MEDAN — Pengangkatan pejabat eselon II di Pemprov Sumatera Utara baru-baru ini memicu gelombang kritik tajam. Kritikan ini tidak hanya datang dari kalangan politisi, tetapi juga akademisi yang mengecam keras keputusan Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, yang dianggap mengabaikan prinsip meritokrasi dalam proses rotasi jabatan. Keputusan tersebut dinilai lebih mengutamakan kedekatan politik daripada kompetensi yang seharusnya menjadi landasan utama dalam menempatkan pejabat di posisi strategis.
Jonson Rajagukguk, Dosen Administrasi Publik Universitas HKBP Nommensen, mengungkapkan kekhawatirannya. Menurutnya, rotasi pejabat yang tidak didasarkan pada kompetensi dan kualifikasi justru membuka pintu bagi kebijakan-kebijakan yang tidak profesional. "Ini sudah bukan sekadar masalah administratif, tapi soal masa depan birokrasi kita. Kalau jabatan hanya diberikan berdasarkan kedekatan politik, kita akan terjebak dalam lingkaran kegagalan yang tak berujung," tegas Jonson.
Belum lama ini, Gubernur Bobby Nasution mengangkat sejumlah pejabat dari Pemko Medan dan Pemkab Asahan ke posisi eselon II Pemprovsu, termasuk Inspektur Kota Medan, Sulaiman Harahap, yang kini menjabat sebagai Inspektur Provinsi, dan Sutan Tolang Lubis yang dipromosikan sebagai Kepala BKD Sumut. Teranyar, Alexander Sinulingga, mantan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Medan, dilantik menjadi Kadis Pendidikan Sumut. Langkah-langkah tersebut menimbulkan kecaman, terutama dari kalangan mahasiswa dan akademisi yang merasa proses pengangkatan ini lebih mengarah pada kepentingan politik.
Politik atau Profesionalisme?
Indra Muda Hutasuhut, Dosen Universitas Medan Area, tidak ragu menyebut kebijakan ini sebagai malapetaka bagi sistem birokrasi Sumut. Ia menyoroti kecenderungan rotasi pejabat yang dipenuhi unsur politik, tanpa memperhitungkan kecakapan dan pengalaman di bidang masing-masing. "Kalau pejabat tidak menguasai bidangnya, hasilnya akan bencana. Pejabat yang tidak memahami masalah pendidikan, misalnya, tidak akan mampu membuat kebijakan yang berkelanjutan. Ini bukan hanya soal administrasi, tapi soal masa depan daerah," kritiknya dengan tegas.
Hutasuhut juga menambahkan bahwa jika pengangkatan pejabat terus dilakukan tanpa mempertimbangkan kapasitas dan keahlian, maka birokrasi akan terjebak dalam ketidakpastian yang merugikan masyarakat. "Sistem merit seharusnya yang diterapkan. Kalau semua ini dibiarkan, bisa jadi Sumut akan semakin terpuruk," sambungnya.
Reformasi Birokrasi yang Diperlukan
Kedua akademisi ini sepakat bahwa yang dibutuhkan saat ini adalah sebuah reformasi besar dalam sistem rekrutmen dan promosi di Pemprovsu. "Harus ada transparansi, ada evaluasi terbuka tentang siapa yang diangkat dan apa track record mereka," ujar Hutasuhut. "Jika Gubsu Bobby ingin membangun Sumut yang lebih baik, dia harus mengedepankan meritokrasi. Jangan sampai, ke depannya, Sumut malah jatuh ke dalam perangkap politik praktis."
Langkah Gubsu Bobby yang Harus Diperhatikan
Kini, perhatian publik tertuju pada langkah selanjutnya yang akan diambil oleh Gubernur Bobby. Apakah ia akan mendengarkan kritik ini dan melakukan reformasi dalam pengangkatan pejabat, ataukah ia akan terus melangkah tanpa memperhatikan saran dari berbagai pihak yang menuntut profesionalisme? Waktu yang akan menjawab, namun jika dibiarkan, Sumut bisa jadi akan terperosok lebih dalam ke dalam politik kekuasaan yang tidak mengedepankan kualitas.red2
