NEGARA YANG MAMPU MENJELASKAN DIRI
Orkestrasi Komunikasi dan Kepercayaan Publik
Oleh: Abdullah Rasyid
DR. (Cand) Ilmu Pemerintahan IPDN
Pendiri GREAT Institute
Pemerintah dapat bekerja keras, tetapi masyarakat belum tentu memahami arah kerjanya. Kebijakan diumumkan, anggaran disiapkan, program dijalankan. Namun, pertanyaan sederhana sering tertinggal: mengapa kebijakan itu diperlukan, siapa yang memperoleh manfaat, dan kapan hasilnya bisa dirasakan? Ketika jawaban terlambat datang, dugaan dan kecemasan lebih dahulu mengisi percakapan publik.
Pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Syahganda Nainggolan dan wakilnya, Fadli Tri Hartono, di Hambalang, 4 Oktober 2026, memberi arah penting. Menurut keterangan Sekretariat Kabinet, Presiden meminta komunikasi pemerintah menggunakan bahasa sederhana, menjelaskan pemikiran di balik kebijakan, serta mendengarkan masukan, keluhan, dan kritik masyarakat.
Arahan tersebut patut menjadi pegangan kerja Bakom. Masyarakat membutuhkan penjelasan yang membantu mereka memahami keputusan pemerintah. Presiden pun membutuhkan gambaran jujur tentang keadaan warga. Bakom berada di antara dua kebutuhan itu: membawa kebijakan kepada masyarakat dan membawa pengalaman masyarakat ke meja pengambil keputusan.
Baca Juga:
Banyak Suara, Satu Dasar Fakta
Pelantikan Syahganda pada 2 Oktober 2026 membuka kesempatan membenahi komunikasi pemerintah. Pengalamannya dalam aktivisme dan perdebatan publik dapat membantu menjangkau kelompok masyarakat yang beragam. Tantangannya ialah menerjemahkan kemampuan pribadi menjadi kerja lembaga yang tertib, terbuka, dan dapat diandalkan.
Pembenahan perlu dimulai sejak kebijakan dirumuskan. Pemerintah harus mengenali kelompok yang terdampak, pertanyaan yang mungkin muncul, serta kendala pelaksanaan. Apabila penjelasan baru disiapkan setelah masalah membesar, pejabat akan terus mengejar kegaduhan, sementara warga menunggu kepastian.
Di sinilah orkestrasi diperlukan. Dalam sebuah orkestra, biola dan trompet memiliki bunyi berbeda, tetapi mengikuti partitur yang sama. Menteri, kepala badan, dan pejabat daerah juga mempunyai tanggung jawab serta khalayak berbeda. Mereka dapat memakai cara penyampaian masing-masing dengan dasar fakta yang konsisten.
Baca Juga:
Masyarakat akan kebingungan ketika Presiden menyampaikan tujuan tertentu, kementerian memberikan angka berbeda, dan petugas daerah belum memahami prosedurnya. Bakom perlu memastikan siapa menjelaskan apa, dari mana datanya berasal, serta siapa yang menjawab ketika muncul persoalan.
Presiden menjaga arah pada keputusan besar, persoalan strategis, keadaan darurat, dan kepentingan persatuan. Menteri menjelaskan kebijakan sektornya. Pelaksana menerangkan prosedur dan menyelesaikan kendala. Pembagian ini memerlukan akses terhadap keputusan, data lapangan, dan kewenangan untuk memberikan jawaban.
Mendengar Sebelum Meluruskan
Pesan Presiden di Hambalang tentang mendengarkan masyarakat layak mendapat perhatian utama. Selama ini, ketidakpuasan warga terlalu mudah dianggap sebagai persoalan komunikasi. Harga meningkat disebut kurang sosialisasi. Program tersendat dianggap kalah narasi. Kritik dipandang sebagai akibat pemberitaan yang tidak berimbang.
Kebiasaan tersebut membuat pemerintah kehilangan kesempatan mengenali kekurangan sendiri. Jika pelayanan lambat, warga membutuhkan perbaikan pelayanan. Jika bantuan salah sasaran, penyalurannya harus dibenahi. Penjelasan baru berguna apabila menyebut masalah, tindakan korektif, penanggung jawab, dan waktu penyelesaian.
Angka makro juga perlu dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Pertumbuhan ekonomi penting, tetapi masyarakat menilai keadaan melalui harga pangan, pendapatan, biaya sekolah, dan peluang kerja. Ketika statistik menggembirakan sementara hidup terasa berat, pemerintah perlu memahami pengalaman itu sebagai bahan evaluasi.
