Simpel Ikutannya, Nyata Hadiahnya: Program “IM3 Pasti Simpel” Bikin Pelanggan Sumatra Pulang Bawa Motor Listrik

admin — Mon, 25 May 2026 16:19:00 +0700+0700

halomedan.com - Medan

Ada alasan kenapa program "IM3 Pasti Simpel" terus menarik perhatian pelanggan Sumatra: cara ikutannya mudah, hadiahnya nyata, dan momennya terasa dekat dengan keseharian mereka. Dari motor listrik hingga gadget pilihan, program ini menjadi bentuk apresiasi IM3 yang bukan hanya seru dinantikan, tapi juga benar-benar bisa dirasakan pelanggan.

Indosat Ooredoo Hutchison (Indosat atau IOH) melalui brand IM3 menggelar program "IM3 Pasti Simpel" periode Februari hingga April 2026 dan kembali mendapat respons positif dari pelanggan. Lebih dari 47 ribu peserta bergabung, tumbuh lebih dari 100% dari periode sebelumnya.

*Agus Sulistio, EVP-Head of Circle Sumatra Indosat Ooredoo Hutchison,* mengatakan, "Melalui program IM3 Pasti Simpel, kami ingin menghadirkan apresiasi yang terasa nyata bagi pelanggan IM3 di Sumatera. Program ini kami buat mudah diikuti, relevan dengan keseharian pelanggan, dan memberikan pengalaman yang menyenangkan dari awal hingga akhir. Antusiasme yang terus tumbuh menunjukkan bahwa pelanggan tidak hanya mencari layanan digital yang simpel, tetapi juga pengalaman yang dekat, seru, dan memberi nilai tambah."

Pada program kali ini, IM3 menghadirkan hadiah utama berupa:

• 3 Unit Motor electric iBaik S-1000

• 3 Unit ASUS Vivobook 14

• 3 Unit Nintendo Switch 2

• 3 Unit Sony Pulse Elite Playstation.

Deretan hadiah ini menjadi salah satu program "IM3 Pasti Simpel" selalu ditunggu-tunggu oleh pelanggan IM3 di Sumatera; cara ikutannya simpel, hadiahnya menarik dan sesuai kebutuhan digital pelanggan dan pengumuman pengundian dilakukan secara live melalui Instagram @im3sumatra pada 30 April 2026 – transparansi jadi kunci juga di sini! Pelanggan dapat melihat sendiri bahwa program ini berjalan terbuka.

Tiga pemenang utama berasal dari berbagai kota di Sumatra, yaitu *Shelsha Adelia* dari Binjai, Sumatera Utara; *Aricassanova* dari Padang, Sumatera Barat; serta *Agung* dari Metro, Lampung. Bagi Shelsha, kemenangan ini menjadi kejutan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya.

"Awalnya saya ikut karena cara ikut programnya… cukup simpel. Pas dihubungi dan dikasih tau menang motor listrik, saya benar-benar kaget. Nggak nyangka dari program sesimpel ini bisa dapat hadiah sebesar itu. Terima kasih Indosat dan IM3!! Semoga program seperti ini terus ada untuk pelanggan di Sumatera," ujar Shelsha.

Program ini menjadi bagian dari semangat *#LebihBaikIndosat* untuk hadir lebih relevan dalam keseharian pelanggan melalui pengalaman digital yang simpel, menyenangkan, dan bernilai. Mau ikutan periode berikutnya dan penasaran cara ikutannya? Pantau terus instagram @im3sumatra! (Rel)

Diduga Sarat KKN, PP-HMPPKM Gelar Aksi Unjuk Rasa di Depan Gedung KPK Terkait Proyek Bagian Umum Kesekretariatan Pemko Medan

admin — Mon, 25 May 2026 14:55:00 +0700+0700

JAKARTA – Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Pemuda Pelajar Kota Medan (PP-HMPPKM) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia hari ini. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk tuntutan tegas agar lembaga antirasuah tersebut segera mengusut tuntas dugaan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) di lingkungan Bagian Umum Kesekretariatan Pemerintah Kota (Pemko) Medan.

KetuaUmum DPP HMPPKM Rahman Sirait menyatakan bahwa indikasi KKN dalam pengerjaan proyek di Bagian Umum Kesekretariatan Pemko Medan sudah dilakukan secara terang-terangan demi memperkaya kelompok tertentu.Berdasarkan data yang dihimpun oleh PP-HMPPKM, dari sekitar 150 paket proyek penunjukan langsung (PL) dengan total anggaran mencapai lebih dari Rp10 miliar, pengerjaannya hanya dimonopoli oleh 22 perusahaan. Lebih janggal lagi, terdapat satu perusahaan yang berhasil meraup hingga 20 paket proyek sekaligus dengan nilai total mencapai Rp2 miliar."Paket pengerjaan langsung ini kami dapati informasinya hanya dikuasai oleh beberapa orang saja. Ini jelas menunjukkan adanya indikasi monopoli dan tidak adanya transparansi," ujar Ketua Umum DPP HMPPKM dalam orasinya.Selain persoalan paket penunjukan langsung tersebut, PP-HMPPKM juga menyoroti anggaran belanja di Bagian Umum Kesekretariatan Pemko Medan senilai Rp17.111.951.800 yang kini tengah menjadi pusat perhatian masyarakat luas karena diduga kuat sarat akan kecurangan.Sebelumnya, polemik ini telah memicu reaksi keras di tingkat lokal. Tercatat sudah ada puluhan lembaga yang melayangkan surat pemberitahuan unjuk rasa ke Polrestabes Medan, meski aksi-aksi tersebut kemudian berujung pembatalan.Menurut PP-HMPPKM, rangkaian kejanggalan dan gelombang protes yang sempat tertahan di daerah ini sudah menjadi sinyal kuat bagi penegak hukum di tingkat pusat untuk mengambil alih penanganan kasus."Harusnya ini sudah menunjukkan pertanda agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa segera turun tangan dan berbuat. Maka dari itu, kami dari Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Pemuda Pelajar Kota Medan melakukan aksi unjuk rasa hari ini langsung di depan Gedung KPK demi terwujudnya pemberantasan korupsi yang bersih di Kota Medan," pungkas Ketua Umum DPP HMPPKM menutup pernyataannya.Melalui aksi ini, PP-HMPPKM secara resmi mendesak KPK untuk:Memeriksa seluruh berkas pengadaan barang dan jasa di Bagian Umum Kesekretariatan Pemko Medan.Memanggil dan memeriksa pejabat pembuat komitmen (PPK) serta kepala bagian terkait atas dugaan monopoli 150 paket proyek.Mengusut tuntas realisasi anggaran belanja senilai Rp17,1 miliar yang dinilai tidak wajar oleh publik.

HMP3SU Geruduk KPK, Desak Sutan Tolang Ditangkap Terkait Dugaan “Uang Siluman” di Bapenda Sumut

admin — Mon, 25 May 2026 14:36:00 +0700+0700

Jakarta – Gelombang desakan terhadap dugaan praktik korupsi di lingkungan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumatera Utara kembali menguat. Senin, 25 Mei 2026, massa yang mengatasnamakan Himpunan Mahasiswa Pemuda Pelajar Peduli Sumatera Utara (HMP3SU) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta.

Dalam aksinya, massa menyoroti dugaan praktik "uang siluman" yang disebut-sebut telah mengakar di tubuh Bapenda Sumut. Mereka menduga adanya praktik pungutan liar (pungli), gratifikasi, hingga penyalahgunaan kewenangan yang berlangsung secara sistematis.

Koordinator aksi Saiful Adam menyebut kondisi di internal Bapenda Sumut sudah berada pada titik kritis dan tidak bisa lagi ditutup-tutupi. Mereka meminta Komisi Pemberantasan Korupsi segera turun tangan melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap dugaan praktik korupsi tersebut.

