". Predikat ini diraih oleh Utomo Priyambodo (jurnalis National Geographic Indonesia) yang memenangkan Juara 1 Writing Jurnalis Regional Jakarta & Banten, serta Idris Prasetiawan (jurnalis Palopopos Fajar) yang meraih Juara 1 Photo Jurnalis Regional Sulawesi, Maluku & Papua. Keduanya mendapatkan hadiah utama berupa perjalanan ibadah umrah.

Utomo Priyambodo menuturkan rasa syukurnya, "Ini adalah rezeki yang tak terduga. Karya saya tentang inspirasi layanan JNE yang menyentuh sisi kemanusiaan ternyata diapresiasi sejauh ini. Terima kasih JNE, ini menjadi motivasi besar bagi saya untuk terus menulis dan memberikan kontribusi inspiratif melalui karya jurnalistik."

Senada dengan hal tersebut, perwakilan pemenang kategori pelajar, Teza Syahrudin dari Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, turut hadir mengungkapkan kegembiraannya, "Saya tidak menyangka karya saya bisa terpilih. Kehadiran saya di acara awarding ini memberikan pengalaman yang tak ternilai dan menjadi pemantik semangat saya untuk terus mengeksplorasi kreativitas di bidang foto."

Acara awarding ini menegaskan posisi JNE bukan sekadar perusahaan logistik, melainkan fasilitator bagi pertumbuhan industri kreatif nasional. Menutup acara, Feriadi menegaskan, "JNE akan terus menjadi jembatan bagi setiap individu untuk mewujudkan aspirasi mereka menjadi karya nyata. Mari kita terus bergerak bersama menciptakan lebih banyak lagi narasi positif untuk kemajuan negeri."]]> https://www.halomedan.com/news/66374/puncak-penghargaan-jne-content-competition-2026-wadah-kreativitas-anak-bangsa/ JAM PMII Kecam Manuver Nusron Wahid dan KH Zulfa: "Jangan Jadikan Sumut Arena Transaksi Politik!" Fri, 24 Jul 2026 09:02:00 +0700+0700
​MEDAN — Gelombang gejolak internal di tubuh Nahdlatul Ulama (NU) menjelang Muktamar mendatang kian meluas dan menyita perhatian publik. Konflik dan tarik-menarik pengaruh kekuasaan yang semula berpusat di tingkat elit PBNU kini dinilai telah merembet ke daerah, memicu polarisasi di tingkat akar rumput dan memperkeruh konsolidasi organisasi, khususnya di wilayah Sumatera Utara (Sumut).



​Sorotan tajam warga Nahdliyin kini tertuju pada manuver politik Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, serta KH Zulfa Mustofa. Keduanya dinilai aktif melakukan penggalangan kekuatan internal di Sumut, seperti rangkaian pertemuan di Deli Serdang hingga Tobasa pada pertengahan Juli 2026, yang dinilai tidak berhubungan dengan agenda resmi kementerian maupun kebutuhan kelembagaan organisasi yang transparan.



​Sejumlah elemen warga NU mengkritik rekam jejak Nusron Wahid yang dianggap sering tampil sebagai "pendekar musiman" di ajang-ajang besar seperti Muktamar NU, Kongres Ansor, hingga Kongres PMII. Nusron disinyalir kerap memainkan peran di belakang layar demi mengamankan transaksi dan posisi politik personal, tanpa mengindahkan kemaslahatan jangka panjang warga Nahdliyin.



​Langkah gerilya politik tersebut kini membintangi dinamika di Sumatera Utara. Kehadiran dan konsolidasi yang melibatkan jajaran Pengurus Cabang (PCNU) tanpa koordinasi utuh dengan jajaran struktural Pengurus Wilayah NU (PWNU) Sumut, di mana Ketua dan Sekretaris Tanfidziyah berjalan sendiri-sendiri.



​Kondisi ini memicu reaksi keras dari kalangan aktivis muda NU. Koordinator Nasional Jaringan Alumni Muda Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Hasan Basyri Simanjuntak, menyayangkan panggung keagamaan dan keummatan NU yang terus-menerus dijadikan arena bargaining politik praktis oleh oknum elite.



​"Kita sangat menyayangkan jika panggung keagamaan dan keummatan NU terus-menerus dijadikan arena bargaining politik personal oleh oknum elite tertentu. Kehadiran figur-figur pusat di daerah yang seharusnya membawa pencerahan dan kesejukan, justru disinyalir membawa residu konflik internal ke wilayah-wilayah seperti Sumatera Utara," tegas Hasan Basyri.



​"Sebagai kader muda NU dan alumni PMII, kami menegaskan bahwa jam'iyah ini didirikan untuk kemaslahatan umat, bukan panggung manuver musiman demi memburu jabatan Ketum maupun posisi tawar politik. Kami meminta KH Zulfa Mustofa dan Sahabat Nusron Wahid untuk berjiwa besar, menghentikan langkah-langkah yang memicu polarisasi di daerah, serta menghormati mekanisme konstitusi organisasi secara utuh. Jangan sampai ambisi elite mengorbankan solidaritas warga Nahdliyin di bawah," pungkasnya.



​Sejumlah pihak menilai, jika manuver penggalangan kekuatan tanpa mengindahkan tata krama ber-NU ini terus dibiarkan, marwah PBNU akan semakin tergerus di mata masyarakat umum. Kader muda dan warga Nahdliyin mendesak para elite untuk membuang ambisi pribadi, menghentikan langkah-langkah yang memicu faksionalisasi, serta mengembalikan NU pada khittah kepemimpinan yang sejuk, guyub, dan berorientasi penuh pada kemaslahatan umat. Tegasnya.rel]]> https://www.halomedan.com/news/66373/jam-pmii-kecam-manuver-nusron-wahid-dan-kh-zulfa-quotjangan-jadikan-sumut-arena-transaksi-politikquot/ JMSI Sumut Ucapkan Selamat kepada Dr. Harli Siregar sebagai Kadiklat Kejaksaan Agung Thu, 23 Jul 2026 23:01:00 +0700+0700 Medan – Ketua Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Sumatera Utara, Rianto, SH., MH., menyampaikan ucapan selamat dan sukses kepada Dr. Harli Siregar, SH., MH. atas amanah yang diberikan sebagai Kepala Pendidikan dan Pelatihan (Kadiklat) Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

Rianto yang akrab disapa Anto Genk dan juga merupakan CEO Sumut24 Group mengatakan, penunjukan Dr. Harli Siregar merupakan bentuk kepercayaan negara atas dedikasi, integritas, dan profesionalisme yang telah ditunjukkan selama mengabdi di institusi Kejaksaan.

"Kami keluarga besar JMSI Sumatera Utara mengucapkan selamat dan sukses kepada Bapak Dr. Harli Siregar, SH., MH. atas amanah sebagai Kadiklat Kejaksaan Agung RI. Semoga selalu diberikan kesehatan, kekuatan, dan kemudahan dalam menjalankan tugas serta mampu membawa lembaga pendidikan dan pelatihan Kejaksaan semakin maju," ujar Anto Genk, Kamis 23 Juli 2026.

Menurutnya, posisi Kadiklat memiliki peran strategis dalam mencetak sumber daya manusia Adhyaksa yang profesional, berintegritas, serta adaptif terhadap perkembangan penegakan hukum di Indonesia.

Anto Genk berharap, di bawah kepemimpinan Dr. Harli Siregar, Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Agung semakin mampu meningkatkan kualitas pendidikan bagi para jaksa dan aparatur Kejaksaan sehingga melahirkan insan Adhyaksa yang berkompeten dan berintegritas.

"Semoga amanah yang diemban dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya dan menjadi inspirasi bagi putra-putri Sumatera Utara untuk terus mengabdi kepada bangsa dan negara," tutupnya.rel]]> https://www.halomedan.com/news/66372/jmsi-sumut-ucapkan-selamat-kepada-dr-harli-siregar-sebagai-kadiklat-kejaksaan-agung/ MK Kabulkan Sebagian Gugatan UU Cipta Kerja, Sisa Kuota Internet Harus Tetap Bisa Digunakan Thu, 23 Jul 2026 22:12:00 +0700+0700
Dalam putusannya, MK menyatakan Pasal 28 ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Pasal 71 angka 2 Lampiran UU Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai bahwa, "Besaran tarif penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan/atau penyelenggaraan jasa telekomunikasi ditetapkan oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi dan/atau jasa telekomunikasi berdasarkan formula yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dengan kewajiban menyediakan pilihan layanan jasa telekomunikasi yang menjamin sisa kuota milik pengguna jasa telekomunikasi tetap aktif dan dapat digunakan."
Melalui putusan tersebut, MK menegaskan bahwa penyelenggara layanan telekomunikasi wajib menyediakan pilihan layanan yang memastikan sisa kuota internet pelanggan tetap aktif dan dapat digunakan meskipun masa aktif paket sebelumnya telah berakhir.

Putusan itu juga mempertegas perlindungan terhadap hak milik pribadi sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. MK menilai hak milik setiap warga negara tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang, termasuk dalam konteks sisa kuota internet yang telah dibeli oleh konsumen.

