Momen Peringatan Hari Sumpah Pemuda,BRI BO Sibuhuan Perkuat Pengabdian Layanan

admin — Wed, 04 Nov 2026 22:25:00 +0700+0700

PALAS - Dimomen Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke 98, BRI Branch Office(BO) Sibuhuan perkuat pengabdian layanan kepada masyarakat.

Semangat persatuan yang diikrarkan para pemuda Indonesia pada 28 Oktober 1928 terus menemukan maknanya dalam perjalanan bangsa.

Hampir satu abad berlalu, api perjuangan itu tak hanya hidup dalam sejarah, tetapi juga menjelma menjadi pengabdian melalui kerja dan pelayanan kepada masyarakat.

Semangat itulah mewarnai upacara Hari Sumpah Pemuda yang diikuti para insanBrilian dan pekerja BRI Branch Office Sibuhuan.

Mereka berdiri dalam satu barisan, membawa semangat yang sama, merawat persatuan, memperkuat solidaritas dan meneguhkan komitmen pengabdian melalui tugas pelayanan perbankan.

Peringatan tahun ini mengusung tema "Patriotik, Gigih, Berempati: Pemuda Indonesia".

Tema tersebut menjadi pengingat bahwa semangat kepemudaan tidak berhenti pada romantisme sejarah, tetapi harus hadir dalam tindakan nyata, termasuk melalui pelayanan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Pimpinan Cabang BRI Branch Office(BO) Sibuhuan, Dedi Harpian,As,Selasa(3/11/2026), mengatakan nilai-nilai sumpah pemuda relevan dengan tanggung jawab insan BRILiaN dalam menjalankan peran sebagai pelayan masyarakat.

Menurut Dedi Harpian, perjuangan pekerja BRI tidak semata-mata berorientasi pada kepentingan perusahaan,tetapi lebih dari itu, menunjukan tanggungjawab kerja untuk pengabdian pelayanan.

" Tanggung jawab untuk menghadirkan layanan keuangan yang mudah dijangkau, aman, dan inklusif bagi masyarakat harus dibangun dilingkungan kerja perbankan," tandas Dedi Harpian.

Keterangan Photo : Pimpinan Cabang BRI BO Sibuhuan,Dedi Harpian,As bersama Insan BRILian dan pekerja dikegiatan upacara Hari Sumpah Pemuda.

Suksesi Kepemimpinan Organisasi Pendiri Golkar: SOKSI Sumut Resmi Buka Pendaftaran Calon Ketua Jelang Musda XII

admin — Wed, 04 Nov 2026 21:50:00 +0700+0700

MEDAN – Kompetisi perebutan kursi kepemimpinan di tubuh salah satu organisasi kemasyarakatan (Ormas) pendiri Partai Golkar tingkat Sumut resmi dimulai.

Panitia Penyelenggara Musyawarah Daerah (Musda) XII Dewan Pimpinan Daerah (DEPIDAR) II Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) Provinsi Sumatera Utara secara resmi mengumumkan pembukaan pendaftaran dan penjaringan Bakal Calon Ketua untuk periode 2026–2031.

Momentum krusial bagi masa depan organisasi ini dijadwalkan berlangsung pada 7–8 November 2026 di Emerald Garden International Hotel, Jln KL Yosudarso, Medan.

Ketua Panitia Penyelenggara Musda XII DEPIDAR II SOKSI SUMUT, Hadi Wirawan Muslim, yg saat ini juga menjabat Wasekjend Depinas SOKSI menegaskan bahwa gelaran lima tahunan ini memiliki nilai strategis yang sangat tinggi. Hal ini dibuktikan dengan rencana kehadiran langsung para petinggi nasional organisasi.

"Insyaallah Musda XII DEPIDAR SOKSI SUMUT akan langsung dihadiri oleh Ketua Umum DEPINAS SOKSI Bapak Dr. H. Mukhamad Misbakhun, SE., MH. dan Sekretaris Jenderal Ibu Puteri Anetta Komarudin, B.Com, beserta sejumlah pengurus teras lainnya," ujar Hadi di hadapan wartawan di Medan, Rabu (4/11/2026).

Rangkaian acara MUSDA XII akan dikemas secara padat dan progresif, dimulai pada Sabtu (7/11/2026) malam hingga Minggu (8/11/2026) siang.

Menariknya, setelah nakhoda baru terpilih menggantikan Sangkot Sirait yang saat ini masih dipercaya sebagai Ketua Cartaker DEPIDAR II SOKSI Sumut sekaligus Wakil Ketua Umum DEPINAS SOKSI, pada hari yang sama (Minggu, 8/11/2026) jelang sore, panitia akan langsung menggelar prosesi Pelantikan Pengurus DEPIDAR II SOKSI SUMUT Periode 2026–2031.

"Kami mengajak seluruh kader SOKSI di Sumatera Utara untuk merapatkan barisan, memeriahkan, dan menyukseskan MUSDA XII ini. Maju Terus! Pantang Mundur!" seru Hadi dengan penuh optimisme.

Jadwal dan Syarat Ketat Penjaringan Calon

Di tempat yang sama, Ketua Steering Committee (SC) Timbul Jaya Sibarani, melalui Sekretaris SC Feriansyah Nasution didampingi Wakil Ketua SC Romay Noor, memaparkan teknis dan linimasa penjaringan calon yang akan berlangsung ketat selama tiga hari, yaitu pada 5–7 November 2026.

Berikut adalah detail tahapan pendaftaran:

* Pengambilan Formulir: 5–6 November 2026 (Pukul 13.00 WIB s.d. 18.00 WIB).
* Pengembalian Formulir: 6–7 November 2026 (Batas akhir s.d. Pukul 18.00 WIB).
* Lokasi Sekretariat: Restoran Emerald Garden International Hotel, Medan
* Pendaftaran wajib diantar langsung oleh kandidat bakal calon.

Feriansyah, yang akrab disapa Feri, mengingatkan bahwa SOKSI merupakan organisasi yang matang secara ideologi dan administrasi. Oleh karena itu, setiap figur yang ingin maju bertarung wajib lolos dari penyaringan sesuai konstitusi internal SOKSI.

"Pendaftaran Bakal Calon Ketua Depidar II SOKSI Sumut ini harus memenuhi seluruh syarat dan ketentuan yang tertuang dalam AD/ART serta Peraturan Organisasi (PO) SOKSI yang berlaku. Kami mencari pemimpin yang berintegritas dan siap membesarkan organisasi," pungkas Feri. (*)

Insiden Penurunan Bendera Bintang Bulan di Pulo Kenari Berujung Rusuh, Satu Orang Dilaporkan Meninggal Dunia dan Puluhan Luka-luka

admin — Wed, 04 Nov 2026 21:46:00 +0700+0700

PIDIE, ACEH – Acara khanduri Maulid dalam rangka memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW di Desa Pulo Kenari, Kecamatan Tiro/Truseb, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, berakhir ricuh. Insiden tersebut dilaporkan mengakibatkan satu orang meninggal dunia dan puluhan lainnya mengalami luka-luka.

Berdasarkan keterangan salah seorang warga setempat yang dikonfirmasi melalui WhatsApp, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 16.00 WIB. Menurut penuturan warga tersebut, sekitar tujuh unit truk yang membawa personel TNI dari Kodim Pidie mendatangi lokasi kegiatan.

Kedatangan personel TNI tersebut, menurut keterangan warga, bertujuan menurunkan bendera Bintang Bulan yang dikibarkan di lokasi acara Maulid.

Situasi kemudian memanas hingga terjadi kericuhan antara masyarakat dan aparat. Bentrokan tersebut dilaporkan menyebabkan satu orang meninggal dunia serta puluhan warga mengalami luka-luka.

Peristiwa ini meninggalkan duka mendalam bagi masyarakat setempat. Kegiatan keagamaan yang seharusnya berlangsung dalam suasana damai dan penuh kebersamaan justru berakhir dengan insiden yang menimbulkan korban jiwa.

Masyarakat berharap pihak berwenang segera memberikan penjelasan secara terbuka mengenai kronologi kejadian, penyebab kericuhan, serta memastikan penanganan para korban dan penyelidikan yang transparan.

Hingga berita ini disusun, keterangan resmi dari pihak TNI maupun kepolisian terkait kronologi lengkap dan jumlah korban masih perlu dikonfirmasi. (Anwar R)

Aksi Kelompok LSP Ancaman Fatal bagi Reputasi Indonesia di Arena Global

admin — Wed, 04 Nov 2026 19:34:00 +0700+0700

PAKANBARU -- Posisi tawar Indonesia di kancah internasional kembali diuji oleh dinamika domestik yang mengkhawatirkan. Direktur Geopolitik GREAT Institute, Dr. Teguh Santosa, mengecam keras dugaan tindakan penyadapan yang dilakukan oleh kelompok Listyo Sigit Prabowo terhadap Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

Dari sudut pandang geopolitik, tindakan spionase internal ini dinilai sebagai pelanggaran yang tidak dapat dimaafkan karena merusak reputasi Indonesia yang sedang bangkit di panggung global.

Dalam analisis geopolitik yang disampaikan GREAT Institute, stabilitas nasional sebuah negara berdaulat tidak hanya diukur dari kekuatan militer di perbatasan, tetapi juga dari ketahanan informasi dan soliditas di jantung pemerintahan.

"Ketika seorang kepala negara yang memegang kendali penuh atas kebijakan strategis nasional menjadi objek penyadapan oleh faksi di dalam negeri sendiri, hal ini mengirimkan sinyal bahaya yang menunjukkan adanya kerentanan struktural yang sangat serius bagi keamanan negara," ujar Teguh yang sedang berada di Pakanbaru, Riau, Rabu, 4 November 2026.

Dr. Teguh menegaskan bahwa dalam konstelasi global saat ini, Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto tengah menikmati momentum kebangkitan diplomatik yang signifikan. Indonesia aktif dalam berbagai forum internasional, disegani oleh kekuatan-kekuatan besar dunia, dan menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif secara mandiri. Namun, aksi penyadapan domestik ini dinilai dapat merusak kredibilitas diplomatik tersebut di mata komunitas internasional.

Di mata dunia internasional, stabilitas politik domestik dan keamanan rahasia negara adalah indikator utama bagi kepercayaan mitra strategis serta investor global. Ketika kelompok-kelompok di dalam negeri berani melompati batas konstitusional dengan menyadap Presidennya sendiri, hal itu mencoreng wibawa pemerintah dan menurunkan tingkat kepercayaan global terhadap ketahanan rezim serta kepastian hukum di Indonesia.

GREAT Institute menilai bahwa tindakan tersebut merupakan bentuk sabotase terhadap posisi tawar strategis Indonesia. Reputasi Indonesia sebagai mercusuar stabilitas dan demokrasi di kawasan Asia Tenggara terancam tergerus oleh ambisi politik kelompok tertentu yang mengabaikan kepentingan nasional yang lebih besar.

"Aksi spionase internal semacam ini berpotensi dimanfaatkan oleh aktor-aktor geopolitik asing yang ingin melihat Indonesia melemah dari dalam," sambungnya.

