Medan – Di balik capaian penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (
PBB) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (
BPHTB) Kota Medan yang selama ini terkesan baik, muncul dugaan kuat adanya praktik kotor yang merugikan keuangan daerah hingga ratusan miliar rupiah.
Investigasi yang dilakukan SUMUT24 Group mengungkap pola
manipulasi perpajakan yang diduga dijalankan oleh oknum pejabat Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Medan, terutama oleh seorang Kepala Bidang (Kabid) yang disebut menjadi aktor utama dalam praktik ini.
Modus Sulap NJOP: Dari Rp6 Juta Jadi Rp700 Ribu
Salah satu modus utama yang terungkap adalah
manipulasi Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Di kawasan strategis seperti kawasan Jalan Yos Sudarso, NJOP yang semestinya mencapai Rp6 juta per meter persegi justru tercatat hanya Rp700 ribu di dokumen resmi. Selisih besar ini otomatis menurunkan kewajiban pajak yang harus dibayar, dan menguntungkan pihak-pihak tertentu yang diduga "bermain mata" dengan oknum Bapenda.
Proyek Elit dan Rumah Sakit Mewah Diduga Terlibat
Manipulasi serupa diduga terjadi dalam proyek pembangunan salah satu plaza elit di Medan. Pajak yang seharusnya mencapai miliaran rupiah tercatat jauh lebih rendah. Lebih mencolok lagi, sebuah rumah sakit mewah di kawasan Sei Batanghari diduga juga terlibat dalam praktik serupa. Bahkan, menurut informasi yang dihimpun, oknum Kabid di Bapenda diduga turut menyusun sendiri dokumen pengurangan pajak untuk rumah sakit tersebut—padahal secara regulasi, fasilitas seperti itu tidak berhak atas keringanan pajak.
Proses Hukum Mandek, Diduga Ada Perlindungan
Beberapa sumber internal di Bapenda menyebutkan bahwa kasus ini sebenarnya pernah mencuat ke ranah hukum. Namun, prosesnya diduga terhenti di tengah jalan karena adanya intervensi dari pihak-pihak berpengaruh. Hingga saat ini, belum terlihat adanya tindakan tegas dari aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti dugaan korupsi tersebut.
Baca Juga:
Pejabat Bapenda Bungkam
Plt Kepala Bapenda Medan, T. Robby, saat dikonfirmasi oleh SUMUT24 Group, belum memberikan tanggapan resmi. Begitu pula Kabid
BPHTB dan
PBB, Sutan Partahi, yang tidak merespons permintaan klarifikasi hingga berita ini diturunkan. Diamnya para pejabat ini memunculkan kecurigaan publik akan adanya upaya untuk menutup-nutupi kasus.
Seruan Publik: Bongkar Jaringan Mafia Pajak Daerah
Pengamat kebijakan publik mengecam keras dugaan praktik
manipulasi ini. "Jika benar, ini bukan lagi soal pelanggaran individu, tapi soal keberadaan mafia pajak yang sistematis dan berlapis perlindungan," ujar seorang pengamat yang enggan disebutkan namanya.
Masyarakat kini menanti keberanian aparat penegak hukum (APH) untuk turun tangan, mengungkap skandal ini secara transparan, serta memastikan dana pajak rakyat tidak bocor ke kantong pribadi.
Red