"Kasus dugaan uang siluman di Bapenda Sumut sudah sangat meresahkan. Kami meminta KPK RI tidak tinggal diam. Dugaan pungli dan gratifikasi ini harus diusut tuntas sampai ke akar-akarnya," tegas perwakilan massa dalam orasinya di depan Gedung KPK.

Dalam tuntutannya, massa secara khusus meminta aparat penegak hukum segera memeriksa dan menetapkan Sutan Tolang sebagai tersangka. Mereka menduga yang bersangkutan memiliki keterlibatan dalam praktik pungli dan gratifikasi di lingkungan Bapenda Sumut.

Tak hanya itu, massa juga mendesak KPK membuka seluruh aliran dana mencurigakan yang diduga berasal dari praktik ilegal di instansi pengelola pendapatan daerah tersebut. Mereka menilai dugaan korupsi di Bapenda Sumut telah mencederai kepercayaan publik dan berpotensi merugikan keuangan daerah.

bila tuntutan tidak ditanggapi, massa demo akan kembali aksi dengan massa aksi yang lebih besar lagi, ucapnya.

"Aparat penegak hukum jangan takut membongkar mafia pendapatan daerah. Jika dugaan ini benar, maka ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap rakyat Sumatera Utara," ujar massa aksi.

Aksi berlangsung dengan pengawalan aparat keamanan. Massa membawa spanduk dan poster berisi tuntutan agar KPK segera menangkap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam praktik korupsi di Bapenda Sumut.red

ESENSI HAJI: DARI RITUAL MASSAL KE REVOLUSI BATIN

admin — Mon, 25 May 2026 13:28:00 +0700+0700

Oleh: Abdullah Rasyid
*Pengurus Pusat MES ( Masyarakat Ekonomi Syariah)
*Pendiri Great Institute

Setiap tahun, sekitar dua juta manusia meninggalkan rumahnya, menanggalkan jas, dasi, gelar doktor, seragam tentara, hingga jilbab bermerek, lalu mengenakan dua helai kain putih yang tak berjahit. Di bandara King Abdulaziz, mereka bukan lagi menteri atau pedagang pasar. Mereka hanya satu kata: haji.

Itulah pemandangan yang membuat ibadah haji berbeda dari semua rukun Islam lain. Shalat bisa dilakukan sendirian. Puasa adalah urusan perut masing-masing. Zakat bisa ditransfer lewat aplikasi. Tapi haji memaksa kita hadir, berdesakan, kepanasan, dan kehilangan privasi.

Pertanyaannya, yang jarang kita tanyakan di tengah euforia keberangkatan, adalah: untuk apa semua ketidaknyamanan itu dirancang?

Dari Fikih ke Makna

Selama puluhan tahun, narasi haji di Indonesia didominasi dua kutub: fikih dan logistik. Di pengajian, kita sibuk menghafal rukun, wajib, dam, dan larangan ihram. Di media, kita sibuk menghitung kuota, masa tunggu 30 tahun, dan harga haji plus.

Keduanya penting. Tapi keduanya tidak menjawab kegelisahan yang ditulis Arifin Nugroho dalam Menyembelih yang Tak Tampak, dan yang jauh sebelumnya dibedah Ali Syariati dalam Haji: mengapa masjid kita penuh, tapi korupsi jalan terus? Mengapa orang pulang bergelar haji, tapi wataknya tidak bergeser?

Jawabannya bukan pada kurangnya manasik, melainkan pada hilangnya esensi. Haji bukan sekadar perjalanan geografis ke Mekkah. Ia adalah perjalanan antropologis kembali ke titik nol manusia.

Arafah: Republik Kesadaran

Inti haji bukan di Ka'bah, tapi di Arafah. Nabi bersabda: Al-Hajju Arafah. Mengapa?

Arafah, dari kata 'arafa, mengenal, adalah satu-satunya rukun yang tidak bisa diwakilkan, tidak bisa dibayar dam, dan tidak bisa diulang. Jika tertinggal wukuf, hajinya batal.

Syariati menyebut Arafah sebagai "padang kesadaran". Di sana, manusia dipaksa berhenti. Tidak ada tawaf, tidak ada sa'i, tidak ada lempar jumrah. Hanya diam, dari Dzuhur hingga Maghrib, di bawah terik yang sama untuk presiden dan pemulung.

Waktu itu dipilih bukan kebetulan. Dzuhur adalah titik matahari tergelincir, simbol kejatuhan ego. Maghrib adalah gelap, simbol kematian. Di antara keduanya, manusia diminta jujur: siapa dia tanpa jabatan, tanpa rekening, tanpa followers?

Itulah yang hilang dalam keberagamaan kita hari ini: momen berhenti. Kita terus bergerak, terus membangun citra saleh di media sosial, tapi tidak pernah wukuf.

Jumrah: Perlawanan yang Disalahpahami

Setelah sadar di Arafah, jamaah tidak langsung pulang. Mereka ke Muzdalifah, memungut tujuh kerikil kecil, lalu ke Mina untuk melempar.

Banyak yang mengira ini ritual mistis melawan setan. Padahal, sebagaimana diingatkan Al-Qur'an (Al-Hajj: 37), Allah tidak butuh batu kita.

Tujuh kerikil itu, bukan batu besar, bukan 40, bukan meriam, adalah kurikulum politik tauhid. Dalam tafsir sosiologis Syariati, tiga jumrah adalah tiga wajah thaghut abadi: Fir'aun (kekuasaan zalim), Qarun (harta yang menindas), dan Bal'am (agama yang dijual).

Kita melempar dengan tangan lemah, karena perlawanan sejati bukan soal kekuatan fisik, melainkan keberanian moral untuk berkata tidak.
Di Indonesia, jumrah itu bisa berarti menolak pungli di kelurahan, menolak riba dalam koperasi, atau menolak ceramah yang mengadu domba.

Jika haji tidak melahirkan keberanian itu, maka kita hanya melempar beton, bukan setan.

Qurban: Menyembelih Ismail Kita

Puncak dari semua itu adalah qurban. Kisah Ibrahim bukan tentang ayah yang tega, melainkan tentang cinta yang ditata ulang.

Allah tidak pernah meminta darah Ismail. Ia meminta Ibrahim melepaskan yang paling dicintai. Bagi kita hari ini, Ismail bukan anak. Ismail adalah kesombongan yang membuat kita tidak bisa minta maaf ke istri, kemalasan yang membuat kita tinggalkan Subuh, dan cinta dunia yang membuat kita tega menyakiti tetangga demi proyek.

Inilah yang disebut Arifin Nugroho sebagai "transformasi keshalihan". Tanpa penyembelihan batin itu, haji hanya menambah gelar, bukan menambah takwa.

Penutup: Pulang Sebagai Manusia Baru

Maqashid syariah, sebagaimana dirumuskan Ibn 'Asyur, menegaskan: ibadah tidak diturunkan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk melahirkan manusia rabbani.

Maka ukuran haji mabrur bukan oleh-oleh air zamzam, bukan pula foto di depan Ka'bah. Ukurannya sederhana dan menyakitkan: apakah setelah pulang, kita lebih mudah memaafkan? Apakah dagangan kita lebih jujur? Apakah lisan kita lebih terjaga?

Jika tidak, kita baru sampai ke Mekkah secara geografis, belum sampai secara spiritual.

Yaumut Tarwiyah adalah hari berpikir dan membawa bekal. Semoga tahun ini, bekal terbesar yang kita bawa bukan koper 32 kilogram, melainkan keberanian untuk menyembelih yang tak tampak.

Karena pada akhirnya, Tuhan tidak akan bertanya berapa kali kita tawaf. Ia akan bertanya: setelah semua putaran itu, apakah hatimu akhirnya berhenti di Dia?

