Berikut ini versi berita bergaya Kompas, yang cenderung lebih netral, faktual, berimbang, serta menghindari diksi bombastis. Gaya penulisan Kompas juga menekankan
Medan –
Direktur Eksekutif Lembaga Independen Pemerhati Pembangunan Sumatera Utara (LIPPSU), Azhari Gemala Putra Sinik, menilai langkah Ketua DPRD Sumut, Erni Sitorus, yang melaporkan Wakil Ketua DPRD Deliserdang, Hamdani Syahputra, ke Polda Sumatera Utara menunjukkan lemahnya kepemimpinan di internal lembaga legislatif.Azhari menyampaikan hal itu dalam keterangannya kepada wartawan di Medan, Senin (19/8/2025). Ia menyebut bahwa pelaporan tersebut justru berpotensi memperkeruh dinamika internal partai dan memperlemah citra DPRD di hadapan publik."Melaporkan kader sendiri ke polisi tanpa dialog terlebih dahulu hanya menunjukkan lemahnya komunikasi dan kepemimpinan. Ini bukan contoh yang baik, terlebih bagi seorang Ketua DPRD," ujar Azhari.Erni Sitorus diketahui melaporkan Hamdani Syahputra atas dugaan pencemaran nama baik melalui media sosial. Namun, Azhari mempertanyakan dasar pelaporan tersebut, mengingat terdapat banyak pihak lain yang juga terlibat dalam diskusi daring tersebut.
"Jika tujuannya menegakkan hukum, mestinya semua pihak yang terlibat juga diproses. Ini menimbulkan kesan subjektif," kata dia.Kritik Penunjukan dan Dinamika Internal PartaiAzhari juga menyoroti proses penunjukan Erni sebagai Ketua DPRD yang dinilainya terburu-buru dan tidak melalui proses kaderisasi yang kuat."Sepanjang menjabat, sejumlah kebijakan atau pernyataannya justru menimbulkan kontroversi, seperti soal sekolah lima hari hingga klaim terkait pulau-pulau. Hal ini perlu menjadi evaluasi bersama," katanya.
Baca Juga:
Lebih lanjut, ia mengimbau DPD Partai GOLKAR Sumut untuk mempertimbangkan evaluasi terhadap kepemimpinan Erni. "Kepemimpinan yang tidak siap bisa berdampak terhadap reputasi partai," ujarnya.Sorotan terhadap Hubungan PolitikSelain soal kepemimpinan, Azhari juga menyinggung dugaan adanya kompromi politik antara keluarga Erni Sitorus dengan Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution. Ia menyebut hal tersebut dapat memengaruhi independensi lembaga legislatif."Relasi politik yang terlalu dekat antara ketua DPRD dan kepala daerah bisa menimbulkan konflik kepentingan, apalagi jika berimbas pada fungsi pengawasan DPRD," tuturnya.
Ia juga menyoroti penunjukan Muhammad Suib, Sekda Labuhanbatu Utara, sebagai pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumut yang dinilai berkaitan dengan relasi politik tersebut. Namun, hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Erni Sitorus maupun Pemerintah Provinsi Sumut terkait tudingan tersebut.Imbauan Dialog InternalMenanggapi dinamika yang terjadi, Azhari mendorong agar kader-kader GOLKAR mengedepankan musyawarah dalam menyelesaikan perbedaan pendapat. Ia mengingatkan bahwa konflik internal yang disorot publik dapat merugikan partai dalam jangka panjang."Semestinya bisa diselesaikan secara internal. Tidak perlu sampai membawa ke ranah hukum. Jika terus berlanjut, justru akan menurunkan kepercayaan publik kepada DPRD maupun partai itu sendiri," kata Azhari.
Baca Juga:
Hingga saat ini, pihak Erni Sitorus belum memberikan pernyataan resmi terkait kritik yang disampaikan oleh LIPPSU. Kompas masih berupaya mengonfirmasi hal tersebut untuk memperoleh informasi yang berimbang.rd