Oleh karena itu, GREAT Institute mendesak adanya langkah-langkah luar biasa untuk memulihkan wibawa negara. Pembersihan menyeluruh terhadap elemen-elemen di dalam tubuh aparat yang bertindak di luar koridor hukum dan konstitusi menjadi sebuah keharusan mutlak. Audit keamanan siber dan pengamanan komunikasi ring satu kepresidenan harus diperketat tanpa kompromi guna memastikan kedaulatan negara benar-benar steril dari segala bentuk ancaman infiltrasi internal.

Dr. Teguh Santosa juga mengingatkan bahwa kedaulatan geopolitik Indonesia tidak boleh dikompromikan demi kepentingan politik jangka pendek segelintir elite. Seluruh pemangku kepentingan, terutama institusi pertahanan, keamanan, dan diplomasi, harus bersatu padu mengamankan jalannya pemerintahan dari berbagai bentuk sabotase terselubung.

Sebagai penutup, GREAT Institute menyatakan akan terus mengawal isu ini dari perspektif strategis global. Indonesia harus diselamatkan dari krisis kepercayaan akibat ulah pihak-pihak internal yang tidak bertanggung jawab, agar langkah besar bangsa ini menuju percaturan kekuatan utama dunia tidak terhambat oleh pengkhianatan dari dalam negeri sendiri.

Menatap Realitas Baru: Konsensus Dewan Keamanan PBB dan Urgensi Transformasi Misi MINURSO

admin — Wed, 04 Nov 2026 10:12:00 +0700+0700

Oleh: Dr. Teguh Santosa, Direktur Geopolitik GREAT Institute dan Dosen Hubungan Internasional UIN Jakarta

DINAMIKA geopolitik global kembali diuji dalam sebuah sidang yang krusial di Markas Besar Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Pada tanggal 30 Oktober 2026, Dewan Keamanan PBB mengadakan sidang pleno untuk mengambil keputusan penting melalui mekanisme pemungutan suara terkait perpanjangan mandat Misi PBB untuk Referendum di Sahara Barat (MINURSO). Pertemuan ini bukan sekadar rutinitas birokratis diplomatik tahunan, melainkan sebuah titik balik yang memperlihatkan adanya pergeseran fundamental dalam peta dukungan politik internasional terhadap penyelesaian sengketa wilayah tersebut.

Hasil dari pemungutan suara tersebut mencatat dukungan substansial yang datang dari 11 negara anggota Dewan Keamanan PBB. Angka ini menunjukkan adanya sebuah konsensus politik yang kuat dan signifikan mengenai arah penyelesaian yang harus diambil oleh komunitas internasional. Dukungan mayoritas ini menegaskan bahwa sebagian besar negara melihat perlunya langkah-langkah progresif yang keluar dari stagnasi panjang. Namun, di tengah dukungan mayoritas yang begitu masif, resolusi tersebut harus menghadapi jalan buntu akibat digunakannya hak veto oleh Rusia.

Veto tunggal ini memang menghentikan adopsi formal dari draf resolusi di atas meja Dewan Keamanan. Kendati demikian, realitas politik di balik layar pemungutan suara tidak boleh diabaikan begitu saja oleh para pengamat internasional. Signifikansi dari dukungan luas yang diperoleh draf resolusi tersebut bersifat sangat telak dan tidak ambigu. Dengan memilih untuk memberikan suara dukungan, sebagian besar anggota Dewan Keamanan PBB secara tegas kembali menegaskan posisi mereka.

Mereka memandang bahwa Prakarsa Otonomi Maroko (Moroccan Autonomy Initiative), yang berada di bawah kerangka kedaulatan penuh Maroko, merupakan satu-satunya fondasi yang paling realistis. Opsi otonomi ini dinilai sebagai satu-satunya basis yang kredibel dan rasional untuk mengakhiri sengketa yang telah berlarut-larut selama dasawarsa tersebut. Sikap mayoritas ini mengirimkan dua pesan kunci yang sangat jelas kepada komunitas global.

Pesan pertama adalah adanya keinginan mendalam yang sudah tidak dapat ditawar lagi untuk segera keluar dari status quo. Status quo yang selama ini memelihara ketidakpastian telah dinilai sebagai situasi yang sama sekali tidak dapat diterima lagi oleh perkembangan zaman. Pesan kedua adalah penolakan keras terhadap segala bentuk upaya pihak manapun yang mencoba merusak proses politik. Proses politik yang sah tersebut harus didasarkan secara eksklusif pada kerangka kerja Plan Otonomi Maroko.

Jika ditarik lebih jauh ke belakang, posisi Kerajaan Maroko terhadap keberadaan MINURSO sejak awal pembentukannya selalu konsisten. Maroko senantiasa memberikan dukungan yang konstruktif terhadap mandat misi penjaga perdamaian tersebut. Akan tetapi, pergeseran lanskap politik global dan regional yang begitu cepat telah mengubah konstelasi secara radikal. Perkembangan zaman secara perlahan menjadikan mandat asli dari misi tersebut tampak anakronis.

Mandat awal tersebut dinilai semakin tidak selaras dengan realitas geopolitik dan sosiopolitik yang terjadi di lapangan saat ini. Huruf "R" yang merepresentasikan kata "Referendum" di dalam akronim MINURSO kini menjelma menjadi sebuah peninggalan dari konfigurasi masa lalu. Mempertahankan istilah dan orientasi tersebut di dalam nama serta struktur misi tampak semakin tidak relevan. Terlebih lagi jika melihat bagaimana roda proses yang dimotori oleh PBB telah berputar selama dua dekade terakhir.

Faktanya, penyelenggaraan sebuah bentuk referendum sudah tidak lagi menjadi agenda atau tujuan yang dikejar oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Oleh karena itu, terdapat sebuah jurang pemisah atau diskrepansi yang sangat mencolok di mata hukum dan diplomasi internasional. Di satu sisi, momentum internasional yang mendukung solusi otonomi di bawah kedaulatan Maroko terus melaju kencang. Solusi otonomi ini dipandang sebagai jalan keluar politik yang ditempuh melalui meja perundingan.

Namun di sisi lain, entitas MINURSO tetap dipertahankan dengan struktur kerangka kerja yang bersandar pada mekanisme usang. Mekanisme berbasis referendum tersebut sejatinya telah ditinggalkan dan ditolak oleh dinamika zaman. Kondisi ini menuntut adanya evaluasi jujur agar lembaga internasional tidak terjebak dalam romantisme birokrasi masa lalu yang mandek.

Selain masalah nomenklatur, fungsi operasional MINURSO di lapangan turut menghadapi ujian integritas yang tidak ringan. Secara mandat resmi, misi ini dibebankan tugas utama untuk memantau kepatuhan terhadap kepatuhan gencatan senjata. Namun, situasi keamanan berubah drastis ketika front "Polisario" secara sepihak mengumumkan penarikan diri dari komitmen gencatan senjata tersebut pada tahun 2020.

Tindakan sepihak ini praktis mengubah kondisi di lapangan secara drastis bagi para personel penjaga perdamaian. Situasi baru pasca-2020 tersebut memunculkan banyak pertanyaan mendasar di kalangan pengamat pertahanan dan diplomasi. Pertanyaan itu terutama menyangkut kapasitas riil misi dalam menjalankan fungsi pengawasannya secara penuh. Ketika salah satu pihak menolak komitmen dasar, relevansi dan tujuan keberadaan misi dengan format lama patut dipertanyakan kembali.

Menyikapi perkembangan sidang Dewan Keamanan PBB pada akhir Oktober 2026 tersebut, pemerintah Maroko mengambil langkah diplomatik yang terukur. Melalui Komunike resmi yang dikeluarkan oleh Kabinet Kerajaan pada 30 Oktober 2026, Maroko menegaskan kembali komitmennya. Komitmen tersebut bersifat kokoh, teguh, dan tidak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi komitmen gencatan senjata.

Di saat yang sama, Maroko juga menegaskan tekadnya untuk melindungi kepentingan nasional yang bersifat krusial. Perlindungan tersebut mencakup pengamanan keutuhan teritorial negara, penjagaan ketat atas imperatif keamanan nasional, serta jaminan kesejahteraan dan kedamaian bagi seluruh warganya. Sikap ini menunjukkan kedewasaan bernegara yang senantiasa menempatkan stabilitas kawasan sebagai prioritas utama.

Sebagai sebuah negara yang memiliki catatan sejarah panjang dan membanggakan dalam kontribusi pasukan penjaga perdamaian PBB, Maroko tetap memegang teguh prinsip multilateralisme. Maroko konsisten dalam menunjukkan dedikasinya untuk senantiasa menghormati seluruh kewajiban internasional yang melekat pada dirinya. Bentuk penghormatan tersebut tercermin dari kesiapan penuh negara untuk memberikan fasilitas yang diperlukan.

Fasilitas dan dukungan penuh akan diberikan demi kelancaran proses kepulangan seluruh personel sipil maupun militer MINURSO. Keputusan ini diambil dengan semangat kooperatif tanpa melunturkan sedikit pun kedaulatan hukum nasional Maroko di wilayahnya. Transisi ini membuktikan bahwa Maroko siap menyongsong babak baru tata kelola kawasan yang lebih mandiri dan stabil.

Perkembangan mutakhir di markas besar PBB ini memberi sinyal kuat bahwa komunitas internasional harus berani bersikap realistis. Memaksakan keberlanjutan sebuah format misi yang telah kehilangan pijakan empirisnya hanya akan memelihara ketidakpastian. Dukungan mayoritas dari 11 anggota Dewan Keamanan merupakan sebuah indikator valid bahwa masa depan Sahara harus diletakkan di atas rel otonomi yang konstruktif.

Pembangunan ekonomi, penguatan infrastruktur sosial, serta stabilitas keamanan yang terus berdenyut di wilayah Sahara Maroko membutuhkan mitra internasional yang berpikiran maju. Sudah saatnya diplomasi global meninggalkan kerangka pikir masa lalu yang sarat kebuntuan politik. Stabilitas jangka panjang, perlindungan martabat manusia, dan perdamaian abadi di kawasan hanya dapat diwujudkan melalui dukungan penuh terhadap realitas politik yang progresif dan berdaulat. []

Penulis juga seorang Petisioner sengketa Sahara Barat di Komite 4 PBB.

Kaki Bengkak Saat Ditekan Meninggalkan Bekas? Kenali Tanda Gangguan Jantung Ini

admin — Tue, 03 Nov 2026 21:40:00 +0700+0700

Jakarta — Penyakit jantung koroner dapat berkembang tanpa gejala yang jelas sebelum memicu serangan jantung. Karena itu, mengenali faktor risiko dan menjaga kesehatan sejak dini menjadi langkah penting untuk mengurangi risiko komplikasi.

Dokter spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan kardiologi intervensi, dr. Bobby, Sp.JP(K), membahas penyakit jantung koroner dalam video di kanal YouTube Raditya Dika yang tayang pada Selasa, 30 Juni 2026.

Dalam pembahasan tersebut, ia menjelaskan risiko serangan jantung, pilihan tindakan medis, serta pentingnya membangun kebiasaan hidup sehat secara konsisten.

Mengapa Serangan Jantung Bisa Terjadi Saat Subuh?

Menurut penjelasan dr. Bobby, perubahan ritme biologis tubuh menjelang pagi dapat memengaruhi denyut jantung dan tekanan darah. Pada orang yang memiliki faktor risiko, perubahan ini dapat berperan dalam memicu masalah pada plak di pembuluh darah koroner.