Duo Hasrimy Bersaudara Disebut dalam Dua Perkara Dugaan Korupsi Smartboard di Sumut

admin — Mon, 25 May 2026 13:12:00 +0700+0700

Medan — Nama dua pejabat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Faisal Hasrimy dan Muttaqien Hasrimi, muncul dalam dua perkara dugaan korupsi pengadaan smartboard yang kini disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan.
Kedua perkara tersebut berasal dari proyek pengadaan smartboard di Kabupaten Langkat dan Kota Tebing Tinggi dengan total nilai kerugian negara yang disebut mencapai puluhan miliar rupiah.
Dalam perkara pengadaan smartboard pada Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2024, jaksa menyebut kerugian negara sekitar Rp29,58 miliar. Sidang pembacaan dakwaan berlangsung pada 18 Mei 2026.
Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam dakwaannya menyebut nama Faisal Hasrimy yang saat proyek berjalan menjabat sebagai Penjabat (Pj) Bupati Langkat. Saat ini Faisal menjabat Kepala Dinas Kesehatan Sumatera Utara.
Pada sidang lanjutan Jumat, 22 Mei 2026, penasihat hukum terdakwa Saiful Abdi menyoroti penyebutan nama Faisal Hasrimy dalam dokumen dakwaan.
"Di dalam dakwaan JPU, ada sekitar 26 kali nama Faisal Hasrimy disebut. Disebut memperkenalkan rekanan, menentukan pemenang, sampai mengarahkan proyek ini harus dijalankan," ujar kuasa hukum terdakwa, Jonson David Sibarani, di persidangan.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam argumentasi pembelaan terdakwa dan masih menjadi bagian dari proses pembuktian di pengadilan.
Sementara itu, perkara dugaan korupsi pengadaan 93 unit smartboard di Kota Tebing Tinggi juga masih bergulir di Pengadilan Tipikor Medan. Sejumlah pemberitaan menyebut potensi kerugian negara dalam proyek tersebut berkisar Rp8 miliar hingga Rp8,2 miliar.
Dalam sidang lanjutan pada 19 Mei 2026, mantan Pj Wali Kota Tebing Tinggi, Muttaqien Hasrimi, hadir sebagai saksi fakta. Saat ini Muttaqien menjabat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Sumatera Utara.
Di hadapan majelis hakim, Muttaqien mengaku mengetahui adanya usulan program pengadaan smartboard tersebut. Namun ia menyatakan tidak terlibat dalam proses teknis pengadaan.
"Kami hanya mengetahui adanya usulan program. Untuk teknis pelaksanaan pengadaan dilakukan oleh OPD terkait," kata Muttaqien dalam persidangan.
Hingga kini, kedua perkara masih dalam tahap pemeriksaan saksi dan alat bukti. Majelis hakim belum mengambil kesimpulan ataupun putusan hukum terhadap pihak-pihak yang disebut dalam persidangan.red

Pimpin Sertijab Danramil dan Perwira Staf, Dandim 0808/Blitar Tekankan Optimalisasi Kinerja Satuan

admin — Mon, 25 May 2026 12:50:00 +0700+0700

Blitar - Komandan Kodim (Dandim) 0808/Blitar, Letkol Inf Virlani Arudyawan, S.H., M.M., M.H.I., memimpin langsung pelaksanaan acara laporan korps serah terima jabatan (Sertijab) Danramil dan Perwira Staf jajaran Kodim 0808. Agenda seremonial yang berlangsung khidmat ini digelar di Aula Makodim 0808/Blitar Jalan Ahmad Yani Kota Blitar, Senin (25/5/2026).

Dalam amanatnya, Dandim 0808/Blitar menyampaikan bahwa serah terima jabatan di lingkungan militer merupakan hal yang wajar dan biasa terjadi. Menurutnya rotasi posisi ini merupakan bentuk realisasi dari kebijakan pimpinan TNI Angkatan Darat (AD) dalam rangka penyegaran organisasi secara berkala.

Lebih lanjut Letkol Inf Virlani Arudyawan menjelaskan bahwa pergeseran jabatan ini dilakukan demi memenuhi tuntutan kebutuhan organisasi yang dinamis. Langkah strategis tersebut bertujuan untuk mengoptimalkan kemajuan dan kinerja satuan, sehingga Kodim 0808/Blitar dapat terus mendukung tugas pokok TNI AD secara maksimal di wilayah teritorialnya.

Ia juga memberikan apresiasi yang tinggi kepada para pejabat lama atas dedikasi dan pengabdian yang telah diberikan selama mengemban tugas. Di saat yang sama, Dandim memberikan instruksi kepada para pejabat baru untuk segera beradaptasi dengan lingkungan kerja yang baru dan mengenali karakteristik wilayah tugas masing-masing.

Acara laporan korps sertijab ini diakhiri dengan pemberian ucapan selamat dari Dandim 0808/Blitar yang diikuti oleh seluruh perwira dan personel yang hadir. Seluruh rangkaian kegiatan berjalan dengan tertib, lancar dan aman, mencerminkan soliditas yang kuat di tubuh Kodim 0808/Blitar (Dim0808).

Coach Arsyam: SDM Unggul Jadi Kunci Sukses Operasional Dapur Makan Bergizi Gratis

admin — Mon, 25 May 2026 09:35:00 +0700+0700

Medan – Pasatama Institute secara resmi menyelenggar Pelatihan dan Sertifikasi Penyusunan Dokumen Sistem HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) Batch 24 yang berlangsung selama empat hari, mulai tanggal 23 hingga 26 Mei 2026.

Kegiatan berbasis kompetensi yang tersertifikasi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) ini dipusatkan di Hotel GranDhika Setiabudi, Kota Medan, dan diikuti secara intensif oleh Tim Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG).

Program ini dirancang secara komprehensif tidak hanya untuk membekali para peserta mengenai teknik penyusunan dokumen HACCP yang benar secara regulasi, tetapi juga memastikan bagaimana penerapan System HACCP dapat berjalan secara efektif, nyata, dan konsisten di setiap Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG).

Kunci Sukses: Kesiapan dan Keunggulan SDM Dapur SPPG

Direktur Utama Pasatama Institute, Coach Arsyam, menegaskan bahwa pondasi utama dari jaminan keamanan pangan yang optimal terletak pada kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang mengoperasikannya di lapangan. Oleh karena itu, investasi terbesar program ini adalah pada peningkatan kompetensi (upgrade skill) di seluruh lini operasional.

"Kuncinya adalah bagaimana setiap SPPG benar-benar siap dan unggul SDM-nya. Melalui upgrade skill dari semua bagian di dapur SPPG mulai dari pelaksana penjamah makanan hingga tim audit internal kita sedang membangun ekosistem operasional Dapur MBG yang profesional dan memenuhi standar nasional maupun internasional," ujar Coach Arsyam di sela-sela kegiatan pelatihan di Medan. Senin (25/05/2026).

Melahirkan Penjamah Makanan dan Auditor Internal Kompeten

Melalui skema pelatihan berbasis kompetensi ini, para personel Dapur MBG kini memiliki kapabilitas terstandar untuk melakukan mitigasi risiko dan analisis bahaya pangan sejak dini. Kemampuan ini mencakup seluruh rantai produksi, mulai dari seleksi dan penerimaan bahan baku, proses pengolahan yang higienis, hingga makanan siap didistribusikan kepada para penerima manfaat.

