BINJAI – Pemerintah Kota Binjai kembali menuai sorotan tajam. Kritik keras datang dari tokoh masyarakat H. Syahrir Nasution, Gelar Sutan Kumala Bulan, yang menilai Walikota Binjai mulai meniru pola kekuasaan yang dianggap berbahaya: "menggeser-geser anggaran" tanpa penghormatan terhadap lembaga
DPRD.
Syahrir menegaskan, praktik semacam itu bukan sekadar persoalan teknis administrasi, melainkan tamparan keras terhadap sistem demokrasi daerah.
"Perlu dikritisi ini Walkot Binjai, mencontoh si Gubsu Bobby 'menggeser-geser anggaran'.
DPRD dianggapnya tak ada apa-apa," tegas Syahrir, Selasa (11/2).
Rakyat Muak, Transparansi Dipertanyakan
Syahrir menilai masyarakat Binjai sudah semakin muak dengan tingkah Pemkot yang dinilai tidak transparan dalam pengelolaan keuangan daerah.
"Perlu diusut dan diaudit secara transparan. Rakyat sudah muak tingkah Pemkot Binjai," ujarnya.
Menurutnya, jika anggaran digeser tanpa keterbukaan, maka publik patut curiga ada kepentingan yang disembunyikan.
Banggar
DPRD Tersinggung: Ini Warning Keras
Lebih jauh, Syahrir menyebut pernyataan anggota Badan Anggaran (Banggar)
DPRD Binjai, Ronggur Raja Doli Simorangkir, bukan sekadar kritik biasa, melainkan peringatan keras yang harus ditangkap serius.
Syahrir menyebut, secara politis dan moral, apa yang disampaikan Ronggur adalah sinyal bahaya bagi tata kelola pemerintahan.
"Anggota Banggar
DPRD tersinggung. Ini tamparan keras. Pimpinan
DPRD saja dianggap mitra, sementara
DPRD secara kelembagaan seperti diabaikan," katanya.
Penegak Hukum Diminta Turun Tangan
Syahrir juga menegaskan bahwa "warning" tersebut seharusnya tidak berhenti sebagai polemik politik, melainkan harus menjadi pintu masuk bagi aparat penegak hukum untuk bertindak.
"Secara batin rakyat, apa yang dikatakan Ronggur itu warning yang harus disahuti penegak hukum," tegasnya.
Ia mendesak agar dilakukan audit menyeluruh dan investigasi terbuka demi memastikan tidak ada permainan anggaran yang merugikan rakyat.
Demokrasi Lokal Jangan Dipermainkan
Syahrir mengingatkan,
DPRD bukan ornamen pelengkap pemerintahan, melainkan pilar demokrasi yang wajib dihormati. Jika Pemkot merasa bisa berjalan sendiri tanpa kontrol legislatif, maka itu adalah kemunduran serius.
"Kalau anggaran bisa digeser sesuka hati, lalu apa gunanya wakil rakyat? Ini alarm keras bagi Binjai," pungkasnya.red