"Malam ketika kita tidur, jantung mulai rileks, nadi dan tensi turun. Dekat subuh, tubuh bersiap bangun, adrenalin naik, tensi naik. Pada orang dengan faktor risiko, ini bisa bikin robekan plak yang memicu serangan jantung," jelasnya.

Meski demikian, serangan jantung tidak hanya terjadi saat subuh. Kondisi ini dapat muncul kapan saja, sehingga gejala yang mengarah pada serangan jantung perlu ditangani sebagai keadaan darurat.

Tanda yang perlu diwaspadai antara lain rasa tertekan atau nyeri di dada, sesak napas, keringat dingin, mual, serta nyeri yang menjalar ke lengan, punggung, leher, atau rahang.

Jika gejala tersebut muncul, segera cari pertolongan medis darurat. Jangan menunggu sampai rasa sakit semakin berat atau menghilang dengan sendirinya.

Gaya Hidup Berpengaruh terhadap Risiko Penyakit Jantung

Penyakit jantung koroner terjadi ketika pembuluh darah yang memasok darah ke otot jantung mengalami penyempitan, umumnya akibat penumpukan plak. Proses ini dapat berlangsung selama bertahun-tahun.

Sejumlah faktor yang meningkatkan risiko antara lain kebiasaan merokok, tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, diabetes, obesitas, dan kurang aktivitas fisik.

Pencegahan dapat dimulai dengan berhenti merokok, menjaga pola makan seimbang, memantau tekanan darah dan kolesterol, serta melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala.

Langkah-langkah tersebut tidak menjamin seseorang sepenuhnya terbebas dari penyakit jantung, tetapi dapat membantu mengurangi faktor risiko yang bisa dikendalikan.

Pasang Ring atau Bypass, Mana yang Dibutuhkan?

Dalam penanganan penyakit jantung koroner, dokter dapat mempertimbangkan pemasangan stent atau ring untuk membantu membuka pembuluh darah yang menyempit. Namun, tindakan ini tidak selalu menjadi pilihan terbaik untuk setiap pasien.

Bobby menjelaskan bahwa pada kasus penyempitan yang melibatkan banyak pembuluh darah atau memiliki karakteristik tertentu, operasi bypass dapat memberikan hasil jangka panjang yang lebih baik.

"Orang yang banyak penyempitan dibandingkan dipasang 4-5 ring, hasil studinya lebih bagus bypass jangka panjang," ujarnya.

Pilihan tindakan tetap harus ditentukan berdasarkan kondisi pasien, lokasi dan tingkat penyempitan, penyakit penyerta, serta hasil pemeriksaan oleh tim medis. Pasien tidak sebaiknya menentukan pilihan hanya berdasarkan jumlah ring atau pengalaman orang lain.

Kaki Bengkak Bisa Menjadi Tanda Gangguan Jantung

Pembengkakan pada kaki atau pergelangan kaki dapat terjadi karena penumpukan cairan. Dalam kondisi tertentu, gejala ini bisa berkaitan dengan gagal jantung, yakni ketika jantung tidak mampu memompa darah secara efektif.

Salah satu bentuk pembengkakan adalah pitting edema, yaitu kondisi ketika kulit meninggalkan cekungan sementara setelah ditekan. Namun, kaki bengkak tidak selalu berarti seseorang mengalami penyakit jantung karena masalah ginjal, pembuluh darah, obat-obatan, dan faktor lain juga dapat menjadi penyebab.

Jika pembengkakan menetap, memburuk, atau disertai sesak napas maupun kenaikan berat badan mendadak, segera periksakan diri ke tenaga kesehatan.

Mulai Olahraga Perlahan dan Konsisten

Bobby menekankan bahwa menjaga kesehatan jantung perlu dilakukan melalui kebiasaan yang berkelanjutan, bukan perubahan ekstrem dalam waktu singkat.

"Jantung itu sifatnya pembiasaan. Buat teman-teman yang baru mulai hidup sehat, start slow saja tapi konsisten," katanya.

Sebagai panduan umum, orang dewasa dianjurkan melakukan sedikitnya 150 menit aktivitas aerobik intensitas sedang setiap minggu, atau 75 menit aktivitas intensitas berat. Latihan penguatan otot juga dianjurkan setidaknya dua hari dalam seminggu.

Aktivitas dapat dimulai dari berjalan kaki, bersepeda, atau olahraga lain yang sesuai kemampuan. Orang dengan riwayat penyakit jantung atau keluhan saat beraktivitas perlu berkonsultasi dengan dokter sebelum memulai latihan intensif.

Pada akhirnya, pencegahan penyakit jantung koroner membutuhkan kombinasi pola hidup sehat, pengendalian faktor risiko, dan pemeriksaan medis. Mengenali gejala lebih awal serta segera mencari pertolongan dapat membantu mengurangi risiko komplikasi serius.

***

Hui Chandra Fireta Raih Penghargaan Indonesia Most Innovative CFO Awards 2026

admin — Tue, 03 Nov 2026 21:13:00 +0700+0700

Jakarta – Hui Chandra Fireta selaku Business Support Director JNE meraih penghargaan bergengsi dari The Iconomics dalam ajang 4th Indonesia Most Innovative CFO Awards 2026. Mengusung tema "Mengkatalisasi Ekonomi Daerah: Pembiayaan, Investasi, dan Kolaborasi untuk Pertumbuhan", penghargaan ini diserahkan langsung oleh Founder & CEO The Iconomics, Bram S. Putro, pada Kamis (15/10).

Ajang penghargaan yang diselenggarakan oleh The Iconomics Media dengan dukungan Axia Research ini digelar sebagai bentuk apresiasi bagi para pemimpin keuangan yang inovatif. Saat ini, peran Chief Financial Officer (CFO) dan pimpinan finansial tidak hanya berfokus pada pengendalian biaya serta pelaporan keuangan, melainkan juga terlibat aktif dalam menyusun dan mengeksekusi strategi pertumbuhan bisnis. Keputusan keuangan yang bijak dan inovatif menjadi pilar utama perusahaan dalam menciptakan ketahanan finansial serta mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan.

Penghargaan ini mengakui peran Hui Chandra Fireta sebagai pemimpin finansial dan operasional pendukung yang adaptif, visioner, serta mampu menghadirkan tata kelola keuangan yang responsif terhadap dinamika industri logistik. Di bawah kepemimpinannya, JNE secara konsisten memperkuat kepemimpinan finansial yang adaptif dalam mendorong inovasi, memperkuat operasional, dan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi di seluruh lini bisnis.

Hui Chandra Fireta menyatakan rasa syukurnya atas penghargaan ini dan berharap dapat menjadi motivasi bagi seluruh jajaran manajemen serta karyawan untuk terus meningkatkan kinerja dan inovasi. "Mewakili seluruh manajemen dan karyawan JNE, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada The Iconomics atas penghargaan Indonesia Most Innovative CFO Awards 2026. Penghargaan ini merupakan buah dari kerja keras dan dedikasi seluruh keluarga besar JNE. Dengan semangat 'Connecting Happiness', apresiasi ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus memperkuat strategi. Ke depannya, JNE berkomitmen untuk terus berkolaborasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang memberikan dampak positif bagi masyarakat luas," ungkapnya.

Rangkaian pencapaian ini semakin bermakna menjelang perayaan HUT JNE ke-36 dengan semangat "Melesat Hebat". Tema ini mencerminkan kepemimpinan yang adaptif dan inovatif dalam mengelola tata kelola keuangan serta kualitas layanan terdepan di era transformasi digital. JNE terus memperkuat posisinya bukan sekadar sebagai penyedia layanan logistik, melainkan juga sebagai motor penggerak pembangunan perekonomian nasional yang menghubungkan kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Farianda Minta Anto Genk Dukung Kembali Kepemimpinannya di PWI Sumut Periode Kedua*

admin — Tue, 03 Nov 2026 21:07:00 +0700+0700

MEDAN | Ketua Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Sumatera Utara sekaligus CEO Sumut24, Rianto, S.H., M.H., yang akrab disapa Anto Genk, menunjukkan sikap organisasi yang tegas dengan menyatakan mundur dari kandidat calon Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumatera Utara periode 2026–2031 dan memberikan dukungan kepada H. Farianda Putra Sinik Tanjung, S.E., untuk melanjutkan kepemimpinannya pada periode kedua.

Sikap tersebut disampaikan Anto Genk saat menghadiri deklarasi pencalonan Farianda di Kembar Cafe, Jalan Sakti Lubis, Medan, Selasa (3/11/2026).

Di hadapan sejumlah tokoh pers dan undangan yang hadir, Rianto mengungkapkan bahwa keputusannya memberikan dukungan bukan tanpa alasan. Ia memiliki pengalaman langsung menjalin hubungan dan bekerja sama dengan Farianda selama memimpin PWI Sumut.

Menurut Anto Genk, Farianda merupakan sosok pemimpin yang mampu merangkul seluruh elemen pers tanpa membedakan organisasi maupun latar belakang media. Bahkan, hubungan yang terjalin selama ini sudah melampaui hubungan formal antarlembaga dan berkembang menjadi persahabatan serta kekeluargaan.

"Selama kepemimpinan Bung Farianda, kami dari JMSI merasa dirangkul. Hubungan kami bukan hanya sebatas hubungan organisasi, tetapi sudah seperti sahabat lama. Beliau sosok yang baik, religius, terbuka, dan mudah diajak bekerja sama," ungkap Anto Genk.

Pernyataan tersebut sekaligus menggambarkan penilaian Rianto terhadap karakter kepemimpinan Farianda. Baginya, seorang pemimpin organisasi pers tidak cukup hanya mampu menjalankan roda organisasi sendiri, tetapi juga harus memiliki sikap terbuka, menghargai organisasi lain, dan mampu membangun persaudaraan di antara sesama insan pers.

*Mundur Bukan Karena Persaingan, Tetapi Memilih Kebersamaan*

Sikap Rianto yang menyatakan mundur dari kandidat Ketua PWI Sumut menjadi salah satu hal menarik dalam deklarasi tersebut.

Keputusan itu memperlihatkan bahwa hubungan baik, persahabatan, dan pengalaman bekerja sama dengan Farianda menjadi pertimbangan penting bagi Anto Genk dalam menentukan sikap.

Ia tidak menempatkan hubungan antarpimpinan organisasi semata-mata sebagai kepentingan pencalonan, melainkan sebagai bagian dari upaya menjaga kebersamaan dan soliditas dunia pers di Sumatera Utara.

Bagi Rianto, dukungan terhadap Farianda merupakan bentuk apresiasi atas kepemimpinan yang selama ini dirasakannya mampu membangun komunikasi dan merangkul organisasi media siber.

*Tak Lupakan Dukungan Farianda kepada JMSI*

Anto Genk juga mengingat sejumlah bentuk perhatian Farianda terhadap kegiatan JMSI Sumut. Salah satunya ketika Farianda menghadiri Rapat Kerja Daerah (Rakerda) JMSI Sumut 2026 di Pantai Romantis, Kabupaten Serdang Bedagai, Sabtu (18/7/2026).

