Medan — Akhir tahun 2025 menjadi momentum penting bagi masyarakat Sumatera Utara untuk memperkuat dukungan terhadap aparat penegak hukum dalam pemberantasan korupsi. Semangat tersebut mengemuka dalam Dialog Interaktif dan
Refleksi Akhir Tahun 2025 yang digelar Koalisi Masyarakat Anti Korupsi (KAMAK), Rabu (31/12/2025), di Max Cafe, Jalan STM, Medan.
Kegiatan ini mendapat respons positif dari berbagai elemen masyarakat dan aktivis antikorupsi. Koordinator Nasional KAMAK, Azmi Hadi, menegaskan pentingnya sinergi antara masyarakat sipil dan Kejaksaan dalam memerangi praktik korupsi yang masih marak terjadi di Sumatera Utara.
"Kita semua sepakat mendukung dan memperkuat Kejaksaan RI dalam pemberantasan korupsi, khususnya di Sumatera Utara. Sepanjang 2025, kami cukup puas dengan kinerja Kejati Sumut. Harapannya, pada 2026 dan seterusnya, sinergi ini terus terjaga demi memberantas para koruptor di Sumut," ujar Azmi saat menutup acara.
Dialog tersebut menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya perwakilan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) Heriansyah, Ketua Komisi Informasi Sumut Abdul Haris Nasution, Direktur Eksekutif LIPPSU Azhari AM Sinik, serta Presidium Mimbar Rakyat Anti Korupsi (MARAK) Arief Tampubolon.
Azmi menilai kehadiran Kejati Sumut dan Komisi Informasi Sumut memberikan energi dan legitimasi moral bagi gerakan masyarakat sipil dalam mengawal penegakan hukum.
"Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Heriansyah dan Bapak Abdul Haris Nasution. Paparan dan pandangan yang disampaikan sangat memberi masukan positif dan menambah semangat kami untuk terus konsisten mengawal pemberantasan korupsi di Sumut," tegasnya.
Sebelumnya, Heriansyah memaparkan secara terbuka capaian kinerja Kejati Sumut sepanjang 2025, mulai dari jumlah perkara yang ditangani pada tahap penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan. Ia juga membeberkan nilai kerugian keuangan negara yang berhasil diselamatkan, sebagai bentuk komitmen transparansi Kejati Sumut kepada publik.
Sementara itu, Ketua Komisi Informasi Sumut Abdul Haris Nasution mengajak masyarakat lebih aktif mengawal keterbukaan informasi publik sebagai bagian penting dari upaya pencegahan korupsi.
"Kami terbuka menerima permohonan dan laporan masyarakat terkait keterbukaan informasi publik. Namun, semua harus melalui mekanisme yang benar. Jangan sampai perjuangan keterbukaan informasi justru disalahgunakan untuk kepentingan transaksional," ujarnya mengingatkan.
Dua aktivis antikorupsi, Azhari AM Sinik dan Arief Tampubolon, secara tegas menyatakan dukungan penuh terhadap penguatan peran Kejati Sumut. Keduanya juga memaparkan sejumlah dugaan kasus korupsi yang masih terjadi di Sumatera Utara, seraya mengingatkan pentingnya menjaga integritas gerakan.
"Menjadi aktivis itu harus siap hidup sederhana. Kalau ingin kaya, jadilah pengusaha. Jangan jadi aktivis. Jangan hanya duduk minum kopi, kirim surat ke pejabat, tapi aksi dan keberpihakan ke rakyat nol besar," kritik Azhari yang disambut tepuk tangan peserta.
Diskusi berlangsung dinamis hingga sesi tanya jawab. Para peserta mengaku optimistis dan termotivasi untuk terus berperan aktif dalam pengawasan publik. Salah satu peserta, Abel Sirait dari Lingkar Indonesia, menyebut forum ini sebagai ruang penting untuk menyatukan komitmen antara masyarakat dan aparat penegak hukum dalam melawan korupsi di Sumatera Utara.rel