Ketua Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Sumatera Utara, Rianto SH MH, mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Menurutnya, putusan itu merupakan langkah progresif dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak konsumen di era digital.

"Putusan MK ini patut diapresiasi karena memberikan kepastian hukum bagi masyarakat sebagai pengguna layanan telekomunikasi. Sisa kuota internet yang telah dibeli merupakan hak konsumen dan semestinya tetap dapat dimanfaatkan, bukan hangus hanya karena berakhirnya masa aktif paket," ujar Rianto kepada pers.

Ia menambahkan, putusan tersebut diharapkan menjadi momentum bagi pemerintah dan seluruh penyelenggara jasa telekomunikasi untuk menyusun kebijakan yang lebih berkeadilan serta mengedepankan perlindungan terhadap hak-hak konsumen. Menurutnya, regulasi yang berpihak kepada masyarakat akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap industri telekomunikasi di Indonesia.rel

]]> https://www.halomedan.com/news/66371/mk-kabulkan-sebagian-gugatan-uu-cipta-kerja-sisa-kuota-internet-harus-tetap-bisa-digunakan/ DPW Tani Merdeka Aceh Yakin Sudaryono Mampu Perkuat Program MBG dan Sejahterakan Petani Thu, 23 Jul 2026 12:55:00 +0700+0700
Banda Aceh – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Tani Merdeka Aceh menyatakan optimistis kepemimpinan Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) akan membawa perubahan positif terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), sekaligus memperkuat kesejahteraan petani melalui penyerapan hasil pertanian yang lebih terjamin. Pernyataan ini disampaikan menyusul pelantikan Sudaryono oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Kepala BGN pada Rabu (22/7).

Ketua DPW Tani Merdeka Aceh, Cut Muhammad, menilai sosok Sudaryono atau yang akrab disapa Mas Dar merupakan figur yang memahami secara menyeluruh konsep dan implementasi Program MBG. Menurutnya, pengalaman Sudaryono di sektor pertanian menjadi modal penting untuk memastikan program nasional tersebut berjalan sesuai aturan sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

"Kami percaya di tangan Mas Dar, Badan Gizi Nasional akan berjalan sesuai aturan. Beliau sangat memahami bagaimana mengelola program ini sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat," ujar Cut Muhammad.

Senada dengan itu, Sekretaris DPW Tani Merdeka Aceh, Nabhani, S.I.Kom., yang akrab disapa Pak Bhen, mengatakan rekam jejak Sudaryono selama bertugas di Kementerian Pertanian menunjukkan komitmen kuat dalam memperjuangkan kepentingan petani.

Menurutnya, berbagai kebijakan yang mendorong harga gabah dan jagung menjadi lebih menguntungkan telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan petani. Keberhasilan tersebut dinilai menjadi bukti bahwa Sudaryono memiliki kepemimpinan yang bertanggung jawab, teliti, dan berorientasi pada hasil.

"Beliau berhasil mendorong kebijakan yang membuat petani lebih bahagia karena harga komoditas semakin menguntungkan. Kami melihat beliau memimpin dengan penuh tanggung jawab dan sangat teliti dalam mengambil keputusan," kata Pak Bhen.

Ia juga menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya berbicara mengenai penyediaan makanan bergizi bagi penerima manfaat. Lebih dari itu, program tersebut diyakini mampu menciptakan pasar yang berkelanjutan bagi hasil panen petani melalui kebutuhan bahan baku dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah.

"Mas Dar selalu menekankan bahwa MBG bukan sekadar soal makanan bergizi. Program ini juga menjadi instrumen untuk menyerap hasil panen petani di pasar-pasar tradisional sehingga pendapatan petani meningkat dan memiliki kepastian usaha yang berkelanjutan," jelasnya.

DPW Tani Merdeka Aceh juga meyakini pengalaman Sudaryono sejak tahap awal perencanaan MBG akan menjadi kekuatan dalam menyempurnakan sistem distribusi hingga ke tingkat daerah. Selain memahami aspek teknis dan regulasi, Sudaryono dinilai memiliki karakter kepemimpinan yang terbuka terhadap berbagai masukan dari masyarakat.

"Beliau tidak hanya berbicara soal petunjuk teknis. Kami yakin Mas Dar akan mendengar aspirasi para penerima manfaat, memperhatikan kualitas makanan, menjaga aspek higienitas, serta memastikan tujuan utama program ini, yaitu meningkatkan gizi masyarakat, benar-benar tercapai," tutup Pak Bhen. (R)]]> https://www.halomedan.com/Berita/66370/dpw-tani-merdeka-aceh-yakin-sudaryono-mampu-perkuat-program-mbg-dan-sejahterakan-petani/ Nashya Balqish Efendy Siregar Raih Juara I Desain Poster FLS3N Sumut, Siap Wakili ke Tingkat Nasional Thu, 23 Jul 2026 10:57:00 +0700+0700


MEDAN – Prestasi membanggakan kembali ditorehkan pelajar asal Kota Medan. Nashya Balqish Efendy Siregar berhasil meraih Juara I Lomba Desain Poster tingkat SMA pada Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional (FLS3N) Tingkat Provinsi Sumatera Utara yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.

Atas prestasi tersebut, Nashya dari SMAN 1 Medan akan mewakili Provinsi Sumatera Utara pada ajang FLS3N tingkat nasional yang akan digelar tahun ini.
Putri dari Novan Efendy Siregar, yang juga dikenal sebagai Ketua Gabsi Sumatera Utara, tersebut berhasil meraih gelar juara setelah melalui tahapan kompetisi yang panjang dan ketat.

Nashya terlebih dahulu menjadi juara di tingkat Kota Medan, kemudian berhasil meraih juara di Wilayah I Sumatera Utara, hingga akhirnya keluar sebagai Juara I tingkat Provinsi Sumatera Utara.

Keberhasilan ini menjadi bukti kerja keras, kreativitas, serta semangat pantang menyerah yang ditunjukkan Nashya dalam bidang desain poster. Prestasi tersebut tidak hanya menjadi kebanggaan bagi keluarga dan sekolah, tetapi juga bagi masyarakat Sumatera Utara.

Novan Efendy Siregar yang juga menjabat sebagai Bendahara Dewan Harian Djuang 45 mengungkapkan rasa syukur dan bangganya atas pencapaian putrinya.

Menurutnya, keberhasilan ini diharapkan menjadi motivasi bagi Nashya untuk terus berkarya dan memberikan prestasi terbaik pada tingkat nasional.

"Selamat dan sukses untuk anak Ayah, Nashya Siregar. Semoga prestasi ini menjadi langkah awal menuju kesuksesan yang lebih besar. Teruslah berkarya, tetap rendah hati, dan semoga Allah SWT senantiasa memberikan keberkahan serta perlindungan dalam setiap langkah," ujar Novan.

Dengan prestasi tersebut, Nashya Balqish Efendy Siregar diharapkan mampu mengharumkan nama Provinsi Sumatera Utara di tingkat nasional sekaligus menjadi inspirasi bagi pelajar lainnya untuk terus berprestasi sesuai dengan bakat dan kemampuan yang dimiliki.
Red.]]> https://www.halomedan.com/news/66369/nashya-balqish-efendy-siregar-raih-juara-i-desain-poster-fls3n-sumut-siap-wakili-ke-tingkat-nasional/ Bank Sumut Gandeng Tiga LPK-SO Luncurkan KUR PMI, Perluas Akses Pembiayaan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia Wed, 22 Jul 2026 19:44:00 +0700+0700
Medan – PT Bank Sumut (Perseroda) resmi meluncurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) sebagai bentuk dukungan terhadap upaya pemerintah memperluas kesempatan kerja sekaligus meningkatkan perlindungan bagi calon pekerja migran Indonesia. Peluncuran program tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) penyaluran KUR PMI bersama tiga Lembaga Pelatihan Kerja–Sending Organization (LPK-SO) di Sumatera Utara, Rabu (22/07) bertempat di Gedung Kantor Pusat PT Bank Sumut.



Direktur Teknologi Informasi dan Operasional PT Bank Sumut Sandhy Sofian menyampaikan, peluncuran KUR PMI merupakan wujud komitmen Bank Sumut dalam menghadirkan akses pembiayaan yang lebih mudah bagi masyarakat yang memiliki kesempatan bekerja di luar negeri melalui jalur resmi.



"Kesempatan bekerja di luar negeri menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup. Namun, tidak sedikit calon pekerja migran yang terkendala biaya pada masa persiapan keberangkatan. Melalui KUR PMI, Bank Sumut hadir memberikan solusi pembiayaan yang terjangkau sehingga masyarakat dapat berangkat dengan lebih tenang dan terlindungi,"ungkapnya.



Menurut Shandy, pekerja migran Indonesia memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui kontribusi devisa yang dihasilkan setiap tahun. Karena itu, akses terhadap pembiayaan yang legal dan terjangkau menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung keberhasilan mereka sejak sebelum keberangkatan.



