Medan – Dugaan penyimpangan dalam pengelolaan tanah Hak Guna Usaha (HGU) milik PTPN II kembali mencuat, kali ini melalui Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Nomor: 26/LHP/XX/8/2024 tertanggal 30 Agustus 2024.
Dalam laporan tersebut, BPK menemukan sejumlah masalah serius terkait kerja sama PTPN II dengan PT CKPSN (anak perusahaan PT Ciputra Development Tbk) dalam pembangunan kawasan properti mewah Kota Deli Megapolitan (KDM) di atas lahan HGU di Sumatera Utara.
Salah satu temuan utama BPK adalah tidak adanya dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang menjadi syarat penting dalam kontrak Master Cooperation Agreement (MCA) antara PTPN II dan PT CKPSN. Padahal, RKT ini seharusnya disepakati dalam RUPS dan memuat rencana kegiatan, alokasi lahan, hingga estimasi pendapatan dan belanja modal.
Ironisnya, meskipun proyek disebut masih dalam tahap pembersihan lahan, BPK menemukan fakta di lapangan bahwa kawasan residensial di Helvetia sudah dibangun dan sebagian properti telah dijual. Namun, penjualan tersebut dilakukan tanpa dukungan RKT, sehingga PTPN II tidak memiliki data rinci mengenai pendapatan maupun alokasi lahan.
Tak hanya itu, PT Deli Megapolitan Kawasan Residensial (DMKR), perusahaan patungan hasil kerja sama tersebut, juga tidak pernah menyerahkan laporan berkala seperti diatur dalam kontrak. Padahal, laporan itu menjadi dasar perhitungan bagi PTPN II dan PT Nusa Dua Propertindo (NDP) untuk memperoleh Pendapatan atas Pemanfaatan Lahan Wilayah HGU (PPLWH).
BPK menyatakan, meski diminta, dokumen RKT maupun laporan berkala tidak pernah diserahkan hingga pemeriksaan lapangan berakhir pada 29 Desember 2023.
Temuan ini menambah deretan persoalan dalam pengelolaan aset negara oleh BUMN perkebunan, dan memunculkan kembali sorotan terhadap praktik transparansi dan tata kelola perusahaan di tubuh PTPN II.red2
