IDI – Setiap kali bulan bintang berkibar, negara nyaris tak pernah absen. Aparat datang cepat, penertiban dilakukan tegas, bahkan kerap disertai tindakan represif.
Negara menunjukkan wajah sigap dalam menghadapi simbol, meski Aceh telah hidup dalam perdamaian yang diamanahkan melalui MoU Helsinki.
Namun sikap itu berbanding terbalik ketika bencana dahsyat menimpa rakyat. Saat banjir besar meluluhlantakkan permukiman, menenggelamkan kebun dan sawah, merenggut nyawa, serta memutus jalan dan jembatan, kehadiran negara justru terasa lamban.
Banjir meninggalkan luka mendalam. Rumah warga roboh atau tertimbun lumpur, harta benda hanyut, dokumen penting hilang, sumber penghidupan lenyap. Jalan rusak, jembatan putus, membuat sejumlah wilayah terisolasi dan sulit dijangkau bantuan.
Lebih dari sebulan pascabencana, pemulihan belum berjalan maksimal. Bantuan tersendat, distribusi logistik terkendala, sementara warga bertahan dalam keterbatasan air bersih, listrik, dan layanan kesehatan. Yang kerap terlihat justru kunjungan singkat pejabat.
Kekecewaan itu disampaikan Tgk Rabo Pantee Bidari, salah satu warga korban banjir, Kamis, 25 Desember 2025.
"Kalau soal bulan bintang, negara cepat sekali hadir. Aparat langsung datang. Tapi ketika banjir menghantam rakyat dan kami kehilangan segalanya, negara seperti pura-pura buta dan tuli," ujarnya.
Menurut Tgk Rabo, bencana ini bukan semata peristiwa alam.
Baca Juga:
"Hutan digunduli dengan izin negara. Akibatnya kami kehilangan nyawa, rumah, kebun, sawah. Jalan rusak, jembatan putus, semua hancur," katanya.
Kritik soal lambannya penanganan juga disampaikan Juru Bicara Posko Bencana Aceh, Murtalamuddin. Ia menyebut masih ada wilayah yang terisolasi berminggu-minggu pascabencana akibat akses rusak dan distribusi bantuan yang belum lancar.
"Fakta di lapangan, hingga beberapa pekan setelah bencana, masih ada daerah yang sulit dijangkau bantuan," kata Murtalamuddin singkat.
Bagi warga Aceh, kontras itu terlalu nyata.
Negara terlihat gagah saat berhadapan dengan simbol, tetapi gagap ketika berhadapan dengan penderitaan rakyat. Di tengah lumpur yang belum kering, pertanyaan itu terus menggantung: negara ini hadir untuk siapa? Muktar.
Baca Juga:
