Presiden dengan Kabinetnya yang Gemuk

OPINI — Ada satu istilah yang pernah begitu melekat pada sosok Prabowo Subianto: gemoy. Sebuah citra yang menggambarkan sisi santai, humoris, dan dekat dengan masyarakat.

Namun, ketika gaya kepemimpinan bertemu dengan struktur pemerintahan, muncul pertanyaan yang jauh lebih serius: apakah Presiden yang gemoy harus selalu dibarengi dengan kabinet yang gemuk?

Pertanyaan itu bukan sekadar permainan kata. Ia menyentuh persoalan mendasar tentang bagaimana negara dikelola, berapa besar struktur pemerintahan yang dibutuhkan, dan yang paling penting, apakah besarnya struktur tersebut berbanding lurus dengan hasil yang dirasakan masyarakat.

Sejak awal pemerintahannya, Presiden Prabowo memang membangun Kabinet Merah Putih dengan struktur yang lebih besar dibanding sejumlah pemerintahan sebelumnya. Pada 2024, pemerintah menyebut terdapat 48 kementerian, dengan komposisi tujuh kementerian koordinator dan 41 kementerian. Pemerintah ketika itu menjelaskan bahwa besarnya struktur tersebut disesuaikan dengan kebutuhan Indonesia sebagai negara besar. (Portal Informasi Indonesia⁠)

Argumen itu tentu memiliki dasar.

Baca Juga:

• Ratusan Warga Rugemuk Desak Polres Deliserdang Tangkap Kepala Desa Diduga Korupsi Rp. 1,7 Miliar

Indonesia bukan negara kecil. Persoalan pangan, energi, pertahanan, pendidikan, kesehatan, industri, hilirisasi, perumahan, lingkungan, hingga perlindungan pekerja migran memang membutuhkan perhatian negara yang serius dan terfokus.

Tetapi dalam tata kelola pemerintahan, besar bukan otomatis efektif.

Di sinilah ukuran keberhasilan sebuah kabinet seharusnya tidak berhenti pada banyaknya kementerian, menteri, wakil menteri, badan, staf, atau pejabat yang mengisi struktur pemerintahan.

Ukuran akhirnya tetap sederhana: apa yang berubah bagi rakyat?

Apakah harga kebutuhan pokok semakin terjangkau?

Apakah lapangan pekerjaan semakin terbuka?

Apakah pelayanan publik semakin cepat?

Apakah kemiskinan berkurang?

Apakah birokrasi semakin sederhana?

Dan apakah uang negara yang digunakan untuk membiayai pemerintahan menghasilkan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat?

Itulah pertanyaan yang seharusnya menyertai setiap perluasan struktur kekuasaan.

Kabinet Gemuk, Tantangan Semakin Berat

Istilah "kabinet gemuk" sebenarnya bukan semata-mata kritik terhadap jumlah orang. Yang lebih penting adalah potensi munculnya tumpang tindih kewenangan.

Semakin banyak kementerian dan lembaga, semakin penting pembagian tugas dibuat jelas. Jika tidak, koordinasi dapat menjadi persoalan tersendiri.

Bahkan pada 1 Oktober 2026, Presiden Prabowo kembali melakukan perubahan komposisi kabinet dengan melantik sejumlah menteri dan wakil menteri untuk melanjutkan pemerintahan periode 2024–2029. Sekretariat Negara mencatat pelantikan tersebut mencakup sepuluh menteri dan wakil menteri. (Setneg⁠)

Perubahan itu menunjukkan bahwa kabinet bukan struktur yang statis. Pemerintah memiliki ruang untuk melakukan penyesuaian berdasarkan kebutuhan politik pemerintahan dan agenda negara.

Tetapi publik juga berhak mengajukan pertanyaan sederhana:

Setiap perubahan struktur, apakah benar-benar membuat pemerintahan semakin efektif?

Sebab setiap jabatan publik membawa konsekuensi terhadap anggaran negara, fasilitas, birokrasi pendukung, dan rantai koordinasi.

Rakyat tentu tidak akan mempermasalahkan apakah kabinet itu kurus atau gemuk selama hasil kerjanya nyata.

Sebaliknya, kabinet yang besar akan terus menjadi sorotan apabila masyarakat merasa birokrasi semakin panjang sementara persoalan sehari-hari tak kunjung selesai.

Presiden Boleh Gemoy, Pemerintahan Harus Serius

Menjadi Presiden yang komunikatif, humoris dan dekat dengan rakyat bukanlah persoalan.

Justru gaya komunikasi yang lebih cair dapat menjadi modal penting untuk membangun hubungan antara pemerintah dan masyarakat.

Namun pemerintahan tidak boleh berhenti pada citra.

Presiden boleh gemoy, tetapi kebijakan harus serius.

Menteri boleh tampil santai, tetapi target harus terukur.

Kabinet boleh besar, tetapi hasil kerja harus lebih besar.

Dan anggaran boleh meningkat untuk membiayai struktur pemerintahan, tetapi manfaat yang kembali kepada rakyat harus jauh lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan negara.

Di sinilah tantangan terbesar pemerintahan Prabowo.

Bukan sekadar bagaimana mengisi kursi kekuasaan, melainkan bagaimana memastikan setiap kursi memiliki fungsi, setiap kementerian memiliki target, dan setiap kebijakan menghasilkan dampak.

Karena pada akhirnya rakyat tidak memilih pemerintahan untuk melihat banyaknya pejabat berfoto di Istana.

Rakyat menunggu harga yang lebih terjangkau, pekerjaan yang lebih layak, pelayanan publik yang lebih cepat, hukum yang bekerja dan masa depan yang lebih pasti.

Jangan Sampai Gemuk di Struktur, Kurus di Prestasi

Kabinet yang besar dapat menjadi kekuatan apabila seluruh komponennya bergerak dalam satu arah.

Namun kabinet yang besar juga dapat menjadi beban apabila terlalu banyak energi habis untuk koordinasi, tarik-menarik kepentingan, atau sekadar mempertahankan struktur.

Karena itu, perdebatan mengenai "kabinet gemuk" seharusnya tidak berhenti pada jumlah.

Yang jauh lebih penting adalah rasio antara biaya pemerintahan dan hasil pemerintahan.

Jika biaya semakin besar tetapi pelayanan publik tidak berubah secara signifikan, kritik publik tentu akan semakin keras.

Sebaliknya, jika struktur yang besar mampu menghasilkan percepatan pembangunan, membuka lapangan kerja, memperkuat ekonomi, memperbaiki pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan, maka ukuran "gemuk" menjadi tidak terlalu relevan.

Maka, tantangan Presiden Prabowo bukan membuktikan bahwa kabinetnya besar.

Itu sudah terlihat.

Tantangannya adalah membuktikan bahwa kabinet yang besar tersebut memang diperlukan dan mampu bekerja secara efektif.

Sebab rakyat pada akhirnya tidak menghitung berapa banyak menteri yang duduk di kursi pemerintahan.

Rakyat menghitung berapa banyak masalah yang berhasil diselesaikan.

Presidennya boleh disebut gemoy. Kabinetnya boleh disebut gemuk. Tetapi jangan sampai yang gemuk hanya struktur kekuasaan, sementara prestasinya justru kurus.

Junaidi Rusli
Wartawan dan Pemerhati Kebijakan Publik
Tinggal di Tangsel