Ini Dia Tetty Paruntu Yang Beruntung Dipanggil Jokowi

Jakarta, Sosok perempuan yang akrab disapa Tetty Paruntu paling menarik perhatian publik. Perempuan yang juga poitikus Partai Golkar ini lahir di Manado, Sulawesi Utara, pada 25 September 1967. Dia menjabat sebagai Bupati di Kabupaten Minahasa Selatan untuk pada periode 2010-2015 dan kemudian lanjut sampai periode ke dua. Masa jabatannya berakhir pada 2020, dan kini namanya santer disebut sebagai calon menteri Jokowi 2019 sampai 2024.

Dikutip dari CNBCIndonesia.com, Tetty berasal dari keluarga terpandang di Sulawesi Utara. Ayahnya adalah mantan Rektor Universitas Sam Ratulangi Jopie Paruntu, sementara ibunda Jenny Y Tumbuan adalah politikus dan pernah menjabat sebagai anggota DPR.

Anak Tetty, yakni Adrian Jopi Paruntu saat ini tercatat sebagai anggota DPR yang tergolong milenial. Berdasarkan data LHKPN KPK, Adrian memiliki harta kekayaan Rp 1,64 miliar.

Sebelum terjun ke politik dan menjadi Bupati Minahasa Selatan, Tetty banyak menekuni bisnis. Dioa pernah menjabat Presiden Direktur PT Puspita Adhiniaga Indonesia, Presiden Direktur PT Chandra Ekakarya Pratam, dan Direktur PT Partim Indomakmur.

Sebelumnya, Tetty sempat menjadi komisaris PT Chandra Ekakarya Pratama (1999-2006) dan PT Trutama Star (2004-2009). Perusahaan-perusahaan tersebut bergerak di bidang distribusi, alat-alat berat, perangkat telekomunikasi, dan perkapalan.

Tetty menyelesaikan pendidikan di SD Budi Mulia Bogor, SMP Budi Mulia Bogor, Harry Carlton Comprehensive School, Suthon Bomington – Notingham, Inggris. Setelah itu dia melanjutkan di Pitman College pada jurusan Manajemen Bisnis.

Nama Tetty, sempat disebut dalam kasus dugaan korupsi dengan terdakwa politikus Golkar, Bowo Sidok Pangarso. Tetty sempat dimintai bersaksi di sidang Tipikor. Keterangan Tetty dalam sidang itu berkaitan dengan pengajuan proposal revitalisasi pasar di Minahasa Selatan.

Dalam persidangan sebelumnya, Bowo menjelaskan adanya program pengembangan pasar dari Kementerian Perdagangan (Kemendag) yang dibahas di Komisi VI DPR. Dalam program itu, Bowo mengaku dirinya membantu mengusulkan revitalisasi pasar di Minahasa Selatan tetapi, menurut Bowo, si kepala daerah itu sendiri yang harus bersurat ke Kemendag. berbagai sumber