Bengkel Las Maju Jaya Tangguk Bongkar Ditegaskan Telah Memiliki Izin Usaha

MEDAN — Bengkel Las Maju Jaya Tangguk Bongkar yang beroperasi di Jalan Tangguk Bongkar I Nomor 3, Kelurahan Tegal Sari Mandala I, Kecamatan Medan Denai, ditegaskan telah memiliki izin usaha resmi.

Penegasan tersebut mencuat seiring diterbitkannya Surat Perintah Tugas (SPT) Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Medan Nomor 700.1.2.4/1822, yang menurunkan tim verifikasi lapangan untuk menindaklanjuti laporan warga yang masuk melalui WhatsApp Center DLH pada 26 Juni 2025.

Sumber yang mengetahui langsung legalitas usaha bengkel menyebutkan bahwa Bengkel Las Maju Jaya telah mengantongi izin usaha, sehingga operasionalnya bukan kegiatan ilegal sebagaimana isu yang berkembang di tengah masyarakat.

"Usaha tersebut memiliki izin. Yang diverifikasi DLH adalah dampak lingkungan seperti kebisingan, debu, dan asap, bukan soal legalitas usaha," ujar sumber tersebut, Kamis (25/12).

Baca Juga:

• LIPPSU Desak Polda Sumut Periksa Ali Martiansyah dan Marzuki Hasibuan Terkait Dugaan Suap Izin PBG PT. EOP
• Rekomendasi SDA Pertambangan Tak Kunjung Terbit, Kadis PUPR Sumut Dituding Jadi Penghambat Investasi dan Biang Gagalnya PAD

Dalam SPT DLH Kota Medan, tim yang diturunkan terdiri dari pejabat teknis lintas bidang, mulai dari penelaah kebijakan, pengawas keselamatan dan kesehatan kerja (K3), hingga pengendali pengelolaan limbah B3. Tim ditugaskan untuk memverifikasi aduan lingkungan, bukan melakukan penutupan atau penyegelan usaha.

Langkah DLH ini dinilai sebagai bentuk respons pemerintah kota dalam menindaklanjuti keluhan masyarakat, sekaligus memastikan kegiatan usaha tetap berjalan sesuai ketentuan peraturan lingkungan hidup.

Baca Juga:

• Jaga Marwah Siap Laporkan Kasus Mandek di Kejagung Seperti Dugaan Korupsi IUP Kutai Barat ke KPK
• Kapolsek Pantai Cermin Rangkul Pengusaha, Dorong Iklim Usaha Aman dan Kondusif

Diminta Tidak Menyebar Fitnah

Terkait isu liar yang menyebut bengkel beroperasi tanpa izin, sejumlah pihak mengingatkan agar masyarakat tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Tuduhan tanpa dasar dinilai dapat merugikan pelaku usaha yang sah secara hukum.red