KUR PMI Bank Sumut dapat dimanfaatkan untuk membiayai kebutuhan selama masa pra-penempatan, mulai dari pelatihan, sertifikasi, pemeriksaan kesehatan, pengurusan dokumen, hingga biaya keberangkatan. Produk ini menawarkan suku bunga sebesar 6 persen efektif per tahun, tanpa biaya administrasi dan provisi, tanpa agunan tambahan, dengan plafon pembiayaan hingga Rp100 juta. Selain itu, tersedia fasilitas grace period selama maksimal tiga bulan agar pekerja migran memiliki waktu beradaptasi sebelum mulai melakukan pembayaran angsuran.



Lebih lanjut, Shandy menjelaskan bahwa kehadiran KUR PMI juga diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap pembangunan daerah. Semakin banyak masyarakat yang memperoleh pekerjaan secara legal di luar negeri, semakin besar pula peluang peningkatan kesejahteraan keluarga melalui pendapatan dan remitansi yang dikirimkan ke kampung halaman.



"Program ini bukan sekadar pembiayaan. Kami ingin menciptakan ekosistem yang memberikan kemudahan bagi calon pekerja migran Indonesia, mulai dari akses pembiayaan, proses pelatihan, hingga keberangkatan. Pada akhirnya, yang ingin kita bangun adalah sumber daya manusia Sumatera Utara yang kompetitif dan mampu bersaing di pasar kerja internasional," ujarnya.



Dalam mendukung implementasi program tersebut, Bank Sumut terus memperkuat kolaborasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI), serta Lembaga Pelatihan Kerja–Sending Organization (LPK-SO) yang telah memenuhi ketentuan pemerintah.



Pada tahap awal, Bank Sumut memperoleh kuota penyaluran KUR PMI sebesar Rp15 miliar. Kuota tersebut diperkirakan mampu menjangkau sekitar 2.500 calon pekerja migran dan peserta magang asal Sumatera Utara yang akan bekerja di berbagai negara tujuan.



Sebagai bentuk komitmen dalam mendukung implementasi program, Bank Sumut menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan tiga LPK-SO, yakni PT Aoki Mori Indonesia, Yayasan LPK Koufuku Daruma Indonesia, dan PT Gapindo Gemilang Prestasi Indonesia. Ketiga lembaga tersebut akan menjadi mitra Bank Sumut dalam mempersiapkan calon pekerja migran yang kompeten, berdaya saing, dan siap bekerja di luar negeri.



Melalui peluncuran KUR PMI, Bank Sumut menegaskan perannya sebagai bank pembangunan daerah yang tidak hanya menyediakan layanan keuangan, tetapi juga mendukung kebijakan pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan inklusi keuangan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara.



"Kami berharap KUR PMI dapat menjadi jembatan bagi masyarakat Sumatera Utara untuk meraih peluang kerja global sekaligus membawa manfaat ekonomi bagi keluarga, daerah, dan bangsa. Inilah komitmen Bank Sumut untuk terus tumbuh bersama masyarakat dan membangun Sumatera Utara," tutup Shandy ###]]> https://www.halomedan.com/news/66368/bank-sumut-gandeng-tiga-lpkso-luncurkan-kur-pmi-perluas-akses-pembiayaan-bagi-calon-pekerja-migran-indonesia/ Ketum PB Pendawa Indonesia Terima Silaturahmi DPD FKN Sumut dan SAS Center, Dukung Dua Agenda Akbar di Medan Wed, 22 Jul 2026 19:23:00 +0700+0700 MEDAN – Ketua Umum PB Pendawa Indonesia, H. Ruslan, SH, yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina DPD Forum Keberagaman Nusantara (FKN) Sumatera Utara, menerima kunjungan silaturahmi Ketua DPD FKN Sumut bersama pengurus SAS Center Sumut di Pesanggrahan Pendawa, Merendal, Selasa (22/7).

Rombongan dipimpin Ketua DPD FKN Sumut, Sultan Deli Tuanku Lamanjiji Perkasa Alam, serta Ketua SAS Center Sumut sekaligus Panitia Silaturahmi Anak Bangsa, Wily Simbolon.

Dalam pertemuan tersebut, Sultan Deli Tuanku Lamanjiji Perkasa Alam menyampaikan perkembangan persiapan pelantikan pengurus DPD FKN Sumut yang direncanakan berlangsung pada Agustus 2026 di Gedung Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara.

Sementara itu, Wily Simbolon memaparkan kesiapan penyelenggaraan kegiatan Silaturahmi Anak Bangsa yang dijadwalkan digelar pada Oktober 2026 di Regale Convention Hall, Medan. Kegiatan tersebut diharapkan menjadi wadah mempererat persatuan, kebersamaan, dan semangat keberagaman di tengah masyarakat Sumatera Utara.

Menanggapi paparan tersebut, H. Ruslan, SH menyampaikan apresiasi atas inisiatif dan persiapan kedua agenda besar tersebut. Menurutnya, kegiatan yang mengedepankan nilai persatuan dan keberagaman sangat penting untuk memperkuat persaudaraan di tengah masyarakat yang majemuk.

"PB Pendawa Indonesia memberikan apresiasi dan mendukung penuh pelaksanaan pelantikan DPD FKN Sumut maupun kegiatan Silaturahmi Anak Bangsa. Harapan kita bersama, kedua agenda besar tersebut dapat berjalan lancar, sukses, serta memberikan manfaat bagi masyarakat Sumatera Utara. Mari kita ramaikan dan sukseskan bersama," ujar H. Ruslan.

Pertemuan silaturahmi berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan, sekaligus menjadi momentum mempererat sinergi antarorganisasi dalam membangun persatuan, menjaga keberagaman, dan memperkokoh semangat kebangsaan di Sumatera Utara.]]> https://www.halomedan.com/news/66367/ketum-pb-pendawa-indonesia-terima-silaturahmi-dpd-fkn-sumut-dan-sas-center-dukung-dua-agenda-akbar-di-medan/ Muswil III SAPMA PP Sumut Tetapkan Firmansyah Kembali Pimpin Periode 2026–2030, Ijeck Tekankan Integritas dan Perang Melawan Narkoba Wed, 22 Jul 2026 19:18:00 +0700+0700 Medan – Ketua Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) Pemuda Pancasila Sumatera Utara, Musa Rajekshah (Ijeck), menegaskan bahwa seluruh kader SAPMA Pemuda Pancasila harus menjauhi penyalahgunaan narkoba. Ia bahkan meminta tidak ada toleransi bagi kader yang terbukti terlibat narkotika.
Pernyataan tersebut disampaikan Ijeck saat membuka Musyawarah Wilayah (Muswil) III SAPMA Pemuda Pancasila Sumatera Utara di Hotel Le Polonia Medan, Rabu (22/7/2026).
Di hadapan ratusan kader, Ijeck menegaskan bahwa narkoba merupakan musuh bersama yang harus diperangi oleh seluruh elemen masyarakat.
"Kalau ada kader Pemuda Pancasila ataupun badan dan sayap organisasi di bawahnya yang terlibat narkoba, pecat. Tidak ada maaf. Narkoba bukan hanya musuh aparat penegak hukum, tetapi musuh seluruh masyarakat," tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Ijeck juga mengucapkan selamat kepada Muhammad Firmansyah yang kembali dipercaya memimpin SAPMA Pemuda Pancasila Sumut untuk masa bakti 2026–2030.
Menurutnya, jabatan ketua merupakan amanah besar yang harus dijalankan dengan memberi teladan kepada seluruh kader.
"Selamat memimpin kembali SAPMA PP Sumut. Ketua harus menjadi contoh. Organisasi ini adalah laboratorium kader, tempat membangun kemampuan, memperluas jaringan, persahabatan, dan menyiapkan pemimpin masa depan," ujarnya.
Ijeck berharap SAPMA Pemuda Pancasila mampu melahirkan generasi muda yang memiliki integritas, kejujuran, dan tanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Ia menekankan bahwa integritas tidak cukup hanya diucapkan, tetapi harus diwujudkan dalam perilaku sehari-hari.
"Kalau kita berintegritas, kita jujur dan bertanggung jawab menjalankan amanah. Semua itu dilakukan bukan hanya karena takut kepada manusia, tetapi karena takut kepada Tuhan Yang Maha Esa," katanya.
Selain itu, Ijeck mengingatkan bahwa tantangan kehidupan ke depan akan semakin berat sehingga para kader harus mampu melihat peluang secara benar tanpa menghalalkan segala cara.
Menurutnya, kader Pemuda Pancasila harus memperjuangkan hak dengan cara-cara yang benar serta menjalankan setiap kewajiban secara bertanggung jawab.
Menutup sambutannya, Ijeck juga mengingatkan seluruh kader agar tidak terlibat dalam berbagai tindak kriminal yang meresahkan masyarakat, termasuk aksi begal.
"Kalau ada kawan yang terlibat, nasihati. Kalau kita tidak ingin hal itu terjadi pada diri kita maupun keluarga kita, jangan lakukan kepada orang lain," tegasnya.
Sementara itu, Muhammad Firmansyah usai kembali terpilih sebagai Ketua SAPMA Pemuda Pancasila Sumut menyatakan komitmennya untuk membawa organisasi semakin maju melalui penguatan kaderisasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta memperkuat peran SAPMA sebagai wadah pembinaan generasi muda yang berintegritas, berkarakter, dan bermanfaat bagi masyarakat. Ia menegaskan kepengurusan periode 2026–2030 akan fokus mencetak kader yang mampu menjadi pemimpin masa depan sekaligus menjaga nama baik organisasi di tengah masyarakat.]]> https://www.halomedan.com/Berita/66366/muswil-iii-sapma-pp-sumut-tetapkan-firmansyah-kembali-pimpin-periode-2026ndash2030-ijeck-tekankan-integritas-dan-perang-melawan-narkoba/ Monthly Upgrade Academy Perkuat Pemahaman Sejarah dan Nilai Luhur UNPAB sebagai Fondasi Kemajuan Institusi Wed, 22 Jul 2026 15:48:00 +0700+0700
Medan – Universitas Pembangunan Panca Budi (UNPAB) kembali menyelenggarakan Monthly Upgrade Academy dengan mengusung tema "UNPAB Legacy and Pride Experience". Kegiatan yang berlangsung di Ruangan Al-Huda, Gedung A ini menjadi wadah penguatan karakter, budaya organisasi, serta pemahaman sivitas akademika terhadap sejarah dan nilai-nilai luhur yang menjadi fondasi perjalanan UNPAB.

