https://www.halomedan.com/ Halo Medan | Berani Tampil Beda Sat, 11 Jul 2026 22:21:20 +0700+0700 id-ID BREAKING NEWS! Baru Mundur Sehari, Eks Jampidsus Febrie Adriansyah Resmi Jadi Tersangka Korupsi dan TPPU* Sat, 11 Jul 2026 16:34:00 +0700+0700

JAKARTA - Jagat hukum Indonesia diguncang kabar besar. Hanya berselang satu hari setelah secara resmi mengajukan pengunduran diri dari jabatannya, mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah (FA), resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian.



Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri mengumumkan status hukum Febrie dalam konferensi pers bersama jajaran Komisi III DPR RI yang digelar langsung di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, pada Sabtu (11/7/2026) siang.



Kepala Kortastipidkor Polri, Irjen Pol. Totok Suharyanto, menegaskan bahwa Febrie diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi serta Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Kasus ini berkaitan dengan proses penanganan hukum oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara dalam perkara megakorupsi PT Asabri, korupsi batu bara, serta Krakatau Steel.



"Berdasarkan gelar perkara, kita sudah menetapkan dua tersangka. Kita juga sudah menetapkan saudara FA (Febrie Adriansyah) dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan atau TPPU dalam proses penanganan hukum oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara dalam perkara PT Asabri dan atau tindak pidana korupsi lainnya," ujar Irjen Pol. Totok Suharyanto dalam konferensi pers resmi di Jakarta.





*Poin Utama & Fakta Hukum dari Konferensi Pers Resmi:*



*Alat Bukti Kuat:* Status tersangka ini ditetapkan setelah penyidik memeriksa secara maraton 15 orang saksi, meminta keterangan dari 2 orang ahli, serta melakukan serangkaian penggeledahan di berbagai lokasi.



*Tersangka Lain Ditahan:* Selain Febrie, Polri juga menetapkan seorang pihak swasta berinisial DR (Don Ritto) sebagai tersangka TPPU. Tersangka DR saat ini telah resmi ditahan di Rutan Polda Metro Jaya.



*Pasal Berlapis:* Mantan bos Gedung Bundar tersebut dijerat dengan Pasal 12 e dan Pasal 12B UU Tindak Pidana Korupsi, serta Pasal 3 dan 4 UU TPPU (atau Pasal 607 ayat 1 huruf a dan b dalam KUHP baru).



*Sinergi dan Pelimpahan Kasus:* Plt.Jampidsus yang baru ditunjuk, Rudi Margono, menyatakan bahwa Kejaksaan Agung secara formil akan menerima penyerahan penanganan perkara ini dari kepolisian demi percepatan, profesionalisme, dan sinergi antarlembaga.



Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, yang turut mengawal jalannya konferensi pers membenarkan bahwa pengumuman ini menjawab teka-teki publik. "Apa yang dinanti masyarakat sudah gamblang diberitakan," tuturnya. Kasus ini menjadi ironi besar mengingat Febrie Adriansyah selama ini dikenal sebagai figur yang memimpin pengusutan berbagai kasus korupsi kakap di tanah air.*(SS68)*]]> https://www.halomedan.com/news/66259/breaking-news-baru-mundur-sehari-eks-jampidsus-febrie-adriansyah-resmi-jadi-tersangka-korupsi-dan-tppu/ JAM PMII Apresiasi Transparansi BNNP Sumut, Hasan Basyri Simanjuntak Ajak Publik Hormati Proses Hukum Sat, 11 Jul 2026 11:57:00 +0700+0700
Medan – Koordinator Nasional Jaringan Alumni Muda Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (JAM PMII), Hasan Basyri Simanjuntak, menyampaikan apresiasi kepada Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Utara atas langkah terbuka dan transparan dalam memberikan klarifikasi terkait informasi yang berkembang mengenai dugaan ketidaksesuaian barang bukti narkotika seberat 1,5 kilogram.

Hasan Basyri Simanjuntak menilai, penjelasan resmi yang disampaikan oleh Kepala BNNP Sumut beserta jajaran merupakan bentuk tanggung jawab institusi kepada publik dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum.

"Kami mengapresiasi sikap terbuka BNNP Sumut yang telah memberikan penjelasan secara resmi kepada masyarakat. Transparansi seperti ini penting agar tidak berkembang informasi yang dapat menimbulkan kesalahpahaman maupun spekulasi di tengah publik," ujar Hasan.

Menurutnya, pemberantasan narkotika merupakan tugas yang tidak mudah dan membutuhkan integritas serta profesionalisme yang tinggi dari seluruh aparat penegak hukum. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan memberikan ruang kepada aparat untuk bekerja sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

Hasan juga mengingatkan agar seluruh pihak tidak terburu-buru menggiring opini sebelum adanya fakta dan keputusan berdasarkan proses hukum yang sah. Ia menegaskan bahwa apabila terdapat dugaan pelanggaran, penyelesaiannya harus dilakukan melalui mekanisme hukum yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Kita semua tentu menginginkan penegakan hukum yang bersih, transparan, dan berkeadilan. Namun, mari kita sama-sama menghormati asas praduga tak bersalah serta memberikan kesempatan kepada lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan setiap persoalan sesuai ketentuan yang berlaku," katanya.

JAM PMII juga memberikan apresiasi kepada Kepala BNNP Sumut beserta seluruh jajaran yang selama ini konsisten melakukan berbagai upaya pemberantasan peredaran gelap narkotika di Sumatera Utara. Menurut Hasan, kerja keras aparat dalam memutus mata rantai peredaran narkoba patut mendapat dukungan dari seluruh elemen masyarakat.

Ia menambahkan bahwa perang melawan narkotika bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, melainkan membutuhkan sinergi antara pemerintah, organisasi masyarakat, kalangan pemuda, akademisi, dan seluruh komponen bangsa.

"Kami berharap BNNP Sumut terus menjaga integritas, profesionalisme, dan keterbukaan dalam menjalankan tugas. JAM PMII siap mendukung setiap langkah positif dalam upaya pemberantasan narkotika demi melindungi generasi muda dan mewujudkan Indonesia yang bebas dari penyalahgunaan narkoba," tutup Hasan Basyri Simanjuntak.]]> https://www.halomedan.com/Berita/66258/jam-pmii-apresiasi-transparansi-bnnp-sumut-hasan-basyri-simanjuntak-ajak-publik-hormati-proses-hukum/ Apresiasi Dedikasi Mitra, Maxim Sibolga Anugerahkan Penghargaan Best Driver Bulan Juni Sat, 11 Jul 2026 11:51:00 +0700+0700 kinerja luar biasa dari para mitranya, Maxim Sibolga sukses
menyelenggarakan program Best Driver. Penghargaan ini diberikan secara
khusus kepada mitra pengemudi Maxim Bike dan Maxim Car yang berhasil
mencatatkan performa terbaik dalam melayani pengguna setia Maxim.
Berdasarkan penilaian performa yang ketat selama satu bulan penuh, dua
mitra pengemudi berhasil keluar sebagai pemenang utama. Untuk kategori
Maxim Car, penghargaan diraih oleh Zogi Tri Gultom, sementara
penghargaan kategori Maxim Bike berhasil disabet oleh Taufik Rahman.
Atas pencapaian tersebut, kedua pemenang berhak membawa pulang hadiah
berupa uang tunai serta suvenir eksklusif langsung dari Maxim Sibolga.
Program ini diharapkan tidak hanya menjadi sekadar bentuk penghargaan,
melainkan juga pemantik semangat bagi seluruh mitra pengemudi di Sibolga
untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan mereka.
"Kami senang bisa memberikan apresiasi kepada mitra pengemudi terbaik
yang telah berdedikasi tinggi dalam memenuhi pesanan dari penumpang.
Semoga dapat memotivasi mitra pengemudi lainnya," ujar Mas Adi Susilo,
Head of Subdivision Maxim Sibolga.
Kebahagiaan dan rasa bangga juga terpancar dari para pemenang. Bagi
mereka, penghargaan ini menjadi bukti nyata bahwa kerja keras dan
dedikasi di jalanan mendapatkan perhatian besar dari pihak manajemen.
"Semoga Maxim Sibolga semakin jaya, terima kasih atas apresiasi yang
telah diberikan," ungkap Taufik Rahman, pemenang kategori Maxim Bike
dengan penuh syukur.
Program penghargaan Best Driver ini bukan pertama kalinya diadakan.
Secara nasional, inisiatif ini telah dilaksanakan di lebih dari 50 kota
layanan Maxim di seluruh Indonesia. Hal ini menegaskan langkah konsisten
Maxim dalam mengedepankan kesejahteraan, apresiasi, serta penghargaan
terhadap dedikasi dan loyalitas yang ditunjukkan oleh mitra pengemudi di
seluruh penjuru negeri.r]]> https://www.halomedan.com/info/66257/apresiasi-dedikasi-mitra-maxim-sibolga-anugerahkan-penghargaan-best-driver-bulan-juni/ Menaker: AI Mengubah Cara Bekerja, SDM Unggul Kunci Hadapi Perubahan Dunia Kerja Sat, 11 Jul 2026 11:47:00 +0700+0700
"Pesan saya yang pertama adalah perubahan teknologi saat ini banyak mengubah hal di industri, tapi sebenarnya bukan menghilangkan profesinya, melainkan menghilangkan cara bekerjanya," kata Yassierli ketika memberikan Kuliah Umum bertema Menyiapkan SDM Unggul Masa Depan, di Universitas Sumatera Utara (USU), Rabu (8/7/2026).

