Kepala Daerah Banyak Kena OTT, Kodrat Shah : KPK Harus Ungkap Uang Itu Kemana Saja

MEDAN | HALOMEDAN.CO

Belakangan aksi Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada kepala daerah terus terjadi. Rabu (16/10/2019) pagi, giliran Walikota Medan Drs HT Dzlumi Eldin yang terciduk KPK untuk kasus OTT. Sedikitnya KPK berhasil mengamankan 7 orang dari OTT tersebut, diantaranya Walikota, Kepala Dinas PU, protokoler, ajudan Walikota, dan swasta. KPK juga menyita barang bukti berupa uang kontan sebesar Rp200 juta lebih.

Terkait hal ini, Ketua MPW Pemuda Pancasila Sumut, H.Kodrat Shah, meminta kepada KPK untuk mengungkap untuk apa saja aliran dana ini digunakan kepala daerah. Karena menurut Kodrat, selama ini pendapatan kepala daerah sudah sangat cukup, sehingga patut dipertanyakan untuk apa lagi uang tersebut.

“Kenapa kepala daerah masih mau terima uang seperti itu, sementara pendapatannya sudah sangat cukup. Berartikan ini ada uang untuk keperluan lain. Saya tau hampir semua kepala daerah terbebani. Sehingga kepala daerah jadi jahat dan mau menerima uang-uang yang gak jelas ini. Makanya KPK harus buka-bukaan agar kejadian ini bisa ditertibkan,” tegas Kodrat yang juga Ketua DPD Partai Hanura Sumut.

Kodrat menambahkan, masyarakat ingin mengetahui sebenarnya uang itu di makan sendiri atau untuk dibagi-bagi. Makanya KPK diminta untuk buka-bukaan mengusut masalah OTT ini.

“Ini harus dibuka, kalau memang uangnya dibagi, supaya yang lain juga tidak bisa bagi-bagi lagi kedepannya. Karena kalau dibilang untuk menimbun kekayaan pribadi saya yakin tidak. Yang menjadi beban kepala daerah saat ini adalah ada dana bagi-bagi yang terselubung. Makanya KPK harus buka ini, supaya yang dibagi-bagi juga ikut ditangkap,” cetus Kodrat. (Red)