Kegiatan ini dihadiri oleh Pembina Yayasan Prof. Dr. H. Kadirun Yahya (YPDHKY), Hj. Sri Hayati, serta dibuka oleh Rektor Bidang Sumber Daya dan Hubungan Internasional, H. Abdul Razak Nasution, S.H.Int., M.Sc. Kehadiran pimpinan yayasan dan universitas menjadi wujud komitmen bersama dalam memperkuat budaya institusi melalui pembelajaran yang berkelanjutan.

Dalam sambutannya, H. Abdul Razak Nasution, S.H.Int., M.Sc. menegaskan bahwa memahami sejarah berdirinya UNPAB merupakan bagian penting dalam membangun karakter dan semangat seluruh sivitas akademika. Menurutnya, perjalanan dan perjuangan Prof. Dr. H. Sayyidi Syaikh Kadirun Yahya Muhammad Amin, M.Sc. sebagai pendiri UNPAB merupakan warisan berharga yang perlu dipelajari untuk memperluas wawasan serta menjadi inspirasi dalam menghadapi tantangan masa depan.

Beliau juga menyampaikan bahwa nilai-nilai yang diwariskan oleh pendiri harus terus diimplementasikan dalam kehidupan akademik maupun profesional. Dengan menjadikan moto "Beriman, Berilmu, dan Berkarya" sebagai pedoman, seluruh sivitas akademika diharapkan mampu terus berkembang, berkontribusi, dan bersama-sama membawa Universitas Pembangunan Panca Budi menuju kemajuan yang lebih besar.

Pada sesi utama, H. Ahmad Baqi Arifin, S.H., M.M., MBA menyampaikan materi mengenai sejarah lahir dan berkembangnya Universitas Pembangunan Panca Budi. Melalui pemaparannya, peserta diajak memahami perjalanan perjuangan Prof. Dr. H. Sayyidi Syaikh Kadirun Yahya Muhammad Amin, M.Sc. dalam membangun UNPAB dengan mengintegrasikan keunggulan akademik, nilai spiritual, dan semangat pengabdian kepada masyarakat sebagai landasan utama pengembangan institusi.

Selain mengulas sejarah, materi juga menekankan bahwa warisan terbesar pendiri bukan hanya berdirinya sebuah perguruan tinggi, tetapi juga lahirnya budaya akademik yang berlandaskan integritas, pengabdian, dan semangat untuk terus belajar. Nilai-nilai tersebut menjadi fondasi yang hingga kini terus dijaga dan dikembangkan dalam setiap langkah kemajuan Universitas Pembangunan Panca Budi.

Melalui penyelenggaraan Monthly Upgrade Academy, UNPAB menunjukkan komitmennya untuk terus membangun sumber daya manusia yang unggul, memiliki pemahaman mendalam terhadap jati diri institusi, serta mampu mengamalkan nilai Beriman, Berilmu, dan Berkarya dalam setiap pengabdian. Diharapkan kegiatan ini semakin memperkuat rasa bangga, loyalitas, dan semangat seluruh sivitas akademika untuk bersama-sama membawa Universitas Pembangunan Panca Budi menjadi perguruan tinggi yang semakin maju, unggul, dan berdaya saing di tingkat nasional maupun internasional.]]> https://www.halomedan.com/news/66365/monthly-upgrade-academy-perkuat-pemahaman-sejarah-dan-nilai-luhur-unpab-sebagai-fondasi-kemajuan-institusi/ All Indonesia: Dari Aplikasi Kedatangan Menjadi Wajah Pertama Negara Wed, 22 Jul 2026 12:41:00 +0700+0700 Oleh Abdullah Rasyid
Staf Khusus Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan dan Mahasiswa Doktoral Ilmu Pemerintahan IPDN

Dalam agenda Analisis dan Evaluasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Rabu, 22 Juli 2026, Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko menyampaikan kepada Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto bahwa layanan All Indonesia akan terus disempurnakan.

Pernyataan itu menarik perhatian saya. Bukan hanya karena menyangkut pengembangan sebuah aplikasi, tetapi karena All Indonesia dapat menjadi pintu masuk menuju perubahan yang lebih besar dalam pelayanan perlintasan Indonesia.

Kami melihat penyempurnaan itu tidak cukup dimaknai sebagai penambahan menu. All Indonesia perlu dikembangkan dengan melihat perjalanan dari sudut pandang orang yang menggunakannya: sejak merencanakan keberangkatan, memeriksa persyaratan, memperoleh visa, mengisi deklarasi, menjalani pemeriksaan, menyelesaikan urusan kepabeanan dan karantina, hingga memperoleh layanan setelah tiba di Indonesia.

Gagasan tersebut kemudian saya coba tuliskan sebagai bahan pemikiran. Sebab, aplikasi ini mempunyai peluang untuk berkembang jauh melampaui fungsi deklarasi kedatangan. Ia dapat menjadi wajah pertama pelayanan negara.

Kesan terhadap sebuah negara sering terbentuk sebelum pesawat menyentuh landasan. Seorang wisatawan mulai menilainya ketika mencari informasi visa, memeriksa syarat perjalanan, mengunggah dokumen, membayar biaya, dan memastikan barang bawaannya tidak melanggar ketentuan.

Penilaian itu berlanjut di bandara. Apakah prosedurnya mudah dipahami? Apakah antreannya masuk akal? Apakah sistem memberikan kepastian? Atau wisatawan harus berpindah dari satu laman ke laman lain, mengisi data yang sama berulang kali, lalu tetap kebingungan ketika tiba?

Di ruang kedatangan, negara tidak hadir melalui slogan. Negara dinilai dari cara kerjanya.

All Indonesia lahir dari kebutuhan untuk menyatukan deklarasi kedatangan yang sebelumnya tersebar di beberapa instansi. Langkah ini penting. Namun, pengembangannya tidak boleh berhenti pada penambahan fitur. Aplikasi pemerintah bukan etalase yang otomatis semakin baik ketika semakin penuh. Terlalu banyak menu justru dapat menciptakan birokrasi baru dalam bentuk digital.

Pertanyaan yang harus dijawab bukan sekadar, "Fitur apa lagi yang dapat dimasukkan?" Pertanyaan yang lebih mendasar ialah, "Dapatkah seluruh perjalanan penumpang diselesaikan melalui satu alur yang sederhana?"

Alur itu dimulai sejak seseorang merencanakan perjalanan, memeriksa persyaratan masuk, memperoleh visa, mengisi deklarasi, menjalani pemeriksaan, menyelesaikan kepabeanan dan karantina, sampai mendapatkan layanan setelah berada di Indonesia.

Pengguna tidak seharusnya dipaksa memahami kerumitan pembagian kewenangan antarlembaga. Ia cukup berhadapan dengan satu pintu pelayanan negara.

Jangan Sekadar Memindahkan Loket

Banyak program digitalisasi gagal karena hanya memindahkan formulir kertas ke layar telepon. Loket fisik berkurang, tetapi pola birokrasi lama tetap dipertahankan. Data identitas diminta berkali-kali. Dokumen yang pernah disampaikan harus diunggah kembali. Pengguna membuat akun berbeda di beberapa sistem, kemudian mencari sendiri instansi yang bertanggung jawab ketika terjadi masalah.

Bila itu yang terjadi, All Indonesia hanya akan menjadi deretan loket dalam satu layar.

Masyarakat dan wisatawan tidak berkepentingan mengetahui apakah sebuah data berada di bawah kewenangan Imigrasi, Bea Cukai, Kesehatan, Karantina, operator bandara, atau maskapai. Mereka membutuhkan perjalanan yang aman, mudah, dan pasti.