Yassierli menjelaskan tantangan ketenagakerjaan kini tidak lagi sebatas menyediakan lapangan pekerjaan. Pemerintah juga harus memastikan angkatan kerja memiliki kemampuan selaras dengan perkembangan teknologi sehingga mampu memenuhi kebutuhan dunia usaha dan dunia industri.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan terus memperkuat pelatihan vokasi melalui program upskilling dan reskilling, sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap berbagai layanan ketenagakerjaan.

"Saya bertanggung jawab mulai dari penyiapan angkatan kerja, mereka mencari kerja di industri, sampai kemudian mengantarkan mereka selesai beke rja. Itu adalah ekosistem yang harus kita bangun bersama," ucap Yassierli.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui platform SIAPkerja yang mengintegrasikan layanan pelatihan, sertifikasi kompetensi, informasi lowongan kerja, hingga program pemagangan dalam satu ekosistem digital. Kemnaker juga memperluas Program Pemagangan Nasional dengan target 150 ribu peserta agar semakin banyak calon tenaga kerja memperoleh pengalaman kerja sekaligus meningkatkan keterampilannya.

Langkah itu ujar Yassierli dinilai penting karena perkembangan AI, transformasi digital, dan ekonomi hijau (green economy) terus mengubah kebutuhan tenaga kerja di berbagai sektor. Kondisi ini menuntut setiap pekerja untuk terus belajar dan meningkatkan kemampuan agar tetap mampu bersaing.

Mengutip laporan World Economic Forum yang menyebut transformasi teknologi akan membentuk struktur baru pasar kerja global. Di tengah berkurangnya sejumlah jenis pekerjaan, berbagai profesi baru akan terus bermunculan s ehingga tenaga kerja dituntut memiliki keterampilan yang relevan dan mampu beradaptasi dengan cepat.

Menyikapi kondisi itu, Yassierli menilai perguruan tinggi perlu lebih cepat menyesuaikan kurikulum dengan perkembangan industri. Lulusan tidak cukup hanya dibekali pengetahuan akademik, tetapi juga keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

Ia juga menyoroti bergesernya pola rekrutmen di berbagai sektor. Dunia usaha kini semakin mengutamakan keterampilan yang dapat dibuktikan dibandingkan sekadar latar belakang pendidikan formal.

"Saat ini industri semakin mengutamakan keterampilan. Yang dinilai bukan hanya ijazah, tetapi apa yang benar-benar mampu dikerjakan oleh seseorang," katanya.

Karena itu, Yassierli mengajak generasi muda untuk mulai mempersiapkan karier sejak masih menempuh pendidikan. Pengalaman magang, pelatihan, sertifikasi kompetensi, kegiatan organisasi, hingga portofolio dinilai menjadi bekal penting untuk meningkatkan daya saing saat memasuki dunia kerja.

"CV itu bukan dibuat ketika akan melamar pekerjaan, tetapi direncanakan sejak awal. Bangun pengalaman dan kumpulkan kompetensi, Itulah yang akan membuat seseorang siap bersaing di pasar kerja," pungkas Yassierli.r]]> https://www.halomedan.com/tips/66256/menaker-ai-mengubah-cara-bekerja-sdm-unggul-kunci-hadapi-perubahan-dunia-kerja/ Menaker Tegaskan Produktivitas dan Pelindungan Pekerja Perkuat Daya Saing Tenaga Kerja Sat, 11 Jul 2026 11:45:00 +0700+0700
Hal tersebut disampaikan Yassierli pada acara Peningkatan Produktivitas dan Pelindungan Pekerja dalam Mendukung Transformasi Ketenagakerjaan Nasional di Medan, Sumatera Utara, Selasa (7/7/2026) malam.

Menurut Yassierli, berbagai upaya tersebut merupakan bagian dari amanat konstitusi yang menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. Karena itu, kebijakan ketenagakerjaan terus diarahkan untuk memastikan hak tersebut dapat diwujudkan di tengah perubahan dunia kerja yang semakin dinamis.

"Ini amanah konstitusi. Setiap warga negara berhak memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. Amanah itu yang terus kami perjuangkan," katanya.

Ia menjelaskan perubahan ekonomi global, kemajuan teknologi, dan transformasi industri telah mengubah lanskap ketenagakerjaan. Kondisi tersebut membuat tantangan ketenagakerjaan tidak lagi sebatas menciptakan lapangan kerja, tetapi juga memastikan tenaga kerja memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri se rta memperoleh pelindungan yang memadai.

"Tantangan terus berubah. Karena itu, kebijakan yang kita bangun juga harus mampu mengikuti perubahan tersebut," ujarnya.

Yassierli mengatakan peningkatan kompetensi menjadi salah satu fokus pemerintah agar tenaga kerja Indonesia mampu bersaing di pasar kerja yang semakin dinamis. Sejalan dengan itu, pemerintah juga terus memperkuat sistem pelindungan pekerja secara menyeluruh, mulai dari sebelum seseorang memasuki dunia kerja, selama bekerja, hingga ketika menghadapi risiko kehilangan pekerjaan.

Selain memperkuat pelindungan pekerja, Kementerian Ketenagakerjaan terus menyempurnakan berbagai instrumen ketenagakerjaan serta meningkatkan kualitas layanan bagi pekerja maupun pencari kerja sebagai bagian dari upaya membangun ekosistem ketenagakerjaan yang adaptif.

Yassierli menilai upaya membangun ekosistem ketenagakerjaan yang kuat tidak dapat dilakukan pemerintah sendiri. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha, serikat pekerja, perguruan tinggi, serta berbagai pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam menghadapi perubahan dunia kerja.

"Kita harus bergerak bersama. Tantangan ketenagakerjaan tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak saja," katanya.

Menurut Yassierli, hubungan industrial yang harmonis dan produktif menjadi fondasi untuk mendorong inovasi, meningkatkan produktivitas, serta mewujudkan kesejahteraan pekerja secara berkelanjutan.

"Kalau pekerja, pengusaha, dan pemerintah memiliki tujuan yang sama, kita akan lebih siap menghadapi tantangan apa pun. Dari sinilah produktivitas tumbuh dan kesejahteraan pekerja dapat terus meningkat," tuturnya.r]]> https://www.halomedan.com/news/66255/menaker-tegaskan-produktivitas-dan-pelindungan-pekerja-perkuat-daya-saing-tenaga-kerja/ Cegah Kerusakan Jalan Galang Makin Parah, Pemprov Sumut Gelar Razia Gabungan Truk ODOL Sat, 11 Jul 2026 11:42:00 +0700+0700
Saat ini, Pemprov Sumut tengah mengerjakan peningkatan struktur jalan di kedua ruas tersebut dengan alokasi anggaran sebesar Rp17 miliar untuk penanganan total sepanjang 5,05 kilometer.

"Sesuai arahan Pak Gubernur Bobby Nasution, kita akan mengalihkan truk bertonase besar ke jalur lain, batasnya 10 ton untuk kedua ruas ini," kata Kepala Dinas Perhubungan Sumut, Yuda P Setiawan, di kantornya, Senin (29/6/2026).

Dalam razia tersebut, tim gabungan belum menemukan pelanggaran signifikan. Meski demikian, pengawasan terhadap ruas jalan tersebut akan terus dilakukan untuk memastikan kendaraan angkutan berat mematuhi ketentuan tonase.