Bakom harus menjadi telinga Presiden. Pertanyaan wartawan, laporan daerah, pengaduan warga, dan percakapan publik perlu diolah menjadi masukan yang dapat ditindaklanjuti. Keluhan tentang layanan harus sampai kepada penyelenggara layanan. Persoalan lintas instansi memerlukan koordinasi. Masalah yang membutuhkan keputusan Presiden perlu disampaikan dengan jelas.
Mendengar juga menuntut keberanian melaporkan kabar yang kurang menyenangkan. Presiden memerlukan informasi tentang program yang tersendat, janji yang belum terpenuhi, dan warga yang belum memperoleh manfaat. Laporan yang hanya memuat keberhasilan akan mempersempit ruang koreksi.
Menghadapi AI dengan Bukti
Perhatian Syahganda terhadap kecerdasan buatan dan algoritma digital layak ditindaklanjuti melalui kajian terbuka. Pemerintah perlu mengetahui bagaimana pesan beredar, bagian mana yang kehilangan konteks, serta bagaimana masyarakat memahaminya.
Dugaan distorsi harus diperiksa satu per satu. Apakah potongan pernyataan mengubah makna? Apakah informasinya palsu? Apakah penjelasan pemerintah terlalu panjang, terlambat, atau sulit dimengerti? Setiap penyebab membutuhkan tindakan berbeda. Menyalahkan algoritma sebelum memeriksa bukti justru dapat mengaburkan masalah.
Bakom dapat mempertemukan pengelola platform, media, akademisi, komunitas teknologi, dan masyarakat sipil. Kerja sama diarahkan pada penelusuran informasi palsu, kejelasan sumber, literasi digital, serta saluran koreksi. Ruang bagi masyarakat untuk mempertanyakan dan memperdebatkan kebijakan harus tetap terjaga.
Pemerintah pun perlu berhati-hati menggunakan AI dalam pekerjaan komunikasi. Angka, kutipan, dan uraian kebijakan harus diperiksa manusia sebelum diterbitkan. Kesalahan informasi dari pemerintah sendiri akan menyulitkan upaya membangun kepercayaan.
Jawaban yang Bisa Ditagih
Arahan Presiden perlu segera diwujudkan dalam kebiasaan kerja. Salah satu langkahnya ialah forum berkala "Pemerintah Menjawab". Isu dipilih dari pertanyaan warga, pejabat terkait hadir, data disediakan, wartawan mendapat kesempatan bertanya, dan tindak lanjut diumumkan.
Forum tersebut harus menghasilkan jawaban yang bisa ditagih. Setiap masalah memiliki penanggung jawab dan tenggat. Pada pertemuan berikutnya, pemerintah melaporkan perkembangannya. Warga dapat melihat apakah keluhan mereka sudah ditangani, masih tertunda, atau membutuhkan keputusan lebih lanjut.
Bakom juga perlu menyiapkan ringkasan isu untuk Presiden dan kementerian: pertanyaan yang berkembang, fakta yang tersedia, informasi yang masih diperiksa, serta tindakan yang diperlukan. Ketika fakta belum lengkap, pemerintah dapat menyatakan pemeriksaan sedang berlangsung dan menyebut jadwal pembaruan.
Bahasa pemerintah harus dekat dengan kenyataan. Keterlambatan disebut keterlambatan. Target yang meleset dijelaskan penyebabnya. Kebijakan tersedia dalam penjelasan singkat dan dokumen lengkap agar masyarakat dapat memahami pokoknya sekaligus memeriksa dasarnya.
Keberhasilan Bakom perlu diukur melalui pemahaman masyarakat, konsistensi informasi, mutu jawaban, dan tindak lanjut pengaduan. Jumlah unggahan dan pemberitaan dapat dicatat, tetapi manfaat komunikasi terlihat ketika warga memperoleh kepastian dan pemerintah memperbaiki pelaksanaan program.
Pertemuan Hambalang memberi dasar bagi pekerjaan tersebut. Kepemimpinan Syahganda akan berarti apabila arahan Presiden menjadi budaya kerja: menjelaskan dengan jernih, mendengar dengan sungguh-sungguh, mengakui kekurangan, dan memperbaikinya.
Negara yang mampu menjelaskan diri memberi masyarakat alasan memahami keputusan, ruang mempertanyakannya, serta bukti bahwa suara mereka diperhitungkan.rel