Langkah strategis yang diinisiasi oleh Pasatama Institute ini diharapkan dapat menjadi role model bagi pengelolaan dapur program gizi di berbagai wilayah lain. Dengan dukungan tenaga kerja yang tersertifikasi secara resmi oleh negara yang(BNSP), komitmen untuk menyajikan hidangan yang tidak hanya sehat dan bernutrisi, tetapi juga aman, higienis, dan diakuinya secara global kini telah siap diimplementasikan secara nyata.rel

Tata Cara Pendaftaran Pelatihan Vokasi Nasional 2026 Batch 2 melalui SIAPkerja dan Skillhub Kemnaker

admin — Mon, 25 May 2026 00:14:00 +0700+0700

Jakarta – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengimbau masyarakat yang ingin mengikuti Pelatihan Vokasi Nasional 2026 Batch 2 untuk segera melakukan pendaftaran melalui portal SIAPkerja dan Skillhub Kemnaker sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Pendaftaran dilakukan secara daring dengan alur yang telah disederhanakan, mulai dari pembuatan akun hingga proses seleksi, agar lebih mudah diakses oleh seluruh calon peserta.

Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Binalavotas) Kemnaker, Darmawansyah, mengatakan bahwa sistem pendaftaran dirancang terintegrasi, transparan, dan dapat dilakukan secara mandiri oleh peserta.

"Seluruh proses pendaftaran kami desain agar mudah diakses dan transparan. Peserta cukup mengikuti alur melalui SIAPkerja dan Skillhub Kemnaker mulai dari pembuatan akun hingga asesmen kesiapan," ujar Darmawansyah melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Minggu (24/5/2026).

Untuk Batch 2, Kemnaker menyediakan kuota sebanyak 30.000 peserta dengan periode pendaftaran 19 Mei hingga 9 Juni 2026.

Tata Cara Pendaftaran

1. Akses Skillhub

Peserta mengunjungi laman resmi Skillhub di skillhub.kemnaker.go.id melalui browser. Setelah itu, klik tombol Masuk untuk diarahkan ke laman SIAPkerja.

2. Login atau membuat akun SIAPkerja

Jika sudah memiliki akun, peserta cukup memasukkan username dan password, lalu klik Masuk. Namun, jika belum memiliki akun, klik Daftar Sekarang, kemudian isi data diri sesuai identitas (email, nomor HP, dan password).

Setelah berhasil mendaftar, peserta wajib login kembali dan melengkapi profil SIAPkerja. Kelengkapan profil menjadi syarat utama untuk mengikuti pelatihan.

3. Ikuti Asesmen Penilaian Diri dan Asesmen Potensi Diri/SPI (opsional)

Peserta masuk ke menu Aktivitas, pilih Asesmen, kemudian mengisi Asesmen Penilaian Diri dan Asesmen Potensi Diri (Self Potential Inventory/SPI)

Asesmen Penilaian Diri bertujuan mengidentifikasi minat dan kecenderungan pilihan kerja, baik untuk bekerja di dalam negeri, luar negeri, maupun berwirausaha. Sementara Asesmen Potensi Diri bertujuan untuk mengetahui tingkat kecocokan potensi diri dengan jenis pekerjaan atau bidang pelatihan yang dipilih.

4. Pemilihan program pelatihan di Skillhub

Peserta memilih program pelatihan yang diminati melalui Skillhub sesuai jadwal pendaftaran. Setiap peserta dapat memilih hingga tiga program kejuruan dalam satu balai pelatihan yang sama.

5. Asesmen Siap Latih

Peserta membuka menu Aktivitas pada SIAPkerja, kemudian memilih Asesmen, dan mengisi Asesmen Siap Latih.

Tes ini mencakup kemampuan dasar seperti pengetahuan umum, verbal, numerik, dan figural untuk mengukur kesiapan mengikuti pelatihan.

Asesmen ini dapat diisi peserta kapan pun selama periode pengisian masih dibuka dan paling lambat sesuai batas waktu yang telah ditentukan. Namun, peserta wajib menyelesaikan asesmen sebelum batas akhir agar dapat diproses pada tahap seleksi berikutnya.

Tahapan Seleksi dan Jadwal

Setelah pendaftaran ditutup, proses seleksi peserta akan dilaksanakan pada 10–17 Juni 2026, dan pengumuman hasil seleksi dijadwalkan pada 18 Juni 2026.

Adapun tahap kick off dan orientasi Pelatihan Vokasi Nasional 2026 Batch 2 akan dilaksanakan pada 22 Juni 2026.

Peserta yang lolos seleksi akan mendapatkan berbagai manfaat berupa pelatihan dan makan siang gratis, bantuan transportasi, perlindungan BPJS Ketenagakerjaan (JKK dan JKM), sertifikat pelatihan, dan sertifikat kompetensi BNSP, serta fasilitas asrama bagi peserta yang memenuhi kriteria.rd

Kadisdik Aceh Diminta Segera Dicopot

admin — Mon, 25 May 2026 00:13:00 +0700+0700

BANDA ACEH – Pernyataan Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Murthalamuddin, yang diduga melarang wartawan melakukan peliputan di sekolah penerima program rehab rekon pascabanjir memantik gelombang kritik keras. Ucapan yang disampaikan melalui video di akun Facebook pribadinya itu dinilai mencederai semangat keterbukaan informasi dan kebebasan pers.

Ketua Dewan Pembina Pusat ASWIN, Aceng Syamsul Hadie (ASH), mendesak Gubernur Aceh Muzakir Manaf segera mencopot Kadisdik Aceh dari jabatannya. Menurutnya, pernyataan tersebut bukan sekadar kekeliruan komunikasi birokrasi, melainkan bentuk sikap yang berpotensi menghambat kerja jurnalistik dan pengawasan publik.

"Pernyataan seperti ini berbahaya. Pejabat publik seharusnya memahami bahwa negara ini berdiri di atas prinsip keterbukaan informasi dan pengawasan publik, bukan ketakutan terhadap kritik," ujar ASH, Jumat (22/5/2026).

Dalam video berdurasi hampir dua menit itu, Murthalamuddin meminta kepala sekolah agar tidak melayani wartawan maupun oknum LSM yang dianggap mengganggu aktivitas sekolah. Ia juga meminta wartawan yang tidak memiliki sertifikat Uji Kompetensi Wartawan (UKW) agar ditolak.

Pernyataan itu langsung menuai polemik. ASH menegaskan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers tidak pernah menjadikan UKW sebagai syarat legal untuk menjalankan aktivitas jurnalistik. UKW, kata dia, hanyalah instrumen peningkatan profesionalitas, bukan alat pembatas kebebasan pers.

Menurutnya, proyek rehab rekon pascabanjir menggunakan anggaran negara sehingga wajib terbuka untuk diawasi publik, termasuk oleh media. Pers, lanjutnya, merupakan bagian penting dalam kontrol sosial agar penggunaan anggaran berjalan transparan dan bebas penyimpangan.

"Biasanya yang takut diawasi bukan transparansi, tetapi ada sesuatu yang tidak ingin terlihat publik," sindirnya.

ASH juga mengingatkan Aceh memiliki sejarah panjang perjuangan demokrasi dan keterbukaan. Karena itu, ia menilai sangat ironis apabila masih ada pejabat publik yang terkesan ingin membatasi kerja pers.

Ia meminta Pemerintah Aceh bersikap tegas agar publik melihat pemerintah tetap berdiri di atas konstitusi dan tidak anti kritik. "Demokrasi yang sehat membutuhkan pers yang bebas. Ketika wartawan mulai dibatasi, maka yang sesungguhnya dipersempit bukan hanya ruang media, tetapi juga hak masyarakat untuk mengetahui," pungkasnya. (R/ Muktar)

RSUD Pirngadi Buka Suara Soal Pasien Korban Penembakan: BPJS Tak Tanggung, Pasien Tolak Dirujuk

admin — Mon, 25 May 2026 00:12:00 +0700+0700

MEDAN — Manajemen RSUD dr Pirngadi Medan membantah tudingan mengusir pasien korban penembakan dan pembacokan bernama Guntur Sugoro. Rumah sakit menegaskan pasien telah mendapatkan penanganan medis sesuai prosedur, termasuk tindakan WSD Emergency proyektil peluru dari tubuh korban.

