JK, Kerusuhan Poso, dan Dramatisasi di Era Algoritma

Oleh: Dr. Teguh Santosa, Ketua Umum Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI)*

KITA hidup di era ketika kecepatan mengalahkan kedalaman, dan sensasi mengalahkan substansi. Disrupsi digital yang semula dijanjikan sebagai demokratisasi informasi justru melahirkan paradoks: ruang publik semakin bising, tetapi semakin miskin makna.

Dominasi algoritma media sosial telah mengubah cara masyarakat Indonesia memproduksi dan mengonsumsi informasi. Algoritma tidak peduli pada kebenaran. Ia hanya peduli pada engagement: klik, komentar, dan share.

Akibatnya, muncul fenomena yang saya sebut "budak algoritma". Kita bukan lagi pengguna platform, melainkan pekerja sukarela yang terus memberi makan mesin dengan emosi, amarah, dan drama. Sebab hanya itulah yang membuat algoritma menghujani kita dengan spotlight di atas panggung.

Baca Juga:

• Prabowo akan Evaluasi Keanggotaan di BoP, Teguh: Indonesia Tidak Beri Cek Kosong
• KABAR GEMBIRA DARI SAHARA

Dalam logika algoritma, yang viral belum tentu benar. Yang benar belum tentu viral. Dan perlahan, masyarakat kita mulai percaya bahwa yang viral itulah kebenaran. Dramatisasi menjadi mata uang baru diskursus publik.

Kasus pemotongan pernyataan Jusuf Kalla tentang konflik Poso adalah contoh terbaru tentang hal ini. Dalam sebuah forum rekonsiliasi, JK menjelaskan akar konflik Poso yang kompleks: ada faktor politik, ekonomi, ketimpangan, dan provokasi. Beliau menegaskan konflik itu bukan semata-mata agama.

Kalimat JK dipotong. Diambil hanya bagian saat beliau menyebut "ada kelompok dari luar yang membawa simbol agama". Potongan 11 detik itu kemudian dijahit dengan gambar kerusuhan lama. Narasi baru yang dikembangkan: "JK tuduh umat agama tertentu biang kerusuhan Poso". Tentu ini menyesatkan lagi membahayakan.

Potongan itu viral. Akun-akun anonim menyebarkannya dengan tagar provokatif. JK diframe sebagai tokoh yang melahirkan kebencian berdasarkan agama. Padahal konteks utuh pidato JK justru mengajak belajar dari kisah buruk di masa lalu untuk mempertahankan rekonsiliasi dan menolak stigmatisasi agama.

Baca Juga:

• Teguh untuk Meneguhkan PWI
• Saatnya Teguh Santosa! Harapan Baru untuk PWI yang Lebih Solid

Apa yang dilakukan penyebar "narasi baru" kisah kerusuhan Poso bukan sekadar misinformasi. Ini malinformasi yang disengaja: mengambil fakta parsial untuk menciptakan kebohongan utuh. Tujuannya bukan mencari kebenaran, tapi menciptakan musuh bersama demi trafik dan mobilisasi kebencian.

Pakar komunikasi Marshall McLuhan pernah mengingatkan, "The medium is the message". Di era algoritma, kalau kita pertajam pesannya jadi begini: "The algorithm is the message".

Kata Profesor University of Toronto, Kanada ini, bentuk lebih menentukan daripada isi. Video 15 detik yang memancing marah mengalahkan esai 1.500 kata yang membuka diskursus dan mengajak berpikir.

Filsuf Harry Frankfurt dalam esai "On Bullshit" (2005) pernah menulis perbedaan antara "pembohong" dan "pembual". Tulis Profesor Emeritus Princeton University itu kira-kira "pembohong" masih peduli pada kebenaran, karena ia harus tahu yang benar untuk menyembunyikannya. Sementara "pembual" tidak peduli sama sekali pada kebenaran. Ia hanya peduli efek. Dalam konteks inilah, kesetiaan pada algoritma dapat kita katakan telah melahirkan jutaan pembual digital.