Data yang telah diberikan kepada negara semestinya tidak diminta kembali tanpa alasan yang jelas. Ketika paspor sudah dipindai, identitas dasar tidak perlu diketik ulang. Saat nomor penerbangan telah terhubung dengan manifes maskapai, waktu serta terminal kedatangan dapat terisi otomatis. Visa yang telah diterbitkan seharusnya langsung terbaca dalam deklarasi kedatangan.

Prinsipnya sederhana: pengguna cukup memberikan data satu kali, sedangkan sistem pemerintahan bekerja di belakangnya.

Hal yang sama berlaku untuk barang bawaan. Penumpang yang menyatakan membawa obat, makanan, tumbuhan, hewan, uang tunai, atau perangkat telekomunikasi perlu memperoleh penjelasan yang langsung dan mudah dipahami. Apakah barang tersebut bebas dibawa, wajib dilaporkan, membutuhkan izin, dikenai pungutan, atau harus diperiksa lebih lanjut?

Orang tidak boleh dipaksa menafsirkan bahasa regulasi ketika sedang bersiap melakukan perjalanan.

Asisten Perjalanan Resmi Negara

All Indonesia dapat dikembangkan menjadi asisten perjalanan resmi Indonesia. Sebelum berangkat, calon penumpang cukup memasukkan kewarganegaraan, jenis paspor, tujuan kedatangan, dan lama tinggal. Sistem kemudian menjelaskan apakah ia bebas visa, dapat menggunakan visa saat kedatangan, atau harus memperoleh visa terlebih dahulu.

Informasi semacam itu lebih berguna daripada daftar peraturan yang panjang. Regulasi tetap menjadi dasar hukum, tetapi tugas aplikasi pelayanan adalah menerjemahkan aturan menjadi langkah yang dapat dipahami dan dilakukan pengguna.

Pengajuan visa, pembayaran, penerbitan dokumen, dan deklarasi kedatangan semestinya berada dalam satu perjalanan pelayanan. Sistem di belakangnya boleh tetap dikelola oleh instansi yang berbeda. Yang dibutuhkan adalah kemampuan antarsistem untuk membaca dan bertukar informasi secara aman.

Sesudah pesawat mendarat, aplikasi juga tidak semestinya berhenti pada penerbitan kode QR. All Indonesia dapat memberikan petunjuk sesuai kondisi setiap penumpang: apakah ia dapat menggunakan autogate, jalur mana yang harus dituju, apakah barang bawaannya memerlukan pemeriksaan karantina, di mana lokasi pengambilan bagasi, dan apa yang harus dilakukan bila dokumennya bermasalah.

Wisatawan tidak lagi menerima formulir digital semata, melainkan panduan perjalanan yang bersifat personal.

Bagi penumpang lanjut usia, penyandang disabilitas, ibu hamil, anak tanpa pendamping, atau orang yang membutuhkan bantuan medis, permintaan pendampingan dapat diajukan sebelum kedatangan. Negara telah mengetahui kebutuhan mereka sebelum mereka berdiri di depan petugas.

Teknologi di sini bukan hanya alat untuk membaca data lebih cepat. Ia membantu manusia memahami proses yang harus dijalani.

Mudah Bukan Berarti Longgar

Ada anggapan bahwa kemudahan layanan akan melemahkan pengawasan. Padahal, sistem yang terintegrasi justru memungkinkan pemeriksaan dilakukan lebih awal dan lebih tepat.

Data visa, deklarasi, manifes, riwayat perjalanan, serta catatan kepatuhan dapat dianalisis sebelum penumpang tiba. Orang yang berisiko rendah dapat melewati proses yang lebih cepat. Perhatian petugas diarahkan kepada perjalanan yang tidak wajar, dokumen bermasalah, dugaan penyalahgunaan visa, atau indikator risiko lainnya.

Pengawasan yang efektif tidak berarti memeriksa semua orang dengan intensitas yang sama. Cara semacam itu menghabiskan waktu, memperpanjang antrean, dan membebani petugas tanpa jaminan hasil yang lebih baik.

Pengawasan berbasis risiko memungkinkan negara bersikap ramah kepada mereka yang patuh, sekaligus lebih tajam menghadapi ancaman.

Wisatawan yang datang dengan dokumen lengkap, tujuan perjalanan yang jelas, dan riwayat kepatuhan yang baik tidak perlu menjalani pemeriksaan berlapis. Sementara itu, penumpang dengan identitas bermasalah, pola perjalanan yang tidak lazim, atau indikasi penyalahgunaan izin dapat diperiksa lebih mendalam.

Namun, algoritma tidak boleh mengambil alih seluruh keputusan. Sistem dapat memberikan peringatan dan menemukan pola, tetapi keputusan yang menyangkut hak seseorang harus tetap berada dalam tanggung jawab petugas yang berwenang.

Harus tersedia pula mekanisme untuk memperbaiki data yang salah atau meninjau penilaian risiko yang keliru. Perbatasan modern tidak ditandai oleh banyaknya pemeriksaan, melainkan oleh ketepatan dalam menentukan siapa yang benar-benar perlu diperiksa lebih lanjut.

Tantangan Tata Kelola

Membangun aplikasi mungkin bukan bagian tersulit. Tantangan sesungguhnya terletak pada koordinasi kelembagaan.

Setiap instansi memiliki dasar hukum, prosedur, anggaran, dan sistem sendiri. Tidak jarang data masih diperlakukan sebagai milik sektoral, bukan sebagai sumber daya pemerintahan yang digunakan bersama secara terbatas dan bertanggung jawab.

Satu pintu pelayanan tidak berarti melebur semua kewenangan. Imigrasi tetap memutuskan persoalan keimigrasian. Bea Cukai tetap menjalankan fungsi kepabeanan. Karantina dan Kesehatan bekerja berdasarkan mandat masing-masing.

Yang perlu dihapus adalah beban koordinasi dari pundak pengguna.

Masyarakat dan wisatawan tidak boleh dijadikan kurir data antarinstansi. Ketika terjadi gangguan, mereka juga tidak semestinya diminta menebak siapa yang harus dihubungi. Negara harus tampil sebagai satu kesatuan, meskipun pekerjaan di belakang layar dilakukan banyak lembaga.

Hal ini membutuhkan pembagian tanggung jawab yang tegas, standar pertukaran data, pusat bantuan bersama, mekanisme penanganan gangguan, serta audit terhadap setiap akses informasi pengguna.

Penyempurnaan All Indonesia dengan demikian bukan hanya pekerjaan teknis Direktorat Jenderal Imigrasi. Ia memerlukan orkestrasi lintas lembaga. Imigrasi dapat menjadi penggerak utama karena berada di garis depan perlintasan, tetapi keberhasilannya bergantung pada kesediaan seluruh instansi untuk membangun satu pengalaman pelayanan.

Tanpa tata kelola yang kuat, integrasi hanya melahirkan sistem besar yang sulit diawasi dan lebih sulit dipertanggungjawabkan.

Data Pribadi Bukan Harga Kemudahan

All Indonesia akan mengelola data yang sangat sensitif: identitas paspor, visa, alamat tinggal, riwayat perjalanan, kesehatan, barang bawaan, bahkan kemungkinan data biometrik. Semakin luas integrasi, semakin besar pula tanggung jawab negara.

Kemudahan pelayanan tidak boleh dibayar dengan hilangnya kendali atas data pribadi.

Setiap data harus dikumpulkan untuk tujuan yang jelas. Instansi hanya boleh mengakses informasi yang dibutuhkan untuk menjalankan kewenangannya. Riwayat akses harus tercatat. Masa penyimpanan juga perlu dibatasi.

Pengguna berhak mengetahui data apa yang dikumpulkan, siapa yang mengaksesnya, untuk tujuan apa, berapa lama disimpan, dan bagaimana memperbaikinya apabila terjadi kesalahan.

Integrasi tidak berarti seluruh instansi dapat melihat semua data. Seorang petugas hanya mengakses informasi yang relevan dengan tugasnya. Prinsip ini penting untuk menjaga keseimbangan antara kemudahan pelayanan, keamanan perbatasan, dan perlindungan hak pribadi.

Kepercayaan publik tidak dibangun hanya melalui tampilan aplikasi yang menarik. Kepercayaan tumbuh ketika pengguna yakin bahwa sistem bekerja secara aman, transparan, dan tidak menggunakan data di luar tujuan yang telah dijelaskan.

Tidak Berhenti Setelah Keluar Bandara

Hubungan antara negara dan wisatawan tidak selesai ketika seseorang meninggalkan terminal kedatangan. All Indonesia sebaiknya tetap berguna setelah proses perlintasan selesai.

Warga negara asing dapat menerima informasi mengenai masa berlaku izin tinggal, pengingat sebelum izin berakhir, prosedur perpanjangan, lokasi kantor imigrasi, perubahan alamat, hingga pelaporan paspor yang hilang.

Fitur tersebut bukan hanya memperbaiki kualitas layanan. Ia juga mencegah pelanggaran. Sebagian orang asing terlambat memperpanjang izin bukan karena berniat melawan hukum, melainkan karena tidak memahami ketentuan atau tidak memperoleh informasi pada waktunya.

Pencegahan lebih baik daripada membiarkan pelanggaran terjadi, lalu menghabiskan sumber daya negara untuk menanganinya.

