Senin, 15 Desember 2025

Kantor hukum Bintang keadilan minta DH agar Patuhi Aturan

Administrator
Sabtu, 13 Desember 2025 13:57 WIB
Kantor hukum Bintang keadilan minta DH agar Patuhi Aturan
Istimewa

PALAS - Diduga gelapkan dana plasma sebesar Rp 9.1 miliar, Ketua Koperasi Fron Komunitas Indonesia(FKI) Mandiri, berinsial DH sebagai terlapor, mangkir dua kali dari penggilan kepolisian. Kuasa Hukum anggota Plasma minta penyidik untuk dihadirkan dengan paksa.

Penyataan itu disampaikan, Ali Akbar Nssution,SH,MH selaku Kuasa Hukum dari 17 peserta plasma Koperasi FKI Mandiri,Kecamatan Hutaraja Tinggi, Sabtu( 13/12/2025) dikantor Hukum Bintang Keadilan,Kabupaten Padanglawas.

" Kita meminta kepada penyidik Polres Padanglawas, untuk menghadirkan dengan paksa terlapor Ketua Koperasi FKI Mandiri berinisial DH," tegas Ali Akbar Nasution.

Ia mengungkapkan, terlapor sudah dipanggil sebanyak 2 kali panggilan tapi tidak dihadiri. Apa alasan DH, tidak menghadiri panggilan kepolisian,diduga kemungkinan karena takut atau lainnya.

Kata Ali Akbar Nasution, sudah dua kali penyidik Polres Palas mengirim surat panggilan,tapi terlapor DH terus mangkir.

Menurut Kitab Undang -Undang Hukum Acara Pidana( KUHAP), penyidik dapat menghadirkan terlapor dengan paksa, karena itu kami meminta untuk dihadirkan dengan paksa karena terlapor tidak menunjukan sikap kooperatif, ujarnya.

Selain itu, selaku kuasa hukum anggota plasma juga meminta agar terlapor selaku Ketua Koperasi FKI Mandiri berinsial,DH ditetapkan sebagai tersangka.

"Terlapor ini harus ditetapkan sebagai tersangka, kenapa begitu, kalau tidak menunjukan etikad baik dalam memberi keterangan terhadap penyidik atas dugaan penggelapan dana plasma yang nilai mencapai Rp 9,1 miliar," katanya.

Baca Juga:
Lanjut Ali Akbar, seharus terlapor,DH lebih kooperatif mempermudah pekerjaan penyidik dalam mengusut kasus dugaan penggelaoan dana plasma yang sudah berlangsung mulai Tahun 2018 sampai sekarang yang mengakibatkan kerugian bagi anggota plasma.

Sebagai informasi, kata Ali Akbar DH selaku Ketua Koperasi Fron Komunitas Indonesia(FKI) Mandiri merupakan terlapor di Polres Padanglawas, terkait kasus dugaan penipuan dan penggelalan dana plsma yang nilai mencapai Rp 9,1 milar,harus diusut tuntas oleh penyidik.

Sebanyak 17 anggota plasma merupakan korban atas dugaan penggelapan dana plasma yang dilakukan oleh DH hingga mencapai miliaran rupiah.

Selaku Kuasa Hukum anggota plasma FKI Mandiri,ia menjelaskan,dugaan kasus penggelalan dana plasma oleh DH dengan modus operandi pembagian yang diperuntukan untuk DPP, DPW sampai DPD Forum Komunikasi Indonesia(FKI) 1, Camat Hutaraja Tunggi, Kepala Desa sampai biaya operasional.

" Kita berharap kepada Kepolisian Polres Palas, untuk menjemput paksa, terlapor DH,karena mangkir dua kali dari panggilan penyidik dan tidak menunjukan sikap koorperatif sebagai terlapor dugaan penggelapan dana plasma Koperasi FKI Mandiri," pungkas Ali Akbar Nasution,SH,MH.

Ketua Koperasi FKI Mandiri, berinsial DH, dikonfirmasi melalui HP 0853 7029 XXXX,Sabtu(13/12/2025), terkait dua kali mangkir dari panggilan penyidik Polres Palas, tidak ada tanggapan dan jawaban.

Kasat Reskrim Polres Palas,AKP Raden Saleh Harahap,melalui Ps Kanit Ekonomi, Aipda W.S Hasibuan dihubungi melalui telepon seluler, membenarkan bahwa DH sudah dua kalu mangkir dari penyidik

"Kita sudah mengirimkan dua kali pemanggilan kepada yang bersangkut, untuk hadir diruang Satreskrim Polres Padang diminta keterangan,tapi DH juga tidak hadir," ungkap W.S Hasibuan.

Baca Juga:
Ditambahkan, jika yang bersangkutan DH, tidak juga menghadiri panggilan ketiga, kita akan jemput yang bersangkutan,di Kecamatan Hutaraja Tinggi.

" Apabila tidak juga mau hadir dipanggilan ketiga, peyidik akan menggelar perkara dari penyidikan naik statusnya menjadi sidik, untuk lanjutan dugaan kasus penggelalan dana plasma tersebut," tandasnya.

DH dikinfirmasi melalui pesan WhatsApp,Sabtu(13/12/2025) tidak ada jawaban.rel

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News
Editor
: Administrator
Sumber
:
SHARE:
Tags
Berita Terkait
Dekat Dengan Polisi, Aseng Dairi alias AK Diduga Kuasai Judi di Sumut

Dekat Dengan Polisi, Aseng Dairi alias AK Diduga Kuasai Judi di Sumut

Menko Yusril Instruksikan Menteri Hukum Bahas Permohonan Amnesti dr. Aris Yudhariansyah

Menko Yusril Instruksikan Menteri Hukum Bahas Permohonan Amnesti dr. Aris Yudhariansyah

Perubahan Sejati Tidak Lahir dari Kekuasaan

Perubahan Sejati Tidak Lahir dari Kekuasaan

Perkuat Tata Kelola dan Mitigasi Risiko Hukum, Bank Sumut dan Kejatisu Tingkatkan Kerja Sama

Perkuat Tata Kelola dan Mitigasi Risiko Hukum, Bank Sumut dan Kejatisu Tingkatkan Kerja Sama

Syahrir Nasution: Penegakan Hukum Ekonomi dan Perdagangan di Indonesia Harus Jelas dan Tegas

Syahrir Nasution: Penegakan Hukum Ekonomi dan Perdagangan di Indonesia Harus Jelas dan Tegas

Mediasi Berbuah Manis, Sengketa Perdata di PN Suka Makmue Berakhir Damai

Mediasi Berbuah Manis, Sengketa Perdata di PN Suka Makmue Berakhir Damai

Komentar
Berita Terbaru