Medan I HM
Pemko Medan masuk nominasi penerima penghargaan bergengsi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai Pemerintah Daerah yang berprestasi di bidang Entrepreneur Goverment Melalui Pembiayaan Kreatif (Creative Finance)Tahun 2026.
Masuknya Medan dalam jajaran penerima penghargaan itu terungkap saat Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, memaparkan secara lugas strategi Entrepreneur Government melalui skema pembiayaan kreatif (Creative Finance), dalam rapat penilaian penghargaan yang dilakukan secara virtual, dari Rumah Dinas Wali Kota, Selasa (14/4/2026).
Dihadapan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, Rico Waas memaparkan berbagai terobosan dan inovasi yang telah dilakukan
Pemko Medan dalam memperkuat pembiayaan dan keuangan daerah.
Salah satunya di sektor penerimaan pajak daerah yang telah menerapkan sistem digitalisasi dalam mengoptimalkan penerimaan pajak daerah. Rico Waas menjelaskan, saat ini
Pemko Medan memiliki aplikasi Smart Tax Mobile dan Smart Tax Office yang memungkinkan proses pendaftaran, pelaporan hingga pembayaran pajak daerah dapat terpantau secara real time. Tidak hanya itu, melalui aplikasi Lapor Bapenda masyarakat bisa langsung menyampaikan laporan pengaduan secara digital. Dengan demikian maka akan memangkas waktu dan memudahkan masyarakat untuk melaporkan permasalahan pajak-pajak mereka.
Baca Juga:
"selain melalui sistem digitalisasi, kami juga aktif melakukan gerakan pendapatan asli daerah ini secara offline juga, seperti pojok PBB, Samsat Keliling, Sipaling, dan layanan Drive Thru,"kata Rico Waas.
Selanjutnya dalam pengeloaan BUMD, orang nomor satu di
Pemko Medan itu menjabarkan untuk saat ini
Pemko Medan memiliki tiga BUMD yaitu PUD Pasar, PUD Pembangunan dan PUD Rumah Potong Hewan.
BUMD ini memiliki peran strategis sebagai motor penggerak ekonomi daerah, termasuk keterlibatanya dalam mendukung program Nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) guna memperkuat sirkulasi ekonomi lokal.
Lalu terobosan signifikan juga hadir pada sektor kesehatan. Setelah sukses dengan RS Pirngadi, Rico Waas melakukan kebijakan berani dengan men BLUD kan seluruh Puskesmas di Kota Medan.
Baca Juga:
"Kebijakan ini memberikan fleksibilitas bagi Puskesmas untuk mengelola anggaran secara mandiri agar pelayanan kepada masyarakat lebih prima dan kreatif," tambahnya.
Paparan tersebut juga mengungkap keberhasilan luar biasa di sektor investasi. Suami dari Ketua TP PKK kota Medan, Ny. Airin Rico Waas itu menyebutkan dari target Rp7,6 Triliun pada tahun 2025, Kota Medan berhasil menembus angka Rp. 14.5 Triliun. Capaian ini diyakininya akan menjadi mesin penggerak ekonomi utama bagi warga Medan pada tahun 2026 dan 2027.
Di sisi lain, optimalisasi aset daerah terus didorong melalui sistem digital dan kerja sama dengan pihak ketiga agar memberikan nilai tambah. Tak hanya itu, penguatan juga dilakukan melalui pemanfaatan CSR yang kini terintegrasi secara digital, sehingga lebih tepat sasaran.
"Sedangkan di sektor pelayanan publik, kami terus mengembangkan berbagai aplikasi, mulai dari perizinan, kependudukan, lowongan pekerjaan hingga pengaduan masyarakat yang kedepannya akan didukung teknologi AI (kecerdasan buatan),"Ungkap Rico Waas.
Paparan Rico Waas ini pun menggugah rasa penasaran oleh tim penilai untuk bertanya lebih dalam terkait terobosan dan inovasi yang telah di lakukan
Pemko Medan dibawah kepemimpinan Wali Kota Medan, Rico Waas. Setiap pertanyaan yang disampaikan oleh tim penilai, langsung dijawab dengan lugas oleh Rico Waas yang hadir didampingi Sekda Wiriya Alrahman, Asisten Administrasi Umum Laksamana Putra, serta jajaran pimpinan perangkat daerah.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, menyampaikan bahwa penilaian ini merupakan bagian dari upaya mendorong daerah lebih inovatif di tengah tantangan ekonomi global dan keterbatasan fiskal.
"Kota Medan menjadi salah satu nominasi untuk menerima penghargaan ini untuk wilayah Sumatera. Penilaian akan dilakukan berdasarkan tujuh indikator utama, mulai dari inovasi di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kemudian pengelolaan BUMD, CSR, pengelolaan barang milik daerah, pengelolaan BLUD, SPBE, SIPD hingga LKPD,"Jelasnya.red
