Medan – Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara (
LHKP-PWMSU) kembali menggelar diskusi politik bulanan dengan tema "Politik Kepartaian dan Masa Depan Bangsa", Sabtu (12/7), di Aula Gedung Dakwah Muhammadiyah, Jalan Sisingamangaraja, Medan.Kegiatan ini menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai latar belakang, di antaranya Dr Warjio (USU), Dr Faisal Riza (UINSU), Dr Mujahiddin (UMSU), Dr Soetarso (PDI-P), Dr Amsal Nasution (PKS), Edisaputra (PAN), Budi Setiawan Siregar (Gerindra), Djamaluddin Pohan (Partai Ummat), dan Ahmad Arif (Demokrat). Diskusi dipandu oleh Dr Sahran Saputra.Ketua
LHKP-PWMSU, Shohibul Anshor Siregar, mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari tradisi intelektual Muhammadiyah dalam merawat kewarasan publik menghadapi dinamika politik nasional."Diskusi ini bukan sekadar refleksi, tetapi bagian dari upaya melihat politik secara substansial, bukan hanya seremonial dan elektoral," ujar Siregar.
Ia menjelaskan bahwa diskusi tematik ini juga menjadi persiapan menjelang Muktamar Muhammadiyah 2027 yang akan digelar di Medan.
LHKP PWMSU, kata dia, tengah menghimpun pemikiran kritis sebagai masukan dalam perumusan arah perjuangan Muhammadiyah ke depan.Sejumlah pembicara dalam forum ini menyoroti lemahnya fungsi kaderisasi dan pendidikan politik di partai politik, serta semakin kaburnya orientasi ideologis partai yang terjebak pada kepentingan kekuasaan jangka pendek.Siregar menyebut bahwa Muhammadiyah hadir untuk menawarkan optimisme rasional di tengah kegamangan politik. Ia menyebut kegagalan bangsa ini dalam melakukan dekolonisasi sebagai akar persoalan utama keterbelakangan, dan menyerukan pentingnya kembali pada semangat konstitusi UUD 1945."Banyak yang menyebut Indonesia sebagai negeri yang gelap, tetapi Muhammadiyah tidak akan menambah kegelapan itu dengan pesimisme. Kita justru akan menabur cahaya dengan optimisme yang rasional dan ilmiah," tegasnya.
LHKP-PWMSU juga menyampaikan bahwa diskusi bulanan ke depan akan membahas isu-isu strategis lainnya, seperti ekonomi, kemaslahatan umat, sistem perwakilan, pemilu berintegritas, hingga konstitusionalitas pengelolaan sumber daya alam.rel
