Sabtu, 09 Mei 2026

Selewengkan Dana Desa, Manimbun Hutabarat divonis 4 tahun penjara

Administrator
Senin, 30 Agustus 2021 13:29 WIB
Selewengkan Dana Desa, Manimbun Hutabarat divonis 4 tahun penjara

Medan, Halomedan.co
Manimbun Hutabarat (54), Kepala Desa Pagarbatu Kecamatan Sipoholon, Kab. Tapanuli Utara (Taput) divonis 4 tahun penjara, karena terbukti bersalah korupsi Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp 139,7 juta.

Putusan itu disampaikan majelis hakim diketuai Immanuel Tarigan dalam sidang virtual di ruang Cakra-8 Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan, Senin (30/8/2021).

Selain hukuman 4 tahun penjara, terdakwa juga dikenai denda Rp 200 juta subsider 2 bulan kurungan, dan diwajibkan membayar uang pengganti (UP) kerugian negara sebesar Rp 139.782.022 subsider 6 bulan penjara.

Disebutkan, terdakwa Manimbun Hutabarat, selaku Kepala Desa Pagar Batu Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara Periode tahun 2015 s/d 2021.

Bertujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan Negara.

Persisnya, perbuatan terdakwa telah secara sah melawan hukum memperkaya diri sendiri dalam pengelolaan DD dan ADD yang mengakibatkan kerugian keuangan negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara sebesar Rp.139.782.022.

Menurut majelis hakim, perbuatan terdakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Putusan majelis hakim lebih ringan dibanding tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Juleser Simaremare yang menuntut terdakwa 5 tahun penjara denda Rp 300 juta subsider 3 bulan kurungan serta uang pengganti Rp 139.782.022 subsider 1 tahun penjara. (zul)



Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News
Editor
: Administrator
SHARE:
Berita Terkait
KORSA Apresiasi Majelis Hakim PN Semarang, Putusan Bebas Babay Faridz Wajdi Dinilai Tegakkan Keadilan Substantif

KORSA Apresiasi Majelis Hakim PN Semarang, Putusan Bebas Babay Faridz Wajdi Dinilai Tegakkan Keadilan Substantif

Kuasa Hukum Sebut Tak Ada Bukti Aliran Dana, PK Kasus APD Sumut Masuki Babak Krusial

Kuasa Hukum Sebut Tak Ada Bukti Aliran Dana, PK Kasus APD Sumut Masuki Babak Krusial

Kajati Sumut Dituding Ogah Jumpa Wartawan, Audensi dan Minta Informasi Forwaka Sumut Ditolak

Kajati Sumut Dituding Ogah Jumpa Wartawan, Audensi dan Minta Informasi Forwaka Sumut Ditolak

S Alias Nino dan Na Oknum Agent Penyalur TKI Ilegal Dilaporkan ke Polda Sumut

S Alias Nino dan Na Oknum Agent Penyalur TKI Ilegal Dilaporkan ke Polda Sumut

KJRI Shanghai dan Diplomasi Pengetahuan untuk Indonesia

KJRI Shanghai dan Diplomasi Pengetahuan untuk Indonesia

Pembukaan Muswil VII KAHMI Sumut,  Abdullah Puteh : KAHMI Harus Tampil Sebagai Kekuatan Moral

Pembukaan Muswil VII KAHMI Sumut, Abdullah Puteh : KAHMI Harus Tampil Sebagai Kekuatan Moral

Komentar
Berita Terbaru