Deli Serdang – Potret kemiskinan ekstrem masih terjadi di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Ironisnya, bantuan pemerintah justru tak tepat sasaran dan dinilai sarat praktik pilih kasih.Salah satu kisah memilukan datang dari Nungnung Bangun (63), warga Desa Penen, Kecamatan Sibiru-biru, Deli Serdang. Hidup seorang diri, tuna wicara, dan menempati
gubuk reot mirip toilet umum, Nungnung hanya mampu makan sekali sehari, itupun di malam hari.Namun, ketika program pemerintah yang dikenal dengan sebutan bedah rumah digulirkan, Nungnung justru tidak mendapat bantuan. Sebaliknya, penerima bantuan justru adalah warga yang tergolong mampu—punya rumah permanen dengan tiga pintu, dua warung kopi, agen BRI Link, bahkan kebun sawit."Ini fakta yang terjadi. Program yang seharusnya menyentuh rakyat miskin justru jatuh ke orang-orang kaya," ungkap salah seorang warga dengan nada kecewa.
Dugaan Praktik Kolusi di DesaKasus semacam ini bukan sekali dua kali terjadi di Desa Penen. Bantuan sosial untuk kategori miskin ekstrem—yang seharusnya menyasar masyarakat paling rentan—justru diberikan kepada 10 orang kaya desa, termasuk mantan kepala desa yang punya kebun sawit dan mobil pribadi.Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar tentang integritas aparatur desa. Dugaan kuat, praktik kolusi melibatkan kepala desa dan perangkatnya. "Istri kepala desa sendiri merangkap bendahara proyek. Sudah diperiksa polisi, jaksa, tapi tak pernah ada tindak lanjut. Seperti sudah kebal hukum," ujar sumber warga lainnya.Pemerintah Daerah Dinilai Abai
Baca Juga:
Bupati Deli Serdang, dr Asril Udin Tambunan, yang merupakan putra mantan bupati Amri Tambunan, dinilai tidak peduli dengan persoalan ini. Meski sudah pernah menjadi sorotan media dan turun tangan Inspektorat, kasus semacam ini dianggap biasa saja dan tidak ditindaklanjuti.
Warga pun membandingkan kepemimpinan di Deli Serdang dengan figur lain, seperti Kang Dedi Mulyadi (KDM) di Jawa Barat. "Kalau KDM itu, lihat rakyat susah langsung datang, terharu, bahkan menangis lalu beri bantuan tanpa pandang bulu. Tidak pilih-pilih agama, suku, atau latar belakang. Di sini, pejabat hanya sibuk pencitraan di media sosial," kritik seorang warga.Politik Balas Dendam?Tak hanya soal bantuan, warga menilai dinamika politik juga ikut berperan. Saat Pilkada lalu, sejumlah kepala desa diduga menjadi tim sukses. Mereka yang tidak mendukung bupati disebut-sebut langsung dicopot dari jabatannya tanpa alasan jelas.
Kini, Nungnung Bangun tetap bertahan di
gubuk reotnya yang jauh dari kata layak huni. Ironi ini menjadi cermin betapa program pemerintah yang seharusnya berpihak pada rakyat miskin, justru diselewengkan untuk kepentingan segelintir elit desa.
