Pengamat: Niat Prabowo Jadi Juru Damai Perlu Disertai Kalkulasi Rasional

Medan— Pemerhati sosial dan politik H. Syahrir Nasution menilai keinginan Presiden Prabowo Subianto untuk mengambil peran sebagai juru damai dalam konflik Amerika Serikat, Israel, dan Iran merupakan langkah yang memiliki landasan moral kuat. Namun, menurutnya, langkah tersebut harus disertai kalkulasi geopolitik dan kepentingan nasional yang matang.
Syahrir yang juga Managing Director PECI-Indonesia mengatakan, dalam ajaran Islam, mendamaikan pihak yang bertikai merupakan perbuatan mulia. Hal itu sejalan dengan pandangan Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Cholil Nafis, yang menyebut upaya perdamaian sebagai amal bernilai tinggi.
"Secara moral dan keagamaan, itu sikap yang sangat terhormat. Tetapi dalam praktik politik internasional, kita tidak bisa hanya bertumpu pada niat baik. Harus ada logika dan perhitungan kekuatan," ujar Syahrir, Selasa (4/3).
Menurut dia, konflik yang melibatkan kekuatan besar dunia memiliki dimensi strategis, ekonomi, dan militer yang kompleks. Karena itu, Indonesia perlu berhitung cermat sebelum mengambil peran mediasi secara langsung.
Syahrir juga menyinggung tantangan ekonomi global yang masih dihadapi Indonesia. Dalam pandangannya, ketimpangan struktur perdagangan internasional dapat memengaruhi posisi tawar negara berkembang di panggung global.
"Jangan sampai semangat ingin menjadi juru damai dunia tidak dibarengi penguatan ekonomi dalam negeri. Diplomasi yang efektif membutuhkan fondasi kekuatan nasional," katanya.
Ia berpendapat, jika ingin berkontribusi dalam upaya perdamaian, Indonesia dapat memaksimalkan jalur diplomasi multilateral melalui forum internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Pendekatan kolektif dinilai lebih realistis dibandingkan langkah unilateral.
Meski demikian, Syahrir mengapresiasi komitmen Presiden Prabowo yang dinilainya sejalan dengan amanat konstitusi untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
"Perdamaian dunia adalah cita-cita bersama. Namun kepentingan nasional, stabilitas ekonomi, dan kekuatan domestik tetap harus menjadi prioritas utama," ujarnya.
Ia menambahkan, diplomasi idealisme dan realisme perlu berjalan seimbang agar peran Indonesia di kancah internasional tidak sekadar simbolis, melainkan memberi dampak nyata.red