"Ada 10 kendaraan yang kita periksa kemarin dan hanya 1 yang melebihi tonase, tetapi itupun dalam keadaan kosong. Kita akan terus pantau ruas ini untuk memastikan truk over dimension dan over loading (ODOL) tidak melintas di sini," tambah Yuda.

Selain melakukan pengawasan, tim gabungan juga terus memberikan edukasi kepada para pengemudi angkutan berat mengenai pentingnya keselamatan dan kepatuhan terhadap aturan lalu lintas.

"Kita terus mengedukasi sopir-sopir truk terkait keselamatan dan razia ini juga bersifat imbauan, bukan penindakan," tambah Yuda.r]]> https://www.halomedan.com/news/66254/cegah-kerusakan-jalan-galang-makin-parah-pemprov-sumut-gelar-razia-gabungan-truk-odol/ Menaker Tekankan Transformasi Balai K3 Jadi Pusat Pengelolaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Sat, 11 Jul 2026 11:40:00 +0700+0700
Penegasan tersebut disampaikan Yassierli saat memberikan arahan ke pada jajaran pegawai Balai K3 Medan, Sumatera Utara, Selasa (7/7/2026).

Menurut Yassierli, Balai K3 tidak lagi cukup hanya menjalankan layanan teknis. Balai K3 perlu berkembang menjadi pusat pengelolaan K3 yang berperan mengembangkan pengetahuan, mendukung penyusunan kebijakan, meningkatkan kompetensi, serta memperkuat pengendalian risiko untuk mendukung sistem K3 yang lebih efektif.

Melalui peran tersebut, Balai K3 juga diharapkan menjadi wadah kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, asosiasi profesi, dan berbagai pemangku kepentingan dalam membangun budaya kerja yang mengutamakan keselamatan dan kesehatan pekerja.

Yassierli mengatakan tantangan K3 saat ini bukan lagi sekadar memastikan kepatuhan terhadap regulasi, melainkan memastikan setiap kebijakan mampu memberikan perlindungan nyata melalui langkah-langkah pencegahan yang efektif.

"Pendekatan preventif harus menjadi fondasi dalam setiap pelaksanaan K3 sehingga berbagai potensi bahay a dapat diantisipasi sebelum berkembang menjadi kecelakaan kerja," katanya.

Pada kesempatan itu, Yassierli juga menyoroti penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di sejumlah perusahaan yang masih berorientasi pada pemenuhan persyaratan administratif. Padahal, SMK3 dirancang sebagai instrumen untuk mengenali potensi bahaya, mengendalikan risiko, dan mencegah terjadinya kecelakaan kerja.

"Penerapan SMK3 semestinya mampu membangun budaya kerja yang mengutamakan pencegahan risiko serta perlindungan bagi setiap pekerja," ujarnya.

Yassierli menegaskan keberhasilan penerapan K3 memerlukan keterlibatan seluruh pihak. Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, perguruan tinggi, asosiasi profesi, dan pemangku kepentingan lainnya menjadi faktor penting agar budaya K3 dapat diterapkan secara berkelanjutan di setiap sektor.

Ia menambahkan, keberhasilan penyelenggaraan K3 juga perlu diukur dari dampak yang dirasakan secara ny ata. Penilaian tidak lagi hanya bertumpu pada jumlah layanan atau sertifikasi, tetapi pada kemampuan mengurangi risiko dan menekan angka kecelakaan kerja.

"Karena itu, kita harus menggeser orientasi kinerja dari yang semula mengukur volume layanan menjadi berfokus pada dampak pencegahan serta mitigasi risiko sebelum kecelakaan terjadi," katanya.r]]> https://www.halomedan.com/ekbis/66253/menaker-tekankan-transformasi-balai-k3-jadi-pusat-pengelolaan-keselamatan-dan-kesehatan-kerja/ Wamenaker: Peningkatan Kompetensi Jadi Kunci Hadapi Dunia Kerja Masa Depan Sat, 11 Jul 2026 11:39:00 +0700+0700 Wamenaker) Afriansyah Noor menegaskan bahwa peningkatan kompetensi menjadi kunci agar tenaga kerja Indonesia mampu menghadapi perubahan dunia kerja yang berlangsung semakin cepat akibat digitalisasi, otomatisasi, kecerdasan buatan (AI), perubahan demografi, hingga transisi menuju ekonomi hijau (green economy).

Menurut Wamenaker, transformasi dunia kerja telah mengubah kebutuhan kompetensi sekaligus melahirkan berbagai jenis pekerjaan baru. Kondisi tersebut menuntut adanya kebijakan yang mampu menjembatani kesenjangan antara kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan industri yang terus berkembang.

"Dalam konteks inilah, kebijakan pasar kerja aktif memegang peranan yang sangat vital. Kebijakan ini harus mampu menjadi jembatan untuk menyelaraskan ketidaksesuaian antara suplai tenaga kerja dengan kebutuhan industri yang bergerak dinamis," kata Wamenaker saat membuka acara ASEAN Leader: Dream, Lead, Inspire di Gedung Vokasi Kementerian Ke tenagakerjaan, Jakarta, Selasa (7/7/2026).

Sebagai langkah nyata menghadapi tantangan tersebut, Wamenaker menegaskan lima prioritas yang perlu diakselerasi bersama, yakni memperkuat program reskilling dan upskilling berbasis kebutuhan industri, mewujudkan pasar kerja yang inklusif, dan memperkuat dialog sosial dan kolaborasi multipihak.

Selain itu, perlunya memodernisasi layanan ketenagakerjaan melalui bimbingan karier dan digitalisasi informasi pasar kerja, serta memperkuat berbagai program pasar kerja yang mendukung pencari kerja dan kewirausahaan.

Melalui berbagai langkah tersebut, Kemnaker berupaya memastikan tenaga kerja Indonesia memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri. Dengan demikian, tenaga kerja akan lebih siap menghadapi dinamika dunia kerja sekaligus mampu memanfaatkan peluang yang muncul dari transformasi tersebut.

Untuk memperkuat upaya tersebut, Kemnaker terus memperluas jejaring kolaborasi di tingkat bilateral, regional, maup un multilateral guna meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia.

Sebagai focal point ASEAN Labour Ministers Meeting (ALMM), Indonesia berperan aktif dalam mengoordinasikan kerja sama ketenagakerjaan kawasan serta mengawal lahirnya berbagai dokumen strategis, di antaranya ASEAN Declaration on Promoting Competitiveness, Resilience and Agility of Workers for the Future of Work dan ASEAN Labour Ministers' Statement on the Future of Work.

Sejalan dengan berbagai upaya tersebut, ia menilai kebijakan dan kolaborasi perlu didukung oleh kepemimpinan yang mampu menjawab tantangan dunia kerja yang terus berubah.

"Regulasi di atas kertas tidak akan pernah cukup tanpa hadirnya kepemimpinan yang transformatif. Masa depan dunia kerja menuntut para pemimpin yang tidak hanya cerdas secara teknologi, tetapi juga memiliki empati, ketangkasan, dan visi yang mampu menginspirasi perubahan di dalam organisasinya," ujarnya.r]]> https://www.halomedan.com/news/66252/wamenaker-peningkatan-kompetensi-jadi-kunci-hadapi-dunia-kerja-masa-depan/ Kemnaker dan GERTANUSA Jajaki Kolaborasi Pengembangan SDM Sat, 11 Jul 2026 11:37:00 +0700+0700 Kemnaker) menyambut baik inisiatif GERTANUSA Foundation untuk menjajaki kolaborasi dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM), pelatihan vokasi, pemagangan, dan kewirausahaan. Penjajakan tersebut menjadi langkah awal membangun sinergi guna mendukung peningkatan kompetensi tenaga kerja sekaligus memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat.

Penjajakan kerja sama tersebut mengemuka saat Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemnaker, Cris Kuntadi, menerima audiensi pimpinan Yayasan Gerakan Tani Muda Nusantara (GERTANUSA Foundation) di Kantor Kemnaker, Jakarta, Senin (6/7/2026).

Dala m audiensi tersebut, GERTANUSA Foundation menyampaikan sejumlah usulan kerja sama, antara lain Program Pemagangan Nasional (MagangHub), Program Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) dan Pelatihan Vokasi Nasional, kolaborasi dengan Balai Latihan Kerja (BLK) dan BLK Komunitas dalam pengembangan Agri Business Hub Centre, pemanfaatan fasilitas pelatihan GERTANUSA Foundation sebagai lokasi penyelenggaraan pelatihan, serta pengembangan program inkubasi wirausaha yang terintegrasi dengan Talent Innovation Hub (TIH) dan Tenaga Kerja Mandiri (TKM) Pemula.

