Jakarta, — Kepala Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) DPP Partai Golkar, Leriadi, S.Sos, menyampaikan apresiasi terhadap kebijakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang membekukan operasional tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya.
Kebijakan pembekuan tersebut diterapkan terhadap Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang tidak aktif maupun yang tengah beroperasi, termasuk milik PT Gag Nikel, anak perusahaan PT Aneka Tambang Tbk (ANTAM). Langkah itu diambil menyusul meningkatnya perhatian publik atas dugaan kerusakan lingkungan di kawasan Raja Ampat, yang dikenal sebagai salah satu kawasan biodiversitas laut tertinggi di dunia.
"Langkah ini merupakan bentuk perhatian serius pemerintah terhadap praktik pertambangan yang selama ini dinilai lebih menguntungkan perusahaan besar dan tidak memberikan manfaat optimal bagi masyarakat lokal," ujar Leriadi dalam keterangan tertulis, Selasa (10/6/2025).
Leriadi, yang juga menjabat sebagai Koordinator Ijeck Effect Sumatera Utara, menilai pembekuan IUP ini merupakan bentuk keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat kecil. Ia menyebut bahwa keputusan tersebut menjadi sinyal penting bahwa negara hadir dalam menyelesaikan persoalan ketimpangan ekonomi di daerah penghasil sumber daya alam.
Menurut Leriadi, Menteri Bahlil yang memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman panjang di Papua, memahami betul persoalan yang dihadapi masyarakat setempat. Ia menyebut, Bahlil adalah sosok yang tidak melupakan kampung halamannya.
"Beliau lahir, besar, dan mengenyam pendidikan di Papua. Kebijakan ini merupakan komitmen beliau untuk membela rakyat kecil dan menjaga tanah kelahiran," ujar Leriadi.
Ia juga menegaskan bahwa IUP yang kini dibekukan sebagian besar diterbitkan sebelum Bahlil menjabat sebagai Menteri ESDM, yakni pada masa kepemimpinan Ignasius Jonan. Oleh karena itu, menurutnya, kebijakan pembekuan ini merupakan langkah korektif untuk memperbaiki tata kelola pertambangan.
Leriadi menyatakan dukungan penuh kepada Menteri ESDM untuk tetap konsisten menjalankan kebijakan tersebut, meskipun berpotensi mendapat tekanan dari pihak-pihak yang merasa terganggu secara bisnis.
"Kami percaya akan ada tantangan, namun publik harus tahu bahwa langkah ini dilakukan demi kepentingan masyarakat luas. Kami siap mendukung dan membantu menyosialisasikan kebijakan ini," ujarnya.
Pemerintah melalui Kementerian ESDM sebelumnya telah menurunkan tim ke lokasi tambang guna melakukan verifikasi atas kondisi lapangan dan kepatuhan perizinan yang berlaku. Hasil verifikasi tersebut akan menjadi dasar langkah lanjutan terhadap aktivitas pertambangan di wilayah Raja Ampat.red
