BANDA ACEH, — Peringatan Hari Damai
Aceh (HDA) ke-21 pada 15 Agustus 2026 menjadi ujian bagi kemampuan deteksi dini intelijen dalam membaca potensi kerawanan. Munculnya pengibaran bendera daerah disertai narasi kemerdekaan dan referendum dinilai menunjukkan bahwa momentum historis masih berpotensi dimanfaatkan untuk mengangkat kembali isu politik.
Pengamat Intelijen dan Keamanan
Aceh, Syafruddin, S.T., M.H., alias Cek Din, menilai deteksi dini dan langkah pencegahan menjadi faktor penting agar dinamika tersebut tidak berkembang menjadi eskalasi yang lebih luas.
"Deteksi dini menjadi penting untuk membaca potensi kerawanan sebelum berkembang menjadi aksi terbuka," kata Syafruddin, yang juga Sekretaris PD Pemuda Panca Marga (PPM)
Aceh, Selasa (25/8/2026).
Menurutnya, pemetaan aktor, jaringan, potensi massa serta perkembangan narasi di ruang digital harus dilakukan jauh sebelum momentum berlangsung. Kegiatan masyarakat yang awalnya damai, kata dia, tetap dapat dimanfaatkan pihak tertentu sebagai ruang menyisipkan agenda politik.
"Kegiatan masyarakat yang awalnya berlangsung damai dapat dimanfaatkan pihak tertentu untuk menyisipkan agenda politik dan narasi kemerdekaan atau referendum," ujarnya.
Baca Juga:
Syafruddin juga menyoroti penggunaan kawasan Masjid Raya Baiturrahman sebagai lokasi penyampaian agenda politik. Ia mengingatkan kawasan tersebut memiliki nilai simbolik yang kuat bagi masyarakat
Aceh dan seharusnya tetap menjadi ruang yang merepresentasikan perdamaian.
"Masjid Raya Baiturrahman sebagai ikon masyarakat
Aceh seharusnya menjadi simbol kedamaian
Aceh. Jangan sampai ruang yang memiliki nilai sakral justru menjadi panggung untuk agenda politik," katanya.
Terkait dugaan keterkaitan jaringan di
Aceh dan Papua, Syafruddin meminta aparat tidak terburu-buru menyimpulkan adanya koordinasi langsung. Menurutnya, kesamaan narasi dan momentum perlu diverifikasi berdasarkan data.
"Kesamaan momentum dan narasi memang perlu dicermati. Namun, dugaan koordinasi langsung masih memerlukan pendalaman dan verifikasi berdasarkan data serta fakta," ujarnya.
Baca Juga:
Perhatian kini, kata dia, harus mulai diarahkan pada Desember 2026 yang memiliki sejumlah momentum historis sensitif.
"Radar deteksi dini intelijen sudah mulai bekerja sebelum Desember. Hal ini penting untuk mencegah potensi mobilisasi massa secara luas," katanya.
Ia mendorong penguatan pemetaan aktor, pemantauan mobilisasi massa, pengawasan narasi provokatif di ruang digital serta koordinasi antarlembaga.
"Intelijen yang kuat bukan yang baru bergerak setelah masalah terjadi, tetapi yang mampu membaca tanda-tanda awal sehingga persoalan dapat dicegah sebelum berkembang menjadi eskalasi," pungkasnya. (Muktar )