Menanggapi usulan tersebut, Cris menyambut baik inisiatif GERTANUSA Foundation. Menurutnya, usulan kerja sama tersebut sejalan dengan upaya Kemnaker memperluas kolaborasi dalam pengembangan SDM, pelatihan vokasi, pemagangan, dan kewirausahaan melalui kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan.

Cris mengatakan, tantangan dunia kerja yang terus berkembang membutuhkan kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan berbagai pemangku k epentingan agar semakin banyak masyarakat memperoleh akses terhadap program peningkatan kompetensi.

"Pengembangan sumber daya manusia membutuhkan kolaborasi yang kuat. Karena itu, Kemnaker terus membuka ruang sinergi dengan berbagai pihak agar semakin banyak masyarakat memperoleh akses terhadap pelatihan vokasi, pemagangan, dan pengembangan kewirausahaan," ujar Cris.

Sebagai tindak lanjut, Kemnaker dan GERTANUSA Foundation berkomitmen mempersiapkan penyusunan Nota Kesepahaman (MoU) sebagai landasan penguatan kerja sama yang berkelanjutan. MoU tersebut diharapkan menjadi dasar pelaksanaan berbagai program kolaboratif dalam pengembangan SDM, pelatihan vokasi, pemagangan, dan kewirausahaan yang memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat.]]> https://www.halomedan.com/info/66251/kemnaker-dan-gertanusa-jajaki-kolaborasi-pengembangan-sdm/ Jelang Muktamar NU ke-35, KORNAS JAM PMII Singgung Dugaan Manuver Kepemimpinan di PBNU Sat, 11 Jul 2026 11:18:00 +0700+0700
MEDAN – Menjelang pelaksanaan Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-35 yang dijadwalkan berlangsung di Jombang, Jawa Timur, pada akhir Agustus 2026, Koordinator Nasional Jaringan Alumni Muda Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (KORNAS JAM PMII), Hasan Basyri Simanjuntak, menyampaikan kritik tajam terhadap dinamika internal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Menurut Hasan, muktamar seharusnya menjadi momentum konsolidasi dan pembenahan organisasi setelah berbagai dinamika kepemimpinan yang dinilainya menimbulkan kegaduhan di tubuh PBNU dan berdampak hingga ke tingkat daerah.

"NU merupakan organisasi Islam terbesar di Indonesia yang selama ini menjadi teladan dalam menjaga persatuan, moderasi, dan kedamaian. Karena itu, konflik internal yang terus dipertontonkan kepada publik sangat disayangkan," ujar Hasan dalam keterangannya, Sabtu (11/7).

Ia menilai kepemimpinan PBNU periode saat ini tidak layak untuk dilanjutkan apabila tidak mampu menciptakan soliditas organisasi. Hasan menyoroti polemik penentuan jadwal dan lokasi Muktamar yang menurutnya mencerminkan lemahnya konsolidasi internal.

Hasan juga menyinggung Wakil Ketua Umum PBNU, KH Zulfa Mustofa. Menurutnya, terdapat dugaan adanya upaya pergantian kepemimpinan di internal PBNU yang pada akhirnya tidak berhasil dan berujung pada proses islah.

"Kami melihat adanya dinamika yang mengarah pada upaya perubahan kepemimpinan, namun akhirnya tidak berhasil dan diselesaikan melalui islah. Ke depan, para tokoh NU harus lebih mengedepankan persatuan daripada kepentingan kelompok," katanya.

Ia berharap seluruh Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) se-Indonesia serta para kiai dapat menggunakan Muktamar NU ke-35 sebagai momentum memilih kepemimpinan yang mampu menghadirkan suasana rukun, damai, dan menjaga marwah organisasi.

"Kami berharap para peserta muktamar benar-benar memilih figur yang memiliki kapasitas menyatukan organisasi, bukan figur yang justru menjadi bagian dari konflik internal. NU harus kembali menjadi rumah besar umat yang meneduhkan dan menjadi rujukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara," tegas Hasan.red

]]> https://www.halomedan.com/news/66250/jelang-muktamar-nu-ke35-kornas-jam-pmii-singgung-dugaan-manuver-kepemimpinan-di-pbnu/ Langit Biru Bertemu Tobat Ekologis, Abdullah Rasyid Dorong Agenda Lingkungan Jadi Fondasi Pembangunan Nasional Sat, 11 Jul 2026 09:52:00 +0700+0700
MEDAN – Wacana pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia dinilai memasuki babak baru dengan munculnya dua gerakan besar yang mengedepankan pembangunan berkelanjutan dan kesadaran ekologis. Hal itu disampaikan Abdullah Rasyid, Mahasiswa Doktoral Ilmu Pemerintahan IPDN, Pendiri GREAT Institute, sekaligus Deputy BRAINS Partai Demokrat, dalam artikel opininya berjudul "Ketika Langit Biru Bertemu Tobat Ekologis".

Menurut Abdullah, Gerakan Nasional Langit Biru Indonesia Asri yang diluncurkan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), serta Gerakan Tobat Ekologis yang digagas Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Moh. Jumhur Hidayat, merupakan dua inisiatif yang lahir dari pendekatan berbeda namun memiliki tujuan yang sama, yakni menyelamatkan lingkungan dan memastikan pembangunan berjalan secara berkelanjutan.

Ia menjelaskan, Gerakan Langit Biru membawa semangat pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga menjaga kualitas udara, pantai, sungai, dan ruang hidup masyarakat. Sementara Gerakan Tobat Ekologis mengajak masyarakat mengubah cara pandang terhadap alam, dari objek eksploitasi menjadi warisan yang harus dijaga bersama.

"Langit Biru memberi gerakan, sedangkan Tobat Ekologis memberi kedalaman. Yang satu menggerakkan tangan untuk bertindak, yang lain menggugah hati agar manusia memperbaiki hubungan dengan alam," tulis Abdullah.

Ia menilai selama ini kebijakan lingkungan sering berjalan sendiri-sendiri. Di satu sisi terdapat gerakan sosial yang penuh semangat namun sering berhenti pada kegiatan seremonial. Di sisi lain, terdapat regulasi dan kebijakan yang kuat di atas kertas, tetapi belum mampu menyentuh kesadaran masyarakat secara luas.

Karena itu, Abdullah mendorong agar kedua gerakan tersebut dipadukan menjadi fondasi politik lingkungan nasional yang selaras dengan visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto menuju Indonesia Emas 2045.

Menurutnya, pembangunan infrastruktur tidak boleh lagi diposisikan berhadapan dengan upaya pelestarian lingkungan. Sebaliknya, keduanya harus berjalan beriringan melalui konsep infrastruktur hijau yang memperhatikan daya dukung lingkungan, rendah emisi, hemat energi, tangguh terhadap perubahan iklim, serta memberi manfaat langsung kepada masyarakat.

Ia juga menegaskan bahwa Tobat Ekologis tidak boleh berhenti sebagai seruan moral semata. Pemerintah, katanya, harus berani memperkuat penegakan hukum lingkungan, membenahi tata kelola sampah, memulihkan ekosistem, serta memastikan pihak yang merusak lingkungan bertanggung jawab atas dampak yang ditimbulkan.

Dalam artikelnya, Abdullah mengingatkan adanya risiko greenwashing, yakni ketika isu lingkungan hanya dijadikan alat pencitraan tanpa perubahan nyata dalam kebijakan maupun praktik pembangunan.

"Gerakan membersihkan pantai akan kehilangan makna apabila sampah terus mengalir dari hulu. Penanaman pohon hanya menjadi angka administratif jika bibit tidak dirawat. Lingkungan tidak boleh menjadi bahasa baru bagi pencitraan lama," tegasnya.

Untuk itu, ia mengusulkan agar keberhasilan gerakan lingkungan diukur melalui indikator yang jelas dan terukur, seperti jumlah sampah yang berhasil dikurangi dari sumber, luas kawasan mangrove yang dipulihkan, proyek infrastruktur rendah karbon yang dibangun, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui ekonomi sirkular.

Abdullah juga mendorong penerapan collaborative governance dalam pengelolaan lingkungan. Menurutnya, pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, media, organisasi keagamaan, partai politik, dan masyarakat harus menjadi bagian dari satu ekosistem kerja yang saling mendukung.

Ia menambahkan, partai politik memiliki tanggung jawab untuk menjadikan isu lingkungan sebagai bagian dari pendidikan politik, penyusunan kebijakan, legislasi, hingga pengawasan anggaran.

