Minggu, 22 November 2026

Sutrisno Sebut Sikap Megawati Bukti PDI Perjuangan Bukan Partai Oportunis

Administrator
Sabtu, 21 November 2026 23:42 WIB
Sutrisno Sebut Sikap Megawati Bukti PDI Perjuangan Bukan Partai Oportunis

MEDAN – Wakil Ketua Bidang Politik DPD PDI Perjuangan Provinsi Sumatera Utara, Sutrisno Pangaribuan, mengapresiasi ketegasan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, yang kembali menegaskan pilihan partai untuk tetap berada di luar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Sutrisno, sikap tersebut menunjukkan konsistensi PDI Perjuangan dalam menjalankan prinsip dan garis ideologinya. Partai politik, katanya, tidak seharusnya menjadikan kekuasaan sebagai tujuan utama hingga mengabaikan prinsip dan sikap politik yang telah dibangun.

Baca Juga:
Penegasan Megawati itu disampaikan dalam orasi ilmiah berjudul *"Membangun Kepemimpinan Strategik Pemerintahan dan Tantangan Geopolitik Indonesia"* pada Sidang Terbuka Senat Wisuda Program Sarjana (S1) XIX dan Program Pascasarjana (S2) XII Tahun Akademik 2026/2027 Ganjil Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara (STIPAN), Kamis (19/11/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Megawati mengungkapkan bahwa dirinya sempat mendapatkan tawaran agar PDI Perjuangan bergabung ke dalam pemerintahan. Namun, tawaran itu ditolaknya dengan menegaskan pilihan untuk tetap berada di luar pemerintahan.

Baca Juga:
"Mau dikasih masuk ke pemerintahan saya bilang terima kasih. Saya di luar aja," ujar Megawati.

Sutrisno menilai, pernyataan tersebut sekaligus mempertegas prinsip politik PDI Perjuangan yang sebelumnya telah disampaikan Megawati, yakni tidak berpolitik dua kaki. Partai harus memiliki kesiapan untuk berada di luar kekuasaan ketika tidak memenangkan kontestasi demokrasi.

"PDI Perjuangan membuktikan bahwa partai ini bukan partai oportunis. Kekuasaan bukan segala-galanya. Ketika tidak memenangkan kontestasi demokrasi, partai harus siap berada di luar pemerintahan dan menjalankan fungsi sebagai kekuatan penyeimbang," ujar Sutrisno.

Menurutnya, ketegasan Megawati juga menjadi jawaban atas berbagai spekulasi mengenai kemungkinan kader PDI Perjuangan masuk ke dalam pemerintahan Prabowo Subianto. Termasuk spekulasi yang mengaitkan sejumlah nama kader partai, seperti Puan Maharani dan Pramono Anung, dengan kemungkinan menduduki posisi strategis dalam pemerintahan.

Ia menilai Megawati tidak tergoda oleh kepentingan pragmatis maupun kalkulasi kekuasaan jangka pendek. Bahkan, prinsip tersebut tetap dipertahankan tanpa mengedepankan kepentingan politik keluarga.

Bagi Sutrisno, sikap tersebut merupakan cerminan kematangan seorang pemimpin politik yang mampu menempatkan prinsip dan kepentingan partai di atas kepentingan memperoleh jabatan atau kekuasaan.

Lebih lanjut, Sutrisno menegaskan bahwa keputusan berada di luar pemerintahan merupakan sikap kelembagaan PDI Perjuangan. Karena itu, tidak ada penugasan resmi partai kepada kader untuk menduduki jabatan menteri, wakil menteri, kepala maupun wakil kepala lembaga negara dalam pemerintahan Prabowo Subianto.

Apabila terdapat kader PDI Perjuangan yang menduduki jabatan dalam pemerintahan, menjadi komisaris atau direksi BUMN, duta besar, maupun jabatan publik lainnya, hal tersebut tidak serta-merta dapat dimaknai sebagai representasi kelembagaan partai.

"Posisi partai sudah jelas, yaitu berada di luar pemerintahan. Karena itu, apabila ada kader yang menduduki jabatan dalam pemerintahan, hal tersebut merupakan pilihan atau kapasitas pribadi dan tidak dapat dianggap sebagai representasi sikap resmi PDI Perjuangan," tegasnya.

Sutrisno juga menekankan bahwa berada di luar pemerintahan bukan berarti PDI Perjuangan akan menolak seluruh kebijakan pemerintah. Sebagai kekuatan politik penyeimbang, partai tetap dapat mendukung program pemerintah yang berpihak kepada kepentingan masyarakat dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebaliknya, PDI Perjuangan akan tetap kritis terhadap kebijakan maupun program pemerintah yang dinilai menyimpang dari perencanaan, tidak sesuai regulasi, atau berpotensi merugikan kepentingan rakyat.

Sejumlah program pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdeskel MP), Sekolah Rakyat, dan program lainnya, menurutnya, harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, serta sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Program pemerintah yang baik dan dijalankan sesuai aturan tentu harus didukung. Namun, apabila ditemukan penyimpangan dalam pelaksanaannya, PDI Perjuangan harus berani memberikan kritik. Fungsi partai politik bukan sekadar mendukung pemerintah, tetapi juga memastikan kekuasaan berjalan sesuai kepentingan rakyat," tutup Sutrisno.

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News
Editor
: Administrator
Sumber
:
SHARE:
Tags
Pdi
Berita Terkait
SAMBUT HARI SUMPAH PEMUDA KE-98 DPC PDI PERJUANGAN BINJAI GOTONG ROYONG BERSIHKAN SAMPAH

SAMBUT HARI SUMPAH PEMUDA KE-98 DPC PDI PERJUANGAN BINJAI GOTONG ROYONG BERSIHKAN SAMPAH

Megawati Perintahkan Kader Hadir di Tengah Rakyat, PDI Perjuangan Sumut Beri Tali Asih Korban MBG di Karo

Megawati Perintahkan Kader Hadir di Tengah Rakyat, PDI Perjuangan Sumut Beri Tali Asih Korban MBG di Karo

Dari Aspirasi Reses ke Lahan Pertanian, Rapidin Simbolon Serahkan Traktor untuk Petani

Dari Aspirasi Reses ke Lahan Pertanian, Rapidin Simbolon Serahkan Traktor untuk Petani

Bawa Ratusan Logistik Pengungsi Sinabung, Rapidin Simbolon Tegaskan PDI Perjuangan Hadir di Tengah Rakyat

Bawa Ratusan Logistik Pengungsi Sinabung, Rapidin Simbolon Tegaskan PDI Perjuangan Hadir di Tengah Rakyat

Buka Musancab PDI Perjuangan se- Kota Medan, Rapidin Simbolon Instruksikan Kader, Fraksi dan Pengurus Guyub ke Akar Rumput

Buka Musancab PDI Perjuangan se- Kota Medan, Rapidin Simbolon Instruksikan Kader, Fraksi dan Pengurus Guyub ke Akar Rumput

PDI Perjuangan Perkuat Konsolidasi di Samosir, Hasto Kristiyanto Akan Hadiri Peletakan Batu Pertama Kantor DPC Samosir

PDI Perjuangan Perkuat Konsolidasi di Samosir, Hasto Kristiyanto Akan Hadiri Peletakan Batu Pertama Kantor DPC Samosir

Komentar
Berita Terbaru