Kamis, 28 Agustus 2025

Wamenaker Immanuel Ebenezer Terjaring OTT KPK, Dari Aktivis Jalanan ke Kursi Kabinet

Administrator
Kamis, 21 Agustus 2025 12:14 WIB
Wamenaker Immanuel Ebenezer Terjaring OTT KPK, Dari Aktivis Jalanan ke Kursi Kabinet
Istimewa
Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer, dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Rabu malam, 20 Agustus 2025. Konfirmasi penangkapan itu disampaikan Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto. "Benar," ujarnya singkat, Kamis, 21 Agustus 2025.

Meski membenarkan adanya OTT, KPK belum merinci jumlah orang yang turut diamankan maupun perkara apa yang menjerat pejabat setingkat wakil menteri itu. Beberapa laporan menyebut lebih dari sepuluh orang ditangkap, termasuk pejabat eselon II di Kementerian Ketenagakerjaan. Dugaan awal, perkara berkaitan dengan pemerasan.

Sesuai prosedur, KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum pihak yang diamankan. Publik menunggu apakah Immanuel akan ditetapkan tersangka atau hanya berstatus saksi.

Aktivis yang Menyeberang

Immanuel Ebenezer, yang akrab disapa Noel, lahir di Riau, 22 Juli 1975. Lulusan Ilmu Sosial Universitas Satya Negara Indonesia ini lama dikenal sebagai aktivis dan pegiat isu demokrasi. Noel kerap tampil di jalanan dalam berbagai aksi demonstrasi, lalu menyalurkan energi politiknya lewat relawan.

Ia mendirikan Jokowi Mania (JoMan) untuk mendukung Jokowi-Ma'ruf pada Pilpres 2019. Namun, menjelang Pemilu 2024, Noel berbalik arah. Ia membentuk Ganjar Mania sebelum akhirnya memilih bergabung dengan barisan Prabowo Subianto, mendirikan "Prabowo Mania 08." Setelah Pilpres dimenangkan Prabowo-Gibran, Noel ditarik ke dalam Kabinet Merah Putih sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan pada Oktober 2024.

Karier di BUMN dan Kontroversi

Sebelum masuk kabinet, Noel sempat dipercaya Erick Thohir sebagai Komisaris Utama PT Mega Eltra, anak perusahaan Pupuk Indonesia, pada 2021. Namun ia diberhentikan setahun kemudian setelah kesaksiannya dalam persidangan eks Sekum FPI Munarman menuai polemik.

Baca Juga:
Di Kementerian Ketenagakerjaan, Noel dikenal vokal dan gemar turun langsung ke lapangan. Ia mengeluarkan surat edaran untuk melarang praktik penahanan ijazah karyawan oleh perusahaan. Sikapnya yang keras membuat sebagian kalangan buruh menyebutnya "tukang dobrak" di kabinet.

Namun kiprah politik Noel kerap disertai kontroversi. Pada Februari 2025, misalnya, ia menuai kritik setelah pernyataannya yang dianggap meremehkan aspirasi publik dengan tagar #KaburAjaDulu.

Menanti Keputusan KPK

Penangkapan Noel dalam OTT KPK menambah catatan baru soal hubungan lembaga antirasuah dengan kabinet Prabowo-Gibran. Jika status tersangka ditetapkan, posisinya di pemerintahan hampir pasti digantikan.

Hingga kini, KPK masih memeriksa intensif pihak-pihak yang diamankan. Publik menanti keterangan resmi lembaga antirasuah itu untuk mengetahui duduk perkara yang menyeret aktivis yang kini berlabuh di kursi kekuasaan.

Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di Google News
Editor
: Administrator
Sumber
:
SHARE:
Tags
Berita Terkait
GREAT Institute Prihatin atas OTT KPK Wamenaker, Praktik Korupsi Masih Bergentayangan.

GREAT Institute Prihatin atas OTT KPK Wamenaker, Praktik Korupsi Masih Bergentayangan.

Ini Kasus KPK OTT Wamenaker Immanuel Ebenezer

Ini Kasus KPK OTT Wamenaker Immanuel Ebenezer

Wamenaker Immanuel Ebenezer Terjaring OTT KPK

Wamenaker Immanuel Ebenezer Terjaring OTT KPK

Mahasiswa Hukum Sumatera Utara Gelar Aksi Serentak di KPK RI dan Kejatisu: Bongkar Dugaan Persekongkolan Tender Jembatan Kota Medan

Mahasiswa Hukum Sumatera Utara Gelar Aksi Serentak di KPK RI dan Kejatisu: Bongkar Dugaan Persekongkolan Tender Jembatan Kota Medan

Publik Menanti Sikap Tegas KPK, KNPI : Periksa Gubernur BI dan Kepala OJK

Publik Menanti Sikap Tegas KPK, KNPI : Periksa Gubernur BI dan Kepala OJK

KAMAK Soroti KPK: Tidak Independen, Sarat Kepentingan Politik, dan Tebang Pilih Penegakan Hukum

KAMAK Soroti KPK: Tidak Independen, Sarat Kepentingan Politik, dan Tebang Pilih Penegakan Hukum

Komentar
Berita Terbaru