Menutup tulisannya, Abdullah menegaskan bahwa Indonesia Emas 2045 tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, maupun kemajuan teknologi, tetapi juga dari kemampuan bangsa menjaga kelestarian alam.

"Indonesia membutuhkan langit yang tetap biru, sungai yang jernih, hutan yang lestari, laut yang sehat, serta generasi yang tidak mewarisi utang ekologis. Di situlah Gerakan Langit Biru dan Tobat Ekologis menemukan makna bersama, yaitu membangun Indonesia tanpa kehilangan alam yang menjadi rumahnya," pungkasnya.]]> https://www.halomedan.com/Berita/66249/langit-biru-bertemu-tobat-ekologis-abdullah-rasyid-dorong-agenda-lingkungan-jadi-fondasi-pembangunan-nasional/ Ketum JMSI: Jurnalisme Bukan Sekadar “Pemadam Kebakaran” Sat, 11 Jul 2026 08:32:00 +0700+0700
Demikian antara lain disampaikan Ketua Umum Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI), Dr. Teguh Santosa, dalam acara bedah buku berjudul "Jurnalisme untuk Kemanusiaan" karya Wakil Ketua Majelis Pustaka dan Informasi (MPI) Muhammadiyah, Dr. Roni Tabroni, di PP Muhammadiyah, Jakarta, Jumat, 10 Juli 2026.

Pembedah lain dalam diskusi ini adalah Pemimpin Redaksi CNN Titin Rosmasari, Direktur tvMu Dr. Makroen Sanjaya, dan Ketua Lazismu Ahmad Mujadid Rais. Adapun Ketua PP Muhammadiyah Dadang Rahmad membuka diskusi ini.

Dalam kesempatan itu, Teguh memberikan apresiasi tinggi kepada Roni Tabroni atas peluncuran buku tersebut. Teguh menilai karya ini sebagai sebuah pengalaman intelektual yang sangat berarti.

Teguh menduga, judul "Jurnalisme untuk Kemanusiaan" digunakan penulis karena prihatin pada praktik jurnalisme yang dirasa menjauh dari tema kemanusian. Sementara, sesungguhnya jurnalisme tidak dapat dipisahkan dengan aspek kemanusiaan.

Lalu dengan nada bercanda yang khas Teguh menyarankan agar dalam cetakan berikutnya, sang penulis menambahkan kata "memang" pada judul buku sehingga menjadi "Memang Jurnalisme untuk Kemanusiaan".

Dalam pandangan Teguh, jurnalisme seharusnya bekerja dari "hulu ke hilir". Artinya, jurnalisme secara ideal harusnya juga berperan memitigasi persoalan.

"Tidak cukup kita hanya bergerak untuk membantu korban kerusakan lingkungan. Ada hal di hulu yang harus kita lakukan untuk memitigasi jatuhnya korban. Misalnya dengan mengawal kebijakan tata kelola lingkungan sehingga tidak merusak alam dan kebijakan pembangunan tidak malah menciptakan ketimpangan yang ekstrem, yang menciptakan persoalan-persoalan kemanusiaan," ujar Teguh.

Intinya, Teguh menganalogikan, jurnalisme tidak sekadar menjadi "pemadam kebakaran". Namun mencegah akar kebakaran tidak terjadi.

Pada bagian lain, Teguh juga menyoroti tantangan era digital yang kerap membuat jurnalisme terjerembab dalam perangkap algoritma, sehingga hanya membicarakan hal-hal yang superfisial dan artifisial. Karena itu perlu kesadaran kolektif di kalangan masyarakat pers untuk mencegah praktik jurnalisme menjadi "budak algoritma" yang justru dapat menjauhkan jurnalisme dari isu-isu kemanusiaan yang substansial.

Pada akhir pernyataannya, Teguh berharap diskusi ini menjadi momentum bagi para pengelola media untuk kembali meneguhkan komitmen pada tugas suci jurnalisme, yaitu bekerja untuk kemanusiaan.

Panduan Jurnalisme Filantropi

Dr. Roni Tabroni dalam sambutannya mengatakan bahwa buku ini hadir sebagai kelanjutan dari buku sebelumnya yang lebih berorientasi pada aspek teoretik. Tawaran gagasan di dalam buku ini lahir dari konteks sosial-budaya Indonesia yang unik.

"Berangkat dari dua realitas besar yang selama ini berjalan beriringan namun jarang dipertemukan secara sistematis, yakni dunia jurnalisme yang tengah kehilangan relevansi sosialnya di era disrupsi digital, dan Indonesia sebagai negara dengan masyarakat paling dermawan di dunia," ujarnya.

Buku ini juga menawarkan sebuah paradigma baru, yakni jurnalisme yang tidak sekadar melaporkan realitas sosial, tetapi juga turut bergerak sebagai katalisator perubahan.

Dia menambahkan, secara sistematis dan komprehensif, buku ini menguraikan fondasi filosofis hingga teknik operasional, mulai dari framework tiga zona Merah-Kuning-Hijau dan framework P3 (Penyadaran–Pemberdayaan–Perubahan) sebagai kontribusi orisinal, hingga panduan teknis liputan berbasis data dan narasi.

"Buku ini dirancang untuk dapat dipraktikkan oleh lembaga atau individu. Dengan demikian, dapat dijadikan pegangan oleh kalangan akademisi, peneliti, mahasiswa, praktisi media, aktivis filantropi, dan konten kreator yang ingin menjadikan karya mereka bukan sekadar produk informasi, melainkan sebuah instrumen perubahan sosial yang nyata," katanya lagi.

Roni Tabroni adalah Dosen Tetap Universitas Muhammadiyah Bandung (UM Bandung) yang aktif dalam bidang komunikasi, media, dan kebijakan publik. Ia pernah menjabat sebagai Komisioner KPID Jawa Barat (2020–2024) dan saat ini menjadi Ketua Pusat Studi Media Digital dan Kebijakan Publik UMBandung.

Di lingkungan Muhammadiyah, ia menjabat sebagai Wakil Ketua Majelis Pustaka dan Informasi (MPI) PP Muhammadiyah periode 2022–2027. Selain aktif di dunia akademik, ia terlibat dalam berbagai organisasi profesi, antara lain Pengurus Pusat Aspikom, Pengurus Wilayah ISKI Jawa Barat, Ikatan Jurnalis Indonesia (Ikaji), serta Lembaga Uji Kompetensi Wartawan (LUKW) UMJ. Red]]> https://www.halomedan.com/politik/66248/ketum-jmsi-jurnalisme-bukan-sekadar-ldquopemadam-kebakaranrdquo/ BREAKING NEWS, Febrie Adriansyah Mundur sebagai Jampidsus Sat, 11 Jul 2026 08:30:00 +0700+0700 Jaksa Agung ST Burhanuddin resmi menerima pengunduran diri Febrie Adriansyah dari jabatannya sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Sabtu (11/7/2026).

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, mengatakan pengunduran diri tersebut merupakan bentuk komitmen untuk menjaga integritas, objektivitas, dan netralitas penegakan hukum di tengah proses hukum yang sedang ditangani penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Menurut Anang, Kejaksaan Agung menghormati keputusan tersebut dan memastikan seluruh tugas serta penanganan perkara di lingkungan Jampidsus tetap berjalan sebagaimana mestinya sesuai mekanisme yang berlaku.

"Kejaksaan Agung juga mengajak seluruh pihak menghormati proses hukum yang sedang berlangsung dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah," kata Anang.

Sebelumnya, pada Jumat (10/7/2026), Febrie Adriansyah masih menyatakan tetap menjalankan tugas sebagai Jampidsus dan menerima arahan dari pimpinan Kejaksaan Agung.

Nama Febrie belakangan menjadi sorotan setelah penyidik Kortastipidkor Polri mengusut dugaan korupsi tata kelola batu bara di PT PLN. Dalam proses penyidikan tersebut, penyidik telah menggeledah sejumlah lokasi dan menyita berbagai barang bukti yang saat ini masih didalami.

