MENJADIKAN RAKYAT INDONESIA MENUJU KEDAULATAN DAN KETAHANAN PANGAN

:
Oleh : H Syahrir Nasution

Jangan hanya bicara soal beras. Kedaulatan pangan adalah soal masa depan bangsa.

Indonesia adalah negara agraris dengan tanah yang luas, laut yang kaya, hutan dan keanekaragaman hayati yang luar biasa. Namun kekayaan tersebut belum otomatis membuat seluruh rakyat berdaulat atas pangannya sendiri.

Kedaulatan pangan tidak cukup diukur dari apakah beras tersedia di pasar. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah: siapa yang menguasai lahan, siapa yang memproduksi pangan, siapa yang mengendalikan distribusi, siapa yang menentukan harga, dan apakah petani memperoleh kehidupan yang layak dari pekerjaannya?

Karena itu, membangun ketahanan pangan harus dimulai dari memperkuat petani, nelayan, peternak, pembudi daya ikan dan seluruh pelaku pangan rakyat.

Pemerintah perlu memastikan lahan pertanian produktif tidak terus-menerus tergerus alih fungsi. Infrastruktur irigasi harus dibangun dan dirawat. Benih, pupuk, teknologi, pembiayaan dan akses pasar harus tersedia dengan harga yang wajar. Petani jangan hanya menjadi objek kebijakan, tetapi harus menjadi subjek utama pembangunan pangan nasional.

Baca Juga:

• DPRD SU Desak BPK RI Audit Investigasi Proyek Revitalisasi Lapangan Merdeka Rp575,5 Miliar
• Satgas Pangan Deli Serdang Gencar Sidak Pasar, Pastikan Harga dan Stok Aman di Bulan Ramdhan

Di sisi lain, Indonesia juga harus mengembangkan diversifikasi pangan. Ketergantungan berlebihan terhadap satu komoditas membuat sistem pangan rentan. Jagung, sagu, singkong, ubi, sorgum, kedelai, hortikultura, ikan dan berbagai pangan lokal harus ditempatkan sebagai bagian penting dari strategi pangan nasional.

Kedaulatan pangan juga berarti membangun rantai pasok yang adil. Jangan sampai petani menjual hasil panennya dengan harga murah, sementara konsumen membeli dengan harga mahal. Mata rantai distribusi yang terlalu panjang harus dibenahi. Negara harus hadir ketika terjadi gejolak harga, tetapi intervensi tersebut jangan sampai justru mematikan insentif produksi petani.

Program pangan nasional, termasuk program makan bergizi, seharusnya dapat menjadi mesin penggerak ekonomi petani dan UMKM pangan lokal. Jika kebutuhan pangan program pemerintah dapat diserap dari produksi petani dan nelayan dalam negeri melalui mekanisme yang transparan dan efisien, maka uang negara berputar di desa dan memperkuat ekonomi rakyat.

Pada akhirnya, ketahanan pangan bukan sekadar urusan Kementerian Pertanian atau pemerintah pusat. Ini merupakan agenda lintas sektor: pendidikan, kesehatan, perdagangan, perindustrian, kelautan, pekerjaan umum, keuangan hingga pemerintah daerah.

Baca Juga:

• Dukung Kesejahteraan Warga, Polda Sumut Salurkan Beras SPHP Lewat GPM
• Kapolresta Deli Serdang dan Forkopimda Ikuti Launching Gerakan Pangan Murah Bersama Kapolri

Sebab rakyat yang sehat membutuhkan makanan bergizi. Anak-anak yang belajar membutuhkan asupan yang cukup. Petani membutuhkan kepastian pasar. Nelayan membutuhkan laut yang sehat. Dan negara membutuhkan sistem pangan yang tidak mudah diguncang krisis global.

Indonesia tidak boleh menjadi bangsa besar yang kaya sumber daya, tetapi rapuh dalam urusan pangan.

Kedaulatan pangan harus dibangun dari desa, dari sawah, ladang, kebun, tambak, laut dan pasar rakyat. Negara hadir bukan sekadar sebagai regulator, tetapi sebagai pelindung dan penggerak ekosistem pangan nasional.

Jika petani sejahtera, pangan tersedia. Jika pangan tersedia dan terjangkau, rakyat kuat. Jika rakyat kuat, negara berdaulat.

Itulah sesungguhnya makna menjadikan rakyat Indonesia menuju kedaulatan pangan dan ketahanan pangan.