Bagi warga negara Indonesia, aplikasi yang sama dapat menyediakan informasi kepulangan, layanan dokumen perjalanan, kanal pengaduan, dan akses terhadap layanan pelindungan apabila mengalami masalah di luar negeri.

Dengan desain seperti itu, All Indonesia tidak lagi menjadi aplikasi yang dipakai sekali kemudian dilupakan. Ia menjadi pintu masuk menuju ekosistem pelayanan perjalanan Indonesia.

Ukur Pengalaman, Bukan Sekadar Unduhan

Keberhasilan aplikasi pemerintah kerap dibanggakan melalui jumlah unduhan, akun terdaftar, atau formulir yang telah diisi. Angka tersebut berguna, tetapi belum cukup.

Yang lebih penting adalah berapa lama seseorang menyelesaikan seluruh proses. Berapa kali data yang sama diminta? Berapa banyak pengguna yang gagal mengisi formulir? Berapa lama mereka mengantre setelah tiba? Berapa banyak penumpang berisiko rendah yang dapat menggunakan autogate? Seberapa cepat pengaduan diselesaikan?

Dari sisi keamanan, perlu diukur apakah risiko dapat diketahui sebelum kedatangan, apakah pemeriksaan manual yang tidak perlu dapat dikurangi, dan apakah petugas dapat memusatkan perhatian pada kasus yang benar-benar bermasalah.

Kualitas All Indonesia tidak ditentukan oleh banyaknya tombol yang tersedia. Ukurannya adalah seberapa sederhana perjalanan penumpang dan seberapa tepat negara menjalankan pengawasan.

Pernyataan Dirjen Imigrasi dalam agenda Anev bahwa All Indonesia akan terus disempurnakan patut dilihat sebagai peluang untuk membangun lebih dari sekadar aplikasi deklarasi. Penyempurnaan itu dapat menjadi titik masuk bagi perubahan cara negara melayani orang yang datang, melintas, dan tinggal di Indonesia.

Bandara, pelabuhan, dan pos lintas batas merupakan ruang perjumpaan pertama antara negara dan manusia yang memasuki wilayahnya. Di sana, ketegasan hukum harus berjalan bersama keramahan. Keamanan tidak boleh menjadi alasan untuk menciptakan kerumitan, sebagaimana kemudahan tidak boleh berubah menjadi kelengahan.

All Indonesia dapat menjadi wajah pertama pelayanan negara: mudah digunakan, tegas terhadap risiko, melindungi data pribadi, dan memperlihatkan bahwa birokrasi Indonesia mampu bekerja sebagai satu kesatuan.

Pengembangannya tidak perlu dimulai dengan menambah menu. Mulailah dengan melihat seluruh perjalanan dari sudut pandang orang yang menggunakannya.]]> https://www.halomedan.com/Berita/66364/all-indonesia-dari-aplikasi-kedatangan-menjadi-wajah-pertama-negara/ Kaderisasi Jadi Kunci Regenerasi, El Adrian Shah: SATMA PP Adalah Laboratorium Pemimpin Masa Depan Pemuda Pancasila Wed, 22 Jul 2026 12:29:00 +0700+0700
Hal itu disampaikannya menjelang pelaksanaan Musyawarah Wilayah (Muswil) III SAPMA Pemuda Pancasila Sumatera Utara.
Menurut El Adrian Shah, proses kaderisasi yang kuat akan melahirkan generasi penerus yang mampu melanjutkan estafet kepemimpinan, baik di tingkat Pimpinan Cabang (MPC) maupun Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) Pemuda Pancasila.
"SAPMA PP adalah laboratorium kader dari mahasiswa dan pelajar yang ke depannya dapat menggantikan estafet kepemimpinan, baik di pimpinan cabang maupun di tingkat wilayah. Dari sinilah akan lahir kader-kader terbaik yang mampu membawa arah perubahan Pemuda Pancasila ke arah yang lebih baik," ujarnya.
Ia menekankan bahwa kaderisasi bukan hanya mencetak anggota organisasi, tetapi juga membentuk karakter, integritas, dan jiwa kepemimpinan yang kuat. Karena itu, mahasiswa dan pelajar yang tergabung dalam SAPMA PP diharapkan menjadi sosok pemimpin yang visioner, berintegritas, serta memiliki semangat pengabdian kepada organisasi, masyarakat, bangsa, dan negara.
"Kami berharap dari adik-adik mahasiswa dan pelajar ini lahir pemimpin-pemimpin yang memiliki integritas kepemimpinan tinggi, mampu membawa perubahan positif bagi Pemuda Pancasila, serta menjadi teladan di tengah masyarakat," katanya.
El Adrian Shah juga menyampaikan ucapan selamat atas pelaksanaan Muswil III SAPMA Pemuda Pancasila Sumatera Utara. Ia berharap forum tersebut berlangsung demokratis, penuh semangat persaudaraan, dan menghasilkan kepengurusan yang solid.
"Selamat melaksanakan Muswil III SAPMA Pemuda Pancasila Sumatera Utara. Semoga forum ini melahirkan pemimpin-pemimpin terbaik yang solid lahir dan batin, memiliki loyalitas terhadap organisasi, serta mampu membesarkan dan memajukan Pemuda Pancasila di masa yang akan datang," pungkasnya.rel]]> https://www.halomedan.com/news/66363/kaderisasi-jadi-kunci-regenerasi-el-adrian-shah-satma-pp-adalah-laboratorium-pemimpin-masa-depan-pemuda-pancasila/ Nanik S Deyang Resmi Mundur dari Kepala BGN, Fokus Jalani Pengobatan Jantung Wed, 22 Jul 2026 10:20:00 +0700+0700
Jakarta – Nanik Sudaryati (S) Deyang resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Rabu (22/7/2026). Keputusan tersebut diambil karena ia akan menjalani pengobatan penyakit jantung di luar negeri dan ingin fokus pada proses pemulihan kesehatannya.

Pengunduran diri Nanik telah disampaikan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto. Menurut keterangan Asisten Khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Kebijakan, Dirgayuza Setiawan, Presiden menerima keputusan tersebut dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan Nanik.

Meski tak lagi menjabat sebagai Kepala BGN, Nanik menegaskan komitmennya untuk tetap mengawal pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menilai program tersebut merupakan upaya strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia sekaligus mendorong perekonomian masyarakat melalui penyerapan hasil pertanian dan peternakan lokal.

Dalam masa kepemimpinannya yang relatif singkat, Nanik mengaku telah meletakkan fondasi pembenahan tata kelola BGN, termasuk melakukan evaluasi terhadap ribuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), memperbaiki struktur organisasi, serta mengganti sejumlah pejabat eselon I guna meningkatkan profesionalisme lembaga.

Sejumlah laporan juga menyebut Presiden Prabowo membuka peluang agar Nanik tetap berkontribusi setelah menjalani pengobatan, salah satunya melalui rencana pembentukan Dewan Pengawas BGN yang kemungkinan akan dipimpinnya. Namun, hingga kini belum ada pengumuman resmi mengenai penunjukan tersebut.]]> https://www.halomedan.com/news/66362/nanik-s-deyang-resmi-mundur-dari-kepala-bgn-fokus-jalani-pengobatan-jantung/ Ledakan Grand Polonia Tewaskan ART Asal Nagekeo, Forum Pemuda NTT Sumut Desak Majikan dan Penyalur Bertanggung Jawab Wed, 22 Jul 2026 10:10:00 +0700+0700
MEDAN – Forum Pemuda Nusa Tenggara Timur (NTT) Wilayah Sumatera Utara mendesak pihak majikan serta yayasan atau perusahaan yang menyalurkan tenaga kerja untuk bertanggung jawab atas meninggalnya Ros, asisten rumah tangga asal Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, dalam peristiwa ledakan di Komplek Perumahan Grand Polonia Nomor 3B, Kecamatan Medan Polonia.

Ros menjadi salah satu korban jiwa dalam ledakan yang terjadi pada Senin, 20 Juli 2026, sekitar pukul 15.30 WIB. Belakangan diketahui korban merupakan warga Dusun Watugase, Boawae, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur.

Peristiwa tersebut memicu keprihatinan warga NTT yang tergabung dalam berbagai paguyuban di Kota Medan. Mereka menyampaikan belasungkawa sekaligus meminta agar hak-hak keluarga korban dipenuhi.

Ketua Forum Pemuda NTT Wilayah Sumatera Utara, Devis Abuimau Karmoy, mengatakan pihaknya turut berduka atas meninggalnya Ros. Namun, ia juga meminta majikan korban bertanggung jawab secara hukum atas peristiwa yang menghilangkan nyawa pekerjanya.

"Kami ikut berbelasungkawa atas peristiwa yang dialami saudara kami Ros asal Nagekeo. Namun, kami juga meminta majikan almarhumah agar bertanggung jawab secara penuh atas hilangnya nyawa saudara kami," ujar Devis dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Rabu, 22 Juli 2026.

