Jakarta -Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu menyatakan dukungan kepada Sufmi Dasco Ahmad untuk menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Berapa alasan yang mendasari dukungan kepada Wakil Ketua DPR RI itu.Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu mengatakan dukungan itu diberikan dengan mempertimbangkan sejumlah aspek, dari pengalaman politik, kemampuan komunikasi lintas partai, hingga kapasitas dalam memahami sistem ketatanegaraan.
Dalam kapasitasnya sebagai Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad berperan sebagai jembatan komunikasi, mediator, dan fasilitator legislasi antara serikat pekerja, pemerintah, dan kalangan pengusaha. Berdasarkan laporan berbagai media dan laman resmi DPR RI, keterlibatan utamanya mencakup pengawalan undang-undang ketenagakerjaan, penanganan ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK), serta penyerapan aspirasi pengupahan
Baca Juga:
1. *Sufmi Dasco Ahmad Komunikator Ulung pada kaum Pekerja/Buruh*
Sufmi Dasco Ahmad mengajak seluruh elemen pekerja dan pemerintah untuk bersatu menghadapi tantangan ekonomi global. Ajakan itu ia sampaikan dalam acara Silaturahmi Wakil Ketua DPR RI dengan Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh di
Ia juga menyinggung komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam memperhatikan kesejahteraan pekerja, termasuk dalam hal kenaikan upah. Menurutnya, Presiden bahkan mempertimbangkan kenaikan upah hingga 10 persen demi meningkatkan daya beli masyarakat.
Dasco menyadari ada kekhawatiran dari kalangan pengusaha, namun meyakini bahwa kenaikan upah masih memungkinkan secara bertahap. Karena itu, ia mendorong dialog terbuka antara pekerja, DPR, dan pemerintah.
1. Pengawalan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan
• Pelibatan aktif serikat pekerja. Pada peringatan Hari Buruh (May Day) 1 Mei 2026, Dasco mempersilakan organisasi buruh untuk ikut merumuskan draf revisi aturan ketenagakerjaan. Ia meminta buruh membentuk tim yang solid agar masukan terkait kepastian kerja dan sistem outsourcing dapat diakomodasi.
• Pengesahan UU Pelindungan Ketenagakerjaan. DPR RI resmi mengesahkan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna pada 6 Oktober 2026 sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi. , FSP BUMN Bersatu menilai peran Dasco sangat besar dalam proses tersebut hingga mampu mengakomodasi sekitar 85 persen tuntutan buruh.
• Dialog langsung dengan massa aksi. Usai pengesahan undang-undang pada 6 Oktober 2026, Dasco menemui langsung massa buruh yang berunjuk rasa di depan Gedung Parlemen Senayan. Ia menyatakan bahwa aturan baru ini ditujukan untuk menjawab keresahan pekerja dan memperkuat perlindungan hak mereka.
2. *Mitigasi Ancaman PHK*
Pembentukan Satgas Mitigasi PHK. Dasco memfasilitasi rapat koordinasi pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Mitigasi PHK pada Juni 2026. Langkah ini diambil untuk merespons potensi PHK massal di berbagai sektor industri. Dan mengundang Sinergi lintas sektor. Rapat koordinasi tersebut mempertemukan perwakilan serikat pekerja, kementerian terkait, penasihat khusus presiden, hingga unsur kepolisian. Tujuannya adalah mencari solusi bersama agar gelombang PHK dapat ditekan
Baca Juga:
3. *Mediasi Isu Pengupahan dan Kesejahteraan*
Penyerapan aspirasi pengupahan. Dalam berbagai pertemuan sejak pascaputusan Mahkamah Konstitusi tahun 2024 hingga May Day 2026, Dasco memimpin forum dialog antara perwakilan buruh dan pemerintah. Topik utama yang dibahas meliputi sistem pengupahan nasional, jaminan pesangon, serta penghapusan koefisien nilai yang dianggap merugikan pekerja. Perlindungan pekerja informal dan rentan. Melalui pertemuan dengan perwakilan aliansi buruh Dasco turut menampung aduan mengenai kesejahteraan pengemudi ojek daring (sopir online), pekerja platform digital, pekerja media, hingga buruh Perempuan
*B. Sufmi Dasco Ahmad Dan Pasar Modal Indonesia*
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengambil beberapa langkah dan menyampaikan pernyataan penting terkait rencana peninjauan (reklasifikasi) pasar saham Indonesia oleh Morgan Stanley Capital International (MSCI
Gejolak di pasar keuangan domestik pasca-ancaman downgrade status Bursa Efek Indonesia (BEI) oleh penyedia indeks global Morgan Stanley Capital International (MSCI) memicu reaksi keras dari jajaran pimpinan Parlemen. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyerukan agar Indonesia tidak bergantung penuh pada penilaian asing dan mendorong penentuan peringkat (rating) pasar modal secara mandiri.