Hingga saat ini, Kejaksaan Agung belum mengumumkan sosok yang akan ditunjuk sebagai pengganti Febrie Adriansyah untuk memimpin Jampidsus.red

]]> https://www.halomedan.com/news/66247/breaking-news-febrie-adriansyah-mundur-sebagai-jampidsus/ PBTI Gratiskan Biaya Pendaftaran Atlet Indonesia pada Asian Taekwondo Indonesia Open Championships 2026 Fri, 10 Jul 2026 22:51:00 +0700+0700 Kabar gembira bagi atlet Taekwondo Indonesia. Pengurus Besar Taekwondo Indonesia (PBTI) resmi membebaskan biaya pendaftaran (registration fee) bagi seluruh atlet Indonesia yang akan berlaga pada 8th Asian Taekwondo Indonesia Open Championships (G2) Tahun 2026 yang digelar di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, pada 1–5 Agustus 2026.

Ketua Umum Pengda Taekwondo Indonesia Sumatera Utara, H. Hamdani Syaputra, SE, didampingi Sekretaris Tulus Ardiansyah, mengatakan kebijakan tersebut merupakan bentuk dukungan PBTI untuk memberikan kesempatan yang lebih luas kepada atlet Indonesia tampil pada kejuaraan internasional.

"Seluruh atlet Indonesia yang didaftarkan melalui Pengurus Provinsi maupun Pengurus Cabang Taekwondo Indonesia dibebaskan dari biaya pendaftaran," ujar Hamdani kepada wartawan di Medan, kemarin.

Meski demikian, seluruh atlet dan ofisial tetap diwajibkan memiliki lisensi World Taekwondo (WT) yang masih berlaku. Atlet harus memiliki Global Athlete License (GAL), sedangkan pelatih maupun ofisial wajib memiliki Global Official License (GOL).
Bagi atlet yang belum memiliki GAL, pengurusannya dapat dilakukan melalui Sekretariat PBTI dengan biaya sebesar USD 40 atau sekitar Rp750 ribu per atlet.

Hamdani menjelaskan, pendaftaran peserta dilakukan melalui sistem Simply WT GMS dan akan ditutup pada 25 Juli 2026. Sementara batas akhir pengurusan lisensi GAL maupun GOL ditetapkan hingga 17 Juli 2026.

Ia berharap informasi tersebut segera diteruskan kepada seluruh Pengurus Cabang, klub, pelatih, dan atlet di Sumatera Utara agar proses pendaftaran dapat diselesaikan tepat waktu.

"Ini merupakan peluang yang sangat baik bagi atlet Indonesia, khususnya Sumatera Utara, untuk mengasah kemampuan sekaligus menambah pengalaman bertanding di level internasional," tutup Hamdani.red

]]> https://www.halomedan.com/olahraga/66246/pbti-gratiskan-biaya-pendaftaran-atlet-indonesia-pada-asian-taekwondo-indonesia-open-championships-2026/ Bertekad Sejahterakan Petani, OK. Awaluddin diunjuk Ketua Kelompok Tani “Citra Sejahtera Fri, 10 Jul 2026 17:39:00 +0700+0700 Medan -OK. Awaluddin akrab disapa Awel ini didaulat secara aklamasi menjadi Ketua Kelompok Tani "Citra Sejahtera" pada musyawarah pembentukan Kelompok Tani di Kelurahan Titi Papan, Kecamatan Medan Deli (9/7/2026).

Acara musyawarah dilaksanakan di Pondok "Medan Tanah Melayu" ini berlangsung hikmat dan penuh persaudaraan dihadiri 20 petani lokal, tokoh masyarakat, Babinkamtibmas Kelurahan Titi Papan Bapak Aiptu J. Sembiring dan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dari Kementerian Pertanian Bapak Endy Turman Sinaga, SP.

"Saya mengucapkan terima kasih atas amanah dan kepercayaan yang diberikan sebagai Kelompok Tani "Citra Sejahtera" yang sama-sama kita bentuk" Kata OK. Awaluddin saat memberikan sambutan perdanya. "Kelompok Tani ini kedepan kita jadikan sebagai wadah petani untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan tentu saja akses seluruh anggota untuk mendapatkan dukungan dari Pemerintah Kota Medan berupa Penyuluhan, bibit pertanian, pupuk subsidi dan alat pertanian yang selama bertahun tahun belum mendapatkannya, kedepan tidak ada lagi anggota Kelompok Tani "Citra Sejahtera" yang tidak sejahtera" sambung tokoh Pemuda Melayu Medan Utara ini.

Pelaksanaan musyawarah dari awal dipandu oleh Bapak Endy Turman Sinaga, SP selaku Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dari Kementerian Pertanian ini mengharapkan dengan terbentuknya Kepengurusan Kelompok Tani "Citra Sejahtera" ini bisa berjalan dengan baik dan efektif sehingga mendukung mensukseskan program program pertanian dan membawa kesejahteraan bagi anggotanya, kelompok tani ini dibentuk atas dasar kesamaan, kepentingan dan tujuan yang ingin dicapai bersama. Fungsi dari kelompok tani sebagai wahana belajar, wahana kerjasama dan wahana produksi, kepengurusan dibentuk terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Seksi Seksi sesuai dengan kebutuhan.

Dari hasil musyawarah terpilih sebagai Ketua OK. Awaluddin, Sekretaris Toni dan Bendahara Jeu Hok Seng.

Acara diakhiri dengan berbagi pengalaman selama bertani dan foto bersama. (Awel)]]> https://www.halomedan.com/news/66245/bertekad-sejahterakan-petani-ok-awaluddin-diunjuk-ketua-kelompok-tani-ldquocitra-sejahtera/ Tiket PRSU Dicecar DPRD, Rudi: Kebijakan Ini Menghambat UMKM Sumut Fri, 10 Jul 2026 16:36:00 +0700+0700

Medan -Harapan ribuan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk meningkatkan penjualan melalui Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) ke-50 justru berubah menjadi kekecewaan. Sepinya pengunjung akibat mahalnya harga tiket masuk membuat banyak stan hanya dipenuhi penjaga, sementara transaksi jual beli jauh dari harapan.

Ironisnya, para pelaku UMKM telah mengeluarkan biaya untuk menyewa stan, menyiapkan stok barang, hingga menanggung biaya operasional selama pameran berlangsung. Namun investasi yang mereka keluarkan belum berbanding lurus dengan hasil yang diperoleh karena rendahnya minat masyarakat datang ke arena PRSU.

Kondisi tersebut menuai kritik keras dari Anggota Komisi B DPRD Sumatera Utara, Rudi Alfahri Rangkuti. Ia menilai kebijakan harga tiket masuk PRSU telah menyimpang dari tujuan utama penyelenggaraan pesta rakyat yang sejak awal digagas sebagai wadah promosi produk unggulan daerah.

Menurut Rudi, tidak tepat apabila keberhasilan PRSU diukur dari besarnya pendapatan tiket masuk, sementara pelaku UMKM yang menjadi roh utama penyelenggaraan justru mengalami kerugian akibat minimnya pembeli.

"PRSU itu adalah ajang promosi. Kita harus memahami dulu apa tujuan sebuah ajang promosi. Sebagian besar penyelenggaraannya juga menggunakan anggaran APBD. Jadi target utamanya bukan mengejar pendapatan dari tiket, tetapi bagaimana UMKM Sumatera Utara bisa dipromosikan dan dikenal masyarakat seluas-luasnya," katanya, Jumat (10/7/2026).

Ia menegaskan, mahalnya tiket masuk telah menjadi penghalang masyarakat untuk datang sehingga tujuan promosi produk lokal menjadi gagal.

"Dengan diberikannya harga tiket yang cukup mahal, itu sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan PRSU. Memang kita menginginkan adanya pendapatan daerah, tetapi itu bukan target utama. Ketika masyarakat enggan datang karena tiket mahal, artinya kita bukan lagi mempromosikan UMKM, tetapi justru menghambat perkembangan UMKM di Sumatera Utara," tegas Rudi.

Rudi menilai para pelaku UMKM menjadi pihak yang paling dirugikan. Mereka telah membayar biaya sewa stan, membawa produk terbaik, dan berharap mendapatkan pasar baru. Namun kenyataannya, banyak pengunjung memilih mengurungkan niat datang karena harus mengeluarkan biaya yang dinilai terlalu tinggi hanya untuk masuk ke area PRSU.

"UMKM itu tidak mendapatkan stan secara gratis. Mereka sudah membayar. Mereka sudah mengeluarkan modal. Kalau orang tidak datang karena tiket mahal, bagaimana mereka bisa mendapatkan hasil? Mereka datang untuk berdagang, tetapi pembelinya sangat sedikit," ujarnya.

Ia meminta panitia penyelenggara tidak menutup mata terhadap jeritan para pelaku usaha. Menurutnya, evaluasi harga tiket harus dilakukan sebelum pelaksanaan PRSU berakhir agar para pedagang masih memiliki kesempatan memperbaiki omzet.