Pelaksana Tugas Direktur Utama RSUD dr Pirngadi Medan, Mardohar Tambunan, mengatakan Guntur masuk ke Instalasi Gawat Darurat (IGD) pada 12 Mei 2026 pukul 23.45 WIB dalam kondisi sadar dengan luka tembak di punggung bawah sebelah kanan .

"Pasien langsung mendapatkan tindakan medis. Pada 13 Mei 2026 pukul 00.05 WIB dilakukan pemasangan chest tube di kamar bedah COT," ujar Mardohar menjawab wartawan, Minggu (24/5).

Setelah penanganan awal, pasien dipindahkan ke Ruang Tulip 2A sekitar pukul 02.15 WIB dalam kondisi compos mentis dan menggunakan oksigen tiga liter. Menurut Mardohar, dokter kemudian menyarankan agar pasien dirujuk ke rumah sakit yang memiliki dokter spesialis Bedah BTKV atau vaskuler. Namun proses rujukan tidak langsung dilakukan karena pihak keluarga disebut masih mempertimbangkannya.

"Pasien itu sebelumnya dari RS Haji Medan . Kebetulan dokter spesialis kami untuk itu sudah tidak ada , maka kami rujuk ke rumah sakit lain sesuai regulasi terbaru yang diterbitkan Wali Kota Medan," katanya.

Ia menjelaskan, pihak rumah sakit telah menyiapkan surat rujukan ke rumah sakit mitra, termasuk ke RS Bhayangkara, karena RSUD Pirngadi tidak memiliki dokter spesialis bedah vaskuler untuk menangani proyektil peluru yang masih bersarang di tubuh korban.

Mardohar juga menegaskan bahwa pembiayaan pasien korban penembakan tidak dapat ditanggung BPJS Kesehatan. Karena itu, penanganan menggunakan dasar hukum Peraturan Wali Kota Medan Nomor 26 Tahun 2026.

"BPJS memang tidak mengakomodir pasien yang terkena tembakan peluru. Maka pengobatannya menggunakan Perwal Nomor 26 Tahun 2026," ungkapnya.

Pihak rumah sakit, lanjut dia, telah berulang kali mengedukasi pasien terkait bahaya proyektil peluru yang masih berada di tubuhnya dan pentingnya tindakan operasi lanjutan. Namun pasien disebut beberapa kali menolak rujukan maupun tindakan medis yang disarankan.

"Surat penolakan pasien itu ada dibuatnya. Berulang kali begitu, lalu mau bagaimana lagi kami lakukan," katanya. Meski demikian, pihak rumah sakit tetap menyarankan agar Guntur menjalani rawat jalan agar perkembangan kondisinya dapat dipantau secara berkala.

Pasien akhirnya pulang berobat jalan pada 19 Mei 2026 pukul 14.00 WIB dalam kondisi stabil. Dokter juga telah mengingatkan agar pasien segera kembali apabila muncul gejala lanjutan. Namun pada Minggu (24/5), pasien disebut kembali menyatakan kesediaannya untuk menjalani operasi.

"Tapi sebelum sampai ke rumah sakit, ternyata pasien balik lagi dan tidak jadi datang. seraya menegaskan bahwa RSUD Pirngadi tidak pernah mengusir pasien tersebut.

Guntur Sugoro sebelumnya mengaku menjadi korban percobaan perampokan di Desa Cinta Rakyat, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, pada 11 Mei 2026 sekitar pukul 23.30 WIB. Selain mengalami luka tembak, korban juga mengaku mengalami pembacokan. R

LRPPN Bhayangkara Indonesia Apresiasi Satresnarkoba Polrestabes Medan: Pemberantasan Narkoba Harus Diimbangi Rehabilitasi

admin — Sun, 24 May 2026 21:06:00 +0700+0700

Medan — Sekretaris Umum Lembaga Rehabilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika (LRPPN) Bhayangkara Indonesia, Taufik, mengapresiasi langkah aktif Satresnarkoba Polrestabes Medan yang terus melakukan operasi Tempat Hiburan Malam (THM) serta penggerebekan kampung narkoba dalam upaya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Kota Medan.

Taufik yang juga dikenal sebagai praktisi hypnotherapy di Medan menilai, langkah tegas aparat kepolisian dalam melakukan penindakan merupakan bentuk keseriusan dalam menyelamatkan masyarakat dari bahaya narkoba yang semakin meresahkan.

"Kami dari LRPPN Bhayangkara Indonesia sangat mengapresiasi Satresnarkoba Polrestabes Medan yang terus aktif melakukan operasi THM dan grebek kampung narkoba. Ini merupakan langkah nyata dalam memberantas peredaran narkotika," ujar Taufik, Minggu (24/5/2026).

Namun demikian, menurutnya, penanganan persoalan narkoba tidak cukup hanya melalui pemberantasan dan pencegahan semata. Ia menegaskan pentingnya perhatian serius terhadap proses rehabilitasi bagi para penyalahguna narkotika agar mereka dapat kembali pulih dan diterima di tengah masyarakat.

"Sebagai lembaga layanan rehabilitasi narkoba, kami melihat bahwa pemberantasan harus dibarengi dengan penanganan rehabilitasi yang maksimal. Pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba juga membutuhkan pemulihan secara medis, sosial, dan mental," katanya.

Taufik berharap pemerintah dapat memberikan dukungan lebih besar terhadap lembaga-lembaga rehabilitasi, baik dari segi program, fasilitas, maupun pendampingan berkelanjutan, sehingga upaya penyelamatan generasi muda dari ancaman narkoba dapat berjalan secara menyeluruh.

Ia juga menambahkan bahwa kolaborasi antara aparat penegak hukum, pemerintah, masyarakat, dan lembaga rehabilitasi menjadi kunci penting dalam menciptakan lingkungan yang bersih dari narkoba.

"Pemberantasan tanpa rehabilitasi tidak akan menyelesaikan masalah hingga ke akarnya. Dibutuhkan sinergi bersama agar para korban penyalahgunaan narkoba bisa mendapatkan kesempatan untuk pulih dan kembali menjalani kehidupan yang lebih baik," tutupnya. Red

Pelantikan PP MES Periode 1447-1452 Hijriah Jadi Momentum Bangun Kolaborasi Syariah

admin — Sun, 24 May 2026 19:48:00 +0700+0700

Jakarta,— Pengurus Pusat (PP) Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) periode 1447-1452 Hijriah resmi dilantik pada Minggu (24/5). Momentum ini menjadi tonggak penting konsolidasi organisasi guna memperkuat ekosistem ekonomi syariah di Indonesia.

Prosesi pelantikan dipimpin langsung oleh Ketua Dewan Pertimbangan PP MES, Ma'ruf Amin. Dalam arahannya, ia memproyeksikan optimisme tinggi terhadap laju pertumbuhan sektor syariah tanah air.

"Hari ini, siang ini saya mengatakan bahwa ekonomi syariah masa depannya cerah, tidak gelap," tegasnya.

Ia memaparkan, ekonomi syariah telah berkontribusi sekitar 30 sampai 40 persen terhadap ekonomi nasional. Meski Indonesia saat ini berada di peringkat ketiga global, ia mendorong penyusunan strategi agar Indonesia segera menduduki peringkat pertama dunia.

Lebih lanjut, Wakil Presiden ke-13 Republik Indonesia tersebut mengingatkan bahwa ekonomi syariah tidak boleh hanya mencari keuntungan finansial (istirbah). Sistem ini harus senantiasa mengedepankan pelayanan dan kemaslahatan publik (khidmah ijtimaiah).

"Syariah hadir sebagai buku petunjuk agar inovasi tersebut berjalan dengan baik, membawa keadilan, dan tidak ada rakyat yang dirugikan," tuturnya.

Senada dengan visi tersebut, Ketua Umum PP MES, Rosan Roeslani, menggarisbawahi komitmen kepengurusan baru untuk berfokus pada aksi implementatif. Ia mengingatkan bahwa keberadaan para pengurus sejatinya mewakili masyarakat arus bawah yang menanti solusi ekonomi.

"Pemikiran, wacana, visi, misi tanpa implementasi hanyalah menjadi halusinasi. Ekonomi syariah tidak boleh hanya besar di angka, tetapi kecil dalam dampak nyata," ucap Rosan mengingatkan.

Ia menegaskan, MES tidak boleh sekadar mengejar peringkat statistik. Organisasi dituntut untuk menghadirkan kerja nyata, seperti merumuskan skema yang mampu memangkas waktu menabung jemaah umrah di daerah dari 15 tahun menjadi satu atau dua tahun saja.
Sebagai landasan kerja ke depan, Rosan menetapkan satu prinsip utama yang wajib dipegang oleh seluruh jajaran pengurus dalam setiap pengambilan keputusan.

"Di setiap rapat pengurus nantinya, saya harap ada satu hal yang selalu dikedepankan dan dipastikan bersama, yakni apakah program ini benar-benar akan dirasakan dan memberikan manfaat yang besar kepada seluruh rakyat Indonesia," pungkasnya. Rel

*

Masyarakat Peduli MBG, Wadah Kolaborasi Masyarakat dan Kader Gerindra Sumut

admin — Sun, 24 May 2026 17:15:00 +0700+0700

Medan — Bendahara DPD Partai Gerindra Sumatera Utara terus menggencarkan konsolidasi ke berbagai kalangan masyarakat terkait maraknya sorotan publik terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini dinilai sebagai bentuk kepedulian dan komitmen kader Gerindra Sumut dalam mengawal program Presiden Prabowo Subianto yang juga merupakan Ketua Umum Partai Gerindra.

Salah satu kader Gerindra Sumut, Merry Amelia Prasetyo atau yang akrab disapa Ayin Map, menunjukkan komitmennya dalam mendukung program kerakyatan pemerintah dengan membentuk lembaga Masyarakat Peduli MBG. Lembaga ini hadir sebagai wadah kepedulian masyarakat sekaligus bentuk dukungan nyata kader dalam mengawal program-program Presiden Prabowo Subianto agar berjalan sesuai tujuan dan tepat sasaran.

Pembentukan Masyarakat Peduli MBG dilatarbelakangi banyaknya laporan dan pengaduan masyarakat kepada kader Gerindra terkait pelaksanaan program MBG di lapangan. Kehadiran lembaga ini diharapkan dapat menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah, sekaligus membantu memastikan program berjalan secara transparan, tepat sasaran, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat.

Selain menjadi ruang aspirasi masyarakat, lembaga Masyarakat Peduli MBG juga memiliki fungsi sosial pengawasan terhadap berbagai oknum maupun "dapur-dapur nakal" yang diduga merusak citra dan tujuan mulia program pemerintah. Lembaga ini menegaskan bahwa keberhasilan program Presiden Prabowo harus dijaga bersama agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang mencari keuntungan pribadi.

Menurut Merry Amelia Prasetyo, gerakan ini bukan untuk mencari kesalahan, melainkan bentuk kepedulian kader terhadap keberlangsungan program pemerintah agar tetap berpihak kepada rakyat kecil. Ia berharap masyarakat tidak ragu menyampaikan keluhan maupun masukan sehingga program-program nasional dapat terus diperbaiki dan berjalan maksimal.

Dengan semangat gotong royong dan pengabdian kepada masyarakat, Masyarakat Peduli MBG diharapkan menjadi mitra positif dalam menjaga kepercayaan rakyat terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto serta memperkuat nilai

perjuangan Partai Gerindra di tengah masyarakat.
(DEWI BUDIATI TERUNA SAID)

Blackout, Rakyat Rugi Miliaran, Jaga Marwah: Dirut PLN Darmawan Prasodjo Diminta Mundur Bukan Minta Maaf

admin — Sun, 24 May 2026 15:06:00 +0700+0700

Jakarta- Kinerja Darmawan Prasodjo terus disorot publik. Desakan mundur dari jabatannya selama 6 tahun sebagai Dirut PT PLN (Persero) kian kencang dampak blackout (pemadaman listrik total) di sejumlah wilayah Sumatera yakni Sumut, Sumbar, Sumsel, Bengkulu, Kepulauan Riau, Batam, Riau, Aceh, Jambi, Lampung dan lainnya.
Belakangan beredar narasi yang menyebut PLN merugi Rp4,3 triliun pada tahun 2025.
Sorotan tajam terkait kinerja Darmawan Prasodjo datang dari Jaringan Pergerakan Masyarakat Bawah (Jaga Marwah).

"Dia (Darmawan) sudah tak layak lagi memimpin PLN. Apalagi sudah terlalu lama menjabat, 6 tahun. Harus dipecat," kata Ketua Umum Jaga Marwah Edison Tamba di Jakarta, Minggu (24/05/2026).

Sebelum Darmawan dipecat, kata Edison yang akrab disapa Edoy, PLN harus memberikan kompensasi ganti rugi miliaran rupiah ke masyarakat terdampak blackout.

"Bukan minta maaf soal blackout, tapi dia harus mundur dari jabatannya atau dipecat. Kok masyarakat telat dikit bayar tagihan rekening langsung main putus. Kok giliran PLN yang bikin rugi masyarakat hanya bisa minta maaf. Jangan seenak udelnya aja," kata Edison.

Edison juga mendapat kabar dari internal PLN yang menarasikan kalau perusahaan plat merah itu merugi Rp4,3 triliun pada tahun 2025.

"Kabar ini agak kontradiktif disaat PLN menebar framing bahwa Laporan Keuangan tahun 2025 perusahaan tersebut untung Rp7 triliun, namun dalam dua hari terakhir justeru para pegawai keresahan menyusul beredar luasnya narasi berantai terkait kondisi PLN saat ini," kata Edoy.

Bahkan, Edoy mendapat kabar di kalangan elit PLN meminta pejabat di sana untuk meningkatkan kepedulian dalam pengendalian anggaran terkait kondisi PLN saat ini.

Kuat dugaan, kata Edoy, pesan yang diedarkan jajaran direksi perusahaan bocor ke publik meski dikabarkan awalnya hanya untuk kalangan internal.

"Oleh karena itu, Dirut PLN Wajib Mundur, serta rakyat terdampak harus gugat PLN.Apakagi Pedagang Jual Ikan Hias serta industri lainnya"pungkas Edoy.rel

Razia Narkoba, Polretabes Medan Tangkap Managemen Hivuran Malam, Ini Aksinya

admin — Sun, 24 May 2026 12:48:00 +0700+0700

Medan- Satresnarkoba Polrestabes
Medan membongkar praktek peredaran narkoba berkedok Tempat Hiburan Malam (THM) yang berada di tengah kota Medan. Dalam penggerebekan, petugas menangkap seorang pria yang merupakan bagian dari manajemen THM.

THM yang digerebek Satres Narkoba Polrestabes Medan, yakni THM Phantom pada hari Sabtu (23/5/2026) dinihari yang berada di Jalan Adam Malik Medan.

Dalam penggerebekan yang dilakukan hampir bersamaan dengan yang dilakukan Bareskrim Polri di THM New Zone ini, seorang pria yang merupakan CS di THM Phantom berinsial IR (21) ditangkap karena kedapatan sengaja menjual narkotika jenis pil ekstasi di dalam THM.

Setidaknya, terdapat 8 butir pil ekstasi disita petugas dari tangan pelaku, yang menurut pengakuannya didapat dari seseorang yang kini dalam pengejaran polisi.

