SK Pembekuan PSMTI Kota Medan Disinyalir Tidak Sah

MEDAN | Halomedan.co

Pembekuan PSMTI Kota Medan yang di lakukan PSMTI sumut tidak sah. Hal itu di katakan Djono Ngatimin SH selaku Ketua PSMTI Kota Medan, Selasa (19/3/2019) petang di Komplek Asia Mega Mas.

Djono Ngatimin selaku Ketua PSMTI Kota Medan yang di bekukan di dampingi Ketua Dewan Penasehat PSMTI Kota Medan, tidak menerima pembekuan yang di lakukan oleh Tonga Riodjo Angkasa, selaku Ketua PSMTI Sumut.

“Jelas kami seluruh pengurus, Dewan Kehormatan dan Dewan penasehat tidak bisa mentoleril atau tidak terima dengan pembekuan PSMTI Kota Medan,” kata Djono Ngatimin.

Lanjutnya, pembekuan PSMTI Kota Medan, tidak sesuai dengan AD/ART PSMTI. Karena, pembekuan PSMTI hanya ada di kepengurusan PSMTI PUSAT yang Berhak dilakukan oleh Dewan Pertimbangan pusat. Pembekuan tidak berlaku untuk kepengurusan Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

“PSMTI Provinsi tidak mempunyai hak pembekuan PSMTI Kota Medan. Pembekuan di lakukan pimpinan pusat, apabila kepengurusan di Kecamatan tidak lagi percaya kepada kepemimpinan Kota Medan. Selama ini apa yang sudah kami lakukan sudah sesuai dengan AD/ART PSMTI,” ucap Djono.

Pembekuan PSMTI Kota Medan yang di lakukan PSMTI Provinsi cacat demi hukum. Dikarenakan, apa yang sudah dilakukan PSMTI Sumut tidak masuk akal. Lantaran, kami PSMTI kota Medan melakukan pembekuan terhadap Ketua PSMTI Kecamatan Medan Kota.

“Kami melakukan penindakan terhadap ketua dan wakil ketua PSMTI Kecamatan Medan Kota berdasarkan hasil rapat pleno pada Tgl 30 desember 2018, mempunyai alasan yang berlandaskan AD/ART. Karena, Ketua PSMTI tidak boleh menjadi ketua partai atau pun pengurus partai. Kalau hanya menjadi anggota silahkan saja, kami tidak menghalanginya. Dan itu kami sudah melakukan pertemuan di rumah Ketua PSMTI Kecamatan Medan Tembung dan dihadiri oleh empat orang,” jelasnya.

Sementara, terkait resuffle terhadap wakil Ketua Bidang keorganisasian sdr FW. Itu di lakukan sesuai prosedur yang ada di dalam AD/ART PSMTI.

Karena kurangnya kinerja wakil Ketua OKK, makanya kami melakukan tindakan. Dan dia pernah mengatakan kepada Bendahara, secara administrasi tidak akan mengikuti seluruh kegiatan lagi yang ada di PSMTI Kota Medan,” terang Djono Ngatimin.

PSMTI Kota Medan juga tidak pernah meminta bantuan kepada PSMTI Sumut, dalam setiap bentuk kegiatan. “Sepeser pun kami tidak pernah meminta bantuan dan tidak pernah di bantu oleh PSMTI Sumut,” tutupnya.

Halim Loe, selaku ketua dewan penasehat saat diwawancarai mengatakan, pembekuan terhadap seluruh pengurus PSMTI Kota Medan dan juga Dewan Penasehatnya tidak Sah.

Demikian juga Halnya dengan pengangkatan Johan Tjongiran sebagai Pjs ketua PSMTI Kota Medan adalah suatu pelanggaran yang mengkhianati Aturan yang di Amanahkan oleh Peraturan AD/ART PSMTI, Yang harus kita Junjung dan Hormati bersama.

“Karena PSMTI adalah paguyuban dan organisasi yang hanya untuk mengabdi. Bukan untuk kepentingan pribadi,” cetus Halim Loe.

Menyangkut statemen sekretaris psmti sumut djoko dharmanadi di media jurnal. Bahwa Halim Loe, bukan salah satu pengurus wakil ketua Bidang Humas sejak 2016.

Hal Ini langsung dibantah Halim Loe, karena per tanggal 18 Maret 2017, sekretaris PSMTI Sumut pernah mengirim email pukul12.10 40 tth. Susunan revisi pengurus PSMTI Sumut sebagai Waka Humas kepada 14 pengurus lainnya.(rel/W02)