Biro Organisasi Setda Provsu Sosialisasikan 8 Area Perubahan Reformasi Birokrasi

MEDAN I Halomedan.co
Biro Organisasi dan Tatalaksana Setda Provsu kini giat mensosialisasikan 8 Area Perubahan Reformasi Birokrasi yang menjadi kerangka acuan dalam perubahan kinerja birokrasi dan ASN di lingkungan Pemprovsu guna mewujudkan visi Gubenur Sumatera Utara menjadikan Sumut Bermartabat
Kepada wartawan, Senin (29/7) Kepala Biro Organisasi dan Tatalaksana Faisal Hasyrimi AP, MAP secara rinci menjelaskan makna 8 area perubahan reformasi biurokrasi yang menjadi paradigma baru kinerja birokrasi dan ASN Pemprovsu dalam mewujudkan layanan publik yang bermartabat.

“Delapan poin area perubahan reaformasi birokrasi ini bukan barang baru karena sebelumnya sudah termuat dalam Perpres No.81/2010 dan  PERMENPAN No.11/2015  tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi . Kami mencoba mensosialisasikan kembali poin-poin ini guna mendorong kinerja birokrasi menjadi sebuah budaya kerja baru di lingkungan Pemprovsu,” kata Faisal.

Poin – poin ini meliputi organisasi yang dimaknai sebagai organisasi yang tepat fungsi dan tepat guna (right sizing)  sesuai kebutuhan Pemprovsu  untuk mewujudkan visi-misi Gubernur dan Wakil Gunernur Sumatera Utara.

Kedua , tatalaksana yang mencakup system dan prosedur kerja yang jelas, efektif dan efesien sehingga diharapkan masing-masing OPD mulai dari pimpinan hingga staf memiliki kerangka acuan  kerja masing-masing.

“Semua harus memiliki SOP (Standar Operasional Prosedur) dalam bekerja dan sekarang kita ‘breakdone’ sampe  kepada Kasubbag hingga staf ke bawahnya. Apa tugas dan tanggungjawabnya,” ucap Faisal.

Ketiga adalah Peraturan Perundang-undangan, dimana semua regulasi dan aturan maupun produk hukum yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi harus selaras dan tidak tumpang tindih.

“Poin perubahan keempat adalah Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur yang profesional, kredibel dan bertanggungjawab dalam setiap tugas dan fungsinya. SDM meliputi kompetensi, netralitas, capable, sejahtera dan berkinerja tinggi, SDM ini juga menjadi fokus perhatian  Gubernur, salah satunya menghapuskan segala macam bentuk pungli apapun.

Apalagi Pemprovsu sekarang sudah melakukan sistem keuangan elektronik jadi tidak ada lagi transaksi  manual. Begitu juga dengan  pendidikan dan latihan untuk mengasah kemampuan masing-masing SDM aparatur,” sebutnya.

Poin perubahan  selanjutnya  adalah pengawasan yang melekat (waskat) baik internal maupun menyeluruh seperti Inspektorat untuk mewujudkan terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang berish dan bebas KKN (Korupsi, Klusi dan Nepotisme).

Area perubahan keenam adalah terciptanya kinerja birokrasi yang akuntabel dengan mengedepankan budaya-budaya kerja yang memiliki  kapasitas dan  kredibilitas sehingga semua capaian-capain maupun program-program untuk mewujudkan Sumut Bermartabat dapat dipertanggungjawabkan.

“Semua kinerja birokrasi harus kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan,” tandas Faisal.

Berikutnya adalah meningkatkan kualitas pelayanan  publik  yang  prima karena  menyangkut hajat hidup orang  banyak sesuai harapan masyarakat.

“Segala bentuk pelayanan publik yang dikelola Pemprovsu haruslah  mudah, murah dan efesien.

Misalnya layanan perizinan satu pintu yang sudah punya standar aturan sendiri atau  layanan Samsat yang mudah  maupun bentuk layanan lainnya,” sebut Faisal.

Terakhir, kata mantan Kepala Biro Umum Setda Provsu ini, dari semua poin area perubahan reformasi birokrasi ini nantinya akan menciptakan cara pikir dan budaya kerja (mindset dan culture set) birokrasi yang tinggi dengan  aparatur yang mumpuni.

“Roh dari kedelapan  poin ini nantinya akan  memunculkan  budaya-budaya kerja birokrasi yang berintegritas dan penuh  inovasi. Itulah mindset dan culture set aparatur. Meskipun tidak mudah namun kami yakin reformasi birokrasi di lingkungan Pemprovsu bisa berjalan baik demi mewujudkan cita-cita Sumut Bermartabat,” kata Faisal.(W03)