"Penggerebekan ini berawal dari informasi masyarakat, terkait dengan peredaran narkoba di THM Phantom ini. Setelah kami lakukan penyelidikan, ternyata memang informasi tersebut benar adanya. Kami tangkap 1 pria yang merupakan bagian dari manajemen THM," ungkap Kasat Resnarkoba Polrestabes Medan, Kompol Rafli Yusuf Nugraha, SH, SIK, MIP kepada wartawan,

Rafli menambahkan, pihaknya kini sedang mengembangkan kasus ini, terkhusus pemasok narkoba kepada pelaku yang kemudian dijual di dalam THM. Untuk THM Phantom sendiri, kini telah dipasangi garis polisi, dan untuk sementara tidak diperkenankan adanya aktivitas apapun di sana.

"Kasus ini masih kami kembangkan, kami sedang mengejar pemasoknya. THM Phantom juga sudah kami Police Line. Mohon doanya agar kami bisa menangkap pelaku lainnya, modus peredaran narkoba berkedok THM ini tidak boleh terjadi. Karena malam boleh gemerlap, tapi kami pastikan hukum tidak akan redup," pungkasnya.

Selain itu, warga juga mendesak tempat hiburan malam Krypton di Jalan Gajah Medan yang sangat tinggi peredaran narkobanya jenis pil ekstasi atau inex. Namun sayangnya tidak ada reaksi dari Polrestabes Medan untuk menindak Krypton yang juga banyak obat barunya , tang enak seperti Granat Hijau dibandrol Rp 350 ribu sedangkan yang lain seperti Helfi Dua Warna, Heineken, Labubu, Transformer, Gold, Hello Kitty, Mercy, Kodok Hijau, Tengkorak Ping dan Chanel Rp 300 ribu.

"Yang jelas melanggar aturan Krypton yang buka 24 jam tanpa jeda dan membuat resah warga sekitarnya. Inex dijual sangat bebas di Krypton dan Polrestabes Medan hanya melintas saja di Jalan Adam Malik Medan, " jelas warga Jalan Gajah Mada Medan J Yanto kepada wartawan.r

Patroli Blackout, Brimob Sumut Gagalkan Aksi Pencurian Kabel Tembaga di Helvetia

admin — Sun, 24 May 2026 12:45:00 +0700+0700

MEDAN - Menjelang pagi hari saat suasana masih lengang dan aktivitas masyarakat belum dimulai, Tim Patroli Batalyon A Pelopor Satuan Brimob Polda Sumut terus menyusuri titik-titik rawan kriminalitas. Patroli yang dipimpin oleh Danki 1 Batalyon A, Iptu Rafles Manurung, S.Tr.K., S.I.K., bergerak dari kawasan Citra Land Helvetia hingga Simpang Marelan sebagai langkah preventif menjaga situasi kamtibmas tetap kondusif pada jam-jam rawan.

Kewaspadaan dan kejelian personel membuahkan hasil. Dalam patroli tersebut, tim berhasil mengamankan seorang terduga pelaku pencurian kabel tembaga yang tertanam di sekitar Kantor Desa Helvetia. Dengan respons cepat, tegas, dan terukur, personel langsung mengamankan pelaku beserta barang bukti, sehingga potensi gangguan keamanan dapat dicegah sebelum meluas.

Selanjutnya, terduga pelaku dibawa ke Polsek Medan Labuhan untuk menjalani proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Tindakan profesional ini menunjukkan komitmen Brimob dalam penegakan hukum yang humanis namun tetap berwibawa.

Keberhasilan patroli menjelang fajar ini menjadi bukti nyata kesiapsiagaan dan dedikasi personel Brimob dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Dengan semangat pengabdian tanpa lelah, Brimob hadir sebagai garda terdepan yang memastikan rasa aman tetap terjaga—bahkan saat kota masih terlelap.red

83 Tahun Mamiyai Al-Ittihadiyah, Asren Nasution Serahkan Buku “Janji-Janji Sosial Negara”

admin — Sun, 24 May 2026 12:10:00 +0700+0700

Medan — Momentum peringatan 83 tahun Panti Asuhan Mamiyai Al-Ittihadiyah berlangsung penuh makna, Minggu, 24 Mei 2026. Dalam kegiatan tersebut, unsur Pembina Yayasan Wakaf UISU dan Yayasan An-Naas, Asren Nasution menyerahkan buku berjudul "Janji-Janji Sosial Negara" kepada para pembina, pengurus, alumni, dan warga panti sosial Mamiyai Al-Ittihadiyah.
Penyerahan buku itu disebut sebagai bentuk amal jariah sekaligus refleksi terhadap tanggung jawab sosial negara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
Dalam keterangannya, Asren Nasution menegaskan bahwa keberadaan Panti Asuhan Mamiyai Al-Ittihadiyah yang telah berusia 83 tahun bukan sekadar lembaga sosial biasa, melainkan bagian dari sejarah panjang perjalanan bangsa Indonesia.
"Dari history kelahirannya, 83 tahun Panti Asuhan Mamiyai Al-Ittihadiyah merupakan usia yang relatif tua dan ikut membidani kelahiran republik ini," ujarnya.
Ia menambahkan, semangat perjuangan yang dijalankan panti asuhan tersebut sejalan dengan amanat Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945, khususnya dalam tujuan negara untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
Menurutnya, Panti Asuhan Mamiyai Al-Ittihadiyah telah menjalankan amanat konstitusi itu jauh sebelum Indonesia berkembang seperti saat ini.
"Panti Asuhan Mamiyai sejak dahulu sudah melakukan dan memperjuangkan tujuan kemerdekaan, yakni menghadirkan pendidikan, pembinaan moral, dan kepedulian sosial bagi anak-anak bangsa," katanya.
Kegiatan peringatan HUT ke-83 itu juga menjadi ajang silaturahmi antara pembina, pengurus, alumni, dan masyarakat yang selama ini memiliki perhatian terhadap keberlangsungan lembaga sosial tersebut.
Suasana acara berlangsung hangat dan penuh kekeluargaan. Para alumni dan warga panti menyambut positif penyerahan buku "Janji-Janji Sosial Negara" yang dinilai dapat menjadi pengingat pentingnya kehadiran negara dalam menjamin keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Di usia yang ke-83 tahun, Mamiyai Al-Ittihadiyah diharapkan terus menjadi garda terdepan dalam membina generasi muda, memperkuat nilai keislaman, serta melahirkan anak-anak bangsa yang berakhlak dan berkontribusi bagi masyarakat.red

Perayaan Hari Tari Sedunia Berlanjut di Galeri Indonesia Kaya Lewat ‘Tari Obah Gerabah’ dari Sanggar Seni Lemah Urip

admin — Sun, 24 May 2026 12:03:00 +0700+0700

Jakarta, – Perayaan Hari Tari Sedunia oleh Bakti Budaya Djarum Foundation tidak berhenti pada peluncuran video Tari Kreasi Nusantara. Melalui Galeri Indonesia Kaya, perayaan ini berlanjut sepanjang bulan Mei dengan menghadirkan berbagai pertunjukan tari dari sanggar seni dan komunitas di Indonesia.

Salah satu karya yang hadir dalam rangkaian tersebut adalah Tari Obah Gerabah dari Sanggar Seni Lemah Urip, sebuah pertunjukan yang mengangkat kisah kehidupan para pengrajin gerabah melalui perpaudah tari, musik, dan eksplorasi artistik berbasis budaya lokal.