Dilema komunikasi publik hari ini adalah ketika publik lebih nyaman dengan ilusi yang memuaskan biasnya daripada kebenaran yang menuntutnya berpikir. Dengan sendirinya demokrasi deliberatif menjadi mustahil. Ruang publik berubah jadi arena gladiator emosi.

Media arus utama pun terkadang tidak imun. Tekanan trafik memaksa sebagian redaksi ikut dalam perlombaan dramatisasi. Judul dibuat menjebak. Potongan video diunggah tanpa verifikasi konteks. Fungsi jurnalisme bergeser dari watchdog menjadi clickdog.

Padahal, menurut Bill Kovach dan Tom Rosenstiel dalam buku mereka yang kerap kita jadikan rujukan, "The Elements of Journalism (2001, 2014), kewajiban pertama jurnalisme adalah pada kebenaran.

Kebenaran di sini jelas bukan kebenaran versi algoritma, tapi kebenaran faktual yang diusahakan diketahui melalui disiplin verifikasi.

Filsuf Jerman Jürgen Habermas yang baru meninggalkan kita mengatakan bahwa ruang publik idealnya adalah arena di mana warga negara berdebat secara rasional demi kepentingan bersama. Sementara hari ini, bila memakai ukuran Profesor Emeritus dari Goethe University Frankfurt itu, ruang dibajak oleh filter bubble dan echo chamber. Dalam praktiknya, kita hanya mendengar apa yang ingin kita dengar.

Akibatnya, diskursus tidak lagi membangun pemahaman, tapi memperkuat polarisasi.

Kasus pelintiran cerita tentang kerusuhan Poso di atas menunjukkan bagaimana satu kalimat yang dipelintir bisa memantik ulang luka lama. Yang dirugikan bukan hanya JK, tapi perdamaian yang sudah susah payah dibangun di Sulawesi Tengah.

Menjadi "budak algoritma" berarti kita rela kehilangan otonomi berpikir. Kita bereaksi, bukan merefleksi. Kita meneruskan, bukan memeriksa. Kita menghakimi, bukan memahami. Ini krisis epistemik yang serius bagi kebangsaan.

Peran Pers Semakin Krusial

Di titik inilah pers harus mengambil posisi. Pers tidak boleh menjadi bagian dari masalah. Pers harus kembali menjadi penjernih ruang publik. Fungsi kurasi, verifikasi, dan klarifikasi adalah vaksin terhadap pandemi disinformasi.

Profesor Emeritus Wharton School, University of Pennsylvania, Edward S. Herman dan Profesor Emeritus MIT Noam Chomsky dalam "Manufacturing Consent: The Political Economy of the Mass Media" (1988, 2002) pernah mengkritik media yang tunduk pada kuasa.

Hari ini tantangan yang dihadapi media semakin bertambah: algoritma menjasi bentuk kuasa baru. Tunduk pada algoritma berarti tunduk pada logika pasar amarah.

JMSI sejak awal menegaskan bahwa media siber anggota wajib berpegang pada Kode Etik Jurnalistik dan Pedoman Media Siber. Tidak ada toleransi bagi media yang sengaja memotong konteks demi dramatisasi. Itu bukan jurnalisme. Itu propaganda.

Memulihkan ruang publik butuh keberanian. Keberanian untuk tidak ikut viral, ketika viral itu dibangun di atas kebohongan. Keberanian untuk kalah cepat, asal menang benar.

Filsuf kelahiran Hannah Arendt pernah berpesan dalam "Truth and Politics" (1967): "Kebenaran faktual, jika hilang, maka hilang pula ruang bersama kita".

Jika pers menyerah, dan ikut menjadi budak algoritma, maka tidak ada lagi benteng terakhir bagi akal sehat bangsa. []