Kegiatan yang dihadiri seluruh Pengurus Cabang JMSI se-Sumatera Utara tersebut menjadi salah satu bukti nyata hubungan baik antara kedua organisasi.

Bagi Rianto, kehadiran Farianda dalam kegiatan JMSI bukan sekadar memenuhi undangan, melainkan menunjukkan sikap menghargai dan mendukung keberadaan organisasi pers lainnya.

Sikap saling menghargai inilah yang menurutnya harus terus dipelihara. Sebab, kemajuan pers tidak bisa dibangun dengan berjalan sendiri-sendiri, tetapi membutuhkan komunikasi, kolaborasi, dan rasa persaudaraan.

*Berharap Farianda Kembali Memimpin PWI Sumut*

Dengan pengalaman hubungan yang telah terjalin, Rianto berharap Farianda kembali mendapatkan kepercayaan dan dukungan dari anggota PWI Sumut terutama yang bergabung di JMSI Sumut untuk memimpin organisasi tersebut selama lima tahun ke depan.

Ia menilai kesinambungan kepemimpinan diperlukan agar hubungan harmonis antarlembaga pers yang telah terbangun dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan.

Sementara itu, Farianda menyatakan kesiapannya kembali maju sebagai calon Ketua PWI Sumut periode 2026–2031 dalam konferensi yang dijadwalkan berlangsung pada 21 November 2026.

Farianda juga berkomitmen melanjutkan program peningkatan kompetensi dan kesejahteraan wartawan, di antaranya Uji Kompetensi Wartawan (UKW), sekolah jurnalistik, perlindungan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, beasiswa pendidikan anak wartawan, serta pemberdayaan keluarga wartawan.

Deklarasi tersebut turut dihadiri tokoh pers senior H. Roni Simon, Ketua SMSI Sumut Erris Julieta Napitupulu, ulama, tokoh masyarakat, serta sejumlah pimpinan media cetak dan siber di Sumatera Utara.

Sikap Anto Genk memberikan dukungan kepada Farianda menjadi pesan bahwa dalam membangun organisasi pers, persahabatan, saling menghargai, dan kebersamaan merupakan nilai penting yang tidak boleh dikesampingkan oleh kepentingan perebutan jabatan organisasi.

Pilih Kebersamaan, Anto Genk Nyatakan Dukungan untuk Farianda Pimpin PWI Sumut Periode Kedua

admin — Tue, 03 Nov 2026 21:03:00 +0700+0700

Medan,Ketua Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Sumatera Utara sekaligus CEO Sumut24, Rianto, S.H., M.H., yang akrab disapa Anto Genk, menunjukkan sikap organisasi yang tegas dengan menyatakan mundur dari kandidat calon Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumatera Utara periode 2026–2031 dan memberikan dukungan kepada H. Farianda Putra Sinik Tanjung, S.E., untuk melanjutkan kepemimpinannya pada periode kedua.

Sikap tersebut disampaikan Anto Genk saat menghadiri deklarasi pencalonan Farianda di Kembar Cafe, Jalan Sakti Lubis, Medan, Selasa (3/11/2026).

Di hadapan sejumlah tokoh pers dan undangan yang hadir, Rianto mengungkapkan bahwa keputusannya memberikan dukungan bukan tanpa alasan. Ia memiliki pengalaman langsung menjalin hubungan dan bekerja sama dengan Farianda selama memimpin PWI Sumut.

Menurut Anto Genk, Farianda merupakan sosok pemimpin yang mampu merangkul seluruh elemen pers tanpa membedakan organisasi maupun latar belakang media. Bahkan, hubungan yang terjalin selama ini sudah melampaui hubungan formal antarlembaga dan berkembang menjadi persahabatan serta kekeluargaan.

"Selama kepemimpinan Bung Farianda, kami dari JMSI merasa dirangkul. Hubungan kami bukan hanya sebatas hubungan organisasi, tetapi sudah seperti sahabat lama. Beliau sosok yang baik, religius, terbuka, dan mudah diajak bekerja sama," ungkap Anto Genk.

Pernyataan tersebut sekaligus menggambarkan penilaian Rianto terhadap karakter kepemimpinan Farianda. Baginya, seorang pemimpin organisasi pers tidak cukup hanya mampu menjalankan roda organisasi sendiri, tetapi juga harus memiliki sikap terbuka, menghargai organisasi lain, dan mampu membangun persaudaraan di antara sesama insan pers.

*Mundur Bukan Karena Persaingan, Tetapi Memilih Kebersamaan*

Sikap Rianto yang menyatakan mundur dari kandidat Ketua PWI Sumut menjadi salah satu hal menarik dalam deklarasi tersebut.

Keputusan itu memperlihatkan bahwa hubungan baik, persahabatan, dan pengalaman bekerja sama dengan Farianda menjadi pertimbangan penting bagi Anto Genk dalam menentukan sikap.

Ia tidak menempatkan hubungan antarpimpinan organisasi semata-mata sebagai kepentingan pencalonan, melainkan sebagai bagian dari upaya menjaga kebersamaan dan soliditas dunia pers di Sumatera Utara.

Bagi Rianto, dukungan terhadap Farianda merupakan bentuk apresiasi atas kepemimpinan yang selama ini dirasakannya mampu membangun komunikasi dan merangkul organisasi media siber.

*Tak Lupakan Dukungan Farianda kepada JMSI*

Anto Genk juga mengingat sejumlah bentuk perhatian Farianda terhadap kegiatan JMSI Sumut. Salah satunya ketika Farianda menghadiri Rapat Kerja Daerah (Rakerda) JMSI Sumut 2026 di Pantai Romantis, Kabupaten Serdang Bedagai, Sabtu (18/7/2026).

Kegiatan yang dihadiri seluruh Pengurus Cabang JMSI se-Sumatera Utara tersebut menjadi salah satu bukti nyata hubungan baik antara kedua organisasi.

Bagi Rianto, kehadiran Farianda dalam kegiatan JMSI bukan sekadar memenuhi undangan, melainkan menunjukkan sikap menghargai dan mendukung keberadaan organisasi pers lainnya.

Sikap saling menghargai inilah yang menurutnya harus terus dipelihara. Sebab, kemajuan pers tidak bisa dibangun dengan berjalan sendiri-sendiri, tetapi membutuhkan komunikasi, kolaborasi, dan rasa persaudaraan.

*Berharap Farianda Kembali Memimpin PWI Sumut*

Dengan pengalaman hubungan yang telah terjalin, Rianto berharap Farianda kembali mendapatkan kepercayaan dan dukungan dari anggota PWI Sumut terutama yang bergabung di JMSI Sumut untuk memimpin organisasi tersebut selama lima tahun ke depan.

Ia menilai kesinambungan kepemimpinan diperlukan agar hubungan harmonis antarlembaga pers yang telah terbangun dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan.

Sementara itu, Farianda menyatakan kesiapannya kembali maju sebagai calon Ketua PWI Sumut periode 2026–2031 dalam konferensi yang dijadwalkan berlangsung pada 21 November 2026.

Farianda juga berkomitmen melanjutkan program peningkatan kompetensi dan kesejahteraan wartawan, di antaranya Uji Kompetensi Wartawan (UKW), sekolah jurnalistik, perlindungan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, beasiswa pendidikan anak wartawan, serta pemberdayaan keluarga wartawan.

Deklarasi tersebut turut dihadiri tokoh pers senior H. Roni Simon, Ketua SMSI Sumut Erris Julieta Napitupulu, ulama, tokoh masyarakat, serta sejumlah pimpinan media cetak dan siber di Sumatera Utara.

Sikap Anto Genk memberikan dukungan kepada Farianda menjadi pesan bahwa dalam membangun organisasi pers, persahabatan, saling menghargai, dan kebersamaan merupakan nilai penting yang tidak boleh dikesampingkan oleh kepentingan perebutan jabatan organisasi.

KASUS DUGAAN PENYADAPAN PRESIDEN MELEDAK! EKS KAPOLRI DAN DUA JENDERAL JADI TERSANGKA, INTEGRITAS POLRI DIUJI

admin — Tue, 03 Nov 2026 20:59:00 +0700+0700

JAKARTA – Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto mengguncang institusi Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Mantan Kapolri yang kini menjabat Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Listyo Sigit Prabowo, bersama dua perwira tinggi Polri, ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, dan penghapusan data elektronik.

Penetapan tersangka tersebut diumumkan Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri, Komjen Pol Asep Safrudin, dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (3/11/2026).

Dua perwira tinggi lainnya yang turut ditetapkan sebagai tersangka adalah Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution dan Irjen Pol Eko Hadi Santoso.

Kabareskrim menyatakan penyidik telah menetapkan tiga tersangka dengan inisial LSP, ASN, dan EH berdasarkan hasil penyidikan.

Informasi tersebut dilaporkan sejumlah media nasional, termasuk detikNews dan CNN Indonesia.

Penyadapan Presiden Bukan Perkara Biasa

Kasus ini bukan persoalan kriminal biasa. Dugaan penyadapan yang menyasar nomor telepon seorang presiden menyentuh persoalan serius, mulai dari perlindungan komunikasi kepala negara, keamanan informasi strategis, hingga integritas aparat penegak hukum.

Jika dugaan tersebut terbukti di pengadilan, publik berhak mengetahui bagaimana tindakan itu dilakukan, siapa yang memberikan perintah, apa tujuan penyadapan, dan apakah terdapat pihak lain yang terlibat.

Pertanyaan mendasarnya: bagaimana dugaan pelanggaran serius semacam ini bisa terjadi, dan sejauh mana penyidik akan mengungkap keseluruhan rangkaian perkaranya?

Penetapan tersangka terhadap pejabat atau mantan pejabat tinggi tidak boleh menjadi akhir dari pengusutan. Justru, langkah tersebut harus menjadi pintu masuk untuk membongkar perkara secara menyeluruh, berdasarkan bukti dan prosedur hukum.

Jangan Berhenti pada Tiga Tersangka

Mabes Polri harus memastikan penyidikan berjalan transparan, profesional, dan bebas dari konflik kepentingan.

Publik membutuhkan penjelasan yang terang mengenai konstruksi perkara, bukti elektronik yang ditemukan, dugaan peran masing-masing tersangka, serta dasar hukum tindakan yang disangkakan.

Apabila ditemukan indikasi keterlibatan pihak lain, penyidik wajib menindaklanjutinya berdasarkan alat bukti yang sah. Tidak boleh ada pihak yang kebal hukum hanya karena memiliki pangkat, jabatan, atau kedekatan dengan pusat kekuasaan.

Sebaliknya, seseorang juga tidak boleh langsung dianggap bersalah hanya karena telah ditetapkan sebagai tersangka. Pembuktian tetap harus dilakukan melalui proses peradilan yang adil.

Prinsip tersebut penting agar penegakan hukum tidak berubah menjadi pertarungan kepentingan di lingkungan kekuasaan.

Kepercayaan Publik terhadap Polri Dipertaruhkan

Perkara yang menyeret nama mantan Kapolri dan dua jenderal ini menjadi ujian serius bagi komitmen pembenahan internal Polri.

Institusi kepolisian tidak cukup hanya menyampaikan bahwa penyidikan sedang berjalan. Masyarakat membutuhkan tindakan nyata, penjelasan yang dapat diuji, serta jaminan bahwa proses hukum tidak tebang pilih.