Karya tari berdurasi sekitar 60 menit ini dikoreografikan oleh Derra Kartika dan memadukan unsur tari tradisional dengan eksplorasi teatrikal melalui penggunaan properti gerabah, tata musik, serta kostum yang terinspirasi dari keseharian masyarakat pengrajin.red

Tiket Domestik Melambung, Musa Rajekshah: Warga Sumut Pilih Pulang Kampung via Malaysia

admin — Sun, 24 May 2026 11:29:00 +0700+0700

JAKARTA — Anggota Komisi V DPR RI, Musa Rajekshah, menyoroti tingginya harga tiket penerbangan domestik yang dinilai semakin memberatkan masyarakat. Bahkan, menurutnya, banyak warga Sumatera Utara memilih pulang kampung melalui jalur internasional seperti Malaysia dan Singapura karena tarifnya lebih murah dibanding penerbangan domestik langsung.

"Harga penerbangan tiket yang melonjak yang kita tidak tahu apa penyebabnya kalau sekarang ini memang karena avtur harga yang naik. Tapi sebelum-sebelumnya juga harga tiket naik. Ini juga yang selalu menjadi pertanyaan," ujar Musa dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke kantor AirNav Indonesia di Kompleks Bandara Internasional Soekarno–Hatta, Tangerang, Jumat (22/5/2026).

Musa mengatakan, Komisi V DPR RI ingin memastikan pemerintah memiliki mekanisme pengawasan yang jelas terhadap kenaikan tarif tiket pesawat, terutama terkait batas atas dan batas bawah harga tiket penerbangan domestik.
"Kami berharap bisa mengawasi dan pemerintah khususnya pemerintah yang berhubungan bisa melihat berapa sih ambang batas atas kenaikan tiket atau batas bawah kenaikan harga tiket," lanjutnya.

Legislator dari daerah pemilihan Sumatera Utara I itu mengungkapkan, fenomena masyarakat memilih transit melalui Malaysia atau Singapura kini semakin sering terjadi karena dinilai lebih ekonomis dibanding penerbangan langsung menuju Sumatera Utara.

"Ya kita berulang kali ya, saya khususnya karena dapil di Sumatera Utara mengalami hal yang memang kita lihat penerbangan penuh kita pindah ke jalur. Ngambil internasional terdekat Malaysia-Singapura ternyata lebih murah," katanya.

Menurut Musa, kondisi tersebut menjadi ironi karena masyarakat Indonesia justru harus menggunakan rute internasional demi mendapatkan harga tiket yang lebih terjangkau. Ia pun mempertanyakan sejumlah faktor yang diduga memengaruhi tingginya tarif penerbangan domestik, mulai dari biaya ground handling hingga harga avtur di dalam negeri.

Komisi V DPR RI, lanjut Musa, akan terus mendorong evaluasi menyeluruh terhadap komponen biaya penerbangan agar harga tiket domestik kembali kompetitif dan tidak membebani masyarakat.red9

Indonesia Pasar Halal atau Pemimpin Halal Dunia?

admin — Sun, 24 May 2026 11:24:00 +0700+0700

Indonesia Pasar Halal atau Pemimpin Halal Dunia?

Oleh: Abdullah Rasyid
Pengurus Pusat Masyarakat Ekonomi Syariah (MES)

Indonesia adalah negeri dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Kita memiliki pasar halal raksasa, industri makanan halal yang tumbuh cepat, tren modest fashion yang mendunia, serta potensi zakat dan wakaf yang luar biasa besar. Dalam berbagai laporan ekonomi Islam global, Indonesia bahkan masuk jajaran tiga besar ekosistem ekonomi syariah dunia.

Namun ada satu pertanyaan besar yang perlu dijawab secara jujur: apakah Indonesia hanya akan menjadi pasar halal terbesar dunia, atau benar-benar mampu menjadi pemimpin halal dunia?

Pertanyaan ini penting karena hingga hari ini, Indonesia masih menghadapi paradoks besar dalam ekonomi syariah nasional. Di tengah besarnya konsumsi halal masyarakat Indonesia, banyak produk halal justru masih berasal dari luar negeri. Mulai dari bahan baku farmasi halal, kosmetik, produk makanan olahan, hingga berbagai produk industri halal lainnya masih didominasi impor.

Artinya, kita besar sebagai konsumen, tetapi belum sepenuhnya kuat sebagai produsen.

Padahal ekonomi syariah sesungguhnya bukan sekadar soal label agama atau simbol identitas. Ekonomi syariah adalah soal tata kelola, keadilan ekonomi, transparansi, pemberdayaan umat, hingga kedaulatan ekonomi nasional.

Karena itu, ekonomi syariah seharusnya ditempatkan sebagai bagian penting dari strategi besar pembangunan nasional Indonesia.

Di era geopolitik ekonomi global saat ini, industri halal telah berubah menjadi arena persaingan ekonomi internasional. Negara-negara seperti Malaysia, Uni Emirat Arab, hingga Turki telah bergerak jauh membangun industri halal sebagai instrumen kekuatan ekonomi nasional mereka. Malaysia membangun tata kelola halal yang kuat melalui JAKIM. UEA menjadikan Islamic finance sebagai instrumen geopolitik ekonomi global. Sementara Turki mengintegrasikan industri halal dengan manufaktur dan ekspor nasional.

Indonesia tidak boleh tertinggal.

Dengan bonus demografi Muslim terbesar dunia, Indonesia memiliki peluang besar menjadi pusat halal global jika mampu membangun ekosistem ekonomi syariah yang modern, transparan, dan berbasis teknologi.

Di sinilah peran Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) menjadi sangat strategis.

MES tidak boleh hanya dipahami sebagai organisasi seminar atau forum diskusi ekonomi Islam semata. MES harus naik kelas menjadi penggerak tata kelola ekonomi syariah nasional. MES harus mampu menjadi jembatan antara negara, industri, ulama, akademisi, UMKM, fintech syariah, dan masyarakat sipil.

Ke depan, tantangan ekonomi syariah tidak lagi hanya tentang literasi. Tantangannya jauh lebih besar: bagaimana membangun kedaulatan rantai pasok halal nasional (halal value chain sovereignty), memperkuat industri halal domestik, mendorong hilirisasi halal, serta memastikan ekonomi syariah tidak terjebak menjadi ekonomi elite.

Ini isu penting yang jarang dibicarakan secara terbuka.

Ekonomi syariah tanpa tata kelola yang baik berisiko melahirkan oligarki baru. Monopoli sertifikasi halal, rente ekonomi syariah, konsentrasi aset pada kelompok tertentu, hingga politisasi dana umat adalah ancaman nyata yang harus diantisipasi sejak sekarang.

Karena itu ekonomi syariah harus dibangun di atas prinsip good governance: transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, dan pengawasan independen.

Digitalisasi menjadi sangat penting dalam konteks ini.

Masa depan ekonomi syariah akan sangat ditentukan oleh kemampuan Indonesia membangun:

fintech syariah,

blockchain halal,

digital zakat,

digital wakaf,

hingga AI-based halal assurance.

Teknologi bukan ancaman bagi ekonomi syariah. Justru teknologi dapat menjadi instrumen untuk memperluas inklusi ekonomi umat sekaligus memperkuat transparansi dan pengawasan publik.

Indonesia memiliki peluang besar memimpin ekonomi syariah dunia jika mampu menggabungkan tiga hal sekaligus:

tata kelola yang bersih,

industrialisasi halal nasional,

dan transformasi digital ekonomi syariah.

Inilah yang sesungguhnya dibutuhkan menuju Indonesia Emas 2045.

Ekonomi syariah tidak boleh berhenti pada jargon religius. Ia harus hadir sebagai kekuatan nyata untuk:

memperkuat UMKM,

menciptakan lapangan kerja,

membangun industri nasional,

mengurangi ketimpangan,

dan memperkuat kedaulatan ekonomi bangsa.

Sudah saatnya Indonesia berhenti hanya menjadi pasar halal terbesar dunia.

Indonesia harus menjadi produsen, inovator, dan pemimpin ekonomi halal global.rel