Sabtu, 08 November 2025

Rumah Mewah & Kendaraan Diduga tak Masuk LHKPN, FMPB Sumut Lapor Radiapoh ke KPK

Administrator
Kamis, 04 Juli 2024 21:03 WIB
Rumah Mewah & Kendaraan Diduga tak Masuk LHKPN, FMPB Sumut Lapor Radiapoh ke KPK
Istimewa

Jakarta I Halomedan.com

Bupati Simalungun Radiapoh Hasiolan Sinaga dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (04/07/2024).

Radiapoh dilaporkan Forum Mahasiswa Peduli Bangsa (FMPB) Sumatera Utara berkaitan rumah mewah seluas 4 hektar di Tiga Runggu, Kabupaten Simalungun, milik Bupati Simalungun, itu tidak tertera dalam daftar Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHPK) tahun 2023. Termasuk juga lahan peternakan ayam di kawasan Perdagangan, Pematangsiantar.

"Hasil penelusuran kita, sebagian harta milik beliau (Radiapoh) termasuk rumah mewah di Simalungun dan lahan peternakan ayamnya tidak terdaftar di LHKPN," kata Ketua Umum Pimpinan Pusat FMPB Sumut M Ritonga didampingi Sekretaris Umum M Tohar Pasaribu dalam siaran persnya, Kamis (04/07/2024).

Dalam laporannya, FMPB Sumut, kata M Ritonga, juga melaporkan sejumlah kasus dugaan tindak pidana korupsi di Pemkab Simalungun. Seperti Program Hibah Jalan Daerah KSPN Danau Toba Kabupaten Simalungun dengan nilai kontrak Rp12.092.895.000 bersumber dari APBD TA. 2022, peningkatan Jalan Jurusan Tambun Rea Huta II Sipolha Kecamatan Pematang Sidamanik Bersumber dari DAK TA 2022 Rp16.730212.000.000, Rehabilitasi Jaringan Irigasi di Kampung Melayu/Hubuan (130 Ha) Kec Tanah Jawa (DAK) di Dinas PUTR Simalungun Rp1.524.291.840 TA 2023.

Kemudian dugaan korupsi Pembangunan Pusat Daur Ulang Sampah Di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun TA 2022 sebesar Rp2.8 miliar.

Pembangunan MCK Di BPBD Kabupaten Simalungun TA 2021 sebesar Rp24 miliar. Sebanyak 440 paket kegiatan di Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun dengan pagu Anggaran Rp33.4 miliar diduga dikerjakan belum pengesahan P-APBD, proyek Pengerjaan Bangunan TIC dan Perlengkapan Lokasi Wisata Ikan Mas di Kelurahan Sipolha Kec Pematang Sidamanik senilai Rp 1.180.829.465. dari Dana Alokasi Khusus (DAK) TA 2023 di Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Ekonimi Kreatif.

"Untuk itu kami meminta KPK melakukan audit investigasi terhadap dugaan korupsi pekerjaan yang ada di Kabupaten Simalungun.Red

Baca Juga:
Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News
Editor
: Administrator
Sumber
:
SHARE:
Tags
Berita Terkait
Kornas: Pembakaran Rumah Hakim Khamozaro Waruwu Adalah Teror terhadap Negara

Kornas: Pembakaran Rumah Hakim Khamozaro Waruwu Adalah Teror terhadap Negara

Rumah Hakim PN Medan Terbakar Saat Sidang Kasus Korupsi Jalan di Sumut, Khamozaro Waruwu: “Saya Syok, Sidang Langsung Saya Tutup”

Rumah Hakim PN Medan Terbakar Saat Sidang Kasus Korupsi Jalan di Sumut, Khamozaro Waruwu: “Saya Syok, Sidang Langsung Saya Tutup”

Kebakaran Hebat Landa Rumah Hakim PN Medan, Aktivis Minta Kasus Diusut Tuntas

Kebakaran Hebat Landa Rumah Hakim PN Medan, Aktivis Minta Kasus Diusut Tuntas

Lewat Program 3 Juta Rumah dan Bedah Rumah, Pemprov Sumut Permudah Masyarakat dapat Rumah Layak Huni

Lewat Program 3 Juta Rumah dan Bedah Rumah, Pemprov Sumut Permudah Masyarakat dapat Rumah Layak Huni

Ommbak Sumut Bongkar Dugaan Kelalaian RSUD Sultan Sulaiman: Dua Pasien BPJS-KIS Tewas, Direktur Disebut Jarang Masuk Kantor

Ommbak Sumut Bongkar Dugaan Kelalaian RSUD Sultan Sulaiman: Dua Pasien BPJS-KIS Tewas, Direktur Disebut Jarang Masuk Kantor

Kediaman Sri Mulyani Menkeu Dijarah Massa

Kediaman Sri Mulyani Menkeu Dijarah Massa

Komentar
Berita Terbaru