Stop Politisasi Potongan Video Ceramah Jusuf Kalla: Umat Kristen Diminta Tetap Tenang

Medan — Polemik laporan polisi terhadap Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla, terkait potongan video ceramahnya dinilai sarat kepentingan politik dan tidak mewakili suara umat secara luas. Hal ini disampaikan oleh Sutrisno Pangaribuan, yang menegaskan bahwa langkah sejumlah organisasi kemasyarakatan (ormas) berbasis SARA tersebut hanya mencerminkan sikap kelompok tertentu.
Menurut Sutrisno, laporan yang dilayangkan ke aparat penegak hukum bukanlah representasi umat Kristen Indonesia secara keseluruhan. Ia menilai, keberatan terhadap isi ceramah tersebut hanya datang dari pihak-pihak yang namanya tercantum dalam laporan polisi, bukan dari masyarakat umum, baik kalangan Protestan maupun Katolik.
"Faktanya, hingga saat ini tidak terlihat adanya laporan serupa dari warga biasa. Ini menunjukkan bahwa gerakan lapor ramai-ramai tersebut lebih bersifat elit dan bermotif politik, bukan aspirasi umat," ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa umat Kristen di Indonesia tidak terpengaruh oleh potongan video ceramah tersebut. Justru, menurutnya, keresahan yang dirasakan masyarakat saat ini lebih dipicu oleh kondisi ekonomi global yang berdampak pada Indonesia.
Sutrisno menyoroti melemahnya nilai tukar rupiah yang menyentuh Rp17.105 per dolar AS pada penutupan pasar spot, Senin (13/04/2026), sebagai persoalan yang jauh lebih mendesak dibanding polemik video ceramah tersebut.
Lebih lanjut, ia mengkritik sejumlah pimpinan ormas yang dinilai terlalu reaktif dan terkesan memanfaatkan momentum. Terlebih, sebagian dari mereka juga memiliki posisi strategis di partai politik koalisi pemerintah maupun sebagai komisaris di perusahaan BUMN atau anak usahanya.
Dalam konteks global, Sutrisno mengingatkan bahwa konflik geopolitik seperti ketegangan antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat telah memberikan dampak nyata terhadap perekonomian dunia, termasuk kenaikan harga minyak dan bahan baku seperti plastik.
"Maka yang seharusnya dilakukan adalah membantu pemerintah dan memperkuat gotong royong menghadapi potensi krisis, bukan justru memperkeruh suasana dengan politisasi isu," tegasnya.
Sebagai warga negara penganut agama Kristen Protestan, Sutrisno juga menolak klaim sepihak dari ormas tertentu yang mengatasnamakan suara umat. Ia menegaskan bahwa tidak ada organisasi yang berhak mewakili aspirasi seluruh umat Kristen tanpa mandat yang jelas.
Ia pun mengimbau agar setiap langkah, termasuk pelaporan ke aparat penegak hukum, dilakukan atas nama pribadi, bukan membawa-bawa nama organisasi atau umat.
"Pimpinan ormas harus belajar untuk tidak gegabah dan bertindak berdasarkan keputusan kolektif, bukan kepentingan sesaat. Jangan mengklaim suara umat tanpa legitimasi," pungkasnya.rel