Kepengurusan DPD Golkar Deli Serdang Hasil Musda Cacat Hukum

Deli Serdang I Halomedan.co

Hasil Musda X Partai Golkar Kabupaten Deli Serdang yang dilaksanakan Sabtu (12/9) di Aula Cadika Pramuka Lubuk Pakam menuai Protes.

Protes ditujukan mulai dari Pimpinan sidang yang di ketuai oleh Isma Fadly salah seorang Plt Partai Golkar Provinsi Sumatera Utara yang dinilai peserta Musyawarah justru melanggar Konstitusi.

“Sampai susunan Komposisi Anggota Formatur yang akan melakukan tugas untuk Penyusunan Komposisi Kepengurusan Partai berlambang Pohon Beringin di Deli Serdang Priode 2020-2025 dinilai Cacat Hukum.

Hal ini dikarenakan salah seorang anggota tim Formatur dari unsur sayap organisasi Soksi James Siregar SE tidak mempunyai mandat menjadi peserta pada Musda X Golkar Deli Serdang,” ujar Kader SOKSI Deli Serdang Alawi Batu Bara yang ikut menjadi peserta musda, kepada SUMUT24, Senin (14/9).

Lebih lanjut dikatakan Alawi Batu Bara, bahwa kehadiran James Siregar dalam Musda Golkar DS tersebut, tidak mempunyai mandat, juga SOKSI yang dipimpinnya di Kabupaten Deli Serdang secara Hukum tidak mempunyai legitimilasi dari SOKSI Pusat.

Lebih lanjut Alawi Batu Bara, sSesuai Surat Mentri Dalam Negri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintah Umum tanggal 3 Desember 2019 yang lalu, ditujukan Kepada H.Ade Komarudin MH Ketua Dewan Pimpinan Nasional SOKSI (Depinas SOKSI) dengan No Surat 220/8146/Polpum dengan tegas mencabut Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Soksi.

Dan mengeluar kan juga Surat No 220/8301/Polpum yang memberitahukan kepada Saudara Ali Wongso Sinaga sebagai Ketua SOKSI yang sah dan diakui oleh Negara Republik Indonesia.

Dan dikuatkan lagi dengan surat Keputusan Mentri Hukum dan HAM Republik Indonesia No:AH U0511252.AH 0107 tahun 2016 tentang pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan SOKSI di Indonesia.

Masih sebut Alawi Batu Bara, merujuk Surat dari dua Kementrian Republik Indonesia ini,
“Pimpinan SOKSI yang terdapat dan diakui di Provinsi Sumatera Utara yakni saudara Fredy, dan Untuk Kabupaten Deli Serdang adalah Drs.H.Edy Azwar bukan James Siregar SE, sesuai yang diakui Panitia Musda X Golkar Deli Serdang,” tegasnya.

“Sejak Pendaftaran peserta di Panitia Penyelenggara, kami dari Pengurus SOKSI Deli Serdang yang mempunyai Legimitasi yang sah dan mempunyai mandat dari Dewan Pimpinan Daerah Sumatera Utara sudah dipersulit untuk memasuki arena musyawarah. Setelah dibukanya Musyawarah, personil SOKSI Deli Serdang yang mempunyai mandat melakukan intrufsi untuk menanyakan utusan SOKSI mana yang diakui untuk menjadi Peserta usda tersebut.
Dengan memberi kan foto copy surat Keputusan dari dua Kementrian Hukum dan Ham serta dari Kementrian Dalam Negri pada Pimpinan Sidang sementara yang saat itu diketua Drs T.A.Thala’a. Bahkan sampai kepada Pimpinan sidang yang terpilih tidak ditanggapi Panitia,” tegas Alawi Batu Bara.

Berkaitan dengan ini, lanjutnya, “kami dari Dewan Pimpinan Cabang SOKSI Deli Serdang yang mempunyai Legimitasi yang sah dan mempunyai mandat dari setingkat diatas kami, Plt Partai Golkat Sumatera Utara, tidak tergesa-gesa untuk mengeluarkan Surat Keputusan Kepengurusan Partai Golkar Deli Serdang produk Hasil Musada X, dikarenakan menurut kami cacat hukum. Dan lebih dapat mengedepankan musyawarah untuk mufakat demi tidak terjadi perpecahan sesama kader partai Golkar Deli Serdang,” ujarnya. (ir)