Tebingtinggi | Pemerintah Kota Tebingtinggi kembali meraih opini wajar tanpa kecuali (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dalam laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD)Tahun 2024.
Pencapaian ini,merupakan kali ketujuh secara berturut-turut, terhitung sejak tahun 2018 hingga tahun 2024.Demikian kerengan relis pers dari dinas Kominfo kota Tebingtinggi kepada wartawan, Selasa (28/5)
Atas pencapaian tersebut, Wali Kota Tebingtinggi Iman Irdian Saragih menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh jajaran pemerintah kota (Pemko) Tebingtinggi dan stakeholder terkait. Wali Kota Tebingtinggi menekankan agar kedepan pencapaian ini dapat ditingkatkan demi kemajuan pembangunan.
"Kita mendapatkan WTP 7 tahun berturut-turut, sehingga menjadi motivasi kita kedepannya. Kedepan harus menjadi lebih baik demi kemajuan pembangunan, khususnya di Kota Tebing Tinggi. Ini harus kita tingkatkan, jangan hanya kita pertahankan," ujar Wali Kota dalam penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2024 se-Provinsi Sumatera Utara, Senin (26/5/2025), di Auditorium BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, Medan.
Sebelumnya, Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, Paula Henry Simatupang, menjelaskan bahwa pemeriksaan keuangan daerah bersifat rutin dan diatur dalam undang-undang. Ia mengungkapkan bahwa dari delapan daerah yang diperiksa, termasuk kota Tebingtinggi ditemukan beberapa temuan serupa. Hal ini kemungkinan karena letak geografisnya yang berdekatan.
"Jadi delapan daerah ini dari hasil analisis LHP-nya, ada temuan-temuannya sama, mungkin karena letak geografisnya berdekatan, misal Kabupaten Dairi dan Kabupaten Pakpak Bharat, Kota Medan dengan Kota Binjai," ujar Kepala BPK perwakilan Provinsi Sumut.
Turut hadir diacara tersebut, Ketua DPRD Tebingtinggi, Sakti Khadafi Nasution, Plt Sekdako H. Kamlan Mursyid,Kepala BPKPD Sri Imbang Jaya Putra, Kadis Kominfo Dedi Parulian Siagian, Kepala BPBD Tora Daeng Masaro, Kabag Pemerintahan Ramadhan Barqah Pulungan, Kabag Prokopim Faisal Ahmad, serta para Kepala Daerah dan Ketua DPRD dari delapan kabupaten/kota yang menerima LHP atas LKPD tahun 2024.(TAV)
