Medan | HM
Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Sinergi dan Kolaborasi antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pemerintah Daerah Wilayah I. Kegiatan tersebut digelar di Aula Bhinneka Tunggal Ika, Lantai 16, Gedung Merah Putih KPK RI, Jakarta, pada Rabu (30/4/2025).
Rakor ini bertujuan memperkuat sinergi dan kolaborasi antarlembaga dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel di daerah.
Dalam pertemuan tersebut, Wali Kota Medan didampingi oleh Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen, Wakil Ketua DPRD H. Zulkarnain, Sekretaris Daerah Kota Medan Wiriya Alrahman, Kepala Bappeda Benny Iskandar, Plt. Kepala Badan Pendapatan T. Roby Chairi, dan Plt. Inspektur Habibi Adhawiyah.
Rico Waas menyampaikan berbagai inisiatif yang telah dijalankan oleh Pemerintah Kota Medan dalam upaya pemberantasan korupsi, di antaranya penerapan sejumlah aplikasi berbasis teknologi seperti:
Aplikasi Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG)
Baca Juga:
Aplikasi Whistleblowing System (WBS)
Aplikasi Saber Pungli
Aplikasi Tempat Konsultasi Pengawasan Intern (Topi Kita), yaitu Klinik Informatif Terpadu dan Aktif yang Berbasis Risiko
"Inspektorat Kota Medan juga telah menindaklanjuti sebanyak 31 pengaduan masyarakat pada tahun 2024. Selain itu, tidak terdapat benturan kepentingan dalam pelaksanaan mutasi jabatan di lingkungan Pemko Medan," terang Wali Kota.
Baca Juga:
Rico juga menegaskan bahwa dalam aspek pelayanan publik, tidak terdapat kendala berarti, termasuk dalam memenuhi indikator Monitoring Center for Prevention (MCP) yang ditetapkan oleh KPK.
"Untuk tahun 2024, berdasarkan hasil evaluasi MCP, pemenuhan dokumen dan informasi publik Kota Medan telah mencapai 100%," ungkapnya.
Guna mengoptimalkan capaian tersebut, Pemerintah Kota Medan berkomitmen memperkuat peran Inspektorat, tidak hanya sebagai pengawas dan auditor, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam membangun budaya integritas birokrasi.
"Kami terus memperkuat struktur sumber daya serta sistem kerja Inspektorat agar lebih adaptif, responsif, dan efektif dalam mendukung reformasi birokrasi," tutupnya.red