Jika dugaan pelanggaran dilakukan oleh aparat yang semestinya menjaga hukum, persoalannya bukan hanya menyangkut pertanggungjawaban individu, tetapi juga menyangkut kredibilitas institusi.

Karena itu, pengawasan terhadap proses penyidikan perlu dilakukan secara serius tanpa mengintervensi independensi penyidik maupun proses peradilan.

Diketahui,Berdasarkan keterangan Bareskrim Polri dalam konferensi pers Selasa malam, 3 November 2026, dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto bukan sekadar penyadapan satu nomor telepon.

Polisi mengungkap adanya dugaan penyadapan terhadap sejumlah nomor milik pejabat dan tokoh penting sejak 2025 hingga 2026.

*Apa yang sebenarnya disadap?*

Berikut fakta yang sejauh ini diungkap kepolisian:

* Nomor telepon Presiden Prabowo Subianto. Diduga dimasukkan ke sistem penyadapan tanpa prosedur yang sah.

* Komunikasi pejabat negara. Sejumlah nomor pejabat negara lainnya juga menjadi sasaran.

* Tokoh-tokoh politik. Nomor telepon sejumlah tokoh politik diduga ikut disadap.

* Media dan jurnalis. Nomor yang berkaitan dengan kalangan media turut disebut.

* Tokoh ormas, LSM, dan pengusaha. Mereka juga masuk dalam daftar sasaran penyadapan.

*Bagaimana cara penyadapannya?*

Menurut penjelasan Kabareskrim Komjen Pol Asep Safrudin:

* Sejumlah nomor telepon dimasukkan ke dalam sistem Lawful Interception Management System (LIMS).

* Pemasukan nomor tersebut diduga dilakukan tanpa verifikasi.

* Penyadapan dilakukan tanpa dasar proses penyelidikan maupun penyidikan yang sah.

* Pada Oktober 2026, diduga ada perintah untuk menghapus berkas hasil penyadapan dari komputer sistem LIMS.

*Apa yang ditemukan polisi?*

- 11 Unit handphone
- 1 Unit iPad.
- 4 Flashdisk

Polisi juga telah memeriksa 10 saksi dan tiga ahli.

*Tetapi ada satu hal penting!*

Sampai berita yang tersedia malam ini, polisi belum membeberkan secara terbuka isi percakapan Prabowo yang diduga disadap.

Artinya, belum diketahui apakah yang direkam berupa:

* Percakapan telepon Presiden.

* Pesan WhatsApp atau komunikasi elektronik lainnya.

* Rekaman komunikasi dengan pejabat dan pihak tertentu.

* Data komunikasi lainnya.red

Jadi, jangan dulu menyimpulkan bahwa isi pembicaraan rahasia Presiden sudah diketahui atau bocor.

Menurut saya, ada tiga pertanyaan besar yang harus dijawab dalam kasus ini:

* Apa motif penyadapan terhadap Presiden Prabowo?

* Siapa yang sebenarnya memerintahkan dan menerima hasil sadapan tersebut?

* Apakah hasil penyadapan hanya disimpan atau pernah diserahkan kepada pihak lain?

Ketiga pertanyaan itu justru menjadi bagian paling penting untuk mengungkap perkara ini.

Siapa Jenderal di Balik Isu Penyadapan Pejabat Negara? Pengamat Minta Polri Tak Tutup Suara

admin — Tue, 03 Nov 2026 17:22:00 +0700+0700

Jakarta— Dugaan penyadapan percakapan pejabat negara menyeret nama seorang jenderal polisi berpangkat bintang empat dalam isu pemeriksaan internal di lingkungan Polri, Selasa, 3 November 2026.

Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto, mendesak Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto memberikan penjelasan terbuka agar spekulasi tidak semakin berkembang.

Bambang menilai persoalan tersebut perlu dijelaskan karena menyangkut kerahasiaan negara dan sistem keamanan nasional.

Pengamat Minta Kapolri Buka Identitas Jenderal

Bambang meminta Polri menjelaskan siapa pejabat yang diduga melakukan penyadapan, siapa yang menjadi sasaran, kapan tindakan itu terjadi, serta apa motifnya.

"Kapolri harus segera menjelaskan kepada publik agar isu yang berkembang tidak semakin liar yang malah kontraproduktif dengan program Kapolri sendiri," kata Bambang.

Menurutnya, persoalan penyadapan terhadap pejabat negara tidak seharusnya hanya dipandang sebagai masalah individu.

Ia mendorong evaluasi menyeluruh terhadap sistem keamanan agar dugaan serupa tidak kembali terjadi.

Sejumlah Perwira Dikabarkan Diperiksa Propam

Desakan tersebut muncul di tengah kabar pemeriksaan sejumlah perwira tinggi dan menengah oleh Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Mabes Polri.

Informasi yang beredar menyebut seorang perwira berpangkat jenderal bintang empat berinisial L sempat diamankan untuk menjalani pemeriksaan sebelum akhirnya dilepaskan.

Namun, informasi mengenai identitas dan keterlibatan jenderal tersebut belum dikonfirmasi secara resmi oleh Polri.

Pemeriksaan sejumlah perwira itu juga dikaitkan dengan dugaan pengerahan massa dalam aksi di Yogyakarta. Hubungan antara pemeriksaan tersebut dan dugaan penyadapan masih belum dijelaskan secara terbuka.

Kadiv Humas Polri Diminta Beri Penjelasan

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Johnny Edison Isir turut dimintai keterangan mengenai kabar tersebut di Mabes Polri.

Johnny menyatakan akan melakukan pengecekan lebih lanjut ketika ditanya mengenai informasi pemeriksaan dan dugaan penyadapan.

Ia juga menyampaikan bahwa evaluasi pengamanan dilakukan setelah pelaksanaan tugas pengamanan selesai.

Hingga Selasa, 3 November 2026, belum ada keterangan resmi yang memastikan identitas jenderal bintang empat tersebut maupun keterlibatannya dalam dugaan penyadapan.

***

H. Farianda Putra Sinik Siap Lanjutkan Kepemimpinan PWI Sumut Periode Kedua

admin — Tue, 03 Nov 2026 15:51:00 +0700+0700

Medan, Peta pertarungan Ketua PWI Sumut mulai mengerucut H. Farianda Putra Sinik, SE yang saat ini masih menjabat Ketua PWI Sumut, resmi mendeklarasikan diri untuk maju kembali sebagai calon Ketua PWI Sumut periode 2026-2031.

Deklarasi digelar dengan penuh kehangatan dan soliditas di Cafe Kembar, Jalan Sakti Lubis Medan, Selasa (3/11/2026). Tampak, ratusan pendukung memadati acara deklarasi, termasuk barisan wartawan senior yang menjadi saksi perjalanan panjang PWI Sumut.

Seperti Pemred/wartawan senior yang ikut hadir memberi dukungan, Anton Panggabean dan Proklamasi Naibaho (Hr SIB), Khairul Muslim (Membara news.com), Rizal Rudi Surya (Analisa), Agus Syafaruddin (Realitas), H Roni Simon (Gebrak), Eris Napitupulu (SMSI), Rianto/Anto Genk (JMSI), Abdul Haris Nasution,
Idrus Pasaribu dan para pemilik media serta tokoh agama.

Dukungan wartawan senior ini menjadi sinyal kuat memenangkan konferensi mendatang. Farianda Putra Sinik bukan sekedar deklarasi pencalonan, tapi deklarasi restu dan keberlanjutan menjabat Ketua PWI dua periode.

"Saya akan maju lagi. Saya maju karena PWI Sumut ini rumah besar kita yang harus kita jaga dan kita bawa lebih baik lagi. Jabatan ini sebagai amanah dan siap memposisikan saya sebagai Parhobas," ujar Farianda dengan suara berwibawa di hadapan pendukungnya.

Farianda yang dikenal dengan gaya kepemimpinan yang tidak sombong, tenang dan humanis menegaskan, keputusannya untuk kembali maju telah melalui perenungan matang dan dorongan dari akar rumput anggota PWI se-Sumut.

"Selama ini kita sudah meletakkan fondasi, mulai dari penguatan organisasi, peningkatan kompetensi wartawan, hingga menjaga marwah PWI di tengah disrupsi media. Tapi pekerjaan itu belum selesai. Masih banyak yang harus kita benahi bersama," tegas Farianda selaku pemilik Hr Medan Pos itu.

Diharapkan Farianda, dalam pesta demokrasi nanti, PWI Sumut akan dapat menjadi contoh ke Provinsi lainnya dalam pesta Demokrasi.
"Boleh berisik namun tetap jaga persatuan dan jangan memfitnah. Jauhkan itu, pesta demokrasi hanya satu hari. Jangan gara gara gara 1 hari lalu kita bermusuhan. Kita harus tetap kompak," ungkapnya.

Siap Daftar Jumat 6 November

Sebagai bentuk keseriusan, Farianda memastikan akan mendaftarkan diri secara resmi kepada Panitia Konferensi PWI Sumut pada Jumat, 6 November 2026. Konferensi PWI Sumut sendiri dijadwalkan akan digelar pada 21 November mendatang.

"Segala persyaratan sudah kita persiapkan. Kita ikut mekanisme organisasi secara elegan dan bermartabat. Saya ingin konferensi nanti menjadi pesta demokrasi wartawan yang santun, berkualitas, dan bermarwah," pungkasnya.

Dengan deklarasi ini, Farianda menjadi calon pertama yang secara terbuka dan didukung kekuatan wartawan senior menyatakan siap bertarung. Laga Konferensi PWI Sumut 21 November dipastikan akan berlangsung menarik dan elegan.

Pada kesempatan itu dalam sambutannya, Ketua SMSI Sumut Eris Napitupulu saat memberikan sambutam menyampaikan penilaiannya bahwa Farianda Putra Sinik yang terbaik pemimpin masa depan.

Sementara itu, Ketua JMSI Sumut Rianto (Anto Genk) mangatakan kepemimpinan Farianda tidak diragukan. Untuk itu sangat wajar memberikan kesempatan yang ke dua kalinya.

Sedangkan wartawan senior, Roni Simon menyampaikan, mendukung penuh Farianda Putra karena sudah banyak berbuat untuk kemajuan PWI. "Mudah mudaha lima tahun ke depan akan lebih banyak lagi untuk mensejahterakan wartawan," sebutnya. (lamru)

SMSI Aceh Besar Audiensi dengan Bupati, Pelantikan Dirangkai Maulid dan Penganugerahan Tokoh

admin — Tue, 03 Nov 2026 15:16:00 +0700+0700

ACEH BESAR – Menjelang pelantikan pengurus Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kabupaten Aceh Besar masa bakti 2026–2029, jajaran pengurus melakukan audiensi dengan Bupati Aceh Besar, Syech Muharram Idris, di kediamannya, Gampong Ajuen, Kecamatan Peukan Bada, Senin malam (2/11/2026).

Audiensi tersebut menjadi momentum mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat sinergi antara SMSI Aceh Besar dan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dalam mendorong kemajuan perusahaan media siber serta penguatan ekosistem pers di daerah.

