JAKARTA — Aliansi Pemuda Rakyat Bersatu Sumatera Utara (APRB-SU) akan menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) pada Kamis, 17 Juli 2025, guna menyuarakan tuntutan investigasi terhadap dugaan praktik korupsi di lingkungan Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Kota Medan.Aksi ini secara khusus menyoroti Plt. Kadis SDABMBK Kota Medan, Gibson Panjaitan, yang sebelumnya menjabat sebagai Kabid Drainase saat dinas tersebut dipimpin oleh Topan Obaja Ginting, yang baru-baru ini terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK terkait kasus suap proyek jalan di lingkungan Dinas PUPR Sumut.Dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Koordinator APRB-SU, M. Tohar Pasaribu, menyebut bahwa Gibson Panjaitan diduga memiliki keterkaitan erat dengan proyek-proyek drainase yang bermasalah di Kota Medan. APRB mengindikasikan adanya dugaan praktik korupsi bersama Topan Obaja Ginting, mengingat posisi strategis Gibson sebagai Kabid Drainase di masa itu.> "Gibson Panjaitan bukan tokoh baru dalam proyek drainase Kota Medan. Ia menjabat sebagai Kabid Drainase ketika Topan Obaja Ginting menjadi Kadis. Proyek-proyek pada masa itu patut dicurigai karena ditemukan banyak kejanggalan, bahkan beberapa di antaranya masuk dalam laporan BPK RI," ujar Tohar.
Seperti diberitakan sebelumnya, KPK telah menetapkan Topan Obaja Ginting sebagai tersangka suap proyek infrastruktur, dan menyita uang tunai Rp2,8 miliar serta senjata api dari rumah dinasnya. Meskipun kasus tersebut terjadi di Dinas PUPR Sumut, APRB melihat pola yang sama semasa Topan menjabat di SDABMBK Kota Medan.Tak hanya itu, Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Sumut juga menyoroti sejumlah proyek drainase di Kota Medan TA 2022–2024 yang tidak sesuai spesifikasi teknis dan diduga merugikan negara. Di antaranya proyek drainase di Stadion Teladan, Jl. HM Yamin, dan Jl. Sutomo.> "KPK tidak boleh berhenti di Dinas PUPR Sumut. Ada jejak korupsi yang perlu ditelusuri hingga ke SDABMBK Medan, terutama proyek drainase yang sarat indikasi penyimpangan. Kita ingin tahu, ke mana aliran uangnya, siapa yang terlibat. Termasuk Gibson Panjaitan yang saat ini menjabat Plt Kadis," tambah Tohar.Selain ke KPK, APRB juga menyerukan Kejaksaan Agung Republik Indonesia agar menugaskan Kepala Kejati Sumut yang akan dilantik, Harli Siregar, untuk ikut menelusuri aliran anggaran proyek SDABMBK Medan yang dianggap bermasalah. Menurut APRB, ada kesan bahwa banyak proyek dilindungi oleh pihak internal, sehingga tak tersentuh hukum meski sudah ada temuan resmi dari BPK.
Baca Juga:
Unjuk rasa yang akan digelar pada Kamis, 17 Juli 2025 di depan Gedung KPK RI dijanjikan berlangsung tertib, damai, dan sesuai koridor hukum. APRB menegaskan bahwa seluruh tuntutan mereka tetap berpijak pada asas praduga tak bersalah, dan ditujukan untuk mendukung penegakan hukum serta pemberantasan korupsi secara menyeluruh.> "Kami tidak sedang menghakimi, namun menuntut transparansi. Jika Gibson tidak bersalah, tentu proses hukum akan membuktikannya. Tapi jika ada keterlibatan, maka hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu," tegas Tohar.APRB mengingatkan KPK agar tidak hanya fokus pada instansi vertikal seperti Dinas PUPR Sumut, namun juga harus menyentuh pemerintahan daerah yang selama ini diduga menjadi lahan empuk bagi praktik korupsi berjamaah. Dinas SDABMBK Kota Medan menurut APRB harus menjadi prioritas baru dalam penyidikan mendalam oleh lembaga antirasuah.tim
Ayo baca konten menarik lainnya dan follow kami di
Google News
