Janji Manis Gubsu Soal Kenaikan UMP Dinilai “PHP”, Buruh Sumut Tunggu Bukti Nyata

MEDAN | Janji Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) untuk menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2026 sebesar 10 persen menuai sorotan tajam dari kalangan buruh dan pengamat sosial politik. Pasalnya, langkah spontan Gubsu yang seolah menyambut tuntutan buruh saat unjuk rasa di Kantor Gubernur Sumut pada Senin (3/11/2025) itu dinilai terlalu cepat dan tanpa dasar pengkajian matang.

Pengamat sosial politik, H. Syahrir Nasution, menilai respons Gubsu tersebut lebih mirip "janji manis sesaat" ketimbang kebijakan yang lahir dari niat tulus memperbaiki kesejahteraan buruh.

> "Buruh puas atas 'PHP' Gubsu. Terealisasi atau tidak, nanti kita ulas lagi," tegas Syahrir dengan nada kritis.

Menurutnya, masyarakat Sumut, khususnya orang Mandailing, dikenal tidak suka "diburasi" — istilah lokal yang berarti dibohongi, dibuali, atau ditipu.

> "Jangan sampai janji kenaikan UMP ini hanya jadi alat pencitraan. Buruh sudah terlalu sering dijanjikan kesejahteraan tapi faktanya tetap terpuruk," ujarnya.

Syahrir mengingatkan bahwa kebijakan menaikkan upah buruh tidak bisa dilakukan secara spontan, melainkan melalui mekanisme tripartit antara pemerintah, pengusaha, dan perwakilan buruh.

Baca Juga:

• Bidan Farida : Tidak Ada Pungli Dalam UPKP Kabupaten Deli Serdang Tahun 2025
• Kasus Dugaan Pungli ASN Deliserdang Jadi Atensi Presiden, Gubernur Bobby Nasution Panggil Bupati

> "Menurut para ahli perburuhan, menaikkan upah sekecil apa pun butuh kajian ekonomi yang matang. Ada banyak pihak yang terdampak, termasuk pelaku usaha," jelasnya.

Gubsu dalam keterangannya sebelumnya menyebut, dukungan terhadap kenaikan UMP harus dibarengi dengan komitmen kaum buruh membantu pemerintah memberantas pungutan liar (pungli) terhadap pelaku usaha di Sumut. Namun, langkah tersebut justru dinilai tidak relevan dan berpotensi mengaburkan isu utama, yakni kesejahteraan buruh.

> "Apakah Gubsu benar-benar ikhlas memperjuangkan nasib buruh atau ini hanya aksi 'One Man Show' untuk menyenangkan massa sesaat? Publik menunggu bukti nyata, bukan sekadar janji politik," pungkas Syahrir.

Kalangan buruh kini menanti tindak lanjut konkret dari Pemprov Sumut. Jika janji kenaikan UMP 2026 hanya sebatas retorika, mereka berjanji akan kembali turun ke jalan dengan tuntutan lebih keras.

Baca Juga:

• Sikap Arogan Protokol Bobby Nasution Warnai Pelantikan Pejabat Pemprov Sumut
• Mahasiswa Desak Gubsu Copot Faisal Hasrimy, Soroti Dugaan Konspirasi Smartboard Rp100 Miliar