Persaingan Kubu Tabagsel VS Kubu Labuhanbatu di Pemprovsu, Shohibul : ” Kasihan Gubsu”

MEDAN I Siapa sangka ternyata di jajaran Pemprovsu disinyalir terjadi kubu-kubuan. Sehingga membuat Gubsu gamang dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Dikabarkan ada kubu Tabagsel yang dikomandoi Arsyad Lubis dan Kubu Labuhanbatu dikomandoi oleh Hj Sabrina yang juga Sekdaprovsu. Belum lagi pengangkatan pejabat eselon II terus terkendala dan belum dilantik-lantik, padahal semua pejabat eselon II sudah mengikuti asesmen dan lelang jabatan. dan tidak sedikit pula pejabat eselon II double jabatan seperti Arsyad Lubis yang juga Plt Kadisdik juga Asisten, Kabiro Pemerintahan Afifi lubis yang juga Plt BKD Sumut, Ismail Sinaga yang juga kepala Plt BPKAD sekaligus Kadisdukcapil, Kadis Perkebunan Herawati yang juga Plt Kadis Kehutanan Sumut dan lain sebagainya.

Menanggapi hal tersebut Pemerhati Sosial dan Politik Shohibul Anshor Siregar mengatakan, Saya dan seluruh rakyat Sumatera Utara lainnya kelak, pada akhir periode pemerintahan Edy Rahmayadi – Ijeck, tidak akan bisa menerima alasan terkendalanya pembangunan karena perpecahan di tubuh pemerintahan. Dalam hal ini Gubsu sebagai petinggi di jajaran Provinsi Sumatera Utara harus tegas dan menghilangkan kubu-kubuan dan jangan mau terpengaruh oleh siapapun juga tanpa pandang bulu yang pada akhirnya terkendalanya berbagai program Sumut bermartabat, kasihan Gubsu kalau terus begini, karena pandainya kedua kubu cari muka dan lain sebagainya
ucapnya.

Lebihlanjut Direktur Nbasis tersebut, Tanggung jawab itu sama sekali tidak dapat diubah atau dilemparkan ke pundak siapa pun, melainkan pasangan Edy Rahmayadi- Ijeck yang diberi legitimasi oleh rakyat melalui Pilkada.

Idealnya tidak kubu-kubuan dalam pemerintahan adalah hal alamiah yang memacu prestasi. Karena seyogyanya strong and smart leadership pasti bisa menyelesaikan kubu-kubuan itu dengan mengubah konflik menjadi potensi rivalitas sehat bertema fastabiqulkhairat (berlomba mempersembahkan kebajikan), ucapnya. Kasihan Gubsu kalau polemik kubu-kubuan itu terus berlanjut sehingga berdampak bagi pembangunan Sumut bermartabat, ucapnya.

Ditambahkan Dosen Fisipol UMSU tersebut, Di seluruh Indonesia rivalitas di antara para pembantu Kepala Daerah adalah hal lumrah, tetapi dengan manajemen konflik yang sehat hal itu selalu dapat dimodifikasi menjadi persaingan produktif untuk akselerasi pembangunan yang justru menguntungkan bagi rakyat.

Edy Rahmayadi-Ijek bertanggungjawab kepada rakyat, baik melalui lembaga legislatif maupun kepada rakyat secara langsung. Kedua figur terpilih melalui Pilkada itu tidak bisa berdalih atau menggusur tanggung jawab kepada Sekda dan jajaran OPD.

Adalah sangat manusiawi Edy Rahmayadi maupun Ijeck ingin beroleh mandat untuk memerintah selama diberikan kesempatannya oleh regulasi yang ada. Tetapi ini urusan elektabilitas. Bagaimana mempertahankan elektabilitas jika prestasi alakadarnya saja?

Jangan pula pura-pura tak difahami bahwa, sama dengan di DKI, kemenangan Edy Rahmayadi-Ijeck dalam Pilkada hingga kini masih belum bisa diterima oleh kalangan yang mengusung Djarot Saiful Hidayat – Sihar Sitorus.

Secara politik kedua figur yang mereka kalahkan kini aktif sebagai wakil rakyat di Senayang mewakili DapilSumut II (Sihar Sitorus) dan Dapil III (Djarot Saiful Hidayat). Jika kondisi kubu-kubuan yang melahirkan nihil prestasi akan diteruskan dalam Pemerintahan di Sumatera Utara, maka sebetulnya mereka sedang dalam proses penyerahan mandat secara damai kepada Djarot Syaiful Hidayat – Sihar Sitorus.

Saya tak menutup kemungkinan kedua pasangan Eramas (Edy Rahmayadi dan Ijeck) pada Pilkada berikut akan menempuh hasrat sendiri-sendiri. Itu biasa dalam demokrasi dan tidak perlu ditangisi oleh siapa pun.

Dalam hal ini catatan nama yang kurang indah tanpa legacy (warisan karya yang dikenang) akan diderita oleh Edy Rahmayadi seagai gubernur, karena menurut regulasi yang ada Wakil gubernur itu hanya ban serapbelaka, sama halnya dengan Wakil Presiden di Indonesia dan di negara mana pun.

Dengan begitu saya lebih menagih tanggungjawab Edy Rahmayadi selaku gubernur,ucapnya.

Sementara itu Fingsionaris MPW Pemuda Pancasila MH Harahap mengatakan, Tak seharusnya kubu-kubuan terjadi di Pemprovsu dan tak semua juga haris diakomodir oleh Gubsu karena kedekatan dan lain sebagainya. Gubsu harus mengangkat pejabat yang benar-benar berdasarkan trackrekord dan prestasi sehingga tidak menimbulkan KKN, Ucapnya.
Kita ingin Gubsu harus menjalankan program sesuai janji-janji politik Sumut bermartabat sehingga pembangunan Sumut terus berkesinambungan dan membawa masyarakat sumut menuju kesejahteraan sebagaimana harapan masyarakat Sumut, ungkapnya.
Lebihlanjut dikatakan Harahap, Dengan belum selesainya persoalan jabatan dan lelang di Pemprovsu, kita berharap Gubsu segera menyelesaikannya demi masyarakat dan Sumut bermartabat. (Tim)