Dalam pertemuan itu, Ketua SMSI Aceh Besar, Zulfikar, S.Pd., hadir didampingi Sekretaris Sadhali, S.Pd., Bendahara Azhari Usman, S.Pd., dan Wakil Bendahara Nazarullah, S.E.

Ketua SMSI Aceh Besar, Zulfikar, mengatakan audiensi tersebut bertujuan menyampaikan undangan sekaligus meminta kesediaan Bupati Aceh Besar untuk hadir, membuka, dan memberikan sambutan pada acara pelantikan pengurus SMSI Aceh Besar periode 2026–2029.

Pelantikan dijadwalkan berlangsung pada Sabtu, 14 November 2026, mulai pukul 09.00 WIB hingga selesai, bertempat di Hotel The Pade, Aceh Besar.

Menurut Zulfikar, kehadiran dan dukungan kepala daerah sangat berarti bagi penguatan organisasi serta perkembangan perusahaan media siber di Kabupaten Aceh Besar.

"Pelantikan ini bukan sekadar seremoni organisasi, melainkan momentum untuk memperkuat kebersamaan, membangun kemitraan, serta meningkatkan profesionalisme dan kapasitas perusahaan media siber di Aceh Besar," ujarnya.

Ia menyebutkan, kegiatan tersebut direncanakan dihadiri sekitar 300 undangan dari berbagai unsur, mulai dari pemerintah daerah, pimpinan lembaga, tokoh masyarakat, mitra strategis, hingga para pemangku kepentingan lainnya.

Sementara itu, Sekretaris SMSI Aceh Besar sekaligus Ketua Panitia Pelaksana, Sadhali, S.Pd., menjelaskan bahwa pelantikan nantinya akan dirangkai dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW serta penganugerahan penghargaan kepada Bupati Aceh Besar dan sejumlah tokoh, lembaga, serta mitra strategis yang dinilai memiliki kepedulian dan kontribusi terhadap kemajuan perusahaan media siber.

Menurut Sadhali, rangkaian kegiatan tersebut tidak hanya menjadi agenda seremonial organisasi, tetapi juga sebagai wadah mempererat silaturahmi, memberikan apresiasi, dan membangun kolaborasi yang lebih kuat antara perusahaan media siber, pemerintah, serta seluruh elemen masyarakat.

Pada kesempatan tersebut, Bupati Aceh Besar, Syech Muharram Idris, menyambut baik rencana pelantikan pengurus SMSI Aceh Besar. Ia menyatakan dukungan terhadap kegiatan tersebut dan menyatakan kesiapannya untuk hadir sekaligus menyukseskan agenda organisasi itu.

Bupati juga menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Aceh Besar terbuka untuk terus membangun sinergi dan kemitraan dengan perusahaan media yang tergabung dalam SMSI, terutama dalam mendukung perkembangan organisasi serta kemajuan dunia pers di daerah.

Ia berharap keberadaan SMSI Aceh Besar semakin memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya melalui penyebaran informasi yang sehat, akurat, berimbang, dan bertanggung jawab.

Menurutnya, media memiliki peran strategis dalam memberikan informasi sekaligus menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan daerah.

"Peran media sangat penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Kami berharap SMSI terus berkembang dan mampu menghadirkan pemberitaan yang berkualitas serta memberikan kontribusi positif bagi kemajuan Aceh Besar," demikian harapan Bupati. (*)

Urus KTP, KK dan Akta di Medan Gratis 100 Persen, Baginda P. Siregar Minta Petugas Layani Warga dengan Ramah

admin — Tue, 03 Nov 2026 13:07:00 +0700+0700

MEDAN |Kabar baik bagi masyarakat Kota Medan. Kini, seluruh pengurusan dokumen administrasi kependudukan (adminduk) melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Medan dapat dilakukan secara mandiri dan 100 persen gratis tanpa dipungut biaya sepeser pun.

Masyarakat dapat mengurus berbagai dokumen kependudukan, mulai dari Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el), Kartu Keluarga (KK), akta kelahiran, akta kematian hingga Kartu Identitas Anak (KIA), tanpa harus selalu datang dan mengantre di kantor pelayanan.
Bahkan, dokumen fisik yang telah selesai diproses dapat dikirim langsung ke alamat rumah melalui jasa PT Pos Indonesia dengan tarif pengiriman hanya Rp12.000.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Kadis Dukcapil) Kota Medan, Baginda P. Siregar, A.P., M.Si., saat memberikan keterangan kepada pers, Selasa (3/11/2026), menyampaikan bahwa pihaknya terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan agar semakin mudah dijangkau masyarakat.

Menurutnya, pelayanan adminduk tidak lagi harus terpusat di kantor utama Disdukcapil yang beralamat di Jalan Iskandar Muda Nomor 270, Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah.

Disdukcapil Kota Medan telah memperluas pelayanan melalui kantor-kantor kecamatan se-Kota Medan. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih mudah mengakses layanan sesuai wilayah tempat tinggal masing-masing.
Untuk pelayanan perekaman dan pencetakan KTP-el, sejumlah titik layanan telah disiapkan, di antaranya Kecamatan Medan Belawan, Medan Deli, Medan Labuhan, Medan Tuntungan, Medan Johor, Medan Marelan dan Medan Denai, serta kecamatan lainnya di Kota Medan.

Baginda menegaskan, apabila dalam proses pengurusan administrasi kependudukan terdapat kendala, masyarakat diharapkan tidak langsung menganggap bahwa petugas tidak memberikan pelayanan.
"Kalau ada hal-hal yang tidak pas, bukan berarti kita tidak melayani.

Mungkin saja pemberkasannya kurang lengkap. Karena itu, kita membutuhkan dukungan semua masyarakat," ujar Baginda.

Ia menegaskan, Disdukcapil Kota Medan tetap berkomitmen memberikan pelayanan prima terhadap seluruh kebutuhan administrasi kependudukan masyarakat.

"Kita tetap memberikan pelayanan prima untuk kebutuhan administrasi KK, KTP dan lainnya," tegasnya.

Baginda juga mengingatkan seluruh petugas Disdukcapil agar senantiasa memberikan pelayanan dengan baik, profesional dan penuh keramahan kepada masyarakat.

Menurutnya, pelayanan publik harus mengedepankan sikap humanis, tidak mempersulit masyarakat serta memberikan penjelasan yang baik apabila terdapat persyaratan administrasi yang belum lengkap.

Dengan berbagai kemudahan tersebut, Disdukcapil Kota Medan berharap masyarakat semakin terbantu dalam mengurus dokumen kependudukan. Selain mempermudah akses pelayanan, kebijakan ini juga menjadi bagian dari upaya mewujudkan pelayanan publik yang transparan, cepat, mudah dan bebas pungutan liar.rel

Ahli Pidana: Peradilan Sesat Karena Korban Pencurian Uang melalui ATM BCA Justru Menjadi Tersangka

admin — Tue, 03 Nov 2026 12:15:00 +0700+0700

JAKARTA — Ahli hukum pidana dari UII Prof. Dr. Mudzakkir, S.H., M.H., memberikan pandangan kritis terhadap penanganan perkara dugaan pencurian uang melalui ATM yang justru berujung pada proses pidana terhadap pihak yang mengaku sebagai korban pencurian atas tuduhan pemerasan dan pengancaman.

Dalam keterangannya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tgl 2 November 2026, Prof. Dr. Mudzakkir, S.H., M.H., menegaskan bahwa penyidik Polres Jakarta Pusat tidak boleh menilai suatu perbuatan secara terpisah dari rangkaian peristiwa yang melatarbelakanginya. Penyidik harus memahami tiga dimensi peristiwa hukum, yakni ante factum (sebelum peristiwa), factum (peristiwa), dan post factum (setelah peristiwa).

Menurutnya, apabila permintaan pengembalian uang dan ganti kerugian dilakukan dalam rangka penyelesaian dugaan tindak pidana pencurian secara damai, tindakan tersebut tidak serta-merta dapat dikualifikasikan sebagai pemerasan atau pengancaman.

"Jadi bukan pemerasan, meminta ganti itu bukan pemerasan dalam konteks penyelesaian secara damai," tegas Prof. Mudzakkir dalam keterangannya.

Prof. Mudzakkir menjelaskan bahwa perkara dugaan pencurian uang melalui ATM BCA yang diduga dilakukan oleh Vinson Leocarlius merupakan peristiwa awal yang harus diperiksa untuk menentukan apakah pembayaran uang merupakan bagian dari upaya perdamaian atau benar-benar akibat pemerasan.

Menurutnya, ketika seseorang diduga mengambil uang milik orang lain, kemudian terjadi negosiasi pengembalian uang serta ganti kerugian materiil dan immateriil, seluruh rangkaian tersebut harus diperiksa sebagai satu kesatuan.

Ia berpandangan bahwa perkara dugaan pencurian semestinya diproses terlebih dahulu karena menjadi dasar untuk menilai tuduhan pemerasan yang muncul kemudian.

Lebih lanjut, Prof. Mudzakkir menegaskan bahwa pengembalian uang yang telah dicuri tidak dengan sendirinya menghapus tindak pidana pencurian itu, kecuali terdapat penyelesaian perdamaian yang sah sesuai ketentuan hukum. Pencurian yang diduga dilakukan oleh Vinson Leocarlius adalah voltooid delict atau delik sempurna.

Dengan demikian, penghentian perkara pencurian semata-mata karena uang telah dikembalikan perlu dipersoalkan secara hukum.

Prof. Mudzakkir juga menyoroti keadaan ketika seseorang melakukan pembayaran dalam rangka negosiasi perdamaian, tetapi kemudian melaporkan pihak penerima pembayaran sebagai pelaku pemerasan.

Apa lagi pengiriman uang dengan cara transfer dilakukan sendiri oleh pelapor tanpa diketahui oleh penerima pembayaran. Nomor rekening penerimapun dicari sendiri oleh pengirim uang.

Menurutnya, apabila pembayaran tersebut benar merupakan bagian dari upaya perdamaian, kemudian dikonstruksikan sebagai pemerasan tanpa mempertimbangkan peristiwa pencurian sebelumnya, proses hukum demikian berpotensi keliru dan jangan sampai ini menjadi jebakan.

Ia menegaskan bahwa permintaan ganti kerugian materiil maupun immateriil pada prinsipnya dapat menjadi bagian dari negosiasi perdamaian. Bahkan, pemberitahuan mengenai laporan polisi kepada pihak yang diduga melakukan pencurian tidak otomatis merupakan tindakan pengancaman yang melawan hukum.

Pandangan ahli tersebut menjadi dasar penting untuk mempertanyakan ketepatan penyidik Polres Jakarta Pusat dalam menetapkan pihak yang mengaku sebagai korban pencurian sebagai tersangka pemerasan, terutama apabila unsur pemaksaan yang melawan hukum dan maksud memperoleh keuntungan secara melawan hukum tidak terbukti.

Dalam keterangannya, Prof. Mudzakkir secara khusus mengingatkan bahwa proses hukum yang tidak mempertimbangkan hubungan antara perkara pencurian dan tuduhan pemerasan berpotensi menimbulkan penyesatan proses peradilan.

"Kalau proses kesesatan ini berlanjut harus berhenti. Supaya apa? Tidak terjadi kesesatan berikutnya," ujarnya.

