Rabu, 04 Februari 2026

BPJS Kesehatan Cab. Solok Gelar Media Gathering Bersama Awak Media

Administrator
Selasa, 01 September 2020 10:09 WIB
BPJS Kesehatan Cab. Solok Gelar Media Gathering Bersama Awak Media

SINGKARAK, halomedan.co

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Solok gelar media gathering dengan awak media. Kegiatan berlangsung di aula bukit Cinangkiak, Jumat (27/8/2020) bertujuan untuk silaturahmi dengan awak media sekaligus menyampaikan bahwa BPJS peduli terhadap masyarakat sekaitan dengan adanya program keringanan tunggakan pembayaran JKN-KIS biasa dikenal dengan istilah “Relaksasi Tunggakan”.

Kepala BPJS Cabang Solok dr. H Rudi Widjajadi MH Kes dalam sambutannya, programsasi ini mengacu pada Perpres 64 tahun 2020, pasal 3a yang menjelaskan, Untuk tahun 2020, pemberhentian sementara penjaminan peserta berakhir, dan status peserta aktif kembali bila telah dilakukan pembayaran tunggakan paling banyak dalam waktu 6 bulan. Untuk mempertahankan kepesertaan aktif, peserta wajib melunasi sisa iuran tertunggak paling lambat sampai tahun 2021.

“Relaksasi Tunggakan merupakan program memberikan keringanan tunggakan bagi peserta PBPU dan PPU BU yang memiliki tunggakan lebih dari 6 bulan. Tunggakan iuran dengan sisa tunggakan wajib dilunasi paling lambat Desember 2021,” ujar Rudi Wijajadi.

Lanjut Rudi, pemberian keringanan ini dikarenakan kondisi masih dalam pandemi Covid-19, yang dapat meningkatkan peluang untuk keaktifan keanggotan, serta meningkatkan potensi penerimaan iuran.

Masih dikatakannya, program Relaksasi Tunggakan dapat dilakukan dengan melakukan pendaftaran pada kanal yang telah disediakan bagi peserta PBPU melalui aplikasi mobile JKN, kantor cabang SIPP, BPJS care centre 1500 400, sedangkan PPU BU dapat mendaftarkan melalui aplikasi Edabu.

Apabila pendaftaran telah disetujui, dapat dilakukan pembayaran keesokan harinya pada kanal- kanal pembayaran yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, seperti Bank Mitra dan PPOB dan uang elektronik.

“Pembayaran tidak berlaku apabila dilakukan hingga sampai 31 Desember 2021, peserta tidak dapat melakukam pembayaran tunggakan, per 1 Januari 2022 status kepesertaan tidak aktif, dan seluruh tunggakan menjadi tagihan dibulan Januari 2022 dengan maksimal tunggakan yang diperhitungkan menjadi 24 bulan,” jelasnya. (Eli)



Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News
Editor
: Administrator
SHARE:
Berita Terkait
Tidak Ada Masalah, Andar Amin  Terpilih Secara Konstitusional

Tidak Ada Masalah, Andar Amin Terpilih Secara Konstitusional

Anggota BPK RI Fathan Subchi Sumbang Rp10 Juta untuk Tarekat Syatariyah Syahid Almalik

Anggota BPK RI Fathan Subchi Sumbang Rp10 Juta untuk Tarekat Syatariyah Syahid Almalik

Rekam Jejak Konsisten dan Dukungan Publik Menguat, Komjen Suyudi Ario Seto Dinilai Figur Sentral Masa Depan Polri

Rekam Jejak Konsisten dan Dukungan Publik Menguat, Komjen Suyudi Ario Seto Dinilai Figur Sentral Masa Depan Polri

HPN 2026 di Banten, SPS Aceh Tetap Ambil Bagian

HPN 2026 di Banten, SPS Aceh Tetap Ambil Bagian

FWK Tegaskan 9 Februari Tetap Hari Pers Nasional, Soroti Sejarah dan Desak Revisi UU Pers

FWK Tegaskan 9 Februari Tetap Hari Pers Nasional, Soroti Sejarah dan Desak Revisi UU Pers

“Orang Sumut untuk Sumut: Golkar Harus Kembali Berakar dan Berdaulat di Daerah”

“Orang Sumut untuk Sumut: Golkar Harus Kembali Berakar dan Berdaulat di Daerah”

Komentar
Berita Terbaru