"Kami berharap panitia segera meninjau ulang harga tiket. Berikan kemudahan kepada masyarakat untuk datang. Kalau pengunjung ramai, otomatis UMKM juga mendapatkan manfaat karena barang dagangannya terjual," katanya.

Politisi Komisi B DPRD Sumut itu mengingatkan bahwa penyelenggaraan PRSU semestinya berpihak kepada ekonomi kerakyatan, bukan justru membebani masyarakat dengan tarif yang sulit dijangkau di tengah kondisi ekonomi yang masih lesu.

"Jangan hanya mementingkan kepentingan panitia, tetapi mengabaikan kepentingan para pelaku usaha. Keberhasilan PRSU bukan diukur dari berapa banyak uang yang masuk dari tiket, melainkan dari seberapa besar transaksi yang tercipta di dalam arena pameran," ujarnya.

Menurutnya, daya beli masyarakat saat ini belum sepenuhnya pulih sehingga kebijakan tiket mahal menjadi kontraproduktif. Ketika masyarakat harus memilih antara memenuhi kebutuhan rumah tangga atau membeli tiket masuk PRSU, pilihan mereka tentu lebih mengutamakan kebutuhan pokok.

"Perekonomian masyarakat masih stagnan. Untuk membeli kebutuhan sehari-hari saja banyak yang kesulitan. Bagaimana mereka mau datang ke PRSU kalau tiketnya mahal? Akibatnya yang menanggung kerugian adalah para pedagang UMKM," katanya.

Rudi bahkan mengusulkan agar harga tiket diturunkan secara signifikan, bahkan bila memungkinkan digratiskan. Menurutnya, keramaian pengunjung akan menghasilkan perputaran ekonomi yang jauh lebih besar dibandingkan mengejar pendapatan dari tiket masuk.

"Kalau bisa memang digratiskan. Kalau belum memungkinkan, paling tidak buatlah harga yang sangat terjangkau. Yang terpenting masyarakat datang. Kalau pengunjung ramai, UMKM bisa berjualan dan ekonomi bergerak," ujarnya.

Ia juga mengingatkan agar Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tidak memberikan kesan bahwa penyelenggaraan PRSU lebih berorientasi pada bisnis dibandingkan menjalankan fungsi pemberdayaan ekonomi masyarakat.

"Kita berharap pemerintah provinsi jangan berbisnis dengan masyarakat. Ini adalah ajang promosi. Kalau memang tujuannya mempromosikan produk daerah, maka masyarakat harus diberi kemudahan untuk datang, bukan dipersulit dengan harga tiket yang tinggi," tegasnya.

Rudi menilai sudah banyak contoh penyelenggaraan pekan raya di daerah lain yang mampu menarik jutaan pengunjung karena menerapkan harga tiket yang terjangkau serta menghadirkan hiburan yang menarik. Model seperti itu, menurutnya, layak dijadikan bahan evaluasi bagi penyelenggara PRSU.

Ia menegaskan bahwa ukuran keberhasilan PRSU seharusnya bukan besarnya pendapatan dari loket tiket, melainkan seberapa besar manfaat ekonomi yang dirasakan para pelaku UMKM.

"Yang kita inginkan adalah transaksi jual beli yang besar. Produk-produk unggulan Sumatera Utara, mulai dari kuliner, kerajinan, ulos, hingga berbagai produk khas daerah benar-benar laku dan dikenal masyarakat. Kalau pedagang tetap sepi karena pengunjung sedikit, berarti tujuan PRSU sebagai pesta rakyat dan ajang promosi belum tercapai," pungkasnya.]]> https://www.halomedan.com/Berita/66244/tiket-prsu-dicecar-dprd-rudi-kebijakan-ini-menghambat-umkm-sumut/ Jampidsus Tegaskan Dirinya Tak Miliki Kaitan Bisnis dengan Kafe di Cipete yang Digeledah Polri Fri, 10 Jul 2026 15:48:00 +0700+0700
JAKARTA - Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah, menegaskan dirinya tidak memiliki keterkaitan dengan penggeledahan oleh penyidik Polri pada sebuah kafe di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, yang belakangan ramai dikaitkan dengan namanya.



Febrie meminta masyarakat tidak terburu-buru menarik kesimpulan dan menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada penyidik yang tengah menangani perkara tersebut.



"Untuk terkait pemberitaan-pemberitaan tersebut makanya kita tunggu ya bagaimana nanti proses hasil penyidikan dan sekali lagi dapat saya jelaskan bahwa Jampidsus tidak ada keterkaitan dalam bisnis yang apa yang telah diberitakan di medsos seperti di Cipete," kata Febrie dalam konferensi pers di Kejagung, Jakarta, Jumat (10/7/2026).



Menurut dia, seluruh informasi sebaiknya menunggu hasil penyidikan agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.



Febrie membantah kabar yang mengaitkan dirinya dengan aktivitas bisnis yang disebut-sebut berada di balik penggeledahan kafe di Cipete.



"Jadi yang pertama tentunya semua proses penegakan hukum kita akan menghargai dan menghormati, sesama rekan penegak hukum tentunya saling mendukung bagaimana ini menjadi terang, menjadi jelas dan bisa kita jelaskan kepada masyarakat," ungkapnya.



Selain itu, Febrie turut menyinggung temuan uang di sebuah rumah di kawasan Sentul yang juga ramai menjadi sorotan publik. Ia mengatakan, uang tersebut memiliki pemilik dan berkaitan dengan suatu kegiatan yang nantinya akan dijelaskan melalui mekanisme hukum.



"Bagaimana ada uang yang ditemukan di rumah Sentul itu ada yang punya, ada kegiatannya, orang-orang kegiatan bisa ditanya ya ada bangunannya bisa nanti dicek, tetapi tentunya tentunya ini tidak akan dijelaskan saat ini. Namun akan dijelaskan dalam satu proses acara yang benar," kata dia.



Nama Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah kembali menjadi sorotan publik, setelah kediamannya mendapat pengamanan dari personel Tentara Nasional Indonesia (TNI).



Rumah Febrie yang berada di kawasan Kramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, tampak dijaga prajurit TNI pada Rabu (8/7/2026).



Diketahui, Polda Metro Jaya dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) dan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipidkor) Polri menggeledah sebuah Cafe bernama de'Clan di Cipete, Jakarta Selatan pada Rabu (8/7/2026).



Penggeledahan kemudian beruntun dilakukan di sejumlah lokasi lain. Secara keseluruhan, penyidik menggeledah 13 lokasi di Jakarta, Tangerang Selatan, hingga Kabupaten Bogor dan menemukan sejumlah barang yang kini menjadi barang bukti penyidikan.



Adapun penggeledahan ini antara lain terkait kasus Asabri dan Jiwasraya hingga Batu Bara. (red)]]> https://www.halomedan.com/Berita/66243/jampidsus-tegaskan-dirinya-tak-miliki-kaitan-bisnis-dengan-kafe-di-cipete-yang-digeledah-polri/ JAM PMII Apresiasi Kapolres dan Kasat Narkoba Polres Labuhanbatu atas Komitmen Berantas Narkoba Fri, 10 Jul 2026 14:25:00 +0700+0700
LABUHANBATU – Jaringan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (JAM PMII) menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh kepada Kapolres Labuhanbatu beserta jajaran, khususnya Kasat Narkoba Polres Labuhanbatu, atas komitmen dan keseriusan dalam memberantas peredaran serta penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Kabupaten Labuhanbatu dan Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Koordinator JAM PMII, Hasan Basyri Simanjuntak, menilai berbagai langkah penegakan hukum yang dilakukan jajaran Satres Narkoba Polres Labuhanbatu merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam melindungi masyarakat dari ancaman bahaya narkotika.

Menurutnya, upaya tersebut patut mendapat dukungan dari seluruh elemen masyarakat.
Hasan mengatakan bahwa pemberantasan narkoba tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, organisasi kemasyarakatan, serta seluruh pemangku kepentingan. Sinergi yang kuat dinilai menjadi kunci dalam memutus mata rantai peredaran narkotika.

Ia juga mengapresiasi profesionalisme Polres Labuhanbatu dalam mengungkap berbagai kasus narkotika yang terjadi di wilayah hukumnya. Langkah tegas terhadap para pelaku diharapkan dapat memberikan efek jera sekaligus mempersempit ruang gerak jaringan peredaran narkoba.

