Medan | Halomedan.com Sikap Gubernur Sumatera Utara,
Bobby Nasution, yang memilih walk out dari rapat pembahasan alokasi anggaran rehabilitasi kerusakan akibat bencana banjir dan longsor bersama sejumlah menteri, menuai sorotan publik.Tindakan tersebut dinilai cukup mengejutkan, mengingat forum tersebut membahas kebutuhan mendesak daerah dalam pemulihan pascabencana.
Pengamat Tikwan Raya Siregar, melalui laman Facebook pribadinya pada Senin (2/3/2026), menilai langkah
Bobby dapat dimaknai sebagai bentuk kekecewaan yang mendalam. Menurutnya, sikap itu tidak sekadar gestur emosional, melainkan cerminan rasa tanggung jawab seorang kepala daerah terhadap warganya yang terdampak bencana.
"Sikap ini bisa diartikan sebagai ungkapan kekecewaan yang mendalam akibat rasa tanggung jawab kepada warganya," tulisnya.
Lebih jauh, Tikwan juga melihat adanya pesan politik yang ingin disampaikan. Ia menyebut, langkah tersebut bisa menjadi sinyal bahwa gubernur memahami besarnya kontribusi Sumatera Utara terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun ketika musibah terjadi, empati dan dukungan anggaran dari pemerintah pusat dinilai belum memenuhi harapan daerah.
Menurutnya, kondisi ini kembali menegaskan kelemahan sistem pengelolaan anggaran yang sangat terpusat. Dalam skema tersebut, ruang gerak fiskal daerah menjadi terbatas, sehingga ketergantungan pada pemerintah pusat tetap tinggi, terutama dalam situasi darurat seperti bencana alam.
Sumatera Utara sendiri disebut telah lama menghadapi ketertinggalan dalam sektor infrastruktur. Kualitas jalan di sejumlah wilayah masih rendah, sementara anggaran pemeliharaan terbatas. Di sisi lain, pemerintah provinsi juga tengah berupaya mendorong pembangunan di wilayah-wilayah tertinggal.
Tikwan menduga, akumulasi berbagai persoalan tersebut bisa saja memicu kelelahan dan frustrasi dalam upaya merealisasikan rencana pembangunan, terlebih ketika beban rehabilitasi bencana ikut bertambah.
Ia berharap masih ada kekuatan politik dari daerah untuk memperjuangkan hak-hak anggaran yang dinilai layak diterima. "Semoga alokasi anggaran masih mungkin untuk digodok kembali sehingga dapat memberikan bobot kewajaran dan rasa keadilan bagi Sumatera Utara," pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak pemerintah pusat terkait respons atas sikap walk out tersebut.rel
