Padangsidimpuan — Halomedan.com
APBD Kota Padangsidimpuan dinilai masih belum berfungsi optimal sebagai mesin penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. Struktur anggaran yang cenderung didominasi belanja rutin membuat ruang fiskal untuk pembangunan dan penguatan ekonomi masyarakat menjadi terbatas.
Hal ini disampaikan oleh Rusydi Nasution, STP, MM (IPB), Ketua Partai Gerindra Kota Padangsidimpuan sekaligus mantan bankir, yang menilai bahwa saat ini sudah saatnya dilakukan transformasi fiskal secara menyeluruh di daerah tersebut.
Menurutnya, APBD seharusnya tidak hanya dipahami sebagai dokumen administrasi tahunan, tetapi sebagai instrumen strategis untuk mendorong kesejahteraan masyarakat, membuka lapangan kerja, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.
"APBD itu harus menjadi alat pembangunan, bukan sekadar alat membiayai rutinitas birokrasi," demikian semangat yang disampaikan dalam analisisnya.
Belanja Rutin Masih Mendominasi
Baca Juga:
Dari struktur APBD yang ada, belanja operasi tercatat mencapai 86,89 persen dari total belanja daerah. Dari porsi tersebut, belanja pegawai berada pada angka 52,65 persen.
Sementara itu, belanja modal yang seharusnya menjadi motor pembangunan aset produktif dan infrastruktur ekonomi, hanya berada di angka 3,60 persen.
Kondisi ini dinilai menunjukkan bahwa APBD masih lebih banyak terserap untuk kebutuhan rutin pemerintahan, dibandingkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
Kemandirian Fiskal Masih Rendah
Baca Juga:
Dari sisi pendapatan, tingkat kemandirian fiskal Kota Padangsidimpuan masih berada di angka 20,34 persen. Artinya, ketergantungan terhadap transfer dari pemerintah pusat dan provinsi masih sangat tinggi.
Sementara itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) per kapita yang berada di kisaran Rp496 ribu per tahun dinilai masih menunjukkan bahwa potensi ekonomi daerah belum tergarap maksimal.
Padahal, sebagai daerah yang memiliki posisi strategis sebagai pusat perdagangan dan jasa di wilayah Tapanuli bagian selatan, ruang penguatan ekonomi dinilai masih sangat terbuka.
Perlu Perubahan Arah Kebijakan Fiskal
Kondisi ini memunculkan dorongan agar pemerintah daerah segera melakukan transformasi fiskal, terutama dalam hal efisiensi belanja dan peningkatan belanja produktif.
Efisiensi belanja pegawai dan rasionalisasi kegiatan yang tidak berdampak langsung ke masyarakat disebut menjadi langkah awal yang penting. Ruang fiskal yang muncul dari efisiensi tersebut diharapkan dapat dialihkan ke sektor yang lebih produktif.
PAD dan Aset Daerah Perlu Digenjot
Selain belanja, sektor pendapatan juga dinilai membutuhkan reformasi serius. Optimalisasi PAD tidak selalu harus melalui kenaikan pajak, tetapi melalui perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan, serta digitalisasi sistem pemungutan.
Sektor seperti pajak restoran, hotel, hiburan, reklame, hingga parkir dinilai masih memiliki potensi besar untuk ditingkatkan.
Di sisi lain, aset-aset daerah yang selama ini belum produktif seperti lahan tidur, bangunan kosong, dan aset komersial juga dinilai perlu segera dioptimalkan melalui skema kerja sama dengan pihak swasta.
Fokus ke Infrastruktur dan UMKM
Jika ruang fiskal berhasil diperbaiki, maka anggaran daerah diharapkan benar-benar diarahkan ke sektor yang memberikan efek berganda bagi ekonomi masyarakat.
Pembangunan infrastruktur ekonomi seperti jalan produksi, pasar rakyat, kawasan perdagangan, dan drainase kawasan usaha menjadi prioritas utama.
Selain itu, penguatan UMKM juga dinilai penting melalui pembentukan sentra usaha, program inkubasi bisnis, serta peningkatan kapasitas pelaku usaha lokal.
Transformasi digital, termasuk digitalisasi UMKM dan sistem pembayaran elektronik, juga dianggap sebagai langkah yang tidak bisa ditunda.
Penutup
Transformasi fiskal, menurut pandangan tersebut, bukan hanya soal perubahan komposisi angka dalam APBD, tetapi perubahan paradigma dalam pengelolaan keuangan daerah.
APBD harus ditempatkan sebagai instrumen pembangunan yang mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara nyata.
Dengan potensi yang dimiliki, Padangsidimpuan dinilai sebenarnya memiliki peluang besar untuk tumbuh lebih cepat. Namun hal itu hanya bisa tercapai jika ada keberanian untuk melakukan reformasi fiskal secara konsisten dan berkelanjutan.
"Ukuran keberhasilan daerah bukan pada besarnya APBD, tetapi pada manfaat yang dirasakan masyarakat," demikian penutup pandangan tersebut.Oleh: Rusydi Nasution, STP, MM (IPB)
Ketua Partai Gerindra Kota Padangsidimpuan, Mantan Bankir.red