Selain itu, Forum Pemuda NTT Wilayah Sumut mendesak Kepolisian mengusut tuntas penyebab ledakan yang terjadi di kawasan Grand Polonia. Mereka berharap proses penyelidikan dilakukan secara menyeluruh untuk mengungkap penyebab insiden yang menewaskan Ros.

Forum juga meminta penyidik menghadirkan pihak yayasan atau perusahaan yang menyalurkan korban untuk bekerja di rumah tersebut. Menurut Devis, penyalur tenaga kerja juga harus dimintai pertanggungjawaban, termasuk memastikan hak-hak keluarga korban dipenuhi.

"Kami mendesak pihak Kepolisian untuk menghadirkan pihak perusahaan ataupun yayasan yang menyalurkan saudara kami Ros agar dapat mempertanggungjawabkan segala hak yang harus diperoleh keluarga almarhumah," katanya.

Devis menambahkan, Forum Pemuda NTT Wilayah Sumut membuka komunikasi dengan aparat penegak hukum maupun pihak terkait yang membutuhkan koordinasi dalam penanganan kasus tersebut. Forum menyatakan siap memberikan pendampingan serta berkoordinasi demi memastikan proses hukum berjalan dan hak keluarga korban terpenuhi. (*)]]> https://www.halomedan.com/news/66361/ledakan-grand-polonia-tewaskan-art-asal-nagekeo-forum-pemuda-ntt-sumut-desak-majikan-dan-penyalur-bertanggung-jawab/ Gubsu Bobby "Merajuk" Meninggalkan Dewan Wed, 22 Jul 2026 09:37:00 +0700+0700 Medan - Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), M. Bobby Afif Nasution "merajuk" meninggalkan agenda paripurna DPRD Sumut belum berakhir, Selasa (22/7/2026). Paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Sumut, Erni Ariyanti Sitorus didampingi para wakil ketua tersebut dihadiri sebanyak 69 orang hingga sejumlah pimpinan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) Pemprovsu.

Pantauan wartawan agenda paripurna DPRD Sumut digelar sekitar pukul 09.00 WIB sudah dihadiri Gubsu Bobby Nasution. Ada dua agenda paripurna yang dilaksanakan dewan yakni pertama agenda Pendapat Akhir Fraksi DPRD Sumut terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Sumut Tahun Angaran 2025.

Agenda kedua yakni Pengambilan Keputusan Bersama Antara DPRD dengan Gubsu terhadap Pertanggungjawaban Pelaksanaan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Agenda kedua diantaranya ; penyampaian laporan Badan Anggaran, Pembacaan konsep Keputusan Bersama Antara DPRD dengan Gubsu terhadap Pertanggungjawaban Pelaksanaan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025, Pengesahan Konsep Keputusan Bersama Antara DPRD dengan Gubsu terhadap Pertanggungjawaban Pelaksanaan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025, Penandatanganan konsep Keputusan Bersama Antara DPRD dengan Gubsu terhadap Pertanggungjawaban Pelaksanaan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025, hingga Sambutan Gubsu.

Namun interupsi datang dari Anggota Fraksi PDIP, Syahrul Efendi Siregar sebelum dilanjutkannya agenda pengesahan konsep keputusan bersama. "Interupsi ketua, saya dari Fraksi PDI Perjuangan minta sebelum paripurna ini dilanjutkan, mohonlah dilakukan kembali absensi sebelum kita mengambil keputusan," kata Syahrul.

Interupsi tersebut langsung dijawab Ketua DPRD Sumut Erni Sitorus dengan menyebutkan sebanyak 59 dewan telah hadir dan menandatangani paripurna tersebut. Namun jawaban ketua dewan langsung diinterupsi kembali Syahrul Siregar, yang meminta jangan hanya sebatas disebutkan.

"Mohonlah kita menghargai paripurna ini, sebab ini menyangkut persoalan dan kepentingan untuk masyarakat Sumut. Untuk itu absensi yang hadir jangan hanya dibacakan saja, tapi dilihat juga fisiknya (kehadiran) dewan yang ada di paripurna saat akan pengesahan ini,"tegas Syahrul.

Namun saat Syahrul Siregar sedang menyampaikan interupsi, Gubsu Bobby Nasution terlihat bangkit dari tempat duduknya di depan meja para anggota dewan. Gubsu Begitu juga Plt Sekdaprovsu Sulaiman terlihat ikut bangkit dari kursinya meninggalkan ruang paripurna.

Bahkan selang beberapa menit kemudian sejumlah pimpinan OPD dan staf Pemprovsu juga terlihat meninggalkan dari kursinya masing-masing di ruang paripurna. Para pimpinan OPD yang meninggalkan ruang paripurna tersebut terpantau wartawan diarahkan oleh seseorang yang disebut-sebut orang dekat atau ajudan Gubsu.

Selanjutnya hujan interupsi di ruang paripurna terus berlangsung disampaikan sejumlah anggita dewan dari berbagai fraksi. Diantaranya HM Subandi dari Fraksi Gerindra mengisyaratkan paripurna untuk dilanjutkan mengingat kuorum saat pembukaan telah dilakukan.

Namun tanggapan Subandi tersebut diinterupsi okeh Anggota Fraksi PDIP, Landen Marbun. "Harus bisa kita bedakan mana kuorum pembukaan paripurna dan mana kuorum mengambil keputusan. Sebab kuorum membuka paripurna memang harus setengah tambah satu dari jumlah anggota dewan, tapi kuorum mengambil keputusan yakni harus sebanyak dua pertiga dari jumlah anggota dewan," paparnya.

Melihat interupsi terus berlangsung di paripurna, Ketua DPRD Sumut Erni Sitorus akhirnya menunda paripurna. "Maka dari itu paripurna diskor dan akan kita jadwalkan kembali di Banmus," sebutnya.

Selanjutnya Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Sumut, Hj Anita Lubis saat diminta tanggapannya oleh wartawan mengakui paripurna tersebut sudah kuorum dan layak dilanjutkan. " Sebab tadi ketua dewan sudah membacakan bahwa yang hadir dan menandatangani ada sebanyak 69 orang,"katanya.

Selanjutnya saat paripurna telah berakhir, Gubsu dan para pimpinan OPD juga belum terlihat kembali memasuki ruangan paripurna. Sedangkan menanggapi "merajuknya" Gubsu Bobby Nasution di sidang paripurna tersebut mengaku tidak mengetahui hal itu. "Oh saya tidak tahu. Mungkin saja pak gubernur keluar tadi karena dirinya sudah letih. Sebab dia kan baru kembali dari Nias untuk kunjungan kerjanya,"katanya

Hal senada disampaikan Ketua Fraksi Persatuan Kebangkitan Bangsa (PKB), Zeira Salum Ritonga saat ditanya wartawan juga menyampaikan tidak mengetahui pasti soal keluarnya Gubsu Bobby saat paripurna berlangsung. "Saya tidak tahu itu dan ketua dewan juga hingga kini belum ada penjelasannya soal keluarnya gubernur secara mendadak dari paripurna," katanya.]]> https://www.halomedan.com/news/66360/gubsu-bobby-quotmerajukquot-meninggalkan-dewan/ Ketua JMSI Sumut Rianto SH MH Sampaikan Duka Cita atas Wafatnya Ir. H. Muhammad Irwan Ritonga, M.Si Wed, 22 Jul 2026 09:22:00 +0700+0700
MEDAN – Kabar duka menyelimuti Kota Medan. Mantan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan, Ir. H. Muhammad Irwan Ritonga, M.Si, meninggal dunia pada Rabu (22/7/2026) pukul 00.50 waktu Malaysia di Rumah Sakit Gleneagles, Penang, Malaysia. Almarhum wafat dalam usia 63 tahun.

Semasa pengabdiannya, almarhum dikenal sebagai birokrat senior yang pernah menduduki sejumlah jabatan strategis di Pemerintah Kota Medan, di antaranya sebagai Mantan Kepala BPKAD, Mantan Kepala Bappeda, Mantan Kepala Balitbang, Mantan Kepala Kesbangpol, serta Mantan Staf Ahli Wali Kota Medan. Selain itu, beliau juga pernah menjabat sebagai Sekretaris Medan Club dan merupakan alumni SMAN 6 Medan serta Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara (USU).

Atas kabar duka tersebut, Ketua Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Sumatera Utara, Rianto SH MH, menyampaikan belasungkawa yang mendalam kepada keluarga besar almarhum.

"Atas nama keluarga besar JMSI Sumatera Utara, kami menyampaikan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas wafatnya Bapak Ir. H. Muhammad Irwan Ritonga, M.Si. Beliau adalah sosok birokrat yang telah mengabdikan tenaga dan pikirannya bagi pembangunan Kota Medan. Semoga Allah SWT mengampuni segala dosa-dosanya, menerima seluruh amal ibadahnya, serta menempatkan beliau di tempat terbaik di sisi-Nya," ujar Rianto, Rabu (22/7/2026).



Rianto juga mendoakan agar keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan, kesabaran, dan keikhlasan dalam menghadapi musibah tersebut.

"Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan ketabahan. Kehilangan seorang ayah dan tokoh pengabdian tentu menjadi duka yang mendalam, namun kami percaya Allah SWT akan memberikan tempat terbaik bagi almarhum," tambahnya.