Ia juga memperingatkan agar proses hukum yang seharusnya saling berkaitan tidak dipisahkan sedemikian rupa hingga menghasilkan kesimpulan dan putusan yang keliru.

Menurut Prof. Mudzakkir, perkara pemerasan sebaiknya dihentikan sementara atau ditunda penanganannya sampai perkara dugaan pencurian yang menjadi latar belakangnya diperiksa dan diselesaikan.

Ahli turut menyinggung konsep obstruction of justice atau perintangan proses peradilan sebagai risiko hukum apabila terdapat tindakan yang secara melawan hukum menyesatkan proses penegakan keadilan. Namun, ada atau tidaknya pelanggaran tersebut tetap memerlukan pembuktian tersendiri.

Polisi Diminta Mengevaluasi Kembali Penanganan Perkara
Berdasarkan pandangan ahli tersebut, penghentian penyidikan dugaan pencurian dan kelanjutan perkara pemerasan terhadap pihak yang mengaku sebagai korban perlu dievaluasi secara menyeluruh.

Prof. Mudzakkir berpandangan bahwa penyidik dapat mempertimbangkan pembukaan kembali perkara pencurian apabila terdapat bukti yang belum dinilai secara tepat. Pemeriksaan terhadap perkara awal itu diperlukan untuk memperoleh kebenaran materiil dan mencegah kekeliruan dalam proses peradilan.

Keterangan Prof. Mudzakkir menjadi kritik serius terhadap konstruksi hukum perkara ini. Jangan sampai pihak yang melaporkan dugaan pencurian justru dipidana karena menempuh upaya perdamaian dan meminta penggantian kerugian yang dialaminya.

Pandangan tersebut sekaligus mengingatkan aparat penegak hukum bahwa penetapan tersangka harus didasarkan pada pembuktian unsur tindak pidana secara utuh, objektif, dan tidak terlepas dari rangkaian fakta yang mendahuluinya.

Sebab, ketika dugaan tindak pidana asal tidak diperiksa secara tuntas, sementara akibat dari upaya penyelesaiannya justru diproses sebagai tindak pidana baru, terdapat risiko serius terjadinya kekeliruan penegakan hukum yang dapat bermuara pada peradilan sesat.

Kuasa Hukum terdakwa BPT minta Kapolri untuk memeriksa Kapolres Jakarta Pusat Kombes Reynold dan jajaran yang melakukan penyidikan ini.

Rianto SH MH Apresiasi Kehadiran Tokoh Penting Sumut di Resepsi Pernikahan Bella-Fahdi Lubis

admin — Tue, 03 Nov 2026 10:58:00 +0700+0700

MEDAN – Rianto, S.H., M.H., yang akrab disapa Anto Genk, menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh tamu undangan, para pejabat, tokoh masyarakat, sahabat, kerabat, serta seluruh pihak yang telah hadir dan memberikan doa restu pada resepsi pernikahan putrinya, Bella, dengan Fahdi Lubis di Hotel Santika Medan, Sabtu (31/10/2026).

Rianto yang merupakan CEO Media Sumut24 sekaligus Ketua Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Sumatera Utara, menyatakan rasa syukur dan kebahagiaannya atas perhatian serta dukungan berbagai kalangan yang telah ikut menjadi bagian dari hari istimewa keluarga besarnya.

Secara khusus, Rianto menyampaikan penghargaan kepada Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution, Wakil Wali Kota Medan Zakiyuddin Harahap, Anggota DPR RI Ade Zona Prasetio, Maruli Siahaan, para akademisi, tokoh masyarakat, serta seluruh undangan yang telah meluangkan waktu untuk menghadiri resepsi pernikahan putrinya.

"Atas nama keluarga besar, saya dan istri mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh tamu undangan, para pejabat, tokoh masyarakat, sahabat, kerabat, dan seluruh keluarga yang telah berkenan hadir serta memberikan doa restu kepada kedua mempelai, Bella dan Fahdi Lubis," ujar Rianto.

Ia juga menyampaikan terima kasih secara khusus kepada seluruh pihak yang telah mengirimkan karangan bunga, ucapan selamat, serta berbagai bentuk perhatian dan dukungan lainnya.

"Perhatian, doa, dukungan, dan karangan bunga yang dikirimkan kepada keluarga kami merupakan kehormatan sekaligus kebahagiaan yang sangat berarti. Kami merasa bersyukur karena begitu banyak sahabat, saudara, dan rekan dari berbagai kalangan yang turut berbagi kebahagiaan bersama keluarga kami," ungkapnya.

Rianto juga menyampaikan permohonan maaf apabila dalam penyelenggaraan acara masih terdapat kekurangan, baik dalam penyambutan, pelayanan maupun hal-hal lainnya.

"Jika selama pelaksanaan acara terdapat kekurangan dan hal-hal yang kurang berkenan, baik dalam penyambutan maupun pelayanan, kami sekeluarga memohon maaf yang sebesar-besarnya," tambahnya.

Lebih lanjut, Rianto berharap seluruh kebaikan dan perhatian yang diberikan para tamu undangan mendapat balasan terbaik dari Allah SWT.

"Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan Bapak/Ibu sekalian dengan keberkahan, kesehatan, kemudahan rezeki, dan kebahagiaan. Semoga silaturahmi dan persaudaraan yang telah terjalin selama ini semakin erat," tuturnya.

Menutup ungkapannya, Rianto bersama keluarga besar kedua mempelai kembali menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah menjadikan pernikahan Bella dan Fahdi sebagai momentum penuh kebahagiaan dan kenangan indah bagi keluarga besar mereka.red

Enam Ketua KADIN Kabupaten/Kota Tolak Hadiri Musprov ke-7, Desak Transparansi Dana dan Keterwakilan Daerah

admin — Tue, 03 Nov 2026 10:40:00 +0700+0700

LEBAK, BANTEN – Pelaksanaan Musyawarah Provinsi (Musprov) Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Provinsi Banten ke-7 yang dijadwalkan berlangsung di Hotel Keisha, Kabupaten Lebak, Selasa (3/11/2026), diwarnai penolakan dari enam Ketua KADIN kabupaten/kota.

Enam Ketua KADIN tersebut secara tegas menyatakan tidak akan menghadiri Musprov. Mereka berasal dari KADIN Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Pandeglang, Kota Serang, dan Kabupaten Serang.

Sikap tersebut bukan tanpa alasan. Para Ketua KADIN daerah menginginkan adanya transparansi terkait dana perimbangan serta jaminan keterwakilan kabupaten/kota dalam struktur kepengurusan KADIN Provinsi Banten.

Perwakilan para Ketua KADIN kabupaten/kota se-Provinsi Banten yang juga Ketua KADIN Kabupaten Tangerang, H. Zulkarnain, SE, membenarkan adanya kesepakatan enam daerah untuk tidak menghadiri Musprov ke-7.

Terpisah salah satu pengurus Kadin Uding menyatakan, terdapat dua persoalan mendasar yang menjadi perhatian para Ketua KADIN daerah, yakni keterbukaan pengelolaan dana perimbangan dan komposisi kepengurusan KADIN Provinsi Banten yang harus memberikan ruang keterwakilan bagi kabupaten/kota.

"Para Ketua KADIN kabupaten/kota menginginkan adanya transparansi dana perimbangan. Selain itu, struktur organisasi KADIN Provinsi Banten harus mengakomodasi keterwakilan dari kabupaten/kota," menjadi pokok tuntutan yang disampaikan dalam sikap bersama tersebut.

Bagi para Ketua KADIN daerah, persoalan ini bukan semata-mata menyangkut kepentingan personal ataupun perebutan jabatan organisasi. Lebih dari itu, menyangkut prinsip keadilan organisasi, transparansi, dan penghargaan terhadap keberadaan KADIN kabupaten/kota sebagai bagian dari struktur organisasi di Provinsi Banten.

Mereka menginginkan agar KADIN Provinsi Banten dibangun melalui prinsip kebersamaan, bukan hanya menjadi organisasi yang didominasi oleh kepentingan kelompok tertentu.

Tidak hadirnya enam Ketua KADIN daerah dalam Musprov kali ini tentu menjadi catatan penting bagi penyelenggara. Sebab, konsolidasi organisasi dan keterlibatan seluruh daerah merupakan bagian penting dalam menjaga soliditas KADIN sebagai wadah dunia usaha.

Kini, perhatian tertuju kepada panitia dan penyelenggara Musprov KADIN Banten ke-7. Apakah tuntutan transparansi dana perimbangan dan keterwakilan daerah akan mendapatkan jawaban?

Sebab, organisasi pengusaha seharusnya menjadi rumah bersama bagi seluruh pelaku usaha di Banten, termasuk KADIN kabupaten/kota yang memiliki peran strategis dalam menggerakkan perekonomian daerah.

Musprov bukan sekadar memilih ketua dan menyusun kepengurusan, tetapi juga momentum membangun kepercayaan, transparansi, dan keadilan organisasi.

HAJI, TOLERANSI, DAN BATAS YANG PERLU DIJAGA

admin — Tue, 03 Nov 2026 09:06:00 +0700+0700

Oleh Abdullah Rasyid
Pendiri GREAT Institute
Pengurus Pusat MES (Masyarakat Ekonomi Syahriah)

Bagi seorang calon jemaah yang telah menabung bertahun-tahun, keberangkatan haji adalah peristiwa yang sangat pribadi. Ada hasil kerja keras, doa keluarga, dan harapan agar tubuh masih cukup kuat untuk menunaikan ibadah. Ketika akhirnya berangkat, yang dibutuhkan sederhana: petugas yang dapat dipercaya, pelayanan yang manusiawi, serta bimbingan ibadah yang menenteramkan.

Dari kebutuhan jemaah itulah wacana pelibatan nonmuslim dalam pelayanan haji sebaiknya dibicarakan.

Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak mendorong partisipasi masyarakat lintas agama untuk mendukung pelayanan jemaah. Semangat yang hendak dibangun adalah gotong royong dan persaudaraan dalam masyarakat Indonesia yang majemuk. Gagasan tersebut mendapat tanggapan dari Wakil Ketua Umum MUI, KH M Cholil Nafis, yang membedakan tugas teknis atau lapangan dengan tugas pembimbingan dan pelaksanaan ibadah.

Perbedaan itu penting. Istilah "petugas haji" mencakup pekerjaan yang luas. Ketika semuanya disebut dengan istilah yang sama, masyarakat dapat membayangkan seorang pembimbing manasik, sementara pemerintah mungkin sedang membicarakan dukungan administrasi keberangkatan di daerah. Percakapan pun mudah memanas sebelum maksud kebijakannya dipahami.

Kekhususan Ibadah Harus Dihormati

Haji memiliki tuntunan, rukun, kewajiban, dan larangan yang mengikat umat Islam. Jemaah membutuhkan pembimbing yang memahami ketentuan tersebut sekaligus mampu mendampingi mereka ketika menghadapi persoalan ibadah.

Seorang jemaah lansia yang kebingungan mengenai tahapan manasik memerlukan lebih dari penjelasan prosedur. Ia membutuhkan tuntunan yang benar, kesabaran, serta keyakinan bahwa orang yang mendampinginya memahami tanggung jawab keagamaan itu.

