Medan – Pemberian tanda kehormatan Bintang Mahaputera Utama kepada Ketua Umum dan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah menuai kritik tajam. Pemerhati sosial politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Shohibul Anshor Siregar, menyebut penghargaan itu mencerminkan krisis nilai yang justru dipelihara negara melalui politik simbolik."Politik simbolik dalam pemberian tanda kehormatan negara Bintang Mahaputera memang bukan sekadar penghargaan administratif; ia adalah alat politik nilai. Negara memberi pesan tentang siapa yang dianggap teladan, apa yang dianggap jasa besar, dan nilai apa yang sedang diagungkan pada satu periode tertentu," kata Shohibul, Selasa (27/8).Menurutnya, jika pimpinan Muhammadiyah hanya ditempatkan pada kelas tiga penghargaan, hal itu menimbulkan pertanyaan serius mengenai orientasi nilai rezim. "Muhammadiyah dan NU bukan sekadar ormas. Mereka membentuk identitas bangsa, membangun etos pendidikan, kesehatan, dan moral publik. Kalau hanya diberi Mahaputera Utama, wajar timbul kekecewaan," ujarnya.
Tradisi Simbolik dalam Pemberian PenghargaanSejak masa Orde Baru, Bintang Mahaputera kerap dipakai sebagai instrumen politik. Presiden Soeharto rutin memberikannya kepada pejabat militer, birokrat tinggi, dan tokoh politik yang dianggap loyal. Sementara tokoh-tokoh ormas, ulama, atau akademisi lebih sering ditempatkan pada kelas penghargaan yang lebih rendah.Pola serupa berlanjut pada era reformasi. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) misalnya, lebih banyak memberi Bintang Mahaputera kepada menteri, anggota DPR, dan pejabat formal. Presiden Joko Widodo sempat menuai kritik saat memberikan Bintang Mahaputera Nararya kepada sejumlah anggota DPR periode 2014–2019 yang justru dianggap minim prestasi.Kini, Presiden Prabowo Subianto melanjutkan tradisi serupa. Shohibul menilai pola itu bukan sekadar administratif, melainkan bentuk "hierarki simbolik" yang menempatkan pejabat negara di atas tokoh ormas.
Baca Juga:
Krisis Nilai dan Perhitungan PolitikShohibul mengingatkan, penghargaan ini diberikan di tengah krisis nilai politik, ketika orientasi moral kian memudar. "Pertanyaan saya, apa Prabowo tak sadar negeri ini sedang krisis nilai? Keputusan semacam ini tidak netral. Ada perhitungan politis, misalnya menjaga hierarki agar pemimpin ormas tidak tampak setara dengan pejabat negara tertinggi," tegasnya.Ia menyebut keputusan itu juga bisa dipengaruhi bias struktural birokrasi yang sejak lama menempatkan kontribusi politik formal di atas kontribusi moral, intelektual, dan kultural. Padahal, lanjutnya, dalam sejarah bangsa, krisis seringkali diatasi bukan oleh pejabat negara, melainkan oleh pemikir, pendidik, ulama, dan aktivis sosial.Orientasi Nilai Rezim
Sebagai Direktur Nbasis sekaligus dosen FISIP UMSU, Shohibul menilai penghargaan yang tidak proporsional justru memperdalam krisis nilai. "Kalau ditimbang dengan kebutuhan bangsa hari ini, pemimpin ormas yang membina nilai, etika, dan visi peradabanlah yang lebih pantas mendapat kelas tertinggi," katanya.Ia menegaskan, Bintang Mahaputera seharusnya menjadi cermin arah moral bangsa, bukan sekadar administrasi negara. "Kalau boleh saya simpulkan, dilema ini menegaskan bahwa Bintang Mahaputera bukan hanya soal siapa berjasa, tapi juga cermin orientasi nilai rezim.
Kritik saya sahih: pemberian tanda kehormatan yang kurang proporsional justru berpotensi memperdalam krisis nilai itu sendiri," pungkasnya.red2