Menurut informasi dari pihak keluarga, jenazah almarhum saat ini masih berada di Penang dan sedang diupayakan untuk dipulangkan ke Indonesia pada Rabu (22/7/2026) atau Kamis (23/7/2026).

Rumah duka berada di Perumahan Menteng Indah Blok D9 Nomor 22, Kelurahan Medan Tenggara, Kota Medan.

Pihak keluarga juga memohon doa serta keikhlasan seluruh kerabat, sahabat, dan masyarakat untuk memaafkan segala kesalahan dan kekhilafan almarhum semasa hidupnya. Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan magfirah-Nya kepada almarhum serta memberikan husnul khatimah. Aamiin.]]> https://www.halomedan.com/news/66359/ketua-jmsi-sumut-rianto-sh-mh-sampaikan-duka-cita-atas-wafatnya-ir-h-muhammad-irwan-ritonga-msi/ PBTI Bidik Dominasi Asia! Indonesia Open Taekwondo 2026 Jadi Ajang Pembuktian Prestasi dan Kepercayaan Dunia di Era Letjen Richard Tampubolon Tue, 21 Jul 2026 22:20:00 +0700+0700
JAKARTA | Pengurus Besar Taekwondo Indonesia (PBTI) menunjukkan keseriusannya mengangkat prestasi taekwondo nasional ke level yang lebih tinggi. Melalui semangat "PBTI Calling", organisasi yang dipimpin Ketua Umum Letjen Richard Tampubolon resmi memanggil 31 atlet terbaik Indonesia untuk menghadapi 8th Asian Taekwondo Indonesia Open Championships 2026, kejuaraan bergengsi berstatus World Taekwondo G2 yang akan digelar pada 1–5 Agustus 2026 di Tennis Indoor Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta.

Ajang ini menjadi momentum bersejarah karena untuk pertama kalinya Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah kejuaraan taekwondo Asia berstatus World Taekwondo G2. Kepercayaan tersebut menjadi bukti meningkatnya reputasi Indonesia di mata federasi taekwondo dunia, sekaligus mencerminkan semakin kuatnya diplomasi olahraga PBTI di bawah kepemimpinan Letjen Richard Tampubolon.


Sebanyak 31 atlet terbaik yang dipanggil merupakan hasil seleksi dari Kejuaraan International Ksatria Nusantara Series Bandung Utama 2026. Berdasarkan surat resmi PBTI, seluruh atlet diwajibkan hadir pada Minggu, 26 Juli 2026 pukul 14.00 WIB di GOR POPKI Cibubur untuk mengikuti pemusatan latihan nasional sebagai bagian dari persiapan menuju kejuaraan.

Setelah proses pemanggilan, para atlet akan menjalani training camp di POPKI Cibubur hingga kejuaraan berlangsung. Sementara itu, sebelum bergabung ke pemusatan latihan, seluruh atlet juga diminta menjalani latihan intensif di daerah masing-masing di bawah pengawasan pelatih daerah guna menjaga kondisi fisik dan meningkatkan kesiapan teknik.

Menariknya, dari total 31 atlet yang dipanggil, tujuh di antaranya merupakan atlet Pelatnas Taekwondo Indonesia, sementara sisanya adalah atlet-atlet potensial hasil pembinaan daerah. Komposisi ini menunjukkan komitmen PBTI dalam memberikan kesempatan kepada talenta muda nasional untuk bersaing di level internasional, sekaligus memperkuat regenerasi atlet menuju masa depan yang lebih kompetitif.

Status World Taekwondo G2 menjadikan Indonesia Open 2026 sebagai salah satu kejuaraan paling bergengsi di kawasan Asia. Selain menawarkan persaingan dengan atlet-atlet elite dari berbagai negara, turnamen ini juga memberikan poin ranking dunia yang sangat penting bagi perjalanan karier para atlet menuju ajang internasional yang lebih tinggi.

Ketua Umum PBTI, Letjen Richard Tampubolon, menegaskan bahwa penyelenggaraan kejuaraan ini memiliki nilai strategis bagi perkembangan taekwondo Indonesia.

Ketua Umum PBTI, Letjen Richard Tampubolon.

"Kejuaraan 8th Asian Taekwondo Indonesia Open Championships (G2) menjadi ajang strategis bagi atlet Indonesia untuk meningkatkan prestasi dan daya saing internasional," tegas Richard Tampubolon.

Pernyataan tersebut mencerminkan visi PBTI yang tidak hanya mengejar prestasi sesaat, tetapi juga membangun ekosistem pembinaan atlet yang berkelanjutan melalui penyelenggaraan kejuaraan berstandar internasional di Indonesia. Dengan semakin banyaknya event kelas dunia yang digelar di Tanah Air, atlet nasional memiliki kesempatan lebih besar memperoleh pengalaman bertanding melawan lawan-lawan terbaik dunia tanpa harus selalu mengikuti kompetisi di luar negeri.



Melalui Indonesia Open 2026, PBTI menargetkan para atlet Indonesia mampu bersaing memperebutkan podium juara, meningkatkan peringkat dunia melalui poin World Taekwondo G2, sekaligus menjadi bahan evaluasi menyeluruh terhadap aspek teknik, fisik, mental, dan strategi sebagai bekal menghadapi berbagai kejuaraan internasional berikutnya.

Lebih dari sekadar berburu medali, 8th Asian Taekwondo Indonesia Open Championships 2026 menjadi simbol kebangkitan taekwondo Indonesia. Kepercayaan dunia kepada Indonesia sebagai tuan rumah serta langkah pembinaan yang semakin terarah di era kepemimpinan Letjen Richard Tampubolon menjadi fondasi penting dalam mewujudkan cita-cita menjadikan Indonesia sebagai salah satu kekuatan baru taekwondo di kawasan Asia bahkan dunia.*(SS68)*]]> https://www.halomedan.com/news/66358/pbti-bidik-dominasi-asia-indonesia-open-taekwondo-2026-jadi-ajang-pembuktian-prestasi-dan-kepercayaan-dunia-di-era-letjen-richard-tampubolon/ JAGA MARWAH Dukung Prabowo Jalankan Perpres 111/2025,Pecat TNI & Polri Terindikasi Boti Tue, 21 Jul 2026 21:17:00 +0700+0700 Jakarta – Ketua Umum Jaringan Pergerakan Masyarakat Bawah (JAGA MARWAH), Edison Tamba, menyatakan dukungan terhadap sikap tegas Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dalam memperkuat ketahanan nasional sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 111 Tahun 2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2025–2029.

Edison Tamba mengatakan, Perpres tersebut menjadi pedoman strategis pemerintah dalam menghadapi berbagai ancaman terhadap bangsa, baik ancaman militer maupun ancaman nonmiliter yang berpotensi melemahkan persatuan, ideologi, moral, dan ketahanan nasional.

Dalam dokumen Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2025–2029, pemerintah memasukkan berbagai bentuk ancaman nonmiliter, antara lain penyebaran ideologi yang bertentangan dengan Pancasila, radikalisme, terorisme, penyalahgunaan narkotika, perjudian daring, hingga penyebaran budaya LGBTQ sebagai bagian dari tantangan terhadap ketahanan nasional.

"Eksistensi Perpres Nomor 111 Tahun 2025 menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga ideologi Pancasila, moral bangsa, serta ketahanan nasional. JAGA MARWAH mendukung penuh langkah Presiden Prabowo Subianto untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut secara konsisten sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," ujar Edison Tamba.

Menurutnya, seluruh elemen masyarakat memiliki tanggung jawab bersama menjaga nilai-nilai kebangsaan serta memperkuat karakter generasi muda agar tidak mudah terpengaruh berbagai ancaman nonmiliter yang telah dipetakan dalam kebijakan pertahanan negara.

Dalam kesempatan itu, JAGA MARWAH juga mengingatkan Panglima TNI dan Kapolri agar terus menegakkan disiplin serta kode etik terhadap seluruh prajurit dan anggota kepolisian sesuai ketentuan hukum dan peraturan internal yang berlaku.

"Apabila terdapat personel yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin, kode etik, atau ketentuan kedinasan, termasuk yang berkaitan dengan perilaku yang dilarang berdasarkan aturan internal institusi masing-masing, maka proses penegakan hukum dan disiplin harus dilakukan secara tegas, profesional, dan sesuai mekanisme yang berlaku," tegas Edison.

Edison menambahkan bahwa TNI dan Polri merupakan garda terdepan pertahanan dan keamanan negara sehingga integritas, disiplin, profesionalisme, serta kepatuhan terhadap aturan kedinasan harus senantiasa dijaga demi mempertahankan kepercayaan publik.

JAGA MARWAH berharap implementasi Perpres Nomor 111 Tahun 2025 menjadi momentum memperkuat ketahanan nasional melalui sinergi pemerintah, aparat negara, dan seluruh komponen masyarakat dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (RED)]]> https://www.halomedan.com/news/66357/jaga-marwah-dukung-prabowo-jalankan-perpres-1112025pecat-tni-amp-polri-terindikasi-boti/