Medan-Ditetapkannya Edy Rahmayadi sebagai calon Gubernur Sumatera Utara (Cagubsu) dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P), menuai sorotan tajam dan menarik perhatian masyarakat publik.
Hal itu dikarenakan, sikap PDI P terkesan mengabaikan potensi salah satu kader militan PDI P yaitu Nikson Nababan, yang diketahui memiliki elektabilitas dan kualitas untuk bertarung pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Sumatera Utara (Sumut).
"Nikson Nababan yang terbukti berhasil memimpin Kabupaten Tapanuli Utara selama dua periode, sudah banyak berjuang ,bergerak menemuil sejumlah tokoh-tokoh agama, adat dan kepemudaan, agar menjadi bukti bahwa dirinya layak untuk dicalonkan sebagai Cagubsu" Ujar Ketua Forum Mahasiswa Peduli Bangsa Sumatera Utara, M.Ritonga dalam rillis persnya kepada media, Kamis (15/8/2024)
Di tambah lagi, PDI P yang selama dipimpin Ketua Umum Megawati Soekarno Putri, diketahui berhasil meciptakan sistem kaderisasi yang militan, dengan bukti lahirnya sejumlah pemimpin eksekutif di kabupaten /Kota dan provinsi se-indonesia serta, pimpinan legislatif.
Kondisi dan kualitas militansi PDI P menjadi sedikit absurd, ketika PDI P mematahkan langkah politik kadernya yang militan dan potensial, serta memilih Edy Rahmayadi mantan Gubernur Sumut yang notabane melupakan incumbent.
Pertimbangan tersebut, kata Ketua FMPB SU mengingat kondisi tersebut, tentunya perlu jadi kajian tim pesaing Cagubsu yaitu Bobby Afif Nasution, serta ketegasan Pj Gubernur Sumut (Pj Gubsu) Agus Fatoni dalam menjaga stabilitas dan netralitas aparatur sipil negera (ASN) dalam perhelatan Pilkada nantinya.
"Kita ketahui, selama kepemimpinan Edy Rahmayadi, penempatan sejumlah pejabat Eselon II, III dan IV selalu kontrafersial. Ditambah lagi, pernah viral karena salah melantik orang yang sudah meninggal. Kejadian fatal ini, yang harus dikaji mendalam serta di antisipasi calon Gubernur lain serta Pj Gubernur Sumatera Utara"tegasnya.
Perlu dipahami, bahwa sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) memiliki struktural jabatan hinggap ke kabupaten/kota,
Tentunya, keberpihakan dan ketidaknetralan akan sejumlah pejabat yang terkesan dipaksakan Edy Rahmayadi melantik pada saat itu, ini perlu dilakukan pencegahan.
"Pj Gubsu Agus Fatoni yang hari ini dianggap netral tidak memihak, harus melakukan pembenahan internal. Sejumlah kepala OPD, jabatan Eselon II,III dan fungsional, yang dilantik dimasa dua tahun akhir jabatan Edy Rahmyadi, harus dilakukan evaluasi dan penyegaran. Jangan sampai, Pj Gubsu Agus Fatoni yang sekrang terlihat disuguh kesibukan persiapan PON XXI Aceh-Sumut 2024."tegasnya.
Tak hanya itu saja, lanjut Ketua FMPB mengakhiri statemennya, siapa saja yang menjadi kepala daerah tentunya mengisi sebuah jabatan Eselon di jajarannya , pasti yang sejalan dengan visi-misinya.
Apalagi sosok Edy Rahmayadi yang baru memimpin satu periode, tentunya sudah membuat persiapan minimal 1 atau 2 tahun sebelum masa akhir jabatanya berkahir.
"Hampir seluruh Dinas atau OPD ada unit pelayanan tehnis (UPT) yang tersebar di seluruh kabupaten /kota se-sumut. Secara khusus, pejabat yang diimpor dan dilantik dari sejumlah daerah, banyak sudah dilantik Edy Rahmyadi dalam 1 tahun masa akhir jabatannya" Pungkasnya.Red