Sikap optimistis tersebut ditunjukkan Dasco ,Ia meyakini bahwa pasar modal nasional memiliki basis fundamental yang kuat, sehingga Indonesia dinilai mampu menentukan arah serta standar penilaian sendiri apabila seluruh pemangku kepentingan pasar bersatu. "Di Bursa kita, bersama akan kita buat dan tentukan rating kita sendiri. Kita bersatu, bergerak dan berjuang. Menuju Bangsa Pemenang!"
• Kunjungan Pengawasan ke BEI (16 Oktober 2026): Dasco mendatangi Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI) bersama OJK, Danantara, dan Kapolri di tengah anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) lebih dari 11% akibat sentimen evaluasi MSCI. Dalam kunjungan tersebut, ia meminta BEI mempercepat pembenahan dan mengakomodasi masukan dari lembaga rating internasional.
• Menyuarakan Kemandirian dan Wacana Rating Mandiri: Menanggapi rencana MSCI yang berpotensi menurunkan status pasar saham Indonesia dari Emerging Market menjadi Standalone Market, Dasco melalui akun Instagram pribadinya menyerukan agar pelaku pasar modal bersatu dan melontarkan wacana agar Indonesia membuat sistem pemeringkatan atau rating pasar modalnya sendiri ("Di Bursa kita, bersama akan kita buat dan tentukan rating kita sendiri").
*C. Peran Sufmi Dasco pada BUMN dan BPI Danantara*
Dalam kapasitasnya sebagai Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad berperan sebagai legislator, fasilitator koordinasi lintas lembaga, serta komunikator kebijakan strategis terkait transformasi BUMN dan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Peran tersebut mencakup beberapa aspek utama yang terekam dalam proses legislasi dan koordinasi pemerintah sepanjang tahun 2025 hingga 2026
*1. Legislasi dan Transformasi Kelembagaan*
• Pengawalan Revisi UU BUMN. Menurut laporan DPR RI pada Februari 2025, Dasco memimpin pengawalan revisi Undang-Undang BUMN untuk mempercepat pembentukan BPI Danantara sebagai pengelola investasi negara. Ia juga terlibat dalam lobi-lobi politik terkait pengaturan peran Danantara dalam mengelola operasional BUMN, sebagaimana diulas dalam wawancara Tempo.
• Penataan Struktur Kementerian dan Badan. Pada September 2025, Dasco menjelaskan melalui CNBC Indonesia dan Liputan6 bahwa Kementerian BUMN tidak dilebur ke dalam Danantara. Ia menegaskan bahwa institusi tersebut diubah statusnya menjadi Badan Penyelenggara BUMN (BP BUMN) untuk menyesuaikan dengan pengambilan alih sebagian fungsi oleh Danantara serta mengakomodasi putusan Mahkamah Konstitusi.
*2. Fasilitator Koordinasi Strategis dan Investasi*
• Sinkronisasi Kebijakan Ekonomi. Berdasarkan laporan Kumparan pada Juni 2026, Dasco memfasilitasi pertemuan koordinasi antara jajaran menteri Kabinet Merah Putih dan pimpinan Danantara. Forum tersebut membahas percepatan pertumbuhan ekonomi nasional, tata kelola ekspor sumber daya alam (SDA), dan penyederhanaan aturan perizinan investasi.
• Penyampaian Arah Investasi Publik. Dalam pertemuan dengan peserta unjuk rasa peringatan Hari Buruh pada 1 Mei 2026, Dasco menyampaikan bahwa pemerintah melalui Danantara telah masuk menjadi pemegang saham di perusahaan aplikator transportasi daring. Langkah tersebut dijelaskan sebagai upaya mempermudah penyesuaian skema bagi hasil antara perusahaan aplikator dan mitra pengemudi.
*3. Koordinasi Stabilitas Pasar dan Perbankan BUMN*
• Evaluasi Kinerja Saham Himbara. Pada Juni 2026, Dasco mengumpulkan jajaran direksi Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), Ketua BP BUMN, COO Danantara Dony Oskaria, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta otoritas keuangan seperti Bank Indonesia dan OJK untuk mengevaluasi gejolak pasar saham perbankan BUMN.
• Dorongan Pembelian Kembali (Buyback) Saham. Dasco mengoordinasikan peluang aksi buyback saham BUMN bersama Danantara, BPJS Ketenagakerjaan, PT Taspen, dan perbankan Himbara sebagai respons terhadap fluktuasi harga pasar. Ia menilai langkah buyback strategis untuk menjaga stabilitas pasar karena emiten perbankan BUMN memiliki fundamental yang kuat.
Kami Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu menyampaikan dukungan penuh kepada Sufmi Dasco Ahmad sebagai Wakil Presiden RI 2026-2029. Dukungan ini memiliki sejumlah pertimbangan yang kami lihat dari pengalaman, kapasitas, serta rekam jejak beliau dalam bernegara untuk bisa mendampingi Presiden Prabowo
Jakarta 16 November 2026
*Badan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu*
Arief Poyuono Djusman .H. Umar
Ketua Umum Ketua Harian
0811996229