Rabu, 18 November 2026

Mahkamah Konstitusi Tolak Seluruh Gugatan Uji Materiil UU Pers, Ini Kata Dewan Pers

Administrator
Rabu, 31 Agustus 2022 07:12 WIB
Mahkamah Konstitusi Tolak Seluruh Gugatan Uji Materiil UU Pers, Ini Kata Dewan Pers

JAKARTA | Halomedan.co
Mahkamah Konstitusi (MK) hari ini (Rabu, 31/8/2022) di Jakarta mengadili permohonan uji materi atau judicial review tentang Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Dalam keputusannya MK menolak gugatan uji materiil UU Pers tersebut.

“Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua MK, Usman Anwar, yang memimpin sidang. Dengan demikian permohonan uji materiil terhadap UU Pers itu pun gugur.

MK membantah beberapa argumen yang diajukan pemohon. Tudingan, bahwa hanya Dewan Pers yang membuat aturan organisasi pers dimentahkan oleh MK. Menurut MK, Dewan Pers memfasilitasi pembahasan bersama dalam pembentukan peraturan organisasi konstituen pers. Dalam hal ini tidak ada intervensi dari pemerintah maupun Dewan Pers. Fungsi memfasilitasi, dinilai MK sesuai dengan semangat independensi dan kemandirian organisasi pers.

Adanya tuduhan bahwa Pasal 15 ayat 2 UU Pers membuat Dewan Pers memonopoli pembuatan peraturan tentang pers juga dibantah MK. “Tuduhan monopoli pembuatan peraturan oleh Dewan Pers adalah tidak berdasar,” tutur Usman.

Tentang gugatan atas uji kompetensi wartawan (UKW), MK menyatakan, bahwa hal itu merupakan persoalan konkret dan bukan norma (aturan). Masalah ini juga sudah diputuskan pada tahun 2019 dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Soal kemerdekaan pers, MK menyatakan, Pasal 15 ayat 2 huruf (f) dan Pasal 15 ayat 5 UU Pers tidak melanggar kebebasan pers. Bahkan kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat pun tidak dihalangi oleh pasal tersebut.

Bersyukur
Menanggapi keputusan tersebut, Wakil Ketua Dewan Pers, M Agung Dharmajaya, mengaku bersyukur. Ia berpendapat, sembilan hakim MK telah menjalankan tugasnya dengan pikiran jernih dan bersikap adil. “Itu juga menandakan tidak ada hal yang kontradiktif antara Pasal 15 ayat 2 huruf (f) dan Pasal 15 ayat 5 dalam UU Pers dengan UUD 1945. Justru pasal-pasal dalam UU Pers itu sinkron dengan UUD 1945,” ungkap dia.

Sedangkan anggota Dewan Pers, Ninik Rahayu, mengutarakan secara umum apa yang digugat oleh para pemohon adalah masalah konkret dan bukan norma. Itu sebabnya dia mengimbau agar semua konstituen pers yang merasa tidak puas atas ketentuan yang dibuat oleh organisasi pers hendaknya memberi masukan. Masukan itu akan melengkapi dan memperbaiki ketentuan yang dibuat oleh insan pers tersebut.

“Dengan keputusan MK ini, kami berharap semua pihak bisa mematuhi. Tak hanya terbatas pada insan dan organisasi pers, akan tetapi pemerintah pun perlu mematuhinya,” pungkasnya.rel



Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News
Editor
: Administrator
SHARE:
Berita Terkait
50 Tahun Persahabatan, H. Syahrir Nasution Sampaikan Salam Hormat untuk Reuni Akbar Alumni ’76 SMA Negeri Binjai

50 Tahun Persahabatan, H. Syahrir Nasution Sampaikan Salam Hormat untuk Reuni Akbar Alumni ’76 SMA Negeri Binjai

ANEV KEMENIMIPAS: MENGUJI ANGKA, MEMBENAHI LAYANAN

ANEV KEMENIMIPAS: MENGUJI ANGKA, MEMBENAHI LAYANAN

Dari Sumut untuk Indonesia, Dedi Iskandar Batubara Emban Amanah Besar dalam Pemilihan Wapres*

Dari Sumut untuk Indonesia, Dedi Iskandar Batubara Emban Amanah Besar dalam Pemilihan Wapres*

Korban Tenggelam di DAS Bingai Berngam Ditemukan di Kuala Madu, Pencarian Berakhir

Korban Tenggelam di DAS Bingai Berngam Ditemukan di Kuala Madu, Pencarian Berakhir

Jaksa Ahli Utama Dr Fri Hartono Berikan Pembekalan Tetang Pemantapan Pembaruan Hukum, Keadilan Restoratis dan Plea Bargian**

Jaksa Ahli Utama Dr Fri Hartono Berikan Pembekalan Tetang Pemantapan Pembaruan Hukum, Keadilan Restoratis dan Plea Bargian**

Aktivis 98 Sahat Simatupang: Dasco dan Habib Rizieq Layak Diperhitungkan Gantikan Gibran

Aktivis 98 Sahat Simatupang: Dasco dan Habib Rizieq Layak Diperhitungkan Gantikan Gibran

Komentar
Berita Terbaru