Karena itu, pendirian bahwa pembimbing ibadah harus seorang muslim memiliki alasan yang jelas. Penghormatan terhadap kekhususan agama merupakan bagian dari kehidupan bersama yang sehat. Setiap pemeluk agama berhak menjalankan ibadah dengan tuntunan dan pendampingan yang sesuai dengan keyakinannya.

Namun, menjadi muslim saja juga belum cukup untuk menjalankan amanah sebagai petugas. Tetap diperlukan kompetensi, kesehatan, integritas, dan kesiapan melayani. Identitas keagamaan memenuhi salah satu persyaratan; kualitas kerja menentukan apakah jemaah benar-benar tertolong.

Gotong Royong Memerlukan Pembagian Peran

Dalam kehidupan sehari-hari, kepedulian lintas agama tumbuh melalui tindakan yang bersahaja. Membantu orang lanjut usia, memberikan informasi, mengatur kendaraan, atau menolong keluarga yang kesulitan merupakan pekerjaan kemanusiaan yang dapat mempertemukan siapa saja.

Ruang seperti itu layak dipertimbangkan dalam dukungan pelayanan haji di dalam negeri, sepanjang sesuai dengan aturan dan kebutuhan nyata. Misalnya, dukungan teknis di daerah, pengelolaan informasi, atau bantuan bagi keluarga jemaah.

Akan tetapi, partisipasi tersebut harus disertai penjelasan tentang status, kewenangan, lokasi kerja, dan tanggung jawabnya. Menjadi pegawai kementerian, tenaga pendukung, relawan, pembimbing ibadah, dan petugas yang mendampingi jemaah ke Arab Saudi merupakan kedudukan yang perlu dibedakan.

Dokumen resmi rekrutmen PPIH Arab Saudi tahun 2026 masih mencantumkan beragama Islam sebagai syarat umum. Dengan demikian, wacana partisipasi lintas agama tidak boleh langsung dipahami sebagai perubahan seluruh ketentuan perekrutan petugas.

Pemerintah perlu menyampaikan batas itu secara terang agar masyarakat memperoleh kepastian.

Dahulukan Kebutuhan Jemaah

Pandangan untuk mendahulukan tenaga muslim ketika tersedia dalam jumlah dan kualitas yang mencukupi patut dipertimbangkan, terutama untuk penugasan yang melekat pada pendampingan ibadah. Meski demikian, kebutuhan tenaga harus dihitung berdasarkan pekerjaan, kemampuan, dan kondisi lapangan.

Jika muncul kekurangan petugas, pemerintah perlu menjelaskan jenis keahlian yang kurang, lokasi kekurangannya, serta cara pemenuhannya. Jika tenaga sudah mencukupi, penambahan personel perlu dipertimbangkan manfaat dan biayanya.

Jemaah berhak mengetahui bahwa setiap keputusan diambil untuk memperbaiki pelayanan. Mereka memerlukan makanan yang layak, transportasi yang tertib, bantuan kesehatan yang cepat, dan petugas yang hadir ketika dicari.

Tujuan memperkuat toleransi patut dihargai. Pelaksanaannya akan lebih bermakna apabila sekaligus menjawab kebutuhan tersebut. Kehadiran seseorang sebagai petugas harus membawa manfaat yang dapat dirasakan, bukan sekadar melengkapi pesan dalam acara seremonial.

Kejelasan Kebijakan Menjaga Kepercayaan

Untuk penugasan di luar negeri, pemerintah juga harus memastikan kepatuhan terhadap ketentuan Arab Saudi, termasuk pembatasan akses wilayah dan izin penugasan. Kewenangan pemerintah Indonesia dalam merekrut tenaga tidak dengan sendirinya menentukan tempat tenaga tersebut boleh bekerja di negara lain.

Karena itu, sebelum memperluas pelibatan, Kementerian Haji dan Umrah perlu menetapkan pembagian tugas yang mudah dipahami: pekerjaan yang berkaitan dengan ibadah, pekerjaan pendukung, persyaratan masing-masing, serta mekanisme pengawasannya. Pembahasannya perlu melibatkan ulama dan pelaksana lapangan agar pertimbangan syariat bertemu dengan kebutuhan operasional.

Pemerintah juga perlu mendengarkan kegelisahan masyarakat tanpa tergesa memberi cap antitoleransi. Sebaliknya, dukungan kemanusiaan dari warga nonmuslim patut diterima dengan sikap hormat selama berada dalam ruang yang tepat.

Pada akhirnya, kepercayaan tumbuh ketika batas dijelaskan dan tanggung jawab dijalankan. Umat Islam dapat menunaikan hajinya dengan tenang, sementara persaudaraan kebangsaan tumbuh melalui bantuan yang tulus dan saling menghormati.

Ukuran keberhasilan penyelenggaraan haji tetap berada pada pengalaman jemaah: apakah mereka dibimbing dengan benar, dilayani dengan sabar, dan dipulangkan dengan selamat. Kepada merekalah setiap wacana kebijakan harus dipertanggungjawabkan.

DPW PENDAWA SUMUT SERAHKAN SK DPC SIMALUNGUN, FADDLY IRWANSYAH: JADI LANDASAN PENGUATAN ORGANISASI

admin — Tue, 03 Nov 2026 00:21:00 +0700+0700

SIMALUNGUN | Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Pendawa Sumatera Utara menyerahkan Surat Keputusan (SK) kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Pendawa Kabupaten Simalungun atas nama Pengurus Besar (PB) Pendawa Indonesia, Senin (2/11/2026).

Penyerahan SK dilakukan oleh Sekretaris DPW Pendawa Sumut, Faddly Irwansyah, kepada Sekretaris DPC Pendawa Kabupaten Simalungun, Muhardi, S.H.

Penyerahan SK tersebut menjadi bagian dari langkah penguatan struktur organisasi Pendawa di daerah sekaligus mempertegas keberadaan dan legalitas kepengurusan DPC Pendawa Kabupaten Simalungun di bawah naungan PB Pendawa Indonesia.

Sejumlah pengurus DPW Pendawa Sumut turut hadir dalam kegiatan tersebut, yakni Drs. Frans Saut Lbn Tobing selaku Wakil Sekretaris DPW Pendawa Sumut, Jasmaini selaku Wakil Bendahara, serta Alfarida Pratama, S.Kom., dari Biro Srikandi DPW Pendawa Sumut.

Kehadiran jajaran pengurus wilayah tersebut menunjukkan dukungan terhadap pembentukan dan penguatan kepengurusan Pendawa di Kabupaten Simalungun.

Dengan diserahkannya SK kepengurusan ini, DPC Pendawa Kabupaten Simalungun diharapkan segera memperkuat konsolidasi internal, membangun soliditas antarpengurus, serta menjalankan program-program organisasi yang berorientasi pada persaudaraan, silaturahmi, dan kepedulian sosial.

DPW Pendawa Sumut juga berharap kepengurusan DPC Pendawa Kabupaten Simalungun dapat menjadi bagian penting dalam memperluas kiprah organisasi Pendawa di Sumatera Utara.

Penyerahan SK ini sekaligus menjadi momentum mempererat hubungan antara pengurus wilayah dan pengurus cabang dalam membangun Pendawa yang semakin solid dan berkesinambungan. Red

Rizal Rudi Surya Maju sebagai Ketua DKP PWI Sumut, Siap Menjaga Etika dan Integritas PWI Sumut

admin — Mon, 02 Nov 2026 16:57:00 +0700+0700

Medan,Wakil Pemimpin Redaksi (Wapemred) I Harian Analisa, Rizal Rudi Surya, SH menyatakan siap maju untuk menjadi bakal calon Ketua Dewan Kehormatan Provinsi (DKP) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumatera Utara (Sumut) masa bakti 2026-2031.

"Hari ini saya mengambil formulir pendaftaran sebagai bakal calon Ketua DKP PWI Sumut masa bakti 2026-2031," ujar Rizal Rudi Surya, SH, usai mengambil formulir pendaftaran bakal calon PWI Sumut di Gedung Parada Harahap, Jalan Adinegoro Nomor 4, Kelurahan Gaharu, Kecamatan Medan Timur, Senin (2/11/2026).

Menurut Rizal yang juga Ahli Pers dari Dewan Pers menyatakan, keinginan dan tekadnya untuk maju sebagai bakal calon DKP Ketua PWI Sumut masa bakti 2026-2031 berawal dari desakan kawan-kawan. "Ketika kita diminta sebagai ahli pers untuk menangani beberapa kasus, maupun ketika menguji Uji Kompetensi Wartawan (UKW), banyak desakan dan permintaan agar maju sebagai Ketua DKP PWI Sumut. Berlandaskan permintaan dan desakan itu, saya bertekad untuk maju," ujarnya didampingi sejumlah pendukung.

Rizal menegaskan, keinginannya untuk maju sebagai Ketua DKP PWI Sumut bertujuan menjaga integritas PWI Sumut. Sesuai namanya, imbuh Rizal, Dewan Kehormatan, maka kita berniat dan bertekad menjaga etika dan integritas PWI.

"Sebagai Ahli Pers, saya kerap diminta keterangan oleh Aparat Penegak Hukum (APH). Karena itu, kami ingin menjaga kehormatan dan integritas PWI Sumut. Karena itu kami memilih tagline 'Menjaga Etika dan Integritas PWI' dalam perjuangan ini," pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana (OT) Konferensi PWI Sumut 2026, Rifki Warisan menegaskan, pendaftaran dan pengembalian Ketua PWI Sumut dan Ketua DKP PWI Sumut masa bakti 2026-2031 mulai 2 November sampai 6 November 2026 pukul 11.00 WIB hingga 16.00 WIB. Sedangkan batas pengembalian 7-8 November 2026 untuk memberi waktu bagi bakal calon untuk memperbaiki atau melengkapi berkas jika ada kekurangan.

"Pada 9 November 2026 penetapan berkas calon yang memenuhi syarat maupun tidak memenuhi syarat yang selanjutnya akan dikirim ke Jakarta untuk ditetapkan oleh PWI Pusat sebagai rekomendasi bakal calon," tutur Rifki didampingi Sekretaris Panitia Pelaksana Sahat Rahmat Hamonangan Panggabean.

Dijelaskannya, syarat organisasi untuk calon Ketua PWI dan calon Ketua DKP PWI Sumut secara umum meliputi, telah menjadi anggota biasa minimal lima tahun dan masih aktif. Kemudian bersertifikat Uji Kompetensi Wartawan (UKW) Utama, pernah menjadi pengurus PWI, baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota, melampirkan surat-surat pernyataan, surat keterangan sehat, surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) dan lainnya.

Sedangkan syarat khusus bakal calon Ketua DKP, minimal berusia 40 tahun syarat dukungan dan kartu anggota, mendapat dukungan minimal 10% dari data Pemilih Sementara (DPS) hasil revisi. "Wajib melampirkan Kartu Tanda Anggota (KTA) biasa yang masih aktif secara fisik atau fisik kartu asli harus dibawa dan diserahkan saat mendaftar untuk diverifikasi guna mencegah duplikasi data serta penyalahgunaan nama.

"Bakal calon Ketua DKP PWI Sumut yang telah mendaftar hingga saat ini baru dua orang, yaitu Chairul Muslim dan Rizal Rudi Surya," tutup Rifki.