H. Syahrir Nasution Soroti Rotasi ASN Tak Berdasar Meritokrasi di Sumut: "Ini Bisa Jadi Kecelakaan Sejarah Kepemimpinan"
Medan— Managing Director PECI - Indonesia (Political & Economic Consulting Institute), H. Syahrir Nasution, melontarkan kritik keras terhadap kebijakan rotasi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang dianggap tidak mengindahkan prinsip meritokrasi dan profesionalitas birokrasi.
Menurutnya, fenomena mutasi ASN yang tidak tepat sasaran kini telah "menular" hingga ke Pemerintah Kota Binjai. Ia menyoroti kehadiran sejumlah ASN dari Kabupaten Deli Serdang dan Kota Medan yang disebut sebagai "buangan" dari daerah asalnya, namun justru diterima dengan sambutan istimewa di Kota Binjai.
"ASN yang entah buangan dari Deli Serdang dan Medan malah disambut pakai karpet merah di Binjai. Kita sedang memonitor ini. Kabarnya ada tekanan tertentu, dari pihak yang saya sebut sebagai 'Childhood Leader', untuk menerima mereka," ujar Syahrir dalam pernyataan resminya.
Syahrir juga mengkritisi gaya kepemimpinan muda yang ia nilai lebih berorientasi pada pencitraan ketimbang substansi kepemimpinan. Ia menyebutnya sebagai "Budaya Cinderella" — pemimpin yang suka menciptakan kesan manis lewat tindakan-tindakan populis, namun minim dampak jangka panjang.
"Doyan mencitrakan diri dengan 'memberikan bon-bon', sekadar pemanis agar dipuji publik, seolah-olah peduli pada kesulitan rakyat. Padahal belum tentu menyentuh akar masalahnya," katanya.
Lebih jauh, ia menyampaikan kekhawatiran serius bila proses rotasi pejabat di Sumut terus dilakukan tanpa mempertimbangkan masukan dari kalangan akademisi dan pakar birokrasi yang memahami prinsip meritokrasi. Menurutnya, hal itu bisa menimbulkan kekacauan dalam tata kelola pemerintahan.
"Jika pengabaian terhadap sistem meritokrasi ini terus berlanjut, Sumut bisa mengalami kekacauan di bidang aparatur pemerintahannya. Ini akan menjadi 'kecelakaan sejarah kepemimpinan' yang berdampak luas," tegas Syahrir.
Baca Juga:
Ia pun mengajak seluruh elemen masyarakat Sumatera Utara untuk aktif mengontrol dan memantau setiap kebijakan yang diambil Gubernur Sumut. "Kita tidak bisa diam. Pemerintahan yang dikelola dengan prinsip 'like and dislike' akan membawa kita ke jurang kegagalan birokrasi," pungkasnya.red2
