BANDA ACEH-Pengadaan komputer pada Dinas Pendidikan
Aceh Tahun Anggaran 2026 menjadi sorotan Transparansi Tender Indonesia (TTI). Pasalnya, harga satu unit komputer dalam kontrak pengadaan disebut mencapai Rp29 juta, sementara perangkat yang diduga memiliki spesifikasi serupa ditemukan ditawarkan di toko daring dengan harga sekitar Rp14 juta.
Perbedaan Rp15 juta per unit itu memunculkan pertanyaan serius tentang kewajaran harga, transparansi, dan proses pengadaan barang yang menggunakan anggaran pendidikan.
Koordinator TTI, Nasruddin Bahar, mendesak Kepala Dinas Pendidikan
Aceh segera menjelaskan dasar penetapan harga tersebut. Menurutnya, publik berhak mengetahui mengapa pemerintah harus membayar lebih dari dua kali lipat harga pembanding yang ditemukan TTI.
"Ini uang rakyat, bukan uang pribadi pejabat. Kalau komputer dengan spesifikasi yang sama bisa dibeli seharga Rp14 juta, mengapa pemerintah justru berkontrak Rp29 juta per unit? Selisih Rp15 juta ini harus dijelaskan secara terbuka," tegas Nasruddin.
TTI meminta Dinas Pendidikan
Aceh membuka merek, tipe, prosesor, kapasitas RAM, penyimpanan, sistem operasi, kelengkapan perangkat, masa garansi, harga satuan, hingga jumlah unit yang dibeli.
Baca Juga:
Bagi TTI, penjelasan mengenai spesifikasi bukan sekadar formalitas administrasi. Informasi tersebut menjadi dasar bagi masyarakat untuk menguji apakah harga kontrak benar-benar sebanding dengan barang yang dibeli.
"Kalau harga Rp29 juta per unit memang wajar, buka dokumennya. Jelaskan komponen biayanya. Jangan biarkan masyarakat terus bertanya-tanya," ujarnya.
Sorotan TTI juga diarahkan kepada Kejaksaan Tinggi
Aceh. Lembaga tersebut diminta menelaah proses pengadaan, mulai dari perencanaan kebutuhan, survei harga pasar, penyusunan harga perkiraan sendiri (HPS), pemilihan penyedia hingga pemeriksaan barang yang diterima.
Nasruddin menilai perbedaan harga tersebut cukup menjadi alasan untuk meminta penelusuran awal terhadap dokumen pengadaan.
Baca Juga:
Dampak selisih harga itu berpotensi besar apabila jumlah komputer yang dibeli mencapai ratusan unit. Dengan selisih Rp15 juta per unit, pengadaan 100 unit saja menghasilkan perbedaan Rp1,5 miliar. Angka tersebut merupakan simulasi, bukan kerugian negara yang telah dibuktikan.
TTI mengakui harga toko daring tidak otomatis dapat disamakan dengan harga kontrak pemerintah. Perbedaan spesifikasi, pajak, pengiriman, instalasi, perangkat lunak, garansi dan layanan purnajual harus diperhitungkan.
Namun, justru karena itu, keterbukaan dokumen pengadaan menjadi penting agar kewajaran harga dapat diuji secara objektif.
"Kami tidak sedang menuduh seseorang melakukan korupsi tanpa bukti. Tetapi ketika ada selisih Rp15 juta per unit, pemerintah wajib menjelaskan dasar penetapan harganya. Jangan sampai anggaran pendidikan dibelanjakan tanpa pertanggungjawaban yang jelas," kata Nasruddin.
TTI menegaskan akan terus mengawal persoalan tersebut dan meminta Kadisdik
Aceh memberikan klarifikasi resmi. Sementara itu, Kejati
Aceh didesak menelusuri kemungkinan adanya penyimpangan apabila ditemukan bukti permulaan yang cukup.
Sebab, anggaran pendidikan semestinya memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi sekolah dan peserta didik. Bukan justru menyisakan tanda tanya besar tentang harga barang yang dibeli menggunakan uang rakyat.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Dinas Pendidikan
Aceh belum berhasil dikonfirmasi untuk dimintai klarifikasi terkait dugaan ketidakwajaran harga pengadaan komputer tersebut. (MU/Red)
