Medan — Dewan Pengurus Wilayah Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi (DPW ALAMP AKSI) Sumatera Utara menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Gubernur Sumatera Utara, Selasa (6/5). Massa yang dipimpin Ketua DPW ALAMP AKSI, Hendri Munthe, menuntut Gubernur Sumut mengevaluasi penunjukan Alexander Sinulingga sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Faisal Hasrimy sebagai Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara.
Dalam orasinya, Hendri yang akrab disapa Tebok menegaskan bahwa praktik korupsi merupakan kejahatan serius yang merugikan kesejahteraan masyarakat dan menghambat kemajuan negara. Ia mendesak aparat penegak hukum (APH) agar tegas menindak pelaku korupsi tanpa pandang bulu, khususnya di wilayah Sumatera Utara.
"Kita minta hukum ditegakkan seadil-adilnya agar Sumatera Utara bersih dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)," kata Hendri.
Hendri juga menyoroti rekam jejak Alexander Sinulingga saat menjabat Kepala Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan. Ia menilai Alexander meninggalkan sejumlah persoalan, di antaranya belum rampungnya revitalisasi Lapangan Merdeka Medan meskipun sudah diresmikan pada Februari 2025. Proyek multiyears ini ditargetkan selesai Juni 2025 namun disinyalir masih menyisakan persoalan, seperti tunggakan upah pekerja dari subkontraktor eskalator, lift, dan AC.
Selain itu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumut disebut menemukan indikasi kekurangan spesifikasi dan volume pada tiga proyek besar: Revitalisasi Stadion Kebun Bunga, Pembangunan Plaza UMKM Universitas Sumatera Utara, dan Pembangunan Medan Islamic Centre.
Hendri mempertanyakan pengangkatan Alexander sebagai Kepala Dinas Pendidikan karena dinilai tidak memiliki latar belakang di bidang pendidikan. Menurutnya, jabatan ini seharusnya diisi sosok yang memahami kebijakan, kurikulum, dan tantangan sektor pendidikan.
"Pendidikan bukan hanya soal administrasi, tapi juga pengembangan kurikulum dan evaluasi sistem pendidikan. Jabatan ini harus diisi oleh orang yang paham dunia pendidikan," ujarnya.
Selain Alexander, massa juga menyorot Faisal Hasrimy yang saat ini menjabat Kepala Dinas Kesehatan Sumut. Faisal diduga terlibat dalam kasus pengadaan mobiler (perlengkapan sekolah) tahun 2024 di Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat, saat menjabat sebagai Pj Bupati Langkat. Nilai proyek yang diduga bermasalah mencapai Rp47 miliar dalam dua tahun anggaran.
Hendri khawatir jika Faisal tetap memimpin Dinas Kesehatan, hal serupa akan terjadi. "Jika dibiarkan, kami khawatir Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara menjadi dinas yang 'sakit'," tegasnya.
Ia pun mengutip sabda Rasulullah SAW, "Apabila suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah masa kehancurannya" sebagai pengingat agar jabatan strategis diisi orang yang kompeten.
Dalam aksinya, DPW ALAMP AKSI Sumatera Utara menyampaikan delapan tuntutan, yakni:
1. Mendesak Kejati Sumut mengusut dugaan korupsi di Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan semasa dipimpin Alexander Sinulingga.
2. Mendesak Kejati Sumut memanggil dan memeriksa Alexander Sinulingga terkait dugaan tersebut.
3. Mendesak Kejati Sumut memeriksa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan rekanan terkait dugaan korupsi tersebut.
4. Mendesak Kejati Sumut mengusut dugaan korupsi di Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat yang diduga melibatkan Faisal Hasrimy.
5. Mendesak Kejati Sumut memanggil dan memeriksa Faisal Hasrimy terkait dugaan tersebut.
6. Mendesak Kejati Sumut memeriksa PPK dan rekanan terkait pengadaan mobiler di Kabupaten Langkat.
7. Mendesak Gubernur Sumut mengevaluasi penunjukan Alexander Sinulingga sebagai Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumut.
8. Mendesak Gubernur Sumut mengevaluasi penunjukan Faisal Hasrimy sebagai Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumut.
Aksi yang berlangsung damai ini diakhiri dengan penyerahan pernyataan sikap kepada perwakilan Pemprov Sumatera Utara.Red2
