PMII-SURATIN Kepung Bank Sumut dan OJK, Tolak Seleksi Direksi dan Skema Inbreng

MEDAN, - Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan Aliansi Suara Rakyat Indonesia (SURATIN) menggelar aksi unjuk rasa serentak di depan Kantor Pusat PT Bank Sumut dan Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional Sumatera Utara, Senin (29/12).

Aksi yang berlangsung di bawah pengawalan ketat kepolisian itu menyuarakan mosi tidak percaya terhadap proses seleksi direksi Bank Sumut yang dinilai cacat prosedur, tertutup, dan sarat kepentingan.

Dalam orasinya di depan Gedung Bank Sumut, Koordinator Aksi, Ricki Pratama Dalimunthe, menegaskan bahwa hasil seleksi direksi harus dibatalkan.

Ia menilai proses seleksi tidak mengedepankan prinsip transparansi, kompetensi, dan objektivitas.

Baca Juga:

• Bank Sumut Bertransformasi Menjadi BUMD Perseroda
• Tata Kelola Perusahaan Transparan dan Akuntabel, Bank Raya Raih “Most Trusted” Company di CGPI Award 2024

"Kami mencium aroma ketidakterbukaan dalam seleksi ini. Bank Sumut adalah jantung ekonomi daerah, jangan sampai diisi oleh sosok yang lahir dari proses yang gelap," tegas Ricki.

Selain menyoal seleksi direksi, massa aksi juga menolak rencana inbreng atau penyertaan modal non-tunai berupa aset yang akan dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) ke Bank Sumut.

Aliansi menilai skema inbreng berisiko membebani kesehatan keuangan bank dan rawan penyimpangan, terutama dalam penilaian nilai aset.

Dalam pernyataan sikapnya, massa aksi menyampaikan sejumlah tuntutan utama:
Batalkan hasil seleksi direksi Bank Sumut yang dinilai tidak transparan.

Baca Juga:

• Salurkan Manfaat Program Cash Waqf Linked Deposit (CWLD), Unit Usaha Syariah Bank Sumut Serahkan Fasilitas Laptop kepada Sekolah Bintang Rabbani
• Bank Aceh Syariah Teken MoU dengan Kementerian Haji dan Umrah RI

1. Audit menyeluruh proses seleksi, termasuk tahapan fit and proper test, oleh OJK sebagai regulator.

2. Tolak rencana inbreng aset Pemprovsu karena berpotensi merugikan bank.

3. Jaga independensi Bank Sumut bersihkan dari kepentingan politik praktis menjelang pergantian kepemimpinan daerah.

4. Desak OJK Bertindak Tegas
Usai berorasi di Bank Sumut, massa bergerak menuju Kantor OJK Regional Sumatera Utara.

Di lokasi ini, mereka mendesak OJK agar tidak menjadi "stempel" atas proses seleksi yang diduga bermasalah.

"OJK punya kewenangan penuh untuk menolak calon direksi dari proses yang tidak sehat. Jika ini dibiarkan, integritas perbankan Sumatera Utara sedang dipertaruhkan," ujar Ricki.

Hingga kini, massa masih menunggu respons resmi dari pihak Bank Sumut maupun OJK. PMII dan SURATIN menegaskan akan kembali turun ke jalan dengan jumlah massa lebih besar jika tuntutan mereka tidak segera ditanggapi secara tertulis.

Aksi ini menjadi sinyal keras meningkatnya tekanan publik terhadap tata kelola Bank Sumut, terutama terkait transparansi, independensi, dan potensi intervensi kepentingan di tubuh bank daerah tersebut.