Medan — Koordinator Nasional Koalisi Masyarakat Anti Korupsi (KAMAK), Azmi Hadly, menyoroti keras polemik mega proyek pembangunan gedung Rumah Sakit Haji Medan yang nilainya mencapai ratusan miliar rupiah dan kini memicu kegaduhan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
Azmi menilai munculnya informasi bahwa proyek tersebut diajukan tanpa paparan menyeluruh kepada Gubernur Sumut Bobby Nasution menjadi sinyal adanya persoalan serius dalam tata kelola birokrasi dan mekanisme penganggaran di Pemprov Sumut.
"Kalau benar proyek sebesar itu berjalan tanpa dipaparkan secara terbuka kepada gubernur, ini sangat berbahaya. Jangan sampai ada kesan ada pihak-pihak tertentu yang mencoba menelikung atau melangkahi kewenangan kepala daerah," tegas Azmi Hadly kepada wartawan, Jumat (23/5).
Menurut Azmi, proyek bernilai fantastis tersebut seharusnya dibahas secara transparan karena menyangkut uang rakyat dalam jumlah sangat besar. Ia menyebut publik berhak mengetahui bagaimana proses pengusulan, siapa pihak yang mendorong percepatan, hingga dasar perencanaan proyek tersebut.
"Kita bicara hampir setengah triliun rupiah. Ini bukan proyek kecil. Maka tidak boleh ada proses diam-diam, tidak boleh ada pengajuan yang tiba-tiba tinggal minta tanda tangan tanpa penjelasan detail," katanya.
Azmi juga menyoroti mencuatnya nama Plt Sekda Sumut,
Sulaiman, dalam pusaran polemik proyek RS Haji Medan tersebut. Menurutnya, posisi Sekda sangat strategis dalam alur administrasi pemerintahan sehingga wajib memastikan seluruh proses berjalan sesuai mekanisme dan sepengetahuan gubernur.
"Kalau sampai gubernur merasa tidak dilibatkan, berarti ada yang tidak beres dalam komunikasi birokrasi. Plt Sekda harus menjelaskan secara terbuka ke publik agar tidak menimbulkan spekulasi liar," ujar Azmi.
Ia menilai sikap tegas Bobby Nasution yang menolak menandatangani proyek tersebut patut diapresiasi sebagai bentuk kehati-hatian dalam penggunaan anggaran daerah.
"Kami melihat Bobby Nasution menunjukkan sikap tegas dan hati-hati. Itu langkah yang benar. Jangan sampai proyek besar justru menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari," tambahnya.
KAMAK, lanjut Azmi, mendesak agar seluruh dokumen perencanaan proyek pembangunan RS Haji Medan dibuka secara transparan kepada publik, termasuk proses pengusulan, kajian kebutuhan, hingga skema penganggaran.
"Kami minta Inspektorat, DPRD Sumut, bahkan aparat penegak hukum ikut mengawasi persoalan ini. Karena publik harus tahu apakah proyek ini memang benar-benar prioritas atau justru sarat kepentingan tertentu," katanya.
Sebelumnya, Gubernur Sumut Bobby Nasution mengaku menolak proyek pembangunan gedung RS Haji Medan karena tidak pernah dipaparkan secara jelas kepadanya namun tiba-tiba diminta untuk disetujui.
"Gedungnya enggak pernah dipaparkan, enggak pernah diekspos, tiba-tiba minta diteken. Nilainya sampai ratusan miliar. Saya tolak," tegas Bobby.
Pernyataan itu kini memicu sorotan luas publik dan memunculkan dugaan adanya konflik serius dalam internal birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terkait pengelolaan proyek strategis daerah.
