BAYI NORWEGIA LAHIR MEMBAWA TABUNGAN, BAYI INDONESIA MENYAMBUT UTANG?

Oleh: H. Syahrir Nasution

Ada sebuah kalimat yang sederhana, tetapi menghantam kesadaran kita dengan keras: bayi di Norwegia lahir membawa tabungan, sementara bayi di Indonesia lahir dengan utang.

Kalimat itu disampaikan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat ketika menyoroti paradoks pengelolaan kekayaan alam dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Pernyataan tersebut kemudian menjadi perhatian publik karena menyentuh persoalan yang jauh lebih besar daripada sekadar angka utang negara.

Tentu saja, bayi Indonesia tidak secara harfiah lahir membawa surat tagihan utang negara di tangan.

Tetapi secara fiskal, setiap warga negara hidup di dalam sebuah negara yang memiliki kewajiban utang. Dan utang itu harus dikelola serta dibayar melalui kebijakan negara, termasuk melalui penerimaan negara yang pada akhirnya bersumber dari aktivitas ekonomi dan pajak masyarakat.

Baca Juga:

• Diduga Bayi Alami Patah Tulang Saat Persalinan di Puskesmas Binanga, Keluarga Kecewa, Aktivis Desak Investigasi
• Polda Sumut Ungkap Sindikat Perdagangan Bayi Baru Lahir 7 Wanita, 1 Pria Diamankan

Di sinilah kalimat Hakim MK itu menjadi penting.

Ia bukan sekadar membandingkan Norwegia dengan Indonesia. Ia sedang mempertanyakan mengapa negara yang begitu kaya sumber daya alam belum mampu mengubah kekayaan tersebut menjadi cadangan kesejahteraan yang kuat bagi generasi berikutnya.

Norwegia memiliki minyak dan gas. Indonesia juga memiliki minyak, gas, batu bara, nikel, emas, tembaga, hutan, perkebunan, laut dan berbagai kekayaan alam lainnya.

Namun pertanyaannya bukan lagi apakah Indonesia kaya.

Pertanyaannya: siapa yang menikmati kekayaan itu dan apa yang diwariskan kepada anak cucu?

Kekayaan alam, tetapi rakyat tetap berjuang

Selama puluhan tahun Indonesia berbicara tentang negara yang kaya sumber daya alam.

Tetapi di banyak tempat, masyarakat yang hidup di sekitar sumber daya alam justru masih bergulat dengan kemiskinan, keterbatasan pendidikan, pelayanan kesehatan, infrastruktur yang buruk dan lapangan kerja yang tidak memadai.

Ironisnya, sumber daya alam yang seharusnya menjadi modal pembangunan jangka panjang sering kali diperlakukan seperti komoditas yang cukup dieksploitasi, dijual, kemudian hasilnya masuk ke dalam siklus anggaran tahunan.

Padahal negara seharusnya berpikir jauh lebih panjang.

Minyak yang disedot hari ini tidak dapat dikembalikan ketika habis.

Hutan yang rusak tidak otomatis pulih hanya karena laporan administratif menyatakan rehabilitasi telah dilakukan.

Mineral yang dikeruk tidak akan kembali ke perut bumi.

Karena itu, setiap ton batu bara, setiap kilogram nikel, setiap barel minyak dan setiap meter kubik gas yang diambil dari bumi Indonesia semestinya dihitung bukan hanya sebagai penerimaan hari ini, tetapi sebagai aset generasi mendatang yang ikut dikonsumsi hari ini.

Di sinilah kita perlu belajar dari negara yang mampu mengubah kekayaan alam menjadi dana kekayaan negara untuk kepentingan jangka panjang.

Norwegia dikenal memiliki Government Pension Fund Global, dana investasi negara yang dibangun dari penerimaan sektor minyak dan gas. Dana tersebut menjadi instrumen untuk menyimpan sebagian kekayaan sumber daya alam bagi masa depan.

Itulah yang membuat ilustrasi "bayi lahir membawa tabungan" menjadi relevan.

Bukan berarti setiap bayi Norwegia memiliki rekening pribadi yang langsung berisi uang negara.

Maknanya adalah: ketika seorang anak lahir, negaranya memiliki aset besar yang secara tidak langsung menjadi bagian dari fondasi kesejahteraan generasi tersebut.

Lalu apa yang diwariskan Indonesia?

Pertanyaan ini seharusnya membuat kita berhenti sejenak.

Apakah kita sedang mewariskan sekolah yang semakin baik?

Rumah sakit yang semakin mudah diakses?

Transportasi publik yang semakin berkualitas?

Lingkungan hidup yang semakin sehat?

Lapangan pekerjaan yang semakin produktif?

Ataukah kita justru sedang mewariskan persoalan fiskal, kerusakan lingkungan, ketimpangan ekonomi dan kewajiban negara yang terus bertambah?

Utang negara pada dasarnya bukan sesuatu yang otomatis buruk.