Menurut Hasan, generasi muda merupakan aset bangsa yang harus diselamatkan dari ancaman penyalahgunaan narkotika. Oleh karena itu, upaya pencegahan melalui edukasi, sosialisasi, dan penegakan hukum harus terus berjalan secara beriringan agar tercipta lingkungan yang sehat dan aman bagi masyarakat.

JAM PMII menegaskan komitmennya untuk terus mendukung setiap program pemberantasan narkoba yang dilakukan aparat kepolisian. Organisasi tersebut juga siap bersinergi dalam kegiatan penyuluhan dan kampanye bahaya narkoba sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban.

Hasan berharap Kapolres Labuhanbatu dan Kasat Narkoba beserta seluruh jajaran tetap konsisten, profesional, dan berintegritas dalam menjalankan tugas pemberantasan narkotika tanpa pandang bulu. Ia meyakini bahwa konsistensi penegakan hukum akan semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.

Di akhir keterangannya, JAM PMII mengajak seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Labuhanbatu dan Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk bersama-sama memerangi narkoba dengan meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan sekitar, melaporkan setiap dugaan penyalahgunaan narkotika kepada pihak berwenang, serta mendukung terciptanya daerah yang aman, bersih dari narkoba, dan kondusif bagi pembangunan.rel]]> https://www.halomedan.com/Berita/66242/jam-pmii-apresiasi-kapolres-dan-kasat-narkoba-polres-labuhanbatu-atas-komitmen-berantas-narkoba/ UNPAB Perkuat Komitmen Melestarikan Budaya Melayu Melalui Dialog Kebangsaan ISMI Edisi IV Fri, 10 Jul 2026 14:21:00 +0700+0700
Medan – Universitas Pembangunan Panca Budi kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung pelestarian budaya bangsa dengan menjadi tuan rumah Dialog Kebangsaan Ikatan Sarjana Melayu Indonesia ISMI Edisi IV yang mengangkat tema Menjemput Tuah Meninggi Marwah Mengukuhkan Seni Tanjak Tengkuluk Sumatera Utara dalam Peta Budaya Nasional. Kegiatan yang berlangsung di Gedung A Ruang Al Huda Kampus I UNPAB ini menghadirkan akademisi, budayawan, tokoh Melayu, serta civitas akademika untuk memperkuat upaya pelestarian warisan budaya Melayu Sumatera Utara.

Dialog Kebangsaan ini menjadi wujud nyata kolaborasi antara perguruan tinggi, organisasi profesi, lembaga budaya, dan masyarakat dalam mendorong penguatan identitas budaya Melayu. Melalui forum ilmiah tersebut, para peserta memperoleh pemahaman mengenai sejarah, filosofi, ragam, serta pentingnya pelestarian tanjak dan tengkuluk sebagai identitas masyarakat Melayu sekaligus mendorong pengusulannya sebagai Warisan Budaya Tak Benda Nasional.

Kegiatan menghadirkan Dr. Tengku Mira Sinar, MA sebagai Ahli Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang menyampaikan materi mengenai pentingnya pelestarian warisan budaya serta proses pengusulan Warisan Budaya Tak Benda Nasional. Sementara itu, Abu Abdillah Fahmi ST selaku Ketua Balai Seni Tanjak Tengkuluk Kesultanan Serdang membahas sejarah, ragam, filosofi, dan makna tanjak serta tengkuluk sebagai simbol kehormatan masyarakat Melayu. Sesi dialog berlangsung interaktif dengan antusiasme tinggi dari para peserta.

Sebagai perguruan tinggi yang memiliki kepedulian terhadap pelestarian budaya, Universitas Pembangunan Panca Budi terus membuka ruang kolaborasi akademik yang menghubungkan dunia pendidikan dengan nilai nilai kearifan lokal. Kehadiran kegiatan ini mempertegas peran UNPAB sebagai institusi yang tidak hanya berfokus pada pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga aktif menjaga dan mengembangkan warisan budaya Indonesia.

Dekan Fakultas Agama Islam dan Humaniora Universitas Pembangunan Panca Budi menyampaikan bahwa pelestarian budaya merupakan tanggung jawab bersama yang harus didukung oleh dunia pendidikan melalui kajian ilmiah, edukasi, dan kolaborasi dengan berbagai pihak.

Beliau menyampaikan bahwa UNPAB merasa bangga dapat menjadi bagian dari penyelenggaraan Dialog Kebangsaan ISMI Edisi IV. Menurutnya, kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat kesadaran masyarakat, khususnya generasi muda, terhadap pentingnya menjaga identitas budaya Melayu agar tetap lestari dan semakin dikenal di tingkat nasional.

Selain sesi dialog, kegiatan juga diisi dengan penyerahan piagam penghargaan kepada para tokoh dan lembaga yang telah berkontribusi dalam pelestarian budaya Melayu, kemudian ditutup dengan foto bersama sebagai simbol sinergi antara dunia akademik, organisasi profesi, dan pemerhati budaya.

Melalui penyelenggaraan Dialog Kebangsaan ISMI Edisi IV, Universitas Pembangunan Panca Budi kembali menegaskan komitmennya untuk terus mendukung pelestarian budaya bangsa melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sehingga nilai nilai luhur budaya Melayu dapat terus diwariskan kepada generasi mendatang sebagai bagian dari kekayaan budaya Indonesia.]]> https://www.halomedan.com/news/66241/unpab-perkuat-komitmen-melestarikan-budaya-melayu-melalui-dialog-kebangsaan-ismi-edisi-iv/ Dukung Sukses Rakerda dan Family Gathering JMSI Sumut, Bank Sumut Cabang Stabat Titipkan Souvenir untuk Peserta Fri, 10 Jul 2026 12:05:00 +0700+0700
Rakerda dan Family Gathering JMSI Sumut dijadwalkan berlangsung pada Sabtu, 18 Juli 2026, di Pantai Romantis, Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai.

Kegiatan tersebut akan diikuti pengurus dan anggota JMSI dari berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Utara.

Sebagai bentuk dukungan terhadap suksesnya kegiatan tersebut, Pimpinan Cabang Bank Sumut Stabat, Baran Enda Harahap, melalui jajaran manajemen menitipkan sejumlah cendera mata yang nantinya akan dibagikan kepada peserta Rakerda dan Family Gathering JMSI Sumut.

Penyerahan souvenir dilakukan pada Jumat (10/7/2026) di Kantor Bank Sumut Cabang Stabat.

Cendera mata tersebut diserahkan oleh Pinsie Operasional Bank Sumut Cabang Stabat, Ayen Herny Watty, kepada Ketua Bidang Organisasi Pengda JMSI Sumut, Dony Syahputra, yang hadir didampingi rekannya sesama pengurus, Ariswan.

Dalam kesempatan tersebut, Ayen Herny Watty menyampaikan bahwa bantuan yang diberikan merupakan bentuk perhatian dan dukungan Bank Sumut terhadap kegiatan JMSI Sumut serta wujud kemitraan yang selama ini terjalin baik antara insan pers dan Bank Sumut.

"Jangan dilihat dari bentuk maupun nilainya. Ini adalah bentuk dukungan dan apresiasi kami karena selama ini hubungan kemitraan antara media dan Bank Sumut telah terjalin dengan baik," ujar Ayen.

Ia juga menyampaikan salam hormat dari Pimpinan Cabang Bank Sumut Stabat, Baran Enda Harahap, yang berhalangan hadir secara langsung karena padatnya agenda pekerjaan.

"Pak Pimpinan Cabang menitipkan salam hormat kepada seluruh pengurus dan anggota JMSI Sumut. Beliau berharap pelaksanaan Rakerda dan Family Gathering JMSI Sumut dapat berjalan lancar, sukses, dan semakin mempererat tali silaturahmi antaranggota," tambahnya.

Sementara itu, Dony Syahputra menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Bank Sumut Cabang Stabat atas dukungan yang diberikan. Menurutnya, perhatian dari mitra kerja seperti Bank Sumut menjadi motivasi tersendiri bagi JMSI Sumut untuk terus membangun organisasi yang profesional serta memperkuat sinergi dengan berbagai pihak.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan Cabang Bank Sumut Stabat beserta jajaran atas dukungan yang diberikan. Semoga hubungan baik dan kemitraan yang telah terjalin selama ini dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan di masa mendatang," pungkasnya.rel

]]> https://www.halomedan.com/news/66240/dukung-sukses-rakerda-dan-family-gathering-jmsi-sumut-bank-sumut-cabang-stabat-titipkan-souvenir-untuk-peserta/