Proses Rekapitulasi Pemilu Demokrasi, Transfaran dan Jurdil

Medan-halomedan.co
Pelaksaan Pileg/Pilpres di Sumatera Utara sejauh ini berjalan lancar, kondusif dan sesuai ekapektasi semua kalangan, yakni berjalan damai. Padahal melihat heteregonitas masyarakat Sumatera Utara dan adanya potensi friksi sosial yang kuat antar dua pendukung paslon dalam kontestasi Pilpres khususnya, potensi “terbelahnya” warga Sumut cukup besar.

Setidaknya peran para opinion leader yang ada di Sumut sejauh ini masih dapat mereduksi potensi-potensi ekses negatif dalam perhelatan yang sangat melelahkan ini. Aparat keamanan pun tampak memainkan perannya secara maksimal dengan kegiatan penggalangan kepada elit-elit keagamaan, adat dan lainnya jauh hari sebelum hari H.

Walau demikian,  masih ada beberapa catatan yang harus diperhatikam semua pemangku kepentingan menilik pelaksanaan Pemilu ini di Sumut. Proses distribusi surat suara yang terlambat di Kab. Nias Selatan yang berakibat adanya pencoblosan susulan. Begitu juga adanya Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 2 TPS di Kab. Mandailing Natal akibat adanya pencoblosan surat suara oleh 7 anak di bawah ini.

Kelalaian-kelalaian ini harus menjadi catatan yang seyogianya tidak terulang kembali pada Pemilu mendatang.

Selain persoalan ini, tidak bisa juga kita nafikkan bahwa dimensi lain berupa kepuasan dan ketisakpuasan, rasa keadilan dan ketidakadilan terhadap jalannya Pemilu, khususnya Pilpres kemarin tetap muncul. Hal itu bisa terlihat dari dirkursus di  tengah masyarakat, baik dalam komunikasi tatap muka maupun komunikasi di media, khususnya media.sosial.

Sebagai negara yang mendeklarasikan sebagai negara demokratis, sah dan sangat konstitusional adanya  clash of opinion (bemturan pandangan) menyikapi pelaksaan Pemilu ini. Namun konsesus bersama juga bahwa semuanya harus dilaksanakan dan diperjuangkan dalam forum yang sesuai piranti hukum yang sudah sudah disediakan negara harus kita hormati bersama. Namun ada pra syarat yang harus dijaga para pihak agar kekondusifan ini terus terpelihara, yaknibtetap menjunjung rasa keadilan sebagai pondasi etika.

Saat ini biarkanlah proses rekapitulasi yang sedang dijalankan para komisioner di Sumut berjalan dengan tetap dilakukan pengawalan dan pengawasan dari semua pihak, selain tentunya Bawaslu. Karena kita juga tidak ingin hak-hak suara warga Sumut sampai disalah manfaatkan, baik akibat faktor kelalaian apalagi jika faktor kesengajaan. Semuanya bermuara kepada meminimalisir potensi konflik horizontal.

Karena alangkah ruginya Sumatera Utara jika harus “terkoyak” hanya demi proses mencari “petugas outsourching” lima tahunan. (Res)

Eddy Iriawan ; Mantan Ketua IJTI Sumut