Negara dapat menggunakan utang untuk membangun infrastruktur, meningkatkan produktivitas, memperkuat pendidikan, kesehatan dan menciptakan pertumbuhan ekonomi.

Yang menjadi persoalan adalah untuk apa utang digunakan dan apakah manfaatnya lebih besar daripada beban yang ditinggalkan.

Utang yang digunakan untuk membangun kapasitas ekonomi dapat menjadi investasi.

Tetapi utang yang digunakan untuk menutup pemborosan, membiayai proyek yang tidak produktif atau tersedot oleh kebocoran anggaran justru menjadi beban generasi berikutnya.

Karena itu, perdebatan tentang utang tidak boleh berhenti pada angka triliunan rupiah.

Kita harus bertanya: apa yang diperoleh rakyat dari setiap rupiah yang dipinjam negara?

Jangan sampai anak cucu hanya menerima tagihan

Indonesia tidak kekurangan kekayaan.

Indonesia juga tidak kekurangan orang pintar.

Yang sering menjadi masalah adalah bagaimana kekayaan dan kecerdasan tersebut diterjemahkan menjadi kebijakan yang konsisten, transparan dan berpihak pada kepentingan jangka panjang.

Kita terlalu sering terjebak dalam politik lima tahunan.

Sementara kekayaan alam memiliki umur puluhan bahkan ratusan tahun.

Politisi berpikir sampai pemilu berikutnya.

Seharusnya negara berpikir sampai generasi berikutnya.

Anak yang lahir hari ini tidak pernah ikut mengambil keputusan tentang berapa banyak utang yang dibuat negara. Ia juga tidak pernah ikut menentukan berapa banyak sumber daya alam yang dikeruk.

Tetapi kelak, ketika dewasa, ia akan hidup dengan konsekuensi seluruh keputusan itu.

Karena itu, ukuran keberhasilan pembangunan tidak boleh hanya pertumbuhan ekonomi.

Tidak cukup pula pemerintah mengatakan bahwa investasi meningkat atau proyek infrastruktur bertambah.

Ukuran yang lebih penting adalah: apakah kualitas hidup rakyat meningkat dan apakah generasi mendatang memperoleh fondasi yang lebih kuat daripada generasi sebelumnya?

Indonesia harus berani membuat "tabungan generasi"

Jika kekayaan alam terus dieksploitasi, Indonesia membutuhkan keberanian untuk mengubah sebagian hasilnya menjadi dana kekayaan generasi.

Bukan sekadar dana yang habis dalam satu tahun anggaran.

Bukan pula anggaran yang mudah terserap untuk proyek-proyek yang tidak memiliki dampak produktif.

Kita membutuhkan mekanisme yang memastikan sebagian manfaat kekayaan alam benar-benar disimpan dan diinvestasikan untuk masa depan.

Dana pendidikan.

Dana kesehatan.

Dana pensiun.

Dana investasi negara.

Dana transisi energi.

Dana perlindungan lingkungan.

Semuanya dapat dirancang sebagai bagian dari strategi membangun kekayaan antargenerasi.

Sebab kekayaan negara bukan hanya berapa besar APBN tahun ini.

Kekayaan negara adalah berapa besar aset produktif yang dapat diwariskan kepada generasi berikutnya.

Jangan salahkan bayi yang lahir

Pada akhirnya, persoalannya bukan bayi Indonesia.

Bayi tidak pernah meminta dilahirkan dengan utang.

Bayi juga tidak pernah memilih bagaimana negara mengelola kekayaan alamnya.

Yang harus kita evaluasi adalah sistem yang kita bangun hari ini.

Apakah sistem itu menciptakan tabungan bagi masa depan atau justru menghabiskan masa depan untuk membiayai masa kini?

Kalimat Hakim MK tentang bayi Norwegia dan bayi Indonesia semestinya tidak berhenti menjadi konten media sosial.

Jangan hanya menjadi bahan perdebatan sehari dua hari.

Jadikan ia sebagai pertanyaan besar kepada pemerintah, parlemen, pengusaha dan seluruh elite bangsa:

Setelah puluhan tahun mengelola kekayaan alam Indonesia, apa yang benar-benar kita wariskan kepada anak-anak negeri?

Sebab kemerdekaan bukan hanya soal bebas dari penjajahan.

Kemerdekaan juga berarti kemampuan sebuah bangsa mengelola kekayaannya sendiri untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Jangan sampai Indonesia yang tanahnya kaya raya justru melahirkan generasi yang miskin aset dan kaya beban.

Jangan sampai bayi hari ini membuka mata di dunia bukan dengan harapan akan masa depan yang lebih baik, tetapi dengan tagihan atas kesalahan yang tidak pernah mereka lakukan.

Kita boleh berutang untuk membangun masa depan. Tetapi jangan pernah menjadikan masa depan sebagai jaminan untuk membiayai keserakahan hari ini.

H. Syahrir Nasution